Semangat Baru Bekasi
RABU, 28 AGUSTUS 2019
HARGA Rp3.000
PUPR Lamban Urus Jembatan Cipamingkis Setengah Tahun Ini Dibiarkan Tak Ada Perbaikan Dalih Masih Tahap Kajian UI CIBARUSAH - Su d a h setengah tahun ini jalan jembatan Cipamingkis di jalan Cibarusah-Loji, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi tak kunjung diperbaiki. Warga setempat menyesalkan lambannya penanganan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bekasi. Padahal, jembatan tersebut menjadi akses penting masyarakat sekitar karena menjadi penghubung tiga daerah sekaligus, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang, serta Kabupaten Bogor. Salah seorang warga sekitar, Rusdi (45) mengungkapkan, kondisi jalan jembatan
Cipamingkus saat ini semakin parah dan sulit dilalui oleh warga. Tak heran, bila aktivitas sehari-hari warga terganggu akibat rusaknya jembatan tersebut. Menurut dia, lambatnya perbaikan juga mengganggu aktivitas ekonomi. “Jelas kami sebagai warga sudah kesal dengan janji pemerintah. Katanya mau diperbaiki tapi sampai saat ini tak juga diperbaiki,” ketus dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin (27/8). Rusdi melanjutkan jembatan tersebut menjadi alternatif warga yang hendak ke Kabupaten Bogor, Bekasi, Karawang dan sekitarnya. Ke Hal.. 2
Eka Jamin Pekerja Lokal tak Kalah Bersaing
POLITIK Dua Caleg Terpilih Gerindra Dapil 4 Diberhentikan
TARUMAJAYA - Upaya Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dalam memberikan prioritas penyerapan tenaga kerja lokal makin gencar. Kemarin (27/8), orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu kembali mengingatkan perusahaan depot aspal curah milik PT. Buntara Megah Inti (BMI) yang resmi beroperasi di di Kawasan Industri Marunda Center, Kecamatan Taruma
CIKARANG PUSAT - KPU Kabupaten Bekasi mulai memproses klarifikasi pemberhentian anggota dua Caleg DPRD Kabupaten Bekasi terpilih dari partai Gerindra, di KPU Kabupaten Bekasi, Selasa (27/8). Diketahui, DPP Partai Gerindra mengeluarkan surat pemberhentian keanggotaan atas nama Repsih Muggawati dan Bhakti Sakti, yang diterima KPU Kabupaten Bekasi tertanggal 5 Agustus 2019 lalu. Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin mengatakan pihak KPU Kabupaten bekasi mulai Ke Hal.. 2
Jaya. Yakni, Bitumen Facility. “Ya tadi (kemarin,red) sudah saya ingatkan kepada Pak Saldju (Presiden Komisaris PT BMI) agar menyerap tenaga kerja asal Kabupaten Bekasi,” tegas Eka. Menurut dia, saat ini Kabupaten Bekasi sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) No. 9 Tahun 2019, Tentang Kesempatan Kerja.
“Jadi sebagai kepala daerah sudah tentu menjadi kewajiban saya untuk mengajak dan meminta kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi untuk dapat memberikan kesempatan kerja yang seluas luasnya khususnya bagi warga pribumi,” jelas Eka. Plt Ketua DPD II Golkar Bekasi itu menyambut baik atas pendirian Bitumen Facility di Kabupaten Bekasi.
Mengingat perkembangan industri dan investasi yang ada di Kabupaten Bekasi harus memiliki dampak yang positif khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. “Selamat dan sukses atas peresmian ini. Dan saya yakin SDM yang berasal dari Kabupaten Bekasi tidak kalah kompetitif dengan SDM yang berasal dari luar Bekasi. Mudah mudahan
upaya ini membuahkan hasil yang baik untuk warga Kabupaten Bekasi,” imbuh Eka. Sementara itu, Presiden Komisaris PT. BMI, Saldju menyatakan perusahaannya siap menyerap tenaga kerja asal Kabupaten Bekasi apabila perusahaan telah membuat unit baru. “Saat ini, karyawan yang ada hanya 10 orang. Ke Hal.. 2
ADVERTORIAL
Satu OPD, Satu Inovasi Dari Peluncuran Inovasi Daerah Milik Pemkab Bekasi
CIKARANG UTARA - Inovasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Teranyar, daerah yang dipimpin Bupati Eka Supria Atmaja ini meluncurkan laboratorium inovasi daerah. Eka menjelaskan, laboratorium inovasi daerah yang dicanangkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) ini bertujuan untuk mening-
katkan budaya inovasi, baik dalam bidang pelayanan maupun tata pemerintahan Menurut dia, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukan bahwa saat ini Kabupaten Bekasi belum sampai pada tahap pengoptimalan inovatif. Hal ini tentunya menjadi perhatian sekaligus dorongan bagi Pemkab Bekasi agar terus mengembangkan ide berinovasi.
“Saat ini kita menempati peringkat ke 107, jadi ini masih sangat jauh tentunya. Tetapi saya juga mengapresiasi kepada perangkat daerah yang sudah memulai inovasi di masing-masing perangkat daerahnya,” ucap dia di Hotel Antero Jababeka, Senin (26/8). Selain itu, sambung Eka, pada pembentukan laboratorium inovasi dapat mengambangkan ide dan
gagasan dalam tata kelola pemerintah daerah. Di mana setiap perangkat daerah memiliki minimal satu inovasi disetiap daerahnya. “Dengan semangat bekasi baru bekasi bersih, saya berharap terus ada inovasi baru yang inovasi itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat terutama di bidang pelayanan,” tuturnya. Lanjutnya, dirinya juga mengatakan akan memberi-
kan reward bagi setiap perangkat daerah yang berinovasi, dan kedepannya akan dibuatkan kompetisi dalam rangka mengembangkan ide berinovasi. “Jadi untuk kedepannya kita akan buatkan kompetisi, jadi nanti ketahuan siapa yang berinovasi siapa yang tidak, dan selama 6 bulan ini saya juga sudah mengevaluasi betul siapa saja perangkat daerah yang
nanti melakukan inovasi di tempatnya,” ucapnya. Eka juga menghimbau kepada para perangkat daerah agar dapat memanfaatkan teknologi yang ada, yang dapat mengefisiens i k a n w a kt u d a n l e b i h memudahkan masyarakat, khususnya di pelayananpelayanan. “Saya berharap di zaman era digital kita dapat berkomunikasi dengan
teknologi saat ini, dan untuk pada perangkat daerah sekalian tetap terus bersemangat dan tetap terus berinovasi yang bisa langsung dirasakan masyarakat.” tutupnya. Dala m a ca ra te rs ebu t ju ga d i la ku ka n p e na ndatanganan pakta inovasi oleh para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemer intah Kabupaten Bekasi. (adv/hyt)
SAMBUNGAN
RABU, 28 AGUSTUS 2019
2
Belum Serahkan Fasum-Fasos, Kok Sudah Kembangkan Mustika Park Place SETU – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi diminta bertindak tegas terhadap PT Budi Mustika sebagai pengembang perumahan Mustika Grande di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu. Soalnya, devel-
oper tersebut belum menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas khusus (fasum dan fasos) selama 10 tahun ini namun sudah mengembangkan hunian baru bernama Mustika Park Place. Wakil Ketua BPD Burangkeng, Ismuri menyayangkan atas tidak koorporat-
ifnya pihak pengembang perumahan Mustika Grande dalam penyerahan fasum dan fasos. Hal itu bagian kewajiban pengembang. “Ya seharusnya pengembang berikan penjelasan kepada warga Mustika Grande mengapa belum serah terima dan ada kendala apa,”
kata dia, kemarin (27/8). Ismuri yang juga bertempat tinggal di Mustika Grande menjelaskan akibat belum serah terima itu tentu serapan pembangunan pun tak berjalan maksimal. “Kurang bisa menyerap anggaran pembangunan secara maksimal, seperti peruma-
han perumahan yang lain yang sudah di hand over ke pemda,”katanya. Informasi yang dihimpun saat ini PT Budi Mustika membentuk naungan Mustika Land. Beberapa perumahan dibangun grup perusahaannya di Kabupaten Bekasi. Selain Mus-
tika Grande, developer ini juga membangun Mustika Park Place yang lokasi tidak berjauhan dan perumahan subsidi di wilayah Cikarang. Meski, sudah mendapatkan desakan dari warga setempat. Pengembang Budi Mustika masih bungkam dan enggan memberikan
penjelasan kepada masyarakat, “Iya, yang tahu kantor pusat di Jakarta,”kata salah satu staf di kantor pemasaran Mustika Park Place. Ketika dikonfirmasi, melalui pesan singkat. Bagian legal Budi Mustika yang berada di Jakarta tidak memberikan respon. (dim/hyt)
RUU UBSSM Tolak Dekopin Wadah Tunggal CIKARANG PUSAT - Rancangan Undang Undang (RUU) Perkoperasian yang tengah dimatangkan Pemerintah Pusat dan DPR-RI menuai pro kontra. Pun begitu di Kabupaten Bekasi. Koperasi Usaha Bersama Sejahtera Sosial Masyarakat (UBSSM) menolak RUU Koperasi tersebut karena terkesan memaksakan Dekopin sebagai wadah tunggal. Mereka menilai peran Dekopin ditingkat nasional ataupun daerah selama ini belum terlihat. “Peranannya juga belum terlihat dalam membangun koperasi, hal ini bisa terlihat bahwa koperasi bukan sesuatu yang menarik dan tidak maju,”kata Ketua UBSSM, Henut Hendro, kemarin (27/8). Ia mencontohkan selama ini koperasi selalu menjadi pelarian masyarakat untuk berhutang. Hal ini menunjukan Dekopin belum mampu sebagai wadah tunggal organisasi. “Artinya semua koperasi harus menjadi anggota Dekopinda,dan di sisi lain koperasi harus membayar iuran terhadap Dekopinda,adanya intervensi dari induk koperasi terhadap kemandirian koperasi,dan koperasi dibawah kendali pengaruh kapitalis,”tegasnya. Ia berharap draft RUU tersebut agar tidak disahkan, “Jika revisi ini tetap dilakukan,berarti memang koperasi koperasi yg ada hanyalah menjadi koperasi yang kehilangan roh koperasinya,yaitu menolong bersama,membantu bersama dan cerdas bersama,”tuturnya. Ketua Dekopinda Kabupaten Bekasi, Toto Iskandar menilai adanya pro-kontra dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang wajar. “RUU Perkoperasian sudah berpihak kepada koperasi dan sesuai perkembangan jaman. Walaupun ada yang tidak suka,”kata dia. Toto menilai penolakan di Kabupaten Bekasi itu atas landasan pribadi, “Wajar, mereka itu kan mengafiliasikan pribadi bukan gerakan koperasi,”tuturnya. Toto mengatakan RUU Perkoperasian sudah sesuai dengan tantangan revolusi imdustri 4.0, “Kalau gerakan koperasi sesuai dengan era jaman digital. Ya kita harus berubah. Kalau dari koperasi simpan pinjam mungkin banyak kontra,”paparnya. Toto berharap RUU Perkoperasian segera disahkan DPR-RI, “Dekopinda Kabupaten Bekasi RUU itu segera menetapkan RUU sebagai undang-undang,” ucapnya. (dim/hyt)
ILUSTRASI
AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES.
Foto bersama penggalang dan pembina Pramuka SDN Sindangmulya 04 usai acara perkemahan.
SDN Sindangmulya 04 Sarat Prestasi Kepramukaan CIBARUSAH – SDN Sindangmulya 04 yang berlokasi di Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah terus berkibar dan meraih banyak prestasi di bidang kepramukaan. Wajar saja, kegiatan ekstra kulikulier tersebut banyak disenangi oleh para siswa. Kepala SDN Sindangmulya 04 Marhumah mengatakan kegiatan ekskul pramuka pun terus ditingkatkan, baik jadwal latihannya
yang ditambah, juga guru pembinanya. Karena menurut dia, pihak sekolah terus merespon keinginan para siswanya dalam kegiatan ekskul pramuka dan perlombaan yang diikutinya. Jadwal latihan pun ditambah harinya, begitu juga guru pembinanya. Dengan tujuan agar ekskul pramuka menjadi semakin maksimal. “Tentunya dengan harapan, kuantitas dan
PUPR Lamban ... dari halaman 1 Sejak jembatan rusak, akses jalan terutama untuk kendaraan roda empat harus memutar lebih jauh ke Jalan Raya Loji yang jalannya masih belum beraspal. Akibat kerusakan jalan yang disebabkan longsor pada Maret lalu itu, Jembatan Cipamingkis hanya mampu dilintasi satu kendaraan. Selain itu, kendaraan yang melintas di Jembatan Cipamingkis juga harus hati-hati lantaran ancaman terjerembab ke lokasi longsor yang terletak di bibir Sungai Cipamingkis tersebut. “Khawatirnya kalau tidak diperbaiki secepatnya bisa membahayakan warga maupun kendaraan yang melintas. Saya minta pak Bupati turun untuk meny-
kualitas serta kemampuan dari para siswa semakin meningkat,” kata Marhumah saat ditemui Cikarang Ekspres, kemarin (27/8). Lanjut dia, agar dalam kegiatan itu hasilnya semakin meningkat dan maksimal. Maka selalu dilakukan koordinasi dan sekaligus evaluasi. “Saya pun terus mengawasi dan mengevaluasi setiap kegiatan, baik yang
dilakukan didalam maupun diluar sekolah,” terangnya. Salah satu guru pembina pramuka SDN Sindangmulya 04 Ridwan mengatakan, para siswa yang ikut kegiatan ekskul pramuka semakin bertambah. Saat ini pun kemampuan dibidang ke pr amu ka an sem ak in meningkat. Terbukti dengan banyaknya prestasi yang diraih. Seperti di acara
perkemahan Jamran tingkat Kwaran Cibarusah yang dilaksanakan 23 sampai 25 Agustus 2019 meraih Juara dua putra dan putri Hastakarya, Juara dua putri Hapalan Surat Pendek, dan Juara Harapan satu Tari Daerah. “Alhamdulillah, prestasi yang telah diraih tak terlepas dari peran serta pihak sekolah, komite, orangtua siswa dan para dewan guru,” pungkasnya. (ags)
salah satu produsen bitumen yang menawarkan solusi aspal terkemuka di dunia dan telah melayani lebih dari 1.600 pelanggan di 30 negara. Aspal yang dihasilkan Shell bahkan cukup untuk melapis ulang 450 kilometer jalan per hari, jumlah yang cukup untuk mengelilingi dunia sebanyak empat kali per tahun, atau setara dengan 1 kilometer per 4 menit. (cr10/hyt)
Eka Jamin ..
elesaikan persoalan ini,” imbuh dia. Me na ng gap i i t u , k a s i Pembangunan Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Hasri mengaku pihaknya masih menunggu kajian penelitian kontur tanah di sekitar Jembatan Cipamingkis dari akademisi Universitas Indonesia (UI). ”Terakhir kami perbaiki awal 2018. Namun, Maret lalu kembali longsor. Sampai sekarang belum kami perbaiki karena menunggu hasil kajian,” terang dia. Hasri mengatakan kemungkinan hasil kajian itu akan selesai 1-2 pekan mendatang. ”Kalau kajian tanah sudah ada, akan segera dibangun dengan mengantisipasi agar kontur tanah tidak kembali
amblas,” katanya. Hasr i menambahkan, Jembatan Cipamingkis terakhir diperbaiki pada April tahun lalu dengan anggaran Rp1 miliar dari APBD Kabupaten Bekasi. Dana itu untuk membangun permukaan jalan yang ambruk karena longsor. ”Perbaikan jalan tahun lalu sepanjang 30 meter,” katanya. Untuk 2019 ini, kata Hasri juga, anggaran perbaikan kerusakan jalan menuju Jembatan Cipamingkis sudah dialokasikan Rp1 miliar lebih. Dia juga menegaskan, perbaikan bukan pada jembatan tetapi akses menuju jembatan yang longsor. ”Kondisi jembatan tidak ada yang rusak,” cetusnya. Menurut Hasri juga, longsor di kedua sisi jembatan yang dekat bibir sungai seringkali terjadi bila vol-
ume air Kali Cipamingkis meluap. Akibatnya, sebagian tanah di badan jalan dekat Jembatan Cipamingkis tergerus air. Akibatnya, jalan jadi longsor karena tergerus luapan air kali. ”Panjang jembatan sekitar 50 meter,” katanya juga. Untuk diketahui, longsor di lokasi yang sama terjadi tiga kali dalam waktu 10 tahun ini. Longsor pertama pada 2009 silam. Setelah diperbaiki, longsor kembali terjadi pada Maret 2018 lalu. Longsor diperbaiki satu bulan kemudian. Longsor di jalan yang sama kembali terjadi pada Maret 2019. Hingga Agustus ini, perbaikan longsor belum pernah dilakukan. Jembatan Cipamingkis merupakan akses jalan penghubung antarkecamatan, yakni Cibarusah, Bo-
Dan itupun kar yawan lama PT. Buntara Megah Inti,” ucap dia. Informasi yang dihimpun, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dinobatkan untuk menanda tangani prasasti peresmian dan menerima gunungan tumpeng dari Hadi Prabowo Buntara serta membunyikan sirene tanda peresmian BITUNEN. Buntara Megah Inti
adalah perusahaan penyalur asphalt (aspal,red) dari Shell, Malaysia yang telah beroperasi selama 10 tahun berkiprah di Indonesia. Dan saat ini, Buntara Group telah mendirikan pabrik produksi asphalt di Kawasan Marunda Center guna mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain menjalankan bisnis di sektor perminyakan, Shell juga merupakan
jongmangu dan Cikarang. Biasanya, akses jembatan itu mampu dilintasi dua arah. ”Karena longsor, akses kendaraan jadi terhambat. Kini jembatan hanya dilintasi kendaraan roda dua,” terang Wawan Suwarna, warga sekitar. Sedangkan Camat Cibarusah Enop Chan mengatakan
longsor yang terjadi di sekitar tiang penyangga Jembatan Cipamingkis karena abrasi. Penyebabnya, kontur tanah tergerus air luapan Sungai Cipamingkis. ”Ddampak longsor, kendaraan roda empat tidak boleh melintas. Tetapi dialihkan ke jalan alternatif via Jonggol,” katanya.
Dia juga mengaku, sudah melaporkan secara tertulis kondisi Jembatan Cipamingkis maupun titik longsor kepada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMTR) Kabupaten Bekasi. Tujuannya, agar longsor diperbaiki secara darurat. ”Tapi sampai kini belum diperbaiki,” terangnya. (ags/hyt)
Gerindra,” ucap Ketua KPU kepada Cikarang Ekspres, Kemarin (27/8). Menurut dia, proses klrafikasi tersebut telah diatur didalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dipasal 32 disitu dijelaskan terkait dengan penjelasan tentang calon yang akan ditetapkan dan pergantian calon. “Otomatis suara terbanyak ke 3 dan ke 4 yang akan menjadi DPRD terpilih sesuai regulasi di PKPU
Nomor 5 Tahun 2019, namun tunggu klasifikasi ini selesai dan dipastikan dalam waktu secepatnya klarifikasi ini selesai,” paparnya. Saat ditanya berapa lama proses klarifikasi dikabulkan di KPU, dikatakan Jajang bahwa pihak KPU bukan yang memutuskan. “Kita itu tugasnya klarifikasi dulu dari berbagai pihak, baru hasil klrafikasi apa yang kami dapat itu yang
akan menjadi dasar kami (Menetapkan Calon,red). Kita pasti mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2019,” tandasnya. Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Nugraha Hamdan menjelaskan, keluarnya keputusan pemberhentian keanggotaan partai didasari dari adanya aduan para caleg Gerindra se-dapil IV ke Mahkamah Partai. “Ada etika yang dilanggar
yaitu tidak adanya komunikasi yang dibangun dua caleg itu ke sesama kader dan partai. Jadi kami bingung tidak adanya komunikasi maka turunlah keputusan Mahkamah Partai itu,” jelas Nugraha saat dihubungi via seluler. Makanya dia mengingatkan, menjadi peserta Pemilu adalah partai dan kepesertaan bukan dari orang per orang. Nunu-begitu sapaan akrabnya-menambahkan,
selain minimnya komunikasi yang dibangun, juga adanya dugaan temuan money politik yang dilakukan Repsih Munggawati dan Bhakti Sakti saat kampanye. “Ya laporannya ngebom dibasis massa suara kawan-kawan caleg, soal data itu sudah menjadi rahasia umum, bahkan timsesnya melaporkan dan itu menjadi hak kawan-kawan di dapil IV,” jelasnya. Atas kasus tersebut, sebagai Ketua DPC, Nunu
berpesan agar para caleg terpilih bisa menjaga komunikasi dengan baik ke sesama kader partai Gerindra. Bagaimana pun, tegasnya, kebersamaan, komunikasi dan silaturahmi harus dibangun para kader Gerindra Kabupaten Bekasi. “Jangan jumawa caleg yang menang, harus tetap jaga komunikasi. Jadi kasus di dapil IV ini menjadi pelajaran politik bagi kader lainnya,” tandasnya. (har/uzi)
dari halaman 1
Dua Caleg ... dari halaman 1 saat ini menindaklanjuti atas diterimanya surat dari DPP Gerindra, yang dalam isinya yaitu dua caleg DPRD Kabupaten Bekasi atas nama Repsih Muggawati dan Bhakti Sakti diberhentikan keanggotaannya dari partai Gerindra. “Jadi kami hari ini lakukan klarifikasi dulu dari berbagai pihak, yaitu dari pihak caleg, DPC Gerindra dan DPP
RABU, 28 AGUSTUS 2019
SAMBUNGAN
3
Baznas Sabet Penghargaan C I K A R A N G P U S AT Bandan Amil Zakat Nasioanal ( Baznas ) Kabupaten Bekasi mendapatkan p e n g ha r gaa n d a n a p resiasi dalam acara Baznas Award 2019 sebaai Baznas u ntu k kate g o r i Baz na s terbaik untuk pertumbuhan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoah seindonesia. Acara yang berlangsung d i Ke m e n t r i a n A g a m a (Kenag) Republik Indonesia, Jakarta Senin, (26/8). Turut hadir Ketua Baznas Prof. DR. Bambang Soedibjo, Msc, C A ( mantan menter i keuangan dan menteri pendidikan RI). " Alhamdulilah ini menjadi kebangkita zakat di Kabupaten Bekasi, semoga Baznas Kabupaten Bekasi selalu berprestasi dan selalu memberikan
manfaat untuk kebaikan umat dan masyarakat Kabupaten Bekas " Kata Ketua Baznas Kabupaten Bekasi H. Abdul Aziz kepada Cikarang Ekspres, Selasa (26/8). Untuk pertama kalinya Baznas Kabupaten Bekasi mendapatkan penghargaan dan penghargaan tersebut langsung di berikan Ketua Baznas Bambang Soedibjo. " Tidak lupa saya ucapkan banyak terimakasih ke p a d a Bu p at i B e k a s i , DPRD Kabupaten Bekasi, seluruh ASN Pemda Kabupaten Bekasi, keluarga besar kemenag RI Kabupaten Bekasi, para pengurus dan staff Baznas Kabupaten Bekasi, para muzaki, para donatur dan para simpatisan Baznas" tutupnya. (Mil)
KPK Ikut Pindah Ibu Kota
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan pihaknya juga akan pindah kantor apabila dilakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pasalnya, menurut Laode, aturan dalam Undangundang mewajibkan KPK harus berkantor di ibu kota negara. "Kalau kami lihat undang-undang KPK berlokasi di Ibu Kota Negara. Jadi kalau pindah ibu kota, ya, seharusnya kalau undang-undang KPK belum diganti, kami juga harus pindah," kata Laode di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta Pusat, Selasa (27/8). Meski demikian, Laode mengaku pihaknya akan terus mengawasi pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur. Dia juga meyakini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan terlibat mengawasi program Joko Widodo itu. (Net)
Walkot Tantang .... dari halaman 4 "Ayo siapa instrumennya. Boleh mahasiswa, boleh akademisi, atau badan-badan lainnya," ujar Rahmat Effendi, kemarin. Politikus Partai Golkar
itu juga mengaku belum melakukan kajian terkait wacana Kota Bekasi gabung ke DKI Jakarta. Sebab, wacana ini sebetulnya muncul akibat wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya. "Ini gara-gara saat ditanya
Rp 500 Juta .... soal Bogor Raya, ya Bekasi mah lebih pilih DKI lah, karena tidak sesuai jika merujuk pada sudut pandang budaya masyarakat Bekasi." Tapi malah jadi panjang ramai begini," tuturnya. (Msr)
KPK Sambangi .... dari halaman 4 manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah," jelasnya saat ditemui usai menggelar pertemuan. Dikatakanya, untuk Kota Bekasi capaian semester satu mencapai 79 persen. "Jadi delapan fokus area ini ada sekitar 8 indikator yang harus terpenuhi. Jadi Kota Bekasi untuk sementara di angka 79 persen, sudah baik harus dipertahankan. Namun ada beberapa yang
harus di tingkatkan diantaranya mengenai aset yang harus segera di sertifikat, dari 2668 baru hanya sekitar 200 an yang sudah disertifikatkan. Tadi Pak wali juga sudah menargetkan dalam tahun 2019 ini akan ada 750 yang akan disertifikatkan. Ini kita dorong untuk dilakukan agar tercatat dengan baik dan rapih," ujarnya. Pemkot Bekasi melampaui capaian target hingga 79 persen. Dan tentu harus dipertahankan.
(beasiswa) setiap tahunnya," ujar Inayatullah. Pendaftaran akan ditutup hingga 31 Agustus 2019. Untuk mengetahui informasi masyarakat dapat menghubungi
Call Center Dinas Pendidikan Kota Bekasi +6282113781258, serta mengunjungi website disdik.bekasikota.go.id dan Instagram Dinas Pendidikan Kota Bekasi. (Dhy)
Machrul menegaskan, wacana tersebut harus mengacu kepada Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena setiap penyelenggara negara baik kepala daerah maupun DPRD harus berpedoman dengan
Undang-undang. Adapun di dalam Pasal 44 mengatur tentang penggabungan daerah yakni kota dengan kota (satu provinsi) atau provinsi dengan provinsi baru. Tetapi kemudian, kota yang bergabung dengan Provinsi yang berbeda dinilai tidak ada.
“Kalau Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 saja sudah tidak ada, kenapa diwacanakan,” tanya Machrul. Menurut dia, ketika wacana gabung ke DKI Jakarta dipaksakan, berarti daerah tersebut bangkrut? Padahal syarat dari penghapusan daerah atau gabung ke daerah lain adalah apabila dae-
rah tersebut tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. “APBD Kota Bekasi hampir Rp7 triliun. Lima tahun kemarin telah berhasil melaksanakan RPJMD dengan sukses,” kata dia. “Itulah yang menjadi keberatan saya,” jelas Machrul. (Msr)
pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah Kota Bekasi akan mengikuti arahan yang sudah diberikan KPK. Mulai dari pengua-
tan kelembagaan, hingga penguatan sumber daya manusia. Lanjutnya, saat ini, transparansi dalam men-
jalankan roda pemerintahan merupakan sebuah keharusan. Di luar hal tersebut, kehadiran teknologi juga tak bisa terelakan. Teknologi
bisa menjadi alat penunjang agar menghadirkan kemudahan, kecepatan, serta keterbukaan dalam pelayanan untuk masyarakat. (Dhy)
dari halaman 4 "Ini komitmen dari Wali Kota dan Wakil Walikota untuk terus memberikan perhatiannya di dunia pen-
Ingin Gabung .... dari halaman 4
Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi menyebutkan, keberhasilan ini tak lepas dari beberapa sistem dan regulasi yang sudah termaksimalkan di Kota Bekasi. Oleh karenanya, Wali Kota Bekasi bertekad agar Kota Bekasi dapat menjadi yang terbaik untuk Monitoring Center of Prevention (MCP). "Kita akan terus pertahankan yang terbaik, dan terus lakukan evaluasi," kata Rahmat. Ia menambahkan, untuk meningkatkan upaya
didikan guna mewujudkan Kota Bekasi yang Cerdas. Mu d a h - m u d a h a n p a ra mahasiswa dapat meningkatkan prestasi nya. Dan semoga dapat kita sediakan
Harian Umum
RABU, 28 AGUSTUS 2019
Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi
HARGA Rp3.000
4
KPK Sambangi Pemkot Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi
BEKASI - Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Jawa Barat, Tri Budi Rochmanto men-
datangi Kota Bekasi, kemarin, (27/8). Korsupgah KPK menggelar pertemuan dengan Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat
Effendi didampingi Sekda Kota Bekasi, Renny Hendrawati dan dihadiri Inspektur Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro, Kepala BPN Kota Bekasi, Deni Ahmad serta sejumlah OPD.
SOROT
Walkot Tantang Akademisi Jajak Pendapat WACANA Kota Bekasi gabung ke DKI Jakarta yang dilontarkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, marak menjadi perbincangan publik. Apalagi, Rahmat Effendi tampak serius menjajaki wacana tersebut. Oleh karenanya, sejumlah kalangan menyarankan Pemerintah Kota Bekasi segera melakukan referendum atau jajak pendapat ke warga, apakah setuju dengan wacana tersebut. Rahmat Effendi mengatakan, jajak pendapat tidak bisa dilakukan pemerintah, karena perlu melibatkan berbagai instrumen lain di luar pemerintah. Masa pemerintah yang jajak pendapat? Harus ada instrumen dong." n Ke Hal... 3
SEKILAS
Foto Dewan Anyar Tertidur Dikecam Netizen BEKASI - Sebuah foto yang menampilkan seorang anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024 tengah tidur nyenyak hingga mulut menganga saat acara pelantikan di Gedung DPRD Kota Bekasi, pada Senin (26/8/2019) menjadi viral. Diketahui, Anggota DPRD Kota Bekasi tersebut bernama Ibnu Hajar Tanjung dari Partai Gerindra. Dalam foto yang viral, Ibnu Hajar Tanjung tampak tidur nyenyak dengan posisi kepala tengadah ke atas dan mulut terbuka atau dikenal dengan istilah mulut menganga. Adapun foto viral diambil sekitar pukul 11.00 WIB menjelang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berpidato. Rata-rata para netizen berkomentar pedas dalam tiap unggahan tersebut. Seperti pada kolom komentar akun instagram @ bekasi_24_jam. "Seng, tidur, enak banget," ujar akun andri juliansyah. (Msr)
Kegiatan berlangsung di aula Nonon Sonthanie, Plaza Pemerintah Kota Bekasi. Tri Budi Rochmanto m e n y a m p a i k a n b a hw a kedatangan KPK untuk melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap capaian rencana aksi pencegahan korupsi dan Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kota Bekasi. "Ada delapan fokus area yang dimonitor dan dievalu-
asi, mulai dari perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), n Ke Hal... 3
Rp 500 Juta Disiapkan Dukung Prestasi Mahasiswa
Ingin Gabung Ke Jakarta, Rahmat Dicap Langgar Undang-undang KOTA BEKASI – Mantan anggota DPRD Kota Bekasi periode 2004-2019, Machrul Falak Hermansyah tak sepakat dengan wacana Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi untuk bergabung ke DKI Jakarta. Bahkan, mantan Fraksi Golkar ini menyebut, wacana itu menyalahi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Ini melanggar Undangundang, kalau menurut saya,” katanya. “Iya, kalau mewacanakan ini,” ujar Machrul kepada wartawan usai menghadiri Sumpah Jabatan anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024, di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan C h a i r i l A n w a r, B e k a s i Timur. n Ke Hal... 3
BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menyatakan kesiapannya untuk mendukung para mahasiswa meningkatkan prestasinya di perguruan tinggi. Dana sebesar Rp 500.000.000 telah disiapkan untuk mendukung hal tersebut dengan memberikan beasiswa secara cuma-cuma. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dr. Inayatullah mengatakan bahwa dana tersebut akan didistribusikan secara khusus kepada mahasiswa tidak mampu, berprestasi dan Hafidz Qur'an. "Beasiswa ini khusus kita sediakan untuk mahasiswa
Inayatullah
yang ber KTP Kota Bekasi dan di tiga kategori diantaranya tidak mampu, berprestasi dan Hafidz Qur'an," kata Inayatullah di ruang kerjanya, kemarin (27/08). Inayatullah juga menjelaskan, beasiswa yang telah
tersedia tersebut, rencananya akan disalurkan kepada para mahasiswa yang memang sudah memenuhi persyaratan. "Ini (beasiswa) diberikan bagi para mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan," kata Inayatullah. Oleh karena itu, ini merupakan bentuk perhatian dari Wali Kota dan Wawali Kota terhadap dunia pendidikan. Dengan ketersediaan beasiswa ini, Inayatullah berharap agar para mahasiswa yang telah menginjakkan kakinya ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mampu meningkatkan prestasinya. n Ke Hal... 3