Cikarang Ekspres, 23 Oktober 2019

Semangat Baru Bekasi

RABU, 23 OKTOBER 2019

HARGA Rp3.000

Lagi, Jalan Jembatan Cipamingkis Longsor Kantor Polsek Cibarusah Pun Bisa Terancam, Kendaraan Dibatasi

ILUSTRASI/FOTO NET

HUMANIORA Si Keren, Aplikasi Diarpus Bakal Diterapkan Seluruh OPD CIKARANG PUSAT - Inovasi kembali digulirkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kabupaten Bekasi.

Kali ini, dinas yang dikomandoi Dedy Supriyadi itu bakal menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan dan Perencanaan atau disingkat Si Keren.

Dedy menuturkan aplikasi Si Keren berbasis Access to Memory (AtoM) bakal diterapkan ke seluruh perangkat daerah sebagai simpul jaringan.

“Artinya para simpul jaringan dengan cepat dan mudah berpartisipasi secara aktif untuk menginput informasi arsip dinamis ke dalam Si Keren. Sehingga penemuan kembali arsip menjadi lebih cepat dan mudah,” ungkapnya, kemarin (22/10).

Selain itu, sambung Dedy, aplikasi ini bakal terintegraai dengan penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) serta Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang merupakan amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk memberikan informasi Ke Hal.. 2

CIBARUSAH - Hampir sembilan bulan longsor melanda jembatan Cipam­ ingkis, namun belum ada tanda-tanda perbaikan jem­ batan yang ada di Keca­ matan Cibarusah, itu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.

Akibat kerusakan jalan yang disebabkan longsor pada Maret lalu itu, Jem­ batan Cipamingkis hanya mampu dilintasi satu kend­ araan.

Selain itu, kendaraan yang melintas di Jembatan Cipa­ mingkis juga harus hati-hati lantaran ancaman terjer­ embab ke lokasi longsor yang terletak di bibir Sungai Cipamingkis tersebut.

Pantau Cikarang Ekspres di lokasi kemarin (22/10), jalan jembatan Cipamingkis kembali mengalami long­ sor. Alhasil, kendaraan yang melintas di jembatana ini dibatasi dengan dipasangan papan kepolosian setempat.

Rendi (36), warga Ridoma­ nah, Kecamatan Cibarusah mengaku kesal lambatnya penanganan jalan jembatan Cipamingkis.

“Ini sudah longsor lagi, jalan jembatan Cipaming­ kus sudah semakin sempit untuk dilewati kendaraan.

Jelas menggangu Ke Hal...2

ADIKARYA PARLEMEN JABAR

Pikirkan Nasib Nelayan di Muara Gembong CIKARANG SE L ATAN - Tak banyak politisi bisa naik level dari kabupaten ke provinsi lolos secara mulus.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, ditetapkan hanya satu nama yang mampu melan­ jutkan aspirasi rakyat ke Gedung Sate. Dia adalah, Jejen Sayuti.

Ia dipercaya mendudu­ ki kursi komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, melipu­ ti bidang kerja Perdagangan dan Perindustrian, Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Perta­ nian Tanaman Pangan, Pe­ ternakan, Perikanan, Perke­

bunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata.

Sebagai tokoh masyarakat Bekasi, Jejen bakal mem­ perjuangkan nasib nelayan di Muara Gembong agar lebih mendapat perhatian serius.

M a n t a n Wa k i l K e t u a DPRD Kabupaten Bekasi ini mengaku tengah intens berkoordinasi dengan mitra kerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk membedah permasalahan yang ada di bidangnya.

“Kita masih terus melaku­ kan rapat kerja dengan te­

man teman dinas, memang belum semua dinas melaku­ kan rapat kerja. Yang paling penting adalah bagaiman saya mem­ b e r i k a n a s p i ra s i saya yang terbaik untuk Kabupaten Bekasi,”kata Jejen kepada di Cika­ ra n g E k s p re s (KBE Group), k e m a r i n (22/10).

Pria kelahi­ ran Bekasi, 4 Juli 1970 itu menilai ma­ sih Ke Hal...2

Jejen Sayuti

DPMPD Gulirkan Monev Siskeudes Nontunai SERANG BARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabu­ paten Bekasi, kembali menggelar monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan berbasis sistem keuangan desa (monev siskeudes). Langkah itu diambil sebagai upaya mengawal transparasi keuangan desa.

Ke Hal.. 2

Bakesbangpol Minta Gencarkan Siskamling dan Tamu Harap Lapor

TAMBUN SE L ATAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang­ pol) Kabupaten Bekasi sigap lakukan rapat koordi­ nasi (rakor) pasca penang­ kapan anggota terorisme di Desa Setia Mekar, Ke­ camatan Tambun Selatan.

Hal tersebut dilakukan guna kewaspadaan terhadap tindakan radikalisme yang berada di wilayah hukum Kabupaten Bekasi. Ke Hal.. 2

RABU, 23 OKTOBER 2019

SAMBUNGAN

2

Amatil Indonesia Peduli Kesehatan Warga Sekitar Pabrik di Cikarang Barat CIBITUNG - Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) menggelar pemeriksaan d a n p e n g o b a t an gratis untuk w a rga ya n g b e rlokasi di sekitar rumah w a r g a R T 0 2 / R W 013 Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Amatil Indonesia melalui tim medis polikliniknya melayani sekitar seratus warga yang datang

mengecek kesehatannya meliputi cek tekanan darah, konsultasi dengan dokter dan mendapatkan obat-obatan yang sesuai dengan penyakitnya secara gratis.

Warga yang datang berobat membawa kupon kesehatan yang telah dibagikan sebelumnya melalui ketua RT/RW. Yang selanjutnya didistribusikan kepada war-

ga sekitar yang membutuhkan dan warga mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tim medis profesional dan diberikan obat-obatan sesuai dengan penyakit atau kebutuhannya.

“Kami mengapresiasi Coca-Cola Amatil Indonesia dalam melakukan kegiatan tanggung jawab perushaaannya. Ini merupakan

komitmen perusahaan untuk peduli dengan warga sekitar pabriknya, khususnya di bidang kesehatan,” ujar Mulyadi, Kepala Desa Sukadanau, Cikarang Barat yang hadir bersama beberapa tokoh masyarakat (21/10). Hadir pula perwakilan dari Amatil Indonesia, Nurlida Fatmikasari, Regional Corporate Affairs

Manager dan Radita Wicaksana, Corporate Affairs Executive.

Komitmen Amatil Indonesia untuk tumbuh bersama Indonesia d i w u j u d k a n dengan mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan dan pilar keberlanjutan di seluruh wilayah operasional. Beberapa kegiatan berkelan-

jutan yang telah dijalankan antara lain: program Water Stewardship untuk mengembalikan jumlah air yang terpakai dalam proses produksi kembali ke alam dan masyarakat (hingga tahun 2017, jumlah air yang telah dikembalikan mencapai 130%), Coke Kicks, CocaCola Forest di Lampung,

Su m e d a n g , d a n S e ma rang (Amatil Indonesia telah menanam lebih dari 6.200 pohon dan menyumbangkan lebih dari 350.000 pohon pada masyarakat), serta program gerakan bersih lingkungan (ter masuk kegiatan Bali Beach Clean Up yang sering mendapatkan penghargaan).(dim)

Pemdes Setia Mekar Perketat Warga Pendatang TA M B U N S E L ATA N Kepala Desa Setia Mekar, Suryadi harus ekstra mengamankan wilayahnya dari ancaman paham radikalisme pasca penangkapan terduga teroris oleh tim datasemen khusus (Den-

sus) belum lama ini. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi pencegahan dilingkungan warga.

Pertama, warga harus sensitif terhadap warga pendatang khususnya musiman. Kedua, para ketua RT dan RW agar

mendata ulang sejumlah warga pendatang dengan menunjukan KTP ataupun pemilik kontrakan.

“Dengan adanya kejadian teroris dilingkungan Setia Mekar, pemerintahan desa bersama-sama aparat pen-

egak hukum dalam hal ini Kapolsek, Babinsa dan Bimaspol bekerjasama mencegah jangan sampai terulang kembali di wilayahnya,” kata Suryadi kepada Cikarang Ekspres saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (22/10).

Lagi, Jalan .. dari halaman 1 aktivitaa usaha maupun kerja,” kata dia.

Apalagi, sambung Rendi, musim hujan bakal segera turun. Dikhawatirkan akan menyebabkan longsor yang lebih dalam. “Nah bisa jadi nanti sampai ke Polsek Cibarusah. Kan dekat sekali dengan Jembatan Cipamingkis,” tukas dia.

Sementara itu, Kapolsek Cibarusah Kabupaten Bekasi, AKP Sukarman menuturkan saat ini pihaknya hanya bisa mengatur lalu lintas di jembatan tersebut, kendaraan berat masih tidak boleh melewati Jembatan Cipamingkis.

“Jadi hanya kendaraan kecil yang diperbolehkan

Kegiatan berpusat di Aula Kantor Kecamatan Serang Baru, kemarin (22/10) ini dihadiri Kaur Keuangan Desa se-Kecamatan Serang Baru, Bojongmangu dan Cibarusah. “ Alhamdulilah kita sudah mendapatkan info secara langsung sistem pengelolaan keuangan desa, karena kita juga akan melakukan pembayaran nontunai secara bertahap. Tapi ada juga desa yang sudah bisa melaksanakan pembayaran

lewat. Itu pun bergantian,” ujar dia.

Menurut Sukarman, selama belum diperbaiki, jembatan Cipamingkis belum bisa dilewati kendaraan berat, karena jika diperbolehkan, khawatir akan semakin longsor.

“Sejauh ini sisi jembatan longsor berada di sebelah kanan, oleh karena itu hanya kendaraan kecil yang diperbolehkan lewat yang dilakukan secara bergantian,” urainya.

Sukarman menambahkan sebenarnya Muspika setempat telah melaporkan amblasnya Jembatan Cipamingkis, bahkan sudah ada kunjungan baik dari dewan maupun dinas, tetapi hingga kini belum juga dilakukan

perbaikan.

“Perbaikan memang sempat dilakukan tetapi kemudian longsor kembali,” ujarnya.

Untuk menghindari melintasnya kendaraan berat di Jembatan Cipamingkis, bersama Muspika pihaknya juga telah memasang papan pengumuman, bahkan menempatkan personil di sana.

Terpisah, Camat Cibarusah Enop Chan mengaku telah mengusulkan pembangunan fly over di lokasi jembatan Cipamingkis, Cibarusah. Pasalnya, jembatan Cipamingkis yang kerap diperbaiki selalu mengalami amblas.

“Kita ingin pondasi Cipamingkis yang di bibir kali itu agak lebih jauh, karena perbaikan yang dilakukan

PUPR sering terjadi longsoran,” ujar dia.

Menurutnya,kondisi alam di sana tidak mendukung insfratruktur Cipamingkis yang kerap terjadi longsor pada bibir jembatan.

Bahkan saat ini kondisi Cipamingkis masih dalam tahap perbaikan meski belum dilakukan menyeluruh lantaran menunggu kajian teknis dari tim Universitas Indonesia “Untuk lalu lintas tetap dibuka separo jalan, sistem buka tutup. Sedangkan, akses lalu lintas kita alihkan terutama bagi kendaraan berat menuju Desa Wibawamulya,”bebernya.

“Hanya kendaraan jenis minibus saja yang boleh melalui jembatan,”lanjutnya. (jio/ags)

secara nontunai. “ Kata Kepala DPMD Kabupaten Bekasi Ida Farida kepada Cikarang Ekspres.

Artinya, sambung dia, bicara tentang pengelolaan uang tersebut bisa dilihat web desa, kemudian bagaimana sistem perencanaannya juga dibuat dengan sebaik-baiknya dan dana desa itu digunakan untuk keperluan masyarakat.

“Jadi kalau ada yang masih kurang-kurang, jadi disini mereka lebih banyak bertanya. Pajak mereka semua sudah bayar tapi ketika ma-

suk dalam pembukuaan itu yang mereka belum paham karena kalau ke kantor pajak biasanya akumulasi tapi dalam sistim pembukan tetap di jurnal satu-satu.

Tentunya kita juga menggunakan kominikasi yang dipahami mereka dan kedepannya kita ingin secara online dan bisa di akses dari rumah aja,” terang Ida. Ketika disinggung berapa desa yang sudah menerapkan sistem nontunai, Ida menegaskan bahwa sejauh ini sudah ada 10 kecamatan yang aktif.

“Jadi variatif dan akan ter-

us bertambah. Apalagi sudah ada surat edaran Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang dikeluarkan untuk pengelolaan nontunai,” bilang dia Meski begitu, Mantan Plt Kepala DPMPTSP itu mengaku pembayaran honor untuk pegawai dan staf desa susah berjalan sejak bulan September 2019.

“Jadi by name by andress by rekening, kita gak mau lagi nanti tidak sesuai peruntukannya. Kita mengajarkan semuanya yah, termasuk jajaran DPMD” tutupnya. (inf/mil/hyt)

Bekasi terhadap tindakan radikalisme. Hal ini juga menjadi keprihatinan yang sangat mendalam, atas adanya penangkapan warga dari Kecamatan Tambun

Selatan yang diduga sebagai anggota teroris.

“Ya atas kejadian tersebut tentunya perlu dilakukan kebijakan atau payung hukum untuk

Bakesbangpol Minta .. dari halaman 1 Rakor dipusatkan di ruang kerja Camat Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada Kamis (17/10) silam.

untuk mendata penduduk yang bermukim di rumah kontrakan,” tuturnya.

Namun demikian, sosialisasi sebagai bentuk pencegahan paham radikal dan menjadi ancaman faktual di wilayahnya.

Desa Setia Mekar tergolong padat penduduk dimana terdapat sebanyak delapan perumahan. Status warganya bervariatif mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), buruh hingga pedagang. (har)

Pikirkan Nasib ..

DPMPD Gulirkan .. dari halaman 1

Saat ini, pihak desa bersama Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Siswo telah melakukan upaya-upaya pendekatan dan sosialisasi dilingkungan. Salah satunya operasi yustisi atau kependudukan.

“Sasaran utama kita adalah

Menurut Kepala Bakesbangpol Bekasi Aat Barhaty, dengan dilakukan rakor tersebut, tentunya ini menjadi kewaspadaan masyarakat Kabupaten

ini juga menyoroti persoalan infrastruktur di wilayah utara Kabupaten Bekasi, yaitu Muara Gembong.

“Di Muara Gembong itu ada nelayan, saya sedang m e m i k i rk a n b a ga i ma n membangun infrastruktur dan juga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat p e s i s i r d a n n e l aya n d i Kabupaten Bekasi,” tutur Jejen.

Artinya, sambung dia, tugas Pemkab Bekasi dan

Pemprov Jawa Barat harus diselaraskan. Karena menurutnya, kewenangan pemerintah terbatas, “Intinya saya akan optimalkan sesuai tupoksi untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Saya akan kalobarasi dengan dinas terkait di Kabupaten Bekasi.

Kewenangan-kewenangan harus digali antara provinsi dan kabupaten. Ini saya sedang dalami,”katanya. (dim/hyt)

yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka NKRI. “Tentu banyak manfaat mulai dari pencipta arsip (perangkat daerah,red) dapat menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas dia.

Kemudian, lembaga

kearsipan dapat mempromosikan khazanah arsip statis yang dimilikinya.

Serta saling berbagi informasi arsip statis dengan lembaga kearsipan lainnya.

Selanjutnya masyarakat sebagai pengguna arsip dapat mengakses informasi arsip berbasis daring (online) untuk kebutuhan publik yang menyedialan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui website jikn.go.id.

“Terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik

dalam pengelolaan dab pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya,” kata Dedy.

Ia menambahkan sebelum diterapkan, Aplikasi Si Keren sudah terlebih dulu disosialisasikan di Hotel Citra Inn, Jalan Raya Cikarang-Cibarusah, pada Jumat (18/10/2019) kemarin. Pesertanya merupakan Kasubbag Umum dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi. (jio/hyt)

mengatur dan mendata pemilik atau pengusaha rumah kontrakan yang berada di kabupaten bekasi, tujuannya adalah agar adanya keterbukaan indentitas masyarakat kabupaten Bekasi, “ucap Aat kepada Cikarang Ekspres.

Namun begitu, menurut dia, perlu ada upaya deteksi dini oleh unsur pemerintah dan keamanan, sehingga adanya penguatan dan pemberdayaan untuk menciptakan kondusifitas

dan stabilitas di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Ini seharunya nanti perlu adanya mapping data dan lokasi mengenai keberadaan warga masyarakat tertentu, dan perlu dilakukan pendataan ulang terhadap penduduk di Kecamatan Tambun selatan baik yang lama maupun yang baru,”tegasya.

Aat menambahkan perlu ditingkatkannya kembali penggalangan kepada warga untuk melaksanakan sistem

keamanan lingkungan (Siskamling) dan tamu wajib lapor 1 x 24 jam.

“Jadi bagi setiap pendatang baru baik secara instensif di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi,” imbuh dia.

Acara Rakor tersebut di ketahui dihadiri langsung oleh Kabag Ops Metro Bekasi, Kapolsek Tambun Selatan, Danramil Tambun Selatan, kepala Desa Setia Mekar, dan Unsur Tokoh Masyarakat Tambun Selatan. (inf/ugi/hyt)

dari halaman 1 banyak persoalan yang harus diselesaikan di Kabupaten Bekasi. Satu di antaranya, pertanian dan kelautan. ”Kabupaten Bekasi kan juga ada pertanian dan kelautan. Kaitan dengan Gapoktan, didalam reses a k a n m e m i nt a k e p a d a Gapoktan-Gapoktan Bekasi ditempatkan di daerah pertanian,” ujar Jejen.

Politikus PDI Perjuangan

Si Keren .. dari halaman 1

RABU, 23 OKTOBER 2019

SAMBUNGAN

3

Jelang HSP, HMI Kota Bekasi Gelar LDKMP KOTA BEKASI - Jelang peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober mendatang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bekasi mengadakan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa dan Pemuda (LDKMP) di Gedung Kesenian Situ Rawa Gede Bojong Menteng, Kecamatan

Rawalumbu Kota Bekasi, kemarin (22/10).

Turut hadir sebagai narasumber, Koordinator Presedium KAHMI Kota Bekasi (Budiman), Komisioner KPU (Ali Syaifa), Komisioner Bawaslu (Annisa), Ketua Bidang Pembinaan Anggota Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Kabit PA PBHI) (Akmal)

serta pemuda mitra Polri.

LDKNP kali ini mengangkat tajuk “Membangun Jiwa Kepemimpinan yang Progresif dan Berintelektual”.

Kegiatan dilaksanakan dari 22 - 23 Oktober 2019, diikuti kurang lebih 50 peserta Mahasiswa dan pemuda se Kota Bekasi. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi,

Ahmad Mustafa Kamal mengungkapkan, dengan adanya kegiatan ini, ia berharap, kader HMI mampu mengembangkan jiwa nasionalisme dan mampu merefleksikan NKRI. Sehingga dapat bersinergi dengan aparatur setempat. “Semangat sumpah pemuda adalah semangat para pemuda jadi disini yang dikategorikan

pemuda tentu semua anak bangsa bersatu padu dalam bingkai NKRI,” kata dia.

Di tempat yang sama, Koordinator Presidium KAHMI Kota Bekasi, Budiman mengatakan, akhir - akhir ini adanya egosentris diperhelatan politis oleh sebab itu mari kita mulai semangat mahasiswa dan pemuda berada di tengah - tengah dan harus

mampu menjadi jembatan sehingga rulnya para pemuda dan mahasiswa menjadi penyeimbang.

“Kita perlu merefleksikan apa sih cita - cita bangsa ini, diera digital milenial menuju 4.0 masuk pada dunia maya. Disinilah kita perlu menetralisir situasi agar dapat kembali dan jangan sampai terpolarisasi,”

terang Budiman saat membuka LDKMP. Dia juga berharap agar mahasiswa dan pemuda menjadi penyeimbang dan mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik lagi. Sekadar diketahui, rencananya penutupan LDKMP akan ditutup langsung oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. (dhy/mhs)

program pengembangan pasar tahun anggaran 2017.

“Saat itu kami menelusuri

dugaan sumber gratifikasi yang diberikan pada (mantan)anggota DPR RI, Bowo

Sidik terkait revitalisasi pasar di Minahasa Selatan,” pungkas Febri. (bbs/mhs)

aku sebagai pedangdut. Tapi perlahan aku membiasakan diri untuk tampil tertutup,” kata Desy Thata.

Desy mengaku, merasa lebih nyaman dengan penampilan tertutupnya.

Mengingat, saat berpakaian terbuka pun dia tidak menjamin honornya lebih tinggi dibandingkan saat ini.

“Sekarang, kalau meli-

hat pedangdut yang sering tampil terbuka aku malah kasihan. Mungkin, dulu saat aku masih seperti itu pedangdut lain juga merasa hal yang sama kali ya,” ungkapnya.

Pedangdut 22 tahun itu mengaku, dahulu memutuskan untuk berpenampilan terbuka demi mendongkrak pamornya di dunia hiburan.

“Kalau enggak seksi, pasti di bawah terus. Begitulah persaingannya.”

Transformasi penampilannya tersebut dituangkan Desy Thata lewat lagu bertajuk Sadar Diri. Lagu bergenre Pop dangdut yang diciptakan Vicky AKD itu resmi dirilisnya di YouTube, pada 18 September silam. (*)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung I Made Sutama menjelaskan latar belakang diberlakukannya sistem pajak online yang sebelumnya hanya memanfaatkan tapping box yang berfungsi untuk memantau seluruh transaksi yang mengalir ke printer.

“Solusi ini tidak tepat untuk diterapkan pada wajib pajak hotel atau wajib pajak lainnya yang memiliki proses bisnis lebih kompleks dari jenis pajak restoran,

parkir atau hiburan. Karena tidak seluruh transaksi dilakukan cetak invoice melalui printer,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sutama, biasanya hotel memiliki sistem informasi yang digunakan untuk melakukan administrasi proses bisnisnya dengan menggunakan basis data sebagai wadah untuk menampung seluruh data yang ada.

“Berlatar belakang hal tersebut, maka Dispenda memiliki alternatif terobosan penerapan pajak online berbasis web service untuk menjawab hambatan terse-

but,” katanya. Dalam penerapan web service pada wajib pajak, diperlukan jaringan internet yang menghubungkan antara server Dispenda dengan server wajib pajak. Pihak wajib pajak perlu membuka jaringan ke server Dispenda yang bertujuan untuk pengiriman data transaksi penjualan.

“S e b e l u m p e n e r a p a n sistem web service Dispenda Badung telah melalukan sosialisasi terhadap wajib pajak yang berpotensi dipasang web service serta dilanjutkan dengan pembahasan kesepakatan pema-

sangan webservice dengan mengundang beberapa manajer dan vendor,” ujar Sutama.

Saat ini sistem monitoring pajak online berbasis web service diimplementasikan di Parkir Bandara Ngurah Rai yang dikelola oleh SBU (yang sebelumnya dimonitor ing dengan 13 alat Tapping Box), Hotel Grand Ixora (telah d i uji co ba s e ja k ta hu n 2014) dan Hotel Ibis Dewi Sr i yang menggunakan sistem perhotelan Rhapsody dari Realta. (dhy/ bbs/mhs)

bagaan, aspek pendanaan, aspek social budaya masyarakat, dan aspek pendanaan.

“Maka, proses pengawalan terhadap percepatan ini tidak hanya terhadap acuan dokumen pre-FS nya namun juga terhadap acuan proses tender Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” kata Yayan.

Terkait proses tender KPBU ditetapkan melalui surat edaran Lembaga Ke-

bijakan Barang dan Jasa (LKPP) Nomor 10 Tahun 2019 tentang model dokumen pengadaan badan usaha pelaksana kerjasama pemerintah dengan badan usaha pelaksana kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

“Sehingga berdasar ketentuan ini juga diatur menge-

nai proses tender untuk menentukan investor yang memiliki pengalaman terbaik dan mampu secara finansial dan memiliki teknologi yang proven ,terpercaya, handal dan telah terbukti,” jelasnya.

Yayan juga berharap upaya yang tengah dilakukan antara Pemkot Bekasi dengan pemerintah pusat menunjukkan bahwa adanya komitmen yang kuat guna mensukseskan salah satu program strategis nasional Presiden Jokowi

dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

“Perlu dicatat bahwa target utama dari program ini adalah pemusnahan sampah secara massal agar lingkungan bersih dan sehat melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan dengan produk tambahan menghasilkan listrik dari energi baru terbarukan.

Marilah bersama sama kita wujudkan program tersebut di Kota Bekasi,” harap Yayan. (dhy/mhs)

KPK Soroti Sejumlah Kandidat Menteri JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah calon menteri Kabinet Kerja jilid II yang pada Selasa (22/10) dipanggil ke Istana Negara, Jakarta. Kendati tak menyebutkan nama, namun sejumlah calon menteri yang dipanggil tersebut pernah diperiksa penyidik terkait kasus yang pernah ditangani KPK. “Beberapa orang memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara terpisah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Febri menuturkan, kasus yang ditangani KPK saat itu adalah suap terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar, gratifikasi mantan Sekjen ESDM Waryono Karno sebagai pengembangan OTT terhadap Kepala SKK Migas, suap dan gratifikasi mantan

Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dan kasus korupsi penyelenggaraan haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Adapun dalam penelusuran JawaPos.com, dari sejumlah nama calon menteri yang dipanggil hari ini, nama-nama seperti politikus PKB Ida Fauziah dan Abdul Halim Iskandar serta politikus Golkar Zainuddin Amali pernah berurusan dengan KPK terkait kasus tersebut.

“Memang ada beberapa nama yang kita tahu terkait dengan beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK. Bahkan ada yang pernah masuk di komunikasi tersangka yang diperdengarkan di persidangan,” ungkap Febri.

Kendati demikian, Febri mengatakan bahwa sejauh ini mereka yang pernah

diperiksa oleh KPK masih berstatus saksi. Dia juga menolak untuk berkomentar lebih jauh terkait dengan proses pemilihan calon menteri oleh Jokowi.

“Mungkin sebaiknya KPK tidak menanggapi terlebih dahulu,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK juga lebih dulu menyoroti Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, yang sempat dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana pada Senin (21/10).

Kedatangan bupati dua periode itu awalnya masuk bursa salah menteri Jokowi dalam kabinet kerja jilid II. Namun, menurut pihak Istana,Tetty tak jadi bertemu Jokowi dan hanya bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Nama Tetty Paruntu juga memang masuk dalam radar KPK terkait dengan ka-

Pepen Pede.... dari halaman 4 Nantinya, jika pos anggaran tersebut telah disepakati, Rahmat optimis, APBD Kota Bekasi tahun 2020 akan mencapai tujuh triliun rupiah. “Yang kita belum bukukan tadi ada dana dari Pemprov Jabar, dana dari DKI juga. Terus ada dana insentif daerah juga belum kita masukkan. Ya kalau tujuh triliun (rupiah)

Orang Tidak .... bisa lah,” kata Rahmat, .

Rahmat juga menyebutkan, pihaknya menyerahkan besaran bantuan yang akan diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia pun memahami, Pemrov DKI Jakarta juga memiliki kewajiban untuk mengalokasikan bantuan bagi daerah lain. Meskipun demikian, ia berharap, bantuan untuk Kota Bekasi tahun 2020 lebih besar

dari bantuan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, terkait pos anggaran yang diprioritaskan dalam RAPBD tersebut, ia menyatakan, pos tersebut adalah transportasi, infrastruktur banjir, pembangunan jalan, pendidikan, dan kesehatan. “(Program) yang tahun kemarin belum bagus akan ditingkatkan,” ucap dia. (dhy/bbs/mhs)

DLHK Harus .... dari halaman 4 Lebih lanjut Yayan Yuliana mengatakan Pemerintah Kota Bekasi menjadi salah satu kota dari 12 Kota/ Kabupaten di Indonesia yang masuk pada program percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) berbasis teknologi lingkungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

Diketahui, Pemerintah Kota Bekasi memiliki Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Sumur Batu di Bantargebang berdampingan dengan tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai kota yang masuk dalam Perpres 35 Tahun 2018, Kota Bekasi perlu mendapatkan pendampingan dari pemerintah pusat agar pogram pembangunan instalasi pengolahan sampah PSEL terus berlanjut.

Tentu karena persoalan

sus suap mantan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso yang notabene sesama politisi Golkar. “Yang bersangkutan memang pernah diperiksa sebagai saksi di penyidikan dan persidangan (kasus Bowo Sidik),” terang Febri.

Dalam kasus suap jasa pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia itu, penyidik KPK memeriksa Tetty terkait dengan dugaan sumber gratifikasi Bowo Sidik. Selain suap, Bowo Sidik dalam perkara ini memang diduga setidaknya menerima gratifikasi dari lima sumber yang berbeda sejak 2016 saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII dan anggota Badan Anggaran DPR (Banggar).

Salah satu gratifikasi tersebut adalah sebesar Rp600 juta terkait pembahasan

sampah akan terus ada sepanjang manusia menghasilkan sampah diantarnya berasal sampah rumah tangga. Di Kota Bekasi, produksi sampah mencapai sekitar 1800 ton per hari dan belum maksimal tertangani walaupun pernah bekerjasama dengan berbagi investor untuk menangani sampah di TPA Sumur Batu.

“Kota bekasi tidaklah berjalan sendiri namun mendapatkan pendampingan dari pemerintah pusat sebagai salah satu proyek strategis nasional,” kata Yayan Yuliana, kemarin, (22/10).

Lebih lanjut, melalui surat deputi bidang koordinasi infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 545/ D3.Maritim/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, hal penyampaian acuan dokumen terkait PSEL telah ditetapkan dokumen acuan untuk mendukung percepatan tahapan proses penyusunan pre-FS PSEL. “Kita harap berbagai ele-

dari halaman 4 tak menggubris, namun seiring pertambahan usia perempuan berambut panjang tersebut mulai mempertimbangkan masukan untuk tampil tak terlalu seksi.

“Banyak orang tidak suka saat aku berpenampilan seksi. Apalagi dengan label

Genjot PAD .... dari halaman 4

men masyarakt juga terus mendukung keseriusan Pemerintah Kota Bekasi untuk mengolah sampah lebih baik lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Yayan, saat ini dokumen pre-FS PSEL Sumurbatu telah disusun oleh Pemkot Bekasi dengan mengkaji seluruh aspek yang disyaratkan dan dalam proses pendampingan ke pemerintah pusat untuk dilakukan verifikasinya dan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen outline bussines case (OBC).

Berbagai hal yang menjadi kajian seperti model ke r ja sa ma p e m e r i nt a h daerah dengan badan usaha (KPBU), studi analisis manajemen resiko, Analisis dukungan pemerintah, Tindak lanjut terhadap isuisu yang berkembang dan rencana pengadaan KPBU. Tentu kata Yayan, hal yang dikaji ini sesuai Peraturan Menteri Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 maka PreFS PSEL Sumur Batu juga mengatur lima aspek yakni aspek hukum, aspek kelem-

Harian Umum

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

RABU, 23 OKTOBER 2019

HARGA Rp3.000

4

“Orang Tidak Suka Aku Berpenampilan Seksi...”

DLHK Harus Serius Urus Pengelolaan Sampah

SEMPAT erat dengan kesan seksi, pedangdut Desy Thata kini mengubah penampilannya saat berada di atas panggung.

Pedangdut asal Wonosobo tersebut memutuskan untuk mengenakan busana tertutup dalam setiap aksi panggungnya.

Desy Thata mengatakan, perubah a n g a y a b e rbusana tersebut memang kehendaknya sendiri.

Meski awalnya sempat n

KOTA BEKASI - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Yayan Yuliana mengapresiasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kawali yang telah memberikan saran dan masukan soal penanganan sampah di Kota Bekasi.

“Tulisan LSM Kawali tentang pengolahan sampah di Bekasi menjadi perhatian kami untuk lebih serius menangani sampah yang ada. Tentu masukan ini menjadi rujukan kami dalam mengambil kebijakan,” ungkap Yayan Yuliana.

Sebelumnya, Ketua Kawali Jawa Barat Edwin Gunawan ingin agar Pemkot Bekasi lebih serius mengatasi persoalan sampah. Karena, kata Edwin, masih banyak hal yang perlu dibenahi terutama dari berbagai aspek, sehingga kegagalan investor mengelola sampah di TPA Sumur Baru tidak terulang. n Ke Hal... 3

Ke Hal... 3

Desy Thata

Pepen Pede APBD Tembus Rp 7 T Dikucur Dana Bantuan Pemprov Jabar dan DKI KOTA BEKASI- Pemerintah Kota Bekasi telah mengajukan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2020 sebesar Rp 5,8 triliun.

Besaran nilai tersebut masih dapat bertambah jika Pemkot Bekasi telah menerima kepastian Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Yang kita belum bukukan tadi ada dana dari Pemprov Jabar, dana dari DKI juga.

Terus ada dana insentif daerah juga belum kita masukkan. Ya kalau tujuh triliun (rupiah) bisa lah,”

Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi membenarkan, pihaknya telah melaporkan RAPBD 2020 kepada DPRD Kota Bekasi.

Namun, ia mengatakan ada beberapa pos ang-

garan yang masih dikosongan. Beberapa pos yang masih dikosongkan tersebut berkaitan dengan bantuan dari Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. n Ke Hal... 3

Genjot PAD, Bekasi Adopsi Pajak Online Badung KOTA BEKASI- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan mengadopsi sistem pajak online yang telah berjalan di Kabupaten Badung, Bali. Beberapa sistem yang diterapkan meliputi tapping box, cash register, dan web service.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan, sistem pajak online tersebut layak diimplementasikan di Kota

Bekasi yang selama ini masih menerapkan sistem manual.

“Diharapkan dalam kunjungan ini bisa menerapkan sistem di daerah ini, karena pada sistem di Kabupaten ini sudah dengan sistem online dan gunakan tapping box,” kata Rahmat saat kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, seperti dikutip pernyataan resminya, Selasa Ke Hal... 3 (22/10). n

ADVERTORIAL

Selamat, Ratusan Pejabat Dilantik Bupati Eka: Jabatan Fungsional Berperan Wujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih CIKARANG PUSAT – Gerbong rotasi mutasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi resmi ditabuh. Tak tanggung-tanggung, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja merotasi ratusan jabatan fungsional di enam bidang.

Dari total 616 pejabat fungsional yang dilantik, terdapat 443 orang tenaga pendidik, 148 orang tenaga kesehatan, 19 orang tenaga pertanian, 4 orang tenaga analis kepegawaian, 1 orang tenaga pustakawan serta 1 orang tenaga peneliti.

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Wibawa Mukti, Sukamahi, belum lama ini.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, Uju beserta jajaran. Diantaranya Kepala BKPPD, Ali Syabana, Kepala Dinas Kesehatan, Sri Eni, dan Kepala Dinas Pendidikan, Carwinda.

Eka mengatakan pelantikan 616 orang ASN ini dipercaya menduduki jabatan baru. Menurut dia, jabatan fungsional memiliki peran penting dalam mewujudkan visi dan misi.

“Selamat kepada Bapak dan Ibu yang baru saja dilantik, masyarakat tentu saja sudah menunggu hasil kerja dan apa yang harus kita kerjakan saat ini.

Maka dari itu mari kita wujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih dengan semangat baru yang dimiliki,” ucap dia.

Eka juga menyoroti sedikit terkait masalah pendidikan dengan harapan pendidikan di Kabupaten Bekasi dapat menjadi lebih maju serta lebih berkarakter dan tentunya dapat berkontribusi untuk kedepannya.

“Ya salah satunya kemarin kita sudah mencanangkan bahwa kita akan melaksanakan pendidikan unggul dalam mewujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih,” jelas Eka. Tidak hanya bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan pun Eka berharap pelayanan-pelayanan di Rumah Sakit maupun puskesmas dapat terus di maksimalkan guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Tidak hanya untuk tenaga pendidik dan kesehatan saja, tetapi untuk semua pejabat-pejabat yang dilantik hari ini, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian dapat bekerja dengan penuh semangat, berkomitmen bersama untuk sebuah perubahan demi Kabupaten Bekasi menuju Bekasi Baru Bekasi Bersih” kata Eka. (adv/hyt)