Cikarang Ekspres, 21 Agustus 2019

Semangat Baru Bekasi

RABU, 21 AGUSTUS 2019

KASUS KPK Panggil Soleman Terkait Perizinan Proyek Meikarta JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dua saksi baru terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Gedung Merah Putih Jalan Kuningan Persada No.Kav No.4 Setabudi Jakarta Selatan, kemarin (20/8).

Kedua saksi tersebut atas nama Soleman dari DPRD Kabupaten Bekasi dan Waras Wasito dari DPRD Jawa Barat. Pemanggilan kedua saksi tersebut berkaitan dengan tersangka Iwa Karniwa sekda nonaktif Jawa Barat. .

“Yang bersangkutan dipanggil menjadi saksi terkait tersangka IWK (Iwa Karniwa),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Soleman dan Waras terlihat memenuhi panggilan KPK. Keduanya tiba di gedung KPK pada pukul 10.30 WIB. Waras mengatakan akan diperiksa bersama Soleman. “Iya kelihatannya begitu,” kata Waras. Dalam kasus ini, Iwa dijerat KPK karena diduga menerima suap terkait pembahasan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Perda RDTR) untuk Pemkab Bekasi. Perda itu diduga KPK berkaitan dengan pengurusan izin proyek Meikarta.

Ke Hal.. 2

HARGA Rp3.000

Bupati-Dewan Sepakat Terbitkan Rekomendasi Bakal Kirim Surat Penolakan Revisi UU Ketenagakerjaan ke Presiden

CIKARANG PUSAT Gelombang aksi penolakan revisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78/2015 tentang Pengupahan terus berlanjut.

Kemarin (20/6), ribuan buruh Bekasi dari gabungan FPBI, GSPB, SGBN kembali berunjuk rasa di Kantor Pemkab Bekasi.

Informasi yang dihimpun Cikarang Ekspres, tuntutan buruh lewat orasi kali ini

berjalan ampuh. Soalnya, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dan DPRD Kabupaten Bekasi sepakat untuk mengeluarkan surat rekomendasi penolakan kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Ke pala Dinas Te nag a Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi mengatakan pihaknya

telah menyerap aspirasi kawan-kawan buruh semua. Baik lewat orasi maupun mediasi dengan tuntutan penolakan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama terkait pengurangan nilai pesangon.

“Jadi begini, dari aspirasi yang telah kami kumpulkan seluruh perwakilan buruh untuk membahas hal

ini dan mereka sepakat menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan.

Penolakan itu kami akomodasi,” kata dia.

Rekomendasi tersebut disampaikan melalui surat Bupati Bekasi nomor 560/3/6/Disnaker Tentang Penyampaian Aspirasi Penolakan Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Di mana, surat ini menyebutkan

bahwa rencana revisi UU Ketenagakerjaan mendapat penolakan dari serikat buruh/pekerja. Hal serupa disampaikan dalam surat yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar bernomor 170/1158-DPRD tentang Penyampaian Asiprasi Perihal Penolakan Revisi UU 13/2003 Tentang Ketegakerjaan.

Ke Hal...2

Warga ‘Dipaksa’ Bayar Listrik Mustika Grande Akibat Fasum-Fasos Belum Diserahkan SETU – Meski setiap tahun jumlah perumahan di Kabupaten Bekasi terus meningkat, rupanya belum semua menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) yang dimiliki kepada Pemkab setempat.

Padahal, seluruh pengembang perumahan wajib menyerahkan prasana, sarana dan utilitas (PSU) kepada Pemkab Bekasi. Seperti perumahan Mustika Grande yang digarap PT Budi Mustika di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu. Ke Hal...2

ADVERTORIAL

Tim MONEV Jabar Sambangi Desa Mekarsari Berharap Bekasi Jadi Juara PKK Provinsi TAMBUN SELATAN - Bertempat di Kantor Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK serta 5 Lomba Tingkat Provinsi Jawa Barat, kemarin (20/8) Kedatangan tim Monitoring & Evaluasi (MONEV) Provinsi Jawa Barat ini disambut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi, Kepala Desa Mekarsari, Ketua TP PKK Desa Mekarsari serta Kader PKK Desa Mekarsari dan tokoh masyarakat.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang saat itu diwakili oleh Kepala

DPMD, Ida Farida dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh tim penggerak atas kerjasama dan koordinasinya dalam acara kali ini. Ida mengatakan, dalam hal ini tim penggerak PKK merupakan ujung tombak pembangunan yang bersentuhan secara langsung dengan keluarga serta memiliki andil yang besar dalam memaksimalkan anggota keluarga.

“Sebagaimana kita ketahui keluarga merupakan pondasi awal dan dasar pembangunan. Dengan adanya kegiatan ini semoga kita dapat meningkatkan cakupan dan pelayanan dalam kesejahteraan keluarga” jelasnya. Momentum 10 Program Pokok PKK dan 5 Lomba ini merupakan salah satu wadah dalam terbentuknya sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang terjalin

antara tim penggerak PKK dengan Pemerintah Daerah, guna mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Ida juga menjelaskan bahwa PKK memiliki basis peranan yang penting, sehingga diharapkan dapat tecipta tim penggerak PKK yang tumbuh dan kembangnya bertumpu pada kegiatan kelompok swadaya masyarakat.

“Kegiatan kelompok swadaya masyarakat yang ada di masing-masing desa diharapkan dengan masingmasing kadernya bisa menjadi ujung tombak dan keluarga sebagai sasaran utamanya” jelasnya.

Diakhir sambutannya, Ida berharap Kabupaten Bekasi dapat menjadi juara dan mampu masuk ke tahap selanjutnya mewakili hingga ke tingkat provinsi.

Sementara itu, Ketua Tim PKK Provinsi Jawa Barat yang diwakili

oleh Kelompok Kerja (pokja) 2, Erlita menuturkan,uang pentingnya kegiatan ini merupakan upaya realisasi program kerja Tim PKK Jawa Barat yang masuk ke dalam bagian dari sistem pembinaan pengelolaan program PKK yang harus dilakukan, guna mengkaji kembali hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

“Kita akan menelaah kembali kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana program yang telah disosialisasikan sebelumnya, apakah hasil yang dicapai sudah maksimal atau belum” ucapnya.

Erlita juga berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personil PKK Kabupaten Bekasi yang berkualitas, terampil serta memiliki kemampuan yang memadai serta berwawasan kekinian. (adv/hyt)

RABU, 21 AGUSTUS 2019

SAMBUNGAN

2

FOWAPTI Desak PN Cikarang Tunduk Pada Putusan MA CIKARANG PUSAT – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Pilar tertindas (FOWAPTI) Cikarang Kota Cikarang Utara, kepung komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, kemarin, (20/8).

Dalam tuntutanya, mereka mempertanyakan tentang kepastian atas

hak tanah yang selama ini ditinggalinya. Selain itu,mereka mendesak Kepala Pengadilan Negeri Cikarang untuk segera membatalkan rencana eksekusi tanah yang sudah mereka tempati bertahuntahun.

Perlu diketahui bersama, berdasarkan putusan Kasasi yang dikeluarkan

Mahkamah Agung (MA) dengan putusan No. 1570 K.Pdt/2007 terkait sengketa antara warga Pilar Cikarang Utara dengan Pemkab Kabupaten Bekasi, bahwa sengketa tersebut telah dimenangkan warga.

“Ini dimana letak keadilanya, masa Pengadilan Negeri tidak tunduk dan patuh terhadap

keputusan yang lebih tinggi dari MA,” kata Maskuri, juru bicara warga Kp Pilar.

Menurutnya, kasus tanah yang mereka perjuangan sudah berjalan sejak awal tahun 2000an, namun tibatiba Pengadilan Negeri Cikarang mengerluarkan surat edaran rapat

Bupati-Dewan ... dari halaman 1 Draf revisi UU Ketenagakerjaan dinilai sangat merugikan dan tidak berpihak kepada para pekerja di Kabupaten Bekasi.

Kedua surat itu ditujukan kepada Ketua DPR dan Presiden dengan tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan ke seluruh serikat pekerja di Kabupaten Bekasi.

“Aksi rekan-rekan serikat pekerja hari ini dan beberapa hari yang lalu sangat mendasar. Jika hendak revisi, sebaiknya memang melibatkan rekanrekan serikat pekerja dalam pembuatan draf revisinya,” kata anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno.

leh karena itu, DPRD Kabupaten Bekasi sepakat menyampaikan aspirasi serikat pekerja di Kabupaten Bekasi dengan melayangkan surat kepada Presiden dan DPR dengan ditembuskan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya.

S ement a ra itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar mendukung langkah para buruh atas penolakan revisi UU Ketenagakerjaan tersebut.

“Tentu saya akan mendukung semua yang diperjuangakan kaum buruh, karena pada prinsipnya semua yang diperjuangkan adalah demi kepentingan rakyat.

Terkait surat rekomendasi penolakan revisi UU 13/2003 sudah disiapkan oleh tim di DPRD,” jelas dia.

Masyarakat perumahan sangat berharap adanya penyerahan aset, sehingga tanggung jawab fasum dan fasos dapat dipenuhi pemda.

Hal itu diungkapkan Parlin, kepada awak media, kemarin (20/8). Menurut dia, dampak belum ada penyerahan fasum dan fa-

sos hampir 10 tahun oleh developer Mustika Grande membuat pembangunan di wilayahnya mandek, lantaran pihak pengembang sudah lepas tanggung jawab.

“Ya memang belum ada penyerahan fasum dan fasos ke pemda. Ini jelas merugikan kami,” ujar dia.

Artinya, sambung Parlin, sejumlah fasum dan fasos tak dapat dipenuhi pemda.

Maskuri menjelaskan, saat ini warga Kp Pilar yang tersebar di dua RT yaitu RT 01 dan RT 02 berjumlah sekitar 300 Kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sekitar 3000 jiwa.

Oleh karena itu, dirinya bersama warga akan terus mempertahankan hak atas tanahnya dan akan menggelar aksi dengan

membawa massa yang lebih banyak samapi ada kejelasan dari Pemerintah.

“Selangkahpun kami tidak akan pernah mundur dari tanah yang kami tempati, kami tidak melawan hukum, kami taat hukum oleh karena itu negara harus berpihak kepada rakyat,” rutupnya. (ugi/har/tom)

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Neneng terkait proyek Meikarta. Menurutnya, ada panitia khusus RDTR yang lebih berwenang membahas proyek Meikarta.

Saat diperiksa penyidik antirasuah, kata Soleman, dirinya dikonfrontir dengan anggota DPRD Jawa Barat lainnya, yakni Waras Wasisto. “Hanya dikonfrontir saja sama pak Waras tadi,” ucap Soleman.

Sementara itu, Waras membantah pernyataan Soleman terkait dikonfrontir saat diperiksa penyidik KPK. Saat diperiksa penyidik, dia menyebut hanya menjelaskan apa yang diketahui terkait kasus yang menjerat Iwa Karniwa tersebut.

“Enggak ada dikonfrontir apa-apa sama pak Soleman,” tegas Waras.

Ad a p u n ha r i i n i K P K memeriksa Soleman dan Waras Wasisto sebagai saksi untuk tersangka Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa. Diketahui dalam kasus suap Meikarta ini, KPK menetapkan Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin Meikarta, dalam hal ini Iwa berperan untuk memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi (RDTR).

RDTR sendiri penting untuk membangun proyek Mei-

karta. KPK telah menjerat sebelas orang tersangka dalam kasus suap Meikarta.

Teranyar, KPK menetapkan Iwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto dan Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa.

Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Sedangkan, Bartholomeus merupakan pihak yang ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk ‘menyelesaikan’ izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.

Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.(*/tom)

KPK Panggil ..

Sebelumnya dalam orasinya, Deputi Presiden FSPMI Obon Tabroni mengimbau seluruh buruh untuk bersatu dan nenjabarkan UU 13/2003 yang akan direvisi.

“Jadikan aksi ini sebagai momentum kebangkitan kaum buruh Bekasi. Belajar di tahun 2012, aksi grebek pabrik yang fenomenal bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Ribuan pekerja outsourcing berubah status menjadi pekerja tetap.” teriak anggota DPR-RI periode 2019-2024 itu, kemarin (20/8).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah jelas sangat merugikan kaum buruh.

Setelah dilahirkannya PP 78/2015 kini muncul kembali revisi UU 13/2003.

Hampir 77 item pasal yang akan direvisi oleh perintah salah satunya tetang pesangon, cuti panjang, dan masalah kontrak kerja.

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Bekasi Kamto mengatakan bahwa aksi hari ini hanya pemanasan saja.

Namun begitu, akan ada lagi aksi lanjutan secara besarbesaran di Jakarta. Revisi UU 13/2003 merupakan hal yang memaksa kaum buruh untuk melakukan aksi.

“Ini hanya warming up, siapkan massa aksi yang lebih besar untuk aksi pada 27 Agustus dan 4 September di Kota Bekasi, kalau kalian perduli akan nasib dab anak-anak kalian.

Berjuanglah menolak revisi undang-undang 13 tahun 2003,” beber dia dalam orasinya. (mil/hyt)

Di antaranya, penerangan jalan umum (PJU) dan jalan rusak harus iuran dan menyerahkan kepada PLN. “Tagihan atas nama PT Budi Mustika. Tapi kami yang tanggung,” tukasnya.

Parlin mengakui bahwa berbagai pembangunan baik jalan dan fasilitas juga banyak dibantu kepala desa (kades) Burangkeng.

Namun bantuan tersebut

belum berjalan maksimal karena anggaran desa pun terbatas. “Seperti posyandu dan kalau ada jalan rusak itu Pak lurah (kades, red) yang bantu,” bilang dia.

Ketika warga mendatangi kantor pemasaran untuk mempertanyakan penyerahan fasum dan fasos kepada developer, mereka justru tak mampu dengan sejumlah alasan. (dim/hyt)

Warga Dipaksa .. dari halaman 1

koordinasi untuk melaksanakan eksekusi.

“Yang kami pertanyakan, kenapa ada perkara yang berbeda dengan objek hukum yang sama, harusnya pengadilan bisa membaca sejarah kasus tanah di kampung kami, kami sudah dimenangkan putusan Kasasi MA,” jelasnya.

dari halaman 1 Penetapan tersangka Iwa ini merupakan pengembangan dari perkara suap perizinan proyek Meikarta sebelumnya. Selain menjerat Iwa, pengembangan perkara itu sekaligus menjerat mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

Bartholomeus diduga menyetujui pemberian suap untuk Pemkab Bekasi berkaitan dengan perizinan pembangunan proyek Meikarta.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman telah selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta. Dia sedianya diperiksa untuk tersangka Iwa Karniwa yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat nonaktif. Kepada awak media, Soleman membantah bertemu dengan mantan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili, terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bekasi.

Dia menyebut tidak pernah melakukan komunikasi dengan Neneng terkait proyek Meikarta.

“Enggak pernah, itu ditanyakan saja sama temanteman yang membahas RDTR,” kata Soleman usai selesai diperiksa penyidik KPK.

ADVERTORIAL

Cikpus Siap Tingkatkan SDM Unggul Bangun SMK Negeri Hingga Kampus CIKARANG PUSAT - Keseruan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 bagi masyarakat Cikarang Pusat, terasa kental.

Puncaknya digelar upacara pengibaran bendera di Kecamatan Cikarang Pusat, dengan dihadiri oleh seluruh kepala desa, instansi, tokoh masyarakat, tokoh

pemuda, dan tokoh agama pada Sabtu (17/8) kemarin.

Camat Cikarang Pusat, H. Endin Samsudin menegaskan, kemerdekaan itu hak segala bangsa, termasuk masyarakat Cikpus yang pada pengibaran bendera merah putih dengan disambut antusias, semangat dan penuh kegembiraan.

Sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia Maju, bagi masyarakat Cikpus khususnya. “ Te ntu nya ha r u s m e -

DRS. H. ENDIN SAMSUDIN, MSi, Camat Cikarang Pusat

ningkatnya kesejahteraan dan itu tidaklah mudah.

Kesejahteraan tidak akan bisa dicapai dengan hanya berpangku tangan, tetapi kembali lagi kepada tema yang tadi, bahwa kita harus mempersiapkan SDM yang unggul. Caranya seperti apa, tentunya kita dari unsur pemerintah dan pihak swasta sudah bekerjasama untuk membangun fasilitas-fasilitas pendidikan.

Supaya lebih mendekatkan pelayanan pendidikan ke-

pada masyarakat,” jelas dia kepada Cikarang Ekspres.

Endi juga mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Cikpus untuk bekerja keras dan bekerja cerdas dalam mewujudkan SDM yang Unggul.

“Apalagi Kecamatan Cikpus dekat dengan Perkantoran Pemkab Bekasi, dan beberapa kawasan Industri serta perumahan sudah masuk diwilayah ini, tentunya ironis kalau seandainya warga Cikpus hanya men-

jadi penonton,” terangnya.

Menurut dia, pihaknya sudah menyiapkan sekolahsekolah unggulan seperti SMK Mitra Industri, SMKN 1 Cikpus hingga kampus Institut Teknologi, Sains Bandung (ITSB).

“Tentu ini upaya kita dan keinginan masyarakat Cikpus, semoga apa yang diharapkan dapat terwujud.

Ancaman dan hambatan sampai saat ini masih kita rasakan, dan ini diperlukan persatuan dan kebersamaan

diantara kita semua, untuk mempertahankan NKRI. Jadi sekali merdeka tetap merdeka, Dirgahayu Republik Indonesia ke 74 Tahun 2019, mudah-mudahan Kabupaten Bekasi dapat mewujudkan Bekasi Baru Bekasi Bersih,” tandasnya.

Kasi Kependudukan Wendy mengatakan, tentu saja dalam memeriahkan tujuh belasan semua komponen bangsa harus merasakan nikmatnya kemerdekaan. Begitu juga dengan masyarakat

Cikpus yang selain upacara, acara pun diisi berbagai atraksi pencak silat, pawai sambil membawa dongdang yang isinya Nasi Tumpeng.

Masih kata Wendy, setiap tahunnya acara selalu meriah, ide-ide kreatif dari masyarakat Cikpus selalu bermunculan.

“Semua tentu berharap dengan memeriahkan acara HUT RI ke 74, kita bisa menjaga keutuhan bangsa. Melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan indonesia maju,” pungkasnya. (ags/adv/hyt)

RABU, 21 AGUSTUS 2019

SAMBUNGAN

3

NET

PDIP Pertimbangkan Risma Tarung di Pilkada DKI 2022 JAKARTA- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan habis masa jabatnya pada 2020 mendatang. Namun beredar isu bahwa ketua DPP PDIP Bidang kebudayaan itu bakal diboyong ke Ibu Kota, untuk bisa maju di Pilkada DKI Jakarta 2022 mendatang.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Per-

juangan (PDIP), Komarudin Watubun mengatakan, tidak menutup kemungkinan nantinya Risma akan diusung partai berlogo banteng ini di Pilgub DKI Jakarta 2022 mendatang.

“Ya politik itu kan bicara kemungkinan ya. Segala kemungkinan bisa saja terjadi,” ujar Komarudin di Gedung DPR, Jakarta,

Selasa (20/8).

Bahkan, menurut Komarudin, peluang Risma bisa diusung menjadi calon G u b e r n u r D K I Ja k a r t a karena telah berbuat banyak untuk kemajuan di Surabaya saat ini. Terlebih dia adalah salah satu kader terbaik PDIP. “Apalagi Risma termasuk salah satu kader terbaik

PDIP,” katanya.

Namun demikian, selain keputusan parpol, niat Risma bakal maju di Pilgub DKI Jakarta juga perlu didukung masyarakat.

Apabila mendapat restu dari masyarakat. Maka kemungkinan Risma bisa maju di hajatan lima tahunan tersebut.

“Saya kira untuk ke arah

itu bisa saja, kalau memang rakyat DKI menginginkan kenapa tidak,” ungkapnya.

Lebih lanjut Komarudin mengatakan, dipilihnya Risma menjadi Ketua DPP PDIP juga tidak akan mengangu kerjanya sebagai Wali Kota Surabaya. Ia mencontohkan dirinya saat melakukan rangkap jabatan masih bisa membagi waktu antara

tugas kepartaian dengan menjadi wakil rakyat.

Lebih jauh, Komarudin meyakini, dengan terilihnya Risma sebagai ketua DPP PDIP, tak akan mengganggu kinerjanya sebagai Wali Kota Surabaya.

“Saya dulu di Papua jadi pimpinan DPR di Papua, ketua DPD, merangkap juga di Ketua DPP lima tahun,”

ungkapnya.

Adapun Ketua Umum P D I P M e g a w a t i S o e karnoputri menunjuk Tri Risma Harini yang sebagai Wali Kota Surabaya ditugaskan menjadi Ketua DPP bidang Kebudayaan. Nantinya Risma akan banyak berkeliling nusantara untuk melakukan sosialiasi kebudayaan Indonesia. (bbs/mhs)

Anggota Koramil Kemayoran Kena Bacok JAKARTA- Tawuran antar kelompok remaja pecah di sekitar kawasan Jembatan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah seorang anggota Babinsa Koramil Kemayoran, Serka Suparmadi turut menjadi korban. Berniat melerai, Suparmadi malah kena bacok.

Suparmadi mengalami luka bacok di pundak. Dia kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran dan

mendapat dua jahitan.

Dandim 0501/JP BS Letkol (Inf ) Wahyu Yudhayana saat dikonfirmasi pada Selasa (20/8) membenarkan kejadian tersebut. Empat remaja di bawah umur yang diduga mengeroyok dan membacok Suparmadi juga berhasil diamankan. Keempat remaja itu berinisial FL, SL, BG dan ZM. “Kami ingin memberi pelajaran kepada pelaku dan dilanjutkan ke proses pen-

gadilan,” tambah Wahyu.

Wa hy u m e nu t u rk a n , peristiwa tawuran ini sendiri pecah 17 Agustus kemarin. Suparmadi yang saat itu sedang piket menerima laporan d a r i w a r g a b a hw a a d a sekelompok remaja yang berkumpul disekitar Jembatan Jiung. Untuk mencegah terjadinya tawuran, Suparmadi kemudian mendatangi lokasi bersama jajaran Polsek

Kemayoran.

Sesampainya di lokasi, sekelompok remaja ini langsung berhamburan lari meninggalkan sepeda motornya. Namun, tak lama kemudian, mereka kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Kepada para aparat, mereka beralasan mau mengambil motor yang tertinggal.

Namun, petugas tidak begitu saja memberikan semua sepeda motor mi-

lik para remaja tersebut.

Karena emosi, salah seorang pelaku membacok petugas dengan celurit dan mengenai Suparmadi.

Kasus ini sekarang sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Wahyu berencana memberi apresiasi atas tindakan Suparmadi tersebut. “Saya akan memberikan tali asih kepada beberapa anggota termasuk dia (Suparmadi, Red),” tukasnya. (bbs/mhs) ILUSTRASI

Dewan Minta .... dari halaman 4 Contohnya, soal kondis i s o s i a l b u d aya, l e t a k st rat e g i s g e o g ra f i , d a n juga pertimbangan pelayanan publik dan

keuangan daerah.

Kita semua tahu bahwa Tempat Pembuangan Akhir ( TPA)-nya warga DKI ada di wilayah Kota Bekasi, yakni Bantargebang."

Puluhan Pelajar ....

"Itu semua pasti akan menjadi faktor-faktor penting yang akan dikaji dalam proses itu," ujarnya.

Kemudian, Kota Bekasi mempunyai ikatan sejarah dengan DKI Jakarta. (Msr)

Pemkot Terapkan .... dari halaman 4 Adapun rencana pemeri n t a h m e n u n j u k Ja l a n Jendral Sudir man s ebagai titik penerapan jalan berbayar, Benny menilai

belum masuk dalam kategori.

Soalnya, panjang leba r r u a s Ja l a n Je n d ra l Sudirman belum memadai.

"Jalan Jendral Sudirman

itu kurang ekonomis dan strategis, beda dengan jalan Ahmad Yani. Tapi tidak kedepan bagaimana kebijakannya, makanya perlu kajian mendalam," ujarnya. (Msr)

Pesta Kemerdekaan .... dari halaman 4 Ketua RT 04/02 Sahril Sidik mengaku besyukur kegiatan dalam rangka meriahkan HUT RI ke 74 berjalan lancar dan meriah yang dilaksanakan selama dua hari.

"Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kartara 04, khususnya kepada seluruh warga RT 04

yang telah mendukung kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pembina Kumbesi Korwil satu, bang Ahmad Zarkasih yang sempatkan hadir dan juga saya ucapkan terimakasih kepada bang Hasbullah Rahmad yang turut hadir," ujarnya, kemarin (18/08) malam.

Pembina Kumbesi Korwil

satu, bang Ahmad Zarkasih dalam sambutanya menyampaikan agar masyarakat RW 02, khususnya RT 04 untuk selalu mendukung setiap kegiatan yang ada dilingkungan.

"Tidak ada artinya seorang ketua RT atau RW kalau tidak ada dukungan dari warganya. Keduanya tidak bisa berjalan sendiri, ka-

nya, kami menunggu hasil pemeriksaan BBTKL (Balai Besar Teknik Kesahatan Lingkungan),” kata Dezy.

Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kompol Erna

Ruswing mengatakan, makanan yang dikonsumsi merupakan hadiah loma HUT ke-74 RI di sekolah.

Adapun makanan itu dibeli dari warung. (Msr)

Kita akan terus gaungkan pengurangan sampah plastik di sekolah. Dari sekolah mereka bisa tular ke rumahnya masing-masing, sehingga produksi sampah plastik akan berkurang," ungkap Tri. Tri menyoroti minimnya

lahan hijau di Kota Bekasi dikarenakan keterbatasan lahan yang ada. Sehingga mewajibkan tiap sekolah untuk menanam tanaman hidroponik.

Karena terbatasnya lahan yang ada, saya mewajibkan murid serta guru untuk membuat tanaman Hidroponik sendiri. Ini juga jadi

salah satu cara kita memanfaatkan sampah plastik, botol botol plastik yang sering kita jumpai di tempat sampah maupun pinggir jalan itu bisa menjadi media tanamnya," kata Tri. Tri menambahkan bercocok tanam hidroponik dilingkungan sekolah sangat banyak manfaatnya, selain

untuk membuat lingkungan lebih nyaman, juga menjadi bahan edukasi bagi para siswa.

"Tanaman hidroponik ini juga sudah kita gencarkan ditiap kecamatan wajib memiliki tanaman hidroponik, dan disosialisasikan ke masyarakat luas hingga tingkat RT/RW," paparnya. (Dhy)

lau warga tidak dukung tidak bisa jalan. oleh karena semua warga RT 04 dan RW 02 harus mendukung semua kegiatan untuk membangun lingkungan," ujarnya.

A n g g o t a D P R D Ja b a r Hasbullah Rahmad mengatakan, hakekat perayaan HUT RI adalah bagaimana

di founding father (Sukarno) dan para pejuang dahulu telah mengorbankan harta, tenaga dan nyawa untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

"Hari ini kita adalah generasi penerusnya tidak kalah berat dari tujuan memerdekakan bangsa,

karena kita harus merdeka dari segi penjajahan ekonomi dan budaya luar yang negatif," katanya saat memberikan sambutan.

Dia mengucapkan terimakasih telah diundang di acara malam puncak perayaan HUT RI ke 74 yang dilaksanakan oleh

RT 04/02. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Kota Bekasi bahwa dalam pemilu kemarin dirinya terp i l i h k e m b a l i m e n ja d i anggota DPRD Jawa Barat mewakili Kota Bekasi dan Kota Depok untuk kedua kali. (Dhy)

dari halaman 4 Ia m e ngat a ka n , ha s i l pengecekan di lapangan mereka mengalami mual, muntah, dan sakit perut usai mengkon-

sumsi makanan ringan, susu, dan lainnya. Sisa makanan ini telah diambil untuk diteliti di laboratorium.

“Belum diketahui yang mana sebagai penyebab-

Walkot Kurangi .... dari halaman 4

Harian Umum

RABU, 21 AGUSTUS 2019

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

4

HARGA Rp3.000

NET

Pemkot Terapkan Jalan Berbayar Solusi Atasi Kemacetan

BEKASI - Untuk atasi kemacetan di Bekasi, Pemkot rencananya akan menerapkan jalan berbayar atau ERP

(electronic road pricing).

Ketua Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan Tim Wali Kota untuk Per-

cepatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan (TWUP4), Benny Tunggul mengatakan, penerapan

ERP di Bekasi perlu kajian mendalam dari pemerintah daerah maupun dari pusat.

Bahkan Pemkot Bekasi

SOROT

"Atau juga Pemkot Bekasi bisa belajar langsung ke negara Singapura sebagai penggagas ERP," ujar Benny. n Ke Hal... 3

Dewan Minta Segera Kajian Gabung ke Jakarta

Walkot Kurangi Sampah Plastik BEKASI - Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono mengajak para siswa di Kota Bekasi untuk mengurangi sampah plastik.

Hal itu disampaikan saat menghadiri upacara bendera di SMPN 2, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Senin (19/8/2019).

Tri Adhianto Tjahyono Tri menuturkan fenomena sampah plastik di Indonesia sudah memprihatinkan, apalagi sampah plastik ini sulit terurai saat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Langkah kecil kita kurangi sampah plastik dengan gunakan tumbler dan bawa bekel dari rumah," ujar Tri. Apalagi, kata Tri, tahun 2022 TPST Bantargebang atau Sumur Batu akan overload sehingga sudah tidak dapat lagi menampung sampah yang ada.

"Saya berharap para siswa ini dapat mengurangi penggunaan plastik dengan cara membawa tumbler dan tempat makan sendiri," jelas dia.

Jika ini diterapkan disemua sekolah yang ada di Kota Bekasi akan sangat membantu dalam menekan produksi sampah plastik di Kota Bekasi. n Ke Hal... 3

harus berkonsultasi dengan DKI Jakarta yang telah lebih dahulu melakukan penerapan tersebut.

NET

BEKASI - Anggota Komis i I D P R D Ko t a B e ka s i Ariyanto Hendrata ikut mengomentar i wacana keinginan wali kota setempat untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta.

"Jika memang benar begitu, saya berharap Wali Kota Bekasi segera membentuk tim khusus," katanya.

"Untuk menggelar referendum kepada warga ma-

syarakat Kota Bekasi," ujar Ariyanto.

Ariyanto menuturkan, tawaran Kota Bekasi masuk ke wilayah DKI Jakarta itu sangat strategis dan menggembirakan.

Tawaran tersebut juga sangat logis dan memenuhi syarat-syarat dasar dalam UU 23/2014 dan PP 78/2007 tentang syarat-syarat dasar penggabungan sebuah daerah. n Ke Hal... 3

Pesta Kemerdekaan ala Karang Taruna KOTA BEKASI - Karang Taruna sub unit Rukun Tetangga (RT/RW) 04/02, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih menggelar malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Acara diramaikan dengan tari-tarian, pertunjukan si-

lat dari komunitas betawi.

Selain itu juga diselingi pembagian hadiah bagi pemenang lomba.

Hadir dalam acara itu sejumlah tokoh yaitu Pembina Kumbesi Raya Ahmad Zarkasih, Anggota DPRD Jabar Hasbullah Rahmad, politikus PAN Win Sulaiman, Ketua Yayasan Dhuafa Kauniyah Kota Bekasi Ahmadi El Madonk Ghonzales, Ketua RW 02 Abdillah, Tokoh Masyarakat RW 02 Nawawi, Ketua RT 04/02 Sahril Sidik dan sejumlah Komunitas Betawi.

S eb elumnya telah dilaksanakan berbagi kegiatan sejak Kamis (16/8) diantaranya, Bhakti

Sosial,Lomba Sendon dan Kelereng, Balap Karung, Joget Balon,Tar ik Tambang, Makan Kerupuk.

Sebelumnya telah dilak-

sanakan berbagai kegiatan lomba untuk anak-anak dan dewasa, Sabtu (17/8/2019) diantaranya Lomba Sendok dan Kelereng, masukin

ISTIMEWA

paku dalam botol, makan Kerupuk, bendera, ambil coin, joget kursi ibu-ibu dan sepakbola pakau daster Ke Hal... 3 dewasa. n

Puluhan Pelajar Keracunan Makanan B E K A S I - D i na s Ke s ehatan Kota Bekasi m e n d ap at l ap o ra n a danya puluhan pelajar SMP di Bekasi Timur mengalami keracunan. Diduga pelajar ini terpengaruh makanan kadaluwarsa yang dikonsumsinya. “Kejadian kemar in di B e k a s i Ti m u r, j u m l a h yang diduga keracunan 39 anak. Ditangani 34 di

p u s k e s m a s Wi s m a ja y a dan 5 di RS Mekarsari,� kata Kabid Pencegahan d a n Pe n g e n d a l i a n Pe nyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Dezy Sukrawati.

Menurut dia, kondisi puluhan siswa itu sudah pulih pasca mendapatkan penanganan medis. Mereka sudah kembali pulang ke rumah masing-masing. n Ke Hal... 3

NET