Semangat Baru Bekasi
JUMAT, 20 SEPTEMBER 2019
HARGA Rp3.000
TUGAS NUMPUK, WAKIL DILUPAKAN Bupati Eka Tegaskan Belum Ada Rekomendasi Koalisi Partai CIKARANG PUSAT - Sengkarut kekosongan jabatan wakil bupati Bekasi makin berkepanjangan. Kemarin (19/9), Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang genap 100 hari kerja kembali dapat tambahan tugas baru. Ya, dia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bekasi pada Musda ke-X Masa Bakti 2019-2024 di Bandung. Informasi yang dihimpun Cikarang Ekspres, Eka Supria Atmaja dalam menjalankan roda pemerintahan sendirian tanpa seorang wakil alias one man show.
Ditambah segudang pekerjaan di luar pemerintahan pun membebaninya. Mulai dari Ketua Persikasi dan Ketua BNN Kabupaten Bekasi yang seharusnya dipegang wakil bupati Bekasi. Akibat kekosongan ini, masyarakat juga yang menjadi korban karena proses pembangunan dan roda pemerintahan menjadi tidak optimal, karena seorang bupati jelas tidak bisa mengemban tanggung jawab berat sebagai kepala daerah seorang diri alias jomblo. Sesuai aturan main yakni UU Pilkada, mekanisme
Gubernur BUPATI BEKASI Bereaksi RANGKAP WAKIL Serapan Rendah, Bupati Eka Janji Evaluasi C I K A R A N G P U S AT Tingkat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah adalah cerita buram yang selalu terulang setiap tahun. Dan di tahun 2019 ini, cerita seperti itu tampak-
p e ng i s i a n ke ko s o nga n jabatan wakil bupati dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD Kabupaten/ Kota berdasarkan usulan dari parpol atau gabungan parpol pengusung. Namun dalam kenyataannya, ini menjadi sulit karena proses politiknya bisa terjadi tarik ulur dan justru disengaja terutama oleh Bupati. Walau dalam menjalankan roda pemerintahan, posisi wakil bupati tentu tidak menjadi kewajiban untuk menjalankan program maupun janji-janji politik sang kepala daerah. Akan tetapi, posisi ini cukup penting
dalam memberikan pengawasan dan peringatan kepada kepala daerah jikalau ada sesuatu yang cukup mengganjal. Menurut Eka, pihaknya tidak melupakan posisi wakil bupati. Namun begitu, kata dia, partai koalisi belum menyerahKe Hal...2
TUGAS EKA MENUMPUK
KETUA DPD GOLKAR
KEPALA BNN KABUPATEN BEKASI
KETUA PERSIKASI
nya kembali terjadi lagi dan semakin parah. Tiga OPD dengan anggaran super besar pun malah menjadi biang keroknya, yaitu Dinas Pendidikan (Disdik), DPUPR dan DPRKPP. Ke Hal...2
Upss.. Randis Plt Kadisbudpora Jadi Angkutan Mamin
LINGKUNGAN
TPA Burangkeng Membahayakan SETU-Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Burangkeng sudah tidak laik dan perlu revitalisasi total agar TPAS bisa ramah lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan warga. Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas),Bagong Suyoto mengatakan saat ini sistem pengolahan sampah di TPAS ini menggunakan Metode Open Dumping. “Metode Open Dumping ini sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, mengingat metode ini sangat merugikan lingkungan dan membuat lingkungan tidak sehat,”katanya kepada awak media. Ia juga mengatakan hal itu tidak sesuai dengan mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81/2012, juga UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. TPAS sudah dalam kondisi darurat, selain pengelolaan yang buruk, kondisi TPAS juga sudah melebihi kapasitas Ke Hal...2
Ahmad Yani Menangkan Hadiah Mobil CIKARANG SELATAN Nasib baik jatuh pada Ahmad Yani, nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukadarma. Betapa tidak, satu unit mobil Suzuki New Ertiga tiba-tiba menjadi miliknya. Ia beruntung mendapatkan undian Panen Hadiah Simpedes BRI Cikarang. Penarikan undian grand prize ini disaksikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Polsek Cikarang dan notaris. Meski pemenang tidak hadir secara simbolis hadiah ini diberikan dan rencana diantar ke kediaman nasabah. Selain hadiah utama, BRI
Cikarang juga melakukan undian 13 unit sepeda motor, 20 unit televisi, 20 unit lemari es dan 17 mesin cuci. Pemimpin Cabang (Pimcab) BRI Cikarang, Evifana Santi Wijayanti mengatakan sebanyak 71 total hadiah telah diundi. “Kami menyampaikan selamat kepada nasabah yang memenangkan hadiah Undian Panen Hadiah Simpedes periode 1/2019, dan bagi yang belum beruntung, jangan khawatir karena masih ada kesempatan diperiode berikutnya,”katanya dalam sambutan. Ke Hal...2
EVIFANA SANTI WIJAYANTI
CIKARANG PUSAT Dugaan penyalahgunaan wewenang Plt Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan P e m u d a d a n Ola h r a g a (Disbudpora) Nani Suwarni, terus memanas. Bukan hanya pungutan liar (pungli) fee sebesar 5 persen untuk setiap pencairan proyek rekanan. Nani diduga memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan pribadi. Satu di antaranya, sejumlah kegiatan penunjukan langsung (PL) pengadaan makan minum (mamin) dan perlengkapan alat tulis kantor (ATK) digarap sendiri. Informasi yang dihimpun Cikarang Ekspres, Kadis Pertanian Nani Suwarni juga secara terangterangan menggunakan kendaraan dinas (randis) pribadinya untuk antar mamin maupun ATK di Disbudpora. Tak ayal, mobil Honda CRV warna silver Nopol B 1026 XXX dipenuhi
makanan. “Jadi tiap Jumat, makanan yang dibawanya itu adalah salah satu bentuk proyek PL mamin Disbudpora Itu yang ketauan nyata, bagaimana yang belum ketauan. Kan banyak proyek PL lainya, janganjangan semua sudah dia kerjakan sendiri pakai perusahaan lain,” ketus sumber dipercaya koran harian ini. Selain itu, sambung dia, randis Plt Disbudpora yang digunakan untuk mengangkut mamin bisa menimbulkan kerugian negara. “Bisa saja ada kerugian negaranya, kalau memang operasional bensin randisnya diklaim,” ucapnya. Indikasi penyalahgunaan wewenang ini sangat bertolak belakang dengan motto ‘Bekasi Baru Bekasi Bersih’. “Kalau dilihat dari motto pak Eka, Bekasi Baru, Bekasi Bersih ya sangat bertolak belakang jauh dari kenyataan yang ada,” tutupnya. (ugi)
Rakornis DPMD Bahas TMMD Sukadaya CIKARANG PUSAT - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, helat rapat kordinasi teknis (rakornis) bersama Kodam Jaya/Jayakarta membahas agenda TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Rencannaya, TMMD dilaksanakan di Kampung Penggerengan, Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, pada 2-31 Oktober
31oktober 2019 mendatang. Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaam DPMD Sugiana menjelaskan, pelaksanaan TMMD ini merupakan agenda nasional untuk membantu program pemerintah tentang percepatan pembangunan diwilayahnya. Karena menurut dia, kegiatan TMMD bersifat gotong royong sehingga harus meliKe Hal...2 batkan TNI
SAMBUNGAN
JUMAT, 20 SEPTEMBER 2019
2
AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES.
FOTO : saat kegiatan Musdus Desa Bojongmangu yang dilaksanakan di tiga Dusun.
Musdus Serap Aspirasi Warga Dalam Perencanaan Pembangunan BOJONGMANGU - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu siap untuk mendorong aspirasi warga yang ditampung di Musyawarah Dusun (Musdus). Saat ini di Desa Bojongmangu telah dilaksanakan Musdus ditiga Dusun. Musdus merupakan penampungan aspirasi warga yang siap didorong oleh BPD ke Musdes.
Menurut Ketua BPD Bojongmangu Ranto, tentunya aspirasi warga yang ditampung di Musdus akan didorong dan kemudian di ajukan di Musdes. Memang BPD harus bersinergi dan mengawasi pembangunan yang dikerjakan baik oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. “Agar antara BPD dan Pemdes serta masyarakat
bisa bersama-sama berperan aktif dalam membangun desa, yang tentunya kebermanfaatannya untuk warganya,” Kata Ketua BPD Bojongmangu Ranto pada Cikarang Ekspres, Kamis (19/9). L a n ju t nya, s i n e rg i t a s antara BPD dan Pemdes serta masyarakat harus diupayakan sepenuhnya agar tercapainya masyarakat Bojongmangu
Tugas Numpuk .. dari halaman 1 kan surat rekomendasi kursi wakil bupati untuk mendampinginya dalam menjalankan roda kepemerintahaan. “Ya kemarin saya sudah mengirim surat ke DPRD Kabupaten Bekasi maupun DPRD Provinsi Jabar, bahwa dalam hal ini belum bisa menyampaikan calon wakil bupati ke DPRD. Karena ada beberapa partai pengusung yang belum memberikan rekomendasi terhadap dua calon yang sama, “ kata dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin (19/9). Eka melanjutkan rekomendasi baru dari Partai Golkar. Dan itu masih jadi kendala, karena belum memenuhi syarat untuk memberikan rekomendasi dua nama ke lembaga legislatif. “Hari ini partai pengusung belum memberikan dua nama rekomendasi dari DPP partai pengusung,”tegasnya. Sekretaris Hanura Kabupaten Bekasi, Agus Nur Hermawan membantah pernyataan orang nomor satu di Bekasi ini. Karena menurut dia, rekomendasi Hanura untuk nama calon wakil bupati sudah diserahkan. “Sudah terbit SK. Kita mengusulkan satu nama yaitu Akhmad Marjuki,” tegas Agus. Ia berharap kekosongan kursi wakil harus segera agar tidak pincang. “Sebaiknya dipercepat, agar dapat melaksanakan program pemerintahan dengan baik,” ucap Agus. Agus menambahkan,
Hanura saat ini tengah menunggu inisiatif Bupati Eka selaku Ketua DPD Golkar untuk duduk bersama membahas pengisian wakil bupati. “Kita menunggu undangan pembahasan. Lebih cepat lebih baik,” tukasnya. Hal senda diutarakan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bekasi, Roy Kamarullah. Ia berharap adanya rapat bersama partai koalisi untuk posisi wakil bupati. “Bupati Eka jangan asal sebut rekomendasi tidak sesuai atau berbeda. Bagaimana dia tahu kalau Pak Bupati belum ada rapat dengan koalisi, jangan sampai menerima kabar kurang baik dari yang lain. Harus ada rapat pembahasan calon wakil,” tutur Roy. Apalagi, sambung dia, terpilih Eka menjadi Ketua DPD Golkar Bekasi itu menjadi lebih besar kewenangannya untuk membahas wakil bupati. “Pak Eka sekarang udah jadi ketua partai, sekarang dia mempunyai kewenangan dan keputusan. Jadi, harus segerlah bergerak untuk membahas persoalan wakil bupati bersama partai koalisi dan pengusung bagaimana baiknya,” tutupnya. Partai NasDem sebagai partai pengusung Neneng Hasanah Yasin-Eka Sipria Atmaja angkat suara. Zuli Zulkifli menilai jika kepemimpinan Bupati Eka tidak akan membawa dampak perubahan yang baik untuk Kabupaten Bekasi. Salah satu faktor bakal gagalnya Eka memimpin Bekasi karena tidak memiliki wakil bupati.
DPMD dan masyarakat agar percepatan pemban-
gunan di tingkat desa bisa terealisasi. “Untuk sasarannya, pengecoran jalan, yang ber-
tentunya wargalah yang akan disejahterakan. Apalagi warganya berperan aktif dalam mengawasi kinerja dan pembangunan didaerahnya,” tuturnya. Kepala Desa Bojongmangu Ibut Jari menegaskan, tentu saja dirinya, perangkat desa dan pengurus BPD didukung dari berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, ketua Rt dan Rw. serta warga. Pastinya mer-
eka menginginkan adanya perubahan kearah yang lebih baik di desanya. “Insya Alloh amanah ini dapat saya laksanakan dengan baik, karena kesuksesan tidak dapat dilakukan sendirian, tentunya diperlukan dukungan dari semua pihak. Agar kinerja Pemdes dan BPD menjadi lebih baik,” harapnya. Salah Satu Tokoh Masyarakat Hawi menuturkan, tentunya warga
berharap agar aspirasinya terpenuhi dengan baik. Sehingga hasil pembangunan kedepannya baik dari pemdes, pemkab dan dari pusat dapat memberikan manfaat kepada semua warga. “Tentunya saya dan warga siap mengawal dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bojongmangu, termasuk mengawasi kinerjanya,” pungkasnya. (ags)
garan minim. Karena ia khawatir layanan publik berupa pendidikan dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat tak berjalan. “Belum ada evaluasinya. Nanti akan saya cek (bupati,red) soal penyerapan anggaran,” kata dia kepada Cikarang Ekspres,
kemarin (19/9). Sementara itu, Bupati Bekasi Eka Supri Atmaja tetap optimis penyerapan anggaran akan terus meningkat, lantaran semua program OPD sedang dijalankan. “Terkait penyerapan anggaran karena ini sedang dilaksanakan, saya rasa dalam
waktu dekat kalau memang udah selesai lonjakan penyerapan anggaran akan naik,” klaim dia. Eka secara lugas menegaskan bahwa dinas yang penyerapan anggarannya kurang maksimal tentu akan dievaluasi. “Kita akan evaluasi dinasnya terus,” tandasnya. (har/ugi)
karang mengalami peningkatan sebesar Rp 35 miliar dibanding pada Desember 2018 lalu. “Dari posisi Desember 2018 sebesar Rp 512 miliar menjadi Rp 547 miliar pada Agustus 2019,”paparnya. BRI Cikarang memiliki 12 kantor unit, 4 unit kantor cabang pembantu (KCP), 4 unit kantor kas (KK), 122
ATM, 9 CRM dan 208 Agen Brilink. “Dari simpanan yang kami himpun tersebut, telah kami salurkan dalam bentuk pinjaman mikro sebesar Rp 637 miliar. Kami sangat berharap nasabah dapat menambah dananya di BRI. Sehingga bisa kami salurkan kembali dalam bentuk pinjaman yang tentu akan
sangat membantu peningkatan usaha dan investasi di masyarakat kita,”ucapnya Diketahui, Simpedes m e r u p a k a n s a l a h s at u produk tabungan di BRI yang saat ini usianya sudah 32 tahun. Hadir sejak tahun 1987, keberadaan Simpedes masih tetap bertahan dan kian eksis di masyarakat. (dim/hyt)
sehingga acap kali menyebabkan longsor dan kebakaran. “S e b a b s a m p a h y a n g complicated tersebut sama sekali tidak diolah. Sampah yang masuk sekitar 800-900 ton/hari dari total produksi sampah Kabupaten Bekasi 2.200 ton/hari. Sementara sisa-sisa sampah yang tidak terlayani dibuang ke TPA liar, pekarangan kosong, drainase, DAS, badan kali, dll. Juga tumbuh TPA liar,
pada 2019 terdapat 71 titik sampah liar,”paparnya. Rencana perluasan TPAS, dikatakannya sebaiknya lahan terbaru tidak untuk landfill atau zona baru TPA, melainkan dapat dimanfaatkan untuk membangunan fasilitas pabrik/plant pengolahan sampah secara modern, canggih berskala besar. “Sekarang dan kedepan yang dibutuhkan adalah teknologi modern, canggih berskala besar agar dapat mengolah sampah dan
mengurangi sampah secara besar-besaran,”tuturnya. Perluasan TPAS Burangkeng, menuai penolakan dari Ketua OKK Karang Taruna Kabupaten Bekasi, Acep Juandi. Ia berharap setia desa menyediakan tpss agar mengurangi volume sampah di Desa Burangkeng. “Ketika diskusi di hotel @ hom, saya menolak keras perluasan TPA Burangkeng. Itu bukan solusi mau diluasi enam ribu hektar juga akan penuh. Harus ada peraturan
daerah agar setiap desa atau ecamatan harus punya TPS sementara,”kata Acep. Pria yang akrab disapa Leo ini menjelaskan jika pembuangan sampah di 23 kecamatan hanya difokuskan di Desa Burangkeng tidak akan mengurangi keberadaan sampah sampah liar. “Setiap desa dan kecamatan itu, harus punya komitmen yang sama untuk menanggulangi sampah. Jangan hanya memberikan beban untuk Kecamatan Setu,”paparnya.(dim/hyt)
nnti sesuai dengan spesifikasi jalan lingkungan, “ucap Sugiana kepada Cikarang Ekspres, kemarin (19/9). Namun begitu, sambung dia, tidak hanya kegiatan berupa fisik, kegiatan TMMD juga ada non fisik. Seperti pengobatan gratis ataupun serupa seminar
yang memberi pemahaman kebangsaan dan pemahaman hukum kepada masyarakat. “Kalau kegiatan pengobatan, nanti kita juga akan melibatkan dinas yang bersangkutan seperti Dinas Kesehatan dan puskesmasnya. Dan untuk masyarakat bisa berobat jika memang
sedang mengalami penyakit, “jelasnya. Sugiana menambahkan, kegiatan tersebut juga dibarengi dengan kegiatan aksi bersih serta penanaman pohon di kampung. Kegiatan itu melibatkan personel TNI, Pemdes, masyarakat dan pelajar yang
tergabung pramuka serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi. “Pokoknya ini acara besar dalam membangun desa, yang akan melibatkan dinas-dinas terkait. Semoga kegitan berjalan lancar sampai akhit acara,” tutupnya. (inf/ugi/hyt)
Gubernur Bereaksi .. “Bagaimanapun peran wakil bupati itu sangat penting membantu kinerja bupati selama memerintah,” jelas Zuli kepada Cikarang Ekspres. Dia menegaskan jika Bupati Eka tidak becus menyelesaikan masalah yang dialami Kabupaten Bekasi. Misalnya saja, sebut dia soal penyerapan anggaran. Setiap tahunnya menyisakan Silpa yang begitu besar. “Saya yakin bakal jauh lebih bengkak lagi Silpa selama kepemimpinan Eka,” jelasnya. Silpa tahun lalu mencapai Rp 1 triliun. Kondisi tersebut berdampak pada macetnya pembangunan disegala bidang seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Apalagi, beberapa waktu lalu dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi juga tercoreng dengan adanya sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang layak. Siswa disalah satu sekolah dasar harus belajar Ngampar. “Jadi jangan berharap banyak kepada Bupati Eka untuk memimpin Kabupaten Bekasi yang lebih baik lagi kedepannya,” tegasnya. Bahkan, Zuli juga pesimis, Eka tidak bisa berbuat banyak tanpa didampingi wakil bupati. “Tanpa wakil bupati, Eka tidak bisa berbuat banyak untuk pembangunan,” tambahnya. Makanya, Zuli berharap Eka segera menentukan pendamping kedepannya. “ Terutama calon wakil bupati yang berpengalaman, kalau tidak ya tunggu saja, Bekasi malah mundur dalam segala bidang,” tandasnya. (har/ugi/dim/uzi)
Rakornas DPMD .. dari halaman 1
yang sejahtera. Untuk pencapaiannya hingga maksimal jauhkan atau kesampingkan kepentingan pribadi dan golongan. Sehingga BPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat yang didukung oleh masyarakatnya. “Saya yakin jika kita melaksanakan tufoksi dengan baik sesuai yang diamanahkan,
bentuk fisik, seperti jalan lingkungan, dengan ruas 1.000 meter, lebarnya 3 meter, dan untuk ketebalannya
dari halaman 1 Kenyataan inilah yang rupanya menjadi perhatian serius Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menurut dia, pihaknya akan berkordinasi dengan Bupati Brkasi Eka Supria Atmaja terkait serapan ang-
Ahmad Yani.. dari halaman 1 Undian Panen Hadiah Simpedes periode 1 Maret-31 Agustus, sambung dia, undian dilaksakan dua kali dalam setahun. “Ini sebagai bentuk apresiasi yang setinggi-tingginya untuk nasabah,”tuturnya. Evifana menjelaskan tabungan Simpedes BRI Ci-
TPA Burangkeng .. dari halaman 1
SAMBUNGAN
JUMAT, 20 SEPTEMBER 2019
3
Revisi KUHP Berpotensi Mengkriminalisasi Media JAKARTA- Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dirampungkan. Sepuluh fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan membawanya ke rapat paripurna dalam waktu dekat. Salah satu yang dianggap kontroversi di Revisi UU KPHP adalah di pasal 281. Karena diduga mengkriminalisasi pers dalam menjalankan tugasnya saat meliput di persidangan. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”). Pada dasarnya persidangan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anakanak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, sah saja jika pers meliput suatu persidangan dan memberitakannya. Liputan pers terkait persidangan juga merupakan salah satu fungsi pers, yaitu pers nasional mempunyai
fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial (Pasal 3 ayat (1) UU Pers). Dalam menjalankan profesinya, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat (1) UU Pers). Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesala-
han seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers). Selain itu, Pasal 1 Pe rat u ra n D e w a n Pe r s Nomor : 6/PeraturanDP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tent a ng Ko d e Et i k Ju r na l -
istik sebagai Peraturan Dewan Pers (“Kode Etik Jurnalistik”) mengatakan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan pula apa yang dimaksud dengan “independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”, sebagai berikut: a. Independen berarti memberitakan peristiwa
atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. c . B e r i m b a n g b e ra r t i semua pihak mendapat kesempatan setara. d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
Ini berarti bahwa pers dilarang untuk memberitakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan yang bertujuan untuk memojokkan seseorang. Menanggapi soal itu, Anggota Panja Revisi KUHP, Arsul Sani mengatakan tiadak ada yang perlu dikhawatirkan terutama soal delikdelik contempt of crout di Pasal 281. Pasal itu juga tidak akan mempindanakan media atau pers. “Pasal 281 tidak akan mempidanakan
media,” ujar Arsul di Gedung DPR, Kamis (19/9). Arsul menjelaskan misalnya media tidak boleh menyebarkan hasil persidangan. Nah itu harus bisa ditelaah secara rinci. Pasalnya yang tidak boleh menyebarkan hasil persidangan itu saat acara itu digelar secara tertutup. “Dalam proses persidangan ketika hakim telah menyampaikan bahwa tidak boleh disiarkan, maka tidak boleh. Kalau hakim tidak mengatakan apapun, maka disiarkan ya silakan saja,” katanya. Misalnya jika nantinya hakim memutuskan sidang tersebut tidak boleh diliput oleh awak media. Maka semua yang ada di dalam sidang tersebut tidak boleh dipublikasikan. “Itu jadi penjelasan bahwa yang dimaksud proses persidang dalam pasal tersebut adalah proses p e rsi da nga n te r tu tu p,” ungkapnya. Adapun Pasal 281 Revisi KUHP itu berbunyi: Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung: a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau c. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan. (bbs/mhs)
Mahasiswa: Kami Tolak Revisi UU KPK!!! JAKARTA- Sebanyak 28 mahasiswa dari gabungan dari berbagai universitas di Jakar ta diter ima dan melakukan audiensi dengan S ekretar is Jenderal DPR, Indra Iskandar. Pertemuan itu untuk mendengar aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa tersebut. Mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Prismanik mengatakan, dengan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, apakah masyarakat selanjutnya bisa mempercayai anggota dewan. Sebab dia melihat dengan disahkannya revisi UU KPK ini menjadi UU. Maka telah melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di
Indonesia. “Apakah dengan pelemahan ini masih perlu kah kita memilih anggota DPR dengan pelemahan KPK ini,” ujar Prismanik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9). Sementara mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), Mukhlas mengatakan turun berduka cita dengan pelemahan yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah terhadap KPK ini. “Pembuatan UU ini ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah, jadi kami tidak percaya. Ini adalah innalilahi wainalillahi rojiun,” kata Mukhlas. Menurutnya, seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia sudah bersiap untuk
bergerak karena kecewa dengan pengesahan UU KPK ini. Bahkan dia tidak menutup kemungkinan akan adanya reformasi jilid dua. Jika aspirasi rakyat dan mahasiswa ini terus diacuhkan. ”Jadi kami berharap langkah kongkrit DPR, Jadi ini tidak menutup kemungkinan ada lagi reformasi jilid dua bisa terjadi lagi,” ungkapnya. Kemudian, perwakilan dari mahasiswa dari Universitas Trisakti, Dino mengatakan, para anggota dewan bekerja untuk rakyat. Lantas para mahasiswa dan rakyat telah bersuara untuk tidak mengesahkan UU tersebut kenapa tidak didengarkan. “ B a p a k k e r ja d e n g a n
rakyat pakai hati, apabila tidak bekerja untuk rakyat maka akan dosa. Tolong pak pakai hati dalam bekerja,” tuturnya. Baginya sikap mahasiswa jelas menolak UU KPK yang baru disahkan oleh DPR ini. Adanya UU tersebut jelas telah membuat KPK tidak punya kekuatan lagi untuk memberantas korupsi di Indonesia. ”Sikap kami jelas, kami mengatakan UU KPK ini kami tolak. Ini demi keselamatan rakyat,” tuturnya. Terpisah, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar mengatakan dirinya berjanji akan melibatkan para mahasiswa dalam forum pembahasan revisi undangundang. Karena masih ada
40 revisi yang akan disahkan menjadi UU. “Jadi nanti tinggalkan nama dan nomor telpon dan nanti akan saya ajak untuk dilibatkan dalam forum pembahasan RUU,” kata Indra. Mahasiswa juga ia mint a u nt u k m e l a m p i rk a n naskah akademik untuk berkomunikasi dengan para anggota dewan untuk melakukan penolakan terhadap UU KPK tersebut. “Jadi beragumentasi dengan konsep dan nanti akan saya sampaikan ke pimpinan. Silakan marahmarah terhadap hal-hal yang tidak pro rakyat,” tuturnya. Indra berjanji aspirasi yang disampaikan oleh para
mahasiswa akan dia sampaikan ke pimpinan DPR ini. Sehingga selanjutnya bisa melakukan pertemuan untuk menyampaikan keberatannya. Mahasiswa dan Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar pun telah membuat empat poin kesepakatan. Di antaranya: 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota dewan. 2. Sekretaris Jenderal DPR, akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tanggal 19 September 2019, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk
hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan. 3. Sekretariat Jenderal DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan Revisi UU KPK dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan DPR, serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019. 4. Sekretaris Jenderal DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota dewan untuk tidak mengesahkan Revisi UU Pertanahan, Revisi UU Ketenagakerjaan, Revisi UU Minerba, dan Revisi KUHP dalam kurun waktu empat hari ke depan. (bbs/mhs)
Pemerkosa Hewan Dihukum Satu Tahun Penjara JAKARTA- Orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap hewan bakal dikenakan pidana satu tahun penjara. Aturan itu ada dalam Revisi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang rencananya akan disahkan menjadi Undang-Undang pada akhir bulan September ini. Menangapi hal tersebut, Direktur Investigasi Scorpion Wildlife Monitoring Group Marison Guciano
mengatakan, pihaknya sangat mendukung adanya pasal tersebut. Karena orang yang melakukan aktifitas seksual dengan binatang itu sama saja melakukan tindak kekerasan terhadap mahluk hidup. “Iya tentu kita mendukung adanya pasal tersebut. Karena itu merupakan bentuk kekerasan dan kekejaman terhadap hewan,” ujar Marison kepada JawaPos.com, Kamis (19/9).
Menurut Marison, orang melakukan seksual kepada hewan itu cenderung sudah rusak jalan pikirannya. Baginya orang normal tidak akan punya pernah pemikiran hal tersebut. ”Itu juga menurut saya kelainan jiwa,” katanya. Bahkan, Marison menganggap pemberian hukuman satu tahun penjara ini dinilai masih kurang. Karena melakukan pemerkosaan terhadap hewan adalah
Tiga Mobil .... dari halaman 4 “Dari kios kemudian menyambar dua minibus Elf dan satu bus ukuran sedang,” kata Edi. Ia mengatakan, seban-
Jadi, kecil kemungkinan adanya kebocoran,” tutur Tri, Selasa (17/9). Lebih lanjut, Tri menjelaskan aplikasi yang disebut ‘klikrupiah’ itu nantinya dapat diunduh oleh ma-
terancam 1 tahun penjara. Itu disebutkan dalam Pasal 341 ayat 1 yang berbunyi: “Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau melaku-
ka n hu bu nga n s e k su a l dengan hewan,” demikian bunyi tersebut. Ancaman hukuman juga ditujukan kepada orang yang mengeksploitasi hewan di luar kemampuan kodratnya sehingga kesehatan hewan itu terancam atau mati. Ancamannya 1 tahun penjara. Tidak hanya itu, RUU KUHP juga melarang bioteknologi dengan menggunakan hewan sebagai
bahan uji coba, yaitu: Setiap orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (bbs/mhs)
Statusnya yang merupakan seorang janda dan ingin memperbaiki kegagalannya dimasa lalu, membuatnya mau menerima pinangan Delon. “Lho kan sama, gue kan
juga gagal juga. Ya kita jalani lah ya,” kata Aida. “Enggak ada orang yang sempurna juga kan, mau cari yang seperti apa haha,” lanjutnya. (*)
Nantinya, setiap bulan, gaji para wakil rakya itu akan dipotong untuk membayarkan cicilan uang pinjamannya. Perlu diketahui
juga, bjb selaku perusahaan bank pembangunan daerah Jawa Barat memang memiliki sejumlah produk pinjaman sesuai karakter kemampuan dan kebutuhan debitur, salah satunya Kredit
Guna Bhakti (KGB). Potongan gaji setiap anggota dewan yang menggunakan layanan pinjaman ini kata Adi, bervariasi tergantung pinjaman yang diminta. Namun rata-rata akan dipo-
tong sebesar Rp 50 persen dari gaji setiap bulan yang didapat anggota parlemen. “Rata-rata seperti itu ya yang sekarang berjalan itu (potongan gaji) 50 persen,” jelas dia. (bbs/mhs)
a ngku t a n ma sa l ,” j e l a s dia. Pembangunan Park and Ride ini diharapkan dapat efektif mengurangi ke-
macetan Jakarta. Sebab, kendaraan pribadi yang d at a n g d a r i B e k a s i d i harapkan dapat berkurang dan warga memilih meng-
gunakan angkutan umum menuju Jakarta. “ Ja d i t u j u a n n y a a g a r w a r g a y a n g b e k e r ja d i Ja k a r t a b i a s a m e ng gu -
nakan kendaraan pribadi bisa beralih ke angkutan masal dengan menitipkan kendaraan di park and ride,” ujarnya. (bbs/mhs)
Kepincut Janda .... yak lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan amukan si jago merah. Menurut dia, petugas butuh waktu hingga satu jam untuk memadamkan api.
“Kami menunggu pihak PLN di Kota Bekasi untuk m e ma da m ka n te rl eb i h dahulu aliran listrik agar tidak membahayakan petugas,” kata dia. (bbs/ mhs)
Pajak Online .... dari halaman 4
bentuk kekerasan pada mahluk hidup. Sehingga sewajarnya hukumannya diperberat. “Hukuman satu tahun penjara masih terlalu ringan, karena UU kita terhadap sanksi pidana kepada pelaku dan penyiksaan terhadap hewan itu memang masih sangat lemah. Misalnya penyiksaan terhadap hewan,” ungkapnya. Adapun dalam draf RUU KUHP, pemerkosa hewan
syarakat melalui playstore atau Iostore. Aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengontrol pajak restoran, hotel maupun hiburan. Hadirnya aplikasi ini, sambungnya, telah sejalan dengan keinginan Wali Kota
Bekasi Rahmat Effendi untuk memaksimalkan potensi pendapatan Kota Bekasi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah kota agar Bekasi menjadi smart city yang terdepan dalam inovasi revolusioner. (bbs/ mhs)
dari halaman 4 “Aku pr ia nor mal dan membutuhkan seorang wanita. Ketemulah wanita ayu ini dari Semarang, dia baik, cantik, apa adan-
ya, dia bisa ke depannya bareng, mau lihat masa depan bersama aku, kenapa tidak,” sambungnya. Sementara itu, Aida sendiri diketahui merupakan seorang janda anak dua.
Baru Dilantik .... dari halaman 4
Parkir Kendaraan .... dari halaman 4 Lokasi di dekat PMI m e nu r u t D e d e d c u ku p stategis, jaraknya tidak
lebih dari 400 meter dari Stasiun Bekasi dan merupakan jalur angkutan umum milik Pemkot Bekasi TransPatriot.
“Yang pertama park and ride itu kan intinya penyediaan tempat, penyimpanan kendaraan yang menghubungkan dengan
Harian Umum
JUMAT, 20 SEPTEMBER 2019
Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi
HARGA Rp3.000
4
Baru Dilantik, Puluhan Anggota DPRD Gadaikan SK KOTA BEKASI- Puluhan anggota DPRD Kota Bekasi ramai-ramai menggadai SK mereka ke bjb setelah dilantik dan resmi bertugas menjadi wakil rakyat. Tak kurang dari dewan menandonkan SK mereka
demi mendapat kucuran uang segar alias uang pinjaman. “Kalau kemarin 22 anggota, iya benar tapi ini b u k a n ga d a i , t a p i b e rbasis Paytroll,” kata Kep a l a C a b a n g B J B Ko t a
Bekasi, Adi Arif Wibawa s a a t d i k o n f i m a s i aw a k media, kemarin (19/9). Adi menuturkan, skema payroll merupakan pinjaman yang memang disediakan untuk para debitur yang ingin meminjam uang
dengan persyaratan khusus, dalam hal ini jika sang debitur adalah anggota DPRD maka syarat peminjaman uangnya adalah SK anggotra DPRD miliknya. Adapun jumlah pinjaman yang diajukan oleh
para wakil rakyat di Kota Bekasi jumlahnya, kata Adi cukup variatif, kisaran Rp 500 juta sampa Rp 1 miliar. “Jangka waktunya sesuai dengan masa (jabatan) beliau aja,” ungkap Adi. n Ke Hal... 3 Sumber foto: net;dtc
KERJA KE DKI JAKARTA
PARKIR KENDARAAN DI BEKASI Delon Thamrin Kepincut Janda Anak Dua PENYANYI Delon Thamrin, sempat mengatakan tak ingin menikah lagi usai bercerai dari Yeslin Wang, pada Januari 2019. Akan tetapi, hal tersebut tak benar- benar terjadi, lantaran Delon kini telah menemukan tambatan hatinya yang baru, Aida Noplie Chandra. Sebelum memutuskan untuk menikah dengan Aida, Delon sempat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Yeslin. Sayangnya, sang mantan istri enggan menerima permintaan Delon, hingga akhirnya Pengadilan memutuskan untuk menerima gugatan cerai Yeslin. Kini, Delon diketahui tengah sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Aida yang akan berlangsung kurang lebih dua bulan lagi. Lantas, apa yang membuat Delon mantap untuk menikahi Aida? “Karena ternyata aku mencoba pada saat itu, aku ingin berusaha balik, ternyata bertepuk sebelah tangan. Jadi usaha aku untuk balik lagi ke dia (Yeslin) tuh cuma-cuma, ternyata sampai ketok palu, ya sudah aku single. Dan pada saat aku menjalani kehidupan secara single, ternyata aku enggak bisa,” ungkap Delon saat ditemui di kawasan Tendean, Ke Hal... 3 Jakarta Selatan, Kamis (19/9). n
SOROT Pajak Online, Upaya Pemkot Atasi Kebocoran PAD KOTA BEKASI- Bekasi akan menerapkan sistem prepaid tax melalui aplikasi pajak online. Aplikasi tersebut diluncurkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya banyak target pendapatan dari pajak restoran, hiburan maupun hotel yang tidak sesuai dengan harapan. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku rencana tersebut sudah dikonsultasikan dengan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, Rahmat ingin rencana tersebut dapat segera diterapkan agar seluruh transaksi dari wajib pajak tercatat dan tidak bermasalah. “Seluruh transaksi nantinya langsung tercatat dan masuk ke dalam kas daerah secara real time,” ujarnya, Rabu (18/9). Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan rencana itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.55/2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Aturan tersebut menyatakan bahwa ‘pajak tidak bisa diborongkan’ yang berarti penyetoran pajak tidak dapat diakumulasikan. Namun, landasan hukum guna menerapkan sistem tersebut belum rampung. Rahmat berujar dia dianjurkan mengeluarkan diskresi peraturan wali kota karena selama ini belum ada peraturan daerah yang mengatur penerapan prepaid tax. Selain itu, Rahmat juga telah menginstruksikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi untuk segera menyusun draf regulasi. Rencananya aplikasi tersebut akan segera diluncurkan setelah landasan hukum selesai dibahas dan telah dilakukan percobaan penerapan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan aplikasi tersebut akan membantu pemerintah dalam memonitor PAD. Dia meyakini dengan aplikasi yang berbasis real time PAD Kota Bekasi dapat meningkat setiap tahun. “Saat ini kita sedang tahap finishing, bentuknya aplikasi online yang terintegrasi langsung dengan sistem pemilik wajib pajak dan kontrol terbesarnya ada di konsumen. n Ke Hal... 3
SEKILAS...
l Dua lokasi yang akan dibuatkan gedung parkir: l Jalan Veteran, Margajaya, Kecamatan Bekasi (dekat Kantor PMI-red) l Sekitar Stadion Patriot
Gedung Park and Ride Mulai Dibangun Tahun 2020 KOTA BEKASI - Tahun depan, fasilitas gedung parkir yang bersumber dari dana atau pro-
Tiga Mobil Ludes Terbakar di Kranji KOTA BEKASI- Api keb a k a ra n k i o s i ku t m e nyambar dan membuat ludes tiga unit kendaraan umum di Jalan Banteng RT 02 RW 13, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, kemarin (18 /9) dini hari. Ketiganya terdiri dari dua unit mobil Elf dan satu bus berukuran sedang. Komandan Pleton 4 Kompi B Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Edi Djunaedi mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. Pemicunya diduga akibat korsleting listrik di salah satu warung di lokasi kejadaian. n Ke Hal... 3
l Pertimbangan: jarak tempuh dengan stasiun tidak jauh. (Sebelumnya Pemkot Bekasi mengajukan tiga titik, namun hanya disetujui dua titik lantaran anggaran yang
terlalu besar) l Dari dua titik pembangunan, anggarannya mencapai Rp 70 miliar. Pembangunan di dekat Kantor PMI akan didahulukan.
gram kemitraan dengan Pemprov DKI Jakarta akan mulai dibangun. Rencananya gedung parkir itu akan dibangun di Jalan Veteran, Margajaya, Kecamatan Bekasi (dekat Kantor PMI-red) dan dekat Stadion Patriot dengan total anggaran sebanyak Rp 70 miliar. “Kita ada dua lokasi Park and Ride di dekat PMI sama di Stadion
Patriot, dua lokasi itu dipilih karena dekat dengan Stasiun Bekasi, pembangunannya dimulai 2020,” kata Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Kamis (19/9). Sementara itu, Sekertaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Deded Kusmayadi, menambahkan, dari dua lokasi itu, rencananya pembangunan tahap pertama akan dilakukan di lokasi
dekat PMI terlebih dahulu. “Yang direalisasikan untuk 2020 itu Park and Ride dekat PMI di bulanbulan,” ungkap Desed. Selama proses pengajuan, Pemkot Bekasi awalnya meminta pembangunan fasilitas gedung parkir itu di tiga titik. Namun karena biaya yang cukup besar, pembangunan harus dilakukan secara bertahap. n Ke Hal... 3