Semangat Baru Bekasi
KAMIS, 19 DESEMBER 2019
HARGA Rp3.000
Kendaraan Dinas Nunggak Pajak Siap Ditarik Jangan Bikin Malu Bupati Bekasi CIKARANG PUSAT - Bupati Eka Supria Atmaja mengaku siap tindak tegas
terhadap persoalan kendaraan dinas yang menunggak pajak. Dia menyanggupi desakan dewan untuk menarik kendaraan plat merah dari pengguna yang tidak bertanggung jawab. Eka mengaku telah mener-
ima sejumlah masukan dari berbagai pihak terkait tunggakan kendaraan dinas tersebut. Bahkan, dia pun telah bertemu langsung dengan Samsat untuk meminta penjelasan terkait tunggakan itu.
Dari pertemuan itu, Eka mengakui banyak bawahannya lalai membayar pajak. “Memang ada ternyata, mereka menunggak pajak. Saya sendiri sudah bertemu dengan kepala Samsatnya dan memang ada. Maka
dengan ini saya tegaskan bakal bertindak,” ucap dia usai membuka Pekan Olah Raga Pelajar Daerah di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, kemarin. Eka mengatakan, telah menginstruksikan kepada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Daerah untuk menginventarisasi barang milik daerah, termasuk kendaraan dinas.
Dari hasil inventarisasi itu, Eka bakal menertibkan aset dan kendaraan berplat merah, terutama yang menunggak pajak. “Jadi tahapannya ini inventarisasi dulu.
Ke Hal.. 10
PELATIHAN
ISTIMEWA
Ditbinmas PMJ Latih 300 Satpam Hadapi Natal dan Tahun Baru CIKARANG PUSAT - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2020, Direktorat Bina Masyarakat (Binmas) Polda Metro Jaya menggelar pelatihan terhadap 300 anggota satpam untuk sertifikasi gada pratama. Pembukaan pelatihan gada pratama angkatan ke-5 itu digelar di Lapangan Rusa, Perumahan Cikarang Baru, Cikarang Timur. Gada pratama tersebut digelar oleh PT Sejahtera Damai Bersama (SDB). Kasubdit Satpam dan Polsus Ditbinmas Polda Metro Jaya, Doni Sembiring menjelaskan satpam mesti mempunyai standardisasi dan legalitas seperti gada pratama ini. Ke Hal.. 10
SOSIALISASI: BPJS Kesehatan Cabang Cikarang mengencarkan sosialisasi penyesuaian iuran JKN-KIS tentang Jaminan Kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya melalui saluran radio Pemerintah Kabupaten Bekasi di Komplek Pemkab Bekasi, beberapa waktu lalu.
BPJS Kesehatan Cikarang Gencarkan Sosialisasi Penyesuaian Iuran JKN-KIS CIKARANG PUSAT – BPJS Kesehatan Cabang Cikarang terus mengencarkan sosialisasi penyesuaian iuran JKN-KIS atau Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya melalui saluran radio Pemerintah Kabupaten Bekasi di Komplek Pemkab Bekasi, beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Perluasan
Peserta dan Kepatuhan, BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Reka Wicakso mengatakan, dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat dianta-
ranya untuk kategori Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 42 Ribu berlaku mulai 1 Agustus 2019. Selanjutnya untuk peserta Penerima Bantuan Iuran
(PBI) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 19 Ribu per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus-31 Desember 2019 Ke Hal.. 10
ADVERTORIAL
Dinsos KABUPATEN Bekasi Sabet Adhitya Karya Mahatava Yodha Award 2019 CIKARANG PUSAT - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bekasi, kembali menorehkan prestasi bergengsi tingkat regional. Yakni, Adhitya Karya Mahatva Yodha Award Tahun 2019. Penghargaan dari Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat itu diberikan pada puncak acara Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) tingkat Provinsi Jabar di Sport Jabar Arcamanik (Youth Centre), Selasa (17/12). Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi Abdilah Majid menuturkan penghargaan dalam rangka Hari Kesetiakawanan Nasional 2019 ini atas kinerja Dinsos sebagai Pembina Fungsional dalam membina karang taruna. “Alhamdulillah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi menerima Adhitya Karya Mahatva Yodha Award Karang Taruna sebagai Pembina Fungsional Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat “ kata dia saat ditemui Cikarang Ekspres, Rabu (18/12). Untuk Kecamatan Terbaik, sambung Abdillah, penghargaan diraih Camat Tambun Selatan Junaefi dengan kategori Pembina Umum Karang Taruna Kecamatan Muara Gembong.
“Lalu Lurah Jatimulya Charles Mardianus sebagai kategori Pembina Umum Karang Taruna Desa/Kelurahan Terbaik,” ujar dia. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kabupaten Bekasi Hamdani menambahkan bahwa penghargaan Adhitya Karya Mahatva Yodha Award Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jawa Barat diberikan p a d a p e n e r i ma yang selama ini telah membangun kemitraan dengan Pengurus Karang Taruna serta melakukan pembinaan d a n p e m b e rdayaan dengan baik, baik dari segi koordinasi, kerjasama program, peningkatan kapasitas, komunikasi serta dukungan moril dan materil. “Tahun ini dari seluruh karang taruna desa/kelurahan yang ada di Jawa Barat, Karang Taruna Jatimulya meraih juara empat Karang Taruna Berprestasi dan untuk di tingkat Kabupaten Bekasi Jatimulya meraih juara satu. Lalu tahun sebelumnya Muara Gembong menjadi juara ketiga tingkat provinsi” ungkap dia. Menurut Hamdani, penghar-
Sukses Bina Karang Taruna dari Desa hingga Kabupaten
gaaan ini merupakan bentuk pengakuan, penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pemangku kepentingan Karang Taruna di Provinsi Jawa Barat guna memacu pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna yang lebih baik lagi. “Kita tidak berpuas diri karena memang masih banyak hal yang harus dilakukan. Yang paling penting bukan penghargaan ini tapi bagaimana Dinsos dapat melakukan pembinaan lebih baik agar kinerja Karang Taruna kecamatan dan desa karena dapat terus ditingkatkan” ujarnya. Hamdani juga berharap penghargaan ini sebagai penyemangat agar kedepannya lebih baik lagi dan Kepala Desa/Lurah dan Camat juga agar terus mener us membina karang taruna. Lebih jauh ia menambahkan tahun depan Dinsos Kabupaten Bekasi akan mengirimkan karang taruna desa terbaiknya untuk mengikuti seleksi karang taruna teladan ke tingkat provinsi. “Ini juga sebagai alat pemacu bagi karang taruna desa yang lain untuk berlombalomba melakukan aktifitas sosial dan aktifitas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi karang taruna,” imbuh dia. (adv/mil/hyt)
PENGHARGAAN: Kadinsos Kabupaten Bekasi Abdillah Majid menerima Pengharggan menerima Adhitya Karya Mahatva Yodha Award Karang Taruna sebagai Pembina Fungsional Umum Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat 2019.
KAMIS, 19 DESEMBER 2019
SAMBUNGAN
10
Inilah Lima Wilayah Rawan Krisis Pangan CIKARANG PUSAT Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi merilis lima wilayah wilayah yang terdiri dari desa dan kecamatan rawan pangan. Dengan begitu, harus ada antisipasi sedini mungkin agar tak terjadi bencana kelaparan. Seperti diungkapkan
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi Wahyudi Asmar. Di Antara wilayah rawan pangan itu di antaranya, Desa Pantai Bahagian di Kecamatan Muaragembong, Desa Karangsegar di Kecamatan Pebayuran, Desa Karang Patri di Kecamatan Pebayuran, Desa Sukamurni di
Kecamatan Sukakarya, Desa Sukalaksana di Kecamatan Sukakarya, Desa Hegarmanah di Kecamatan Cikarang Timur, dan Desa Karangmulya di Kecamatan Bojongmangu. “Setiap dua atau tiga tahun sekali kami memetakan dan mengkaji bagaimana kondisi kerawanan pangan
di Kabupaten Bekasi, yang hasilnya terdapat lima Kecamatan dan tujuh desa rentan rawan pangan,” kata Wahyudi. Beberapa hal yang menjadi dasar penentuan wilayah kerentanan dan ketahanan pangan, di antaranya aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan
aspek pemanfaatan pangan. “Tiap aspek ada indikator masing-masing seperti rasio warung terhadap rumah tangga, rasio toko terhadap rumah tangga, rasio penduduk dengan status kesejahteraan terendah, dan lain lagi,” ujarnya. Untuk mengantisipasi keterbatasan daya beli
masyarakat atas bahan makanan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Bulog telah memberikan bantuan subsidi bahan pokok pada Bazaar Murah beberapa waktu lalu. Lebih dari seribu paket dijual setengah harga kepada warga Desa Hegarmanah,
Kecamatan Cikarang Timur, dan Desa Karangmulya, Kecamatan Bojongmangu. Paket tersebut terdiri dari telur, beras, gula, minyak, dijual seharga Rp50.000 dari harga Rp110.000. Sisa harga senilai Rp60.000 dibayarkan ke Bulog dengan di subsidi menggunakan APBD Kabupaten Bekasi. (dim)
Kader Golkar geruduk DPRD meminta agar jangan ada oknum DPD Golkar Jabar ikut campur dipemilhan Cawabup.
Kader Golkar Tolak Golkar Jabar Ikut Campur Cawabup CIKARANG PUSAT Kader partai DPD Golkar Kabupaten Bekasi meminta Panlih Kabupaten Bekasi menolak oknum DPD Golkar Jabar ikut serta dalam membahas persoalan pengisian Wakil Bupati Bekasi. “Kita dari teman-teman pengurus, mau silaturahim dengan Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bekasi, kami para kader merasa dilang-
kahi, karena ada oknum dari DPD Golkar Provinsi ujug-ujug datang ke DPRD Kabupaten Bekasi, untuk rapat dan membahas persoalan pengisian Wakil Bupati Bekasi. Padahal, itu masih ranahnya DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi,” ungkap Demisioner Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi Bidang Hukum dan HAM, Arip Rah-
man Hakim. Dikatakan dia, ketika ada pendaftaran di DPRD pihaknya meminta pendaftaran melalui lewat Bupati Bekasi dan kemudian dipilih oleh DPRD Kabupaten Bekasi. “Keinginan kami cuman minta kader Golkar diisi dua nama calon Wakil Bupati Bekasi dan meminta Panlih harus patuhi aturan dalam
menjalankan pemilihan Calon Wakil Bupati Bekasi,” kata dia. Dia juga menegaskan Panlih bisa memberikan luang partai Golkar dan Koalisi membahas rekomendasi Calon Wakil Bupati Bekasi hingga merucut dua nama. Katanya, jangan sampai Panlih mendesak Bupati Bekasi untuk segera mengirimkan rekomendasi.
Menurutnya, masih ada rekomendasi yang tidak sesuai harus secara matang dan dipikiran baik-baik oleh Bupati Bekasi. “Kami juga ingin punya Wakil Bupati tapi harus sesuai dengan mekanisme aturan yang ada dan jangan sampai timbul masalah baru, oleh karena itu biar Bupati Bekasi yang menentukan rekomendasi
hingga merucut dua nama,” ujarnya. Sementara itu Anggota Panlih Wakil Bupati, Helmi saat menerima audiensi dari kader Golkar menerangkan, secara normatif pihaknya tetap harus mengikuti prosedur yang ada. Jadwal penyerahan dua nama rekomendasi wakil bupati merupakan hasil keputusan Panlih. “Kita mengikuti sesuai jadwal,
jadwal pembukaan panlih memang hari ini sampai besok jam empat sore. Tapi sampai sekarang, ditunggu sampai saat ini belum ada yang mendaftarkan calon wakil bupati,” ungkapnya. “Kita melakukan sesuai schedule yang ada, apabila tidak ada yang mendaftarkan maka kita akan memberikan laporan ke ketua dprd,” pungkasnya. (har)
Camat dan Kades Jangan Tutup Mata Soal Sampah CIKARANG PUSAT - Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja meminta seluruh camat, kepala desa maupun perangkat daerah lainnya jangan diam melihat persoalan sampah. Sebaliknya, mereka lebih peduli bahkan
menjadi fokus utama pada 2020 mendatang. Permasalahan sampah di bantaran kali yang mulai menumpuk di hampir setiap wilayah kecamatan. Olehkarena itu, Eka memerintahkan kepada seluruh jajaran
baik perangkat daerah sampai di tingkat wilayah yaitu camat serta kepala desa untuk senantiasa berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan sampah khususnya dibantaran kali. “Saya telah mengecek
Kendaraan Dinas .. dari halaman 9 Jadi setelah diketahui, baru saya tindak tegas. Saya sudah instruksikan untuk tarik mobil-mobil yang menunggak itu. Ini inventarisasis sedang berjalan, sedikit lagi jadi dalam waktu dekat penarikan mobil sudah bisa dilakukan,” ucap dia. Selain inventarisasi kendaraan, lanjut Eka, pihaknya bakal mencari tahu penyebab banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak. “Termasuk kenapanya bisa sampai begini,” ujar dia. Lebih jauh, pasca mencu-
“Karena berkaitan dengan tugas pokok pengamanan di tempat tugas mereka, mereka harus bertugas dengan penuh tanggung jawab. Apabila ada orang yang tidak dikenal atau aksi kriminal diharapkan mereka bisa koordinasi dengan aparat setempat,” katanya. Sehingga, pelibatan satpam dapat membantu tugas kepolisian dengan profresionalitas yang dimiliki. Sementara itu Plh Kasat Binmas, Komisaris Alin
yang berbatasan dengan Kota dan DKI Jakarta, sehingga terkena imbas kiriman sampah “Tapi jangan karena itu saling salahkan dan abaikan. Tetap lakukan pembersihan, apalagi ini masuk musim
penghujan jangan sampai terjadi banjir. Saya juga akan koordinasi dengan wilayah berbatasan itu dalam penanganan sampah ini,” kata Eka. Bukan hanya sampah yang berada di sungai, lanjut Eka, juga sampah yang
berada di pinggir jalanpun perlu diperhatikan. “Saya seringkali lihat sampahsampah pinggir jalan ini. Mari kita mulai sama-sama kita bersihkan wilayah kita, wujudkan Bekasi Bersih,” kata Eka.(har)
kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). “Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 Juta, dengan komposisi 5 Persen dari gaji atau upah per bulan dan dibayar dengan ketentuan 4 Persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 Persen dibayar oleh peserta,” kata Reka. Dia juga menjelaskan, untuk peserta pekerja penerima upah (PPU) tingkat pusat yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019. Peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020. Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020. “ Iu ra n u ntu k kat e g o -
ri peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 untuk kelas III menjadi Rp 42 Ribu, untuk kelas II menjadi Rp 110 Ribu dan untuk kategori kelas I menjadi Rp 160 Ribu,” imbuh dia. Selain itu, ia juga mengungkapkan melihat ketentuan penyesuaian iuran dalam Perpres tersebut, pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar. Secara nasional pemerintah menanggung 73,63Persen dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/ daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya. “Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS
ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” paparnya. Ia menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 Juta sampai dengan Rp 12 Juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak. “Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak yaitu yang berpenghasilan 8 juta sampai dengan 12 juta, penyesuian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp 27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp 5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” jelas dia. Hal itu menurutnya menunjukkan komitmen pemerintah agar Program JKN-KIS yang sudah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diak-
ses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pihak BPJS berharap melalui penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik. “Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan. Diharapkan masyarakat tidak terlalu kaget dengan kenaikan ini dan segera melakukan persiapan , mengatur kalau bisa jangan ada tunggakan,” harapnya. Selain itu memudahkan pelayanan pihaknya juga sudah menyediakan konten mobile yaitu Mobile JKN yang bisa didownload di app store dan playstore sehingga memudahkan untuk perubahan data, dan bisa mengunjungi faskes maksimal tiga kali saat ada di luar kota. “Cek keaktifan kita, denda layanan serta kalau lupa bawa dompet saat mengunjungi faskes bisa dilihat atau ditunjukan KIS Digitalnya di gawai atau HP,” pungkasnya. (taj/adv)
di 5 daerah dengan jumlah pelanggan mencapai 100 perusahaan. Ada 2.000
lebih tenaga profesional satpam bergabung dengan perusahaan itu.
“Kita juga membuka pendaftaran untuk diklat gada pratama angkatan
keenam. Bisa dapat menghubungi kantor SDB,” demikian Tika.(dim)
BPJS Kesehatan ..
atnya data kendaraan dinas yang menunggak pajak itu, Eka langsung mengundang Samsat meminta penjelasan. Selanjutnya, beberapa kendaraan sudah mulai dibayar. “Jadi beberapa sudah mulai dibayar, sedang dalam pembayaran dan beberpa memang masih belum. Tapi prosesnya kesitu,” ucapnya. Seperti diketahui, berdasarkan catatan SAMSAT Kabupaten Bekasi, dari 27.741 kendaraan dinas, sebanyak 8.721 kendaraan di antaranya menunggak pajak. Jumlah tersebut terdiri dari 6.841 sepeda motor
dan 1.871 roda empat atau lebih. Sesuai ketentuan, penggunaan kendaraan berplat itu terbagi dua jenis yakni kendaraan yang digunakan untuk operasional serta kendaraan yang dipinjampakaikan kepada ASN untuk kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Untuk kendaraan operasional, seluruh pemeliharaannya, termasuk pajak, dibayar oleh pemerintah. Sedangkan kendaraan pinjam pakai, seluruh pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pengguna. (har)
K unc oro menj el a sk a n, di Kabupaten Bekasi ada 50 penyedia usaha jasa pengamanan (PUJB) dengan estimasi sekira 4.000 angota satpam, salah satunya PT SDB yang dapat menyelenggarakan gada pratama. “Mereka punya tugas sebagai perpanjangan tangan kewenangan kepolisian terbatas. Kita akan koordinasi. Mereka ditempatkan untuk melaksanakan itu, kita sebgai pembina fungsi akan saling koordinasi untuk menjaga sinergitas keamanan,” katanya.
PT SDB sudah 5 kali menggelar pelatihan Gada Pratama. Untuk angkatan ini kurang-lebih ada 200 orang anggota satpam yang dilatih. “Kita berharap dengan adanya pelatihan ini bisa meningkatkan kemampuan Satpam tersebut untuk menjaga keamanan dilingkungannya. PT SDB menerima PUJB lain yang belum punya diklat Gada Pratama, kita siap bantu untuk diklatnya,” ucap Komisaris PT SDB Tika Eko Mugiono. PT SDB memiliki cabang
Ditbinmas .. dari halaman 9
sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi, ternyata sungai-sungai ini masih banyak dipenuhi oleh sampah. Ini harus jadi perhatian,” kata Eka. Apalagi banyak sungaisungai di Kabupaten Bekasi
dari halaman 9
NASIONAL
KAMIS, 19 DESEMBER 2019
11
SEKILAS Hari Ini Arus Puncak Liburan JAKARTA- Kementerian Perhubungan memperkirakan arus puncak liburan akan terjadi pada esok hari, yakni tanggal 19 dan 20 Desember. Kendaraan yang mendominasi Libur Natal dan Tahun Baru 2020 (Nataru) diperkirakan berasal dari Jakarta dan Bandung. “Untuk arus Tahun Baru itu puncaknya tanggal 1 dan 2 Januari 2020. Menurut survey kami, 60 persen pemudik berasal dari Jakarta dan Bandung,” ungkap Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani dalam acara Persiapan Angkutan Mudik Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/12). Sebesar 70 persen pemudik diprediksi akan menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta hingga Jawa Timur. Arus liburan Naru kali ini juga akan tetap didominasi oleh pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Untuk memberikan kenyamanan ketika berkendara, pihaknya akan melakukan pembatasan truk yang berkendara, baik di ruas jalan tol dan jalan nasional. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019. “Tahun ini kita juga melakukan pembatasan, pada 20 dan 21 Desember itu diberlakukan pembatasan untuk truk yang sumbunya 3 atau lebih mulai jam 00.00 untuk semua arus, baik Jakarta dan luar Jakarta,” katanya. Sedangkan pada tanggal 25, 31 Desember dan 1 Januari dikhususkan untuk kendaraan logistik yang masuk ke Jakarta. “Untuk 25 itu khusus yang masuk Jakarta, itu terkait Natal. Untuk Tahun Baru pada 31 dan 1 dan saya yakin teman-teman angkutan barang sudah tahu semua. Soalnya logisitik kan nggak bisa ditunda tapi hanya pembatasan saja,” ujarnya. (bbs/mhs)
SOROT
ISTIMEWA
Buntung Jiwasraya! Alami Rugi Tembus Angka Rp 13,7 Triliun
ILUSTRASI
Indonesia Resmi Gugat Uni Eropa ke WTO JAKARTA- Tak ingin komoditas andalannya terkena isu diskriminasi, pemerintah Indonesia secara resmi menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Gugatan tersebut dilayangkan untuk merespons kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation Uni Eropa. Kebijakan tersebut secara tak langsung membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel dari Indonesia. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menyatakan, regulasi tersebut berpotensi membuat ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa menjadi negatif. Di sisi lain, citra produk kelapa sawit dapat memburuk diperdagangan global. “Indonesia resmi mengirimkan request for consultation pada 9 Desember 2019 kepada Uni Eropa sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan,” ujar Iman di Jakarta, Selasa (17/12). Dia menyebutkan, gugatan yang dilayangkan ke WTO merupakan keseriusan Indonesia dalam melawan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Langkah tersebut diambil setelah pertemuan dengan asosiasi atau pelaku usaha produk kelapa sawit dalam negeri. Keputusan itu juga telah melalui proses kajian ilmiah dan konsultasi dengan pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya. Dia menjelaskan, kebijakan RED II mewajibkan Uni Eropa untuk menggunakan bahan bakar dari energi yang dapat diperbarui mulai 2020 hingga 2030. Kemudian, dalam aturan turunannya, delegated regulation, minyak kelapa sawit dikategorikan sebagai indirect land use change (ILUC) yang berisiko tinggi. Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk target energi terbarukan Uni Eropa, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia. Mengadukan hal itu kepada WTO, lanjut Iman, merupakan langkah yang dapat diambil setiap negara anggota. Gugatan dilayangkan jika kebijakan yang diambil negara anggota lain melanggar prinsipprinsip yang disepakati dalam WTO. Diharapkan, keputusan WTO dapat memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kedua pihak. Meski begitu, perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan tetap berlangsung. Iman menuturkan, IEU-CEPA merupakan perundingan dengan orientasi jangka panjang. (bbs/mhs)
JA K A RTA - Ke ja k s a a n Agung RI mulai melakukan penyidikan terhadap kerugian yang melilit PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Penyidikan ini didasarkan perintah penyidikan Nomor 33/f2/fd2/12 tahun 2019 tertanggal 17 Desember 2019. Penyebab kerugian perusahaan plat merah itu sendiri mulai
terbaca oleh kejaksaan. “Ini ada 13 grup dan 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (18/12). Burhanuddin menuturkan, kerugian Jiwasraya timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsipprinsip tata kelola yang baik, yakni terkait dengan penge-
lolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi. Diantaranya, pelanggaran prinsip kehati-hatian berinvestasi yang dilakukan Jiwasraya dengan cara banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high grade atau keuntungan tinggi. Salah satunya, penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp 5,7 triliun, namun mayoritas saham tersebut dikelola
oleh perusahaan dengan kinerja buruk. “Dari aset finansial yang ada, 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik. Dan sebanyak 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk,” imbuh Burhanuddin. Penyebab kebangkrutan Jiwasraya lainnya yakni penempatan reksadana sebanyak 59,1 persen senilai Rp 14,9 triliun dari aset finansial. Dari jumlah tersebut, hanya
2 persen yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik, sedangkan 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk. “Akibat transaksi tersebut, PT Asuransi Jiwasraya Persero sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun. Hal ini merupakan perkiraan awal, dan diduga ini akan lebih dari itu,” pungkas Burhanuddin. (bbs/mhs)
Kejagung Bentuk Tim Khusus
ISTIMEWA
POLITIK: Pendiri Partai Hanura, Wiranto dalam konferensi pers bertajuk “Penyelamatan Partai Hanura” di Hotel Atlet Century, Jakarta pada Rabu, 18 Desember 2019.
Kubu Oso: Wiranto Mundur, Hanura Selamat JAKARTA- Loyalis Oesman Sapta Odang atau Oso, Inas Nasrullah menyambut gembira mundurnya Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura pada Rabu, 18 Desember 2019. “Alhamdulillah, dengan adanya pernyataan mundur dari Wiranto tersebut, maka Hanura memang benar-benar terselamatkan,” ujar Inas lewat keterangan tertulis pada Rabu, 18 Desember 2019. Kendati demikian, Inas menyayangkan pernyataan mundur itu disampaikan lewat konferensi pers yang menyudutkan kubu Oso dengan mengungkit pakta integritas yang pernah disepakati mereka. “Langkah yang dilakukan Wiranto tersebut akan membuat Dewan Pertim-
bangan Presiden yang diketuai oleh dia akan turun wibawanya dan semakin membuat makin dalam berkonflik dengan partai Hanura,” ujar Inas. Wiranto resmi menyatakan mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura dalam acara konferensi pers bertajuk ‘Penyelematan Partai Hanura’ di Hotel Atlet Century, Jakarta pada Rabu, 18 Desember 2019. Wiranto menyebut, alasannya mundur karena ingin fokus pada tugas baru yang diberikan presiden sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). “Saya berorientasi pada tugas saya. Tugas sebagai Wantimpres ini sangat kompleks, jadi tidak mungkin saya nyambi,” ujar dia. (bbs/mhs)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memutuskan mengambil alih kasus kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Keputusan ini diambil karena kasus tersebut sangat besar dan melibatkan 13 perusahaan. Pada tahap awal, Kejagung telah membentuk tim khusus dengan jumlah 16 orang. “Kami telah menyusun tim sebanyak 16 orang, jadi anggota 12 orang, kemudian pimpinan timnya ada 4 level. Itu yang akan menangani,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman di kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/12). Pembentukan tim khusus ini atas pertimbangan besarnya kasus Jiwasraya. Dan cakupan wilayah nasabahnya cukup luas, sehingga diperlukan pemusatan penyidikan. Adi mengatakan, saat ini penyidik sudah masuk tahap penyidikan. Oleh sebab itu, terkait teknis penyidikan tidak bisa diungkap kepada publik karena dikhawatirkan bisa mengganggu proses pengungkapan. “Kami tidak bisa mengatakan hasil penyidikan dana dan sebagainya, karena itu termasuk strategi kami dalam pengungkapkan kasus ini. Pada saatnya nanti pasti kami sampaikan pada teman-teman wartawan,” imbuhnya.
Kami telah menyusun tim sebanyak 16 orang, jadi anggota 12 orang, kemudian pimpinan timnya ada 4 level. Itu yang akan menangani.” Adi hanya menyebut saat ini penyidik masih mengumpulkan alat bukti. Penyidik juga masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna menghitung kerugian negara pada kasus Jiwasraya. “Tentang pasalnya apa dan lain sebagainya, ini masih proses. Saya minta temanteman pers untuk bersabar yang penting kasus asuransi Jiwasraya ini sedang kami tangani dan saat ini sudah dalam tahap penyidikan,” pungkas Adi. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, kerugian Jiwasraya timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi. Hal ini terlihat dari pelanggaran prinsip-prinsip kehati-hatian berinvestasi
yang dilakukan oleh Jiwasraya dengan cara banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high grade atau keuntungan tinggi. Berupa penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai 5,7 triliun, namun mayoritas saham tersebut dikelola oleh perusahaan dengan kinerja buruk. “Dari aset finansial dan jumlah tersebut 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik. Dan sebanyak 95 persen dana d i t e mp at k a n d i s a ha m yang berkinerja buruk,” imbuh Burhanuddin. Penyebab kebangkrutan Jiwasraya lainnya yakni penempatan reksadana sebanyak 59,1 persen s e n i l a i Rp 1 4 , 9 t r i l i u n dari aset finansial. Dari ju m l a h t e s ebu t, ha nya 2 persen yang dikelola oleh manajer investasi Indonesia dengan kerja baik. Sedangkan 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk. “Sebagai akibat transaksi tersebut, PT Asuransi Jiwasraya Persero sampai d e nga n bu la n A gu stu s 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun. Hal ini merupakan perkiraan awal, dan diduga ini akan lebih dari itu,” pungkas Burhanuddin. (bbs/mhs)
Novel Baswedan Ceritakan Kasus Terornya di Konferensi PBB ABU DHABI- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan turut menghadiri rangkaian konferensi negaranegara pihak penandatangan konvensi PBB melawan korupsi atau Conference of State Parties (CoSP) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sedang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Novel hadir untuk menjadi salah satu pembicara dalam sesi khusus tentang perlindungan bagi lembaga antikorupsi dan pegawai antikorupsi. Dalam kesempatan itu, Novel mengungkapkan ia sudah lebih dari tujuh kali diserang dan diteror selama menjadi kasatgas penyidik KPK. Novel mengaku sudah tiga kali ditabrak motor dan mobil, dipenjara, dikriminalisasi serta sejumlah bentuk teror lain
hingga disiram air keras pada 11 April 2017 silam. “Dari kasus teror terakhir, sudah 979 hari kasus penyerangan tersebut belum terungkap,” kata Novel dalam keterangannya, Rabu (18/12). Novel menyatakan, serangan dan teror yang dialaminya tak terlepas dari kerja pemberantasan korupsi yang dilakukannya selama ini. Selama menjadi kasatgas penyidik KPK, Novel menyebut tak kurang 197 tersangka dijebloskannya ke penjara, termasuk ketua MK, Ketua DPR, tiga menteri, gubernur, 72 anggota DPR dan DPRD, 18 bupati dan walikota, dua jendral polisi, empat hakim dan tiga jaksa. Selain itu, dari perkara pencucian uang yang ditanganinya, ia telah merampas aset koruptor senilai sekitar Rp 2 triliun. Meski kerap diserang
BERCERITA: Penyidik senior KPK Novel Baswedan menghadiri rangkaian konferensi negara-negara pihak penandatangan konvensi PBB melawan korupsi atau Conference of State Parties (CoSP) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sedang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. (Istimewa)
dan diteror, Novel menegaskan dirinya bersama KPK tak gentar untuk terus memberantas korupsi di Indonesia. “Lembaga anti korupsi tidak boleh takut. Risiko besar karena kita berbuat
dengan benar. Jadi tidak perlu takut,” tegasnya. Selain kasus teror yang dialaminya, Novel juga membeberkan seranganserangan yang dihadapi KPK secara kelembagaan.
Salah satunya melalui revisi UU KPK. Menurutnya, berlakunya UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK menyempurnakan upaya pelemahan KPK. “Walaupun ratusan ribu mahasiswa pelajar menolak Revisi UU KPK, namun Presiden dan DPR menyetujui revisi UU KPK,” sesalnya. Dalam kesempatan ini, Novel berharap PBB dapat mengeluarkan resolusi yang bisa lebih melindungi pegawai antikorupsi. Prinsip prinsip perlindungan tersebut, diatur dalam Jakarta Principle on Anti-Corruption, dokumen yang disepakati dunia pada November 2012 di Jakarta. Pinsip ini diperkuat Colombo commentary, yang merupakan panduan lebih detil prinsip Jakarta tersebut. “Bahkan asosiasi anti korupsi sedunia IAACA (In-
ternational Association on Anti Corruption Authorities) mengakui dan mendukung prinsip tersebut,” ucap Novel. Jaminan perlindungan terhadap pegawai antikorupsi dinilai penting agar lembaga antikorupsi dapat bekerja secara maksimal. Novel menyebut keberadaan KPK menaikkan 21 poin IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia yakni dari 17 hingga skor terakhir mencapai 38. “Menurut data TI, kenaikan ini terbaik dunia,” urai Novel. Dalam sesi ini, terungkap Novel bukan satu-satunya pegawai pemberantas korupsi yang diserang dan diteror. Mantan ketua KPK Malaysia atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SRPM)/ Malaysian AntiCorruption Commission (MACC) yang juga Dirjen Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional
(GIACC), Tan Sri Abu Kasim Mohammed mengungkapkan, di negaranya terdapat Jaksa MACC Kevin Morales yang tewas dibunuh karena menangani kasus besar. Berkaca pada teror yang dialami Kevin Morales dan Novel Baswedan, Tan Sri Abu Kasim menekankan pentingnya melindungi pemberantas korupsi. “Di Indonesia ada Novel Baswedan, penyidik KPK yang menangani lebih dari 197 orang tersangka, orang besar di Indonesia, diserang air keras, ditabrak, dipenjarakan, dikriminalisasi. Di belahan dunia lain juga sama. Untuk itu penting membangun lembaga dan sistem pendanaan bantuan bagi mereka yang menjadi korban. Malaysia akan meluncurkan inisiatif ini pada Februari 2019,” pungkas Tan Sri Abu Kasim. (bbs/mhs)
Harian Umum
Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi
KAMIS, 19 DESEMBER 2019
HARGA Rp3.000
12
Menata Tujuh Titik Kawasan Kumuh Pemkot Bekasi Rencanakan Start Tahun 2020 KOTA BEKASI- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menargetkan pengurangan titik kumuh yang berada di 12 Kecamatan bisa secepatnya teratasi. Hal itu sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun pengurangan titik kumuh itu ditargetkan teratasi sebesar 50%. Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disper-
kimtan) Kota Bekasi, Imas Asiah mengatakan, target penyelesaian titik kumuh harus minimal mencapai 50% dari target 100%.”Jadi tiap tahun itu kita selesaikan 10%,” kata Imas, kemarin (18/12). Menurut dia, upaya itu dengan cara perbaikan sanitasi, saluran pembuangan tinja atau septic tank, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pembangunan MCK bersama.”Setiap tahunnya itu butuh Rp25-30 miliar gitu. Karena kan yang dibangun itu macam-macam itu tadi,” ujarnya. Ta h u n d e p a n , d i re n canakan ada tujuh titik yang
akan dilakukan pembenahan. Yakni masing-masing di Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Margamulya, Jatiranggan, Kalibaru, Harapan Mulya, Jatiluhur, dan Medan Satria.”Setidaknya ada titik yang fokus kami benahi,” ungkapnya. Selain dari pemerintah daerah, lanjut dia, program pembenahan ini berasal bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.”Tahun depan ada tujuh titik bantuan dari pemerintah pusat, pusat ingin membantu kami menyelesaikan penataan kawasan kumuh ini,” tegasnya.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Jumhana Lutfi mengatakan, untuk penataan tujuh titik itu diusulkan anggaran sebesar Rp14 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam program kotaku (kota tanpa kumuh). “Jadi nanti anggaran yang ada tersebut peruntukannya dibagi-bagi untuk tujuh titik kumuh yang akan ditata. Yakni masing-masing
mendapat Rp2 miliar,” jelasnya. Sedang ditahun ini, ada tujuh kawasan kumuh yang telah ditata melalui anggaran pemerintah pusat. (bbs/mhs) ISTIMEWA
SOROT: Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menargetkan pengurangan titik kumuh yang berada di 12 Kecamatan bisa secepatnya teratasi.
Aturan Presiden Resmi Digugat KOTA BEKASI- Tim Ikatan Advokat Patriot resmi mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Agung terkait Perpres RI No 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang integrasi Jaminan Kesehatan. Untuk itu, pemohon akan menunggu 14 hari untuk mendapat tanggapan kepada terlapor. “Permohonan uji materi sudah resmi didaftarkan Senin (16/12). Dan terhitung 14 hari kerja, untuk bisa disampaikan ke Presiden Joko Widodo, agar terlapor memberi tanggapan,” kata Ketua Tim Ikatan Advokat Patriot, Herman, kemarin (18/12). Herman menambahkan, bilamana termohon tidak memberi tanggapan, maka dianggap tidak menggunak-
an haknya untuk menanggapi, dan perkara jalan terus. Sebab, dia menilai Perpres yang diterbitkan Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2018 bersifat monopoli, ada
unsur pemaksaan, merugikan hak-hak pemohon, dan dinilai cacat hukum. Biasanya kata dia, putusan uji materiil di MA berkisar selama 3 bulan sejak didaftar-
kan. Untuk itu, dia meyakini permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung akan dikabulkan, sebab dalam heirarki perundang-undangan Perpres itu di bawah undang-undang.
“Kalau kita anggap bertentangan dengan UU di atasnya maka kita uji ke MA Dan kita berkeyakinan insya Allah usaha kita membuahkan hasil.” imbuhnya. Menurut dia, hal serupa pernah ada di kota lainnya. Akan tetapi, untuk segi permasalahannya beda, yakni bukan Pasal 102. “Dalam ayat-ayat dijelaskan bahwa iuran dikenakan Rp42 ribu per kepala sementara KS-NIK ini kita gratis untuk semua masyarakat Bekasi. Persiapan kita mengkaji dari berbagai UU yang dilanggar oleh aturan Perpres itu kita temukan yang tepat bagi kita untuk diuji adalah UU 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 1 angka 2,Ppasal 1 angka 6 dan Pasal 12,” tandasnya. (bbs/mhs)
ADVERTORIAL
Total 568 Titik Dipasang Tapping Box Genjot Empat Jenis Pajak Daerah Bekasi CIKARANG SELATAN - Upaya optimalisasi pajak daerah terus digenjot Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Teranyar, pemasangan alat perekam data transaksi usaha untuk empat jenis pajak yakni Pajak Parkir, Pajak Rumah Makan (Restoran), Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dengan total 568 titik di Kabupaten Bekasi. Hal itu dikatakan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja pada kegiatan Sosialisasi Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha (Tapping box). Acara berlangsung di Santika Hotel, Cikarang Selatan, Selasa
(17/12). Eka menyampaikan, bahwa pemasangan tapping box, sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2019, tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online. Hal tersebut merupakan upaya Pemkab dalam melakukan pendataan potensi pajak yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena menurut dia, pajak yang belum maksimal itu terutama adalah pajak dari hotel dan parkir. Dan karena telah menggunakan alat tapping box, maka akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. “Kita sedianya akan melakukannya secara masal. Pema-
sangan alat tapping box dilaksanakan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama, dilakukan 200 alat yang akan dipasang. Selanjutnya, sebanyak 358 alat akan dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi mengatakan, p e ma s a nga n a l at monitoring ini tidak m e mb eb a n i a ng garan daerah. Karena mulai dari penyediaan, pemasangan, hingga pemeliharaan akan ditanggung oleh Bank Jabar Banten (BJB). “Pemasangan tapping box ini sesuai dengan Supervi-
si Korsupgah KPK RI dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor pajak daerah. Agar dilaksanakan pemasangan alat tapping box untuk empat jenis pajak daerah self assessment yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak restoran, dan pajak hiburan,” jelasnya. Ditempat yang sama, Kepala Bidang Pengendalian dan Pembukuan, Bapenda Kabupaten Bekasi, Akam Muharam menerangkan, total hari ini ada 16 wajib pajak yang akan dipasang tapping box. “Untuk restoran, sementara ini kita baru lakukan pemasangan yang sifatnya pribadi. Tidak ada spesifikasi atau perbedaan, kita harapkan semua dipasang,” tutupnya. (adv/hyt)
DOC:HUMAS PEMKAB BEKASI
GENJOT PAD: Upaya optimalisasi pajak daerah terus digenjot Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.