Cikarang Ekspres, 18 September 2019

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

Semangat Baru Bekasi

HARGA Rp3.000

Tantang Bupati Copot Pejabat Malas Kinerja Disdik Makin Amburadul Pasca Dipimpin Carwinda

C I K A R A N G P U S AT Kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi, terus disorot.

Wajar saja, serapan anggaran dinas yang dipimpin Carwinda ini paling bun-

cit. Ditambah Disdik juga lambat mengurus fasilitas sejumlah sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan secara lesehan atau melantai.

Misalnya, SDN Jatimulya

09 di Jalan Swadaya Raya, Jatimulya, Tambun Selatan (Tamsel).

Menanggapi itu, Sekda Kabupaten Bekasi Uju mengatakan dirinya maupun Bupati Eka Supria Atmaja

sudah menginstrusikan seluruh SKPD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

“Jadi sesuai arahan pimpinan, realisasi pengerjaan harus segera dilakukan baik

fisik maupun non fisik yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan,” kata dia, kemarin (17/9). Meski begitu, sambung Uju, pihaknya mengakui penyebab rendahnya serapan anggaran

lantaran banyak kekosongan jabatan strategis. “Tentu kosongnya jabatan kepala dinas juga berpengaruh pada penyerapan. Tapi kami tetap mendorong agar anggaran bisa diserap,” tukas dia. Ke Hal.. 2

FOTO-FOTO: TATA JAELANI

Tingkatkan Kewaspadaan Bahaya Terorisme Ajak Puskesmas-Klinik Gencar Jaring Pengelola Peserta Baru CIKARANG UTARA - Dalam mengantisipsi gerakan radikalisme dan terorisme, Badan kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bekasi, menggandeng Polres Metro Bekasi dan kodim 05/09 untuk menjaga masyarakat terhindar dari paham yang bersifat mengancam bangsa dan negara.

Acara peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya terorisme tersebut digelar di Hotel Grand Cikarang Jababeka, Kecamatan Cikarang Utara, kemarin (17/9).

Dalam sambutannya, Kepala Bakesbangpol Bekasi, Aat Barhaty, menegaskan, penyelenggaran otonomi daerah diantaranya adalah berkewajiban melindungi masyarakat.

Ke Hal.. 2

CIKARANG PUSAT – Dalam upaya meningkatkan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Kabupaten Bekasi, BPJS Kesehatan Cabang Cikarang bekerjasama dengan Puskesmas/Klinik pengelola Prolanis untuk lebih gencar dalam menjaring peserta Diabetes Melitus tipe 2 (DM Tipe 2) dan Hipertensi (HT) untuk menjadi peserta prolanis .

Kepala Bidang Penjamin Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Diana mengatakan saat ini pihaknya terus mendorong penambahan jumlah peserta Prolanis terutama Ke Hal...2

ADVERTORIAL

Bangun Pusat Data Nasional Berskala Internasional Kerjasama Pemkab Bekasi dengan Kominfo RI C I K A R A N G P U S AT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berencana membangun Pusat Data Nasional. Pembangunan pusat data ini menjalin kerjasama jangka panjang dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI).

Pertemuan ini bertempat di Ruang Rapat Bupati, pada Senin (16/9), yang dihadiri

oeh Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, para Asisten Daerah, dan Kepala SKPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pembangunan Pusat Data Nasional ini sebagai salah satu perwujudan program strategis nasional, yakni penguatan infrastruktur e-Government oleh Kominfo RI. D a l a m s a m b u t a n n y a, Bupati Eka Supria Atmaja mengatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung dan membantu dalam pembangunan Pusat Data Center ini, dan berharap akan bermanfaat untuk Kabupaten Bekasi.

“Pemerintah Daerah siap mendukung dengan adanya pembangunan Pusat Data Nasional di Kabupaten Bekasi. Tentu saja harapannya Kabupaten Bekasi dapat menerima manfaat yang besar dalam pembangunan Pusat Data Center yang bersifat nasional ini,” kata Eka. Menurut Kepala Dinas Kominfosantik Kabupaten Bekasi, Rohim Sutisna, Indonesia selama ini diragukan telah berdaulat secara informasi, karena belum memiliki infrastruktur TIK dan Pusat Data yang mumpuni.

“Dengan adanya Pusat Data ini akan mewujudkan

kedaulatan informasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” pungkasnya.

Pusat Data Nasional yang akan dibangun di Kabupaten Bekasi merupakan pusat data yang paling besar dan berkelas internasional, yang akan menyerap 20.000 ASN bersertifikasi dengan berbagai macam kemampuan & skill untuk operasionalnya.

Pembangunan Pusat Data Nasional tersebut rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2020.

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kominfo Bambang Dwi Anggono, mengungkapkan

terdapat tiga fungsi utama Pusat Data Nasional. Pertama, melayani seluruh pemerintah dari pusat sampai desa, baik kantor yang di dalam negeri maupun kantor yang di luar negeri, seperti KBRI juga akan dilayani.

Selanjutnya, menyediakan jaringan intra pemerintah, untuk mengamankan seluruh jaringan seluruh Indonesia, dimana pusat kendalinya berada di data center.

“Terakhir menyediakan titik penghubung layanan yang berfungsi mengintegrasikan sistem-sistem data yang ada di Indonesia menjadi satu data Indonesia,

karena terdapat data-data yang berbeda di masingmasing instansi pemerintahan,” ungkapnya.

Bambang melanjutkan, bahwa Kabupaten Bekasi adalah tempat yang paling siap, dan memenuhi 62 persyaratan dalam pembangunan Pusat Data Nasional ini, diantaranya yang utama adalah persyaratan keamanan dan potensi bencana (alam, industri, dan sosial), ketersediaan energi, ketersediaan sistem telekomunikasi, pemerataan pembangunan, dan prospek kawasan.

Lahan yang akan digunakan memakai skema hibah,

atau kerjasama jangka panjang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Terdapat tiga lahan di Kabupaten Bekasi yang telah di survey untuk program pembangunan tersebut, yakni di wilayah Delta Silicon Lippo Cikarang, sekitar Komplek Pemda Kabupaten Bekasi, dan sekitar tol Deltamas. Namun saat ini masih dalam tahap diskusi dan pemastian status ketiga lahan tersebut.

Selain di Kabupaten Bekasi, Pusat Data Nasional juga akan dibangun di Kota Batam, Kota Bitung, dan ibukota negara. (adv/hyt)

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

SAMBUNGAN

2

Sering Absen, Anak Plt Kadisbudpora Terima Honor Disoal CIKARANGPUSAT - Tak hanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap rekanan, Plt Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Nani Suwarni diduga melakukan nepotisme dengan memasukan anaknya sebagai honor tenaga kerja.

Usut punya usut, adanya Surat Tanda Setoran (STS) peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bekasi, belanja jasa tenaga kerja/narasumber/tenaga ahli/instruktur.

Pengembalian belanja jasa tenaga kerja penyuluh olahraga dan budaya Februari sampai Agustus 2019 atas nama Ramdhan Hendardy, ST. Ironisnya, tenaga kerja penyuluh tersebut adalah anak dari Plt Kepala Dinas yang berdasarkan absen kehadiran tidak pernah masuk kerja.

“Jadi dasar STS itu karena ada yang meributkan terkait tidak pernahnya yang bersangkutan masuk kerja, Tapi pengembalian tersebut di-

lakukan untuk melindungi pejabat ini karena sebelumnya sudah ada yang mengetahui perkara tersebut,” kata sumber yang dipercaya koran harian ini, kemarin (17/9).

Menurut dia, praktik ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Namun yang baru dikembalikan hanya tahun 2019 saja. “Akan tetapi ini bukan soal pengembaliannya. Melainkan persoalan perbuatan melawan hukumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota

DPRD Kabupaten Bekasi, Helmy mengingatkan Nani Suwarni untuk menandatangani Berita Acara (BA) pencairan anggaran proyek yang telah dikerjakan oleh para pekerja dengan tempo dua minggu.

“Kami akan panggil yang bersangkutan, jika mempersulit rekanan dalam penandatanganan berita acara,” tegas dia.

Menurut Helmy, pencairan anggaran proyek yang telah dikerjakan rekanan tidak boleh dihambat, apa-

lagi petugas lainnya sudah menandatangani berita acara, seperti PPTK, PPK dan pengawas.

Seperti diketahui, sejumlah rekanan di Pemkab Bekasi mengeluhkan lambannya pencairan proyek.

Bahkan, Plt Kadiabudpora meminta fee 5 persen dari nilai proyek.

“Semestinya Disbudpora paham jangankan meminta fee sebesar 5 persen, mempersulit proses pencairan rekanan yang sudah selesai melakukan kegiatannya di

C I K A R A N G U TA R A Pembangunan koperasi saat ini membutuhkan per ubahan. Dunia dan tantangan ekonomi telah m e nga l a m i p e r u b a ha n yang signifikan.

Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda)

Kabupaten Bekasi terus mendorong agar koperasi bersiap menghadapi revolusi industri.

“Harapan saya, koperasi di Kabupaten Bekasi bersiap menghadapi revolusi industri 4.0, tidak lagi manual, sudah berbasis it.

Jadi segala sesuai pengiriman tidak lagi online,”kata Ketua Dekopinda Kabupaten Bekasi, Toto Iskandar, kemarin.

Dalam waktu dekat ini, Dekopinda akan meluncurkan kartu koperasi di Kabupaten Bekasi. “Kartu

CIBARUSAH - Forum Silaturahmi Warga Muslim Lippo Cikarang (Forsil) peduli kekeringan memberikan bantuan air bersih terhadap warga yang dilanda kekeringan.

Di September ini, Forsil Lippo Cikarang memberikan bantuan air bersih sekitar 440 ribu liter.

Bantuan tersebut dibagi tiga kecamatan, Kecamatan Cibarusah empat desa, Bojongmangu tiga desa dan Kecamatan Serang Baru satu desa.

Menurut Pengurus Forsil Lippo Cikarang Firman, kegiatan bantuan air bersih yang diberikan Forsil sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang dilanda kekeringan. Bantuan tersebut kelanjutan dari kegiatan Forsil di bulan Juli dan Agustus. Selain membantu warga yang dilanda kekeringan, Forsil pun meberikan makan terhadap para tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Tanjung Cikpus.

“Alhamdulillah kami sebagai warga Lippo Cikarang, telah ikut membantu warga yang dilanda kekeringan,” katanya kepada Cikarang Ekspres, Senin (16/9).

Lanjutnya, Forsil tetap komitmen terhadap kebutuhan air bersih untuk warga yang dilanda kekeringan, termasuk Masjid dan Musala yang juga memerlukan air bersih, untuk keperluan ibadah.

Selain itu Forsil pun peduli terhadap anak yatimpiatu, jompo dan warga kurang mampu dengan memberikan santunan dan sembako.

“Insya Alloh Kami Forsil Warga Muslim Lippo Cikarang, siap membantu warga yang kurang mampu,” terangnya.(ags)

Desa Jayasampurna Tingkatkan Layanan SERANG BARU - Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru berbenah, agar pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan berwibawa.

Kepala Desa Jayasampurna Muksin mengatakan, dirinya mulai berbenah dengan semua perangkatnya, termasuk berkoordinasi dengan BPD, muspika dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan roda pemerintahan. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat dan kegiatan pembangunan di desa berjalan sesuai dengan rulnya.

“Insya Alloh yang diamanahkan oleh masyarakat dapat diwujudkan dengan

Tantang Bupati .. lama untuk menetapkan pemenang lelang,” jelas dia.

Artinya dari rentetan-rentetan di atas, tambah Suganda, sangat jelas APBD 2019 tidak sehat, karena dalam pelaksanaannya di masing-masing SKPD dipenuhi intrik-intrik kepentingan.

“Seharusnya tidak ada lagi intrik-intrik. Bahkan sudah pada tataran pelaksanaannya banyak intrik kepentingan, juga pengawasannya ikutan menjadi pemain,” seloroh dia.

Lebih jauh, Suganda mengatakan, serapan anggaran jeblok ini ind i k a s i n y a S K P D ma l a s bekerja. Padahal, sudah ada anggaran yang disiapkan, tapi tidak mampu memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat melalui kegiatan. “ Ja d i k a l au t i d a k a d a yang kreatif dan justru menjadi beban bagi kepala daerah, sebaiknya diganti saja,” tandasnya.

Disisi lain, Wali Kelas 4c SDN Jatimulya 09 Fahruroji mengaku gedung baru dibangun akhir 2017, yaitu 3 ruang kelas tak memiliki bangku dan kursi.

“Sudah dua tahun (belajar lesehan). Dan baru dianggarkan akhir 2018, kemudian cairnya di 2019.

Sehingga proses pembelian dan pengadaan ini di 2019,” kata dia, kemarin (17/9).

Menurut Fahruroji, terdapat 3 ruangan kelas yang tidak mempunyai perleng-

koperasi memudahkan akses, yang selama ini menggunakan metode manual jadi berbasis IT,”tuturnya.

Sejumlah koperasi, sambung Toto, sudah menerapkan sistem online salah satunya KUD Setu yang sudah terdapat 14 fitur

p e l aya na n ya n g s u d a h diterapkan secara online.

“S ekarang mau p es en token listrik, bisa dari r u mah hanya b erb e kal online. Koperasi harus siap bersaing dengan swasta maupun BUMN, “paparnya.(dim)

Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Minim

Forsil Lippo Cikarang Peduli Kekeringan

Sementara itu, Koordinator LAMI Suganda Nahampun mengaku prihatin serapan anggaran masih menjadi persoalam klasik yang belum ada solusi komprehensif.

Terutama, dinas yang mendapat porsi jumbo seperti Disdik, DPUPR dan DPRKPP. “Ini kenapa minim, bisa jadi karena manjerialnya amburadul atau gak bisa kerja. Bagaimana masyarakat akan semakin cepat bisa menikmati hasil-hasil pembangunannya, jika program kerja lambat,” tegaa dia.

Untuk itu, sambung Suganda, kepala daerah harus segera menggerakkan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang manajerialnya lemah serta tidak memiliki komitmen menbangun Bekasi.

“Evaluasi kerja tiap OPD harus jalan. Kalau memang ada yang buruk seperti Disdik atau PUPR langsung ganti saja kadisnya,” bilang dia.

Selain manajerial lemah, Suganda juga menuding adanya kepentingan dari partai politik (politik) hingga jual beli jabatan.

“Bayangkan, sampai September ini aja pelaksanaan APBD masih bekutat di lelang dan pengumuman tender. Apalagi, sampai dengan pemenang lelang aja prosesnya kan makan waktu

gani berita acara penagihan,” tegasnya.

Helmy menyayangkan Plt Kepala Disbudpora Kabupaten Bekasi yang diduga telah berani meminta fee sebesar 5 persen dan menyalahgunakan jabatannya.

“Kalau hal ini benar terjadi perlu adanya tindakan dari pihak penegak hukum. Ini sebagai pembelajaran agar pihak dinas yang ada di pemda Kabupaten Bekasi tidak melakukan hal yang serupa,” tutupnya. (ugi)

Koperasi di Kabupaten Bekasi Dituntut Melek Teknologi

BANTUAN

dari halaman 1

lapangan sudah menyalahi aturan,” jelasnya.

Kontraktor atau pengusaha katanya, berkewajiban melakukan proses penagihan ketika kegiatan yang dilaksanakannya sudah sesuai berdasarkan berita acara dari pengawas, PPTK dan PPK berhak mengajukan penagihan dan tidak ada pungutan apapun yang diakukan dinas.

“Dinas terkait beserta jajarannya yang terlibat sebagai panitia berkewajiban melayani dengan mendatan-

baik,” tuturnya kepada Cikarang Ekspres, Senin (16/9).

Lanjut Muksin, Ia pun siap menjalankan rencana pembangunan yang telah programkan, dan disesuaikan dengan usulan masyarakat. Apalagi Anggaran yang digunakan untuk membangun desa dari Dana Desa (DD), Dana Alokasi Desa (DAD) dan Dana dari Provinsi harus direalisasikan sesuai APBDes. “Apalagi saat ini pengawasan terhadap dana desa semakin ketat, sehingga ini kesempatan Kades untuk menunaikan tugasnya dengan baik,” tandasnya.

Diakuinya, pemdes pun siap menjalin hubungan

yang baik dengan LSM dan Media, sehingga pengawasan terhadap pemdes semakin ketat dan dipublikasikan. Seperti dalam pelayanan atau pun kegiatan pembangunan di desa ada kekurangan, berikan masukan kepada pemdes.

Termasuk pembanguan tahap satu dan dua tahun 2019 ini, yang telah dilaksanakan, maupun yang belum.

“Kami Pemdes Jayasampurna mohon kepada penggiat sosial media baik LSM dan wartawan agar turut serta mengawasi dan membantu masukan yang bersipat positif dalam pembangunan, agar kemajuan dapat diraih desa kami,” pungkasnya. (ags)

CIKARANG BARAT - Persoalan pengangguran di Kabupaten Bekasi belum dapat teratasi meski wilayah ini terdapat ribuan perusahaan multinasional tak menjamin warganya berkesempatan masuk dunia kerja.

Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat yang merupakan desa yang dekat kawasan pum tak menampik hal itu yang disampaikan Kepala Desa Gandasari, Midik Frabowo.

“Memang benar penyerapan tenaga kerja lokal masih minim. Ini PR kita kedepan bagaimana pengusaha-pengusahan disini itu peduli,”kata Midik kepada awak media.

Peraturan Bupati nomor 09 tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja dirasakan belum tersosialisasi dengan baik.

Midik mengatakan dirinya sudah berupaya salah satunya menemui pengelola kawasan MM 2100 untuk dapat memfasilitasi penyerapan tenaga kerja lokal.

“Kita memang ada rencana menuangkan itu dalam perdes. Tenaga kerja lokal memang harus benarbenar diutamakan pihak perusahaan,”tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja untuk mempertegas penerapan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Perbup itu dijelaskan perusahaan yang ada di kawasan industri wajib menyerap tenaga kerja lokal Kabupaten Bekasi sebanyak-banyaknya.

Perusahaan juga wajib melaporkan lowongan kerja yang tersedia setiap bulannya kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.(dim)

Ajak Puskesmas .. kapan meja dan kursi. Ruangan itu digunakan 6 rombongan belajar, yakni 6a, 6b, 4c, 5b, 4a, dan 3d Akibatnya, sejumlah anak membawa meja gambar sendiri agar belajar lebih nyaman. Orang tua murid dan Fahruroji juga memfasilitasi karpet agar proses belajar-mengajar lebih nyaman.

“Ya luar biasalah secara fisik anak itu perkembangannya kita khawatir (belajar lesehan), karena kan pertumbuhan tulang mereka sedang dalam perkembangan yang jelas fisiknyalah yang mereka perhatikan belajar dengan membungkuk. Ya seenaknya sajalah suka-suka (posisi duduk), makanya saya memberikan ke mereka kebebasan posisi yang enak lah selama belajar di lantai,” terang Fahruroji.

Ia menambahkan bantuan dari pemerintah sudah datang berupa meja sejak 2 minggu yang lalu, tapi kursi belum datang. Sampai saat ini, meja tersebut belum bisa digunakan.

“Menunggu pimpinan dari Disdik. Jangan digunakan dulu, nunggu berita acara dan lain-lain,” ujar Fahruroji.

Bantuan meja dari Disdik Kabupaten Bekasi belum bisa digunakan hingga peralatan lengkap. Surat serahterima bantuan juga belum diperoleh pihak sekolah. (*/ har/hyt)

dari halaman 1 untuk pasien Diabetes Tipe 2 dan penderita penyakit Hipertensi. Diharapkan jumlahnya pada akhir tahun 2019 sudah mencapai 40% dari jumlah pasien penderita yang terdata oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

Di mana, Prolanis merupakan program pengelolaan penyakit kronis bagi penyandang Diabetes Tipe 2 dan Hipertensi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan.

“Kami mengharapkan peran aktif dari peserta untuk terus melakukan pola hidup sehat sehingga akan meningkatan kualitas kesehatan mereka. Dan tentunya bagi Puskesmas/klinik Pengelola Prolanis agar terus meningkatkan pelayanannya sehingga berdampak pada meningkatnya derajat kesehatan khususnya kepada peserta penderita penyakit kronis yang ada di Kabupaten

Bekasi ini,“ ujar wanita berjilbab ini.

“Untuk peserta Prolanis Diabetes Tipe 2 di Kabupaten Bekasi itu sekitar 1.619 orang dan Prolanis Hipertensi sekitar 2.514 orang. Mereka masuk ke dalam klub di masing-masing Puskesmas/Klinik.

Untuk kegiatannya ada senam, edukasi, pemberian obat dan pemeriksaan lab.

Intinya mereka kita buat nyaman dan bisa saling berbagi pengalaman positif dengan peserta penderita lainya yang mengidap penyakit yang sama,” tambahnya.

Diharapkannya dengan kegiatankegiatan tersebut, peserta prolanis akan lebih semangat dalam mencapai kesembuhan penyakit yang dideritanya.

Dan juga diharapkan penderita diabetes akan memiliki kadar gula darah yang lebih stabil serta tekanan darah yang stabil bagi peserta hipertensi.

“Kegiatan itu juga kita lakukan agar tidak terjadi komplikasi yang membu-

tuhkan pengobatan lanjutan di Rumah Sakit. Kalau frekuensi kegiatannya kita minta Puskesmas / klinik untuk mengadakan senam setiap seminggu sekali, edukasi sebulan sekali dengan dokter umum atau mengundang dokter spesialis ”imbuhnya.

Disampaikannya untuk Puskesmas / Klinik yang memiliki peserta JKNKIS dengan diagnosa Diabetes dan Hipertensi agar dapat memberikan edukasi kepada pesertanya sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dini untuk mendaftarkan dirinya mengikuti Program Prolanis BPJS Kesehatan. “Semua penderita Diabetes Tipe 2 dan Hipertensi diharapkan ikut program Prolanis dengan mengikuti senam, edukasi serta kontrol dengan rutin agar tidak terjadi halhal yang bersifat emergensi atau kegawatdaruratan,”terangnya. (di/ hk/taj/inf)

Tingkatkan Kewaspadaan .. dari halaman 1 Pemerintah bersama penegak hukum, yang harus bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

“Kepala dearah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban umum, bebas dari segala bentuk gangguan serta ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam, sehingga dapat dipastikan kehidupan sosial kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, “kata Aat kepada Cikarang Ekspres.

Untuk itu, sambung dia, sejumlah upaya nyata oleh pemerintah daerah maupun dari masyarakat terus dilaku-

kan. Yakni, kegiatan peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya terorisme.

“Kita ingin bahwa di Kabuaten Bekasi sebagai kota industri ini tentram dan damai, tanpa adanya gangguang serta ancaman yang dapat mengakibatkan timbulnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban wilayah, “tegasnya.

Aat juga menggambarkan, dengan adanya kejadian peristiwa di Surabaya dan Papua, tentunya mengganggu keutuhan terhadap kesatuan dan kesatuan bangsa.

“Kabupaten Bekasi ang sudah damai ini harus sama-sama kita jaga, “ujarnya.

Mantan Kepala DPMD Bekasi ini mengajak seluruh elemen masyarakat baik tokoh agama dan tokoh masyarakat dan budaya, harus senantiasa membangun rasa kebersamaan antarsesama anak bangsa, dan membangun solidaritas

antar umat beragama, dengan cara menigkatkan koordinasi, sinergi dan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar.

“Tetunya yang sangat berbahaya ialah, beredarnya hoax di berbagai media sosial, dan ini yang harus sama-sama kita waspadai, sehingga terjauhblah masyarakat Kabupaten Bekasi dari sifat kebencian,”jelasnya. Kegiatan ini dihadiri Direktur Kewaspadaan Nasional, Kasubit Penanganan Konflik Salman Alfarisi, Kepala BNPT RI, Dr Andi Lintang Dulung, Kabag Ops Polres Metro Bekasi Muryono, Kasdim 05/09 Usep Shirajursyar, para kapolsek dan Danramil se-Kabupaten Bekasi, Anggota tim terpadu penangan konflik sosial Kabupaten Bekasi, pengurus dan anggota FKDM dan tokoh Masyarakat se-Kabupaten bekasi. (inf/ugi/hyt)

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

SAMBUNGAN

3

Daging tak Dilabeli Halal Kurang Laku JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Revisi tersebut dilakukan guna mengakomodasi masuknya satu pasal tambahan terkait pemenuhan kewajiban persyaratan halal bagi produk hewan impor yang masuk ke dalam negeri.

“Tentu akan lebih bagus Permendag direvisi dengan melihat sosial dan budaya orang Indonesia, menginginkan konsumsi daging yang halal. Budaya di Indonesia, produk terutama makanan yang tidak disertai

dengan logo halal, dirasa tidak jelas kehalalannya.

Sebagai konsumen muslim tentu tidak mau membeli,” ujar Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia dan Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Lukmanul Hakim saat dihubungi, Senin (16/9).

Dia menambahkan, Permendag yang tidak mensyaratkan halal memang bisa menimbulkan penafsiran ganda.

Meskipun sebelum diberi izin impor, sudah ada syarat halal di rekomendasi impor Kementerian Pertanian.

Lukmanul menyarankan Kemendag memasukkan secara eksplisit syarat halal dalam impor hewan dan produk turunannya dalam

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan itu.

“Pandangan kami di MUI, peraturan itu tidak berdiri sendiri, memang benar izin prinsip dari Kementan terkait impor produk hewan dan turunannya harus aman, sehat, utuh dan halal, atau konsep ASUH sehingga Permendag harus juga sejalan dengan itu, lebih banyak manfaatnya lah daripada mudharat kalau ditegaskan unsur halal di situ,” ujarnya.

Me n d a g E n g ga r t i a s t o Lukita, menegaskan, bukan berarti produk-produk hewan tanpa label halal bisa tembus masuk ke pasar Tanah Air.

Ketentuan halal sudah diatur di Peraturan Menteri Pertanian. Dalam proses pemberian rekomendasi, Kementerian Pertanian akan memastikan produk yang akan didatangkan dari luar negeri sudah memiliki sertifikat halal.

Enggar menjelaskan, Kemendag telah mengoreksi peraturan tersebut, yaitu dengan menambah poin persyaratan dan rekomendasi dari Kementan yang mewajibkan halal.

“Ini untuk penegasan.

Kami akan memasukkan pasal terkait persyaratan halal untuk produk hewan di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019,” ujar Enggartiasto. (bbs/mhs)

Berminat Jadi Dewan Pengawas KPK, Ini Syaratnya JAKARTA- Pemerintah d a n D P R m e n y e p a k at i dibentuknya Dewan Pengawas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lahirnya lembaga baru itu merupakan buah dari disetujuinya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam sidang paripurna DPR, Selasa (17/9).

Dalam draft RUU KPK yang akhirnya disetujui dewan, Pasal 21 disebutkan bahwa KPK terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang, pimpinan KPK yang terdiri dari 5 orang anggota, dan pegawai lembaga antirasuah itu.

Pengaturan dewan pengawas secara khusus disisipkan di antara Bab V dan Bab VI, yakni Bab VA Dewan Pengawas. Dalam Pasal 37A menyatakan lembaga itu dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas KPK, anggotanya 5 orang dengan masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Tugas dewan pengawas diatur dalam Pasal 37B, antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. “Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan” bunyi poin 2 pasal tersebut.

Lingkup tugas lainnya dari dewan pengawas KPK adalah menyusun dan m e n e t ap k a n ko d e e t i k pimpinan dan pegawai, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelang-

garan etik oleh pimpinan dan pegawai, hingga mengevaluasi kinerja tahunan mereka.

Sejumlah syarat untuk menjadi dewan pengawas diatur pada Pasal 37D, antara lain berstatus WNI, tidak pernah dipidana penjara karena tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun, usia minimal 55 tahun dan lainnya.

Mekanisme pemilihan dewan pengawas dilakukan oleh panitia seleksi, kemudian diangkat dan

ditetapkan oleh Presiden RI. Namun ada pengecualian untuk anggota dewan pengawas pertama periode 2019-2023, sebagaimana diatur di Pasal 69A. “Ketua dan anggota Dewan Pengawas pertama kalinya ditunjuk dan diangkat ileh Presiden Republik Indonesia,” bunyi ayat 1 pasal tersebut.

Pada ayat 2 diatur kriteria bahwa anggota Dewan Pengawas tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan telah berpengalaman paling se-

Ngaku Khilaf .... dari halaman 4 Berdasarkan keterangan tersangka, kata Eka, pelaku baru pertama kali melakukan tidak cabul itu. Dan ia mengaku kh-

ilaf. “Pengakuannya hilaf, gelap mata lihat anak itu.

Terpengaruh video porno yang habis ditontonnya,” kata Eka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal

“Aku dar idulu enggak pernah berhenti. Memang suka saja sih, habis mau ngapain lagi,” tuturnya.

Te r l eb i h d a l a m melakukan kebiasaannya, K u m a l a s a r i menghabiskan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Oleh karenanya,

82 jucto pasal 76 E UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, ancaman hukumam pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. (msr/mhs)

Kumalasar i merasa tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari hal tersebut.

“Mencintai diri sendiri lebih baik,” pungkas dia. (*)

Pemkot Minta .... dari halaman 4 Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Bekasi Dinar Faizal Badar mengatakan untuk duit kompensasi diusulkan sebesar Rp 367 miliar. Dana tersebut nantinya dipergunakan untuk pemberian uang bau kepada 18 ribu keluarga terdampak TPST Bantargebang yang jumlahnya Rp 900 ribu per tiga bulan sekali. Serta pembangunan infrastuktur di kawasan TPST Bantargebang.

“Untuk dana kemitraan kami mengusulkan Rp 400500 miliar,” kata Dinar.

Sedangkan dana kemitraan, kata Dinar menuturkan, agan dipergunakan untuk kebutuhan pembangunan infrastuktur di luar kawasan Bantargebang.P Permintaan ini punn tak ujug-ujug dilakukan Pemkot Bekasi. Karena, Kota Bekasi dengan DKI Jakarta sudah sepakat dalam bantuan

tersebut. Saat ini, kata dia, usulan tersebut telah disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta melalui proposal di bagian kerja sama dan investasi (KSI) Kota Bekasi.

“Belum dapat informasi nilai yang disetujui. Kami masih menunggu dari DKI Jakarta, tapi saya yakin Gubernur DKI akan mengalirkan anggaran kemitraan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Data KUAPPS APBD DKI Jakarta menyebut, Kota Bekasi mendapatkan bantuan keuangan pada tahun depan senilai Rp 406 miliar. Angka itu turun dratis dibandingkan pemberian tahun ini senilai Rp 750 miliar.

“Belum bisa menanggapi (turunnya nilai bantuan keuangan), karena belum dapat angkanya,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan usulan itu sudah di-

kan lembaga antirasuah.

Satu di antaranya, Lalola menyinggung tentang munculnya Dewan Pengawas setelah Revisi UU KPK. Menurut dia, pembentukan Dewan Pengawas ialah wujud pelemahan KPK. “Terkait Dewan Pengawas, kami sudah lihat juga secara substansi, memang bisa jadi dipandang sebagai salah satu yang justru bisa menghambat kerja KPK,” kata Lalola ditemui setelah menggelar aksi menolak Revisi UU KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa

(17/9).

Menurut Lalola, Dewan Pengawas memiliki kewenangan besar setelah Revisi UU KPK. Dewan Pengawas berwenang memberikan izin atau tidaknya penyidik KPK, ketika hendak menyadap seseorang.

Hal itu, lanjut dia, membuat pengusutan suatu perkara menjadi rumit.

KPK butuh proses panjang sebelum mengusut sebuah kasus korupsi. “ It u k a l a u b i c a r a s o a l efektivitas kerja misalnya, itu justru akan memper-

tuan pusat melalui program Karya Bhakti yang bersumber dari dana insentif daerah (DID) dari APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Di lain tempat, Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Djikron mengatakan pertumbuhan penduduk juga berdampak pada munculnya permukiman liar di wilayah setempat.

Paling banyak, penduduk pendatang memanfaatkan lahan pengairan sebagai tempat tinggal.

Pihaknya mencatat ada sembilan titik permukiman liar dan kawasan kumuh yang akan ditertibkan se-

cara bertahap. “Awalnya dibangun semi permanen, tapi lama kelamaan menjadi permanen,” kata dia.

Sejauh ini, pemerintah melakukan penertiban berdasarkan kebutuhan lahan karena terbentur penyediaan tempat relokasi atau rumah susun sewa sederhana. Pemerintah baru akan membangun tiga blok rusunawa di Bantargebang pada 2020 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Sekarang kami mulai memproteksi lahan-lahan pemerintah supaya tidak didirikan permukiman liar,” kata dia. (msr/mhs)

pribadi sangat mengapresiasi kegiatan kegiatan yang di lakukan oleh komunitas masyarkat peduli literasi digital ini, selain bertujuan mengedukasi masyarkat, komunitas iini juga mengkampanyekan literasi digital dan antihoaks,” ujarnya.

Pa d a k e m p a t a n y a n g sama Tri juga menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat agar kemajuan teknologi dapat memberikan dampak positif bagi penggunanya, khusunya pengguna teknologi informasi di Kota Bekasi.

“Jika kita tidak mampu mencermati perkembangan yang ada pada dunia digital,

banyak yang akan kita hadapi kedepannya. Sekarang itu banyak berkembang berberita-berita di masyarkat, tapi kita tidak tahu mana yang baik dan tidak baik, sebab itu harus ada filterisasi, dan langkah yang di ambil komunitas Malidi untuk mengantisipasi hal ini sangat baik, salah satunya dengan mengedukasi masyarakat pada era digital ini,” jelasnya.

“Perlu diingat, ada informasi menyesatkan yang disebarkan secara sengaja oleh oknum tertentu dan pada akhirnya banyak dipercaya oleh masyarakat dengan tujuan untuk memecah belah,” timpalnya. (dhy/mhs)

Tiga Rusunawa ....

"Kalau Perawatan .... dari halaman 4

dikit 15 tahun.

Masih dalam pasal yang sama, pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan pimpinan KPK periode 2019-2023.

Sementara itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menyatakan kecewa dengan langkah DPR dan Pemerintah mengesahkan Revisi UndangUndang KPK . S ebab, poin-poin di dalam revisi itu sangat jelas melemah-

lambat,” terang dia.

Selain berwenang memberikan izin penyadapan, Lalola menyoroti tugas Dewan Pengawas untuk merestui penyitaan aset. Tugas itu membuat KPK tidak bergerak cepat menuntaskan perkara rasuah.

“Dari awal jadi titik krusial yang dari awal harus dikritisi. Sebab bentuknya masih sangat bermasalah,” tegas dia.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengetok palu persetujuan DPR atas perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Revisi itu disetujui dalam sidang paripurna D P R d i Ko m p l e k s Pa rlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/9), setelah mendengar laporan Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas, terkait proses pembahasan revisi yang berlangsung super cepat.

Menter i Hukum dan Hak Asasi Manusia atau M e n k u m h a m Ya s o n n a menyebut Revisi UU KPK bertujuan memperkuat lembaga antirasuah. Dari sisi penyadapan misalnya, pengusutan kasus korupsi bakal mengedepankan sisi penegakan HAM. “Penyadapan paling lama dilakukan enam bulan dan dapat diperpanjang. Dimaksudkan untuk lebih menjunjung Hak Asasi Manusia,” ungkap Yasonna saat Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa. (bbs/mhs)

berikan pemerintah beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan copy bantuan kemitraan untuk tahun 2020 mendatang.

Saya belum dapat data Copy bantuan hibah dari DKI untuk tahun depan,” katanya.

Menurut dia, bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih besar dibandingkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apalagi, bantuan anggaran dari Pemprov DKI Jakarta hampir mencapai Rp 1 triliun, tepatnya Rp 986 miliar. Angka itu diberikan DKI dari tahun 2016-2019.

“Beda kan? Jabar hanya Rp 66 miliar dalam rentang waktu yang sama. Besar mana coba?, Bekasi itu mendapatkan perhatian lebih dari DKI Jakarta, makanya lebih baik Bekasi gabung ke Jakarta daripada Jawa Barat,” ucapnya. (dhy/mhs)

dari halaman 4 “Tahun ini kami menyiapkan dana Rp 14 miliar untuk menata 111 hektare kawasan kumuh tersebar di tujuh kecamatan,” kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi, belum lama ini.

Penataan ini, dimaksudkan termasuk untuk mengantisipasi ledakan penduduk di Bekasi. Data rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bekasi tahun 2018-2023, penduduk Kota Bekasi tahun ini mencapai 3,2 juta jiwa dengan tingkat kepadatan

16.500 orang perkilometer, diproyeksikan mencapai 3,7 juta jiwa pada 2023.

Menurut dia, penataan difokuskan peningkatan kualitas infrastuktur sanitasi, dan saluran pembuangan. Penataan ini, kata dia, untuk mencegah meluasnya permukiman kumuh karena faktor pertumbuhan penduduk yang cukup pesat.

“Kalau infrastuktur sudah dibangun, masyarakat harus mengikuti,” kata Lutfi.

Jumhana menargetkan penataan kawasan kumuh rampung selama lima tahun karena menyesuaikan anggaran. Pemerintah daerah juga mengharapkan ban-

Punya Kantor .... dari halaman 4 Direktur London School of Public Relation, Prita Kemal Gani datang langsung menhadiri acara tasyakuran sekretariat Malidi di Perumahan Kemang Pratama 3, Jl. alamanda No. 5-6 Blok H7, Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Bekasi.

Selama ini Komunitas Maldi dikenal sebagai wadah masyarak sipil di Kota Bekasi ikut menyelenggarakan kegiatan edukasi, kampanye literasi digital, serta komitmen memeangi konten hoaks bekerja sama baik dengan Pemkot Bekasi maupun dengan Polres Metro Bekasi.

Saat diwawancara, Ketua Komunitas Maldi, Heru Nu g ro h o m e n u t u r k a n , dengan dibukanya kantor sekretariat, diharapkan olehnya dapat meningkatkan intensitas kegiatan edukasi dan kampanye literasi digital oleh ia bersama rekan-rekannya di Komunitas Maldi.

Sementara itu , Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto, mengapresiasi pelbagai kegiatan yang sudah digulirkan oleh Komunitas Maldi selama dua tahun terkahir ini. “Pada era kecanggihan teknologi internet saat ini perlu d i t a ng gap i s e r i u s o l e h masyarakat. Masyarakat harus peduli digital, saya

Harian Umum

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

HARGA Rp3.000

4

Pemkot Minta Rp 1 T ke DKI ”Uang Bau” TPST dan Usulan Dana Kemitraan RINCIAN: Rp 367 miliar: uang bau kepada 18 ribu keluarga terdampak TPST Bantargebang yang jumlahnya Rp 900 ribu per tiga bulan sekali dan pembangunan infrastuktur di kawasan TPST Bantargebang.

Dane Kemitraan: Rp. 400-500 miliar Data KUAPPS APBD DKI Jakarta menyebut, tahun 2020 Kota Bekasi hanya mendapatkan bantuan keuangan pada tahun depan senilai Rp 406 miliar. Angka itu turun dratis dibandingkan pemberian tahun ini senilai Rp 750 miliar.

BANTUAN DARI PEMPROV JABAR: Rp.66 miliar: kumulatif 2016-2019.

BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan bantuan keuangan ke Pemerintah Tahun ini kami menyiapkan dana Rp 14 miliar untuk menata 111 hektare kawasan kumuh tersebar di tujuh kecamatan,” Jumhana Lutfi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Provinsi DKI Jakarta hampir Rp 1 triliun untuk tahun 2020 mendatang. Usulan terbagi menjadi dua yaitu kompensasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik DKI Jakarta dan dana Ke Hal... 3 kemitraan. n

Tiga Rusunawa akan Dibangun di Bantargebang PEMERINTAH Kota Bekasi mendata 112 titik pemukiman di tanah seluas 445 hektare masuk ke dalam kategori kawasan kumuh padat penduduk. Tak mau dibiarkan terus terkesan tak diurus, tahun ini Pemkot Bekasi sudah menyapkan anggaran Rp 14 miliar untuk mulai menata daerah-daerah kumuh paat penduduk itu. n Ke Hal... 3

Ngaku Khilaf, Tukang Susu Nekat Cabuli Bocah Enam Tahun

Barbie Kumalasari “Kalau Perawatan Sih di Atas 100 Juta...”

BERBAGAI cara dilakukan Barbie Kumalasari untuk menjaga penampilan. Salah satunya lewat perawatan rutin di klinik kecantikan. Bahkan dalam hal ini, Kumalasari saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta mengaku rela menggelontorkan dana hingga ratusan juta Rupiah.

“Kalau perawatan sih di atas 100 juta,” ujarnya.

Perawatan kecantikan sudah jadi salah satu jadwal rutin dalam agenda kegiatan Kumalasari. Hal itu juga yang kemudian membuat pengeluaran istri Galih Ginanjar cukup besar dalam urusan merawat diri.

“Memang aku tiap minggu. Besok aku perawatan lagi,” kata dia.

Meski menghabiskan dana besar untuk perawatan kecantikan, Kumalasari mengaku sama sekali tidak keberatan. Sebab dirinya memang sudah sejak dulu Ke Hal... 3 gemar menjaga kecantikan. n

Punya Kantor, Makin Semangat Perangi Hoaks KOTA BEKASI – Tak kurang dari dua tahun, Komunitas Masyarakat Peduli Literasi Digital (Malidi) menjadi bagian dari kampanye peningkatan melek literasi dan komunitas yang intensi memerangi hoaks di Bekasi. Di umurnya yang menginjak dua tahun pula, komunitas yang dipimpin Heru Nugroho ini akhirnya memiliki kantor sekretariat milik mereka sendiri.

Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono dan istrinya bersama Kapolres Bekasi Kota, Kombespol Indarto, Komandan Kodim 05/07 Kota Bekasi, Letkol Inf. Rama Pratama, FoundKe Hal... 3 er dan n

BEKASI – Aksi bejat dilakukan Romdin (48), seorang penjual susu keliling di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Ia nekat mencabuli seorang gadis berumur 6 tahun yang sedang membeli susu kepada dia, Senin (16/9).

Wakapolres Metro Bekasi Kota, AKBP Eka Mulyana me nj e laskan, sang bocah saat itu tengah bermain di sekitar kediamannya. Saat Romdin melintas, sang bocan memberhtikan Romdin, dengan maksud ingin membeli susu yang dijual pria setengah tua itu.

Namun si bocah saat akan membeli susu, lupa tak membawa uang. Lantas ia pulang ke kediamannya, l a l u o l e h i bu nya d i su ruh menunggu di tukang susu, sambil memberitahu, ibunya akan menyusul sambil membawa uang.

“Kejadian siang sekitar pukul 10.30 WIB, korban engga bawa uang minta uang ke ibu tapi suruh tung gu du lu di tu kang susu itu,” ujar Eka, Selasa (17/9).

Namun, saat sang ibu m e ng ha mp i r i a na k nya yang ia suruh menunggu di tukang susu, ia kaget, bagian terlarang di badan putrinya sedang diraba oleh Romdin. Sang bocah duduk di atas jok tukang susu itu. “Anak kecil korban ini naik dan duduk di atas jok tukang susu itu, karena ibunya saat itu

tidak langsung memberikan uang, di situlah terjadi tindakan pelecehan seksual,” ucap Eka. Melihat putrinya dicabuli oleh tukang susu, sang ibu langsung naik pitam, m e n g h a rd i k s i t u k a n g susu, dan tak lama langsu melaporkannya ke aparat kepolisian. “Ibu korban teriak ‘lo ngapain anak gua’, langsung meminta tolong kepada warga sekitar untuk mengamankan tersangka, dari situ langsung dibawa ke Polsek Medan Satria,” jelas Eka. n Ke Hal... 3