Cikarang Ekspres, 18 Desember 2019

Semangat Baru Bekasi

RABU, 18 DESEMBER 2019

HARGA Rp3.000

AKSI

DEMO: Aksi mahasiswa menilai kinerja Bupati Eka menjabat pimpin Bekasi.

Rapot Merah Bupati Eka Supriaatmaja CIKARANG PUSAT - Kepemimpinan Bupati Eka Supriaatmaja dinilai hanya sebatas mengenalkan slogan good government and clear government”.

Bekasi Baru, Bekasi Bersih hanya menjadi pepesan kosong. Hal itu ditegaskan Koordinator Lapangan aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Bekasi, Rusman saat aksi demonstrasi di Pemkab Bekasi, Selasa (17/12).

Ke Hal.. 10

PERISTIWA

Warga Muara Gembong Tewas Disengat Lebah Pembunuh MUARA GEMBONG - Seorang warga Kampung Kedungbokor RT 001 RW 08, Desa Pantaimekar, Kecamatan Muaragembong tewas akibat disengat tawon beberapa hari lalu. Kabar itu dikonfirmasi oleh Polsek Muaragembong, Selasa (17/12/2019).

Ke Hal.. 10

DIMAS APRIYANTO/CIKARANG EKSPRES

KONSOLIDASI: Ribuan Serikat Buruh melakukan konsolidasi geruduk PT Posmi.

Ribuan Buruh Siap Geruduk PT Posmi CIKARANG SELATAN - Kasus dugaan pemberangusan serikat pekerja PT Posmi Steel Indonesia berbuntung panjang. Federasi Serikat Pimpinan Cabang (PC) SPAMK Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan melakukan aksi besar-besaran ke perusahaan yang berada di kawasan MM 2100 itu.

Ketua PC SPAMK FSPMI, Suparno mengatakan FSPMI merasa dilecehkan perusahaan lantaran selain pemberhentian 44 anggota serikat, PT Posmi juga mengunci ruangan sekretariat Pimpinan Unit

Kerja (PUK) PC SPAMK FSPMI. Pa s a l nya o rganisasi serikat merupakan organisasi yang legal. Serikat bur uh di In donesia diatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pe ke r ja / S e r i k at Buruh.

Minta Gembok Sekretariat Dibuka dan Pekerjakan Buruh yang Dipecat

“Permintaan kita hanya dua, yaitu pekerjakan kembali 44 anggota serikat dan kantor sekretariatan dibuka kembali. Kalau tidak dikabulkan kita akan lakukan aksi besar-besaran,”kata Suparno ketika konsolidasi di Omah Buruh Selasa (17/12).

Lima ribu buruh akan dikerahkan FSPMI untuk menggeruduk PT Posmi, Kamis (19/12) . Suparno

mengatakan pihaknya mengasih tenggang waktu hingga Rabu (18/12) untuk perusahaan beritikad baik mempekerjakan kembali anggota serikat dan membuka kunci kantor PUK. “Total anggota SPAMK ada 21 ribu. Sangat realistis kita turunkan lima ribu anggota untuk menggeruduk PT Posmi,” ujarnya.

Ia berharap pihak perusahaan dapat menunjukan itikad baiknya.

Lantaran apa yang dilakukan pihak perusahaan sudah melanggar aturan undang-undang.

Ke Hal.. 10

ADVERTORIAL

Dukung Pembangunan Ability Hub Cibitung Sejalan Program Bupati Bekasi Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Kreatif CIBITUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyambut positif upaya yang dilakukan Yayasan Metropolitan Peduli (YMP) lewat pembangunan Ability Hub. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ability Hub di Perumahan Metland Cibitung, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Senin (16/12).

Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara, dilakukan penekanan tombol sirine didampingi Sekda Uju, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha, Presiden Direktur PT Metropolitan Land, dan Ketua Umum Panitia HKSN 2019, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Slamet Supriyadi, Kepala Dinas Sosial Abdillah Majid, Camat Cibitung, Camat Cikarang Barat, serta unsur Muspika di Kabupaten Bekasi.

Uju menjelaskan, bahwa program ini sejalan dengan program Prioritas Bupati Bekasi dalam sektor Infrastruktur dan Ekonomi Kreatif. Di mana Pemkab Bekasi

siap untuk membantu meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas melalui sinergi dengan berbagai program ekonomi kreatif, serta menyediakan lingkungan yang mendukung untuk penyandang disabilitas dalam mengembangkan kapabilitas dan tanggung jawab sosialnya.

“YMP (Yayasan Metropolitan Peduli,red) telah memberikan contoh positif kemitraan dan sinergitas antara pemerintah dan swasta dalam hal pembangunan, khususnya bagi pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

Terlebih disini juga turut hadir Menteri Sosial, yang tentunya sangat mengapresiasi pembangunan Ability Hub ini” jelas dia.

Uju berharap, Ability Hub ini nantinya akan memberikan manfaat langsung kepada para penyandang disabilitas dalam mengoptimalkan berbagai potensi dan keterampilan yang mereka miliki. Tentunya melalui berbagai program pelatihan, pendampingan dan fasilitasi akses pemasaran sehingga dapat berdikari secara ekonomi.

Ditempat yang sama, Mensos RI Juliari P. Batubara mengatakan,

nantinya para peserta Ability Hub ini akan dilatih untuk menjadi pelaku usaha dalam bidang produksi barang yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki masing-masing individu.

Keterampilan tersebut antara lain industri pembuatan kaki/ tangan palsu, kerajinan tas suvenir, pembuatan hotel amenities, percetakan alat tulis kantor, pembuatan batik, garmen, pem-

HUMAS PEMKAB BEKASI

KICK OF : Peletakan batu pertama pembangunan Ability Hub di Perumahan Metland Cibitung, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, di atas lahan seluas 5.000 meter persegi.

buatan alat peraga pendidikan, makanan dan minuman, lukisan dan grafis, dan lain sebagainya.

“Selama program ini berjalan, tentunya para peserta Ability Hub ini akan mendapatkan pendampingan dan pembekalan dari Balai Besar Kementrian Sosial selama maksimal ya 2 tahun. Setelah itu diharapkan mereka dapat menjadi pelaku usaha yang mandiri sehingga dapat membuka usahanya di lokasi lain.” ungjap dia.

Juliardi pun berharap, pemerintah pusat dan daerah khususnya Kabupaten Bekasi dapat terus bersinergi dan mendukung program Ability Hub ini agar dapat terus mengembangkan lingkungan masyarakat yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Presiden Direktur PT Metropolitan Land Tbk, Thomas menjelaskan bahwa Ability Hub ini merupakan wadah bagi para penyandang disabilitas agar dapat menyalurkan keterampilan dalam memproduksi barang kerajinan dan konsumsi, serta cara memasarkannya.

Ability Hub ini akan menjadi pusat pembuatan kerajinan

dan penjualan bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi. Hasil dari kerajinan tangan penyandang disabilitas ini pun akan di salurkan kepada konsumen umum yang membutuhkan, seperti hotel, retail dan lain-lain.

“Nantinya akan ada 12 jenis usaha yang bisa digunakan oleh para penyandang disabilitas.

Tidak hanya itu, akan dibangun juga galeri untuk memamerkan hasil karya teman-teman disabilitas kepada masyarakat luas.

Sehingga kedepannya akan di extend sebanyak 5 jenis usaha sehingga total keseluruhan akan ada 17 jenis usaha,” jelas Thomas.

Sebagaimana diketahui, Program Ability Hub adalah program yang diinisiasi oleh PT Metropolitan Land Tbk melalui Yayasan Metropolitan Peduli (YMP). Program ini memfasilitasi penyandang disabilitas dengan adanya pembangunan Ability Hub yang dilakukan di Perumahan Metland Cibitung, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, di atas lahan seluas 5.000 meter persegi. (adv/hyt)

RABU, 18 DESEMBER 2019

SAMBUNGAN

10

Bapenda Pasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha di 568 Titik CIKARANG SELATAN Bapenda Kabupaten Bekasi mulai memasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha. Diketahui, alat tersebut digunakan untuk empat jenis pajak yakni, Pajak Parkir, Pajak Rumah Makan (Restoran), Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dengan total 568 titik di Kabupaten Bekasi. Hal itu, dikatakan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja pada kegiatan Sosialisai Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha (Tapping Box). Acara berlangsung di Santika Hotel, Cikarang Selatan, Selasa (17/12).

Eka menyampaikan, bahwa pemasangan tapping box, sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 58 Tahun 2019, tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online. Hal tersebut, merupakan upaya Pemkab dalam melakukan pendataan potensi pajak yang ada di Kabupaten Bekasi.

Sambungnya, pajak yang belum maksimal itu terutama adalah pajak dari hotel dan parkir. Karena telah menggunakan alat tapping box, maka akurasinya dapat dipertanggung jawabkan.

“Kita sedianya akan melakukannya secara masal. Pemasangan alat tapping box dilaksanakan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama, dilakukan 200 alat yang akan di pas-

ang. Selanjutnya, sebanyak 368 alat akan dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi mengatakan, pemasangan alat monitoring ini tidak membebani anggaran daerah. Karena mulai dari penyediaan, pemasangan, hingga pemeliharaan akan ditanggung oleh Bank Jabar Banten (BJB).

“Pemasangan tapping box ini sesuai dengan Supervisi Korsupgah KPK RI dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor pajak daerah. Agar dilaksanakan pemasangan alat tapping box untuk empat jenis pajak daerah self assessment yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

Yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak restoran, dan pajak hiburan,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Pengendalian dan Pembukuan, Bapenda Kabupaten Bekasi, Akam Muharam menerangkan, total hari ini ada 16 wajib pajak yang akan di pasang tapping box.

“Untuk restoran, sementara ini kita baru lakukan pemasangan yang sifatnya pribadi. Tidak ada spesifikasi atau perbedaan, kita harapkan semua dipasang,” tutupnya. (har)

Bupati Eka meresmikan pemasakan alat mendeteki beberapa jenis usaha agar taat bayar pajak.

Rumah Sakit Nakal “Laporan BPJS” Terancam Cabut Ijin TAMBUN SELATAN Sejumlah rumah sakit di Bekasi diduga bermain akalakalan perihal laporan tagihan pasien BPJS Kesehatan.

Masalah itu menjadi penyebab defisitnya anggaran

BPJS Kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPR RI, Obon Tabroni. Dia mencontohkan, kalau pasien mestinya mendapat tindakan sederhanan tapi agar klaim

kepada BPJS lebih besar, rumah sakit menerapkan tindakan yang tak diperlukan.

“Putus (izinnya, Ed). Kalau ada RS yang curang merugikan BPJS, BPJS juga harus

berani. Pernah ada di Bekasi tuh. Kalau angka klaimnya tinggi BPJS harus ngecek,” ucap Obon.

Salah satu yang paling jamak menurutnya adalah tindakan operasi sesar. Di

mana semestinya tak semua ibu hamil mendapat tindakan itu.

“Kalau itu terjadi, kan bebannya BPJS. Kalau BPJS jadi beban, peserta juga jadi beban,” katanya.

Ia berpendapat BPJS Kesehatan semestinya mengecek secara berkala apabila ada klaim rumah sakit yang terlampau tinggi.

“BPJS kan ada datanya. Bener gak klaimnya

dan segala macam, agar diperiksa,” katanya.

Kata Obon, kecenderungan RS swasta lebih dominan menyangkut praktek itu dibandingkan rumah sakit pelat merah.(dim)

Putrinya Nyalon Walkot Tangsel, Ma’ruf Amin Bantah Ada Politik Dinasti

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meladeni wartawan di Kantor Wakil Presiden Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat (17/12). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)

Ribuan Buruh .. dari halaman 9 “PHK itu harus dilakukan perundingan terlebih dahulu, bukan sepihak walaupun efisiensi,” katanya.

Ketua PUK PT Posmi, Bambang Sugianta menjelaskan jika kantor sekretariat dikunci oleh pihak perusahaan sejak Jumat (13/12/2019) malam. Saat mereka hendak mengabsen pada mesin fingerprint, data mereka pun sudah tidak terdeteksi.

“Hari Jumat kita berunding dari jam 13.30 sampai 19.30-an. Di situ dengan alasan efisiensi perusahaan akan mem-PHK 44 orang anggota serikat, termasuk 7 orang pengurus, termasuk saya ketua, sekretaris dan lainnya,” ucap Bambang saat dihubungi, Minggu (13/12/2019).

Padahal, pada rapat itu belum ada kesepakatan apapun antara manajemen dengam perwakilan serikat pekerja. Semestinya, kata

“Dari slogan itu, seakan Kabupaten Bekasi akan bersih dari praktek-praktek korupsi dan akan membawa kesejahteraan yang sebaliknya hanya pepesan

kosong bahkan dapat di katakan raport merah Bupati Bekasi di bawah kepemimpinan Eka Supria Atmaja,” kata Rusman.

Salah satu persoalan, yang tengah ramai, katanya, soal kasus mafia bola pengaturan

Ma’ruf sendiri mendefinisikan politik dinasti sebagai arahan atau dorongan kepada seorang kerabat atau anggota keluarga untuk memenangkan kontestasi politik. Ma’ruf mengaku tidak pernah mendorong putrinya maju dalam pilkada.

“Tapi kalau masyarakat yang meminta, ya saya hanya tut wuri handayani saja. Saya ikuti maunya masyarakat saja,” ujarnya.

Dia mengatakan, kalaupun nanti putrinya menang dan menjadi wali kota Tangsel, itu semata karena pilihan masyarakat. Bukan karena ada pengaruh dari keluarga seorang wakil presiden.

Sebagaimana diberitakan putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang bernama Siti Nur Azizah sudah mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Tangsel dari PPP. Selain itu dia juga mendapatkan dukungan dari Partai Hanura.

JawaPos.com

Warga Muara Gembong ..

Bambang, mesti ada perundingan lanjutan sesuai mekanisme dan UU yang berlaku.

“Dalam perundingan kita sampaikan kenapa anggota serikat yang jadi wakil para pekerja mengawal kebijakan perusahaan juga ikut terefisiensi. Kita berorganisasi diatur UU, secara hukum kita legal. FSPMI sudah delapan tahun berdiri di PT Posmi,” ujar Bambang yang telah bekerja di perusahaan tersebut sejak 1996.(dim)

Rapot Merah .. dari halaman 9

JAKARTA – Anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang menuju persaingan Wali Kota Solo dan Medan. Pun demikian dengan putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang bernama Siti Nur Azizah juga bakal masuk persaingan calon Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Menanggapi hal itu, dengan tegas Ma’ruf menolak tudingan politik dinasti. Keterangan tersebut disampaikan Ma’ruf kepada sejumlah wartawan di Kantor Wakil Presiden di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat Selasa (17/12).

“Kalau kami sebenarnya nggak ada tuh dinasti,” tuturnya.

Dia mencontohkan dirinya sendiri juga tidak pernah merencanakan diri untuk jadi wakil presiden. Ma’ruf juga menegaskan dirinya tidak pernah mengarahkan anaknya untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Tangsel.

skor pertandingan Liga 3 antara Perses (Sumedang) melawan Persikasi (Bekasi) yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bekasi yakni, SHB, HR dan KH yang masuk Daftar Pencarian

Kapolsek Muaragembong, AKP Syaiful Anwar, menjelaskan korban bernama Sutarma (74) disengat tawon kemudian dilarikan ke rumah sakit di daerah Cikarang Utara pada 11 Desember 2019.

“Korban dirawat selama 2 hari di rumah sakit tersebut.

Tanggal 13 Desember 2019 korban mengembuskan nafas terakhir,” katanya, Selasa (17/12/2019).

Korban tersengat tawon saat Aminah (49) merusak sarang tawon yang ada di bubungan rumahnya dengan cara disenggol menggunakan sebilah bambu panjang.

“Kemudian tawon keluar

dari sarangnya, saat itu korban melintas di bawahnya hingga korban diserang sekelompok tawon. Sementara pemilik rumah yang merusak sarang tawon itu dapat menyelamatkan diri,” katanya. “Karena faktor usia juga korban tidak mampu lari dari kejaran tawon sehingga menjadi korban keganasan tawon,” sambungnya.

Polsek Muaragembong kemudian menghubungi pihak Pemadam Kebakaran untuk membersihkan sisa-sisa sarang tawon yang tersisa.

“Kita informasikan kepada warga, kalau menemukan sarang tawon agar jangan mengambil tindakan sendiri. Lebih baik informasikan kepada kepolisian,” katanya. (dim)

Orang (DPO).

“Kami meminta kepada Kapolres Kabupaten Bekasi untuk memproses Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja yang diduga terindikasi kuat terlibat dalam pengaturan score sepak bola antara Perses (Sumedang) melawan Persikasi (Bekasi),” tegas Rusman.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Kapolres

Kabupaten Bekasi untuk membantu Satgas Anti Mafia Bola Polri untuk mengungkap oknum pejabat ASN dilingkungan Dinas Kebersihan (Dinsih) Kabupaten Bekasi yang terlibat dalam pengaturan score yang kini sudah menjadi DPO. “Kami meminta copot Ketum Persikasi karena tidak bisa membawa Persikasi secara profesional. Kami

minta tegakkan hukum di Kabupaten Bekasi dan jangan tebang pilih. Dan kami selalu pantau perkembangan kasus mafia bola yang melibatkan petinggi dan ASN Kabupaten Bekasi,” tandasnya.

Dalam waktu dekat pihaknya bakal melakukan aksi demonstrasi ke Mabes Polri, lantaran tidak membuahkan hasil dan tidak ada satupun pejabat yang

bertemu saat melakukan demonstrasi di Pemkab.

Sebelumnya, 6 tersangka telah diamankan yakni, DSP (wasit utama), BTR dan HR (pengurus manajemen Persikasi), MR (berstatus perantara), SHB (manajer Persikasi) serta DS yang disebutsebut bekerja sebagai Komisi Penugasan Wasit Asprov PSSI Jawa Barat. (har)

dari halaman 9

NASIONAL

RABU, 18 DESEMBER 2019

11

POLISI DAN JAKSA BERSIH-BERSIH SELUNDUPAN MEWAH JAKARTA- Kapolri Jenderal Idham Azis bakal membentuk Tim Hukum Terpadu bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk kasus penyelundupan.

Pembentukan ini menyusul terungkapnya penyelundupan puluhan unit mobil mewah dan ribuan unit motor mewah.

Dari penyelundupan ini, total kerugian negara mencapai Rp 48 miliar. “Saya sudah lapor sama Bapak

Jaksa Agung, kami akan bikin Tim Hukum Terpadu untuk mengkoordinasikan,” kata Idham di Terminal Petikemas Koja, Jakarta Utara, pada Selasa, 17 Desember 2019.

Idham pun mengancam akan menindak tegas para pelaku penyelundupan. Ia bahkan menyebut jenis kejahatan ini sangat mengganggu rasa keadilan sosial di masyarakat.

“Para pelaku ini dihukum

seberat-berat. Ini adalah bagian dari efek jera, sehingga ke depan orang tidak mencoba lagi mau bermainmain dengan kasus penyelundupan,” ujar Idham.

Jaksa Agung ST Burhanuddin pun mengatakan bahwa Tim Hukum Terpadu ini juga akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membentuk sub tim khusus bersama, di dalam

Tim Hukum Terpadu.

“Sebab, ini memerlukan suatu tindakan yang cepat, akurat, dan tentunya ini percepatan-percepatan nanti lebih ada punya target berapa-berapanya. Ini akan kami tentukan dan kami akan membuat tim yang solid,” kata Burhanuddin.

Hari ini, Kementerian Keuangan, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

serta TNI, membongkar penyelundupan puluhan unit mobil mewah dan ribuan unit motor mewah.

Para pelaku ini menggunakan modus dengan memberitahukan barang tak sesuai dengan isi sebenarnya. “Importir kendaraan diberitahukan dalam dokumen sebagai batu bara, suku cadang mobil, aksesoris, dan perkakas,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. (bbs/mhs)

Istimewa.

SOROT: Kapolri Jenderal Idham Azis bakal membentuk Tim Hukum Terpadu bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk kasus penyelundupan.

SOROT

ILUSTRASI

Tiga WNI Disandera di Filipina JAKARTA- Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) masih menjadi sandera teroris kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Pemerintah mengklaim telah menyiapkan skenario pembebasan ketiganya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, keselamatan jiwa ketiga WNI ini menjadi prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Mahfud usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri. Hadir dalam repat ini Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo; dan Wakil Menteri Pertahanan, Wahyu Sakti Trenggono.

Turut hadir perwakilan Kementerian Luar Negeri, TNI, dan perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN).

Rapat digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).

“Kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya atau melanjutkan langkah-langkah yang sudah diambil selama ini untuk tetap berusaha membebaskan sandera tanpa korban jiwa dan tanpa menodai kedaulatan negara kita maupun kedaulatan negaranegara yang bersangkutan,” kata Mahfud.

Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu engga mengungkapkan langkah seperti apa yang akan ditempuh pemerintah dalam upaya pembebasan sandera ini.

“Langkah itu tentu ini rahasia karena kalau dibuka namanya itu bukan sebuah tindakan untuk pembebasan,” ucap Mahfud.

“Pokoknya kami sudah kompak sudah punya solusi langkah-langkah yang dengan berbagai tahapannya gitu. Kita akan menyelamatkan karena negara harus bertanggung jawab atas keselamatan warganya,” imbuhnya.

Tiga WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina yakni Maharudin Lunani, 48, Muhammad Farhan, 27, dan Samiun Maneu, 27. Mereka disandera sejak 24 September 2019. Ketiganya merupakan nelayan yang ditangkap ketika memancing udang di Pulau Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia. (bbs/mhs)

SEKILAS

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

KPK Endus Aliran Uang ke Politisi JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan aliran dana terkait pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama ke sejumlah politisi. Aliran dana itu tak tanggungtanggung hingga Rp 10,2 miliar.

Dugaan aliran ini muncul dalam pengembangan kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementrian Agama tahun 2011 yang baru saja menjerat Undang Sumantri (UMS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendis Kemenag. “KPK juga mengidentifikasi dugaan aliran dana pada sejumlah politisi dan penyelenggara negara terkait dengan perkara ini total setidaknya Rp 10,2 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (16/12).

Saut menjelaskan, dugaan aliran dana itu terkait pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer untuk Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp 5,04 miliar dan pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah mencapai Rp 5,2 miliar.

“KPK juga telah berupaya secara maksimal melakukan tindakan pencegahan korupsi di Kementerian Agama RI hingga saat ini,” ungkap Saut.

Saut berharap, komitmen pencegahan korupsi menjadi semakin kuat dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama. Sebab belakangan adanya kasus dugaan jual beli jabatan yang juga bergulir di Kemenag. “Mengingat cukup banyak korupsi terjadi selama ini baik terkait proyek ataupun pengisian jabatan di Kementerian Agama RI tersebut,” tegas Saut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Undang Sumantri (UMS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebagai tersangka. Penetapan ini setalah lembaga antirasuah melakukan pengembangan perkara terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenag tahun 2011.

“Dalam penyidikan KPK menetapakan USM pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendis Kemenag, sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (16/12). (bbs/mhs)

Karpet Merah Megawati untuk Gibran?

Pengamat: Jokowi Sudah Menyenangkan PDIP

JAKARTA- Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin memprediksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon Wali Kota di Pilkada Solo 2020.

“Megawati akan memberi karpet merah kepada Gibran.

Jokowi kan sudah menyenangkan PDIP, kadernya

banyak yang jadi menteri dan jaksa agung pun diberikan kepada PDIP,” ujar Ujang saat dihubungi awak media.

Ujang memprediksi, Megawati bisa saja memasangkan putra Presiden Jokowi itu dengan Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo dalam Pilkada Solo 2020. “Memasangkan Gibran-Purnomo adalah win-win solution, langkah realistis agar PDIP Solo tidak pecah dan Purnomo tidak terlalu kecewa,”

ujar Ujang.

Berdasarkan survei teranyar lembaga Media Survei Nasional (Median), nama Gibran dan Purnomo bersaing keras di Pilkada Solo.

Kendati ada sejumlah nama lain, dua nama kader PDIP inilah yang popularitas dan elektabilitasnya bersaing.

Survei Median mencatat elektabilitas Gibran masih kalah dari Purnomo, Wakil Wali Kota Solo inkumben.

Secara top of mind, ele-

ktabilitas Gibran sebesar 19,1 persen, sedangkan Purnomo 40,9 persen. Adapun dari pertanyaan tertutup elektabilitas keduanya secara berturut-turut 24,5 persen dan 45 persen.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang ‘Pacul’ Wuryanto mengaku belum tahu soal kemungkinan memasangkan Gibran dan Purnomo. Bambang mengatakan rekomendasi akan diputuskan oleh Ket-

ua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Bambang, Pilkada Solo 2020 dianggap memiliki dampak nasional sehingga Megawati akan memberi perhatian khusus.

“Dalam hal-hal yang menyangkut isu nasional hampir pasti Ibu ketua umum turun gunung untuk ambil keputusan,” kata Bambang di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019. (bbs/mhs)

Pertamina Salurkan Program Kemitraan Rp 1,2 M CIREBON- PT Pertamina (persero) Marketing Operation Region (MOR) III, kembali menyalurkan program kemitraan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah dari wilayah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumedang dan Subang, Jawa Barat.

Pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tersebut bergerak di berbagai bidang usaha seperti pertanian, peternakan, perdagangan, serta usaha kerajinan/ kreatif. Program Kemitraan ini merupakan

bagian dari tujuan didirikannya BUMN dalam pasal 2 Undang Undang BUMN No. 18 tahun 2003, dimana turut aktif memberikan bimbingan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Kali ini, Pertamina MOR III menyalurkan bantuan total sebesar Rp 1,2 miliar kepada 48 UMKM yang telah melewati prosedur survei kelayakan sebagai mitra, yang dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya.

Unit Manager Commu-

nication & CSR Pertamina MOR III Dewi Sri Utami menjelaskan dengan disalurkannya program kemitraan tersebut, terhitung hingga hari ini, wilayahnya telah menyalurkan dana total 10,5 Miliar Rupiah.

“Program kemitraan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial Pertamina dalam mendorong kemandirian masyarakat, khususnya UMKM yang ingin mengembangkan usahanya, sehingga secara tidak langsung Pertamina juga mendorong peningkatan

ekonomi masyarakat,” ungkapnya, belum lama ini.

Dewi menambahkan, untuk menjadi mitra binaan Pertamina, dapat mengajukan proposal ke Pertamina atau melalui website www.pertamina.com, dimana program ini terbuka untuk UMKM yang ingin mendapatkan tambahan modal guna mengembangkan usahanya, agar menjadi tangguh dan mandiri.

Salah seorang mitra binaan Pertamina, Suhadi yang menggeluti usaha pakan ternak , berharap

pinjaman dana bergulir yang diperolehnya melalui program kemitraan dapat berguna untuk mengembangkan usahanya.

“Dari pinjaman modal ini, saya ingin meningkatkan usaha dan membantu masyarakat setempat mendapatkan pakan ternak yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga usaha ternak di desa kami akan semakin mudah mengakses kebutuhan usahanya,” kata pengusaha asal Subang, Jawa Barat ini. (bbs/mhs)

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SEKILAS: PT Pertamina (persero) Marketing Operation Region (MOR) III, kembali menyalurkan program kemitraan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah dari wilayah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumedang dan Subang, Jawa Barat.

Harian Umum

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

RABU, 18 DESEMBER 2019

HARGA Rp3.000

12

Sampah Tak Terangkut di Kota Bekasi

Lebih Berat Dibanding Empat Pesawat Terbang Kota Bekasi Tertinggi se-Jabodetabek KOTA BEKASI- Perusahaan lingkungan hidup Waste4change merilis data bahwa Kota Bekasi punya potensi sampah sungai dengan jumlah lebih dari dua kali lipat potensi sampah sungai DKI Jakarta.

Project Executive Waste4chang e Adhitya Prayoga berujar, temuan ini berdasarkan himpunan data lintas instansi yang dikumpulkan Waste4change.

“Kami lihat data dari data BPS untuk penduduknya.

Ada standarnya di Diklat Persampahan di Indonesia, bahwa di kota besar termasuk kota Bekasi, timbulan

sampah itu 0,5 kilogram per orang per hari,” jelas Adhitya kepada awak media.

“Kalau dikalikan, angkanya sekitar 1.900 ton per hari. Saya kroscek dengan data yang terkumpul di TPA Sumur batu ternyata hanya 900-an, jadi masih ada sisanya tuh sisa 1.000-an ton per hari,” ia menambahkan.

Dari jumlah 1.000 ton sampah per hari di Kota Bekasi yang tak terangkut ke TPA Sumur Batu, Adhitya melanjutkan, ia mencocokkannya dengan data pengelolaan sampah yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dari sana diperoleh angka final potensi kebocoran sampah di Kota Bekasi, yang ternyata tembus 775 ton per hari.

Artinya, sampah yang tak terangkut alias sampah bocor per harinya lebih berat dibanding berat bersih 4 kapal terbang boeing B747-8 yang berat keempatnya jiga digabung menumpuk hanya 720 ton.

“Di data KLHK ada berapa persen yang didaur ulang, berapa persen yang dibakar, dikubur, berapa persen yang lain-lain, berapa persen yang hilang ke lingkungan,” kata Adhitya.

“ Hi l a ng ke lingkungan ini bisa buang sembarangan gitu aja, bisa dibuang ke sungai.

Ya, walaupun dibuang ke mana saja kan kalau hujan ke sungai juga,” imbuhnya.

Adhitya menggarisbawahi bahwa data ini merupakan data 2015, karena pada tahun-tahun selanjutnya, tak ada data selengkap 2015 untuk menghitung potensi kebocoran sampah ke sungai.

Dengan pertumbuhan penduduk Kota Bekasi yang kian tinggi, ditambah makin susutnya kapasitas tampung TPA Sumur Batu, Adhitya membenarkan bila potensi kebocoran sampah ke sungai di Kota Bekasi tahun 2019 semakin tinggi.

Tertinggi se-Jabodetabek Torehan Kota Bekasi dengan 775 ton per hari potensi kebocoran sampah ke sungai ialah yang terbesar se-Jabodetabek.

Dalam data Waste­4change yang diterima awak media, ada Kabupaten Bogor di urutan kedua penyumbang kebocoran sampah ke sungai dengan angka 707 ton per hari. Pa­dahal luas Kabupaten Bogor lebih dari 10 kali li­pat luas Kota Bekasi. (bbs/shy/ mhs)

BENANG KUSUT TUMPUKAN SAMPAH l Kebocoran sampah (tak terangku ke TPA) SEBERAT 775 ton per hari. l Yang terangkut sekita 900 ton per hari. Berarti sampah harian di Kota Bekasi kurang lebih ada di angka 1.675 ton. l Angka kebocoran sampah di Kota Bekasi lebih berat dibandingkan empat pesawat terbang boeing B747-8 yang berat keempatnya jiga digabung menumpuk hanya 720 ton. (Per pesawat berat bersihnya sekita 180 ton).

Kota Bekasi menjadi penyumbang sampah bocor tertinggi se-Jabodetabek. l Peringkat kedua diisi Kabupaten Bogor sekitar 707 ton per hari. (Catatan: luas Kabupaten Bogor lebih besar hampir 10 kali lipat dibanding Kota Bekasi).

Perbandingan dengan tiga kota setelit ibu kota: l Depok 273 ton per hari. l Bogor 136 ton per hari l Tangerang 265 per hari

ADVERTORIAL

Rapat Forkompinda, Bupati Bekasi Sampaikan Enam Poin Penting

CIKARANG UTARA – Jelang akhir Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar rapat kordinasi antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Bekasi yang diselenggarakan di Hotel Antero Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (17/12).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyampaikan pemaparan terkait isu dan permasalahan yang tengah terjadi di Kabupaten Bekasi dihadapan seluruh peserta dari Unsur Perangkat Daerah, Camat dan Seluruh Kelala Desa se-Kabupaten Bekasi.

Di antara permasalahan yang disampaikan salah satunya soal pemerataan anggaran desa dari Pemerintah Daerah. Menurut Bupati Bekasi bahwa pihaknya berharap adanya pemerataan anggaran ke masing-masing Desa.

“Jangan sampai, saya mendengar ada kepala desa yang menggunakan dana APBD Desa karena tidak satu desa pun mendapat anggaran dari kabupaten. Silahkan memberikan usulan-usulan yang mana yang nantinya akan dibiayai oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

Eka mengharapkan tahun 2021 nanti, masalah ini dipersiapkan di dalam Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Desa dan Musrembang Kecamatan-Kecamatan. Kedepan, dirinya menyatakan akan turun langsung ke Kecamatan di Kabupaten Bekasi. Guna mendengarkan langsung aspirasi terkait pembangunan yang ada di masing-masing desa.

Poin lainnya yang dibahas yaitu terkait permasalahan sampah di bantaran kali yang

DOC: HUMAS PEMKAB BEKASI

RAKOR FORKOMPINDA: Jelang akhir Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar rapat kordinasi antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Bekasi yang diselenggarakan di Hotel Antero Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (17/12).

mulai menumpuk dihampir setiap wilayah kecamatan. Eka memerintahkan kepada seluruh jajaran baik perangkat daerah sampai di tingkat wilayah yaitu Camat serta Kepala Desa untuk senantiasa berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan sampah khususnya dibantaran kali.

“Saya telah mengecek sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi, ternyata sungai-sungai ini masih banyak dipenuhi oleh sampah. Karena banyak sungai-sungai di Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Kota dan DKI Jakarta,

maka kita sebagai hilir sungai, tentu sampahnya akan lebih banyak, karena sampah tersebut sampainya di sungai Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini sudah memasuki musim penghujan sehingga dirinya tidak ingin permasalahan sampah dapat menyebabkan bencana yang tidak diinginkan. Bukan hanya sampah yang berada di sungai, tetapi sampah yang berada di pinggir jalanpun perlu diperhatikan.

“Saya mengimbau kepada para kepala dinas, para camat dan juga kepala desa. Mari kita

mulai sama-sama kita bersihkan wilayah kita, momen musim hujan ini juga selain masalah sampah, saya juga berharap akan ada gerakan penanaman pohon,” ujar Eka. Poin ketiga yang dibahas yaitu terkait dengan pembangunanpembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, Eka berharap pembangunan-pembangunan ini berwawasan lingkungan.

“Pembangunan berwawasan lingkungan itu ya salah satu contohnya adalah ketika kita mau membuat jalan, ya kita pun harus membuat drainasenya,” katanya.

Pertemuan ini, Eka berharap nantinya permasalahan pemban-

gunan ini dapat teratasi, agar sesuai dengan motto Kabupaten Bekasi yaitu Bekasi Baru Bekasi Bersih.

“Bekasi Baru Bekasi Bersih yang berarti semangat baru dalam rangka membangun Kabupaten Bekasi.

Ya caranya bisa melalui inovasi, melalui tata pemerintahan yang memang lebih baik lagi, tentu saja hal ini harus didukung oleh semua pihak terkait,” ucap Eka. Dalam Bekasi baru Bekasi bersih, ada beberapa urusan juga yang memang telah dilaksanakan. Salah satunya masalah pendidikan, dimana Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melaunching Pendidikan Berkarakter, dimana anak-anak sudah mulai dididik bagaimana cara hidup bersih, hidup disiplin dan rajin menabung.

“Saya juga ingin pelayanan publik yang ada di Kabupaten Bekasi ini menjadi lebih baik lagi. Karena permasalahan pelayanan publik ini adalah permasalahan yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Salah satu hal yang telah dilaksanakan Pemkab Bekasi dalam mengatasi permasalahan pelayanan publik ini adalah membuat pelayanan yang dinamakan Grecep (Gerai Cepat Pelayanan Publik) yang berada di SGC. “Saya berharap di layanan gerecep ini ada SOP-nya, terus selanjutnya mengenai waktunya, tentu saja harus ada kepastian.

Termasuk mengenai biaya. Kita ingin pelayanan publik kita lebih baik,” ujar Eka. Selain itu, Ekapun juga membahas berita terkait tentang adanya ular kobra. Dia berharap masalah ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Karena menurutnya hal ini

nantinya akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kepada Para Kepala Desa, apabila ada warga yang menanyakan terkait tentang ular kobra ini, saya harap warga dapat diberikan arahan-arahan agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih besar lagi,” Ujar Eka. Diakhir paparan Bupati Bekasi juga menyampaikan harapannya mengenai diadakannya Rapat Koordinasi Forkopimda, pihaknya ingin terus menjalin komunikasi antar Forkopimda terkait permasalahan yang ada di lapangan. Yang nantinya tentu bisa diselesaikan bersama sesuai dengan porsinya masing-masing.

“Diharapkan dengan diadakannya Rapat Koordinasi ini, komunikasi antar Forkopimda di Kabupaten Bekasi akan menjadi lebih erat lagi. Selanjutnya, apa yang menjadi permasalahan dan kendala akan dapat terselesaikan secara bersama-sama. Intinya, untuk merekatkan dan mensinergikan antar unsur Forkopimda yang ada di Kabupaten Bekasi,” katanya.

Dirinya juga mengharapkan ke depannya, dalam beberapa bulan sekali akan ada pertemuan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dimana nantinya seluruh unsur akan mengetahui apa saja yang akan menjadi program pemerintah daerah.

Acara Rapat Forkompinda juga diisi dengan penyampaian paparan dari masing masing Unsur Pimpinan Daerah, diantaranya Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres Metro Bekasi, Kodim 05/09 dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi. (adv/hms/kbe/*)

Mari kita mulai sama-sama kita bersihkan wilayah kita, momen musim hujan ini juga selain masalah sampah, saya juga berharap akan ada gerakan penanaman pohon.”.