Cikarang Ekspres, 17 September 2019

Semangat Baru Bekasi

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019

HARGA Rp3.000

Disdik Salahkan Pusat

LINGKUNGAN

Fraksi PKS Minta Bupati Eka Evaluasi OPD Serap Anggaran Rendah

Iriana Sebut Kali Bahagia Masih Kotor

CIKARANG PUSAT - Penyerapan anggaran yang jeblok di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bekasi, rupanya belum ada tindakan tegas Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Ketiga dinas yang minim serapan angggaran itu adalah Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DPRKPP).

Menanggapi itu, Kadisdik Carwinda justru menyalahkan pemerintah pusat yang terkesan lambat mengurus pencairan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).

Karena menurut dia, penyerapan masih minim ini terjadi karena anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat belum cair.

“Ya kan sertifikasi itu dari pusat, makanya kita nunggu dari pusat untuk menjalankan program yang ada atau bisa dicairkan,” kata Carwinda kepada koran harian

ini, kemarin (16/9).

Meski begitu, sambung dia, pihaknya terus melakukan upaya agar serapan anggaran bisa maksimal.

“Kita juga saat ini masih dalam proses meubeler jadi penyerapan anggaran nanti akan bisa dimaksimalkan.

Dan biaya meubeler itu bertahap,” ucap Carwinda.

Terpisah, Ketua DPC PKS

Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh meminta Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja serius mengoptimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masuk triwulan III ini.

“Pak bupati harus lebih serius menyoroti serapan anggaran yang minim tahun 2019.

Ke Hal...2

BABELAN - Ibu Negara Iriana Joko Widodo sempat mengunjungi Kali Busa Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi yang sempat viral karena sampahnya yang menumpuk.

Ke Hal...2

OTOMOTIF

Honda ADV 150 Terus Diburu Warga Cikarang CIKARANG SELATAN - Honda ADV 150 sejak diluncurkan terus menyedot perhatian konsumen.

Khusus di Cikarang, konsumen harus bersabar men­ dapatkan motor matik model petualang ini.

Ke Hal.. 2

Tingkatkan Wawasan Kebangsaan Santri C I K A R A N G U TA R A Badan Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi selenggarakan peningkatan wawasan kebangsaan bagi pondok

pesantren (ponpes) Kegiatan berpusat di Hottel Grand Cikarang City, Cikarang Utara, kemarin (16/9) itu dibuka langsung Kepala Bakesbangpol Aat

Barhaty.

Tercatat, 200 tamu undangan, baik santri, pimpinan pondok pesantren dan Sirektur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Ke-

bangsaaan Ditjen Polpum Kemendagri RI, Abdali Spsi.

MM. Kepala Bakesbangpol Aat Barhaty menjelaskan, pemberian pemahaman kepada santri merupakan ben-

tuk tanggung jawab Pemkab Bekasi kepada generasi muda sebagai para pemimpin masa depan yang akan menjaga, merawat bangsa dan negara.

Ke Hal.. 2

ADVERTORIAL

Industri Kerajinan Bekasi Sabet Penghargaan Nasional Dari Pameran Kriyanusa 2019 Gelaran Dekranas JAKARTA - Masih dalam rangkaian keg-

PENO SUYATNO Kepala Dinas Perindustrian

iatan Hari Ulang tahun Dekranas ke-39, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menggelar Pameran Kriyanusa 2019 di Balai Kartini, Jakarta, baru ini.

Pa d a Pa m e r a n Kriyanusa yang diikuti anggota Dekranas se-Indonesia ini, hasil karya p e n grajin Jawa

Barat (Jabar) mendapat apresiasi tinggi di kancah nasional.

Jabar berhasil meraih penghargaan untuk tiga produk terbaik.

Satu di antaranya, jam batok kelapa dari Kabupaten Bekasi.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian Peno Suyatno kepada Cikarang Ekspes, kemarin.

Ia mengaku bangga dan bersyukur nama Kabupaten Bekasi kembali berjaya di kancah nasional.

“Ya walaupun diawakilkan oleh Pemprov Jawa Barat. Tapi kami tetap bangga kerajinan jam batok kelapa dapat penghargaan Dekranas,” kata Peno.

Ia memastikan bahwa pihaknya bersama Dekranasda Kabupaten Bekasi akan terus mengangkat kerajinan daerah bisa go nasional dan internasional.

Menurutnya, industri kerajinan

memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional. Di mana, Kementerian Perinduatrian 2019 mencatat bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,32 juta orang dari 700 ribu industri kerajinan di Indonesia. “Produk kerajinan Kabupaten Bekasi banyak dan punya nilai jual tinggi.

Dan kita akan terus bina mereka,” imbu Peno.

Selain kerajinan batok kelapa, kata Peno, pihaknya juga melakukan pembinaan pelaku UMKM yang membuat kerajinan bambu hingga limbah.

“Tentu dengan perbaikan mulai dari aspek kualitas produk sampai pada segi desain dan kemasan.

Serta pemanfaatan teknologi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan,” imbuh dia.

Sekedar diketahui bersana, pameran Kriyanusa 2019 merupakan even keempat Dekranas yang digelar pada 11 sampai 15 September 2019 di Balai Kartini, Jakarta. KriyaNusa adalah ikon pameran kerajinan terbesar yang ditujukan sebagai wadah promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dekranas di seluruh Indonesia.

Ketua dan Wakil Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat, Atalia Kamil dan Lina Ruzhanul Ulum, menghadiri Pameran Kriya Nusa 2018 yang dibuka oleh Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Mufidah Kalla.

Tak hanya itu sejumlah BUMN dan Kementerian juga memfasilitasi mitra binaanya untuk terlibat, sehingga terdapat 246 stan yang terdiri dari: 37 stan Kementerian

dan BUMN, 170 stan Dekranasda, 25 stan individu, 8 stan mitra, dan 6 stan asosiasi Selain memamerkan hasil karya, event ini mengajak para desainer untuk mengedukasi perajin dan memperkenalkan hasil kerajinan daerah ke masyarakat yang lebih luas. Ketua Dekranasda Jabar, Atalia Kamil, mengatakan pada pameran ini, Dekranasda Provinsi Jawa Barat menampilkan sesuatu yang berbeda. Banyak olahan limbah, batik dan kulit yang akan menjadi daya tarik bagi para pengunjung.

“Yang menariknya lagi, kita hadirkan limbah kayu yang diolah menjadi drum dan jam. Termasuk kita punya produk dari pelepah pisang menjadi tas. Nantinya akan kita dorong sedemikian rupa dengan desain yang tepat mudah-mudahan mampu bersaing dengan produk lainnya,” tukas dia. (adv/hyt)

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019

SAMBUNGAN

2

Kementerian PUPR Bangun Puluhan Rutilahu Cibarusah CIBARUSAH – Sekitar 60 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kecamatan Cibarusah menerima bantuan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bantuan pemerintah pusat ini dibagi di tiga desa. Yakni, Desa Sirnajati sebanyak 20 titik, Desa Ridogalih (20 unit) dan Desa Ridomanah (20 titik). Meski begitu, masih ada sekitar 700 rutilahu tersebar di 7 desa dalam kondisinya tak layak.

Camat Cibarusah Enop Can mengatakan, bantuan yang diberikan oleh Kementerian PUPR sangat bermanfaat bagi masyarakat

yang kurang mampu. Bahkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bekasi karena hunian yang dibangun menjadi rumah yang sehat.

“Ya tinggal kita tunggu b a ntu a n Ru t i l a hu d a r i provinsi dan kabupaten, agar masyarakat kurang mampu terbantu,” terangnya kepada Cikarang Ekspres, kemarin.

Kepala Desa Ridogalih Komarudin menuturkan, pemerintah seharusnya sadar akan kebutuhan masyarakatnya, seperti bantuan terhadap masyarakat kurang mampu, yang

rumahnya tidak layak huni.

Tentunya bantuan tersebut akan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga masyarakat yang diberikan bantuan rutilahu menjadi meningkat kesehatan, perekonomian dan kesejahteraannya.

“Semoga Pemkab Bekasi tahun ini menggelontorkan bantuan program rutilahu, seperti yang dilakukan Kementerian PUPR, karena bagi masyarakat kurang mampu program rutilahu sangat bermanfaat,” tutur Komar.

Lanjutnya, Desa Ridogalih akan mengusulkan

pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Diperkimtan) untuk program bantuan rutilahu tahun 2019 dan 2020. Tentu saja dirinya dan masyarakat siap mendukung dan bahkan telah mengusulkannya. Tolong usulan rutilahu yang sudah dilaporkan bisa direalisasikan.

“Saya tentu menginginkan usulan rutilahu dari Desa Ridogalih dapat direalisasikan tahun ini, Alhamdulillah dari Kementrian PUPR Desa Ridogalih mendapatkan bantuan Rutilahu sekitar dua puluh rumah,” tegasnya.

Ketua BPD Ridomanah Yasin menegaskan, tentu saja dengan adanya program rutilahu, masyarakat akan semakin meningkat kesejahteraannya. Apalagi yang mendapatkannya tepat sasaran dan benar-benar rumah tidak layak huni.

Masyarakat sebenarnya sudah lama mendambakan rumahnya menjadi layak dan sehat untuk ditempati.

Apalagi bantuan rutilahu harus dibangun pula Safty Tank.

“Saya terus koordinasi dengan pihak desa, agar yang diberikan bantuan tepat sasaran,” pungkasnya. (ags/hyt)

Forum RW-BPL Tuding Metland Abaikan Kebersihan Lingkungan

Bojongmangu Masih Bangun BUMDes-Perpus BOJONGMANGU – Desa Bojongmangu, Kecamatan B o j o ng ma ngu ke mb a l i melanjutkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perpustakaan pada anggaran tahap II 2019. Hal ini tentu demi kesejahteraan warga Desa Bojongmangu, sekaligus dapat dirasakan manfaatnya.

Kepala Desa Bojongmangu Ibut Jari mengatakan, pembangunan dari tahun ke tahun secara bertahap terus digulirkan. Tentu saja pembangunannya berkelanjutan dan berkesinambungan, dan saat ini pun sedang dilanjutkan pembangunan Kantor BUMDes dan perpustakaan.

Pembangunan akan terus dimonitoring oleh pihak kecamatan, PDP, PLD, BPD, Bimaspol, dan Babinsa.

“Saya apresiasi terhadap tim monitoring yang telah melihat secara langsung hasil pembangunan tahap dua,”

paparnya kepada Cikarang Ekspres, Kemarin.

Sebenarnya, ungkap Ibut, na nt i ke d e p a n nya a d a pengembangan dan penataan desa seperti akan dibangunnya kantor BPD. Sehingga pelayanan terhadap warga dapat dikerjakan dengan baik dan maksimal, tentunya wargalah yang disejahterakan.

Dalam melakukan pembangunan pihak desa pun selalu berkoordinasi dengan BPD, Pendamping Lokal Desa (PLD) dan pihak Muspika.

“Saya sampaikan di rapat minggon desa, disetiap Kamis, agar perangkat desa serta RT dan RW menyampaikan kepada warga tentang hasil pembangunan yang telah dikerjakan oleh pemerintah desa, sehingga jelas dan transparan sesuai dengan yang direncanakan,” terangnya.

Kasi Pemerintahan sebagai Ketua Tim Monitoring Kecamatan Bojongmangu,

Rawal menilai, pembangunan yang dilakukan oleh semua desa adalah bentuk pemerataan pembangunan dari pemerintah. Sehingga warga harus terlibat, baik dalam pengusulan atau pun saat pelaksanaan pembangunannya. Agar kebermanfaatannya bisa dirasakan langsung oleh warga.

“Tentu saja saya yakin jika warga ikut andil dalam pembangunan desa, akan terwujudnya pemerataan pembangunan di segala bidang,” tandasnya.

Lanjutnya, ia berharap agar Kades beserta seluruh perangkatnya harus benarbenar menjaga amanah.

Sehingga pembangunan desa akan semakin terlihat hasilnya.

“Harapan saya, apa yang direncanakan oleh pihak Desa Bojongmangu bisa dituntaskan dengan baik dan tetap mengikuti peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (ags)

Disdik Salahkan .. dari halaman 1 Apa sebabnya dan cepat cari solusinya. Karena ini a k a n b e rd a m p a k p a d a macetnya pembangunan di masyarakat,” tegas dia kepada Cikarang Ekspres diruang kerjanya Fraksi PKS, Pemda Bekasi, kemarin (16/9) Menurut dia, anggaran yang besar ketika digelontarkan kepada masyarakat akan terjadi gerilya pembangunan. Pun sebaliknya,

saat tidak terserap anggaran akan terjadi banyak pembangunan ke masyarakat terhambat.

“Artinya ada gerilya pembangunan yang tertahan.

Kami sarankan untuk evaluasi cepat, karena ini sudah hampir akhir tahun atau triwulan ketiga masih rendah,” jelas dia.

Ketika disinggung soal pejabat yang masih raguragu menyerap anggaran lantaran persoalan Meikarta beberapa waktu lalu. Nuh

Ia harus menelan kecewa karena sampah di Kali Busa Bahagia belum benar-benar bersih.

“Saya ke Babelan untuk melihat sungai yang ada di Babelan tadi, ternyata masih kotor sekali,” kata Iriana, kemarin (16/9).

Hal ini diungkap Iriana di sela-sela peresmian ‘Gerakan Indonesia Bersih’ di Babelan, Bekasi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh istri Wapres Mufidah Jusuf Kalla, istri Gubernur Jawa Barat Atalia Kamil, Devi Luhut B

melakukan pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga, untuk dibuang ke lahan yang disediakan tersebut.

“Perusahaan mempersilahkan buang ke lahan itu, tapi kan kalau tidak dikelola dan diangkut ke TPA akan bau dan membusuk. Ini malah pengembang cuman gali dan kubur sampah gitu aja,” paparnya.

Candra sebagai Badan Pengelolaan Lingkungan RW 26 Wanajaya mengatakan kebutuhan TPS sangat mendesak. Pasalnya, dalam upaya pemerintah meminta masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan tapi tidak tersedianya fasilitas untuk tempat pembuangan yang representatif.

Kemudian, ditambah telah ada peraturan desa dimana lokasi perumahan Metland yang berdiri di Desa Telagamurni dan Desa Wanajaya yaitu melarang membuang sampah sembarang dengan punisment berupa kurungan 3 bulan dan denda meteri.

“Itu tentu akan sangat menyulitkan kami membuang sampah. Maka dari itu kami minta kepastian kapan TPS

itu dibangun, pengembang harus pikirkan kedepannya,” ungkap dia.

Selain persoalan TPS, kata Candra, persoalan lain yang menjadi keluhan warga yakni meminta pengembang kaji ulang soal ‘leveling drainase’ khususnya cluster-cluster lama yang dirasa sangat tidak sesuai sehingga air tidak dapat mengalir sebagaimana mestinya.

Ditambah dengan sistem biotank yang terapkan pengembang yang pembuangannya ke aliran drainase akan menjadi sumber penyakit karena terjadi endapan yang apabila dilakukan uji lab kemungkinan PH bisa diatas ambang batas.

“Poin-poin itu yang kami minta segera dilakukan penanganan dan jadi perhatian.

Karena itu semua adalah sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi,” paparnya.

Dalam keterangannya, Metland Cibitung menjelaskan perihal pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), saat ini pihaknya tengah dalam proses perijinan IMB ke Dinas-dinas terkait, dan ditargetkan pembangunannya dapat terealisasikan tahun ini.

Selain proses perizinan IMB, pihaknya juga pernah bekerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi untuk pembuangan sampah ke TPA. Ini akan dilakukan atau dijadwalkan kembali secara periodik untuk pembuangan sampah rumah tangga kawasan Metland Cibitung. (har)

ataupun juga berbeda suku,” terang Aat kepada Cikarang Ekspres, kemarin (16/9).

Selain itu, sambung Aat, keberagaman sesungguhnya bukan untuk dipertentangkan, melainkan harus diposisikan sebagai suaatu potensi atau kekuatan yang dapat mendorong spirit dalam rangka mengisi indonesia yang lebih sejahtera, adil dan makmur, yang ses-

uai Pancasila dan Undangundang Dasar (UUD) 1945.

Ia juga menghimbau kepada santriwan dan santriwati harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, yang sifatnya destruktif, disintegrasi yang bisa memecah belah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

“Jadi pemerintah Kabupaten Bekasi berharap ke-

pada para pelopor penerus bangsa yang notabene sebagai agen perubahan harus bisa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Serta harus bertanggung jawab untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang beradab, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai demokrasi,”tutup dia. (inf/ ugi/hyt)

Misalnya Diler resmi sepeda motor Honda, PT Bintang Motor Jaya (BMJ) Cikarang, sudah mencatat sebanyak 66 konsumen memesan Honda ADV 150.

Branch Manager Honda BMJ Cikarang, Sumarno mengatakan sebagian pesanan sudah dikirimkan kerumah konsumen, “Sekitar 32 unit sudah dikirim ke konsumen,”kata

dia, kemarin (16/9).

Sumarno menjelaskan, kehadiran Honda ADV 150 memang sangat tepat di Kabupaten Bekasi khususnya Cikarang yang sesuai dengan kontur jalan.

“Pertama memang kontur jalan Honda ADV 150 ini sangat cocok untuk di Cikarang, sesuai dengan speknya. Ini sangat berpengaruh,”paparnya.

Dari data yang didapat, konsumen Honda ADV 150

merupakan karakter pengendara yang suka akan petualang, “Profile konsumen lebih ke anak muda, dengan rentan umur 20-40 tahun, yang punya selera adventure,”tuturnya.

H o n d a B M J, t a n b a h Sumarno, memastikan pengiriman akan mengikuti list pemesanan konsumen, yang mana konsumen yang terlebih dahulu memesan akan mendapatkan unit terlebih dahulu.

“Sesuai nomor urut pembelian, kita sudah ada data waiting list, baik konsumen yang membeli cash ataupun kredit,”paparnya.

Untuk diketahui, Hadir dengan dua pilihan Honda ADV 150 versi ABS dan non ABS. Berbagai fitur canggih yang disematkan pada Honda ADV150 menjadikan partner berkendara terbaik dalam penyaluran hobi dan aktualisasi diri di jalan raya. (dim/hyt)

secara lugas menegaskan tidak ada alasan serapan anggaran tidak maksimal.

“Saya pikir ini bisa cari jalan keluar, ketakutan ini menyebabkan jadi masyarakat korban. Jadi ambil aja jadi legal standing dari kejaksaan setiap ingin digulirkan program yang ingin dijalankan libatkan mereka atau dengan langsung dengan KPK untuk meminta saran penggunaan anggaran yang baik,” imbuhnya. (har/ hyt)

dijaga ketat Polrea Metro Bekasi dengan mengerahkan 282 personel gabungan.

Kasat Sabhara AKBP

Jasalmon Sihombing menyebutkan personel gabungan itu terdiri dari 30 orang dari Polsek Babelan, 62

orang bawah kendali operasi (BKO) Polsek

Brimob, 95 personel Sabhara Polda, 30 personel BKO Polres dan 25 personel Tim Nego,” ucap dia. (har/hyt)

dari halaman 1 “Ini sama-sama kita ketahui bahwa masyarakat Bekasi heterogen. Ada beragam suku, agama, budaya, serta pemikiran hebat dari para penduduknya. Makanya kegiatan ini digelar agar para santri bisa sama-sama saling mengasihi dan menyayangi, walaupun berbeda agama dengan yang lain

Honda ADV .. dari halaman 1

Panjaitan dan Kholila Eka Supri Atmaja.

Iriana melanjutkan alat berat diturunkan ke lokasi untuk membersihkan sampah di Kali Busa Bahagia. Dia juga berharap warga dan pejabat setempat bergotong-royong untuk mengangkut sampah di Kali Bahagia agar lingkungan menjadi bersih.

“Berkat kerjasama ibu-ibu dan RT RW, dan lingkungan semua tadi sudah dibersihkan dengan alat, eksavator, InsyaAllah nanti bisa bersih semua sepanjang 3 Km. Itu tadi semoga bisa bersih dan nanti dapat dimanfaatkan

sampah dengan baik.

Seharusnya, TPS menjadi kebutuhan mendasar yang harus sudah disediakan, dan menjadi kewajiban pengembang sebelum melakukan penjualan unit rumah ke konsumen yang mana itu bagian dari sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dalam Undangundang No 1 Tahun 2011 ayat 2 poin D dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Pemukiman.

“Pengelolaan sampah itu juga jadi tanggungjawab mereka, jangan hanya menyediakan lahan saja. Tapi ditumpuk gitu aja tanpa dibuang ke TPA,” kata dia.

Har usnya, lanjut dia, pengembang bekerjasama dengan vendor sebagai pihak ketiga untuk proses pengangkutan dan pembuangan ke TPA. “Kami sudah kirimkan surat itu ke pengembang, selain minta pengelolaan sampah dengan baik. Kami menyampaikan surat konfirmasi kepastian kapan akan dibangun TPS itu,” ungkap dia.

Selama ini, para pengurus lingkungan setempat

Tingkatkan Wawasan ..

Iriana Sebut .. dari halaman 1

CIKARANG PUSAT - Forum RT RW dan Badan Pengelola Lingkungan (BPL) se-Metland Cibitung Bekasi mengeluhkan buruknya pengeloaan sampah di lokasi perumahan tersebut.

Sejak tahun 2014, PT Fajar Putra Dinasti (Developer Metland Cibitung) tak memiliki lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah untuk para penghuni perumahan Metland tersebut.

Kemudian, lahan yang menjadi lokasi pembuangan sampah juga kerap berpindah lokasi. Terakhir lokasi pembuangan sampah berada di dekat sekolah dan pemukiman warga.

Warga perumahan dipersilahkan membuang sampah di lahan itu, akan tetapi pihak pengembang tak melakukan pengangkutan sampah itu. Hanya dibiarkan menumpuk begitu saja.

“Itu tentunya sangat menganggu aroma bau sampahnya, ditambah sampahsampah dibiarkan gitu saja tidak diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” kata salah satu pengurus forum RW Metland Cibitung Bekasi, DM, kemarin (16/9).

Metland Cibitung itu terdiri dari tiga RW yakni RW 20 Desa Telaga Murni, RW 22 Desa Telaga Murni dan RW 26 Desa Wanajaya.

DM yang minta namanya diinisialkan menuturkan atas kondisi itu, seluruh ketua RT, RW dan BPL seMetland melakukan rapat koordonasi dan melakukan kesempatan untuk menyampaikan permintaan pembuatan TPS dan melakukan pengelolaan

ya. Sama situ ‘kan banyak perkampungan dan lainnya,” imbuh dia.

Iriana juga mengingatkan bahwa menjaga lingkungan agar tetap bersih itu sederhana. “Sebetulnya masalah kebersihan kali sederhana sekali, bila ada sampah di kali kita ambil aja agar tidak menumpuk,” ucap dia.

“Harus sesuai namanya, Kali Busa Bahagia, setiap kita melihat kali harus bahagia, kalau kita lihat sampah seperti kemarin yang ada kita menjadi tidak bahagia,” sambungnya.

Kedatangan Ibu Negara

“Lalau asa 40 personel

SAMBUNGAN

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019

3

KPK Surati DPR Minta Tunda Pengesahan Revisi UU 30 Tahun 2002 JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada DPR. Isinya meminta parlemen untuk menunda pengesahan revisi UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“KPK telah mengantarkan surat ke DPR siang ini yang pada pokoknya meminta DPR agar menunda pengesahan revisi UU KPK tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (16/9).

Febri menyampaikan, dalam surat itu KPK juga meminta draf revisi UU KPK dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara resmi untuk dipelajari lebih lanjut. Karena dalam proses pembentukan UU, DPR dan perlu menden-

gar banyak pihak.

“Seperti akademisi di kampus, suara masyarakat dan pihak-pihak yang terdampak dari perubahan aturan tersebut. Agar pembahasan tidak dilakukan terburuburu dan terkesan dipaksakan,” ujar Febri.

Sebelumnya, Mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, berharap DPR dengan pemerintah tidak terburu-buru membahas revisi UU KPK. Karena itu, para elite politik itu diminta untuk memperbanyak menyerap aspirasi dari berbagai pihak dalam melakukan revisi UU KPK. “Mudah-mudahan presiden dan para menteri yang terlibat dalam perumusan revisi UU KPK, serta para anggota DPR yang terlibat dalam pansus mendengar.

Kami para senior berharap

pembahasan itu jangan terburu-buru, perbanyak menyerap aspirasi,” ujar Ruki dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9).

Ia juga menuturkan, hal itu perlu dilakukan karena seingatnya, sejak 2017 hingga saat ini belum ada pembicaraan mengenai revisi UU KPK dengan intens. Pembicaraan tentang apa saja dan bagaimana mengubah UU KPK itu tidak dilakukan dengan berbagai alasan.

“Terus terang kami sendiri pun belum tahu mana yang mau diubah dan seperti apa perubahannya. Kita tahu tentang SP3, Dewan Pengawas, SDM, tentang penyidik, penyadapan,” tukasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, DPR setuju

dengan seluruh catatan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam DIM revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Kecuali satu, ihwal pembentukan Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, kesimpulan itu merupakan hasil observasi yang ia lakukan setelah berdiskusi dengan sejumlah fraksi di Senayan, bukan hasil rapat Panitia Kerja (Panja) revisi UU KPK yang berlangsung pada Jumat (13/6) lalu.

“Rasanya, semua yang menjadi catatan dan itu tertuang dalam DIM pemerintah, itu DPR setuju. Kecuali, Dewan Pengawas, itu saja,” tukas Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9). (bbs/mhs)

PT Kembangkan Ekonomi Wakaf JAKARTA - Kemenag mengajak civitas akademika perguruan tinggi ikut berperan dalam pengembangan ekonomi wakaf. Menurut Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf M Fuad Nashar, saat ini banyak ditemukan aset wakaf terutama tanah yang tidak diproduktifkan atau malah ditukar.

Penyebabnya, keterbatasan kapasitas dan pengetahuan nadzir dalam mengelolanya.

Padahal tanah wakaf tersebut terletak di lokasi strategis dan memiliki prospek ekonomi yang tinggi.

Selain nilai manfaat tanah wakaf, perlu dioptimalkan juga penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, saham, asuransi, hak paten, sukuk wakaf dan sebagainya sebagai instrumen pembiayaan syariah jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Penguatan kelembagaan ekonomi umat, terutama ekonomi syariah, zakat dan wakaf menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan di negara kita pada saat ini. Saya mengajak sarjana lulusan perguruan tinggi agar berperan mengem-

bangkan wakaf," jelas Fuad.

Profesi sebagai nadzir wakaf profesional, kata Fuad, harus ditopang dengan modal pendidikan dan keahlian yang relevan, jiwa entrepreneurship serta memiliki passion serta kecintaan terhadap dunia wakaf.

Fuad menilai, masa depan perwakafan, harus berkembang lebih maju di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional dan ekonomi global dewasa ini. Di negara-negara berpenduduk muslim, selain hak milik pribadi dan hak milik negara, ada hak milik wakaf yang menjadi pilar kes-

ejahteraan umum. Untuk itu, penguatan literasi wakaf pada generasi millenial menjadi satu keniscayaan.

"Wakaf merupakan aset masa depan. Sarana pendidikan, kegiatan riset, ekonomi, industri, rumah sakit, perumahan, perhotelan, pariwisata halal, agro indus-

tri, transportasi, dan sebagainya sangat dimungkinkan dibangun berbasis wakaf.

Untuk itu pengembangan skema pembiayaan wakaf, pembangunan insfrastruktur ekonomi dan sosial berbasis wakaf memerlukan SDM dalam hal ini nadzir wakaf dengan latar belakang

pendidikan dan kompetensi yang memadai," tuturnya.

Dia menambahkan, nadzir wakaf lulusan perguruan tinggi harus lebih banyak dikader. Dan, minat generasi milenial menjadi nadzir wakaf perlu ditumbuhkan..

Fuad menegaskan, wakaf bukan sekadar menyerahkan

harta sebagai ibadah sosial agar mengalir pahalanya kepada orang yang berwakaf setelah meninggal dunia.

Wakaf harus mengalirkan manfaat secara berkelanjutan kepada manusia yang hidup.

"Nadzir wakaf adalah kunci penentu berkembang atau tidaknya manfaat harta wakaf.

Nadzir wakaf pada hakikatnya adalah manajer pengelola aset wakaf," tegasnya.

Dalam kaitan itu, penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, salah satunya lewat jalur perguruan tinggi sangat penting dikedepankan. Pengembangan wakaf dengan dukungan kolaborasi perguruan tinggi diharapkan terus menggema di Indonesia.

Bentuk sinergi wakaf dengan perguruan tinggi, di antaranya ialah dalam pengimplementasian Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian m a s y a ra k a t ) , p e n g e m bangan kurikulum wakaf sesuai kondisi kekinian, program vokasi di bidang wakaf, inisiasi badan wakaf universitas dan lain-lain. (Net)

WP KPK Dikaji Ulang JAKARTA - Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terpilih Alexander Marwata turut menyoroti tindak tanduk Wadah Pegawai KPK. Pimpinan KPK periode 2019-2023 itu berencana menertibkan WP KPK seperti tujuan pembentukan awal.

Dikembalikan ke fungsi semula, pembentukan wadah pegawai itu asal mua-

Siapkan Skate .... dari halaman 4 Apalagi Tugu Skate Park milik swasta yang ada di Pekayon kabarnya akan ditutup oleh pemilik. Area kolong flyover itu memiliki luas 200 sampai 300 meter, jadi cukuplah selain area skate park dan BMX, kita akan bangun

ruang terbuka hijau bisa juga ditambah fasilitas wall climbing ada juga area bermain anak,” jelas dia.

Tri berharap, di tempat itu nantinya diharapkan menjadi pusat kegiatan anakanak muda atau masyarakat umum untuk melakukan hal-hal positif.

“Memang tak ada ritual tutup mata batin sih. Tapi memang skala atau intensitas sensitifnya dikurangi. Saya cuma masih merasa enggak enak saja kalau ada sesuatu yang kayaknya gaib,” jelas Prilly saat promo film di kantor Jawa Pos, Graha Pena, baru-baru ini.

Prilly mengungkapkan proses syuting Danur 3 yang melelahkan di sebuah rumah tua yang memiliku ambiens menyeramkan. Dia sempat merasakan hawa panas di tubuh bagian bawah dari pinggang hingga kaki.

“Hawa negatif di rumah itu kerasa banget. Kata orang pintar saya ketempelan saat itu. Selama syuting sering sakit-sakitan diganggu makhluk halus. Badan kayak di sauna dari pinggang ke bawah, panas banget.

Tapi anehnya pas orang lain pegang tuh dingin banget,” kata Prilly.

Dia dan kru sampai harus memanggil orang pintar di lokasi syuting untuk membantu Prilly. Akhirnya dia berusaha menghindari tempat yang berpotensi membuatnya diganggu roh halus.

“Saya tandai di mana nih kalau berpotensi ketem-

tah tentang SDM KPK. " Wa d a h p e gawa i i t u dibentuk dalam rangka untuk menjembatani komunikasi pegawai dengan komisioner, itu sebetulnya. Ti d a k u nt u k ya ng lain," lanjut dia.

Berjalan waktu, Marwata mencium perubahan fungsi WP KPK. Saat ini, kata dia, WP KPK banyak bertugas seperti juru bicara lembaga

antirasuah.

Sering kali, WP KPK menyampaikan sikap resmi ke hadapan publik dengan mengatasnamakan lembaga antirasuah. Aksi itu tentu bakal membingungkan publik mencerna suatu problem di KPK. "Ini seolah-olah di KPK itu semua jadi juru bicara. Ke depan kami harus tertibkan itu," timpal dia. (Net)

mankan sopir truk bernama Cecep Hidayat. Di lain tempat, seorang saksi mata peristiwa itu, Inne mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 13.40 WIB. Korban merupakan pelajar yang

sekolahnya tak jauh dari lokasi kejadian. “Jadi, pas pada bubar pulang sekolah, mereka naik mau numpang truk itu. Malah jatuh dan masuk kolong,” kata dia.

Peristiwa itu sempat mem-

buat kemacetan cukup parah di sekitar lokasi. “Ramai warga pada lihat, sampai macet parah. Ya sekitar 2 jam awal kejadian evakuasi sampai korban dibawa ambulan,” tandasnya. (msr/mhs)

bat Oktober sudah dikirimkan meubelair (meja dan kursi),” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatulah.

Inay mengungkapkan tidak ada meja dan kursi itu terjadi setelah adanya renovasi dan penambahan ruang kelas baru di sekolah terse-

but pada 2017. Dari awalnya 6 ruang kelas menjadi 12 ruang kelas.

“Nah 2017 itu kita sudah berikan meubelair baru untuk dua rombel (dua kelas).

Kalau empat kelas karena terbatas dan banyak sekolah lain juga pemberian meubelair,” tukas dia. (dhy/mhs)

kota metropolitan. Tak terkecuali untuk Bekasi, yang sebagian warganya mencari nafkah di Jakarta menggunakan motor, ikut menyumbang emisi serta kemacetan di Ibu Kota.

Menurut dia, fenomena ini tidak terelakkan karena pemerintah membuka keran investa-

si demi meraup tenaga kerja.

“Problemnya apa? Macet, karena ekonominya tumbuh.

Kalau ditekan, tidak ada aktivitas. Dampak ekonominya, nanti daya beli masyarakat turun, terus inflasi jadi tinggi di sini, laju ekonominya rendah,” kata Pepen. (dhy/mhs)

Siswa SMP ....

“Itu jadi fasiltas penunjang agar dapat melahirkan prestasi anak-anak Kota Bekasi dibidang olahraga itu. Semoga bisa muncul prestasi, meski prestasi adalah bagian bonus dari suatu proses kalau dilaksanakan serius,” tandasnya. (msr/mhs)

Sakit Diganggu .... dari halaman 4

salnya seperti apa. Dulu tujuannya untuk apa, itu saja. Kami kembalikan ke fungsinya," kata Marwata ditemui di Gedung DPR, Jakarta.

Marwata menerangkan, pembentukan awal WP KPK yakni sebagai jembatan komunikasi antara pimpinan dengan pegawai lembaga antirasuah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerin-

dari halaman 4 “Korban terlindas di bagian perut, dan telah dibawa ke RSUD Kota Bekasi,” ungkap Erna.

Kepolisian telah menga-

Pemkot Gelontorkan .... dari halaman 4

pelan. Ada suatu adegan di sebuah kamar, tiap habis syuting di situ pasti panas banget tubuh saya kayak di sauna,” jelasnya.

Meski begitu sebelum syuting, dia dan kru tidak melakukan ritual khusus untuk mendoakan hal-hal berbau gaib. Sebab Prilly percaya sesuai agama dan keyakinannya hanya kepada Allah SWT. “Saya sekarang cuma bisa merasakan aura enggak enak saja. Kalau melihat hal yang aneh-aneh enggak sih.

Dan saya bukan tipe orang yang percaya dengan ritualritual tertentu,” tuturnya. (*)

Sebelumnya diberitakan, Siswa SD Negeri Pekayon Jaya 3, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi belajar tanpa meja dan kursi.

Kondisi itu sudah diterjadi selama dua tahun. Hal tersebut, tentunya dikeluh-

kan siswa maupun orangtua siswa. Dinas Pendidikan Kota Bekasi memastikan pengadaan meja dan kursi di SD Negeri Pekayon Jaya 3, Kecamatan Bekasi Selatan, paling lambat Oktober 2019.

“Saya pastikan akhir September ini atau paling lam-

Jumlah Kendaraan .... dari halaman 4 “Tidak bisa (menekan jumlah kendaraan bermotor). Karena, saat kita tekan kendaraan bermotor, ada produksi nasional yang mengimbangi tenaga kerja yang ada,” jelas Pepen. “(Kalau) pabrik motor dan

mobil kita tekan, kita kan bagian integral (dengan kepentingan provinsi dan nasional), tidak bisa. Apalagi produksi itu menyangkut tenaga kerja,” tambahnya.

Pepen menambahi, jika masalah ketenagakerjaan memang diidap hampir semua

Harian Umum

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019

4

HARGA Rp3.000

Prilly Latuconsina

Sakit Diganggu Roh Halus AKTING aktris Prilly Latuconsina lewat film ‘Danur 3: Sunyaruri’ bisa disaksikan di bioskop pada 26 September 2019. Danur 3 merupakan film lanjutan dari film Danur 1 pada tahun 2017 (I Can See Ghosts) dan Danur 2 di tahun 2018 (Maddah).

Prilly yang berperan sebagai Risa Saraswati yang bersahabat dan bisa melihat hantu, mengalami kisah-kisah aneh selama proses syuting. Dia merasakan aura negatif saat syuting di sebuah rumah tua di Semarang.

Jelas saja kekasih Maxime Boutier itu bisa merasakannya, sebah selama film Danur 1 dan 2, Prilly memang dibuka mata batinnya untuk bisa lebih menjiwai. Sejak saat itu, dia bisa merasakan auraaura tak enak di sekelilingnya n Ke Hal... 3

PERISTIWA Siswa SMP Tewas Terlindas Truk BEKASI - Seorang pelajar SMP tewas tergiling truk tanah di Jalan Raya Perjuangan, Bekasi Utara, Kota Bekasi, kemarin. Awalnya, si korban hendak menumpang di salah satu truk pengangkut tanah bernomor polisi B 9882 UIT. Sialnya, ia terjatuh saat hendak naik, lalu tergiling ban truk yang hendak ia tumpangi itu.

“Korban berusaha menumpang, naik truk, namun terjatuh dan masuk ke kolong truk,” ujar Kasubbag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing.

Erna menuturkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.40 WIB, di depan Masjid Bustanul Ibbad, Jalan Raya Perjuangan, Bekasi Utara. Rafif Amruloh, warga Babelan, Kabupaten Bekasi, itu hendak menumpang, naik ke truk, akan tetapi terjatuh hingga masuk ke kolong truk hingga terlindas. n Ke Hal... 3

ILUSTRASI

Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi

Jumlah Kendaraan Bikin Pepen Pusing Antara Pendapatan Pajak dan Polusi Meningkat BEKASI – Pemkot Bekasi tengah memutar otak mencari solusi menekan angka polusi udara yang kian

memprihatinkan. Namun di saat yang sama, jumlah penyumbang polisi terbanyak di Bekasi salah satunya adalah kendaraan bermotor, sektor yang selama ini menyumbangkan gelontoran potensi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor-bea balik nama

kendaraan bermotor (PKBBBNKB).

Dari data yang dicatatkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018, di Bekasi ada kendaraan bermotor mencapai 1,6 juta unit. Di mana 1,25 juta di antaranya merupakan roda dua.

Ada dua puluh juta kend-

araan bermotor di Jakarta yang beroperasi setiap hari, sebagian di antaranya berasal dari kota satelit seperti Bekasi, lima juta di antaranya adalah sepeda motor. Jika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan punya keinginan untuk menekan kendaraan prib-

adi, maka Pepen punya pendapat yang berbeda.

Tak sampai di situ, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi pun kata Pepen akan mengganggu sektor produksi di indutri otomotif, yang akan berkelindan dengan berkurangnya serapan tenaga kerja. n Ke Hal... 3

Pemkot Gelontorkan Rp 11 M ke Sekolah BEKASI - Pemerintah Ko t a B e k a s i m e n g a l o kasikan anggaran Rp 11 miliar lebih untuk belanja meubelair (mebel) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 ini. Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi mengatakan mebel itu akan didistribusikan untuk 99 rombongan belajar (Rombel) atau ruang kelas di 76 SD dan 77 Rombel di 47 SMP negeri.

Meubelair itu, kata Krisman, terdiri dari lemari kelas, white board, meja dan kursi siswa serta meja dan kursi guru. “Anggaran Rp 11 miliar dibagi untuk pembelian meubelair SD Negeri Rp 6 miliar dan Rp 5 miliar untuk SMP Negeri,” ujar

Krisman, kemarin.

Krisman menuturkan, pengadaan meubelair itu untuk menggantikan barang-barang yang sudah rusak di sekolah lama dan untuk Unit Sekolah Baru (USB) yang belum memiliki meubelair.

“USB itu kan pakai meubelair lama atau pakai punya sekolah yang dimerger.

Tapi itu kan tidak elok ya jadi harus dibelikan baru,” jelas dia.

Te r k a i t t i d a k a d a n y a meubelair di SDN 3 Pekayon Jaya, Bekasi S elatan, Krisman menambahkan akan dilakukan p e ngadaan b e rsamaan sekolah lain pada tahun 2019 ini. “ Ya termasuk sekolah itu ya, kita segerakan pengadaan meubelair,” tandasnya. n Ke Hal... 3

ISTIMEWA

ANGGARAN PENDIDIKAN: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran Rp 11 miliar lebih untuk belanja meubelair (mebel) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Siapkan Skate and BMX Park di Kolong Flyover Rawa Panjang BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi tengah bersiap menjadikan lahan di kolong flyover Rawa Pan-

jang, Rawalumbu menjadi taman yang memungkinkan penggemar olah raga papan luncur (skateboard) dan

sepeda BMX bertemu dan berlatih.

Pembangunan itu dilakukan seiring berjalan dengan proses pembanguna Flyover Rawa Panjang yang tengah dikerjakan. “Iya jadi rencananya proses pembangunan sejalan dengan diselesaikannya konstruksi jalan layang tersebut. Mudah-mudah akhir tahun atau paling lambat 2020,” ujar Wakil Walikota Bekasim, Tri Adhianto, kemarin.

Tri menuturkan, pembangunan ‘Skate and BMX Park’ itu bakal menambah fasilitas publik untuk bisa beraktivitas. Komuni-

tas olahraga itu, nantinya bisa memanfaatkan area tersebut. “Jadi, memang kita melihat ada kebutuhan anak-anak milenial, anakanak muda terkait fasilitas publik. Mudah-mudahan nanti kita optimalkan lahan yang ada di kolong flyover Rawa Panjang,” kata Tri. Tri mengatakan, pihaknya sudah berbincang dengan komunitas skateboard dan BMX terkait kebutuhan fasilitas publik yang dapat menunjang minat dan bakat mereka.

Maka itu, atas usulan dan keinginan mereka. Pemkot akan terus berusaha mewujudkan hal itu. n Ke Hal... 3