JUMAT, 16 AGUSTUS 2019
Semangat Baru Bekasi
HARGA Rp3.000
ADVERTORIAL
Ayo Dukung Bekasi Jadi Kabupaten Termaju se-Indonesia Bekerja Sama Membangun Bekasi Baru Bekasi Bersih CIKARANG PUSAT - Puncak peringatan Hari Jadi ke-69 di Plaza Perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Bekasi, Cikarang Pusat, terasa spesial. Betapa tidak, Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi dan mantan Bupati Bekasi Saleh Manaf, mantan Wakil Bupati Bekasi Wikanda, mantan Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja, mantan Ketua DPRD Bekasi Nurhadi dan sejumlah undangan lainnya ikut meramaikan HUT ke-69 tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengajak seluruh lapisan masyarakat dan instansi terkait untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bekasi. Hingga Kabupaten Bekasi menjadi Kabupaten yang termaju se-Indonesia. Selain itu, ia juga menyerukan seluruh komponen untuk berinstrospeksi diri. Mengambil hal-hal yang baik dan mempertahankannya dan mana hal yang harus kita perbaiki. Karena menurut dia, peringatan Hari Jadi Kabupaten Bekasi Ke 69 mengambil tema “Bekerja Sama Untuk Membangun Bekasi Baru Bekasi Bersih� mengandung arti perlu adanya persamaan tujuan, persepsi dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Satu di antara prestasi nasional yang diraih adalah lima kali berturut-turut predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Kemudian, predikat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan, menerima penghargaan Awya Pariwara dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menerima Penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu melanjutkan dengan penandatanganan prasasti pembangunan gedung sekolah SMP Negeri dan SD Negeri serta Pembangunan ULP dan Puskesmas Rawat Inap di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi. Termasuk, meluncurkan Sistem Informasi Penerima Bantuan Tunai serta memberikan penghargaan kepada stakeholder yang berprestrasi serta memberikan hadiah dan piala pemenang lomba peringatan hari jadi Kabupaten Bekasi ke-69 dan HUT RI ke-74. Masih kata Eka, seluruh komponen masyarakat diminta bahumembahu untuk b e rko m i tmen bersama membangun Kabupaten Bekasi lebih baik lagi. (adv/hyt)
JUMAT, 16 AGUSTUS 2019
SAMBUNGAN
2
Rayakan Hari Jadi, Gubernur Jabar Tak Hadir CIKARANG PUSAT – Tanggal 15 Agustus 2019, Kabupaten Bekasi genap berusia 69 tahun. Sebuah bentuk rutinitas dilaksanakan apel peringatan Hari Jadi atau HUT hingga rapat paripurna tasyakuran bersama DPRD Kabupaten Bekasi. Sayangnya, rangkaian peringatan kembali menelan kekecewaan warga Bekasi lantaran tak dihadiri Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum. Namun, tampak hadir Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Pemprov Jawa Barat, Dani Ramdan dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmja. Kritikan tajam dilontarkan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Iip Sarip Bustomi. Menurut dia, Gubernur Jabar Kang Emil terkesan tak menghargai hari bersejarah Kabupaten Bekasi.. “Kabupaten Bekasi ini kan sudah 69 tahun, daerah berkembang dan menjadi daerah penyumbang PAD terbesar untuk Jawa Barat. Tetapi sepanjang saya mengikuti agenda ini dari tahun ke tahun, kok gubernur nggak pernah nongol. Diundang mah diundang, tapi nggak pernah datang,” ketus
dia saat rapat paripurna dalam rangka tasyakuran di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, kemarin (15/08). Politikus Golkar ini sudah empat periode duduk sebagai wakil rakyat. Bustomi menilai kealpaan gubernur ini melukai
KPK Dua Petinggi Lippo Cikarang Jadi Saksi Kasus Meikarta Jilid II JAKARTA – Kasus dugaan suap proyek Meikarta terus berlanjut. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil petinggi Lippo Cikarang sebagai saksi untuk tersangka Iwa Karniwa. Mereka adalah Direktur Lippo Cikarang Ju Kian Salim, Sekretaris Direksi Lippo Cikarang Melda Peni Lestari dan Staf Keuangan Lippo Cikarang Sri Tuti. “Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka IWK (Iwa Karniwa),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, kemarin (15/8). Kasus dugaan suap terkait proyek Meikarta ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap eks Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Ada sembilan tersangka yang kemudian ditetapkan KPK dan kini telah divonis bersalah. KPK kemudian melakukan pengembangan dan menjerat dua tersangka baru, yaitu Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa dan eks Presdir Lippo Cikarang Bartholomeus Toto. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara berbeda. Toto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberi suap Rp 10,5 miliar kepada Neneng Hassanah. Duit itu diduga untuk memuluskan pengurusan izin Meikarta. Sedangkan Iwa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima duit Rp 900 juta. Duit itu diduga diterima Iwa terkait pengurusan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih terkait Meikarta. (*/tom)
BAZNAZ Tahun Ini Kursi Roda Gratis Bagi Difabel Bertambah CIKARANG PUSAT – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bekasi kembali memberikan bantuan terhadap kaum difabel, mustahik, dan dhuafa. Pada Total 150 kursi roda diberikan kepada mereka, jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya hanya 120 kursi. Ketua Baznas Kabupaten Bekasi, Abdul Azis menuturkan bagi masyarakat yang menderita kelumpuhan atau cacat dapat langsung mengajukan melalui Puskesmas atau kecamatan di wilayah masing-masing. Karena menurut dia, program Baznas Bekasi Sehat ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan 44 Puskesmas se-Bekasi. Sehingga bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kursi roda ataupun bantuan biaya kesehatan dan biaya pengobatan dari baznas itu hukumnya wajib mendapatkan rekomendasi Dinkes serta Puskesmas setempat. “Jadi upaya kerjasama ini menjadi terkoordinasi dan terintregrasi hingga kita bertanggung jawab untuk membantu masyarakat, akhirnya tidak ada lagi yang langsung meminta ke Baznas karena saya arahkan ke puskesmas,” ujar dia kepada Cikarang Ekspres, kemarin (15/8). Azis melanjutkan kursi roda gratis ini merupakan program Baznas Bekasi Sehat yang diberikan kepada warganya agar tambah maju dan sehat. Namun ia mengakui kemampuan Baznas masih terbatas. Terutama mengenai WC sehat, yang setiap tahunnya dibangun sekitar 150 unit. “Saya dan semua semua pengurus, selalu berupaya membantu masyarakat, mudah-mudahan atas kerjasama antara Baznas, Pemda, Dinas Kesehatan dan pimpinan puskesmas termasuk pengggiat sosial dibidang kesehatan tetap bersinergi, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat,” harapnya. Perwakilan Puskesmas dr. Adi Pranaya mengatakan, kerjasama antara puskesmas dan Baznas perlu dilanjutkan dengan bentuk Memorendum of Understanding (MoU). Puskesmas memang terus berupaya melayani kesehatan dengan baik. (tom/ags)
masyarakat Kabupaten Bekasi. “Ya paling tidak, ada sense of attention dong dari gubernur. Apalagi Kabupaten Bekasi ini lagi berbenah menuju Bekasi Baru Bekasi Bersih jadi harus ada spirit juga agar
kedepannya lebih baik lagi,” kata dia. Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Pemprov Jabar, Dani Ramdan menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran gubernur. “Kami memahami, tetapi
memang persoalannya gubernur itu membawahi 27 kabupaten/kota dan kalau satu didatangi tetapi tidak datang ke yang lain itu akan sensitif makanya gubernur nggak pernah datang di hari jadi kecuali jika ada hal-hal fundamental dan
itu pernah seperti di jaman Pak Nuryana dan Pak Aher,” ungkapnya. Namun begitu, sambung Ramdan, secara kebijakan yang menghadiri kegiatan hari jadi kabupaten/kota memang bukan gubernur. “Kalau dulu mah ada
residen, BKPP (Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan-red) tetapi karena ada perampingan birokrasi keberadaannya dihapus sehingga jatuh lah kepada kami di Biro Pemerintahan dan Kerja Sama,” tutupnya. (tom/ugi)
Eks Bupati Neneng Masih Pemulihan Lahiran BANDUNG – Perayaan momen hari jadi Kabupaten Bekasi ke-69 yang jatuh pada 15 Agustus 2019 berlangsung hidmat dan haru. Selain tanpa dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sosok mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin juga menjadi kenangan tersendiri bagi warga maupun ASN di Pemkab Bekasi. Informasi yang dihimpun, Terpidana kasus korupsi Meikarta, Neneng Hasanah Yasin tak banyak berkegiatan saat momen 17 Agustus di Lapas Wanita Bandung. Neneng tak ikut kegiatan lantaran masih proses penyembuhan pasca melahirkan. Seperti yang terjadi saat diadakan tari kolosal memeriahkan HUT RI sekaligus memecahkan rekor MURI, Neneng tampak tak terlihat. Tari kolosal itu dilakukan sejumlah napi wanita di Lapas Wanita Sukamiskin Bandung, kemarin (15/8) Kalapas Wanita Sukamiskin Rafni Trikoriaty Irianta menuturkan Neneng memang tak ikut berpartisipasi. Menurut dia, faktor kesehatan menjadi
alasan Neneng tak ikut kegiatan tersebut. “Neneng baru beranak, dia ngurusin bayi saja. Kita milih yang muda-muda saja,” ucap Rafni. Selain dalam kegiatan tari kolosal, Neneng juga tak akan mengikuti sejumlah kegiatan perlombaan 17 Agustus di Lapas tersebut. Menurutnya riskan bila Neneng banyak melakukan
gerak usai melahirkan. “Kalau Neneng ikut nanti gempor, mana dia sakit saraf kejepit tulang belakang. Kalau Neneng ikut, nanti songklak, kita kena salah lagi. Dia nonton doang sama sorak-sorak,” kata Rafni. Kegiatan tari kolosal sendiri memang dilakukan serentak di sejumlah Lapas dan Rutan di Jabar. Kegiatan
tersebut merupakan arahan dari Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM. Selain di sini, kegiatan serupa juga dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bandung yang letaknya bersebelahan dengan Lapas Wanita Sukamiskin. Sejumlah anak yang menjalani pidana,
melakukan tarian tersebut di aula LPKA. “Anak didik kita libatkan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa secara meskipun ada di dalam, mereka ini penerus bangsa. Kita juga menumbuhkan kesadaran bangsa dan cinta tanah air untuk nantinya bekerja meneruskan citacitanya,” kata Kepala LPKA Bandung Sri Yanti. (dtc/tom).
Aliansi BEM Bekasi-Satpol PP Bentrok CIKARANG PUSAT – Peringatan hari jadi Kabupaten Bekasi ke69 diwarnai aksi massa yang menuntut lima poin tuntutan. Aksi massa mahasiswa dibawah aliansi BEM se-Kabupaten Bekasi mennyoroti kinerja dan kepemimpinan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja di kompleks Pemkab Bekasi, kemarin (15/8). Aksi yang berjalan hingga dua jam itu, diwarnai kericuhan antara mahasiswa dengan Satuan Polisi Pa m o n g P r a j a ( S a t p o l PP) yang menyebabkan ma ha s i s wa m e nga l a m i luka dan terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat. Kordinator Lapangan (Korlap) Fahri Pangestu mengaku kecewa dengan tindakan represif Satpol PP. Karena menurut dia, aksi yang berjalan kondusif menjadi ricuh karena dipicu saling dorong a nt a ra ma ha s i s w a d a n Satpol PP. “A w a l n y a k o n d u s i f , karena kita ingin masuk, dan adanya dorongan dari pihak satpol PP, maka terjadilah kerusuhan, sehingga teman kita ada yang
terpaksa di larikan ke RS atau ke puskesmas terdekat, “kata dia kepada koran ini. Selain itu, sambung Fahr i, sejumlah perangkat aksi pun menjadi sasaran oknum Satpol PP hingga mengalami kerusakan. Kepala Seksi Penegakan P e rd a S a t p ol PP Kadarudin menilai kerusuhan aksi merupakan hal
yang wajar. “Karena kita ketahui mahasiswa juga masih muda, dan satpol PP pun orangnya masih jiwa muda semua. Jadi wajar, keduanya mudah terbakar emosi,”ucapnya. Meski begitu, ia memastikan akan bertanggungjawab atas kerusakan toa. Kadarudin juga berjanji akan kembali membina para anggotanya agar
tidak mudah tersulut amarah dalam pengamanan aksi. “kita akan bina kembali anggota kita, agar setiap pengamanan aksi tidak ada lagi kekerasan dalam unjuk rasa,”tegasnya. D i ke t a hu i d a l a m a k s i tersebut, mahasiswa y a n g m e n g a t a s n a m a ka n B E M s e - Ka b u p a t e n B e k a s i m e m b aw a l i m a
tuntutan, yakni yang pertama, persoalan yang m a s i h t e r u s d i ra s a k a n bag i ma sya ra kat Ke camat a n C i ba r u sa h, s o a l kekeringan, pencemaran l i n g ku n g a n , p u n g u t a n Liar (pungli), pengangguran, dan dorongan Peraturan Bupati bagi kendaraan besar untuk mengurai kemacetan. (tom/ugi)
SAMBUNGAN
JUMAT, 16 AGUSTUS 2019
3
Efisiensi, Honorer RT/RW Dihapus BEKASI TIMUR - Upah bulanan yang diterima aparatur RT dan RW di Kota Bekasi terancam dihapus dari perencanaan anggaran belanja pegawai tahun 2020 mendatang. Pemerintah daerah berkilah, upaya tersebut untuk efisiensi anggara Atas rencana itu, sejumlah aparatur RT dan RW menjerit. Mereka menyatakan
keberatan dengan dalih biaya itu digunakan untuk kepentingan kesekretariatan dan kegiatan. “Urunan itu kami tarik hanya untuk kegiatan saja. Kalau tidak ada kegiatan kita tidak mintai warga. Dan hasil pungutan itu kita gunakan untuk konsumsi kegiatan,” kata Ketua RT 01 Medan Satria Kota Bekasi Andi, kemarin (14/8)
Andi mengaku, sangat terbantu dengan biaya yang didapat dari pemerintah daerah. Uang itu dipakai untuk kepentingan kegiatan warga. Soal rencana penghapusan honor RT, dia mengaku sudah mendengar dari sejumlah kolega. Jika benar demikian, dia menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tidak konsisten.
Padahal, sebagai aparatur lingkungan, dirinya selalu berhadapan dengan sejumlah masalah di masyarakat. “Kan selama ini yang berhadapan langsung dengan masyarakat yah RT dan RW. Seharusnya mereka menghargai jerih payah kami semua,” pintanya. Sejauh ini, Andi selalu menerima honor setiap bulan sebesar Rp1,2 juta per-
bulan. Sedangkan, untuk RW diberikan honor Rp1,5 juta perbulan. Setiap pencairan anggaran diberikan secara transfer langsung ke Ketua RT maupun RW. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Sopandi Budiman mengatakan, wacana penghapusan honor RT dan RW memang sempat
ada. Namun, wacana itu masih dalam pembahasan ” Tahun ini masih ada dibayarkan kok tiap bulan,” tegasnya, Rabu (13/8/2019). Sopandi mengaku, adanya wacana penghapusan itu karena untuk penyesuaian anggaran. Sehingga, kalau nanti pembahasannya keuangan daerah mencukupi, maka honor tersebut masih bisa
diberikan pada tahun anggaran 2020. ”Sifatnya hanya menyesuaikan keuangan saja. Pembahasan evaluasi sampai sekarang masih berjalan,” terangnya. Untuk belanja anggaran perubahan tahun 2019, Sopandi mengaku, honor RT dan RW masih diberikan. Saat ini total APBD perubahan mencapai Rp 7 triliun. (idp/hyt)
Sarling Bunda Atalia Sambangi Bekasi BEKASI SELATAN - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat yang juga sebagai Bunda literasi Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil melakukan kunjungan kerjanya ke Kota Bekasi dalam program kegiatan Siaran Keliling (Sarling) , kemarin (14/8). Istri Gubernur Jawa Barat melakukan kunjungan ke Kota Bekasi untuk melihat dan memberikan pembinaan kepada Posyandu Seroja, Paud, SMA/SMK/, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pariwisata di Kota Bekasi. Siaran Keliling dilakukan di seluruh Kota/
Kabupaten di Jawa Barat dan Kota Bekasi jadi kota ketujuh yang akan dikunjungi. Dalam kegiatan ini, Atalia di dampingi rombongan dari pejabat di lingkunhan provinsi Jawabarat serta anggota DPRD Prov Jabar. Ketua Tim penggerak PKK Kota Bekasi, Gunarti Rahmat Effendi beserta dengan Wakil ketua Tim penggerak PKK kota Bekasi, Wiwiek turut serta mendampingi dan mengikuti setiap kunjungan yang di lakukan oleh istri gubenur jabar tersebut. Dalam sambutanyanya, ketua tim penggerak pkk
jabar, Atalia mengatakan sangat senang dapat bertemu dengan warga Kota Bekasi dalam kegiatam Sarling ini.. “ saya bangga dan senang melihat semangat para ibu ibu kader posyandu serta anak2 Paud di Kota Bekasi” tuturnya. Usai memberikan pembinaan kepada kader posyandu di wilayah kelurahan kalibaru, Atalia beserta rombongan menuju SMAN 1 Kota Bekasi. Kedatangan Atalia beserta rombongan disambut hangat oleh seluruh siswa/i dan juga oleh kepala sekolah SMAN/SMKN se Kota
Bekasi. Dirinya Menyapa pelajar SMA dan SMK , dan memberikan motivasi kepada pelajar sekolah menengah, sekaligus mengajak siswa/ i Kota Bekasi utk mendeklarasikan anti hoaks, mengunakan internet dengan baik dan benar serta memberikan pesan pesan. Dihadapan para pelajar masyarakat yang hadir Atalia Praratya, mengajak kepada masyarakat dan pelajar di Jawa Barat menolak penyebarluasan setiap informasi bohong atau hoaks. D engan adanya
berita bohong atau hoaks akan dapat merugikan para pelajar dan juga masyarakat kota bekasi, ujarnya. Dalam kesempatan tersebut Atalia juga memberikan motivasi dan beberapa tips sukses meraih cita-cita kepada para pelajar dari berbagi sekolah yang memadati halaman Sekolah SMAN 1 Kota Bekasi . “Untuk mencapai impian dan cita-cita, hidup harus punya tujuan. Kemudian melangkah mencapai tujuan, banyak membaca, pantang menyerah, serta hati-hati melangkah jangan sampai terbawa arus
melakukan keburukan atau hal-hal negatif,” tandasnya. Atalia beserta rombongan berkesempatan mengunjungi pengrajin di kota bekasi, Antiqu Uniq serta Snow world yanga da di transpark Juanda. Dikatakannya, pengrajin akan terus dan selalu d i d u ku n g o l e h p e m e ri nt a h b a i k p e m e r i nt a h daerah, provinsi bahkan pusat. Hal ini agar para oengrajin dapat mengembangkan kerjinannya karna akan menambah nilai ekonomi serta dapat menmbuka lapangan pekerjaan.
akhir kunjungannya Atalia menyempatkan diri untuk datang ke Snow World untuk melihat dan merasakan langsung permainan permainan dan juga bermain Salju. “ ini dapat menjadi salah satu yang dapat menarik wisatawan domestik dari daerah daerah lain yang datang ke Kota Bekasi, katanya. Pada pukul 16.00 WiB Atalia beserta rombongan mengakhiri kunjungannya di Kota bekasi dan langsung kembali ke Kota Bandung. (*/msr)
Tiga Besar Titik Rawan Korupsi ASN JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada tiga besar titik rawan korupsi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan catatan KPK, tindak pidana korupsi tertinggi di lingkungan ASN yakni penyuapan. “Kalau kita lihat dari data, sampai 31 Desember 2018, yang masih tertinggi terjadinya tindak pidana ko-
rupsi adalah di penyuapan. Jadi ini masih cukup tinggi. Kemudian di pengadaan barang dan jasa, kemudian ini ada penyalahgunaan anggaran. Ini kurang lebih tiga yang terbesar,” kata Kabiro SDM KPK Chandra Sulistio Reksoprodjo di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, kemarin (15/8 Chandra mengatakan, dalam hal ini KPK terus
mengingatkan pemerintah daerah untuk mengelola manajemen ASN termasuk kepala daerahnya. KPK melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Kemenpan RB terkai evaluasi ASN. “Kami masih terus memantau karena evaluasinya ada di Kemenpan, kemarin sebelum ke sini saya cek kembali ke Kemenpan, Ke-
Tarif BRT .... dari halaman 4 Terlebih, promosi yang dilakukan penyedia layanan ojek online lebih menguntungkan konsumen. “Kalau mau memberikan layanan terbaik buat warga, bikin yang murah dan akses dekat kawasan perumahan. Bila perlu tarif Rp 1.000 atau bahkan gratis biar (warga) beralih (menggunakan
Dari enam Daerah Pilihan (Dapil) se-Kota Bekasi,
sih merah adalah terkait dengan mutasi, rotasi, dan pemberhentian terkait dengan salah satunya PTDH (pemberhentian dengan tidak hormat). Ini sudah kita ingatkan berkali-kali sebenarnya, namun sayangnya kurang mendapatkan perhatian sehingga ada satu kejadian, satu waktu, terpaksa dengan berat hati kepala daerahnya kami laku-
kan OTT. Jadi sebenarnya sudah ada proses-proses kami ingatkan,” ujar Chandra. Chandra juga menyebutkan masih ada sektor yang perlu mendapatkan perhatian karena rawan korupsi, yaitu masalah perizinan. Chandra mengatakan pihaknya sudah berupaya mengingatkan kepala dinas maupun kepala daerah, namun belum mendapatkan
perhatian khusus. “Jadi tidak serta merta kami langsung menghukum dan sebagainya, tapi sudah ada satu proses sebenarnya dari kami upaya untuk mencegah, dari Kementerian/Lembaga hingga pemda, karena ini adalah titik-titik rawan yang sebenarnya harus dicermati dan harus segera kita perbaiki,” ucapnya. (dtc/tom)
Kesimpulan itu tak ada bedanya dengan kesimpulan tahun-tahun sebelumnya.
“Kami sudah cek di wilayah sepanjang Kali Bekasi di wilayah Cileungsi untuk Kota Bekasi. Kami tidak menemukan sumber
warna hitam begitu,” kata Masri. “Kabupaten Bogor yang harusnya cek ke lokasi, untuk mengetahui sumbernya
dari mana. Kami enggak bisa setop (pencemaran) dari hulunya, karena kan bukan di wilayah kami sumbernya,” ujar Masri. (dhy)
Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni menjelaskan, penetapan caleg terpilih adalah caleg dari partai tertentu yang memperoleh alokasi perolehan kursi dan suara terbanyak. “Kalau mendapat lebih dari 1 kursi maka perolehan suara te rbanyak 1 dan 2 di setiap dapil dari masing-masing parpol,”
ujarnya saat membacakan hasil pleno. Menurut Nurul, hasil pleno penetapan perolehan jumlah kursi untuk DPRD Kota Bekasi dan anggota dewan terpilih akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Bekasi. “Suratnya sudah saya tanda tangani dan sudah diserahkan ke bagian Tata
Pemerintahan Kota Bekasi. Rencananya besok akan disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur. Proses selanjutnya tinggal tunggu verifikasi dari Gubernur, karena usulan pelantikan disertai dengan berkasbekas pendukung,” kata dia. Nurul mengatakan, apabila semua berkas sudah lengkap dan prosesnya
sudah selesai di Gubernur, nantinya Gubernur akan berkirim surat kepada Wali Kota Bekasi untuk mempersiapkan pelantikan dengan nama-nama anggota dewan yang sudah diberikan oleh KPU. “Hanya tinggal koordinasi antara Wali Kota dengan Sekwan untuk melaksanakan pelantikan,” tandasnya (dhy)
Pencemaran Kali .... Transpatriot),” kata Djoko. Tu ju a n d i a d a ka n bu s umum ini, lanjutnya, untuk menggiatkan masyarakat naik transportasi umum yang murah dan nyaman. “Bukan untuk mencari uang dari program ini. Keliru,” ujar Djoko. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Fathikun menjelaskan bahwa tarif tersebut sesuai
dengan pedoman penetapan tarif batas bawah dan tarif batas atas, dan dianggap tidak memberatkan masyarakat. “Iya-lah (wajar). Ini kan murni non-subsidi lho,” katanya. Transpatriot koridor II dan III terdiri dari 20 unit yang akan melayani rute masingmasing Summarecon – Vida Bantargebang dan Wisma Asri – Sumber Arta. (msr)
ada enam partai dengan perolehan kursi dan suara terbanyak yakni PKS dan PDIP masing-masing mem-
peroleh 12 kursi, Golkar 8 kursi, Gerindra 6 kursi, PAN 5 kursi, Demokrat 4 kursi, PPP 2 kursi dan PKB 1 kursi.
Sah, Ini .... dari halaman 4
menpan menyebutkan dari 542 pemda, sudah 71 persen sudah divalidasi atau sudah keluar surat dari Menpannya,” jelasnya. Selain itu, masih ada titiktitik rawan dalam manajemen ASN dan kepala daerah yang diperingatkan oleh KPK. Sayangnya, masih ada kepala daerah yang kena OTT KPK. “Namun di sini yang ma-
DINKES KABUPATEN BEKASI Mengucapkan selamat HUT Kabupaten Bekasi yang ke 69
dari halaman 4
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BEKASI Mengucapkan selamat HUT RI yang ke 74 dan HUT Kabupaten Bekasi yang ke 69
LMP KABUPATEN BEKASI Mengucapkan selamat HUT RI yang ke 74 dan HUT Kabupaten Bekasi yang ke 69
KELURAHAN JATIMULYA
Mengucapkan selamat HUT RI yang ke 74 dan HUT Kabupaten Bekasi yang ke 69
DARMIZON Kepala dr. SRY ENNY Kepala
EKO TRIYANTO Ketua
CHARLES MARDIANUS Lurah
Hubungi Bagian Iklan JAMIL : 0838 0765 0426 KEHILANGAN TELAH HILANG BPKB MOBIL AVANZA NOPOL : B 1192 KMJ A/N JAINIH JAMALUDIN, ALAMAT KEL. JATILUHUR RT 002 RW 011 JATIASIH BEKASI
KEHILANGAN TELAH HILANG BPKB SEPEDA MOTOR SUPRA NOPOL B 6102 KUJ A/N DADI KUSDIMAN. TELAH HILANG BPKB SEPEDA MOTOR JUPITER Z NOPOL B 3528 KEN A/N AFIF FATURRAHMAN
LOWONGAN KERJA BTH: (1)TSS.MIN.D3 T.MESIN/T. INDUSTRI/T.ELEKTRO/METALURGI (2)SALES.MIN.SMA MAX40TH.PNY MOTOR&SIM C. SIAP MENGIKUTI TRAINING PRODUCT KNOWLEDGE DI JAKARTA.(BIAYA AKOMODASI PP & KOST 1BLN DISIAPKAN).KIRIM LMRN: HRD.IMG@GMAIL.COM
KEHILANGAN TELAH HILANG BPKB SEPEDA MOTOR SUZUKI SHOGUN NOPOL B 3756 FY A/N DADI KUSDIMAN ALAMAT : RT 002/011 JATILUHUR JATIASIH BEKASI
KEHILANGAN
KEHILANGAN
HILANG SERTIFIKAT NO 6512 A/N MUHAMAD HASAN LUAS 1.126 M² DS.TELAGA MURNI - KP.BOJONG KONENG RT 04/03 KEC.CIKARANG BARAT
S AT U B U A H B P K B M O B I L MERK NISSAN X-TRAIL NO.POL : T 1186 TQ DENGAN NO.KA : MHBF3CF1CEJ000022 NOSIN :QR25005580L WARNA HITAM TAHUN 2014 STNK ATAS NAMA
KEHILANGAN SATU BUAH BPKB MOBIL MERK NISSAN GRAN LIVINA NO.POL : T 1273 AG DENGAN NO.KA : MH8BG1CG1F J096356 NOSIN : HR15932790B WARNA MERAH TAHUN 2012 STNK ATAS NAMA WINDA SYAM IBNU DJATMIKO DENGAN NOMOR BPKB : J.01035922
SATU BUAH BPKB MOBIL MERK N I S S A N D AT S U N G O - PA N C A NO.POL : T 1389 TP DENGAN NO.KA : MHBJ1CH2FEJ000067 NOSIN : HR12700630T WARNA ABU-ABU METALIK TAHUN 2013 STNK ATAS NAMA IIN SUHAENI DENGAN NOMOR BPKB : M-00403579
DIJUAL RUMAH
Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288
JUMAT, 16 AGUSTUS 2019
Tarif BRT Transpatriot Mahal Warga Ngeluh Harganya Sama dengan Ojek Online BEKASI - Tarif bus rapid transit (BRT) Transpatriot koridor II dan III dianggap
mahal oleh sejumlah pihak. Hal itu lantaran jarak antara shelter dengan kawasan pemukiman tidak terlalu dekat. Seperti diketahui, Dinas Perhubungan Kota Bekasi menetapkan tarif batas bawah dan atas di kisaran Rp 5.000 – Rp 10.000. Na-
mun, tarif ini tidak berlaku flat melainkan disesuaikan dengan jarak tempuh. Nur Syamsiah, 47 tahun, seorang warga Perumahan Wisma Asri, Bekasi Utara menyambut baik kehadiran Transpatriot yang melayani rute Wisma Asri – Sumber Arta meski tarifnya dirasa
tidak murah. “Kalau yang punya motor masih mendingan bisa langsung ke shelter. Nah, kalau yang enggak ada motor kan harus ngangkot dulu ke tempat bus-nya. Jatuhnya sama saja sih kayak naik ojek online,” katanya. Tanggapan berbeda diung-
kapkan Harwanto, 34 tahun, warga Perumahan Prima Harapan, Bekasi Utara. Dia menilai tarif yang berlaku sesuai jarak tempuh sudah cukup adil. “Mahal atau enggak relatif ya. Kalau misal jaraknya dekat banget terus kena Rp 5.000 ya masih lebih ma-
hal dari angkot. Tapi, kalau misal dari Wisma Asri sampai ke Kalimalang kena Rp 10.000 ya murah juga karena naik ojek online pasti lebih mahal,” ujarnya. Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai Pemerintah Kota Bekasi kurang serius memperha-
tikan masalah angkutan massal. Pasalnya, tarif yang ditetapkan tersebut tidak jauh berbeda dengan tarif ojek online. Dia meyakini bahwa masyarakat belum akan beralih menggunakan moda Transpatriot seperti yang diharapkan. Ke Hal...3
BAPPEDA KABUPATEN BEKASI Mengucapkan selamat HUT RI yang ke 74
Selamet Supriadi Kepala
Pencemaran Kali Bekasi Tak Bisa Dibendung BEKASI - Aliran Kali Bekasi merupakan pertemuan dua anak sungai, yakni Kali Cikeas dan Kali Cileungsi. Nahas, hampir tiap tahun Kali Bekasi terimbas pencemaran yang datangnya dari Kali Cileungsi di Kabupaten Bogor itu. September 2018, misalnya, ribuan ekor ikan sapu-sapu, mujair, dan sepat ditemukan mati mengambang di Kali Bekasi. Baku mutu air Kali Bekasi saat itu ada di titik terburuk karena polutan dari Kali Cileungsi. Warnanya hitam pekat dan muncul aroma tak sedap dari kali. September 2017 pun, keadaannya sama persis.
Saat itu, Kali Bekasi yang menghitam dan bau “dihiasi” busa. Pencemaran juga berasal dari Cileungsi. Sejak bulan lalu, tepatnya Sabtu (20/7/2019), Kali Bekasi kembali tercemar oleh aliran Kali Cileungsi. Ciri-cirinya sama persis, berwarna hitam dan bau tak sedap. Bulan lalu, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan (PDL) BPLH Kota Bekasi Masri Wati mengaku sudah menelusuri sumber pencemar di Kota Bekasi, namun nihil. Ia pun berkesimpulan bahwa pencemaran bermula di hulu Kali Bekasi, yakni Kali Cileungsi. Ke Hal...3
Sah, Ini 50 Anggota DPRD Kota Bekasi 2019-2024 BEKASI TIMUR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bekasi pada pemilih a n u m u m ( Pe m i l u ) 2 0 1 9 . Rapat berlangsung di hotel Horison Ultima Bekasi pada Rabu (14/8) malam. Dalam acara tersebut, turut dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi-Tri Adhianto. Ke Hal...3
CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN BEKASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BEKASI
BKPPD KABUPATEN BEKASI
BAPPEDA KABUPATEN BEKASI
Mengucapkan selamat HUT RI yang ke 74 dan HUT Kabupaten Bekasi yang ke 69
Mengucapkan selamat HUT RI yang ke 74 dan HUT Kabupaten Bekasi yang ke 69
Mengucapkan selamat HUT RI yang ke 74 dan HUT Kabupaten Bekasi yang ke 69
Mengucapkan selamat HUT Kabupaten Bekasi yang ke 69
ROHIM MINTAREJA
YANA SURYATNA
Ali Syahbana
Selamet Supriadi
Cawabup
Kepala
Kepala
Kepala