Semangat Baru Bekasi
JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019
PROSES SELEKSI Pengumuman CPNS Dimulai Bulan Depan JAKARTA - Tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 sedang dalam tahap finalisasi formasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (KemenPAN-RB). Rencananya, pengumuman pengadaan seleksi akan diumumkan sekitar akhir September atau awal Oktober mendatang. Kemarin, Karo Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB Mudzakir memberikan penjelasan terkait kelonggaran batas usia enam jabatan dalam tes CPNS 2019. Yakni, dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa. Ke Hal.. 2
PERISTIWA Api ‘Limbah Plastik’ Lahap Lima Truk dan Tiga Sepeda Motor CIKARANG UTARA – Pasca kebakaran hebat melanda pabrik plastik PT Dynaplast 9 pada beberapa bulan terakhir. Kini, giliran tempat penyimpanan limbah plastik habis dilahap si jago merah. Pemadaman gudang ini pun membutuhkan kerja estra para petugas pemadam kebakaran. Buktinya, lima unit mobil kebakaran dengan rincian empat unit milik Damkar Kabupaten Bekasi dan satu unit milik Jababeka harus memadankan gudang yang berlokasi di Kampung Bangkongreang, RT 02/01 Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, kemarin (12/9) dini hari. Ke Hal.. 2
HARGA Rp3.000
Barang Ilegal Bebas Masuk Bekasi Bea Cukai Dinilai Lemah Awasi, Potensi Kerugian Negara Tembus 20 Miliar Per Bulan
JAKARTA - Hingga kini wilayah Marunda Center Terminal di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi tak henti dijadikan tempat penyulundupan barang. Baik yang akan dibawa ke Malaysia atau yang dibawa dari Pelabuhan Pasir Gudong Johor Malaysia menuju Pelabuhan Tegar, Bekasi. Aktivitas ini dilakukan tanpa ada pengawasan ketat. Seperti yang terjadi pada kemarin (12/9), Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya mengamankan pelaku penyelundup barang tekstil ilegal dari China. Selain bahan tekstil, polisi juga menyita sejumlah pakaian bekas hingga sepatu. “Barang-barang ini semua masuk dari luar negeri dari China ke Malaysia dan ke Indonesia,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy
Pramono kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin (12/9). Enam tersangka yakni PL (63), H (30), AD (33), EK (44), NS (47) dan TKD (45) pada akhir Juli dan Agustus 2019. Mereka ditangkap di 3 tempat berbeda yaitu di Pelabuhan Tegar Bekasi, di Senen Jakpus dan di gudang wilayah Ancol, Jakarta Utara. Menurut dia, barang-barang tersebut diselundupkan melalui kapal laut melewati Pelabuhan Johor, Malaysia dan dibawa menggunakan truk ke Indonesia melalui jalur-jalur tikus yang saat ini masih diselidiki polisi. Setelah melalui jalur tikus itu, sambung Gatot, barangbarang itu tiba di Kalimantan Barat dan dibawa lagi hingga ke Pelabuhan Tegar di Kabupaten Bekasi sebelum akhirnya diedarkan di
Jakarta, Banten, Jawa hingga Papua. Ada 6 truk berisi 438 gulungan tekstil, 259 koli balpres pakaian baru, bekas dan tas bekas hingga 5.668 koli sepatu berbagai merek diamankan polisi dan tentunya merugikan negara karena tidak membayar pajak masuk. “Dari kegiatan ini kita melihat berapa jumlah nilai barang yang diselundupkan pelaku ke Indonesia. Hitung-hitungan kita lebih kurang Rp 9 miliar sekian atau hampir Rp 10 miliar (barang) ini sekali masuk (ke Indonesia),” kata Gatot. “Kalau dihitung dari potensi kerugian pembayaran pajak yang harus mereka bayarkan dari nilai sejumlah itu itu lebih kurang Rp 5 miliar sekali mereka jalan.
DATA DAN FAKTA ALUR PENEYELUNDUPAN Barang selundupan diangkut truk Fuso dari Pontianak melalui Pelabuhan Dwikora. Dikirim menggunakan kapal angkut Fajar Bahari. Masuk ke Pelabuhan Tegar Marunda Center Kabupaten Bekasi. Enam Pelaku Diamankan Lokasi Berbeda pada Juli dan Agustus.
Mereka adalah PL (63), H (30), AD (33), EK (44), NS (47) dan TKD (45) di Pelabuhan Tegar Bekasi, di Jalan Dahlia, Kramat, Senen, Jakarta Pusat dan Gudang Rukan Permata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. BARANG BUKTI 438 gulungan tekstil (bahan kain) 259 koli balpress 5.668 koli sepatu berbagai merek POTENSI KERUGIAN NEGARA 20 Miliar Per Bulan 240 Miliar Setahun 2,4 Triliun Selama 10 Tahun Berjalan
Ke Hal...2
Pekan Depan BRI Cikarang Undi Hadiah Simpedes CIKARANG SELATAN - BRI Cabang Cikarang akan menggelar Undian Panen Hadiah Simpedes periode 1 Maret-31 Agustus pada Kamis (19/9) mendatang. Ini merupakan program rutin yang diadakan 2 kali setiap tahun. Penarikan undian dengan hadiah
utama satu unit mobil Suzuki Ertiga ini akan dilangsungkan di Area Parkir Kantor BRI Cikarang yang berlokasi di Kompkek Cikarang Central City, Kecanatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. “Ini merupakan program nasional yang dilaksanakan di kantor
cabang sehingga kesempatan menang akan lebih banyak dan merata untuk setiap kantor cabang,” kata Pemimpin Cabang (Pimcap) BRI Cabang Cikarang, Evifana Santi Wijayanti kepada Cikarang Ekspres, kemarin (12/8). Ke Hal.. 2
Hanya NasDem Belum Masuk Fraksi CIKARANG PUSAT - Usulan tujuh fraksi DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 tak berjalan mulus. Soalnya, NasDem masih belum memilih bergabung ke fraksi saat rapat paripurna internal yang dipimpin Ketua DPRD Semen-
tara Aria Dwi Nugraha, kemarin (12/9). Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki dua kursi, bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang masing-masing satu
kursi telah sepakat membentuk Fraksi Madani. Pun begitu dengan Partai Amanat Nasional yang punya tiga kursi bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan satu kursi membentuk Fraksi PAN-PBB. Ke Hal.. 2
Dukung Jalur Hukum untuk Batalkan Eksekusi Lahan CIKARANG PUSAT Pengadilan Negeri (PN) Cikarang dukung warga Kampung Pilar untuk menempuh jalur hukum agar membatalkan eksekusi lahan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Kepala PN Cikarang Decky Christian kepada awak media, kemarin (12/9).“Kami imbau warga untuk menempuh upaya hukum,” ucapnya.
Namun begitu, sambung dia, pihaknya menunggu kesiapan Polres Metro Bekasi untuk eksekusi lahan warga Kampung Pilar. Ke Hal.. 2
SAMBUNGAN
JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019
2
AGUS NURYADIN/CIKARANG EKSPRES.
FOTO : Salah satu rumah warga yang disurvei pemerintah Desa Bojongmangu.
20 Rumah Tak Layak Huni di Desa Bojongmangu di Bangun BOJONGMANGU – Desa Bojongmangu masih memiliki sekitar 325 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sampai tahun 2019 ini, dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memberikan bantuan 20 Rutilahu. Sehingga masih ada 305 rutilahu yang belum mendapatkan ban-
tuan. Termasuk program bantuan stimulan rutilahu dari Pemerintah Kabupaten Bekasi. Padahal masyarakat di Kabupaten Bekasi umumnya dan khususnya, Desa Bojongmangu masih membutuhkan program bantuan rutilahu dari pemerintah. Kepala Desa Bojongmangu Ibut Jari mengatakan,
pemerintah seharusnya s a d a r a k a n k e b u t u ha n masyarakatnya, seperti bantuan untuk pembangunan Rutilahu terhadap masyarakat kurang mampu. Tentu saja jika bantuan Rutilahu terus digelontorkan, maka akan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga masyarakat yang kurang
Barang Ilegal .. dari halaman 1 Sementara dalam sebulan mereka paling sedikit melakukan 4 kali pengiriman atau penyelundupan barang,” urai Gatot. Dengan begitu maka para penyelundup merugikan negara Rp 20 miliar setiap bulannya dari bea masuk barang impor yang tidak dibayar. “Jika sebulan negara rugi Rp 20 miliar, maka dalam setahun para tersangka merugikan negara sekitar Rp 240 miliar,” kata Gatot. Padahal para tersangka diketahui sudah ada yang beraksi selama 10 tahun. “Maka, selama itu, bisa dihitung sendiri, bahwa kerugian negara karena ulah mereka cukup besar,” katanya. Di mana dalam 10 tahun, negara kehilangan potensi
pendapatan mencapai Rp 2,4 Triliun. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Iwan Kurniawan menyebut para tersangka sudah beraksi bertahun-tahun. Ada yang baru beraksi 1 tahun hingga 8 tahun. “Dalam satu bulan mereka bisa beraksi memasukkan barang ini bisa sampai 4 kali. Kerugian negara dalam satu bulan bisa sampai Rp 20 miliar,” kata Iwan. Polisi hingga kini masih mengusut kasus tersebut. Polisi berharap tidak ada lagi penyelundupan barangbarang dari luar negeri ke Indonesia agar tidak merugikan para pengusaha lokal. “Kita sementara ini memutus mata rantainya supaya lebih efektif. Dari hulu kita lakukan penindakan dengan sendirinya di pasaran akan berkurang,” jelas
“Eksekusi sampai sekarang belum menentukan waktu karena terkait dengan pengamanan jadi kita menunggu dari kesiapan Polres Metro Bekasi, kalau mereka sudah menyatakan siap kapan baru kita akan melaksanakan eksekusi tersebut,” ungkapnya.
Korlap Aksi FOWAPTI Naseh Kamal mengatakan, warga akan melakukan upaya apapun untuk menghentikan eksekusi. “Warga Pilar akan melakukan segala upaya untuk menghentikan eksekusi, termasuk jalur hukum yang akan didampingin oleh LBH,” ujarnya. Perlu diketahui warga
Iwan. Diketahui sebelumnya, Polda Metro Jaya menggagalkan penyeludupan kosmetik, obat-obatan, suku cadang kendaraan, dan barang elektronik ilegal asal Tiongkok senilai Rp 67 miliar, di Pelabuhan Tegar -Marunda Center Terminal-, Tarumajaya, Bekasi dan Perumahan Dadap Residence, Kosambi, Tangerang Kota pada 14 Agustus 2019 lalu. Polisi menangkap empat tersangka dalam pengungkapan kasus barang-barang ilegal itu. Mereka berinisial PL (63) -sudah menjalankan aksi selama 8 tahun-, H (30) -menjalankan aksi selama 8 tahun-, EK (44) -menjalankan aksi selama 5 tahun-, dan AH (40), warga negara Republik Rakyat Tiongkok, -menjalankan aksi selama 1 tahun. (gus/hyt)
Kampung Pilar adalah korban dari persengketaan dari Drs Cipto Sulistio sebagai pemohon eksekusi dan Edi Chandra sebagai termohom eksekusi. Hal tersebut dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi. Untuk nomor perkara 234 pada tahun 2011 pengadilan negeri Bekasi. (ugi)
Pengumuman .. dari halaman 1 “ T i d a k h a r u s berpendidikan dokter/ dokter spesialis atau doktor (S-3), bila usia pelamar maksimal 35 tahun pada saat mendaftar. Untuk dosen, pendidikan minimal adalah S2 atau yang setara,” jelasnya. Namun, bila pelamar berusia lebih dari 35 tahun dan maksimal 40 tahun harus memenuhi
kriteria sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2019. Berpendidikan minimal dokter/dokter gigi spesialis bagi jabatan medis dan S-3 bagi dosen, peneliti dan perekayasa. Dengan kebijakan tersebut, kata Muhadjir, rekrutan CPNS anyar mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarat, serta meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, hasil penelitian dan
han Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Diperkimtan) untuk program bantuan rutilahu tahun 2019 ini. Tentu saja dirinya dan masyarakat siap mendukung. Mohon usulan rutilahu yang sudah dilaporkan bisa terealisasikan tahun ini juga. “Saya berharap program Ru t i l a hu m e n ja d i p ro -
gram yang dipr ior itaskan,” tegasnya. Ketua BPD Bojongmangu Ranto mene gaskan, tentu saja dengan adanya p ro g ra m r u t i la hu , ma syarakat akan s emakin m e n i n g k at k e s e ja ht e raannya. Apalagi yang mendapatkannya tepat sasaran dan benar-benar r umah tidak layak huni.
Masyarakat sebenarnya sudah lama mendambakan rumahnya menjadi layak dan sehat untuk ditempati. Apalagi bantuan rutilahu telah harus dibangun pula Safty Tank. “Saya terus koordinasi dengan pihak desa, agar yang diberikan bantuan tepat sasaran,” pungkasnya. (ags)
system). “Intinya program ini dilaksanakan tiap enam bulan sekali, sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang sudah mempercayakan dana n y a d i s i mpan di BRI.
Animo masyarakat di Cikarang pun cukup tinggi, jadi diharapkan dg undian ini masyarakat akan semakin tertarik untuk meningkatkan saldo tabunganannya di Bank BRI “tukas dia. (dim/hyt)
paikan surat usulan tersebut. Sebab, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau kota, ada waktu satu bulan sejak dilantik bagi DPRD untuk membentuk fraksi. “Semakin cepat semakin baik. Apalagi, masih ada agenda-agenda lain yang juga harus segera samasama dibahas di dalam rapat fraksi, termasuk penyusunan tata tertib, alat kelangkapan dewan dan
lain sebagainya,” tegasnya. Selain itu ditempat yang sama, Sekertaris Dewan (Sekwan), Ahmad Khosasi juga membenarkan, belum adaya surat yang dikeluarkan dari partai NasDem untuk menentukan fraksi. “ Ja d i da r i s e ke r ta r iat akan menunggu surat dari NasDem, dan kemudian nanti akan kita lajuti kepada pimpinan dewan sementara. Khusus NasDem tunggu surat masuk baru diumumkan melalui paripurna berikutnya,”tutupnya. (ugi/hyt)
Kapolsek Cikarang, Kompol Sujono mengatakan akibat kebakaran ini satu orang warga mengalami luka bakar dan ditangani pihak tenaga medis. “Ya gudang penyimpanan limbah plastik terbakar pagi tadi (kemarin,red) dan seorang warga mengalami luka bakar dan sudah
dibawa ke rumah sakit,” kata dia. Selain itu, sambung Sujino, peristiwa ini juga mengakibatkan terbakarnya 5 unit truk col diesel, 1 unit forklift 3 unit sepeda motor, sebuah bangunan dan limbah plastik yang ada di dalamnya. “Nah kalau jumlah kerugian belum bisa ditaksir. Yang jelas tidak ada korban jiwa,” tukas dia.
Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 03.30 WIB. Saat itu saksi melihat api yang berasal dari bangunan belakang tempat penyimpanan limbah plastik. “Saat itu api langsung membesar karena bangunan yang terbakar memang tempat penyimpanan limbah plastik,” ungkapnya. Saksi langsung berteriak sehingga mengundang per-
hatian banyak warga. Dari data sementara, sudah ada lima unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api. “Sampai pukul sembilan pagi tadi, proses pemadaman masih dilakukan oleh empat unit mobil pemadam dari Damkar Kabupaten Bekasi dan satu unit mobil pemadam kebakaran Jabakaka ,” tutupnya (mil/ hyt)
jabatan, persyaratan untuk setiap jabatan (termasuk syarat pendidikan minimal), serta tata cara dan waktu pendaftaran. “Pengumuman pengadaan CPNS 2019 akan diumumkan sekitar akhir September atau awal Oktober melalui website KemenPANRB dan website masing-masing instansi,” terangnya. Sekretaris MenPAN-RB
Dwi Wahyu Atmaji mengingatkan agar masyarakat was p a d a t e r h a d a p p e nipuan yang berhubung a n d e n g a n t e s C P N S. “Tidak ada seorang pun yang dapat membantu agar seseorang dapat diterima menjadi CPNS. Meski sudah diingatkan berkali-kali, masih saja ada masyarakat yang tertipu. Semoga jangan sampai terjadi lagi”,
tegas Wahyu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim menuturkan, pihaknya sedang fokus untuk mengerek posisi kampus tanah air di peringkat dunia. Makanya, kualifikasi dosen sebagai tenaga pengajar juga harus meningkat. Melonggarkan batas usia
pelamar dosen menjadi 40 tahun dan harus Strata 3 (S3) atau doktor. Begitu juga dengan peneliti dan perekayasa. ”Dengan kualifikasi tersebut diharapkan mempunyai kompetensi untuk lebih mengembangkan penelitian dan penerapan teknologi yang lebih tinggi. Itu masih sangat kami butuhkan,” terang Naim. (*/hyt)
Pekan Depan ..
Dukung Jalur .. dari halaman 1
mampu menjadi meningkat kesehatan, perekonomian dan kesejahteraannya. “Bantuan program rutilahu seharusnya digulirkan kembali oleh Pemkab Bekasi karena bermanfaat,” kata Ibut kepada Cikarang Ekspres, Kemarin. Lanjutnya, Desa Bojongmangu telah mengusulkan pada Dinas Peruma-
perekayasaan teknologi. Mudzakir menuturkan, pihaknya saat ini sedang melakukan finalisasi penetapan formasi CPNS 2019. Baik pada instansi pusat maupun daerah. Setelah tahapan tersebut rampung, setiap instansi akan mengumumkan pengadaan CPNS di lingkungan atau daerah masing-masing. Informasi akan berisi: jabatan yang dibutuhkan, jumlah formasi untuk setiap
dari halaman 1 Selain hadiah utama mobil, sambung dia, pihaknya menyiapkan sejumlah hadiah menarik lainnya. Yaitu, 13 unit sepeda motor, 20 unit televisi, 20 unit
lemari es dan 17 unit mesin cuci. Evifana menuturkan nasabah yang mempunyai saldo kelipatan 100 ribu akan mendapatkan 1 nomor undian dan terupdate secara otomatis (by
Hanya NasDem .. dari halaman 1 Partai Gerindra dengan 11 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 10 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 7 kursi,Partai Golkar 7 kursi, serta Partai Demokrat 6 kursi berhak membentuk fraksi mandiri. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi sementara, Aria Dwi Nugraha secara lugas mengaskan Partai NasDem memiliki peluang untuk bergabung dengan dua fraksi yang sudah ada. Hal itu
sesuai kesepakatan dalam rapat paripurna internal. “Ya kita masih menunggu surat rekomendasi usulan pembentukan fraksi dari NasDem. Kalau komunikasi sih sudah dilakukan, tetapi memang suratnya belum turun. Makanya kita tunggu dan dari hasil kesepakatan di rapat tadi, nantinya bisa menyusul untuk bergabung dengan fraksi-fraksi yang ada,” katanya kepada Cikarang Ekspres. Aria pun berharap NasDem dapat segera menyam-
Api Limbah Plastik .. dari halaman 1
JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019
SAMBUNGAN
3
Jonan Pastikan Tak Ada Kenaikan TDL JAKARTA - Pemerintah memerkirakan tidak akan ada kenaikan tarif listrik hingga tahun 2020. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, hal ini seiring terjadinya penurunan harga energi primer
seperti batubara dan gas bumi. "Kalau kami lihat harga gas turun banyak dalam enam bulan terakhir, harga batubara juga turun. Penurunan paling terlihat di harga batubara. Untuk kalori 6.322 GAR harganya sekitar
65 dolar As per ton jadi mestinya harga listrik tidak perlu ada penyesuaian naik," ujar Jonan dalam informasi dari Kementerian ESDM dihimpun di Jakarta, Kamis (12/9). Jonan mengungkapkan pertimbangan tidak ada kenaikan harga tarif listrik
salah satunya atas dasar nilai kurs mata uang rupiah terhadap dolar AS yang cukup stabil di posisi Rp14 ribuan per dolar AS. "Nanti kami lihat lagi, tapi kalau menurut saya kalau kurs di Rp14 ribuan mestinya minimal tidak naik," tegasnya.
Tercatat, Harga Batubara Acuan (HBA) pada periode September 2019 dipatok sebesar 65,79 dolar per ton atau turun 9,4 persen dibanding periode Agustus sebesar 72,67 dolar per ton. Sementara, Pemerintah menggunakan patokan batas
atas untuk PLN sebesar 70 dolar per ton berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.1410 K/30/ MEM/2018 terkait harga khusus batubara yang mulai berlaku sejak 12 Maret 2018 hingga 31 Desember 2019. Beleid tersebut mengatur
harga khusus batu bara bagi pembangkit listrik ditetapkan 70 dolar per ton jika HBA berada di atas 70 dolar AS per ton. Namun bila harga di bawah 70 dolar AS per ton maka transaksi batu bara bagi pembangkit listrik merujuk pada HBA. (Net)
Kementan Terapkan Penyaluran Subsidi Pupuk Tertutup JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menerapkan penyaluran pupuk subsidi secara tertutup. Pola subsidi pupuk ini dinilai sudah lebih maju sistemnya dari subsidi lainnya. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sar wo Edhy menjelaskan, sistem dilakukan lewat sejumlah tahapan. Pertama, perencanaan melalui e-RDKK dan adanya koreksi luas baku laham serta komoditas. Kedua, penyaluran dan distribusi sudah dilakukan dengan lebih baik. Dengan adanya bag code yang sangat efektif s ehingga alokasi pupuk tiap daerah tidak akan tertukar," jelas Sarwo Edhy. Selain itu, juga membangun sistem aplikasi SIAGA (untuk mengontrol dan memonitor stok pupuk di kios. Serta melakukan pengawasan berkala. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memberikan rekomendasi terkait pupuk subsidi. Pertama, Kementan dim i nt a m e n d e s a i n p o l a penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani. Perintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan juga diminta menetapkan single HPP sebagai acuan maupun
evaluasi pembayaran. Kemudian PIHC diminta meningkatkan peran supervisi atas kegiatan pengadaan dan pengawasan penyaluran di tingkat anak
perusahaan. "Kami langsung melakukan tindak lanjut terhad a p re k o m e n d a s i B P K dan KPK . Yaitu dengan perbaikan data melalui
e-RDKK dan perbaikan sistem penyaluran, sudah dilakukan ujicoba dengab implementasi kartu tani," terang Sarwo Edhy. Sarwo Edhy menjelaskan,
kartu tani akan memberikan banyak keuntungan bagi petani. Pada dasarnya kartu tani merupakan kartu debit seperti ATM dan bisa digunakan para petani
untuk berbagai kebutuhan dan memenuhi keperluan pertaniannya. "Keberadaan kartu tani diharapkan membawa dampak yang positif bagi semua
kalangan. Tidak hanya bagi pemerintah dan pihak terkait saja, melainkan yang paling penting adalah manfaat bagi para petani," ujar Sarwo Edhy. (Net)
ia akan tegas menjawab setiap kampanye politik harus memberikan program
positif bagi masyarakat. Akan tetapi agar keberadaan KS-NIK ini tetap maksimal
maka perlu evaluasi terhadap kebijakan Kartu Sehat (KS) Bekasi berbasis Nomor Induk
Kependudukan (NIK). Evaluasi ini, kata Rahmat, mencakup pengunaan kartu
jaminan kesehatan yang berlaku untuk seluruh warga Kota Bekasi tanpa terkecuali. (Dhy)
ucap dia. "Tapi karena sudah enggak sanggup bayar, sudah
lama enggak dibayar, apalagi mau naik iurannya ja d i p i l i h bu at KS- N I K
yang gratis," kata warga Kranji Bekasi Barat tersebut.
Sebagai informasi, tahun ini Pemkot Bekasi menyediakan 100.000 blangko
untuk pencetakan KS NIK, dan blangko yang terpakai sudah 40.000. (msr)
Walkot Janji .... dari halaman 4 Ia mengungkapkan tugas-
nya ialah ketika ada yang menyatakan KS itu menjadi suatu hal kampanye politik,
Wacana Iuran .... dari halaman 4 "Sudah enggak pakai BPJS
lagi, sudah lama. Makanya buat KS buat persiapan nanti kelahiran anak ketiga,"
Harian Umum
Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi
JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019
HARGA Rp3.000
4
Wacana Iuran BPJS Naik Bikin Warga Ngantri Bikin KS-NIK
SOROT
ISTIMEWA
Korban Penggusuran Minta Komitmen Warga BEKASI - Aksi unjuk rasa warga korban penggusuran Pekayon-Jakasetia di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, berakhir ricuh. Aksi yang telah dimulai sejak siang tadi, awalnya berlangsung tertib. Massa tetap bertahan hingga memasuki pukul 18.00 WIB atau telah habis massa waktu demo para warga terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Massa aksi bertahan di depan kantor BPN karena tuntutan mereka tak kunjung dipenuhi. Hingga akhirnya, pukul 19.00 WIB aparat kepolisian Polres Metro Bekasi Kota berusaha untuk membubarkan massa aksi. Kericuhan pun pecah, aparat kepolisian dan Satpol PP langsung bertindak represif dengan membubarkan secara paksa. Jalan Chairil Anwar depan Kator BPN Kota Bekasi sempat tersendat akibat peristiwa tersebut. Terlihat, ada sejumlah massa aksi yang diamankan pihak kepolisian. Sementara, peserta aksi lainnya berhasil didorong hingga menjauh dari kantor BPN Kota Bekasi. Wakapolres Metro Bekasi Kota, AKBP Eka Mulyana ikut turun langsung dalam pengamanan dan proses pembubaran aksi ujuk rasa tersebut. Ia menyebut awalnya polisi berusaha membubarkan massa secara persuasif akan tetapi tak kunjung diindahkan, sehingga terpaksa dilakukan pembubaran dengan paksa dan kekerasan. "Jangan seperti ini semua ada aturannya, besok kalau teman-teman mau datang lagi silahkan, kita bantu. Yauda ya bubar ya oke, saya kasi waktu buat bubar, silahkan bubar," kata Eka kepada pengunjuk rasa. Adapun tuntutan warga yakni meminta agar BPN Kota Bekasi mengeluarkan surat pemblokiran atas lahan bekas rumah warga yang telah digusur. Khairin Sangaji, kordinator aksi mengatakan, surat itu penting bagi warga sebagai jaminan dari instansi yang mengurus pertanahan agar tak membuka ruang bagi instasi lain atau pihak manapun menguasai lahan yang telah didiami warga sejak puluhan tahun. (Msr)
BEKASI - Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) menjadi andalan warga Kota Bekasi dalam mendapatkan layanan kesehatan. Pasalnya, selain pendaftaran gratis tiap bulannya juga mereka tak perlu membayar iuran seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Banyak warga Kota Bekasi yang mendatangi Pendopo Kantor Walikota Bekasi untuk mengajukan pemohonan KS. Dalam dua minggu terakhir, warga Kota Bekasi yang memohon penggunaan KS mengalami peningkatan, akibat wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ada sekitar dua minggu
ISTIMEWA
ini, biasanya 20-50 orang yang ajukan KS, jadi sam-
pai 100 pemohon, naik 100 persen," kata Alfi Febrian-
tara, petugas pelayanan KS-NIK, Kamis (12/9/2019).
Ia menyebut, warga yang datang melakukan pemohonan KS dikarenakan keanggotan BPJS Kesehatan sudah tak berlaku lagi, lantaran lama tak membayar iuran. "Ada yang sebentar lagi mau melahirkan, jadi urus KS. Ada yang keanggotan BPJS sudah mati, dan ada yang karena wacana kenaikan iuran BPJS," kata dia. Salah satu warga yang sedang membuat KS-NIK, Sari Lestari (29) mengatakan dirinya membuat KS dikarenakan BPJS Kesehatannya sudah lama tidak aktif. Pasalnya, ia sudah tidak membayar iuran dikarenakan kondisi keuangannya sedang tidak baik. n Ke Hal... 3
Walkot Janji Pertahankan Program Kartu Sehat BEKASI - Kartu Sehat (KS) Bekasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi layanan favorit warga Kota Bekasi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kebanyakan warga Kota Bekasi memilih KS-NIK
k e t i m b a n g B P J S Ke s e hatan. Akan tetapi kebijakan KS-NIK yang digagas oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi sejak 2017 itu terus mendapat sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, keberadaan KSNIK bertentangan dengan program layanan kesehatan Pemerintah Pusat. Melihat hal tersebut Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan akan
tetap mempertahankan keberadaan KS-NIK ini. Jika harus sampai terjadi KS- N I K d i h i la ngka n ia tak mempermasalahkan. Akan tetapi semua kembali lagi ke masyarakat Kota Bekasi. " Tinggal kembali ke masyarakat kalau ada orang-orang yang ingin KS ini tidak lanjut lagi, bagi saya tidak masalah," jelas Ramhat. n Ke Hal... 3
ADVERTORIAL
DINSOS TARGETKAN Pembinaan 21 PMKS Jalanan BEKASI - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi gencar melakukan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Misalnya, pengemis, pedagang di bawah umur, pengamen dan PMKS lainnya. Kemarin (9/9), Dinsos melakukan kegiatan di sejumlah titik yang kedapatan PMKS. Seperti fly over kranji, lampu merah kranji, purna satu dan ke bawah fly over Summarecon, perapatan Kayuringin, Giant, Pekayon dan Bantar Gebang. Dari hasil giatnya itu Dinsos mendapatan 10 PMKS, diantaranya tujuh dewasa dan tiga orang anak. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinsos Kota Bekasi, Edy Riyanto menyebutkan, tahun ini pihaknya sudah melakukan lima kali kegiatan pembinaan terhadap 100 PMKS. Manurutnya, Hasil tersebut dari lima kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Edy Riyanto "Tahun ini ada 21 kali pembinaan dan baru kita laksanakan lima kali. Terlebih anggaran untuk kegiatankebanyakan pada triwulan ke empat," terang Edy kepada Harian Umum Karawang Bekasi Ekspres. Dinsos menargetkan maksimal 20
PMKS dari setiap kegiatannya dan paling sedikit 10 PMKS. Selama hasil kegiatan dan pemberian pembinaan kepada PMKS, Dinsos mengembalikan mereka (PMKS) ke tempat tinggalnya masing-masing. Namun apa daya, saat ditinjau PMKS yang sudah dipulangkan kembali lagi ke jalan. Oleh karena itu kedepannya, Dinsos berharap terdapatnya balai atau penampungan untuk rehabilitasi PMKS di Kota Bekasi. Makanya, pemerintah melalui Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan pembangunan shelter terpadu tahun ini. "Shelter terpadu ini akan kita pakai sebagai penampungan sementara PMKS. Saat ini tempat tersebut sedang pembangunan dan bisa digunakan nanti Desember," tutupnya. (adv/msr)