Cikarang EKspres, 13 Januari 2020

SENIN, 13 JANUARI 2020

Semangat Baru Bekasi

HARGA Rp3.000

Sekda Tegaskan Tak Terlibat Dalam Pengisian Cawabup Pendamping Eka C I K A R A N G P U S AT – Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bekasi menolak adanya tudingan jika terlibat dalam perlambatan proses pemilihan wakil bupati disisa masa jabatan 2017-2022. Sebaliknya, ASN mendorong agar kursi wakil bupati Kabupaten Bekasi segera terisi. “ Tidak ada upaya untuk memperlambat proses pemilihan Cawabup, sebaliknya kami ingin agar

posisi wakil bupati segera terisi,” kata Sekda, Uju beberapa waktu lalu.

Uju yakin dengan terisinya posisi wakil bupati bisa membantu kinerja bupati dengan baik. Terutama dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Sebelumnya, proses pemilihan Calon Wakil Bupati (Cawabup) sisa masa jabatan 2017-2022 men-

galami penundaan. Kondisi tersebut membuat politisi partai Nasdem menuding adanya oknum yang sengaja menunda-nunda proses pemilihan cawabup pendamping bupati Eka Supriaatmaja itu.

“Saya menduga ada keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) agar proses pemilihan cawabup ini ditunda,” kata Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi, Zuli

Zulkifli. Namun, Zuli enggan menyebutkan oknum ASN tersebut yang sengaja berperan dalam memperlambat proses pemilihan Cawabup tersebut.

Tudingan Zuli tersebut berkaitan dengan fungsi dan peran wakil bupati di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Wakil Bupati mempunya hak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja ASN. Ke Hal...10

Tidak ada upaya untuk memperlambat proses pemilihan Cawabup, sebaliknya kami ingin agar posisi wakil bupati segera terisi.”

Sekda Kabupatren Bekasi UJU

Buruh Tolak RUU Ombibus Law CIKARANG SELATAN Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memastikan akan tetap menolak rancangan UndangUndang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, meski saat ini rancangan sudah menyampai 95 persen.

Presiden KSPI - FSPMI, Said Iqbal menegaskan pada 20 Januari mendatang, puluhan ribu buruh akan mengepung Gedung DPR-RI di Senayan untuk menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ia juga menginstrusikan seluruh anggota diwilayah melakukan aksi di daerah masing-masing. “Aksi ham-

DIMAS APRIYANTO/CIKARANG EKSPRES

KEPUNG : Serikat buruh akan melaukan aksi tolak besarbesaran terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

pir 100 ribu buruh di 20 provinsi lebih dari 200 kabupaten kota. Pusatnya di sekitar DPR 20 ribu hingga 30 ribu butuh. Kami akan a k s i ,” k at a Sa i d ke t i k a melakukan konsolidasi di Kabupaten Bekasi, Jumat (10/1).

Omnibus Law, kata Said akan mengurangi kesejahteraan buruh. Terlebih soal hitung-hitungan upah per jam yang masih belum.

Said juga menyoroti ihwal tenaga kerja asing yang dimasukan dalam omnibus law. Menurutnya dalam draf aturan itu tenaga kerja asing tidak lagi didefinisikan dari kemampuan pekerja.

Selain itu, dia juga menyoroti soal pesangon, di mana sistem jaminan hari tua masih rendah. Hal ini akan berdampak di seluruh buruh di Indonesia.

Ke Hal...10

20 Koperasi Gerakan Bantuan Banjir CIBITUNG - Para pelaku koperasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Koperasi Kabupaten Bekasi (FK3B) melaksanakan bakti sosial (baksos) ke lokasi terdampak banjir. Lokasi yang dikunjungi adalah perum Villa Mutiara Jaya Cibitung Minggu (12/1)

Villa Mutiara Cibitung salah satu titik lokasi terdampak banjir yang cukup parah dengan ketinggian sekitar 1,5 meter. Jajaran pengurus beserta anggota FK3B turut hadir dalam kegiatan itu. FK3B secara simbolis menyerahkan bantuan melalui pengurus mas-

jid Al-Hidayah yang berada di RW 09 Villa Mutiara Jaya, “Kegiatan ini murni kesadaran teman-teman koperesi sebagai bentuk sosial. Ada sekitar 20 lebih koperasi dan UKMKM yang turut terlibat dalam baksos ini,” kata Gofar selaku Ketua panitia Baksos.

Ke Hal...10

BANTUAN : Sebanyak 20 koperasi yang tergabung dalam FK3B memberikan bantuan korban banjir.

Kesetrum Tiang Lampu Jalan Hingga Tewas TAMBUN SELATAN – Seorang ibu paruh baya bernama Iwan (40) ditemukan tewas di depan rumahnya yang berada di Perumahaan Kompas Indah Blok C 33 No 11, RT08 RW 08, Desa Mekarsari, Jumat (10/01) sekitar pukul 06:30 pagi.

Diduga korban meninggal akibat tersengat listrik.

Menurut pantauan Cikarang Ekspres dilokasi, tiang lampu jalan yang terbuat dari besi berada tepat di depan rumahnya. Rumah kediaman korban terlihat sudah ramai oleh kerabat dan saudara korban yang Ke Hal...10

SAMBUNGAN

SENIN, 13 JANUARI 2020

10

Lantaran Cemburu, 4 Pelaku Pencurian dan Kekerasan Diringkus CIKARANG UTARA - Polres Metro Bekasi berhasil meringkus 4 pelaku pencurian dengan kekerasan di depan kantor Kecamatan Karang Bahagia, kemarin.

Kombes Hendra Gunawan mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap para pelaku, kasus ini ternyata diawali setelah A cemburu terhadap Ramdani yang diamdiam telah menjalin hubungan dengan S, kekasihnya.

“Kasus pembacokan terhadap Ramdani (16) di depan kantor Kecamatan Karang Bahagia, kepolisian berhasil meringkus 4 dari 6 orang pelaku telah ditangkap.

Mereka adalah A, D, FR dan B. Duanya masih buron dan kami masih mengejarnya,” kata Kapolres.

“Kita sedang dalami apakah modusnya memang kecemburuan atau begal (pencurian dengan kekerasan) tetapi untuk sementara ini modusnya adalah kecemburuan,” sambungnya.

Dikatakan dia, pelaku B diketahui sengaja membawa celurit untuk menganiaya Ramdani.

“Artinya, dari awal tersangka sudah merencanakan untuk menganiaya korban,” kata dia. Kapolres menyayangkan kasus ini terjadi. Apalagi sebagian diantara pelaku merupakan pelajar dan masih dibawah umur. “Peran orang tua sangat penting karena kejadian ini malam hari dan apabila pengawasan orang tua sangat baik tentunya tidak akan terjadi hal ini.

Oleh karena itu kami menghimbau para orang tua agar lebih awas terhadap anakanaknya,” kata dia.

Sementara itu Terduga Pelaku A mengaku bahwa dia cemburu atas kekasihnya yang saat itu sedang berduan sama dia namun komunikasi dengan korban.

“Karena saya cemburu kesel aja, emosi.

Dia (Pacarnya) lagi main sama saya mala chat sama Ramdani. Saya samperin dia ketemuan, niat saya tidak mau bacok dia tapi teman saya bawa celurit tanpa sepengetauan saya,” tandasnya. (har)

DIBEKUK : Kombes Hendra Gunawan mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap para pelaku, kasus ini ternyata diawali setelah A cemburu terhadap Ramdani yang diam-diam telah menjalin hubungan dengan S, kekasihnya.

Keterlibatan Mahasiswa Disengketa Lahan Memprihatinkan C I K A R A N G P U S AT Kuasa hukum warga terkait sengketa lahan Perumahan Bulak Kapal Permai (BKP) yang berlokasi di RW014, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Djoko S Dawoed, prihatin atas dilibatkannya para mahasiswa STMIK Mikar Bekasi, kampus milik Suroyo yang melakukan aksi dilokasi sidang lapangan pada Jumat lalu.

Menurut Djoko, tidak seharusnya mahasiswa yang notabene pelajar dilibatkan atas persoalanya yang mereka tidak ketahui atau tidak mereka dipahami. Dalam aksinya, mereka mahasiswa

STMIK Mikar milik Suroyo menyuarakan bahwa lokasi tanah calon kampus mereka telah dirampas dan mereka menutut keadilan dengan membawa berbagai macam tulisan.

“Dirampas kata aksi mahasiswa itu. Lalu, kita kembali bertanya yang merampas siapa? kok tanah milik Negara dirampas. Karena warga di sini juga tidak merasa miliki mereka, justru mereka ingin menyelamatkan lahan milik pemerintah berupa lahan fasos-fasum Perumahan,” jelas Djoko.

Harusnya, kata Djoko, jadi mahasiswa itu harus kritis melihat persoalan, ukan

menuruti kemauan tuanya sebagai pemilik kampus yang mengklaim bahwa lokasi lahan fasos-fasum milik Pemerintah itu, merupakan miliknya, sehingga kejadian ini, tidak mengedukasi para mahasiswa sebagai anak didiknya. “Ini, sangat kacau dan sangat menyedihkan ya?, dimana para mahasiswa ini dilibatkan kedalam persoalan yang mereka tidak pahami. Para mahasiswa inikan anak baru kemarin sore. Sedangkan persoalan ini, sudah 30 tahun silam ya mana mereka ngerti, kasian” sindir Djoko.

Dijelaskan Djoko, persoalan ini bermula, ketika tiba-

Sekda Tegaskan .... dari halaman 9 “Ya saya menilai ada kemungkinan peran ASN m e m p e r l a m b at p ro s e s pemilihan cawabup itu ya ke arah sana, fungsi wakil sendiri seagai pengawasan kinerja ASN,” tambahnya.

Dengan kekosongan kursi wakil bupati, Zuli menilai malah menguntungkan ASN yang memiliki kinerja buruk. Misalnya saja,

sudah menjadi rahasia u mu m, A S N m e n g u l u r waktu masuk kerja pasca libur panjang.

“Biasanya ada sidak wakil bupati saat masuk hari pertama libur panjang, saat ini kan tidak karena tidak ada wakil,” katanya. Selain itu juga kinerja SKPD yang lelet dalam pembangunan juga diduga karena kekosongan kursi wakil.

“Saya yakin mayoritas ASN

dari halaman 9 sedang menyiapkan untuk persiapan tahlil.

Suami korban, Jonastar (52). Dirinya tidak tahu pasti mengenai kejadian yang menimpa istrinya (korban), mengingat dari dari Senin (06/01) lalu pergi ke rumah orang tuanya di Cirebon.

Hanya saja dia mendapat informasi istrinya terjatuh dan tersengat aliran listrik.

“Saya enggak begitu tahu karena sedang berada di Cirebon, saya ditelpon bahwa istri (korban) terjatuh dan tersengat listrik pukul 07:00 pagi. Saya tanya-tanya kesimpulannya tersengat listrik,” ujarnya saat dimintai keterangan dilokasi kejadian, Kemarin (12/1).

Dia mengaku, sebelumnya tidak percaya informasi bahwa istrinya meninggal karena tersengat aliran listrik dari lampu jalan yang ada di depan rumahnya. Akan

“ Te r nyat a, Ke l u ra ha n setempat dan Camat ketika itu, tidak mengakui atau tidak pernah merasa menandatangani AJB yang dimaksud dilokasi yang memang sudah tercatat atau dinyatakan sebagai lokasi lahan fasos-fasum Perumahan BKP tersebut,” kata Djoko.

Bahkan hal itu sambung Djoko, sudah diakui Sekretaris Kelurahan (Sekel) dan Camat, ketika memberikan keterangan di Polda Metro Jaya (PMJ) atas laporan hasil Tim Investigasi Warga Perumahan BKP. Namun, sayangnya, laporan warga itu sampai sekarang be-

lum dituntaskan penyidik Polda Metro Jaya.

“Ketika, persoalan ini ramai, BPN sendiri waktu dipanggil DPRD Kabupaten Bekasi mengaku kecolongan. Kerna persoalan sempat sampai ke DPRD. Karena tidak tuntas penyelesaiannya baik di Polda atau Pemerintah, sehingga, H. Toto sebagai Ketua Investigasi dipolisikan dan terhukum lah selama, 2 bulan 22 hari,” ungkap Djoko lagi.

Namun tambah Djoko, Kasasi Mahkamah Agung ( M A ) , H . To t o Ist i a nt o dibebaskan, karena tidak terbukti apa yang telah

dituduhkan. Karena, memang kliennya, H. Toto korban kezholiman hukum agar orang-orang yang ingin membela lahan fasos-fasum khususnya bagi warga Per umahan BKP mundur, sehingga lahan dapat dikuasai. “ Tu j u a n n y a k a n j e l a s kenapa klien saya H. Toto dipolisikan. Nah, sekarang Ketua RW014 penganti H. Toto yakni Sutaryo Teguh juga dipolisikan dan sudah berstatus sebagai tersangka di Polres Metro Kabupaten Bekasi. Awas, hati-hati, karena H. Toto sudah dinyatakan tidak bersalah,” tandasnya. (har)

Said mengatakan KSPIFSPMI akan berjuang menolak Omnibus Law, Bekasi akan menjadi kekuatan terbesar dalam gerakan aksi nasional buruh. “Ruh FSPMI ini di Bekasi. Ketuaketua harus mengajak seluruh anggota untuk berjuang bersama, karena mereka

yang akan merasakan dampaknya. Ini pertaruhan masa depan,” tuturnya.

Sekretaris Konsulat Cabang FSPMI B ekasi, Suparno memastikan 10 ribu buruh akan bergerak menuju Senayan, “Kita pastikan minimal 10 ribu buruh FSPMI Bekasi akan ikuti aksi

ini,” kata Suparno.

Suparno mengatakan sebagai kawasan industri terbesar, kebijakan Omnibus Law akan berdampak paling besar di Bekasi, “Kita sudah instruksi PUK-PUK untuk mengarahkan anggota untuk tanggal 20 mendatang,” tuturnya. (dim)

langsung ke pengurus masjid untuk diberikan kepada yang berhak,” tuturnya.

Ratusan paket sembako, ayam geprek K39, makanan ringan dan air mineral diserahkan secara simbolis. “Ada juga Alquran dan

pakaian layak pakai,” paparnya. Usai baksos, FK3B juga memperkenalkan jajaran pengurus baru yang menahkodai forum koperasi. Jamin Pribadi dari Koperasi Fajar Paper terpilih sebagai Ketua FK3B

periode 2020-2023.

“Dikegiatan sosial ini kita jadikan momentum manfaat koperasi bagi masyarakat luas dan memperkenalkan jajaran pengurus baru FK3B. Hasil reshuflle,” tuturnya. (dim)

Buruh Tolak .... juga lebih memilih Bupati tak didampingi wakilnya sehingga kinerja mereka lebih leluasa dan tak ketat pengawasannya,” sindirinya.

Sebelumnya, proses Panlih Cawabup DPRD Kabupaten Bekasi menunda proses pemilihan cawabup beberapa waktu lalu. Proses penundaan tersebut diduga terjadi karena ada kekisruhan disalah satu internal partai pengusung. (har)

dari halaman 9 “Itu bahaya sekali, Undang-Undang ini memperbolehkan buruh dibayar perjam. Menteri Menteri ini pernah ngerasain jadi buruh?. Bayangkan nanti perusahaan membayar upah buruh perjam,” paparnya.

20 Koperasi .... dari halaman 9

Kesetrum Tiang .... tetapi setelah mendengar pengakuan warga yang menolong dan penjelasan dari pihak kepolisian dirinya baru percaya.

“Kata orang yang menolong, ada liran listrik ditubuh istri saya saat dia memegangnya, kemudian setelah polisi datang dan mengecek tiang itu ternyata benar ada aliran listrik. Saya sampai disini sekitar pukul 11:30 siang,” tuturnya.

Sambil duduk dirinya menuturkan, lampu jalan (tkp) aliran listriknya berasal dari rumahnya dan setiap rumah memang ada lampu jalan seperti ini. Dia mengatakan, kondisi rumah saat kejadian memang sedang sepi hanya ada korban (istrinya) saja.

“Dia (istrinya) memang sedang sendiri, karena saya sedang pergi. Jadi istri saya keluar lalu terjatuh, karena tidak memakai sendal makanya tersengat listrik. Saya enggak tahu pastnyai saat

tiba muncul 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) yakni, SHM No. 8793 dengan luas tanah 2.910 M2 dan SHM No. 8794 dengan luas tanah 5.240 M2 atas nama, Bhoen Herwan Irawadi berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 76.ABP.23/V/1988 tertanggal 12 Januari 1988.

Terkait persoalan itu lanjut Djoko, warga Perumahan BKP bersama Ketua RW014 ketika itu, H. Toto Istianto, lalu membentuk Tim Investigasi Warga untuk mencari tahu kebenaran tentang AJB No. 76.ABP.23/V/1988 tertanggal 12 Januari 1988 yang melahirkan dua sertifikat atas nama Bhoen Herwan Irawadi tersebut.

itu mau mengambil air atau sesudah mengambil air, kondisinya sedang memegang ember,” ucapnya.

Terpisah, Kapolsek Tambun, Kompol Siswo mengatakan, dari keterangan saksi sempat mendengar teriakan dari korban, akan tetapi saat saksi keluar rumah korban sudah tergeletak dan tangannya sudah gosong (melepuh).

Kemudian keterangan dari PLN sendiri yang datang kelokasi, kata Siswo, di tiang lampu jalan (lokasi) memang ada arus listrik yang besar, karena memang ada kabel dari lampu jalan yang sedang terkupas.

“Sekarang sedang diselidiki kabelanya itu, yang jelas kabelnya itu bukan dari rumah korban. Yang pasti dari keterangan saksi korban sempat teriak, tapi tidak ada yang melihat korban kenapa bisa kesetrum dan meninggal dunia,” tandasnya. (har)

Gofar menjelaskan antusias para pelaku koperasi dan pelaku UMKM cukup tinggi. “20 koperasi ini ada yang menyumbang dana dan barang. Kita serahkan

NASIONAL

SENIN, 13 JANUARI 2020

11

KPK Gagal Segel Kantor PDIP ICW: Bukti UU Baru Persulit Pemberantasan Korupsi JAKARTA- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada beberapa hari belakangan ini. ICW menilai, kinerja KPK kini terhambat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai, OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur Saiful Ilah bukan karena relevansi pimpinan KPK dan UU KPK hasil revisi. Justru, adanya UU KPK hasil revisi menghambat kinerja KPK. “UU KPK baru (UU No 19 Tahun 2019) terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia,” kata Kurnia dalam keterangannya, Minggu (12/1).

ICW menyebut, terdapat dua kejadian penting yang menghambat kinerja KPK dalam operasi senyap yang melibatkan politikus PDI Perjuangan dan KPU RI. Penyidik KPK terhambat melakukan penyegelan di kantor PDI Perjuangan, untuk dilanjutkan penggeledahan setelah proses penyidikan dimulai.

“Ini disebabkan adanya Pasal 37 B ayat (1) UU KPK baru yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin De-

wan Pengawas. Padahal dalam UU KPK lama (UU No 30 Tahun 2002) untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun,” sesal Kurnia.

“Logika sederhana saja, bagaimana mungkin tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti dapat berjalan dengan tepat serta cepat jika harus menunggu izin dari D e w a n Pe n g aw a s ? B e -

lum lagi persoalan waktu, y a n g m a n a p ro s e s a d ministrasi tersebut dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Kurnia, ICW pun menyoroti tindakan dugaan menghalanghalangi penyidikan kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu. Menurutnya, hal ini pun dampak dari UU KPK hasil revisi.

“Penting untuk ditegaskan bahwa setiap upaya menghalang-halangi proses hukum dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menggunakan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Ha r u s nya s e t i ap p i ha k dapat kooperatif dengan proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK,” tegas Kurnia.

Kurnia pun menegaskan, dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa

narasi penguatan yang selama ini diucapkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata. Sebab, keberlakukan UU KPK justru menyulitkan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut.

“Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK baru. Penerbitan Perppu harus menjadi prioritas utama dari Presiden untuk menyelamatkan KPK,” pungkasnya. (bbs/mhs)

panggilan,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/1) malam.

Selain Hasto dan pihak terkait, menurut Lili, KPK juga akan mendalami sumber uang suap yang diberikan kepada Wahyu. Bahkan hingga kini, pihak yang diduga pemberi suap yakni Harun Masiku masih dalam pengejaran KPK. “Sumber dana ini sedang didalami oleh teman-teman di penyidikan. Kemudian ada beberapa, misalnya pihak swasta itu kan menjadi sumber aliran juga, yang membawa dan mengantarkan,” tegas Lili. (bbs/mhs)

BERI KETERANGAN PERS: Hasto Kritiyanto di lokasi rakernas dan HUT PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Pusat, Minggu (12/1) (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

Hasto tak Gentar KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Pemanggilan tersebut terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan.

Hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidik dalam menyelesaikan kasus dugaan suap tersebut.

Terkait itu, Hasto menyatakan kesiapannya apabila komisi antirasuah membutuhkan keterangan darinya. “Ketika KPK undang kami pun, saya akan datang. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab

warga negara,” kata Hasto di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1).

Hasto menyebut, PDIP merupakan partai yang mendorong penuh upaya pemberantasan korupsi.

Bahkan sebelum peristiwa OTT yang menyeret salah satu kadernya itu, PDIP sudah beberapa kali menggelar dialog dengan KPK, membahas upaya pencegahan korupsi.

“Kami beberapa kali berdialog, ketika kami mengundang KPK, KPK datang. Di dalam membahas bagaimana membangun sebuah keuangan yang transparan, yang baik,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK memas-

SOROT

tikan akan mendalami kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Tidak dipungkiri, lembaga antirasuah akan memeriksa beberapa pihak, termasuk salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Soal memanggil pihakpihak terkait yang disebut, misalnya seperti Pak Hasto, ini kembali ke penyidikan.

Tetapi mungkin tidak hanya Pak Hasto saja, tetapi kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengembangan perkara ini pasti juga ada panggilan-

6 Fraksi Sepakati Pembentukan Pansus Jiwasraya

ILUSTRASI

Kemenaker Siap Ambil Alih BLK Mangkrak JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah sambat soal balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah daerah (pemda) yang tidak berfungsi dengan optimal. Dia mengancam akan mengambil alih pengelolaannya.

Ida menuturkan, banyak BLK Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) milik pemda tidak produktif menghasilkan tenaga kerja terampil karena menganggur lama. ”Bila pemda tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberadaan BLK, maka kita siap menampung dan mengambilalih pengelolaan dan aset BLK melalui kesepakatan bersama,” tegasnya di Jakarta, Kamis (9/1).

Diakuinya, keterbatasan dana jadi masalah utama. Dalam penganggaran keuangannya, pemda tidak memprioritaskan anggarannya untuk terus meningkatkan mutu BLK. Sehingga BLK di daerah menjadi sangat tergantung pada dana dari kementerian untuk pengelolaannya. ”Akibat faktor keterbatasan dana ini, mereka jadi kurang berkembang,”katanya.

Dalam waktu dekat, ada tiga BLK milik Pemprov Riau yang akan diserahkan pengelolaannya kepada Kemenaker. Tiga BLK itu adalah BLK kota Pekanbaru, BLK kota Dumai dan BLK kabupaten Rokan Hulu. Minimnya anggaran BLK di tiga kabupaten/kota tersebut dan tidak fokusnya materi pelatihan BLK menjadi alasan utama.

Pengambilalihan ini pun tak akan terlalu sulit.

Mengingat selama ini BLK daerah programnya kebanyakan dari kementerian. Hanya saja yang jadi pekerjaan rumah, proses pembenahan secara menyeluruh. Mulai dari infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK itu sendiri.

Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Bambang Satrio Lelono menambahkan, pihaknya siap menerima ketika BLK tersebut sebagai wujud membantu program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan. Apalagi, Kemenaker memandang perlu adanya perwakilan BLK milik pusat di setiap provinsi. ”Minimal satu di setiap provinsi sebagai Pembina,” katanya.

Namun sesuai regulasi yang ada, lanjut dia, penyerahan BLK tersebut harus melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Kemudian, DPOD akan melakukan kajian sebelum penyerahan tiga BLK tersebut ke Pusat. Termasuk membentuk tim verifikasi untuk meninjau langsung ke tiga BLK yang barada di negeri Bumi Lancang Kuning tersebut. ”Peninjauan dilakukan untuk melihat peralatan dan aset lainnya termasuk pegawai BLK,” jelasnya.

Sebagai informasi, saat ini jumlah BLK milik pemerintah baik pusat maupun daerah yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 305 unit. Dari jumlah tersebut, 19 diantaranya adalah milik pusat. (bbs/mhs)

JAKARTA- Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya terus bergulir di Senayan. Sejauh ini, ada enam fraksi yang sepakat Pansus Jiwasraya dibentuk.

Pe mb e ntu ka n Pa n su s Jiwasraya ini, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dimaksudkan untuk menguak permasalahan di tubuh asuransi pelat merah tersebut. Usai reses nanti, lanjutnya, anggota di komisi terkait akan membahas rencana ini.

“Nanti ada rencana di Komisi XI, di bawah saya, dan Komisi VI diadakan rapat gabungan untuk itu,” kata Dasco.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini yakin Pansus Jiwasraya dapat mempercepat penyelesaian masalah Jiwasraya. “Jadi, polemikpolemik yang tak perlu itu, sebaiknya tidak usah kemudian diungkapkan untuk tidak memanaskan suasana,” ungkapnya.

Berikut fraksi-fraksi yang menyetujui wacana pembentukan Pansus Jiwasraya.

1. PPP Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mendukung wacana pembentukan Pansus Jiwasraya. “Melalui Pansus ini DPR dapat memanggil pihak-pihak yang dianggap punya keterkaitan dengan Jiwasraya,” ujar pria yang akrab disapa disapa Awiek saat dihubungi, Selasa (31/12).

Wakil Sekretaris Jenderal PPP ini tak ingin kasus seperti Bank Century kembali terjadi. Dia berharap, pemerintah juga segera menemukan solusi. “Pembayaran polis nasabah bisa dibayarkan secara bertahap,” katanya.

ISTIMEWA

2. PKS Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid juga setuju, Pansus Jiwasraya dibentuk. Dengan begitu, bisa diketahui akar masalah yang ada di Jiwasraya.

“Itu sangat memprihatikan dan harus dibongkar tuntas,” ujar Hidayat saat dikonfirmasi, Selasa (31/12).

Hidayat melihat, permasalahan gagal bayar Jiwasraya bukan hanya persoalan kinerja keuangan. Besarnya utang Jiwasraya menjadi perhatiannya.

Oleh karena itu, dia menyarankan ada langkahlangkah dari berbagai sisi untuk mengusut tuntas kasus ini. “Memang perlu ada pendekatan yang serius.

Dua pendekatan sekaligus, pendekatan hukumnya, pendekatan politik melalui Pansus DPR,” ungkapnya.

3. Golkar Anggota Fraksi Partai

Golkar, Ace Hasan Syadzily juga setuju Pansus Jiwasraya dibentuk. Menurutnya, keberadaan Pansus dapat mempercepat penyelesaikan kasus Jiwasraya.

“Pansus salah satu (cara menyelesaikan masalah Jiwasraya). Tapi yang terpenting harus dibuka ke publik sejelas-jelasnya, jangan sampai menimbulkan spekulasi politik yang berpotensi menimbulkan fitnah politik,” ujar Ace Hasan, Kamis (9/1). ”Kami pasti akan mendukung (pembentukan Pansus). Tetapi kami ingin bahwa tujuannya murni untuk mengurai apa yang menjadi penyebab skandal yang merugikan rakyat,” tambahnya.

4. Nasdem Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Ahmad M Ali mengatakan, fraksinya setuju dengan wacana pembentukan Pansus Jiwasraya.

Dia melihat memang ada permasalahan besar yang tengah dihadapi Jiwasraya.

M A l i b e r h a r a p, k e beradaan Pansus Jiwasraya bisa membuat kasus tersebut terang-benderang.

Menurutnya, kasus Jiwasraya tidak bisa diserahkan hanya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Harus ada proses politik, sehingga kami meminta dibentuk Pansus agar persoalan tersebut terbuka,” kata M Ali, Selasa (31/12).

5. Partai Demokrat Wa k i l Ke t u a Umu m, Syarief Hasan mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya. “Kami mendukung keberadaaan Pansus. Supaya ini jelas,” ujar Syarief, Selasa (7/1).

Di sisi lain, dia berharap Kejagung dapat membuka kasus ini secara terang-benderang. Sehingga publik mengetahui pasti penyebab kerugian negara.

“Prinsipnya kami mendukung dan harus dibuka secara transparan apa yang terjadi dengan Jiwasraya, tidak boleh ada yang ditutupi,” ungkapnya.

6. Gerindra Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon setuju Pansus Jiwasraya dibentuk.

“Karena ini bisa menjadi satu gate atau skandal yang mungkin terbesar yang pernah ada. Jadi, harus diinvestigasi tuntas. Saya sih berharap mudah-mudahan ada Pansus Jiwasraya di DPR,” ujar Fadli Jumat (27/12).

Masalah Jiwasraya bermula ketika perusahaan pelat merah ini menunda pembayaran klaim produk asuransi Saving Plan sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018.

Produk ini disalurkan melalui beberapa bank seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank KEB Hana, PT Bank Victoria Tbk, dan PT Bank Standard Chartered Indonesia.

Dalam surat yang beredar kala itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses. Perusahaan pun menawarkan pemegang polis untuk memperpanjang jatuh tempo (roll over) hingga satu tahun berikutnya.

Selang setahun, masalah bertambah. Jiwasraya menyampaikan kepada DPR bahwa perusahaan butuh dana Rp 32,98 triliun. Hal itu dilakukan demi memperbaiki permodalan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen. (bbs/mhs)

23 Menteri Belum Setor LHKPN

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan KPK, Ipi Maryati di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/1). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa 23 menteri Kabinet Indonesia Kerja belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Lembaga antirasuah mencatat, baru 11 menteri yang sudah menyerahkan laporan harta kekayannya.

“Sampai dengan saat ini, (menteri, Red) yang sudah lapor itu sekitar 26 persen atau 11 menteri,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan KPK, Ipi Maryati di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

Ipi pun mengingatkan, agar para pembantu Presiden Joko Widodo segera melapor-

kan harta kekayaannya ke KPK dengan batas waktu 23 Januari 2020. Untuk mereka yang sebelumnya pernah menjadi menteri, lembaga antirasuah menunggu hingga 31 Maret 2020.

Pelaporan LHKPN menjadi penting karena merupakan bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan KPK dengan semua jajaran. Aturan pelaporan kekayaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

“Saya ingatkan kembali, terkait dengan pelaporan LHKPN untuk para pejabat publik, kami imbau sekali lagi agar bisa dilakukan pelaporan segera,” harap Ipi. (bbs/mhs)

Harian Umum

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

SENIN, 13 JANUARI 2020

DPRD Sentil Disdik

Soal Dana tak Terduga Miliaran Rupiah

KOTA BEKASI- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi disebut-sebut menganggarkan dana tak terduga yang digunakan untuk rehabilitasi sekolah negeri dan swasta pascabanjir yang terjadi awal tahun ini. Tak tanggung-tanggung angkanya, dikabarkan tembus di angka Rp 9,9 miliar.

Namun, DPRD Kota Bekasi belum mengetahui besaran dana tersebut. Ketua Komisi IV Sardi Effendi mengungkapkan, pihaknya baru sebatas mengetahui dana tak terduga yang dikucurkan Pemkot Bekasi senilai Rp 6,7 miliar. Dana tersebut berasal dari BPBD sebesar Rp 723 juta, Dinas Sosial Rp 1,9 miliar, Dinas Pemadam Kebakaran Rp 1 miliar, Dinas Lingkungan Hidup Rp

1,3 miliar dan Dinas BMSDA Rp 1,7 miliar.

Sementara, Disdik belum memunculkan alokasi dana tersebut. Namun belakangan, diketahui Disdik Kota Bekasi akan menggelontorkan dana tak terduga dalam jumlah yang banyak.

“Disdik belum menyampaikan RKA tekait dana tak terduga tanggap darurat.

Bagaimana dewan bisa mengawasi? Disdik sendiri yang punya perencanaan tanpa melibatkan DPRD,” kata Sardi saat dihubungi awak media, kemarin (12/1).

Namun, Sardi enggan menggubrisnya meski Komisi IV tidak dilibatkan dalam penganggaran tersebut. Hanya, Sardi menegaskan, Disdik harus berani mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran rehabilitasi secara taktis.

“Belum ada rapat terkait

SEKILAS

biaya tak terduga tersebut.

Apalagi mau dibelanjakan mebeuleir, harus dipertanyakan, sekolah mana saja yang mau dibelikan terkena dampak banjir? Data sekolah yang terkena banjir saja tidak ada. Jadi biarkan Disdik bertanggung jawab terkait biaya tak terduga tersebut,” tegas Sardi.

Politisi PKS ini juga menyesalkan Disdik yang kurang aktif dalam membangun komunikasi dengan Komisi IV sebagai mitra kerja. Mengenai rencana rehabilitasi sekolah terdampak banjir, menurut Sardi, eksekutif harus memberikan informasi agar DPRD dapat mengawasi implementasi penggunaan anggarannya.

“DPRD belum pernah diberikan draf

terkait penggunaan anggaran tersebut. Padahal pascabanjir, Disdik Kota Bekasi mencatat adanya kerugian,” katanya.

Sebagai informasi, gelontoran dana tidak terduga dialokasikan sebesar Rp 9,9 miliar, rencananya akan dibelanjakan meliputi; Bantuan untuk sekolah swasta (TK swasta SD, SMP serta SMK Swasta) sebesar Rp 3.492.155.000. Diantaranya adalah; Meja rusak 1.600 Kursi siswa 2.288 Meja guru 136 Kursi guru 136 Lemari 79 Pa-

pan tulis 14.

Lalu Bantuan untuk sekolah negeri sebesar Rp 6.553.520.000 diantaranya adalah; Kursi siswa 3.368 Meja guru 330 Kursi guru 223 Lemari 131 Papan tulis 11. (bbs/dhy/ mhs)

HARGA Rp3.000

Sebagai informasi, gelontoran dana tidak terduga dialokasikan sebesar Rp 9,9 miliar, ­rencananya akan dibelanjakan meliputi:

Bantuan untuk sekolah swasta (TK swasta SD, SMP serta SMK Swasta) sebesar Rp 3.492.155.000.

Meja rusak 1.600 Kursi siswa 2.288 Meja guru 136 Kursi guru 136 Lemari 79 Papan tulis 14

12

Bantuan untuk sekolah negeri sebesar Rp 6.553.520.000.

Kursi siswa 3.368 Meja guru 330 Kursi guru 223 Lemari 131 Papan tulis 11

n Buat Geger Warga Jakasampurna

NIAT NYARI CACING MALAH NEMU BUAYA KOTA BEKASI- Warga Bekasi, Saman, tak menyangka bakal

menemukan seekor buaya di Jalan Raya Kalimalang. Cerita bermula saat Saman tengah mencari cacing di saluran air di Jalan Raya Kalima-

Istimewa

KEBERSIHAN: Sebanyak 15.000 ton sampah di Kota Bekasi telah diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).

lang, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, kemarin (12/1).

Saman tak sengaja menemukan benda asing. Penasaran, ia pun mengecek.

Rupanya ketika diperiksa ada seekor buaya muara yang masih dalam keadaan

DLHK Klaim Angkut 15.000 Ton Sampah KOTA BEKASI- Sebanyak 15.000 ton sampah di Kota Bekasi telah diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah tersebut merupakan sisa sampah banjir yang terjadi pada awal tahun 2020.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Yayan Yuliana mengatakan bahwa 15.000 ton sampah itu diangkut selama 10 hari pascabanjir.

“Kita mulai pengangkutan sampah tanggal 2 Januari 2020, karena rata-rata banjir itu surut tanggal 2 atau 1 malamnya,” kata Yayan kepada awak media.

Yayan mengatakan, selama pascabanjir ada peningkatan volume sampah yang diangkut. Dari rata-rata tiap harinya 800 ton menjadi 1.500 ton.

“Karena kan banyak sampah-sampah sisa banjir seperti peralatan rumah tangga, kasur, buku-buku dan lainnya,” kata Yayan.

Dalam proses pengangkutan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengerahkan 307 truk sampah.

Rata-rata tiap truk sampah mampu mengangkut minimal 6,5 ton hingga 14 ton sampah. “Truk yang kita punya ada dua tipe, ada tipe yang bisa angkut 6,5 ton ada yang bisa angkut 14 ton,” katanya.

Yayan menambahkan, pihaknya juga menyewa 65 dump truck yang mampu mengangkut hingga 21 ton sampah.

“Jadi karena ini tanggap darurat, kita kerahkan semua tenaga dan personel agar penanganannya lebih cepat,” ucap dia.

Saat ini, masih ada ribuan ton sampah lagi yang belum diangkut. Di sejumlah titik masih ada tumpukan sampah seperti di Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Timur, dan Jatiasih. Kecamatan Rawalumbu sampah ada di Perum Kemang Pratama, Bekasi Timur,di Jalan Underpass dan Durenjaya.

Sedangkan di Jatiasih itu ada di Perum Vila Jatirasa, Pondok Gede Permai, Pondok Mitra Lestari, Kemang IFI Graha, dan Komplek AL. “Total keseluruhan sampah yang telah diangkut sekitar 70 persen. Lokasi terbanyak ini memang di Jatiasih sampahnya paling banyak, maka armada dan personel kita kerahkan paling banyak di Jatiasih itu,” ujar Yayan. (bbs/mhs)

“Nggak Ada Perlengkapan Khusus...”

BEBERAPA waktu lalu pedangdut Selvi Kitty baru saja melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Abizard Kevin Suseno. Mengingat usia si mungil yang baru menginjak 10 bulan, jelas kalau kebutuhan sang anak jadi hal yang sangat diperhatikan sang pedangdut bersama suami.

Hanya saja menariknya, Selvi Kitty yang barubaru ini di­temui di booth Bird & Bees di Indonesia Maternity Baby Kids Expo 2019 mengaku kalau ia tidak memiliki per­lengkapan khusus untuk anaknya.

Yap, karena Selvi da­n Rangga Ilham lebih banyak mencari perlengkapan yang simpel, tapi tetap mengakomodasi semua kebutuhan bayi mereka.

“Kalau perlengkapan khusus sih nggak ada sih sebenernya. Kita kebetulan lagi cari stroller terbaru aja. Papanya mau cari yang simpel buat pergi-pergi berdua sama Abizard,” ujar Selvi bersama suami saat ditemui pada acara yang digelar di JCC Senayan itu.

Selain itu Selvi juga mengungkapkan kalau sampai sekarang ia lebih sering berburu kebutuhan bayinya hanya di satu tempat, Bird & Bees, ketimbang baby store lain. Selain karena banyaknya pilihan yang ada, harga yang sesuai dengan budget jadi alasan Selvi enggan repot-repot berburu di toko lain.

“Kalau aku sukanya barang yang berkualitas. Soalnya kan mereka (Bird & Bees) banyak banget pilihannya yah.

Dari yang standar sampai yang mahal ada juga, jadi bisa disesuaikan saja dengan budget gitu, misal mau cari stroller,” terangnya.

Karena sudah tahu harus pergi ke mana u ntu k m e n ca r i semua kebutuhan si mungil, hal tersebut pun sukses meringankan pikiran Selvi. Seb ab nya, Selvi sempat mengalami stres karena kondisi Abizard yang juga membutuhkan perhatian lebih soal makanan yang dikonsumsi. (*)

SELVI KITTY

hidup. Buaya yang diprediksi berbobot 60 kilogram itu berada dalam kondisi lemas dan dalam keadaan terikat mulutnya. Kuat dugaan, buaya sengaja dibuang oleh pemelihara sebelumnya. “ Ya benar, ditemukan buaya dalam saluran air di wilayah Jaka Sampurna oleh warga dan sudah dalam keadaan terikat,” kata Kapolres Metro Kota Bekasi, Kombes Wijonarko saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (12/1).

Wijonarko mengatakan penemuan buaya itu pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari cacing di saluran air depan r u k o

Nusa Plaza Bekasi, Jalan KH Noer Ali, Kalimalang, Kota Bekasi. Buaya itu ditemukan pukul 06.30 WIB pagi tadi.

“Buaya itu berukuran panjang 1 meter 85 cm,” jelas Wijonarko.

Warga saat itu sudah menemukan buaya dalam keadaan terikat. Buaya itu juga terlihat dibungkus dengan kain berwarna ungu saat ditemukan.

“Buaya tersebut sudah dalam keadaan terikat tali tambang dan dibungkus kain ungu,” kata Wijonarko.

Polisi belum mengetahui siapa pemilik buaya itu. Buaya itu rencananya akan diserahkan ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

“Setelah ditemukan, buaya itu dipindahkan ke lapangan kosong RT 01/03 Jakasampurna, Kota Bekasi. Rencana buaya tersebut akan diserahkan ke BKSDA untuk penanganan lebih l a­n j u t ,” p­u­n gkas W i­j o ­ n­a r k o . (bbs/mhs)

Saat Komunitas Muslimah Terjun ke Lokasi Banjir

Bagikan Alat Pengepel, Sapu sampai Ember One Heart Muslimah Community (OHMC) menggelar bakti sosial (baksos), kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa peduli kepada korban banjir di Jabodetabek serta meringankan para korban dampak banjir yang belum lama ini terjadi awal tahun 2020.

ARIF NALDHY, Kota Bekasi OHMC pada kegiatan tersebut menggandeng Ikhwan Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan guna mendatangi Kampung Lengkak, RT 004/008, Keluharan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur guna membagikan sejumlah alat kebersihan, kemarin, (8/1).

Ketua OHMC Kota Bekasi, Ida Andriansyah mengatakan, agenda yang dilakukan saat oleh pihak dia antara lain, bagibagi alat kebersihan.

“Alhamdulillah kita telah menyambangi empat lokasi dengan titik banjir yang cukup parah. Sebelumnya, kami sudah menyambangi lokasi di area Bekasi Selatan, Jatiasih, Pondok Gede, dan sekarang di Bekasi Timur,” kata Ida. Ia mengatakan, tidak hanya alat kebersihan seperti sapu, pel-an, dan ember, namun OHMC juga memberikan kar-

ARIF NALDHY/METRO BEKASI

BAKSOS : One Heart Muslimah Community Sambangi Korban Banjir di Jabodetabek Helat Bakti Sosial di Kampung Lengkak, RT 004/008, Keluharan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.

pet, baju layak pakai, alat mandi, obat-obatan, dan sembako.

“Kami akan membagikan nasi kotak kepada warga yang menjadi korban dampak banjir. Totalnya ada 400 kotak nasi yang kami bagikan di empat titik sebelumnya,” papar Ida. Menurut Ida, OHMC merupakan komunitas yang memiliki rasa peduli dan kemanusiaan. Didirikan selama 1 tahun. Jumlah anggota sebanyak 80 orang muslimah.

Dengan rasa empati dan integritas yang tinggi, OHMC menjadi garda terdepan guna membantu sesama yang mengalami kesulitan juga bencana.

“Semoga dengan gerakan OHMC ini, kami bisa memberikan manfaat kepada sesama, khususnya masyarakat yang tengah kesusahan atau mengalami musibah. Kita berharap, OHMC dapat terus

konsisten untuk dapat membantu masyarakat,” ujar Ida. S e m e n t a ra i t u , s a l a h seorang warga Kampung Lengkak, Ani mengucapkan rasa terimakasih dan bersyukur, pasalnya meskipun banjir melanda wilayahnya dampak hujan yang tinggi pada awal tahun baru 2020 kemarin, ketinggian air pun mencapai sekitar dua meter.

“Sudah sama sekali tidak ada barang-barang yang bisa diamankan. Tapi kami bisa menyelamatkan anakanak saja,” kata Ani. Ani mengaku bersyukur, pasalnya beliau dapat keringanan dan mendapatkan bantuan, khususnya dari OHMC yang dapat ia pergunakan guna membersihkan rumahnya.

“Alhamdulillah dikasih alat bersih-bersih, logistik sangat membantu sekali apalagi untuk membersihkan rumah,” pungkasnya. (*)

PURWASUKASI

SENIN, 13 JANUARI 2020

13

SEKILAS

ISTIMEWA

Elvindo Bangun Pabrik di Subang SUBANG- Tak hanya meresmikan pabrik perakitannya di Cikupa, Tangerang, PT Indo Jaya Motor Electrik selaku pemegang merek skuter listrik Electric Vehicle Indonesia atau Elvindo, juga tengah bersiap membangun pabrik di Kawasan Subang.

Hal ini disampaikan oleh purnawirawan Irjen Pol Setyo Wasisto yang menjabat sebagai Komisaris Elvindo. Menurut dia, beberapa waktu lalu sudah ada survei yang dilakukan PT Indo Jaya Motor Electrik dengan mitranya dari China.

“Kami sudah survei, dari pihak Kabupaten Subang juga sudah mendukung dan menyiapkan lahan 500 hektar untuk kita beli. Mitra dari China ini sudah setuju dan mereka mau pindahkan produksinya di Subang. Kita jadi hub untuk Asia Tenggara nanti,” ujar Setyo.

Sayangnya, saat ditanya soal mitra dan berapa nilai investasinya, Setyo masih enggan untuk berbicara lebih detail. Namun dia memastikan bila secara nominal, investasi lokal lebih besar dibandingkan mitranya dari China.

Untuk masalah waktu kapan pembangunan pabriknya dimulai, Setyo menjelaskan bila saat ini sedang dalam proses. Dia berharap dalam waktu dekat sudah bisa dilaksanakan.

“Mungkin dalam waktu dekat. Untuk mulai berjalan sampai produksi memang butuh waktu, paling tidak itu dua atau tiga tahun ke depan, dan nantinya itu tiap 10 menit kita bisa produksi satu unit,” ujar Setyo.

Lebih lanjut dia juga mengakui bila unit-unit skuter listrik Elvindo yang ada saat ini masih berstatuskan CKD dari China. Pabriknya yang berada di Cikupa pun hanya berskala kecil untuk kebutuhan perakitan saja.

Namun demikian, dia menargetkan dalam dua tahun ke depan, tingkat kandungan komponen dalam negerinya bisa mencapai 40 persen. Selanjutnya, bila fasilitas pabrik sudah berjalan, maka optimalisasi kandungan lokal akan lebih besar.

“Sekarang CKD, tapi berlahan kita akan kurangi demgam menggunakan material yang ada di dalam negeri. Seperti ban, lampu, sebentar lagi mesin moulding juga akan datang jadi kita harap bisa 40 persen dalam dua tahun dan terus meningkat sampai pabrik produksinya berjalan,” ujar Setyo.

“Bukan hanya kandungan lokal saja, dengan adanya proses produksi kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Tahun ini kita tergetkan 500 karyawan, nanti bisa lebih besar, dan kita juga dorong program vokasi untuk transfer pengetahuan,” kata dia. (bbs/mhs)

SOROT

ISTIMEWA

Istri Wagub Nyalon di Pilkada?

Bawa-bawa Uu, Dideklarasikan Pengurus PPP BANDUNG- Lina Marlina, Istri Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dideklarasikan maju di Pilkada Tasikmalaya oleh masyarakat dan mantan pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (12/1).

Dukungan dan dorongan

kepada Lina semakin santer terdengar usai kesuksesan suaminya memenangi Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2019 kemarin mendampingi Ridwan Kamil.

“Kami membulatkan tekad mendukung dan ingin kader PPP berkiprah kembali, dan membangun kembali di Kabupaten Tasikmalaya pasca Pak Uu maju ke Provinsi,” jelas Koordinator Masyarakat untuk Lina Zona 4 Ujang Supriatna.

Menurut Ujang, kemunculan Lina di bursa Pilkada

KOTA BEKASI- Polisi menangkap dua mahasiswa berinisial TAP (24) dan TAS (18) karena mengambil hp korban yang sedang menolong warga yang kebanjiran di Bekasi. Tak hanya itu, pelaku juga membacok korbannya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (11/1) di Jalan Sultan Hasanudin, Tambun, Bekasi.

Saat itu, para pelaku merampas paksa ponsel korban yang diketahui korban sedang membantu warga yang kebanjiran di lokasi itu.

“Saat mau menolong orang kebanjiran, korban berdiri di pinggir jalan dan datang 2 pelaku turun dari motor sambil menghampiri korban dan langsung mengacungkan celurit, setelah itu merampas HP milik korban,” kata Kombes Yusri dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (12/1).

Setelah mengambil HP korban, kedua pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang sudah mereka siapkan. Korban yang tidak terima HP-nya diambil lantas mengejar para pelaku sambil meminta bantuan warga sekitar.

“Korban mengejar pelaku sambil teriak-teriak jambret sambil bilang ‘kembaliin HP gua’. Korban sempat gulat dengan pelaku,” jelas Yusri.

Tersangka yang panik langsung membacok korban menggunakan celurit dan mengenai kepala korban.

Dalam waktu yang sama, anggota polisi yang sedang melewati TKP langsung mengamankan para pelaku itu.

“Pelaku membacok kepala korban. Saat kejadian anggota piket Reskrim Siaga Banjir melewati TKP selanjut pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Tambun untuk proses selanjutnya,” kata Yusri.

Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus tersebut.

Polisi juga menyita sebilah celurit pelaku dan ponsel milik korban.

Atas perbuatannya itu, tersangka dikenakan Pasal 365 KUHP. Korban saat ini masih dirawat di RSUD Kota Bekasi. Yusri menyebut pelaku ini masih berstatus pelajar.

“Tersangka TAP alias Aldo lahir di Bekasi 18 September 1994, pelajar kelas 3 SMK,” pungkas Yusri. (bbs/mhs)

iri oleh ratusan orang yang merupakan perwakilan berbagai daerah di Tasikmalaya. Terutama para tokoh masyarakat di Kecamatan Manonjaya, Cineam, Karangjaya, GunungTanjung dan Salopa.

Adapun daerah itu, kata dia, dulunya merupakan lumbung suara Uu Ruzhanul Ulum sejak menjadi anggota legislatif, bupati dua kali dan tentunya saat Pilgub Jabar.

Ujang menambahkan, pihaknya bukan tidak men-

dukung kader PPP lain yang ingin maju, tetapi Lina dianggap mempunyai kemampuan lebih. Hal ini terbukti dari tangan dinginnya mendampingi Uu Ruzhanul Ulum mulai dari Anggota DPRD, Ketua DPRD, Bupati hingga Wakil Gubernur.

“Kami ini juga ikut membesarkan partai, jadi kami bisa melihat bagaimana kiprah Bu Lina. Kalaupun misalnya nanti Jadi, tentu masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang akan menikmatinya,” paparnya. (bbs/mhs)

Lagi, Tol Cipali Renggut Nyawa S U B A N G - Ta b r a k a n beruntun kembali terjadi di Tol Cipali KM 118.800 jalur A, tepatnya di Kampung Cihurip, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jumat (10/1). Dua Kendaraan yang terlibat diketahui Minibus Daihatsu Grandmax No Pol B 1123 SRW dan kendaraan jenis Truk yang tidak diketahui identitasnya.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dibenarkan Kasat Lantas Polres Subang, AKP Bambang Sumitro. Peristiwa bermula saat kendaraan Minibus Daihatsu Grandmax

yang dikemudikan Toib datang dari arah Cikopo menuju arah Palimanan.

Mobil yang berada pada lajur lambat tersebut diduga menabrak dari belakang kendaraan jenis truk yang tidak diketahui identitasnya datang dari arah yang sama. Kecelakaan tersebut menyebabkan dua korban tewas, satu tewas di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sementara satu korban meninggal dalam perawatan medis RS MH Thamrin Purwakarta.

“Korban tewas di TKP atas nama Sutirah, s e mentara korban dalam penanganan medis atas

n Pelajar di Bekasi Ditangkap

Bacok Orang Hendak Tolong Korban Banjir

Tasikmalaya berawal dari adanya dukungan mantan pengurus PPP Tasikmalaya. Mereka menginginkan sosok pengganti Uu Ruzhanul Ulum yang sebelumnya memimpin Kabupaten Tasikmalaya dua periode.

“Kami juga adalah simpatisan Partai Berlambang Kabah yang ingin adanya penerus dari kepemimpinan Pak Uu,” tambahnya.

Acara deklarasi yang berlokasi di Hotel Grand Metro Kota Tasikmalaya ini dihad-

nama Kurniah. Mereka merupakan penumpang Minibus Daihatsu Grandmax,” ujar Bambang.

Adapun pengemudi mengalami mengalami luka ringan, sementara penumpang lain mengalami luka berat dan ringan.

Kasat menjelaskan, penumpang mengalami luka berat adalah Wukandari dan Toib. Sementara luka ringan masing-masing bernama Siti Nurjanah, Eka Yustia, maruf dan Rindi Apriliani. “Semua korban merupakan warga Brebes dan telah dilarikan ke RS Thamrin Purwakarta,” kata kasat. (san*)

Istimewa

LAKA MAUT: Petugas kepolisian melakukan olah TKP kecelakaan di Tol Cipali.

Melihat Pengrajin Kue Keranjang di Purwakarta

Hidup Segan Mati tak Mau Kue keranjang atau dodol Cina, mungkin menjadi penganan khas yang wajib ada di setiap momen perayaan imlek. Tak heran, jelang perayaan Imlek yang tinggal menghitung hari itu, para pengrajin kue keranjang mulai menyibukan diri produksi makanan berwarna merah kecoklatan tersebut.

HASSAN, Purwakarta DI Kabupaten Purwakarta, ada pasangan renta yang masih konsisten memproduksi kue keranjang tersebut. Adalah Mulyadi (69) dan Hayati (68), warga Gang Aster, Kecamatan Purwakarta. Bagi mereka, perayaan imlek menjadi berkah tersendiri.

Saat ditemui di kediamannya, Mulyadi mengaku, produksi kue keranjang di Imlek tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Tahun sebelumnya, produksi kue khas dengan rasa manis ini 1,8 ton.

Tetapi, tahun ini hanya mencapai maksimal hanya 1,5 ton.

“Penjualan kue keranjang tidak seramai tahun lalu. Tahun ini ada penurunan permintaan,” ujar Mulyadi akhir pekan kemarin.

Selain produksinya menurun, lanjut dia, harga jualnya pun ikut anjlok. Pasalnya, tahun ini harga kue keranjang yang diproduksinya hanya dibandrol Rp 35 ribu per kilogram atau per tiga picis. Padahal, tahun lalu harganya masih bisa terjual Rp 40 ribu per kilogramnya.

ISTIMEWA

Meski demikian, sambung dia, kue keranjang ini tetap diproduksi.

Sebab, kue berwarna merah kecoklatan ini, merupakan penganan wajib saat imlek dan perayaan gong xi fat cai. Apalagi, dirinya telah memroduksi kue keranjang sejak 30 tahun yang lalu.

Dia menceritaan soal keterampilan membuat kue tersebut. Mulyadi mengaku, keterampilannya ini diperolehnya dari ibu kandungnya, Mulyati. Dari dulu, ibundanya memang konsisten membuat kue keranjang setiap setahun sekali. Sepeninggalannya, usahanya diturunkan pada Mulyadi. Sebab, anak yang lain tak mau berkecimpung dalam usaha pembuatan dodol tersebut.

Saat ini, lanjut Mulyadi, dodol buatannya ini banyak dilirik oleh konsumen yang telah menjadi pelanggannya.

Salah satunya, pelanggan tetapnya yakni pemilik toko emas yang cukup terkenal di Kabupaten Purwakarta.

“Khusus pesanan toko emas langganan ini, biasanya mencapai satu ton kue keranjang,” jelas dia.

Karena masih banyaknya langganan itulah, dirinya masih terus konsisten memproduksi kue berbahan dasar tepung beras itu. Namun, penganan ini hanya ia produksi setahun sekali saja. Setelah itu, Mulyadi tidak lagi memroduksi dodol Cina itu.

Sebab, pernah dia mencoba, memroduksi kue keranjang di hari-hari biasa. Ternyata, tidak laku di jual.

“Pernah, kita coba membuat dodol Cina, sehari 20 kilogram beras putih.

Ternyata, tidak laku. Akhirnya, dodol itu habis dimakan sendiri dan dibagikan ke tatangga,” kata dia.

Sementara itu, Hayati (67) isteri Mulyadi menuturkan, dirinya sejak awal menikah langsung tertarik menekuni usaha dodol Cina. Bersama suaminya, Hayati terus menjalankan usaha tersebut hingga hari ini.

Dari muda sampai usia kita sudah

tua, kita tetap membuat dodol Cina.

Soalnya, tidak ada lagi perajin dodol di Purwakarta ini,” ujarnya.

Hayati menuturkan, dodol Cina yang diproduksinya diyakini memiliki kualitas terbaik. Sebab, dari komposisi, dodol ini menggunakan bahan baku berkualitas. Serta, tidak menggunakan bahan pengawet ataupun perisa makanan.

Adapun bahan bakunya, yaitu beras ketan putih kualitas bagus yang digiling menjadi tepung. Lalu, gula pasir. Serta, air rebusan daun pandan. Untuk menghasilkan dodol Cina yang bagus, dia membocorkan rahasianya. Yaitu satu kilogram tepung ketan dicampur dengan dua kilogram gula pasir. Terus, dicampur air rebusan daun pandan. Dicampur, hingga teksturnya lembut.

“Yang paling utama, mengukusnya harus 14 jam. Jadi, dodolnya matang dengan sempurna. Warnanya, merah kecoklatan,” pungkasnya. (*)