X-Media Edisi 5

ISSN 2339-0530

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 1

PENGANTAR REDAKSI

TIM REDAKSI Halo Pembaca Setia X-Media...

B

ertepatan dengan bulan suci Ramadhan, bahagia sekali kami bisa menghadirkan X-Media Edisi Juli 2014 untuk seluruh Pembaca Setia. Semester I tahun ini begitu semarak terasa dengan semangat kerja yang membuncah dan membuahkan prestasi membanggakan bagi Kantor Regional X BKN Denpasar. Melalui media ini dengan bangga kami informasikan prestasi teranyar yang telah diraih yaitu Unit kerja Terbaik I Pelayanan Publik Terbaik di Lingkungan BKN Tahun 2014. Tentu hal ini tidak terlepas dari kerjasama dan sinergi seluruh Pegawai dibawah pimpinan “Sang Nakhoda” yang kami hadirkan sebagai Profil kali ini.

Penanggung jawab : Kepala Kantor Regional X BKN Redaktur : Tatang Suratman Ni Made Purnami Astari I Ketut Buana Ida Ayu Widyantari Arnawa Editor : Gusti Ayu Putu Lili Santina Kadek Putra Widyasrama Fotografer :

Masih seputar prestasi kerja, X-Media kali ini juga menghadirkan artikel tentang evaluasi penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang tentunya juga dilengkapi banyak informasi lainnya seputar kepegawaian. Sementara itu sejumlah liputan menarik dari perayaan HUT BKN ke-66 juga tidak lupa kami kabarkan, mulai dari seminar CAT yang fenomenal hingga outbound Team Building yang membakar semangat.

I Nyoman Dedi Rupawan Desain grafis : Rama Beta Herdian Rai Rika Andriana Prabowo Dwi Saputro Sekretaris redaksi :

Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk B. Maptuhah Rahmi mencapai hasil yang lebih baik lagi. Sinergi adalah kunci sukses tim yang I Made Yudana kreatif dan inovatif. Sinergi adalah proses, dan perlu waktu untuk membangunnya. Sebagai pelayan publik, mari kita tingkatkan sinergi untuk mewujudkan layanan yang professional dan bermartabat. Together we can…!

Alamat Redaksi : Tidak lupa kami ucapkan Selamat hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriah bagi semua yang merayakan, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca dan salam hangat dari Pulau Dewata…

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 2

Redaksi X-Media Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Denpasar - Bali Telp : 0361-728384 Website : www.BKN.go.id/kanreg10 Blog : Kanreg10bkn.blogspot.com Email : kanreg10bkn@gmail.com

DAFTAR ISI X-Media Edisi Ketiga, Oktober 2013

Opini

Pengantar Redaksi

.................................................................... 2

Album foto

..................................................................... 4

Pengembangan Karir Melalui Jabatan FUNGSIONAL ................................................. 28

Renungan

Antara Ayah, Anak dan Burung

GAGAK .......................................................... 30

Warna-warni Posisi Duduk yang Baik & Sehat

Laporan Khusus

BKN dorong Sistem Rekruitmen bebas

KKN .................................................................. 5

Testimoni CAT’ Kata Mereka tentang CAT................................ 9

Laporan Utama

Pojok IT

CAT Wujudkan Tes Obyektif dan Transparan, BKN Menjawab Harapan Publik..................... 10

Artikel

Latar Belakang dibangunnya Stasiun CAT KANREG X BKN DENPASAR ...................... 13

Event

Opini

100% Peserta Tes CPNS Yakin Tes Dengan Menggunakan CAT Transparan .................... 14 MAKLUMAT PELAYANAN KANREG X BKN DENPASAR ...................... 19

Sistem Rekrutmen CPNS dengan Computer Assisted Test (CAT) ....................... 24

Laporan Khusus

Pelantikan Istiyarno sebagai Kepala Bidang

Umum Kanreg X BKN ..................................... 27

3 Cara Percepat Performa Komputer ......................................................... 32

Penataan Tata Naskah Kantor Regional X BKN Denpasar ............................ 33

Rekonsiliasi Data ............................................ 35

PNS punya usaha sampingan, BOLEHKAH? ..............................................

WORKSHOP HRMS, EVALUASI SAPK, EVALUASI PENERAPAN KPE DAN EVALUASI REKONSILIASI DATA ................................... 20

Saat Bekerja ...................................................... 31

Apa itu Adobe Flash Player .......................... 36

37

Kanreg Menjawab

........................................................................ 39

Pojok Wisata

Humor

Lembata, Eksotisme yang belum terungkap .......................................................................... 41

.......................................................................... 43

X-Media, Media Kepegawaian Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Edisi Ketiga, Oktober 2013 X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 3

Album

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 4

Momentum perkuat sinergi

Laporan Utama

Team Building 2014, Momentum Perkuat Sinergi Untuk Mewujudkan Layanan Profesional dan Bermartabat “Sebuah tim yang efektif memandang keberhasilan sebagai buah manis dari sinergisitas semua komponen yang terlibat di dalamnya, bukan atas dominasi orang per orang dalam tim tersebut”

K

amis 15 Mei 2014, waktu masih menunjukkan pukul 6:30 WITA, ketika pegawai dengan seragam warna hijau telah berkumpul di lapangan Kantor Regional X BKN Denpasar. Dengan tertib satu persatu membubuhkan absen pada form yang telah disediakan dan selanjutnya menaiki 2 buah bus yang telah menunggu. Tepat pukul 07:00 WITA rombongan bergerak menuju Bedugul, salah satu kawasan wisata yang berhawa sejuk di Bali Utara. Hari itu dalam rangka memperingati HUT ke-66 BKN, Kantor Regional X BKN Denpasar mengadakan kegiatan team building.

Kegiatan kali ini mengambil tema; “Memperkuat Sinergi, mewujudkan layanan yang profesional dan bermartabat”.

Setiba di kawasan yang dikenal memiliki pemandangan danau nan eksotis tersebut, mereka memasuki tempat pembukaan yang telah disiapkan. Dalam ruang pertemuan yang tepat ada di pinggir danau tersebut peserta menempati tempat yang telah ditentukan. Udara nan sejuk dan kemilau mentari pagi yang menerpa permukaan danau membuat suasana pagi itu terasa berbeda. Berbeda

dari suasana rutinitas kantor, mata kali ini benar-benar dimanjakan dengan pemandangan nan eksotis perpaduan danau yang di kelilingi bukit nan hijau.

Dalam laporannya Istiyarno, S.IP, Kepala Bagian Umum Kanreg X BKN Denpasar menyatakan bahwa kegiatan team building kali ini merupakan kegiatan yang dirancang serangkaian dengan peringatan HUT ke-66 BKN yang bertujuan meningkatkan kerjasama tim, mengasah kreativitas dan jiwa kepemimpinan serta sinergi untuk mewujudkan layanan yang profesional dan bermartabat.

Sementara itu Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Drs. Made Ardita, M.Si dalam pengarahannya menyampaikan kegiatan semacam ini sangat penting, karena selain untuk penyegaran pikiran dari kepenatan rutinitas sehari-hari, kegiatan team building juga bisa meningkatkan semangat kerjasama pegawai. “Evaluasi kegiatan sejenis pada tahun sebelumnya cukup efektif dalam meningkatkan kinerja kita, hal ini terbukti dari berbagai indikator yang bisa saya amati setelah penyelenggaraan acara seperti ini tahun lalu. Untuk itu saya menyambut baik kegiatan seperti ini, bila perlu X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 5

Laporan Utama

tidak hanya sekali dalam setahun namun minimal 2 kali dalam setahun� ungkapnya.

Sementara itu Ardita juga mengapresiasi kegiatan panitia HUT kali ini yang sudah berinisiatif membuat kegiatan yang bermanfaat tidak hanya untuk pegawai BKN melalui aneka lomba dan pertandingan tetapi kegiatan yang bisa meningkatkan sinergisitas pegawai Kanreg sendiri melalui team buliding semacam ini. Tidak hanya itu masih menurut Ardita, panitia HUT kali ini juga telah merancang kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat luas seperti donor darah, bakti sosial dan tentunya acara seminar yang menjadi ajang sosialisasi informasi yang bermanfaat bagi publik.

Pada sesi pertama, materi dengan judul mewujudkan tim berkinerja tinggi disampaikan oleh Rurin Bimaladewi, motivator profesional yang telah memberikan jasanya ke berbagai instansi.

Dalam paparan yang dikemas dalam bahasa yang menarik, peserta terlihat antusias dalam menyimak poin demi poin yang disampaikan. Dengan kemampuan untuk menggali dan membuka kesadaran peserta tentang hakekat dan permasalahan dunia kerja yang diikuti dengan tips-tips dan trik untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi serta membangun kerjasama antara pegawai, Rurin menyX-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 6

Momentum perkuat sinergi

amapaikan bagaimana membangun sinergisitas untuk mewujudkan tim yang berkinerja tinggi. Begitu menarik-nya Rurin dalam menyampaikan materi kali ini, tanpa terasa waktu telah menunjukkan pukul 11:00 ketika Rurin harus menutup sesi tersebut dengan sebuah simpulan bahwa hakekat semangat tim adalah pengakuan bahwa semua komponen berperan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian sebuah tujuan tim, “Keberhasilan tim adalah buah manis dari hasi sinergi semua komponen yang terlibat di dalamnya, jadi apapun peran kita dalam tim adalah penentu keberhasilan tim itu sendiri� tutupnya.

Setelah makan siang peserta diarahkan oeh narasumber menuju pinggir danau dalam lapangan yang cukup luas persis di pingir Danau Beratan, peserta dipandu oleh beberapa narasumber dan asistennya untuk melakukan ice breaking, kemudian dilanjutkan dengan berbagai permainan yang mengasah kerjasama, komunikasi, inisiatif dan strategi. Setelah terbagi dalam 8 kelompok, masing-masing kelompok diarahkan dalam permainan seperti melewati tantangan dalam kaki terikat satu sama lainnya, kemudian memindahkan gelang–gelang diatas topi, memindahkan bola dari satu tempat ke tempat yang lain dalam gelang yang diikat tali, serta melepaskan diri dari tali yang terikat anta-

Momentum perkuat sinergi

Laporan Utama

Selesai melakukan permainan, instruktur kemudian menyampaikan makna dan pesan dari masing-masing permainan. Peserta sangat antusias mengikuti setiap permainan yang mengasah kerjasama tim, kreativitas, konsentrasi dan komunikasi, serta kesediaan untuk mendengar.

Selesai mencoba berbagi permainan peserta kemudian melanjutkan makan siang. Setelahnya mereka mengikuti berbagai lomba yang disiapkan oleh panitia, mulai dari balap karung, lari bakiak, dan tarik tambang.

Setelah mengikuti berbagai lomba acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen untuk memperkuat sinergi mewujudkan layanan yang bermartabat. Satu persatu pegawai yang diawali oleh Kepala Kanreg X BKN Denpasar menandatangani kanvas yang telah berisi ikrar untuk memperkuat sinergi mewujudkan layanan yang profesional dan bermartabat. Dalam pengarahannya, Made Ardita merasa berbagai kegiatan dari pagi sampai sore kali ini sangat bermanfaat untuk memperkuat sinergi satu sama lainnya. “Sebagai pengingat selanjutnya kita tandatangain komitmen untuk memperkuat sinergi mewujudkan layanan yang profesional dan bermartabat� ungkapnya

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 7

Laporan Utama

Momentum perkuat sinergi

Selesai melakukan melakukan pendandatanganan peserta diarahkan untuk mencoba watersport, mulai dari speed boat, banana boat, dan sampan mengelilingi danau.

Peserta terlihat begitu antusias menikmati watersport sambil menikmati keindahan danau.

Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:00 ketika akhirnya peserta berkumpul kembali di ruang pertemuan untuk mengetahui pemenang tim terbaik serta penyerahan hadiah lomba-lomba sambil menikmati kudapan sore itu di pingir danau.

Tepat pukul 16:20 WITA rombongan kembali ke bus untuk selanjutnya kembali ke Denpasar. (Boent)

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 8

Profil

Kiat Nahkoda Kanreg X BKN

Mengintip Kiat Nahkoda Kantor Regional X BKN

Komit terus tingkatkan kualitas SDM, Dorong Kreatifitas Wujudkan Layanan Unggulan

B

elum genap 2 tahun menjadi nakhoda Kantor Regional X BKN Denpasar, tidak sedikit gebrakan yang telah dilakukannya. Asa untuk menjadi Kantor Regional percontohan sedikit demi sedikit menemui jalan terang.

Tidak puas dengan prestasi yang diraih kini, Kantor Regional X BKN Denpasar terus menyatukan tekad menguatkan sinergi untuk berlari lebih kencang dalam meningkatkan kualitas layanan. Prestasi teranyar yang berhasil ditorehkan adalah diraihnya Penghargaan Unit Kerja Terbaik I di lingkungan BKN Tahun 2014 atas Prestasi dalam Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2013. Menarik untuk mengetahui bagaimana ia menata langkah untuk terus berbenah. Ditemui di ruang kerja Kakanreg, berikut wawancara X-Media dengan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Drs. Made Ardita, M.Si. Selamat Siang Bapak, apa kabar?

Siang, syukur kami ada dalam keadaaan sehat semua.

Sebentar lagi Bapak genap 2 tahun memimpin Kanreg X BKN Denpasar, setelah dilantik pada bulan Oktober 2012. Bisa diceritakan bagaimana kesan Bapak selama memimpin di Kanreg X BKN? Dua tahun terasa berjalan sangat cepat, tentu banyak kesan yang telah kami rasakan, namun yang menonjol kami rasakan adalah kebersamaan dan kreativitas. Sebagai pimpinan kami berusaha untuk menjaga kebersamaan ini, karena saya yakin organisasi yang efektif adalah organisasi yang bisa menciptakan dan menjaga suasana harmonis. Untuk itu saya menerapkan kepemimpinan dua arah. Tidak hanya top down tapi buttom up juga perlu.

Di awal masa kepemimpinan, Bapak sempat berencana meningkatkan kulitas SDM sebagai langkah awal untuk meningkatkan eksistensi Kanreg bagi stakeholder. Sejauh mana program tersebut berpengaruh terhadap capaian Kanreg saat ini?

Terus terang, setelah saya melihat profil sumber daya yang dimiliki Kanreg X saat itu, ada perasaan optimis yang saya rasakan. Ternyata Kanreg memiliki potensi sumber daya manusia yang mumpuni jika dikembangkan, sehingga hal ini menjadi modal berharga bagi kami untuk meningkatkan pelayanan di Kanreg ini. Tentu peran SDM ini sangat penting, sehingga kami terus mendorong peningkatkan kualitasnya melalui keikutsertaan berbagai diklat baik teknis kepegawaian maupun teknis lainnya. Di samping itu kesadaran pegawai untuk terus berusaha mengupgrade diri juga menjadi modal yang cukup signifikan kami rasakan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pegawai yang sudah meningkatkan pendidikan formalnya disamping keikutsertaan mereka dalam berbagai diklat. Untuk meningkatkan kekompakan dan sinergi, kami beberapa kali melakukan diklat team building, dan hal ini kami rasakan sangat positif sekali dampak dan manfaatnya. Kedepan ini akan terus kami adakan.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 9

Profil

Bagaimana bapak menjalin kerjsama dengan stakeholder terkait?

Tentu keberadaan sebuah organisasi tidak telepas dari pengakuan dari pihak lain atas keberadaannya.

Stakeholder utama kami tentu masyarakat ASN di wilayah kerja kami, yaitu di Provinsi Bali, NTB dan NTT baik pegawai daerah maupun pusat. Melalui kerjasama yang kami jalin dengan Badan Kepegawaian Daerah dan instansi vertikal untuk pengelolaan kepegawaian. Di samping dengan BKD/instansi kami juga bersinergi dengan stakeholder lain dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ASN. Bahkan tahun 2014 ini kami sudah melakukan kerjasama dengan Ombudsman RI dalam hal mendorong dan mengawal proses seleksi CPNS yanng transparan dan akuntabel, mereka kami libatkan dalam beberapa kesempatan khususnya dalam seminar regional yang kami adakan pada bulan Mei lalu. Dengan kerjasama ini tentu kami berharap kualitas layanan kita terus bisa ditingkatkan.

Apa tantangan terbesar yang Bapak rasakan dalam memimpin di Kanreg?

Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Kita lihat misalnya pembangunan gedung arsip yang belum selesai menyebabkan penataaan tata naskah (takah) belum bisa berjalan optimal. Bisa kita lihat berkas kepegawaian belum bisa tertata rapi. Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan terhambatnya pelayanan yang diberikan. Kami tetap berusaha memanfaatkan sarana yang ada untuk melakukan penataan sambil terus melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Mudah-mudahan tahun ini pembangunan gedung arsip bisa selesai X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 10

Kiat Nahkoda Kanreg X BKN

sehingga penataan takah bisa optimal di tahun 2015.

Potensi apa yang ada di Kanreg X BKN yang menunjang keberhasilan Kanreg kedepan pak?

Kanreg X BKN memiliki keunggulan potensi sumber daya manusia yang mumpuni, dan kalau ini dikelola dengan baik saya yakin Kanreg ini bisa jadi yang terdepan. Bisa saya contohkan dari beberapa diklat yang diadakan contohlah Diklat Prajabatan kemarin, 2 (dua) orang CPNS kita meraih Peringkat Terbaik I dan II. Belum lagi dalam Diklat Analis Kepegawaian dalam angkatan yang berbeda baik Diklat Analis Kepegawaian Keahlian dan Diklat Analis Kepegawaian Keterampilan, pegawai kita menjadi lulusan dengan nilai terbaik. Tentu hal ini membanggakan dan menjadi aset yang berharga kedepannya. Berikutnya adalah kreativitas. Kreativitas pegawai disini boleh dibilang cukup menonjol. Ternyata keterbatasan yang ada bukan semata-mata jadi halangan namun di sisi lain ternyata bisa menumbuhkan berbagai kreativitas yang menjanjikan. Selain “bonus demografi� tadi, ternyata Kanreg X BKN juga menikmati “bonus geografi�, karena dengan lokasi di Bali, banyak sekali event-event internasional berlangsung di Bali termasuk event Bidang Kepegawaian, tentu ini karena Bali memiliki daya tarik yang sudah diakui dunia internasional. Peluang ini tentu akan menjadi potensi untuk mengenalkan keberadaan BKN pada umumnya dan Kanreg X BKN pada khususnya.

Bagaimana Bapak mengoptimalkan potensi tersebut?

Kiat Nahkoda Kanreg X BKN

Untuk sumber daya manusia yang ada kami mendorong tumbuh suburnya kreativitas yang positif bagi kemajuan Kanreg, kami memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berlomba-lomba menggali kreativitas yang bermanfaat disamping kami upayakan peningkatan kompetensinya melalui serangkaian diklat, baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Untuk letak keberadaan Kanreg di Bali tentu akan menjadi daya tarik tersendiri, dan harapan kami disamping pemanfaatan CAT tahun 2015 kami juga akan membangun Assesment Center yang diawali dengan penyiapan sumber daya manusianya melalui penyertaan dalam workshop Assesment Center dan serangkaian magang mulai tahun 2013, kami juga berencana mengembangkan pengelolaan takah yang berbasis IT. Selain peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana, apa rencana Bapak untuk meningkatkan eksistensi Kanreg X BKN? Kami mengupayakan berbagai kerjasama, disamping membangun kelengkapan berbagai sarana dan prasarana, tentu kami juga terus menjajaki kerjasama pemanfaatan fasilitas yang ada. Katakanlah stasiun CAT, kami terus mendorong kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah untuk pemanfaatannya. Tidak hanya untuk tes seleksi masuk CPNS tapi juga berbagai kebutuhan lain misal Ujian Penyesuaian Ijazah, pemetaan potensi pegawai, dan tes calon dan kelulusan peserta diklat. Untuk Assesment Center kami juga sudah menjajaki kerjasama dengan beberapa instansi daerah dan pusat yang ada di wilayah kerja kami untuk memanfaatkan sarana Assesment Center yang akan kami punya nantinya.

Untuk menjaga kualitas layanan kami, kita berusaha menjaga mutu layanan dengan sertifikasi ISO dan menggandeng lembaga-lembaga yang kredibel dalam upaya melakukan pengawasan pelayanan publik, seperti Ombudsman RI misalnya.

Apa layanan unggulan Kanreg X saat ini?

Sampai saat ini kita mempunyai stasiun CAT dengan kapasitas 103 komputer, penggunaan Teknologi Informasi dalam penyampaian informasi dan konsultasi kepegawaian seperti misalnya: Sms Kepegawaian X-Asik, blog, website, panfage Facebook, dan Anjungan Pelayanan Mandiri. Layana kepegawaian

Profil kami terutama layanan Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian dan Pensiun telah bersertifikasi ISO 9001:2008. Kami juga sudah mempunyai Pusat Pelayanan Terpadu.

Sejauh mana layanan unggulan tersebut bisa menopang keberhasilan menjadikan Kanreg X BKN sebagai Kanreg percontohan?

Layanan unggulan tersebut tentu sangat besar pengaruhnya dalam menunjang keberhasilan dan usaha kami mewujudkan obsesi kami menjadi Kanreg percontohan. Bisa kita lihat dari capaian kita sampai saat ini, baru-baru ini dalam rangka peringatan HUT ke-66 BKN dari hasil audit Inspektorat, Kanreg X BKN menjadi Kanreg terbaik dalam pelayanan publik di lingkungan BKN. Pemanfaatan berbagai kemajuan teknologi informasi tidak hanya mempercepat tapi juga mempermudah dan memperluas akses informasi. Sertifikasi ISO juga telah menetapkan Standar Operational Procedure (SOP) yang jelas dalam memberikan layanan, tentu ini juga jadi semacam guideline standar layanan bagi para pegawai di Kanreg X BKN Denpasar.

Tahun 2015 Bapak berencana membangun Assesment Center, apa yang Bapak harapkan dari terbangunnya Asesment Center tersebut?

Tujuan akhirnya tentu adalah terciptanya ASN yang profesional dan bermartabat. Tentu hal ini mesti didahului dengan mekanisme yang bisa memastikan bahwa ASN memiliki kompetensi yang sesuai ketika mereka menduduki suatu jabatan dan terbebas atau bisa meminimalisir intervensi politik. Oleh karena itu peran Assesment Center sangat strategis sebagai media dan proses untuk menciptakan hal tersebut. Dalam jangka pendek tentu melalui pemanfaatan fasilitas Assesment Center yang ada di Kanreg X BKN. Bagaimana rencana pemanfaatannya?

Untuk pemanfaatan Assesment Center yang akan kami bangun nantinya, tentu kami akan berkoordinasi dengan Pusat Penilaian Kompetensi PNS di BKN Pusat. Seperti kita ketahui selain untuk penilaian kompetensi manajerial untuk calon pejabat, Assesment Center juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan profiling pegawai.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 11

Profil Siapa saja yang bisa memanfaatkan?

Instansi pemerintah di wilayah kerja Kanreg X BKN khususnya, baik instansi daerah maupun pusat.

Selain Assessment Center, apa lagi yang bisa menjadi ikon BKN khususnya di wilayah kerja Kanreg X? Hmm, selain Assessment Center tentu CAT masih menjadi ikon kami juga, kami memiliki stasiun CAT yang selain telah terstandarisasi dari segi teknologi namun juga memperhatikan unsur estetika, sehingga ruang tes CAT kami ciptakan menjadi tempat yang indah dan nyaman bagi pelaksanaan tes. Selain dua hal tersebut kedepan kami akan terus mendorong kreativitas pegawai dengan menciptakan lab-lab inovasi dan mudah-mudah bisa dikompetisikan, sehingga pegawai bisa berkontribusi dalam upaya menciptakan inovasi-inovasi yang positif dan bermanfaat bagi kemajuan Kanreg.

Bagaimana dengan pengelolaan dan pemanfaatan stasiun CAT? Saat ini sudah puluhan instansi pemerintahan yang telah memanfaatkan CAT kami, baik untuk kebutuhan tes seleksi masuk CPNS, penmetaan potensi pegawai maupun untuk tes penyelenggaraan diklat.

Bagaimana usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan?

Sertifikasi layanan yang berstandar ISO terus kami pertahankan, dan tidak tertutup kemungkinan kami perluas pada bidang layanan lain misalnya Bimtek dan INKA. Awalnya untuk sertifikasi ISO ini sempat mendapat nada pesimistis karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada, di samping minimnya sarana dan prasarana. Namun saya katakan kalau tidak kita coba dan tidak sekarang, kapan lagi? Dan syukur hal tersebut berbuah manis, tidak hanya untuk kemudahan dalam prosedur layanan tapi dari sertifikasi ini kami bisa meraih pelayanan publik terbaik di lingkungan BKN. Wah nekat juga ya pak?

Hmm begitulah, sebagai pemimpin memang kita harus berani mengambil resiko. Tapi tentu tetap dengan perhitungan yang matang tidak asal grasa grusu. Puji syukur berkat sinergi yang kuat, akhirnya sertifikat ISO 9001:2008 dapat kami raih.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 12

Kiat Nahkoda Kanreg X BKN

Sejauh mana sertifikasi ISO ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas layanan pak?

Sangat berpengaruh tentunya karena dengan standar layanan bisa dijadikan patokan dalam memberikan layanan, dan kualitas layanan yang tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran bisa tetap kita jaga.

Wah menarik sekali, lalu apa harapan Bapak kepada seluruh pegawai Kanreg X BKN Denpasar?

Terima kasih. Sebagai pimpinan tentu kami berharap kepada seluruh pegawai senantiasa mengembangkan diri, dan meningkatkan kompetensinya mengingat kedepan tantangan juga semakin kompleks sehingga kita tidak boleh tertinggal. Tetaplah jaga kekompakan dan perkuat sinergi yang sudah bagus selama ini, karena apapun tantangan yang kita hadapi jika dilakukan secara bersama-sama dan ikhlas tentu akan terasa lebih ringan. Sebagai pribadi saya berharap keakraban dan kebersamaan kita tetap dipupuk dan ditingkatkan, karena kita keluarga besar Kanreg X BKN Denpasar kuat karena kebersamaan.

(Tanpa terasa waktu telah menunjukkan pukul 12:30 WITA, X-Media pun mengakhiri wawancara hangat siang itu.)

Terima kasih Bapak atas waktunya, senang bisa berbincang siang ini, sukses untuk Bapak dan Kanreg X BKN. Terima kasih juga, sukses juga buat X-Media.

Profil Narasumber : Nama : Drs. Made Ardita, M.Si Jabatan : Kepala kantor Regional X BKN Denpasar Lahir : Singaraja, 26 Oktober 1956 Agama : Hindu Pendidikan : a. SMA 1 Singaraja (1975) b.Sarjana Sosial Politik Administrasi Negara Universitas Parahyangan Bandung (1983) c. S2 Magister Ilmu Administrasi FISIP UI KekhususanAdministrasi dan Pengembangan SDM (2004) Istri : Yohannie Merliyana Fransisca, SH Anak : 1. I Gede Agung Pande Mudara, SE. Ak. (Akuntan pada salah satu KAP di Jakarta) 2. I Made Yogatama Pande Mudara, SE (Bekerja di Bank BRI di Jakarta) Hobby : Voley Ball Motto Hidup : Aku Ada Dari Tiada

Laporan Khusus

Ombudsman RI

bl

Mengenal Ombudsman Republik Indonesia

Dalam penyelanggaran seminar regional “Kupas Tuntas Tes Seleksi CPNS dengan Menggunakan CAT� Kantor Regional X BKN Denpasar menggandeng Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelayanan publik. Untuk lebih mengenal lebih jauh lembaga ini, apa latar belakang pembentukannya, sasaran dan tujuan, tugas-tugas dan kewenangannya, berikut ulasan singkat tentang Ombudsman Republik Indone-

S

etidaknya terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia.

Pertama, bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Kedua, bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. Terakhir, pembentukan Ombudsman sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat agar turut terlibat aktif untuk melakukan pengawasan terhadap aparat pemerintah sehingga akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat ini merupakan implementasi demokratisasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur negara dapat diminimalisasi.

Dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Repu-

ik Indonesia ditegaskan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sasaran utama kerja Ombudsman adalah praktek maladministrasi, yakni perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Ombudsman dibentuk dengan tujuan : 1. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; 2. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 13

Laporan Utama 3. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; 4. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; 5. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Selanjutnya, dinyatakan dalam pasal (2) UU Ombudsman, bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Kemandirian dan independensi Ombudsman dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman dapat bersikap obyektif, transparan, dan mempunyai akuntabilitas kepada publik. Terkait dengan tugas, Ombudsman mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 3. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; 4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; 6. Membangun jaringan kerja; 7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan 8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas, Ombudsman berwenang: 1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan keX-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 14

Ombudsman RI

pada Ombudsman; 2. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; 3. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor; 4. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan; 5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; 6. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; 7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Selain kewenangan di atas, Ombudsman juga berwenang: 1. Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; 2. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Demikianlah latar belakang, sasaran dan tujuan serta tugas pembentukan Ombudsman.

Untuk mewujudkan sasaran dana tujuan tersebut tentu diserta dengan kewenangan yang dimiliki.

Dengan terbentuknya Ombudsman Instansi Pemerintah khususnya diharapkan dapat terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanannya. (Boent).

Disarikan dari Materi Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali dalam Seminar Regional “Kupas Tuntas Tes CPNS Bebas KKN Dengan Sistem CAT�, diselenggarakan Kanreg X BKN Denpasar, Denpasar, 17 Mei 2014

Event

Pemerintah Kota Denpasar “Diganjar” Penghargaan

Lakukan Tes Seleksi CPNS Secara Transparan dan Akuntabel

PEMERINTAH KOTA DENPASAR “DIGANJAR” PENGHARGAAN Dewa Sudarsana : “Ini Buah Kebijakan Walikota”

D

ari 3 (tiga) kabupaten kota di Provinsi Bali yang mendapat formasi pelamar umum tahun anggaran 2013 yaitu Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana dan Pemkab Karangasem, pada tahun 2013 Kota Denpasar mendapatkan formasi pelamar umum 50 orang. Melalui kebijakan Walikota waktu itu, Pemkot Denpasar menjadi instansi daerah pertama di wilayah kerja Kantor Regional X BKN yang memanfaaatkan CAT BKN. Dari 1.700 lebih pelamar yang mengikuti tes waktu itu mereka harus berebut 50 jabatan yang tersedia.

Keputusan Walikota untuk melakukan tes seleksi CPNS secara transparan dan akuntabel menjadi pemicu jatuhnya pilihan pada penggunaan sistem CAT di Kantor Regional X BKN Denpasar waktu itu. Alhasil walaupun mesti berlangsung dalam puluhan sesi karena masih terbatasnya jumlah komputer yang tersedia waktu itu, kesabaran jajaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Denpasar berbuah manis. Dinilai sebagai salah satu instansi yang berhasil dalam proses rekrutmen melalui pemanfaaatan CAT dengan hasil yang baik, Pemkot Denpasar “diganjar” penghargaan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Menurut Kepala BKPP Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si., secara umum tes berjalan tanpa hambatan yang berarti, dan yang lebih menggembirakan lagi sambutan positif datang dari peserta dan panitia penyelengara. Hal ini tercermin dari hasil kuisioner yang disebar waktu itu yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap sistem rekrutment bebas KKN sedikit demi sedikit telah

berangsur tumbuh kembali. CAT dianggap mampu menjadi jawaban atas terjadinya distrust publik terhadap sistem rekrutment yang pernah ada.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Drs. S. Kusprijo Murdono, M.Si menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kota Denpasar atas komitmen yang tinggi untuk bersama-sama mewujudkan proses tes CPNS yang lebih transparan dan akuntabel. “Mudah-mudahan langkah Kota Denpasar ini bisa diikuti oleh instansi lain” harap Kuspriyo sesaat sebelum memberikan penghargaan yang diterima oleh Dewa Sudarsana.

Sementara ditemui secara terpisah seusai menerima penghargaan, Dewa Sudarsana mengakui penghargaan ini merupakan buah dari kebijakan Walikota Denpasar. Walaupun saat itu instansi yang akan menyelengarakan rekrutmen masih diberikan opsi menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK) atau CAT. Walikota Denpasar langsung memutuskan menggunakan sistem CAT sebagai alat bantu dalam rekrutment CPNS Pemkot Denpasar Tahun 2013.

Dewa Sudarsana mengakui dari sistem yang ada, saat ini CAT yang paling bisa dipercaya. “Saat ini saya akui sistem CAT cukup bagus, namun seiring dengan kemajuan teknologi, sistem bisa terus dikembangkan untuk menjaring calon pegawai yang kompeten” ungkap pejabat yang terkenal rendah hati ini.

Langkah Pemerintah Kota Denpasar ini memang patut diikuti, mengingat banyak manfaat yang diperoleh dari penggunaan CAT ini. Selain mekanisme tes yang obyektif dan akuntabel yang telah menumbuhkan kepercayaaan publik, tes dengan menggunakan CAT juga telah memberikan kemudahan dan keamanan bagi penyelenggaranya. (Boent).

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 15

Event

Peserta Diklat Analis Kepegawaian Lulus 100 %

Peserta Diklat Analis Kepegawaian Lulus 100%

Gusti Ayu Putu Lili Santina Raih Predikat Nilai Terbaik

R

angkaian Diklat Analis Kepegawaian Keahlian untuk wilayah kerja Kantor Regional X BKN Denpasar akhirnya ditutup. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 2 s/d 14 Mei 2014 ditutup secara resmi oleh Deputi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN Dr. Sulardi, MM. Diklat kali ini diikuti oleh peserta dari berbagai instansi vertikal dan daerah di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Drs. Made Ardita, M.Si dalam laporan penyelenggaraan m e n y a m paikan kegiatan ini berlangsung berkat kerjasama Direktorat Binjak, Pusdiklat BKN d a n Kantor Regional X BKN Denpasar. Dalam laporannya Made Ardita menyampaikan bahwa kegiatan kali ini dikuti oleh 40 orang dari wilayah Bali, NTB dan NTT. “Hasil Diklat kali ini cukup bagus dan 100 persen peserta dinyatakan lulus” ungakapnya sumringah.

Lebih lanjut Made Ardita menyampaikan bahwa dari hasil penilaian panitia yang meliputi nilai keseharian (40%) selama mengikuti diklat ditambah dengan hasil tes CAT (60%). Dari hasil penilaian secara keseluruhan, Gusti Ayu Putu Lili Santina, S.Kom peserta dari Kantor Regional X BKN Denpasar keluar sebagai sebagai peserta terbaik pertama dengan akumulasi nilai kelulusan akhir 95,99. Sementara Nur Rahman, SE peserta dari BKD Kota Bima terpilih sebagai peserta terbaik I I dengan nilai kelulusan akhir 94,84 dan Dewi Nur Indah Sari, S. Psi dari BKD Kabupaten Jembrana keluar sebagai peserta terbaik III dengan nilai kelulusan akhir 93,56. Made Ardita berpesan agar setelah kembali ke instansi masing-masing, ilmu yang didapat agar diteruskan kepada pegawai lainnya. “Bekerjalah dengan sebaik-baiknya, tingkatkan keterampilan dan pengetahuan” pesannya.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 16

Deputi pengawasan BKN, Dr. Sulardi, MM dalam pengarahan penutupan menyampaikan pilihan menjadi jabatan fungsional tertentu merupakan pilihan yang tepat karena mempunyai berbagai kelebi- han, diantaranya kesempatan untuk bisa naik pangkat relatif lebih cepat dari jabatan struktural dan deng a n pangkat puncak untuk keahlian samp a i IV/c. BUP jabatan fungsional tertentu cenderung lebih panjang dan dengan jabatan puncak dan BUP yang lebih panjang maka nilai pensiun cenderung lebih besar.

Masih menurut Sulardi, dalam konstelasi politik di daerah, jabatan fungsional tertentu relatif aman dari intervensi politik, karena jabatan fungsional tertentu adalah jabatan yang mandiri.

Salah satu peserta diklat, Ema Nur Suhendyah, S.Psi, dalam kesan-pesan mewakili peserta Diklat menyampaikan ucapan terima kasih kepada BKN yang telah memberikan kesempatan untuk ikut diklat. “Banyak pengalaman baru yang diperoleh memupuk kedisiplinan, kebersamaan pengalaman baru dalam menggunakan CAT sebagai alat tes” ungkapnya.

Khusus mengenai tes dengan CAT, Ema mengaku terkesan karena ternyata CAT sangat mudah dioperasikan hasilnya langsung bisa diketahui sehingga dipercaya menjadi alat tes yang transparan dan akuntabel. “Saya berharap setiap tes kepegawaian mengunakan CAT sistem sehingga proses tes bisa berlangsung dengan transparan dan akuntabel”, harapnya.

Penyelenggaraan Diklat Analais Kepegawaian Keahlian ini merupakan salah satu upaya BKN sebagai instansi pembina jabatan fungsional ini untuk menyiapkan tenaga Analis Kepegawaian yang kompeten dalam rangka menyelenggarakan fungsinya di instansi masing-masing. (Boent)

Ombudsman RI Apresiasi Terobosan BKN

Event

Peserta Antusias Mengikuti Seminar CAT Ombudsman Republik Indonesia Apresiasi Terobosan BKN Kanreg X BKN bergerak cepat. Selesai membangun stasiun CAT tahap pengembangan, seminar untuk mensosialisasikan penggunaan CAT pun digelar. Kali ini sasarannya adalah masyarakat umum dan mahasiswa.

S

ekretaris Utama BKN, Dr. Drs. Djoko Sutrisno, M.Si membuka kegiatan Seminar yang bertajuk “Kupas Tuntas Tes CPN Bebas KKN Dengan Menggunakan CAT” di Denpasar Sabtu 17/05/14 lalu. Seminar yang diselenggarakan Panitia Kantor Regional X BKN Denpasar ini diadakan dalam rangka memperingati HUT ke-66 BKN. Untuk seminar kali ini Kantor Regional X BKN Denpasar menggandeng Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali, Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS, dan Pemerintah Kota Denpasar yang telah sukses melaksanakan seleksi CPNS dengan menggunakan CAT tahun 2013. Selain itu seminar regional ini juga menghadirkan salah seorang peserta yang telah lulus dalam sekelsi CPNS Kota Denpasar untuk berbagai pengalamannya mengikuti tes seleksi CPNS dengan menggunakan CAT. Dalam pengarahannya Djoko Sutrisno mengaku senang melihat antusias peserta dari kalangan umum dan mahasiswa kali ini. Tercatat 162 orang peserta mengikuti seminar yang baru pertama kali diadakan di Denpasar dan terbuka untuk umum serta mahasiswa ini. Seminar kali ini menghadirkan berbagai narasumber yang terkait dengan tema.

Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS, Drs. Aris Windiyanto, M.Si membawakan materi “Rekrutmen dan Seleksi CPNS dengan Alat Bantu Komputer”. Aris Windiyanto menyampaikan bahwa Sistem CAT sudah digunakan di BKN sejak tahun 2008 dan mulai diadopsi secara nasional pada tahun 2013. Walaupun masih bersifat opsional pada tahun 2013 sudah banyak instansi yang memanfaaatkan CAT. Masih menurut Aris, saat ini Stasiun CAT sudah ada di 12 kantor

Regional dan di BKN Pusat Jakarta. “Tahun ini kita tambah jumlah stasiun CAT menjadi 100 unit komputer, sehingga bisa digunakan oleh lebih banyak instansi yang melakukan rekrutmen” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Drs. Made Ardita, M.Si yang membawakan materi dengan judul “Pengadaan PNS dan CAT Station di Kanreg X BKN Denpasar”. Made Ardita menyatakan bahwa tahun ini Kantor Regional sudah memiliki CAT Station dengan kapasitas 103 unit komputer sehingga siap digunakan untuk melaksanakan tes seleksi CPNS tahun 2014.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar, Dewa Nyoman Sudarsana, M.Si membawakan materi dengan judul “Pentingnya Mekanisme Tes Bebas KKN Untuk Mendorong Reformasi Birokrasi di Kota Denpasar”. Dewa Sudasana mengaku penggunaan CAT sejalan dengan agenda reformasi Birokrasi di Kota Denpasar. Menurut Dewa Sudarsna, setelah mengunakan sistem CAT pada seleksi CPNS Pemerintah Kota (Pemkot) Depasar pada tahun 2013, diakui bahwa sistem ini jauh lebih bagus dari sistem seleksi yang pernah digunakan sebelumnya.”Setelah dikaji, Walikota memutuskan untuk menggunkan CAT dan ternyata sejak mengunakan CAT hampir tidak ada masalah dengan seleksi CPNS Kota Denpasar untuk tahun 2013, jika pun ada hanya masalah kecil terkait teknis” terangnya. Pemkot Denpasar merupakan instansi pertama yang menggunakan CAT di wilayah Provinsi Bali dan hasilnya sangat bagus sehinga mendapat penghargaan dari Kepala BKN.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 17

Event Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melalui Asisten ORI Perwakilan Bali, Nyoman Sri Widhiyanti memberikan paparan yang berjudul “Peran Birokrasi dalam Menciptakan Mekanisme Tes CPNS yang Transparan dan Akuntabel”. Sri mengapreasi terobosan penggunaan CAT sebagi upaya untuk menjaring sumber daya manusia yang kompeten dan handal sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi. “Pengawasan utama terhadap proses tes ada di masyarakat, pengawasan pertama ada di peserta tes itu sendiri, maka tolong dipastikan nilai yang diperoleh cocok dengan yang diumumkan” pintanya. Masih menurut asisten lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan publik ini mengakui CAT cukup efektif untu mewujudkan pengendalian tes CPNS yang objektif saat ini.

Lia Wijayanti, salah seorang peserta tes CPNS Kota Denpasar yang menggunakan CAT pada seleksi ahun 2013 dalam testimoninya mengakui mekanisme tes dengan CAT sangat aman dan nyaman karena tes berlangsung dalam ruangan ber-AC. Yang paling penting masih menurut Lia objektivitas dari tes ini tidak diragukan lagi.

“Hampir tidak ada celah untuk manilpulasi hasil tes, karena hasil tes langsung diketahui begitu tes selesai dilakukan” ungkapnya. Lia juga mengaku kagum dengan transparansi tes CAT. “Tidak hanya nilai kita sendiri beberapa menit setelah tes berlangsung, kita juga mengetahui nilai peserta lainnya yang mengikuti tes” ungkapnya. Walaupun cibiran masih sering didengar Lia akan biaya yang tidak sedikit dikeluarkan ketika menjadi seorang PNS, namun kini dia cukup bangga bahwa dia bisa lulus dengan usahanya sendiri dan jauh dari yang namanya KKN. “Berkat tes yang akuntabel dan transparan, syukur saya berhasil lulus dan sekarang sudah bertugas sejak Maret 2014” terangnya.

Selesai mengikuti seminar, peserta diberikan kesempatan mencoba mengunakan CAT Kanreg X BKN. Peserta dibagi menjadi 2 sesi tes. Simulasi dirancang dengan urutan-urutan prosedur yang sama dengan tes seleksi CPNS sesungguhnya. Setelah menjajal CAT peserta diberikan kuisioner/angket tentang pendapat mereka setelah mengikuti seminar kali ini.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 18

Ombudsman RI Apresiasi Terobosan BKN

Ditemui seusai mengikuti tes, Kadek Maryana, salah seorang peserta tes mengaku sangat senang bisa mencoba tes dengan menggunkan CAT. Mahasiswa semeseter akhir Universitas Udayana ini menyambut baik kegiatan semacam ini karena sangat bermanfaat terutama bagi peserta yang berancang-ancang mengikuti seleksi CPNS tahun 2014 (Boent).

Jajak Pendapat Tes CPNS STAN

Pojok IT

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 19

Event

Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian se-NTT

RAPAT KOORDINASI BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 Oleh : Sabar Parlindungan Sormin Kepala Bidang INKA Kanreg X BKN

S

umber daya manusia aparatur merupakan tulang punggung penggerak birokrasi dalam menghadapi tuntutan dan tantangan global saat ini, harus memiliki kemampuan dan kreativitas untuk mengembangkan potensi diri termasuk organisasi kearah yang lebih baik dan profesional, sehingga mampu pula dalam memberikan pelayanan prima kepada publik. Tantangan reformasi birokrasi sebagaimana yang tertuang dalam road map reformasi birokrasi 2010-2014 dan grand design reformasi birokrasi 2010 – 2025 tentunya akan lebih membuka kesempatan dan ruang gerak dalam pengelolaan sistem manajemen kepegawaian menuju terciptanya dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Berkaitan dengan pembinaan karir PNS, sangat diharapkan masing-masing kabupaten/kota dan provinsi memiliki sistem pola karir yang baku, sehingga dalam proses pengembangan karir baik dalam jabatan struktural maupun fungsional dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, khusus pejabat struktural eselon II dan calon Sekda kabupaten/kota, agar tetap mengikutu prosedur dan mekanisme yang sedang berjalan saat ini, disamping itu perlu penyesuaian dengan perubahan-perubahan regulasi yang berkembang.

Khusus mengenai penanganan kasus-kasus kepegawaian khususnya yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, agar dicermati secara baik, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru bagi PNS yang berujung pada pemberhentian, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai PNS. Terkait dengan pelayanan administrasi kepegawaian di daerah ini, saya sangat mengapresiasi segala daya dan upaya dari semua pengelola X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 20

kepegawaian baik di kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi, yang telah bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja tuntas memberikan pelayanan terbaik di bidang kepegawaian, sehingga semuanya boleh berjalan secara tepat.

Selain hal-hal diatas, pada kesempatan yang baik ini, saya juga menghimbau agar kesejahteraan PNS menjadi hal serius untuk didiskusikan, khususnya yang berkaitan dengan Tunjangan kesejahteraan disampaing Gaji, kebijakan Taperum, Taspen, Asuransi kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan hal-hal lain yang menunjang peningkatan kesejahteraan PNS, dimana harus tercipta keseimbangan antara peningkatan profesionalitas dengan kesejahteraan PNS. Selanjutnya sesuai dengan Tema Rakor kali ini yaitu “Melalui Penilaian Prestasi Kerja PNS Kita Tingkatkan Kinerja Organisasi”, saya menganjurkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Semua SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera melakukan upaya penyesuaian dengan regulasi yang sudah ada, yaitu evaluasi pegawai dengan menggunakan model evaluasi “Penilaian Prestasi Kerja PNS”.

Demikian secara singkat kutipan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian Tingkat Provinsi Nusa Tenggara pada tanggal 6 – 8 Mei 2014 bertempat di Hotel Sinar Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai tuan rumah.

Event

Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian se-NTT

Materi dalam rapat koordinasi kepegawaian ini terdiri dari Penilaian Prestasi Kerja PNS, Sistem Informasi Kepegawaian, Grand design Pola Pengembangan Karir PNS, Kebijakan dan Program BKD Provinsi NTT dan Diskusi. Kebijakan Pengembangan Karier PNS dalam Perspektif UndangUndang Aparatur Sipil Negara disampaikan oleh Kepala Bidang Standarisasi Jabatan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Aba Subagja, S.Sos, M.AP. Pengembangan karier PNS berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan Integritas dan Moralitas, kKompetensi terdiri dari kompetensi teknis , kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural.

Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Sementara itu Direktur Gaji dan Kesejahteraan BKN Pusat Menyampaikan materi Penilaian Prestasi Kerja PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Sasaran kerja pegawai adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS, setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT Instansi dan dalam menyusun SKP harus jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai dan memiliki target waktu. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai, setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struk-

tur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Materi mengenai kebijakan “Sistem Informasi Kepegawaian� disampaikan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Bapak Drs. Made Ardita, M.Si, yang menyampaikan bahwa percepatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian melalui 1). Lima (5) langkah strategis yaitu a. Rekruitmen berbasis kompetensi, b. Peningkatan Profesionalisme, c. Peningkatan Pelayanan, d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen, d. Peningkatan Kesejahteraan.

2). Reformasi Kepegawaian a.

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) b. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) c. Pusat Penilaian Kompetensi (Assesment Center) d. Computer Assisted Test (CAT) e. Implementasi Sistem Penilaian PNS (SKP) f. Penataan PNS Sementara itu Kabid INKA Kantor Regional X BKN Denpasar menyampaikan Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian sebagai berikut : Sistem Informasi ASN sebagaimana Fungsi dan Tugas BKN pada Pasal 47 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara salah satunya fungsinya adalah penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN. Sedangkan pada Bab XII Pasal 127 tentang Sistem Informasi ASN disebutkan bahwa : 1. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 21

Event 2. Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar Instansi Pemerintah.

3. Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. 4. Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan juga mekanisme proses Kenaikan PangkatOtomatis (KPO) sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2013 yang akan diberlakukan untuk Pemberian Nota Pertimbangan (NP-KP) periode Oktober 2014 dan proses Pensiun Otomatis (PPO) sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2013.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 22

stasiun CAT Kanreg X

Rapat koordinasi bidang kepegawaian ini ditutup secara resmi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rakor Kepegawaian Tahun 2015 ditetapkan akan diselenggarakan di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT.

Event

Maklumat Pelayanan - Kanreg X BKN

PNS Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Bali Ikuti Tes Potensi Pegawai

SEKRETARIS BPSDM HUKUM DAN HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANWIL BALI BERHARAP DENPASAR JADI BAROMETER LAHIRNYA CALON PEMIMPIN KEDEPAN Langkah maju Kementerian Hukum dan HAM untuk memetakan potensi pegawainya patut diacungi jempol. Dengan menggunakan metode tes yang transparan dan obyektif diharapakan bisa melahirkan calon-calon pemimpin yang mempunyai kompetensi memadai.

U

ntuk mengetahui potensi pegawainya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan tes pemetaan potensi pegawai. Khusus untuk wilayah Bali, sebanyak 180 orang pegawai mengikuti tes pemetaan potensi pegawai. Tes yang bertempat di Kantor Regional X BKN Denpasar menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Drs. Made Ardita, M.Si dalam sambutan pembukaan menyampaikan saat ini Kantor Regional X BKN Denpasar telah memiliki 104 komputer CAT yang siap digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari tes seleksi CPNS sampai dengan tes untuk kebutuhan promosi. “Dengan penggunaan CAT kita terus mendorong transparansi dan obyektivitas proses rekrutmen, sehingga kita berharap bisa mendapatkan calon-calon pegawai dan pejabat yang kompeten” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali Drs. I Gusti Kompiang Adnyana, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa hasil tes akan digunakan sebagai alat ukur untuk kepentingan mutasi dan promosi. “Hadapi semua tes dengan tenang dan jangan grogi, hasilnya jadikan sarana evaluasi untuk mengukur kemampuan diri serta tindakan koreksi berikutnya” pesannya.

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Dr. Susy Susilawati dalam pengarahannya menyampaikan hasil tes ini selain bisa digunakan untuk kepentingan mutasi dan promosi, juga akan digunakan untuk penyusunan kebutuhan diklat. “Kita ingin mensejajarkan kualitas kompetensi SDM Kementrian Hukum dan HAM dengan kualitas SDM

secara nasional. Untuk itu hasil tes ini akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebutuhan diklat.

Kami telah menyediakan berbagai jenis diklat untuk mengupgrade kompetensi saudara-saudara sekalian, jadi jangan khwatir dengan hasil tes nantinya” pesannya. Di sela-sela sambutannya penyandang gelar Doktor ini memuji fasilitas CAT Kantor Regional X BKN Denpasar. “Dari sekian Kantor yang kami kunjungi, Kantor Regional X BKN Denpasar yang paling artistik, mudah-mudahn hal ini bisa menginspirasi peserta tes sekalian untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan saya berharap Denpasar bisa menjadi barometer untuk lahirnya calon-calon pemimpin Kementerian Hukum dan HAM yang handal kedepannya” harap Susy.

Pelaksanaan tes sendiri dibagi menjadi 2 sesi dengan masing-masing peserta setiap sesinya sebanyak 90 orang. Rata-rata peserta mengaku baru pertama kali mengikuti tes dengan menggunakan CAT. Stasiun CAT di kantor Regional X BKN Denpasar saat ini memiliki 103 komputer dan bisa digunakan untuk pelaksanaan tes dengan jumlah 100 orang dan disertai cadangan 3 komputer setiap sesinya. Disamping dilengkapi dengan fasilitas ruang tunggu dan loker, video cara pengoperasian CAT yang ditayangkan sesaat sebelum tes dimulai sangat membantu peserta dalam mengenal cara pengoperasian CAT. Ditemui seusasi mengikuti tes CAT, salah seorang peserta mengaku senang bisa mengikuti tes kali ini, karena disamping bisa diajdikan alat untuk evaluasi diri, hasil tes ini juga akan digunakan sebagai bahan informasi kebutuhan diklat oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM. (Boent).

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 23

Opini Kiat menjadi penyelenggara pelayanan yang baik

KIAT KIAT BAGAIMANA AGAR KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK MENDAPAT PENILAIAN BAIK OLEH MASYARAKAT YANG DILAYANI (CUSTOMER SERVICE) Oleh : Sudiyono, S.IP, MH Kabid Mutasi Kanreg X BKN Denpasar

U

ndang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Tugas Pemerintah antara lain sebagai Public Service/Pelayan Umum.

Pelayanan Publik pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut diatas maka yang disebut penyelenggaraan pelayanan

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 24

adalah publik pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah dan swasta yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. BKN adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik termasuk Kantor Regional yang sampai saat ini ada 12 (dua belas) Kantor Regional diseluruh Indonesia. Untuk mengetahui apa saja yang dinilai dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2012 antara lain: 1. Visi dan Misi Organisasi serta Motto Pelayanan bobot nilainya 5%.Visi dan Misi organisasi merupakan pandangan jauh kedepan dalam jangka panjang apa dicapai oleh organisasi penyelenggara layanan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Motto merupakan implementasi dari visi dan misi unit layanan hasil kesepakatan bersama yang dituangkan dalam slogan berupa komitmen dalam melayani.

Contoh : Visi BKN sebagai “Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat�. Visi Kanreg X BKN Denpasar

System Rekruitmen dengan CAT

yaitu “Satu Tekad Wujudkan Layanan yang Profesional dan Bermartabat”.

Contoh : Motto Bidang Mutasi Kanreg X Denpasar yaitu “Melayani dengan jujur peduli, ikhlas, profesional dan bertanggung jawab”.

2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan bobot niainya 25% a. Standar pelayanan merupakan jenis pelayanan yang meliputi minimal 15 (lima belas) komponen, antara lain : 1) Dasar Hukum adalah peraturan perundangundangan yang dijadikan sebagai payung hukum dalam memberikan pelayanan.

2) Persyaratan layanan : persyaratan yang diperlukan untuk suatu produk layanan agar dapat dilayani dengan lancar dalam bentuk bener maupun brosur/web agar diinformasikan dengan jelas.

3) Sistem, mekanisme dan prosedur : merupakan SOP ( Sistem Oprasional dan Prosedur ) alur kerja yang telah dibuat masing-masing unit layanan berupa tahapan pelayanan dari awal sampai akhir.

4) Jangka waktu Penyelesaian : kepastian waktu dalam memberikan layanan kepada publik dengan alokasi waktu berapa hari, berapa jam, dan berapa menit.

5) Biaya atau tarif : berapa biaya yang diperlukan untuk suatu produk layanan apabila tidak menggunakan biaya maka dapat disebutkan tidak dipungut biaya (gratis).

6) Produk Pelayanan : produk layanan berupa apa misalnya nota pertimbangan teknis kenaikan pangkat, SK pensiun, pindah instansi, karpeg dan sebagainya.

7) Sarana prasarana : alat yang dipergunakan untuk menunjang pelayanan misalnya 1 (satu) unit computer, printer dan lain-lain.

8) Kompetensi Pelaksana : kemampuan seseorang yang bertugas dalam hal memberikan pelayanan/informasi kepada publik dimana dalam hal memberikan informasi seseorang tersebut harus berkompeten dalam bidangnya (the right man on the right place).

9) Pengawasan Internal : siapa saja

Opini yang melakukan pengawasan internal di masing – masing unit layanan.

10) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan : berupa media untuk menangani pengaduan.

Misal : kotak saran, email/ web, Humas.

11) Jumlah Pelaksana : berapa jumlah personil masing – masing unit layanan agar diinformasikan berupa kekuatan pegawai, peta jabatan yang dipasang di unit layanan bezeting pegawai, berapa kebutuhan pegawai di unit layanan.

12) Jaminan layanan : berupa komitmen dari unit pemberi layanan untuk menyamakan persepsi.

13) Jaminan keamanan dan keselamatan layanan : berupa kepastian tentang kepastian keamanan/terhadap persyaratan berupa berkas yang diusulkan dan keamanan pada produk yang dihasilkan.

14) Evaluasi kinerja pelaksana : petugas yang memberikan layanan agar di evaluasi setiap saat oleh pimpinan unit.

15) Evaluasi kinerja masing – masing bidang : dilakukan oleh kepala Kantor secara berkala. b. Maklumat Pelayanan merupakan komitmen dari seluruh pegawai dalam satu instansi yang memberikan pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Maklumat pelayanan dipasang ditempat yang strategis di unit pelayanan agar mudah diketahui oleh masyarakat yang dilayani.

3. Sistem, mekanisme dan prosedur bobot nilainya 10% Apakah SOP yang telah ditetapkan memiliki Sertifikat ISO 9001-2008 mencakup semua jenis pelayanan atau sebagian mengacu pada UU Nomor 25 tahun 2009 4. Sumber daya Manusia bobot nilainya 17% Mencakup kode etik, sikap dan prilaku, kedisiplinan dan responsif.

5. Sarana dan prasarana bobot nilainya 8% Mencakup sarana dan prasarana yang digunakan, sarana pengaduan, termasuk kebersihan kantor.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 25

Opini

System Rekruitmen dengan CAT

6. Penanganan pengaduan bobot nilainya 10% Sistem pengaduan apakah pengaduan tersebut dikelola dengan baik atau tidak, petugas yang menangani ada tidaknya pengaduan, dan berapa persen (%) jumlah pengaduan yang diselesaikan.

7. Indek kepuasan Masyarakat bobot nilainyai 10%Apakah survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dilaksanakan tiap periode penilaian untuk seluruh jenis pelayanan atau sebagian pelayanan, dan berapa rata – rata nilai yang dicapai dengan menggunakan parameter pelayanan dan kuisioner, kemudian dianalisa perhitungan IKM sehingga diperoleh hasil nilai. Apabila diperoleh nilai 62,51 – 81,25 dengan sebutan B (Baik), nilai 81,25 – 100 dengan sebutan A (Sangat Baik).

8. Sistem informasi bobot nilainya 7%Mencakup sistem informasi, penyampaian informasi dan ada tidaknya keterbukaan informasi 9. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan bobot nilainya 8%Ada target yang harus dicapai apakah target kinerja yang telah ditetapkan tercapai dalam kurun waktu tertentu atau tidak. Dan berapa persen (%) pencapaiannya.

Selanjutnya perolehan nilai dari 9 (sembilan) item tersebut dikonversikan dari nilai kuantitatif ke dalam nilai kualitatif dengan jumlah skor nilai maksimum 1000 poin, apabila perolehan nilai antara : NILAI ANGKA

NILAI HURUF

SEBUTAN

850 - 1000 750 – 850 650 – 750 500 – 650 300 – 500 0 – 300

AA A B CC C D

Memuaskan Sangat baik Baik Cukup Kurang Sangat kurang

Evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai.

Pada saat perayaan hari ulang tahun BKN ke-66 tanggal 30 Mei 2014 di BKN Pusat Jakarta berdasarkan hasil evaluasi atas pelayanan publik pada semua unit kerja pelayanan dilingkungan BKN oleh kepala BKN Drs. Eko Sutrisno, Msi secara mengejutkan Kanreg X BKN Denpasar mendapatX-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 26

kan penghargaan unit kerja terbaik I dengan skor nilai 845 poin dengan sebutan sangat baik diikuti Kenreg IV BKN Medan peringkat II dengan skor nilai 832 poin dengan sebutan sangat baik dan Kanreg I BKN Yogyakarta berada pada peringkat III denagn skor nilai 762 poin dengan sebutan sangat baik.

Apa yang dicapai oleh ketiga Kanreg tersebut bukan hal yang mudah melainkan berkat kerjasama dan kerja keras seluruh pegawai. Kanreg X BKN ada dibawah kepemimpinan Drs. Made Ardita, Msi. Mantan Kapusdiklat BKN dalam waktu kurang dari 2 tahun mampu melakukan perubahan kinerja Kanreg X BKN secara signifikan kearah yang lebih baik tahap demi tahap semua itu atas kerja sama, kerja keras dan peran serta seluruh pegawai di Kanreg X BKN Denpasar.

Namun demikian harapan Kakanreg X beserta jajarannya jangan merasa puas sampai disini karena tantangan yang semakin berat ada didepan kita. Akan tetapi apa yang telah kita capai wajib kita syukuri bahwa kerja keras yang kita lakukan bersama mendapat pengakuan dari masyarakat yang dilayani.

Evaluasi dan peningkatan kinerja secara rutin terus kita lakukan dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator penilaian seperti yang telah disebutkan diatas.

RekomendasiSejalan dengan telah ditetapkannya Undang – undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana pegawai ASN adalah profesi, oleh karena itu setiap pegawai ASN harus profesional dibidangnya masing – masing.

1. Setiap pegawai ASN harus professional maka agar dikembangkan melalui peningkatan kompetensi/diklat atau pelatihan; 2. Visi dan misi Kanreg yang telah diimplementasikan ke dalam moto masing-masing bagian/bidang yang telah dibakukan agar disosialisasikan ke seluruh pegawai disertai dengan tugas pokok dan fungsi berupa uraian tugas dituangkan dalam kertas yang dilaminating ditempel disetiap meja pegawai;

Pelantikan Kabag Umum Kanreg X

3.

Kinerja masing-masing unit agar diaudit internal secara rutin oleh auditor internal yang telah bersertifikat ISO 9001:2008 sebelum dilakukan auditor eksternal; 4. Untuk meningkatkan disiplin pegawai dan pengendalian prilaku pegawai ASN dilingkungan Kanreg X BKN, perlu dibuat peraturan Kakanreg dan Satgas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah) 5. Untuk penanganan pengaduan perlu dibentuk Bako Humas yang tugasnya diantara lain menangani pengaduan dengan mengacu penanganan pengaduan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2009 untuk meningkatkan kualitas Pelayanan; 6. Untuk Sistem Informasi Pelayanan Publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu mohon kepada Kedeputian Sistem INKA BKN Pusat, agar setiap Kanreg diberikan kewenangan untuk dapat mengakses SAPK langsung ke Pusat Pelayanan Terpadu di masing-masing unit layanan di BKN Pusat maupun di Kanreg sehingga informasi yang tersaji selalu up to date dan efisien tidak meng update sampai 2 (dua) kali; 7. Penetapan Kinerja masing-masing Unit dan masing-masing pegawai untuk evaluasi pertriwulan karena kinerja masing-masing pegawai akan berpengaruh pada kinerja unit, kinerja unit akan berpengaruh pada kinerja instansi, sehingga capaian kinerja instansi relevan dengan penyerapan budget/anggaran pada tahun berjalan;

Opini Daftar Pustaka : 1. Undang- undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Instansi Pemerintah; 3. Permen PAN-RB Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Perka Kanreg X BKN Denpasar nomor 1 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan di Kanreg X BKN Denpasar.

Itulah antara lain kiat-kiat agar kinerja dibidang pelayanan publik dan rekomendasi sebagai salah satu gambaran apa yang ingin kita capai dalam memberikan pelayanan agar masyarakat yang kita layani merasa puas dengan pelayanan yang kita lakukan. Mari kita bersinergi untuk menyatukan langkah bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik. Karena mempertahankan akan jauh lebih sulit daripada meraihnya.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 27

Opini Pengembangan karir jabatan fungsional

B.T.L Berkurang, Pelayanan Lebih Cepat, Kepuasan Tercapai

B

ahan Tidak Lengkap atau yang dikenal dengan singkatan BTL dalam urusan kepegawaian merupakan suatu kondisi dimana suatu usulan mutasi kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Pensiun, atau Mutasi Lain-lain) yang tidak dapat memenuhi persyaratan kelengkapan berkas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika suatu berkas mutasi kepegawaian tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih persyaratan kelengkapan berkas, maka berkas tersebut layak dinyatakan BTL dan harus dikembalikan kepada instansi yang bersangkutan untuk dilengkapi kembali.

Bidang Mutasi Kantor Regional X BKN Denpasar pada proses Kenaikan Pangkat (KP) PNS sering menemukan kasus-kasus berkas BTL yang berulang-ulang pada tiap periode KP. Memang tidak dapat dipungkiri, dengan berkembangnya dan makin banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan legislatif serta ketidaktahuan masyarakat PNS / unit kepegawaian terhadap peraturan perundang-undangan terkait tentu saja akan menambah daftar kasus berkas BTL. Namun, kasus BTL yang paling sering timbul justru kasus-kasus BTL yang dapat dikategorikan kecil misalnya kasus kekurangan legalisir.

Apa yang menjadi penyebab terjadinya perulangan kasus BTL kategori kecil seperti ini? Kem u n g - kinan dapat diakibatkan oleh ketidaktahuan instansi atau adanya perputaran (rolling) pegawai yang dibarengi den- gan tidak adanya sistem pendidikan dan pelatihan kepegawaian yang baik untuk pegawai X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 28

yang baru. Apapun penyebab dan latar belakang permasalahannya tetap akan menuju ke 1 (satu) akibat yaitu terhambatnya proses mutasi kepegawaian PNS yang bersangkutan. Terhambatnya proses mutasi kepegawaian PNS ini secara otomatis menghambat proses lain yang terkait dengan mutasi kepegawaian PNS yang bersangkutan. Dan lagi, informasi BTL ini tidak serta merta diterima oleh PNS yang bersangkutan. Harus melalui tahapan berjalannya informasi dari Kanreg X BKN – BKD/instansi – Unit kerja – PNS yang bersangkutan. Hal itu pun tergantung dari kondisi geografis instansi tempat PNS itu bekerja. Makin sulit jalur dan alat komunikasi yang ada, makin lama pula informasi BTL akan sampai pada si PNS. Maka dari itu, ada baiknya berkas usulan mutasi PNS yang diusulkan ke Kanreg BKN dalam keadaan lengkap persyaratannya, tepat waktu, sehingga tidak menghambat proses penyelesaiannya.

Bidang Mutasi Kanreg X BKN Denpasar menemukan pada periode KP 1 April 2013 kasus BTL mencapai angka 1.076 orang dengan total data masuk sejumlah 32.047 orang (sumber : Daftar Penyelesaian KP PNS Daerah Golongan IV/b ke Bawah Keadaan tanggal 21 Mei 2013 Bidang Mutasi Kanreg X BKN), sedangkan pada periode KP 1 Oktober 2013 kasus BTL sejumlah 703 orang dengan total data masuk sejumlah 11.322 orang dimana angka ini masih terus bertambah karena proses KP masih berjalan (sumber : Daftar Penyelesaian KP PNS Daerah Golongan IV/b ke Bawah Keadaan tanggal 21 Agustus 2013 Bidang Mutasi Kanreg X BKN).

Berikut ini ditampilkan tabel jenis-jenis kasus BTL yang ditemukan pada studi kasus KP Periode 1 April 2013 pada Bidang Mutasi Kanreg X BKN Denpasar.

Pengembangan karir jabatan fungsional

No JENIS BTL (BAHAN TIDAK LENGKAP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Fotokopi sah ijasah dan transkrip nilai tidak terlampir Jurusan pendidikan tidak sesuai dengan bidang tugasnya Fotokopi sah SK kenaikan jabatan dari terampil ke ahli tidak terlampir Fotokopi sah SK kenaikan jabatan tidak terlampir Angka kredit pada unsur penunjang melebihi 20% dari yang dipersyaratkan Pangkat PNS ybs melampaui pangkat atasan langsung pada DP3 Tahun 2012 PAK seharusnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Lampirkan copy sah surat tanda lulus Diklat Fungsional tingkat ahli Lampirkan PAK masa penilaian s/d Desember 2012 Fotokopi sah STLUD/Diklat Pim III tidak terlampir Fotokopi sah SK kenaikan jabatan yang ditetapkan PPK tidak terlampir PAK asli tidak terlampir Fotocopi DP3 2012 Belum dilegalisir Pengesahan ijasah dan transkrip nilai seharusnya pejabat yang berwenang Kelas Jauh Pada DP-3 tahun 2011 dan 2012 terdapat unsur yang dinilai 70 dan 71 sebutan Baik Pangkat PNS melampaui atasan langsung pada DP3 2011 dan 2012 Fotocopi sah SK Pembebasan sementara dari jabatan fungsional tidak terlampir SK Tugas belajar tidak terlampir SK Pengangkatan jabatan fungsional seharusnya dari PPK Unit kerja yang tertera pada SK CPNS, SK PNS, PAK, dan DP3 berbeda

Opini SUMBER : Surat Pengantar BTL - Bidang Mutasi Kanreg X BKN

Data kasus diatas hanya sebagian kecil dari berbagai macam jenis kasus BTL yang ada.

Diharapkan tiap BKD/instansi yang melayani mutasi kepegawaian PNS di lingkungannya agar lebih teliti dan tertib dalam hal administrasi sehingga kepuasan dalam melayani dan kepuasan masyarakat PNS yang dilayani dapat tercapai.

(odagiri)

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 29

Artikel

Antara Ayah, anak dan gagak

TUNJANGAN DAN PENGGAJIAN PEGAWAI ASN SUATU TINJAUAN Oleh Satia Supardy “Salah satu tujuan penting UU ASN adalah membanguan ASN sebagai profesi terhormat dengan menerapkan budaya organisasi yang mengutamakan nilai-nilai integritas, pengabdian, keadilan, netralitas, kebangsaan, dan kinerja tinggi”.

D

alam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negeri) terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS sebagaimana dimaksud merupakan

Karena itu, pada konsiderannya ditegaskan pula untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Menyangkut aspek kesejahteraan pada Pasal 79 UU No.

Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Adapun PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, sebagaimana bunyi Pasal 8 dan Pasal 9 Ayat (1,2) Undang-Undang dimaksud.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 30

5/2014 m e n egaskan secara tegas pemerintah ada kata “wajib” membayar gaji dengan adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Agak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dalam hal pemerintah hanya “berhak” (tidak ada kata “wajib) membayar gaji dengan adil dan layak kepada PNS. Kemudian juga, gaji diba-

Posisi Duduk yang baik saat bekerja

yarkan sesuai beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas, yang meliputi tunjangan kinerja yang dibayarkan sesuai pencapaian kinerja, dan tunjangan kemahalan yang dibayarkan sesuai tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga di daerah masing-masing. “Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan peraturan pemerintah,� bunyi Pasal 81 UU itu.

Undang-undang ini juga menegaskan, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa: tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensii, dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Jenis Tunjangan Terdapat beberapa jenis Tunjangan selain gaji yang diterima PNS selama ini, tujuannya sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan pegawai dan keluarganya sehingga dapat bekerja lebih optimal bagi terwujudnya program pembangunan nasional. Pemberian tunjangan dalam pengertiannya pendapatan sah yang diterima seorang PNS sesuai jabatan dan status.

Adapun Jenis Tunjangan PNS yang diterima selama ini antara lain: Pertama, Tunjangan Keluarga yang besarnya untuk Istri/Suami : 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok, sedang anak 2 % (dua persen) dengan maksimal yang dapat diajukan 2 (dua) anak. Hal ini berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1992 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Yang dimaksud dengan tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan atau anak angkat), dengan persyaratan : belum melampaui batas usia 21 tahun; tidak atau belum pernah menikah; tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan nyata menjadi tanggungan pegawai negeri yang bersangkutan.

Artikel Sebagai suatu tinjauan kehadiran UU ASN sebagai pengganti UU 43 Tahun 1999 tentunya akan terjadi perbaikan yang signifikan untuk memperbaiki tunjangan keluarga, terutama tunjangan anak.

Jika di lihat dalam situasi ekonomi saat ini, khususnya tunjangan anak yang hanya 2 % (dua persen) sudah kurang memadai dengan jamannya. Demikian juga, tunjangan isteri apabila dibandingan gaji pembantu rumah tangga berada di papan bawah.

Kedua, Tunjangan Pangan sebesar nilai beras per 10 kg/orang yang masuk daftar gaji yakni suami isteri dan dua orang anak yang menjadi tanggungan. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Depkeu Nomor Per-57/PB/2009 Tanggal 30-11-2009 menetapkan tarif beras sebesar Rp 4.950,- per kg. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Depkeu No 67/PB/2010 tgl 28 Desember 2010, pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang ditetapkan menjadi Rp 5.656 /kg. Penetapan harga ini berlaku mulai 1 Januari 2010.

Ketiga, Tunjangan Jabatan terdiri tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum.

Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural, adalah pemberian tunjangan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural. Tunjangan Jabatan Struktural yang tertinggi bagi eselon I.A sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terendah bagi eselon V.A besaran tunjangannya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Sedangkan tunjangan fungsional umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil, Tunjangan tertinggi bagi golongan IV Rp. 195.000,-; golongan III Rp. 185.000,- golongan II Rp. 180.000,- dan golongan I Rp. 175.000,-.

Keempat, Tunjangan Khusus Papua Tunjangan Khusus Papua diberikan kepada PNS,Hakim, Anggota TNI/Polri termasuk calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/bertugas pada daerah Provinsi Papua. Tunjangan ini diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 2002 tanggal 31 Agustus 2002.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 31

Artikel Kelima, Tunjangan Risiko Tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.

Jenis-jenis tunjangan kompensasi kerja antara lain Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di lingkungan BPTN, Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi, Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Permasyarakatan, Tunjangan Pengamanan Persandian, Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional, Tunjangan Pengelola Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional RI dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Sistem Penggajian Aparatur pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kedudukan aparatur pemerintahan sebagai sumber daya manusia yang mampu menggerakkan sumber-sumber daya lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dalam era reformasi dewasa ini pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia menempati prioritas utama guna mewujudkan tujuan nesional. Demikian halnya dengan pembangunan sumber daya manusia di kalangan aparatur pemerintah terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga diarahkan dalam rangka merealisasikan tercapainya tujuan nasional. Oleh karenanya diperlukan PNS yang bersih dan berwibawa serta memiliki profesionalisme yang memadai, sehingga bebas dari praktek-praktek tercela seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengingat arti pentingnya kedudukan PNS tersebut, maka selain kewajiban yang dibebankan negara kepada setiap PNS, sebagai konsekuensinya negara juga memberikan beberapa hak yang dapat dinikmati oleh pegawai yang bersangkutan. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak untuk mendapatkan gaji yang adil dan layak, seimbang, X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 32

3 cara percepat performa PC

sesuai dengan beban tanggung jawabnya.

Oleh karena selain perlu menyesuaikan tunjangan yang harus di terima oleh Pegawai ASN, memperbaiki sistem penggajian yang selama ini dibayarkan pemerintah. Mengutip pernyataan Prof.

Eko Prasojo, sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyatakan, bahwa “gaji pegawai negeri sipil tidak akan lagi dipukul rata. Mereka akan digaji sesuai dengan kinerjanya. Semakin baik pencapaian kerjanya, maka gajinya akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya.

Pertimbangan lain dalam sistem penggajian yang baru adalah beban, risiko, dan tanggung jawab kerja.

Juga, lebih lanjut dikatakan bahwa gaji pokok PNS akan dinaikkan, tapi honor lain dan biaya perjalanan dinas akan dikurangi. Sistem penggajian ini akan berlaku dua tahun setelah UU Aparatur Sipil Negara disahkan.

Sumber : 1. Dharmawan, I Wayan Andy (2002) Tinjauan Terhadap Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Studi Kasus Di Perjan RRI Cabang Madya Semarang;.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 3. http://bkd.magelangkab.go.id; 4. Berbagai sumber. *) Satia Supardy adalah Widyaiswara Madya Pusdiklat Pegawai Badan Kepegawaian Negara.

Artikel

Penataan Tata Naskah Kanreg X

ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN DENDA BAGI PELAMAR YANG MENGUNDURKAN DIRI PADA PROSES PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Oleh : Aris Mutoyo,SH Widyaiswara - BKN

S

alah satu faktor penting dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dimulai pada proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guna membangun aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai perwujudan pelaksanaan cita-cita dan tujuan negara.

Pengadaan CPNS untuk mengisi formasi Tahun 2014 telah dilaksanakan oleh Pemerintah secara serentak pada akhir Tahun 2013 secara transparan dan obyektif melalui Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) 2014 yang dipelopori oleh Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). SSCN merupakan pusat informasi dan layanan resmi terkait dengan seluruh proses penerimaan CPNS yang hanya dilakukan secara online melalui situs tertentu dan pelaksanaan ujiannya menggunakan Komputer/ Computer Assisted Test (CAT) layaknya seorang calon mahasiswa untuk mendaftar pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Dengan sistem ini diharapkan proses penerimaan CPNS bisa dilakukan dengan lebih mudah, murah dan terbuka. Dalam Hal ini BKN tidak melakukan kerjasama dengan pihak Bimbingan Belajar/Bimbingan Tes atau Lembaga sejenis manapun yang menjanjikan kemudahan untuk dapat diterima sebagai CPNS. Artinya kelulusan peserta ujian tergantung pada kompetensinya masing-masing.

Hasilnya pada kesempatan tersebut melalui akun media sosialnya baik Twitter maupun Facebook yang dikelola oleh Humas BKN, kantor ini mendapatkan apresiasi positip dari masyarakat bahwa proses pengadaan CPNS saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun demikian proses pengadaan ini

juga meninggalkan beberapa permasalahan seperti adanya beberapa instansi yang belum memanfaatkan layanan SSCN 2014, materi ujian yang terkesan umum untuk semua jenis jabatan bahkan terjadinya pengenaan denda bagi CPNS yang terpaksa mengundurkan diri karena pada saat yang bersamaan diterima menjadi CPNS ditempat yang berbeda.

Alasan Penerapan Denda.

Proses seleksi CPNS untuk mengisi formasi yang lowong perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ketidak efektifan dalam proses perencanaan CPNS akan memberikan dampak yang tidak sehat secara langsung yaitu pemborosan waktu, tenaga dan biaya, seperti adanya pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos pada seluruh tahapan seperti disampaikan diatas. Untuk menghindari masalah tersebut, sebagian instansi menerapkan denda bagi pelamar yang mengundurkan diri. Namun faktanya hal ini menimbulkan kegamangan bagi instansi terbukti bahwa kebijakan ini tidak dilakukan oleh semua instansi mengingat landasan yuridisnya tidaklah cukup kuat diatur dalam bentuk peraturan.

Pengertian Denda Denda menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan. Dalam hal ini Hilman Hadikusuma menafsirkan sebagai hukuman kekayaan (vermogenstraf - 119). Penafisiran (interprestasi) adalah awal dari terjadinya hukum, yaitu kehendak agar hukum yang berlaku ditetapkan dan diketahui oleh setiap orang. Namun hal ini tidak gampang dicapai oleh setiap orang secara sempurna karena masalah bahasa (kata). Bahasa hanyalah suatu alat untuk mewujudkan fikiran-fikiran atau keinginan-ke

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 33

Artikel inginan berdasarkan yang disampaikan. Sementara itu tidak ada satu aturan (hukum) yang sempurna diatas bumi ini, sehingga diperlukan penafsiran lebih lanjut dari berbagai sudut (VOLLMAR-15). Didalam menafsirkan hukum bahwa tidak semua kata, istilah yang menunjukkan suatu kaidah hukum, baik yang dikemukakan dengan lisan maupun tertulis dalam bentuk aturan itu sudah jelas dan mudah dipahami. Menurut Hilman lebih lanjut, dalam pengetahuan Ilmu Hukum diperlukan cara-cara tertentu untuk menafsirkan hukum antara lain menurut tata bahasa,sistem, sejarah dan otentiknya. Jika ditafsirkan menurut tatabahasa berdasarkan pada maksud kalimatnya, denda dalam pengertian ini merujuk pada pasal 1338 KUHPerdata merupakan sebuah persetujuan yang dibuat dengan sah dan berlaku sebagai undang-undang terhadap “mereka� yang membuatnya. Hal ini biasa disebut akta otentik (yang dibuat dihadapan pejabat - notaris). Kata persetujuan yang dibuat secara sah, berarti apa yang telah disetujui oleh para pihak. Namun dalam hal ini tidak cukup melakukan penafsiran menurut tatabahasa semata, melainkan harus ditafsirkan pula dengan melihat sistimatika penyusunan hukumnya.

Penafsiran hukum menurut sistematiknya berkaitan dengan pengertian denda sebagai bentuk persetujuan dalam hal ini setidaknya harus mengandung empat syarat yaitu kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, mengenai sesuatu hal tertentu dan halal.

Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa “bukan sesuatu yang sah apabila kesepakatan itu terjadi karena kekhilapan atau paksaan�. Faktanya kebijakan penerapan denda ini ternyata telah menimbulkan permasalahan tersendiri karena adanya paksaan bahwa pelamar tidak mampu menolak. Pelamar terpaksa menyetujui yang sudah dicantumkan didalam materi pengumuman sebagai persyaratan awal. Kekhilafan juga tampak jika merujuk kepada landasan Yuridis Pengadaan CPNS yang ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2000.

PP ini bersifat nasional dan menjadi kewenangan Pusat (Kementerian PAN-RB). Peraturan tersebut tidak mengatur tentang penerapan denda. Peraturan Pengadaan CPNS yang yang bersifat nasional tersebut tidak boleh dijabarkan pelaksanaannya dengan peraturan dibawahnya umpamanya dengan Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 34

Penataan Tata Naskah Kanreg X

Daerah (Perda). Permen dan Perda dalam kaitannya dengan proses pengadaan ini hanya bisa menjabarkan tentang denda apabila Peraturan Pemerintah tersebut memang menghendaki adanya penerapan denda secara jelas, dan tegas, dan dinyatakan secara patut misalnya didalam pasal Peralihan. Saat ini tidak satupun hukum yang mengatur bahwa seseorang warga negara hanya boleh mengikuti rekruitmen CPNS hanya di satu tempat saja. Benar efektifitas dan efisiensi dalam proses rekruitmen harus menjadi perhatian, namun dengan alasan tersebut kepada CPNS yang mengundurkan diri kemudian dikenakan denda bukanlah hal yang bijaksana.

Hal ini bertentangan dengan semangat tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan keadilan. Negara ada bukan untuk mempersulit rakyatnya. Penerapan denda ini dapat mempersulit pelamar yang mengundurkan diri karena harus menyediakan sejumlah uang yang cukup besar, padahal tenaganya akan dimanfaatkan oleh negara juga namun ditempat yang berbeda. Sementara itu menjadi CPNS adalah hak setiap warga negara yang memenuhi syarat. Namun karena bahwa tidak ada jaminan diterima dengan hanya melamar disatu tempat saja mengingat jumlah formasi yang sangat terbatas. Hal ini menyebabkan yang bersangkutan melamar lebih dari satu instansi.

Rekonsiliasi Data

Artikel

Penutup Jika ketentuan untuk membayar denda bagi pelamar yang mengundurkan diri yang telah dinyatakan lolos pada seluruh tahapan seleksi, maka harus dilakukan secara patut berdasarkan Peraturan Hukum dan dibuat berdasarkan akta otentik sebagai kaidah hukumnya. Kaidah hukum adalah cara-cara menentukan perbuatan yang harus dilakukan dan menentukan kapan dan dengan cara apa bagi yang melanggar dapat dikenakan sangsi sebagai upaya pemaksa dalam rangka melaksanakan proses peradilan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian penerapan denda yang diinginkan dapat berjalan efektif karena adanya upaya paksa tersebut dan melibatkan aparat dimaksud.

Sumber: Hilman Hadikusuma – Bahasa Hukum Indoenesia, Alumni, Bandung,1992 Rocky Marbun,dkk, Kamus Hukum Lengkap, Visi Media, Jakarta 2012 Subekti dan Tjitrosudibio – KUHPerdata, Pradnya Paramita, Jakarta,1976 Surayin – Kamus Besar Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung,2001 Vollmar.HFA, Pengantar Studi Hukum Perdata, Manajemen PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,1996

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 35

Renungan

Adobe Flash Player

PUASA MENINGKATKAN ETOS KERJA DAN KEPEDULIAN SOSIAL

T

idak terasa satu tahun telah dilewati, Ramadhan 1435 H telah kembali datang. Bagi umat islam di indonesia, Ramadhan merupakan sarana yang baik dan bermanfaat untuk introspeki, melakukan perenungan sekaligus untuk mengevaluasi segala sikap, perilaku dan perbuatan satu tahun yang lalu.

Di Indonesia sendiri bulan Ramadhan lebih banyak dikenal dengan istilah b u - lan Puasa yang berasal dari bahasa Sansekerta yang ter-diri dari kata Upa dan Wasa, dimana Upa artinya dekat atau mendekat dan Wasa artinya Tuhan atau Yang Maha Kuasa.

Upawasa atau Puasa artinya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara dalam bahas a Arab Puasa adalah Shaum atau Siyam yang bermakna menjauhkan diri dari sesuatu, menahan diri dan mencegah diri. Dalam definisi lengkap berarti “menjauhkan diri dari makan, minum dan hubungan suami-isteri dari fajar sampai matahari terbenam (maghrib) dengan sadar dan dengan mencari tujuan.

Sehingga secara umum puasa adalah mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa melalui pengendalian diri, dengan tujuan mengharapkan kasih sayang Tuhan atau mengharapkan Ridho Allah SWT. Mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa seyogyanya sangat diperlukan bagi manusia yang beragama tanpa terkecuali, sudah barang tentu dengan cara dan metode yang diaX-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 36

jarkan menurut keyakinan masing-masing dan itu bisa dilakukan kapan saja. Namun demikian setiap pemeluk agama manapun tentu mempunyai waktu-waktu khusus atau utama yang nilai pelaksanaannya diyakini mempunyai hasil yang maksimal apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bagi umat Islam cara mendekatkan diri kepada Allah Swt, yang paling utama se lain Sholat Malam/Sholatullail (Sholat Tahajud) adalah melaksanakan Ibadah Puasa (Shaum) pada bulan Ramadhan selama satu bulan.

Oleh karena bulan Ramadhan merupakan waktu yang sangat utama untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah (Taqarub Illallah), maka cara pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang benar antara lain : mengikuti aturan, disiplin, dan dilaksanakan dengan benar, apabila ini tidak dipatuhi, maka puasa yang dilaksanakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt, tidak tercapai sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Saw : “Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar lapar dan haus� dengan kata lain, Allah Swt tidak memberikan pahala/ ganjaran atas apa yang dia lakukan karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diperintahkan.

Hal ini berlaku pula bagi setiap pegawai yang ingin mendapatkan perhatian dari pimpi-

PNS punya usaha sampingan

nan atas kinerja yang kita laksanakan ketentuan diatas juga berlaku yaitu : Mengikuti aturan, disiplin dan dilaksanakan dengan benar, apabila itu dipatuhi maka pimpinan akan menghargai dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kinerja kita, akan tetapi apabila ketiga hal tersebut diatas tidak dipatuhi maka jangan mengharapkan pimpinan akan memperhatikan kita.

Dari kedua contoh diatas sangat mungkin dilakukan pada saat Ramadhan ini, karena dorongan Ibadah begitu kuat bagi umat Islam, karena setiap usaha mendekatkan diri kepada siapapun apalagi kepada Allah Swt, pasti mempunyai tujuan yaitu mendapatkan perhatian dan kasih sayang atau mendapatkan Ridho Allah Swt. Namun demikian, setiap kali bulan Ramadhan tiba ternyata ada tiga sikap kaum muslimin dalam menghadapinya antara lain : Pertama ialah yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan sebab dia mengetahui bahwa bulan Ramadhan datang membawa rahmat dan berkah, sebagaimana sabda Nabi yang menyatakan : “ Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan maka Allah SWT mengharamkan jasadnya masuk neraka”. Bahkan dalam sabda Nabi lainnya dinyatakan : “Sekiranya ummatku mengetahui apa yang terkandung dalam bulan Ramadhan maka mereka akan menginginkan sepanjang tahun adalah Ramadhan”.

Kedua adalah yang menggerutu/merasa tidak nyaman dengan datangnya bulan Ramadhan sebab dia merasa kedatangan bulan Ramadhan akan menghambat hawa nafsu dan kepentingannya.

Ketiga adalah orang yang tidak peduli dengan datangnya bulan Ramadhan, baginya datang tidaknya bulan Ramadhan sama saja dan bagi orang seperti ini datang tidaknya bulan Ramadhan, tidak akan memberikan nilai plus apa-apa terhadap dirinya.

Pada dasarnya manusia mempunyai cadangan energi yang disebut glikogen. Cadangan energi tersebut dapat bertahan selama 25 jam.

Cadangan gizi inilah yang sewaktu-waktu akan dibakar menjadi energi, jika tubuh tidak mendapat suplai pangan dari luar. Ketika berpuasa, cadan-

Renungan gan energi yang tersimpan dalam organ-organ tubuh dikeluarkan sehingga melegakan pernapasan organ-organ tubuh serta sel-sel penyimpanannya.

Peristiwa ini disebut peremajaan sel. Dengan meremajakan sel-sel tubuh, akan bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan dan kesehatan tubuh serta kulit kita. Oleh karena itu, orang yang sering berpuasa kulitnya akan terlihat lebih segar, sehat, lembut, dan berseri karena proses peremajaan sel dalam tubuhnya berjalan dengan baik.

Namun demikian, sepintas kilas dan secara kasat mata orang yang berpuasa akan menyebabkan seseorang mengalami kelelahan fisik sebagai akibat dari tidak makan dan tidak minum sepanjang hari, namun kenyataan mencatat bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa akan mendapatkan kondisi fisik dan kesehatan yang prima sebab puasa memberikan peluang kepada perut untuk beristirahat mencerna makanan yang selama ini tidak pernah berhenti. Dengan puasa makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut akan teratur dan mesin perutpun akan mendapatkan waktu istirahat yang memadai mencerna makanan. Kenyataan ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, “Puasalah agar kamu sehat”.

Apabila kondisi fisik sehat maka secara otomatis akan mendatang semangat baru untuk bekerja yang dalam ajaran agama Islam banyak sekali ajaran-ajaran yang menyebutkan agar ummat Islam bekerja dan memiliki etos kerja serta memiliki kinerja yang tinggi sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat secara seimbang. Hal ini tercermin dari Firman Allah SWT dalam Al-Quran : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan kampung akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. Al-Qashash : 77). Senada dengan Firman Allah SWT tersebut, adalah Hadits yang disampaikan oleh Rasulullah SAW : “Bekerjalah untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati esok pagi”.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 37

Renungan Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya puasa sekalipun secara kasat mata akan melemahkan fisik, namun secara hakiki justru kondisi puasa ramadhan itu akan memberikan dorongan tersendiri untuk meraih hasil yang terbaik dan mengalahkan musuh yang paling besar yang terdapat dalam diri manusia yaitu Hawa Nafsu. Oleh karena itulah maka sangat tepat apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bersama dengan sahabat-sahabatNya pulang dari perang Badar dengan kemenangan yang gilang gemilang, beliau bersabda, Anda semua pulang dari peperangan kecil menuju peperangan besar. Para sahabat bertanya, Peperangan apa lagi itu ya Rasulullah. Nabi menjawab, Peperangan melawan Hawa Nafsu.

Hadits Nabi ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya musuh utama yang paling besar dan abadi sesungguhnya ada pada diri kita masing-masing yaitu hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ini, yang paling utama untuk mengalahkannya adalah dengan berpuasa. Oleh karena itulah maka puasa ramadhan diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita, bukanlah untuk mengendorkan semangat, tetapi sebaliknya untuk mendatangkan semangat baru dan motivasi baru untuk meningkatkan kinerja sebagai aparatur pemerintah.

Oleh karena itu tidak ada alasan bagi setiap pegawai untuk meninggalkan tugas, bermalas-malasan, tidak disiplin dengan alasan berpuasa, sebab ibadah puasa ramadhan itu sendiri justru untuk meningkatkan kinerja sebagai realisasi dari fungsi dan peranannya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Namun demikian, Ibadah Puasa Ramadhan bukan hanya sebatas dimensi ritual, akan tetapi di X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 38

PNS punya usaha sampingan

dalamnya juga mengandung dimensi sosial sebab orang yang melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan selama satu bulan penuh akan merasakan lapar dan dahaga sepanjang hari, sekalipun tersedia makanan yang lezat dan terhidang di depan mata, namun makanan tersebut tidak boleh dimakan sebab akan membatalkan Ibadah Puasa Ramadhan itu sendiri.

Orang yang berpuasa selama satu bulan penuh akan senantiasa merasakan lapar yang tidak terhingga yang selama ini menjadi penderitaan dan kebiasaan fakir miskin. Perasaan ini akan selalu bersemai dan tumbuh subur dalam diri orang yang berpuasa di bulan Ramadhan. Bila perasaan ini tetap tumbuh dengan subur maka perasaan itu akan tertanam semakin dalam dan akan menimbulkan satu sikap keprihatinan yang sangat mendalam terhadap sesamanya yang tidak mampu dimana mereka itu adalah merupakan saudaranya sendiri dalam seiman dan seagama sesuai firman Allah : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara�.

Sikap kepedulian sosial tersebut akan lebih tumbuh lagi dengan kewajiban membayar zakat fitrah yang diwajibakan terhadap seluruh kaum muslimin di akhir Ramadhan, menjelang terbit matahari 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Zakat Fitrah tersebut diberikan secara ikhlas dan sukarela terhadap fakir miskin dengan tujuan sebagaimana sabda Nabi : “Rasulullah Saw, mewajibkan zakat fitrah guna menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak baik dan guna memberi makanan bagi fakir miskin. Selain itu juga kita dianjurkan untuk membayar zakat maal pada bulan Ramadhan sekalipun wajibnya bukan hanya pada bulan Ramadhan sebab tergantung pada nishab dan haul, tetapi apabila dibayarkan pada bulan Ramadhan maka pahalanya akan dilipatgandakan Allah Swt, bila dibandingkan dengan dibayar di luar bulan Ramadhan.

Mudah-mudahan Ibadah Puasa Ramadhan yang akan kita laksanakan ini, selain meningkatkan spritualitas kita, juga dapat meningkatkan kepedulian sosial dan kualitas kinerja sebagai aparatur pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pojok Wisata

Eksotisme yang belum terungkap

Mau Wisata Budaya di Bali?

Kunjungilah Pesta Kesenian Bali Bali tidak hanya terkenal karena alamnya yang memukau. Bali juga dikenal karena memiliki seni dan budaya yang tidak kalah menarik. Mungkin sering kita mendengar tari legong, kecang, barong dan lain sebagainya. Pemerintah Provinsi Bali menggelar event tahunan Pesta Kesenian Bali (PKB) sebagai ajang untuk pelestarian seni dan Budaya Bali serta memanjakan para penikmat seni.

P

ada tahun 2014 ini, Pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar acara rutin tahunan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-36 di Taman Budaya (Art Center) Denpasar.

PKB kali ini mengambil tema “Kertamasa: Dinamika Kehidupan Masyarakat Agraris Menuju Kesejahteraan Semesta.� Dalam perwujudan dan aplikasi di masyarakat kertamasa merupakan bentuk syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ciptaan Nya, Alam semesta beserta isinya yang memberikan kesejahteraan, perlindungan serta kemakmuran mahluk hidup yang ada di dalamnya (Made Sudiarta, www.baliculturegov.com) Pagelaran Pesta Kesenian Bali yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ini dilaksanakan dengan maksud untuk melestarikan kesenian dan budaya Bali, dan juga untuk meningkatkan kreativitas generasi muda dalam berkesenian. Hal ini dapat tercermin dari lomba-

lomba yang diadakan yang diikuti oleh generasi muda di Bali, seperti lomba wayang parwa, lomba gender wayang, lomba nyastra, lomba beleganjur, lomba foto dan lain-lain. Selain itu juga diselenggarakan parade kesenian yang diikuti oleh senimanseniman di seluruh kabupaten dan kota di Bali.

Tidak hanya seniman lokal, Pesta Kesenian Bali juga memberikan kesempatan seniman dari luar negeri seperti Jepang dan Amerika dan seniman dari daerah lain di Indonesia untuk menampilkan kesenian daerahnya.

Pesta Kesenian Bali yang berlangsung selama satu bulan ini tidak hanya menampilkan kreativitas seniman di atas panggung, tetapi juga X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 39

Humor

Eksotisme yang belum terungkap

menampilkan hasil seni kerajinan masyarakat yang ditampilkan melalui pameran industri kecil seperti kerajinan perhiasan, kerajinan tangan, souvenir,busana, kuliner dan lain-lain, yang menjadi salah satu daya tarik ribuan pengunjung yang datang kesana setiap harinya. Salah satu primadona pertunjukkan yang selalu dipadati penonton di panggung terbuka Ardha Candra yaitu pagelaran Gong Kebyar Dewasa yang menampilkan tabuh lelambatan, tabuh kreasi, tari kreasi, dan fragmen tari.

Selama pagelaran yang bertepatan dengan masa libur sekolah ini, hampir setiap pagelaran selalu dipenuhi oleh penonton yang datang dari berbagai pelosok wilayah Bali, wisatawan domestik dan mancanegara. Event ini juga dimanfaatklan oleh para fotografer untuk berburu foto-foto menarik selama pagelaran berlangsung. Pengunjung bisa mengetahui setiap pagelaran yang dilaksanakan 4 kali dalam sehari dari agenda PKB yang sudah dipasang di area taman budaya dan publikasi media massa.

Jadi kalau punya agenda wisata ke Bali jangan lupa mengunjungi event tahunan ini. PKB rutin diselenggarakan pertengahan bulan Juni s/d Juli setiap tahunnya. Dan yang tidak kalah menarik pentas budaya yang menampilkan berbagai karya seni Bali khususnya bisa ditonton secara gratis selama sebulan penuh. Lokasi Pagelaran di Taman Budaya (Art Center) di Jalan Nusa Indah Denpasar Timur.

(Dedi)

Permintaan Kepada Tuhan Seorang kolektor lukisan antik, seorang pedagang dan seorang pencuri pergi menemui Tuhan Yang Maha Pengasih. Tuhan memutuskan mengabulkan keinginan mereka masing-masing: “Kalian mau minta apa, katakan!”

Sang kolektor berkata: “Aku ingin minta lukisan yang terkenal di dunia, misalnya lukisan dari pelukis Picaso, Vango dan sebagainya.”

Tuhan berkata:”Baiklah, permintaanmu ini kukabulkan! Lalu kamu bagaimana?”

Si pedagang berkata: “Aku menginginkan uang sebanyak-banyaknya, dollar AS, Euro dan Pound Sterling......”

Tuhan berkata: “Baiklah, harapanmu ini juga kukabulkan, lalu bagaimana dengan dirimu, anakku?”

Pencuri itu berkata: “Aku ingin bisa mendapatkan alamat kedua orang ini!”

Perekrutan Prajurit Baru Markas besar militer mengeluarkan pengumuman akan merekrut prajurit baru, dan seorang pemuda datang mendaftarkan diri.

Komandan

: “Apakah kamu bisa menembak?”

Pemuda

: “Bisa!”

Komandan

: “Apakah kamu bisa mengemudikan pe-

Pemuda

: “Bisa!”

Komandan

: “Apakah kamu bisa main karate?”

Pemuda

: “Bisa!”

Komandan

: “Kelebihanmu begini banyak, lalu kamu

Pemuda

: “Lapor Pak Komandan! Kekurangan saya ialah

sawat?”

mempunyai kekurangan apa?” suka berbohong!”

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 40

Kanreg Menjawab

Kanreg menjawab

Oleh : B. Maptuhah Rahmi Kepala seksi Mutasi III

PERTANYAAN: Mohon penjelasan Perhitungan Masa Kerja bagi PNS yang mempunyai masa kerja pengabdian sebelum diangkat sebagai CPNS? JAWABAN: Sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002; • Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok dalam pengangkatan pertama adalah : a. Masa selama menjadi Calon/Pegawai Negeri, kecuali masa selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara. b.

Masa selama menjadi Pejabat Negara.

Umpamanya : Masa selama menjadi Anggota DPR-RI, Gubernur dan lain sebagainya. c. Masa selama menjalankan tugas pemerintahan, yang antara lain masa penugasan sebagai : 1) Lokal staff pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 2) Pegawai tidak tetap, Umpamanya masa bakti Dokter selama menjadi pegawai tidak tetap; 3) Perangkat Desa; 4) Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasional; 5) Petugas pada Pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. d. Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain masa selama menjadi Prajurit Wajib dan Sukarelawan. e. Masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik Pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

hun dan tidak terputus-putus, dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun.

Umpamanya : a. DEWI SETIAWATI seorang mantan karyawati dari perusahaan swasta yang berbadan hukum, mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 16 (enam belas) tahun. Apabila ia diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka masa kerja yang dapat diperhitungkan adalah : 16 tahun = 8 (delapan) tahun 2 b. NAJIB MUTALIB memiliki masa kerja pada perusahaan yang berbadan hukum pada : 1) Perusahaan swasta A selama = 6 bulan 2) Perusahaan swasta B selama = 11 bulan

Jumlah = 17 bulan Dalam hal demikian, maka masa kerja tersebut tidak dapat diperhitungkan, karena tiaptiap kali dari masa kerja yang dimiliki kurang dari 1 (satu) tahun. c. TAUFIK mempunyai masa kerja dari beberapa perusahaan swasta yang berbentuk badan hukum pada : 1. perusahaan swasta nasional selama

= 5 tahun 2. perusahaan swasta asing Jepang selama

= 7 tahun 3. perusahaan swasta asing Korea selama

= 9 tahun

jumlah = 21 tahun Dalam hal demikian, maka masa kerja yang dapat diperhitungkan adalah sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun.

• Masa kerja yang diperhitungkan ½ (setengah) adalah masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum diluar lingkungan badan-badan pemerintah (termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum) yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) taX-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 41

Kanreg Menjawab • Cara menghitung masa kerja dilaksanakan sebagai berikut : a. Masa kerja yang diperhitungkan penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 adalah masa kerja hasil akhir yang tidak kurang dari 1 (satu) bulan. Apabila terdapat masa kerja hasil akhir yang kurang dari 1 (satu) bulan, maka hasil terakhir perhitungan masa kerja yang kurang dari 1 (satu) bulan tersebut dihapuskan/tidak dapat diperhitungkan.

Umpamanya : WARTONO mempunyai masa kerja sebagai berikut : 1) Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama

= 2 tahun 5 bulan 15 hari 2) Sebagai Perangkat Desa selama

= 4 tahun 4 bulan 17 hari jumlah = 6 tahun 9 bulan 32 hari

Dalam hal demikian, maka masa kerja yang diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah 6 tahun 10 bulan.

b. Masa kerja yang diperhitungkan ½ (setengah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 adalah masa kerja dimana tiap-tiap masa kerja yang kurang dari 1 (satu) bulan dihapuskan/ tidak diperhitungkan.

Umpamanya : SETIYO mempunyai masa kerja sebagai berikut : 1) Perusahaan Swasta Nasional selama

= 2 tahun 3 bulan 12 hari 2) Perusahaan Asing Jepang selama

= 5 tahun 1 bulan 29 hari 3) Perusahaan Asing Korea selama

= 1 tahun 1 bulan 28 hari Jumlah = 8 tahun 5 bulan 69 hari

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 42

Kanreg menjawab

Dalam hal demikian, maka masa kerja SETIYO yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertamanya adalah : 2 thn 3 bln + 5 thn 1 bln + 1 thn 1 bln

2 = 8 thn 5 bln

2 = 4 thn 2 bln 15 hari

dibulatkan kebawah menjadi 4 tahun 2 bulan

PERTANYAAN: Bagaimana jika penetapan SK Pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer mendahului penetapan NIP CPNS? JAWABAN: 1. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 disebutkan: a. Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas PNS diangkat sebagai CPNS. b. Pengangkatan CPNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Dalam Lampiran I angka III Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, antara lain disebutkan: a. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima penetapan NIP dari BKN paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterimanya NIP menetapkan surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS. b. SK pengangkatan CPNS disampaikan langsung kepada yang bersangkutan, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari. c. Paling lambat dalam 1 (satu) bulan sejak diterimanya SK pengangkatan sebagai CPNS, yang bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan melaksanakan tugasnya.

Eksotsme yang belum terungkap

d.

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dibuat oleh Kepala Kantor Satuan Unit Organisasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas. e. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS. f. Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas berdasarkan SPMT. g. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, maka gajinya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dal hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya maka gajinya dibayarkan mulai bulan itu juga. h. Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah dinyatakan melaksanakan tugas.

3. Dalam surat Kepala BKN Nomor: K.2630/V.140-10/99 tanggal 24 September 2007 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat maupun Daerah perihal penjelasan hak atas gaji CPNS, antara lain disebutkan: a. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS. b. Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas berdasarkan SPMT. 4. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Pengangkatan sebagai CPNS ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah tanggal penetapan NIP oleh Kepala BKN. b. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS. c. Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas berdasarkan SPMT. d. Setiap SK Pejabat Pembina Kepegawaian

Kanreg Menjawab tentang pengangkatan CPNS yang ditetapkan mendahului penetapan NIP oleh Kepala BKN perlu ditinjau kembali.

PERTANYAAN (BKD Kab. Tabanan): Bagaimana penyetaraan jabatan struktural setelah berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?

JAWABAN: Sesuai pasal 131 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: a. jabatan eselon I.a Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama. b. jabatan eselon I.a dan eselon I.b setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator. e. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas. f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-5 | Agustus 2014 43

Redaksi X Media (c) 2014