X-Media edisi 2

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 1

PENGANTAR REDAKSI

P

embaca yang terhormat rasanya tak ada kata yang paling pantas untuk diucapkan untuk menyambut terbitnya X Media yang kedua ini, selain ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya serta semangat yang ada untuk menyelesaikan tugas penerbitan ini akhirnya X Media dapat diluncurkan pada bulan Juli ini. Semoga saja penampilan yang kedua ini beritanya dapat menginspirasi kinerja pelayanan yang lebih baik dari kemarin.

Terkait aktivitas pewartaan yang masih mengalami banyak kendala, suara X Media kali ini ingin mengangkat tema besar yaitu peningkatan pelayanan dan upaya besar mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih BKN saat ini. Beberapa tulisan terkait hal ini diantaranya tulisan Kepala Bidang INKA dengan judul Kanreg X BKN Denpasar menuju standar manajemen mutu ISO 9001 : 2008, yang diikuti dengan liputan tentang peluncuran X Asik Media SMS Kepegawaian yang kami persembahkan untuk menampung pertanyaan mengenai pelayanan proses Kenaikan Pangkat dan Pensiun.

TIM REDAKSI Penanggung jawab : Kepala Kantor Regional X BKN Redaktur : Tatang Suratman Ni Made Purnami Astari I Ketut Buana Ida Ayu Widyantari Arnawa Rama Beta Herdian Editor : Gusti Ayu Putu Lili Santina Kadek Putra Widyasrama Fotografer : I Nyoman Dedi Rupawan Desain grafis :

Ulasan yang tak kalah menarik disampaikan oleh Boent dalam tulisannya tentang “Perubahan Dimulai dari Diri Sendiri�. pendek kata harapan menggapai Profesionalisme dan Bermartabat terlihat benang merahnya dalam penampilan kali ini. Semoga saja kantor Regional X BKN yang dinakhodai Drs. Made Ardita MSi ini dapat mewujudkan cita-citanya menjadi Lembaga Pembina dan Penyelenggaran Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat.

Selamat membaca.

Rai Rika Andriana Prabowo Dwi Saputro Sekretaris redaksi : Aryanto I Made Yudana

Alamat Redaksi : Redaksi X-Media Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Denpasar - Bali Telp : 0361-728384 Website : www.BKN.go.id/kanreg10 Blog : Kanreg10bkn.blogspot.com Email : kanreg10bkn@gmail.com

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 2

DAFTAR ISI

X-Media Edisi kedua, Juli 2013 Pengantar Redaksi

...................................................

Album foto

...................................................

Laporan Khusus

Rangkaian kegiatan seputar HUT ke-65 BKN

2

4

Kantor Regional X Denpasar.......................

5

Perubahan dimulai dari diri sendiri .....

8

Kanreg X BKN Denpasar menuju standar ISO 9001:2008 ................................................. 10

Launching SMS Informasi Kepegawaian...... 12

Rakor kepegawaian tingkat propinsi NTT .........................................

14

Wujud komitmen dorong perbaikan kualitas layanan.........................................

19

Progress report pembangunan stasiun CAT Kanreg X BKN Denpasar ......

21

Pelantikan pejabat struktural Kanreg X BKN Denpasar .......................

23

Quick win Layanan Kepegawaian BKPP Kota Denpasar

25

Opini

Renungan

Menggugat optimalisasi peran

agama dalam pemberantasan korupsi ....................................................

32

Spiritualitas di tempat kerja, Temukan makna sebuah pengabdian ...........................................

35

Ninth international training programme on management system for developing countries ................................................

38

Artikel

Kanreg Menjawab

................................................................. 39

Laporan Utama

Profil

Penyerahan listing Honorer Kategori II ..... 31

Pojok Wisata

Lembata,

Eksotisme yang belum terungkap ................................................................. 40

Warna-warni

I Komang Arsana S.Sos Purna bhakti .........................................

41

Batas usia pensiun pengawas sekolah.................................................... 27 Arti penting pengembangan PNS dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional.....................................

29

X-Media, Media Kepegawaian Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Edisi Kedua, Juli 2013 X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 3

Album

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 4

Laporan Khusus

Rangkaian kegiatan HUT BKN ke-65

Rangkaian Kegiatan Seputar HUT ke-65 BKN Kantor Regional X Denpasar 1. Penghijauan bertajuk “ONE MAN ONE TREE” Serangkaian acara perayaan HUT BKN ke-65, Kantor Regional X BKN Denpasar melaksanakan acara penanaman pohon di area halaman Kantor. Bertajuk One Man One Tree, satu orang menanam satu pohon.

Tanam pohon saat ini raih manfaat disaat nanti. Masing-masing pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor dengan wilayah kerja Bali, NTB dan NTT ini melakukan penanaman pada tempat yang telah ditentukan.

Kepala Kantor Regional X BKN, Drs. Made Ardita M.Si dalam pengarahannya menyatakan acara seperti ini penting dilakukan mengingat pentingnya menciptakan kondisi lingkungan yang sejuk yang menunjang suasana kerja. “Kegiatan penanaman pohon merupakan salah satu implementasi Tri Hita Karana sebagai salah satu falsafah di Bali terutama dalam upaya menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan” ungkap penggemar olahraga volley ball ini. Lebih lanjut beliau berharap dengan lingkungn yang asri dan nyaman maka kesejukan dan iklim kondusif dapat tercipta dalam Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar bersama seluruh upaya memberikan dan meningkatkan pelayanan Kepala Bidang sesaat sebelum penanaman pohon. kepegawaian di Kantor Regional X BKN Denpasar.

Alam seperti menyambut baik kegiatan ini, karena tepat setelah penanaman usai, hujan turun menyirami bibit pohon yang baru ditanam. “Ini pertanda baik dan mudah-mudahan tanaman ini bisa tumbuh dengan baik sehingga memberikan kesejukan bagi lingkungan di Kantor Regional X BKN”, harap salah satu pegawai usai melakukan penanaman pohon (Boent).

Beberapa aksi penanaman bibit pohon oleh pejabat dan staff Kanreg X BKN

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 5

Laporan Khusus

Rangkaian kegiatan HUT BKN ke-65

2. Beraksi, Berbagi dan Bersyukur Bakti BKN untuk Sesama Siapa bilang berbagi itu tidak mudah?. Sebagai wujud kepedulian sosial pegawai Kantor Regional X BKN Denpasar dan dalam rangka menyambut serta memeriahkan HUT BKN ke-65 pantia HUT Kanreg X BKN melaksanakan aksi bakti sosial dengan menyambangi panti-panti asuhan yang ada di Kota Denpasar, Selasa (28/05/2013).

Kegiatan yang dikoordinir langsung oleh ketua panitia HUT ke-65, Sabar P. Sormin, S.Kom, M.MSi awalnya mengunjungi Panti Asuhan Yayasan Penyantunan dan Pendidikan Anak Yatim Piatu (YAPPA) yang terletak di Jalan Pendidikan II/4 Sidakarya, Denpasar. Di panti yang terdapat 28 orang anak asuh yang ratarata masih sekolah ini, panitia berkesempatan menyumbangkan bahan makanan dan alat tulis yang secara simbolis diterima oleh Ibu Sriyani H. mewakili pengurus dan para pengasuh.

Aksi bakti sosial panitia HUT ke-65 BKN selanjutnya menyambangi Panti Asuhan Elisama di Jl. Batas Dukuh Sari, Gang Dara No. 2, Sesetan. Di panti asuhan dengan 47 orang anak asuh, panitia berkesempatan memberikan bantuan serupa, yang secara simbolis diterima oleh Ibu Ester selaku pengasuh. Bu Ester mengucapkan terima kasihnya kepada pegawai BKN dan mengakui kalau kunjungan seperti ini juga sebagai nti Asuhan masing-masing Pa n ila ak rw pe pembangkit semangatnya da ntuan kepa menyerahkan ba T HU tia ni Pa a Ketu untuk berbuat lebih baik kepada anak asuhnya. Dengan kunjungan seperti ini anak asuhnya akan merasa bahwa mereka tidak sendiri, masih banyak orang lain yang peduli dengan mereka.

Terakhir panitia HUT menyambangi Panti Asuhan Tat Wam Asi yang berada di Jalan Jayagiri IX No 6, Renon, Denpasar. Aksi bakti sosial di panti asuhan yang terdapat 43 orang anak asuh ini seperti pada panti asuhan yang lainnya panitia juga memberikan bantuan serupa

yang diterima langsung oleh Ibu Ida Ayu Bagus Intaran selaku pengasuh dan perwakilan dari yayasan.

Kunjungan panitia HUT BKN sangat disyukuri oleh para pengurus dan anak-anak di tiga panti tersebut. Panitia HUT, Perwakilan Paguyuban Dharma Wanita dan Anak Asuh berfoto bersama seusai penyerahan bantuan Mereka tampak senang dengan kunjungan tersebut.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 6

Rangkaian kegiatan HUT BKN ke-65

Laporan Khusus

Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kunjungan ke panti asuhan tersebut, dimana kita bisa belajar untuk bersyukur dalam segala kondisi dan dalam segala hal. Apapun yang diberikan Tuhan haruslah kita syukuri dan juga jangan mudah menyerah terhadap kondisi atau apapun itu, dan percayalah Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Maka dari itu, janganlah kita menjadi orang yang tidak pernah berterima kasih dan juga orang yang mudah menyerah, tetapi jadilah orang yang pantang menyerah dalam hidup.

(Youdha)

3. Donor Darah.

Denpasar-Kanreg X BKN, Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65, Panitia HUT BKN Kanreg X Denpasar bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah Pembina PMI Daerah Bali mengadakan acara bakti sosial donor darah di Aula Lantai 3 Kanreg X BKN Denpasar, Selasa (21/5). Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Panitia HUT Kanreg X BKN Sabar P. Sormin, S.Kom. M.MSi. Ketua Panitia HUT dalam sambutannya menyatakan bahwa donor darah ini merupakan kegiatan positif yang dilakukan secara rutin dua kali setahun, yakni dalam rangka memperingati HUT BKN dan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Sementara dr. Candra perwakilan dari PMI dalam sambutannya menjelaskan kalau donor darah itu ada 2 (dua) yaitu donor darah sebagai pengganti dan donor darah secara sukarela. Syarat umum pendonor adalah memiliki umur 17-60 tahun, tekanan darah dan hemoglobin yang baik, dan jumlah penyumbangan per tahun paling banyak lima kali dengan Ketua Panitia (Sabar P Sormin) dan tim medis dari PMI Sanglah membuka bakti sosial donor darah jarak penyumbangan sekurang-kurangnya tiga bulan. Keadaan ini harus sesuai dengan keadaan umum donor. Salah satu fakta tentang darah yaitu satu kantung/labu darah yang kita sumbangkan, rata-rata bisa menyumbang untuk 3 kehidupan. Hal yang tak kalah pentingnya dalam donor darah yaitu pendonor diharapkan memberikan keterangan yang sejujurnya mengenai riwayatnya sebelum mendonorkan darah.

Proses pengambilan darah oleh pendonor

Kegiatan donor darah ini diikuti oleh 31 orang pejabat dan pegawai di lingkungan Kanreg X BKN Denpasar. Dalam kegiatan ini selain dari PMI, acara bakti sosial donor darah ini juga dimeriahkan dengan adanya pemeriksaan kesehatan tulang dari Susu Anlene, pemeriksaan mata dari Nuansa Nirwana Optik, dan stand Fitbar (Nutritious Cereal Bar). (Youdha)

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 7

Laporan Utama

Perubahan dimulai dari diri sendiri

Waka BKN: PERUBAHAN DIMULAI DARI DIRI SENDIRI Jumat, 15 Maret 2013, Kantor Regional X BKN Denpasar mendapat kunjungan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adalah Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS., Wakil Kepala BKN yang masih terbilang anyar berkunjung sekaligus memberikan pengarahan dan motivasi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Bima Haria Wibisana Kantor Regional X BKN. Dalam awal pemaparannya penyandang gelar Doktor ini menyampaikan latar belakang urgensi perubahan yang disebabkan oleh perubahan dunia yang menuntut perubahan rencana strategis, kemajuan teknologi, perubahan mindset dan tuntutan pelayanan publik yang serba cepat. Adanya latar belakang tersebut memerlukan respon segera dari institusi khususnya Kantor Regional sebagai ujung tombak pelayanan. Untuk itu Waka berpesan agar segenap pegawai merespon perubahan tersebut.

Perubahan pada RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai dampak paling signifikan pada BKN, karena BKN dituntut harus mampu menyiapkan data akurat dan realtime. Tuntutan akurasi data ini mesti disiapkan dengan membangun mekanisme dan infrastruktur penunjang yang memadai. “Nantinya PNS bisa menginput data kepegawaian sendiri sedangkan instansi tempatnya bertugas melakukan validasi, data tersebut terintegrasi dengan BKN sehingga data yang tersaji adalah data yang realtime” papar Waka BKN. X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 8

Terkait dengan upaya perbaikan sistem rekruitment PNS, Pejabat yang telah malangmelintang di berbagai instansi seperti BAPPENAS, BRR dan LKPP ini mengungkapkan akan dilakukan perubahan yang cukup signifikan dalam mekanisme rekruitment PNS. Untuk mewujudkan sistem rekruitment yang transparan, proses rekruitment diarahkan dengan menggunakan aplikasi komputer, pendaftar melakukan pendaftaran secara online, sementara pelaksanaan tes dilakukan dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang saat ini sudah ada dan sedang dibangun di kantor pusat BKN dan Kantor Regional.

Perubahan yang signifikan ini hendaknya ditangkap sebagai peluang yang mesti didahului dengan penyiapan kompetensi diri untuk bisa menangkap peluang tersebut. “Kesempatan diberikan kepada siapa pun yang paling berusaha untuk menangkap peluang tersebut”, ungkap Waka BKN. Kompetensi merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar, untuk itu pegawai ditantang untuk menunjukkan prestasi di unit kerja masingmasing. “Buat prestasi gemilang sehingga anda bisa mengambil kesempatan itu”, pesannya.

Untuk perubahan struktur diperlukan penataan ulang baik pusat maupun Kantor Regional. Kebijakan rotasi juga diperlukan untuk melakukan intervensi kompetensi, sehingga dengan kebijakan rotasi ini akan diikuti dengan peningkatan kompetensi untuk mewujudkan BKN sebagai instansi yang berbasis pengetahuan yang bertumpu pada kreativitas. Dalam kesempatan itu Waka BKN mengungkapkan kalau pelayanan kepegawaian yang cepat dan efisien sudah menjadi tuntutan dan ekspektasi

Perubahan dimulai dari diri sendiri

masyarakat saat ini. “Jangan sengaja menundanunda apalagi hanya demi beberapa rupiah sehingga menghancurkan nama baik institusi” Waka BKN mengingatkan.

Untuk mendorong kreativitas dan mendukung upaya mewujudkan BKN sebagai institusi yang berbasis pengetahuan, maka Kantor Regional ditantang untuk mewujudkan Quick Win yang merupakan layanan unggulan yang mendukung tupoksi BKN. “Ayo kita lakukan perubahan-perubahan dimulai dari diri sendiri karena bukan orang lain yang mengubah mindset kita, perubahan mindset maupun culture set mesti tumbuh dan mulai dari diri sendiri dan saya sangat menghargai improvement-improvement” kembali Waka menegaskan.

Kemudian mengenai peran pimpinan, masih menurut Waka, peran pemimpin itu penting tapi tidak semuanya tergantung dari pemimpin, harus ada usaha dari diri sendiri untuk berubah.

Jika dalam pelaksanaan masih mengalami hambatan-hambatan, maka hendaknya dipandang sebagai pengungkit untuk melompat lebih tinggi.

Laporan Utama Inspirasi Dua kunci kehebatan kita adalah : memandaikan diri untuk melakukan yang belum bisa kita lakukan, dan memberanikan diri untuk melakukan yang selama ini kita takuti.

Seseorang yang pikirannya berfokus pada sukses, akan mudah mengenali sikap dan tindakan pensukses.

Seorang yang pikirannya berfokus pada kemungkinan gagal akan ketakutan pada saat dia seharusnya berani.

(Mario Teguh)

Waka BKN, memberikan pengarahan

Sebagai sarana pendukung pegawai ditantang untuk memanfaatkan media internet dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga informasi lebih cepat sampai untuk mewujudkan BKN menjadi High Information Institution. Dalam akhir pengarahannya terkait dengan layanan Waka berpesan agar seluruh pegawai menumbuhkan rasa emphaty. “Emphaty mesti ditumbuhkan, posisikan diri pada kondisi tamu yang kita layani” tutup Waka dalam pengarahannya (Boent).

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 9

Laporan Utama

Standar manajemen mutu ISO 9001 : 2008

Kanreg X BKN Denpasar Menuju Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Sabar P. Sormin (Kabid INKA Kanreg X Denpasar)

M

engapa diperlukan pembenahan sistem dalam organisasi antara lain disebabkan karena belum tepatnya pembagian tugas dan wewenang, kompetensi yang belum sesuai seperti yang diinginkan, produktivitas pegawai yang begitu rendah, program pengembangan pegawai (pelatihan) dalam peningkatan profesionalisme belum terencana.

Jajaran Pimpinan Kantor Regional X BKN Denpasar (dari kiri ke kanan) Tatang Suratman,SPd. M.Si, I Komang Arsana,S. Sos, Sabar P Sormin, SKom, MMSi, Drs. Made Ardita,M.Si, Drs. Sang Nyoman Dartana Dan Sigit Pramuhardjo, SH dengan latar belakang Anjungan Layanan Kepegawaian Mandiri dan KPE

Cara penggunaan sarana dan prasarana yang kurang tepat, kurang optimal maintenance, lambatnya perbaikan terhadap kerusakan. Belum tepatnya metode SOP dalam pengelolaan mutu pelayanan, tidak jelasnya urutan proses kerja, sistem pengelolaan dokumen / berkas belum baik, standar/parameter yang digunakan kurang tepat, dan belum ada standar waktu untuk penyelesaian pelayanan.

Standar pelayanan yang tidak jelas dan tidak tercapainya pelayanan yang diharapkan sesuai rencana yang dinyatakan dalam standar pelayanan. Tingginya tingkat komplain dari pelanggan, waktu penyerahan / penyediaan jasa yang tidak tepat waktu alias lambat, dan tidak diketahuinya tingkat kepuasan pelanggan.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 10

Oleh sebab itulah organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan secara berkelanjutan menyempurnakan efektifitas sesuai dengan persyaratan yang terukur. Untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi berkaitan dengan mutu, Kantor Regional X BKN Denpasar sedang mempersiapkan untuk memiliki Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Bidang Mutasi dan Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun yang terukur sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan pemanfaatan dan dapat memenuhi kepuasan pelanggan.

Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Drs. Made Ardita, M.Si pada saat penyerahan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional X BKN Nomor : 19/KEP/KR.X/II/2013, tanggal 1 Pebruari 2013 tentang Pengangkatan Management Representative dan Document Control SMM ISO 9001:2008 Dilingkungan Bidang Mutasi dan Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun Kantor Regional X BKN Denpasar.

Adapun manfaat penerapan SMM ISO 9001:2008 adalah 1). Menghasilkan SDM yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. 2). Nilai kompetisi dan image institusi meningkat. 3). Meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas operasional dan mengurangi biaya yang ditimbulkan. 4). Menjamin bahwa proses sesuai dengan SMM yang ditetapkan. 5).

Adanya target yang terukur. 6). Meningkatkan

Standar manajemen mutu ISO 9001 : 2008

semangat dan adanya kejelasan tugas dan wewenang. 7). Tercapainya kepuasan pelanggan.

Laporan Utama Bidang Informasi Kepegawaian (INKA) sebagai unit pendukung / Supporting unit untuk bidang pelayanan kepegawaian sedang melakukan pembenahan dan penyesuaian sistem dan prosedur serta memfasilitasi pelaksanaan tugas dan pengembangan SDM internal dan melayani asistensi kepada instansi secara langsung dan maupun secara online.

Rapat Persiapan Tim yang dipimpin oleh Management Representative (MR) Sabar P Sormin, S.Kom, MMSi dan Deputi MR Tatang Suratman, S.Pd, M.Si

Disamping itu untuk memudahkan dan memperlancar penerimaan dan pengeluaran dokumen kepegawaian berupa usul mutasi kenaikan pangkat dan mutasi lainnya telah disediakan loket pelayanan dan ruang tunggu terpadu pada bidang Mutasi.

Pelayanan Bidang Mutasi

Pelayanan Bidang Informasi Kepegawaian (INKA)

Saat ini Document Control dari semua Bagaian/Bidang dilingkungan Kantor Regional X BKN Denpasar sedang melakukan verifikasi dan validasi terhadap SOP yang sedang berjalan (Existing System) untuk disempurnakan agar lebih efektif dan efisien untuk mendukung penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang diharapkan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Semoga sukses. Bravo Kanreg X BKN Denpasar. (spsormin).

Demikian juga dibidang Status Kepegawaian dan Pensiun telah dilengkapi dengan loket dan ruang tunggu bagi PNS dan Petugas dari instansi yang mengajukan usul pensiun, usul penetapan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Isteri / Suami (Karis dan Karsu) dan usul lainnya.

Ruang tunggu di bidang status kepegawaian dan pensiun

Pelayanan Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 11

Laporan Utama

X-asik SMS Kepegawaian

Launching SMS Informasi Kepegawaian Kepala BKN : Tingkatkan Inovasi Layanan Kepegawaian

A

kses informasi yang cepat dan mudah merupakan kebutuhan dalam meningkatkan Layanan informasi Kepegawaian kepada Instansi dan Pegawai Negeri Sipil. Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Drs. Made Ardita, M.Si dalam laporan pembukaan Diklat fungsional Analis Kepegawaian Keahlian sekaligus launching SMS Kepegawaian yang dibuka dan diresmikan oleh Kepala BKN pada hari Senin, tanggal 9 April 2013 di Aula Hotel Yani, Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai, Denpasar Bali.

Dalam sambutannya Kepala BKN Drs. Eko Sutrisno, M.Si menyampaikan apresiasi dan dukungan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis IT dan untuk terus melanjutkan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang.

SMS Gateway adalah suatu aplikasi SMS dimana pesan yang diterima dan dikirimkan Menggunakan fasilitas Gateway Device dan terintegrasi dengan database Server Kepegawaian Kantor Regional X BKN Denpasar yang dapat mendistribusikan dan membalas pesan secara otomatis.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Tim IT dari bidang INKA Kantor Regional X BKN Denpasar, dibangun berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Delphi. setelah melalui beberapa tahapan Pengembangan dan uji coba selama beberapa bulan, akhirnya aplikasi ini dapat di launching, tim memberikan nama untuk aplikasi baru ini X-Asik, dimana setiap hurufnya dari Kepala BKN, Drs. Eko Sutrisno, M.Si sekata X-Asik memiliki kepanjangan (X=Kanreg X BKN Denpasar, dang memberikan sambutan dalam rangka Peluncuran (Launching) SMS Kepegawaian A=Akses, s=SMS, i=Informasi, dan k=Kepegawaian).

Kantor Regional X BKN Denpasar

Petunjuk penggunaan SMS Gateway adalah sebagai berikut, pengguna dapat menggunakan telepon seluler tipe apapun dan operator jaringan yang tersedia, biaya pengiriman pesan adalah tarif normal sms di masing-masing operator. Format SMS untuk mengetahui status berkas yang sedang diusulkan di proses Kenaikan Pangkat : “KP<spasi>NIPBARU”, Contoh : “KP 198211232008122001” atau “kp 198211232008122001” dan untuk proses Format SMS untuk usul Pensiun : “PENS<spasi>NIPBARU”, Contoh : “PENS 198211232008122001” atau “pens 198211232008122001”.

SMS dikirimkan ke No SMS Gateway “081283323410”.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 12

X-asik SMS Kepegawaian

Laporan Utama

Kepala BKN berkenan berfoto bersama dengan pengelola kepegawaian dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Gambar brosur X-asik

SMS yang berhasil Dikirim sesaat kemudian akan mendapat balasan, jika format sms benar maka sms balasan akan sesuai dengan data yang diminta, jika format sms salah atau NIP tidak sedang diusulkan KP maupun Pensiun, maka isi sms balasan adalah data tidak ditemukan.

Kepala BKN, Deputi Bangpeg, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Kepala Bidang INKA dan Pranata Komputer (Rama Beta Hardian, SKom dan Lugi Juwono, SKom)

Tampak perwakilan BKD Provinsi Bali, NTB dan NTT sedang mencoba SMS Kepegawaian disaksikan oleh Kepala BKN dan Kepala Kantor Regional X BKN

Konten SMS Kepegawaian Kantor Regional X BKN Denpasar sementara ini masih terbatas pada Informasi layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun, untuk itu dibutuhkan saran dan masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan serta pengembangan fitur-fitur layanan aplikasi sms XAsik lebih lanjut. Semoga bermanfaat terima kasih, matur suksma (sabarpsormin).

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peragaan tata cara penggunaan aplikasi SMS Kepegawaian oleh Kepala BKN, Drs. Eko Sutrisno, M.Si yang dipandu oleh Kepala Bidang INKA Kantor Regional X BKN Denpasar Sabar P Sormin, S.Kom, MMSi.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 13

Laporan Utama

Rakor kepegawaian se-NTT

RAKOR KEPEGAWAIAN TINGKAT PROVINSI NTT Kita Dukung Terwujudnya Performa Birokrasi Yang Profesional

Desakan arus reformasi birokrasi masih bergulir. Tuntutan performa birokrasi yang profesional tidak terlepas dari derasnya arus globalisasi dan modernisasi. Untuk itu, sebagai bagian penting dalam sistem birokrasi saat ini, kita harus menyikapinya secara arif dan bijak, sambil melakukan pembenahan sepatutnya, sehingga sumber daya manusia aparatur yang merupakan tulang punggung penggerak birokrasi dalam menghadapi tuntutan dan tantangan jaman memiliki kompetensi diri dan organisatoris yang memadai, sehingga dapat memberikan layanan kepegawaian yang lebih profesional. Di samping itu, harus disadari pula bahwa desakan arus reformasi birokrasi yang terjadi, senantiasa diimbangi dengan penyesuaian berbagai regulasi di bidang kepegawaian yang lebih responsif menuju terciptanya performa birokrasi yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 telah menjadi dasar pijakan bagi aparat pengelola kepegawaian untuk bertindak dinamis, humanis, fleksibel, transparan dan profesional dalam memberikan pelayanan kepegawaian secara tepat aturan, tepat orang dan tepat waktu. Sejumlah regulasi pendukung lainnya memiliki semangat

yang sama yakni mengatur dan mendorong terwujudnya PNS yang profesional dan sejahtera sesuai semangat dan tujuan reformasi birokrasi saat ini.

Berkaitan dengan pembinaan karier PNS, sangat diharapkan agar masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi memiliki sistem pola karier yang baku, sehingga dalam proses pengembangan karier, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional tertentu, dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan / aturan yang berlaku. Khusus pejabat struktural eselon II dan Calon Sekda Kabupaten/Kota, agar tetap mengikuti prosedur dan mekanisme yang sedang berjalan saat ini, di samping itu perlu penyesuaian dengan perubahan-perubahan regulasi yang berkembang.

Adanya sistem pola karier ini menjadi sangat strategis dalam rangka mewujudkan PNS yang profesional serta memiliki kompetensi tinggi

Peserta Rakor Kepegawaian NTT sedang mendengarkan Paparan dari para narasumber

Kepala Kantor Regional X BKN Drs. Made Ardita, M.Si sedang menyampaikan paparan didampingi oleh Ibu Naftalina Sipayung dari Kementerian PAN dan RB, dan Bpk Abdullah dari Kemendagri.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 14

dalam pelaksanaan bidang tugas. Diharapkan agar sistem pola karier ini mencakup seluruh aspek pembinaan PNS secara terpadu, mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan/mutasi, diklat, kesejahteraan sampai pada pemberhentian dan pensiun. Di samping itu, menyikapi tuntutan akan aparatur birokrasi yang profesional dan berkompeten, saat ini mulai diwacanakan mekanisme seleksi calon pejabat. Sejumlah lembaga maupun

Rakor kepegawaian se-NTT

instansi pemerintah mulai menggunakan seleksi pejabat dengan menggunakan mekanisme Assessment Centre. Hal ini tentunya diarahkan untuk mendapatkan para pejabat yang berkompeten sesuai bidang tugas dan profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Laporan Utama mengambil langkah awal berkaitan dengan rencana penerapan KPE ini, sehingga kita tidak merasa ketinggalan dibandingkan dengan daerah lain yang sudah lebih dulu maju. Namun pelaksanaannya tetap mengacu pada koridor aturan yang berlaku.

Sampai dengan saat ini yang sudah terdata hanya Pemerintah Provinsi, Kota Kupang dan Kabupaten Lembata yang telah memfasilitasi penerbitan KPE.

Di samping itu, berkaitan dengan pelaksanaan konversi NIP baru, disadari bahwa proses ini masih terus berlangsung. Pengalaman yang Kesejahteraan PNS juga menjadi hal serius ada menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini, untuk didiskusikan, khususnya berkaitan dengan masih terdapat database kepegawaian yang masih tunjangan kesejahteraan di samping gaji, kebimembutuhkan penyesuaian. Sementara kita keta- jakan Taperum, Taspen, Askes dan hal-hal lain hui bersama bahwa seluruh pelayanan administrasi yang menunjang peningkatan kesejahteraan PNS. kepegawaian mulai dari kepangkatan sampai pensi- Di sini harus tercipta keseimbangan antara peningun, sudah harus menggunakan NIP baru. Oleh kare- katan profesionalitas dengan kesejahteraan PNS. na itu, pada kesempatan ini, bagi pengelola kepega- Demikian sambutan Gubernur Provinsi Nusa Tengwaian yang khusus membidangi hal ini untuk terus gara Timur pada saat membuka Rapat Koordinasi berupaya menyemKepegawaian Tingpurnakan data base kat Provinsi Nusa PNS yang ada, sebab Tenggara Timur dijika hal ini dibiarbacakan oleh Asisten kan akan menghamSekretaris Daerah bat proses kenaikan Provinsi Nusa Tengpangkat dan pensiun gara Timur yang berbagi PNS yang berlangsung di Labuan sangkutan. DisamBajo, Kabupaten ping proses konversi Manggarai Barat NIP, saat ini juga dipada tanggal 4 samhadapkan dengan pai 6 April 2013 sitahapan pembuatan lam.

Kartu Pegawai ElekSementara Kebijakan Penataan SDM Aparatur tronik (KPE) dalam itu Dra. Naftalina rangka mendukung Sipayung, SH,M.AP, kemudahan akses pelayanan administrasi kepega- salah seorang Asisten Deputi pada Kementerian waian dan Kesejahteraan PNS. Keseluruhan proses PAN dan Reformasi Birokrasi menyampaikan pabaik Konversi NIP maupun pembuatan KPE membu- paran mengenai Kebijakan Penataan SDM Aparatur tuhkan data base kepegawaian yang valid. Untuk itu yang berisi materi yaitu : melalui forum Rakor dihimbau agar para pengelola kepegawian secara proaktif melakukan penyempur- Program percepatan dan Rencana Aksi Reformasi naan data kepegawaian sehingga proses adminis- Birokrasi bidang SDM Aparatur adalah sebagai beritrasi kepegawaian selanjutnya yang saat ini meng- kut : gunakan media elektronik tidak lagi terkendala 1. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS karena kesalahan data. Pada moment rakor ini, saya a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan juga menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten / Pemda Kota se-NTT agar dapat bersama Bank NTT mulai b. Kebijakan minus growth

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 15

Laporan Utama c. Kebijakan pembatasan dan atau pengurangan belanja pegawai d. Monitoring dan evaluasi redistribusi / relokasi PNS e. Kebijakan pemberian pensiun dini secara sukarela 2.0 Sistem Seleksi CPNS a. Kerjasama dengan konsorsium PTN b. Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS 3.0 Promosi PNS secara Terbuka a. Kebijakan promosi PNS melalui penguatan Assessment Centre untuk promosi jabatan, diklat penjenjangan b. Kebijakan pengisian lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional 4. Profesionalisasi PNS a. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan b. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis Kompetensi c. Sistem Nasional Diklat berbasis Kompetensi 5. Penguatan Sistem Disiplin dan Etika SDM Aparatur a. Penguatan Sistem Disiplin dan Etika b. Laporan Harta Kekayaan PNS 6. Peningkatan Kesejahteraan PNS a. Perbaikan Struktur Penggajian b. Pemberian Tunjangan berbasis Kinerja secara bertahap 7. Penyempurnaan Sistem Pensiun a. Penyempurnaan Sistem Pensiun b. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur dan Pensiunan Arah Kebijakan Umum Formasi Umum TA. 2013 1. Kebijakan umum alokasi formasi adalah Zero Growth secara nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (sama dengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 16

Rakor kepegawaian se-NTT

2. Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 = 237.556.363 3. Angka pertumbuhan penduduk pertahun 1,48 % 4. Arah Kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap diusahakan zero growth sampai selesainya pengangkatan TH K1 dan K2 serta terwujudnya organisasi yang rigth sizing Pola Alokasi secara Instansional 1. Minus Growth yaitu alokasi formasi < jumlah PNS yang pensiun a. Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil Analisis Beban Kerja dibanding pegawai yang ada (Bezetting). b. Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 50% dalam APBD bagi Kabupaten / Kota. c. Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30% dalam APBD bagi Provinsi 2. Zero Growth yaitu alokasi formasi = jumlah PNS yang pensiun a. Jumlah pegawai cukup berdasarkan hasil analisis beban kerja dibanding dengan pegawai yang ada (Bezetting). b. Rasio anggaran belanja pegawai antara 40% sd 50% dalam APBD bagi Kabupaten / Kota. c. Rasio anggaran belanja pegawai antara 25% sd 30% dalam APBD bagi Provinsi.

3. Growth yaitu alokasi formasi > jumlah PNS yang pensiun a. Jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil analisis beban kerja dibanding dengan pegawai yang ada (Bezetting). b. Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 40% dalam APBD bagi Kabupaten/Kota. c. Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 25% dalam APBD bagi Provinsi.

Arah Kebijakan Pengadaan PNS TA 2013 1. Seleksi Tenaga Honorer K II berdasarkan PP 56 Tahun 2012, Jadwal K II telah dipublikasikan.

2. Seleksi Pelamar Umum secara Selektif 3. Pengangkatan Dokter dan Tenaga Ahli melalui Formasi Khusus Penyelesaian Tenaga Honorer 1. Melalui seleksi sesama tenaga honorer secara Nasional

Rakor kepegawaian se-NTT

2. Penyusunan Soal Tes Kompetensi Dasar (TKD) oleh Konsorsium PTN 3. Penyusunan Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) oleh Instansi Pembina 4. Penggandaan dan Distribusi Soal secara Nasional / Desentralisasi 5. Pengolahan LJK oleh Konsorsium PTN (Tim Independen) 6. Penetapan Passing Grade TKD oleh MenPAN-RB 7. Pengumuman Hasil TKD oleh MenPAN-RB 8. Dialokasikan pada tahun 2013 saja apabila jumlah yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi tersebut 9. Dialokasikan pada tahun 2013 dan 2014 apabila jumlah yang memenuhi passing grade lebih dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi yang bersangkutan.

10. Pelaksanaan seleksi/tes tenaga honorer Kategori II untuk Kab/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur Sedangkan, paparan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar adalah mengenai Kebijakan dan Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dengan topik “Performa Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dalam Mewujudkan Pelayanan Kepegawaian yang Profesional” yang meliputi materi :

Laporan Utama b. Penempatan PNS melalui Assessment Centre c. Penerapan Pola Karis 4. Peningkatan Kapasitas PNS a.

Leadership Development

Bagan issue utama dan rencana strategis

b.

Continuous Learning (TNA) c. Knowledge Management d. Penerapan SKP 5. Kesejahteraan PNS a. Sistem Penggajian yang Adil dan Layak b. Penerapan Reward dan Punishment 6. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 1. Penerapan “Unified System” Kebijakan dan Program Manajemen Kepegawaian Nasional 2. Right Sizing Organisasi a. Struktur Organisasi yang tepat (Just Right) b. Formasi didasarkan pada kebutuhan bukan keinginan 3. Competency Based a. Penerapan CAT

Sesi pemotretan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Kabupaten Jembrana X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 17

Laporan Utama

Rakor kepegawaian se-NTT

ISSUE UTAMA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

PROGRAM AKURASI DATA DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN 1. Pendaftaran Ulang (Kardaf) Tahun 1974 2. Pendataan Ulang PNS (PUPNS) Tahun 2003 3. Pengiriman Dokumen Kepegawaian 4. Updating data secara terus menerus 5. Rekonsiliasi Data 6. Konversi NIP Baru 7. Kartu Pegawai Negeri Sipil (KPE) Elektronik 8. Penataan Tata Naskah dan Digitalisasi Dokumen 9. Peningkatan Kemampuan SDM 10. Pengadaan Infrastruktur yang Memadai 11. Penyusunan dan Penerapan Regulasi 12. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian KARAKTERISTIK SAPK 1. Sistem Terkoneksi secara Online 2. Menggunakan Satu Database PNS secara bersama 3. Menggunakan Struktur Data dan Tabel Referensi yang standar 4. Sistem dapat dikembangkan 5. Tidak dikenakan biaya kecuali biaya koneksi Internet

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 18

SASARAN SAPK DAN KEY PERFORMANCE INDIKATOR Sasaran 1. Efisiensi pada setiap proses kegiatan 2. Akurasi Informasi Data Kepegawaian 3. Pelayanan Modern, Cepat dan Akurat Key Performance Indikator 1. Komitmen Manajemen yang konsisten 2. Bisnis Proses SAPK Efisien dan Terukur 3. Change Management 4. Infrastruktur yang Standar 5. SDM yang Memadai Demikian kutipan dan penyampaian materi pada Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, semoga bermanfaat.

Sabar P Sormin, S.Kom, MMSi Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional X BKN Denpasar.

Komitmen perbaikan kualitas layanan

Laporan Utama

Pimpinan BKN Kunjungi Kanreg X Denpasar

WUJUD KOMITMEN DORONG PERBAIKAN KUALITAS LAYANAN

J

umat 31 Mei 2013. Hari itu merupakan hari istimewa bagi Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hampir seluruh pimpinan puncak BKN sengaja datang ke Kantor Regional X BKN untuk bertatap muka secara langsung dengan seluruh pegawai Kantor Regional X BKN. Kepala BKN, Drs. Eko Sutrisno, M.Si, Sekretaris Utama BKN, Drs. Edy Sujitno, MM., Deputi Dakatsi, Dr. Sulardi, dan Deputi Bangpeg, Dr. Djoko Sutrisno bergiliran memberikan pengarahan sekaligus motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan Kantor Regional.

Dimulai dari Kepala BKN yang mengingatkan posisi Kantor Regional sebagai front liner pelayanan yang dituntut untuk senantiasa memberikan layanan yang terbaik. Kepala BKN menginventarisir setidaknya ada tiga masalah yang masih menjadi hambatan pelayanan hingga saat ini yaitu ; infrastruktur yang belum memadai, kemampuan pegawai yang masih perlu terus ditingkatkan, dan jumlah pegawai belum memenuhi kriteria. Namun terlepas dari hambatan tersebut Kepala tetap memotivasi pegawai untuk senantiasa mempunyai semangat juang yang tinggi. “Adanya hambatanhambatan tersebut hendaknya tidak membuat kita berkecil hati, diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik” ungkap Kepala BKN. Pada kesempatan tersebut Eko Sutrisno mengingatkan kalau pelayanan BKN masih mendapat catatan dari masyarakat, namun hal itu hendaknya dijadikan tantangan untuk memberikan pelayanan terbaik. Kondisi demikian disadari masih terjadi tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang masih terjadi terutama komposisi pegawai yang masih kurang terutama pada tiga Kantor Re

gional yaitu; Denpasar, Manado dan Pekanbaru.

Namun kondisi yang terbatas tersebut justru melahirkan kreativitas, inovasi, kuat dan punya visi yang kuat. “Keterbatasan yang ada pada kita jadikan penyemangat” tegas Kepala BKN.

Kepala BKN, Eko Sutrisno

Seiring dengan semangat perubahan di lingkungan BKN telah dilakukan perubahan visi BKN. Visi BKN yang baru adalah “Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025”. Profesional dalam visi tersebut merupakan wujud komitmen BKN sebagai lembaga yang mengedepankan kompetensi yang memadai dalam bekerja dengan dedikasi yang tinggi serta berorientasi pada prestasi kerja dalam melaksanakan tugas pembinaan manajemen kepegawaian secara nasional.

Bermartabat maksudnya tugas penyelenggaraan manajemen kepegawaian mengedepankan kode etik PNS yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang meliputi jujur, tanggung jawab, disiplin, bersemangat, kerjasama dan pelayanan prima. “Sasarannya adalah terbentuk PNS yang profesional yang mempunyai kemampuan dan integritas yang baik” tegas Kepala BKN. Dalam mewujudkan visinya X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 19

Laporan Utama

Komitmen perbaikan kualitas layanan

tersebut BKN melaksanakan tiga misi yaitu; Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian negara, Mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian dan Mengembangkan manajemen internal BKN.

sertifikasi ISO. “Libatkan stakeholder terkait termasuk BKD untuk penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta mereka dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Kantor Regional” pesan Deputi Bangpeg.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Utama BKN, Drs. Edy Sujitno, MM mengungkapkan untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Untuk itu Sesma menyampaikan saat ini telah disediakan program Beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh pegawai BKN untuk melanjutkan pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara itu untuk penyegaran, masih menurut Sesma kebijakan rotasi terus dilakukan.

Deputi Dakatsi, Dr. Sulardi pada kesempatan terakhir memaparkan ciri organisasi modern sebagai organisasi yang fleksibel, fit, berbasis teknologi informasi, efektif, efisien, dan mudah menyesuaikan dengan perubahan. Organisasi modern adalah organisasi dinamis. “Kita jaga martabat kita termasuk pelayanan disamping diri pribadi juga in-

Deputi Dakatsi, Dr. Sulardi

Sekretaris Utama BKN, Drs. Edy Sujitno, MM.

Deputi Bangpeg, Dr. Djoko Sutrisno, pada giliran berikutnya mengingatkan hendaknya remunerasi diikuti dengan peningkatan pelayanan yang mengedepankan semangat jujur, adil, merata, pe-

Deputi Bangpeg, Dr. Djoko Sutrisno,

nuh komitmen. Untuk standar layanan terus ditingkatkan salah satu caranya dengan kebijakan penerapan Total Quality Management (TQM) melalui X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 20

stiusi” pesan Deputi Dakatsi.

Pada penutupan pemaparan, Kepala BKN kembali mengajak segenap pegawai dan pejabat di lingkungan Kanreg X BKN Denpasar untuk bersama-sama membangun BKN supaya menjadi institusi yang lebih baik. “Saya mengajak saudara untuk bangga dan mencintai kultur BKN sehingga mampu melayani masyarakat PNS dengan baik” ajak Kepala BKN. Untuk itu Kepala BKN kembali mengingatkan prinsip reformasi dalam pelayanan , yaitu mewujudkan pelayanan yang lebih cepat lebih baik, tidak ada KKN dalam pelayanan/layanan bebas biaya, pelayanan efisien, dan pelayanan yang diakui oleh masyarakat yang dilayani. “Hal tersebut tidak bisa diwujudkan sendiri namun mesti dilakukan bersama-sama” tutup Kepala BKN. (Boent)

CAT - Kanreg X BKN

Laporan Utama

Progress Report Pembangunan Stasiun CAT Kanreg X BKN Denpasar Fathurahman Kepala Seksi PPDK-I

P

esatnya kemajuan teknologi informasi belakangan ini mempunyai dampak positif terhadap kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi pemerintah, tetapi di lain pihak perkembangan ini juga menimbulkan dampak khususnya proses rekruitmen dan seleksi organisasi. Metode tes manual lambat laun sudah mulai ditinggalkan karena tidak efektif dan efesien. Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan (transformasi) seiring dengan kemajuan teknologi, Modernisasi dan otomatisasi untuk mempercepat proses layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi perlu dilakukan, yaitu dengan penerapan seleksi pegawai dengan CAT. Computer Assisted Test (CAT) adalah sebuah model penilaian dimana peserta tes menjawab soal yang telah disediakan oleh program komputer dan selanjutnya dilengkapi dengan penilaian secara otomatis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa CAT adalah pelaksanaan test/ujian berbasis komputer yang meliputi pengadministrasian, penyediaan bank soal, dan skoring. (www.cattest.com). Computer Assisted Test (CAT) adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu Komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS. Standar Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil.

Untuk menjamin Standar Kompetensi Dasar CPNS dilakukan Tes Kompetensi Dasar melalui Computer Assisted Test.

CAT merupakan salah satu Quick Wins (layanan unggulan) BKN dan salah satu manifestasi nyata pelaksanaan reformasi birokrasi. Kebutuhan sekaligus tuntutan masyarakat yang menginginkan sistem rekrutmen CPNS secara cepat, transparan

dan obyektif, maka perlu adanya ketersediaan infrastruktur yang memadai. Terkait hal ini, Kantor Regional X BKN Denpasar membangun Station CAT bekerjasama dengan BKN pusat.

Adapun tahapan Pembangunan Station CAT dimaksud didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Regional X BKN Nomor 04/KEP/KR.X/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Tim Pelaksana Kegiatan Teknis Pembangunan Stasiun CAT Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2013. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Teknis Pembangunan Station CAT Kantor Regional X BKN adalah sebagai berikut : 1. Penanggung Jawab : Drs. Made Ardita, M.Si. Kepala Kantor Regional X BKN 2. Ketua : I Komang Arsana, S. Sos Kepala Bagian Umum 3. Sekretaris:Sabar P. Sormin, S.Kom, MMSi Kepala Bidang INKA 4. Anggota : Ah. Fathurahman, S.Kom Kepala Seksi PPDK-I 5. Anggota : Rama Beta Herdian, S. Kom Pranata Komputer Pertama

Kemudian dilanjutkan dengan membuat perencanaan yang meliputi : 1). Rapat Tim dengan Tim BKN Pusat, 2). Perancangan Layout Ruangan Station CAT, 3). Perancangan Raised Floor dan Ruang Monitoring, 4). Perancangan Topologi Jaringan LAN, 5).

Perancangan Installasi Listrik dan Ruangan Server / UPS.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 21

Laporan Utama

CAT - Kanreg X BKN

3. Komputer menyediakan keseluruhan materi soal Kompetensi Dasar (Tes Pengetahuan Umum, Tes Bakat Skolastik dan Tes Skala Kematangan) 4. Penilaian dilakukan secara obyektif 5. Peserta ujian dapat mengakses dengan mudah terhadap pencapaian hasil (skor) yang diperoleh.

Gambar : Perancangan Layout Ruangan Station CAT

Dalam tahap pelaksanaan telah di kerjakan beberapa komponen antara lain : 1. Pemasangan Raised Floor

Alur Rekrutmen dan Seleksi :

Gambar alur rekruitmen dan seleksi

Gambar Raised Floor, ruang monitoring, dan ruang server

2. Ruang Monitoring 3. Ruang Server dan UPS. 4. Ruang Administrasi /Registrasi peserta test CAT.

Gambar Ruang administrasi/registrasi dan ruang locker

5. Ruang Locker.

Diharapkan fasilitas Stasiun CAT yang dibangun di Kantor Regional X BKN Denpasar dapat dimanfaatkan oleh pengguna.

Maksud dan Tujuan Penggunaan sistem CAT • Mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian • Menciptakan standarisasi hasil ujian secara nasional • Menetapkan standar nilai • Meningkatkan transparansi, obyektifitas, akuntabilitas dan efesien.

Keunggulan/Manfaat Penggunaan CAT 1. Peserta tes dapat mendaftarkan melalui internet 2. Peserta tes dapat dinilai langsung sesuai dengan hasil yang diperoleh X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 22

1. Pelamar melakukan registrasi (seleksi Administrasi) untuk mendapatkan username dan password.

2. Bank soal dari BKN yang diperoleh dari Pusat Tes Kompetensi Dasar.

3. Peserta mengikuti pelaksanaan ujian dengan CAT materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) antara lain : Tes Pengetahuan Umum (TPU), Tes Bakat Skolastik (TBS) dan Tes Skala Kematangan (TSK).

4. Peserta ujian yang memenuhi skor yang ditentukan akan mendapatkan Sertifikat CAT (berlaku 2 tahun) dan jika tidak memenuhi skor yang ditentukan tidak mendapatkan Sertifikat CAT. 5. Peserta Ujian yang mendapat Sertifikat CAT pada Instansi Pusat /Daerah bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu Tes Kemampuan Bidang (TKB) 6. Peserta ujian yang memenuhi skor yang ditentukan dinyatakan Lulus bisa diterima menjadi CPNS dan jika tidak memenuhi skor yang ditentukan dinyatakan Tidak Lulus.

7. Sasaran utamanya adalah Standar Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil.

Diharapkan dengan pembangunan stasiun CAT implementasinya dapat berjalan lancar dan perlu dukungan, saran dan masukan dari berbagai pihak.

CAT - Kanreg X BKN

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 161/KEP/2013 TANGGAL : 5 JUNI 2013

Laporan Utama Jabatan lama : Kepala Seksi Mutasi II pada Kan tor Regional X BKN, Eselon IV.a Jabatan baru : Kepala Seksi Penyiapan dan Pengelolaan Data Kepegawaian II pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV.a

Berikut daftar pejabat eselon III yang baru dilantik 1. Drs. SANG NYOMAN DARTANA NIP. 195912161983121001 Jabatan lama : Kepala Bidang Mutasi pada Kantor Regional X BKN, Eselon III.a Jabatan baru : Kepala Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian pada Kantor Regional X BKN, Eselon III.a.

2. SUDIYONO, S.IP. MH NIP. 196209251983121001 Jabatan lama : Kepala Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian I pada Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Eselon IV.a Jabatan baru : Kepala Bidang Mutasi pada Kantor Regional X BKN, Eselon III.a

Berikut daftar pejabat eselon IV yang baru dilantik 1. FREDERIK HENDRIK, SE NIP. 196101151982011001 Jabatan lama : Kepala Seksi Pengolahan Data Kepegawaian pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV.a Jabatan baru : Kepala Seksi Administrasi Mutasi pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV.a 2. NUGROHO INDARTO, SE,M.Si NIP. 19707281995031001 Jabatan lama : Kepala Seksi Status Kepegawaian pada Kantor Regional X BKN , Eselon IV.a Jabatan baru : Kepala Seksi Pengolahan Data Kepegawaian pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV.a

4. WINARSIH, SE NIP. 197005081995112001 Jabatan lama : Kepala Seksi Penyiapan dan Pengelolaan Data Kepegawaian II pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV.a Jabatan Baru : Kepala Seksi Administrasi Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV.a 5. H. ABDUL ROHIM NIP. 195808111980031001 Jabatan lama : Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV.a Jabatan baru : Kepala Seksi Pensiun II pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV.a 6. NURUL KHOLISA, S.Sos NIP. 197309251995112001 Jabatan lama : Kepala Seksi Administrasi Mutasi pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV.a Jabatan baru : Kepala Seksi Pensiun I pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV.a 7. SUMARINI PUDJIASTUTI,S.Sos NIP. 195909081980032001 Jabatan lama : Kepala Seksi Pensiun II pada Kantor Regional X BKN , Eselon IV.a Jabatan baru : Kepala Seksi Mutasi III pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV.a 8. DESMAN JULIVER SINAGA, SH NIP. 197007191991031001 Jabatan lama : Kepala Seksi Mutasi III pada Kantor Regional X BKN. Eselon IV.a Jabatan baru : Kepala Seksi Mutasi II pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV.a

3. LA ODE NGGARI GARI, S.Sos NIP. 195712311981031271 X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 23

Laporan Khusus

Pelantikan pejabat struktural Kanreg X

9. DEDDI KURNIAWAN, S.Sos NIP. 197409231995111001 Jabatan lama : Analis Kepegawaian Pertama pada Kantor Regional X BKN Jabatan baru : Kepala Seksi Pengembangan Kepegawaian pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV/a 10.CHRISTINA HENI SETYAWATI, S.IP NIP. 196612221986032001 Jabatan lama : Kepala Seksi Pengembangan Kepegawaian pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV.a Jabatan baru : Kepala Seksi Status Kepegawaian pada Kantor Regional X BKN, Eselon IV/a Pengambilan sumpah jabatan

Berikut foto-foto pelantikan pejabat struktural yang berhasil diabadikan redaksi :

Penandatanganan SK pelantikan jabatan secara simbolis dan ucapan selamat dari Kakanreg

Panitia pelaksanaan pelantikan

Foto pejabat struktural yang baru dilantik

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 24

Quick win Layanan kepegawaian

Profil

Quick Win Layanan Kepegawaian BKPP KOTA DENPASAR BUKA LAYANAN KONSULTASI VIA WEBSITE Koordinasi dan komunikasi, dua hal penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

Bahkan untuk mengatasi sumbatan informasi dan untuk membuka diri terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar mengembangkan website sebagai salah satu quick win yang bisa dijadikan sebagai media menyampaikan kritik/saran dan sekaligus sebagai media konsultasi kepegawaian.

Untuk mengenal lebih dekat program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Denpasar yang berhasil meraih BKN Award tahun 2011, X Media berkesempatan mewawancarai Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M. Si., Kepala BKPP Kota Denpasar. Berikut petikan wawancara singkatnya.

Apa kabar Bapak? Keluarga semua dalam keadaan sehat, Pak? Baik. Syukur kami sekeluarga dalam keadaan sehat semua.

Apa Kesibukan Bapak sekarang?

Ya seperti biasa, melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala BKPP Kota Denpasar disamping sebagai kepala keluarga dan warga masyarakat tentunya.

Bicara PNS di daerah, keberadaan BKD memegang peranan penting. Apa sejatinya peranan BKD Denpasar dalam pembinaan kepegawaian daerah, khususnya di Denpasar?

Peran BKPP sangat strategis dan penting, yaitu merumuskan kebijakan yang menyangkut masalahmasalah kepegawaian yaitu mulai dari perumusan analisa kebutuhan pegawai, Pengadaan diklat, pengembangan karier, mutasi, pensiun, termasuk merumuskan masalah kesejahteraan PNS

Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M. Si Kepala BKPP Kota Denpasar

Bagaimana Bapak memastikan bahwa peranan tersebut telah berjalan dengan optimal?

Kami sering berkomunikasi dengan pimpinan SKPD, rapat koordinasi dengan para Kasubag Kepegawaian di masing-masing SKPD, bahkan kami sering turun ke SKPD untuk menyerap informasi dan permasalahan yang ada di masing-masing SKPD. Bagaimana kiat-kiat Bapak dalam mengembangkan sumber daya manusia khususnya sehingga mereka bisa menjadi PNS yang kompeten?

Kami mencoba memberikan kesempatan kepada setiap PNS untuk meningkatkan kemampuan diri seluas-luasnya dengan tugas belajar maupun ijin belajar, mengikuti diklat teknis, diklat fungsional, serta diklat kepemimpinan.

Wah menarik itu pak. Lalu apa permasalahan yang paling sering dihadapi BKD dalam pembinaan PNS Daerah?

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 25

Profil Quick win Layanan kepegawaian

Ya, jujur kami akui sampai saat ini Data PNS Pemkot Denpasar belum valid 100%. Masalah berikutnya PNS seringkali kehilangan arsip kepegawaiannya sendiri.

Apa kiat-kiat yang jajaran Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menyediakan layanan data kepegawaian berbasis web yang dapat diakses setiap saat di masing-masing SKPD melalui layanan intranet simpeg.denpasarkota.go.id. Apabila ada data yang kurang lengkap atau data salah, agar segera dikonfirmasi ke BKPP disertai dengan berkas pendukung.

Saat ini, BKPP Kota Denpasar sedang membangun system arsip digital. Tujuan kedepan, arsip digital adalah untuk mempermudah proses teknis kepegawaian.

Akhir-akhir ini sering diwacanakan tentang layanan unggulan (quick win), untuk BKPP Kota Denpasar khususnya, apa layanan unggulan yang dilakukan terkait dengan pelayanan kepegawaian ?

Layanan Unggulan (quick win) yang kami sediakan berupa menu â&#x20AC;&#x153;kritik/saranâ&#x20AC;? melalui internet bkpp. denpasarkota.go.id. Pemkot Denpasar dapat secara langsung menyampaikan kritik dan saran ataupun pertanyaan masalah kepegawaian. Media ini kami harapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka perbaikan layanan.

Bagaimana pelaksanaannya, pak? Apakah masih menemui hambatan?

Pelaksanaannya berjalan cukup baik, banyak informasi yang menyangkut masalah kepegawaian dapat kami sampaikan kepada PNS maupun masyarakat.

Bicara BKPP tentu tidak bisa lepas dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam tataran pelaksanaan pelayanan kepegawaian. Bagaimana menurut Bapak komunikasi dan koordinasi secara umum dengan BKN selama ini?

Komunikasi dan koordinasi secara umum selama ini berjalan dengan baik.

Bagaimana dengan Kantor Regional X BKN Den X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 26

pasar sebagai mitra kerja langsung instansi Bapak selama ini?

Koordinasi dan komunikasi berjalan baik. Kami sering mengundang pejabat BKN untuk menjelaskan hal-hal yang belum kami pahami, atau sebaliknya kami yang datang untuk berkonsultasi ke BKN. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya kerja sama dibangun antara BKPP dan BKN khususnya Kanreg X BKN dalam memberikan pelayanan kepegawaian?

Ada komitmen yang kuat, saling melengkapi dan ada kepastian tentang waktu layanan.

Apa harapan Bapak terkait dengan pelayanan oleh BKN, khususnya Kantor Regional?

Kedepan agar bisa kerjasama dengan lebih baik lagi.

Kami berharap agar data digital dan jaringan on-line (SAPK) kami, dapat dimaksimalkan.

Wah terima kasih Bapak, senang sekali dapat berbincang dengan Bapak dan mengetahui berbagai program BKPP. Sama-sama, terima kasih juga atas kunjungan XMedia ke kantor kami.

Mengakhiri perbincangan, X-Media pamit kepada pejabat kelahiran Gianyar yang terkenal low profile tersebut. (boent).

PROFIL NARASUMBER Nama : Drs. Dewa Nyoman Sudarsana, M. Si Tempat/Tgl Lahir : Gianyar, 14 Agustus 1965 TMT CPNS : 1 Februari 1986 TMT PNS : 1 September 1987 Pangkat/Gol. Ruang Terakhir : IVb / Pembina Tk. I Pengalaman Kerja :

1. Lurah Besang Kecamatan Klungkung ( TMT 1/7/1990 )

2. Kasubag Tata Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar (TMT 20/3/2000 )

3. Kasubag Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar ( TMT 26/4/2001 )

4. Kasi Perparkiran pada Dinas Perhubungan ( TMT 15/2/2002 )

5. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ( TMT 27/5/2003 )

6. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar ( TMT 21/2/2006 )

7. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar ( 31/12/2008 )

BUP Pengawas sekolah

Opini

Batas Usia Pensiun Pengawas

Tatang Suratman (Ka. Bid. Status Kepegawaian dan Pensiun Kanreg X BKN)

B

atas usia pensiun atau sering disingkat BUP, istilah ini sudah lazim dikalangan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Apalagi ketika yang mulia para anggota Dewan melalui hak inisiatifnya mengusulkan dalam rancangan undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara bahwa batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun. Banyak yang berharap agar undang-undang tentang aparatur sipil negara ini segera saja ditetapkan khusus karenanya. Atau bahkan ada yang sudah berandai andai sehingga meminta agar jangan diusulkan segera pensiunnya dan berharap dapat mencapai batas usia sebagaimana yang dijanjikan itu. Dan lebih â&#x20AC;&#x153;gilaâ&#x20AC;? lagi banyak yang berulah untuk mengubah tanggal kelahiran. Sampai saat ini pengaturan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan terakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud berisi tentang jenis-jenis batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 mengatur tentang pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada pemerintah. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Bagi mereka yang memiliki jabatan tertentu batas usia pensiunnya dapat diperpanjang.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan guru dan dosen, batas usia pensiunnya saat ini tidak lagi 56 (lima puluh) enam tahun.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan guru, batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan dosen batas usia pensiunnya adalah 65 (enam puluh lima) tahun. Dengan demikian ada dua pemaX-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 27

Opini BUP Pengawas sekolah

haman kita tentang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil ini, yakni batas usia pensiun yang telah ditetapkan batasnya sejak awal, misalnya 56 tahun, atau 60 tahun atau 65 tahun. Kedua ada batas usia pensiun yang ditetapkan kemudian yakni menjadi 58 tahun, atau menjadi 60 tahun atau menjadi 70 tahun. Perpanjangan batas usia pensiun menjadi 70 (tujuh puluh) tahun diperuntukkan bagi mereka yang menduduki jabatan guru besar (profesor) yang berprestasi. Perpanjangan batas usia pensiun ini tidaklah otomatis, akan tetapi harus ditetapkan kemudian oleh pejabat pembina kepegawaian dengan memperhatikan kesehatan utamanya.

Ada keadaan rancu di sebagian pejabat pembina kepegawaian kita, khususnya bagi mereka yang memangku jabatan fungsional pengawas sekolah. Mereka menganggap bahwa ketika mereka di angkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah, batas usia pensiun mereka adalah 60 (enam puluh) tahun. Mengapa, karena berdasarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah kualifikasi pengangkatan sebagai pejabat fungsional pengawas sekolah harus bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja sebagai guru atau sebagai kepala sekolah. Kemudian mereka memahami bahwa oleh karena batas usia pensiun guru adalah 60 (enam puluh) tahun maka mereka beranggapan bahwa tentunya secara otomatis batas usia pensiun sebagai pengawas sekolah juga adalah 60 (enam puluh) tahun. Perlu diingat bahwa kualifikasi pengangkatan sebagai pengawas sekolah tidaklah serta merta mengatur batas usia pensiunnya menjadi 60 (enam puluh) tahun, sebab peraturan yang mengatur batas usia pensiun sebagai pengawas sekolah, diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana diketahui bahwa pada Pasal 4 ayat (2) huruf angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2008 antaX-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 28

ra lain dinyatakan bahwa batas usia pensiun dapat diperpanjang

sampai dengan 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan pengawas sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, taman kanak-kanak, atau jabatan lain yang sederajat. Dengan kata lain ketika memangku jabatan pengawas sekolah, dasar batas usia pensiunnya adalah 56 (lima puluh enam) tahun yang berarti jika dikehendaki memiliki batas usia pensiun maksimal 60 (enam puluh) tahun harus ada keputusan tentang perpanjangan batas usia pensiunnya yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Oleh karena itu bagi para pejabat pembina kepegawaian perlu kiranya memperhatikan hal ini agar para Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional pengawas sekolah tidak mengalami hambatan atau kewajiban mengembalikan penghasilan yang telah diterima yang bukan haknya. Demikian semoga bermanfaat.

Mewujudkan aparatur PNS yang profesional

Opini

ARTI PENTING PENGEMBANGAN PNS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN APARATUR YANG PROFESIONAL

Aris Murtoyo Widyaiswara Muda Pusdiklat Kepegawaian BKN

Pendahuluan Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan Pegawai Negeri penting dan menentukan sebagai unsur Aparatur Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan guna mencapai tujuan Nasional. Perkembangan iptek sangat pesat membawa perubahan terhadap pola kehidupan manusia, berbagai penemuan di bidang iptek tentu berpengaruh terhadap kualitas hidup. Kemajuan iptek memudahkan dalam memenuhi kebutuhan, dan diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan.

Penemuan teknologi informatika membuat manusia mudah melakukan pekerjaan sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk mengimbangi semakin pesatnya iptek, kita dituntut mengikuti perkembangannya. Manusia harus dapat merubah dirinya karena kalau tidak, ia akan tersisihkan dari rekan-rekannya, demikian juga PNS. Agar eksistensi diri tetap terjaga maka setiap individu tentunya menginginkan karirnya meningkat karena karier mempengaruhi penghasilan dan kehidupannya. PNS sebagai manusia, dituntut untuk selalu berkembang mengikuti keadaan.

Tugas utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan

tersebut maka PNS harus memberikan pelayanan yang terbaik yang disebut pelayanan prima yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik. Disebut terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Pertanyaannya, jika semua agama amat membenci korupsi, mengapa tindakan-tindakan seperti itu merajalela dalam masyarakat Indonesia ?.

Pola Karier PNS Organisasi Pemerintah membutuhkan dukungan SDM berkualitas yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai keinginan masyarakat. Oleh karena itu organisasi pemerintah harus diisi oleh pegawai yang tepat baik berdasarkan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalaman sehingga dapat melaksanakan tugas organisasi tepat sasaran. Dalam rangka mewujudkan sosok PNS tersebut dibutuhkan dukungan perangkat sistem organisasi yang dapat menjadi daya tarik bagi calon pegawai terbaik untuk bergabung dalam suatu organisasi pemerintah termasuk yang memungkinkan tumbuhnya komitmen pegawai secara optimal. Salah satu perangkat sistem organisasi tersebut adalah perangkat pengelolaan pegawai yaitu Pola Karier. Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, diklat jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.

Dalam PP Nomor 100 Tahun 2000 jo. PP Nomor 13 tahun 2002, Pola Dasar Karier adalah pedoman yang memuat teknik dan metode penyusunan pola karier dengan menggunakan unsur-unsur antara lain pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, pangkat golongan/ruang, tingkat jabatan dan penugasan. Dengan adanya pola karier PNS yang jelas, terarah, konsisten, transparan dan adil maka

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 29

Opini dibutuhkan motivasi pegawai untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas organisasi. Hakikat pola karier PNS adalah lintasan perkembangan dan kemajuan pegawai dengan pola gerakan posisi pegawai, baik secara horizontal maupun vertikal yang selalu mengarah pada tingkat atau jenjang posisi yang lebih tinggi. Adanya keinginan memiliki karier yang lebih baik maka mengakibatkan PNS harus mempunyai perencanaan karier yang matang, salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk dapat memenangkan persaingan.

Pengembangan Kualitas Pengembangan dari asal kata kembang yang berarti berkembang, mekar atau terbentang yang semula terlipat, bertambah banyak. Dengan demikian Pengembangan berarti upaya untuk berkembang agar lebih sempurna. Pengembangan kualitas diri dilakukan dengan meningkatkan kompetensi sebagai karakteristik yang harus dimiliki untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya meliputi Knowledge, Skill dan Ability yang tinggi agar menjadi sumber daya aparatur yang mampu memenuhi kebutuhan organisasi. Upaya peningkatan kualitas secara perorangan dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan. Sedangkan peningkatan kualitas secara kelembagaan dapat berbentuk penyelenggaraan Ujian Dinas yang rutin dilakukan berkaitan dengan kenaikan pangkat akibat peningkatan pendidikan pegawai.

Pengembangan Karier PNS dalam Jabatan Struktural PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu, Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

Untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 30

Mewujudkan aparatur PNS yang profesional

Pengembangan Karier PNS dalam Jabatan Fungsional Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Pembinaan karier yang baik adalah salah satu sendi organisasi yang baik, karena dengan sistem pembinaan karier yang baik dan dilaksanakan dengan baik pula akan dapat menimbulkan kegairahan bekerja, dan rasa tanggung jawab dari seluruh pegawai. (H. Nainggolan 1985) Netralitas PNS Karena kedudukannya Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik , untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri tersebut ia dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Upaya menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan maka UU Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegas melarang PNS menjadi anggota partai politik . PP Nomor 37 Tahun 2004 menetapkan larangan PNS menjadi Anggota Pengurus Partai Politik. PNS yang menjadi anggota/ pengurus Parpol diberhentikan baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Untuk menjaga agar netralitas aparatur negara dalam suatu kehidupan politik yang lebih dinamis, sistem kepegawaian harus mampu mempertahankan prinsip netralitas dengan cara memisahkan secara tegas antara jabatan poliitik dengan jabatan negeri dan jabatan pada lembaga khusus yang dibentuk dengan peraturan perundangan. Jabatan negeri dan jabatan pada lembaga khusus tersebut adalah jabatan karier untuk para pegawai negeri profesional.

Kesejahteraan PNS Pasal 7 UU No.43 Th 1999 dinyatakan bahwa Setiap

Opini

Penyerahan Listing Honorer K-2

Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya, hal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping gaji kepada PNS diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan pangan. Lebih lanjut pasal 8 UU No.8 Th 1974 menyatakan bahwa setiap PNS berhak atas Cuti, yang dimaksud dengan cuti PNS adalah keadaan tidak masuk bekerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dinyatakan dalam PP No.24 Th 1976 tentang Cuti PNS. Cuti terdiri dari Cuti Tahunan, Cuti Besar,Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting dan Cuti diluar Tanggungan Negara yang dalam pelaksanaan dan pemberiannya ada yang diperlukan syarat masa kerja tertentu dan ada yang tidak.

Penutup Tak dapat dipungkiri, diklat serta pengangkatan dalam jabatan merupakan salah satu pendekatan utama dalam peningkatan profesionalisme PNS. Hal ini perlu dilakukan karena mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan capaian tujuan organisasi. Di sisi lain juga untuk keberhasilan individu dalam karier dan dapat meningkatkan kualitas profesionalisme. Untuk semua itu Pemerintah yang harus meningkatkan Kualitas Pengembangan aparatur agar memiliki keunggulan kompetitif dan dapat memegang teguh etika birokrasi dalam memberi pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan memberikan pelayanan prima.

Sumber :

Handoko, T Hani. 1996. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. BPFE Yogyakarta Irawan,Prasetyo,Dr.MScotik,SF,Suryani,Dra,MGAKrida Sakti,Sri Wahyuni,SH, Manajamen Sumber Daya Manusia,2000,STIA-LAN Press,Jakarta Martoyo. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. BT BPFE â&#x20AC;&#x201C; Yogyakarta.

Mangkuprawira. Sjafri. 2003. Manajemen Sumberdaya Manusia Strategik. Gralia Indonesia Adi Suryanto, Sutopo.2006.Pelayanan Prima. Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III (Edisi Revisi) â&#x20AC;&#x201C; LAN. Nainggolan,Humala UU No.8 Tahun 1974 jo UU No.43 Th 1999 PP No.100 Tahun 2000 jo PP No.13 Tahun 2002 PP No.37 Tahun 2004 http://zanikhan.multiply.com/journal/item/2465?&show_inte rstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

Penyerahan Listing Tenaga Honorer Kategori II

D

aftar nominatif hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori II disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKD Provinsi, Kabupaten dan Kota se Provinsi Bali, NTB, dan NTT bertempat di Kantor Regional X BKN Denpasar pada tanggal 27 Maret 2013.

Kakanreg menyampaikan bahwa listing tenaga honorer kategori II ini agar dilakukan uji publik melalui papan pengumuman, media cetak maupun elektronik sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan. Disamping listing tenaga honorer kategori II diserahkan juga daftar nominatif tenaga honorer luncuran / tambahan dari tenaga honorer kategori I yang tidak lolos proses quality assurance (QA) yang disebabkan sumber pembiayaan dari Non APBD / APBN. Hasil uji publik tenaga honorer harus disampaikan kepada Kepala BKN paling lambat 45 hari sejak pengumuman, setelah itu akan disusun listing data tenaga honorer K II, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai peserta tes.

Drs. Made Ardita, M.Si. menyerahkan listing tenaga honorer kepada perwakilan BKD

Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar menyerahkan secara simbolis listing dimaksud kepada perwakilan BKD dari Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT. Selanjutnya akan diadakan seleksi tenaga honorer kategori II yang dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi yang meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB). (spsormin).

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 31

Renungan

Peran agama dalam pemberantasan korupsi

MENGGUGAT OPTIMALISASI PERAN AGAMA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Oleh : Satia Supardy*)

Perilaku koruptor yang sebagai manusia biasa menunjukkan dua muka (hipokrit) yang berbeda pada saat bersamaan, yakni bermuka ramah dengan tetap menjalankan ibadah agama disertai amal saleh di satu pihak dan muka tingkah laku tak terpuji dengan perbuatan korupsinya, sebenarnya merupakan keadaan yang dapat kita jumpai dalam perikehidupan sehari-hari kapan dan di mana pun kita berada” Sikap Agama Terhadap Korupsi Semoga agama, khususnya Islam, pasti mengutuk tindakan korupsi dalam bentuk apa pun. Agama merupakan salah satu hal yang sangat berhubungan erat dengan kasus korupsi, karena agama merupakan dasar dari segala kepercayaan dan keyakinan tiap individu. Dalam semua ajaran agama, tidak ada yang mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan korupsi.

Dalam pandangan Islam ditegaskan bahwa, “La`nat Allah `ala al-raasyi wa al-murtasyi” artinya Allah SWT melaknat penyuap dan yang disuap.

(HR. Bukhari-Muslim). Penegasan hadits ini memang hanya dinyatakan kutukan Allah SWT terhadap penyuap dan pemberi suap, tetapi dalam kamus bahasa Arab modern, risywah tidak hanya berarti penyuapan (bribery), tetapi juga korupsi dan ketidakjujuran (dishonesty). Lebih dari itu, para ulama kontemporer menyepakati, risywah, berarti tidak hanya korupsi konvensional, tetapi juga mencakup bentuk korupsi lainnya, yang bukannya tidak sering merupakan pencurian, bahkan perampokan. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-`adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab.

Sedangkan Agama Kristen dalam al-kitab memberikan perhatian agar waspada terhadap korupsi, seperti dinyatakan bahwa “Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak, Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat ” (Matius 5:37). Penegasan ini berhubungan dengan perkataan dusta, dan biasanya korupsi seX-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 32

lalu disertai dengan dusta karena pasti ada hal yang disembunyikan yang disebabkan mengambil sesuatu atau lebih yang bukan porsi hak kepemilikannya.

Pertanyaannya, jika semua agama amat membenci korupsi, mengapa tindakan-tindakan seperti itu merajalela dalam masyarakat Indonesia ?.

Peran KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan pemerintah dengan dilengkapi berbagai payung hukumnya, membuktikan adanya itikad yang kuat untuk menghapus korupsi. Tentu menghapus korupsi adalah amanat yang berat karena di negeri ini korupsi sudah mengakar. Melihat fakta tersebut, KPK diharapkan mampu mengoptimalkan perannya sebagai pemberantas korupsi. Optimalisasi akan berjalan baik apabila KPK dapat bersikap tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi.

Disamping itu KPK juga harus melibatkan institusi pemerintah (khususnya Kejaksaan dan Polri) untuk bekerja sama dalam pemberantasan korupsi.

Penegakan perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu Negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu Negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanent dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah. Di Indonesia KPK sebagai lembaga independent, artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak

Peran agama dalam pemberantasan korupsi

lain dalam penyelidikannya agar diperoleh hasil sebaik mungkin. KPK juga sebagai control sosial dimana selama ini badan hukum kita masih mandul.

Contohnya seperti terungkapnya kasus Artalita, dimana aparat hukum yang seharusnya membongkar kasus korupsi justru bisa disuap oleh Artalita dan yang akhirnya berhasil dibongkar oleh KPK. Sikap Pesimisme Masyarakat Berbagai survei yang dilakukan lembaga asing, seperti Global Corruption Index atau Transparency International Index, dan dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan, Indonesia termasuk rangking teratas dalam peringkat korupsinya. Bahkan, tindak pidana korupsi tidak lagi terpusat di Jakarta, tetapi menyebar ke seluruh daerah, menjadi penumpang gelap dalam proses otonomisasi dan desentralisasi. Begitu kian akutnya korupsi sehingga Djohan Effendi (Kompas, 1/9/2003), T Gayus Lumbun (Kompas, 2/9/2003), dan Budi Darma (Kompas, 3/9/2003) memperlihatkan pesimisme mendalam tentang sulitnya pemberantasan korupsi.

Urgensinya Penguatan Spiritualitas Agama Oleh karena itu dalam upaya membangkitkan kepercayaan kepada masyarakat agar tidak pesimis untuk memberantas korupsi, maka optimalisasi peran agama sangat menentukannya.

Peran optimalisasi peran agama dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui penguatan spiritualitas dengan melibatkan seluruh komponen penganut agama masing-masing, perangkat motivasi disertai keteladanan tokoh agamanya.

Peran agama yang dimaksud dapat dilakukan setidak-tidak melalui penerapan konsep penguatan spiritualitas agama dalam pemberantasan korupsi yaitu: Pertama, Integrity kepribadian, setiap orang seharusnya mampu menerapkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan (bukan hiprokrit). Karena jika melihat makna integritas berarti komitmen dan loyalitas; integritas berarti tanggung jawab; integritas berarti dapat dipercaya, jujur dan setia; integritas berarti konsisten; berintegritas berarti menguasai dan mendisiplin diri; dan berintegritas berarti berkualitas.

Renungan Kedua, Identity, jati diri sebagai hamba Allah SWT yang melekatnya jangan merusak identitas imannya. Karena pada hakekatnya identitas merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang dari faktorfaktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang lainnya. Jika kebiasaan (hebit) sudah terbangun sejak awal anti terhadap barang haram, maka akan mampu melahirkan pribadi yang sanggup tidak melakukan tindakan korupsi dalam kehidupannya dimanapun berada.

Ketiga, Intimacy, kedekatan dengan Allah SWT. Kedekatan Allah SWT dengan manusia memang sulit pahami dengan pemahaman manusiawi, dengan pemahaman â&#x20AC;&#x153;kedekatanâ&#x20AC;? dalam definisi dan dimensi kemanusiaan kita. Terlepas dari pengertian kedekatan disini, yakni â&#x20AC;&#x153;akrabâ&#x20AC;? dengan Allah SWT, artinya merasa diawasi-Nya (muroqobatulloh) dimana dan kapanpun berada. Jika perasaan ini hidup pada diri setiap aparatur Negara dan diamalkan, maka pemberantasan korupsi akan efektif.

Keempat, Influency: orang yang meyakini dan taat beragama harus mampu berpengaruhi terhadap orang lain untuk melakukan kebajikan.

Ketaatan dan patuh terhadap keyakinan beragama adalah suatu sikap menerima serta melaksanakan sesuatu yang dibebankan kepada seseorang dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan dari siapapun. Taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku berarti sikap menerima serta ikhlas melaksanakan peraturanperaturan yang berlaku dengan keteguhan hati tanpa paksaan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT harus taat dan patuh pada-Nya dengan cara menjalankan ajaran agama masing-masing.

Selain patuh pada Allah SWT, manusia juga harus patuh pada peraturan dan hukum negara di tempat manusia tinggal. Adapun ciri-ciri orang yang taat dalam menjalankan agamanya, antara lain: a. selalu berpegang teguh pada peraturan dalam suatu perbuatan atau kegiatan , b. selalu berusaha melaksanakan peraturan, X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 33

Renungan c. selalu berusaha menerapkan peraturan dalam kehidupan sehari-hari, dan d. akan selalu ikut serta dalam mengamankan peraturan yang berlaku.

Sumber: 1. Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap, Darus Sunah, Jakarta, 2006; 2. Memahami Untuk Membasmi, buku saku untuk memahami Tindak Pidana Korupsi, KPK, Jakarta, 2006; 3. Berbagai Peraturan tentang Korupsi dan sumber lainnya. *) Satia Supardy adalah Widyaiswara Madya Pusdiklat Kepegawai Badan Kepegawaian Negara.

Peran agama dalam pemberantasan korupsi

Kata Bijak “Memafkan merupakan sumber kebaikan. Segala sesuatu yang bersumber dari kebaikan maka akan berujung pada kebahagiaan” “Perubahan terkadang menakutkan, tapi selama itu membuatmu menjadi pribadi yang dewasa, kamu pun harus siap untuk menerimanya” “Hargai mereka yang membencimu, karena mereka merupakan seorang penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahanmu” “Kesalahan terbesar yang kamu lakukan adalah ketika kamu menggantungkan hidup dan nasibmu kepada orang lain” “Jangan Menilai seseorang dari kesalahanya yang pernah ia buat. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, yang terpenting adalah kita belajar darinya” “”Meski jalan yang kita lalui sulit, itu bukanlah alasan untuk menyerah. Kemudahan akan datang setelah kesulitan, percayalah!”

“Apa yang terjadi, itu merupakan keputusanmu di masa lalu.

Buat keputusan yang baik di hari ini agar memiliki masa depan yang baik” “Tak peduli dengan apapun yang terjadi hari ini. Miliki senyum yang membuatmu terlihat bahagia, dan doa yang membuatmu lebih kuat!”

“Orang yang emosional biasanya kurang rasional, sehingga tindakannya tidak akan proporsional” “Jangan sedih bila saat ini masih dipandang sebelah mata. tapi kita harus buktikan bahwa kita mampu mendapatkan kedua matanya” “Orang yang bisa mengendalikan emosinya, itu adalah ciri pemenang sejati dalam hidupnya” “Bukan kemiskinan yang merendahkan, tapi hari yang menistai kebaikan dirinya sendiri” “Lebih mudah untuk melakukan sesuatu dengan benar, dibandingkan menjelaskan mengapa anda tidak melakukannya dengan benar” “Wanita bijak seperti angsa di atas air. Anggun meski tetap bekerja dan tetap tegar meskipun terluka” “Yang terpenting bukan apa yang kita ketahui, tapi apa yang bisa kita pelajari” “Menangis mungkin memang bukan solusi tapi terkadang menjadi obat penenang” “Bukan kekurangan yang melemahkan dirimu, tapi pendapatmu sendiri yang bisa mengecilkan semangatmu” *Sumber : ngulas.blogspot.com/2013/06/kumpulan-katakata-bijak/

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 34

Artikel

Spiritualitas di tempat kerja

Spiritualitas di Tempat Kerja, Temukan Makna Sebuah Pengabdian O Oleh : Ni Made Purnami Astari Penyusun Laporan Akuntabilitas â&#x20AC;&#x201C; Bagian Umum

Euforia go spiritual saat ini semakin berkembang dan banyak mempengaruhi perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri. Penerapan spiritualitas di tempat kerja atau yang lebih dkenal dengan workplace spirituality kini menjadi sebuah megatrend. Transformasinya tidak hanya pada tingkat individu, namun sudah mencapai tingkat institusi atau korporasi. Pelatihan yang terkait dengan peningkatan emotional dan spiritual quotient (ESQ) semakin banyak bermunculan disertai dengan penelitian dan tulisan yang mengangkat tema spiritualitas. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, mengungkapkan komitmennya untuk membina sedikitnya satu juta pegawai negeri sipil (PNS) se-Indonesia dengan memberikan pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ). Pembinaan ini bukan saja bertujuan untuk membina fungsi kerja PNS tapi juga mental dan spiritual pegawai, sehingga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.

Paradigma kehidupan yang hanya didasarkan pada rasionalitas murni dan hanya membatasi kehidupan pada hal-hal yang bersifat benda membuat seseorang menjadi materialis. Motif kepentingan materi telah mengalahkan kebutuhan dasar manusia untuk meraih makna hidup yang lebih tinggi. Tekanan ekonomi dan sosial yang mengepung di sekeliling kita, telah memaksa kita untuk menganggap keinginan sebagai kebutuhan. Lingkungan yang semakin materialis memaksa kita untuk menginginkan lebih banyak daripada yang dibutuhkan, untuk terus menerus berkeinginan tanpa pernah terpuaskan.

Apabila dikaitkan dengan perusahaan yang cenderung berorientasi pada profit, tentu penerapan spiritualitas di tempat kerja menjadi pedoman menuju sebuah era kesadaran. Bahwa laba bukan lagi menjadi yang pertama dan utama, tapi bagaimana bisa memberikan kenyamanan bagi karyawan serta manfaat bagi masyarakat sekitar yang ditunjukkan melalui corporate social responsibility (CSR). Sementara itu bagi sebuah instansi pemerintah dengan PNS sebagai sumber daya manusianya, sudah menjadi keharusan untuk menyadari bahwa ini adalah sebuah pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dan tidak ada kepentingan mendapatkan laba didalamnya.

Spiritualitas ditempat kerja adalah mengenai pemahaman diri pekerja sebagai makhluk spiritual yang jiwanya memerlukan makanan di tempat kerja; pengalaman akan rasa bertujuan dan bermakna dalam pekerjaannya; dan tentang mengalami perasaan saling terhubung dengan orang lain dan dengan komunitasnya di tempat kerja. Jadi dimensi yang digunakan dalam konsep ini adalah : a) pekerjaan yang bermakna (meaningful work); b) rasa kebersamaan dalam komunitas (sense of community); serta c) kesesuaian terhadap nilai-nilai organisasi (alignment with organizational values).

Spiritualitas di tempat kerja yang diangkat disini tidaklah mengorganisir praktik agama tertentu di tempat kerja. Setiap agama mengajarkan konsep spiritualitas, namun pembahasan spiritualitas di tempat kerja tidak berkaitan dengan suatu agama tertentu. Walaupun pada akhirnya pelaksanaan

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 35

Artikel di tingkat individu dapat disesuaikan dengan belief system atau agama yang dianutnya.

Nilai-nilai spiritual saat ini merupakan pondasi perilaku individu yang sangat penting.

Dimensi spiritualitas memberi pondasi yang kuat untuk membangun integritas moral yang kokoh, kejujuran, kesederhanaan serta niat mulia untuk menanggung amanah. Etos kerja yang berorientasi pada kemajuan dan keunggulan kinerja juga akan semakin meningkat diiringi peningkatan budaya belajar.

Secara sederhana, penerapan spiritualitas di tempat kerja pada level individu adalah ketika seseorang menyadari makna dari pekerjaan yang ia geluti. Apabila seorang PNS memahami hal ini, maka ia tidak akan pernah mengeluhkan sedikitnya gaji yang diterima, besarnya beban pekerjaan, atau berapa rupiah yang bisa didapat dari melakukan sebuah perjalanan dinas. Mengingat bahwa nilai spiritualitas dapat tumbuh melalui nilai-nilai agama, maka benih spiritualitas di level individu bisa terlihat dari aktifnya pegawai menjalankan kegiatan keagamaan.

Kesadaran yang seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan para pegawai bahwa pekerjaan yang mereka jalani juga merupakan bagian ibadah. Sehingga akan memberikan makna tersendiri, bahwa pelayanan serta pengabdian yang mereka berikan kepada masyarakat, bangsa dan negara juga merupakan wujud pelayanan kepada Tuhan.

Sementara apa dan berapapun yang diterima adalah berkah yang harus disyukuri.

Selanjutnya di level komunitas, penerapan spiritualitas di tempat kerja adalah memahami bahwa setiap pegawai merupakan bagian dari sebuah keluarga besar. Beragam kegiatan yang membangun kebersamaan selalu dilaksanakan, seperti buka puasa bersama, rekreasi bersama, kegiatan X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 36

Spiritualitas di tempat kerja

olahraga, bahkan untuk pekerjaan, ketika salah satu unit sedang memiliki beban pekerjaan yang tinggi setiap pegawai digerakkan untuk membantu. Selain itu kebersamaan dibuktikan dengan menunjukkan kepedulian bersama ketika ada pegawai yang sakit ataupun terkena musibah.

Dimensi terakhir dari penerapan spiritualitas di tempat kerja adalah kesesuaian dengan nilainilai dalam organisasi. Maka organisasi haruslah menentukan nilai yang dianut karena akan sangat menentukan dalam pencapaian visi dan penyelenggaraan misi organisasi. Nilai organisasi ini juga merupakan norma yang diyakini kebenarannya mampu mengarahkan sikap perilaku individu anggota organisasi. Beberapa nilai yang dapat dipilih sesuai dengan konsisi organisasi seperti : competitiveness (keunggulan), responsiveness (ketanggapan), fleksibilitas, komitmen, inovatif, sense of belonging, wisdom (kearifan), emphaty dan lainnya. Ketika seorang pegawai merasa bahwa nilai-nilai yang dianut sesuai dengan nilai organisasi, maka ia akan merasa nyaman untuk terus berada dan berkarya dalam organisasi.

Dalam implementasinya, pengembangan mental dan spiritual pegawai dapat dilakukan dengan melaksanakan pelatihan (training) kecerdasan emosi dan spiritual ataupun penyelenggaraan seminar motivasi serta pelayanan prima. Pelatihan ini akan mampu menumbuhkan dimensi spiritualitas di level individu untuk menemukan makna dalam pekerjaan yang dijalaninya sebagai sebuah pengabdian. Pemahaman yang seperti ini akan membuat PNS sebagai abdi masyarakat benar-benar dapat memberikan pelayanan yang ikhlas dan tanpa pamrih.

Setiap individu juga perlu menyadari bahwa diri mereka adalah bagian dari komunitas.

Sehingga hal ini akan membangun rasa nyaman dalam bekerja. Meningkatkan persaudaraan dian-

Artikel

Spiritualitas di tempat kerja

tara para pegawai dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan kerjasama tim, seperti pelaksanaan outbound team bulding, buka puasa bersama, serta beragam kegiatan lain yang menambah kehangatan dan keakraban anggota organisasi. Melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, pimpinan dapat menyelipkan berbagai pesan moral menuju ke arah perbaikan dan peningkatan sikap positif pegawai terhadap pekerjaan.

Beberapa pendapat ahli mengenai â&#x20AC;&#x153;MOTIVASIâ&#x20AC;?

1. (Gibson,

et. Ai., 1995) berpendapat bahwa motivasi

adalah kekuatan yang mendorong seseorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Motivasi kerja sebagai pendorong timbulnya semangat atau dorongan kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seseorang berpengaruh terhadap besar kecilnya prestasi yang diraih.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa dalam kehidupan sehari-hari seseorang selalu mengadakan berbagai aktivitas. Salah satu

Sementara itu, organisasi juga sering membuat kesalahan dengan tidak menyebarluaskan visi, misi serta nilai nilai organisasi kepada seluruh pegawai. Hal ini membuat pegawai hanya menyadari keberadaannya dalam organisasi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya, tanpa menemukan makna. Sehingga penting bagi organisasi untuk menyampaikan visi, misi serta nilai-nilai orga-nisasi dan mengajak semua orang dalam organisasi untuk mewujudkannya. Dengan demikian pegawai akan merasa benar-benar dihargai dan dipedulikan dalam organisasi.

aktivitas tersebut diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang dinamakan kerja. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh orang yang bersangkutan.

2. (Robbin,

1998) berpendapat bahwa motivasi adalah ke-

sediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Senada dengan pendapat tersebut.

3. (Munandar,

2001) mengemukakan bahwa motivasi

adalah suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan men-

Dalam kaitannya dengan pembenahan sistem birokrasi di Indonesia yang kini mendapat perhatian penuh melalui reformasi birokrasi, pembenahan aspek SDM sebagai salah satu pilarnya harus dimaksimalkan. Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah perubahan mindset dan cultural set, dari birokrat penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dari jabatan menjadi amanah, dari ego sektoral menjadi ego nasional dan dari output menjadi outcome.

dorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Bila kebutuhan telah terpenuhi maka akan dicapai suatu kepuasan.

Sekelompok kebutuhan yang belum terpuaskan akan menimbulkan ketegangan, sehingga perlu dilakukan serangkaian kegiatan untuk mencari pencapaian tujuan khusus yang dapat memuaskan sekelompok kebutuhan tadi, agar ketegangan menjadi berkurang.

Prinsip Motivasi Sukses adalah keinginan tiap orang, ada satu hal penting dalam meraihnya, yaitu motivasi. Motivasi dapat mem-

Dengan demikian, penerapan spiritualitas di tempat kerja ditambah dengan pembinaan dan pengembangan PNS yang maksimal, diharapkan dapat menciptakan SDM birokrasi yang profesional, bersih dan melayani. Melayani dalam arti kata yang sebenarnya, bukan melayani diri sendiri ataupun atasan, melainkan melayani masyarakat sebagai seorang Abdi Negara. Sudah saatnya kita berbenah, karena bahagia itu sederhana.

buahkan kedisiplinan, keuletan dan lain-lain. Motivasi adalah merupakan ruh dari jasad pribadi yang ingin sukses, motivasi merupakan suatu penggabungan keinginan dan energi dalam mencapai suatu tujuan.

Sumber : http://jelonsa.blogspot.com/2012/06/motivasimen urut-para-ahli.html

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 37

Artikel

Training programme on management system for developing countries

NINTH INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMME ON MANAGEMENT SYSTEMS FOR DEVELOPING COUNTRIES Oleh : I Nyoman Dedi Rupawan

D

i awal tahun 2013, Badan Kepegawaian Negara mengikutsertakan tiga orang pegawainya pada program Ninth International Training Programme On Management Systems For Developing Countries yang bertempat di New Delhi, India dan diselenggarakan oleh National Institute of Training for Standardization (NITS), Bureau of Indian Standard (BIS). Program ini dimulai dari tanggal 14 Janu-

agement Systems-Requirements with Guidance for use), ISO 15700:2005 (Quality Management Systems-Requirements for Service Quality by Public Service Organizations), IS ISO/IEC 17025:2005 (General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories), IS 18001:2007 OHSAS (Occupational Health and Safety Management Systems-Requirements with Guidance for use), IS ISO 19011:2002 (Guidelines for Quality and /or Environmental Management Systems Auditing), IS ISO 22000:2005 (Food Safety Management System-Requirement for any organization in the food chain), IS ISO IEC 27001:2005 (Information Technology-Security Techniques â&#x20AC;&#x201C; Information Security Management Systems Requirements). Secara garis besar, kita dapat melihat bagaimana proses Plan, Do, Check, dan Act dapat dilaksanakan pada sebuah organisasi baik bergerak di bidang barang atau pun jasa.

Selain pemberian materi secara teoritis dan pembahasan di kelas, program pelatihan ini juga memberikan pengalaman untuk melihat secara langsung praktek dan implementasi Management System pada beberapa industri di India. Kegiatan Visit Industry ini dilaksanakan pada empat kota berbeda yaitu Kolkata, Bhopal, Jaipur dan Chandigarh.

Foto bersama peserta Ninth International Training Programme

ari 2013 sampai dengan 8 Februari 2013, dan diikuti oleh 38 peserta dari berbagai bidang pekerjaan dari 23 negara. BKN sendiri mengirimkan tiga orang pegawai untuk mengikuti kegiatan ini, antara lain Sahman, S.Kom (Kanreg VI BKN Medan), Wijaya Kusuma, S.Kom (Kanreg V BKN Jakarta), dan I Nyoman Dedi Rupawan, SE (Kanreg X BKN Denpasar). Pada program pelatihan ini diberikan pengetahuan dasar dan gambaran umum mengenai Management System dalam kaitannya dengan standar yang dibentuk oleh The International Organization for Standardization (ISO) dan Indian Standard (IS), diantaranya: IS ISO 9001:2008 (Quality Management System â&#x20AC;&#x201C; Requirements), IS ISO 14001:2004 (Environmental ManX-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 38

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai Negara yang berbeda. Oleh karena itu, panitia memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan presentasi mengenai situasi, budaya,

Foto kegiatan yang diikuti oleh peserta short course

alam, dan berbagai promosi tentang Negara asal peserta. Pada kegiatan ini peserta juga mendapatkan kesempatan untuk melihat keindahan India, diantaranya kemegahan Taj Mahal dan bangunan bersejarah Qutub Minar, serta mencicipi eksotisme masakan India.

Kanreg menjawab

Oleh: Maptuhah Rahmi

(Pemroses Kenaikan Pangkat) Bid. Mutasi Kanreg X BKN

PERTANYAAN : 1. Seorang PNS diangkat dalam jabatan Sekretaris Kelurahan Eselon IV.b tmt 1 Juli 2009, dan selanjutnya diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan Eselon IV.a tmt 31 Desember 2010.

Apakah pengangkatan yang bersangkutan sudah sesuai dengan ketentuan?

JAWABAN : Berdasarkan data tersebut diatas yang bersangkutan menduduki jabatan Sekretaris Kelurahan Eselon IV.b baru 1 tahun 6 bulan.

Menurut PP 13 tahun 2002 Pasal 7A dinyatakan bahwa: â&#x20AC;?PNS yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinyaâ&#x20AC;?

Dengan demikian SK jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan SK pengangkatan dalam jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan Eselon IV.a harus dicabut dan dibatalkan.

PERTANYAAN : 2. Apa syarat-syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah?

JAWABAN : Sesuai Peraturan MENPAN dan RB No. 21 Tahun 2010 pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa: PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing.

Kanreg Menjawab

b. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan. c. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan. d. Memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c. e. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. f. Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah. g. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP. h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

PERTANYAAN : 3. Seorang PNS diangkat dalam jabatan Sekretaris pada Inspektorat Eselon III.a tmt. 1 September 2010, selanjutnya diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Anggaran pada DPPKAD Eselon III.b tmt. 31 Desember 2010. Apakah PNS yang bersangkutan dapat naik pangkat menjadi Pembina Tk. I / golongan ruang IV/b karena yang bersangkutan sudah pernah menduduki jabatan struktural Eselon III.a?

JAWABAN : Sesuai surat Kepala BKN Nomor : C 26-30/V.58586/49 tanggal 4 Maret 2011 angka 2 huruf b dinyatakan bahwa bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural eselon III.a pada semua satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota sebelum PP Nomor 41 tahun 2007 diundangkan, dan sejak diundangkannya PP tersebut PNS yang bersangkutan masih menduduki jabatan struktural eselon III.a dan kemudian dimutasikan dalam jabatan struktural eselon III.b, maka hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya diberikan dalam jabatan eselon III.b.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan menjadi Pembina Tk. I / golongan ruang IV/b tidak dapat dipertimbangkan karena telah dalam jenjang pangkat tertinggi yang ditentukan untuk eselon III.b (sesuai lampiran PP No. 100 Tahun 2000 Jo PP No. 13 Tahun 2002).

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 39

Pojok Wisata

Eksotisme yang belum terungkap

Lembata,

Eksotisme yang belum terungkap

Setelah menempuh perjalanan dengan penerbangan Garuda dari Denpasar, selama satu jam 20 menit, aku sampai di bandara Eltari Kupang, setelah bertanya kepada petugas bandara untuk keberangkatan Susi Air ke Lewoleba, aku bergegas menuju konter Susi Air yg letaknya di bagian depan pintu bandara Eltari, setelah cetak tiket aku menuju ruang tunggu untuk check in dan boarding.

Di sini aku menunggu kurang lebih 1 jam 30 menit untuk penerbangan berikutnya dengan pesawat Susi Air ke Lewoleba Kab. Lembata, Sudah terbayang dan tampak begitu mungil pesawat yang akan kutumpangi.

Tepat waktu, sesuai jadwal, panggilan kepada para penumpang Susi untuk segera menuju pesawat. Bergegas aku melangkah ke areal bandara, terlihat pesawat dengan kapasitas 12 orang sudah termasuk pilot dan co pilot 2 orang, ya ampun kecil sekali pesawat ini , kalau tidak salah jenis pesawatnya Cessna Grand Caravan, yang menarik kedua pilotnya bule alias berkewarganegaraan asing, petugas darat yg merangkap ATC yang menjelaskan prosedur keselamatan penerbangan,

Di bandara Eltari - Kupang, NTT

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 40

setelah penjelasan selesai kita dipersilahkan untuk naik ke pesawat, aku duduk di paling belakang, berdua dengan seorang ibu yang katanya dari Surabaya dan ini yang kedua kalinya terbang dengan Susi, sedikit melegakanku dengan ceritanya di penerbangan sebelumnya.

Pilot mulai menyalakan mesin dan pesawat kecil ini mulai bergerak menuju landasan pacu, guncangan landasan mulai terasa jika dibandingkan dengan pesawat Boeing seri 737, pesawat yang kutumpangi sempat berhenti beberapa menit, menunggu pesawat lain untuk mendarat.

Pesawat bergerak lagi menuju ujung landasan, berputar 180 derajat dan mengambil ancang-ancang untuk take of dan wussssâ&#x20AC;Ś, jantungku berdegub kencang, kupegang tangga pesawat yg ada di depanku, ringan sekali pesawat ini melayang di udara, cuaca sangat bersahabat, awan tipis menghiasi langit laut Timor.

Pesawat langsung terbang ke utara, hampir 90 persen yang ku lihat hanya hamparan laut yg biru selama penerbangan. Tidak seperti yang kutakutkan ternyata pesawat kecil ini cukup nyaman, ada bonus snack, pilotnya juga ramah, walaupun bule, sepertinya mereka kurang fasih berbahasa Indonesia, hanya bahasa Indonesia di dunia penerbangan saja yang mereka kuasai. Selama di udara kuhabiskan waktuku untuk mengamati apa yg dapat kulihat dibawah sana. Selain laut terdapat pulau-pulau kecil dengan hamparan pasir putih yang memukau, Indonesia memang indah kawan, Paradisso!. Hmmm, melihat hamparan laut yg biru, timbul hobiku untuk memancing, sudah terbayang, nanti kalau sudah di darat aku langsung bertanya kepada teman dari Lembata, siapa yg hobinya sama denganku?

Eksotisme yang belum terungkap

Tak terasa waktu telah berlalu 40 menit, penerbangan yang tak seperti biasanya, terbang rendah di atas permukaan laut nan biru, melintas di samping perbukitan yang tinggi dengan hamparan padang savana yang luas. Pilot mulai bermanuver, tampak di

Pojok Wisata Pintu pesawat baru dibuka oleh petugas setelah mesin benar-benar dimatikan, aku turun paling awal, karena memang aku yang paling dekat dengan pintu keluar. Tak lupa aku berfoto dengan latar pesawat beserta pilot dan kedua sahabatku.

Bandara udara Wunopito - Lewoleba

Gunung dan padang savana di atas pulau Lembata

sudut mataku dari kejauhan seperti landasan pacu di tepian garis pantai dengan pasirnya yang berkilau tampak dari udara, wow itu rupanya bandara Wunopito di Lewoleba, tapi mengapa pesawat yang kutumpangi melewatinya, ternyata pesawat berbalik arah dan mulai terbang rendah, bersiap siap mendarat, tak kusangka landasan pacu yang tadi kulihat sudah berada di depanku, wow baru kali ini aku bisa melihat landasan dari ruang pilot, that’s amazing. Aku kembali merapikan posisi dudukku, mengencangkan sabuk pengaman, bersiap jika terjadi guncangan saat mendarat.

Kutarik nafas dalam Tampak di kejauhan, Bandara Wunopito Lewoleba dalam sambil melihat keluar jendela, sesaat kemudian terdengar bunyi biip…biiip.., seperti bunyi pada parking sensor mobil, ternyata itu bunyi sensor roda pesawat menyentuh landasan.

Alhamdulillah ya Allah aku selamat mendarat di bandara Wunopito-lewoleba, pesawat mendarat dengan mulus.

Lembata adalah pulau di sebelah utara pulau Timor, Secara astronomis Lembata terletak pada posisi 8°10’ - 8°11’ LS dan 123°12’ - 123°57’ BT. Lembata sendiri merupakan gugusan kepulauan, di sebelah barat Lembata ada pulau Solor, sebelah utara terdapat pulau Adonara, dan di sebelah timur berbatasan dengan pulau Alor. Lembata dengan lewolaba sebagai ibukota nya sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Masyarakatnya cukup ramah, terbukti ketika kami tiba langsung disambut dgn tradisi minum air kelapa muda, hal tersebut menandakan bahwa aku dan dua temanku disambut layaknya keluarga.

Kami langsung menuju hotel, tak jauh dari bandara. di Lewoleba tak banyak menyediakan penginapan, namun hotel tempat kami menginap cukup nyaman untuk beristirahat.

Rumah panggung suku Bajo di Lembata

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 41

Pojok Wisata Di pulau ini sarana jalan menuju tempat wisata masih sangat minim, untuk menuju ke Lamanera saja dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dan harus menggunakan kendaraan, sejenis jeep. Namun sayang sekali waktu kita tidak banyak diselasela tugas dari kantor, teman kami menyempatkan mengajak kami melihat pantai-pantai yang ada di lembata. Pantainya indah pasirnya Putih, airnya pun jernih, terlihat ikan-ikan kecil walau di tepian yang dangkal,

Eksotisme yang belum terungkap

Pojok IT

(Beatz)

LUPA PASSWORD WINDOWS 8 Langkah 1: Buka jendela PC Settings.

Tekan Windows + I untuk membuka jendela Pengaturan dan kemudian pilih Ubah pengaturan PC untuk membuka jendela PC Settings.

Langkah 2: Pilih Ubah password pilihan Anda Pada jendela PC pengaturan, pilih Pengguna di sebelah kiri dan Anda akan melihat opsi Perubahan sandi Anda di sebelah kanan. Kemudian pilih opsi perubahan password. Anda akan diminta untuk mengetikkan password saat ini. Ketik password dan pergi ke jendela password perubahan.

Gunung Ille Ape

Pantai disini indah, dengan latar belakang Ile Ape, Ile adalah bahasa lembata yang artinya â&#x20AC;&#x153;gunungâ&#x20AC;?. Di tepi pantai masih banyak rumah panggung dengan tiang-tiang menancap di permukaan air yang kebanyakan dihuni suku keturunan Bugis dan Bajo. Benar juga teman kami akhirnya mengajak kita turun kelaut untuk merasakan sensasi menangkap ikan alias memancing, Kami tidak perlu jauh-jauh ketengah laut, cukup di tepian pantai dengan sebuah boat, tangkapan sudah melimpah, lagi-lagi aku takjub dengan kekayaan Hasil tangkapan kami laut di pulau ini.

Sementara sampai disini dulu cerita yang ku tulis untuk Pojok Wisata majalah X-media Bersambungâ&#x20AC;Ś X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 42

Langkah 3: Mengatur sandi baru Windows 8 Pada jendela password perubahan, masukkan password baru untuk account Windows 8 Anda pengguna, ketik password lagi untuk mengkonfirmasikannya. Selanjutnya menetapkan petunjuk sandi dan klik Next, lalu klik Finish untuk menyimpan perubahan.

Selain itu, Anda dapat mengubah Windows 8 password dari akun administrator pada komputer yang sama. Tapi ini tidak disarankan jika Anda masih mengingat password karena hal ini akan menyebabkan kehilangan data.

Kasus 2. Ketika Lupa Sandi Windows 8 Ini mungkin untuk mengubah Windows 8 sandi Anda bahkan tidak bisa mengingatnya. 3 metode yang tersedia.

Metode 1. Gunakan account admin Seperti disebutkan di atas, Anda dapat log in sebagai administrator untuk mengelola account lain pada PC yang sama, termasuk mengubah password dari akun lain. Tidak ada password asli akan diperlukan, tapi semua EFS-dienkripsi file, sertifikat pribadi, dan password disimpan untuk situs web dan sumber daya jaringan akan hilang.

Metode 2. Gunakan password reset disk Windows 8 memungkinkan pengguna untuk membuat password reset disk terlebih dahulu. Dengan disk reset password di tangan, Anda dapat dengan mudah mengubah Windows 8 password yang baru ketika Anda lupa itu.

Metode 3. Gunakan ulang Software Windows Password Sebagai aplikasi yang paling populer ulang password Windows disukai oleh banyak pengguna, seperti Windows Password Unlocker atau Password Unlocker, yang memungkinkan Anda untuk me-reset Windows 8 lupa sandi dalam 3 cara mudah dan cepat. Salah satu cara adalah untuk mengubah Windows 8 lupa sandi mudah. 100% dijamin keamanan.

Sumber : www.windows8.blogspot.com/forum

Ads

Eksotisme yang belum terungkap

I Komang Arsana, S.Sos Purna Bhakti

P

ensiun adalah sesuatu yang sudah pasti bagi setiap PNS dengan masa kerja tertentu yang sudah diatur dalam undang-undang. Pria yang mengakhiri jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum. Pegawai yang mulai berdinas sejak tahun 1983 ini meraih penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun (2000), 20 tahun (2002), dan 30 tahun (2012).

Jabatan selama berdinas di BKN Pusat dan Kanreg X BKN Denpasar. Antara Lain : - Kasubbag Verifikasi Anggaran Pembayaran BKN Pusat Jakarta - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Denpasar - Kepala Bidang INKA pada Kantor Regional X BKN Denpasar.

- Kepala Bagian Umum pada Kantor Regional X BKN Denpasar.

Penyerahan SK Pensiun oleh Drs. Made Ardita, M.Si

Pernikahan yang dilakukannya dengan Riris Ardiyanti di tahun 1984 memberikan dua orang anak.

Anak pertama : I Gede Giri Respati (28) dan anak keduanya : Ni Kadek Savitri (25).

Pada saat awal memasuki masa purnatugas, ia belum berencana guna memulai usaha atau bisnis baru. Saya fokus untuk lebih mencurahkan perhatian dan waktu kepada keluarga, setelah itu, saya akan mencari peluang yang ada.

Telah Berpartisipasi Dalam HUT BKN KE-65 Upacara HUT ke-65 sekaligus penyerahan SK Pensiun I Komang Arsana, S. Sos.

â&#x20AC;&#x153;Bersama Kita Tingkatkan Kinerja dan Persahabatanâ&#x20AC;?

X-Media, Media Kepegawaian Kanreg X BKN, edisi ke-2 | Juli 2013 43

Redaksi X Media (c) 2013