06 Jalan Panjang Pengembalian Otonomi Desa by Perkumpulan INISIATIF

Jalan Panjang Pengembalian Otonomi Desa Pengalaman eksperimen desentralisasi di Kabupaten Bandung

Ari Nurman Yuke Ratnawulan

Prolog: Dr. Hans Antlov Epilog: Hetifah Sjaifudian, PhD

INISIATIF Desember 2006 ISBN: 979-25-2101-1

iii

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Daftar isi

Jalan Panjang Pengembalian Otonomi Desa: Pengalaman Eksperimen Desentralisasi di Kabupaten Bandung - -

Pengantar Penerbit I v Dari Penulis I ix Abstrak I xi Penulis: Ari Nurman dan Yuke Ratnawulan Editor: Diding Sakri Bandung, INISIATIF, Desember 2006 xx halaman + 260 halaman ISBN: 979-25-2101-1 1. Otonomi Desa 2. Desentralisasi 3. Kabupaten Bandung I. Judul

Cetakan Pertama, Desember 2006 Desain cover, tata letak, pre press dan press : Yudhi Pranata â€œRakyat dan Pelayan Rakyat saling terikat mewujudkan otonomi desaâ€?

Dipersilakan mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini, dengan atau tanpa ijin penerbit, sepanjang menyebutkan sumbernya secara lengkap

Prolog Dr. Hans Antlov I xv BAGIAN 1 SEBUAH PENGANTAR

I 1 Bab 1 Latar Belakang dan Konteks I 3

Menuju Desa yang Mandiri I 3 Konteks Perumusan Desentralisasi dari Kabupaten ke Desa I 5 BAGIAN 2 PENGEMBANGAN SUBSTANSI UNTUK DESENTRALISASI DARI KABUPATEN KE DESA DI KABUPATEN BANDUNG I 7 Bab 2 Konsep Desentralisasi I 9 Istilah-Istilah Desentralisasi I 9 Elemen-Elemen Desentralisasi I 11 Keuntungan dan Kerugian Desentralisasi I 13

Otonomi Desa di Kabupaten Bandung: Sedang Berusaha Diwujudkan! I 14

Cetakan Pertama: Desember 2006

Bab3

Inisiatif, Bandung Jl. Guntur Sari Wetan IV No. 16 40264 Telp./Fax (022) 7309987 e-mail: inisiatif@bdg.centrin.net.id ISBN: 979-25-2101-1

Pengembangan Substansi Desentralisasi Kewenangan I 17 Kriteria-Kriteria Pemisahan Urusan Untuk Desa I 19 Adaptasi Kriteria Teoretis I 21 Bab 4

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal I 27

Daftar Isi

Dimensi dan Kaidah Desentralisasi Fiskal I 27 Alasan-Alasan Adanya Transfer Fiskal Sebagai Realisasi Devolusi Fiskal I 30 Cara Transfer dan Beberapa Alternatif Formula Dasar Transfer Fiskal I 33 Variabel Penentu Besar Transfer I 36 Menuju Implementasi Devolusi Fiskal di Kabupaten Bandung I 39

Pengantar Penerbit I 43 Bab 5 Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum I 45 Dari Penelitian ke Formalisasi Gagasan I 45 Menuju Proses Legislasi I 55 Perjuangan Berat Proses Legislasi I 80 Pengesahan Kedua Raperda: The Winner Does Not Takes All! I 88 Momen-Momen Penting I 101

BAGIAN 3 DARI GAGASAN KE KEBIJAKAN

Bab 6 Tantangan Besar Menuju Kemandirian Desa I 109 Epilog Hetifah Sjaifudian, PhD I 113 Lampiran-lampiran Lampiran 1 Tujuh Cluster Desa di Kabupaten Bandung I 121 Lampiran 2 Draft Raperda Desentralisasi Kewenangan Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004 I 127 Lampiran 3 Draft Raperda Desentralisasi Fiskal Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004 I 133 Lampiran 4A Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi I 141 Lampiran 4B Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi I 169 Lampiran 4C Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi I 203 Lampiran 5 Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa I 231 Lampiran 6 Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa I 245 Daftar Literatur Rujukan I 257

DESENTRALISASI: keberanian untuk melakukan eksperimen sosial dan kemampuan untuk menentukan dosis yang tepat! Desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan telah diterima sebagai solusi untuk keluasan dan keragaman negara bangsa Indonesia. Desentralisasi yang dimaksud adalah meliputi desentralisasi politik, kewenangan, dan fiskal. Desentralisasi menjadi pilihan, karena diduga dapat mempercepat terjadinya redistribusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan disertai terbangunnya sistem demokrasi. Kesejahteraan dan demokrasi, selama ini memang menjadi dua hal yang tidak pernah seiring sejalan di Indonesia. Pertanyaannya, benarkah desentralisasi mampu menjawab tantangan ini? Jelas sekali ini adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya harus empirik. Karena jawabannya bersifat empirik, maka kita semua, perlu menjadi pelaku dan pengamat sebuah eksperimen sosial, jika ingin mengetahui dan menentukan jawabannya. Lazimnya sebuah eksperimen, diperlukan suatu arena pengamatan dan rentang waktu yang cukup untuk menarik kesimpulan. Lebih mendasar lagi, diperlukan motivasi dan keberanian untuk melakukannya. Ini adalah tantangan bagi semua komponen bangsa untuk menjadi pelaku dan pengamat eksperimen sosial di daerahnya masingmasing dalam rentang waktu yang cukup. Dengan memposisikan diri sebagai pelaku dan pengamat eksperimen sosial, maka tidak hanya perubahan sosial yang dapat kita peroleh, tetapi sekaligus juga ingatan sosial. Perubahan sosial dapat kita peroleh meskipun sebagian dari kita pasif berdiam diri. Tetapi ingatan sosial hanya dapat diperoleh jika kita menjadi pelakunya, mengalami. Dalam eksperimen sosial, tentu saja ada tanggung jawab sosial. Bahkan seringkali jauh lebih besar daripada tanggungjawab ilmiah. Tanggungjawab sosial yang terbesar adalah memastikan bahwa setiap aksi sosial yang dilakukan bermanfaat bagi masyarakat. Buku ini, menjadi salah satu jejak rekam aksi sosial (sebagai bagian dari

Pengantar Penerbit

eksperimen sosial) yang telah dilakukan. Ini adalah salah satu sudut pandang yang dapat dipakai untuk membaca buku ini. Para pelaku aksi sosial dalam buku ini, mengangkat isu desentralisasi fiskal dan kewenangan dari kabupaten ke desa. Mengapa? Pengamatan terhadap jalannya tata pemerintahan di tingkat kabupaten, menunjukkan bahwa efektivitas dan efisensi tata kelola pemerintahan masih jauh dari harapan. Hal ini terjadi karena partisipasi dan kontrol warga terlampau jauh jika hanya dipusatkan di kabupaten. Apa yang dapat menjadi solusi, dan bagaimana caranya? Pengamatan terhadap praktik di negara lain, menganjurkan bahwa desentralisasi politik, kewenangan, dan fiskal adalah jawabannya. Berbekal pengetahuan ini, dilakukan suatu aksi sosial yang melibatkan berbagai peran di dalamnya. Ada yang memulakan gagasan, mendinamisasi menjadi wacana publik, dan melembagakannya dalam tata aturan pemerintahan. Sebaliknya, muncul pula reaksi dalam bentuk penyimpangan gagasan dan penolakan untuk melembagakannya. Proses dinamis aksi dan reaksi mewujudkan konsep desentralisasi dalam suatu kebijakan, menjadi bahan perbandingan tersendiri khususnya bagi pelaku dan pengamat eksperimen sosial di daerah lain. Kira-kira demikian kesimpulan diperoleh jika sudut pandang proses yang menjadi penekanan. Selain cara pandang di atas, pembaca juga dapat menelah buku ini dari dimensi teknis-analisis. Pada dimensi ini, penulis menyuguhkan rujukan dari beberapa negara mengenai berbagai variabel yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan desentralisasi, khususnya desentralisasi fiskal. Kita dapat melihat bagaimana negara seperti Kanada ternyata memilih variabel yang cukup sederhana, yaitu distribusi penduduk sebagai pertimbangan, atau India yang mendasarkannya pada berbagai variabel yang merefleksikan kebutuhan fiskal daerah serta tujuan khusus dari pembangunan, misalnya pengurangan kemiskinan. Formula desentralisasi fiskal, ibarat dosis obat. Kesederhanaan atau kompleksitas dosis yang dipilih, tentunya akan didasarkan kepada kesederhanaan atau kompleksitas persoalan pembangunan yang dihadapi. Negara berkembang yang memiliki banyak persoalan pembangunan, semestinya mempertimbangkan banyak variabel yang merefleksikan banyaknya persoalan tersebut. Untuk konteks Indonesia, yang setiap kabupatennya juga memiliki variabilitas dan keunikan persoalan, mestinya variabel yang digunakan untuk menentukan desentralisasi fiskal dari kabupeten ke desa juga berbeda-beda. Dengan kata lain, dosis desentralisasi fiskal dari kabupaten ke desa, tidak mungkin diramu seragam secara nasional. Dosis yang diramu seragam secara nasional malah akan

Pengantar Penerbit

vii

menyalahi kekhususan konteks masing-masing kabupaten. Lebih jauh lagi, dosis tersebut berkemungkinan menjadi obat sangat mujarab bagi satu daerah tetapi menjadi racun mematikan bagi daerah lain. Untuk itu tantangan bagi para pelaku dan pengamat eksperimen sosial di daerah adalah menemukan dosis desentralisasi yang tepat. Namun perlu diingat bahwa menemukan dosis yang tepat baru menyelesaikan setengah dari tantangan. Setengah tantangan sisanya adalah dua faktor lapangan yang akan menjadi penentu keefektifan instrumen fiskal ini. Pertama adalah ketersediaan, akurasi, dan kesahihan data untuk tiap variabel. Kedua adalah kedisiplinan dalam implementasi, yaitu pemanfaatan fiskal yang diterima desa. Jika kita mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut di atas, diharapkan suatu saat akan hadir sebuah jejak rekam eksperimen sosial yang membuktikan bahwa kesejahteraan dan demokrasi dapat hidup berdampingan sekalipun di Indonesia. Bandung, Desember 2006 Diding Sakri

Ketua Badan Pelaksana Perkumpulan INISIATIF

viii

Dari Penulis Buku ini ini disusun berdasar hasil penelitian yang dilakukan oleh IPGI Bandung di Kabupaten Bandung sejak awal 2001 sampai upaya yang dilakukan oleh Perkumpulan INISIATIF di tahun 2005-an agar konsep tersebut diadopsi oleh yang berwenang untuk dijadikan kebijakan publik. Secara umum, substansi buku mengenai devolusi kewenangan dan fiskal ini adalah memaparkan kegiatan IPGI Bandung dan Perkumpulan INISIATIF dalam proses devolusi kewenangan dan fiskal. Yang menjadi menarik adalah proses dan perkembangan dinamika politik di tingkat nasional maupun tingkat lokal antara tahun 2001-2005 yang mewarnai dan ikut mempengaruhi jalannya proses pengembangan wacana desentralisasi kewenangan dan fiskal ini hingga akhirnya menjadi sebuah produk hukum. Tujuan dari penulisan naskah akademik tentang devolusi kewenangan dan fiskal ini adalah: 1. Mendokumentasikan hasil penelitian IPGI Bandung baik kumpulan catatan lapangan, berbagai literatur relevan, dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh IPGI Bandung, khususnya yang berkaitan dengan penelitian devolusi kewenangan dan fiskal. 2. Membagi pengalaman yang telah dimiliki IPGI Bandung dan Perkumpulan INISIATIF kepada pihak-pihak yang berminat dengan konsep devolusi kewenangan dan fiskal, khususnya yang bergerak di bidang pemerintahan kabupaten atau desa. Secara umum, buku ini akan disajikan dengan membanginya menjadi tiga bagian. Pada bagian pertama kita akan mengetahui apa latar belakang dan dalam konteks apa gagasan desentralisasi dari kabupaten ke desa ini dikembangkan. Kemudian pada bagian kedua akan dipaparkan bagaimana konsep desentralisasi diadopsi dan diadaptasikan dengan konteks Kabupaten Bandung. Dan pada bagian terakhir, akan dijelaskan mengenai usaha agar konsep yang telah dikembangkan tersebut diadopsi menjadi kebijakan publik. Bagian ini mencoba menggambarkan apa langkah yang telah diambil, strategi, dinamika, serta momen-momen yang menentukan sehingga

Dari Penulis

diadopsinya hasil penelitian menjadi kebijakan publik. Dengan selesainya penulisan buku ini juga, penulis mengucapkan terima kasih pada:  Adenantera Dwicaksono dan Diding Sakri, yang telah memberikan kontribusi mengenai proses yang telah dilalui dalam advokasi yang telah mereka lakukan.  Imam Hendratno, Tata Mustasya, Ari K. M. Tarigan, sebagai peneliti yang pernah terlibat dalam penelitian devolusi kewenangan dan Abstrak fiskal di Kabupaten Bandung.  Hetifah Sjaifudian, Tatang Rustandar Wiraatmadja, Donny Setiawan, Sapei Rusin, yang kontribusinya menjadikan buku ini lebih kaya Otonomi desa dianggap sebagai cara yang strategis untuk dapat dengan informasi dan wacana mengenai kemanfaatan devolusi mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat sebagai penerima kewenangan dan fiskal. manfaat (beneficiaries) pembangunan. Otonomi desa dianggap  IPGI Bandung, Ford Foundation, Perkumpulan INISIATIF, yang strategis karena desa adalah pemerintahan pada tingkatan paling rendah sedikit banyak telah memberikan sumber daya sehingga penulisan dan paling dekat dengan masyarakat. Konsep ideal mengenai desa buku ini dapat diselesaikan. adalah desa yang otonom, yang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan warganya dan mendistribusikannya secara adil kepada semua kelompok, termasuk kelompok marjinal. Yang kemudian menjadi masalah adalah bahwa kondisi desa saat ini jauh dari otonom. Setidaknya seperti itu kondisi desa di Kabupaten Bandung. Memang, bila kita melihat ke masa lalu desa pada awalnya adalah daerah otonom. Kepentingan penduduk desa dilindungi dan dikembangkan oleh hukum adat. Secara tertulis, keberadaan desa diakui pertama kali pada masa Pemerintahan Belanda tahun 1854 yang kemudian berkembang pada masa setelah kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Namun begitu, pada pelaksanaannya seringkali tidak konsisten. Tidak jarang hak otonomi desa dikebiri sedemikian rupa sehingga otonomi yang dimiliki desa sangat sempit. Untuk itu desa sebagai pemerintah pada tingkat paling rendah harus di”kembalikan” hak otonominya dengan mewujudkan pemerintahan yang lebih desentralistis. Yaitu dengan pelimpahan kewenangan urusan urusan tertentu pada desa yang selama ini dikuasai tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi beserta dukungan sumberdayanya. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mengembalikan otonomi desa? Desentralisasi adalah cara yang paling banyak dipilih. Kombinasi antara devolusi dan tugas pembantuan adalah bentuk desentralisasi yang dipandang paling sesuai untuk mengembalikan otonomi desa. Yang kemudian menjadi menarik adalah apa saja yang harus di desentralisasikan? Dan bagaimana caranya? Pertanyaan tersebut muncul karena sampai saat ini sedikit sekali literatur yang memaparkan

xii

Abstrak

eksperimen desentralisasi sampai tingkat desa. Parker (1995) menyebutkan bahwa ada tiga elemen yang harus secara seimbang didesentralisasikan. Ketiga elemen tersebut adalah elemen politik, elemen institusional, dan elemen fiskal. Desentralisasi elemen politik umumnya memberikan perhatian pada peningkatan partisipasi publik dengan memicu keaktifan warga dalam institusi publik. Di Kabupaten Bandung hal tersebut telah terpenuhi dengan adanya sebuah Keputusan Bupati No. 23 dan 24 mengenai Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan (MPKT) sebagai wadah yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik. Selain itu, sejak tahun 2005, muncul sebuah Peraturan Daerah No. 8 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang didalamnya mengatur proses musrenbang yang partisipatif. Usaha untuk mendesentralisasikan kedua elemen lainnya, elemen institusional dan fiskal, dilakukan dengan merumuskan konsep desentralisasi kewenangan dan desentralisasi fiskal melalui pengalokasian dana perimbangan desa. Untuk mendesentralisasikan kewenangan, yang pertama dilakukan adalah merumuskan kriteriakriteria mengenai urusan-urusan apa saja yang dapat didesentralisasikan menjadi kewenangan desa. Kriteria tersebut adalah: (1) penyediaan barang dan jasa publik tersebut berskala lokal desa dan penyediaannya menimbulkan dampak yang unik bagi lokalitas desa; (2) tidak memiliki dampak lintas desa (eksternalitas) dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tujuan kebijakan-kebijakan pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi; (3) memiliki skala ekonomi pada tingkat desa yang berarti efisiensi biaya tercapai pada tingkat desa. Kriteria yang telah dikembangkan tersebut kemudian diaplikasikan untuk memilah dan memilih ur usan-ur usan yang layak didesentralisasikan ke desa. Lebih jauh lagi, hasil pemilahan dan pemilihannya kemudian dikonfimasikan melalui beberapa diskusi dan wawancara dengan berbagai stakeholder. Kemudian untuk mendesentralisasikan elemen fiskal, melalui serial diskusi, dipilih dan dirumuskan formula beserta variabelvariabelnya yang dianggap paling dapat diaplikasikan dan paling dapat diterima. Formula yang dipilih adalah formula transfer fiskal yang pendistribusiannya didasarkan pada beberapa indikator kebutuhan. Formula ini kemudian diadaptasikan dengan mengakomodasi adanya kelompok variabel yang menggambarkan hak dasar warga dan desa, beban kewenangan yang harus di tanggung desa, dan variabel yang merefleksikan tujuan khusus. Hal ini sejalan dengan konsep yang dipilih yaitu konsep perimbangan, bukan sekedar alokasi dana desa. Konsep perimbangan ini nantinya menyesuaikan besaran fiskal yang nantinya

Abstrak

xiii

diterima desa dengan tambahan beban kewenangan desa sebagai akibat desentralisasi kewenangan. Konsep dan gagasan desentralisasi baru akan berarti bila ada pengadopsian konsep itu menjadi kebijakan publik. Usaha untuk mendorong konsep ini diadopsi oleh pemerintah menjadi kebijakan publik harus melalui jalan yang panjang dan melelahkan. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari sedikitnya referensi sampai lemahnya kapasitas stakeholder. Namun tantangan yang dirasa paling berat untuk dihadapi adalah sikap birokrat yang tidak berani untuk inovatif serta selalu menunggu aturan dari pemerintah pusat. Bahkan ketika strategi untuk mendorong konsep ini diadopsi menjadi kebijakan publik diubah, tidak lagi melalui pemerintah daerah tapi melalui jalur politik dengan memanfaatkan hak inisiatif DPRD, birokrat sentralistis peninggalan orde baru selalu saja berusaha menghambat proses tersebut. Hasilnya, yang berhasil diadopsi menjadi kebijakan publik adalah konsep desentralisasi fiskal melalui Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa. Dengan hanya elemen politik dan elemen fiskal yang terdesentralisasi ke desa, proses desentralisasi menjadi tidak seimbang. Tentu saja ini membahayakan dan menuntut usaha yang kontinyu untuk melengkapinya. Selain itu, fiskal yang diterima desa melalui desentralisasi fiskal, tanpa adanya koridor kewenangan yang jelas untuk urusan apa saja fiskal tersebut dapat dihabiskan, akan sangat mungkin habis tanpa manfaat apapun yang dirasakan masyarakat desa. Ini adalah tantangan berikutnya, bagaimana agar desentralisasi elemen fiskal dan politik yang telah ada dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat dan desa walaupun tanpa adanya desentralisasi kewenangan.

xiv

Prolog Oleh Dr. Hans Antlov

Sungguh merupakan kehormatan bagi saya, menuliskan kalimat pembuka untuk buku penting ini. Sebuah buku tentang pembaruan desa dan perjalanan masyarakat desa mempertahankan otonomi dan demokrasi lokal di Kabupaten Bandung. Saya pertama kali datang ke Bandung pada bulan Januari 1986, tepatnya di Desa â€?Sariendahâ€? (nama samaran), Kecamatan Majalaya, wilayah tenggara Kabupaten Bandung. Kala itu saya tinggal disana selama setahun. Kemudian saya kembali lagi berkunjung pada tahun 1987, 1989, 1991, dan 1994, masing-masing selama sekitar 6 minggu. Sejak 1998, beberapa kali dalam setahun saya masih berkunjung kesana. Dengan demikian, saya sangat familiar dengan apa yang dideskripsikan buku ini. Buku ini berkisah tentang sebuah perubahan yang berlangsung cukup cepat dan penuh tantangan. Pada tahun 1998, Sariendah, sebagaimana desa di Kabupaten Bandung dan semua desa di Jawa (bahkan barangkali di Indonesia) berada dalam kendali pemerintah pusat. Maka dari itu, buku saya tentang Sariendah waktu itu berjudul Negara Dalam Desa. Buku ini mendeskripsikan program pembangunan Orde Baru yang membuka jalur investasi asing dan masuknya kekuatan kapitalis, memperluas daya jangkau Negara ke dalam semua aspek kehidupan desa, dan menutup kehidupan politik dengan tidak diperbolehkannya ideologi lain selain ideologi resmi Negara. Di bawah rezim Orde Baru, desa memiliki sedikit sekali otonomi, dan kepala desa hanyalah pelaksana dari kebijakan dan keputusan pemerintah diatasnya. Pada tahun 1986 saat saya melakukan studi di Majalaya, ada sekitar 178 petugas berwenang yang berasal dari 18 organisasi yang memiliki relasi dengan Negara. Memang birokrasi Indonesia telah lama dikenal sebagai birokrasi yang diisi oleh para birokrat politisi yang bahkan seringkali memiliki latar belakang militer. Pimpinan desa Sariendah contohnya,

xvi

Prolog

terdiri dari Kepala Desa, Badan Pembina Desa (Babinsa), dan Pembinaan Masyarakat (Binmas). (Sampai saat ini, masih ada perwakilan angkatan bersenjata di sebagian besar desa, meskipun sedikit demi sedikit dikurangi). Kepala Desa memiliki 8 orang pegawai desa resmi dan banyak lagi bawahan yang merupakan kepanjangan tangan negara. Sampai tahun 1999, cabang Golkar tingkat Desa merupakan bagian dari birokasi desa, dengan jumlah mencapai 50 pegawai dari 10 organisasi klien. Para penguasa di Sariendah merupakan para agen pemerintah pusat rezim Orde Baru, dan seringkali merupakan agen yang sangat loyal. Para pemimpin desa saya sebut sebagai rekanan/kepanjangan tangan negara, yaitu mereka mendapat akses kepada kekuasaan dan sumberdaya negara, dan sebagai gantinya mereka memberikan kesetian politik kepada penguasa. Mereka adalah puncak dari sirkulasi pemerintahan, politik, dan keuangan. Organisasi politik non-negara tidak diperbolehkan. Intervensi Negara terhadap kehidupan masyarakat serta pendekatan pembangunan ekonomi seperti di atas, harus dibayar dengan harga mahal. Penyeragaman dan standarisasi, kerusakan tatanan social, penyimpangan kepemimpinan lokal, penyalahgunaan kekuasaan, upaya mencari keuntungan bagi diri sendiri serta korupsi yang meluas hanyalah merupakan sebagian dari biaya yang harus dibayar. Arena politik dimonopoli dan dikontrol oleh para elite Negara. Lembaga berbasis komunitas terkooptasi dan dikorupsi, serta kehilangan kredibilitasnya. Rezim Orde Baru yang merupakan suatu sistem terintegrasi dari ideologi, formalisme hukum, pemerintahan dan faham pembangunan, hanya menyisakan sedikit saja ruang kosong bagi ekspresi kekecewaan publik. Sejak lengsernya Soeharto pada 1998, telah dilakukan beberapa perubahan yang memiliki pengaruh luas. Bukan hanya demokratisasi, tetapi sama pentingnya adalah proses desentralisasi, yang memberikan kesempatan kepada desa dan kabupaten untuk membuat keputusan secara otonom, melalui diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana dibahas dalam buku ini, UU 22/99 mengantarkan pada terjadinya perubahan yang luas, yaknni dengan diperkenalkannya Badan Perwakilan Desa (BPD), pemisahan kekuasaan di Desa, dan otonomi desa. Terdapat beberapa perubahan yang real dan bermakna sebagaiman dituliskan oleh Ari Nurman dan Yuke Ratnawulan. Pemberlakukan UU 22/1999, memperkuat otonomi dan demokrasi desa, sementara itu kekuasaan kepala desa dan pemerintah di atasnya berkurang. Dalam kurun dua tahun terakhir, telah dilakukan puluhan ribu pemilihan BPD, dan terpilih secara demokratis lebih dari 500.000

Prolog

xvii

anggota BPD. Lembaga adat tradisional dihidupkan kembali dan desadesa di seluruh Indonesia, memulai suatu cara baru dalam peningkatan pendapatan dan menyusun anggaran belanja desa. Ada suatu energi dan antusiasme luar biasa untuk mencoba membangun tata pemerintahan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebanyakbanyaknya. UU 22/1999 telah diganti oleh UU 32/2004. Perubahan ini berarti mengembalikan paradigma tata pemerintahan menjadi lebih menitikberatkan pada kekuasaan eksekutif dan membatasi kelembagaan demokrasi. BPD berubah menjadi BAMUSDES (Badan Musyawarah Desa), yang dibentuk dengan cara penunjukkan bukan pemilihan, serta kekuasaannya terbatas. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, bukan kepada BAMUSDES. Namun demikian, seiring penerbitan buku ini, UU 32/2004 telah diumumkan akan diganti pada tahun 2008. Isu apakah yang penting untuk dibahas? Salah satu isu penting adalah relasi Kepala Desa dengan bawahannya dan Kepala Desa dengan BPD. Ada beberapa scenario tentang hal ini. Di bawah UU 22/99, ada hal yang berbahaya ketika anggota BPD hanyalah kandidat kelas dua, yaitu mereka yang gagal menjadi Pemerintah Desa. Dengan demikian mereka tidak akan memiliki kapasitas yang cukup untuk mengawasi Pemerintah Desa yang lebih kuat. Scenario lainnya adalah ketika ada anggota BPD yang merupakan kandidat yang kalah bersaing dalam pemilihan Kepala Desa, sehingga mereka menempatkan diri sebagai oposisi yang tidak konstruktif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hubungan antara BPD dan Kepala Desa adalah hubungan yang penuh dengan perselisihan. Karena Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD, kemudian BPD memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kepada Bupati bahwa Kepala Desa sebaiknya dicopot dari jabatannya, maka BPD memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Berdasarkan UU 22/99, BPD, secara teoretis, dapat mengkondisikan pemerintah desa menjadi vakum, dengan cara mengajukan pencopotan Kepala Desa oleh Bupati. Skenario ketiga adalah ketika BPD terkooptasi oleh Kepala Desa inilah yang terjadi di bawah UU 32/99. Berdasarkan PP 76/2005, sebagaimana juga disebutkan dalam PP 76/2001, BPD adalah mitra sejajar dari Pemerintah Desa. Hal ini dapat diartikan bahwa BPD bekerja melayani Kepala Desa. Ada beberapa kasus dimana Kepala Desa menganggarkan gaji bagi anggota BPD, sehingga mereka merasa berkewajiban untuk mendukung Kepala Desa. Ada juga kasus dimana BPD mengalokasikan sebagian anggaran desa untuk digunakan oleh BPD sendiri, seperti fasilitas, training, bahkan study tours1. 1

Mereka menjadi 'murid yang baik': sebagaimana selama ini dilakukan oleh DPRD.

xviii

Prolog

Isu yang terkait dengan isu di atas adalah akuntabilitas BPD. Jika Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD, lantas kepada siapakah anggota BPD bertanggungjawab? Hal ini tidak diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Tidak ada mekanisme recall atau public hearing. Hanya ada mekanisme check and balances melalui pemilihan lima tahunan. Pernah beredar wacana di kalangan aktivis NGO dan aparat pemerintah desa yang progresif untuk mengkampanyekan pertemuan tahunan desa yang menjadi ajang laporan pertanggungjawaban para anggota BPD kepada seluruh masyarakat desa. Salah satu strategi yang dikemukakan oleh warga desa sendiri adalah dengan menerapkan sanksi moral dan social. Untuk memahami hal ini, rujukan yang relevan adalah kondisi masyarakat desa yang masih teguh memegang semangat gotong royong. Jika ada anggota BPD yang melanggar norma social dan peraturan yang ada, baik itu hukum agama, adat, maupun Negara, orang tersebut akan diasingkan di desa: tidak akan diundang dalam hajatan masyarakat, pada intinya dikucilkan secara social. Hal ini hanya dapat terjadi di tingkat kehidupan masyarakat yang masih menganggap penting adanya komunitas, di perkotaan, sanksi seperti itu tidak akan berfungsi. Pada intinya sanksi selalu punya kekuatan dan merupakan mekanisme umum dalam pengendalian social. Masalahnya adalah ia bersifat informal dan sulit dilegalisasi. Tapi pada kenyataannya, jika ini diterapkan, kontrol terhadap anggota BPD telah cukup kuat. Akar permasalahan dari masa depan politik lokal adalah kepemimpinan. Di Sariendah -sebagaimana juga di desa lain dalam buku ini, kita menemukan banyak perubahan, tetapi banyak elemen yang masih sama. Pada pemilihan umum tahun 1999, masyarakat bebas memilih, dan PDI-P memperoleh suara terbanyak. Kepala Desa Sariendah yang baru saja terpilih enam bulan sebelum pemilu, dituntut korupsi oleh kandidat yang kalah dalam pemilihan kepala desa. Mereka mengundang wartawan menulis kasus itu, dan kisahnya diberitakan di tabloid Jakarta (sebagai bagian dari kampanye, karena Kepala Desa terpilih merupakan mantan pendukung Golkar). Mereka mengajukan petisi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung melaporkan Kepala Desa. Tetapi rupanya Kepala Desa orang yang cerdik. Dia melemahkan posisi lawannya (yang dia tuduh sebagai bagian dari pemerintah desa yang korup) dengan cara lebih terbuka dalam proses konsultasi. Dia tidak mendukung Golkar dalam pemilu 1999, dan tidak memberikan fasilitas khusus kepada mantan partainya itu. Dia kuasai berbagai kesempatan ekonomi yang terbuka semenjak adanya otonomi desa. Pasar desa dibangun, dan para karyawan pemerintah desa merencanakan pembangunan kolam renang untuk meningkatkan pendapatan desa. Banyak penduduk yang senang dengan gaya

Prolog

xix

kepemimpinan Kepala Desa yang baru. Terjadi perubahan positif. Saya menyambut hangat buku yang ditulis oleh Ari Nurman dan Yuke Ratnawulan serta diterbitkan oleh Perkumpulan INISIATIF. INISIATIF telah aktif di Kabupaten Bandung sejak tahun 2000, memberikan dukungan kepada forum warga (di Majalaya dan Banjaran) serta juga bekerja memperbaiki tata pemerintahan desa. Tidak banyak orang Indonesia yang secara serius menekuni pembaruan desa, dan saya senang mengetahui bahwa INISIATIF berupaya melakukan apa yang mampu dilakukannya untuk memastikan bahwa lembaga kemasyarakatan di Indonesia menjadi lebih demokratis. Ini merupakan inisiatif yang bagus. Buku ini sebaiknya dijadikan buku pegangan oleh siapapun yang berminat untuk menghidupkan kembali perdesaan di Bandung, dan di daerah lain. Semoga Bermanfaat!

Bagian 1

Sebuah Pengantar

Bab 1

Latar Belakang dan Konteks

Masih belum baiknya kebijakan publik di Indonesia dapat dilihat dari masih tingginya kemiskinan, ketertinggalan daerah tertentu, ketidakadilan alokasi sumberdaya, penyediaan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, korupsi, hilangnya kemandirian daerah, dll. Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik, yang saat ini banyak diperjuangkan oleh banyak Organisasi nonPemerintah (Ornop/Non-Government Organization), dianggap sebagai upaya terbaik untuk memperbaiki masalah-masalah diatas. Sejalan dengan hal tersebut, otonomi desa dianggap sebagai cara yang paling strategis untuk dapat mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat sebagai penerima manfaat (beneficiaries) pembangunan. Ini karena desa adalah pemerintahan pada tingkatan paling rendah dan paling dekat dengan masyarakat. Konsep ideal mengenai desa adalah desa yang otonom, yang mana memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan warganya dan mendistribusikannya secara adil kepada semua kelompok, termasuk kelompok marjinal. Lalu bagaimana otonomi desa di Indonesia? Menuju Desa yang Mandiri

Ironis memang bila kita melihat keadaan desa selama ini yang lebih banyak menjadi penonton dalam pembangunan yang mengatasnamakan rakyat. Pembangunan banyak dilakukan di desa, namun selama ini masyarakat desa tidak dilibatkan dan tidak dapat berpartisipasi di dalamnya. Hasilnya, pembangunan yang dilaksanakan hanya membuang sumberdaya karena tidak sesuai dengan preferensi masyarakat desa dan tidak memberikan manfaat bagi mereka. Bahkan sebuah studi yang dilakukan akhir 2004 lalu di Kabupaten Bandung

Latar Belakang dan Konteks

menunjukan bahwa masyarakat tidak merasa bahwa pembangunan yang dilaksanakan di wilayah mereka meningkatkan kesejahteraan mereka2. Lalu bagaimana agar pembangunan dapat mensejahterakan masyarakat desa? Seperti telah disebut diatas, salah satu preskripsi yang banyak diberikan adalah dengan melibatkan masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan publik mulai dari perencanaan sampai implementasinya. Untuk itu harus proses pembuatan kebijakan publik harus di dekatkan pada masyarakat dengan cara memberikan kewenangan lebih luas pada desa untuk menyediakan pelayanan publik. Desa sebagai pemerintah pada tingkat paling rendah harus diâ€?kembalikanâ€? hak otonominya dengan mewujudkan pemerintahan yang lebih desentralistis. Yaitu dengan pelimpahan kewenangan urusanurusan tertentu pada desa yang selama ini dikuasai tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Analog dengan pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan kabupaten, sistem pemerintah desentralistis menuntut adanya pengembangan pelimpahan kewenangan ke tingkat yang lebih/paling rendah, dari kabupaten ke desa. Namun begitu Pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke desa membutuhkan penafsiran yang lebih lengkap. Artinya, masih terdapat permasalahan yang cukup signifikan dalam menentukan berbagai urusan dalam penyediaan barang dan jasa publik pada tingkat lokal yang menjadi kewenangan pemerintah yang paling rendah (desa). Oleh karena itu, pertanyaan pertama dalam yang hendak dijawab adalah apa saja urusan urusan yang menjadi kewenangan desa? Bagaimana menentukan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa? Implikasi dari pelimpahan kewenangan pada desa adalah beban kewajiban atau tanggung jawab desa yang bertambah. Untuk itu diperlukan adanya perimbangan keuangan (tranfer fiskal) dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa. Perimbangan keuangan merupakan manifestasi dari hak yang semestinya diperoleh oleh pemerintahan desa sebagai sumber daya untuk melaksanakan penyediaan barang dan jasa publik pada tingkat desa. Dalam perspektif desentralisasi fiskal perimbangan keuangan dibutuhkan karena adanya kesenjangan keuangan (fiscal gap) antara pendapatan pemerintah desa dengan kebutuhan dana untuk melaksanakan penyediaan barang dan jasa publik. Lalu pertanyaan kedua yang ingin dijawab adalah bagaimana formula perimbangan keuangan dan transfer fiskal dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa? 2

Untuk gambaran lebih jelas dapat dilihat dalam studi yang dilakukan oleh Bidang Monitoring dan Evaluasi Bapeda Kabupaten Bandung bekerja sama dengan IPGI Bandung. Ratnawulan (2004) â€œMonitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Kabupaten Bandungâ€?, Bapeda Kabupaten Bandung.

Latar Belakang dan Konteks

Konteks Perumusan Desentralisasi dari Kabupaten ke Desa

Gagasan perumusan desentralisasi dari kabupaten ke desa muncul dalam sebuah diskusi internal IPGI Bandung membahas strategi perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Bandung. Sebagai tindak lanjut dari diskusi tersebut disepakati untuk melakukan sebuah penelitian untuk menyusun dan mendefinisikan konsep desentralisasi. Hasil dari penelitian tersebut rencananya akan diajukan pada pihak berwenang untuk diadopsi menjadi kebijakan publik. Pada awal penelitian, baru satu tahun undang undang mengenai otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, digulirkan. Pemberlakuan pun baru dilaksanakan pada awal 2001. Kondisi saat itu Indonesia masih meraba-raba dalam menjalankan otonomi daerah. Baik pusat maupun daerah masih belum ada gambaran yang pasti mengenai seperti apa otonomi daerah akan dilaksanakan. Apalagi pengembangan otonomi bagi desa. Dengan kondisi diatas, tentu saja gagasan mengenai desentralisasi dari kabupaten ke desa mendapat sambutan yang beragam dari stakeholder di daerah. Ada yang menyambut dengan semangat, ada yang skeptis, ada juga yang terang-terangan menolak. Beragam tanggapan ini menyebabkan proses penelitian dan usaha perumusan dan penerjemahannya menjadi kebijakan daerah sangat sulit dan selalu memicu diskusi yang sangat alot dan melelahkan. Di bulan September 2004 terjadi lagi perubahan politik dan hukum di tingkat nasional dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Munculnya kedua undang-undang ini merupakan reaksi atas banyaknya tanggapan atas undang-undang terdahulu yang menyebutkan bahwa kewenangan daerah terlalu luas dan banyak daerah yang dianggap tidak mampu melaksanakannya. Undang-undang yang baru pada intinya kembali mengurangi kewenangan daerah, terutama kabupaten dan kota. Munculnya undang-undang otonomi daerah yang baru ini memicu reaksi berbagai pihak yang mengkritik bahwa undang-undang ini menandakan kembalinya usaha sentralisasi kekuasaan. Kewenangan daerah banyak berkurang dengan munculnya undang-undang ini.

Latar Belakang dan Konteks

Banyak yang menganggap bahwa kedua undang-undang ini merupakan langkah mundur reformasi pemerintahan dan pengembangan otonomi daerah. Dalam wacana pengembangan otonomi daerah, terutama tingkat kabupaten dan kota, undang-undang ini memang mengurangi kewenangan daerah. Tapi dalam wacana pengembangan dan pengembalian otonomi desa melalui desentralisasi dari kabupaten ke desa, munculnya kedua undang-undang otonomi daerah yang baru ini merupakan angin segar. Terlebih lagi, pada 30 Desember 2005 muncul sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa. Dalam peraturan yang baru ini kewenangan desa lebih jelas dan tegas. Pendapatan desa pun semakin dipertegas sehingga ada jaminan bagi desa untuk menjalankan kewenangannya. Momen politik lainnya yang berpengaruh dalam proses penelitian dan usaha perumusan gagasan desentralisasi kewenangan dan fiskal dari kabupaten ke desa menjadi kebijakan publik di Kabupaten Bandung adalah momen pemilihan anggota legislatif DPRD di akhir tahun 2004 serta pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di akhir tahun 2005. Kedua momen tersebut sangat menentukan dalam arti, di satu sisi banyak memberikan peluang bagi pengadopsian gagasan desentralisasi ke desa, dan disisi lain juga banyak memberikan tantangan yang semakin berat.

Bagian 2 PENGEMBANGAN SUBSTANSI UNTUK DESENTRALISASI DARI KABUPATEN KE DESA DI KABUPATEN BANDUNG

Bab 2

Konsep Desentralisasi

Desentralisasi dilakukan untuk membatasi kekuatan pemerintah pusat dengan memberikan sebagian kekuasaan/kewenangannya kepada pemerintah bawahannya. Desentralisasi adalah sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis3. Dengan desentralisasi diharapkan masyarakat dapat lebih leluasa mengeluarkan aspirasinya. Namun desentralisasi seperti apa yang paling sesuai? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus mengetahui jenis-jenis desentralisasi dan karakteristiknya. Istilah-istilah desentralisasi

Secara umum, yang dimaksud desentralisasi adalah bentuk penyerahan kekuasaan/kewenangan atas suatu urusan tertentu dari pemerintah yang lebih tinggi pada tingkatan yang lebih rendah. Namun begitu, ada beberapa alternatif desentralisasi. Terminologi yang paling berguna dan paling banyak dijadikan acuan adalah seperti yang dilakukan oleh Rondinelly (1981), yang membedakan antara empat katagori yang berbeda mengenai desentralisasi: (i) dekonsentrasi (ii) delegasi (iii) devolusi dan (iv) privatisasi. Terminologi Rondinelli ini berguna untuk mendeskripsikan proses desentralisasi. Kemudian dalam Minis & Rondinelli (1989) dan Prodhomme (1994) disebutkan tiga kategori desentralisasi yaitu (i) dekonsentrasi (ii) delegasi dan (iii) devolusi. a. Dekonsentrasi Dekonsentrasi didefinisikan sebagai redistribusi pembuatan keputusan di antara tingkatan yang berbeda-beda dalam 3

Kadjamiko, pada Prosiding Workshop Internasional FISIP UNPAR, 4-5 September 2002.

Konsep Desentralisasi

pemerintahan pusat atau berupa transfer kewenangan/kekuasaan pada kantor administrasi lokal pemerintah pusat. Dengan kata lain penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah pusat di tingkat lokal, yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat di tingkat lokal dan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. b. Delegasi Delegasi adalah transfer tanggung jawab dan kewenangan / kekuasaan dari pemerintah pusat pada pemerintahan tingkat lokal atau institusi lainnya yang sifatnya semi otonomi (seperti perusahaan publik atau otoritas perumahan) dengan tidak sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah pusat tapi pada akhirnya bertanggung jawab kepada p e m e r i n t a h p u s a t . Ta n g g u n g j a w a b p e l a k s a n a a n kewenangan/kekuasaan pemerintah pusat tersebut kemudian menjadi milik pemerintahan lokal. c. Devolusi Devolusi adalah transfer kewenangan/kekuasaan dari pemerintah pusat kepada entitas politik/pemerintah lokal yang independen. Bentuk-bentuk desentralisasi yang mungkin terjadi Pelaksanaan di tingkat lokal oleh Urusan-urusan pusat

lokal

pusat

Dekonsentrasi

Delegasi

pusat yang diberikan ke lokal

Sentralisasi Daerahnya tidak mampu

Devolusi

kewenangan

Selain tiga terminologi desentralisasi diatas, ada variasi terminologi lain yang sering digunakan di Indonesia: a. Debirokratisasi Debirokratisasi adalah bentuk transfer fungsi dan tanggung jawab publik, tapi penerima transfer tersebut adalah sukarelawan (voluntary), organisasi privat atau non-governmental organizations. Ini mirip privatisasi. Namun istilah privatisasi terbatas hanya transfer pada swasta saja, yang semata bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga pelayanan diberikan hanya kepada masyarakat yang mampu membayar saja. Sedangkan debirokratisasi tujuannya bukan semata mencari keuntungan, namun juga berusaha memberikan pelayanan pada masyarakat seluruhnya.

B. Co-administration (tugas perbantuan/medebewind) Co-administration mirip dengan delegasi, namun transfer kewenangan dilakukan pada tingkatan pemerintah lokal, bukannya pada badan quasi-pemerintahan (quasi-governmental bodies) atau agen-agen dengan fungsi tunggal (single function agencies) sebagaimana yang biasanya dilaksanakan di negara-negara lain. Elemen-elemen desentralisasi

Apa saja yang didesentralisasikan? Pertanyaan tersebut terjawab oleh Parker (1995) yang menyebutkan bahwa ada tiga elemen yang didesentralisasikan. Ketiga elemen tersebut adalah: a. Desentralisasi politik Dimensi desentralisasi politik umumnya memberikan perhatian pada peningkatan partisipasi publik dengan memicu keaktifan warga dalam institusi publik. Dimensi desentralisasi politik membutuhkan komitmen formal pemerintah untuk menginisiasi prosesnya. Arthur Lewis (1976) memaparkan bahwa “hambatan utama untuk desentralisasi lebih jauh lagi adalah politik”. b. Desentralisasi institusi Desentralisasi institusi memperlihatkan keterkaitan antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal dalam kerangka legal yang tepat. Untuk itu, institusi yang menerima desentralisasi perlu memiliki kapasitas yang baik untuk memegang tanggung jawab dan kewenangan urusan yang didesentralisasikan. c. Desentralisasi fikal Desentralisasi fiskal dibutuhkan untuk menutupi pembiayaan desentralisasi institusi. Tiga sumber utama yang biasa digunakan dalam penyediaan barang dan jasa publik tingkat lokal adalah:  kekayaan, pengelolaan, sumber daya lokal  trasfer dari institusi yang lebih tinggi  sumber dari pinjaman Ketiga elemen desentralisasi di atas saling berkaitan satu sama lain dan diperlukan kombinasi ketiganya dalam penerapan konsep desentralisasi. Keseimbangan ketiga dimensi desentralisasi tersebut dapat menghasilkan:  Keefektifan (cost effective) dalam penyediaan pelayanan pada tingkat standar minimum dan dalam pentargetan pelayanan tersebut untuk kelompok marginal.  Kemampuan institusi pelayan publik merespon kebutuhan komunitas lokal, dan pada saat yang bersamaan, memenuhi tujuan dari kebijakan pemerintah yang lebih tinggi.

Konsep Desentralisasi

 Keberlanjutan yang diindikasikan dengan kestabilan politik, kecukupan fiskal, dan kefleksibelan institusional. Inisiatif desentralisasi selalu merupakan proses yang terusmenerus mengalami modifikasi. Modifikasi tersebut merefleksikan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Untuk itu desentralisasi ketiga dimensi elemen politik, fiskal dan institusional perlu dilakukan secara bersamaan dan terus-menerus dimodifikasi dalam implementasinya. Penerapan otonomi desa dapat dipandang sebagai upaya yang akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi penyediaan barang dan jasa publik di tingkat desa sesuai dengan kebutuhan nyata, preferensi maupun prioritas masyarakat desa. Penyediaan barang dan jasa publik di tingkat lokal dan transfer pembiayaannya merupakan wujud dari implementasi otonomi daerah. Pemerintah desa diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang juga akan meningkatkan manfaat yang diterima masyarakat desa dari penyediaan barang dan jasa publik. Pada ilustrasi yang dikembangkan oleh Chema4, desentralisasi dimodelkan sebagai suatu kerangka yang menggambarkan bagaimana menganalisis dimensi dari desentralisasi secara terpisah. Model konseptual untuk menganalisis desentralisasi ke desa dapat dilihat dibawah ini. PILIHAN DESENTRALISASI DAMPAK MENENGAH (INTERMEDIATE IMPACT) KELUARAN PEMBANGUNAN DESA Political -Political rights -Civil liberties -State coerciveness

Resource Mobilization Fiscal -Fiscal autonomy -Source of funds

Institutional -Subnational goverment administration -Non govermental institution

Sustainability

Institutional capacity

Cheema dalam Parker, 1995

Effectiveness

Responsiveness

Pada model diatas, kombinasi desentralisasi setiap elemen secara bersamaan akan meningkatkan akses masyarakat dalam pembuatan keputusan publik. Ini karena desentralisasi seluruh elemen secara baik dan seimbang akan meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, kapasitas institusi dan mobilisasi sumber daya. Pada akhirnya, hal tersebut akan meningkatkan efektifitas, keberlanjutan dan responsivitas (lebih sesuai dengan preferensi masyarakat). Keuntungan dan kerugian desentralisasi

Sampai saat ini desentralisasi masih mengundang kontroversi karena penafsiran setiap orang tentang desentralisasi berbeda. Hal ini karena pada pelaksanaannya desentralisasi memberikan baik keuntungan dan maupun kerugian. Keuntungan pelaksanaan desentralisasi adalah:  Mampu menyediakan pelayanan yang beragam sesuai dengan permintaan masyarakat lokal;  Aparat pemerintah akan menjadi lebih mempunyai akuntabilitas publik di mata masyarakat terhadap berbagai kualitas pelayanan publik yang telah mereka berikan;  Desentralisasi mungkin dapat meningkatkan mobilisasi pendapatan, dan  Memperkuat posisi pemerintah dan masyarakat lokal terhadap pemerintah yang lebih tinggi;  Desentralisasi dapat menjadi eksperiman fiskal di tingkat lokal, karena dapat menciptakan lingkungan yang inovatif pada sektor fiskal dan anggaran;  Secara politik, desentralisasi mendorong kearah sikap kepemerintahan yang lebih demokratis;  Secara politik, desentralisasi memberikan otonomi yang lebih besar bagi wilayah, sehingga mengurangi tuntutan dan ketergantungan pada pemerintah yang lebih tinggi Tentu saja kita tidak bisa berharap keuntungan-keuntungan desentralisasi tersebut dapat terwujud semuanya. Hal ini karena di Indonesia tiap daerah, apalagi desa, adalah unik, sehingga efek dari desentralisasi tidak akan sesempurna yang diharapkan. Sebaliknya terdapat beberapa pendapat yang menentang desentralisasi (lebih memilih struktur yang sentralistis) dengan argumen sebagai berikut :  Kontrol pemerintah secara terpusat menghasilkan kontrol yang lebih menyeluruh terdapat semua kebijakan fiskal, stabilitas ekonomi, dan kondisi makroekonomi;  Membangun infrastruktur secara menyeluruh;

Konsep Desentralisasi

 Lebih baik dalam pelaksanaan distribusi pendapatan;  Secara politik, desentralisasi fiskal kemungkinan dapat menganggu kesatuan, dan bahkan desentralisasi akan cenderung untuk lebih memperbesar otonomi daerah, bahkan, pemisahan wilayah. Kekhawatiran dari dampak negatif desentralisasi tidak terlalu relevan dalam konteks desentralisasi dari kabupaten ke desa. Tapi bila desentralisasi jadi diwujudkan muncul sebuah pertanyaan: mampukah pemerintah lokal (daerah/desa) merespon seluruh preferensi masyarakat pada berbagai pelayanan lokal? Otonomi Desa di Kabupaten Bandung: Sedang berusaha diwujudkan!

Wacana pengembangan otonomi desa di Kabupaten Bandung mulai muncul pasca reformasi. Wacana tersebut terkait dengan keinginan mereformasi pemerintahan di tingkat kabupaten, terutama terkait dengan perbaikan pelayanan publik. Wacana perlunya pengembangan otonomi desa ini muncul dalam momen perencanaan tahunan yakni ketika banyak desa pada waktu itu kesulitan dalam mengusulkan kegiatan tahunannya. Banyak keluhan dari desa bahwa usulan mereka banyak “berguguran di jalan”, dan sangat jarang yang kemudian terwujud. Tentu saja hal ini menimbulkan banyak kekecewaan di masyarakat dan ada kesan bahwa pemerintah tidak lagi memperhatikan kepentingan dan nasib masyarakat di desa. Keluhan lain datang dari pemerintah kabupaten, terutama instansi yang terkait dengan perencanaan. Kesulitan yang dihadapi adalah terlalu banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat, melebihi kapasitas kemampuan pemerintah kabupaten untuk memenuhinya. Banyak usulan kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan kabupaten, tidak layak diusulkan, tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan ataupun usulan kegiatan yang “bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah”. Salah satu gagasan yang muncul menanggapi masalah tersebut, baik untuk mengurangi keluhan dari desa dan juga mengurangi pekerjaan pemerintah kabupaten, adalah dengan menegaskan kegiatan apa saja yang bisa diusulkan. Jika kegiatan yang diusulkan dalam proses perencanaan tahunan tersebut bisa dan mampu5 dilakukan oleh desa, untuk kepentingan desa itu sendiri, dan manfaatnya hanya untuk desa itu sendiri, tidak perlu kegiatan tersebut diusulkan pada pemerintah kabupaten. Sesuai dengan asas kemudahan administratif. 5 Yang dimaksud dengan pernyataan “bisa dan mampu” yakni, jika suatu desa “bisa” melaksanakan suatu kegiatan bila mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya. Kemudian desa “mampu” melaksanakan suatu kegiatan bila desa tersebut mempunyai sumberdaya untuk melaksanakannya.

Konsep Desentralisasi

Penegasan ini tentu saja terkait dengan kejelasan hubungan atau pembagian kewenangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Konsekuensi dari hal tersebut desa harus memiliki pendapatan desa yang bersumber pada pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi setempat dan diperlukan adanya pengembangan model perimbangan keuangan antara kabupaten dengan desa. Menjawab permasalahan diatas, sebuah penelitian mengenai pengembangan konsep desentralisasi dari kabupaten ke desa melalui devolusi kewenangan dan fiskal di Kabupaten Bandung dimulai di tahun 2000. Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa dengan mendorong upaya penguatan otonomi desa maka dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan lebih berarti. Asumsi yang mendasari penelitian diatas adalah bahwa desa memiliki posisi yang strategis dalam menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kehendak dan preferensi masyarakat. Riset devolusi kewenangan dan fiskal ini didasari oleh pemikiran bahwa: pertama, masih banyak urusan dan kewenagan yang penting di desa namun peyelenggaraannya masih dipegang oleh pemerintah kabupaten atau bahkan pemerintah propinsi dan kabupaten. Dengan mendorong pelimpahan kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas beberapa pelayanan publik yang penting di tingkat desa. Kedua, tuntutan akan perlunya perimbangan keuangan dari pemerintah kabupaten dan desa perlu didasari pada pertimbangan bahwa keuangan mengikuti beban kewenangan yang akan dikerjakan. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, desentralisasi dalam pembangunan desa harus selalu melibatkan ketiga elemen politik, fiskal dan institusional. Dimensi politis desentralisasi ke desa umumnya memberikan perhatian pada peningkatan partisipasi publik melalui pemicuan keaktifan warga dalam institusi publik. Momen untuk mendesentralisasikan elemen politis untuk mewujudkan otonomi desa akhirnya muncul dengan pemberlakuan UU No.25 tahun 2004, UU No.32 tahun 2004, UU No.33 tahun 2004, serta terbitnya surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/SJ. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung kemudian menindaklanjutinya dengan menggunakan hak inisiatifnya untuk mengadopsi keempat perundangan tersebut dalam sebuah peraturan daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Perda 8/2005). Hal tersebut telah memberikan sebuah kesempatan bagi desa untuk lebih terlibat dalam proses pembangunan. Yang tersisa untuk melengkapi seluruh eleman desentralisasi adalah adanya desentralisasi elemen institusional dan elemen fiskal.

Bab 3

Pengembangan Substansi Desentralisasi Kewenangan

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa konsep ideal mengenai desa, baik dalam pengertian genealogis maupun administratif6, adalah desa yang otonom, yang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan warganya dan mendistribusikannya secara adil kepada semua kelompok, termasuk kelompok marjinal. Untuk mewujudkan kondisi desa yang ideal tersebut salah satu hal yang diperlukan adalah kejelasan hubungan atau pembagian kewenangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Disini salah satu elemen desentralisasi harus diwujudkan, yaitu adanya desentralisasi elemen institusi. Terkait dengan konsep otonomi desa, dalam wacana politik hukum, dikenal dua konsep hak otonomi desa berdasarkan asalusulnya7, yaitu hak berian dan hak bawaan. Hak bawaan adalah hak yang sejak dulu telah dimiliki desa (yang melekat pada sejarah asal-usul). Sedangkan berian adalah kewenangan yang diberikan pemerintah daerah. Saat ini, pengadopsian hak bawaan ini dapat dilihat diantaranya dalam: ď‚ˇ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 128 yang mendefinisikan desa sebagai â€œkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 6 Desa secara ginealogis maksudnya desa yang memang sudah ada sejak dulunya dan otonom, sudah ada sejarahnya, yang kemudian saat ini diakui keberadaan dan statusnya sebagai desa. Sementara desa secara administratif tidak mempertimbangkan ada atau tidak nya desa tersebut di masa lalu, seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, dan saat ini entitasnya diakui sebagai desa. 7 Zakaria, R. Yando, Memulihkan Desa, Beberapa Catatan tentang Upaya-Upaya Pengembalian Otonomi Desa, Yogyakarta, Desember 2003. 8 Dalam PP No.72 tahun 2005 tentang Desa definisi ini disebutkan pada Pasal 1 angka 5.

Pengembangan Substansi Desentralisasi Kewenangan

Republik Indonesia”. Ini berarti desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan  PP 72/2005 disebutkan pada Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa mengurus kepentingan masyarakat setempat serta berkewajiban “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat Permusyawaratan Desa. berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Kriteria-Kriteria Pemisahan Urusan Untuk Desa Indonesia”. Berdasarkan studi literatur terdapat beberapa kriteria untuk  PP 72/2005 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Desa dibentuk atas menentukan apakah kewenangan suatu urusan dapat didevolusikan atau prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan tidak. Alternatif yang pertama yaitu yang diungkapkan oleh Shah kondisi sosial budaya masyarakat setempat”. (1991). Shah (1991)12 menyebutkan bahwa ada beberapa faktor tertentu 9  UU 32/2004 Pasal 206 huruf a mengenai kewenangan desa. yang relevan untuk dipertimbangkan. Berikut ini faktor-faktor tersebut. Sampai saat ini, peraturan daerah mengenai kewenangan desa, a. Variasi geografis dan preferensi masyarakat dengan mobilitas khususnya kewenangan/hak berian (yang didesentralisasikan) di rendah: Indonesia masih sangat kurang. Dengan diberlakukannya UndangBerbagai urusan yang sifatnya lintas administratif, yang bisa dengan Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mudah berpindah melewati batas administrasi, sebaiknya tidak pengadopsian adanya hak berian diantaranya dapat dilihat dari: didesentralisasikan ke desa. Bila ada urusan dengan mobilitas tinggi,  Adanya pembentukan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam maka urusan tersebut sebaiknya tidak didesentralisasikan menjadi UU 32/2004, pasal 200 ayat (1) yang berbunyi “Dalam pemerintahan kewenangan desa. Dengan kata lain, bila kekhasan preferensi warga daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri atau kondisi geografis suatu desa dan tidak ada ditemui di desa lain, dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”. kemudian preferensi warga serta kondisi geografis yang membatasi  UU 32/2004 Pasal 206 mengenai kewenangan desa, huruf b, c dan itu berpengaruh dalam suatu urusan tertentu, maka urusan tersebut huruf d10 sebaiknya dikelola pada tingkat lokal. Paparan diatas jelas memberikan pengakuan akan adanya b. Eksternalitas spasial: otonomi desa. Selain itu pengakuan akan otonomi desa di Indonesia Eksternalias spasial muncul ketika manfaat dan/atau biaya dari dapat dilihat lebih jauh dalam penjelasan PP No.72/2005 pada pelayanan publik dirasakan oleh orang yang bukan penduduk lokal. penjelasan umum, yang menyebutkan bahwa salah satu dari lima Urusan seperti itu sebaiknya tidak dikelola pada tingkat lokal, namun prinsip11 yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundangan pada tingkatan yang lebih tinggi. Singkatnya, bila eksternalitas spasial yang terkait dengan desa yaitu otonomi asli. Implikasi dari adanya yang timbul dari wewenang yang hendak didesentralisasikan hanya otonomi, desa yang otonom berarti: muncul dalam lingkup desa, dan dapat dikelola dengan baik oleh  kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari desa, maka kewenangan tersebut bisa didesentralisasikan ke desa. pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan C. Skala ekonomi: pemerintah tertentu. Pelayanan tertentu membutuhkan area pelayanan lebih luas dari  mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan batas wilayah administratif desa untuk penyediaan yang efektif mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara biaya (cost effective). Bila luas area pelayanan (skala ekonomi) berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada pelaksanaan wewenang tidak terlalu besar, dan bisa dicapai pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan lingkup desa, maka kewenangan suatu ur usan dapat berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. didesentralisasikan ke desa. 9

Dalam PP No.72 tahun 2005 tentang Desa ada pada Pasal 7 huruf a Dalam PP No.72 tahun 2005 tentang Desa ada pada Pasal 7 huruf b, c, dan d. Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu; (1) Keanekaragaman, (2) Partisipasi, (3) otonomi asli, (4) Demokratisasi, dan (5) Pemberdayaan masyarakat. 10

12 Shah, Anwar, (July 1991), Perspectives on the Design of Intergovernmental Fiscal Relation, Policy, Research, and External Affairs Working Papers, No WPS 726, Country Economics Department, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington D.C., USA

Pengembangan Substansi Desentralisasi Kewenangan

d. Biaya administratif dan biaya pemenuhan kebutuhan publik: Kewenangan yang didesentralisasikan ternyata memberikan manfaat lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan, maka desentralisasi dapat terus berjalan. Yang kemudian harus diperhatikan kemudian adalah yang dimaksud dengan biaya. Apakah biaya yang dimaksud adalah biaya agregat, atau biaya dari sisi pemerintah saja sebagai penyedia, atau biaya dari sisi masyarakat saja sebagai konsumen? Kriteria lainnya seperti yang ada pada Peraturan Pemerintah no 45 tahun 1992 untuk mentransfer fungsi pemerintahan dari nasional ke propinsi (regional). Seperti kita ketahui, urusan-urusan yang menjadi kewenangan suatu instansi merupakan implementasi dari fungsi instansi tersebut. Dengan sedikit modifikasi, kita juga dapat mengaplikasikan prinsip yang sama untuk mentransfer kewenangan dari kabupaten ke desa  Fungsi-fungsi yang biasa ditangani oleh daerah.  Fungsi-fungsi yang terkait dengan kepentingan publik langsung yang penting, dan sangat terpengaruhi oleh kondisi lingkungan regional (lokal).  Fungsi-fungsi yang dapat meningkatkan partisipasi publik atau yang mempunyai karakteristik/dikarakterisasikan sebagai tanggung jawab publik (masyarakat)  Fungsi-fungsi yang labor intensif dalam implementasinya.  Fungsi-fungsi yang memberikan tambahan pendapatan regional (lokal), dan mempunyai potensi untuk meng”generate” pendapatan sendiri (own revenues) bagi daerah.  Fungsi-fungsi yang harus diputuskan dan aksi yang harus segera dilakukan implementasinya. Kriteria-kriteria lain yang mungkin bisa digunakan, seperti yang pernah diusulkan oleh GTZ13 untuk menentukan besaran/jumlah dan fungsi dan tugas yang akan didesentralisasikan kedesa. Besaran/jumlah dan fungsi dan tugas yang sebaiknya didesentralisasikan kedesa yaitu bila:  Manfaat yang muncul meluas di tingkat desa atau multi desa saja  Efek meluas (externality) yang serius tidak melebihi/melewati batas desa  Kemampuan teknis yang dibutuhkan mudah dipenuhi  Fungsi/kewenangan tidak melebihi kapasitas administratif (administrative capacity) atau kapasitas bisa ditingkatkan untuk 13 “Support for Decentralization Measures”, Proyek Pendukung Pemantapan Penataan Desentralisasi, Discussion Paper on Key Issues in Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia, GTZ Advisory Team, March 1997

Pengembangan Substansi Desentralisasi Kewenangan

dapat memegang/mengelola fungsi dalam basis yang luas (ini tidak saya mengerti)  Adanya/dibutuhkan par tisipasi publik dalam/untuk merencanakannya, implementasinya dan kontrolnya  Fungsi-fungsi terkait dengan kebutuhan dasar populasi  Fungsi-fungsi terkait untuk meningkatkan pendapatan lokal Berdasarkan pertimbangan untuk perencanaan dan implementasi proyek, maka menurut Silverman (1992)14 kriteria pelimpahan wewenang adalah : 1. Membutuhkan pengambilan keputusan yang spesifik lokasional karena area yang dilayani oleh proyek mempunyai karakteristik yang relatif unik dalam arti dampak pada implementasinya lokal; 2. Tidak mempunyai konsekuensi yang signifikan pada tujuan yang menjadi prioritas dari negara secara keseluruhan; 3. Mempunyai skala ekonomi yang relatif rendah bila dibandingkan pada implementasi atau operasi pada skala yang luas; 4. Membutuhkan waktu respon yang singkat; 5. Padat karya dari pada padat teknis dan modal; 6. Membutuhkan integrasi yang erat antara sektor-sektor dalam area geografis yang terbatas meliputi juridiksi lokal yang tetap; 7. Membutuhkan partisipasi lokal; 8. Relatif skalanya kecil dan padat karya; 9. Dapat secara mudah dikontrakkan pada sektor swasta untuk rancangan teknis, implementasi, dan operasi; dan atau 10.Tidak membutuhkan tindakan dukungan yang signifikan dari agen pemerintah, baik pada tingkat tinggi atau diantara perusahaan yang semi otonom (kecuali pada kasus seperti ini dimana kontraktor bertanggung jawab pada kewenangan lokal). Adaptasi Kriteria Teoretis

Kriteria-kriteria di atas tentu saja masih bersifat sangat teoretis dan dirasakan terlalu banyak (tidak ringkas). Banyak terjadi overlapping antara kriteria yang satu dengan kriteria yang lain dan tidak relevannya beberapa kriteria dengan kondisi lapangan di wilayah Kabupaten Bandung. Selain itu ketidakringkasan kriteria akan mempersulit metoda/formulasi penilaian kewenangan yang akan didevolusikan. Pembahasan secara khusus dilakukan terhadap kriteria berdasarkan hasil literatur tersebut. Pembahasan tersebut bertujuan untuk memperoleh kriteria umum yang tepat dan ringkas. Kriteria yang 14 Jerry M. Silverman, Sector Decentralization: Economic Policy and Sector Investment Programs. World Bank Technical Paper Number 188 Africa Technical Department Series.

Pengembangan Substansi Desentralisasi Kewenangan

terlalu banyak juga mempersulit penilaian terhadap kewenangan suatu contoh, kriteria padat karya sudah terwakili oleh kriteria skala lokal desa urusan. Selain itu pembahasan dilakukan untuk memperoleh kriteria dan skala ekonomi yang relatif rendah. Selain itu seperti telah dijelaskan umum yang sesuai dengan karakteristik lokal dalam hal ini kondisi sebelumnya- kriteria yang lebih ringkas akan mempermudah proses Kabupaten Bandung. Dengan melakukan pembahasan bersama dengan penilaian yang dilakukan. berbagai stakeholders, kriteria-kriteria yang tidak sesuai dapat Selanjutnya perlu diketahui bagaimana cara melakukan penilaian dieliminasi dan sebaliknya dapat diperoleh masukan kriteria-kriteria berdasarkan 5 kriteria tersebut. Apakah kelima kriteria tersebut harus baru yang diperlukan. Stakeholder yang terlibat diantaranya terpenuhi agar kewenangan suatu urusan dapat didevolusikan dari ď‚ˇ IPGI sebagai tuan rumah sekaligus pencetus ide pembahasan kabupaten ke desa? Bagaimana jika salah satu atau lebih dari satu kriteria kewenangan yang akan dilimpahkan dari Pemerintah Daerah tidak terpenuhi? Untuk itulah proses selanjutnya adalah menentukan Kabupaten Bandung ke Pemerintah Desa. metoda penilaian dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ď‚ˇ Departemen Teknik Planologi ITB sebagai wakil institusi pendidikan disepakati. yang telah memberikan berbagai masukan konsep desentralisasi Terdapat kriteria yang bersifat absolut sehingga merupakan fiskal. saringan awal dalam penelitian. Ini berarti apabila kewenangan suatu ď‚ˇ Bapeda Kabupaten Bandung sebagai institusi yang akan urusan tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria-kriteria menggunakan produk devolusi kewenangan dan fiskal. absolut, maka kewenangan urusan tersebut tidak dapat didevolusikan ke ď‚ˇ BPS sebagai institusi yang akan membantu dalam memformulasikan desa walaupun kriteria-kriteria lainnya dapat terpenuhi. Kriteria yang model transfer fiskal dari Pemerintah Kabupaten Bandung ke disepakati bersifat absolut adalah: pemerintah desa terutama dalam menyediakan berbagai data yang 1. Kriteria 3 (selanjutnya ditulis eksternalitas). akan digunakan sebagai variabel transfer fiskal. 2. Kriteria 4 (selanjutnya ditulis cost efficient) Dari hasil diskusi, diperoleh hasil sementara kriteria-kriteria yang Dari kesepakatan tersebut tersisa tiga kriteria yang harus dapat digunakan untuk penilaian devolusi kewenangan adalah: ditentukan metoda/formulasi penilaiannya. Untuk itu digunakan 1. Urusan tersebut berskala lokal desa. matriks untuk melihat kondisi-kondisi yang mungkin terjadi. 2. Urusan tersebut memerlukan pengambilan keputusan yang Sebelumnya dilakukan penggabungan antara kriteria 1 (selanjutnya khusus/spesifik untuk lokasi tertentu (dalam hal ini suatu desa). ditulis lokal) dengan kriteria 2 (selanjutnya ditulis unik). Penggabungan Adanya kriteria ini berkaitan dengan karakteristik desa yang unik tersebut karena kriteria 1 dan kriteria 2 memiliki klasifikasi yang 'mirip'. sehingga dampak dari penyediaan barang dan jasa publik akan Kriteria 5 selanjutnya ditulis dengan responsiveness. Diasumsikan berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. kriteria eksternalitas dan cost efficient sebagai kriteria absolut (saringan 3. Urusan tersebut tidak memiliki konsekuensi-konsekuensi yang awal) sudah terpenuhi. Matriks tersebut seperti terlihat di bawah ini: signifikan bagi tujuan-tujuan-tujuan prioritas yang lebih tinggi (pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi secara keseluruhan Matriks Simulasi Metode Penilaian sampai negara) dan dampak yang ditimbulkannya, -baik positif maupun negatif- tidak bersifat lintas desa/tidak menimbulkan eksternalitas lintas desa. Kriteria ini dipertegas dengan istilah eksternalitas. 4. Urusan tersebut memiliki skala ekonomi yang relatif rendah dibandingkan dengan implementasi atau operasi pada skala luas wilayah tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pembiayaan urusan tersebut paling efisien jika dikelola desa. 5. Urusan tersebut memerlukan waktu respons yang cepat. Kriteria-kriteria berdasarkan studi literatur yang tidak Terlihat bahwa tanpa terpenuhinya kriteria lokal dan unik, dimasukkan ke dalam hasil sementara disebabkan kriteria-kriteria keperluan terhadap respon yang cepat dalam suatu urusan tidak tersebut bersifat overlapping dengan kelima kriteria yang ada. Sebagai membuat suatu kewenangan dapat didevolusikan. Dengan kata lain

Pengembangan Substansi Desentralisasi Kewenangan

kriteria lokal dan unik bersifat absolut. Jadi tanpa terpenuhinya kriteria tersebut, kewenangan suatu urusan tidak dapat didevolusikan ke desa. Terlihat juga tanpa adanya keperluan respon yang cepat, tapi terdapat kriteria lokal dan unik, kewenangan suatu urusan tetap dapat didevolusikan. Kesimpulan yang diperoleh dari matriks tersebut adalah kriteria lokal dan unik bersifat absolut sementara kriteria responsiveness tidak perlu dimasukkan ke dalam kriteria karena tidak mempengaruhi penilaian. Secara umum berdasarkan hasil akhir diskusi tersebut terdapat 3 kriteria untuk menentukan apakah kewenangan suatu urusan dapat didevolusikan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa. Kriteriakriteria tersebut adalah: 1. Penyediaan barang dan jasa publik tersebut berskala lokal desa dan penyediaannya menimbulkan dampak yang unik bagi lokalitas desa. Apabila skala penyediaan barang bernilai kecil dalam pengertian berada dalam ruang lingkup desa, baik dilihat dari ketersediaan sumber daya maupun lingkup pelayananannya maka kewenangan suatu urusan dapat didevolusikan ke desa. Begitu pula apabila terdapat karakteristik tiap-tiap desa yang unik sehingga dampak dari penyediaan barang dan jasa publik juga akan berbeda-beda bagi setiap desa, kewenangan penyediaan barang dan jasa publik tersebut dapat bahkan dalam hal ini merupakan keharusan- didevolusikan ke desa. 2. Penyediaan barang dan jasa publik tersebut tidak memiliki dampak lintas desa (eksternalitas) dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tujuan kebijakan-kebijakan pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi. Apabila penyediaan barang dan jasa publik menghasilkan dampak baik yang positif maupun negatif- yang bersifat lintas desa maka kewenangan suatu urusan harus ditangani oleh pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah desa. Selain itu dampak dari pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa tidak boleh bertentangan dan menghambat kebijakankebijakan yang diambil oleh pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi. Adanya indikasi bahwa dapat terjadi trade-off antara kebijakan pemerintah desa dengan pemerintah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kewenangan suatu urusan tidak dapat didevolusikan. 3. Penyediaan barang dan jasa publik tersebut memiliki skala ekonomi pada tingkat desa yang berarti efisiensi biaya tercapai pada tingkat desa. Pelimpahan kewenangan suatu urusan kepada pemerintah desa harus berdampak kepada biaya penyediaan barang dan jasa publik yang lebih rendah. Dengan demikian masyarakat desa akan

Pengembangan Substansi Desentralisasi Kewenangan

memperoleh manfaat devolusi kewenangan tersebut. Apabila efisiensi biaya tidak dapat tercapai pada skala desa, devolusi kewenangan justru akan berdampak kontraproduktif. Sebaliknya jika ternyata efisiensi biaya dicapai pada skala desa kewenangan suatu urusan harus didevolusikan ke desa. Seluruh kriteria tersebut bersifat absolut. Ini berarti kewenangan suatu urusan dapat didevolusikan jika penyediaan barang dan jasa publik yang berkaitan dengan urusan tersebut memenuhi seluruh kriteria tersebut. Adanya satu atau lebih kriteria yang tidak dipenuhi menyebabkan kewenangan suatu urusan tidak dapat didevolusikan ke desa. Penting untuk ditegaskan bahwa kriteria-kriteria dan formulasi/metoda penilaian tersebut merupakan kriteria umum dan formulasi/metoda umum. Dalam hal ditemui kasus-kasus yang spesifik untuk menilai kewenangan suatu urusan, dapat digunakan kriteriakriteria yang lain di luar kriteria umum tersebut atau digunakan formulasi/metoda penilaian yang berbeda dengan formulasi/metoda penilaian umum tersebut.

Bab 4

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

Dalam paparan pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa salah satu elemen desentralisasi yang harus dilengkapi adalah adanya desentralisasi elemen fiskal. Pelimpahan urusan dan kewenangan ke tingkat desa pada prinsipnya tidak menciptakan beban baru bagi desa. Pelimpahan urusan dan kewenangan ini harus menjadikan kesempatan bagi desa untuk mencipatakan inisiatif dan inovasi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Oleh karenanya pelimpahan urusan dan kewenangan ini harus mengikuti prinsip finance follows functions, dalam artian bahwa urusan dan kewenangan yang dilimpahkan ke tingkat desa harus disertai dengan sumber daya untuk menjalankannya terutama sumber daya pembiayaan. Dengan dasar pemikiran ini, maka konsep pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke tingkat desa merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dengan model transfer fiskal dalam menentukan besaran dana yang akan dialokasikan ke setiap desa untuk membiayai urusan dan kewenangan tersebut. Dimensi dan Kaidah Desentralisasi Fiskal

Pemerintah pada setiap negara terdiri dari lebih dari satu level pemerintahan. Di Indonesia tingkatan sistem pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan propinsi, pemerintahan kabupaten dan kota, pemerintahan kecamatan, dan pemerintahan desa dan kelurahan. Adanya tingkatan pemerintahan ini mempunyai konsekuensi adanya relasi fiskal antara tingkatan pemerintah yang menggambarkan bagaimana tingkat pemerintahan yang berbeda berinteraksi satu sama lainnya dalam berbagai isu perimbangan fiskal. Desentralisasi fiskal dan relasi fiskal antar pemerintah berhubungan dengan bagaimana

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

pemerintah pada setiap tingkatannya dibiayai. Desentralisasi fiskal dapat dibagi ke dalam beberapa dimensi. Terdapat empat blok pembentuk atau pilar dari desentralisasi fiskal yaitu: 1. Penugasan dari tanggung jawab pengeluaran yang menyangkut apa fungsi dan tanggung jawab pengeluaran untuk masing-masing tingkatan pemerintahan. 2. Penugasan eksploitasi dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan, agar pemerintah daerah dapat menyediakan berbagai pelayanan dengan sumber daya yang ada di daerah. 3. Transfer fiskal antar pemerintahan sebagai sumber pendapatan tambahan, yang mana pemerintah pusat memberikan pada pemerintah yang lebih rendah sebagai tambahan sumberdaya melalui sistem transfer fiskal atau hibah; 4. Kehati-hatian pemerintah daerah dalam menyeimbangkan pengeluaran tahunan dengan penerimaan dan transfer. Hal ini menjadi pertimbangan agar pemerintah daerah terhindar dari kebangkrutan dan hutang. Adapun kaidah yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan konsep desentralisasi fiskal adalah : 1. Desentralisasi fiskal harus dilihat sebagai sistem yang komprehensif. Pandangan bahwa desentralisasi fiskal dapat dilaksanakan secara parsial akan menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan karena akan ada variabel yang menjadi penghambat. Contohnya desentralisasi fiskal harus seiring dengan desentralisasi kewenangan secara signifikan kepada pemerintah lokal, termasuk kewenangan untuk membelanjakan fiskal yang didapat untuk membiayai urusan-urusan yang didesentralisasikan. 2. Keuangan (penerimaan) mengikuti fungsi (pengeluaran). Kewenangan dan pengeluaran yang dilimpahkan kepada pemerintah lokal harus diikuti dengan transfer fiskal dan kewenangan untuk penarikan pajak. 3. Diperlukan kemampuan pemerintah yang lebih tinggi untuk memonitor dan mengevaluasi desentralisasi. Hal ini harus didukung sistem yang baik dan data yang terukur sebagai input evaluasi dan pengawasan. 4. Suatu sistem desentralisasi tidak selalu cocok di semua tempat, terutama dalam kaitannya dengan perbedaan antara desa dan kota. Di sini diperlukan sistem yang dapat mengakomodasi perbedaan. Selain itu harus ada batasan yang jelas kriteria suatu daerah termasuk ke dalam klasifikasi yang mana dalam hubungannya dengan 'perlakuan' yang berbeda tersebut.

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

5. Desentralisasi fiskal memerlukan kewenangan perpajakan yang signifikan bagi pemerintah yang lebih rendah. Dengan begitu, pemerintah lokal akan harus bertanggung jawab pada pembayar pajak lokal. Bila bentuk desentralisasi hanya berupa transfer fiskal, maka tidak akan mendorong akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Hal ini karena pemerintah lokal akan cenderung hanya merasa bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. 6. Pemerintah pusat harus melaksanakan aturan desentralisasi fiskal yang telah dibuat. Tanpa adanya aturan dan kepatuhan terhadap peraturan, peran pemerintah pusat masih terlalu besar sehingga tujuan desentralisasi secara umum tidak akan dapat tercapai. 7. Perencanaan dan pelaksanaan desentralisasi harus dibuat secara ringkas. 8. Rancangan sistem transfer antarpemerintah harus sesuai dengan tujuan reformasi desentralisasi. Berbagai pilihan model transfer akan memberikan dampak yang berbeda. Dengan demikian harus dilakukan perhitungan secara secara matang mengenai kesesuaian dampak pilihan model transfer dan tujuan reformasi desentralisasi. 9. Desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan seluruh level pemerintahan. Model desentralisasi yang diaplikasikan dapat berbeda-beda. Tetapi seluruh level pemerintahan harus melakukan peranan-peranan terbaik yang dapat mereka lakukan. 10.Diperlukannya anggaran yang ketat dalam perencanaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Anggaran yang dibuat harus memiliki keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Di sini berarti juga diperlukan manajemen yang tepat serta kejelasan dalam utang pemerintah lokal (termasuk pembayarannya) dan besaran transfer fiskal. Tidak boleh terjadi penutupan defisit anggaran daerah di akhir tahun oleh pemerintah pusat dan bailout utang pemerintah lokal. 11.Diperlukannya kesadaran bahwa sistem antar pemerintah yang mendasari desentralisasi selalu berada dalam keadaan 'transisi' dan karenanya diperlukan perencanaan mengenai hal tersebut. Fleksibilitas dan perubahan dalam besaran dan alokasi pendapatan dan anggaran harus dilaksanakan mengikuti perubahan-perubahan dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Aturan yang eksplisit mengenai klasifikasi daerah berdasarkan tingkat perkembangannya harus dibuat. Perlu diperhatikan bahwa fleksibilitas sistem tidak berarti semuanya menjadi bersifat ad hoc. Hal ini hanya akan menyebabkan tidak transparannya pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut. 12.Harus adanya dukungan dari pihak-pihak internal yang

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

mengusahakan pelaksanaan riil desentralisasi fiskal. Walaupun dukungan tersebut bisa berasal dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak internal (yang memahami manfaat dan biaya dari pelaksanaan desentralisasi) terutama pemerintah. Jika tidak, desentralisasi hanya akan menjadi sebuah retorika daripada sebuah kebijakan. Alasan-alasan adanya transfer fiskal sebagai realisasi devolusi fiskal

Transfer fiskal antar pemerintah adalah hal yang umum terjadi. Di Indonesia hal tersebut sering dilakukan oleh pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintah lain di bawahnya. Demikian juga pemerintahan lain di bawahnya, misalnya kabupaten, sering memberikan transfer sejumlah dana kepada desa. Namun tidak banyak yang diketahui tentang transfer fiskal ke desa. Banyak pengamat mengatakan bahwa bergantung pada pemerintah pusat untuk mendapatkan dana merupakan hal yang buruk, sedangkan mampu berdiri sendiri dalam keuangan merupakan hal yang baik, tanpa mempertimbangkan benar-benar soal ini dari sudut kebijaksanaan pembangunan jangka panjang (Devas, et.al., 1989). Pendapat lain mengatakan bahwa mungkin tanpa bantuan pemerintah pusat pada daerah, pembagian pendapatan yang timpang antara daerah akan bertambah buruk. Selain itu transfer fiskal ke desa selama ini tanpa disertai sebuah desain besar untuk pemberdayaan dan pembangunan desa. Selama ini transfer fiskal hanya untuk programprogram yang tidak berkaitan satu sama lain. Namun kritik pokok adalah pola pembagian yang muncul tidak banyak mendorong daerah untuk mengerahkan sumber dana sendiri (Devas, et.al., 1989). Terlepas dari kontroversi itu ada beberapa alasan yang dikemukakan para ahli yang bisa menjadi pembenaran dilakukannya transfer dana dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, seperti halnya dari kabupaten ke desa. Ada beberapa alasan ekonomi yang dipandang cukup rasional sebagai pembenaran adanya transfer fiskal di antara pemerintahan (intergovenrmental fiscal transfer/IGFT). Diantaranya yang dikemukakan oleh Broadway et.al. (1993), Shah (1994), dan Rosen (1995). a. Mengatasi ketidakseimbangan fiskal vertikal (to address vertical fiscal imbalance). Igft dibutuhkan untuk menyeimbangkan anggaran pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Selama ini, dan sesudah pemberlakuan UU pemerinthaan daerah, desa mempunyai beban

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

yang lebih besar. Namun tidak diimbangi dengan cukupnya sumberdaya. b. Mengatasi ketidakseimbangan fiskal horizontal (to address horizontal fiscal imbalance). Di satu sisi, beberapa desa mungkin mempunyai potensi lebih baik pada sumberdaya alam atau basis pajak lain yang ternyata tidak didapatkan di desa lain. Mereka juga bisa mempunyai tingkat income yang lebih tinggi dari pada mereka yang ada di desa lain. Inilah yang disebut perbedaan kapasitas fiskal. Di sisi lain, beberapa desa mempunyai kebutuhan pengeluaran yang luar biasa, karena mereka mereka mempunyai proporsi orang miskin, tua dan populasi orang muda yang tinggi, atau karena mereka butuh untuk memelihara prasarana yang sifatnya tingkat kabupaten. Versi lain menyatakan bahwa kabupaten mempunyai jaminan untuk memelihara standar pelayanan umum yang minimum di semua desa. Daerah tanpa sumberdaya yang mencukupi untuk mencapai tingkatan minimum sebaiknya diberi subsidi. c. Mengatasi efek limpahan eksternalitas lintas desa/interjurisdiksional (to address interjurisdictional spillover effect). Beberapa jenis pelayanan umum mempunyai efek limpahan (externalitas) yang lintas desa. Pada pelayanan umum jenis ini, pemerintah desa akan cenderung berinvestasi lebih kecil karena manfaat yang diterima mungkin akan lebih menguntungkan orang lain dari luar desa. Sehingga, pemerintah kabupaten harus untuk menyediakan insentif atau sumberdaya finansial untuk memecahkan masalah kekurangan-penyediaan (underprovision) ini. Alasan lain yang mirip dikemukakan oleh Parker (June 1995) ada empat agumen ekonomi utama yang disarankan sebagai justifikasi untuk IGFT: ď‚ˇ Untuk menjembatani kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang bisa berakibat pada ketidaksesuaian antara sumber pendapatan dan kebutuhan pengeluaran, yang mengarah pada kekurangan pendapatan. ď‚ˇ Untuk mengkompensasi adanya perbedaan pendapatan dan kemampuan sumberdaya yang menciptakan inefisiensi yang juga mengarah pada migrasi yang disebabkan fiskal sebagai faktor penarik produksi menuju area yang lebih kaya. Misalnya urbanisasi. ď‚ˇ Untuk menjamin adanya pelayanan pada standar minimum yang umum yang membuat area yang lebih miskin dapat menyediakan pelayanan pada tingkat yang layak. ď‚ˇ Untuk mengentaskan ketidakefisienan yang muncul dari eksternalitas yang lintas desa, dimana orang menikmati manfaat dari

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

barang publik tapi tidak berkonstribusi pada biaya penyediaannya. Hal ini mungkin berakibat, pemerintah desa hanya menyediakan barang publik dalam jumlah yang sedikit. Terkait dengan ketidakseimbangan horizontal, ada beberapa arti yang harus dipahami dalam hal pemerataan. Seperti misalnya pengertian pemerataan antara daerah yang dikemukakan oleh Devas, et.al., (1989). Hal ini karena pengertian pemerataan antara daerah merupakan unsur penting dalam kebijaksanaan pemerintah di Indonesia, dan soal pokok dalam setiap pembahasan mengenai hubungan keuangan. Tetapi, merumuskan apa arti pengertian pemerataan antara daerah itu sebenarnya, dan memperinci bagaimana tujuan itu akan dicapai, bukan pekerjaan yang mudah. Devas, et.al., (1989) menyebutkan beberapa kemungkinan arti pemerataan pada konteks tingkat pemerintah lokal. a. Tingkat produk domestik regional bruto yang sama disemua daerah, baik dari sudut jumlah mutlak maupun dari sudut pendapatan perkepala. b. Tingkat rata-rata pendapatan per kepala yang sama di semua daerah. c. Peluang yang sama untuk memperoleh layanan masyarakat yang pokok (misal pendidikan, layanan kesehatan, angkutan, dsb). d. Tingkat pajak dan pungutan daerah yang sama di semua daerah. e. Tingkat bantuan pemerintah yang sama di semua daerah. f. Menyamakan sumberdaya yang diberikan pada pemerintah daerah, dengan memperhitungkan perbedaan antara daerah dalam hal tingkat kebutuhan pengeluaran dan sumber yang dimiliki. Konsep pemerataan ini harus dipilih dengan baik, dan harus disepakati oleh masyarakat dan pemerintahan kabupaten. Kalau konsep d yang digunakan, berarti rumus c sudah tercakup, karena pengertian pembagian sumberdaya sebagian ditujukan untuk mewujudkan peluang yang sama guna memperoleh layanan masyarakat (apapun batasannya). Ini juga akan memungkinkan tercapainya tujuan d, karena sistem pembagian sumberdaya yang tepat akan memungkinkan penyediaan layanan pada tingkat yang sama dapat dibayar dengan pajak dan pungutan pada tingkat yang sama pula. Hal yang tidak dapat diwujudkan secara langsung dengan konsep ini ialah perubahan pembagian pendapatan perkepala antara (atau dalam) daerah. Namun ini sebenarnya sudah diluar lingkup keuangan pemerintah daerah. Tujuan semacam ini harus didekati terutama melalui kebijaksanaan nasional (tentang pajak nasional, subsidi, program pembangunan, dsb). Tetapi pola perpajakan dan pola pengeluaran pemerintah daerah juga hendaknya dirancang untuk mencapai pembagian yang merata dari beban dan manfaat, dan sistem alih dana dari pemerintah pusat yang dirancang dengan tepat dapat membantu dalam hal ini. (Devas, et.al., 1989)

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

Cara transfer dan Beberapa alternatif formula dasar transfer fiskal

Transfer merupakan elemen inti dari keuangan daerah dan desa (setidaknya, di indonesia seperti ini). Lalu bagaimana cara membagikannya pada seluruh daerah? Sampai saat ini terdapat tiga jenis cara dasar untuk menetapkan berapa besar jumlah dana yang perlu didistribusikan melalui transfer fiskal antar pemerintahan, yaitu:  Menurut persentase tetap dari penerima pemerintah pusat  Mengikuti suatu dasar ad hoc, yaitu dengan cara yang sama seperti untuk jenis-jenis pengeluaran anggaran yang lain  Atas dasar 'mekanisme formula', yaitu menurut persentase dari pengeluaran-pengeluran daerah tertentu yang dibayar oleh pusat, atau yang berhubungan dengan beberapa ciri umum daerah penerima Dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di indonesia menggunakan kombinasi antara ketiga cara transfer tersebut (lihat saja UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan)  Menurut persentase seperti pada bagi hasil pajak dan hasil bumi  Adanya pembagian yang merata (basis), semua daerah mendapatkan sama besar  Atas dasar 'mekanisme formula', dengan menggunakan variablevariable tertentu Salah satu cara untuk menghitung besaran transfer adalah dengan formula. Secara kasar, menurut Ma (1997) ada empat tipe formula transfer: Formula A. Formula ini mempertimbangkan tidak hanya equalisasi kapasitas fiskal, tapi juga menyesuaikan untuk kebutuhan pengeluaran daerah yang berbeda. Aplikasi formula ini dapat ditemukan di Australia, Jerman, Jepang, Korea, dan Inggris. Formula tertentu sangat tergantung pada kebutuhan data, tertama pada data kebutuhan pengeluaran (expenditure needs). Formula khas tipe ini adalah sebagai berikut:

TRi = Ni-Ci-OTRi (1) Dimana Ni adalah kebutuhan fiskal region i, dan Ci adalah kapasitas fiskal region i. Ni-Ci mengukur gap antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. OTRi merepresentasikan transfer lain yang diterima

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

region i dari pusat. Formula ini menyatakan bahwa transfer pemerintah pusat akan menutup gap antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal setiap daerah, untuk meyakinkan bahwa region dengan usaha pajak yang rasional akan dapat menyediakan pelayanan publik pada tingkat yang masuk akal. Formula B Formula berikut adalah formula yang hanya mempertimbangkan equalisasi kapasitas fiskal. Sebagai contoh adalah yang digunakan di Kanada. Formula tipe ini mempunyai mempunyai kebutuhan data yang relatif sederhana dan mudah diimplementasikan. Tapi formula ini mengabaikan perbedaan yang berpotensi besar pada kebutuhan pengeluaran spesial di seluruh region. Ciri khas formula tipe ini (seringkali disebut sistem pajak representatif) adalah sebagai berikut:

Dimana TRi adalah transfer dari pusat pada region i, Pi adalah populasi region i, Bi adalah basis pajak di region i, P adalah populasi total negara, B adalah basis pajak total negara, dan t adalah tingkat (rate) efektif rata-rata negara atas basis pajak. B/P Bi/Pi mengukur gap antara rata-rata basis pajak perkapita nasional dan basis pajak perkapita region i. Formula ini menyatakan bahwa transfer pemerintah pusat akan diberikan pada region dengan kapasitas fiskal dibawah rata-rata menjadi region dengan kapasitas fiskal sesuai rata-rata. Skema transfer equalisasi didasarkan pada formula tipe ini berasumsi bahwa kebutuhan fiskal perkapita seluruh region adalah sama. Hal ini terlalu menyederhanakan (over simplification) dan bisa menciptakan sumberbaru disparitas regional bila biaya penyediaan pelayanan publik berbeda jauh diantara region. Bagaimanapun, bila sebuah negara mempunyai perbedaan biaya regional yang relatif tidak signifikan atau data tentang perbedaan biaya tertentu tidak ada, formula ini bisa jadi pilihan paling cocok untuk dipertimbangkan. Formula C Formula ini adalah formula yang mendistribusikan transfer pemerataan didasarkan pada beberapa indikator kebutuhan. Kapasitas fiskal tidak sering dipertimbangkan dalam formula ini karena data tertentu sulit didapatkan. India, Italia dan Spanyol menggunakan formula tipe ini. Ada variasi indikator yang dapat merefleksikan kebutuhan fiskal suatu daerah, dan pilihannya adalah sangat tergantung

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

pada tujuan pemerintah sebagaimana faktor historis dan politik lain. Indikator utama (sering digunakan dalam kombinasi dengan bobot) digunakan untuk menentukan kebutuhan fiskal region termasuk:  Tingkat income perkapita;  Poverty incidence;  Tingkat pengangguran;  Kepadatan populasi;  Area;  Kematian bayi;  Harapan hidup;  Angka partisipasi sekola;  Infrastruktur (misal panjang jalan);  Indikator tingkat pembangunan lain (misal konsumsi listrik dan jumlah sambungan telepon) Indikator apa yang sebaiknya dipilih dan berapa besar bobot setiap indikator bisa diberikan masih menjadi pertanyaan yang sangat sensitif dan membutuhkan jawabah dengan simulasi yang sangat hatihati dan konsultasi dengan otoritas regional. Formula D Formula ini adalah formula yang mendistribusikan transfer untuk pemerataan didasarkan pada basis perkapita yang sama. Formula tertentu digunakan dalam sharing PPN/VAT (Pajak Pertambahan Nilai/Value Added Tax) di Jerman, Canada, Inggris, dan sejumlah hibah tujuan umum di Indonesia. Dibandingkan dengan tiga tipe transfer yang lainnya, transfer perkapita yang sama adalah yang paling sedikit membutuhkan data, tapi mempunyai efek equalisasi yang relatif lemah. Formula transfer perkapita yang sama yang paling sederhana adalah sebagai berikut:

Dimana TT adalah jumlah total transfer yang tersedia, dan P adalah total populasi yang memenuhi syarat untuk program transfer. Transfer yang sama per kepala penduduk tidak dapat secara penuh meratakan pendapatan, tapi setidaknya dapat mengurangi disparitas regional dalam kapasitas fiskal. Untuk meilihat ini, misalkan hanya ada dua region, region A dan region B, dengan jumlah penduduk yang sama, sementara itu, pendapatan pajak perkapita masing-masing adalah Rp. 1000,- dan Rp. 2000,-. Karena memiliki jumlah penduduk sama, maka transfer fiskal yang diterima masing-masing region juga

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

sama, misalnya Rp. 1000,- perkapita. Adanya transfer ini mengurangi rasio pendapatan perkapita region A dibanding B. Yaitu rasio semula (sebelum adanya transfer fiskal) adalah ½ menjadi 2/3. Kesimpulannya, dengan asumsi adanya kesamaan jumlah penduduk, semakin besar transfer fiskal yang diterima daerah, akan mengakibatkan semakin sempitnya kesenjangan fiskal antar daerah. Dari keseluruhan formula diatas, formula tipe A menyediakan potensi untuk pemerataan yang sebenarnya. Formula ini yang paling kompleks dan mungkin yang paling akurat dalam mengukur gap fiskal horizontal, tapi juga yang paling membutuhkan data. Formula tipe B dan C mengabaikan aspek utama (kapasitas atau kebutuhan) dari equalisasi horizontal, dan kemudian kurang efektif dalam memecahkan isu disparitas regional. Bagaimanapun formula tersebut membutuhkan data lebih sedikit dan cocok untuk negara yang hendak untuk memulai sistem transfer equalisasi pada basisi eksperimental. Formula tipe D adalah yang paling tidak efektif dalam hal equalisasi, tapi juga yang paling sedikit membutuhkan data. Variabel penentu besar transfer

Untuk menentukan besar transfer yang akan diberikan, banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Variabel tersebut harus dapat menggambarkan perbedaan yang ada diantara daerah, yang dalam hal ini harus bisa menggambarkan perbedaan yang ada antara desa. Memang sampai saat ini sedikit literatur yang bisa ditemukan yang memberikan gambaran variabel yang bisa digunakan untuk menentukan besar transfer ke desa. Selama ini yang banyak adalah variabel untuk menentukan besar transfer dari pusat ke daerah. Namun sepertinya tidak salah bila kita merefer pada itu dan kemudian mentransformasikannya sehingga dapat diterapkan pada desa A. Freinkman (April 1999), Dari hasil penelititan yang dilakukan oleh Freinkman (April 1999) di Rusia, terdapat empat variabel utama yaitu variabel karakteristik administratif dan geografis, variabel sosial, variabel ekonomi dan variabel fiskal. Variabel-variabel utama tersebut kemudian diperjelas lagi menjadi beberapa variabel yang lebih detil. Misalnya, karakteristik administratif dan geografis dijelaskan dalam variabel lokasi geografis, persen luas wilayah dari luas total, kepadatan penduduk (orang per kilometer), dan tipe administratif. Kemudian, variabel sosial dijabarkan menjadi persen populasi penduduk miskin, tingkat pengangguran,

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

tingkat kematian bayi, harapan hidup, dll. Lalu variabel ekonomi, GDP per kapita, Pendapatan perkapita tahunan, Tingkat inflasi tahunan , Pertumbuhan output industri, Pertumbuhan investasi, Persentase tunggakan perusahaan yang dibayar. B. Shah (1994) Penelitian Anwar Shah (1994) ini dilakukan di beberapa negara, termasuk didalamnya Australia, Jerman, Swiss, dan Kanada 1. Australia Asumsi yang digunakan dalam perhitungan besar transfer adalah belanja setiap katagori perdaerah berbeda ongkos. Penilai akhir adalah kebijaksanaan tim AGC (Australia Grant Commission), prosedur dinilai subjektif. Variabel yang digunakan adalah:  jumlah penduduk  total belanja perkapita  faktor skala (judgement)  faktor penduduk (persebaran, urbanisasi, komposisi sosial, struktur umur, kepadatan)  kondisi fisik (differential cost) 2. German dan Swiss Asumsi yang digunakan dalam perhitungan adalah ongkos penyediaan pelayanan publik standar dapat diminimumkan. Untuk daerah pegunungan ongkos layanan lebih mahal. Variabel yang digunakan adalah:  jumlah penduduk  kepadatan penduduk  pendapatan perkapita  luas daerah budidaya  luas wilayah ekonomi produktif 3. Kanada Pemerataan fiskal lebih darahkan untuk kesetaraan ongkos prasarana per kapita, dibandingkan pemerataan tingkat pelayanan barang dan jasa publik lokal antar-daerah. Formula digunakan untuk alokasi dan distribusi grant/anggaran federal dengan menggunakan variabel-variabel berikut:  jumlah penduduk  kepadatan penduduk  pertumbuhan penduduk  panjang jalan  jumlah rumah  faktor lokasi (utara-selatan)  faktor urbanisasi

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

 indeks harga jaminan sosial C. Wallich (dalam Roy, 1995) Berbeda dengan Freinkman, Wallich di Rusia mengungkapkan bahwa pemerataan didasarkan pada bantuan perkapita (Bahl dan Wallace,1994). Penerapan formula secara ex-post untuk menutup defisit anggaran daerah. Variabel yang digunakan adalah sbb:  jumlah penduduk  pendapatan perkapita  ranjang rumah sakit  angka kematian bayi  kerapatan jalan  tingkat upah  jumlah penduduk urban  jumlah pajak terkumpul  keuntungan BUMN/Daerah D. Bagchi (dalam Roy, 1995) Penelitiannya di India, pemerataan kemampuan keuangan daerah dilakukan untuk membantu kesetaraan layanan publik, mengurangi ketidakseimbangan horizontal dan disparitas antar daerah. Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:  Jumlah penduduk  PDRB perkapita  Manajemen fiskal  Masalah khusus E. Ma, (1997:33) Ma (1997) dalam penelitiannya mengungkapkan tentang adanya variasi indikator yang dapat merefleksikan kebutuhan fiskal suatu daerah, dan pilihannya adalah sangat tergantung pada tujuan pemerintah sebagaimana faktor historis dan politik lain. Indikator utama (sering digunakan dalam kombinasi dengan bobot) digunakan untuk menentukan kebutuhan fiskal region termasuk:  Tingkat income perkapita;  Angka kemiskinan;  Tingkat pengangguran;  Kepadatan populasi;  Area;  Kematian bayi;  Harapan hidup;  Tingkat pendaftaran sekolah;

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

 Infrastruktur (misal panjang jalan dan rel kereta api);  Indikator tingkat pembangunan lain (misal konsumsi listrik dan jumlah sambungan telepon) Menuju Implementasi Devolusi Fiskal Di Kabupaten Bandung

Ada beberapa langkah dalam merumuskan konsep implementasi devolusi fiskal di Kabupaten Bandung. Langkah pertama dalam melakukan pembahasan mengenai nilai transfer fiskal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung ke pemerintah desa adalah adalah memilih formula. Berdasarkan model pelimpahan urusan dan kewenangan ke tingkat desa yang telah diuraikan sebelumnya, formula transfer fiskal harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, formula transfer fiskal harus adaptif terhadap variasi kondisi umum wilayah antar desa. Secara umum, masing-masing desa memiliki variasi berdasarkan kondisi objektif wilayahnya seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dsb. Kedua, model transfer fiskal harus adaptif terhadap variasi beban desa dalam menyelenggarakan urusan pelayanan publik. Salah satu contohnya adalah beban untuk menangani jalan desa. Panjang jalan desa di masingmasing desa berbeda-beda dengan kondisi yang bervariasi pula. Desa yang memiliki jalan desa yang panjang perlu mendapatkan proporsi alokasi dana yang lebih besar di bandingkan desa lain yang memiliki jalan desa yang lebih pendek. Ketiga, model trasfer fiskal pun mampu menangkap kebijakan-kebijakan strategis kabupaten maupun aspirasi yang kritis yang berkembang di masyarakat. Contoh Kebijakan strategis pemerintah antara lain adalah kebijakan pengurangan kemiskinan, dan kebijakan peningkatan IPM. Dari hasil diskusi antar beberapa stakeholder, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan tiap formula dan kemampuan penyediaan data, akhirnya yang dipilih adalah formula tipe C. Formula ini kemudian diadaptasikan dengan mengakomodasi adanya kelompok variabel yang menggambarkan hak dasar warga dan desa, beban kewenangan yang harus di tanggung desa, dan variabel yang merefleksikan tujuan khusus. Untuk itu terdapat tiga kelompok variabel yang digunakan yaitu:  Variabel umum. Variabel umum adalah variabel yang digunakan untuk menentukan transfer fiskal dan tidak ditentukan oleh kewenangan urusan yang didevolusikan. Hal ini karena variabel umum di pertimbangkan sebagai variabel yang menggambarkan hak desa dan warganya harus diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi, dan tidak terkait sama sekali deng an kewenang an yang didesentralisasikan ke desa. Variabel yang dipertimbangkan sebagai

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

variabel umum dan korelasinya dengan nilai transfer misalnya Jumlah Penduduk atau Luas Wilayah Desa, yang nilainya berkorelasi positif dengan besaran transfer fiskal yang akan diterima oleh desa. ď‚§ Variabel yang berkaitan dengan kewenangan desa. Variabel ini digunakan untuk menentukan nilai transfer fiskal dari kabupaten ke desa sesuai dengan kewenangan urusan yang didevolusikan. Variabel ini merupakan turunan dari kewenangan yang didevolusikan yang menggambarkan besaran beban kewenangan desa yang bertambah akibat dari desentralisasi. Contohnya panjang jalan desa merupakan variabel turunan dari urusan kebinamargaan. Hal ini karena sebelum desentralisasi, jalan desa merupakan kewenangan dan beban pemerintah yang lebih tinggi (daerah). Ketika kewenangannya didesentralisasikan ke desa, maka bebannya pun akan beralih ke desa. Contoh variabel-variabel yang berkaitan dengan kewenangan desa dan korelasinya dengan nilai transfer fiskal adalah: Variabel Kewenangan dan Korelasinya dengan Transfer Fiskal

Kewenangan urusan

Variabel Kewenangan

Korelasi

Kebinamargaan

Panjang jalan desa

Air kotor

Tingkat pelayanan

Drainase

Panjang saluran minor tersier

Irigasi

Panjang irigasi tersier dan irigasi non teknis

Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana (KB)

- Jumlah anak balita - Jumlah wanita usia produktif (14-49 tahun)

+ +

Pengelolaan gizi masyarakat dan intuisi

Jumlah kasus kekurangan energi protein (KEP)

Pengawasan perlakuan Lingkungan

Luas kawasan terbangun

Pelaksanan operasional kegiatan organisasi olahraga dan pemuda

- Jumlah organisasi pemuda dan olahraga - Jumlah penduduk usia 15-46 tahun

Penyediaan sarana dan prasarana pra-sekolah, taman bermain, dan taman kanak-kanak (TK)

Jumlah anak usia 3-6 tahun

ď‚§ Variabel khusus. Variabel khusus adalah variabel yang digunakan untuk menentukan transfer fiskal dari kabupaten ke desa. Variabel ini bersifat khusus karena berkaitan dengan tujuan-tujuan prioritas/kebijakan strategis pemerintah kabupaten dan/atau asalusul desa. Contohnya tujuan pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, konservasi lingkungan, peningkatan perekonomian, dll. Rincian variabel khusus dan korelasinya dengan nilai transfer fiskal adalah: Variabel Khusus dan Korelasinya dengan Transfer Fiskal Variabel khusus Jumlah penduduk miskin Jumlah anak balita Jumlah wanita usia produktif Jumlah Kekurangan Energi Protein (KEP) Luas wilayah konservasi / luas hutan Jumlah pengangguran

Korelasi + + + + + +

Ketika kelompok variabel tersebut kemudian di akomodasi dalam formula sebagai berikut:

Dimana: DPDi DM VUi VWi VKi x1 x2 x3 DV

= = = = = = = = =

Dana Perimbangan Desa Dana Minimum Skor Variabel Umum yang diperoleh Desa i Skor Variabel Variabel Kewenangan Desa i Skor Variabel Variabel Khusus Desa i Bobot untuk Variabel Umum Bobot untuk Variabel Kewenangan Bobot untuk Variabel Khusus Dana Variabel

Hal berikutnya setelah penyusunan formula dan penentuan variabel adalah pengumpulan data. Pengumpulan data berupa data variabel-variabel penentu nilai transfer fiskal bisa menggunakan hasil survey yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini mengingat kompetensi untuk hal tersebut baik kompetensi substansi dan kompetensi legal - dimiliki oleh BPS. Dalam pelaksanaannya, BPS

Pengembangan Substansi Desentralisasi Fiskal

dapat bekerjasama dengan berbagai instansi yang telah memiliki data yang diperlukan, misalnya Badan Perencanaan Daerah (Bapeda). Dari hasil diskusi di Kabupaten Bandung, terdapat data yang telah tersedia di beberapa instansi dan data yang belum tersedia sehingga masih harus dikumpulkan dalam bentuk survey. Selengkapnya mengenai kebutuhan data dan ketersediannya dapat dilihat dalam tabel berikut. Bagian 3

Kebutuhan Data dan Ketersediaannya No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Jenis Data Jumlah penduduk Desa Luas wilayah Jumlah pajak daerah Jumlah PBB Indeks Harga Bahan Bangunan Panjang jalan desa Tingkat pelayanan pembuangan air kotor Panjang saluran drainase minor tersier Panjang saluran irigasi non-teknis dan tersier Jumlah anak usia balita Jumlah wanita usia produktif (15-49 tahun) Jumlah kasus kekurangan energi Luas kawasan terbangun Jumlah organisasi olahraga dan pemuda Jumlah penduduk usia 15-46 tahun Jumlah anak usia 3-6 tahun Jumlah penduduk miskin Luas wilayah konservasi dan luas Hutan Jumlah pengangguran Penurunan laju pertumbuhan Penduduk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) protein (KEP)

Ketersediaan dan Sumber Data Bapeda Kab Bandung Bapeda Kab Bandung Dispenda Kab Bandung KP PBB Tidak tersedia Bapeda Kab Bandung Tidak tersedia Tidak tersedia Dinas Pengairan Kab Bandung Bapeda Kab Bandung Bapeda Kab Bandung Dinas Kesehatan Kab Bandung Bapeda Kab Bandung Tidak tersedia Tidak tersedia Bapeda Kab Bandung BKKBN Kab Bandung Bapeda Kab Bandung Bapeda Kab Bandung Bapeda Kab Bandung Tidak tersedia

DARI GAGASAN KE KEBIJAKAN

Bab 5

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Sebuah gagasan yang sangat bagus sekali pun tidak akan berarti banyak bila hanya selesai dituangkan menjadi sebuah produk akademik semata. Gagasan dalam area kebijakan publik tidak cukup dituangkan dalam sebuah buku atau laporan penelitian yang hanya memperkaya wacana, itu pun bila ada yang membaca. Gagasan dalam area kebijakan publik baru berarti bila gagasan tersebut ada upaya penerjemahannya menjadi kebijakan publik dan ada usaha untuk mengimplementasikan kebijakan yang diambil. Jika pada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai teori desentralisasi dan adaptasi teori tersebut dalam konsep desentralisasi di Kabupaten Bandung, maka pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana konsep desentralisasi di Kabupaten Bandung tersebut di formalisasikan dan diterjemahkan dalam kebijakan. Pada pembahasannya kita tidak akan memisahkan dinamika perkembangan proses mempengaruhi kebijakan publik dengan dinamika perkembangan substansi. Ini karena pada praktiknya substansi, baik substansi desentralisasi kewenangan maupun substansi desentralisasi fiskal, terus berkembang sesuai dengan perkembangan proses (untuk mempengaruhi dan mengubah kebijakan publik) yang dijalani. Sedangkan dinamika perkembangan proses itu sendiri terpengaruhi oleh dinamika politik lokal dan nasional. Dari Penelitian ke Formalisasi Gagasan

Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya penelitian mengenai pengembangan konsep desentralisasi dari kabupaten ke desa melalui devolusi kewenangan dan fiskal di Kabupaten Bandung dimulai di akhir tahun 2000. Pada awal program, IPGI Bandung waktu sebagai inisiator gagasan menggandeng Bapeda Kabupaten Bandung sebagai mitra penelitian. Bapeda Kabupaten Bandung yang diwakili oleh Bidang

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Penelitiannya tertarik dan bersedia bekerjasama dengan IPGI oleh karena sejalan dengan gagasan reformasi sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung yang mulai digiatkan oleh Bapeda Kabupaten Bandung sebagai respon terhadap UU 22/99. Pada saat itu, penelitian yang menyangkut studi literatur dilaksanakan oleh IPGI Bandung. Sedangkan pihak Bapeda membantu dalam penyelenggaraan pelaksanaan rangkaian diskusi yang melibatkan berbagai lembaga di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Kerjasama ini selanjutnya diperluas dengan BPS sebagai salah satu otoritas terkait dengan data dan informasi. Kerjasama dengan BPS diharapkan dapat membantu dengan dukungan data yang terbaru. Dengan skema kemitraan di atas, gagasan dan ide saling dipertukarkan dan diperbandingkan dalam rangka memperoleh pemahaman bersama. Secara substansi gagasan tentang devolusi kewenangan dan fiskal diterima secara positif oleh Bapeda sebagai institusi yang berwenang dalam proses perencanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Bandung. Keselarasan ide ini disebabkan karena selama menggeluti wewenangnya dalam perencanaan program dan kebijakan pemerintah, Bapeda sering menemui berbagai kasus akibat benturan dan ketidakjelasan kewenangan. Sebagai salah satu contoh, setiap tahun Bapeda dan Dinas yang terkait selalu disibukkan dengan usulan-usulan mengenai jalan desa yang rusak, MCK, atau bahkan gedung sekolah yang bocor. Menurut pemikiran Bapeda, target-target pembangunan yang sifatnya lebih strategis dan jangka panjang akan sulit tercapai apabila pemerintah kabupaten masih disibukkan oleh permasalahan-permasalahan yang lingkupnya sangat lokal. Beberapa permasalahan diatas akan lebih efektif dan efisien ditangani oleh masyarakat desa sendiri. Hal ini hanya akan bisa terjadi apabila terdapat kejelasan kewenangan yang diikuti dengan pembiayaan yang memadai. Disinilah proses penelitian dan konseptualisasi gagasan menjadi penting. Secara umum proses penelitian dan konseptualisasi gagasan ini melalui beberapa tahapan. Pertama adalah menentukan bentuk desentralisasi yang dianggap paling sesuai. Kedua adalah mengidentifikasi kewenangan yang akan di desentralisasikan. Ketiga adalah menentukan formula dan variabel yang akan digunakan dalam menentukan besaran transfer. Tahap Pertama: Penentuan bentuk desentralisasi Dari beberapa alternatif bentuk desentralisasi, devolusi dianggap sebagai alternatif yang paling sesuai dengan otonomi desa. Ini karena berdasarkan kajian historis dan kajian legal15, desa adalah otonom murni

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

dan (seharusnya) memiliki kewenangan yang lebih luas. Tapi devolusi bukan pilihan satu satunya karena berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, desa juga berhak untuk menerima atau menolak tugas pembantuan. Bila kita melihat sejarah desa, menurut Kartohadikoesoemo (1984)16, desa merupakan pemerintahan terkecil dan tertua di Indonesia. Desa berdiri sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya negara-negara (kerajaan), oleh karena itu desa mempunyai hak otonomi penuh. Pada saat itu, kekuasaan desa sangat luas, termasuk pengadilan, perundang-undangan (legislatif), kepolisian, bahkan pertahanan. Secara yuridis, kedudukan desa pertama kali ditetapkan dalam Regeeringsreglement 1854, pasal 71 (pasal 128 I.S.)17. Kemudian desa diatur lebih lanjut dalam Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB) I.N. 1939 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939. Dari jabaran dalam kedua perundangan tersebut dapat kita ketahui bahwa desa adalah suatu entitas yang otonom dan memiliki kewenangan luas. Hak otonomi desa semakin diperkuat pada 23 Januari 1941, Pemerintah Hindia Belanda menyampaikan Rancangan DesaOrdonnantie yang kemudian ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 1941 (stbl. 1941 no. 356). Isi dari peraturan tersebut pada prinsipnya memberikan keleluasaan kepada desa untuk berkembang menurut bakatnya sendiri. Untuk mencapai maksud itu, desa tidak dikekang dalam berbagai peraturan yang mengikat. Pemilihan devolusi sebagai alternatif bentuk desentralisasi dari kabupaten ke desa bertentangan dengan pandangan umum selama ini (terutama dari pihak pemerintah kabupaten) yang menganggap bahwa desa adalah perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, sehingga bentuk desentralisasi yang paling layak dan dibenarkan adalah tugas pembantuan. Karena selama ini keberadaan desa dianggap hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dan kecamatan. Padahal sebenarnya pemerintah desa ada di luar sistem pemerintahan kabupaten, bukan bawahan dari pemerintah kabupaten/ kecamatan. Perbedaan dengan pandangan umum ini lah yang menjadi hambatan pertama dalam penelitian, dan terus belanjut sampai tahap legislasi. 14 Kajian historis dan legal ini maksudnya, kajian yang dilakukan atas sejarah dan aturan hukum yang terkait dengan desa yang pernah berlaku sampai sebelum kemerdekaan. Ini karena setelah kemerdekaan sampai tahun 1999, desa sedikit banyak telah kehilangan otonominya. 15 Kartohardikoesoemo, Soetardjo, Desa, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1984. 16 Pasal tersebut antara lain menetapkan bahwa inlandsche gemeenten atas pengesahan kepala daerah (residen), berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah desanya sendiri serta kepada desa itu diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang keluar dari gubernur jenderal atau dari kepala daerah (residen). 17 Untuk lebih jelas, silahkan baca: Kartohardikoesoemo, Soetardjo, Desa, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1984., dan Widjaya, HAW, Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah: Suatu Telaah Administrasi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Tahap Kedua: Kewenangan yang didevolusikan ke pemerintah desa Pembahasan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung ke pemerintah desa dilakukan dengan tiga kegiatan kajian. Kajian pertama, kajian dilakukan oleh tim peneliti IPGI Bandung. Kajian ini difokuskan pada eksplorasi sistem urusan pada setiap bidang pembangunan yang bersumber pada literatur kepustakaan maupun hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait. Kajian literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber buku literatur yang berkaitan dengan aspek kajian maupun mengkaji berbagai aspek legal produk Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung seperti Peraturan Daerah No 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, SK Bupati Bandung No 7 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, serta berbagai SK Bupati Bandung tentang Rincinan Tugas Dinas dan Instansi di Kabupaten Bandung. Kajian kedua, kajian melalui forum diskusi dilakukan oleh tiga kelompok institusi yaitu: ď‚§ IPGI Bandung sebagai tuan rumah sekaligus pencetus ide pembahasan kewenangan yang akan dilimpahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung ke Pemerintah Desa; ď‚§ Departemen Teknik Planologi ITB sebagai wakil institusi pendidikan yang telah memberikan berbagai masukan konsep desentralisasi fiskal; ď‚§ Bapeda Kabupaten Bandung sebagai institusi yang akan menggunakan produk devolusi kewenangan dan fiskal, serta ď‚§ BPS sebagai institusi yang akan membantu dalam memformulasikan model transfer fiskal dari Pemerintah Kabupaten Bandung ke pemerintah desa terutama dalam menyediakan berbagai data yang akan digunakan sebagai variabel transfer fiskal. Forum diskusi membahas materi pelimpahan kewenangan dan fiskal selama dua hari mulai tanggal 3 sampai 4 Juli 2002 bertempat di Hotel Abadi Asri Bandung. Adapun materi yang dibahas terdiri dari penentuan kriteria pelimpahan kewenangan, pembahasan kewenangan yang dilimpahkan ke pemerintah desa, konsep desentralisasi fiskal dan penentuan variabel yang digunakan dalam model transfer fiskal. Kriteria pelimpahan kewenangan yang dihasilkan dari diskusi ini telah dibahas pada bagian sebelumnya (bab 3). Setelah dilakukan pembahasan untuk menentukan kriteria yang digunakan dalam pelimpahan kewenangan maka tahap selanjutnya mengkaji berbagai sistem urusan yang telah dihasilkan oleh tim peneliti IPGI Bandung. Sistem urusan yang telah dihasilkan oleh tim peneliti

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

IPGI Bandung pada dasarnya terbagi atas berbagai aspek pembangunan baik fisik maupun non fisik. Untuk melakukan penilaian terhadap urusan-urusan dari berbagai bidang dilakukan diskusi kelompok. Peserta diskusi dibagi ke dalam dua kelompok dengan materi pembahasan masing-masing sebagai berikut: Kelompok 1 - Urusan Kebinarmargaan - Urusan Perhubungan - Urusan Air Bersih - Urusan Persampahan dan Limbah - Urusan Irigasi - Urusan Pembuangan Air Kotor - Urusan Drainase - Urusan Listrik - Urusan Pasar dan Perdagangan - Urusan Pemakaman

Kelompok 2 - Urusan Kesehatan - Urusan Pendidikan - Urusan Pertanian dan Tanaman Pangan - Urusan Peternakan dan Perikanan - Urusan Kehutanan dan Perkebunan - Urusan Konservasi - Urusan Industri dan Penanaman Modal - Urusan Ketenagakerjaan - Urusan Kesejahteraan Sosial - Urusan Kependudukan - Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Urusan Perdagangan Daerah

Hasil penilaian pelimpahan kewenangan berbagai urusan oleh masing-masing kelompok kemudian dilanjutkan dengan diskusi pleno oleh seluruh peserta. Terdapat beberapa kewenangan yang dapat/harus didevolusikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Desa. Dalam hubungannya dengan transfer fiskal, terdapat tiga klasifikasi kewenangan yang didevolusikan. Klasifikasi kewenangan tersebut terdiri dari: 1. Kewenangan yang didevolusikan tetapi tidak memiliki dampak terhadap nilai transfer fiskal. Hal ini disebabkan pelimpahan kewenangan memiliki implikasi terhadap potensi (pendapatan) dan beban (pengeluaran) desa dan nilai potensi atau pendapatan diperkirakan dapat menutupi nilai beban atau pengeluaran. Urusanurusan tersebut adalah: a. Listrik komunal non-PLN (urusan listrik) b. Air bersih non-PDAM (urusan air bersih) c. Pasar lingkungan dan pasar kaget (urusan perdagangan) d. Pengelolaan moda transportasi desa mencakup ojek, dokar, becak dan gerobak (urusan perhubungan) e. Sampah: domestik dan lingkungan (urusan sampah) f. Pemakaman umum desa (urusan pemakaman) 2. Kewenangan yang didevolusikan dan memiliki dampak terhadap nilai transfer fiskal. Hal ini disebabkan devolusi kewenangan akan menambah beban (pengeluaran) desa. Kewenangan-kewenangan

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

tersebut adalah: a. Jalan lokal primer 3, lokal primer 4, dan fungsi sekunder (urusan kebinamargaan) b. Pembuangan air kotor; septik tank komunal, septik tank dan cubluk individu (urusan pembuangan air kotor) c. Drainase minor tersier (urusan drainase) d. Irigasi tersier dan irigasi non-teknis (urusan irigasi) e. Pengawasan perlakuan lingkungan (urusan kesehatan) f. Pelaksanaan operasional organisasi olahraga dan kepemudaan (urusan pendidikan) g. Penyediaan sarana dan prasarana pra-sekolah, taman bermain, dan taman kanak-kanak (urusan pendidikan) 3. Kewenangan yang didevolusikan dari kabupaten ke desa dalam bentuk pembantuan. Kewenangan secara umum masih dipegang oleh pemerintah kabupaten, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa di bawah pengawasan pemerintah kabupaten. Devolusi kewenangan ini berpengaruh pada transfer fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Kewenangan-kewenangan tersebut adalah: a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana (KB) (Urusan Kesehatan) b. Pengelolaan Gizi Masyarakat dan Institusi (Urusan Kesehatan) Kajian ketiga dilakukan dengan melakukan wawancara sektoral dan kewilayahan. Wawancara sektoral dilaksanakan di beberapa dinas yang terkait dengan urusan-urusan yang dilimpahkan, yaitu Dinas Kebersihan (urusan sampah), Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (urusan KB), Dinas Pendidikan (urusan pendidikan dan olahraga), Dinas Lingkungan Hidup (urusan lingkungan hidup dan listrik nonPLN), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (urusan pasar dan perdagangan), Dinas Perhubungan (urusan perhubungan), Dinas Pekerjaan Umum (urusan kebinamargaan dan irigasi), Dinas Permukiman dan Tata Wilayah (urusan air bersih dan drainase), serta Dinas Kesehatan (urusan kesehatan). Hasil wawancara sektoral kemudian dilanjutkan dengan serial wawancara wilayah, untuk mengetahui kondisi dan mengklarifikasi kegiatan penyelenggaraan urusan publik di lapangan terutama yang terkait dengan penyelenggaraan urusan-urusan yang akan didevolusikan. Wawancara wilayah dilaksanakan di 7 Desa, yaitu Desa Cangkorang Kecamatan Batujajar, Desa Kopo Kecamatan Soreang, Desa Lembang Kecamatan Lembang, Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang, Desa Puteran Kecamatan Cikalong Wetan, Desa Sayati Kecamatan Margahayu, serta Desa Majasetra Kecamatan Majalaya.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Ketujuh desa sampel dipilih berdasarkan hasil pengelompokan yang mempertimbangkan kemiripan karakteristik masing desa dalam kelompok19. Diharapkan masing-masing desa sampel dapat mewakili kondisi desa lain dalam clusternya. Karakteristik dari masing-masing cluster dapat dilihat pada Tabel berikut. Sementara desa-desa untuk setiap cluster dapat dilihat pada lampiran 1. Karakteristik Tiap Cluster di Kabupaten Bandung

Cluster Kependudukan dan PBB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

rendah sedang rendah tinggi tinggi sedasng rendah

Luas Wilayah tinggi rendah sedang rendah rendah rendah rendah

Tingkat Luas Areal Kemiskinan Irigasi sedang sedang tinggi rendah rendah tinggi sedang

tinggi sedang sedang sedang rendah tinggi rendah

Kondisi Jalan yang Baik rendah sedang tinggi rendah tinggi rendah rendah

Kondisi Jalan yang Rusak rendah rendah rendah rendah sedang sedang tinggi

Sumber: Hasil Analisis Faktor dan Hierarchical Cluster, 2004

Hasil wawancara, baik wawancara sektoral maupun kewilayahan, kemudian di gabungkan dengan hasil diskusi ilmiah antara stakeholder. Dari hasil penggabungan akhirnya diidentifikasi beberapa urusan yang layak untuk didesentralisasikan. Daftar urusan ini nanti akan menjadi masukan bagi perumusan naskah akademik dan legal drafting untuk proses legislasi. Urusan-urusan tersebut adalah sebagai berikut: No.

Urusan

Sub Urusan

Kebinamargaan

Jalan lokal primer 3

Jalan lokal primer 4

Rincian

Keterangan

Pembangunan dan pemelihaRaan

dilimpahkan dengan batasan

Penerangan umum jalan

dilimpahkan

Pembangunan dan pemeliharaan

dilimpahkan dengan batasan

Catatan (Bentuk Kewenangan Yang dapat dilimpahkan) perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan bersama-sama dengan pemkab

perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan bersasama-sama dengan pemkab

19 pengklasifikasian desa menggunakan metoda clustering SPSS. Input variabel dari metoda clustering tersebut adalah jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah pemasukan PBB, jumlah penduduk usia produktif, jumlah penduduk balita, jumlah kasus kekurangan energi protein, jumlah keluarga miskin, jumlah pengangguran, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, luas areal irigasi, dan panjang jalan desa. Dengan metoda clustering ini, diharapkan masing-masing desa sampel dapat mewakili kondisi desa lain dalam clusternya.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Penerangan jaLan

dilimpahkan

penyelenggaraan jalan

dilimpahkan

Penerangan Umum jalan

dilimpahkan

Alat transportasi desa

Pengelolaan dan pembinaan pengemudi alat Transportasi

dilimpahkan

Air bersih komunal (non PAM)

Penyelenggaraan sumur gali/pompa

dilimpahkan

Pemeliharaan sumur artesis

dilimpahkan dengan batasan

Jalan lokal Sekunder

Perhubungan

Air bersih

Pemeliharaan sistem perpipaan gravitasi

Persampahan

Irigasi

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

dilimpahkan dengan batasan

dilimpahkan

penyediaan temsampah dan alat angkut sampah

dilimpahkan

Pelaksanaan peNgumpulan, dan pengangkutan sampah ke tempat sementara (TPS)

dilimpahkan

Pemanfaata, pemeilihan dan daur ulang sampah

dilimpahkan

Pembangunan, dan pemelitaraan saluran irigasi tersier

dilimpahkan dengan batasan

Irigasi nonteknis

penyelenggaraan saluran irigasi non teknis

dilimpahkan

Irigasi tersier

Menjaga kelestarian sumber air sampah domestik

drainase minor tersier Listrik

Pasar dan

Listrik Komunal (non PLN)

pasar lingkuNgan

Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan penggalian dilakukan langsung oleh Pemkab - mungkin melalui konsultasi pelaksana Prerencanaan, pembangunan pengawasan, dan pengendalian dilakukan langsung oleh Pemkab - mungkin melalui konsultasi pelaksana

PembuangAn

Pembuangan air kotor

cubluk komunal

dilimpahkan

Drainase

drainase minor tersier

pembangunan dan pemeliharaan saluran

dilimpahkan dengan batasan

perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalidilaksanakan bersama dengan pemkab

perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian dilaksanakan bersama de-

ngan Pemkab

Pembanguanan pemeliharaan layanan listrik non PLN (menggunakan mikrohidro atau genset)

dilimpahkan dengan batasan

bila diperlukan, perencanaan dan pembangunan layanan listrik non PLN dilakukan di bawah bimbingan pemkab

Menjaga kelangsungan sumber energi listrik

dilimpahkan

bila diperlukan, perencanaan dan pembangunan layanan listrik non PLN dilakukan dibawah bimbingan Pemkab

pengembangan lembaga perdaGangan desa

dilimpahkan

Pembinaan Usaha perdaGangan di desa

dilimpahkan

Penyediaan loKasi pasar kaGet

dilimpahkan

10.

Pemakaman

Pemakaman Umum desa

Penyelenggaraan pemakaman Umum desa

dilimpahkan

11.

Kesehatan

Kesehatan ibu anak, dan keLuarga Berencana (KB)

pelayanan kesehatan ibu dan anak melaui Pos Pelayan Terpadu (PosyanDu)

dilimpahkan

Pelayanan keluarga Berencana (KB)

dilimpahkan

Pengawasan kegiatan yang dapat merusak Lingkungan

dilimpahkan

Pemberantasan wabah penyakit

dilimpahkan dengan batasan

peningkatan gigi masyarakat

dilimpahkan

Pemanfaatan sumber bahan makanan dan peningkatan mutu makanan

dilimpahkan

Pengendalian Kelebihan gizi Masyarakat

dilimpahkan

Perlakuan Lingkungan

Gizi masyaraka t dan Intuisi

pelaksanaan pemberantasan wabah penyakit dilkukan dibawah bimbingan pemkab

12.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Pendidikan

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Pendidikan Pra sekolah Dan taman Bermain

penyediaan prasarana fisik sekolah

dilimpahkan

Organisasi Olahraga dan Kepemudaan

Penyelenggaraan sarana dan prasarana olahraga

dilimpahkan

Pelaksanaan operasional olahraga dan kepemudaan

dilimpahkan

Peningkatan prestasi olahraga karangtaruna, dan kepemudaan

dilimpahkan

dikelola secara otonom adalah berasal dari Bantuan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (BPPD) yang besarannya adalah Rp. 50.000.000,per tahun per desa. Selain itu Desa pun memperoleh dana bantuan operasional kelembagaan desa sebesar Rp. 18.000.000,-. Oleh karena itu disepakati bahwa besaran Dana Minimum yang akan diterima oleh desa adalah sebesar Rp 68.000.000,-. ď‚ˇ Prinsip Kedua adalah bahwa dana yang diterima desa (Alokasi Dana Desa) diperoleh dari perhitungan yang mencerminkan perimbangan penerimaan keuangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yaitu yang meliputi penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, serta Dana Alokasi Umum. Adapun perincian besaran yang diterima daerah dan proporsi yang dialokasikan ke desa adalah sebagai berikut: o Penerimaan daerah dari pajak daerah dialokasikan kepada desa sebesar 10%. o Penerimaan daerah dari jenis retribusi tertentu daerahyaitu retribusi yang melibatkan desa secara langsung dalam pemberian pelayanan, dalam hal ini retribusi penggantian hasil biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipildialokasikan kepada desa sebesar 10%. o Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada desa sebesar 5%. Perhitungan alokasi dana perimbangan tersebut berdasarkan pada PP No 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, PP No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, serta PP No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Tahap Ketiga: Penentuan formula dan besaran transfer fiskal Ke desa Masih dalam forum diskusi yang sama, tanggal 3 - 4 Juli 2002 di Hotel Abadi Asri Bandung, dirumuskan juga konsep desentralisasi fiskal dan penentuan variabel yang digunakan dalam model transfer fiskal. Seperti telah dibahas sebelumnya, pada bab 4, formula transfer yang dipilih adalah formula yang hanya mendistribusikan transfer pemerataan didasarkan pada beberapa indikator kebutuhan dan tanpa memperhatikan kapasitas fiskal desa20. Bentuk akhir formula yang telah diadaptasi tersebut hasilnya mempertimbangkan adanya kelompok variabel umum, variabel kewenangan, serta variabel khusus. Selain itu formula yang dipilih juga mengadopsi adanya aspek pemerataan dan aspek keadilan. Kedua hal tersebut terlihat dalam adanya komponen dana minimum yang akan diterima setiap desa yang besarannya sama Menuju Proses Legislasi dan komponen dana variable yang akan diterima setiap desa yang Proses riset devolusi kewenangan dan fiskal telah berjalan cukup besarannya ditentukan oleh kebutuhan fiskal akibat adanya tambahan lama, sekitar setahun (sampai akhir 2001). Pada tahap berikutnya, yaitu kewenangan. untuk memperoleh legalitas, konsep ini mulai dihadapkan pada berbagai Permasalahannya kemudian adalah menentukan bobot setiap tantangan, baik secara substansi maupun politis dari stakeholder. variabel dan menentukan besaran total dana untuk dana minimal dan Rupanya waktu interaksi yang lama belum cukup meyakinkan banyak dana variabel. Hal ini karena kedua besaran dana tersebut akan pihak untuk menerima konsep yang telah dikembangkan. mempengaruhi besaran yang akan diterima oleh desa. Melalui Tantangan pertama adalah bahwa untuk dapat menuju proses serangkaian pembahasan yang melibatkan pihak asosiasi LKMD, BPD legalisasi maka konsep ini perlu diusulkan sebagai Rancangan Perda. dan Pemerintah Desa terdapat beberapa kesepakatan terkait dengan Permasalahannya adalah bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, prinsip-prinsip tentang penentuan Dana Minimum dan Dana Variabel. Rancangan Perda dapat diusulkan oleh Badan, Lembaga, dan Dinas ď‚ˇ Prinsip pertama adalah bahwa dana yang akan diterima oleh masingyang berwenang (lihat gambar berikut). Atas dasar ini, Bapeda secara masing desa setelah dikenakan model perimbangan kewenangan dan normatif tidak dapat mengajukan atau mengusulan Rancangan Perda. fiskal ini tidaklah kurang dari besaran yang diterima oleh desa secara Pihak yang berwenang dalam mengusulkan Ranperda terkait dengan normatif selama ini. Besaran dana yang diterima oleh desa yang Devolusi Kewenangan dan Fiskal dari Pemerintah Kabupaten ke

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

tingkat Desa adalah Bagian Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Workshop yang diselenggarakan pada bulan Februari 2002 ini mempunyai beberapa agenda pembahasan yaitu pembahasan konsep kewenangan desa, pembahasan model devolusi kewenangan dan model trasfer fiskal. Pada pertemuan inilah terjadi benturan konsep yang sangat jelas terlihat antara kelompok IPGI dan Bapeda Kabupaten Bandung dengan Bagian Otonomi Daerah. Bag. Otda sama sekali tidak menerima konsep pelimpahan kewenangan dan fiskal antara pemerintah kabupaten dengan desa. Argumen yang digunakan oleh Bag.Otda adalah bahwa Kewenangan desa hanya terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: (1) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (2) kewenangan yang oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan (3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten. Pasal tentang kewenangan desa menurut UU 22/99 ini menjadi dasar bagi Bagian Otda untuk menyatakan bahwa selain ketiga jenis kewenangan inilah tidak ada ruang bagi jenis kewenangan lainnya. Box 1. Kewenangan Desa Menurut UU 22/99

Bila kita telaah, keberadaan desa sebagai pemerintahan pada tingkatan paling rendah dan paling dekat dengan masyarakat menuntut adanya kewenangan yang jelas. Kewenangan desa menurut UU No.22/1999 diatur dalam pasal 99. Kewenangan desa disebutkan bahwa kewenangan desa mencakup:  kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;  kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan  Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten. Catatan: *) Bagian/Biro Hukum sendiri atau Tim Antar Unit Kerja yang dipimpin oleh salah seorang Kepala Unit Kerja yang ditunjuk Kepala Daerah dapat menjadi inisiator.

Tantangan baru yang muncul adalah meyakinkan Bag. Otda terhadap usulan konsep devolusi kewenangan dan fiskal ini. Proses untuk meyakinkan Bagian Otda terhadap konsep devolusi ini merupakan bagian terberat dari proses menuju legislasi. Upaya pertama yang dilakukan oleh IPGI Bandung adalah menyelenggarakan suatu workshop untuk menyamakan persepsi dan mencari dukungan agar konsep yang telah disusun melalui penelitian dan diskusi yang panjang dapat segera diajukan menjadi rancangan peraturan daerah. Workshop tersebut mempertemukan IPGI Bandung, Bapeda Kabupaten Bandung, Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Bandung, dan beberapa perwakilan desa.

Hal ini berimplikasi bahwa desa mempunyai kewenangan atas sesuatu yang “tidak jelas”. Kewenangan berdasar “hak asal-usul” desa saat ini tidak jelas jenis-jenis urusannya. Kewenangan tersebut hanya ada pada desa-desa yang “kuat” memegang teguh adat istiadatnya. Sementara di desa-desa yang lain, seiring dengan waktu dan “kebijakan” pemerintah pusat di masa lalu yang “menyeragamkan” perlakuan pada desa, adat istiadat dan kebiasaan di desa lambat laun menghilang dan seringkali terlupakan. Hal ini sangat jelas terlihat pada sejumlah besar desa di Jawa, termasuk di kabupaten bandung. Sementara “kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah” tidak juga memberikan kewenangan yang lebih luas pada desa. Hal ini karena kewenangan tersebut adalah kewenangan “sisa” yang mana tidak diatur dalam peraturan perundangan manapun. Tidak adanya kejelasan jenis-jenis urusan yang menjadi kewenangan “sisa” tersebut dan tidak adanya kejelasan hukum menyebabkan desa tidak “tertarik” untuk mengeksplorasi jenis-jenis urusan dalam

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

kewenangan ini. Implikasi lainnya dari ketidakjelasan jenis-jenis urusan tersebut menyebabkan desa tidak bisa bebas melaksanakan inisiatifnya. Memang pendekatan top-down dan sentralistik selama rejim orde baru yang telah menarik semua kewenangan yang memungkinkan diatur di tangan pemeritah pusat dan daerah sehingga praktis sulit untuk menemukan kewenangan-kewenangan yang belum diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kalaupun ada dan dapat dikerjakan oleh desa, desa tidak memiliki kemampuan sumber daya yang memadai untuk membiayai urusan dan kewenangannya. Selama ini sumber daya yang ada di desa tereksploitasi secara luar biasa oleh pemrintah pusat dan daerah melalui berbagai pungutan pajak dan retribusi yang dikumpulkan kepada pemerintah tanpa ada imbalan yang berarti bagi desa untuk dikelola secara mandiri oleh desa. Kemudian, “Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten” kepada desa hanya menjadikan desa sebagai pelaksana/eksekutor program kerja pemerintah pusat. Desa sama sekali tidak dapat mengembangkan inisiatifnya dalam melaksanakan kewenangan yang merupakan tugas perbantuan ini. Desa melaksanakan tugas perbantuan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang diberikan pada pemberi tugas pembantuan. Demikian juga dengan pertanggungjawabannya, desa harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya pada pemberi tugas pembantuan. Kasarnya, desa hanya menjadi “kuli” di desanya sendiri.

Konsep devolusi ini mengalami tantangan berat karena berhadapan dengan pihak yang memiliki cara pandang sangat berbeda yang menghambat inisiatif dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perdebatan terjadi berkepanjangan di setiap diskusi dengan pihak Bag.Otda dan sempat menjadikan proses menuju legislasi menjadi buntu. Resistensi yang kuat dari pihak-pihak yang berwenang mengurusi urusan otonomi daerah ini sempat membuat frustasi IPGI Bandung dan pihak lainnya yang terlibat dalam perumusan konsep desentralisasi kewenangan dan fiskal dari kabupaten ke desa ini. Resistensi pun dirasakan dari lembaga dan institusi lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Banyak yang menganggap bahwa konsep pelimpahan kewenangan yang diusulkan bertentangan dan melanggar ketentuan normatif tentang tata hubungan daerah dan desa. Selain alasan tidak sesuai dengan ketentuan normatif, lebih jauh banyak pihak yang beranggapan bahwa konsep ini akan memangkas kontrol dan wewenang pemerintah daerah terhadap desa serta mengurangi kontrol terhadap sumber daya anggaran oleh karena akan langsung terserap oleh desa. Tampaknya konsep devolusi kewenangan dan fiskal merupakan lompatan yang terlalu jauh bagi

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

sebagian besar birokrat di Kabupaten Bandung pada saat itu. Box 2. Menunggu petunjuk pusat atau berinovasi? Bagi pihak yang mengusung gagasan desentralisasi kewenangan dan fiskal bagi desa, terutama IPGI Bandung, memang sulit sekali untuk menghadapi argumen Bag.Otda yang selalu “taklid buta” terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi. Bagi Bag. Otda, ketiadaan aturan yang lebih tinggi yang mengatur lebih jauh mengenai kewenangan desa diartikan bahwa daerah tidak boleh menjelaskan dan mengatur kewenangan desa serta daerah harus menunggu peraturan atau petunjuk dari pusat. Sama sekali tidak menyisakan ruang untuk berinovasi dan bereksperimen untuk mencari cara memajukan daerah diluar peraturan yang ada. Sikap yang diambil oleh Bag. Otda memang sama sekali tidak salah. Tapi sepertinya ironis sekali ketika daerah sudah otonom, tapi sikap para birokratnya selalu menunggu petunjuk pemerintah pusat. Sementara bagi pihak yang mengusung gagasan desentralisasi kewenangan dan fiskal bagi desa, tidak adanya aturan yang mengatur lebih jauh diartikan sebagai kesempatan untuk bereksperimen dan berinovasi selama tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi.

Hampir dua tahun (awal 2002-akhir 2003) berbagai diskusi dan perdebatan dilalui agar hasil penelitian serta konsep desentralisasi kewenangan dan fiskal yang telah disusun tersebut diadopsi oleh pemerintah daerah. Harapannya hasil penelitian dan konsep tersebut kemudian dijadikan rancangan peraturan daerah dan diajukan untuk proses legislasi. Namun selalu hasilnya membuat frustasi. Hasil penelitian dan konsep yang telah disusun tidak pernah mendapat tanggapan yang serius, bahkan selalu diabaikan oleh Bag. Otda. Setelah menemui kebuntuan ini, mulai awal 2004, proses menuju legislasi dilanjutkan dengan perubahan strategi. Strategi pertama menuju legislasi ini adalah dengan terlibat dalam jaringan nasional yang terkait dalam revisi UU 22/99. Dalam beberapa kesempatan yang mempertemukan pihak-pihak yang berwenang di bidang otonomi daerah di tingkat pusat dan praktisi dan penggiat otonomi desa, Tim peneliti IPGI Bandung mencoba untuk mempromosikan konsep pelimpahan kewenangan dan fiskal. Upaya ini mulai menunjukkan hasil dengan menguatnya dukungan pihak-pihak yang sepaham dan segagasan dengan konsep pelimpahan kewenangan dan fiskal dari pemerintah kabupaten ke tingkat desa. Strategi kedua yang dijalankan adalah dengan menggalang dukungan dari kelompok arus bawah yaitu pihak-pihak yang berada di tingkat desa. Tim peneliti IPGI Bandung selanjutnya bekerjasama dengan tiga pilar kelembagaan desa yang direpresentasikan oleh Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI), Asosiasi LKMD, dan Asosiasi

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

BPD.

Pertanyaan lain yang mungkin muncul yaitu mengenai Bersama ketiga pihak tersebut proses menuju legislasi mulai desentralisasi kewenangan yang diterjemahkan dalam bentuk rakepbup. menunjukkan titik terang. Hal ini karena banyak pihak yang terlibat di Pengambilan bentuk produk hukum dalam bentuk kepbup asosiasi-asosiasi tersebut mempunyai keterkaitan dengan pemainmemungkinkan terjadinya penyimpangan bentuk desentralisasi dari pemain politik, baik dengan partai maupun dengan anggota DPRD di devolusi menjadi tugas pembantuan21. Selain itu, secara substansi Kabupaten Bandung. Ketiga pilar kelembagaan ini pun tampaknya keputusan bupati sangat mungkin berubah dari tahun ke tahun, terserah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi kebijakankehendak politik bupati yang berkuasa saat itu. Sehingga bentuk kebijakan kabupaten. Hal ini rupanya diperkuat dengan pengakuan keputusan bupati akan rawan adanya perubahan substansi yang Bupati baik secara formal maupun non formal tentang keberadaan digunakan untuk kepentingan dan alat politik sesaat. ketiga pilar kelembagaan desa tersebut. Idealnya, baik desentralisasi kewenangan maupun desentralisasi Selain bekerjasama dengan elit kelembagaan desa, penggalangan fiskal melalui perimbangan keuangan ditetapkan dalam bentuk dukungan pun mulai dibangun di tingkat akar rumput dengan peraturan daerah. Namun kondisi saat itu hanya memungkinkan pelaksanaan rangkaian FGD di beberapa desa di Kabupaten Bandung. desentralisasi fiskal melalui perimbangan keuangan yang ditetapkan Melalui kerjasama ini, bersama-sama dengan ketiga pilar kelembagaan dalam bentuk peraturan daerah. Ini sejalan dengan amanat penjelasan desa berhasil dirumuskan: UU22/99 bahwa harus ada pembagian secara proporsional dan adil22.  Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Dana Perimbangan Sementara desentralisasi kewenangan, sebagaimana argumen Bag. Dari Kabupaten dan Desa. Isi dari draft raperda ini adalah Otda, memang masih belum ada ruang yang cukup untuk dibuat dalam pengadopsian konsep perimbangan keuangan untuk menentukan bentuk peraturan daerah. Bagaimanapun, harus ada koridor yang jelas transfer dari kabupaten ke desa. Raperda ini mempertegas kebijakan untuk desa dalam menggunakan dana perimbangan yang nantinya yang telah ada sebelumnya, yaitu kebijakan Bantuan diperoleh. Untuk itu desentralisasi kewenangan “disusupkan” dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (BPPD) dan kebijakan Dana peraturan daerah mengenai desentralisasi fiskal melalui perimbangan Bantuan Operasional Kelembagaan Desa, dan kemudian keuangan sebagai sesuatu yang harus dijelaskan melalui keputusan mengadopsi dan mengadaptasikannya sesuai dengan konsep bupati. Desentralisasi kewenangan dibuat dalam bentuk keputusan perimbangan keuangan. bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Perimbangan dari  Draft Rancangan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kabupaten ke Desa, yang isinya adalah list kewenangan desa hasil Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa. Isi dari draft rakepbup penelitian dan konseptualisasi yang telah dilakukan sebelumnya. ini adalah urusan-urusan yang menurut hasil penelitian teridentifikasi layak untuk didevolusikan ke desa.  Draft Rancangan Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Perimbangan. Isi dari draft rakepbup ini adalah besaran dana perimbangan yang akan ditransfer di tahun berikutnya setelah rakepbup ini ditetapkan menjadi kepbup. Penterjemahan konsep yang sudah dirumuskan dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu draft rancangan peraturan daerah untuk perimbangan keuangan (yang merupakan implementasi desentralisasi fiskal) serta draft rancangan keputusan bupati untuk pedoman pengelolaan dana perimbangan (yang berisi kewenangan yang Devolusi kewenangan dari kabupaten ke desa memerlukan suatu dasar hukum yang kuat, yang disepakati oleh stakeholder yang ada didesentralisasikan), tentu saja menimbulkan pertanyaan mengenai di kabupaten, ada jaminan tidak ada perubahan substansi dalam waktu lama, ada dukungan sumber daya yang tetap dan pasti, ada konsistensi arah proses desentralisasi yang hendak diperjuangkan. jaminan dan penghargaan pada desa sebagai daerah otonom yang berhak mengatur segala urusan yang menjadi kewenangannya secara mandiri tanpa harus ada kait-mengait dengan kepentingan politik kepala daerah berkuasa. Untuk dapat terpenuhi, bentuk Pertanyaan ini akan muncul karena ada kesan bahwa alur logika peraturan daerah dianggap paling sesuai. Sementara bila desentralisasi kewenangan dalam bentuk keputusan bupati, desa akan sangat rawan mendapat intervensi dalam menyelenggarakan otonominya. Intervensi tersebut bisa dalam bentuk juklak-juknis yang desentralisasi yang dilakukan terbalik, bukannya transfer fiskal sebagai sangat ketat untuk penggunaan uang, keharusan menyediakan barang atau jasa tertentu yang menjadi orientasi politik bupati walaupun mungkin barang atau jasa tersebut tidak diperlukan desa, dll. konsekuensi devolusi kewenangan, tapi sebaliknya. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) UU 22/99 21

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Box 3. Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa di Kabupaten Bandung -draft-PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG DANA PERIMBANGAN KABUPATEN KE DESA DI KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 107, salah satu sumber pendapatan desa adalah bantuan dari pemerintah kabupaten dengan pembagian yang proporsional dan adil; b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di desa sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 s.d. 15 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung.

Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG Memutuskan: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA DI KABUPATEN BANDUNG

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden berserta para Menteri; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Daerah adalah Kabupaten Bandung; d. Bupati adalah Bupati Bandung; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah; f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung; g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah Kecamatan; h. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Bandung; I. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, melegalisasi Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;j. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disebut LKMD atau sebutan lain, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan; k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angkaangka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa. m. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan ke desa untuk membiayai kebutuhan lokal desa; n. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa. o. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan kepada Desa untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

p. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. q. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA Bagian Pertama Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) Pasal 2 Sumber pendapatan Desa yang berasal dari Pemerintah Kabupaten berupa Dana Alokasi Umum Desa terdiri atas: a. bagian dari perolehan pajak daerah; b. bagian dari retribusi daerah; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Pasal 7 (1) Dana Alokasi Umum Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Dana Minimum dan Dana Variabel. (2) Dana Minimum (DM) adalah dana minimal yang diterima oleh Desa yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah). (3) Dana Variabel (DV) adalah total DAU Desa yang akan dialokasikan ke Desa setelah dikurangi dengan total Dana Minimum. Dana Variabel suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian jumlah Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan. (4) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung. (5) Bobot Desa ditentukan berdasarkan: a. variabel umum; b. variabel kewenangan; c. variabel khusus. (6) Jenis-jenis Variabel Umum, Kewenangan, dan Khusus akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 8 (1) DAU untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

Pasal 3 Penerimaan Daerah dari pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dalam APBD. Pasal 4 (1) Penerimaan Daerah dari jenis retribusi tertentu daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dalam APBD. (2) Jenis retribusi tertentu daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah retribusi daerah yang melibatkan Desa secara langsung dalam pemberian pelayanan, yaitu retribusi penggantian hasil biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil. Pasal 5 Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Desa sebesar 5% (lima persen) yang ditetapkan dalam APBD. Pasal 6 Besaran Dana Alokasi Umum Desa untuk seluruh Desa di Kabupaten Bandung ditetapkan dalam APBD berdasarkan penjumlahan atas ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3,4, dan 5.

Dengan DM= Dana Minimum VUi = Skor Variabel Umum yang diperoleh Desa i VWi = Skor Variabel Variabel Kewenangan Desa i VKi = Skor Variabel Variabel Khusus Desa i x1 = Bobot untuk Variabel Umum X2 = Bobot untuk Variabel Kewenangan x3 = Bobot untuk Variabel Khusus DV = Dana Variabel (2) Besaran skor dan bobot Variabel Umum, Kewenangan, dan Khusus akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa) Pasal 9 (1) Dana Alokasi Khusus Desa dapat dialokasikan dari APBD kepada Desa tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai DAK Desa akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

BAB III PELAKSANAAN Bagian Pertama Penggunaan dan Pengelolaan Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa Pasal 10 (1) Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan prasarana dan sarana yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, termasuk biaya operasional kelembagaan desa. (2) Bentuk penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati. (3) Penggunaan Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat. (4) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (5) APBDes, Perubahan APBDes, dan perhitungan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 11 (1) Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan penyediaan prasarana dan sarana desa adalah Pemerintah Desa. (2) Mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Pengawas kegiatan adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa Pasal 12 (1) Pembangunan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana desa merupakan tanggung jawab Desa. (2) Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada BPD dan Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Otonomi Daerah.

BAB IV PENGAWASAN Pasal 13 (1) Pengawasan penggunaan dana perimbangan dari kabupaten ke desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuang Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SANKSI Pasal 14 Penyimpangan penggunaan dana perimbangan dari kabupaten ke desa yang tidak sesuai dengan aturan akan dikenakan sanksi berupa pengurangan dana perimbangan dari kabupaten ke desa untuk tahun berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang Pada Tanggal: BUPATI BANDUNG, OBAR SOBARNA Diundangkan di Soreang Pada Tanggal: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, .............................................. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN... NO... SERI...

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Box 4. Draft Rancangn Keputusan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) di Kabupaten Bandung --draft-KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM DESA (DAU DESA) DI KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG Menimbang: a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di desa sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, Pemerintah Kabupaten perlu memberikan Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa). b. bahwa untuk dapat dapat mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) perlu ditetapkannya Keputusan Bupati Mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa). Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 s.d. 15 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor ... Tahun ... tentang Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa. 8. Keputusan Bupati Bandung Nomor ... Tahun ... tentang Besaran Dana Aokasi Umum Desa (DAU Desa) di Kabupaten Bandung. 9. Keputusan Bupati Bandung Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penetapan Rincian Kewenangan Desa di Dalam Wilayah Kabupaten Bandung.

Memutuskan: Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM DESA (DAU DESA) DI KABUPATEN BANDUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; b. Daerah adalah Kabupaten Bandung; c. Bupati adalah Bupati Bandung; d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung; e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah Kecamatan; f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Bandung; g. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, melegalisasi Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;h. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disebut LKMD atau sebutan lain, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan; i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angkaangka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa. j. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa.

BAB II PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM DESA (DAU DESA) Pasal 2 Tujuan dari diberikannya Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) adalah: a. Meningkatkan kemampuan lembaga Pemerintahan Desa dalam menyediakan prasarana dan sarana yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa;

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

b. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan di desa. Pasal 3 Pengunaan Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) adalah sebagai berikut: a. Paling sedikitnya 70% (tujuh puluh persen) dari DAU Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik di Desa. b. Sisa DAU Desa digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan Desa, termasuk belanja operasional Pemerintah Desa, BPD, dan LKMD Pasal 4 (1) Pelayanan publik di desa dapat berbentuk kegiatan fisik dan non fisik. (2) Kegiatan fisik dapat berupa: a. Kegiatan kebinamargaan, seperti penyelenggaraan jalan desa dan jembatan, dll; b. Kegiatan perhubungan, seperti pengelolaan alat transportasi desa, dll; c. Penyelenggaraan air bersih komunal non PDAM; d. Penyelenggaraan listrik komunal non PLN; e. Pengelolaan sampah domestik dan lingkungan; f. Penyelenggaraan irigasi tersier (skala desa); g. Penyelenggaraan saluran drainase skala desa; h. Pengelolaan pasar desa; i. Pengelolaan permakamam umum desa; j. Penyelenggaraan saluran pembuangan air kotor skala desa; k. Dan lain-lain yang dianggap prioritas oleh Desa. (3) Kegiatan non fisik dapat berupa: a. Pembinaan kegiatan PKK Desa, seperti pelayanan Posyandu, dll; b. Pembinaan organisasi olahraga dan kepemudaan, seperti Karang Taruna, dll; c. Penyelenggaraan kegiatan prasekolah dan taman bermain; d. Bantuan modal BUMDes; e. Kegiatan peningkatan SDM di desa, seperti pelatihan keterampilan, dll; f. Dan lain-lain yang dianggap prioritas oleh Desa. Pasal 5 (1) Penggunaan dan pengelolaan DAU Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat. (2) Semua penerimaan dan pengeluaran DAU Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

b. Rapat Desa Tahap II yang membahas dan menetapkan jenis kegiatan penyelenggaraan layanan publik yang akan dibiayai oleh DAU Desa; c. Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan rapat BPD untuk membahas penyusunan rancangan dan penetapan APBDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa; d. Pemerintah Desa bersama dengan LKMD melaksanakan kegiatan penyelenggaraan layanan publik yang rincian kegiatannya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. Pasal 7 DAU Desa akan diberikan secara bertahap, yaitu: a. Tahap I sebesar 50% dicairkan pada akhir triwulan II; b. Tahap II sebesar 50% dicairkan pada akhir triwulan III.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Penyelenggaraan pengelolaan DAU Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan perundangundangan yang lebih tinggi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang Pada Tanggal: BUPATI BANDUNG,

Pasal 6 Pelaksanaan penyelenggaraan layanan publik di Desa terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: a. Rapat Desa Tahap I yang membahas sosialisasi kegiatan penyelenggaraan layanan publik dalam rangka menampung aspirasi warga masyarakat terhadap pilihan jenis kegiatan;

OBAR SOBARNA Diundangkan di Soreang Pada Tanggal:

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, .............................................. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN... NO... SERI...

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa. 8. Keputusan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penetapan Rincian Kewenangan Desa di Dalam Wilayah Kabupaten Bandung.

Memutuskan: Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG BESARAN DANA ALOKASI UMUM DESA (DAU DESA) DI KABUPATEN BANDUNG

Box 5. Draft Rancangan Keputusan Bupati tentang Besaran Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) di Kabupaten Bandung ---draft-KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG BESARAN DANA ALOKASI UMUM DESA (DAU DESA) DI KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG Menimbang: a. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di desa sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, Pemerintah Kabupaten perlu memberikan Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa). b. bahwa besaran DAU Desa harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan beban Desa dengan mempertimbangkan azas keadilan dan pemerataan. c. bahwa untuk dapat menentukan besaran Dana Alokasi Umum Desa di Kabupaten Bandung perlu ditetapkannya Keputusan Bupati Bandung Mengenai Besaran Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa). Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 s.d. 15 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor ... Tahun ... tentang

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; b. Daerah adalah Kabupaten Bandung; c. Bupati adalah Bupati Bandung; d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung; e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah Kecamatan; F. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Bandung; g. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, melegalisasi Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;h. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disebut LKMD atau sebutan lain, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan; i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angkaangka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa. j. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

BAB II BESARAN DANA ALOKASI UMUM DESA (DAU DESA) Pasal 2 (1) Dana Alokasi Umum Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Dana Minimum dan Dana Variabel. (2) Dana Minimum (DM) adalah dana minimal yang diterima oleh Desa yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah). (3) Dana Variabel (DV) adalah total DAU Desa yang akan dialokasikan ke Desa setelah dikurangi dengan total Dana Minimum. Dana Variabel suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian jumlah Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan. (4) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung. (5) Bobot Desa ditentukan berdasarkan: a. variabel umum; b. variabel kewenangan; c. variabel khusus. Pasal 3 (1) Variabel umum berisikan kondisi umum Desa, yaitu: a. Jumlah penduduk; B. Luas wilayah; c. Pemasukan PBB Desa; d. Indeks harga bangunan. (2) Variabel kewenangan berisikan beban penyelenggaraan pelayanan publik di Desa, yaitu: a. Panjang jalan desa; b. Luas areal irigasi tersier; c. Jumlah organisasi pemuda; d. Jumlah penduduk usia 15-40 tahun; e. Panjang saluran drainase skala desa; f. Luas kawasan terbangun. (3) Variabel khusus berisikan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan prioritas Kabupatenm yaitu: a. Jumlah keluarga miskin; b. Jumlah kasus kekurangan energi protein; c. Jumlah anak balita; d. Jumlah wanita usia subur; e. Jumlah pengangguran; f. Laju pertumbuhan penduduk. Pasal 4 Besaran Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Desa terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Usaha berikutnya untuk mempercepat proses pengadopsian draft yang telah disusun menjadi raperda lebih banyak dilakukan oleh aktivis APDESI, Asosiasi BPD dan Asosiasi LKMD (tiga pilar desa). Mereka melakukan pendekatan pada tokoh tokoh politik di partai maupun di legislatif. Selain itu juga mereka melakukan pendekatan langsung pada pihak eksekutif, baik pada Bag. Otda juga langsung pada

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Bupati. Dalam melakukan pendekatan pada bupati, mereka mengangkat isu bahwa program desentralisasi kewenangan dan fiskal sudah ada dalam program kerja bupati 2001-200523. Mereka mengungkapkan bahwa program bupati yang terkait dengan desentralisasi belum terlaksanakan. Isu tersebut tentu saja sangat sensitif mengingat bupati saat itu akan habis masa jabatannya dalam waktu dekat. Selain itu juga mereka mengajukan draft-draft yang telah di susun beserta naskah akademiknya pada bupati. Namun sayangnya, itu semua belum membuahkan hasil. Namun munculnya UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU 22/99 di bulan September 2004 telah memberikan angin segar sekaligus pekerjaan baru. Sepertinya strategi terlibat dalam jaringan nasional yang terkait dalam revisi UU 22/99 telah memberikan hasil. Dampaknya, konsep yang telah disusun sebelumnya, termasuk naskah akademik beserta draft-draft yang peraturan daerah dan keputusan bupati, harus dikaji ulang dan disesuaikan. Tapi setidaknya, situasi yang semula tidak menguntungkan berbalik menjadi pendorong pengadopsian konsep pelimpahan kewenangan dan fiskal dari kabupaten ke tingkat desa oleh pihak kabupaten. Perubahan pasal-pasal terkait dengan desa pada UU 32/2004 sebagai revisi UU 22/99 semakin memperkuat daya tawar konsep pelimpahan kewenangan dan fiskal ke tingkat desa ini. Selain itu, UU 32/2004 pun mengatur tentang Dana Alokasi Desa yang menjadi dasar bagi kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan sebagian anggarannya untuk dikelola oleh desa (transfer fiskal). Dengan situasi ini proses penekanan, agar konsep desentralisasi kewenangan dan fiskal segera diadopsi dan diajukan untuk legalisasi, dapat didorong kembali.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Box. 6 Kewenangan Desa menurut UU32/2004 Kondisi saat ini implementasi UU No.32/2004 diharapkan berimplikasi pada pergeseran paradigma tatanan kepemerintahan dari yang bersifat sentralistis menuju yang bersifat desentralistis. Ketika status desa yang otonom sudah diakui secara hukum, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana status otonomi dan keberadaan desa diadopsi dan diimplementasikan?

Masih dari sisi hukum, pengadopsian otonomi desa ini dapat dilihat dari adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Menurut UU 32/2004, yang kemudian di pertegas oleh PP 72/2005, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:  urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.  tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.  urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangperundangan diserahkan kepada desa. Bila didalami kewenangan berdasar “hak asal-usul” desa pada saat ini merupakan kewenangan atas urusan yang tidak jelas. Kewenangan tersebut hanya ada pada desa-desa yang “kuat” memegang teguh adat istiadatnya, yang mana urusan-urusan yang menjadi asal-usul masih jelas ada. Hal ini mungkin masih bisa dilihat di desa-desa di luar jawa. Sementara di desa-desa yang lain, seperti kebanyakan desa di Jawa, seiring dengan waktu dan “kebijakan” pemerintah pusat di masa lalu yang “menyeragamkan” perlakuan pada desa, adat istiadat dan kebiasaan di desa lambat laun menghilang dan seringkali terlupakan. Kemudian kewenangan desa menurut perundangan saat ini membuka peluang adanya devolusi kewenangan dari daerah kepada desa. Hal itu tercantum dalam kalimat kewenangan desa berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Tentu saja hal ini suatu yang menjanjikan bagi desa. Disaat kewenangan atas urusan-urusan yang selayaknya dimiliki desa terkonsentrasi di daerah, adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari daerah ke desa akan menjadi jalan bagi kemandirian dan otonomi desa.

23 Perda No.15 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 - 2005. Dalam Bidang 1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Program 3. Pendelegasian Kewenangan dari Kabupaten ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa, dengan Kegiatan Strategis 1. Pengembangan konsep pembagian dan/atau pendelegasian kewenangan antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Sebagai indikator keberhasilan adalah semakin pendeknya rentang pelayanan sebagian urusan pelayanan publik bagi masyarakat melalui peningkatan kemandirian kecamatan/ desa/ kelurahan, melalui pendelegasian sebagian kewenangan di 27 bidang : bidang pemerintahan, perencanaan daerah, pengawasan daerah, pengendalian lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pengembangan informasi daerah, administrasi keuangan daerah, pengendalian ketentraman dan ketertiban daerah, pengembangan otonomi daerah, pendidikan, kesehatan, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, kebudayaan dan pariwisata, perindustrian dan penanaman modal, perdagangan dan pengelolaan pasar, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, bina marga, pengairan, permukiman dan tata wilayah, lalu lintas dan angkutan jalan, kebersihan, pertambangan dan energi, kesejahteraan sosial dan pendapatan daerah.

Selain melalui penyerahan (devolusi) ke desa, kewenangan desa juga didapat melalui “Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten”. Namun tugas perbantuan kepada desa hanya menjadikan desa sebagai pelaksana/eksekutor program kerja pemerintah pusat. Karena pada hakikatnya tugas perbantuan adalah desa mengerjakan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan yang lebih tinggi.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Tugas pembantuan bagai pisau bermata dua. Di satu sisi tugas pembantuan dapat digunakan oleh pemerintahan yang lebih tinggi untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu atau melaksanakan urusan-urusan dalam usaha pengembangan desa. Tapi di sisi lain, tugas pembantuan juga berpotensi menjadikan desa lebih tergantung pada pemerintah yang lebih tinggi. Desa, tanpa merasa perlu berfikir dan merusaha mengembangkan inisiatifnya, memperoleh sumber dana untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan cukup hanya dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diberikan. Tugas pembantuan ini berpotensi untuk hanya menjadikan desa sebagai â€œkuliâ€? di desanya sendiri. Desa tidak akan merasa perlu dan tidak dapat mengembangkan inisiatifnya dalam melaksanakan urusan-urusan yang merupakan tugas perbantuan ini. Desa hanya perlu melaksanakan tugas perbantuan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang diberikan pemberi tugas pembantuan. Demikian juga dengan pertanggungjawabannya, desa harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya pada pemberi tugas pembantuan. Kewenangan desa yang terakhir adalah â€œurusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Namun sayangnya, saat ini masih belum ada peraturan perundangan yang memberikan kejelasan mengenai urusan-urusan apa saja yang diserahkan pada desa. Implikasi dari belum jelasnya jenis-jenis urusan tersebut menyebabkan desa â€œheureut lengkahâ€?, tidak bisa bebas melaksanakan inisiatifnya. Kemudian sebagai konsekuensi pelaksanaan hak dan kewajiban otonomi, desa mempunyai dukungan sumberdaya keuangan desa. Dukungan sumberdaya ini diperoleh dari pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga (UU32/2004 pasal 212 ayat 3).

Sejak munculnya UU32/2004 di bulan September 2004, sampai bulan Maret 2005, usaha untuk mendorong konsep desentralisasi kewenangan dan fiskal menjadi kebijakan publik dihentikan sementara. Penghentian ini karena perlunya beberapa penyesuaian pada konsep desentralisasi kewenangan dan fiskal dari kabupaten ke desa serta pada draft-draft peraturan daerah/keputusan bupati-nya. Selain itu, pada tanggal 22 Maret 2005 muncul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang isinya mengenai Alokasi Dana Desa24, yang dimaksudkan membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan 24 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa ini merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil akhir dari penyesuaian konsep terhadap peraturan perundangan baru ini dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3. Dalam draft yang baru ini baik konsep desentralisasi kewenangan maupun konsep desentralisasi fiskal diterjemahkan dalam draft peraturan daerah25. Selain itu, draft ini juga diperkaya dalam hal rincian kewenangan. Terinspirasi dari hasil studi banding kebupaten lainnya, seperti Kebumen, pihak tiga pilar desa meminta agar kewenangan hasil penelitian ditambah dengan kewenangan sebagaimana yang ada di kabupaten lain. Setelah ada draft peraturan daerah tentang desentralisasi kewenangan dan fiskal yang telah disesuaikan dengan UU32/2004, usaha untuk mengusulkan draft tersebut agar diadopsi dalam kebijakan publik kembali dilakukan. Namun IPGI Bandung sebagai inisiator awal tidak lagi aktif dan menyerahkan tongkat estafet perjuangan pada APDESI dan Asosiasi BPD sebagai motor utama. Mereka kembali melakukan pendekatan pada pemerintahan, tapi naskah akademik dan draft usulan tersebut selalu berakhir di meja Bag.Otda tanpa ada tindak lanjut. Akhirnya pada bulan Mei 2005 muncul gagasan untuk menyampaikan surat resmi, beserta naskah akademik dan usulan draft rancangan peraturan daerahnya, kepada Bupati. Dalam surat itu juga mereka meminta untuk melakukan audiensi secara langsung dengan Bupati. Surat tersebut disampaikan oleh perwakilan Asosiasi BPD. Diluar surat tersebut, mereka sepakat untuk memberi tengat waktu pada Bupati sampai bulan Juli 2005. Bila sampai waktu tersebut tidak ada tanggapan, mereka akan melayangkan surat yang sama pada DPRD. Sampai tenggat waktu yang diberikan, rupanya Bupati tidak memberikan jawaban apapun. Namun sepertinya pihak tiga pilar, baik APDESI serta Asosiasi BPD tidak tanggap terhadap hal tersebut. Mereka tidak mengirimkan surat yang sama pada DPRD seperti komitmen mereka pertama. Momentum lain untuk mengusulkan draft yang telah disusun ke DPRD pun tidak diperoleh. Hal ini karena saat itu isu yang paling menyita perhatian adalah pertanggungjawaban Bupati, mengingat saat itu mendekati akhir masa jabatan Bupati, serta ajang pilkada yang akan berlangsung. Saat itu semua stakeholder, tiga pilar desa, DPRD, parpol, Bupati dan pejabat-pejabatnya, dll, energi dan perhatiannya tersita untuk memenangkan calon mereka dalam pilkada.

25 Peluang untuk desentralisasi kewenangan ada pada UU32/2004 pasal 206 huruf b. Sementara peluang untuk desentralisasi fiskal ada pada UU32/2004 pasal 212 ayat (3) huruf b, c dan d.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Daftar dan Komposisi Anggota Panitia Musyawarah (Komisi Gabungan)

Perjuangan Berat Proses Legislasi

Momen untuk kembali memperjuangkan konsep desentralisasi kewenangan dan fiskal akhirnya muncul juga di bulan November 2005. Momen tersebut muncul pada saat INISIATIF sedang memberikan asistensi teknis pada DPRD dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Daerah. Dalam kesempatan tersebut, INISIATIF menyatakan bahwa salah satu syarat perda yang sedang disusun tersebut nantinya akan berjalan baik, proses partisipasi yang dicoba diadopsi dalam raperda tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Daerah dapat terlaksana dengan lancar, adalah adanya kewenangan dan sumber daya di desa. Proses partisipasi dalam perencanaan dan implementasinya dalam bentuk pelayanan publik akan lebih mudah dilakukan bila desa sebagai pemerintah pada tingkat paling rendah mempunyai kewenangan dan ada dukungan sumber daya. Dalam momen tersebut, INISIATIF menyerahkan nakah akademik serta draft Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa serta Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa. Masih di bulan November 2005, INISIATIF diminta mempresentasikan konsep dan naskah akademik tersebut di depan beberapa anggota fraksi DPRD untuk menyamakan persepsi mereka. Presentasi tersebut mendapat sambutan positif dari anggota DPRD yang hadir mewakili fraksi-fraksi tersebut. Hasilnya mereka berkomitmen untuk mengajukan membahas dalam rapat paripurna agar konsep, naskah akademik, serta draft raperda nya disepakati untuk diadopsi oleh DPRD dengan memanfaatkan hak Inisiatif DPRD. Sebulan kemudian, Desember 2005, DPRD akhirnya bersepakat untuk menggunakan hak Inisiatif untuk mengajukan Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa serta Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa. Selain itu DPRD juga membentuk Panitia Musyawarah (panmus) dari Gabungan Komisi untuk membahas kedua raperda ini. Jumlah anggota Panmus DPRD dari Gabungan komisi dan komposisinya dapat dilihat pada tabel berikut.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fraksi

Jumlah

Golkar PDI-P PPP Madani Demokrat PKS

8 orang 4 orang 3 orang 3 orang ( 2 PBB & 1 PAN ) 3 orang 2 orang

Total

23 orang

Keterangan 1 orang ketua 1 orang wakil ketua 1 orang sekretaris

Kelanjutannya, sejak disepakati untuk menggunakan hak inisiatif dan membentuk panmus, DPRD meminta INISIATIF untuk memberikan asistensi teknis dan penguatan kapasitas anggota dewan, terutama mereka yang terlibat dalam panmus. Asistensi teknis dan penguatan kapasitas dimaksudkan agar anggota panmus paham dan mengerti secara mendalam mengenai konsep desentralisasi kewenangan dan fiskal. Yang menarik adalah, semua anggota panmus sangat bersemangat untuk mendalami konsep tersebut. Hampir setiap pertemuan, selama kira-kira dua minggu secara intensif, tingkat kehadiran anggota panmus cukup tinggi. Selain itu forum asistensi teknis dan penguatan kapasitas ini selalu berjalan dinamis, banyak diwarnai tanya jawab dan diskusi. Untuk memperdalam pengertian mereka, anggota panmus juga melakukan studi banding ke daerah lain serta audiensi ke depdagri dan bappenas. Masih di bulan Desember, panmus mengundang pihak akademisi untuk memperkaya wawasan anggota panmus serta mengkritisi naskah akademik serta draft raperda yang diajukan. Tercatat waktu itu yang datang adalah perwakilan dari tiga universitas, yaitu Universitas Padjadjaran, Universitas Nurtanio, serta Sekolah Tinggi Pertanian Bale Bandung. Namun yang disayangkan adalah wakil dari perguruan tinggi tersebut, walau yang datang adalah mereka yang setingkat guru besar dan profesor, ternyata mereka bukan orang yang kompeten dalam bidang desentralisasi. Mereka yang datang mempunyai latar belakang pendidikan teknik dan pertanian. Tidak ada yang berlatar belakang hukum, politik, administrasi negara atau pemerintahan, atau pun bidang lain yang relevan. Yang lebih disayangkan lagi, kalau tidak bisa disebut celaka,

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

wakil perguruan tinggi tersebut memberikan pernyataan yang dikutip media massa, yang isinya menentang konsep desentralisasi. Mereka menyoroti kapasitas desa yang dianggap masih belum mampu untuk menerima wewenang dan fiskal yang nantinya diterima bila raperda ini disahkan. Mereka juga berpendapat bahwa desentralisasi ke desa belum saatnya dilakukan karena otonomi di tingkat kabupaten pun masih belum dilaksanakan secara baik. Tidak diketahui apakah mereka membuat pernyataan tersebut dilatarbelakangi pengetahuan yang memadai, didukung data yang valid, atau hanya mencari sensasi semata. DPRD menanggapi kritikan dari akademisi tersebut tidak berlebihan. Mereka mengakui bahwa tidak semua desa siap dengan desentralisasi serta tidak semua desa mempunyai kapasitas yang memadai untuk menjalankannya. Namun hal tersebut tidak dianggap sebagai hambatan karena dalam dua raperda yang dibahas tersebut telah mengantisipasi masalah kapasitas desa dengan adanya pasal mengenai masa transisi. Dalam masa transisi tersebut pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelatihan dan pendampingan pada desa agar kapasitas desa meningkat. Sementara menanggapi kritikan bahwa desentralisasi ke desa belum saatnya dilakukan karena pelaksanaan otonomi di tingkat kabupaten pun belum baik, DPRD berpendapat bahwa tidak baiknya pelaksanaan otonomi di tingkat kabupaten tidak boleh menjadi penghalang dilaksanakannya desentralisasi ke desa. Terlalu jauhnya jarak antara masyarakat dengan pelayan publik saat ini (kabupaten) dianggap salah satu penyebab buruknya pelayanan publik yang diterima masyarakat. Belum mampu-nya pemerintah kabupaten melaksanakan kewajibannya melayani publik, yang secara teoritis bila otonomi daerah dilaksanakan dengan baik maka pelayanan publik akan menjadi lebih baik, menjadi salah satu alasan yang medorong dilakukannya desentralisasi ke desa. Sehingga, kelemahan pemerintah kabupaten dalam melayani publik dapat ditutupi oleh pemerintah desa. Panmus DPRD kemudian melanjutkan pembahasan dengan mengundang pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Massa (Ormas). Tidak ada masukkan dan kritikan yang berarti dari mereka. Hal ini diduga karena kebanyakan LSM dan Ormas tidak begitu paham dengan konsep desentralisasi. Namun mereka menegaskan, bila konsep tersebut menjanjikan perbaikan pelayanan publik dan memberdayakan pemerintahan lokal desa, mereka secara politik mendukung gagasan tersebut. Dukungan ini tentu saja sangat bermanfaat bagi Panmus. 26

Lihat Harian Pikiran Rakyat edisi Selasa, 27 Desember 2005, Desa Jangan Jadi Kerajaan Kecil

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Pembahasan berikutnya adalah dengan mengundang eksekutif. Untuk pembahasan ini pihak Panmus DPRD mempersiapkan diri lebih lama. Jeda waktu kira kira seminggu digunakan untuk memperkirakan substansi yang akan ditentang oleh pihak eksekutif serta antisipasi argumennya. Dalam pembahasan dengan eksekutif, yang diwakili oleh Bag.Otda serta Bidang Hukum, yang keduanya dibawah Sekretaris Daerah, memang berjalan seperti yang diduga sebelumnya. Pihak eksekutif menentang keras kedua rancangan peraturan daerah ini. Substansi sensitif dan krusial yang pembahasannya sangat alot adalah sebagai berikut: A. Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa ď‚ˇ Desentralisasi dalam bentuk devolusi atau penyerahan sebagian kewenangan kabupaten pada desa Pihak eksekutif menentang bentuk penyerahan sebagian kewenangan pada desa. Argumen mereka adalah bahwa kewenangan desa hanya lah kewenangan menurut asal-usul serta kewenangan melalui tugas perbantuan. Argumen ini sebenarnya dengan mudah dipatahkan oleh Panmus DPRD dengan mengacu pada UU32/2004 pasal 206 huruf b, yang mengatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah kewenangan kabupaten yang diserahkan pada desa. Sedangkan tugas pembantuan, sebagaimana dimaksud dalam argumen mereka adalah salah satu sumber kewenangan desa yang lain, sebagaimana diatur pada UU32/2004 pasal 206 huruf c. Jadi pada intinya, pihak eksekutif mengingkari atau tidak mau melaksanakan amanat UU32/2004 pasal 206 huruf b. ď‚ˇ Substansi Kewenangan yang akan didevolusikan Alasan lainnya yang diungkapkan oleh pihak eksekutif adalah bahwa saat ini belum ada peraturan yang menjelaskan mengenai rincian kewenangan pemerintah kabupaten juga pemerintah desa, baik yang berbentuk Peraturan Pemerintah atau pun peraturan perundangan lainnya. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan dari pihak Panmus mengenai urusan pemerintahan apa dan kewenangan siapa yang sejak reformasi sampai saat ini dikerjakan dan dibiayai oleh daerah27. Sanggahan lain dari pihak panmus DPRD adalah bahwa saat ini 27 Pertanyaannya lebih spesifik, â€œlalu selama ini, pasca reformasi yang menjadikan UU5/74 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dihapus, apa saja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten? Lalu sejak reformasi tersebut, urusan pemerintahan kewenangan siapa yang dikerjakan oleh pemerintah kabupaten dan menghabiskan APBD daerah bila pemerintah daerah tidak ada kewenangannya?â€?

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

diberikan ke desa dikaitkan dengan tugas pembantuan tersebut. Departemen Dalam Negeri tengah menyusun daftar urusan urusan Tentu saja pernyataan pihak eksekutif ini ditentang oleh Panmus pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Namun sampai saat ini DPRD. Justru konsep perimbangan ini yang hendak diadopsi dalam penyusunan masih berjalan. Dari Depdagri, Panmus DPRD mendapat perda ini. Sedangkan tugas perbantuan adalah hal yang lain yang rincian urusan pemerintahan yang rencananya akan menjadi terpisah dari konsep perimbangan. Pertimbangan Panmus DPRD, kewenangan desa. Rincian urusan pemerintahan dari Depdagri ini selain menerima sumber daya dari perimbangan, juga sangat akhirnya menggantikan rincian urusan pemerintahan yang merupakan dimungkinkan secara hukum bagi desa untuk menerima dari tugas hasil penelitian terdahulu28. pembantuan. Pertimbangan lain dari Panmus DPRD adalah bahwa B. Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa tugas pembantuan sangat rawan untuk dipolitisasi. Dalam ď‚ˇ Asumsi mengenai kapasitas desa pelaksanaannya, tugas pembantuan dari kabupaten ke desa bisa Seperti juga akademisi, pihak eksekutif meragukan kemampuan dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan kehendak politik desa jika untuk menerima kewenangan serta tambahan fiskal. bupati yang berkuasa. Mereka sangat yakin dengan hal tersebut. Mereka mengungkapkan Selain itu, tidak ada unsur kepastian dalam pemberian tugas data mengenai kapasitas aparat desa, seperti tingkat pendidikan pembantuan, dalam arti bahwa tidak ada jaminan tugas pembantuan aparat desa yang masih rendah, yang sebagian besar berpendidikan akan ada untuk desa setiap tahun dan tidak ada jaminan juga tugas dibawah SMP. Mereka khawatir, bila jadi desentralisasi fiskal pembantuan akan dilaksanakan di desa yang sama tiap tahun. Hal ini dilakukan, dengan kapasitas aparat desa yang masih rendah, akan karena tugas pembantuan biasanya digunakan untuk pelaksanaan sangat rawan terjadi penyimpangan. urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan yang sifatnya Sanggahan Panmus DPRD terhadap argumen tersebut seperti khusus. Bila tujuan khusus tersebut telah tercapai, biasanya tugas sanggahan pada akademisi. Seharusnya dalam hal inilah peran pembantuan akan dihentikan. pemerintah daerah, khususnya Bag.Otda. Sudah tidak bisa disanggah ď‚ˇ Variabel yang digunakan dalam formula bahwa menurut tingkat pendidikan, sangat banyak aparat desa yang Dari penelitian yang dilakukan oleh IPGI Bandung, serta hasil pendidikannya rendah. Tapi hal tersebut tidak boleh jadi alasan dari serial diskusi dari tahun 2001, telah dihasilkan tiga kelompok untuk tidak dilakukan desentralisasi fiskal. Sudah merupakan tugas variabel untuk desentralisasi fiskal. Masing masing kelompok pemerintah daerah, khususnya Bag.Otda, untuk meningkatkan tersebut memiliki rincian variabel yang menggambarkan kapasitas mereka. pertimbangan dalam desentralisasi fiskal, yaitu pemerataan dan Sanggahan lain datang dari pihak tiga pilar desa, yang pada keadilan yang terkait dengan proporsionalitas beban pelayanan kesempatan tersebut diwakili oleh Asosiasi BPD. Mereka mengakui publik desa. Pada pembahasan tersebut pihak eksekutif berkeras bahwa kapasitas aparat desa masih banyak yang rendah. Tapi itu tidak menolak penggunaan variabel-variabel yang telah dikembangkan berarti desa tidak mampu mengemban amanat tersebut. Pihak tiga tersebut dengan alasan (lagi-lagi) tidak ada peraturan yang lebih pilar mengatakan bahwa pihak desa siap untuk melaksanakan perda tinggi yang mengatur hal tersebut. perimbangan ini. Untuk itu pihak eksekutif mengusulkan untuk mengadopsi ď‚ˇ Konsep Perimbangan secara utuh variabel-variabel yang ada dalam SE Mendagri 140-640Konsep perimbangan ini ditentang oleh eksekutif dengan alasan SJ tentang Alokasi Dana Desa. Pada SE tersebut disebutkan ada dua bahwa tidak ada peraturan yang lebih tinggi yang memungkinkan kelompok variabel. Pertama adalah variabel independen utama yang adanya perimbangan keuangan antara kabupaten dengan desa. terdiri dari Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dan Selain itu, terkait dengan konsep kewenangan, pihak eksekutif Keterjangkauan desa. Dan yang kedua adalah variabel independen kembali menegaskan bahwa desa tidak memiliki kewenangan. tambahan yang terdiri dari Jumlah penduduk, Luas wilayah, Potensi Mereka mengajukan konsep tugas pembantuan, sehingga dana yang ekonomi, Partisipasi masyarakat, Jumlah unit komunitas di desa (Dusun, Jorong, RW dan RT). INISIATIF sebagai penggagas awal, tidak merespon perubahan ini dengan alasan, pertama, bahwa perubahan ini berjalan diluar jangkauan INISIATIF karena terjadi dalam pembahasan antara Panmus DPRD dengan Eksekutif dan, kedua, rincian urusan Usulan pihak eksekutif ini mendapat tanggapan beragam dari pemerintahan untuk Desa dari Depdagri ini masih memenuhi kriteria-kriteria yang telah dikembangkan dalam penelitian dan digunakan dalam perumusan dan penilaian urusan pemerintahan yang akan didesentralisasikan ke desa. anggota Panmus DPRD. Ada yang setuju untuk mengadopsi variabel 28

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

dalam SE tersebut, ada yang tidak. Disatu sisi, pengadopsian variabel dalam SE Mendagri tersebut akan memudahkan untuk mengkomunikasikan perda yang telah disusun ini dengan pihak pemerintah pusat. Tapi disisi lain rincian variabel yang telah dikembangkan pemerintah pusat ini sama sekali tidak aplikatif, tidak jelas ukurannya, dan masih perlu banyak penyesuaian. Atau dengan kata lain, masih diperlukan variabel turunannya. Sebagai contoh, sampai saat ini masih terjadi perdebatan panjang mengenai batasan orang yang disebut miskin, bagaimana mengukur tingkat partisipasi, dll. Sebagai kesepakatan, akhirnya disetujui untuk menggunakan variabel-variabel dalam SE Mendagri, sejauh nantinya harus ada penjabaran lebih lanjut dari variabel-variabel tersebut. Dari pembahasan pertama dengan eksekutif, tidak banyak perubahan pada draft Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa. Perubahan hanya terjadi pada rincian urusan-urusan yang akan diserahkan pada desa. Walaupun seluruh argumen pihak eksekutif bisa disanggah, namun tetap saja pihak eksekutif menolak Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa. Pembahasan dengan pihak eksekutif mengenai raperda ini selalu berakhir dengan dead-lock. Dugaan yang muncul adalah bahwa raperda ini bila disahkan nantinya akan memangkas kewenangan pemerintah kabupaten. Tentu saja sebagai konsekuensi, pemerintah kabupaten akan kehilangan kendali kontrol atas urusan pemerintahan yang diserahkan ke desa serta, tentu saja, sumber dayanya. Selama ini anggaran untuk pelayanan publik yang ada di APBD dikelola sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten. Perubahan yang dapat teramati dalam pembahasan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa eksekutif adalah terkait dengan substansi pengalokasian dana, sumber dana, serta besarannya. Pihak eksekutif menolak konsep perimbangan karena akan terkait dengan keharusan adanya kewenangan yang diserahkan pada desa. Sedangkan dalam hal sumber dana serta besarannya, seiring dengan proses legislasi, akhirnya sepakati oleh kedua pihak setelah negosiasi yang cukup panjang. Setelah pertemuan dengan eksekutif, pihak Panmus DPRD kemudian mengundang seluruh kepala desa di Kabupaten Bandung. Pertemuan ini dilakukan secara serial selama tiga hari berturut turut. Setiap harinya pertemuan ini dibagi dua sesi, sesi pagi dan sesi sore. Pada setiap sesi diundang seluruh kepala desa dari satu Daerah Pemilihan (DP). Dalam hal substansi kedua raperda, pihak panmus DPRD tidak berharap mendapat masukan yang banyak dari pertemuan dengan

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

seluruh kepala desa ini. Tidak banyak yang berubah, kecuali pada raperda perimbangan desa, mengenai besaran alokasi untuk perimbangan yang diminta dinaikan besaran persentasenya. Bagi Panmus DPRD, yang paling diharapkan dari pertemuan ini adalah adanya dukungan politik dari seluruh kepala desa pada DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk mengundangkan kedua raperda ini. Hasilnya adalah dukungan penuh kepala desa agar DPRD segera mensahkan kedua raperda ini. Beberapa hari kemudian, pada pertengahan bulan Januari 2006, pihak panmus DPRD kembali bertemu dengan perwakilan eksekutif, Bag. Otda dan bidang hukum29. Pada pertemuan tersebut kedua draft raperda dibahas satu per satu dari awal. Pembahasan pertama dilakukan pada Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa. Pada pembahasan ini pihak eksekutif kembali menegaskan sikap penolakannya. Setelah dua jam pembahasan, dengan dua kali di skor, akhirnya pembahasan berakhir dengan dead-lock. Setelah mengalami dead-lock pada pembahasan sebelumnya, pembahasan dialihkan pada Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa. Seperti juga pada pertemuan sebelumnya, pihak eksekutif tetap menolak konsep perimbangan yang terkait dengan penyerahan sebagian kewenangan kabupaten pada desa. Pada pertemuan ini pihak eksekutif tidak langsung menggugat konsep perimbangan. Pihak eksekutif sedikit demi sedikit menggiring pembahasan menjauh dari konsep perimbangan pada pembahasan setiap pasalnya. Selain itu, pihak eksekutif berhasil mengalihkan perhatian anggota Panmus DPRD dengan memperdebatkan soal asal dana dan besaran alokasi untuk desa. Hal ini menyebabkan anggota Panmus DPRD tidak konsentrasi lagi mempertahankan substansi dan pasal-pasal yang terkait dengan konsep perimbangan. Sampai proses pembahasan raperda ini berakhir, seluruh substansi dan pasal-pasal dalam raperda yang terkait dengan konsep perimbangan telah hilang. Pihak eksekutif telah berhasil. Menjelang penyepakatan hasil pembahasan mengenai Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa, pihak eksekutif meminta agar judul raperda dan penggunaan kata perimbangan pada judul raperda dihilangkan dan diganti cukup dengan alokasi dana desa. Pihak Panmus DPRD tentu saja menolak tegas hal tersebut karena konsep perimbangan lah yang mereka perjuangkan. Pihak eksekutif

29 Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2006, di sebuah hotel di Bandung Utara. Pada saat yang bersamaan, secara paralel, juga terjadi pertemuan antara panitia anggaran eksekutif dengan panitia anggaran legislatif dalam penbahasan RAPBD 2006.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

berargumen bahwa pada raperda itu, sesuai dengan kesepakatankesepakatan sementara pada saat pembahasan, tidak ada lagi substansi yang terkait dengan perimbangan. Tidak ada satu pun. Baru pada saat itu pihak Panmus DPRD tersadarkan. Mereka meminta INISIATIF 30 untuk memeriksa apakah seluruh substansi konsep perimbangan sudah hilang. Hilangnya seluruh substansi konsep perimbangan ini tentu saja membuat Panmus DPRD menolak meneruskan pembahasan dengan pihak eksekutif dan meminta bantuan INISIATIF untuk mengembalikan seluruh pasal-pasal yang terkait dengan konsep perimbangan. Setelah pembahasan dengan berbagai stakeholder, secara substansi kedua raperda tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Memang beberapa pasal ada yang berubah, tapi secara substansi tidak berubah secara signifikan. Mungkin perubahan yang agak banyak dapat terlihat pada Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa. Hal ini karena secara substansi lebih dimengerti oleh banyak stakeholder. Terlebih lagi, pembahasan dengan pihak eksekutif sedikit banyak telah merubah pasal demi pasalnya. Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa, perubahan apa saja yang terjadi, dan dalam pembahasan yang mana, dapat dilihat pada Lampiran 4A, 4B, dan 4C. Pengesahan Kedua Raperda: The winner does not Takes all!

Setelah melalui serial pembahasan yang panjang dan melelahkan, akhirnya kedua raperda tersebut, dengan berbagai perubahan dan adaptasinya, diajukan oleh Panmus DPRD dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Bandung pada tanggal 23 Januari 2006 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Draft raperda yang diajukan dapat dilihat lampiran 5 dan lampiran 6). Sidang paripurna DPRD tersebut merupakan saat paling menentukan nasib kedua raperda. Seperti juga pada saat pembahasan, pada pembahasan kedua raperda dalam sidang paripurna mendapat banyak pertanyaan dari anggota DPRD yang lain. Sidang paripurna berjalan cukup alot dan melelahkan. Pada sidang tersebut, yang pertama dibahas adalah Raperda Alokasi Dana 30 Pada pertemuan itu INISIATIF hadir hanya sebagai pengamat dan sama sekali tidak bisa, dan tidak diperbolehkan, untuk terlibat. Di akhir pertemuan, INISIATIF mengkonfirmasi Panmus DPRD bahwa seluruh substansi perimbangan telah hilang dari raperda. Pada saat itu INISIATIF meminta Panmus DPRD agar tidak menggunakan kata â€œperimbanganâ€? bila Panmus DPRD akan memajukan hasil pembahasan dengan eksekutif ini untuk dibahas pada rapat paripurna karena akan menjadi sebuah kebohongan publik. Sepertinya Panmus DPRD menyadari bila mereka menggunakan draft hasil pembahasan dengan pihak eksekutif ini, maka kerja keras mereka serta segala hasil diskusi dan pembahasan dengan stakeholder lain selama hampir tiga bulan menjadi sia-sia. Untuk itu diakhir pertemuan Panmus DPRD menyatakan bahwa segala hasil pembahasan dengan eksekutif hari itu batal, dan meminta INISIATIF mengembalikan pasal pasal terkait dengan konsep perimbangan. Pembahasan hari itu berakhir lewat tengah malam.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Perimbangan Desa. Pembahasan ini didahulukan karena diperlukan segera oleh Panitia Anggaran eksekutif dan legislatif dalam rangka mengalokasikan sejumlah dana dari APBD untuk desa. Bila telah disahkan, maka akan segera bupati membuat peraturan bupati sebgai turunannya. Selain masalah dasar hukum, tidak banyak perdebatan dalam hal substansi. Tapi hal tersebut tidak berarti proses pengesahan berjalan lancar. Sebelum pengesahan, kata mufakat tidak dicapai setelah beberapa anggota DPRD menentangnya. Akhirnya pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara, dengan tiap fraksi mempunyai satu suara. Hasil dari pemungutan suara tersebut adalah empat fraksi mendukung pengesahan yaitu perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Madani (Gabungan Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa) dan dari Partai Demokrat. Sementara dua fraksi menolak, yaitu perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan dan Partai Golkar. Draft Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa yang telah disahkan dapat dilihat sebagai berikut: Box 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Lampiran (2) Nomor Tanggal Tentang

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung : 2 Tahun 2006 : 23 Januari 2006 : Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor: <__> Tahun <__> Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Bupati Bandung, Menimbang a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana dan personil sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat 3, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa, perlu adanya Alokasi Dana Perimbangan Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Alokasi Dana Perimbangan Desa; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Dan Bupati Bandung Memutuskan:

Menetapkan

: Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. Pemerintah Desa, atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

h. i.

k. l.

m. n. o.

r. S.

selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat; Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Musrenbang Desa adalah forum antarpelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten; Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata; Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan; Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas Daerah; Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah; Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN Pasal 2 (1) Dana Perimbangan Desa merupakan konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. (2) Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Perbantuan. (3) Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa: a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Perimbangan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa; b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa; c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; d. Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 3 (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas: a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain lain pendapatan asli desa yang sah; b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten minimal 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional; d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. (4) Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dan belanja aparatur. (5) Diagram sumber pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Pasal 4 Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. tanah kas desa; b. pasar desa; c. pasar hewan; d. tambatan perahu; e. bangunan desa; f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan g. lain-lain kekayaan milik desa. Pasal 5 Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa. Pasal 6 (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dari APBD kepada Desa tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, insentif dan disinsentif dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD. (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dalam rangka pelaksanaan tugas perbantuan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK Desa diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 7 (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa. (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB IV ALOKASI DANA DESA Pasal 8 (1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Desa adalah: a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

partisipatif sesuai dengan potensi desa; c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 huruf b Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 9 (1) Besaran kenaikan persentase Alokasi Dana Desa dapat disesuaikan setiap tahun didasarkan pada kemampuan daerah. (2) Besaran kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Pasal 10 (1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). (2) Untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa, Desa mampu melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan; b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan menetapkannya dengan Peraturan Desa; c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa; d. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan; e. Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran. Pasal 11 (1) ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. (2) Besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enampuluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Desa (3) Besaran ADD Proporsional adalah 40% (empatpuluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Desa. (4) ADD Proporsional yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. (5) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

(6)

(7)

(8)

(9)

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung. Bobot Desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan, berdasarkan: a. kelompok variabel independen utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar; b. kelompok variabel independen tambahan, beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang dimilikinya, akibat kondisi unik setiap desa yang terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai desa. Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen utama adalah sebagai berikut: a. Kemiskinan; b. Pendidikan Dasar; c. Kesehatan; d. Keterjangkauan desa. Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen tambahan adalah sebagai berikut: a. Penduduk; b. Luas wilayah; c. Potensi ekonomi; d. Partisipasi masyarakat; e. Jumlah unit komunitas di desa (Dusun, Jorong, RW dan RT). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis perhitungan dan rumusan Alokasi Dana Desa diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 12 (1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa i = ADDM + ADDPi Dimana ADDPi = {x1.VUi + x2.VTi }.TADDP ; x1+x2 = 1 Dengan ADDM VUi Vti x1 X2 ADDPi TADDP

= = = = = = =

Alokasi Dana Desa Minimal Skor variabel independent utama Desa i Skor variable independent tambahan Desa i Bobot untuk variable independent utama Bobot untuk variable independent tambahan Alokasi Dana Desa Proporsional Desa i Total Alokasi Dana Desa Proporsional

(2) Besaran skor dan bobot variabel independent utama dan variabel independent tambahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Hasil akhir perhitungan dan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh Desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai. Pasal 13 (1) Alokasi Dana Desa akan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan desa hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa. (2) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, tranfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Pasal 14 (1) Pengunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut: a. Paling sedikit 60% (enampuluh persen) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di Desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa; b. Sisa Alokasi Dana Desa sebesar maksimal 40% (empatpuluh persen) digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan Desa, termasuk belanja operasional Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa. (2) Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

BAB V PELAKSANAAN Pasal 15 (1) Dana Perimbangan Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, termasuk operasional kelembagaan desa. (2) Penggunaan Dana Perimbangan Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan Desa. (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). (4) APBDesa, Perubahan APBDesa, dan perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 16 (1) Pelaksana kegiatan pelayanan publik di desa adalah pemerintah desa (2) Mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

(3) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik desa.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 17 (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Perimbangan Desa kepada Bupati. (2) Kepala Desa melaporkan penggunaan Dana Perimbangan Desa kepada Bupati paling lambat pada Akhir Tahun Anggaran. (3) Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD.

BAB VII PENGAWASAN

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Pasal 22 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang pada tanggal:

Pasal 18 (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 19 (1) Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (2) Pemerintah kabupaten memberikan sanksi bagi desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan/sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa akan ditindak secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BUPATI BANDUNG, OBAR SOBARNA Diundangkan di Soreang Pada tanggal: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ABU BAKAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN NO SERI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG Ketua, Drs. H. AGUS YASMIN, S.Ip, M.Si

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pada pembahasan mengenai Raperda Penyerahan Sebagian Kewenangan Kabupaten Pada Desa, sidang paripurna kembali berjalan alot. Perdebatan yang terjadi adalah mengenai rincian kewenangan.

100

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

Pertanyaan yang muncul adalah apakah seluruh urusan pemerintahan yang ada dalam rincian dari Depdagri tersebut akan diadopsi atau dipilih terlebih dahulu. Sidang paripurna gagal membuat keputusan tersebut. Perdebatan lainnya adalah mengenai dasar hukum. Sampai saat sidang dilakukan, semua mengetahui bahwa secara umum dasar hukum yang mengacu pada UU 32/2004 sudah kuat. Namun yang melemahkan adalah belum adanya dasar hukum yang menyatakan secara eksplisit rincian urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan kabupaten. Hal ini menjadi krusial karena urusan pemerintahan tersebut yang nantinya sebagian akan didesentralisasikan ke desa. Sementara saat itu ada kabar beredar bahwa rincian urusan pemerintahan daerah (propinsi dan kabupaten) sedang dalam proses penyusunan peraturan perundangannya oleh Depdagri. Sidang paripurna yang membahas Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten Pada Desa akhirnya buntu. Di akhir sidang, dilakukan pemungutan suara dengan pilihan pertama, menerima dan setuju mensahkan raperda tersebut menjadi perda. Dan pilihan kedua, menolak dan menunda pengesahan raperda menjadi perda untuk menunggu selesainya penyusunan peraturan perundangan dari Depdagri tentang kewenangan kabupaten. Dari hasil pemilihan, ternyata hanya satu fraksi yang memilih pilihan pertama, yaitu perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan. Sementara ke lima fraksi lainnya sepakat menolak pengesahan raperda, dan menunda pembahasan selanjutnya sampai adanya perundangan dari Depdagri tentang kewenangan kabupaten. Hasil kedua pemungutan suara pada rapat paripurna cukup mengejutkan. Setelah Panmus DPRD menghabiskan banyak waktu dan energi dalam pembahasan, rupanya DPRD secara institusi hanya bersedia mensahkan raperda desentralisasi fiskal, yaitu Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa. Sementara raperda desentralisasi kewenangan, Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa, harus ditunda dan menunggu lagi. Yang sebenarnya lebih mengejutkan adalah sikap dari Golkar dan PDIP. Bila melihat komposisi dalam Panmus, mereka cukup dominan di dalamnya. Selain itu, pimpinan panmus juga dikuasai oleh kedua partai tersebut. Sepanjang proses pembahasan pun anggota panmus dari kedua partai terlihat cukup aktif dan mengikuti pembahasan dengan intensif. Tapi rupanya tidak ada jaminan bahwa dukungan, semangat, kerja kerjas dan konsistensi anggota partai akan sama dengan sikap partainya. Terlalu banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh partai. Hal yang wajar,

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

101

karena partai bukan milik pribadi-pribadi anggotanya di DPRD. Momen-momen penting

Sepanjang perjalanan dari penelitian sampai menjadi kebijakan publik banyak hal-hal yang membantu memperlancar dan juga yang menghambat proses pengadopsian konsep desentralisasi yang telah dikembangkan. Hal-hal tersebut diantaranya: ď‚§ Ketika diambil alih: terlibatnya tiga pilar desa dan anggota DPRD. Setelah bertahun-tahun gagal meyakinkan pihak eksekutif, khususnya Bag.Otda, akhirnya konsep desentralisasi kewenangan dan fiskal ini diterima oleh pihak desa. Beberapa lama kemudian, konsep yang telah dibangun dengan pihak desa diadopsi oleh DPRD yang menggunakan hak inisiatif untuk dimasukkan dalam proses legislasi menjadi peraturan daerah. Hal ini menyadarkan INISIATIF, bahwa dalam usaha mengubah kebijakan publik, tidak selamanya harus melalui pemerintah. Memang bila mengacu pada Kepmendagri 23 tahun 2000, segala pengajuan draft produk hukum (rancangan peraturan daerah) harus melalui kepala unit kerja terkait yang dalam hal ini Bag.Otda. Selain itu dalam tahapan-tahapannya harus melalui bagian/biro hukum. Tapi ketika prosedur tersebut malah menghambat, misal ketika Bag.Otda sebagai unit kerja terkait, atau biro/bag.hukum tidak menanggapi, kita bisa memanfaatkan alternatif jalur lain. Misalnya melalui pihak desa yang menekan dan terus meminta pada Bag.Otda agar mengadopsi konsep desentralisasi kewenangan dan fiskal. Atau bisa juga menggunakan jalur pihak DPRD untuk mengadopsinya dengan memanfaatkan hak inisiatif. ď‚§ Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Kabupaten Bandung 2001-2005: Bupati reformis, aparat yang belum siap reformasi. Dalam Peraturan Daerah No.15/2001 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung 2001-2005, tercantum dalam salah satu program adalah adanya rencana penyerahan sebagian kewenangan kabupaten pada kecamatan dan desa/kelurahan. Namun program kerja tersebut belum dilaksanakan. Padahal saat itu masa kepemimpinan bupati berkuasa sudah akan berakhir dalam waktu dua bulan. Dan bupati sudah mengambil cuti dalam rangka kampanye untuk pilkada. Menyedihkan memang, ketika bupati sudah terlihat menunjukan niatnya untuk melakukan reformasi kebijakan publik, tapi ternyata aparatnya sendiri yang belum siap, apapun alasannya. Kesiapan pimpinan suatu daerah untuk melakukan reformasi menjadi tidak

102

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

berarti ketika aparatnya menunjukan sikap yang berlawanan. Situasi tersebut memang agak memojokkan pihak eksekutif, khususnya Bag.Otda. Hal ini karena Bag.Otda bertanggung jawab untuk menyusun konsep penyerahan sebagian kewenangan kabupaten pada kecamatan dan desa/kelurahan. Dan ketika diakhir masa jabatan program tersebut tidak terlaksana, yang kemudian terkena imbasnya adalah pimpinan daerah. ď‚§ DPRD yang baru: aktif! Seperti diketahui dari paparan, bahwa gagasan desentralisasi kewenangan dan fiskal diadopsi oleh DPRD menggunakan hak inisiatif nya. Hal ini adalah sebuah prestasi tersendiri bagi DPRD Kabupaten Bandung mengingat sepanjang sejarah pemerintahan di Kabupaten Bandung, tidak pernah tercatat (setidaknya sepanjang pengetahuan penulis) DPRD menggunakan hak inisiatifnya. DPRD saat itu merupakan DPRD hasil pemilihan di tahun 2004. Bila diasumsikan tahun pertama adalah masa-masa untuk belajar, di tahun ke dua DPRD baru ini telah bisa menunjukan prestasinya. Sebagai catatan, di tahun kedua ini tidak hanya peraturan daerah mengenai desentralisasi ke desa, tapi beberapa perda lain juga lahir melalui hak inisiatif DPRD. ď‚§ Munculnya UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemunculan UU32/2004 menggantikan UU22/99 memberikan angin segar bagi desa. Pada UU tersebut baik kewenangan desa maupun sumber pendapatan desa sudah lebih jelas dibanding dengan UU sebelumnya. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi proses legislasi kedua raperda mengenai desentralisasi kewenangan dan fiskal. Selain itu, munculnya UU ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi pihak tiga pilar desa dan DPRD untuk segera menyelesaikan proses legislasi. Di sisi lain, munculnya UU ini menjadi beban tersendiri bagi Bag.Otda, karena tidak sedikit argumennya yang terpatahkan oleh substansi dalam pasal pasalnya. Mungkin kekurangan dari UU 32/2004 ini adalah banyak turunannya yang belum keluar. Hal ini menjadi argumen bagi pihak eksekutif untuk menahan laju pembahasan raperda di eksekutif. Alasan mereka, pembahasan ini belum bisa dilanjutkan dengan alasan harus menunggu peraturan penjelasan dari UU32/2004 ini. ď‚§ Adanya puzzle ketiga desentralisasi. Seperti dibahas sebelumnya, bahwa desentralisasi harus laksanakan secara menyeluruh dan seimbang ketiga elemennya: elemen politis, institusional dan fiskal. Pada saat pembahasan desentralisasi kewenangan (elemen institusi) dan fiskal (elemen fiskal), elemen politis sudah terpenuhi sejak tahun 2004 dengan

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

103

adanya keputusan bupati mengenai Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan (MPKT). Selain itu pada awal tahun 2005 ditegaskan lagi dengan disahkannya Perda no. 8 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan adanya perda tersebut, memungkinkan masyarakat mempengaruhi keputusan publik secara politik dan memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam pembuatan kebijakan publik. ď‚§ Surat Palsu atas nama Asosiasi Kepala Desa (APDESI) Dalam proses pembahasan dalam Panmus DPRD diwarnai oleh adanya kejadian beredarnya surat dari APDESI di kalangan anggota panmus DPRD yang menyatakan bahwa APDESI meminta panmus DPRD menghentikan pembahasan kedua raperda mengenai desentralisasi kewenangan dan fiskal. Tentu saja hal ini membingungkan anggota panmus karena mereka berharap dengan adanya peraturan daerah tentang desentralisasi kewenangan dan fiskal ke desa akan menguntungkan desa. Kebingungan ini kemudian menjadi fokus khusus pembahasan. INISIATIF, menghadapi hal tersebut kemudian mencoba mengkonfirmasi hal tersebut dengan meminta salinan surat dari APDESI tersebut kepada sekretariat dewan bagian persidangan. Tapi dari surat yang diperoleh, ternyata isinya sebaliknya, yaitu pihak APDESI sangat mendukung Panmus DPRD dalam pembahasan kedua raperda tersebut. Bahkan, dalam salinan surat yang diterima oleh INISIATIF, pihak APDESI meminta agar pembahasan kedua raperda dipercepat dan segera disahkan. APDESI juga dalam salinan surat tersebut memberikan komentar dan masukan sampai pasal per pasal. Ketika salinan surat tersebut dibawa dalam pembahasan di Panmus DPRD, kemudian dibandingkan dengan surat APDESI yang beredar di kalangan anggota Panmus DPRD, ternyata beberapa kejanggalan ditemukan pada surat yang beredar di anggota Panmus. Kejanggalan tersebut ditemukan pada ketidakjelasan tanda tangan, tidak adanya tanggal surat, dan nomor surat yang tidak sesuai dengan sistematika penomoran yang lazimnya digunakan oleh APDESI. Tapi untuk menguji dan menentukan mana yang benar, akhirnya seluruh anggota Panmus DPRD sepakat untuk mengkonfirmasinya dengan pihak APDESI pada pertemuan dengan seluruh kepala desa. Kesimpulannya, bahwa memang surat yang meminta Panmus untuk menghentikan pembahasan adalah palsu. Bahkan APDESI dalam forum klarifikasi ini menegaskan dukungannya dan meminta segera raperda tersebut dituntaskan.

104

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

 Kapasitas aktor yang masih rendah. Kesulitan yang pertama dihadapi dalam proses legislasi adalah masalah kapasitas stakeholder, baik dari tiga pilar desa, aparat pemda, atau anggota DPRD. Secara umum, pengertian dan pemahaman stakeholder terhadap konsep desentralisasi masih setengahsetengah. Keadaan ini tentu saja membebani dan menghambat proses legislasi. INISIATIF, harus selalu memberikan capacity building pada setiap kesempatan yang memungkinkan untuk itu. Hal ini seringkali memperlambat kemajuan proses legislasi.  Pilkada yang menguntungkan dan yang menghambat Momentum pilkada yang bersamaan ini tentu saja banyak berpengaruh pada konsentrasi dan perhatian stakeholder. Bupati yang sudah cuti, sementara ada program kerja yang belum terlaksana, tentu saja ini menjadi isu politik yang sensitif menjelang pilkada. Hal ini sempat menghambat dan menimbulkan tuduhan, terutama dari pihak pendukung (tim sukses) bupati berkuasa yang mencalonkan diri lagi untuk periode kedua, bahwa ada konspirasi politik antara pihak tiga pilar desa, INISIATIF, dan DPRD. DPRD ikut mendapat tuduhan karena yang mengusulkan agar di konsep desentralisasi kewenangan dan fiskal diadopsi menggunakan hak inisiatif DPRD untuk menjadi peraturan daerah adalah anggota yang berasal dari partai yang berlawanan dengan partai pemerintah. Tapi kemudian isu tersebut ternetralisir dengan terpilihnya ketua dan wakil ketua panmus dari partai yang mendukung pemerintah. Bahkan anggota panmus dari partai pendukung pemerintah tersebut rata-rata aktif dalam pembahasan. Ini mungkin usaha untuk membantu kampanye bupati untuk terpilih lagi. Dengan selesainya pembahasan raperda desentralisasi kewenangan dan fiskal sebelum pilkada, akan mengangkat citra bupati di desa-desa. Dari sisi proses pembahasan, selama masa kampanye, tidak sedikit anggota Panmus DPRD yang tidak menghadiri pembahasan. Tentu saja hal ini merugikan. Seringkali proses pengambilan keputusan tertunda karena tidak tercapai kuorum.  Tiga persaingan: karya pembangunan bangsa-koalisi poros umat, eksekutiflegislatif, “eksekutif inovatif ”-“eksekutif taat asas” Proses legislasi dan segala dinamika aktifitasnya telah menjadi ajang bagi tiga pertarungan terselubung dibelakang layar. Bukan pertarungan dalam arti sebenarnya, tapi ada persaingan antar stakeholder. Persaingan tersebut adalah antara karya pembangunan bangsa-koalisi poros umat, eksekutif-legislatif, “eksekutif inovatif ”“eksekutif taat asas”. Persaingan pertama terjadi antara kubu karya pembangunan

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

105

bangsa-koalisi poros umat terkait dengan momentum pilkada yang berjalan pada waktu yang bersamaan dengan proses legislasi. Pilkada di Kabupaten Bandung mempertemukan dua pasangan calon. Calon pertama adalah Obar Sobarna-Yadi Srimulyadi yang diusung oleh kubu Karya Pembangunan Bangsa (Golkar, PDI-P, PKB). Obar Sobarna adalah bupati yang berkuasa saat itu. Calon berikutnya adalah Dudin Sa'dudin-Ridho Budiman yang diusung oleh kubu Koalisi Poros Umat. Raperda ini diangkat ke DPRD oleh salah seorang anggota DPRD dengan dasar bahwa desentralisasi kewenangan adalah program kerja bupati yang belum terlaksana. Pengangkatan ini menjadi sebuah persaingan antar kubu ketika yang mengajukan adalah anggota DPRD dari Koalisi Poros Umat. Ketika diangkat oleh anggota dari kubu koalisi poros umat untuk diagendakan dalam pembahasan di DPRD, baik diterima atau pun ditolak oleh anggota DPRD keseluruhan, akan menguntungkan bagi kubu koalisi poros umat. Kalau diterima untuk dibahas di DPRD, ini akan menjadi nilai tambah bagi kubu koalisi poros umat. Kalau ditolak untuk dibahas di DPRD, ini akan menjadi nilai minus bagi kubu karya pembangunan bangsa yang notabene merupakan mayoritas di DPRD. Selain itu desentralisasi kewenangan sampai ke desa adalah program kerja bupati yang sampai hampir akhir masa tugasnya belum terlaksana. Ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan sisa tugas tersebut sebelum dilakukannya laporan pertanggungjawaban (LPJ) akhir masa jabatan bupati. Tidak ada pilihan lain bagi anggota DPRD dari kubu Karya Pembangunan Bangsa selain menerimanya untuk dibahas menjadi peraturan daerah. Persaingan kedua terjadi antara eksekutif dan legislatif, keduanya sebagai lembaga. Seperti diketahui, bahwa proses legislasi kedua raperda diangkat oleh DPRD menggunakan hak inisiatifnya. Padahal penyusunan raperda ini adalah agenda kerja eksekutif, bahkan sudah dianggarkan untuk pembahasannya. Bila tidak terlaksana, atau dilaksanakan oleh institusi lain, tentu akan ada penilaian minus untuk kinerja pemerintah. Untuk menghindari penilaian tersebut, pihak eksekutif khususnya sekretariat daerah melalui Bag.Hukum, membuat konsep tandingan raperda (versi eksekutif). Konsep ini mereka sampaikan pada DPRD melalui sekretariat DPRD pada saat pembahasan kedua raperda (versi legislatif) sudah berjalan. Pihak eksekutif berharap kedua konsep tersebut, baik versi eksekutif dan versi legislatif, dapat disandingkan dan mendapat proporsi yang sama dalam pembahasan. Tapi harapan pihak eksekutif tidak terwujud. Pihak Panmus

106

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

DPRD tidak membahas draft raperda versi eksekutif tersebut. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa pembahasan raperda merupakan hak inisiatif DPRD, proses pembahasannya sudah berjalan, dan konsep dalam draft yang dikembangkan oleh pihak eksekutif beda secara substansi. Dalam draft yang dikembangkan oleh eksekutif tidak mengakomodasi desentralisasi kewenangan, serta tidak mengadopsi konsep perimbangan. Sikap Panmus DPRD ini tentu saja mempengaruhi sikap pihak eksekutif setiap ada kesempatan terlibat dalam pembahasan. Pihak eksekutif selalu menyerang konsep desentralisasi yang diusung dalam draft versi legislatif. Persaingan ketiga terjadi diantara pihak eksekutif, antara “eksekutif inovatif ” dengan “eksekutif taat asas”. Seperti dibahas pada awal buku ini, konsep desentralisasi dikembangkan menjadi naskah akademik dan draft raperda melalui kerjasama antara IPGI Bandung dengan beberapa stakeholder, yang diantaranya dari pihak eksekutif adalah Bappeda. Namun ketika konsep tersebut diajukan untuk diadopsi menjadi raperda, konsep tersebut terganjal di Bag.Otda dan Bag.Hukum dengan alasan tidak ada peraturan hukum lebih tinggi yang mengaturnya.  Pihak desa: tekanan politik Keberadaan dan keterlibatan pihak desa, yang direpresentaskan oleh keterlibatan anggota APDESI, Asosiasi BPD, dan Asosiasi LMD/LKMD, dalam proses penyusunan konsep sampai legislasi, merupakan keuntungan tersendiri. Keberadaan mereka merupakan tekanan bagi eksekutif, untuk tidak terlalu menghambat proses legislasi. Selain itu bagi legislatif, terutama Panmus DPRD, keberadaan pihak desa memaksa mereka untuk secara konsisten dan serius bekerja keras membahas raperda desentralisasi kewenangan dan fiskal.  Anggota DPRD dan Fraksi-nya di DPRD Tidak ada jaminan bahwa dukungan anggota suatu partai akan sama dengan dukungan partai tersebut. Hal inilah yang sangat terlihat pada pembahasan kedua raperda desentralisasi. Seperti di ketahui bahwa sebagian besar anggota Panmus DPRD yang terlibat dalam pembahasan raperda desentralisasi kewenangan dan fiskal berasal dari partai-partai yang dominan di DPRD31. Pada saat proses legislasi, terlihat semua anggota sangat antusias dan bersemangat untuk meloloskan kedua raperda ini. Selain itu dalam pertemuan dengan konstituen, setidaknya pada saat LSM dan kepala-kepala desa 31

Nota bene, partai-partai itu juga merupakan partai yang sama dengan bupati-wakil bupati berkuasa saat itu.

Formalisasi dan Peletakan Dasar Hukum

107

diundang untuk menanggapi kedua raperda ini, anggota panmus yang berasal dari partai-partai terlihat bekerja sangat bersungguhsungguh. Namun politik tetap lah politik. Dukungan anggota-anggota partai belum tentu sama dengan dukungan partai. Hal ini terbukti dalam pengesahan raperda. Kedua partai-partai besar tersebut, yang juga merupakan partai penguasa, menolak pengesahan kedua raperda ini. Tentu saja hal ini menimbulkan spekulasi, apakah anggota-anggota yang dulu mendukung ternyata hanya berbohong belaka, atau apakah ada faktor eksternal yang sangat kuat, yang disukai atau tidak, telah memaksa anggota-anggota partai tersebut mengesampingkan hasil kerja keras mereka dan janji mereka pada konstituen di desa.

108

109

Bab 6

Tantangan Besar Menuju Kemandirian Desa â€œDesentralisasi seperti obat yang keras karena untuk memperoleh efek yang diinginkan, obat tersebut harus diberikan pada waktu yang tepat, dosis yang tepat, dan pada penyakit yang tepatâ€? (Prud'homme, 1994) Dari awal pembahasan buku ini disebutkan bahwa tujuan dari desentralisasi kewenangan dan fiskal dari kabupaten ke desa adalah untuk mengembangkan otonomi dan kemandirian desa. Otonomi desa dianggap sebagai cara yang paling strategis untuk dapat mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat sebagai penerima manfaat (beneficiaries) pembangunan. Hal ini terkait dengan konsep ideal mengenai desa, yaitu desa yang otonom, yang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan warganya dan mendistribusikannya secara adil kepada semua kelompok, termasuk kelompok marjinal. Atas latar belakang inilah eksperimen desentralisasi dari kabupaten ke desa di Kabupaten Bandung dilakukan. Eksperimen desentralisasi dari kabupaten ke desa, dari mulai penelitian sampai disahkannya perda tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa banyak yang sudah dicapai. Baik secara proses maupun substansi; bagi INISIATIF, aparat pemerintah daerah, anggota dewan, tiga pilar desa, atau pun perguruan tinggi. Secara proses, panjang dan berliku-nya proses pengadopsian ini telah memperkaya dan menyempurnakan substansi desentralisasi kewenangan dan fiskal. Selain itu proses yang panjang ini juga telah meningkatkan kapasitas semua pihak yang terlibat di dalamnya. Bobot pendekatan akademis yang dari awal begitu kuat perlahan tergantikan oleh pendekatan politis pada saat proses legislasi. Kita telah memperoleh gambaran besar sebuah proses pengadopsian hasil penelitian menjadi sebuah kebijakan publik. Dalam usaha mewujudkan desentralisasi, pengalaman selama proses menunjukan bahwa adanya kesamaan visi dan pengetahuan,

110

Tantangan Besar Menuju Kemandirian Desa

kerjasama dan kekompakan antara stakeholder memegang peran yang sangat penting. Perlu ada sebuah skema besar mengenai langkah apa saja yang akan dilakukan, serta peran apa saja yang akan dipegang oleh masing masing stakeholder. Hal ini karena pihak yang kontra pun akan melakukan apapun dan menggunakan segala macam strategi agar desentralisasi tidak dilakukan. Termasuk trik-trik kotor seperti pemalsuan surat, mengubah draft tanpa kesepakatan, dll. Pelajaran lain yang diperoleh dari sisi proses yaitu mengenai pentingnya mengamati faktor eksternal yang mempengaruhi pembahasan, seperti karakter dan prilaku stakeholder, peluang-peluang perundangan, dll. Secara substansi, dua dari tiga elemen desentralisasi telah terlaksana di Kabupaten Bandung. Elemen pertama, diluar proses yang kita lalui, adalah elemen politik. Elemen politik yang meningkatkan akses dan partisipasi publik dalam menentukan kebijakan telah terbuka dengan adanya perda-perda mengenai desa dan perda mengenai tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan desa. Elemen kedua, desentralisasi elemen fiskal, telah berhasil dipenuhi dengan disahkannya perda mengenai Alokasi Dana Perimbangan Desa. Dengan terdesentralisasikannya elemen fiskal ini, desa mempunyai sumberdaya yang lebih jelas. Kejelasan sumber daya yang dimiliki desa ini nantinya akan mempermudah desa dalam merencanakan dan pelaksanakan penyediaan barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat desa akan lebih terukur. Realisasi rencana juga akan lebih terjamin karena sumber daya akan dipegang secara penuh oleh desa. Desa tidak perlu merasa khawatir mengenai ketersediaan dana, karena kepastiannya sudah terjamin secara hukum. Tidak perlu khawatir dana tertunda karena aspek politis. Keuntungan lainnya adalah adanya kontrol yang lebih besar dari masyarakat pada aparat desa. Lebih mudah mengontrol sumber daya yang dikelola desa dari pada mengontrol sumber daya yang dikelola di kabupaten. Lebih mudah mengontrol aparat desa dari pada mengontrol aparat kabupaten. Lebih mudah juga mengontrol realisasi belanja dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa daripada di tingkat kabupaten. Tapi terlepas dari capaian kita, masih banyak juga yang belum tercapai. Seperti banyak disarankan oleh ahli desentralisasi, misalnya Prud'homme (1994) dan Parker (1995), desentralisasi harus dilakukan secara hati-hati dengan menyeimbangkan semua elemenya. Tapi di Kabupaten Bandung, elemen terakhir desentralisasi, yaitu elemen institusional, yang mendesentralisasikan kewenangan pada desa, belum terlaksana. Pendesentralisasian kewenangan dari kabupaten ke desa

Tantangan Besar Menuju Kemandirian Desa

111

yang juga kita perjuangkan untuk terealisasi, dalam proses legislasi mengalami kegagalan diakhir perjalanannya. Raperda tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa urung disahkan. Diduga banyak faktor politis yang mengganjalnya, mulai dari isu keengganan kabupaten melepaskan sebagian kewenangannya sampai isu ketidaksiapan desa. Belum terlaksananya desentralisasi kewenangan menjadikan skema besar desentralisasi dari kabupaten ke desa belum terpenuhi semua. Ada â€œpuzzleâ€? yang belum lengkap dan masih perlu perjuangan lebih lanjut untuk mewujudkannya. Hal lain yang belum tercapai adalah adanya usaha untuk menyiapkan desa menghadapi desentralisasi fiskal. Bila saat ini desa sudah terbiasa melaksanakan elemen politik yang didesentralisasikan dengan mengikuti proses politik di desa23, dengan adanya tambahan elemen yang didesentralisasikan ini desa memerlukan peningkatan kapasitas (capacity building). Peningkatan kapasitas ini untuk meningkatkan kapasitas desa, baik aparat dan warganya, dalam hal pengelolaan anggaran desa. Isu pengelolaan anggaran desa ini menjadi penting. Hal ini karena dengan adanya desentralisasi fiskal melalui alokasi dana perimbangan desa, desa akan mendapat kucuran dana yang relatif lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara koridor yang membatasi penggunaan dana, dalam hal ini urusan-urusan yang menjadi kewenangan desa, masih belum jelas adanya karena raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa gagal disahkan menjadi peraturan daerah. Tanpa adanya koridor, penganggaran desa harus ekstra hati-hati untuk mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran desa. Selain itu mekanisme kontrol melalui monitoring dan evaluasi pun harus ditegaskan prosedurnya. Kejelasan mengenai prosedur dan mekanisme monitoring dan evaluasi akan memberikan rambu-rambu bagi pelaksana program di desa dan masyarakat.

23 Proses politik di desa diantaranya pemilihan pemerintahan desa dan aparatnya, proses perencanaan dan pelaksanaannya, baik yang tahunan maupun jangka menengah.

112

113

EPILOG

TANTANGAN BAGI GERAKAN DEVOLUSI FISKAL KE TINGKAT DESA

Hetifah Sjaifudian, PhD

Desentralisasi sudah menjadi pilihan. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana praktik-praktik untuk memperluas dan memperdalam pelaksanaannya agar desentralisasi menghasilkan efek penguatan bagi masyarakat di tingkat lokal. Terbitnya Perda tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 adalah simbol dari suatu proses perjuangan dan kompromi untuk menerapkan desentralisasi di daerah. Apakah Perda ini nantinya cukup ampuh menjadi senjata bagi komunitas pedesaan untuk memperjuangkan otonominya adalah satu hal yang belum bisa terjawab sepenuhnya dalam tulisan ini. Namun para penulis dengan cukup teliti telah menuangkan pengalaman mereka sebagai bagian dari civil society dalam mendorong desentralisasi yang bermakna melalui gerakan devolusi fiskal ke tingkat desa. Upaya keras untuk mempengaruhi mekanisme transfer fiskal ke desa melalui proses pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Bandung menjadi sumber pengalaman dan pengetahuan yang bernilai dan perlu dibagi kepada para pembaca. Di bagian awal, studi ini mengemukakan argumen-argumen tentang pentingnya transfer fiskal ke tingkat desa, bagaimana cara transfer tersebut dilakukan, dan formula apa yang dapat digunakan. Dengan menggunakan pengalaman penerapannya di Kabupaten Bandung, di bagian akhir studi ini telah menghasilkan berbagai pelajaran yang penting khususnya tentang bagaimana suatu gagasan devolusi fiskal direalisasikan, apa hambatan yang dihadapi dan bagaimana cara

114

Tantangan Bagi Gerakan Devolusi Fiskal ke Tingkat Desa

menghadapinya agar keinginan melakukan perubahan ke arah yang diinginkan dapat tercapai. Gagasan untuk menerapkan devolusi fiskal ke tingkat desa didasarkan pada satu asumsi bahwa transfer sumber daya ke tingkat komunitas akan meningkatkan peluang partisipasi dan kemitraan. Devolusi fiskal akan memberdayakan institusi lokal yang menjelma ke dalam bentuk-bentuk keterlibatan aktif dari komunitas dalam mengatasi masalah lokalnya. Konsep devolusi fiskal berawal dari ide bahwa pemerintah mesti memberikan peluang yang sama kepada setiap warga untuk berpartisipasi dan untuk meningkatkan kondisi hidupnya. Dalam rangka itu, Pemerintah mesti membuat kebijakan yang ditujukan untuk meredistribusi kekayaan sehingga kesetaraan ekonomi dan sosial bisa dicapai. Hampir setiap kabupaten kota di Indonesia saat ini mulai atau telah berpikir untuk menjalankan gagasan ini. Tetapi ternyata ini tidak mudah. Ada beberapa dilema yang dihadapi oleh pemerintah daerah ketika mereka didesak untuk memilih antara kebijakan yang lebih banyak mengalokasikan kewenangan dan anggaran ke tingkat paling bawah atau tetap memegang kekuasaan tersebut di tangannya. Pengalaman dari Kabupaten Bandung yang diungkapkan melalui buku ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gagasan transfer kewenangan dan fiskal ke tingkat desa menuntut tidak hanya reformasi kebijakan, tetapi juga perubahan sikap dan cara berpikir stakeholders terkait. Para pionir perubahan menghadapi berbagai kesulitan untuk menjalankan niatnya, diantaranya kesulitan untuk memberikan keyakinan berbagai pihak akan kemanfaatan dari suatu gagasan. Lembaga seperti IPGI Bandung yang kemudian dilanjutkan oleh INISIATIF, telah berfungsi sebagai katalis inovasi. INISIATIF telah memberikan new insight dan memberikan efek penguatan bagi pemerintah daerah dalam membangun tools dan metode devolusi fiskal. Berikut adalah beberapa catatan tentang pelajaran-pelajaran penting apa yang dapat ditarik dari pengalaman INISIATIF tersebut:

Langkah-langkah Mendorong Perubahan

Inisiatif devolusi fiskal yang didorong oleh INISIATIF dimulai melalui suatu aktivitas yang cukup sederhana namun berarti: penelitian. Suatu penelitian yang mengkaji pengalaman devolusi fiskal di negaranegara lain memberikan rasa percaya diri kepada para inisiator perubahan bahwa inisiatif serupa sesungguhnya dapat pula diadopsi oleh Indonesia. Penelitian juga menstimulasi adanya pertukaran gagasan

Tantangan Bagi Gerakan Devolusi Fiskal ke Tingkat Desa

115

antara pihak peneliti dengan praktisi yang memungkinkan adanya komitmen bersama untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih kongkrit. Ternyata mendorong suatu inovasi tidaklah mulus. Pengalaman yang diungkapkan studi ini membuktikan bahwa resistensi muncul justru dari pihak yang seharusnya menjadi motor perubahan itu sendiri. Ketidakinginan untuk berubah dari stakeholders di daerah terlihat jelas. Pada tahapan dimana resistensi hampir menghasilkan frustasi, terbukti bahwa terbitnya peraturan dari level pemerintahan yang lebih tinggi yang isinya mendukung, bisa memberikan daya ungkit ke arah perubahan. Kreativitas untuk mencari berbagai pintu masuk dan sponsor yang akan menjadi champion untuk mengajukan usulan perubahan dan memperjuangkannya, juga menjadi bagian yang inherent dari proses perubahan. Kemitraan yang melibatkan pihak civil society, pemerintah daerah dan anggota legislatif di tingkat kabupaten, maupun tiga pilar desa sebagai tim untuk membangun dan mengadvokasi perubahan melalui kasus ini terbukti cukup efektif. Arena legislasi adalah arena yang harus diperjuangkan. Pengalaman yang tertuang dalam buku ini menunjukkan bahwa mereka yang ingin melakukan perubahan yang kongkrit dan ingin mempengaruhi proses pembuatan legislasi seperti Peraturan Daerah perlu memiliki strategi â€œperangâ€? yang baik. Bagaimana mengkombinasikan keahlian menyusun suatu konsep dengan kemampuan memobilisasi dukungan, dengan kesabaran memotivasi berbagai pihak untuk tetap konsisten memperjuangkan perubahan, adalah kemampuan yang dituntut. Aturan yang tersedia beserta petunjuk-petunjuk pelaksanaannya, terbukti tidak cukup untuk menjamin hak civil society untuk mempengaruhi legislasi di daerah. Civil society harus membuka aksesnya sendiri dan harus membangun kapasitasnya sendiri untuk mampu mempengaruhi kebijakan di daerah. Rintangan dan Hambatan

Suatu inisiatif perubahan yang terkait dengan kewenangan fiskal ke tingkat desa menghadapi berbagai rintangan dan hambatan antara lain: resistensi politik, resistensi dan perbedaan pandangan antar dinas instansi, tidak memadainya peraturan, tidak lengkap dan tidak akuratnya data dan informasi tentang desa, terbatasnya kapasitas civil society untuk mempengaruhi kebijakan, serta terbatasnya kapasitas DPRD itu sendiri. Buku ini dengan cukup gamblang menguraikan apa upaya-upaya dan respons yang dilakukan oleh para advokat perubahan untuk

116

Tantangan Bagi Gerakan Devolusi Fiskal ke Tingkat Desa

mengatasi rintangan dan hambatan yang dihadapi yang dapat disarikan sebagai berikut: Selain upaya tersebut di atas, beberapa momen politik di tingkat

Tantangan Bagi Gerakan Devolusi Fiskal ke Tingkat Desa

Cara Mengatasinya

Rintangan dan Hambatan Kapasitas yang terbatas untuk mempengaruhi keputusan

Rintangan dan Hambatan Kurangnya referensi

- Melakukan kajian dan research mengenai -

Sikap birokrat yang tidak mendukung: menunggu instruksi dari atas, tidak mau ambil resiko, skeptis, dan tidak inovatif

Tidak Memadainya peraturan yang ada

Tidak lengkap dan tidak akuratnya data dan informasi tentang desa

Resistensi dan perbedaan cara pandang dari Bagian Otda Setda terhadap usulan Konsep Pelimpahan Kewenangan dan Fiskal

Cara Mengatasinya

pengalaman negara lain menerapkan devolusi fiskal. Menyusun dan mendefinisikan konsep desentralisasi dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke desa. Menyusun kriteria dan formulasi penilaian berdasarkan literatur dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal di Kabupaten Bandung. Stakeholders melakukan studi banding ke Kabupaten Kebumen Melibatkan pihak Bapeda sebagai mitra penelitian Melakukan rangkaian diskusi dengan melibatkan berbagai dinas instansi di lingkungan Pemda Kabupatan Bandung, perguruan tinggi dan Biro Pusat Statistik (BPS) Serial wawancara kepada dinas terkait Melengkapi aturan desentralisasi fiskal dengan desentralisasi kewenangan untuk apa dana dapat digunakan Mendorong terbitnya Peraturan Daerah Mengidentifikasi ketersediaan data dan sumber data Melakukan survey untuk melengkapi data yang diperlukan Kerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) Menyeleng garakan workshop untuk menyamakan persepsi Memanfaatkan terbitnya UU 32/2004 yang memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang Dana Alokasi Desa untuk menekan diadopsinya konsep DAD . Mendekati Bupati

Terbatasnya kapasitas DPRD untuk menjalankan hak inisiatifnya Terbatasnya kapasitas desa untuk menerapkan kebijakan baru

117

Melibatkan diri pada jaringan nasional yang mendorong revisi UU 22/1999 tentang Otonomi Daerah. Meng galang dukungan dari Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI), Asosiasi LKMD dan Asosiasi BPD. Lobby politik kepada DPRD untuk menggunakan hak inisiatifnya Memberikan asistensi teknis dan penguatan kapasitas anggota DPRD, terutama mereka yang terlibat dalam Panmus Panmus melakukan studi banding ke daerah lain serta audiensi ke Depdagri dan Bappenas Panmus mengundang Akademisi (dalam kasus ini tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan) Panmus mengundang LSM dan Ormas untuk konsultasi Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada desa

kabupaten maupun nasional terbukti dapat menjadi peluang atau hambatan dalam proses implementasi gagasan untuk mendevolusi kewenangan dan fiskal ke tingkat desa, misalnya: - Munculnya peraturan-peraturan di tingkat nasional seperti UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, terbitnya PP No. 72 tentang Desa pada tahun 2005 menjadi faktor penguat. - Pemilihan anggota legislatif DPRD akhir tahun 2004 dan Pilkada di akhir tahun 2005, yang telah menyita energi dan perhatian semua pihak pada upaya pemenangan menjadi faktor yang memperlemah. Faktor Sukses dan Agenda Aksi ke Depan

Pengalaman Kabupaten Bandung menerapkan devolusi fiskal menunjukkan bahwa praktik pendalaman desentralisasi di masingmasing daerah merupakan hasil dari kompromi dan tarik menarik dari berbagai kepentingan. Pengalaman yang tertuang dalam buku ini juga menunjukkan bahwa civil society dapat memainkan peran dalam proses

118

119

Tantangan Bagi Gerakan Devolusi Fiskal ke Tingkat Desa

memaknai desentralisasi. Seri peristiwa yang terjadi di daerah maupun di tingkat nasional bisa menjadi faktor penguat atau bisa menjadi penghambat. Kesuksesan inisiatif ini dipengaruhi oleh berbagai faktor: kekuatan konsep yang diterjemahkan ke dalam desain mekanisme dan usulan kriteria penilaian yang spesifik dengan didasarkan pada hasil studi yang kredibel; kekuatan koalisi antara civil society dengan stakeholders lain, dengan jaringan nasionalnya, dan dengan DPRD; komunikasi dan penyamaan persepsi yang dilakukan secara intensif melalui berbagai media antara lain diskusi, workshops dan pelatihan; serta konsistensi kepada agenda perubahan yang diperjuangkan selama lima tahun. Proses untuk menghasilkan tulisan ini sendiri adalah satu cara yang bisa ditiru tentang bagaimana mendokumentasi dan mendisseminasi praktek-praktek membangun best practice untuk mendorong reformasi tata kepemerintahan di daerah. Penulisan pengalaman menjadi jembatan untuk mendorong terjadinya pertukaran pengetahuan, keahlian, dan pengalaman bagi mereka yang sama-sama memiliki kepedulian dan menghadapi persoalan yang sama. Diharapkan tulisan ini nantinya akan mengkatalis proses transfer gagasan yang lebih meluas. Tulisan ini tentunya juga bisa digunakan sebagai bahan refleksi bagi para pelaku untuk mendesain dan melakukan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan. Apa yang diuraikan panjang lebar dalam buku ini adalah kisah dari suatu eksperimen yang disebut â€œpilotâ€?. Artinya, suatu agenda baru harus dilakukan untuk membangun cara-cara untuk melakukan adaptasi dan transfer ke daerah lainnya selain mempersiapkan desain monitoring dari efektivitas dan dampak devolusi fiskal ke tingkat desa yang sedang berjalan. Agenda lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengatasi problem internal governance dan penguatan kapasitas masyarakat desa sendiri. Adanya transfer fiskal yang lebih besar menuntut adanya participatory leadership di pedesaan, ketrampilan merancang dan mengimplementasikan program dan proyek, kemampuan menerapkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, dan lain sebagainya. Berbagai bentuk penguatan dan asistensi dari aktivis civil society seperti penulis buku ini masih diperlukan untuk memaksimalkan peluang yang telah dibuka melalui devolusi fiskal ini.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

120

121

Lampiran 1. Tujuh Cluster Desa di Kabupaten Bandung

CLUSTER 1 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Kecamatan Padalarang Batujajar Batujajar Batujajar Batujajar Batujajar Batujajar Cipatat Cipatat Cipatat Ngamprah Ngamprah Ngamprah Ngamprah Ngamprah Ngamprah Cilengkrang Margasih Pangalengan Pangalengan Pangalengan Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Cimaung Cililin Cililin Cililin Cililin Cililin Sindangkerta Sindangkerta Sindangkerta Sindangkerta Sindangkerta Sindangkerta Sindangkerta Sindangkerta Cipongkor Cipongkor Cipongkor Cipongkor Cipongkor Cipongkor Cipongkor

Desa Tagogapu Batujajar Timur Cikande Jati Pengauban Bojonghaleuang Saguling Ciptaharja Citatah Sumurbandung Ngamprah Cilame Cimanggu Bojongkoneng Mekarsari Sukatani Cipanjalu Lagadar Margamukti Tribaktimulya Wanasuka Arjasari Batukarut Ancolmekar Baros Pinggirsari Wargaluyu Pasirhuni Batulayang Bongas Kidangpanjuang Karyamukti Tanjungjaya Cintakarya Buninagara Cicangkanggirang Pasirpogor Puncaksari Rancasenggang Weninggalih Wangunsari Baranangsiang Citalem Cibenda Cintaasih Girimukti Mekarsari Neglasari

No. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Kecamatan Cipongkor Gununghalu Gununghalu Gununghalu Rongga Rongga Rongga Rongga Cikalong Wetan Cikalong Wetan Cikalong Wetan Cikalong Wetan Cikalong Wetan Cikalong Wetan Cipeundeuy Cipeundeuy Cipeundeuy Cipeundeuy Cikancung Rancaekek Rancaekek Rancaekek Rancaekek Rancaekek Rancaekek Ciparay Pacet Kertasari Kertasari Kertasari Kertasari Ibun Ibun Soreang Soreang Pasirjambu Pasirjambu Ciwidey Rancabali Rancabali Rancabali Rancabali Rancabali Lembang Lembang Lembang Lembang Parongpong

Desa Sirnagalih Gununghalu Sindangjaya Wargasaluyu Bojongsalam Cicadas Sukamanah Sukaresmi Cikalong Ganjarsari Mandalasari Puteran Rende Tenjolaut Bojongmekar Ciroyom Margalaksana Margaluyu Ciluluk Haurpugur Linggar Sukamanah Sukamulya Sangiang Tegalsumedang Babakan Cikawao Cikembang Cihawuk Neglawangi Santosa Dukuh Mekarwangi Cilame Buninagara Cikoneng Cisondari Nengkelan Alamendah Patengan Sukaresmi Indragiri Cepelah Cikahuripan Cikole Suntenjaya Wangunharja Karyawangi

122

Tujuh Cluster Desa di Kabupaten Bandung

CLUSTER 2 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Kecamatan Padalarang Padalarang Batujajar Batujajar Batujajar Cipatat Cipatat Ngamprah Ngamprah Ngamprah Cileunyi Cileunyi Cimenyan Cimenyan Cimenyan Cimenyan Cimenyan Cilengkrang Cilengkrang Cilengkrang Cilengkrang Bojongsoang Bojongsoang Bojongsoang Margahayu Margaasih Katapang Katapang Katapang Katapang Katapang Katapang Dayeuhkolot Dayeuhkolot Dayeuhkolot Banjaran Banjaran

Desa Ciburuy Kertajaya Batujajar Barat Galanggang Girimukti Nyalindung Gunungmasigit Margajaya Gadobangkong Pakuhaji Cimekar Cibiru Hilir Mandalamekar Cikadut Sindanglaya Kel. Padasuka Kel. Cibeunying Jatiendah Cilengkrang Malatiwangi Ciporeat Lengkong Buahbatu Bojongsari Sulaeman Nanjung Sangkanhurip Cingcing Gandasari Cilampeni Pangauban Sekarwangi Cangkuang Wetan Kel. Pasawahan Sukapura Banjaran Wetan Cangkuang

No. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

Kecamatan Pangalengan Pangalengan Pangalengan Pangalengan Pangalengan Pangalengan Arjasari Arjasari Arjasari Arjasari Cimaung Cimaung Cimaung Cimaung Cimaung Cililin Cililin Cililin Cililin Cililin Cililin Cililin Sindangkerta Sindangkerta Cipongkor Cipongkor Gununghalu Gununghalu Gununghalu Gununghalu Rongga Rongga Cipeundeuy Cipeundeuy Cipeundeuy Cipeundeuy Cicalengka

38.

Banjaran

Ciapus

86.

Cicalengka

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran Pameungpeuk Pangalengan Pangalengan Pangalengan

Sindang Panon Ciluncat Nagrak Bandasari Pananjung Neglasari Bojongmanggu Pangalengan Margaluyu Warnasari

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Cicalengka Cicalengka Cicalengka Cicalengka Cicalengka Cicalengka Cicalengka Nagreg Nagreg Nagreg

Desa Sukamanah Lamajang Margamulya Banjarsari Pulosari Margamekar Lebakwangi Mekarjaya Patrolsari Rancakole Cimaung Jagabaya Cininang Sukamaju Cikalong Budiharja Cipatik Karanganyar Karangtanjung Mukapayung Pataruman Singajaya Sindangkerta Cikadu Karangsari Sukamulya Bunijaya Celak Cilangsari Tamanjaya Bojong Cibitung Ciharashas Nanggeleng Sirnajaya Sukahaji Cicalengka Wetan Babakan Peuteuy Cikuya Dampit Margaasih Panenjoan Tanjungwangi Waluya Nagrog Nagreg Bojong Ciaro

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.

Nagreg Nagreg Nagreg Cikancung Cikancung Cikancung Cikancung Cikancung Cikancung Rancaekek Rancaekek Rancaekek Rancaekek Ciparay Ciparay Pacet Pacet Pacet Pacet Pacet Pacet Pacet Pacet Pacet Pacet Kertasari Kertasari Baleendah Baleendah Baleendah Baleendah Majalaya Majalaya Solokanjeruk Solokanjeruk

132. Paseh 133. Paseh

Ciherang Citaman Mandalawangi Cikancung Cikasungka Hegarmanah Mekarlaksana Srirahayu Tanjunglaya Rancaekek Wetan Bojongloa Bojongsalam Cangkuang Ciheulang Gunung Leutik Maruyung Cikitu Cinanggela Cipeujeuh Mandalahaji Mekarjaya Mekarsari Nagrak Pangauban Sukarame Sukapura Tarumajaya Kel. Baleendah Kel. Andir Kel. Jelengkong Malakasari Majasetra Neglasari Solokanjeruk Panyadap

134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.

Cigentur Cijagra

169. Parongpong

CLUSTER 3

Paseh Paseh Paseh Paseh Paseh Ibun Ibun Ibun Ibun Ibun Ibun Ibun Ibun Ibun Soreang Soreang Soreang Soreang Soreang Soreang Soreang Soreang Pasirjambu Pasirjambu Pasirjambu Pasirjambu Pasirjambu Ciwidey Ciwidey Ciwidey Ciwidey Lembang Lembang Lembang Parongpong

123

Cipedes Drawati Karangtunggal Mekarpawitan Sukamanah Ibun Cibeet Laksana Lampegan Karyalaksana Neglasari Pangguh Sudi Talun Gajahmekar Jatiasih Padasuka Pameuntasan Panyirapan Sukajadi Sukamulya Sukanagara Pasirjambu Cibodas Mekarsari Sugihmukti Tenjolaya Lebakmuncang Panundaan Rawabogo Sukawening Cibodas Mekarwangi Pagerwangi Cihanjuang Rahayu Sariwangi

CLUSTER 4

No. 1. 2. 3.

Kecamatan Batujajar Cilengkrang Pangalengan

Desa Selacau Girimekar Sukaluyu

No. 1. 2. 3.

Kecamatan Padalarang Ngamprah Marhahayu

Cikalong Wetan

Kanangsari

Margahayu

Cikalong Wetan

Mandalamukti

5. 6. 7. 8. 9.

Margahayu Margahayu Margaasih Dayeuhkolot Dayeuhkolot

10.

Dayeuhkolot

Desa Kertamulya Tanimulya Margahayu Tengah Margahayu Selatan Sukamenak Sayati Mekar Rahayu Dayeuhkolot Cangkuang Kulon Citeureup

124

Tujuh Cluster Desa di Kabupaten Bandung

CLUSTER 5 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kecamatan Padalarang Padalarang Padalarang Padalarang Padalarang Batujajar Batujajar Cimenyan Cimenyan Cimenyan Bojongsoang Margaasih

Desa Padalarang Cimerang Camakamekar Cipeundeuy Laksanamekar Giriasih Cipangeran Ciburial Mekarsaluyu Mekarmanik Bojongsoang Margaasih

No. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Kecamatan Cipeundeuy Cipeundeuy Cicalengka Soreang Soreang Soreang Pasirjambu Ciwidey Lembang Lembang Lembang Lembang

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Margaasih Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran Banjaran Cimaung Cililin Sindangkerta Cikalong Wetan Cikalong Wetan

Rahayu Kamasan Banjaran Kulon Kiangroke Tarajusari Margahurip Campakamulya Cililin Mekarwangi Ciptagumati Cisomang Barat

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Lembang Lembang Cisarua Cisarua Cisarua Cisarua Parongpong Parongpong Parongpong Parongpong

Desa Cipeundeuy Nyenang Tenjolaya Soreang Pamekaran Sadu Cukanggenteng Ciwidey Kayuambon Lembang Cikidang Gudangkahuripan Sukajaya Wangunsari Jambuipa Padaasih Kertawangi Pasirlangu Cihanjuang Cihideung Ciwaruga Cigugurgirang

Kecamatan Ciparay Ciparay Ciparay Ciparay Ciparay Pacet Kertasari Baleendah Baleendah Majalaya Majalaya Majalaya Majalaya Majalaya Majalaya Majalaya Majalaya Solokanjeruk Solokanjeruk Solokanjeruk Solokanjeruk Paseh Paseh Paseh Soreang Soreang

Desa Pakutandang Pakutandang Sarimahi Sumbersari Serangmekar Tanjungwangi Cibeureum Kel. Manggaliang Rancamanyar Majalaya Biru Bojong Majakerta Padamulya Padaulun Sukamaju Sukamukti Rancakasumba Bojongemas Cibodas Langensari Cipaku Sukamantri Sindangsari Cibodas Karamatmulya

CLUSTER 6 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Kecamatan Cipatat Cipatat Cipatat Cipatat Cipatat Cileunyi Cileunyi Katapang Katapang Katapang Katapang Banjaran Pameungpeuk Pameungpeuk Pameungpeuk Pameungpeuk Pameungpeuk Cililin Cililin Cililin Cililin Cililin Cililin Gununghalu Rongga Rancaekek

Desa Cipatat Rajamandala Kulon Mandalawangi Kertamukti Mandalasari Cileunyi Kulon Cileunyi Wetan Katapang Parungserab Sukamukti Banyusari Tanjungsari Sukasari Rancatungku Bojongjunci Rancamulya Langonsari Citapen Cihampelas Mekarjaya Mekarmukti Rancapanggung Situwangi Sirnajaya Cinengah Rancaekek Kulon

No. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

27. 28. 29. 30.

Ciparay Ciparay Ciparay Ciparay

Ciparay Cikoneng Mangghungharja Mekarsari

57. 58. 59. 60.

125

Soreang Soreang Ciwidey Lembang

Kutawaringin Kopo Panyocokan Jayagiri

Desa Wangunjaya Jatimekar Sirnagalih Cicalengka Kulon Narawita Mandalasari Cihanyir Jelegong Nanjungmekar Bojongmalaka Wangisagara Padamukti Loa Tangsimekar Tanggulun Jelegong Margamulya Mekarmaju Langensari Cibogo Cipada Pasirhalang Sadangmekar Tugumukti

CLUSTER 7 No. 1. 2. 3. 4.

Kecamatan Padalarang Batujajar Cipatat Cipatat

Desa Jayamekar Cangkorah Cirawamekar Sarimukti

No. 27. 28. 29. 30.

Kecamatan Cikalong Wetan Cipeundeuy Cipeundeuy Cicalengka

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Ngamprah Cileunyi Cileunyi Cimenyan Bojongsoaang Bojongsoang Margaasih Banjaran Banjaran Arjasari Cimaung Cimaung Cililin Cililin Cipongkor Cipongkor Cipongkor Cipongkor Gununghalu Rongga Cikalong Wetan Mekarjaya

Cimareme Cinunuk Cibiru Wetan Cimenyan Cipagalo Tegalluar Cigondewah Hilir Mekarjaya Jatisari Mangunjay Mekarsari Malasari Nanggerang Tanjungwangi Sarinagen Cijeruk Cijambu Cicangkanghilir Sukasari Cibedung Cipada

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Cicalengka Cikancung Cikancung Rancaekek Rancaekek Baleendah Majalaya Solokanjeruk Paseh Paseh Ibun Soreang Pasirjambu Pasirjambu Lembang Lembang Cisarua Cisarua Cisarua Cisarua

126

127 Lampiran 2. Draft Raperda Desentralisasi Adaptasi terhadap UU 32/2004

Kewenangan

Hasil

--draft-PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN KABUPATEN PADA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 ayat 1 bahwa, dalam pemerintahan kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa; b. bahwa jalur birokrasi pengambilan keputusan yang pendek dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dan urusan pemerintahan yang mana pelayanan publik dan urusan pemerintahan yang dapat diselesaikan pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah tidak perlu dan tidak seharusnya dibawa pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dan urusan pemerintahan dan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka pemerintah pada tingkatan yang paling rendah memerlukan kewenangan yang lebih luas. d. bahwa desa sebagai pemerintah pada tingkatan paling rendah adalah daerah otonom murni yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten yang bersifat lokal desa dan mampu dilaksanakan oleh desa seharusnya dapat dilimpahkan dan dilaksanakan langsung oleh pemerintah beserta masyarakat desae. bahwa untuk memberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintahan desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten pada Desa di Kabupaten Bandung. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

128

Draft Raperda Desentralisasi Kewenangan Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 s.d. 15 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung.

Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG Memutuskan: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN KABUPATEN PADA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Daerah adalah Kabupaten Bandung; 5. Bupati adalah Bupati Bandung; 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat 12, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, melegalisasi Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Draft Raperda Desentralisasi Kewenangan Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN DESA Pasal 2 (1) Pemerintahan desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangperundangan diserahkan kepada desa.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN MENJADI KEWENANGAN DESA Pasal 3 (1) Daerah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa. (2) Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kewenangan daerah kepada desa disertai dengan sumber daya pendukungnya berupa sumber pendanaan, sarana dan prasarana. Pasal 4 (1) Urusan-urusan pemerintahan kewenangan daerah yang diserahkan pada desa harus memenuhi beberapa kriteria. (2) Kriteria-kriteria seperti yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kriteria absolut dan kriteria tambahan. (3) Kriteria absolut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. eksternalitas lokal b. skala ekonomi lokal c. lokal dan unik (4) Kriteria tambahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. Urusan tersebut memerlukan waktu respons yang cepat. Pasal 5 (1) Urusan pemerintahan kewenangan daerah yang menjadi kewenangan desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), merupakan bentuk pelayanan publik yang terdiri atas urusan kegiatan fisik dan kegiatan non fisik. (2) Kegiatan fisik dapat berupa: a. Kegiatan kebinamargaan, seperti penyelenggaraan jalan desa dan jembatan, dll; b. Kegiatan perhubungan, seperti pengelolaan alat transportasi desa, dll; c. Penyelenggaraan air bersih komunal non PDAM; d. Penyelenggaraan listrik komunal non PLN;

129

130

Draft Raperda Desentralisasi Kewenangan Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

e. Pengelolaan sampah domestik dan lingkungan; f. Penyelenggaraan irigasi tersier (skala desa); g. Penyelenggaraan saluran drainase skala desa; h. Pengelolaan pasar desa; i. Pengelolaan permakamam umum desa; j. Penyelenggaraan saluran pembuangan air kotor skala desa; (3) Kegiatan non fisik dapat berupa: a. Pembinaan kegiatan PKK Desa, seperti pelayanan Posyandu, dll; b. Pembinaan organisasi olahraga dan kepemudaan, seperti Karang Taruna, dll; c. Penyelenggaraan kegiatan prasekolah dan taman bermain; d. Bantuan modal BUMDes; e. Kegiatan peningkatan SDM di desa, seperti pelatihan keterampilan, dll; (4) Lain-lain kegiatan yang dianggap prioritas oleh Desa, baik fisik maupun non fisik, selama memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) merupakan kewenangan desa.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kewenangan Desa Pasal 6 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dilakukan secara mandiri oleh desa. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1), berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah.

Bagian 2 Pertanggungjawaban Pasal 7 (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan daerah yang diserahkan menjadi kewenangan desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa. (2) Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada BPD dan Pemerintah daerah melalui Bagian Otonomi Daerah.

BAB V PENGAWASAN Pasal 8 (1) Pengawasan proses penyerahan urusan pemerintahan kewenangan daerah menjadi kewenangan desa dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Bagian Otonomi Daerah.

Draft Raperda Desentralisasi Kewenangan Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

(2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan kewenangan desa dilakukan oleh warga masyarakat desa dan wakil wakilnya di Badan Perwakilan Desa (BPD).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

131

132

133 Lampiran 3. Draft Raperda Desentralisasi Fiskal Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

--draft-PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA DI KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat 3, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; b. bahwa untuk menjamin terselanggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.......tahun 2005 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 s.d. 15 Tahun 2000

134

Draft Raperda Desentralisasi Fiskal Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung.

Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG Memutuskan: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA DI KABUPATEN BANDUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden berserta para Menteri; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Daerah adalah Kabupaten Bandung; d. Bupati adalah Bupati Bandung; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah; f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung; g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah Kecamatan; h. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah desa sebagaimana dimaksud pada UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (12) ; i. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, melegalisasi Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;j. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disebut LKMD atau sebutan lain, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan; k. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, adalah perimbangan keuangan sebagaimana dimaksud pada UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (13). l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB

Draft Raperda Desentralisasi Fiskal Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

Desa adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angkaangka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa. n. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan ke desa untuk membiayai kebutuhan lokal desa; o. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa. p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan kepada Desa untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten. q. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. r. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN Pasal 2 (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem keuangan daerah sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. (2) Pemberian sumber keuangan daerah kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. (3) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi.

BAB III DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA Bagian Pertama Jenis Pasal 3 Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pendapatan asli desa; b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

135

136

Draft Raperda Desentralisasi Fiskal Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 4

Penerimaan Daerah dari pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dalam APBD. Pasal 5 (1) Penerimaan Daerah dari jenis retribusi tertentu daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dalam APBD. (2) Jenis retribusi tertentu daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah retribusi daerah yang melibatkan Desa secara langsung dalam pemberian pelayanan, yaitu retribusi penggantian hasil biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Bagian Ketiga Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan Pasal 6 Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Desa sebesar 5% (lima persen) yang ditetapkan dalam APBD.

Draft Raperda Desentralisasi Fiskal Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

Bandung ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD berdasarkan penjumlahan atas ketiga sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 9 Dana Alokasi Umum Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Dana Minimum dan Dana Variabel. Pasal 10 (1) Dana Minimum (DM) adalah dana minimal yang diterima oleh masingmasing Desa yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten yang besaran jumlahnya ditentukan dengan keputusan bupati. (2) Dana Variabel (DV) adalah total DAU Desa yang akan dialokasikan ke Desa setelah dikurangi dengan total Dana Minimum. (3) Dana Variabel suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian jumlah Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan. (4) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung. (5) Bobot Desa ditentukan berdasarkan: a. variabel umum; b. variabel kewenangan; c. variabel khusus. (6) Jenis-jenis Variabel Umum, Kewenangan, dan Khusus akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 (1) DAU untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

BAB IV ALOKASI DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA Bagian Keempat Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) Pasal 7 Tujuan dari diberikannya Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) adalah: a. Meningkatkan kemampuan lembaga Pemerintahan Desa dalam menyediakan prasarana dan sarana yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa; b. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan di desa. Pasal 8 Besaran Dana Alokasi Umum Desa untuk seluruh Desa di Kabupaten

Dengan DM = Dana Minimum VUi = Skor Variabel Umum yang diperoleh Desa i VWi = Skor Variabel Variabel Kewenangan Desa i VKi = Skor Variabel Variabel Khusus Desa i x1 = Bobot untuk Variabel Umum x2 = Bobot untuk Variabel Kewenangan x3 = Bobot untuk Variabel Khusus DV = Dana Variabel (2) Besaran skor dan bobot Variabel Umum, Kewenangan, dan Khusus akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

137

138

Draft Raperda Desentralisasi Fiskal Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

Pasal 12 Pengunaan Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) adalah sebagai berikut: a. Paling sedikitnya 70% (tujuh puluh persen) dari DAU Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik di Desa. b. Sisa DAU Desa digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan Desa, termasuk belanja operasional Pemerintah Desa, BPD, dan LKMD Pasal 13 DAU Desa akan diberikan secara bertahap, yaitu: a. Tahap I sebesar 50% dicairkan pada akhir triwulan II; b. Tahap II sebesar 50% dicairkan pada akhir triwulan III.

Bagian Kelima Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa) Pasal 14 (1) Dana Alokasi Khusus Desa dapat dialokasikan dari APBD kepada Desa tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai DAK Desa akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN Bagian Pertama Penggunaan dan Pengelolaan Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa Pasal 15 (1) Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan pelayanan publlik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, termasuk biaya operasional kelembagaan desa. (2) Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (2) sampai ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No......tahun......tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa di Kabupaten Bandung. (3) Penggunaan Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat. (4) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (5) APBDes, Perubahan APBDes, dan perhitungan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 16 (1) Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan penyediaan prasarana dan

Draft Raperda Desentralisasi Fiskal Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

sarana desa adalah Pemerintah Desa. (2) Mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Pengawas kegiatan adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa Pasal 17 (1) Pembangunan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana desa merupakan tanggung jawab Desa. (2) Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada BPD dan Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Otonomi Daerah.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 18 (1) Pengawasan penggunaan dana perimbangan dari kabupaten ke desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuang Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI Pasal 19 Penyimpangan alokasi penggunaan dana perimbangan dari kabupaten ke desa yang tidak sesuai dengan aturan akan dikenakan sanksi berupa pengurangan dana perimbangan dari kabupaten ke desa untuk tahun berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

139

140

Draft Raperda Desentralisasi Fiskal Hasil Adaptasi terhadap UU 32/2004

Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Lampiran 4A. Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi DRAFT AWAL 1

DRAFT AWAL 2

DRAFT AWAL 4 (27 April 2005)

Draft awal ketiga ini merupakan hasil interaksi awal dengan Tiga Pilar Desa. Mereka memberi beberapa masukan yang lebih melengkapi dan menyempurnakan. Draft ini juga mulai menandai proses advokasi yang mereka lakukan. Advokasi dilakukan dengan (kembali) memasukan draft ini ke Pemerintah Kabupaten melalui Pihak OTDA. Namun tidak pernah ada tanggapan positif. Bahkan kesan yang diterima adalah pengabaian terhadap usulan ini. Hal ini sangat terlihat dari beberapa kali Draft diberikan, tidak pernah ditanggapi.

Munculnya SE Mendagri No. 140/640/SJ yang ditandatangani tanggal 22 Maret 2005 memperkuat argumen agar perda ini di tanggapi lebih serius oleh Pemerintah Kabupaten. Merasa tidak cukup mendapat tanggapan dari OTDA, pihak tiga pilar memutuskan untuk memberikan draft ini pada Bupati. Dan bila tidak juga mendapat cukup tanggapan, surat tersebut juga akan di layangkan ke DPRD. Draft ini dilampirkan bersama surat ke Bupati. Salah satu dari tiga pilar tersebut yang kemudian bertugas menyerahkannya pada Bupati (dan katanya sudah surat dan berkas draft raperda sudah diberikan langsung pada Bupati dalam suatu acara). Mereka memutuskan untuk memberi waktu 1,5 bulan (sampai 15 Juni 2005). Bila tidak ada tanggapan sampai waktu tersebut, mereka akan mengirimkan surat yang sama ke DPRD. Namun ternyata sampai batas waktu

141

Konsep devolusi fiskal disusun oleh Draft ini merupakan hasil adaptasi dari IPGI Bandung sejak awal tahun 2001. draft lama setelah munculnya Sampai akhirnya proses UU32/2004. Ada beberapa bagian yang menerjemahannya menjadi rancangan disesuaikan. Hampir seluruh pengerjaan perda di akhir 2002. Draft ini mulai draft ini dilakukan oleh Yayasan dikembangkan dengan partisipasi dari Inisiatif. beberapa orang eksekutif reformis yang berusaha memberi masukan untuk pelaksanaan Perda 15/2001 Renstra Kab. Bdg, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (No.1), Program Pendelegasian Kewenangan dari Kabupaten ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa (No.3), Kegiatan Strategis Pengembangan konsep pembagian dan/atau pendelegasian kewenangan antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan (No.1), dengan indikator keberhasilan â€œSemakin pendeknya rentang pelayanan sebagian urusan pelayanan publik bagi masyarakat melalui peningkatan kemandirian kecamatan/ desa/ kelurahan, melalui pendelegasian sebagian kewenangan di 27 bidang:â€Śâ€?.

DRAFT AWAL 3 (24 Maret 2005)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA DI KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG

Menimbang: Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 107, salah Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat satu sumber pendapatan desa adalah 3, salah satu sumber pendapatan desa bantuan dari pemerintah kabupaten adalah bagi hasil pajak daerah dan dengan pembagian yang proporsional retribusi daerah kabupaten/kota, dan adil; bagian dari dana perimbangan b. bahwa untuk mendukung keuangan pusat dan daerah yang penyelenggaraan pembangunan di diterima oleh kabupaten/kota, dan desa sesuai dengan kepentingan bantuan dari Pemerintah, pemerintah masyarakat setempat, perlu ditetapkan provinsi, dan pemerintah Peraturan Daerah yang mengatur kabupaten/kota; b. bahwa untuk menjamin

mengenai Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA KABUPATEN DAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat 3, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; b. bahwa untuk menjamin

terselanggaranya urusan terselanggaranya urusan terselanggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan pemerintahan yang telah diserahkan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan kepada desa harus disertai dengan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sumber pendanaan, pengalihan sarana sumber pendanaan, pengalihan sarana sarana dan prasarana, serta dan prasarana, serta kepegawaian dan prasarana, serta kepegawaian kepegawaian sesuai dengan urusan sesuai dengan urusan yang sesuai dengan urusan yang yang didesentralisasikan. didesentralisasikan. didesentralisasikan. c. bahwa untuk mendanai kebutuhan c. bahwa untuk mendanai kebutuhan c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan desa dalam penyelenggaraan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai pembangunan di desa yang sesuai pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan dengan kewenangan desa dan dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat kepentingan masyarakat setempat kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi pembagian tugas sebagai konsekuensi pembagian tugas sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah daerah dengan antara pemerintah daerah dengan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, perlu ditetapkan pemerintah desa, perlu ditetapkan pemerintah desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Peraturan Daerah yang mengatur Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Dana Perimbangan dari mengenai Dana Perimbangan dari mengenai Perimbangan Keuangan Kabupaten ke Desa. Kabupaten ke Desa Antara Kabupaten dan Desa di Kabupaten Bandung. Mengingat: Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 1950 tentang pemerintahan Daerah 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun Kabupaten Bandung dalam 2004 tentang Perimbangan Keuangan Lingkungan Jawa Barat (Berita antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Negara Tahun 1950); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 1985 tentang Pajak Bumi dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Bangunan (Lembaran Negara Tahun Tahun 2001 tentang Retribusi 1985 Nomor 68, Tambahan Daerah; Lembaran Negara Nomor 3312) 5 Peraturan Pemerintah Nomor 76 sebagaimana telah diubah dengan Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun

143

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA DI KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA DI KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG

yang ditentukan ternyata tidak ada tanggapan. Belum sempat mengirim ke DPRD, suasana pilkada terasa dan sepertinya terlupakan. Akhirnya, dalam satu kesempatan pembahasan raperda tatacara penyusunan rencana, draft ini akhirnya sampai ke DPRD

142

Selain itu tiga pilar desa juga mulai dilibatkan dalam penyempurnaannya. Draft ini pernah diserahkan ke OTDA, tapi tidak ditanggapi dengan alasan bahwa tidak ada desentralisasi ke desa, yang ada hanya tugas perbantuan.

Pengaturan Mengenai Desa; 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.......tahun 2005 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 s.d. 15 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung.

1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunajawab Keuangan negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

145

Negara Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran negara Nomor 4028); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran negara Nomor 4028); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pengaturan Mengenai Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.......tahun 2005 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 s.d. 15 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung.

144

Pengaturan Mengenai Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 s.d. 15 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung

Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Memutuskan

Memutuskan:

Dengan Persetujuan Bersama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dan Bupati Bandung Memutuskan:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA DI KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA KABUPATEN DAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Memperhatikan: 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa; 2 Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa; 3. Arah Kebijakan Umum (AKU) Pemerintah Kabupaten Bandung perihal diperlukannya Dana Perimbangan Keuangan antara Kabupaten dan Desa.

146

negara Nomor 4138); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran negara Nomor 4139); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001, Nomor 7 Seri D); 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran dan

147

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden berserta para Menteri; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Daerah adalah Kabupaten Bandung; d.Bupati adalah Bupati Bandung; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah; f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung; g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah Kecamatan; h.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden berserta para Menteri; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Daerah adalah Kabupaten Bandung; d.Bupati adalah Bupati Bandung; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah; f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung; g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah Kecamatan; h.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah desa sebagaimana dimaksud pada UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (12) ; i. Badan Perwakilan Desa, yang

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Bandung; i. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, melegalisasi Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa; j. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disebut LKMD atau sebutan lain, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan; k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintah

selanjutnya disebut BPD, adalah selanjutnya disebut BPD, adalah badan yang berfungsi mengayomi badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, melegalisasi Peraturan adat istiadat, melegalisasi Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; j. Lembaga Ketahanan Masyarakat j. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disebut Desa, yang selanjutnya disebut LKMD atau sebutan lain, adalah LKMD atau sebutan lain, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan; bidang pembangunan; k. Perimbangan keuangan antara k. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan Pemerintah dan pemerintahan daerah, daerah, adalah perimbangan adalah perimbangan keuangan keuangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada UU 32 pada UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat tahun 2004 pasal 1 ayat (13). (13). l. Anggaran Pendapatan dan Belanja l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pendapatan dan Belanja Daerah; M.Anggaran Pendapatan dan Belanja m. Anggaran Desa, yang selanjutnya disebut APB Pendapatan dan Belanja Desa, yang Desa adalah rencana operasional selanjutnya disebut APB Desa adalah tahunan dari program Pemerintah rencana operasional tahunan dari dan pembangunan Desa yang

selanjutnya disebut BPD, adalah badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, melegalisasi Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa; j. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disebut LKMD atau sebutan lain, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan; k. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, adalah perimbangan keuangan sebagaimana dimaksud pada UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (13). l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; M.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintah dan pembangunan Desa yang

149

BAB I KETENTUAN UMUM

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

BAB I KETENTUAN UMUM

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

BAB I KETENTUAN UMUM

148

BAB I KETENTUAN UMUM

dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa. n.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan ke desa untuk membiayai kebutuhan lokal desa; o. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa. p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan kepada Desa untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten. q.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. r.Retribusi Daerah adalah pungutan

q.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah dan pembangunan Daerah. Daerah sebagai pembayaran atas jasa r.Retribusi Daerah adalah pungutan atau pemberian izin tertentu yang Daerah sebagai pembayaran atas jasa khusus disediakan dan/atau diberikan atau pemberian izin tertentu yang oleh Pemerintah Daerah untuk khusus disediakan dan/atau diberikan kepentingan orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Perimbangan Keuangan antara (1)Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa merupakan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem keuangan daerah sebagai Subsistem keuangan daerah sebagai konsekuensi pembagian tugas antara konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Desa. (2)Pemberian sumber keuangan daerah (2)Pemberian sumber keuangan daerah kepada Pemerintahan Desa dalam kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh didasarkan atas penyerahan tugas Pemerintah Daerah kepada oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa dengan memperhatikan stabilitas dan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. keseimbangan fiskal. (3)Perimbangan Keuangan antara (3)Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dan

151

(1)Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem keuangan daerah sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. (2)Pemberian sumber keuangan daerah kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. (3)Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

program Pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angkaangka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa. n.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan ke desa untuk membiayai kebutuhan lokal desa; o. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa. p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan kepada Desa untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten. q.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan

150

dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa. m.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan ke desa untuk membiayai kebutuhan lokal desa; n.Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa. o. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan kepada Desa untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten. p. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Pemerintahan Desa merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi

BAB II DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA

BAB III DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA

Bagian Pertama Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa)

Bagian Pertama Jenis

Bagian Pertama Sumber Pendapatan Desa dari Kabupaten

Pasal 2 Sumber pendapatan Desa yang berasal dari Pemerintah Kabupaten berupa Dana Alokasi Umum Desa terdiri atas: a. bagian dari perolehan pajak daerah; b. bagian dari retribusi daerah; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3 Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pendapatan asli desa; b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; d.bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 4 Penerimaan Daerah dari pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 4 Penerimaan Daerah dari pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dalam APBD

Pasal 3 Penerimaan Daerah dari pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 3 Sumber pendapatan desa yang merupakan transfer fiskal dari kabupaten terdiri atas: a. bagian dari penerimaan pajak daerah b. bagian dari retribusi tertentu daerah c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten; d.bagian dari dana perimbangan propinsi yang diterima oleh kabupaten

Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 4 Bagian dari pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD

Pasal 5 Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Desa sebesar 5% (lima persen) yang ditetapkan dalam APBD.

Bagian Ketiga Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan

Pasal 6 Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Desa sebesar 5% (lima persen) yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6 Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Desa sebesar 5% (lima persen) yang ditetapkan dalam APBD

Bagian Ketiga Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan

153

Pasal 6 Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 4 Pasal 5 Pasal 5 Pasal 5 (1)Penerimaan Daerah dari jenis (1)Penerimaan Daerah dari jenis (1)Penerimaan Daerah dari jenis (1)Bagian dari retribusi tertentu daerah retribusi tertentu daerah dialokasikan retribusi tertentu daerah dialokasikan retribusi tertentu daerah dialokasikan dialokasikan kepada Desa sebesar kepada Desa sebesar 10% (sepuluh kepada Desa sebesar 10% (sepuluh kepada Desa sebesar 10% (sepuluh 10% (sepuluh persen) dari persen) yang ditetapkan dalam APBD. persen) yang ditetapkan dalam persen) yang ditetapkan dalam APBD. penerimaan retribusi daerah yang (2)Jenis retribusi tertentu daerah APBD. (2)Jenis retribusi tertentu daerah ditetapkan dalam APBD. sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah (2)Jenis retribusi tertentu daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah (2)Jenis retribusi tertentu daerah retribusi daerah yang melibatkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah retribusi daerah yang melibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa secara langsung dalam retribusi daerah yang melibatkan Desa secara langsung dalam diatur dengan keputusan bupati pemberian pelayanan, yaitu retribusi Desa secara langsung dalam pemberian pelayanan, yaitu retribusi penggantian hasil biaya cetak Kartu pemberian pelayanan, yaitu retribusi penggantian hasil biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan penggantian hasil biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil. Sipil. Bagian Ketiga Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pemerintahan Desa merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi

152

Pemerintahan Desa merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi

Bagian Keempat Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa)

Pasal 7 Tujuan dari diberikannya Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) adalah: a. Meningkatkan kemampuan lembaga Pemerintahan Desa dalam menyediakan prasarana dan sarana yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa; b. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan di desa.

Pasal 8 Tujuan dari diberikannya Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) adalah: (1)Meningkatkan kemampuan lembaga Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan penyediaan prasarana dan sarana yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa; (2)Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

BAB IV BAB IV ALOKASI DANA PERIMBANGAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA DARI KABUPATEN KE DESA

154

Pasal 7 Bagian dari dana perimbangan keuangan propinsi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.

(3)Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan di desa. Pasal 8 Besaran Dana Alokasi Umum Desa untuk seluruh Desa di Kabupaten Bandung ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD berdasarkan penjumlahan atas ketiga sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 9 Besaran Dana Alokasi Umum Desa untuk seluruh Desa di Kabupaten Bandung ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD berdasarkan penjumlahan atas ketiga sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 7 (1)Dana Alokasi Umum Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Dana Minimum dan Dana Variabel.

Pasal 8 Dana Alokasi Umum Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Dana Minimum dan Dana Variabel.

Pasal 9 Dana Alokasi Umum Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Dana Minimum dan Dana Variabel.

Pasal 10 Dana Alokasi Umum Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 10 (1)Dana Minimum (DM) adalah dana minimal yang diterima oleh masingmasing Desa yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten yang besaran jumlahnya ditentukan dengan keputusan bupati .( Rp68.000.000,00 enam puluh delapan juta rupiah). (2)Dana Variabel (DV) adalah total DAU Desa yang akan dialokasikan ke

Pasal 11 (1)Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. (2)Besaran Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70% (tujuhpuluh persen) dari besaran total

Pasal 7 Pasal 9 (2)Dana Minimum (DM) adalah dana (1)Dana Minimum (DM) adalah dana minimal yang diterima oleh Desa minimal yang diterima oleh masingyang ditentukan oleh Pemerintah masing Desa yang ditentukan oleh Kabupaten sebesar Rp68.000.000,00 Pemerintah Kabupaten yang besaran (enam puluh delapan juta rupiah). jumlahnya ditentukan dengan (3)Dana Variabel (DV) adalah total keputusan bupati .( Rp68.000.000,00 DAU Desa yang akan dialokasikan ke enam puluh delapan juta rupiah). Desa setelah dikurangi dengan total (2)Dana Variabel (DV) adalah total Dana Minimum. Dana Variabel suatu DAU Desa yang akan dialokasikan ke

155

Pasal 7 Besaran Dana Alokasi Umum Desa untuk seluruh Desa di Kabupaten Bandung ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD berdasarkan penjumlahan atas ketiga sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 6 Besaran Dana Alokasi Umum Desa untuk seluruh Desa di Kabupaten Bandung ditetapkan dalam APBD berdasarkan penjumlahan atas ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4, dan 5.

DAU Desa (3)Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 30% (tigapuluh persen) dari besaran total DAU Desa. (4)Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. (5)Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung. (6)Bobot Desa ditentukan berdasarkan: a. kelompok variabel independent utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang dimilikinya dan akibat kondisi unik setiap desa; b. kelompok variabel independent tambahan, yang terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai desa. (7)Jenis-jenis variabel independent utama dan variabel independent tambahan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan potensi desa,

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Desa setelah dikurangi dengan total Dana Minimum. (3)Dana Variabel suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian jumlah Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan. (4)Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung. (5)Bobot Desa ditentukan berdasarkan: a. variabel umum; b. variabel kewenangan; c. variabel khusus. (6)Jenis-jenis Variabel Umum, Kewenangan, dan Khusus akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

156

desa ditentukan berdasarkan perkalian Desa setelah dikurangi dengan total jumlah Dana Variabel yang ditetapkan Dana Minimum. dalam APBD dengan porsi Desa yang (3)Dana Variabel suatu desa ditentukan bersangkutan. berdasarkan perkalian jumlah Dana (4)Porsi Desa sebagaimana dimaksud Variabel yang ditetapkan dalam pada ayat (3) merupakan proporsi APBD dengan porsi Desa yang bobot Desa yang bersangkutan bersangkutan. terhadap jumlah bobot semua Desa di (4)Porsi Desa sebagaimana dimaksud Kabupaten Bandung. pada ayat (3) merupakan proporsi (5)Bobot Desa ditentukan berdasarkan: bobot Desa yang bersangkutan a. variabel umum; terhadap jumlah bobot semua Desa b. variabel kewenangan; di Kabupaten Bandung. c. variabel khusus. (5)Bobot Desa ditentukan berdasarkan: (6)Jenis-jenis Variabel Umum, a. variabel umum; Kewenangan, dan Khusus akan b. variabel kewenangan; ditetapkan dengan Keputusan Bupati c. variabel khusus. (6)Jenis-jenis Variabel Umum, Kewenangan, dan Khusus akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan. Pasal 8 (1)DAU untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

Pasal 10 (1)DAU untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

DAU Desa i = DM + {x1.VUi + x2.VWi + x3.VKi}.DV ; X1+x2+x3 = 1

Dengan DM = Dana Minimum VU VW VK x1 x2 x3 DV

Dengan DM = Dana Minimum VU = Skor Variabel Umum yang = Skor Variabel Umum yang diperoleh Desa i diperoleh Desa i VW = Skor Variabel Variabel = Skor Variabel Variabel Kewenangan Desa i Kewenangan Desa i VK = Skor Variabel Variabel Khusus = Skor Variabel Variabel Khusus Desa i Desa i x1 = Bobot untuk Variabel Umum = Bobot untuk Variabel Umum = Bobot untuk Variabel = Bobot untuk Variabel Kewenangan X2 Kewenangan = Bobot untuk Variabel Khusus x3 = Bobot untuk Variabel Khusus = Dana Variabel DV = Dana Variabel

(2)Besaran skor dan bobot Variabel Umum, Kewenangan, dan Khusus akan

(2)Besaran skor dan bobot Variabel Umum, Kewenangan, dan Khusus akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 12 (1)DAU untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

DAU Desa i = DM + {x1.VUi + x2.VWi + x3.VKi}.DV ; X1+x2+x3 = 1

Dengan DM = Dana Minimum VU = Skor Variabel Umum yang diperoleh Desa i VW = Skor Variabel Variabel Kewenangan Desa i VK = Skor Variabel Variabel Khusus Desa i x1 = Bobot untuk Variabel Umum x2 = Bobot untuk Variabel Kewenangan x3 = Bobot untuk Variabel Khusus DV = Dana Variabel

(2)Besaran skor dan bobot Variabel Umum, Kewenangan, dan Khusus akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

DAU i = ADDM + ADDPi dimana ADDPi = {x1.VUi + x2.VTi }.TADDP ; x1+x2 = 1 dan TADDP=Total DAU - ÎŁ ADDM

Dengan ADDM VUi VTi x1 x2 ADDPi TADDP

= Alokasi Dana Desa Minimal = Skor variabel independent utama Desa i = Skor variable independent tambahan Desa i = Bobot untuk variable independent utama = Bobot untuk variable independent tambahan = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa i = Total Alokasi Dana Desa Proporsional

157

(2)Besaran skor dan bobot variabel independent utama dan variabel independent tambahan akan

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

DAU Desa i = DM + {x1.VUi + x2.VWi + x3.VKi}.DV ; x1+x2+x3 = 1

Pasal 11 (1)DAU untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

Pasal 14 (1)Dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan desa, DAU Desa akan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan desa hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa. (2)Ketentuan mengenai kondisi dan kesiapan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dan ditetapkan dengan keputusan bupati

Pasal 13 (1)Pengunaan Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) adalah sebagai berikut: a. Paling sedikit 60% (enampuluh persen) dari DAU Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di Desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengentasan

Bagian Kedua Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

Pasal 14 Pasal 11 (1)Dana Alokasi Khusus Desa dapat (1)Dana Alokasi Khusus Desa dapat dialokasikan dari APBD kepada Desa dialokasikan dari APBD kepada Desa tertentu untuk membantu membiayai tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana memperhatikan tersedianya dana dalam APBD. dalam APBD.

Bagian Kedua Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa) Pasal 15 (1)Dana Alokasi Khusus Desa dapat dialokasikan dari APBD kepada Desa tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, insentif dan disinsentif dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD.

159

Pasal 9 (1)Dana Alokasi Khusus Desa dapat dialokasikan dari APBD kepada Desa tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD.

Bagian Kedua Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa. b. Sisa DAU Desa sebesar maksimal 40% (empatpuluh persen) digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan Desa, termasuk belanja operasional Pemerintah Desa, BPD, LKMD/LPMD, dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa. c. Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No......tahun......tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa di Kabupaten Bandung

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 13 DAU Desa akan diberikan secara bertahap, yaitu: a. Tahap I sebesar 50% dicairkan pada akhir triwulan II; b. Tahap II sebesar 50% dicairkan pada akhir triwulan III.

158

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3)Hasil akhir perhitungan dan alokasi DAU Desa untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh Desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai.

(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai DAK Desa akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

BAB IV PELAKSANAAN

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Pertama Penggunaan dan Pengelolaan Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa

Bagian Keenam Pengelolaan Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa

Pasal 12 Pasal 15 (1)Dana Perimbangan dari Kabupaten (1)Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa digunakan untuk ke Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan Pemerintah Desa dalam menyediakan prasarana dan sarana yang menjadi pelayanan publlik yang menjadi skala skala prioritas kebutuhan masyarakat prioritas kebutuhan masyarakat Desa, Desa, termasuk biaya operasional termasuk biaya operasional kelembagaan desa. kelembagaan desa. (2)Bentuk penyediaan prasarana dan (2)Bentuk penyediaan pelayanan publik sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik berupa kegiatan fisik dan non fisik akan ditetapkan dalam Keputusan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Bupati. ayat (2) sampai ayat (4) Peraturan (3)Penggunaan Dana Perimbangan dari Daerah Kabupaten Bandung Kabupaten ke Desa harus diketahui No......tahun......tentang Penyerahan dan dimusyawarahkan oleh Sebagian Urusan Pemerintahan masyarakat. Kewenangan Kabupaten pada Desa (4)Semua penerimaan dan pengeluaran di Kabupaten Bandung.

Dana Perimbangan dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (5)APBDes, Perubahan APBDes, dan perhitungan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa

(3)Penggunaan Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat. (4)Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (5)APBDes, Perubahan APBDes, dan perhitungan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11 (1)Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan penyediaan prasarana dan sarana desa adalah Pemerintah Desa. (2)Mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3)Pengawas kegiatan adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pasal 13 (1)Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan penyediaan prasarana dan sarana desa adalah Pemerintah Desa. (2)Mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3)Pengawas kegiatan adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pasal 16 (1)Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan penyediaan prasarana dan sarana desa adalah Pemerintah Desa. (2)Mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3)Pengawas kegiatan adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa

Pasal 14 Pasal 17 (1)Pembangunan kegiatan penyediaan (1)Pembangunan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana desa merupakan prasarana dan sarana desa merupakan

Pasal 17 (1)Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan pelayanan publik desa adalah Pemerintah Desa. (2)Mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3)Pengawas kegiatan adalah Badan Perwakilan Desa (BPD). Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa Pasal 18 (1)Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan kewenangan

161

Pasal 12 (1)Pembangunan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana desa merupakan

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa

Pasal 16 (1)Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan pelayanan publlik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, termasuk biaya operasional kelembagaan desa. (2)Penggunaan Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat. (3)Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (4)APBDes, Perubahan APBDes, dan perhitungan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 10 (1)Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan prasarana dan sarana yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, termasuk biaya operasional kelembagaan desa. (2)Bentuk penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati. (3)Penggunaan Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat. (4)Semua penerimaan dan pengeluaran

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai DAK Desa akan diatur dalam Keputusan Bupati.

160

(2)Pengaturan lebih lanjut mengenai DAK Desa akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 13 Pasal 15 (1)Pengawasan penggunaan dana (1)Pengawasan penggunaan dana perimbangan dari kabupaten ke desa perimbangan dari kabupaten ke desa dan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dilakukan oleh pembangunan di desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Badan Perwakilan Desa (BPD). (2)Pengawasan fungsional dilakukan (2)Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan oleh lembaga pengawas sesuai ketentuang Perundang-undangan dengan ketentuang Perundangyang berlaku. undangan yang berlaku. BAB V SANKSI

BAB V SANKSI

tanggung jawab Desa. (2)Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada BPD dan Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Otonomi Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada BPD (2)Kepala Desa melaporkan penggunaan DAU Desa kepada Pemerintah daerah paling lambat pada Akhir Tahun Anggaran, dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Daerah, Badan Perencanaan Daerah, Badan Administrasi Keuangan Daerah, Asisten Tata Praja, dan Camat. BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18 Pasal 19 (1)Pengawasan penggunaan dana (1)Pengawasan penggunaan dana perimbangan dari kabupaten ke desa perimbangan dari kabupaten ke desa dan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dilakukan oleh pembangunan di desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Badan Perwakilan Desa (BPD). (2)Pengawasan fungsional dilakukan (2)Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuang Perundang-undangan ketentuang Perundang-undangan yang berlaku. yang berlaku. BAB VII SANKSI

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

BAB IV PENGAWASAN

tanggung jawab Desa. (2)Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada BPD dan Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Otonomi Daerah.

162

tanggung jawab Desa. (2)Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada BPD dan Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Otonomi Daerah.

BAB VII GANJARAN DAN SANKSI Pasal 20 (1)Pemerintah kabupaten memberikan ganjaran berupa insentif bagi desa

Pasal 15 Penyimpangan penggunaan dana perimbangan dari kabupaten ke desa yang tidak sesuai dengan aturan akan dikenakan sanksi berupa pengurangan dana perimbangan dari kabupaten ke desa untuk tahun berikutnya.

Pasal 16 Penyimpangan alokasi penggunaan dana perimbangan dari kabupaten ke desa yang tidak sesuai dengan aturan akan dikenakan sanksi berupa pengurangan dana perimbangan dari kabupaten ke desa untuk tahun berikutnya.

Pasal 19 Penyimpangan alokasi penggunaan dana perimbangan dari kabupaten ke desa yang tidak sesuai dengan aturan akan dikenakan sanksi berupa pengurangan dana perimbangan dari kabupaten ke desa untuk tahun berikutnya.

163

Pasal 21 (1)Penyimpangan alokasi penggunaan dana perimbangan dari kabupaten ke desa untuk urusan pemerintahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan yang disampaikan akan dikenakan sanksi berupa pengurangan dana perimbangan untuk tahun berikutnya. (2)Penyimpangan alokasi penggunaan dana perimbangan dari kabupaten ke desa untuk keadaan darurat yang memaksa, dengan persetujuan dari sebagian besar masyarakat, tidak dikenakan sanksi. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat yang memaksa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan bupati.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (2)Pemerintah kabupaten memberikan ganjaran berupa disinsentif bagi desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ganjaran berupa insentif dan disinsentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan keputusan bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang Pada tanggal:...

Ditetapkan di Soreang Pada Tanggal:...

BUPATI BANDUNG, OBAR SOBARNA

BUPATI BANDUNG, H. OBAR SOBARNA, S.IP

Diundangkan di Soreang Pada tanggal:

Diundangkan di Soreang Pada Tanggal:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ABU BAKAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN... NO... SERI...

165

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 22 Segala bentuk tindak pidana terkait penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran dana perimbangan yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

164

TENTANG DANA PERIMBANGAN DARI KABUPATEN KE DESA DI KABUPATEN BANDUNG

UMUM Desa, atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasonal dan berada di Daerah Kabupaten. Untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, Desa membutuhkan sumber daya ekonomi yang cukup agar pembangunan lokal di Desa dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya dana perimbangan ini, Desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengatasi masalah-masalah pelayanan publik di daerahnya serta memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di daerahnya

KHUSUS Pasal 7 Ayat (4) s.d. (6): a. Variabel umum berisikan kondisi umum suatu Desa seperti jumlah penduduk, luas wilayah, pemasukan PBB, indeks harga bangunan, dan lain-lain. b. Variabel kewenangan digunakan untuk menilai beban pembangunan yang harus ditanggung oleh Desa, seperti panjang jalan desa, luas areal irigasi, jumlah organisasi pemuda, jumlah penduduk usia 15-40 tahun, panjang saluran drainase desa, luas kawasan terbangun, dan lain-lain. c. Variabel khusus digunakan untuk menilai hal-hal yang berkaitan dengan tujuan-tujuan prioritas/kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten dan/atau asal-usul desa, seperti jumlah keluarga miskin, jumlah kasus kekurangan energi protein, jumlah anak balita, jumlah wanita usia subur, jumlah pengangguran, laju pertumbuhan penduduk, dan lainlain.

KHUSUS KHUSUS Pasal 7 Ayat (4) s.d. (6): Pasal 7 Ayat (4) s.d. (6): a. Variabel umum berisikan kondisi a. Variabel umum berisikan kondisi umum suatu Desa seperti jumlah umum suatu Desa seperti jumlah penduduk, luas wilayah, pemasukan penduduk, luas wilayah, pemasukan PBB, indeks harga bangunan, dan PBB, indeks harga bangunan, dan lain-lain. lain-lain. b. Variabel kewenangan digunakan b. Variabel kewenangan digunakan untuk menilai beban pembangunan untuk menilai beban pembangunan yang harus ditanggung oleh Desa, yang harus ditanggung oleh Desa, seperti panjang jalan desa, luas areal seperti panjang jalan desa, luas areal irigasi, jumlah organisasi pemuda, irigasi, jumlah organisasi pemuda, jumlah penduduk usia 15-40 tahun, jumlah penduduk usia 15-40 tahun, panjang saluran drainase desa, luas panjang saluran drainase desa, luas kawasan terbangun, dan lain-lain. kawasan terbangun, dan lain-lain. c. Variabel khusus digunakan untuk c. Variabel khusus digunakan untuk menilai hal-hal yang berkaitan dengan menilai hal-hal yang berkaitan dengan tujuan-tujuan prioritas/kebijakan tujuan-tujuan prioritas/kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten strategis Pemerintah Kabupaten dan/atau asal-usul desa, seperti dan/atau asal-usul desa, seperti jumlah keluarga miskin, jumlah kasus jumlah keluarga miskin, jumlah kasus kekurangan energi protein, jumlah kekurangan energi protein, jumlah anak balita, jumlah wanita usia subur, anak balita, jumlah wanita usia subur, jumlah pengangguran, laju jumlah pengangguran, laju pertumbuhan penduduk, dan lainpertumbuhan penduduk, dan lainlain. lain.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO... TAHUN...

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO... TAHUN...

166

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO... TAHUN...

167

168

Lampiran 4B. Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi REVISI KE 1 (18 November 2005)

REVISI KE 4 (Kamis 05 Januari 2006)

Revisi ini merupakan draft yang dikirim ke DPRD ditambah masukan dari Depdagri yang merupakan hasil dari kunjungan Dewan ke Jakarta.

Revisi ini merupakan draft yang telah mendapat pembahasan internal DPRD, masukan dari Akademisi dan LSM. Draft ini juga yang kemudian di sajikan kepada eksekutif untuk mendapat masukan.

REVISI KE 5 (Jumat 06 Januari 2006) Draft ini merupakan gabungan antara revisi ke 4, masukan dari eksekutif, dan adopsi dan adaptasi PP 72/2005 Namun sepertinya pihak eksekutif masih belum menerima beberapa hal dengan beberapa alasan (?). Untuk masukannya, pada draft ini di tandai dengan garis bawah. Selain itu draft ini sepertinya masih akan dibicarakan.

USULAN REVISI (Minggu 08 January 2006)

169

Usulan revisi ini merupakan kompromi atas masukan masukan inisiatif. Tidak semua tuntutan eksekutif di adopsi dalam usulan ini. Perimbangan merupakan suatu sistem menyeluruh (Ps. 2 ayat 3) seperti manusia dengan dua kaki. Kaki pertama, asas desentralisasi, sebagai bentuk pengakuan bahwa Desa merupakan suatu entitas pemerintahan asli lokal yang otonom, menuntut adanya penyerahan keuangan dengan kewenangan. Dengan demikian desa dapat secara mandiri mengeksploitasi kewenangannya dengan penggunaan sumberdayanya tanpa ada intervensi dari mana pun. Kaki kedua, asas tugas perbantuan, merupakan pengakuan pada adanya pemerintahan yang lebih tinggi. Melalui tugas perbantuan ini, desa tidak bisa mandiri menentukan nasibnya karena baik Keuangan maupun penggunaannya karena semuanya harus sesuai dengan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANDUNG (USULAN: ALOKASI DANA DESA)

DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA (memperhatikan PP pasal 101 huruf h) DI KABUPATEN BANDUNG

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Dalam revisi ini, pasal terkait dengan tugas perbantuan yang dialokasikan sebagai Dana Alokasi Khusus dihilangkan. Namun hal ini ditolelir karena ada harapan, setidaknya dengan satu kaki saja (asas desentralisasi), ruh perimbangan masih bisa di pertahankan. Disini kaki yang satu mengalah dengan harapan dapat menyelamatkan kaki lainnya sehingga masih tetap bisa berdiri, walaupun pincang.

170

amanat pemberi tugas perbantuan.

BUPATI BANDUNG

Menimbang: A. bahwa untuk menjamin terselanggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian (dan personil) sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan; b. bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat 3, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa (penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa), perlu adanya perimbangan keuangan

Menimbang: a. bahwa untuk menjamin terselanggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana dan personil sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat 3, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa, perlu adanya Alokasi Dana Perimbangan Desa. d.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur

171

Menimbang: a. bahwa untuk menjamin terselanggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat 3, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, perlu adanya perimbangan keuangan desa .D.bahwa berdasarkan dipertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentu

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Menimbang: a. bahwa untuk menjamin terselanggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat 3, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, perlu adanya perimbangan keuangan desa; d.bahwa berdasarkan dipertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentu

mengenai Alokasi Dana Perimbangan Desa.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunajawab Keuangan negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunajawab Keuangan negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.......Tahun 2005 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor......,) 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor...) 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.......Tahun 2005 tentang Penyerahan Sebagian Urusan

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor...) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor......,) 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.......Tahun 2005 tentang Penyerahan Sebagian Urusan

173

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

(Alokasi Dana Desa) desa. d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa (Alokasi Dana Desa).

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

172

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa

174

Pertanggungjawaban keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran negara Nomor 4028); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran negara Nomor 4028); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran negara Nomor 4138); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran negara Nomor 4139); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001, Nomor 7 Seri D); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran dan

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 1 Seri D); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.......Tahun 2005 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa

Dengan Persetujuan Bersama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dan Bupati Bandung Memutuskan:

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG Memutuskan:

175

Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG Dan BUPATI BANDUNG Memutuskan:

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa; 2. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa; 3. Arah Kebijakan Umum (AKU) Pemerintah Kabupaten Bandung perihal diperlukannya Dana Perimbangan Keuangan antara Kabupaten dan Desa.

BAB I KETENTUAN UMUM

dan/atau daerah kota di bawah Kecamatan; f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah desa sebagaimana dimaksud pada UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (12) ; g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, h.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; i. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disebut LKMD atau sebutan lain, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan; j. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, adalah perimbangan keuangan sebagaimana dimaksud pada UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (13). k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang

dan/atau daerah kota di bawah Kecamatan; f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah desa sebagaimana dimaksud pada UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (12); g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berada di wilayah Kabupaten Bandung, h.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; i. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disebut LKMD atau sebutan lain, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan; j. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, adalah perimbangan keuangan sebagaimana dimaksud pada UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (13). k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana

mengurus kepentingan masyarakat dan/atau daerah kota di bawah setempat, berdasarkan asal-usul dan Kecamatan; adat istiadat setempat yang diakui dan f.Desa atau yang disebut dengan nama dihormati dalam sistem Pemerintahan lain, selanjutnya disebut desa, adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia; desa sebagaimana dimaksud pada UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (12);(Desa e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan atau yang disebut dengan nama lain, pemerintahan oleh pemerintah desa selanjutnya disebut desa, adalah dan badan permusyawaratan desa kesatuan masyarakat hukum yang dalam mengatur dan mengurus memiliki batas-batas wilayah yang kepentingan masyarakat setempat berwenang untuk mengatur dan berdasarkan asal usul dan adat istiadat mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati setempat, berdasarkan asal-usul dan dalam sistem pemerintahan negara adat istiadat setempat yang diakui dan kesatuan republik indonesia; dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;) f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur dan Perangkat Desa yang berada di penyelenggara pemerintahan desa; wilayah Kabupaten Bandung, g. Badan Permusyawaratan Desa atau h.Badan Permusyawaratan Desa, yang yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD, adalah selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang berfungsi menetapkan lembaga yang merupakan perwujudan peraturan desa bersama kepala desa demokrasi dalam penyelenggaraan serta menampung dan menyalurkan pemerintahan desa sebagai unsur aspirasi masyarakat; penyelenggara pemerintahan desa; i. Lembaga Ketahanan Masyarakat h.Lembaga Kemasyarakatan, atau yang Desa, yang selanjutnya disebut disebut dengan nama lain adalah LKMD atau sebutan lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dan merupakan mitra pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan desa dalam memberdayakan dalam menampung dan mewujudkan masyarakat; aspirasi dan kebutuhan masyarakat di

177

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA (ALOKASI DANA DESA)

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA

176

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas Daerah. q.Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota r. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. s. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. t. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. u.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas Daerah. q.Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota r. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. s. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. t. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. u.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

o. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-desa untuk mendanai kebutuhan desa. p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas Daerah. q.Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota r. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. s. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. t. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. o. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas Daerah. q.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. r.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

179

i. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; k. Musrenbang Desa adalah forum antarpelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. m.Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota n.Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

bidang pembangunan; j. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, adalah perimbangan keuangan sebagaimana dimaksud pada UU 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (13). k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; l. Musrenbang Desa adalah forum antarpelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angkaangka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa. n.Dana Perimbangan Desa adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa untuk mendanai kebutuhan desa;

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; l. Musrenbang Desa adalah forum antarpelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa m.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa. n.Dana Perimbangan Desa adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa untuk mendanai kebutuhan desa; o. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-desa untuk mendanai kebutuhan desa. p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD

178

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; l. Musrenbang Desa adalah forum antarpelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa m.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa. n.Dana Perimbangan Desa adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa untuk mendanai kebutuhan desa; o. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-desa untuk mendanai kebutuhan desa. p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. u.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan BAB II PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN (ALOKASI DANA DESA)

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN

Pasal 2 Pasal 2 Pasal 2 (1)Perimbangan Keuangan antara (1)Perimbangan Keuangan antara (1)Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Pemerintahan Desa merupakan Pemerintahan Desa merupakan Desa (Alokasi Dana Desa) merupakan Subsistem keuangan daerah sebagai Subsistem keuangan daerah sebagai Subsistem keuangan daerah sebagai konsekuensi pembagian tugas antara konsekuensi pembagian tugas antara konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Desa. Desa. (2)Perimbangan Keuangan sebagaimana (2)Perimbangan Keuangan sebagaimana (2)Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dimaksud pada ayat (1) didasarkan dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas atas penyerahan tugas oleh atas penyerahan tugas oleh penyerahan tugas oleh Pemerintah Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah kepada Daerah kepada Pemerintah Desa Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa dengan dengan memperhatikan stabilitas dan memperhatikan stabilitas dan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. keseimbangan fiskal. keseimbangan fiskal. (3)Perimbangan Keuangan sebagaimana

Pasal 2 Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa: a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Perimbangan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. c. Seluruh kegiatan harus dapat

(3)Perimbangan Keuangan (3)Perimbangan Keuangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud pada ayat (1) merupakan merupakan suatu sistem yang suatu sistem yang menyeluruh dalam menyeluruh dalam rangka pendanaan rangka pendanaan penyelenggaraan penyelenggaraan asas Desentralisasi asas Desentralisasi dan Tugas dan Tugas Perbantuan. Perbantuan.

dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. d.Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Perbantuan.

BAB III PERIMBANGAN KEUANGAN Bagian Pertama Sumber Pendapatan Desa

Pasal 3 (1)Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sumber pendapatan desa terdiri atas:

BAB III PERIMBANGAN KEUANGAN Bagian Pertama Sumber Pendapatan Desa Pasal 3 (1)Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sumber pendapatan desa terdiri atas:

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 3 (1)Sumber pendapatan desa terdiri atas: a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan

181

Pasal 3 (1)Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sumber pendapatan desa terdiri atas:

BAB III PERIMBANGAN KEUANGAN Bagian Pertama Sumber Pendapatan Desa

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

(SE MENDAGRI) (1)Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. (2)Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. (3)Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. (4)ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN

180

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

propinsi yang diterima oleh kabupaten.

desa, hasil swadaya dan partisipasi, a. pendapatan asli desa. hasil gotong royong dan lain lain b. dana perimbangan desa (DP pendapatan asli desa yang sah; Desa). b. bagi hasil pajak daerah (2)Pendapatan Asli desa sebagai mana Kabupaten/Kota paling sedikit dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri 10% (sepuluh per seratus) untuk atas: desa dan dari retribusi a. hasil usaha desa Kabupaten/Kota sebagian b. hasil kekayaan desa diperuntukkan bagi desa; c. hasil swadaya dan partisipasi c. bagian dari dana perimbangan d. hasil gotong royong keuangan pusat dan daerah yang e. lain lain pendapatan desa yang sah. diterima oleh Kabupaten/Kota (3)Dana perimbangan desa sebagai untuk desa paling sedikit 10% mana dimaksud pada ayat (1) huruf b (sepuluh per seratus), yang terdiri atas: pembagiannya untuk setiap desa a. Dana Bagi Hasil secara proporsional; b. Dana Alokasi Umum Desa d. bantuan keuangan dari Pemerintah, c. Dana Alokasi Khusus Desa Pemerintah Provinsi, dan (4)Dana bagi hasil sebagai mana Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dalam rangka pelaksanaan urusan atas: pemerintahan; a. bagian dari penerimaan pajak e. hibah dan sumbangan dari pihak daerah ketiga yang tidak mengikat. b. bagian dari retribusi tertentu (2)Bantuan keuangan dari Pemerintah, daerah Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah (5)Dana Alokasi Umum Desa sebagai Kabupaten/Kota sebagaimana mana dimaksud pada ayat (3) huruf b dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan terdiri atas: melalui kas desa a. bagian dari dana perimbangan (3)Sumber pendapatan desa yang telah keuangan pusat dan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh desa tidak diterima oleh kabupaten; dibenarkan diambil alih oleh b. bagian dari dana perimbangan pemeirntah atau pemerintah daerah. propinsi yang diterima oleh (4)Prosentase yang dimaksud tersebut kabupaten.

pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). (SE Mendagri hal 2)

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

183

(PP72/2005) (1)Sumber pendapatan desa terdiri atas: a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain lain pendapatan asli desa yang sah; b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (2)Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

a. pendapatan asli desa. b. dana perimbangan desa (DP Desa). (2)Pendapatan Asli desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. hasil usaha desa b. hasil kekayaan desa c. hasil swadaya dan partisipasi d. hasil gotong royong e. lain lain pendapatan desa yang sah. (3)Dana perimbangan desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum Desa c. Dana Alokasi Khusus Desa (4)Dana bagi hasil sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. bagian dari penerimaan pajak daerah b. bagian dari retribusi tertentu daerah (5)Dana Alokasi Umum Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten; b. bagian dari dana perimbangan

182

184

Pasal 5 (1)Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungit oleh Propinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

(2)Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 6 (1)Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa. (2)Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa

Bagian Kedua Dana Bagi Hasil

Pasal 4 Bagian dari pajak daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) huruf a, dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD

Pasal 4 Bagian dari pajak daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) huruf a, dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

185

Bagian Kedua Dana Bagi Hasil

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 4 Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas: a.tanah kas desa; b.pasar desa; c.pasar hewan; d.tambatan perahu; e.bangunan desa; F.pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan g.lain-lain kekayaan milik desa.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa (3)Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemeirntah atau pemerintah daerah. (4)Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). (SE Mendagri hal 2)

Pasal 5 (1)Bagian dari retribusi tertentu daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) huruf b, dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD. (2)Jenis retribusi tertentu daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 6 Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) huruf a, dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6 Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) huruf a, dialokasikan kepada Desa sebesar (perlu peninjauan!!) minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 7 Bagian dari dana perimbangan keuangan propinsi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) huruf b,

dialokasikan kepada Desa sebesar 10% dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan (sepuluh persen) dari dana yang ditetapkan dalam APBD. perimbangan yang ditetapkan dalam APBD

dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.

BAB IV ALOKASI DANA DESA

Bagian Keempat Alokasi Dana Desa (ADD)

BAB IV ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

187

Pasal 7 (1)Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. (2)Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: a.Meningkatkan kemampuan lembaga Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan penyediaan prasarana dan sarana yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya; b.Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa dalam

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

BAB IV ALOKASI DANA DESA

Pasal 8 Pasal 8 (1)Alokasi Dana Desa dimaksudkan (1) Alokasi Dana untuk membiayai program Desa dimaksudkan untuk membiayai Pemerintahan Desa dalam program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. dan pemberdayaan masyarakat. (2)Tujuan dari diberikannya Alokasi (2)Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: Dana Desa (ADD) adalah: a. Meningkatkan kemampuan a. Meningkatkan kemampuan lembaga Pemerintahan Desa lembaga Pemerintahan Desa dalam dalam melaksanakan pelayanan melaksanakan pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan pemerintahan, kemasyarakatan dan dan penyediaan prasarana dan penyediaan prasarana dan sarana sarana yang menjadi skala prioritas yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat desa sesuai kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya; dengan kewenangannya; b. Meningkatkan kemampuan b. Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintahan dan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa dalam kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara

186

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa dan kewenangannya; c.Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan di desa. d.Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. e.Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

partisipatif sesuai dengan potensi desa dan kewenangannya; c. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan di desa. d. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. e. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

188

pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa dan kewenangannya; c. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan di desa. d. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. e. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

a.Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. b.Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. c.Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa D.Mendorong peningkatan

swadaya gotong royong masyarakat. Pasal 8 Alokasi Dana Desa (ADD) untuk seluruh Desa di Kabupaten Bandung ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD berdasarkan penjumlahan atas pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c. Pasal 9 Alokasi Dana Desa (ADD) untuk seluruh Desa di Kabupaten Bandung ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD berdasarkan penjumlahan atas pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 8 Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk seluruh Desa di Kabupaten Bandung ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD berdasarkan penjumlahan atas pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 10 Besaran ADD untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 10 Pasal 9 Besaran ADD untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 9 Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 11 (1)Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa

Pasal 11 Pasal 10 (1)Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa

Pasal 10 (1)Alokasi ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masingmasing Desa dan dibagikan dengan

189

Pasal 9 Alokasi Dana Desa (ADD) untuk seluruh Desa di Kabupaten Bandung ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD berdasarkan penjumlahan atas pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

jumlah yang sama menurut asas merata. (2)Besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enampuluh persen) dari besaran total ADD (3)Besaran ADD Proporsional adalah 40% (empatpuluh persen) dari besaran total ADD. (4)ADD Proporsional yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. (5)Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung. (6)Bobot Desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan, berdasarkan: a.kelompok variabel independen utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar; b.kelompok variabel independen tambahan, beban pelayanan publik dan pembangunan yang

191

setiap desa; ditanggung desa akibat b. kelompok variabel independen kewenangan yang dimilikinya, tambahan, yang terkait dengan akibat kondisi unik setiap desa tujuan tahunan yang ingin dicapai yang terkait dengan tujuan desa. tahunan yang ingin dicapai desa. (7)Yang dimaksud dengan kelompok (7)Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen utama adalah variabel independen utama adalah sebagai berikut: sebagai berikut: a. Kemiskinan: Jumlah keluarga a. Kemiskinan miskin, Jumlah pengangguran b. Pendidikan Dasar b. Pendidikan Dasar: Jumlah c. Kesehatan penduduk usia 7-18 tahun, d. Keterjangkauan desa c. Kesehatan: Jumlah kasus (8)Yang dimaksud dengan kelompok kekurangan energi protein, Jumlah variabel independen tambahan adalah anak balita, Jumlah wanita usia subur sebagai berikut: d.Keterjangkauan desa: Panjang jalan a. Penduduk desa b. Luas wilayah (8)Yang dimaksud dengan kelompok c. Potensi ekonomi variabel independen tambahan adalah d. Partisipasi masyarakat sebagai berikut: e. Jumlah unit komunitas di desa a. Penduduk: Jumlah penduduk, Laju (Dusun, Jorong, RW dan RT). pertumbuhan penduduk (9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata b.Luas kawasan terbangun: Luas cara teknis perhitungan dan rumusan wilayah, Luas areal irigasi tersier, Alokasi Dana Perimbangan Desa Panjang saluran drainase skala desa, diatur dengan peraturan bupati c. Potensi ekonomi: Jumlah penduduk usia 15-40 tahun; d.Partisipasi masyarakat: Jumlah organisasi pemuda, Pemasukan PBB Desa e. Jumlah unit komunitas di desa (Dusun, Jorong, RW dan RT). (9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

(7)Jenis-jenis variabel independent dimilikinya dan akibat kondisi unik utama dan variabel independent setiap desa; tambahan akan ditetapkan dengan b. kelompok variabel independen Peraturan Bupati dengan tambahan, yang terkait dengan mempertimbangkan potensi desa, tujuan tahunan yang ingin dicapai kebutuhan desa, pengentasan desa. kemiskinan, keadilan dan pemerataan. (7)Yang dimaksud dengan kelompok (8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata variabel independen utama adalah cara teknis perhitungan dan dan sebagai berikut: rumusan ADD diatur dengan a. Kemiskinan: Jumlah keluarga peraturan bupati. miskin, Jumlah pengangguran b. Pendidikan Dasar: Jumlah penduduk usia 7-18 tahun, c. Kesehatan: Jumlah kasus kekurangan energi protein, Jumlah anak balita, Jumlah wanita usia subur d. Keterjangkauan desa: Panjang jalan desa (8)Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen tambahan adalah sebagai berikut: a. Penduduk: Jumlah penduduk, Laju pertumbuhan penduduk b. Luas kawasan terbangun: Luas wilayah, Luas areal irigasi tersier, Panjang saluran drainase skala desa, c. Potensi ekonomi: Jumlah penduduk usia 15-40 tahun; d. Partisipasi masyarakat: Jumlah organisasi pemuda, Pemasukan PBB Desa

dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. (2)Besaran Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enampuluh persen) dari besaran total DAU Desa (3)Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40% (empatpuluh persen) dari besaran total DAU Desa. (4)Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. (5)Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung. (6)Bobot Desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan, berdasarkan: a. kelompok variabel independen utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang dimilikinya dan akibat kondisi unik

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

190

dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. (2)Besaran Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70% (tujuhpuluh persen) dari besaran total DAU Desa (3)Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 30% (tigapuluh persen) dari besaran total DAU Desa. (4)Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. (5)Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung. (6)Bobot Desa ditentukan berdasarkan: a. kelompok variabel independent utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang dimilikinya dan akibat kondisi unik setiap desa; b. kelompok variabel independent tambahan, yang terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai desa.

Pasal 12 (1)ADD untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut::

cara teknis perhitungan dan rumusan ADD diatur dengan peraturan bupati

Pasal 12 Pasal 11 (1)ADD untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut::

Pasal 11 (1)ADD untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut::

DAU i = ADDM + ADDPi ADD i = ADDM + ADDPi ADD i = ADDM + ADDPi Dana Perimbangan Desa i = ADDM + dimana dimana dimana ADDPi ADDPi = {x1.VUi + x2.VTi }.TADDP ADDPi;= {x1.VUi + x2.VTi }.TADDP ADDPi ; = {x1.VUi + x2.VTi }.TADDP ; dimana x1+x2 = 1 x1+x2 = 1 X1+x2 = 1 ADDPi = {x1.VUi + x2.VTi dan }.TADDP ; x1+x2 = 1 Dengan TADDP=Total DAU - ÎŁ ADDM Dengan Dengan ADDM VUi Vti x1 x2 ADDPi TADDP

(2)Besaran skor dan bobot variabel independent utama dan variabel independent tambahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3)Hasil akhir perhitungan dan alokasi ADD untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh Desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai.

ADDM VUi VTi x1 x2 ADDPi

TADDP

ADDM VUi

Vti x1 x2 ADDPi TADDP

(2)Besaran skor dan bobot variabel independent utama dan variabel independent tambahan akan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3)Hasil akhir perhitungan dan alokasi ADD untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh Desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai.

Dengan ADDM VUi Vti x1 x2 ADDPi TADDP

(2)Besaran skor dan bobot variabel independent utama dan variabel

independent tambahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3)Hasil akhir perhitungan dan alokasi ADD untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh Desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai.

Pasal 13 (1)Pengunaan ADD adalah sebagai berikut:

Pasal 14 Pasal 13 (1)Pengunaan ADD adalah sebagai berikut:

193

Pasal 12 (1)Alokasi Dana Perimbangan Desa akan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan desa hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa. (2)Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, tranfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. (3)Dalam hal desa tertentu dianggap tidak mampu dan dicabut sementara kewenangannya oleh pemerintah kabupaten, maka selama tahun anggaran terkait desa hanya berhak mendapatkan ADD Minimal.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 14 Pasal 13 Pasal 13 Pasal 12 (1)Dengan memperhatikan kondisi dan (1)ADD Desa akan diberikan secara (1)ADD Desa akan diberikan secara kesiapan desa, ADD Desa akan bertahap sesuai dengan rencana kerja bertahap sesuai dengan rencana kerja diberikan secara bertahap sesuai tahunan desa hasil musyawarah tahunan desa hasil musyawarah dengan rencana kerja tahunan desa pemerintah desa dengan masyarakat pemerintah desa dengan masyarakat hasil musyawarah pemerintah desa desa. desa. dengan masyarakat desa. (2)Dalam hal desa tertentu dianggap (2)Mekanisme penyaluran secara teknis (2)Ketentuan mengenai kondisi dan tidak mampu dan dicabut sementara yang menyangkut penyimpanan, kesiapan desa, sebagaimana dimaksud kewenangannya oleh pemerintah nomor rekening, tranfer, Surat pada ayat (1) didasarkan pada hasil kabupaten, maka selama tahun Permintaan Pembayaran, mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh anggaran terkait desa hanya berhak pengajuan dan lain-lain diatur lebih pemerintah Kabupaten Bandung dan mendapatkan ADD Minimal. lanjut melalui Peraturan Bupati. ditetapkan dengan Peraturan Bupati (3)Dalam hal desa tertentu dianggap tidak mampu dan dicabut sementara kewenangannya oleh pemerintah kabupaten, maka selama tahun anggaran terkait desa hanya berhak mendapatkan ADD Minimal. Pasal 14 (1)Pengunaan ADD adalah sebagai berikut:

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 12 (1)ADD untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

192

e. Jumlah unit komunitas di desa (Dusun, Jorong, RW dan RT). (9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis perhitungan dan rumusan ADD diatur dengan peraturan bupati

Bagian Kelima Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

a. Paling sedikit 70% (tujuhpuluh persen) dari ADD digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di Desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa. b. Sisa ADD sebesar maksimal 30% (tigapuluh persen) digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan Desa, termasuk belanja operasional Pemerintah Desa, BPD, LKMD/LPMD, dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa. (2)Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No......tahun......tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa di Kabupaten Bandung

Bagian Kelima Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Keenam Pengelolaan Dana Perimbangan Desa

Bagian Keenam Pengelolaan Dana Perimbangan Desa Pasal 14 (1)Alokasi Dana Perimbangan Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, termasuk operasional kelembagaan desa. (2)Penggunaan Dana Perimbangan Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat

195

Pasal 16 Pasal 16 Pasal 15 (1)Dana Perimbangan Desa digunakan (1)Dana Perimbangan Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan Pemerintah Desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, prioritas kebutuhan masyarakat Desa, termasuk operasional kelembagaan termasuk operasional kelembagaan desa. desa. (2)Penggunaan Dana Perimbangan dari (2)Penggunaan Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa harus diketahui Kabupaten ke Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh dan dimusyawarahkan oleh

BAB V PELAKSANAAN

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 15 Pasal 15 Pasal 15 Pasal 14 (1)Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa (1)Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa (1)Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dari APBD kepada dapat dialokasikan dari APBD kepada dapat dialokasikan dari APBD kepada Desa tertentu untuk membantu Desa tertentu untuk membantu Desa tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, membiayai kebutuhan khusus, membiayai kebutuhan khusus, insentif dan disinsentif dengan insentif dan disinsentif dengan insentif dan disinsentif dengan memperhatikan tersedianya dana memperhatikan tersedianya dana memperhatikan tersedianya dana dalam APBD. dalam APBD. dalam APBD. (2)Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa (2)Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa (2)Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dalam rangka dapat dialokasikan dalam rangka dapat dialokasikan dalam rangka pelaksanaan tugas perbantuan. pelaksanaan tugas perbantuan. pelaksanaan tugas perbantuan. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK Desa diatur dalam Peraturan DAK Desa diatur dalam Peraturan DAK Desa diatur dalam Peraturan Bupati Bupati. Bupati.

Pasal 16 (1)Dana Perimbangan Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, termasuk operasional kelembagaan desa. (2)Penggunaan Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Bagian Kelima Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

a. Paling sedikit 60% (enampuluh a. Paling sedikit 70% (tujuhpuluh persen) dari ADD digunakan persen) dari ADD digunakan untuk pembiayaan pelayanan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di Desa, terutama dan non fisik di Desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sumberdaya manusia, pengentasan pengentasan kebodohan dan kebodohan dan kemiskinan, serta kemiskinan, serta pengembangan pengembangan ekonomi desa. ekonomi desa. b. Sisa ADD sebesar maksimal 30% b. Sisa ADD sebesar maksimal 40% (tigapuluh persen) digunakan (empatpuluh persen) digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan untuk pembiayaan Kelembagaan Desa, termasuk belanja Desa, termasuk belanja operasional Pemerintah Desa, operasional Pemerintah Desa, BPD, LKMD/LPMD, dan BPD, LKMD/LPMD, dan organisasi lainnya di desa yang organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa. diakui oleh desa. (2)Bentuk penyediaan pelayanan publik (2)Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik berupa kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten ayat (1) Peraturan Daerah Bandung No......tahun......tentang Kabupaten Bandung Penyerahan Sebagian Urusan No......tahun......tentang Penyerahan Pemerintahan Kewenangan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten pada Desa di Kabupaten Kewenangan Kabupaten pada Desa Bandung. di Kabupaten Bandung

194

Pasal 17 (1)Pelaksana kegiatan pelayanan publik di desa adalah pemerintah desa (2)Mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3)Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik desa. (4)Pengawas kegiatan adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 17 Pasal 16 Pasal 15 (1)Pelaksana kegiatan pelayanan publik (1)Pelaksana kegiatan pelayanan publik di desa adalah pemerintah desa di desa adalah pemerintah desa (2)Mitra kerja Pemerintah Desa dalam (2)Mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan adalah Lembaga Masyarakat Desa kegiatan adalah Lembaga (LMD) Lembaga Kemasyarakatan yang Kemasyarakatan yang ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala dengan Keputusan Kepala Desa. Desa. (3)Pemerintah Desa bertanggung jawab (3)Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan atas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik desa. publik desa. (4)Pengawas kegiatan adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban Dana Perimbangan Desa

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18 (1)Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana perimbangan desa

Pasal 18 Pasal 17 (1)Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana perimbangan desa

Pasal 16 (1)Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Perimbangan Desa

BAB VI PENGAWASAN

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 19 Pasal 19 Pasal 19 Pasal 18 Pasal 17 (1)Pengawasan penggunaan dana (1)Pengawasan penggunaan dana (1)Pengawasan penggunaan dana (1)Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perimbangan dari kabupaten ke desa perimbangan dari kabupaten ke desa perimbangan dari kabupaten ke desa melaksanakan pengawasan terhadap dan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan peraturan desa dan pembangunan di desa dilakukan oleh pembangunan di desa dilakukan oleh pembangunan di desa dilakukan oleh peraturan kepala desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (2)Pengawasan fungsional dilakukan (2)Pengawasan fungsional dilakukan (2)Pengawasan fungsional dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh lembaga pengawas sesuai dengan oleh lembaga pengawas sesuai oleh lembaga pengawas sesuai dengan melaksanakan pengawasan terhadap ketentuan Perundang-undangan yang dengan ketentuang Perundangketentuang Perundang-undangan pelaksanaan peraturan desa dan berlaku. undangan yang berlaku yang berlaku. peraturan kepala desa (2)Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

kepada BPD Bupati. kepada Bupati. kepada BPD kepada BPD (2)Kepala Desa melaporkan (2)Kepala Desa melaporkan (2)Kepala Desa melaporkan (2)Kepala Desa melaporkan penggunaan Dana Perimbangan Desa penggunaan Dana Perimbangan Desa penggunaan Dana Perimbangan Desa penggunaan Dana Perimbangan Desa kepada Bupati Pemerintah daerah kepada Bupati paling lambat pada kepada Pemerintah daerah paling kepada Pemerintah daerah paling paling lambat pada Akhir Tahun Akhir Tahun Anggaran. lambat pada Akhir Tahun Anggaran, lambat pada Akhir Tahun Anggaran, Anggaran, dengan tembusan kepada (3)Kepala Desa memberikan Laporan dengan tembusan kepada Badan dengan tembusan kepada Badan Badan Pengawasan Daerah, Badan Keterangan Pertanggungjawaban Pengawasan Daerah, Badan Pengawasan Daerah, Badan Perencanaan Daerah, Badan kepada BPD Perencanaan Daerah, Badan Perencanaan Daerah, Badan Administrasi Keuangan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Asisten Tata Praja, dan Camat. Asisten Tata Praja, dan Camat. Asisten Tata Praja, dan Camat. (3)Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

masyarakat dalam proses perencanaan dalam proses perencanaan tahunan tahunan Desa. Desa. (3)Semua penerimaan dan pengeluaran (3)Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan dicatat dan Dana Perimbangan Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). dan Belanja Desa (APBDes). (4)APBDes, Perubahan APBDes, dan (4)APBDes, Perubahan APBDes, dan perhitungan APBDes ditetapkan perhitungan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. dengan Peraturan Desa.

196

masyarakat dalam proses perencanaan masyarakat dalam proses tahunan Desa. perencanaan tahunan Desa. (3)Semua penerimaan dan pengeluaran (3)Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan dicatat dan Dana Perimbangan dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). dan Belanja Desa (APBDes). (4)APBDes, Perubahan APBDes, dan (4)APBDes, Perubahan APBDes, dan perhitungan APBDes ditetapkan perhitungan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. dengan Peraturan Desa

197

Pasal 20 (1)Pemerintah kabupaten memberikan ganjaran berupa insentif bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (2)Pemerintah kabupaten memberikan sanksi berupa disinsentif bagi desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ganjaran/sanksi berupa insentif dan disinsentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 20 Pasal 19 (1)Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan berupa insentif bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (2)Pemerintah kabupaten memberikan sanksi berupa disinsentif bagi desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan/sanksi berupa insentif dan disinsentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 18 (1)Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan berupa insentif bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (2)Pemerintah kabupaten memberikan sanksi berupa disinsentif bagi desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan/sanksi berupa insentif dan disinsentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 19 Pasal 21 Pasal 21 Pasal 20 Pasal 21 (1)Penyimpangan penggunaan Alokasi (1)Penyimpangan alokasi penggunaan (1) Penyimpangan alokasi penggunaan (1)Penyimpangan alokasi penggunaan Dana Perimbangan Desa dari dana perimbangan dari kabupaten ke dana perimbangan dari kabupaten ke dana perimbangan dari kabupaten ke kabupaten ke desa untuk urusan desa untuk urusan pemerintahan desa untuk urusan pemerintahan yang desa untuk urusan pemerintahan yang pemerintahan yang tidak sesuai yang tidak sesuai dengan aturan yang tidak sesuai dengan aturan yang tidak sesuai dengan aturan yang dengan aturan yang berlaku atau yang berlaku atau yang tidak sesuai dengan berlaku atau yang tidak sesuai dengan berlaku atau yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan rencana kerja rencana kerja tahunan yang rencana kerja tahunan yang rencana kerja tahunan yang tahunan yang disampaikan akan disampaikan akan dikenakan sanksi disampaikan akan dikenakan sanksi disampaikan akan dikenakan sanksi dikenakan sanksi berupa pengurangan berupa pengurangan dana berupa pengurangan dana berupa pengurangan dana Dana Perimbangan Desa untuk tahun perimbangan untuk tahun berikutnya. perimbangan untuk tahun berikutnya. perimbangan untuk tahun berikutnya. berikutnya. (2)Penyimpangan alokasi penggunaan (2)Penyimpangan alokasi penggunaan (2)Penyimpangan alokasi penggunaan

dana perimbangan dari kabupaten ke desa untuk keadaan darurat yang memaksa, dengan persetujuan dari sebagian besar masyarakat, tidak dikenakan sanksi. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat yang memaksa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 22 Pasal 21 Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, seperti korupsi, penyelewengan penggunaan dana, dan lainnya, akan ditindak secara hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 20 Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, seperti korupsi, penyelewengan penggunaan dana, dan lainnya, akan ditindak secara hukum sesuai peraturan yang berlaku

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23 (1)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2)Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, mempertimbangkan kondisi kesiapan desa, diberlakukan masa transisi. (3)Masa transisi yang dimaksud pada ayat (2), adalah selama 1 (satu) tahun setelah disahkan.

Pasal 23 Pasal 22 (1)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2)Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, mempertimbangkan kondisi kesiapan desa, diberlakukan masa transisi. (3)Masa transisi yang dimaksud pada ayat (2), adalah selama 1 (satu) tahun setelah disahkan.

Pasal 21 (1)Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, mempertimbangkan kondisi kesiapan desa, diberlakukan masa transisi. (2)Masa transisi yang dimaksud pada ayat (2), adalah selama 1 (satu) tahun setelah disahkannya.

199

Pasal 22 Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, seperti korupsi, penyelewenangan penggunaan dana, dan lainnya, akan ditindak secara hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

dana perimbangan dari kabupaten ke (2)Penyimpangan penggunaan Alokasi desa untuk keadaan darurat yang Dana Perimbangan Desa dari memaksa, dengan persetujuan dari kabupaten ke desa untuk keadaan sebagian besar masyarakat BPD, tidak darurat yang memaksa, dengan dikenakan sanksi. persetujuan BPD, tidak dikenakan (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi. keadaan darurat yang memaksa, (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keadaan darurat yang memaksa, ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah berkonsultasi dengan DPRD. ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 20 (1)Pemerintah kabupaten memberikan ganjaran berupa insentif bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (2)Pemerintah kabupaten memberikan ganjaran berupa disinsentif bagi desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ganjaran berupa insentif dan disinsentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII GANJARAN DAN SANKSI

198

BAB VII GANJARAN DAN SANKSI

Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24 Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Pasal 25 Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 26 Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang Pada tanggal:...

BUPATI BANDUNG, OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang Pada tanggal:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN... NO... SERI...

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

200

Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Ditetapkan di Soreang Pada tanggal:... BUPATI BANDUNG, OBAR SOBARNA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ABU BAKAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN... NO... SERI...

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Diundangkan di Soreang Pada tanggal:

201

202

Lampiran 4C. Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa Dan Perubahan Yang Terjadi REVISI 6 DAN 7 (Rabu, Kamis, Jumat 11-13 January 2006) Kenapa hanya revisi 6 dan 7? Karena dari tiga hari pertemuan dengan desa, tidak banyak perubahan. Tercatat bahwa hanya dua hari saja terdapat perubahan yang juga sebenarnya tidak terlalu banyak. Pihak desa pada dasarnya setuju sekali dengan perda inisiatif dewan ini. Yang kemudian mereka anggap masalah yaitu mengenai keberadaan BPD. Mereka selalu khawatir dengan keberadaan BPD yang dianggap terlalu sering melangkah melewati kewenangannya. Namun BPD harus di bahas secara khusus dalam perda lain yang terpisah. Tidak pada perda ini.

DRAFT PANMUS

Revisi ini merupakan hasil diskusi dan negosiasi di Hotel Talagasari sampai selesainya. Pertemuan ini membuahkan ketidakpuasan bagi dewan, karena pihak eksekutif menentang keras konsep perimbangan dan desentralisasi. Eksekutif selalu beraargumen “tidak ada aturan”. Mungkin ini karena konsep desentralisasi akan memangkas kewenangan dan kebebasan eksekutif kabupaten terhadap desa. Sementara pihak legislatif yang hanya mengandalkan konsep akademis dan semangat untuk mempertahankan desentralisasi, selalu kalah argumen oleh kata kata “tidak ada aturan yang mengaturnya” yang diangkat pihak eksekutif. Namun begitu, terlihat ada usaha yang cukup keras untuk mempertahankan kepentingan desa, seperti misalnya dalam besaran angka. Diakhir diskusi, sepertinya “sisa satu kaki” dalam perimbangan, yaitu pengakuan adanya kewenangan desa

PERTIMBANGAN UNTUK DRAFT PANMUS INI Proses yang telah dijalani sejak 15 November 2005 dari mulai penyepakatan antar fraksi sampai 14 January 2006 jangan sampai sia sia. Ini berarti ruh perimbangan keuangan dan semangat otonomi desa harus tetap di pertahankan. Proses dan hasil pembicaraan, baik internal dewan, dengan akademisi, LSM, eksekutif, dan kepala desa, serta berbagai kunjungan keluar kota jangan sampai menjadi sia sia. Untuk itu segala kesepakatan yang ada sebisa mungkin tetap dipertahankan. Untuk itu, dalam draft panmus ini ditambahkan beberapa kalimat (diwarna merah) yang akan mengembalikan ruh perimbangan dan semangat otonomi desa. Namun perubahan (tambahan) diusahakan sesedikit mungkin untuk mempertahankan hasil hasil kesepakatan yang telah diperoleh dari diskusi dengan berbagai pihak.

KOMENTAR UMUM DAN PERTIMBANGAN PERTIMBANGAN UNTUK DRAFT PANMUS INI

203

REVISI 8 (Sabtu 14 January 2006)

204

DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN...

retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa, perlu adanya Alokasi Dana Perimbangan Desa. d.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Alokasi Dana Perimbangan Desa

retribusi daerah kabupaten/kota, retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, pemerintah bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; kabupaten/kota; c. bahwa untuk mendanai kebutuhan c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa, perlu adanya Alokasi kepada Desa, perlu adanya Alokasi Dana Perimbangan Desa. Dana Perimbangan Desa. d.bahwa berdasarkan pertimbangan d.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Alokasi Dana mengenai Alokasi Dana Perimbangan Perimbangan Desa. Desa.

Kata “perimbangan” dalam judul di pertahankan untuk mempertahankan ruh perda ini. ADD dalam perda ini merupakan salah satu bagian yang diatur. TENTANG TENTANG TENTANG Namun begitu, dengan berbagai ALOKASI DANA PERIMBANGAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN argumennya, pihak eksekutif menuntut DESA (memperhatikan PP pasal 101 DESA DESA penggunaan kata “perimbangan” huruf h) DI KABUPATEN BANDUNG DI KABUPATEN BANDUNG dihilangkan. DI KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG BUPATI BANDUNG BUPATI BANDUNG

205

DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN...

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN...

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

dan keuangan desa yang otonom harus terpotong juga. Yang kemudian masih berwarna merah adalah yang masih didebatkan antara eksekutif dengan legislatif.

Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG

Memutuskan:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

207

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); Negara 4438); Negara 4438); 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan 2004 tentang Transparansi dan 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung Pemerintahan di Kabupaten Bandung Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor...) Bandung Tahun 2004 Nomor...) Bandung Tahun 2004 Nomor...) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor......,) Negara Tahun 2005 Nomor......,) Negara Tahun 2005 Nomor......,) 9. Peraturan Daerah Kabupaten 9. Peraturan Daerah Kabupaten 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.......Tahun 2006 Bandung Nomor.......Tahun 2006 Bandung Nomor.......Tahun 2006 tentang Penyerahan Sebagian Urusan tentang Penyerahan Sebagian Urusan tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Pemerintahan Kewenangan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa Kabupaten pada Desa Kabupaten pada Desa

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

206

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

BAB I KETENTUAN UMUM

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia; f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; h.Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat; i. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; j. Anggaran Pendapatan dan Belanja

dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia; f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; h.Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat; i. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

209

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 1 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: dimaksud dengan: a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Tahun 2004; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan unsur penyelenggaran pemerintahan daerah; daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah; Badan Legislatif Daerah; d.Desa atau yang disebut dengan nama d.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Pemerintahan Desa adalah e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa

208

BAB I KETENTUAN UMUM

Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; k. Musrenbang Desa adalah forum antarpelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. M.Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten. n.Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. o. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa,

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

211

adalah dana yang berasal dari APBD yang bersangkutan menurut asas adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa keadilan. yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus selanjutnya disingkat DAK Desa, membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan adalah dana yang berasal dari APBD yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas Daerah. yang dialokasikan kepada Desa sesuai dengan prioritas Daerah. q.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang tertentu dengan tujuan untuk q.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau membantu mendanai kegiatan khusus dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan yang merupakan urusan desa dan badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat sesuai dengan prioritas Daerah. langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan q.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh orang pribadi atau perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai badan kepala Daerah tanpa imbalan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan langsung yang seimbang, yang dapat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. dipaksakan berdasarkan peraturan Daerah dan pembangunan Daerah. r. Retribusi Daerah adalah pungutan perundang-undangan yang berlaku, r. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang digunakan untuk membiayai Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang penyelenggaraan Pemerintahan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Daerah dan pembangunan Daerah. khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk r. Retribusi Daerah adalah pungutan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Daerah sebagai pembayaran atas jasa kepentingan orang pribadi atau atau pemberian izin tertentu yang badan. khusus disediakan dan/atau diberikan s. Rencana Pembangunan Tahunan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang selanjutnya disebut kepentingan orang pribadi atau Rencana Kerja Pembangunan Desa badan. (RKP Desa), adalah dokumen s. Rencana Pembangunan Tahunan perencanaan Desa untuk periode 1 Desa, yang selanjutnya disebut (satu) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; k. Musrenbang Desa adalah forum antarpelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. m.Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten. n.Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. o. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa

210

Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; k. Musrenbang Desa adalah forum antarpelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. m.Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota n.Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. o. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa,

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) yang asalnya (1)Dana Perimbangan Desa merupakan dihilangkan, dikembalikan lagi untuk konsekuensi pembagian tugas antara mengembalikan ruh perda ini Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. (2)Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Perbantuan. (3)Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa: a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Perimbangan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. d. Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan dengan

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN

212

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN

menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA Ayat (5) ini ditambahkan, untuk memperjelas dan mempertegas mengenai sumber pendapatan desa yang terdiri dari kelompok: Pendapatan Asli Desa Dana Perimbangan Desa Alokasi Dana Desa - Bagi hasil pajak dan retribusi - Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah Dana Alokasi Khusus Desa Hibah dan sumbangan

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

213

Pasal 3 Pasal 3 Pasal 3 (1)Sumber pendapatan desa terdiri atas: (1)Sumber pendapatan desa terdiri atas: (1)Sumber pendapatan desa terdiri atas: a. pendapatan asli desa, terdiri dari a. pendapatan asli desa, terdiri dari a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan hasil usaha desa, hasil kekayaan hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, desa, hasil swadaya dan partisipasi, desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain lain hasil gotong royong dan lain lain hasil gotong royong dan lain lain pendapatan asli desa yang sah; pendapatan asli desa yang sah; pendapatan asli desa yang sah; b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten b. bagi hasil pajak daerah b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten minimal 10% (sepuluh per seratus) Kabupaten/Kota 15% (limabelas minimal 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi per seratus) untuk desa dan dari untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian retribusi Kabupaten/Kota Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa; sebagian diperuntukkan bagi desa; diperuntukkan bagi desa; c. bagian dari dana perimbangan c. bagian dari dana perimbangan c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang keuangan pusat dan daerah yang keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk diterima oleh Kabupaten/Kota diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10% (sepuluh per untuk desa 15% (limabelas per desa minimal 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk seratus), yang pembagiannya seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional; untuk setiap desa secara setiap desa secara proporsional; d. bantuan keuangan dari proporsional; d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan dan Pemerintah Kabupaten/Kota rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; e. hibah dan sumbangan dari pihak pemerintahan; e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (2)Bantuan keuangan dari Pemerintah, ketiga yang tidak mengikat. (2)Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

214

Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa (3)Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. (4)Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa.

Pasal 5 (1)Sumber pendapatan daerah yang

Pasal 5 Pasal 5 Mengatur tentang norma dari penarikan Sumber pendapatan daerah yang berada Sumber pendapatan daerah yang berada retribusi dan pajak tertentu yang

berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungit oleh Propinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa. (2)Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

Pasal ini mengatur PADesa, dengan fokus pada kekayaan desa, sebagai salah satu sumber pendapatan desa

di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

merupakan sumber pendapatan desa dari Dana Perimbangan, khususnya dari kelompok ADD.

Yang asalnya dihilangkan, klausul mengenai DAK Desa dikembalikan terkait dengan substansi Dana Perimbangan Desa, yang salah satunya adalah DAK Desa

Pasal 7 (1)Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

Ini juga

215

Pasal 6 (1)Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 6 (1)Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa (3)Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. (4)Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa. (5)Diagram sumber pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

(2)Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa (3)Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemeirntah atau pemerintah daerah. (4)Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). (SE Mendagri hal 2)

(2)Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB IV BAB IV BAB IV Pada awalnya memang, kata ALOKASI DANA PERIMBANGAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN “perimbangan” ditambahkan terkait DESA DESA DESA dengan “penghilangan” klausul mengenai DAK Desa dan Keterkaitan dengan Kewenangan Desa yang menghilangkan “salah satu kaki” perimbangan. Kata “perimbangan” di coret, dan di kembalikan pada asalnya sesuai dengan SE Mendagri yaitu ADD. Hal ini karena secara substansi, pasal pasal pada BAB IV ini mengatur mengenai ADD, sebagai salah satu sumber pendapatan desa dari kelompok dana perimbangan desa selain DAK Desa. Dengan kata lain, kata “Perimbangan” dicoret karena ruh perimbangan sudah dikembalikan di Pasal dan Ayat lainnya. Seperti misalnya Klausul mengenai DAK Desa dan Keterkaitan dengan Kewenangan Desa yang sebelumnya dihilangkan, telah dikembalikan sebagai pasal tambahan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6, Pasal 8 ayat (3)

217

Tambahan pada ayat (3), untuk Pasal 7 Pasal 8 mengaitkan dengan Kewenangan Desa (1)Alokasi Dana Desa dimaksudkan (1)Alokasi Dana Desa dimaksudkan yang diatur dengan Undang Undang, untuk membiayai program untuk membiayai program sebagai inti perimbangan Pemerintahan Desa dalam Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. masyarakat. (2)Tujuan dari diberikannya Alokasi (2)Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Desa adalah: Dana Desa adalah: a. Meningkatkan penyelenggaraan a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kemasyarakatan sesuai kewenangannya. kewenangannya. b. Meningkatkan kemampuan b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. potensi desa. c. Meningkatkan pemerataan c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. masyarakat desa. d. Mendorong peningkatan swadaya d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. gotong royong masyarakat. (3)Kewenangan sebagaimana (3)Kewenangan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) huruf a pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah pasal ini adalah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal dimaksud pada Pasal 206 huruf b 206 huruf b Undang-Undang Undang-Undang nomor 32 tahun nomor 32 tahun 2004 tentang 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 7 (1)Alokasi Dana Perimbangan Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. (2)Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah: a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

216

Pasal 9 (1)Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). (2)Untuk mendapatkan Alokasi Dana Perimbangan Desa, Desa mampu melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja

Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). (2)Untuk mendapatkan Alokasi Dana Perimbangan Desa, Desa mampu melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan (RKP) Desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan. b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan menetapkannya dengan Peraturan Desa. c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa d. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan. (3)Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran

Pembangunan (RKP) Desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan menetapkannya dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan. Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran.

Pasal 10 (1)ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah

untuk seluruh Desa di Kabupaten Ayat 2 dan ayat 3, merupakan ayat yang Bandung ditetapkan setiap tahun sempat didebatkan secara alot! anggaran dalam APBD berdasarkan penjumlahan atas pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c. (2)Besaran kenaikan persentase Alokasi Dana Perimbangan Desa dapat disesuaikan setiap tahun didasarkan pada kemampuan daerah. (3)Besaran kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Pasal 10

(1)Besaran Alokasi Dana Perimbangan

Pasal 11 (1)ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah

Idem atas

219

Pasal 10 (1)Alokasi ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masingmasing Desa dan dibagikan dengan

Kata perimbangan dihilangkan, kembali menjadi Alokasi Dana Desa

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 9 Besaran Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 9

(1)Alokasi Dana Perimbangan Desa

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 8 (1)Alokasi Dana Perimbangan Desa untuk seluruh Desa di Kabupaten Bandung ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD berdasarkan penjumlahan atas pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c. (2)Besaran kenaikan persentase Alokasi Dana Perimbangan Desa dapat disesuaikan setiap tahun didasarkan pada kemampuan daerah. (3)Besaran kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

218

yang sama menurut asas merata. (2)Besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enampuluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Perimbangan Desa (3)Besaran ADD Proporsional adalah 40% (empatpuluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Perimbangan Desa. (4)ADD Proporsional yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. (5)Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung. (6)Bobot Desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan, berdasarkan: a. kelompok variabel independen utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar; b. kelompok variabel independen tambahan, beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat

Pasal 11 (1)ADD untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut::

Pasal 12 (1)ADD untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut::

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

kewenangan yang dimilikinya, kewenangan yang dimilikinya, ditanggung desa akibat akibat kondisi unik setiap desa akibat kondisi unik setiap desa kewenangan yang dimilikinya, yang terkait dengan tujuan tahunan yang terkait dengan tujuan akibat kondisi unik setiap desa yang ingin dicapai desa. tahunan yang ingin dicapai desa. yang terkait dengan tujuan (7)Yang dimaksud dengan kelompok (7)Yang dimaksud dengan kelompok tahunan yang ingin dicapai desa. variabel independen utama adalah variabel independen utama adalah (7)Yang dimaksud dengan kelompok sebagai berikut: sebagai berikut: variabel independen utama adalah a. Kemiskinan a. Kemiskinan sebagai berikut: b. Pendidikan Dasar b. Pendidikan Dasar a. Kemiskinan c. Kesehatan c. Kesehatan b. Pendidikan Dasar d. Keterjangkauan desa d. Keterjangkauan desa c. Kesehatan (8)Yang dimaksud dengan kelompok (8)Yang dimaksud dengan kelompok d. Keterjangkauan desa variabel independen tambahan adalah variabel independen tambahan (8)Yang dimaksud dengan kelompok sebagai berikut: adalah sebagai berikut: variabel independen tambahan adalah a. Penduduk a. Penduduk sebagai berikut: b. Luas wilayah b. Luas wilayah a. Penduduk c. Potensi ekonomi c. Potensi ekonomi b. Luas wilayah d. Partisipasi masyarakat d. Partisipasi masyarakat c. Potensi ekonomi e. Jumlah unit komunitas di desa e. Jumlah unit komunitas di desa d. Partisipasi masyarakat (Dusun, Jorong, RW dan RT). (Dusun, Jorong, RW dan RT). e. Jumlah unit komunitas di desa (9)Ketentuan lebih lanjut mengenai (9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata (Dusun, Jorong, RW dan RT). tata cara teknis perhitungan dan cara teknis perhitungan dan rumusan (9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata rumusan Alokasi Dana Perimbangan Alokasi Dana Perimbangan Desa cara teknis perhitungan dan rumusan Desa diatur dengan peraturan bupati. diatur dengan peraturan bupati. Alokasi Dana Perimbangan Desa diatur dengan peraturan bupati.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

220

jumlah yang sama menurut asas merata. (2)Besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enampuluh persen) dari besaran total ADD (3)Besaran ADD Proporsional adalah 40% (empatpuluh persen) dari besaran total ADD. (4)ADD Proporsional yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. (5)Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung. (6)Bobot Desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan, berdasarkan: a. kelompok variabel independen utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar; b. kelompok variabel independen tambahan, beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat

221

VTi x1 x2 ADDPi TADDP

Dengan ADDM VUi Vti x1 x2 ADDPi TADDP

Dengan ADDM VUi VTi X1 x2 ADDPi TADDP

Pasal 13 (1)Pengunaan ADD adalah sebagai berikut: a. Paling sedikit 60% (enampuluh persen) dari ADD digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di Desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa. b. Sisa ADD sebesar maksimal 40% (empatpuluh persen) digunakan

Pasal 13 Pasal 14 (1)Pengunaan Alokasi Dana (1)Pengunaan Alokasi Dana Perimbangan Perimbangan Desa adalah sebagai Desa adalah sebagai berikut: berikut: a.Paling sedikit 60% (enampuluh a. Paling sedikit 60% (enampuluh persen) dari Alokasi Dana persen) dari Alokasi Dana Perimbangan Desa digunakan untuk Perimbangan Desa digunakan pembiayaan pelayanan publik berupa untuk pembiayaan pelayanan pembangunan fisik dan non fisik di publik berupa pembangunan fisik Desa, terutama dalam rangka dan non fisik di Desa, terutama peningkatan kualitas sumberdaya dalam rangka peningkatan kualitas manusia, pengentasan kebodohan dan sumberdaya manusia, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan kebodohan dan kemiskinan, serta ekonomi desa. pengembangan ekonomi desa. b.Sisa Alokasi Dana Perimbangan Desa

Pasal 13 (1)Alokasi Dana Perimbangan Desa akan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan desa hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa. (2)Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, tranfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati

223

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Dengan ADDM VUi

222

Dana Perimbangan Desa i = ADDM + Dana Perimbangan Desa i = ADDM + Alokasi Dana Perimbangan Desa i = ADDM + ADDPi ADDPi ADDPi dimana dimana dimana ADDPi = {x1.VUi + x2.VTi ADDPi = {x1.VUi + x2.VTi ADDPi = {x1.VUi + x2.VTi }.TADDP ; }.TADDP ; x1+x2 = 1 }.TADDP ; x1+x2 = 1 x1+x2 = 1

b. Sisa Alokasi Dana Perimbangan sebesar maksimal 40% (empatpuluh Desa sebesar maksimal 40% persen) digunakan untuk pembiayaan (empatpuluh persen) digunakan Kelembagaan Desa, termasuk belanja untuk pembiayaan Kelembagaan operasional Pemerintah Desa, BPD, Desa, termasuk belanja Lembaga Kemasyarakatan, dan operasional Pemerintah Desa, organisasi lainnya di desa yang diakui BPD, Lembaga Kemasyarakatan, oleh desa. dan organisasi lainnya di desa yang (2)Bentuk penyediaan pelayanan publik diakui oleh desa. sebagaimana dimaksud ayat (1) (2)Bentuk penyediaan pelayanan publik berupa kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tersebut pada Pasal 6 berupa kegiatan fisik dan non fisik ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Bandung No......tahun......tentang ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Penyerahan Sebagian Urusan Bandung No......tahun......tentang Pemerintahan Kewenangan Penyerahan Sebagian Urusan Kabupaten pada Desa di Kabupaten Pemerintahan Kewenangan Bandung. Kabupaten pada Desa di Kabupaten Bandung BAB V PELAKSANAAN

BAB V PELAKSANAAN Pasal 15 (1)Alokasi Dana Perimbangan Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, termasuk operasional kelembagaan desa. (2)Penggunaan Dana Perimbangan

Pasal 14 (1)Alokasi Dana Perimbangan Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, termasuk operasional kelembagaan desa. (2)Penggunaan Dana Perimbangan

Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan Desa. (3)Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (4)APBDes, Perubahan APBDes, dan perhitungan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Desa harus diketahui dan Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan dalam proses perencanaan tahunan Desa. Desa. (3)Semua penerimaan dan pengeluaran (3)Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan Desa dicatat dan Dana Perimbangan Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). dan Belanja Desa (APBDesa). (4)APBDesa, Perubahan APBDesa, dan (4)APBDesa, Perubahan APBDesa, dan perhitungan APBDesa ditetapkan perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. dengan Peraturan Desa.

Pasal 16 Pasal 15 Pasal 15 (1)Pelaksana kegiatan pelayanan publik (1)Pelaksana kegiatan pelayanan publik (1)Pelaksana kegiatan pelayanan publik di desa adalah pemerintah desa di desa adalah pemerintah desa di desa adalah pemerintah desa (2)Mitra kerja Pemerintah Desa dalam (2)Mitra kerja Pemerintah Desa dalam (2)Mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga adalah Lembaga Kemasyarakatan kegiatan adalah Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan yang ditetapkan dengan Keputusan Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa. dengan Keputusan Kepala Desa. (3)Pemerintah Desa bertanggung jawab (3)Pemerintah Desa bertanggung jawab (3)Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan atas pelaksanaan kegiatan pelayanan atas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik desa. publik desa. publik desa. BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17 Pasal 16 (1)Kepala Desa bertanggung jawab atas (1)Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Perimbangan Desa pengelolaan Dana Perimbangan Desa

dalam BAB V Pelaksanaan ini.

225

Pasal 16 (1)Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Perimbangan Desa

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pada BAB Pelaksanaan, kita menyelesaikan pembahasan kita tentang ADDyang dibahas pada bab khusus (BAB IV Alokasi Dana Desa) Pembahasan dalam BAB V Pelaksanaan ini dikembalikan pada pembahasan mengenai Dana Perimbangan Desa. Jadi seluruh isi dana perimbangan desa, baik ADD maupun DAK Desa diatur

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

BAB V PELAKSANAAN

224

untuk pembiayaan Kelembagaan Desa, termasuk belanja operasional Pemerintah Desa, BPD, LKMD/LPMD, dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa. (2)Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No......tahun......tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa di Kabupaten Bandung.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 18 Pasal 17 Pasal 17 (1)Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (1)Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (1)Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan terhadap melaksanakan pengawasan terhadap melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa peraturan kepala desa peraturan kepala desa (2)Pengawasan fungsional dilakukan (2)Pengawasan fungsional dilakukan (2)Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan oleh lembaga pengawas sesuai dengan oleh lembaga pengawas sesuai ketentuan Perundang-undangan yang ketentuan Perundang-undangan yang dengan ketentuan Perundangberlaku berlaku. undangan yang berlaku. BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 18 (1)Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (2)Pemerintah kabupaten memberikan

Pasal 19 (1)Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (2)Pemerintah kabupaten memberikan

sanksi berupa disinsentif bagi desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan/sanksi berupa insentif dan disinsentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

sanksi bagi desa yang kurang berhasil sanksi bagi desa yang kurang melaksanakan kegiatan sebagaimana berhasil melaksanakan kegiatan rencana kerja tahunan yang sebagaimana rencana kerja tahunan disampaikan. yang disampaikan. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan/sanksi, sebagaimana penghargaan/sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan Peraturan Bupati diatur dengan Peraturan Bupati

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

227

Pasal 19 (1)Penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dari kabupaten ke desa untuk urusan pemerintahan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan yang disampaikan akan dikenakan sanksi berupa pengurangan Dana Perimbangan Desa untuk tahun berikutnya. (2)Penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa dari kabupaten ke desa untuk keadaan darurat yang memaksa, dengan persetujuan BPD, tidak dikenakan sanksi. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat yang memaksa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

BAB VII PENGAWASAN

226

kepada Bupati. kepada Bupati. kepada Bupati. (2)Kepala Desa melaporkan (2)Kepala Desa melaporkan (2)Kepala Desa melaporkan penggunaan Dana Perimbangan Desa penggunaan Dana Perimbangan Desa penggunaan Dana Perimbangan Desa kepada Bupati paling lambat pada kepada Bupati paling lambat pada kepada Bupati paling lambat pada Akhir Tahun Anggaran. Akhir Tahun Anggaran. Akhir Tahun Anggaran. (3)Kepala Desa memberikan Laporan (3)Kepala Desa memberikan Laporan (3)Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keterangan Pertanggungjawaban Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD kepada BPD. kepada BPD.

Pasal 20 Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa akan ditindak secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21 Pasal 20 (1)Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ini, mempertimbangkan kondisi diberlakukan paling lambat 1 (satu) kesiapan desa, diberlakukan masa tahun sejak tanggal diundangkan transisi. (2)Masa transisi yang dimaksud pada ayat (2), adalah selama 1 (satu) tahun setelah disahkannya. Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 21 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 22 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang

Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang

Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang

mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang Pada tanggal:...

BUPATI BANDUNG, OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang Pada tanggal:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN... NO... SERI...

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

Pasal 19 Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa akan ditindak secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

228

Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perkembangan Raperda Dana Perimbangan dari Kabupaten ke Desa dan Perubahan Yang Terjadi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN... NO... SERI...

229

230

231 Lampiran 5. Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 206 point b bahwa, salah satu jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. b. bahwa jalur birokrasi pengambilan keputusan yang pendek dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dan urusan pemerintahan yang mana dapat diselesaikan pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah tidak perlu dan tidak seharusnya dibawa pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dan urusan pemerintahan dan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka pemerintah pada tingkatan yang paling rendah memerlukan kewenangan yang lebih luas. d. bahwa desa sebagai pemerintah pada tingkatan paling rendah adalah daerah otonom murni yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten yang bersifat lokal desa dan mampu dilaksanakan oleh desa seharusnya dapat dilimpahkan dan dilaksanakan langsung oleh pemerintah beserta masyarakat desa. e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Bandung Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

232

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor <___> tahun <___> tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandunt Tahun 2006-2010 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG Dan BUPATI BANDUNG Memutuskan: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KEPADA DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat 12, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 6. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEWENANGAN DESA Pasal 2 Desa mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 (1) Pemerintahan desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusanurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. d.urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangperundangan diserahkan kepada desa.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN MENJADI KEWENANGAN DESA Pasal 4 (1) Daerah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa. (2) Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kewenangan daerah kepada desa disertai dengan sumber daya pendukungnya berupa dana, sarana dan prasarana. Pasal 5 (1) Urusan-urusan pemerintahan kewenangan daerah yang diserahkan pada desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), harus memenuhi kriteria: a. absolut. b. tambahan (2) Kriteria absolut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: a. eksternalitas lokal, yaitu tidak memiliki konsekuensi yang signifikan bagi tujuan-tujuan prioritas yang lebih tinggi (pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi secara keseluruhan) dan dampak yang

233

234

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

ditimbulkannya, baik positif maupun negatif, tidak bersifat lintas desa/tidak menimbulkan eksternalitas lintas desa. b. skala ekonomi lokal, yaitu efisien secara biaya karena memiliki skala ekonomi yang relatif rendah dibandingkan dengan implementasi atau operasi pada skala luas atau wilayah tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ; dan c. lokal dan unik, yaitu berskala lokal desa dan memerlukan pengambilan keputusan yang khusus/spesifik untuk lokasi tertentu. (3) Kriteria tambahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah urusan tersebut memerlukan waktu respons yang cepat, seperti dalam hal bencana dan atau keadaan darurat lainnya. Pasal 6 (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan menjadi kewenangan desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), merupakan bentuk pelayanan publik yang terdiri atas: a. kegiatan fisik b. kegiatan non fisik. (2) Urusan pemerintahan kewenangan daerah yang diserahkan menjadi kewenangan desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mencakup bidang: a. Bidang Pertanian b. Bidang Pertambangan dan Energi c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan e. Bidang Perkoperasian f. Bidang Ketenagakerjaan g. Bidang Kesehatan h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan i. Bidang Sosial j. Bidang Pekerjaan Umum k. Bidang Perhubungan l. Bidang Lingkungan Hidup m. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik n. Bidang Otonomi Desa o. Bidang Perimbangan Keuangan p. Bidang Tugas Pembantuan q. Bidang Pariwisata r. Bidang Pertanahan s. Bidang Kependudukan t. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat u. Bidang Perencanaan v. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi (3) Rincian urusan yang dilimpahkan menjadi kewenangan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Satu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kewenangan Desa Pasal 7 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dilakukan secara mandiri oleh desa. (2) Penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1), berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah. Pasal 8 (1) Dalam hal desa dinilai belum siap atau tidak mampu melaksanakan kewenangan yang diserahkan pada desa, daerah dapat menarik kembali kewenangan tertentu. (2) Kewenangan tertentu desa yang dapat ditarik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kewenangan atas urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan maksud peningkatan pelayanan publik untuk: a. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa b. Pendidikan c. Kesehatan (3) Penilaian kemampuan desa dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan. b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan menetapkannya dengan Peraturan Desa. c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa d. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan. e. Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran. (4) Penarikan kembali kewenangan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada desa, sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumberdaya pendukungnya. (5) Penarikan kembali kewenangan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada desa dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumberdaya pendukungnya ditentukan dengan Peraturan

235

236

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

Bupati setelah melalui konsultasi dengan DPRD. Pasal 9 (1) Desa yang kewenangannya ditarik kembali oleh daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), berhak mendapatkan bimbingan penuh dan pendampingan dari Pemerintah Daerah. (2) Desa yang setelah mendapatkan bimbingan penuh dan pendampingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai mampu dan siap melaksanakan kewenangannya, berhak mendapatkan kembali kewenangan-kewenangannya beserta sumberdaya pendukungnya. (3) Pengembalian kewenangan dan sumberdayanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah melalui konsultasi dengan DPRD.

Bagian 2 Pertanggungjawaban Pasal 10 (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan kewenangan daerah yang diserahkan menjadi kewenangan desa beserta pembiayaannya dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati. (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam hal pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan kewenangan daerah yang diserahkan menjadi kewenangan desa beserta pembiayaannya dilakukan oleh Kepala Desa kepada BPD.

BAB V PENGAWASAN Pasal 11 (1) Pengawasan proses penyerahan urusan pemerintahan kewenangan daerah menjadi kewenangan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Pengawasan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dilakukan oleh warga masyarakat desa dan wakil wakilnya di BPD.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, mempertimbangkan kondisi kesiapan desa, diberlakukan masa transisi. (3) Masa transisi yang dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah disahkan.

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

(4) Selama masa transisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah memberikan bimbingan dan pendampingan. (5) Bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur: a. Pemerintah Daerah b. Lembaga Swadaya Masyarakat, c. Akademisi/perguruan tinggi, dan d. Unsur-unsur terkait lainnya.

BAB VII PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Disahkah di Soreang pada tanggal:.............................. BUPATI BANDUNG, OBAR SOBARNA Diundangkan di Soreang Pada tanggal: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, .............................................. ABU BAKAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN... NO... SERI... LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR :.................................. TANGGAL :.................................. TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

237

238

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

BIDANG DAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN KABUPATEN YANG DISERAHKAN MENJADI KEWENANGAN DESA 1. Bidang Pertanian Pengawasan terhadap peangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa; Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu; Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan; Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis pertanian; Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani; Pengelolaan balai belih ikan yang ada di desa; Pengawasan lalu lintas ternak yang ada dalam desa; Pemungutan retibusi rumah potong hewan yang ada di desa; Penyelenggaraan kebun bibit hijauan pakan ternak; Pemberian izin usaha penangar benih/bibit pertanian; Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani; Pengelolaan UPJA (ijin) Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian; Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan); Pemasyarakatan pupuk organik; Pemasyarakatan benih; Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis kabupaten dan kota; Kampanye benih unggul; Pengembangan lumbung desa/gudang; Penyediaan informasi usaha dan potensi pertanian (perpustakaan desa); Fasilitasi modal usaha tani. 2. Bidang Pertambangan dan Energi Pengelolaan pertambagan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat; Pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan rakyat; Rekomendasi izin pemanfaatan air bawan tanah dan permukaan; Rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golonganC yang memakai alat berat dan atau diatas 1 (satu) hektar; Rekomendasi izin dan pengawasan pengelolaan bahan galian A dan B; Rekomendasi izin pembangunan tenaga lisrik yang baru; Rekomendasi izin pembukaan pertambangan rakyat di desa; Pembinaan terhadap masyarakat lokal/adat sebagai pemilik sumber daya energi; 3.Bidang Kehutanan dan Perkebunan Pengijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari: oKebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa; oPengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa. Persutraan alam yaitu berupa pondok sutra dengan peralatannya yang

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

dibangun di desa; Pemberian izin pengelolaan perlebahan non budidaya; Pengawasan pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa; Pengelolaan hutan desa; Pengawasan terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi; Pemberian rekomendasi izin pengelolaan hutan dan hasil hutan ikutan lainnya yang ada dalam desa kepada pihak ketiga; Perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru; Pelaksanaan penanggulangan hama eksplosif; Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya; Pengawasan pelaksanaan perluasan tanaman perkebunan; Pelestarian hutan milik desa; Pengelolaan penampungan air hujan (PAH); Mendukung terlaksananya penataan lahan dan klasifikasi kebun; Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan; Pemasyarakatan penggunaan penih unggul; Memberikan informasi psar lokal; Membantu penyediaan benih unggul; Pengelolaan kayu bulat menjadi kayu olahan untuk pembangunan desa. 4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan Pengawasan pencemaran limbah industri; Rekomendasi izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa; Pengawasan garam beryodium; Pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbanga dan Perlengkapannya); Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan; Pengawasan keterampilan pengrajin; Pengelolaan pemasaran hasil industri; Pengembangan hasil-hasil industri; Rekomendasi izin investor di bidang industri; Pengawasan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa; Rekomendasi HO; Rekomendasi usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemodokan, rumah makan. 5. Bidang Perkoperasian Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi; Rekomendasi dan pengawasan dana kredit yang da di desa; Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi; Pengelolaan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) 6. Bidang Ketenagakerjaan Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja; Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian da sektor non pertanian; Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;

239

240

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri; Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri. 7. Bidang Kesehatan Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular; Kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan 1x24jam; Pengawasan bidan desa dan polindes; Motivasi pelaksanaan kegiatan GSI (GerakanSayang Ibu); Pengawasan terhadap dukun bayi/beranak; Membantu pelaksanaan, pengawasan pemberian makanan tambahan (PMT) penyuluhan dan PMT pemulihan; Pelaksanaan Posyandu; Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; Pengelolaan dana sehat; Kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA); Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa; Penyelenggaraa upaya promosi kesehatan; Pencegahan penyalahgunaan nartkotika dan zat adiktif di desa; Pengawasan keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa. 8. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Berpartisipasi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana pendidikan TK, SD, SLTP, SLTA; Ikut memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, perpustakaan dan buku pegangan siswa; Ikut memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil; Ikut memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah; Menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan; Meningkatkan peran taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat; Ikut memfasilitasi dan memotivasi kelompok belajar yang ada di desa; Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni atau upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa; Ikut memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda,misalnya kelompok peuda produktif dan group kesenian pemuda; Ikut memfasilitasi dan mengembangan olahraga masyarakat trandisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapanan dan sarana olah raga lainnya; Pendataan siswa untuk GN-OTA; Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia; Pendataan warga buta huruf/aksara; Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat.

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

9. Bidang Sosial Pendataan penyandangan masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; Pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial; Mengeluarkan surat keterangan miskin; Membantu pengurusan orang terlantar; Memberikan rekomendasi permintaan bantian kepada pemerinta daerah; Pengawasan pembangunan sarana sosial; Mengeluarkan surat keterangan untuk kegiatan sosial. 10. Bidang PU Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari: Pembersihan semak, pembersihan saliran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan orong-gorong; IMB, yang berada di jalan desa; Irigasi desa yang meliputi pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan; Pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam desa; Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan ompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa; Pemeliharaan rutin saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi; Kegiatanoperasi dan perawatan rigan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwarter; Operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi; Perijinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan desa; Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa di bidang pengairan; Pembinaan P3A; Perijinan mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi desa; Rehabilitasi sumber daya air di desa; Rehabilitasi jaringan irigasi skala kecil di desa; Penetapan kerjasama antara desa dalam pemanfaatan irigasi air; Pembangunan dan pengelolaan jalan desa. 11. Bidang Perhubungan Pengeloaan parkir/pemangkalankendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya milik desa; Pengawasanjalan desa; Pengawasan dan pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa; Pengawasan kelas jalan kabuaten yang ada di desa; Pengelolaan ijin angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa; Pembangunan dan pengawasan terminal angkutan desa; Pengelolaan danpengawasan angkutan lintas sungai.

241

242

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

12. Bidang Lingkungan Hidup Pengawasan pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa; Pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa; Melindungi suaka yang ada di desa; Rekomendasi ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan; Rekomendasi ijin pembangunan tenaga listrik yang baru; Perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa; Pengelolaan dan pengawasan sampah. 13. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; Membantu penyelenggaraan pemilihan umum. 14. Bidang Otonomi Desa Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa; Penetapan Perangkat Desa; Penetapan pembentukan lembaga kemasyarakatan; Penetapan pembentukan BPD; Penetapan APB Desa; Pemberdayaan dan Pelestarian Lembaga Adat; Penetapan peratuaran desa; Kerjasama antar desa; Penetapan batas desa; Pembentukan badan usaha milik desa; Pemberian rekomendasi ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa; Penetapan retrebusi pasar desa; Penetapan pengelolaan tanah kas desa, tanah adapt dan asset desa lain sesuai hak ulayat masyarakat setempat. 15. Bidang perimbangan Keuangan Penggunaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak kabupaten; Penggunaan bagian desa dari hasil penerimaan retrebusi tertentu kabupaten; Pengelolaan bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, sumbangan pihak ketiga. 16. Bidang tugas Pembantuan Menyelenggarkan atau menolak tugas pembantuan Pemerintah; Menyelenggarkan atau menolak tugas pembantuan Provinsi; Menyelenggarkan atau menolak tugas pembantuan Kabupaten. 17. Bidang Pariwisata Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata; Pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa; Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa; Ijin dan pengawasan pondok wisata pada kawasan wisata yang ada di

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

desa; Pemungutan pajak hotel dan restouran yang ada dalam pasar desa. 18. Bidang Pertanahan Memberikan surat keterangan hak atas tanah; Penetapan batas tanah ulayat desa; Penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; Pengelolaan atas tanah kas desa. 19. Bidang Kependudukan Menerbitkan kartu Keluarga; Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk; Pengawasan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi; Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana; Pembinaan terhadap kader-kader keluarga berencana; Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif; Registrasi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur; Registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anal Lahir HIdup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH); Registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu saat persalinan; Registrasi penduduk menurut tingakt migrasi penduduk; Registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan; Registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, aksepotor KB dan tingkat prevalensi; Registrasi penduduk menurut tingakt kesejahteraan rumah tangga berdasarkan katagori keluarga pra sejahtera, kelaurga sejahtera I dan keluarga Sejahtera II; Registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah penduduk yang mempunyai hak piloh dalam pemilihan umum; Registrasi penduduk menurut agama yang dianut; Registrasi penduduk menurut alat konstrasepsi yang digunakan. 20. Bidang Kesatuan bangsa dan perlindungan masyarkat Rekomendasi ijin keramaian desa; Penanggulangan bencana alam dalam skala desa; Kebijakan untuk kesiapan terhadap ancaman bencana; Pengawasan dan pemberian ijin penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya; Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijakan daerah lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak lain yang tidak mengikat; Penetapan desa dalam keadaan darurat; Penetapan Pos Keamanan dan Pos Kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social masyarkat.

243

244

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa

21. Bidang perencanaan Penelitian dan pendataan potensi desa; Penyusunan perencanann pembangunan desa secara partisipatif. 22. Bidang Penerangan/Informasi dan komunikasi Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi social; Pengawasan peredaran/pemutaran film keliling; Pemberian rekomendasi ijin pengelolaan peredaran VCD/tempat usaha penyewaan VCD; Pengawasan peredaran VCD/film yang telah lulus sensor; Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan; Pengawasan pemancar radio desa/ORARI; Pengawasan Wartel; Pengawasan penggunaan gedung pertemuan/balai desa; Pengawasan media informasi yang beredar.

245 Lampiran 6. Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa

DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR... TAHUN... TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG BUPATI BANDUNG Menimbang: a. bahwa untuk menjamin terselanggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana dan personil sesuai dengan ur usan yang didesentralisasikan. b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat 3, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa, perlu adanya Alokasi Dana Perimbangan Desa. d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Alokasi Dana Perimbangan Desa. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

246

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor...) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor......,) 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.......Tahun 2006 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG Dan BUPATI BANDUNG Memutuskan: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah; d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia; f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; g. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; h. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat; i. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; k. Musrenbang Desa adalah forum antarpelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. m. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten. n. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. o. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan. p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas Daerah. q. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. r. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

247

248

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. s. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN Pasal 2 (1) Dana Perimbangan Desa merupakan konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. (2) Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Perbantuan. (3) Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa: a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Perimbangan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. d. Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa

Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa. (5) Diagram sumber pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Pasal 4 Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. tanah kas desa; b. pasar desa; c. pasar hewan; d. tambatan perahu; e. bangunan desa; f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan g. lain-lain kekayaan milik desa. Pasal 5 Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

Pasal 6 (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dari APBD kepada Desa tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, insentif dan disinsentif dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD. (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dalam rangka pelaksanaan tugas perbantuan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK Desa diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 7 (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa. (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

249

250

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa

kemasyarakatan sesuai kewenangannya. b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 huruf b UndangUndang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 9 (1) Besaran kenaikan persentase Alokasi Dana Desa dapat disesuaikan setiap tahun didasarkan pada kemampuan daerah. (2) Besaran kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Pasal 10 (1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). (2) Untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa, Desa mampu melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan. b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan menetapkannya dengan Peraturan Desa. c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa d. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan. e. Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran. Pasal 11 (1) ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata. (2) Besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enampuluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Desa (3) Besaran ADD Proporsional adalah 40% (empatpuluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Desa. (4) ADD Proporsional yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa

(5) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung. (6) Bobot Desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan, berdasarkan: a. kelompok variabel independen utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar; b. kelompok variabel independen tambahan, beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang dimilikinya, akibat kondisi unik setiap desa yang terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai desa. (7) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen utama adalah sebagai berikut: a. Kemiskinan b. Pendidikan Dasar c. Kesehatan d. Keterjangkauan desa (8) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen tambahan adalah sebagai berikut: a. Penduduk b. Luas wilayah c. Potensi ekonomi d. Partisipasi masyarakat e. Jumlah unit komunitas di desa (Dusun, Jorong, RW dan RT). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis perhitungan dan rumusan Alokasi Dana Desa diatur dengan peraturan bupati. Pasal 12 (1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut: Alokasi Dana Desa i = ADDM + ADDPi dimana ADDPi = {x1.VUi + x2.VTi }.TADDP ; x1+x2 = 1

Dengan ADDM VUi VTi x1 X2 ADDPi TADDP

(2) Besaran skor dan bobot variabel independent utama dan variabel independent tambahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Hasil akhir perhitungan dan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa

251

252

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa

diinformasikan kepada seluruh Desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai. Pasal 13 (1) Alokasi Dana Desa akan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan desa hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa. (2) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, tranfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Pasal 14 (1) Pengunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut: a. Paling sedikit 60% (enampuluh persen) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di Desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa. b. Sisa Alokasi Dana Desa sebesar maksimal 40% (empatpuluh persen) digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan Desa, termasuk belanja operasional Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa. (2) Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No......tahun......tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa di Kabupaten Bandung.

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa

publik desa.

BAB VII PENGAWASAN Pasal 18 (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

253

254

255

Draft Akhir Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa

Pasal 22 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Ditetapkan di Soreang pada tanggal:............................ BUPATI BANDUNG, OBAR SOBARNA Diundangkan di Soreang Pada tanggal: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, .............................................. ABU BAKAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN... NO... SERI... LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR :.................................... TANGGAL :.................................... TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

DIAGRAM SUMBER PENDAPATAN DESA

256

257

Daftar Literatur Rujukan

Buku Aziz, Abdul, David D. Arnold (2003), Desentralisasi Pemerintahan, Pengalaman Negara-negara Asia, Pondok Edukasi, Bantul. Bird, Richard M. and Francois Vaillancourt, (2000), Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, (2002), Otonomi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Keneth Davey, Roy Kelly, (1989), Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. Kartohardikoesoemo, Soetardjo, (1984), Desa, PN. Balai Pustaka, Jakarta Mardiasmo, (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta Samudrra, Azhari A., Drs., Msi, (1995), Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Indonesia. Widjaya, HAW, (2003), Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah: Suatu Telaah Administrasi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Zakaria, R. Yando, (2003), Memulihkan Desa, Beberapa Catatan tentang UpayaUpaya Pengembalian Otonomi Desa, Yogyakarta.

Paper/Journal __,(March 1997), â€œSupport for Decentralization Measuresâ€?, Proyek Pendukung Pemantapan Penataan Desentralisasi, Discussion Paper on Key Issues in Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia, GTZ Advisory Team Bird, Richard M., Jennie I. Litvack, M. Govinda Rao, (March 1995), Intergovernmental Fiscal Relations and Poverty Alleviation in Viet Nam, Policy Research Working Paper, No. 1430, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington D.C., USA.

258

Daftar Literatur Rujukan

Bird, Richard M., Christine Wallich, (March 1993), Fiscal Decentralization and Intergovernmental Relations in Transition Economies: Toward a Systemic Framework of Analysis, Policy Research Working Paper, No. 1122, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington D.C., USA. Ehdaie, Jaber, (December 1994), Fiscal Decentralization and the Size of Government: An Extension with Evidence from Cross-Country Data, Policy Research Working Paper, No. 1387, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington D.C., USA. Kessides, Christine, (September 1993), Institutional Option for the Provision of Infrastructure, World Bank Discussion Papers, No. 212, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington D.C., USA. Ma, Jun, (September 1997), Intergovenrmental Fiscal Transfer in Nine Countries: Lessons for Develoving Countries, Policy Research Working Paper, WPS No. 1822, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington D.C., USA. Parker, Andrew N., (June 1995), Decentralization The Way Forward for Rural Development?, Policy Research Working Paper, No. 1475, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington D.C., USA. Prud'homme, Remy (1994), On the Dangers of Decentralization, Policy Research Working Papers, No. 1112, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington D.C., USA. Schroeder, Larry, (September 1988), Intergovernmental Grants in Developing Countries, Policy, Planning, and Research Working Papers, WPS 38, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington D.C., USA. Shah, Anwar, (July 1991), Perspectives on the Design of Intergovernmental Fiscal Relation, Policy, Research, and External Affairs Working Papers, No WPS 726, Country Economics Department, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington D.C., USA. Shah, Anwar, (1991) The New Fiscal Federalism in Brazil, World Bank Discussion Papers, Washington DC, USA. Silverman, Jerry M., (November 1992), Public Sector Decentralization: Economic Policy and Sector Investment Programs, The World Bank, Washington DC., USA.

Perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Daftar Literatur Rujukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor. 72 tahun 2005 tentang Desa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Maret 2005, nomor 140/640/SJ, perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.<__> Tentang Pedoman Pelimpahan Wewenang Pemerintahan dari Bupati/Walikota Kepada Camat dan Kepada Lurah

Prosiding Bambang Hudayana dan Tim Peneliti FPPD (2005), Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten, Makalah pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005 Jane, Orpha, Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah, Prosiding Workshop International FISIP UNPAR, 4-5 September 2002

Thesis/Desertasi Djamhir, Didi Ahmadi H., (2001), Model Bobot Daerah Untuk Dana Alokasi Umum Sebagai Dasar Perimbangan Keuangan kabupaten/Kota, Tesis Magister, Jurusan Teknik Planologi ITB, Bandung.

Lain-lain Memposisikan Rakyat dalam Otonomi Daerah, Media Indonesia - Opini (6/9/00), Bambang P Soeroso, Anggota DPR Otonomi dan Kemandirian Masyarakat Lokal, Media Indonesia - Opini (9/7/00), Fahruddin Salim, Anggota tim ahli di DPR RI Dilema Otonomi Daerah Perluasan Wewenang vs Wewenang Elite Daerah, Media Indonesia - Opini (3/1/00), Dr. Syarif Hidayat, Peneliti pada PEPLIPI Persoalan Mendasar Implementasi Otonomi Daerah, Media Indonesia - Opini (2/23/00 dan 2/24/00), Dr. Syarif Hidayat, Staf peneliti pada PEPLIPI Esensi Otonomi Daerah dalam Perspektif Politik, Media Indonesia - Opini (5/15/00), Dr Syarif Hidayat, Peneliti pada PEP-LIPI Hubungan Desa-Kabupaten di Era Otonomi Daerah, Ibarat Termos Berisi Air Panas, Harian Umum Kompas, 3 Agustus 2002 Desa Miskin di Kabupaten Kaya, Harian Umum Kompas, 5 Juli 2001

259

260

06 Jalan Panjang Pengembalian Otonomi Desa

Published on Jun 7, 2012

Otonomi Desa

inisiatif

Similar to

Popular now

Just for you

Go explore