Ringkasan

Ringkasan

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 24 tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tanggal 21 September 2020 menuai banyak kontroversi di kalangan profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Beberapa kalangan profesi kedokteran memandang Permenkes ini akan mengubah tatanan kewenangan dalam pendidikan dan pelayanan di bidang radiologi. Sebelum bersikap, penulis melakukan beberapa telaah dan jajak pendapat secara yuridis, teoritis, maupun empiris dengan pihak-pihak yang berkaitan dari berbagai sudut pandang. Penulis melihat terdapat beberapa kerancuan pada beberapa substansi di dalam Permenkes tersebut. Kerancuan tersebut dapat ditemukan paling utama pada ketidakjelasan ruang lingkup dari peraturan tersebut, yaitu cakupan peraturannya yang belum spesifik hanya organisasi pelayanan radiologi klinik (departemen, instalasi, dan sebagainya) atau betul-betul mengatur seluruh pelayanan radiologi klinik dalam sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya beberapa keresahan pada kalangan profesi kedokteran, yaitu reduksi kewenangan pelayanan berdasarkan kompetensi, urgensi pendidikan dan sertifikasi pelayanan radiologi kedepannya, hingga kekuatan hukum dari peraturan ini mengacu pada Undang-Undang yang ada di atasnya. Penulis sebagai mahasiswa melihat masih diperlukan adanya proses dialog, telaah, dan perbaikan lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan terkait latar belakang dan tujuan dari peraturan ini agar betul-betul dapat bermanfaat bagi kemajuan pelayanan kesehatan di Indonesia.