What’s Happening? Ada PPKM, Akankah Tingkat Konsumsi Masyarakat Menurun?

Sejak awal bulan Juni, kasus positif virus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kasus positif harian di Indonesia mencapai angka belasan hingga puluhan ribu tiap harinya dengan jumlah tertinggi hingga 56.757 kasus pada 15 Juli 2021. Untuk menganggapi peningkatan tersebut, pemerintah Republik Indonesai memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang dikenal dengan istilah PPKM secara nasional pada 1 Juni 2021. Kebijakan ini diberlakukan untuk menekan peningkatan kasus positif di Indonesia dengan membatasi kegiatan pergerakan masyarakat. Adanya pembatasan mobilitas masyarakat ini berakibat pada terganggunya kegiatan ekonomi, seperti bekerja dan transaksi jual beli secara langsung. Keterbatasan mobilitas masyarakat ini juga berimplikasi terhadap perubahan pola konsumsi rumah tangga. Mobilitas masyarakat yang rendah dapat memicu masyarakat untuk menahan kegiatan belanja atau konsumsi, sehingga daya beli masyarakat pun berkurang. Konsumsi rumah tangga merupakan penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, kebijakan PPKM ini digadang-gadang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga di kuartal III2021. Padahal, pada kuartal sebelumnya tingkat konsumsi rumah tangga di Indonesia telah mengalami pertumbuhan 5,93 persen lebih tinggi dibandingkan kuartal II-2020. Tingkat konsumsi rumah tangga di Indonesia terus menurun semenjak kuartal I-2020, adanya peningkatan di kuartal II-2021 merupakan pertumbuhan yang pertama kali terjadi selama empat kuartal terakhir.

Salah satu penyumbang terbesar dalam peningkatan konsumsi rumah tangga di kuartal II-2021 adalah restoran dan hotel yang mencapai 16,79 persen. Namun sayangnya, adanya kebijakan PPKM ini memperbatasi masyarakat untuk pergi liburan dan menginap di hotel maupun bepergian untuk makan di restoran. Kegiatan makan atau minum di tempat di restoran pun dibatasi 50 persen selama kebijakan PPKM berlangsung. Tak hanya itu, adanya PPKM juga bisa berdampak pada sektor transportasi. Pada kuartal sebelumnya, sektor transportasi telah mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu 10,59 persen. Hal ini dapat dicapai karena meningkatnya mobilitas masyarakat, sehingga penumpang transportasi umum pun bertambah. Namun, selain mengurangi mobilitas masyarakat, kebijakan PPKM ini juga memberlakukan adanya pembatasan kapasitas dan jam operasional bagi transportasi umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang menderita akibat adanya kebijakan PPKM. Sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai pekerja kerah biru mengalami penurunan dalam jumlah pendapatan yang mereka peroleh. Adapula penduduk yang harus kehilangan pekerjaannya dan sumber pendapatannya. Ketika pendapatan menurun, masyarakat pun mau tidak mau terpaksa harus mengurangi konsumsi mereka yang pada akhirnya juga menyebabkan daya beli mereka turun. Upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat tidak terlepas dari pendapatan masyarakat itu sendiri. Untuk mengembalikan tingkat konsumsi masyarakat, pemerintah harus berupaya memaksimalkan kompensasi bagi setiap sektor-sektor maupun penduduk yang terkena dampak dari adanya kebijakan PPKM ini. Stimulus fiskal dapat menjadi harapan bagi negara agar bisa mengembalikan konsumsi masyarakatt hingga akhir tahun. Untuk itu, dibutuhkannya strategi penyaluran bantuan sosial yang baik dan merata agar dapat menyelamatkan dan meningkatkan konsumsi masyarakat menengah ke bawah. Hingga saat ini, pemerintah berencana akan mewujudkan program bantuan berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada keluarga dari program kerja keluarga harapan untuk menjamin perlindungan sosial. Program ini disiapkan untuk 10 juta KPM atau 40 juta orang dengan anggaran sebesar Rp 17,46 triliun. Pemerintah juga memperpanjang program kartu sembako yang dibagikan kepada 75,2 juta penduduk dengan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun. Tak hanya dua program bantuan tersebut, pemerintah juga sudah mempersiapkan berbagai bentuk bansos lainnya yang termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan berbagai program bansos ini, maka kebutuhan anggaran PEN ditambahkan menjadi Rp 39,19 trilliun. Sehinaik menjadi Rp 744,75 triliun dari Rp 699,43 triliun. Adanya program bansos ini diharapkan dapat membantu masyarakat menengah ke bawah yang terdampak kebijakan PPKM dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang meningkat, maka diharapkan perekonomian Indonesia juga dapat menjadi semakin membaik.

Ulya, Fika. 2021. Ini Ragam Bansos yang Bisa Anda Dapat Selama PPKM Level 4. https://www. google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2021/07/03/131500565/7-bantuan-yangakan-diberikan-pemerintah-selama-ppkm-darurat-apa-saja, diakses pada pukul 13.51 tanggal 20 Agustus 2021. Kusnandar, Viva. 2021. Konsumsi Rumah Tangga Tumbuh 5,93% pada Kuartal II-2021. https:// databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/06/konsumsi-rumah-tangga-tumbuh-593-padakuartal-ii-2021, diakses pada pukul 12.47 tanggal 20 Agustus 2021.