The Planners 2022: Cities After Pandemic

Majalah Keilmuan HMP PL ITB

"

Competing narratives on COVID-19 and cities will continue to be a feature of the pandemic and its aftermath. They are likely not resolvable in

our lifetimes.

Moving forward, however,

managing

divergent perceptions of our collective urban future will be as important as urban policy and practice.

This will

involve re-examining assumptions about city form and function, looking critically at questions of proximity, accessibility, mobility, use of public space design of a more ecological city.

and the

"

- United Nations Human Settlements Programme, 2021

THE PLANNERS | 1

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas berkat rahmat-Nya HMP PL ITB 2021/2022 masih terus ada dan berkembang.

Di tengah pandemi Covid-19 yang kira-kira sudah dua tahun melanda negeri ini, Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMP) Pangripta Loka Institut Teknologi Bandung senantiasa berupaya untuk terus belajar, mengkaji isu di sekitar, mengasah kemahiran dan kepandaian dalam suatu ilmu sebagaimana diamanahkan AD/ART. Melalui Majalah The Planners, #HMPBerarti mendayagunakan wadah publikasi riset inovatif dan submission karya warga untuk bisa berkreasi sekaligus berkontribusi bagi keilmuan Planologi dengan tema yang diangkat, yakni “Cities After Pandemic”.

Kondisi pandemi yang hingga kini masih menimpa negeri bukan menjadi alasan kita mementingkan diri sendiri lalu abai terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Perencanaan Wilayah dan Kota ITB dengan segala ajaran-ajaran baik di dalamnya mulai dari ajaran untuk berpikir secara logis, rasional, dan komprehensif; budaya untuk mengkaji secara objektif dengan menghormati banyak perspektif; serta nilai-nilai kebenaran menjadi tujuan, kesia-siaan menjadi pantangan, dan air mata negeri menjadi kegelisahan perlu terus kita pegang dan upayakan. Semoga karya-karya ini dapat memberikan insight kepada kita mengenai realita kehidupan di perkotaan selama pandemi dan pelajaran yang dapat kita ambil darinya. Saya berharap majalah ini dapat mengobarkan semangat keilmuan Planologi bagi siapapun yang membacanya sehingga dapat terwujud #HMPBerarti.

Bermanfaat, Kolaboratif, Inovatif!

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

─

Muhammad Sulton Asofyan Ketua HMP Pangripta Loka ITB 2021/2022

THE PLANNERS | 2

Salam sejahtera!

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena majalah The Planners dengan tema “Cities After Pandemic” dapat diterbitkan pada tahun 2022.

Pandemi yang melanda seluruh dunia selama dua tahun terakhir membuat banyak perubahan dalam kehidupan dan memaksa kita beradaptasi dengan kondisi yang tidak menentu. Selama dua tahun itu, kegiatan perekonomian mengalami ketidakstabilan, interaksi sosial secara langsung berubah menjadi interaksi digital, dan kita mencari alternatif dari kegiatan sehari-hari. Memasuki tahun ketiga pandemi, kita bisa belajar banyak dari apa yang sudah kita alami. Dibutuhkan solusi-solusi inovatif untuk mengatasi batasan saat pandemi ini serta sebagai persiapan kita menjalani kehidupan dalam masa peralihan menuju masa normal yang baru.

Majalah keilmuan The Planners edisi ini memuat ulasan hasil riset strategi pemulihan ekonomi pascapandemi melalui digitalisasi UMKM kerajinan lokal di Bandung Raya. Tidak hanya itu, terdapat pula karya-karya Warga HMP dalam bentuk artikel dan foto. Semua karya yang dimuat tentunya berdasarkan perspektif kelimuan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) sebagai salah satu usaha HMP PL ITB untuk memperkenalkan keilmuan PWK kepada masyarakat luas.

Saya ucapkan terima kasih kepada setiap individu yang terlibat dan bekerja keras dalam penyusunan majalah The Planners karena tanpa mereka, majalah ini hanya akan menjadi rencana belaka. Terima kasih juga kepada para pembaca yang sudah menyempatkan diri untuk membaca majalah keilmuan tahunan HMP PL ITB ini.

Tidak ada karya yang sempurna, karena itulah kami menerima semua masukan membangun dari Anda agar The Planners dapat kembali hadir lebih baik lagi dari sebelumnya. Akhir kata, selamat membaca!

Alysha Huda Alima Pemimpin Redaksi The Planners 2022

THE PLANNERS | 3

DAFTA 1 PENDAHULUAN 2

Untaian Kata

3

Kata Pengantar

4

Daftar Isi

6

Redaksi

10

Mengenal Perencanaan Wilayah dan Kota, HMP, dan Karinov

12

Cities After Pandemic (Kota Pascapandemi) : Bakti HMP PL

ITB untuk Indonesia

2 TOPIK UTAMA 18 Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Sumber: theconversation.com

Pandemi melalui Digitalisasi UMKM Kerajinan Lokal di Bandung Raya

THE PLANNERS | 4 THE PLANNERS | 4

AR ISI 3 KARYA WARGA 40

Keadilan dalam Sistem Pembangunan Infrastruktur di

Indonesia dari Sudut Pandang Etika Kontrak Sosial: Studi

Kasus Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)

44

Analitika Data dan Kebijakan Publik

46

Theorizing

50

Social

Media

and

Activism:

Where

is

Community Development?

Ibukota yang Melahirkan Kota Pinggiran, Apakah Menjadi

58

Sebuah Masalah Tinjauan Literatur Kawasan Alun-Alun Sebagai CBD di

Kota Magelang dalam Dokumen Perencanaan

62

Perlukuah Sertifikasi Lahan? Sebuah Evidence dari Afrika

66

Perspektif Lingkungan Hidup dan Konsep Forest City Ibu

4 PENUTUP

Kota Negara Baru RI

92

Fun Facts Seputar PWK

70

Transportasi Kian Basi, Permasalahan Silih Berganti

96

TTS

74

Berkaca pada Sister City: Mengembangkan Medan sebagai

98

HMP Berprestasi

78

Kota Agrobisnis dan Agroindustri International Conference

82

On Sustainable Development

2021's Session Review Angka Kemiskinan Kabupaten Garut Tinggi: Apa yang

86

harus pemerintah lakukan?

Potret Warga

THE PLANNERS | 4

THE PLANNERS | 5

Kabid Keilmuan

R E DA K S I

Ketua HMP PL ITB

THE PLANNERS | 6

Muhammad

Kelvin Narada

Sulton Asofyan

Gunawan

Kadiv Karinov

Wakadiv Karinov

Pemimpin Redaksi

Fadhlan

Mikhael Yoel

Alysha Huda

Ramadhan Sahid

William Mamahit

Alima

Ketua Tim Riset

Wakil Ketua Tim Riset

Yesaya Given

Elly Siahaan

Setiawan

Tim Riset

Fakhriah Qurratu

Sheila Hauna A.

Ainin H.

Winursita

Frida Nathania

Sulton Asofyan

Anthony Nugraha

Mirmanti Cinahya

Muhammad

Sultan Ferdinand

Arridha Alin

Zahra Annisa Fitri

Andina

Hafsah Restu

Fathiyaturahma

Nurul Annafi

THE PLANNERS | 7

Layouter

Aini Meiyasa

Asiyah Hafidzah

Atria

Fauziyyah

Fatima Camelia

Naufal Syafiq

Fathariska

Haidar

Editor

Aulia Karima

Chrisantya Putri Saragih

THE PLANNERS | 8

Fidelia Naomi

Yogma Noor

Kartika Aritonang

Dinara G.

Kontributor

Dhya Rizqi

Irsyad Rafi

Josephine

Andryan Zain

Madjid

Emmanuel

Muhammad

Sheila Hauna A.

Edra Ertantyo

Sulton Asofyan

Sultan Ferdinand

Zahra Annisa Fitri

Mirmanti Cinahya Winursita

Yesaya Given

Andina

Hafsah Restu

Setiawan

Fathiyaturahma

Nurul Annafi

THE PLANNERS | 9

Sumber : Divisi Dokumentasi MPAB, 2017

MENGENAL PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, HMP, DAN KARINOV Yoel Mamahit - HMP19017

THE PLANNERS | 10

Jalan semakin lebar, tapi kok masih macet, ya?

RTRW, RDTR, apa itu? Kota melulu, kalau desa perlu perencanaan nggak, ya? Kira-kira, 20 tahun lagi perlu dibangun berapa sekolah baru, ya?

Sebenarnya, membangun rumah di pinggir sungai itu boleh gak, sih?

Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan segelintir gambaran dari apa yang coba dipelajari dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota (PWK).

PWK - atau yang juga dikenal sebagai planologi, urban planning, serta tata kota - sederhananya merupakan sebuah ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan penataan sebuah kota atau wilayah. Mulai dari ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, lingkungan, hingga fisik dibahas dalam ilmu PWK ini. Luasnya aspek yang dipelajari dalam PWK menggambarkan bagaimana perencanaan bagi suatu wilayah dan kota perlu mempertimbangkan banyak aspek di dalamnya. Di Institut Teknologi Bandung (ITB) sendiri, program studi PWK telah berdiri sejak 14 September 1959 dengan nama Tata Pembangunan Daerah dan Kota.

Terdapat satu hal yang menjadi ciri khas dalam program studi perencanaan wilayah dan kota, yaitu mata kuliah studio. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk merumuskan sebuah isu serta menggali potensi dan masalah dalam sebuah kota atau wilayah yang dijadikan studi kasus, untuk menghasilkan suatu rekomendasi rencana yang paling tepat bagi kota atau wilayah tersebut. Menariknya, dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan berinteraksi langsung dengan berbagai pihak (stakeholder) yang berkaitan dengan isu yang diangkat, mulai dari pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintah, perwakilan kecamatan/kelurahan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga lainnya, hingga masyarakatnya itu sendiri. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan dilatih untuk bekerja sama, berpikir secara komprehensif, sistematis, dan kritis. Tentunya, mata kuliah ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga sekaligus menyenangkan bagi mahasiswa PWK.

dengan masyarakat. Untuk itulah, Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Pangripta Loka ITB (HMP PL ITB) hadir menjadi ruang utama yang mewadahi anggotanya untuk bebas berekspresi dalam mewujudkan himpunan yang bermanfaat, kolaboratif, dan inovatif. HMP PL ITB juga berperan dalam mengembangkan soft skill dan hard skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa PWK ITB di dalam dan di luar perkuliahan.

Sebagai himpunan yang berlandaskan keilmuan PWK, HMP PL ITB memiliki Divisi Karya, Riset dan Inovasi atau yang umum dikenal dengan sebutan “Karinov”. Divisi inilah yang menjadi elemen penggerak dan pemantik semangat anggota HMP PL ITB untuk berkarya, melakukan riset, dan berinovasi di bidang ke-PWK-an.

Dalam memantik semangat dan memfasilitasi anggota HMP PL ITB untuk berkarya, Karinov menyediakan info-info perlombaan, biro pencarian kelompok lomba, pelatihan lomba, serta memberikan apresiasi kepada anggota yang telah berkarya. Selain itu, Karinov juga berusaha untuk memperkenalkan keilmuan PWK kepada masyarakat luas melalui Majalah The Planners, Urban Motion Competition, dan trivia-trivia kePWK-an.

Majalah The Planners yang berada di tangan pembaca saat ini merupakan salah satu wujud nyata dari karya yang dihasilkan melalui riset bertemakan “Cities After Pandemic”. Harapannya, majalah ini bisa menjadi pemantik bagi kita semua untuk lebih mengenal dan mengembangkan keilmuan perencanaan wilayah dan kota yang akan terus berperan bagi pembangunan di Indonesia.

Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ITB tidak hanya belajar, berdiskusi, serta berpikir kritis dan komprehensif di dalam ruang kelas saja, tetapi juga membutuhkan ruang-ruang untuk bercengkerama satu sama lain, berkarya, mengembangkan minat bakat, berorganisasi, berjejaring, dan berinteraksi denga

THE PLANNERS | 11

Sumber : Condé Nast Traveler, 2020

CITIES AFTER PANDEMIC (KOTA PASCAPANDEMI): BAKTI HMP PL ITB UNTUK INDONESIA Fadhlan R. Sahid - HMP18021

Latar Belakang

“Cities are rethinking urban space, not only from the perspective of health, but also ecology.

They are recognizing the need to promote inclusive planning and to take regional dimensions into account.”

- United Nations Human Settlement Programme (UN Habitat), 2021

Pandemi Covid-19 telah mengadang Indonesia dan seluruh dunia sejak awal 2020 hingga saat ini. Adanya pandemi tersebut tidak dipungkiri lagi telah memberikan pengaruh hampir di semua aspek kehidupan, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola pemerintahan, dan penataan ruang dalam peradaban manusia di abad ke21 ini.

THE PLANNERS | 12

Akan tetapi, lebih dari itu, keberadaan pandemi ini juga menyadarkan para perencana kota akan pentingnya merencanakan dan merancang kota yang mampu menghadapi ancaman pandemi dan ancaman-ancaman lainnya untuk mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan di masa mendatang.

Menyikapi hal tersebut, maka Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMP) Pangripta Loka ITB sebagai ujung tombak pergerakan mahasiswa jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITB menggagas tema kepengurusan bertajuk Cities After Pandemic (Kota Pascapandemi). Tema kepengurusan ini akan menjadi narasi besar kepengurusan HMP PL ITB periode 2021/2022 yang diterjemahkan ke dalam sejumlah program kerja dan kegiatan himpunan untuk membantu upaya pemulihan kota-kota selepas pandemi COVID-19.

Adapun tema Cities After Pandemic ini diterapkan dengan merujuk pada dokumen publikasi United Nations Human Settlement Programme (UN Habitat), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi urusan perkotaan dan permukiman penduduk. Badan tersebut telah merilis dokumen khusus yang membahas tentang kota dan pandemi pada bulan Maret 2021 yang berjudul Cities and Pandemics: Towards a More Just, Green, and Healthy Future. Dokumen tersebut membahas empat prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan perkotaan untuk membantu memulihkan kehidupan perkotaan agar siap dalam menghadapi era pascapandemi.

Sumber : UN Habitat, 2021

Berikut ini merupakan empat poin utama yang ditekankan oleh UN Habitat untuk mendukung upaya pemulihan kotakota di dunia pascapandemi COVID-19:

1

Rethinking the Form and Function of the City (Memikirkan kembali bentuk dan fungsi kota) Keberadaan pandemi menuntut para perencana kota untuk menata ulang ruang perkotaan agar masyarakat dapat lebih aman, produktif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan yang ada, termasuk pandemi Covid19. Kota harus ditata sedemikian rupa agar mampu meningkatkan kualitas hidup para penghuninya dengan tetap menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka dalam beraktivitas.

Salah satu bentuk nyata implementasi prioritas ini adalah dengan memperbanyak ruang terbuka publik sebagai tempat masyarakat beraktivitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena ruang terbuka memiliki risiko penularan Covid-19 lebih rendah ketimbang ruang tertutup (CDC, 2021). Terlebih, keberadaan taman sebagai ruang terbuka hijau (RTH) juga mampu menyerap polusi sehingga mampu mengurangi tingkat keparahan penyakit Covid-19 (UN Habitat, 2021).

THE PLANNERS | 13

2

Addressing Systemic Poverty and Inequality in Cities (Mengatasi kemiskinan sistemik dan ketimpangan di kota) Adanya pandemi Covid-19 turut membuktikan bahwa masyarakat miskin dan rentan menjadi golongan yang paling terdampak akibat pandemi (UN, 2020 dalam UN Habitat, 2021).

Hal tersebut terjadi karena sejak awal mereka memiliki keterbatasan untuk mengakses kebutuhan dasar yang layak, perumahan, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Dampaknya, mereka lebih rentan terdampak secara ekonomi karena kurang terproteksi dan memiliki penghasilan yang tidak menentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Octavia, 2020).

Sumber : liputan6.com (2020)

THE PLANNERS | 14

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat pandemi, pemerintah Indonesia telah memberikan sejumlah bantuan perlindungan sosial. Bantuan tersebut berupa pemberian Kartu Sembako, tambahan beras 10 kg/keluarga, Bantuan Sosial Tunai (BST), diskon listrik, Kartu Prakerja, dan subsidi kuota internet pelajar (Kontan.co.id, 2021). Meskipun demikian, pemberian bantuan tersebut harus terus dikawal agar dapat tepat sasaran dan efektif menekan dampak sosio-ekonomi akibat pandemi Covid-19 bagi masyarakat terdampak.

Sumber : ekonomi.bisnis.com, 2021

3

Rebuilding a “New Normal” Urban Economy (Membangun kembali ekonomi perkotaan di masa kenormalan baru) Adanya pandemi memaksa masyarakat untuk beralih ke dunia maya dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.

Dewasa ini, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan digital untuk bertransaksi, seperti melalui aplikasi pemesanan layanan daring dan marketplaces yang ada. Di sisi lain, pemerintah juga didorong untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan menyediakan dana cadangan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tak terduga di masa mendatang.

Untuk mendukung penciptaan ekonomi perkotaan yang mampu menghadapi era kenormalan baru, pemerintah perlu berinvestasi dalam penerapan teknologi digital serta memastikan pemanfaatan teknologi digital dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Selain itu, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, juga didorong untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah serta memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif untuk membiayai kebutuhan pembangunan, seperti melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

THE PLANNERS | 15

Sumber : katadata.com, 2021

4

Clarifying Urban Legislation and Governance Arrangements (Memperjelas peraturan dan tata kelola pemerintahan perkotaan) Keberadaan pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya penyesuaian dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, khususnya dalam merespon dampak kesehatan dan ekonomi yang muncul akibat pandemi.

Penyesuaian tersebut dapat dilihat dari adanya gugus tugas atau lembaga khusus yang berfokus dalam penanganan pandemi yang diiringi dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah kinerja pemerintahan (UN Habitat, 2021).

Sumber : pedoman.co (2020)

THE PLANNERS | 16

Dalam konteks Indonesia, bentuk penyesuaian tersebut dapat dilihat dengan adanya Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berada di bawah naungan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Keberadaan lembaga khusus tersebut juga turut disertai dengan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan proses telusur kontak digital bagi masyarakat yang diduga terpapar Covid-19, terutama saat mengakses fasilitas publik.

Keberadaan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan bagi kota-kota yang ada di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Oleh karena itu, sejumlah langkah prioritas harus dilakukan untuk mempercepat pemulihan kota-kota tersebut sekaligus mempersiapkan masyarakat dan lingkungan perkotaan untuk menghadapi ancaman- ancaman lain di masa depan.

Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan, Kawan! #JagaJarakPakaiMaskerCuciTangan #CitiesAfterPandemic #KarinovSabi #KeilmuanOptimis #HMPBerarti

Sumber : Alberto Pizzoli from Getty Images, 2020

Daftar Pustaka CDC (2021). COVID-19 and Your Health. Retrieved 29 August 2021, from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/dailylife-coping/outdoor-activities.html Octavia, J. (2021). Building Back Better: COVID-19 and Informal Workers in Indonesia. Retrieved 29 August 2021, from https://blogs.lse.ac.uk/seac/2020/12/15/buildingback-better-covid-19-and-informal-workers-inindonesia/ Susanto, Vendy Y. (2021). Menjaga Kelompok Rentan Miskin agar Tak Terpuruk. Retrieved 29 August 2021, from https://insight.kontan.co.id/news/menjagakelompok-rentan-miskin-agar-tak-terpuruk UN Habitat. (2021). Cities and Pandemics: Towards a More Just, Green and Healthy Future. Nairobi: UN Habitat.

THE PLANNERS | 17

Merupakan hasil riset dari Divisi Karinov HMP PL ITB dan topik utama majalah.

STRATEGI PEMULIHAN PASCA

EKONOMI

PANDEMI MELALUI

DIGITALISASI UMKM KERAJINAN LOKAL DI BANDUNG RAYA Oleh Tim Riset: Yesaya Given Setiawan, Elly Siahaan, Fakhriah Qurratu Ainin H., Sheila Hauna Arifa, Muhammad Sulton Asofyan, Frida Nathania, Anthony Nugraha, Sultan Ferdinand, Zahra Annisa Fitri, Mirmanti Cinahya, Arridha Alin, Andina Fathiyaturahma, Hafsah Restu Di bawah bimbingan Dr. Fikri Zul Fahmi, S.T., M.Sc.

Pendahuluan Perekonomian suatu negara sudah menjadi tanggung jawab tatanan lembaga pemerintah dari yang tertinggi hingga terendah, juga menjadi tanggung jawab masyarakat negara itu sendiri. Pemerintah memegang peran besar dalam menjaga roda perekonomian. Terdapat tiga fungsi utama pemerintah Indonesia dalam perekonomian negara, yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. (Musgrave, 1959) Setiap negara berkembang tentu mengalami permasalahan ekonomi yang tiada habisnya, begitupun Indonesia.

Pertumbuhan PDB nasional selama empat kuartal pada tahun 2019 menunjukkan persentase yang stagnan. Namun, jelang mewabahnya Covid-19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada bulan Mei 2020, presentase PDB nasional pada kuartal I dan II tahun 2020 terpukul keras sehingga menunjukkan persentase negatif.

THE PLANNERS | 18

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah Indonesia pada awal pandemi menyumbang dampak negatif, salah satunya pada perekonomian. Hingga saat ini, dampak negatif pada sektor ekonomi masih terus terjadi meski sedikit demi sedikit mengalami pemulihan.

Perekonomian yang kini dapat dikatakan sangat rentan dan semakin tidak dapat diprediksi ini membutuhkan adaptasi secepatnya. Kegiatan-kegiatan ekonomi menyangkut jual beli barang dan jasa, baik antar sesama masyarakat maupun masyarakat-pemerintah memerlukan inovasi dalam usaha membentuk gerak roda perekonomian yang resilien meski melewati masa sulit seperti pandemi.

Melihat langsung kondisi masyarakat Indonesia, pemaksaan percepatan proses adaptasi ekonomi digital ini terasa sulit. Hal ini disebabkan penyebaran informasi yang belum merata mengingat luasnya wilayah negara Indonesia dengan kemampuan adaptasi yang berbedabeda. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disebut Sri Mulyani sebagai bantalan perekonomian Indonesia ditantang untuk menerapkan ekonomi digital demi mempertahankan kelangsungan usahanya.

Sejak memasuki era industri 4.0, ekonomi digital menjadi sebuah kata kunci utama dalam penyesuaian perkembangan dunia industri dan ekonomi.

Menurut Zimmerman (Zimmerman, 2000), ekonomi digital merupakan sebuah konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan dampak global terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada kondisi sosial-ekonomi.

Perekonomian di tengah pandemi seakan memaksa percepatan perkembangan ekosistem ekonomi yang berbasis digital.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja sektor informal yang terhitung pada Agustus 2019 berjumlah 71,96 juta penduduk, lalu terus meningkat seiring hadirnya pandemi sehingga menjadi 78,14 juta penduduk pada bulan Februari 2021.

Sumber : www.kibrispdr.org, 2020

Menurut Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam dokumen jurnal yang berjudul Building Resilience Covid-19 Impact and Responses in Urban Areas Case of Southeast Asia bulan Juni 2021, dalam studi kasusnya yaitu Negara Indonesia, dikatakan bahwa pekerja sektor informal di Indonesia meningkat dari 57% menjadi 60% dari seluruh angkatan kerja pada bulan Agustus 2020.

THE PLANNERS | 19

Oleh karena itu, UMKM yang akan ditinjau pada riset ini adalah usaha kerajinan yang berbasis lokal seperti kain, kayu, rotan yang menghasilkan produk seni dan fashion di wilayah Bandung Raya.

Ada banyak jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi pekerjaan utama masyarakat di Indonesia saat ini.

Berdasarkan perhitungan sampel distribusi, didapati bahwa UMKM di Kota Bandung terdistribusi ke dalam UMKM kerajinan lokal, khususnya fashion sebesar 23%, angka tersebut merupakan terbesar kedua setelah UMKM kuliner (Dwija, 2019).

Data yang diperoleh dari Bekraf (2017) pun menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya ada Kota Bandung sebagai pusat ekonomi kreatif, menduduki urutan pertama ekonomi kreatif di seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan kontribusi sebesar 33,56%. Dengan jumlah pelaku usaha maupun tenaga kerja yang terserap di dalamnya cukup banyak, upaya keberlanjutan usaha tersebut menjadi faktor penting untuk menghadapi pandemi ini.

THE PLANNERS | 20

Sumber :

blog.iiasa

.ac.at, 20

20

Pandemi ini seakan menjadi teguran keras terhadap kerja sama antartatanan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan masyarakat, serta antarsesama masyarakat yang belum optimal. Pekerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang saat ini berjuang mempertahankan usahanya dalam proses digitalisasi sungguh memerlukan intervensi dari berbagai stakeholder agar mereka bisa tetap resilien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan demi mencapai pemulihan ekonomi pascapandemi yang terkait dengan digitalisasi UMKM dengan studi kasus di wilayah Bandung Raya.

Mengidentifikasi kemampuan dan praktik UMKM kerajinan lokal di Bandung Raya dalam mengadopsi/menggunakan teknologi digital pasca pandemi Proses identifikasi kemampuan dan praktik UMKM kerajinan lokal di Bandung Raya dalam mengadopsi/menggunakan teknologi digital pada masa pandemi ini dibagi menjadi tiga, yaitu identifikasi kemampuan serta praktik individual, kelompok, dan kelembagaan.

Mengidentifikasi kemampuan dan praktik individual

Sumber : istockphoto.com, 2020

Soft skill merupakan kemampuan yang lebih mengarah pada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial, dan lain-lain. Dalam hal digitalisasi UMKM, soft skill yang dimaksud adalah kemampuan melakukan adaptasi dalam lingkungan sosial untuk mempertahankan serta mengembangkan UMKM yang dimiliki masyarakat, terlebih di masa pandemi seperti ini.

Inovasi dan kreativitas sumber daya manusia dalam mengelola kegiatan UMKM akan memberi dampak pada kualitas dan peningkatan produk yang dihasilkan. UMKM yang memiliki inovasi pada produk yang dihasilkan memberikan dampak yang cukup signifikan pada hasil penjualan. Inovasi dan kreativitas dapat berupa merubah kemasan, logo produk maupun penyesuaian harga. Charan et al.

(2008) menyatakan bahwa inovasi tidak hanya mendorong pertumbuhan keuntungan,

THE PLANNERS | 21

tetapi juga meningkatkan berbagai kemampuan seperti kemampuan untuk memasuki pasar dan menarik pelanggan.

Namun, strategi inovasi ini tampaknya masih belum diterapkan di UMKM dengan tipe bisnis kerajinan tangan.

Hal ini dapat terlihat dari jumlah UMKM di bidang tersebut yang menurun setiap tahunnya, cukup jauh berbeda dengan tipe usaha makanan, minuman, dan fashion. Kondisi UMKM di Kota Bandung dengan tipe industri kreatif yang di dalamnya terdapat UMKM kerajinan tangan hanya mengalami peningkatan sebanyak 170 UMKM dari tahun 2010 hingga 2017.

Jauh lebih sedikit dibandingkan dengan peningkatan UMKM makanan dan minuman (f&b) dengan angka peningkatan 676 dan 329 UMKM. Peningkatan UMKM yang menjadi konteks pembahasan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan inovasi.

Menurut Roberts et al. (2003), inovasi terkait UMKM kerajinan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara radikal dan inkremental. Secara radikal berarti menciptakan produk yang benar-benar baru. Meskipun sesuai data di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan inovasi secara radikal masih sangat kurang. Cara kedua adalah inkremental yang berarti memperbaiki serta menyempurnakan produk yang sudah ada dan biasanya dikaitkan dengan tarikan pasar (market pull). Inovasi jenis ini tentu menjadi kriteria inovasi yang wajib dilakukan oleh para penggiat UMKM kerajinan untuk dapat bertahan dan berkembang di masa pandemi.

THE PLANNERS | 22

Desa Cipacing, berlokasi di Jatinangor, Sumedang mulai melakukan adaptasi di masa pandemi dengan meningkatkan marketing melalui implementasi penggunaan sosial media.

Pengrajin UMKM di Cipacing memiliki karakteristik seperti membuat patung dari kayu dan bambu yang merupakan industri UMKM rumahan. Berikut merupakan sosial media yang digunakan para penggiat UMKM kerajinan di Cipacing.

Sumber : istockphoto.com, 2017

Sumber : istockphoto.com, 2017

Media Sosial yang Digunakan Pelaku UMKM Kerajinan di Desa Cipacing, Jati Nangor

Whatsapp 29.1%

Instagram 19.4%

Blackberry Messanger 24.3%

Facebook 27.2%

Diagram 1. Media Sosial yang Digunakan Pelaku UMKM Kerajinan di Desa Cipacing, Jatinangor

Dari 30 responden survei yang dilakukan oleh Risa Ratna Gumilang melalui jurnal ilmiahnya yang berjudul Implementasi Digital Marketing Terhadap Peningkatan Penjualan Hasil Home Industri, diketahui bahwa hampir seluruh responden menggunakan sosial media untuk melakukan pemasaran hasil kerajinan rumahan mereka. Dibuktikan dengan peningkatan pemesanan dari para konsumen serta dinilai menghemat biaya karena jenis komunikasi dengan sosial media tidak memakan banyak biaya, tetapi tetap efektif dan efisien.

Sumber: Risa Ratna Gumilang, Jurnal Ilmiah Manajemen (Maret, 2019)

THE PLANNERS | 23

Sumber : id.pinterest.com, 2021

THE PLANNERS | 24

Lama Usaha UMKM Kerajinan Lokal Desa Cipacing, Jati Nangor

Persentase Penggunaan Sosial UMKM Kerajinan Lokal Bandung Raya

Di atas 4 tahun 12.5%

1-4 Tahun 25% 0-1 Tahun 62.5%

Diagram 2. Lama Usaha UMKM Kerajinan Lokal Desa Cipacing, Jatinangor Sumber: Jurnal Ilmiah Manajemen, 2019

Namun, usaha industri UMKM kerajinan lokal wilayah Cipacing masih memiliki usia yang sangat muda, ditandai dengan jumlah usaha yang berusia 0-1 tahun sebesar 83,33% dari 40 responden. Hal ini menunjukkan para penggiat UMKM rumahan ini masih perlu melakukan banyak inovasi di tengah rentannya kemampuan bertahan UMKM di kondisi pandemi.

Menggunakan media sosial bukanlah akhir dari proses digitalisasi. Inovasi masih terus diupayakan untuk mengembangkan usaha-usaha ini.

Untuk gambaran dan cakupan lebih luas, Sam’un Jaja Raharja dan Sri Usih Natari juga melakukan survei penggunaan media sosial oleh UMKM dengan delineasi Kota serta Kabupaten Bandung secara keseluruhan.

Diagram 3. Persentase Penggunaan Media Sosial UMKM Kerajinan Lokal Bandung Raya Sumber: Sam’un Jaja Raharja dan Sri Usih Natari, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021

Kedua diagram hasil survei di atas menunjukkan jenis media sosial yang diketahui dan digunakan oleh penggiat UMKM kerajinan lokal di Bandung Raya.

Peningkatan kemampuan menggunakan media sosial jelas masih perlu menjadi prioritas karena responden hanya menggunakan sedikit media sosial yang tersedia untuk pemasaran, seperti Whatsapp dan instagram. Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan pemasaran, seperti profil usaha yang meyakinkan, bahasa yang menarik, memikat, dan mudah dimengerti, visualisasi berupa foto dengan kualitas baik, serta kemasan yang menarik. Kriteria di atas tidak hanya bisa diimplementasikan melalui Whatsapp dan Instagram, tapi juga aplikasi lain seperti Shopee dan Tokopedia.

THE PLANNERS | 25

Mengidentifikasi kemampuan dan praktik dalam kelompok Setelah melakukan studi pustaka secara daring, kemampuan dan praktik dalam kelompok UMKM kerajinan lokal di Bandung Raya hanya dapat dilihat di Kota Bandung. Salah satu studi yang dapat mengidentifikasi hal ini ditemukan dalam studi kasus Sentra Industri Boneka Sukamulya Bandung yang menjelaskan tentang beberapa penilaian soft skill dan hard skill pelaku UMKM. Sentra Industri Boneka Sukamulya adalah kumpulan UMKM pengrajin boneka yang sekarang sudah berupa sebuah kampung yang sebagian besar penduduknya bekerja sama menghasilkan sekitar 800.000 boneka per tahun.

Studi tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa soft skill yang sudah dikuasai oleh UMKM gabungan ini, antara lain adalah kemampuan mengatur diri sendiri, kemampuan membina sosialisasi yang baik, dan kemampuan berbagi pengetahuan dengan orang lain mengenai pekerjaan.

Namun, terdapat juga beberapa soft skill yang belum mampu dikuasai oleh UMKM gabungan ini, yaitu kemampuan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan, rasa percaya diri dalam menyelesaikan masalah, serta kemampuan menaati segala peraturan yang berlaku.

THE PLANNERS | 26

Sumber : www.kibrispdr.org, 2021

Selain soft skill, hard skill juga ikut menjadi penentu kinerja atau keberjalanan suatu UMKM dalam menuju kesuksesan. Dalam studi ini, beberapa hard skill yang mampu dikuasai yaitu kemampuan mengidentifikasi kemiripan, mengenali perbedaan visual secara cepat dan akurat, menggunakan logika, membayangkan objek jika posisi berbeda, dan kemampuan untuk menyimpan. Hard skill yang masih belum dikuasai Sentra UMKM ini yaitu kemampuan aritmatika dengan cepat dan akurat, memahami apa yang dibaca dan didengar, mengidentifikasi masalah dengan logis, dan menilai implikasi dari suatu argumen.

Berdasarkan studi itu, dilihat juga dari antara soft skill dan hard skill yang dimiliki Sentra UMKM ini belum menyentuh sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi digital. Padahal, menurut Servaes, 2007, akses terhadap komunikasi digital meningkatkan akses perdagangan, pemasaran, peluang kerja, peluang pendapatan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas. Hal ini juga berlaku kepada para pelaku UMKM dalam menghadapi era digitalisasi.

Namun, di studi kasus lain, terdapat suatu kelompok UMKM kerajinan lokal di Kota Bandung yang memiliki kompetensi teknis yang cenderung tinggi.

Kompetensi teknis ini diukur berdasarkan penggunaan media komunikasi berupa telepon genggam dan internet yang meningkat tinggi.

Hal ini disebabkan sebagian besar pelaku UMKM di Kota Bandung sudah menempuh pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka memiliki kesadaran akan pentingnya digitalisasi dalam aktivitas usaha.

THE PLANNERS | 27

Meskipun kompetensi teknis terkait penggunaan media komunikasi berupa telepon genggam dan internet dinilai tinggi, tetapi masih ada UMKM Kerajinan Lokal yang masih tidak memanfaatkan hal ini.

Menurut Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bandung, masih ada UMKM Kerajinan yang malu untuk memperlihatkan karyanya melalui platform digital, padahal mereka sangat berpotensi. Oleh karena itu, yang menjadi dasar tantangan dalam proses digitalisasi UMKM Kerajinan menurut Dekranasda adalah memacu UMKM dalam mengasah kemampuan berteknologi untuk menunjang kegiatan usaha.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kategori kelompok UMKM Kerajinan yang ada di Kota Bandung, di antaranya adalah kelompok yang sudah mengetahui bahwa teknologi sangat dibutuhkan dalam proses usaha mereka serta mau untuk belajar; dan kelompok yang sudah tahu bahwa teknologi digital itu dibutuhkan, tetapi mereka masih belum paham dan malu untuk mencobanya.

Beberapa kelompok UMKM kerajinan di Kota Bandung yang memiliki pengetahuan lebih luas cenderung lebih peduli pada kemampuan penggunaan teknologi dalam kegiatan berusaha.

Mengidentifikasi kemampuan lembaga, termasuk stakeholder terkait, dalam menjadi fasilitator dan regulator digitalisasi UMKM Dampak pandemi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk lembaga yang berperan dalam kegiatan UMKM, pun UMKM itu sendiri. Menurut ketua asosiasi UMKM Indonesia, saat ini terdapat kurang lebih 30 juta UMKM yang harus gulung tikar akibat penurunan pendapatan yang signifikan di masa pandemi. UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh data Kementerian Koperasi dan UKM yang menjelaskan bahwa jumlah UMKM yang ada saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah.

THE PLANNERS | 28

Sedangkan beberapa kelompok yang masih belum paham dan tahu pentingnya hal tersebut masih malu dan memerlukan waktu lebih banyak untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan proses digitalisasi usaha. Padahal, mulainya era disrupsi baru ini menuntut kelompok UMKM untuk bisa terus berinovasi, berkolaborasi satu sama lain, serta terus belajar untuk menyesuaikan diri agar dapat mempertahankan usaha yang dimiliki, salah satunya dengan mempelajari teknologi yang sedang berkembang.

Selain itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, pandemi menyebabkan penurunan jumlah UMKM yang akan berdampak terhadap penurunan PDB, peningkatan angka pengangguran, serta penurunan angka investasi.

Sebagai respons, beberapa lembaga, baik dari sisi pemerintah, maupun swasta, berusaha memulihkan kembali UMKM yang terdampak.

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menumbuhkan kembali sektor perekonomian di UMKM, sedangkan pihak swasta ikut berkontribusi dalam bentuk penyedia jasa penjualan online.

Sumber : kibrispdr.org, 2021

THE PLANNERS | 29

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam rangka merespons dampak negatif pandemi terhadap UMKM, antara lain:

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong digitalisasi atau go digital para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia ke platform e-commerce melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) program yang mendorong branding terhadap produk lokal sehingga terbentuk industri baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

UU Cipta Kerja akan mengakomodasi upaya pengembangan ekonomi digital melalui pengaturan tentang perluasan pembangunan infrastruktur broadband, tarif batas atas dan/atau bawah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat serta kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru.

THE PLANNERS | 30

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak generasi muda Indonesia ikut bergabung dalam Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan lewat gerakan itu, pemerintah ingin membuka wawasan bagi generasi muda agar tidak sekadar menginginkan pekerjaan, tetapi lebih pada menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 yang dihadapi UMKM sangat signifikan, terutama pada saat diberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Dampak dari kebijakan itu memicu penurunan permintaan terhadap produk barang dan jasa, mengakibatkan penurunan penjualan, dan pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan UMKM. Pemerintah mencanangkan program digitalisasi UMKM dengan target pada 2024 sebanyak 30 juta pelaku UMKM terhubung dengan digital. Program ini sekaligus untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional yang didominasi oleh UMKM.

Perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD).

AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal sehingga dapat mendorong digitalisasi UMKM.

Selaras dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga melakukan beberapa upaya dalam mendorong digitalisasi UMKM, antara lain:

Kerja sama antara online marketplace, pemerintah, dan UMKM dalam mendorong UMKM. Dengan adanya kerjasama antara beberapa platform online dengan UMKM maka pasar yang dapat dijangkau oleh UMKM tersebut menjadi lebih luas, tidak hanya sebatas radius tertentu dari tempat UMKM tersebut.

Berbelanja online juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat ini, ditambah lagi dengan keuntungan bahwa konsumen tidak perlu bepergian dan berinteraksi dengan banyak orang sehingga merasa lebih aman dengan berbelanja di rumah.

Pembuatan marketplace baru yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bandung, seperti “Galeri Salapak” di Kota Bandung. Layanan dan sarana yang ada di Galeri Salapak ini berupa galeri produk unggulan UMKM, coworking space, konsultasi bisnis dan pendampingan usaha, serta business matching antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha kecil dan menengah. Pembuatan Galeri Salapak ini ditujukan untuk membangkitkan kembali kinerja usaha UMKM Kota Bandung dalam masa new normal.

Galeri Salapak berlokasi di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 10, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Lembaga nonpemerintah juga melakukan upaya dalam mendorong digitalisasi UMKM. Contohnya adalah penyelenggaraan Jabar Culture and Tourism Festival (JaFest) 2021 oleh ikatan alumni beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat. JaFest 2021 yang diselenggarakan lima hari memuat adanya digital expo dengan partisipasi lebih dari 500 pelaku ekonomi kreatif, start-up, dan UMKM. Melalui acara tersebut, transaksi ekonomi ditargetkan berlangsung hingga sebesar 5 - 10 miliar rupiah.

Sumber : pixels.com, 2020

THE PLANNERS |

31

Merumuskan model penggunaan teknologi digital yang tepat dalam pemulihan ekonomi UMKM kerajinan lokal di Bandung Raya pasca pandemi Teknologi merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mempermudah pencapaian tujuan praktis di kehidupan manusia.

(KBBI, 2021).

Digital berasal dari kata digitus, bahasa Yunani yang artinya adalah jari jemari, di mana ketika konteks penggunaan katanya menjadi teknologi digital, hal tersebut merupakan hasil perkembangan penggunaan dari cara yang sederhana (menggunakan jari jemari) menjadi cara yang praktis bagi kelangsungan hidup manusia.(Liu & Sukmariningsih, 2021) Dampak terbesar dari adanya pandemi adalah pembatasan interaksi.

Kegiatan yang semula berorientasi pada tatap muka secara langsung, sekarang dibatasi sehingga memerlukan sarana yang dapat menjadi alternatif untuk mempermudah penyelesaian masalah atas adanya pembatasan tersebut, yaitu teknologi.

THE PLANNERS | 32

Model penggunaan teknologi informasi pengembangan digitalisasi UMKM kerajinan lokal Bandung Raya dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, yaitu tahap inisiasi yang memiliki kata kunci "edukasi digital".

Tahap kedua, yaitu tahap interaksi yang memiliki kata kunci "informasi digital". Tahap ketiga, yaitu transaksi yang memiliki kata kunci "transaksi digital". Tahap terakhir, yaitu tahap, monitoring yang memiliki kata kunci "pemantauan transaksi digital".

Sumber : id.pinterest.com, 2021

Benchmarking persiapan dalam penerapan teknologi dapat dilihat seperti tabel berikut untuk mempersiapkan baik aplikasi maupun infrastruktur, sebagaimana disampaikan oleh Handayaningsih, 2015 sebagai berikut:

Teknologi Informasi

Aplikasi

Infrastruktur

Model Penggunaan Teknologi Digital dalam Tahapan Pengembangan Digitalisasi UMKM Kerajinan Lokal Bandung Raya Inisiasi

Sosialisasi penggunaan komputer dan jaringan Pembuatan digital database terpusat Penyediaan platform digital sebagai wadah kolaborasi dan informasi terpusat

Interaksi

Pengarsipan digital Pemanfaatan digital database Pemanfaatan platform digital sebagai wadah kolaborasi dan informasi terpusat

Transaksi

Pemanfaatan e-commerce sebagai media transaksi Penggunaan e-wallet sebagai alat transaksi UMKM

Monitoring

Pemantauan proses transaksi digital Evaluasi terhadap proses digitalisasi UMKM

Model Penggunaan Teknologi Digital dalam Tahapan Pengembangan Digitalisasi UMKM Kerajinan Lokal Bandung Raya Jaringan telekomunikasi oleh pemerintah Situs web terpusat sebagai media penyedia informasi UMKM Kerajinan Lokal oleh pemerintah

WAN Sistem transparansi dan autentikasi oleh pemerintah

Sistem ewallet yang terintegrasi oleh pemerintah Jaringan keamanan digital/cyber

Sumber: Handayaningsih, S. (2008) dengan beberapa penyesuaian

Dukungan untuk model penggunaan teknologi digital dalam tahapan pengembangan digitalisasi UMKM kerajinan lokal Bandung Raya seperti tabel di atas terbagi dua jenis, yaitu aplikasi dan infrastruktur. Perbedaan keduanya terletak pada aktor utamanya. Pada infrastruktur, pemerintah berperan besar karena pada umumnya infrastruktur hanya bisa disediakan oleh pemerintah yang memiliki akses, wewenang, dan modal yang lebih besar.

Sementara itu, partisipasi pelaku UMKM dan swasta lebih dititikberatkan pada aplikasi.

THE PLANNERS | 33

Berikut adalah visualisasi model dalam bentuk bagan serta peranan stakeholder dalam strategi digitalisasi UMKM kerajinan lokal di Bandung :

Peran Pemerintah Peran UMKM Peran Swasta

Inisiasi

Interaksi

Transaksi

Monitoring

Gambar 1. Visualisasi Model serta Pemetaan Peran Stakeholder dalam Digitalisasi UMKM Kerajinan Lokal di Bandung Raya Sumber : Analisis Penulis, 2021

Sumber : pinterest.com, 2018

THE PLANNERS | 34

Dari visualisasi model di samping, pemerintah memegang peran yang cukup sentral sejak awal hingga akhir tahapan digitalisasi UMKM. Demi terjadinya pemulihan ekonomi, pemerintah harus melakukan upaya-upaya pada setiap tahapannya selaras dengan paket kebijakan terkait digitalisasi UMKM sebagaimana terangkum pada bagian 3.1.3.

Pemerintah melalui Kemenkeu RI menyatakan bahwa terdapat alokasi anggaran khusus untuk mendorong pengembangan UMKM sebesar 123,47 triliun rupiah dan 162,40 triliun rupiah secara berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021 sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Melalui alokasi anggaran tersebut, pemerintah diharapkan dapat menginisiasi suatu gerakan yang mendorong iklim pertumbuhan UMKM dan sekaligus dapat menyediakan infrastruktur digital yang memadai.

Selain pemerintah, sektor swasta memegang peran cukup penting dalam menyediakan aplikasi sebagai media transaksi. Lebih dari itu, sektor swasta berupa jasa keuangan (fintech) bahkan bisa membantu pemerintah dalam menyediakan akses permodalan kepada UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi.

Sementara itu, berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM (2020), pelaku UMKM kerajinan lokal sudah mencapai 2.255.711 atau meningkat dari 13% ke 15,9% yang sudah masuk ke marketplace. Terdapat pelatihan untuk memperkenalkan teknologi digital, baik yang dilakukan oleh sektor swasta maupun pemerintah terhadap pelaku UMKM. Hal tersebut menjadi tahap awal bagaimana UMKM memiliki pengetahuan tentang digitalisasi, mulai dari pemasaran hingga transaksi. Selain itu, pelatihan yang ditujukan pada UMKM juga melibatkan bagaimana UMKM tersebut membangun-

database digital, pengarsipan secara digital, serta memperkenalkan platform digital sebagai wadah kolaborasi dan mengembangkan usahanya.

Penggunaan teknologi berupa platform e-commerce dan e-wallet sangat berperan penting, khususnya di masa pandemi saat ini.

Menurut survei yang dilakukan oleh CORE Indonesia terhadap 2001 UMKM mitra di 12 kota di 8 provinsi pada awal 2021, terdapat sekitar 73% UMKM telah memanfaatkan ewallet untuk bertransaksi, serta terdapat 70% UMKM mengalami peningkatan transaksi harian dengan rata-rata kenaikan hingga 30%.

THE PLANNERS | 35

Sebagai perbandingan, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi UMKM yang cukup banyak, salah satunya adalah dengan penggunaan limbah ban bekas yang dapat menghasilkan produk unggulan dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Salah satunya produk tersebut adalah kerajinan kursi karet. Variasi produk yang dihasilkan oleh masyarakat di Desa Kasugengan Lor adalah pot karet, tempat sampah karet, dan kerajinan limbah karet lainnya.

Potensi tersebut dapat meningkatkan pemasukan ekonomi masyarakat sekitar, tetapi pencapaian tersebut terkendala saat adanya pandemi COVID-19, terutama pada proses distribusi dan pemasaran.

Dari hasil temuan tersebut, didapatkan beberapa langkah yang dapat digunakan oleh penelitian di Metropolitan Bandung Raya:

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, terdapat metode inovasi yang dapat diterapkan yaitu inovasi dalam digital marketing. Proses perubahan dan adaptasi teknologi ini digunakan dengan cara penerapan metode PAR atau Participatory Action Research yang digunakan dengan memberikan pendampingan dan manajemen dalam pemberdayaan masyarakat pengrajin limbah karet untuk tetap dapat memasarkan produknya dengan teknologi digital di masa pandemi melalui media sosial. (Bakhri, 2020)

Membuat sarana aplikasi media sosial sebagai penyampaian produk

Menyiapkan produk yang akan ditampilkan di media sosial

Menentukan target dan jenis media sosial yang akan digunakan dalam sarana pemasaran, dengan contoh penerapan bahwa ketika kerajinan lokal dengan jenis mebel dapat dibeli dengan orang yang telah memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri, sehingga target pemasaran konsumen lebih mengarah pada masyarakat usia mapan, seperti menggunakan platform Facebook dan Whatsapp. Apabila kerajinan lokal dengan jenis aksesoris yang memiliki tingkatan harga lebih terjangkau, maka target pemasaran konsumen mengarah pada masyarakat millennial, seperti platform Instagram.

Membuat strategi konten dan promosi yang akan diunggah

Memilih produk yang akan disiapkan dan di promosikan dalam media sosial

Melakukan posting produk

Merutinkan jadwal pengunggahan

Menjalin komunikasi yang aktif dan efektif kepada konsumen

THE PLANNERS | 36

Dari tahapan langkah-langkah tersebut, tahapan pemberdayaan diharapkan dapat memberikan kondisi yang lebih ideal kepada Metropolitan Bandung Raya dalam melaksanakan strategi agar lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam UMKM dan membangkitkan perekonomian.

Kesimpulan

Kemampuan dan praktik UMKM kerajinan lokal di Bandung Raya dalam melakukan digitalisasi masa pandemi dalam praktik individual sudah mulai banyak diterapkan dan dirasa lebih efektif dalam komunikasi, tetapi dengan adanya temuan pengaruh usia terhadap inovasi dalam bertahannya UMKM, diperlukan inovasi agar bertahan di masa pandemi.

Sementara itu, kemampuan dan praktikum dalam kelompok sudah banyak diterapkan, tetapi masih diperlukan dorongan untuk mau belajar teknologi.

Terakhir, kemampuan dan praktik secara kelembagaan yaitu sudah adanya upaya pemerintah daerah untuk mendorong digitalisasi UMKM dengan pembuatan hingga kerjasama dengan marketplace.

Model penggunaan teknologi digital dalam pemulihan ekonomi UMKM kerajinan lokal di Bandung Raya pasca pandemi dapat diterapkan dengan 4 tahap, yaitu tahap inisiasi, tahap interaksi, tahap transaksi, dan tahap monitoring dengan setiap tahap memerlukan dukungan aplikasi dan infrastruktur yang memadai dari kerja sama antara pemerintah, swasta, dan pelaku UMKM.

Referensi

THE PLANNERS | 37

THE PLANNERS | 38

THE PLANNERS | 39

KEADILAN DALAM SISTEM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ETIKA KONTRAK SOSIAL: STUDI KASUS KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG (KCJB) Josephine Emmanuel - HMP18025 Pendahuluan Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dengan luas daratan sebesar 1.919.440 kilometer persegi seringkali berhadapan dengan isu ketimpangan wilayah serta aksesibilitas antar daerah. Di bawah Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia menekankan bahwa kunci untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui pengembangan infrastruktur demi mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat, sesuai dengan tujuan kelima dari Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Untuk menjalani misi tersebut, pemerintahan Joko Widodo telah memajukan lebih dari 200 proyek strategis nasional yang sebagian besar bergerak dalam bidang infrastruktur, termasuk di antaranya Proyek Kereta Cepat JakartaBandung (KJCB) yang menghubungkan dua dari kota-kota tersibuk di Indonesia dengan harapan konektivitas yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Namun demikian, pendekatan Pemerintahan Joko Widodo terhadap pembangunan infrastruktur seringkali menuai kritik dari berbagai pihak ahli maupun masyarakat akibat dinilai terlalu berambisi tanpa cukup memperhatikan neraca belanja negara dan faktor keberlanjutan sosial maupun lingkungan.

Demikian pula untuk proyek KCJB yang sejak penetapannya sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) dalam Perpres 3/2016 telah menerima banyak masukan, dari perizinan lingkungan dan masyarakat, hingga dampak lingkungan lainnya yang tidak diantisipasi di awal.

Hingga saat ini, sejumlah ahli maupun pihak masyarakat masih berpendapat bahwa proyek KJCB tidak pantas untuk dibangun maupun dilanjutkan pembangunannya. Oleh karena itu, penulis melalui makalah ini mencoba untuk memahami persoalan konflik pembangunan infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai sebuah bentuk pembangunan nasional dari sudut pandang etika kontrak sosial di Indonesia.

Sumber : kcic.co.id, 2021

THE PLANNERS | 40

Pembahasan Upaya pemenuhan tujuan dan hakikat pembangunan nasional dalam dimensi infrastruktur telah digencarkan sejak awal masa kemerdekaan Indonesia. Meski upaya pembangunan sempat dinilai stagnan setelah pemerintahan Presiden Soeharto, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur sebagai kunci kemajuan dan keadilan bangsa kembali ditekankan melalui berbagai proyek infrastruktur strategis seperti Trans Papua, pembangunan bandara-bandara di daerah, hingga upaya pemindahan ibukota baru.

Namun pembangunan infrastruktur makro di bawah Presiden Jokowi juga sering menemukan kritik dan pertentangan dari pihak masyarakat. Selain membebani anggaran negara, kritik terhadap proyek infrastruktur termasuk rendahnya perhatian terhadap lingkungan melalui pelonggaran perizinan, buruknya sinergi pembangunan yang terpadu, seperti dalam proyek Bandara Kertajati di Majalengka yang sepi pengguna karena moda transportasi yang belum terintegrasi ke pusat pemerintahan dan moda transportasi lainnya, serta mubazir seperti proyek LRT Kelapa GadingVelodrome di Jakarta yang dinilai tidak efektif karena menghubungkan antar lokasi yang awalnya tidak sulit untuk ditempuh dengan biaya pengguna yang justru lebih tinggi.

Demikian juga proyek pembangunan KCJB yang dijadikan studi kasus dalam karya tulis ini telah menuai berbagai kritik dari segi feasibilitas proyek, keserasian dengan unsur sosial dan lingkungan, hingga keselarasan dengan tujuan pembangunan itu sendiri.

Dengan begitu banyak pandangan masyarakat yang melawan upaya pembangunan KCJB, lahir pertanyaan apabila proyek tersebut sesungguhnya selaras dengan tujuan dan hakikat pembangunan nasional sebagai bagian dari kontrak sosial yang disepakati di awal pembentukan sistem negara.

Ciri Pembangunan Nasional

Ciri

pertama

adalah

nasional

keselarasan

dan

keseimbangan atas unsur manusia, unsur sosial

budaya,

sehingga

dan

kasus

unsur

lainnya

pembangunan

berkelanjutan. yang

bersifat

Berdasarkan telah

deskripsi

dinyatakan,

tampak

bahwa fokus pembangunan KCJB adalah demi kemajuan Namun

unsur ekonomi wilayah.

berbagai

kebencanaan,

persoalan

hilangnya

sumber

daya

lokal, serta gangguan infrastruktur dasar lain

yang

terjadi

pembangunan

sepanjang

menunjukan

proses

kurangnya

perhatian terhadap keseimbangan unsur sosial

dan

menimbulkan

lingkungan kerugian

yang

bagi

malah

masyarakat

lokal.

Ciri

kedua

upaya

pembangunan

pembangunan

nasional

yang

adalah

merata

untuk

seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah

air.

Berdasarkan

ditemukan keuntungan

tidak

dibandingkan

ekonomi

yang KCJB

dapat

dirasakan

masyarakat

harga

tiket

moda

transportasi

dari

yang kasus,

pembangunan

kalangan

tingginya

kritik

deskripsi

dan

dari

diprediksikan seluruh

dalam sosial

diharapkan

Sedangkan

Dalam mempelajari posisi proyek KCJB terhadap tujuan dan hakikat pembangunan nasional, akan ditinjau pemenuhan empat ciri pembangunan nasional yang seharusnya diwujudkan dalam setiap kegiatan pembangunan Indonesia oleh proyek KCJB.

pembangunan

adanya

segi

cakupan

proyek KCJB seringkali dinyatakan

oleh

akibat

terutama lainnya. wilayah, mubazir

karena berupaya menghubungkan antar dua wilayah yang sudah relatif

dekat dan lebih

maju daripada wilayah lainnya di Indonesia yang

lebih

membutuhkan

dukungan

infrastruktur transportasi.

THE PLANNERS | 41

Kesimpulan Berdasarkan studi kasus proyek pembangunan KCJB, dapat dilihat bahwa tidak selalu upaya pembangunan negara berjalan selaras dengan tujuan dan hakikat pembangunan nasional menurut kontrak sosial yang telah ditetapkan pada masa awal pembentukan negara. Bahkan dipandang dengan lebih luas, tidak jarang upaya pembangunan bukannya melindungi justru melukai kepentingan anggota masyarakat. Hal ini menunjukan masih kurangnya keadilan dalam sistem pembangunan infrastruktur di Indonesia dari sudut pandang etika kontrak sosial.

Ciri Pembangunan Nasional

Ciri

ketiga

pembangunan

adalah

Indonesia,

pembangunan

menghasilkan

masyarakat

berkepriadian

Menurut Rousseau, tujuan dijalinnya kontrak sosial adalah agar manusia, melalui kehilangan kebebasan alamiahnya, dapat memperoleh kebebasan konvensional di tengah masyarakat yang mencakup hak-hak dalam mempertahankan harta dan kepemilikannya disertai dengan rasa keamanan yang setara. Pada kenyataan, tampak bahwa kebebasan konvensional bukanlah suatu hal yang dengan sendirinya akan diperoleh dengan adanya kontrak sosial. Persoalan warga lokal yang rumahnya rusak oleh karena pembangunan KCJB tanpa respon nyata dari Pemerintah menunjukan bahwa tidak ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat akan memperoleh kebebasan konvensional secara penuh ataupun secara sama.

Di sisi lain, kemudahan yang diberikan oleh pemenuhan proyek yang diprediksikan hanya dapat dirasakan oleh kalangan tertentu masyarakat, menunjukan bahwa kebebasan pada akhirnya akan dimiliki oleh kelompok atau golongan tertentu seperti halnya dalam keadaan alamiah.

yang

berkepribadian

dan

nasional

pembangunan

maju

dengan

yang

terhadap

tinggi

dalam

membangun

yang

kerjasama ketergantungan jasa

keahlian

merancang

infrastruktur,

bangunan

yang

cenderung

dipengaruhi

pembangunan

tetap

KCJB

proyek

antarnegara

arti

manusia

yang

Indonesia.

merupakan

Tiongkok

dalam

serta

sehingga

dihasilkan

Tiongkok.

oleh

akan corak

Terlebih

lagi,

proporsi signifikan dari sumber daya yang digunakan

dalam

diperoleh

dari

Tiongkok

yang

pembangunan Bank

KCJB

Pembangunan

melahirkan

kecurigaan

masyarakat apabila KCJB hanyalah suatu skema jeratan hutang negara.

Ciri keempat pembangunan nasional adalah pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah, dimana keduanya saling mendukung, saling mengisi, dan saling

Kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kontrak sosial dapat disebabkan oleh banyaknya ekspektasi atau harapan dalam kontrak sosial yang sebenarnya tidak tertulis secara formal akibat terbatasnya pihak yang terlibat dalam perumusannya, seperti halnya dalam perumusan dasar negara Indonesia yang dilakukan dalam keadaan yang mendesak. Dengan demikian, persepsi dan harapan setiap anggota dalam masyarakat terhadap kontrak sosial yang dihasilkan dapat berbeda.

THE PLANNERS | 42

melengkapi. Hal ini cukup jelas sulit ditemukan dalam kasus pembangunan proyek KCJB, melihat banyaknya pandangan masyarakat yang tidak mendukung proyek, bahkan mengadukan proyek sebagai penyebab gangguan publik kepada pihak Komnas HAM RI. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan KCJB juga terbatas karena sebagian tenaga yang digunakan datang dari Tiongkok.

Referensi Batasan Batasan inilah yang mengakibatkan ketidakadilan bagi golongan tertentu dalam masyarakat serta kenyataan bahwa identitas, hidup, dan kepentingan bersama dari suatu negara tidak pernah ideal dan seringkali gagal dalam mencerminkan kebutuhan atau kepentingan sesungguhnya dari seluruh anggota masyarakatnya.

Namun demikian, biarpun kontrak sosial negara Indonesia tidak sempurna dan sekalipun negara Indonesia tidak lagi memperhatikan kontrak sosial di atas mana ia berdiri, setiap anggota masyarakat tetap memiliki hak untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingannya dan menulis kembali di atas bayangan kontrak sosial yang telah pudar demi menyatakan dan memperjuangkan konsepsi keadilan yang ia yakini, sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Inilah bentuk kebebasan sesungguhnya yang dimiliki manusia yang tidak dapat diambil darinya–yang juga diberikan oleh Indonesia melalui sistem demokrasi–dan menjadi sumber harapan untuk proses perbaikan keadaan masyarakat Indonesia yang tidak pernah berakhir.

Maka

tinjauan

pembangunan tujuan

terhadap

nasional

dan

nasional

hakikat

sulit

konsepsi

sosial

Pemerintah

heran Pusat

nasional

yang

KCJB

segala

tengah

dalam

Indonesia.

apabila

penyelesaian

di

sikap tampak proyek

persoalannya

terjadi disambut dengan rasa tidak

percaya

oleh

pihak

Asmara, C. (2021). Kenapa Negara Harus Keluar Duit Besar Demi Kereta Cepat?. CNBC Indonesia. Retrieved 15 December 2021, from https://www.cnbcindonesia.com/news/202110211800024-285607/kenapa- negara-harus-keluar-duit-besar-demi-keretacepat.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2011). Pokokpokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. Retreived 15 December 2021, from https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info__20091 015133401__2 370__0.pdf Bahfein, S. (2021). Mata Air Hilang akibat Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Tanggapan KCIC Halaman all - Kompas.com.

KOMPAS.com.

Retrieved 15 December 2021, from https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/02/12000072 1/mata-air- hilang-akibat-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandungini?page=all.

Gusman, H. (2021). Fakta dan Masalah Kereta Cepat JakartaBandung. tirto.id. Retrieved 15 December 2021, from https://tirto.id/fakta-dan-masalah-keretacepat-jakartabandung-eG7s.

Nurhikmah, S. (2021). Deretan Kontroversi 4 Proyek Infrastruktur Jokowi, Anggaran Gila-gilaan Hingga Ratusan Triliun. Artikel.rumah123.com. Retrieved 15 December 2021, from https://artikel.rumah123.com/deretan-kontroversi-4proyek-infrastruktur-jokowi-anggaran-gila-gilaan-hinggaratusan-triliun- 106716.

Simbolon, H. (2021). Menyigi Dampak Lingkungan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung. liputan6.com. Retrieved 15 December 2021, from https://www.liputan6.com/regional/read/4684493/menyigidampaklingkungan-pembangunan-kereta-cepat-jakartabandung.

dengan

memprioritaskan

yang

KCJB upaya

selaras

masyarakat

tidak

ciri dari

1945

proyek

sebagai

yang

pembangunan

kontrak Maka

UUD

bahwa

dinyatakan

pembangunan

turun

pembangunan

dalam

mengungkapkan

empat

yang

Alexander, H. (2021). Ahli: Daripada Ngawur Terus, Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung Sebaiknya Distop Halaman all Kompas.com. KOMPAS.com. Retrieved 15 December 2021, from https://properti.kompas.com/read/2020/03/02/092301021/ahli -daripada- ngawur-terus-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandungsebaiknya?page=all.

tertentu

dalam

Studio Perencanaan Wilayah B. (2021). Laporan Fakta dan Analisis Kabupaten Bandung Barat. Bandung: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung.

Sukirman, E. (2021). DPRD Jabar Segera Minta Penjelasan Terkait Masalah KCJB - Pikiran-Rakyat.com. Pikiran-Rakyat.com.

Retrieved 15 December 2021, from https://www.pikiranrakyat.com/bandung-raya/pr-01322205/dprd-jabarsegeraminta-penjelasan-terkait-masalah-kcjb.

masyarakat.

THE PLANNERS | 43

ANALITIKA DATA DAN KEBIJAKAN PUBLIK Edra Ertantyo – HMP18093 Analitika data, atau yang biasa disebut data analytics, merupakan suatu proses menganalisis data mentah untuk menemukan kecenderungan yang kemudian dapat menjawab berbagai macam pertanyaan. Secara umum, proses dari analitika data dimulai dengan analitika deskriptif, yaitu perangkuman data secara bermakna. Setelah analitika deskriptif, proses analitika data dilanjutkan dengan analitika lanjutan, yang dapat memberikan wawasan baru dari data melalui alat statistik maupun pembelajaran mesin (machine learning).

Adapun istilah big data analytics dalam analitika data semakin berkembang seiring dengan kehadiran teknik-teknik pembelajaran mesin, dataset yang semakin melimpah, serta kekuatan komputasi yang semakin terjangkau.

Analitika data dalam dunia kebijakan publik dapat disebut dengan analitika kebijakan publik. Analitika kebijakan publik memiliki arti yang berbeda dengan analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik merupakan istilah luas yang melingkupi analisis kebijakan secara kuantitatif maupun kualitatif (baik masa lalu maupun masa kini), perumusan kebijakan baru, serta pengajuan dari kebijakan baru tersebut.

Sedangkan analitika kebijakan publik merupakan istilah teknis yang memiliki kekhususan pada kemampuan dan riset kuantitatif seperti analisis statistik, analisis survei, pembentukan dan pemrosesan big data, pembentukan model, analitika prediktif, hingga visualisasi data.

Pelaku dari analitika data dapat disebut dengan analis data atau data analyst.

Tujuan utama dari analis data yaitu untuk meningkatkan efisiensi serta meningkatkan kinerja melalui penemuan pola dalam data. Analis data mulanya berkembang dari sektor finansial, yang berperan penting dalam memprediksi kecenderungan pasar serta menilai risiko. Adapun proyeksi pertumbuhan dari analis data mencapai angka 8 persen antara tahun 2019 hingga 2029, yang menunjukkan prospek karir dalam dunia analitika data yang mulai berkembang dan akan semakin bertumbuh pesat hingga saat ini.

Sumber : istockphoto.com, 2020

THE PLANNERS | 44

Analitika kebijakan publik mampu menciptakan kebijakan yang lebih efektif.

Analitika kebijakan publik dapat menggabungkan data yang dihasilkan melalui mesin dengan data yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk memprediksi suatu kejadian. Analitika kebijakan publik dapat menambang media sosial dan internet untuk menemukan pola perilaku masyarakat. Analitika kebijakan publik dapat menciptakan visualisasi data yang menarik untuk menggambarkan dampak dari suatu kebijakan kepada para pemangku kepentingan.

Adapun ranah yang dapat dijangkau oleh analitika kebijakan publik antara lain:

Infrastruktur atau Kota Cerdas (contohnya mengurangi kemacetan dan polusi kendaraan bermotor) Penegakan Hukum (contohnya memprediksi kekerasan jalanan dan mengurangi tingkat kriminalitas) Kesehatan Masyarakat (contohnya mencegah epidemi sebelum menyebar luas) Kecurangan terhadap Pemerintah (contohnya mencari masyarakat yang menghindari pajak) Pendidikan (contohnya meningkatkan angka kelulusan sekolah menengah) Ketenagakerjaan (contohnya meningkatkan kualitas tenaga kerja) Perumahan (contohnya menciptakan perumahan tetap untuk masyarakat berpenghasilan rendah)

Sumber : istockphoto.com, 2020

Pola pikir yang diterapkan dalam analitika kebijakan publik merupakan sesuatu yang bernilai tinggi. Hal ini dikarenakan pola pikir tersebut mendorong masyarakat untuk lebih mampu menghadapi ketidakpastian, memikirkan pengandaian, mencaritahu alasan terkait pola yang kompleks, dan membayangkan informasiinformasi yang mungkin hilang. Selain itu, pola pikir analitika kebijakan publik juga mendorong masyarakat lebih skeptis terhadap anekdot-anekdot yang telah bertebaran, yang walaupun kuat secara emosional namun hal tersebut belum menjadi sumber informasi yang cukup untuk membangun kebijakan-kebijakan publik secara luas.

Referensi 2U, Inc. 2020.

“Data Analytics Degrees for Public Policy”, https://www.mastersindatascience.org/specialties/best-data-analytics-degrees-for-public-policy/, diakses pada 22 Desember 2021.

2U, Inc. 2021. “What is Data Analytics?”, https://www.mastersindatascience.org/specialties/bestdata-analytics-degrees-for-public-policy/, diakses pada 22 Desember 2021.

Engler, Alex. 2020. “What all policy analysts need to know about data science”, https://www.brookings.edu/research/what-all-policy-analysts-need-to-know-about-datascience/, diakses pada 31 Desember 2021.

THE PLANNERS | 45

THEORIZING SOCIAL MEDIA AND ACTIVISM: WHERE IS COMMUNITY DEVELOPMENT?

Ringkasan Paper

Muhammad Sulton Asofyan - HMP18024 Istilah media sosial didefinisikan sebagai saluran komunikasi berbasis digital untuk memperoleh informasi, berdiskusi, dan berjejaring.

Pengunaan media sosial oleh masyarakat dan institusi telah menyebar semakin cepat dan beragam. Mulai dari masyarakat, bisnis, hingga pemerintah menginvestasikan cukup banyak waktu dan energi untuk beraktivitas di media sosial, maka aktivitas di media sosial harus dilihat dalam konteks ‘network society’ dengan mengasumsikan adanya konektivitas seluler yang mobile, individualisme yang saling terhubung, (Rainie and Wellman, 2012 dalam McCabe and Harris, 2020) dan hierarki yang semakin melemah di mana hal ini sangat berkaitan dengan perubahan sosial. (Adolf and Deicke, 2015 dalam McCabe and Harris, 2020).

Sumber : istockphoto.com, 2018

THE PLANNERS | 46

Harris and McCabe (2017b) dalam penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat manfaat media sosial terhadap pengembangan masyarakat khususnya dari sudut pandang kemudahan teknologi sebagai berikut demokratisasi suara, media sosial memfasilitasi akses media untuk kepentingan-kepentingan alternatif dan minoritas; kemudahan untuk terhubung dengan orang lain yang berpemikiran sama; potensi untuk berkolaborasi secara lebih efektif baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Lebih lanjut, Harris and McCabe mengungkapkan bahwa media sosial dapat memudahkan para aktivis dan praktisi pengembangan masyarakat untuk dapat berkomunikasi secara efisien, murah, dan multiarah. Namun demikian, Harris and McCabe (2020) mengungkapkan bahwa bidang pengembangan masyarakat kebanyakan gagal untuk ikut andil dalam inovasi teknologi.

Motivasi Studi Harris and McCabe (2017a) menemukan bahwa dampak dari media sosial terhadap pengembangan masyarakat hanya sedikit dan terbatas pada hal pemberdayaan dan keadilan sosial. Selain itu, belum banyak penelitian mengenai kritik terhadap pengembangan masyarakat dengan media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tinjauan literatur dan perdebatan mengenai penggunaan media sosial, serta hubungannya dengan pengembangan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Secara total, terdapat 448 item artikel jurnal yang relevan dengan tujuan penelitian.

Secara lengkap, sumber literatur jurnal pada penelitian ini digambarkan oleh diagram berikut.

Gambar 1. Media sosial dan pengembangan masyarakat (sumber literatur jurnal)

THE PLANNERS | 47

Temuan Harris and McCabe (2020) menemukan bahwa literatur tersebut dibedakan menjadi empat kelompok dengan anggapan masing-masing sebagai berikut.

1 2

Kelompok yang mendukung media digital sebagai teknologi untuk pemasaran dan penggalangan dana daripada teknologi transformatif yang memobilisasi masyarakat atau merangsang modal sosial; dan Kelompok yang membahas digunakan atau tidak digunakannya media sosial untuk pengembangan masyarakat di lingkungan sekitar.

3 4

Kelompok yang mendukung media digital sebagai teknologi untuk pemasaran dan penggalangan dana daripada teknologi transformatif yang memobilisasi masyarakat atau merangsang modal sosial; dan Kelompok yang membahas digunakan atau tidak digunakannya media sosial untuk pengembangan masyarakat di lingkungan sekitar.

Kesimpulan Pada dasarnya, pengembangan masyarakat merupakan analisis kekuasaan: siapa pemegang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu bisa diredistribusi.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media dikuasai oleh segelintir perusahaan multinasional yang mulai shifting dari yang semula akuntabel menjadi tidak bertanggung jawab dan hanya berorientasi pada laba. Hal ini justru dapat memperkuat ketidaksetaraan, memperburuk hierarki sosial dan pengucilan, merebut hak, dan melucuti kehidupan pribadi. Aspirasi dan suara masyarakat belum sepenuhnya diangkat untuk mewujudkan teknologi transformatif yang diharapkan.

THE PLANNERS | 48

Namun demikian, media sosial tetap dinilai penting untuk pengembangan masyarakat dengan beberapa catatan sebagai berikut : Media sosial berperan sebagai collective action yang mampu menggalang agenda kolektif.

Bennett and Segerberg (2011, 2012) menyarankan bahwa melalui media sosial, collective action direstrukturisasi dan diredefinisi sebagai cara lain untuk berpolitik.

Media sosial berkaitan dengan kekuatan komunikatif radikal dalam gerakan nasional dan internasional berskala besar (Uldam, 2013; Bohdanova, 2014; Adi, 2015; Alaimo, 2015; Theocharis et al., 2015; Treré, 2015) dan harus bisa memberikan transformasi sosial yang jelas sebagai konsekuensinya.

Media sosial haruslah sebagai alat bebas nilai untuk diseminasi dan tidak dikaitkan dengan tujuan neoliberal.

Referensi Harris, K. and McCabe, A. (2017a) Community Action and Social Media: A Review of the Literature (Working Paper 139). University of Birmingham, Third Sector Research Centre, Birmingham.

Harris, K. and McCabe, A. (2017b) Community Action and Social Media: Trouble in Utopia?

(Working Paper 140).

University of Birmingham, Third Sector Research Centre, Birmingham.

Harris, K. and McCabe, A. (2020) Theorizing social media and activism: where is community development?. Oxford University Press and Community Development Journal Volume 56, Issue 2, Pages 318–337.

Rainie, L. and Wellman, B. (2012) Networked: the New Social Operating System. MIT, London.

Siaran Pers No. 226/HM/KOMINFO/06/2021 tentang Wujudkan Indonesia Digital, Menteri Johnny: Kominfo Terapkan 4 Fokus Utama diakses menggunakan link https://kominfo.go.id/content/detail/35291/sia ran-pers-no-226hmkominfo062021-tentangwujudkan-indonesia-digital-menteri-johnnykominfo-terapkan-4-fokusutama/0/siaran_pers Theocharis, Y., Lowe, W., Van Deth, J., GarcíaAlbacete, G. (2015) Using Twitter to mobilize protest action: online mobilization patterns and action repertoires in the Occupy Wall Street, Indignados, and Aganaktismenoi movements, Information, Communication & Society, 18 (2), 202–220.

Treré, E. (2015) Reclaiming, proclaiming, and maintaining collective identity in the #YoSoy132 movement in Mexico: an examination of digital frontstage and backstage activism through social media and instant messaging platforms, Information, Communication & Society, 18 (8), 901–915.

Uldam, J. (2013) Activism and the online mediation opportunity structure: attempts to impact global climate change policies? Policy & Internet, 5 (1), 56–75.

Yuliar, Sonny. (2021) Modul 13 Mata Kuliah SP5101 Teori Pembangunan dan Isu Global, Modul 13.

Adi, A. (2015) Occupy PR: an analysis of online media communications of Occupy Wall Street and occupy London, Public Relations Review, 41 (4), 508–514.

Adolf, M. and Deicke, D. (2015) New modes of integration: individuality and sociality in digital networks, First Monday, 20 (1).

Agustini, Pratiwi (30/07/2021) Kominfo Targetkan 12,5 Juta Masyarakat Terliterasi Digital Setiap Tahun diakses menggunakan link https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/kominfotargetkan-125-juta-masyarakat-terliterasidigital-setiap-tahun/ Alaimo, K. (2015) How the Facebook Arabic page “We Are All Khaled Said” helped promote the Egyptian revolution, Social Media + Society, 1 (2) Anugerah, Boy dan Endiartia, Jacob.(2018) Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat. Jurnal Kajian Lemhannas RI Bennett, W. L. and Segerberg, A. (2011) Digital media and the personalization of collective action: social technology and the organization of protests against the global economic crisis, Information, Communication & Society, 14 (6), 770–799.

Bennett, W. L. and Segerberg, A. (2012) The logic of connective action: digital media and the personalization of contentious politics, Information, Communication & Society, 15 (5), 739–768.

Bohdanova, T. (2014) Unexpected revolution: the role of social media in Ukraine’s Euromaidan uprising, European View, 13 (1), 133–142.

Dewangga, Rahadian (2016) Gojek analisis penggunaan media sosial dalam marketing public relations.

Program Studi Ilmu Komunikasi. Universitas Indonesia.

THE PLANNERS | 49

THE PLANNERS | 50

Sumber : piqsels.com, 2018

IBUKOTA YANG MELAHIRKAN KOTA PINGGIRAN, APAKAH MENJADI SEBUAH MASALAH? Yesaya Given Setiawan - HMP19074

Urban sprawl sebenarnya adalah

Urban Sprawl ini terjadi saat kota

kata lain dari urbanisasi. Seperti

besar atau kota utamanya sudah

yang

sangat

diketahui,

merupakan

urbanisasi perpindahan

masyarakat

dari

perkotaan.

desa

Akibat

ke dari

penuh

sebagai

untuk

lahan

dipakai

pemukiman

maupun lahan untuk berkegiatan bagi

masyarakat,

sehingga

perpindahan penduduk ini adalah

mendesak daerah sekitar untuk

adanya penyebaran penduduk di

menampung

kota besar maupun daerah di

terjadi di kota Jakarta terhadap

pinggir

daerah sekitarnya, Bekasi, Bogor,

kota

tersebut.

Urban

sprawl dapat diartikan sebagai pembuatan

dan

munculnya

perumahan

dengan

kepadatan

overpopulasi

yang

Depok, dan Tangerang.

rendah dan fasilitas komersial lain diatas lahan yang belum terlalu berkembang.

THE PLANNERS |

51

Faktor Penyebab Terjadinya Urban Sprawl adalah 1. Harga Tanah yang Murah sehingga banyak pengembang yang mengincar daerah di pinggiran kota besar untuk mengekspansi bisnis, baik untuk pemukiman maupun bisnis

2. Pembangunan Infrastruktur kota besar akan membuka jalan bagi masyarakat yang melintas untuk mengembangkan fungsi lahan menjadi sebuah bisnis.

3. Kenaikan Standar Hidup - Standar hidup masyarakat di kota besar tentu saja akan terus meningkat seiring berkembang pesatnya dunia sehingga masyarakat punya kemampuan untuk memberikan cost lebih dalam melakukan mobilisasi dari tempat tinggal ke tempat bekerja.

4. Perencanaan Kota Kurang dengan hadirnya kota yang tidak teratur dan acak.

Hal ini membuat kualitas hidup seperti kualitas air, tanah, dan udara sangat buruk dan memberikan ide masyarakat untuk mengikuti fenomena urban sprawl yaitu pindah ke daerah pinggiran kota.

5. Tarif pajak rumah rendah

6. Peningkatan pertumbuhan penduduk

7. Preferensi konsumen

THE PLANNERS | 52

Urban sprawl yang terjadi ini memberi beberapa dampak bagi kota Jakarta, diantaranya : 1. Meningkatnya biaya hidup Perubahan infrastruktur akan meningkatkan pengeluaran harian. Lambat laun, biaya pajak juga akan bertambah, begitu pula dengan biaya transportasi.

2. padat lalu lintas - Lalu lintas juga akan semakin ramai/padat dan hal ini akan menyebabkan terpicunya kemacetan saat melakukan mobilisasi, menyebabkan polusi dan kecelakaan di jalan.

3. Lingkungan - Saat fenomena urban sprawl terjadi, para pembangun daerah pinggiran ini akan mulai membeli tanah/lahan tanpa menyadari tentang keberlangsungan hidup flora dan fauna di atasnya yang akan terganggu, serta tidak sadar juga telah mengalihfungsikan guna lahan sehingga berdampak buruk bagi sanitasi lingkungan setempat.

4. Sosial - Mobilisasi di area urban sprawl sangat menghabiskan waktu sehingga semakin sedikit waktu yang dimiliki masyarakat untuk berinteraksi atau bersosial dengan orang lain.

Sumber : kumparan.com, 2021

Menurut Yunus (2008) ada 3 jenis proses penjalaran kota atau urban sprawl yaitu:

1. Perembetan konsentris (concentric development) dicirikan dengan perembetan yang merata ke semua bagian perkotaan yang sudah ada dan jenis perembetan yang sifatnya lambat.

2. Perembetan memanjang (ribbon development) dicirikan dengan perembetan kota yang berkembang mengikuti jaringan transportasi yang ada sehingga peran jaringan transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses perembetan kota jenis ini.

3. Perembetan yang meloncat (leap frog development/checkerboard development) dicirikan perembetan kota yang tidak teratur atau meloncat dari kota induk.

THE PLANNERS | 53

Fenomena urban sprawl yang dialami kota Jakarta dan sekitar, termasuk dalam proses urban sprawl ke-2, yaitu perembetan memanjang atau ribbon development. Seperti yang diketahui, terdapat jalan tol yang berhubungan antara kota besar utamanya dengan daerah pinggiran kotanya, seperti Kota maupun Kabupaten Bekasi.

Pabrik-pabrik maupun perusahaan lainnya yang terletak di Kabupaten Bekasi, hampir semuanya memilih letak yang tidak jauh dari infrastruktur lalu lintas, yaitu jalan tol Jakarta-Cikampek.

Sehingga secara tidak langsung akan memicu makin bertambahnya proses mobilisasi oleh masyarakat dan akan mempengaruhi kualitas udara yang disebabkan emisi gas / polusi dari kendaraan atau fasilitas transportasi lainnya yang digunakan oleh masyarakat.

Bagaimana Kondisi Kualitas Udara Sebagai Dampak dari Urban Sprawl?

Kondisi kualitas udara memiliki indeks sebagai bahan ukur mengetahui baik tidaknya kualitas udara di sebuah lokasi. Indonesia memiliki Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

THE PLANNERS | 54

Sumber : id.pinterest.com/pin/4714774599429085, 2021

Seperti yang dapat dilihat di tabel ISPU, batas indeks udara yang masih dianggap sehat bagi manusia adalah 100.

Kota Bekasi memiliki Kualitas Udara yang tidak sehat, bahkan hampir mencapai indeks dengan kategori sangat tidak sehat, yaitu 193. Hal-hal yang membuat kualitas udara Bekasi tidak sehat sebenarnya sudah dijelaskan di atas. Penyebab utamanya adalah Urban Sprawl, yang menyebabkan adanya peningkatan mobilisasi masyarakat dari daerah pinggir (Bekasi) ke kota pusat urban sprawl (Jakarta).

Kualitas udara juga semakin buruk dengan adanya perusahaan-perusahaan di kota maupun kabupaten Bekasi. Hal ini terjadi karena kota Jakarta sudah tidak memiliki daya tampung untuk pembangunan perusahaan. Ditambah lagi, Kota Bekasi juga menjadi pusat pemukiman bagi masyarakat yang masih beraktivitas di kota utama urban sprawl ini (Jakarta).

THE PLANNERS | 55

Mobilisasi, pembangunan, dan pemukiman menjadi 3 kata kunci utama penyebab menurunnya kualitas udara kota Bekasi yang berhubungan dengan fenomena urban sprawl.

Pasal 60 dan 114 UU PPLH mengatur pidana jika ada pencemaran lingkungan berupa limbah. Dari isi UU tersebut diketahui bahwa ada izin yang perlu didapat saat sebuah perusahaan akan membuang limbah ke media lingkungan hidup, dalam kasus ini yaitu udara.

Mengenai pencemaran udara oleh kendaraan bermotor, sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 210 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.” Hal ini berarti setiap angkutan jalan memiliki syarat ambang batas emisi gas untuk mencegah pencemaran udara berlebih.

Ketiga penyebab utama penurunan kualitas udara kota Bekasi sudah diatur dalam UndangUndang. Sehingga dapat disimpulkan, yang harus dilakukan adalah menerapkan Undang-Undang yang berlaku dengan sebaik mungkin, untuk menekan terjadinya penurunan kualitas udara di Bekasi.

Urban sprawl juga tak sepenuhnya buruk, hal ini terjadi untuk menghindari terjadinya overuse lahan di kota Jakarta sebagai pusat urban sprawl. Daya tampung Jakarta sudah mencapai ambang batasnya, maka terjadilah urban sprawl, namun tetap diusahakan menerapkan UU yang berlaku sebagai tindak peduli terhadap lingkungan daerah terkait. Perlu diingat, semua stakeholder bahkan sampai tingkat masyarakat pun memiliki peran yang sama besarnya

THE PLANNERS | 56

Sumber : https://pxhere.com, 2021

REFERENSI Day, Bang.2019.Kualitas Udara Memburuk, Pahami Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan Dampaknya bagi Kesehatan. https://www.climate4life.info/2019/08/kualitas-udara-memburukpahami-indeks-standar-pencemar-udara-dan-dampaknya-padakesehatan.html (Diakses pada 10 Januari 2022) Hasanah, Sovia.2016.Hukuman Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ff10d6bb0af /hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan/(Diakses pada 10 Januari 2022) JSC.2018.Mengurangi Polusi Udara Jakarta dengan Uji Emisi Kendaraan Bermotor. https://smartcity.jakarta.go.id/blog/374/mengurangi-polusi-udarajakarta-dengan-uji-emisi-kendaraan-bermotor(Diakses pada 10 Januari 2022)

THE PLANNERS | 57

TINJAUAN LITERATUR KAWASAN ALUN-ALUN SEBAGAI CBD DI KOTA MAGELANG DALAM DOKUMEN PERENCANAAN Mirmanti Cinahya Winursita - HMP19056

THE PLANNERS | 58

Sumber : https://wisatasoloraya.com, 2021

Menurut

Kamus

Tata

Ruang,

lahan

adalah

wujud

penggunaan

-Kawasan

Purwo-manggung

(Kabupaten Purworejo, Kabupaten

kegiatan penguasaan tanah sebagai

Wonosobo,

upaya

Temanggung, Kota Magelang, dan

memberi

manfaat

berupa

Kabupaten

hasil dan/atau jasa tertentu dan

Kabupaten

mewujudkan

serta

Rencana Tata Ruang Nasional dan

fungsi

Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa

menjaga

tata

ruang

kelestarian

Magelang)

dalam

lingkungan hidup. Bila guna lahan

Tengah

saat

2020). Berdasarkan penetapan Kota

ini

tidak

sesuai

dengan

(RKPD

Kota

Magelang

peruntukan lahan, tujuan penataan

Magelang

ruang wilayah tidak akan tercapai

Magelang dinilai cukup strategis

sehingga

sehingga

dibutuhkan

intervensi

menjadi

PKW,

berpotensi

Kota

mengalami

pemerintah sebagai pemilik tunggal

pertumbuhan ekonomi yang cukup

development right dalam mengatur

tinggi. Potensi ini diakomodasi oleh

tata guna lahan untuk menjamin

Pemerintah Daerah Kota Magelang

berlangsungnya pembangunan kota

lewat RTRW Kota Magelang tahun

yang efisien, efektif, dan sesuai

2011-2031

dengan fungsi kota. (Indradjati, P.N.,

Kawasan Alun-Alun sebagai salah

2021, diambil dari Perkuliahan PL

satu dari tujuh kawasan strategis

2201 Tata Guna Lahan)

daerah pertumbuhan ekonomi yang

Kota Magelang dengan luas 18,54

bernilai

km2 merupakan kota di Provinsi

dominasi kegiatan berupa kegiatan

Jawa Tengah yang terletak di jalur

perdagangan dan jasa. (RTRW Kota

persilangan lalu lintas ekonomi dan

Magelang 2011-2031). Dalam RPJP

transportasi

–

Kota Magelang tahun 2005-2025,

antara

Semarang

dengan

menetapkan

historis-kultural

dengan

Magelang

–

Yogyakarta

dan

Kawasan Alun-Alun diprioritaskan

Purworejo

–

Temanggung

serta

untuk dikembangkan di tahun 2016

terletak pada persimpangan jalur

hingga

wisata lokal dan regional antara

pertumbuhan ekonomi dalam skala

Yogyakarta – Borobudur – Kopeng –

kawasan yang lebih luas yang masuk

Ketep Pass – dataran tinggi Dieng

dalam kategori berpotensi dalam

yang menjadikan Kota Magelang

pengembangan

pusat

sebagai Pusat Kegiatan Wilayah

perekonomian

yang

(PKW)-

jangkauan pelayanan skala kota /

2021

sebagai

generator

pelayanan mempunyai

regional.

THE PLANNERS | 59

Kawasan Alun-Alun yang merupakan pusat kota yang termasuk dalam Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) I yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kota dengan arah pengembangan utama sebagai kawasan yang mewadahi kegiatan perkotaan, dengan karakteristik kegiatan sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi skala kota, rekreasi wisata perkotaan, dan permukiman dengan kepadatan tinggi.

Karakteristik dari BWP Pusat Kota tersebut adalah lokasi di tengah wilayah kota dan mempunyai daya jangkau yang relatif merata-

Gambar 1. Peta Kawasan Alun-Alun dan sekitarnya Sumber : RBTL Kota Magelang, 2021

THE PLANNERS | 60

-dari semua sudut kota. Fasilitas pelayanan dasar khususnya fasilitas ekonomi dan sosial kota, tersedia dan tersebar cukup merata (RTRW Kota Magelang 2011-2031).

Berdasarkan studi literatur, aksesibilitas menuju dan dari AlunAlun dihubungkan oleh jalan arteri sekunder dan jalan kolektor dengan 2 ruas jalan satu arah. Jalan arteri sekunder, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Pemuda, sedangkan jalan kolektor sekunder adalah Jalan Alun-Alun Utara dan Jalan Alun-Alun Selatan.

Alun-Alun merupakan kawasan sentral Kota Magelang. Kondisi fisik kawasan Alun-Alun sangat berperan dalam membentuk citra kota. Hal ini didukung oleh fakta historis, bahwa pada 1810, AlunAlun Kota Magelang dijadikan kawasan pembentuk struktur ruang wilayah Magelang. Hal ini selaras dengan teori karakteristik lahan sebagai morfologi dan pembentuk kota.

Kondisi kepadatan bangunan, ciri khas bangunan, kondisi jalan dan lingkungan, serta fasilitas kawasan akan sangat menentukan kesan yang terbentuk (baik positif maupun negatif), yang kemudian akan memengaruhi nilai jual kawasan tersebut.

SUMBER Indradjati, P.N. 2021. Materi Perkuliahan PL 2201 Tata Guna Lahan. Institut Teknologi Bandung: Bandung Kota Magelang. 2020. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Magelang

atas Nomor

Peraturan 4

Tahun

Daerah 2012

Kota

tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang 2011-2031. Sekretariat Daerah. Magelang.

Kota Magelang. 2009. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJP Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025.

Sekretariat Daerah. Magelang.

Kota

Magelang.

2019.

Peraturan

Walikota

Magelang Nomor 16 Tahun 2019 tentang RKPD Kota

Magelang

2020.

Sekretariat

Daerah.

Magelang.

Kota Magelang. 2019. RPJMD Kota Magelang Tahun

2016-2021.

Sekretariat

Daerah.

Magelang Kota Magelang. 2019. RBTL Kota Magelang Tahun 2020. Sekretariat Daerah. Magelang

THE PLANNERS | 61

THE PLANNERS | 62

Sumber: theconversation.com, 2020

PERLUKAH SERTIFIKASI LAHAN? SEBUAH EVIDENCE DARI AFRIKA Muhammad Sulton Asofyan - HMP18024

Besley (1995) menerangkan bahwa kepastian penguasaan lahan memiliki dampak positif pada investasi terutama terhadap menurunnya risiko pengambilalihan lahan dan meningkatnya rasa aman bagi pemilik lahan.

Hal ini kemudian akan memberikan dorongan bagi pemilik lahan/petani untuk melakukan investasi dan meningkatkan produktivitas lahannya. Namun, seringkali isu kepemilikan lahan justru diabaikan dalam agenda pembangunan perdesaan (FAO, 2002).

Pada kenyataannya, pertumbuhan penduduk di Afrika yang meningkat dan permintaan investor asing yang tinggi terhadap lahan pertanian berakibat pada meningkatnya kebutuhan akan lahan pertanian termasuk kebutuhan formalisasi hak atas lahan dan sistem pengelolaan lahan yang baik (Deininger & Byerlee, 2011; Headey & Jayne, 2014 dalam Adamie, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, sejak tahun 1998, Ethiopia telah menerapkan program sertifikasi tanah berskala besar yang dijadikan tolak ukur sertifikasi tanah di Afrika (Deininger et al., 2008 dalam Adamie, 2021). Namun, program sertifikasi tanah tersebut seringkali tidak berhasil sehingga sulit untuk mewujudkan akses terhadap kepemilikan lahan yang pasti. Sebagai dampaknya, sering terjadi kerawanan pangan dan kesulitan mata pencaharian yang berujung pada kemiskinan di daerahdaerah di Afrika. Berdasarkan penelitian yang melibatkan 11.444 rumah tangga selama periode 2011-2016, kepastian kepemilikan lahan rumah tangga perdesaan melalui program sertifikasi tanah di Afrika ternyata berdampak positif dan signifikan terhadap agenda pembangunan perdesaan antara lain terhadap partisipasi rumah tangga dalam program penyuluhan pertanian dan program pengelolaan lahan dan air yang berkelanjutan. Selain itu, sertifikasi tanah memberikan rasa aman bagi pemilik lahan untuk dapat berinvestasi dan meningkatkan produktivitas lahannya.

THE PLANNERS | 63

Saat ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sedang menangani advokasi sengketa lahan dengan total seluas 665 ribu hektare lahan yang tersebar di 520 desa di 20 provinsi Indonesia (BBC News, 2021). Hal tersebut menandakan bahwa proses reforma agraria di Indonesia masih berlangsung dan masih banyak lahan yang belum teredistribusi.

Sebaiknya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional segera memprioritaskan penyelesaian sengketa lahan tersebut agar redistribusi lahan bisa THE PLANNERS | 64

segera dilakukan. Tidak hanya itu, program penerbitan sertifikasi tanah yang tidak termasuk redistribusi lahan juga sebaiknya dipercepat dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi dan layanan daring. Belajar dari evidence Afrika, jaminan terhadap kepemilikan lahan akan mendorong perwujudan penggunaan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan; maka, program sertifikasi tanah perlu terus didorong demi percepatan kemajuan khususnya di wilayah perdesaan.

Referensi Adamie, Birhanu Addisu. (2021). Land property rights and household take-up of development programs: Evidence from land certification program in Ethiopia. World Development 147 105626. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.1056 26 Besley, T. (1995). Property rights and investment incentives: Theory and evidence from Ghana. Source Journal of Political Economy, 103(5).

Deininger, K., Ali, D. A., Holden, S., & Zevenbergen, J. (2008). Rural land certification in Ethiopia: Process, initial impact, and implications for other African countries. World Development, 36(10), 1786–1812. https://doi.org/10.1016/ j.worlddev.2007.09.012 Deininger, K., & Byerlee, D. (2011). Rising global interest in farmland: can it yield sustainable and equitable benefits?

Sumber : Kompas.com, 2018

FAO. (2002). Land Tenure and Rural Development. In FAO land tenure studies,.

9251048460 Headey, D. D., & Jayne, T. S. (2014). Adaptation to land constraints: Is Africa different? Food Policy, 48, 18–33. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.05.005.

Mardiana, Yenna Sri., Siregar, Hermanto., & Juanda, Bambang. (2016). Pengaruh Sertifikasi Tanah Terhadap Nilai Tanah dan Kondisi Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor. DOI: 10.17358/JABM.2.3.304

THE PLANNERS | 65

Sumber : ekonomi.bisnis.com, 2020

P E R S P E K T I F K O N S E P

L I N G K U N G A N

F O R E S T

H I D U P

D A N

C I T Y

IBU KOTA NEGARA BARU RI Hafsah Restu Nurul Annafi - HMP19091

THE PLANNERS | 66

Ibu kota merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara, secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan (Yahya, 2018). Pada 26 Agustus 2019, Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Panajem Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

Pemindahan ibu kota bertujuan untuk meratakan pembangunan dan membentuk sistem birokrasi yang menjagkau seluruh wilayah di Indonesia (Andjarwati, 2019).

Adapun faktor pendorongnya yaitu DKI Jakarta sudah tidak lagi ideal, terlalu padat, serta rentan akan kerusakan dan bencana alam.

Perencanaan pemindahan ibu kota harus dilakukan secara matang dan ditinjau dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang penting yaitu terkait lingkungan hidup.

Perspektif lingkungan hidup diperoleh salah satunya dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mewujudkan konsep kota berkelanjutan.

Mengingat bahwa Kalimantan Timur dikenal sebagai kawasan hutan hujan tropis dan menjadi ekosistem bagi flora dan fauna endemik, hal ini harus dipertimbangkan secara mendalam. Potensi yang dimiliki Kalimantan Timur bisa menjadi bencana apabila tidak dibarengi dengan rencana yang sesuai. Untuk itu, pemerintah berencana menerapkan konsep Forest City disamping smart and intelligent city, dalam pelaksanaan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur. Konsep ini diharapkan mampu mengurangi enviromental footprint melalui pengadaan Ruang Terbuka Hijau.

Visi IKN ‘Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable’ diterjemahkan melalui pengembangan kota yang berdampingan dengan alam. Melalui visi ini, IKN diharapkan mampu menjadi kota yang mengedepankan inklusi sosial dan modern, dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Konsep ini merupakan pilihan terbaik, mengingat calon lokasi IKN berada di Pulau Kalimantan yang memiliki karakter hutan hujan tropis dan berbagai ecological constraint.

Salah satu bentuk transformasi dari konsep ini yaitu penekanan proporsi pola ruang 50% untuk Ruang Terbuka Hijau yang juga akan mengedepankan peningkatan kualitas ekosistem serta perlindungan dan konservasi khususnya area-area yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT). (Rudy Prawiradinata dalam Dialog Nasional VI Pemindahan Ibu kota Negara, 2020).

THE PLANNERS | 67

Untuk memastikan aspek lingkungan sudah dipertimbangkan dalam pembangunan IKN, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan Rapid Assessment Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap rencana pemindahan IKN pada tahun 2019.

Rapid Assessment menghasilkan rekomendasi enviromental safeguard pemanfaatan ruang, rekomendasi prinsip forest city sesuai arahan penerapan elemen smart city untuk kota keberlanjutan, usulan kebijakan dukungan keberlanjutan (sustainability enabler policy), serta peta jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan. Pada tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas melengkapi proses kajian yang sudah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui penyusunan KLHS untuk Rencana Induk Pembangunan Kawasan IKN atau disebut sebagai Masterplan IKN. Penyusunan KLHS Masterplan IKN akan dilakukan terintegrasi dengan penyusunan Masterplan IKN, dan menjadi rekomendasi penyusunan Masterplan, sehingga mengakomodasi visi ‘Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable’.

THE PLANNERS | 68

Analisis KLHS komprehensif ini meliputi: 1. Kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup 2. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup 3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem 4. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim 5. Potensi keanekaragaman hayati wilayah lokasi IKN 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati wilayah lokasi IKN.

Penyusunan KLHS dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait di tingkat nasional maupun daerah. Dengan diskusi terbuka, kajian diharapkan mendapat banyak masukan dari berbagai macam sudut pandang untuk mematangkan proses perencanaan pemindahan ibu kota negara baru RI.

Demi mewujudkan visi IKN untuk membangun ibu kota baru yang berkelanjutan, konsep Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable harus diintegrasikan dengan konsep forest city untuk mempertahanan kelestarian alam di wilayah bakal IKN baru, Kalimantan Timur. Konsep ini juga ditujukan untuk menjaga habitat asli flora dan fauna, terutama yang statusnya dilindungi karena terancam punah. Implementasi dari konsep forest city diupayakan dapat menjaga luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kalimantan Timur,

terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Selain itu, pembangunan infrastuktur ibu kota diharapkan tidak menimbulkan deforestasi maupun kerusakan alam secara masif.

Untuk itu, penting untuk melakukan perencanaan secara matang, kajian secara mendalam, dan diskusi parsitipatif yang melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, para ahli, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara.

Referensi

Sumber : celebes.co, 2021

Nurbaya, Siti. 2020. Perspektif Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Pemindahan Ibukota Negara, disampaikan dalam Dialog Nasional Kajian Pemindahan Ibukota Negara pada Februari 2020.

Kementerian PPN/Bappenas, 2020.

Terapkan Forest City, Ibu Kota Negara Pertahankan Ruang Terbuka Hijau dan Tekan Environmental Footprint.

Setyorini, Vina P. 2019. Kajian Lingkungan Hidup Ibu Kota Negara Baru Akhirnya Rampung, dilansir melalui laman berita Antaranews

THE PLANNERS | 69

Sumber : Time Magazine, 2015

TRANSPORTASI KIAN BASI, PERMASALAHAN SILIH BERGANTI Sultan Ferdinand – HMP19027 THE PLANNERS | 70

Deru kendaraan bermotor lalu lalang di kota yang katanya curah hujannya tertinggi di Indonesia.”

“Jalanan tidak akan pernah mati walau pandemi menghalangi, jalanan akan terus hidup untuk menghidupi warga kota yang bergantung hidup padanya.”

Transportasi tak lepas dari unsur kendaraan dan jalanan, entah itu angkot, mobil, motor, pejalan kaki, maupun rambu lalu lintas yang seringkali tidak pernah dianggap khalayak umum; semua aspek bisa menjadi bagian dari transportasi itu.

Aku sebagai warga kota yang setiap hari melintas dan berkendara di kota beriman, pasti paham betul permasalahan transportasi apa-apa saja yang terjadi di kota yang kucintai ini. Bahkan keburukan transportasi kota ini sudah “disahkan” oleh survei The Waze Driver Satisfaction Index (2016).

Permasalahan yang sama terus berulang setiap waktu, dan tidak ada kontribusi yang nyata serta permanen oleh pemerintah kota yang hanya bekerja ketika warga memaksa.

Kemacetan. Hal ini selalu menjadi first impression orang-orang yang pertama kali ke Bogor lewat Tol Jagorawi, tol pertama di Indonesia.

Kemacetan ini bahkan sudah menjadi ciri khas ketika berkunjung ke Kota Bogor. Menurut Walikota Bogor, Bima Arya, hal ini disebabkan oleh infrastruktur dan kultur yang tidak tertata. Namun menurutku, lebih ke kultur yang sudah terbiasa tidak teratur dalam berkendara, meskipun infrastruktur-nya dibilang bagus pun tidak.

Tidak cukupnya jalan menampung pengendara yang kian hari kian banyak juga turut serta menyumbang kemacetan di kota ini. Pertumbuhan jumlah dan luas jalan yang hanya sebesar 0,1 persen per tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai 13 persen (Tirto). Banyak sekali para “orang kaya baru” dengan pemikirannya mengenai “belum kaya kalau belum punya mobil”. Memang tidak ada yang melarang kalau ingin punya mobil, tetapi tolong juga kalau ingin memakai mobil pergunakan dengan maksimal jumlah orang yang dibawa. Karena banyak sekali orangorang yang hanya sendiri lalu ia membawa mobil seakan kemacetan tidak berarti, lalu emosi menyalahkan sana-sini. Padahal, baiknya menggunakan kendaraan umum saja atau menggunakan kendaraan bermotor agar lebih efektif.

THE PLANNERS | 71

Ada salah satu hal yang pasti sebagai penyebab kemacetan ini, Angkot.

Angkot-angkot ini banyak sekali berlalu-lalang di jalanan kota, puluhan trayek yang mengakomodir beragam kebutuhan masyarakat dalam bepergian.

Banyaknya masyarakat yang bergantung pada angkot ini yang menyebabkan sopir angkot “tak tahu diri”, merasa dirinya paling dibutuhkan dan paling berkuasa, dan akhirnya bertindak bak seorang penguasa tak peduli ada pengendara lainnya.

Lalu lebih banyak lagi pengendara (termasuk sopir angkot) lebih tak tahu diri, tidak pernah memperhatikan rambu jalan. Seperti contohnya, aku melihat di sepanjang Jalan Pajajaran banyak terdapat motor dan mobil terparkir di bahu jalan, padahal dengan jelasnya terpampang rambu dilarang parkir.

Banyak juga pengendara tidak mengindahkan rambu dilarang berhenti, verboden, dan ramburambu lainnya.

Ketiga, seiring berkembangnya zaman, penggunaan transportasi juga berubah sesuai zaman, dan berkembang pula permasalahan transportasi yang menambah unsur baru dalam masalahnya. Salah satu contohnya adalah ojek online (ojol).

Tak dipungkiri lagi, ojol merupakan efektivitas baru dalam era ini. Akan tetapi, ojol masih memiliki kekurangan dalam penggunaannya.

Banyak sekali para driver ojol yang “tidak tahu tempat” dalam menunggu penumpang atau nongkrong di pinggir jalan, pengambilan dan penurunan penumpang dimana saja sesuka hati, dan seringkali para driver ojol ini bergerombol yang menyebabkan kemacetan. Butuh regulasi yang ketat dari pemerintah untuk mengatur dan mengawasi ojolojol ini, dan juga butuh inovasi dari para pemuda negeri untuk membuat hal baru untuk meminimalisir kemacetan.

Sumber : mediacorp, 2021

THE PLANNERS | 72

Menurut Walikota Bogor era 1990an, Eddy Gunardi, beliau berkata kemacetan ini akan sulit diatasi; “Sampai kiamat pun akan tetap macet meskipun berganti walikota hingga sepuluh kali”. Memang perkataan beliau ini sangat masuk akal dan tidak terbantahkan, akan tetapi aku yakin pasti masalah ini akan teratasi cepat atau lambat. Dan aku ingin menjadi bagian, bahkan inisiator, untuk mengatasi permasalahan kemacetan Kota Bogor yang sudah mendarah daging ini.

Sumber :Karya Warga - Irsyad Rafi Madjid - HMP20083 : 2021

Referensi

Pemerintah Kota Bogor. (2017, September 2). Dua Permasalahan Transportasi dan Kemacetan. Retrieved from kotabogor.go.id: https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/7754/ Tirto. (2016, October 4). Rimba Jalanan Bogor dan Potret Buruk Transportasi Kota.

Retrieved from Tirto.id: https://tirto.id/rimba-jalanan-bogor-dan-potret-buruktransportasi-kota-bQ3V Transportasi Kota Bogor. (2020, August 3). Retrieved from fkossmpkotabogor.web.id: https://www.fkossmpkotabogor.web.id/transportasi-kotabogor/ THE PLANNERS | 73

Sumber : Skyscrappercity

BERKACA PADA SISTER CITY:

MENGEMBANGKAN MEDAN SEBAGAI KOTA AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI Zahra Annisa Fitri - HMP19031

THE PLANNERS | 74

Saya masih ingat bagaimana saya turut berbangga saat teman-teman saya sukses unjuk gigi di Tiongkok sebagai perwakilan dari Medan. Saat itu, saya masih belum tahu mengapa penampilan tersebut dilakukan di Chengdu. Saya berpikir, mengapa tidak sekalian saja di Beijing selaku ibukota negara?

Barulah akhir-akhir ini saya mengetahui bahwa Kota Chengdu adalah sister city dari Kota Medan.

Performa teman-teman saya itu pun dilakukan untuk kegiatan 2016 Chengdu International Sister Cities Youth Music, bukan kegiatan pertukaran pelajar biasa seperti yang saya kira.

Saya mulai merasa kepo. Beberapa literatur saya lahap untuk menemukan definisi bahwa sister city ‘kota kembar’ adalah konsep penggandengan dua kota untuk menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antarpenduduk.

Umumnya, kota tersebut terletak di negara yang berbeda. Salah satu contohnya adalah Medan dan Chengdu.

Sister city tidak hanya bisa didefinisikan sebagai kota “kembar” atau “twin” cities. Maknanya bisa triplets, quadruplets, bahkan quintuplets cities! Selain Chengdu, “saudara kembar” Kota Medan lainnya adalah Gwangju, George Town, dan Ichikawa.

Perhatian lebih saya terhadap Jepang membuat saya meninjau lebih jauh hubungan antara Medan dan Ichikawa. Ternyata, hubungan antara Medan dan Ichikawa sudah berlangsung cukup lama, bahkan anniversary-nya yang ke-30 sudah dirayakan pada 2019 silam.

Ichikawa sendiri adalah salah satu kota industri di Jepang, yang memiliki spesialisasi di bidang pengelolaan perikanan dan pertanian. Ichikawa juga terkenal dengan pengolahan energi airnya yang tidak menggunakan listrik ataupun tenaga penggerak motor.

Dengan kelebihan-kelebihan itu, kerja sama antara Medan dan Ichikawa dinilai mampu membantu pengembangan Medan menjadi kota agrobisnis dan agroindustri.

Medan memang memiliki agroindustri yang cukup berkembang. Selain itu, Medan merupakan pusat aktivitas perekonomian dan perdagangan di Sumatra Utara dengan basis daerah pertanian.

Sebuah kajian juga menyatakan pembangunan kawasan agropolitan, khususnya di Sumatra Utara, memberi solusi ideal untuk mengatasi ketimpangan antara desa dan kota sekaligus menjamin ketahanan pangan.

Sumber : istockphoto.com, 2017

THE PLANNERS | 75

Terdapat banyak variabel yang dapat memengaruhi pertumbuhan agroindustri. Salah satunya adalah variabel jumlah tenaga kerja di sektor agroindustri yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor agroindustri, khususnya di Kota Medan.

Sayangnya, jumlah tenaga kerja usia muda Indonesia di sektor pertanian cenderung menurun. Sejumlah faktor menjadi penyebab menurunnya minat tenaga kerja muda Indonesia di sektor pertanian. Di antaranya adalah citra sektor pertanian yang kurang bergengsi, berisiko tinggi, dan kurang memberi jaminan kualitas pendapatan yang baik.

Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan. Perlu dilakukan beberapa strategi, seperti mengembangkan pertanian modern, mengadakan pelatihan dan pemberdayaan petani muda, hingga memberikan insentif khusus bagi mereka. Namun, yang paling utama adalah mengubah persepsi generasi muda bahwa sektor pertanian adalah sektor yang menarik dan menjanjikan. Akan tetapi, untuk mewujudkan daya tarik sektor pertanian, dibutuhkan pengelolaan yang tekun dan sungguh-sungguh.

THE PLANNERS | 76

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah memegang peran besar dalam penyelenggaraan pengelolaan tersebut. Mirisnya, belum ada konsep yang jelas oleh Pemerintah untuk menumbuhkembangkan sektor pertanian, terutama di Sumatra Utara dan Medan. Lain halnya dengan Pemerintah Kota Ichikawa yang menyatakan dengan jelas dalam kebijakannya bahwa sektor pertanian adalah salah satu sektor yang di-highlight atau disoroti.

Selain itu, Pemerintah Kota Ichikawa juga berkomitmen meningkatkan daya hidup sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungannya.

Setiap kota memang memiliki potensi dan kekhasannya masingmasing.

Namun, Medan patut berkaca bahkan berguru pada kesungguhan Ichikawa dalam membangun wilayahnya, khususnya dalam sektor pertanian yang mencakup agrobisnis dan agroindustri.

Jika pembangunan benar-benar diseriusi dan digarap, Medan sebagai kota agrobisnis dan agroindustri tidak hanya memberi keuntungan pada dirinya sendiri, tetapi juga pada kota-kota tetangga seperti Binjai dan Deli Serdang. Cara ini efektif untuk mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah.

Pembangunan tersebut juga menciptakan sinergi dalam pengembangan agrobisnis dan agroindustri komoditas unggulan.

Dengan demikian, kawasan tersebut mampu bersaing dalam kancah internasional, baik dari sistem produksi maupun komoditas hasil agrobisnis dan agroindustri.

Akhir kata, saya sebagai mahasiswa jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota merasa tidak mau kalah dari rekan-rekan jurusan Pertanian dalam membangun kota tempat saya dibesarkan. Namun, saya menyadari bahwa pembangunan sebuah wilayah bukanlah sebuah kompetisi.

Sebaliknya, sebagaimana Medan dan Ichikawa dengan sejumlah perbedaannya tetap dapat bersaudara dan bekerja sama, saya beserta rekan-rekan saya nanti juga akan berkolaborasi demi mewujudkan Medan menjadi kota agrobisnis dan agroindustri sebagai bakti kami pada negeri.

Sumber : istockphoto.com, 2019

Referensi [1] Ichikawa City Planning Department Planning Division. (2017).

Ichikawa City Second Basic Plan, Third Implementation Plan, Year 2017~2019.

[2] Juraidi. (2013). Konjen Jepang Apresiasi Kota Kembar MedanIchikawa, diakses dari https://sumut.antaranews.com/berita/125408/konjen-jepangapresiasi-kota-kembar-medan-ichikawa, pada 3 Agustus 2020.

[3] Lubis, R. A. Perencanaan Dan Pengembangan Fungsi Kota-Kota pada Kawasan Tertentu Medan Sekitarnya (Metropolitan Mebidang Area). Universitas Sumatera Utara.

[4] Manullang, Y., & Edzgar, R. (2014). Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Sister City Di Indonesia. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(1).

[5] Nishiyama, M. (2010). Can Citizen Farming Change Agriculture and Rural Community? A Case Study in an Urban Neighborhood in Japan.

Asian Rural Sociology IV, 297.

[6] Putra, H. D. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Agroindustri di Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.

[7] Simamora, E. (2016). Pengembangan Sektor Pertanian Sumut Belum Merata, diakses dari https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/06/23/241896/ pengembangan-sektor-pertanian-sumut-belum-merata, pada 3 Agustus 2020.

[8] Sirait, B. (2006). Pembangunan Agropolitan dan Agroindustri di Sumatera Utara. Jurnal Sistem Teknik Industri, 7(4), 61.

[9] Susilowati, S. H. (2019). Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda serta Implikasinya bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

THE PLANNERS | 77

Sumber: Mikael Kristenson, 2017 THE PLANNERS | 78

The International Conference on Sustainable Development (ICSD) merupakan forum untuk memberikan wadah bagi akademisi, pemerintahan, pegiat sosial, agen UN, dan pihak swasta untuk bertemu di satu tempat yang sama untuk berbagi solusi praktis dan mencapai SDGs atau Sustainable Development Goals. Terlaksana sejak tahun 2014, ICSD merupakan konferensi internasional yang sangat terkenal di kalangan akademisi untuk mendiskusikan pengembangan berkelanjutan karena terdiri atas banyak sesi paralel, presentasi lisan, hingga poster yang berasal dari peneliti dan praktisi di seluruh dunia untuk membahas berbagai tujuan pengembangan berkelanjutan demi pemahaman yang lebih baik kedepannya.

ICSD yang penulis ikuti berada di sesi kedua pemaparan pada 21 September 2021 dengan judul “Can Animal Pollinators be a Tool to achieve UN SDGs of Zero Hunger and Life on Land?” pemaparan ini disampaikan oleh Bruna Cristina Pinto.

SDGs yang dibahas dalam sesi ini terdiri atas dua goal utama, yaitu goal nomor 2 atau Zero Hunger (membebaskan orang dari kelaparan) serta goal nomor 15 mengenai restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. Tujuan yang diangkat dari studi topik ini adalah mendiskusikan serta mensintesiskan informasi dari studi terkait untuk fenomena dari produksi pangan dan memastikan keamanan nutrisi secara global.

Sumber: billycm, 2017

THE PLANNERS | 79

Pemaparan studi dimulai dengan aspek demand atau kebutuhan.

Hal ini disampaikan oleh Pinto, dengan membuat grafik yang menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dalam enam benua yang ada di dunia, mulai dari jumlah penduduk terbanyak, yaitu Asia, Amerika Serikat dan Kanada, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa, hingga Asia. Jumlah penduduk yang makin banyak tentu saja mengakibatkan populasi manusia yang sangat besar. Kebutuhan atas sandang dan papan tentu berbeda dengan kebutuhan pangan karena pangan diperlukan secara berkala, terus diperbarui, dan dibutuhkan agar manusia tetap hidup. Makanan pun tidak bisa sembarangan karena manusia membutuhkan sejumlah nutrisi tertentu untuk tetap sehat dan melanjutkan hidupnya, khususnya pada anak-anak dan balita sejalan dengan perkembangan usia.

Penyediaan makanan yang beragam untuk memenuhi kebtuhan pangan yang sesuai dengan nutrisi yang cukup, tentunya tidak akan terjadi jika pepohonan tidak dibuahi oleh lawan jenisnya.

Perantara pembuahan pepohonan ini disebut dengan polinator, yaitu hewan yang melakukan polinasi. Peran yang dimiliki oleh polinator ini adalah penyambung atau perantara antara satu bunga dengan bunga lainnya untuk melakukan pembuahan, dari hasil pembuahan ini, pepohonan akan menghasilkan buah atau tunas yang dapat dimakan manusia untuk memenuhi nutrisi.

Hal ini disebutkan dan bahkan di highlight oleh pemateri bahwa polinator sangat berharga demi kelangsungan ketersediaan makanan yang ada di dunia secara umum atau global.

Pinto juga memaparkan bahwa hampir sebanyak 75% hasil produksi pertanian itu dibantu dan diperantarai oleh polinator.

Proses polinasi ini memungkinkan .

THE PLANNERS | 80

terjadinya produksi makanan yang memiliki kualitas dan kuantitas tertentu.

Hal ini sangat penting untuk negara berkembang, apalagi bagi negara yang menetapkan basis perekonomiannya pada aspek agrikultur, tentunya membutuhkan peran dari hewan polinator untuk membuahi tanaman yang berada di perkebunannya agar berbuah dan menghasilkan tanaman yang siap di panen.

Ketika tidak ada hewan pollinator tersebut, bisa jadi tidak ada tanaman pangan yang dipanen oleh masyarakat, sehingga bisa menyebabkan kekurangan bahan pangan pokok, kekurangan nutrisi, serta secara keseluruhan dapat berdampak pada ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat dari negara tersebut. Sebagai akhir dari pemaparan sesi ini adalah polinator dapat membantu pencapaian tujuan SDGs 2 dan 15 karena menciptakan kualitas dan kuantitas hasil panen yang lebih baik serta perlu adanya kebijakan atau rencana untuk menciptakan komitmen menjaga lingkungan demi terjaganya hewan polinator dari kepunahan.

Sumber: Egor Kamelev, 2019

Reference: International Conference on Sustainable Development 2021 by The Global Master’s in Development Practice (MDP) and The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ( https://ic-sd.org/about/) Pinto, Bruna Christina. 2021. Can Animal Pollinators be a Tool to achieve UN SDGs of Zero Hunger and Life on Land?. ICSD Conference, 21 September 2021 via Zoom.

Sumber: congerdesign, 2017 THE PLANNERS |

81

ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN GARUT TINGGI: APA YANG HARUS PEMERINTAH LAKUKAN? Andina Fathiyaturahma - HMP19090

THE PLANNERS | 82

Sumber: Path Whelen, 2020

Kemiskinan merupakan keadaan seseorang ketika tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami hal tersebut. Kurangnya materi untuk memenuhi kehidupan mereka membuat mereka hidup sulit sehingga kebutuhan dasar pun tidak dapat terpenuhi.

Banyak daerah di Jawa Barat yang hingga saat ini masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Salah satunya adalah Kabupaten Garut yang memiliki jumlah penduduk miskin tahun 2018 mencapai 241,31 ribu jiwa atau 9,27 %. Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat, Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-18 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat (Pemerintah Kabupaten Garut, 2019). Dalam bidang ketenagakerjaan, jumlah pengangguran terbuka usia kerja 15 tahun ke atas masih cukup tinggi, pada tahun 2018 mencapai sebanyak 77.440 jiwa atau 7,07%, meningkat 0,57% dan berada pada peringkat ke-9 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah (Pemerintah Kabupaten Garut, 2019).

Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran ini hakikatnya adalah upaya yang harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini membutuhkan sinergi dan bantuan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Seluruh elemen harus membangun visi yang sama, pola pikir, dan juga pola tindak yang saling menguatkan dengan fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Salah satu kriteria utama pemilihan sektor inti atau sektor andalan dalam pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang dan Saktyanu, 2003).

Berdasarkan pernyataan tersebut, tingginya .

angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Garut dapat diatasi dengan peningkatan fokus pemerintah pada pembangunan sektor pertanian, sektor industri, dan sektor ekonomi di Kabupaten Garut.

Dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Garut, pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan lebih baik jika dimulai dari sektor pertanian karena pada saat ini pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Garut. Tertulis dalam buku Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut 2019–2024, struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Garut pada periode 2012–2017 tetap pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terlihat dari besarnya peranannya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Garut. Hal ini terjadi karena sebagian kegiatan ekonomi penduduk di wilayah Kabupaten Garut bermata pencaharian di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Garut digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian. Pemerintah Kabupaten Garut menginformasikan bahwa pemanfaatan lahan di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut, “Lahan Sawah mencapai 42.663 Ha atau 13,92%, Lahan Bukan Sawah mencapai 210.061 Ha atau 68,53 % dan Lahan Bukan Pertanian mencapai 51.795 Ha atau 17,55 % (2019)”. Selain itu, salah satu permasalahan yang dialami selama proses pembangunan pertanian adalah masih terbatasnya SDM pertanian dan kurangnya pengetahuan petani.

(Pemerintah Kabupaten Garut, 2019). Oleh dari itu, para pengangguran yang berada di Kabupaten Garut harusnya diarahkan dan diberikan fasilitas pendidikan oleh pemerintah mengenai pertanian sehingga angka pengangguran di Kabupaten Garut dapat berkurang dan pembangunan di sektor pertanian pun dapat berjalan lebih maksimal.

THE PLANNERS | 83

Selain sektor pertanian, sektor industri pun memiliki pengaruh besar dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Garut. Dikutip dari buku Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut 2019–2024, disebutkan bahwa peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, secara umum peranannya masih relatif rendah dan belum mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2012–2017. (Pemerintah Kabupaten Garut, 2019). Namun, hal ini menjadi kelemahan dari Kabupaten Garut dengan masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian sehingga perdagangan antarwilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahanbahan mentah hasil pertanian (Pemerintah Kabupaten Garut, 2019).

Seharusnya, pemerintah dapat memberikan fasilitas berupa pendidikan agar masyarakat Garut lebih kreatif dalam mengolah hasil pertaniannya. Dengan hanya menjual bahan mentah dari hasil pertanian saja, masyarakat hanya akan mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit, belum dipotong dengan biaya transportasi yang harus mereka tanggung.

Pembangunan sektor-sektor di atas akan mendorong Kabupaten Garut dalam peningkatan pembangunan ekonomi daerahnya.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dari pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Mudrajad 2004). Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam periode 2012–2017. Namun pergeseran dari kelompok kategori primer ke arah sekunder dan tersier tidak mengalami perubahan secara signifikan. Hal ini disebabkan kurangnya fokus pemerintah terhadap potensi-potensi perekonomian di masing-masing wilayah Kabupaten Garut. Seharusnya, pemerintah dapat memberikan arahan kepada setiap wilayah untuk meningkatkan potensi mereka THE PLANNERS | 84

Sumber: Pedro Rey, 2021

dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Garut sehingga hal ini dapat menggeser kelompok pada kategori primer menuju sekunder dan tersier karena seperti yang diungkapkan oleh A.G.B. Fisher, semakin tinggi pendapatan perkapita penduduk di suatu wilayah, maka perekonomian akan bergeser dari primer ke arah sekunder dan tersier.

Untuk mendapatkan penurunan angka yang signifikan dibutuhkan proses yang efektif, efisien, dan bertahap. Metode yang dimaksud adalah dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Garut itu sendiri. Sektor pertanian memiliki peran yang besar dalam meningkatkan nilai perekonomian Kabupaten Garut. P;eh karena itu, langkah yang harus diambil oleh pemerintah adalah dengan fokus meningkatkan pembangunan di sektor pertanian tersebut. Setelah hal tersebut dijalankan, akan dilanjutkan dengan pembangunan sektor perindustrian. Dengan metode tersebut itu, angka kemiskinan di Kabupaten Garut dapat turun sehingga perekonomian di Kabupaten Garut pun akan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA Amir, Amri, Harlik dan Hardiani. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi. https://onlinejournal.unja.ac.id/JES/article/view/1500/pdf (diakses tanggal 03 April 2020).

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Pemerintah Kabupaten Garut. 2019. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut 2019–2024. Garut: Pemerintah Kabupaten Garut.

Simatupang, Pantjar dan Saktyanu, K, Dermoredjo. 2003. Produk Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan. Media Ekonomi, dan Keuangan Indonesia. Hal 191– 324, Vol. 51, No.3.

Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. http://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/view/244/244 (diakses tanggal 03 April 2020).

Sumber: Tom Fisk, 2021 THE PLANNERS |

85

THE PLANNERS | 86

THE PLANNERS | 87

Potret Warga Inside Sudirman Oleh Irsyad Rafi Madjid -

HMP20083

Injustice Oleh Irsyad Rafi Madjid -

Beneath Jakarta's Metropolitan Oleh Irsyad Rafi Madjid -

HMP20083

THE PLANNERS | 88

HMP20083

Carbon Factory Oleh Irsyad Rafi Madjid - HMP20083

Indonesia's Lifestyle Epicentrum Oleh Irsyad Rafi Madjid -

HMP20083

THE PLANNERS | 89

Potret Warga

New Normal, New Mobility Oleh Dhya Rizqy Andryan Zain - HMP18049

THE PLANNERS | 90

Maskeran Yuk Oleh Dhya Rizqy Andryan Zain - HMP18049

THE PLANNERS | 91

F F A P U CW N T K Fakta menarik seputar Perencanaan Wilayah dan Kota

Sumber: Antony Trivet, 2017

THE PLANNERS | 92

The Planners Majalah Keilmuan HMP PL ITB

Fun Fact Jurusan PWK Salah satu fakta yang membuat kuliah di Jurusan

1

Perencanaan

Wilayah

dan

Kota

itu

menarik

adalah kompleksnya materi yang akan dipelajari.

PWK

merupakan

yang tetapi

sangat

bagian

kental

Teknik

dari

dengan

Planologi

Fakultas bidang

(PWK)

Teknik

Saintek,

justru

2

memiliki

irisan dengan berbagai bidang Soshum.

Ilmu

3 Sumber: Kevin Kosi, 2018

Perencanaan

dan

Kota

dapat

Wilayah

diibaratkan

seperti “empang” yang dapat

Di Jurusan Perencanaan Wilayah dan

4

Kota akan cenderung berkelompok dibandingkan individu karena dalam

diartikan ilmu yang dipelajari

proses perencanaan nantinya

luas, tetapi dangkal karena di

tentunya membutuhkan kerja sama

jurusan

semua pihak.

PWK

ini

akan

banyak

aspek yang dipelajari.

Dalam proses perkuliahan PWK ini ditemukan

Dikenal sebagai jurusan “Solusi Masuk Teknik

studio perencanaan, di studio ini, mahasiswa PWK ditugaskan untuk merencanakan suatu wilayah, bisa dalam skala perkotaan, maupun wilayah dan

5

teknik lain yang penuh kegiatan berhitung, jurusan PWK memiliki relatif lebih sedikit

6

perhitungan dalam pembelajarannya.

Fun Fact Seorang Planner Dimanapun tetap

lulusan

mempunyai

PWK

ciri

bekerja,

khas

yaitu

seorang cara

planner akan

berpikirnya

yang

runtut, sistematis, dan komprehensif.

Seorang

2

planner

mengenai dan

teori

isu-isu yang

harus

memiliki

permasalahan, relevan

untuk

banyak

peraturan dapat

1

pengetahuan yang

berlaku

merencanakan

Sumber: geralt, 2014

93

pembangunan 5-20 tahun mendatang.

Seorang planner haruslah mampu bekerja sama dengan

Ilmu

banyak kelompok dari berbagai latar belakang keilmuan

ilmu

dalam proses perencanaannya.

Fun Fact PWK

tentunya akan langsung.

yang Minim Hitungan” . Dibanding jurusan

3

Perencanaan yang

dipelajari

terkenal

dengan

beragam,

maka

seorang planner memiliki kesempatan

4

bekerja di tempat yang beragam pula dan juga beragam bidang keahlian.

THE PLANNERS | 93

The Planners Majalah Keilmuan HMP PL ITB

Pandemi

COVID-19

menyebabkan masa agar

depan tidak

perencanaan harus

hanya

perekonomian

ternyata kota

dipersiapkan

menjadi

saja

pusat

tetapi

Perencanaan

juga

mampu tahan terhadap bencana.

menyebabkan

Tiga hal utama perencanaan kota

menjadikan

di

hinterland

masa

mendatang

dipersiapkan

yakni

yang

perlu

pada

penataan

COVID-19

perubahan

fokus

hubungan maupun

umumnya,

digital infrastructure, housing, dan

pasok,

transportasi.

ketersediaan

rantai

energi,

pangan.

oleh

dan

pedesaan

menjaga

pasca

didukung

yaitu

kota

wilayah

untuk

penyediaan

Perencanaan harus

pasca

dan

Selain

pandemi, data

dan

itu, juga latar

statistik yang kuat. Faktanya, kesulitan utama

perencanaan

adalah

sulitnya

bahkan

di

Indonesia

mendapatkan

ketiadaan

data

yang

data,

memiliki

Tahukah Kamu?

akurasi dan tingkat kepercayaan tinggi.

T

A

H

UK A H Pandemi untuk

konsep

94

telah

menjadi

transformasi

adalah

perencanaan konsep

agen

perkotaan. akibat

Pandemic

menjadi

kunci

perkotaan

masa

satu

pandemi

Proof

model depan,

perubahan Salah

City

ini

yang

perencanaan seperti

berfokus

pada meningkatkan jarak antar masyarakat, bekerja

di

dekat

kota

yang

dapat

kaki,

dan

pusat

rumah dilalui

bahkan

kesehatan

dijangkau dengan berjalan kaki.

THE PLANNERS | 94

di

dengan

rumah,

berjalan

yang

bisa

farming

kegiatan

The Planners Majalah Keilmuan HMP PL ITB

Urban

merupakan

pertanian

dilakukan

yang dengan

memanfaatkan lahan sempit di perkotaan. farming

15-Minute

City

urban

merupakan

di

yang

jawaban

memungkinan

kebutuhan

sehari-

kota

hingga

produk-produk yang

farming

sebuah konsep permukiman perkotaan

urban kegiatan

distribusi,

pemasaran pertanian

Konsep

mencakup

produksi,

Sumber: Yogendra Signh, 2018

Kegiatan

dihasilkan.

atau

berkebun

muncul atas

sebagai

kegelisahan

berjalan

masyarakat menyikapi semakin

atau bersepeda dari rumah warga. 15

terbatasnya lahan. Diperparah

Minute

dengan

hari

dapat

pada

dicapai

City

ini

memiliki

walkability

dengan

cara

kelompok

meskipun

dan

ini

bagi

wanita,

cacat,

hal

penekanan

orang

historis

tingkat

polusi

kawasan

dan hijau

membuat kota

tiap

semakin gersang.

anak-anak,

dan

secara

minimnya

aksesibilitas,

melayani

seperti

penyandang

dengan

tua tidak

direncanakan.

M

A

U

?

Tahukah Kamu?

K

Kota pintar (smart city) merupakan upaya-upaya inovatif

yang

mengatasi

bagian

ekosistem

berbagai

meningkatkan komunitas

dilakukan

kualitas

setempat.

dari

hidup

Hal

penanganan

yang

menyebabkan

yang

terlihat

dari

kota

persoalan

ini

pandemi

perubahan

berbagai

dan

manusia selaras

dan

sebagai

COVID-19,

pola

aspek

dalam

95

interaksi

kehidupan,

peribadatan, bisnis, perekonomian, pendidikan, layanan

publik,

bahkan

silaturahmi.

Perencanaan harus pintar beradaptasi dengan perubahan

pola

ini.

agar

tetap

produktif

di

masa pandemi COVID-19.

THE PLANNERS |

95

Seputar Perencanaan Wilayah dan kota

Teka Teki Silang

The Planners Majalah Keilmuan HMP PL ITB

Teka Teki Silang

Pindai QR Code-nya, jawab TTS, dan dapatkan hadiah!

96

THE PLANNERS | 96

3. Rentang usia 15-64 tahun merupakan jenis usia kerja 6. Nama lain jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota 12. Upaya pembentukan daratan baru dari dasar laut maupun sungai 13. Rumah Susun Sederhana Sewa (akronim) 15. Ketahanan kota sebagai kapasitas penduduk dan sistem

The Planners Majalah Keilmuan HMP PL ITB

MENDATAR

dari sebuah kota untuk bisa bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan yang terus menerus dan guncangan besar yang dihadapi

1. Transformasi wilayah/penduduk dari desa ke kota 2. Organisasi di bawah naungan PBB yang berfokus pada

mencapai perkembangan ekonomi berkelanjutan serta pembangunan manusia 4. Pengintegrasian desain ruang kota dengan akses mobilitas

0

yang mudah (singkatan) 5. Upaya pengurangan risiko bencana 7. Metode penyebrangan jalan dengan bantuan kontrol lampu lalu lintas oleh penyebrang disebut …. crossing 8. Negara pemilik Delta Works 9. Tujuan SDG 2 adalah mengakhiri 10. Perencanaan kebijakan dan strategi pemanfaatan wilayah

Teka Teki Silang

MENURUN

pembangunan, membantu mengurangi kemiskinan, dan

jangka panjang (singkatan)

58

11. Provinsi lokasi Ibukota Negara Baru (singkatan) 14. Sistem Pemosisi Global

THE PLANNERS | 97

The Planners Majalah Keilmuan HMP PL ITB

HMP Berprestasi Nama Peserta

Nama Lomba/Kegiatan

Tingkat Kegiatan

Predikat Prestasi

Dhiya Ilham Trihatmaja

Kompetisi Penataan Kampung

IAP DKI Jakarta

Juara 2

Fakhriah Qurratu Ainin H.

Kumuh Lingkup RW Ikatan

Frida Nathania

Ahli Perencanaan (IAP) DKI

Muhammad Alif A.

Jakarta Tingkat Nasional

R. Putera Bagus Wicaksana Frida Caturima

Lydia Ega Asmara

Kompetisi Penataan Kampung

IAP DKI Jakarta

Nabiilah Mujahidah

Kumuh Lingkup RW Ikatan

Ahmad Sobari

Ahli Perencanaan (IAP) DKI

Nadia Elfrida Karamy

Jakarta Tingkat Nasional

Juara 3

Farid Alfarisi Yakub Christian Marchelino Clarine Natasha Ajani Raushanfikra B.

Muhammad Ibnu Fadlin S.

EEC In Action XX

HMP Berprestasi

Economic English Club of

Juara 1 English Debate

Universitas Lampung

of Novice Category

Satria Ramadhan

International Industrial White

Fakultas Teknik Industri

Dhiya Ilham Trihatmaja

Paper Competition UGM 2021

UGM

Shafira Salma Azzahra

Success With Agroindustry

Himpunan Mahasiswa

Juara 2

2021

Teknologi Industri

Scientific Poster

Pertanian UGM

Competition

INPACK Design Competition

Politeknik Negeri Jakarta

Juara 1 INPACK

2021

dan Indonesian Packaging

Design Competition

Federation (IPF)

2021

INPACK Design Competition

Politeknik Negeri Jakarta

Juara 1 INPACK

2021

dan Indonesian Packaging

Design Competition

Federation (IPF)

2021

Rafanisa Intan Azzahra

98 Rafanisa Intan Azzahra

2nd Runner Up

Austin Laser Toronto Island, Toronto, Canada SONY, SLT-A58

THE PLANNERS | 98

Published on November 7, 2016

Nama Lomba/Kegiatan

Tingkat Kegiatan

Predikat Prestasi

Azarine Raina Erwita Putri

Lomba Karya Tulis Dipocition

HMTP UNDIP

Juara 2 LKTI

Akhirul Insan

2021

The Planners Majalah Keilmuan HMP PL ITB

Nama Peserta

Dipocition HMTP

Al-hilal Firdaus Syahirul A.

UNDIP

Sadiid Arifin

MentorKU by LivinginTelkom

Telkom Indonesia

Best Mentee Telkom

Zahra Annisa Fitri

ASEAN Youth Initiative

ASEAN Studies Center,

Best Presenter AYIEP

Empowerment Program

Universitas Gadjah Mada

2021

IISMA University of Sussex

Kemendikbud

Peserta Pertukaran

Pelajar

Waste Treatment Week 3.0

Himpunan Mahasiswa

Juara 1

2021

Teknik Pengelolaan

(AYIEP) 2021 Sonia Bunga April Ria

Shafira Salma Azzahra

Limbah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Ruang Plano 3.0 2021

HMP Mandalanata PWK

Mikhael Yoel William M.

Institut Teknologi

Yesaya Given Setiawan

Sumatera

Fairuz Hasna Iskanto

Lomba Esai Nasional Solver

Unit Solver Institut

Wahyu Eka Yurina

Festival

Teknologi Bandung

Muhammad Alif

Lomba Karya Tulis Ilmiah

Himpunan Mahasiswa

Alwinutama

Mahasiswa Tingkat Nasional

Planologi ITS

Adelya Vasya Sirony Putri

Planopolis 2020

Juara 1

HMP Berprestasi

Brenda Nathania Arinatio

Juara 1

Afra 'Aini Khairunnisa S. Juara 1

99

Khairunnisa Zulfa Mazhi

Kelvin Narada Gunawan

Lomba Essay Communication

Events 2020

HIMANIKA FISIP UNUD

Juara 1

THE PLANNERS |

99

The Planners Majalah Keilmuan HMP PL ITB

HMP Berprestasi Nama Peserta

Nama Lomba/Kegiatan

Tingkat Kegiatan

Predikat Prestasi

Luh Putu Paramahittha S. S.

National Economic Events

Himpunan Mahasiswa

Juara 1 Lomba Esai

Afiyah Dhiya Nasywa

2020 FEB UNSOED

Ekonomi Pembangunan

FEB Universitas Jenderal

Soedirman Dhiya Ilham Trihatmaja

Lomba Karya Tulis Ilmiah

Himpunan Mahasiswa

William Samalo

Mahasiswa Tingkat

Planologi ITERA

Khairunnisa Zulfa Mazhi

Nasional Ruang Plano 2.0

Aulia Dwi Safira

Consilium Institut

Institut Teknologi

Juara 1 Lomba

Imam Sefriyadi

Teknologi Kalimantan

Kalimantan

Planstorming

You One Van Tomi

Nicky Alva Roland

Lomba Kreativitas

Himpunan Mahasiswa

Darmawijaya

Mahasiswa Nasional

Jurusan Sosiologi

Dhiya Ilham Trihatmaja

(HIMASUM) Fakultas

Juara 1

Lumbanraja Cryssantia Afifa

Michael Hutahaean

Ilmu Sosial Universitas

Negeri Malang

HMP Berprestasi

Audrina

Audrina

100

Audrina

Muhammad Ibnu Fadlin S.

Juara 1 Lomba Esai

United Asian Debating

IBA, University of Dhaka,

Championship

Independent University

Bangladesh

UMSU International

Universitas

1st Open Runner Up of

Debate Open

Muhammadiyah

UMSU International

Sumatera Utara

Debate Open

Java Overland Varsity

Indonesian Debating

Open Champion

English Debate

Council

Express and Explore Life in

FISIP Universitas

3rd Runner Up of Open

English 2021

Pembangunan Nasional

Debate Category

EFL Champion

Veteran Jakarta

Austin Laser Toronto Island, Toronto, Canada SONY, SLT-A58

THE PLANNERS | 100

Published on November 7, 2016

Nama Lomba/Kegiatan

Tingkat Kegiatan

Predikat Prestasi

Muhammad Ibnu Fadlin

UNESCO Water Resillience

UNESCO dan The Water

Juara Favorit dan Top

Syah

Challenge 2021

Agency

5 UNESCO Water

The Planners Majalah Keilmuan HMP PL ITB

Nama Peserta

Resillience Challenge 2021 Afra 'Aini Khairunnisa S.

World Invention Competition

Indonesian Young

Khistiara Nignsih

and Exhibition (WICE)

Scientist Association

Shintia Ramadhani

Bronze Medal

(IYSA)

Wahyu Eka Yurina

Muhammad Ibnu Fadlin S.

12th National IDEA Debate

Politeknik Negeri

Juara 1 English Debate

2021

Sriwijaya

of Novice Category

Evita Mahar Dewi

The 4th World Invention and

Indonesian Invention

Medali Emas dan

Ayubella Anggraini L.

Technology Expo (WINTEX) in

and Innovation

Penghargaan

Amalia Nanda Syafira

Indonesian Inventors Day

Promotion Association

Penelitian Terbaik se-

2021

(INNOPA)

Internasional dari IFIA

Gemintang 2021

Himpunan Mahasiswa

Juara 1 Kategori Game

PWK FT-UB

Competition

Doxbridge Debating

EFL Champion

Mikael Billyarta Susetia Donidarmawan Putra G. Muhammad Ibnu Fadlin S.

Doxbridge Worlds Debate

HMP Berprestasi

Fairuz Hasna Iskanto

Competition 2022

63

THE PLANNERS |

101

THE PLANNERS | 102

Januari 2022