JATIM MEMBANGUN Tren Angka Stunting Kota Madiun, Probolinggo dan Mojokerto Menurun

Mojokerto, Bhirawa Angka kasus stunting di Kota Madiun mengalami penurunan dari 12,4% menjadi 9,7%. Hal itu disusul juga tren penurunan kasus stunting di Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Mojokerto.

Wali Kota Madiun, Maidi mengapresiasi penurunan tren kasus stunting di Kota Maidun. Meski begitu, orang nomor satu di Kota Pendekar itu tak mau cepat berpuas diri. Karenanya, dia terus mendorong OPD terkait memaksimalkan upaya penanganan Stunting hingga 1 persen.

“Ini artinya upaya-upaya yang kita lakukan membuahkan hasil.

Skrining ibu hamil terus dilakukan dan Warung Stop Stunting akan dijalankan lagi. Dengan harapan tahun depan sudah 1 persen,” kata

Wali Kota Maidi saat diwawancarai, Kamis (26/1).

Sementara itu, Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kota Probolinggo membagikan susu dan telur rebus gratis di depan kantor dinas di Jl Suroyo, Kamis (26/1). Aksi nyata untuk pemenuhan kebutuhan gizi cegah stunting dan peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-63. Sasarannya adalah para pejalan kaki dan masyarakat umum yang melintas di kawasan tersebut.

Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes P2KB, drg. Luluk Muyasaroh menjelaskan, bahwa pembagian makanan tinggi protein ini selaras dengan program nasional untuk

Kelana Jatim

JSC Dinsos Jatim Verifikasi

Penerima Alat Bantu Mobilitas

Pemprov, Bhirawa

Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan penanganan penyandang disabilitas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim Bidang Rehabilitasi

Sosial menyalurkan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas berupa empat jenis kursi roda dan hearing aid atau alat bantu dengar.

Sebelum menyalurkan bantuan tersebut, Tim Jatim Social Care (JSC) melakukan verifikasi data calon penerima bantuan. Di Kabupaten Banyuwangi, verifikasi data penyandang disabilitas calon penerima bantuan dilaksanakan oleh Tim JSC Unit

Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (UPT PSTW)

Banyuwangi dan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PPSAA) Situbondo asrama Banyuwangi.

Verifikasi data ini dilaksanakan untuk menyesuaikan kebutuhan jenis kursi roda agar tepat sasaran. Jenis kursi roda yang disalurkan yakni kursi roda standar, kursi roda multiguna, kursi roda cerebral palsy anak, dan kursi roda dewasa. Selain itu, untuk calon penerima bantuan yang memiliki disabilitas tunarungu mendapatkan alat bantu dengar.

Dalam verifikasi, Tim JSC dibantu oleh stakeholder seperti Pendamping Disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Calon penerima bantuan alat bantu mobilitas yang diusulkan Dinsos Banyuwangi sejumlah 45 orang. Mereka tersebar di wilayah Kecamatan Tegalsari, Tegaldlimo, Cluring, Sempu, Purwoharjo, Muncar, Licin, dan Blimbingsari.(rac.bed)

Pemkab Ponorogo Tunda Pengadaan Kendaraan Listrik Operasional Dinas

Ponorogo, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menunda rencana pengadaan kendaraan berbasis listrik berbasis baterai (KBLBB). Khususnya untuk operasional kedinasan karena alasan prioritas anggaran daerah setempat.

“Masih ada prioritas lain, terutama infrastruktur sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” kata Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Ponorogo, Kamis.

Menurut ia, wacana pengadaan kendaraan listrik untuk operasional dinas sebenarnya sempat masuk dalam rancangan APBD Tahun 2023, namun rencana itu dibatalkan. Pos anggaran pengadaan kendaraan listrik yang sempat masuk nomenklatur APBD 2023 terpaksa dicoret.

Selain itu, Sugiri juga mengatakan bahwa postur APBD 2023 diproyeksikan mengalami defisit hingga Rp200 miliar. “Jika pun dipaksa untuk membeli kendaraan listrik malah akan membebani keuangan daerah,” ujarnya.

Ia membuat gambaran, satu unit kendaraan listrik jenis roda empat dibanderol dengan harga Rp300 jutaan lebih. Harga tersebut belum dikalikan dengan pengadaan untuk unsur pimpinan di lingkup Pemkab Ponorogo.

“Jadi, saya tidak mau memaksakan, bayangkan Rp300 juta dikalikan jumlah pimpinan. Makanya saya pending dulu untuk saat ini,” katanya.[ant.bed] menurunkan angka kasus stunting. “Tema stunting ini sudah se-Indonesia ya, memang kita harus menurunkan angka stunting di nasional, jadi hari gizi sekarang sejalan dengan pencegahan stunting yaitu protein hewani cegah stunting,” terang drg. Luluk mewakili Kadinkes dr. NH Hidayati. Masih menurut drg. Luluk, persentase kasus stunting di Kota Probolinggo menunjukkan angka 12%, leb- ih rendah 2% dari target prevalensi stunting di Indonesia tahun 2024 yang sebesar 14%. “Angka stunting di Probolinggo sudah turun cuma kemarin karena memang ada pendataan stunting bervariasi di seluruh kelurahan sehingga kami dari target nasional 14 persen, sudah turun di 12 persen,” jelas drg. Luluk. Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pada tahun 2023 terus berkomitmen menuntaskan kasus stunting menjadi zero persen, hal ini untuk menindaklanjuti sukses menurunkan jumlah angka stunting di tahun 2022 ke angka 11,6% dari sebelumnya 27,4% di tahun 2021.

“Langkah yang bakal dilakukan yakni dengan terus berkomitmen melakukan terobosan program untuk menunju Zero Stunting bersama tim percepatan penurunan stunt- ing. Yakni dengan 2 (dua) aplikasi yakni aplikasi E-stunting dan aplikasi Si Penting untuk mendukung kerja tim TPPS,” kata Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/1). Lebih lanjut ditambahkan Ikfina, karena hasil penurunan stunting tahun 2022 sudah terbukti maka saya menyampaikan berterima kasih dan mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto hingga mencapai 11,6% menurut hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.

“Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua stakeholder yang berhasil menurunkan angka stunting. Harapannya nanti bisa mengentaskan kasus stunting di Kabupaten Mojokerto hingga nol persen,” pungkasnya. (dar.wap.min.bed)

Arumi Bachsin Berharap TP PKK Kota Batu Berperan Majukan Kota Wisata

Kota Batu,Bhirawa Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin melantik Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kota Batu, Kamis di Graha Pancasila, Balaikota Among Tani Kota Batu. Hal itu dalam upaya mengoptimalkan pengembangan Kota Batu dari berbagai sektor, khususnya pembinaan melalui pemberdayaan perempuan dan menggandeng para pecinta seni kerajinan.

Ketua Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Batu kini dijabat oleh Dwi Mardiana Susilawati Aries Agung yang sekaligus menjadi Plt Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) kota ini. Sebelumnya, jabatan ini dipegang oleh Wibi Asri, istri

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso yang kini telah purna tugas. Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menyampaikan bahwa dirinya bersama Pj Ketua TP PKK dan Plt Ketua Dekranasda hanya akan menjalankan tugas di Kota Batu dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu yang sangat singkat ini, keduanya membutuhkan kolaborasi bersama para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar roda pemerintahan dan pembinaan masyarakat bisa berjalan maksimal.

“Dengan bantuan kader PKK, kasus stunting di Kota Batu bisa dikawal dan terus diperhatikan. Nantinya, kader PKK akan menjadi leading sektor dan setiap bulan harus ada laporan progres langkah dan strategi yang dilakukan,” ujar Aries, Kamis (26/1). Usai melantik, Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin menyampaikan selamat dan mohon support kepada seluruh hadirin untuk bisa bersinergi dengan TP PKK dan Dekranasda Kota Batu. Untuk itu Arumi menyampaikan beberapa arahan agar apa yang disarankan bisa terlaksana dengan baik. Di antaranya, PKK Kota Batu wajib berinovasi dalam rangka modernisasi Gerakan PKK Kemudian Pokja I harus melaksanakan pembinaan pola asuh anak di era digital, terutama dikaitkan dengan Batu sebagai Kota Pariwisata. Adapun Pokja Il harus menyukseskan Gakeri Pelangi, yaitu Gerakan Keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pendid-

Rakor Penanganan Konflik Sosial

ikan dan pengelolaan ekonomi. “Kemudian Pokja III harus menjadikan program Aku Hatinya PKK. Yaitu Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman sebagai program yang unggul karena kondisi geografis Kota Batu yang subur,” pesan Arumi. Tak ketinggalan Pokja IV harus bisa menguatkan program Keluarga Sehat dan Tangguh Bencana. Upaya menyejahterakan warga ini akan ditunjang dengan gerakan yang dijalankan Dekranasda untuk fokus pada peningkatan kualitas produk UMKM. “Dengan kualitas yang semakin baik maka UMKM di Kota Batu akan bertambah maju dan naik kelas,” tandas istri Elistianto Dardak.(nas.bed)

Wali Kota Probolinggo Imbau Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem

Probolinggo, Bhirawa

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin membuka giat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Konflik Sosial, Kamis (26/1). Rakor di bulan Januari 2023 ini digelar di ruang Command Center, kantor Wali Kota Probolinggo.

“Rakor ini merupakan rakor perdana di tahun 2023. Saat ini situasi dan kondisi Kota Probolinggo terpantau aman dan kondusif. Hal ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang baik semua komponen masyarakat, pemerintah daerah, forkopimda, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun elemen masyarakat lainnya,” kata Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin. Habib Hadi mengatakan, peringatan 2 momen penting, yaitu perayaan hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 berjalan dengan aman dan kondusif, berkat sinergi semua komponen masyarakat. Pada momen itu juga tidak terjadi lonjakan harga kebutuhan masyarakat khususnya harga sembako, bahkan ketersediaan di pasaran sangat mencukupi. Sehingga tidak terjadi ke- langkaan yang dapat menyebabkan keresahan masyarakat. “Saya mengharapkan tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID, red) tetap memantau dan mengambil langkah konkrit apabila terjadi kenaikan untuk menjaga stabilitas harga, dan mencegah terjadinya inflasi,” tegasnya. Di momen itu, ia juga bersyukur karena tak ada potensi lonjakan kasus aktif Covid-19 khususnya di Kota Probolinggo. Pasalnya, situasi pandemi yang terkendali dan tingkat imunitas masyarakat yang tinggi, sesuai dengan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa pemerintah menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Namun pandemi Covid-19 masih tetap berlaku menunggu pernyataan pandemi selesai dari WHO,” serunya. Lalu, orang nomor satu di Kota Seribu Taman tersebut menyinggung ajang pelaksanaan Pemilu 2024 akan dilangsungkan secara serentak. Ia mengajak masyarakat untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghormati, menghindari perpecahan dan perselisihan hanya karena beda pilihan. “Saat ini proses tahapan pemilu sedang berlangsung dan kemarin anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS, red) dilantik. Ini juga perlu ada pemahaman dari sekarang, jangan sampai kita lengah. Karena situasi dan kondisi ini bisa mempengaruhi aktivitas atau kinerja pemerintah. Kita harus betul-betul menjaga ketertiban, keamanan dan kedamaian di Kota Probolinggo selama ini,” ajaknya. Terkait cuaca yang sedang tidak menentu akhir-akhir ini, Habib Hadi juga mengimbau masyarakat agar waspada dan hati – hati, cuaca ekstrem, seperti hujan deras yang disertai angin kencang masih mungkin terjadi sewaktu – waktu. Ia juga menginformasikan bahwa pada tanggal 29 sampai 31 mendatang akan ada hiburan dan tampilan seni dalam rangka refleksi 4 tahun kepemimpinannya. “Nanti saya akan menjabarkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini. Tentunya ini adalah suatu keterbukaan informasi pada masyarakat, yang mulai awal dari refleksi pertama disampaikan secara jelas supaya masyarakat memahami,” ucapnya. Sementara itu, Wakapolresta Probolinggo Kompol Subiyantana didampingi Kasat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Iptu Gendut Wijayanto menambahkan sudut pandangnya terkait dinamika perkembangan situasi dan kondisi lima aspek kehidupan, yakni ipoleksosbudkam. Diantaranya ideologi, perlunya pengawasan di tengah masyarakat mengingat adanya penangkapan kelompok intoleransi beberapa waktu lalu. Di bidang politik, perlunya sinergitas dalam hal pendampingan dan edukasi pemahaman, akan aturan main pelaksanaan Pemilu 2024. Monitoring terpadu utamanya terhadap para pelaku usaha, pada aspek ekonomi. Berikutnya, potensi wiwit agus pribadi/bhirawa terjadinya perkelahian atau tawuran antar pelajar yang mungkin juga bisa ditimbulkan oleh komunitas pelajar. Kemudian tentang pengawasan terhadap ramainya kasus kriminal seperti penipuan online dengan modus operandi menggunakan perantara media sosial dan kasus pencurian hewan. “Walaupun terjadi di wilayah kabupaten, tapi ini menjadi perhatian bersama agar bagaimana hal itu juga tak terjadi di wilayah

Habib Hadi buka rakor penanganan konflik sosial bulan Januari 2023.

Kota Probolinggo, khususnya di daerah pinggiran kota, yang mayoritas masyarakatnya memelihara ternak,” katanya mengingatkan. Selaras dengan apa yang disampaikan wali kota dan forkopimda, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot yang menyimak secara virtual pun, mengaku siap bersinergi dan mewujudkan Kota Probolinggo aman, tentram, damai dan sejahtera. tambahnya.(wap.bed)