Page 17

LAPORAN UTAMA

Hukuman Mati untuk

Koruptor

UNTUK membuat koruptor jera, Nahdlatul Ulama menyerukan hukuman mati untuk koruptor. Perbuatan korupsi jelas merusak tatanan masyarakat atau membangkrutkan negara.”Para koruptor itu merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Jika ia mengorupsi ratusan miliar rupiah, maka hukuman yang diberikan harus berat, hingga bertahun-tahun, jangan hanya 1-2 tahun,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Seruan hukuman mati terhadap koruptor diambil dalam sidang Komisi A (Komisi Bahtsul Masa’il Ad-Diniyyah Al-Waqiyyah). Komisi ini membahas persoalan-persoalan kebangsaan dalam perspektif hukum Islam. Dalam sidang terjadi perdebatan sengit antara kelompok yang mendukung hukuman mati tanpa syarat dan kelompok yang menolak hukuman mati atau kalaupun ada hukuman mati harus disertai syarat tertentu. Kelompok yang mendukung hukuman mati mendasarkan kebijakan itu pada pandangan mazhab Maliki dan Hanafi, sedangkan yang menolak memakai dasar pandangan mazhab Syafii. Komisi A mengambil jalan tengah. ”Hukuman mati boleh diterapkan setelah pengadilan mempertimbangkan pelanggarannya, baik dari jumlah uang yang dikorupsi maupun dari seberapa sering pelanggaran itu dilakukan,” kata Saifuddin Amsir, Ketua Komisi A. Munas Alim Ulama NU merekomendasikan hukuman mati sebagai opsi terakhir bagi koruptor, yakni ketika ia tidak jera setelah menerima hukuman penjara bertahun-tahun dan masih mengulangi perbuatannya. Hukuman mati tidak dianjurkan

langsung dijatuhkan tanpa melewati syarat-syarat itu. ”Kami menekankan pertimbangan hukuman mati itu pada efek jeranya. Hukum Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang. Hukuman mati harus ditolak sepanjang masih ada keraguan dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan,” katanya. Tidak hanya korupsi, Munas NU ini juga menyoroti politik uang dalam pemilu dan pemilu kepala daerah. Politik uang hampir pasti dinyatakan haram dalam munas ini. Khatib Aam Syuriah PBNU Malik Madani mengatakan, politik uang merusak moral rakyat dan elite politik. Elite NU dan massanya jadi rebutan, bahkan ada elite NU yang jadi bandar atau pembagi uang tim sukses. Ia berharap pilkada langsung ditinjau. Politik uang berimbas pada korupsi. Hukuman Mati Terlalu Berat Pakar hukum Amerika Serikat bidang korupsi, Danforth Newcomb, menilai bahwa koruptor tidak perlu dihukum mati. Menurut dia, lebih penting bagi Indonesia untuk mengusut kasus korupsi sebanyakbanyaknya sekaligus berupaya mengamankan aset yang dicuri. Koruptor cukup dipenjara dalam waktu yang lama dan didenda berat. “Menurut saya hukuman [mati] itu terlalu berat,” kata Newcomb usai memberi presentasi mengenai Hukum Pemberantasan Korupsi AS di Jakarta pada hari yang sama Munas NU digelar di Cirebon. Newcomb tidak sependepat bila hukuman itu diterapkan. Newcomb menilai ancaman hukuman mati bagi koruptor bukanlah

elemen penting dalam pemberantasan korupsi. “Tampaknya pemerintah dan parlemen (DPR) terlalu sering menekankan wacana hukuman yang berat ketimbang memberi perlengkapan yang lebih baik bagi para penyelidik untuk mengusut banyak kasus,” kata Newcomb. “Bagi saya, mengusut lebih banyak kasus akan lebih ampuh ketimbang menghukum berat satu kasus. Dan juga lebih baik mengusut lebih banyak kasus kelas kakap ketimbang memproses kasus kecil,” lanjut Newcomb yang pernah menjadi pengawas hukum di Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Komisi Sekuritas dan Bursa Saham AS (SEC). Di AS sendiri, ungkapnya, pelaku kasus korupsi tidak diganjar hukuman mati. Mereka cukup dipenjara untuk waktu yang lama dan harus membayar denda yang berat. Menurut Newcomb, besaran hukuman denda itu sifatnya relatif. Pada 2008, AS menjatuhkan hukuman denda US$800 juta kepada Siemens atas kasus korupsi. Untuk tingkat individu, hukuman terberat diberikan kepada eksekutif Terra Telecom pada 2011, yaitu selama 15 tahun penjara. Pihak berwenang AS juga punya standar hukuman bagi pelaku bisnis Amerika yang melanggar Undangundang Praktik Korupsi di Luar Negeri (FCPA), seperti menyuap pejabat asing. Bagi korporat, hukuman pidana yang ditetapkan Departemen Kehakiman berupa denda US$2 juta atau dua kali laba, dan dikenai pemantauan. Sedangkan hukuman perdata dari Bapepam AS berupa denda US$25 juta, penyitaan, putusan sela, dan pemantauan. ‹shoelhi-vivanews

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

17

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI

DUMAS EDISI OKTOBER 2012  

JASMERAH PKI