Issuu on Google+

DAFTAR ISI Majalah bulanan Islam Izin Terbit SIUPP No: 693/SK/MENPEN/SIUPP/1998 (a/n SIGI) Penasehat Ahli KHA Hasyim Muzadi H. As’ad Said Ali Khofifah Indar Parawansa Prof. Dr. Mohammad Baharun Prof. Dr. Nur Syam Prof. Dr. Ali Aziz Prof. Dr. Zainuddin Maliki Dr. Totok Amin Soefijanto

06

I

Semua mata seakan memelototi kasus Sampang-Madura pasca insiden berdarah, Ahad (26/08) lalu. Pertikaian yang disebut-sebut berawal dari konflik keluarga lalu merembet ke perseteruan antar kelompok di tengah masyarakat itu, kembali menyeruak.

Pemimpin Redaksi Mokhammad Kaiyis Samsul Muarif

NU Dorong RI Kembali ke Khittah 1945 GELAR KONBES DAN MUNAS ALIM ULAMA DI CIREBON ....................................................

LAPORAN UTAMA Komentar Tokoh ........................................ Ghirah Tugas MUI .................................... Tantangan Berat MUI ................................ MUI Selayang Pandang ........................... Kiprah MUI ............................................... Lebih Dekat dengan Komisi Fatwa MUI ...... Perhatian MUI dalam Pembangunan Nasional .................................................. Harapan Saat Kelahiran MUI .................... Kepedulian MUI terhadap Masalah Politik Internasional .............................................. Mengenang Keteladanan Buya Hamka ..... Dibutuhkan MUI yang Berwibawa ............ MUI Rekomendasikan Perampasan Harta Hasil Korupsi ...................................

29

Fotografer Umar Faruq, Dery Ardiansyah

Jatim Persembahkan Koperasi Mabadiku Bintang 9 ................................ 67 Ahok Melecehkan Ayat Suci ................. 72 TOKOH

RESENSI KPK Gunakan ‘Tuhan Dalam Otak Manusia’ Ungkap Korupsi ........................................ 42 ALAM ISLAMI KRISIS SYIRIA

44 46 50

TALBIYAH Berhaji Dengan Money Game ................... 74 Kontroversi Haji dan Umrah ‘MLM’ ........... 78 LAPORAN KHUSUS Membasmi Teroris Dengan Mengikat Ulama ....................................................... 80 Galeri sertifikasi ulama ............................... 84 WISATA RELIGI JAMAAH MASJID AL FALAH PHILADELPHIA

Salat Id dalam Suasana Rekreasi .............. 86 52 54 58

NASIONAL Dosa Konstitusi Penyederhanaan Partai .... 60

Disain Grafis Ahmad Hisbullah Fachry, Ahmad Faiz Muda, A. Nuzulul Muskhaf, Husni Firmansyah Keuangan Ahmad Nahidlul Umam, Ahmad Hizbullah Fachry

SETENGAH ABAD DR ALI MASYKUR MUSA

Mengalir dan Terus Berjuang ..................... 70

Dalam Sorotan Umat MUI Terus Membangun Prestasi ................................ 35

Dewan Redaksi: Samsul Muarif, Rofiq Kurdi Ismail, Gatot Susanto, Mokhammad Kaiyis, Owen Putra, M. Shoelhi. Reporter Ahmad Fatih Su'ud, Fatkhul Aziz, Sofyan Cahyono, Ahmad Millah Hasan, Mohammad Saifullah, Zakir L. Makmur, Dadang Sugandi, Didik Krisna, Eko Julianto, Khoirul Huda Sabili

19 22

WAWANCARA Sekjen MUI Pusat Drs H M Ichwan Sam

Bukan Pergolakan Syiah-Sunni ................. Pemberontakan Oposisi Suriah ................. Panasnya Bara Suriah .............................. SNC Terbentuk,Mengundang Intervensi Asing ........................................ Krisis Suriah Amankan Israel ................... Agenda Terselubung di Balik Tragedi Rohingya ......................................

64

10 11 13 15 16 18

23 25 27

Pemimpin Umum Choirul Anam

KOLOM Jokowi Penganut Paham Konspirasi? ........ 73 Tergadai dalam Etalase Masa .................... 98

Pemasaran/Distribusi/Sirkulasi Syamsul Huda, Lutfi Eko S Iklan Lores Verdawati, Muvita Endah Rahayu, Andi Heriyanto, Toto Budiman Penerbit Yayasan Bisma Satu Percetakan: PT Duta Aksara Mulia Alamat Redaksi: Jakarta: Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat, Tlp. (021)31906159, Fax (021)31906214, Email:dumas.jkt@gmail.com Surabaya: Graha Astranawa, Jl. Gayungsari Timur 35 Surabaya, Tlp (031)8299982, 8299985,8299986. Fax (031) 8299987. Email: dumas@sby.centrin.net.id Website: www.dutaonline.com.

TAUSHIYAH Idul Fitri dan Momentum Introspeksi Diri .... 90 DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

3


LAPORAN KHUSUS

Dosa Besar Palu Arit

D

I akhir opininya Tempo menulis; Menyebut komunis sebagai ateis merupakan salah kaprah yang bertahuntahun terlanjur dipercaya. Karena itu, Tempo menyarankan, hadapi komunis denganm rileks. Sebab ideologi itu sesungguhnya biasabiasa saja. Sah-sah saja. Tetapi, Tempo tidak boleh merasa benar, apalagi menyebut salah kaprah, lalu tergesa-gesa menyalahkan orang yang berupaya memahami palu arit secara utuh. Bahwa mengubur sejarah kelam, itu baik. Tetapi melupakan, bahkan memelitir sejarah kelam, itu berbahaya, bisa menjemuskan diri dalam lubang yang sama. Jangankan kita (bangsa Indonesia), masyarakat dunia saja sulit mengubur dosa besar palu arit. Sedikitnya ada tiga masalah serius yang membalut mereka. Pertama, seperti Opini Tempo tadi, benarkah komunis itu tidak ateis? Kedua, benarkah komunis itu peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)? Ketiga, apa benar komunis itu mengusung semangat demokratisasi?

82 ‹ DUMAS

Buku yang membedah paham komunis tidak cuma satu dan dua. Untuk mengetahui sikap MarxisLeninis terhadap agama, ada baiknya kalau doktrin yang pernah dikemukakan dicermati kembali. Karl Marx mengatakan : “Agama adalah madat bagi masyarakat. Menghujat agama adalah syarat utama semua hujatan. Agama harus dihancurkan karena agama mengilusi rakyat dalam memperoleh kebahagiaan yang sejati. Agama hanyalah matahari palsu yang beredar di sekitar manusia apabila ia tidak mengamati sekelilingnya.” Lalu, mengenai Tuhan, Marx mengatakan :” Eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Tuhan adalah konsep yang menjijikkan. Pendek kata, aku menaruh dendam kepada semua Tuhan.” Doktrin ini sudah tidak diragukan lagi. Apalagi kalau dikaitkan dengan gerakan mereka yang jauh dari moral. Sembilan tahun sesudah penghianatan PKI Madiun 1948, tepatnya di Palembang tahun 1957, berlangsung muktamar alim ulama se-Indonesia, dihadiri 609 orang. “Saat itu diputuskan bahwa komunis itu musuh kaum beragama. Keputusan ini bukan tanpa dalih. Tempo tidak paham itu,” jelas Arukat Djaswadi, Direktur CICS. Saat itu, para ulama juga

EDISI XVII OKTOBER 2012

mengkaji bidang filsafat, politik, sosial, ekonomi, dan agama. Mereka memutuskan dari sudut pandang Islam, ideologi komunis kufur hukumnya, dan haram bagi umat Islam. Mendengar keputusan ulama ini, orang-orang Palu Arit berusaha mengaburkan masalah, dan selalu menyebut dirinya tidak anti agama. “Karena kenyataannya banyak orang beragama terhepnotis kampanye mereka,” lanjutnya. Jadi? Mereka takut kehilangan anggota, sehingga semangat Marx dan Lenin yang anti-Tuhan ditutupi. Inilah yang menurut Taufik Ismail, paham komunis akan berupaya terus bangkit. Jadi, bisa saja benar, bahwa pendukung komunis di lapisan bawah adalah orang-orang religius, karena mereka tidak tahu menahu konsep Marx dan Lenin tentang agama itu.”Saya melihat komunis itu seperti kanker, bila tidak dioperasi total dan masih tersisa dari pembedahan, maka koloni-koloni selnya akan menyebar dan merembet ke mana-mana,” kata sastrawan sekaligus budayawan nasional ini. Benarkah komunisme peduli HAM? Dengan demikian mereka kemudian layak disebut korban pembantaian. Kenyataan tidak demikian. Rangkaian pembantaian justru dilakukan kaum komunis Sejuta rakyat Eropa Timur, 150 ribu


DAFTAR ISI Majalah bulanan Islam Izin Terbit SIUPP No: 693/SK/MENPEN/SIUPP/1998 (a/n SIGI) Penasehat Ahli KHA Hasyim Muzadi H. As’ad Said Ali Khofifah Indar Parawansa Prof. Dr. Mohammad Baharun Prof. Dr. Nur Syam Prof. Dr. Ali Aziz Prof. Dr. Zainuddin Maliki Dr. Totok Amin Soefijanto

6 I Pemerintah Tidak Tegas NU Siap Membangkang Munas alim ulama dan Konbes NU (2012) mengusung banyak keprihatinan. Dari isu negara Islam, hukum mati koruptor sampai ancaman boikot pajak. Jika pemerintah tidak tegas, NU siap membangkang. Komentar Tokoh ........................................ 46 ALAM ISLAMI Elemen Asing Bermain dalam Konflik Suriah 48 LAPORAN UTAMA Pemerintah Tidak Tegas NU Siap Membangkang ........................... Rekomendasi Munas NU ......................... SBY Sambut Rekomendasi NU ................ Mengapa Kembali Ke Khittah .................... Isu Boikot Pajak dan Penjelasan PBNU ... Rekomendasi Moratorium Pajak Bukan Sekadar Fatwa ............................... Dirjen Menanggapi Moratorium Pajak .... Hukuman Mati Untuk Koruptor .................. Berbondong-bondong Dukung Hukum Mati Koruptor ................... ’Akhiri Politik olitik Uang dan Kembalikan Pilkada ke DPRD’ ........... ’Rekomendasi itu Jangan Ditelan Bulat-bulat’ Beberapa Masukan Strategis dari Munas NU ......................................... Tonggak-tonggak Pengabdian NU pada Bangsa (1916 - 2011) ........................

KRISIS DI SURIAH

6 8 10 11 14 15 16 17 18 21 22 24 26

HAUL GUSDUR DARI PERINGATAN 1000 HARI WAFAT GUS DUR

Memetik Keteladanan Gus Dur Sang Kumbokarno .................................... 32 PUNCAK PERINGATAKAN 1000 HARI WAFATNYA

Gus Du Cermin untuk Merawat Kehidupan

34

KOLOM

Menebak Masa Depan Bashar al-Assad ... 50 Hadapi Suriah dan Rohingya, PBB Melempem ....................................... 52 NASIONAL Pengesahan RUU Inteliijen Ancam Kebebasan Sipil ............................ 53 Sertifikasi Ulama PBNU:itu Ide Fasis ....... 54 RESENSI Kemunafikan Politik Amerika Serikat dan Barat 56 LAPORAN KHUSUS Ibu Pertiwi Dalam Dekapan Komunis ........ Lubang Buaya Kian Padhang .................... Mao Zedong:Habisi dengan Sekali Pukul .. ‘Dramatisasi’ 71 Halaman TEMPO ............ Dasarnya Sudah Gila ................................ Muncul dalam Temu Kangen ..................... BanjirDarah di Gorang Gareng ................... Kiai Dikubur Hidup-hidup ........................... Siap Bangkit! PKI Tunggu Hari Baik ......... Dosa Besar Palu Arit .................................

58 61 63 66 68 70 74 75 77 82

DANA HAJI Tamu Allah pun Jadi Komoditi Bisnis .......... 84 WAWANCARA SEKJEN MUI PUSAT

MUI: DAU Milik Umat, Jangan Disimpangkan! .............................. 84

MEMPERINGATI 1000 HARI WAFAT GUS DUR

Memahami Norma “Langit” Gus Dur ......... 36 AGAMA Skenario Berantai Menikam ISLAM .......... 38 Barat Terus Membangun Citra Buruk Islam ...................................... 40 SBY Jangan Hanya Gertak Sambal! ........ 44

PROFIL SECUIL KISAH HIDUP SRIANA KRISTIANINGRUM

PenyayangPenderita Kusta Itu Menjadi Tamu Kehormatan Istana .................................... 90

Pemimpin Umum Choirul Anam Pemimpin Redaksi Mokhammad Kaiyis Samsul Muarif Dewan Redaksi: Samsul Muarif, Rofiq Kurdi Ismail, Gatot Susanto, Mokhammad Kaiyis, Owen Putra, M. Shoelhi. Reporter Ahmad Fatih Su'ud, Fatkhul Aziz, Sofyan Cahyono, Ahmad Millah Hasan, Mohammad Saifullah, Zakir L. Makmur, Dadang Sugandi, Didik Krisna, Eko Julianto, Khoirul Huda Sabili Fotografer Umar Faruq, Dery Ardiansyah Disain Grafis Muizul Yusroni Keuangan Ahmad Nahidlul Umam, Ahmad Hizbullah Fachry Pemasaran/Distribusi/Sirkulasi Syamsul Huda, Lutfi Eko S Iklan Lores Verdawati, Muvita Endah Rahayu, Andi Heriyanto, Toto Budiman Penerbit Yayasan Bisma Satu Percetakan: PT Duta Aksara Mulia Alamat Redaksi: Jakarta: Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat, Tlp. (021)31906159, Fax (021)31906214, Email:dumas.jkt@gmail.com Surabaya: Graha Astranawa, Jl. Gayungsari Timur 35 Surabaya, Tlp (031)8299982, 8299985,8299986. Fax (031) 8299987. Email: dumas@sby.centrin.net.id Website: www.dutaonline.com.

PILKADA Gajah Terjerambab, Semut Menang KO .... 95 DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

3


SURAT PEMBACA

Siapa Bermain di Antara Konflik KPK- Polri? PRESIDEN SBY akhirnya mengambil alih konflik KPK - Polri. Mungkin banyak orang memujinya, meski banyak pula yang menyebut terlambat. Tapi setidaknyta SBY membuat situasi panas menjadi sedikit dingin. Tapi saya kok merasa itu hanya sementara sebab ada banyak kepentingan di antara konflik antara KPK dan Polri, bisa siapa saja pihak -pihak ini, yang jelas mereka tidak suka hubungan kedua lembaga itu harmonis, ini yang men jadikan solusi yang di-

tawarkan SBY bersifat adhoc alias tidak permanen. Sebab kasus ini bukan pertama, sudah tiga kali SBY turun tangan. Selain kasus Susno Duadji, kali ini SBY sudah dua kali turun tangan setelah sebelumnya mempertemukan Ketua KPK dan Kapolri. Jadi, tiga kali pertemuan menyoal kasus yang sama membuat kita yakin akan ada pertemuan-pertemuan yang diprakarsai SBY di masa mendatang. Cuma, saya tidak tahu, siapa saja yang bermain di balik kasus ini, dan apa kepentingannya? Apakah kepentingan kekuasaan atau hanya sekadar pencitraan, yang juga berbau kekuasaan. Ini yang harus kita cermati bersama. Yang jelas, kita berharap, semua bergerak mencari solusi untuk bangsa dengan landasan niat baik, seperti dikatakan Presiden. Umi Kalsum - Pare, Kediri

Harapan Besar pada Jokowi TIDAK mudah jadi Jokowi. Euforia kemenangan dalam Pilgub DKI Jakarta bisa jadi hanya berlaku 100 hari kerja. Ingat dulu ketika SBY memenangi pilpres euforianya juga sama. Harapan rakyat membuncah, tapi kemudian yang terjadi banyak rakyat kecewa dengan kepemimpinan SBY yang lemot dalam merespon berbagain isu-isu besar. Belum lagi kasus-kasus dugaan korupsi di seputar orang-orangnya sehingga semakin menambah kecewa masyarakat. Hal serupa bisa terjadi pada Jokowi bila tidak hati-hati dan cerdas dalam membaca kehendak rakyat dalam proses pembangunan Jakarta. Secara umum, Jakarta sangat “kejam”. Jauh dari Solo yang dinamika politik, sosial, budaya, ekonominya landai-landai saja. Masalah

1 ½ 1 1 ½

4 ‹ DUMAS

Jakarta sangat kompleks, sangat keras, dan lain sebagainya sehingga butuh kecerdasan yang khusus untuk memimpin ibukota. Saya yakin Jokowi bisa bila dia tidak terjebak pada euforia yang berlebihan atas kemenangannya sehingga lupa pada rakyat. Banyak sekali pemimpin lupa pada rakyat ketika terlena pada kekuasaan. Padahal rakyat telanjur banyak menaruh harap padanya. Lihat saja, warga ini minta bebas banjir, warga yang lain lagi minta jangan macet, dll. Belum lagi kalangan pengusaha yang merasa telah membantunya, pasti minta ini dan itu, proyek ini dan itu, yang bisa membuatnya tidak independen. Sikap tegas jadi penting. Integritas jadi utama. Jokowi harus punya program prioritas agar pembangunan Jakarta bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Bukan hanya dinikmati segelintir orang saja. Bukan orang-orang yang mendukungnya saja, tapi semua warga Jakarta.

Halaman (Back Cover) Halaman (Back Cover Halaman Balik Cover Dan Back Cover Halaman Dalam Halaman Dalam

EDISI XVII OKTOBER 2012

Abdul Azis - Tangerang

Rp. Rp.

10.000.000 6.000.000

Rp. Rp. Rp.

7.500.000 5.000.000 3.000.000

Mohon PPenjelasan enjelasan dari Honda BEBERAPA bulan yang lalu keluarga saya membeli sepeda motor Honda Scoopy. Modelnya cukup keren, namun ada sedikit kesan aneh saat saya memperhatikan penempatan tombol klakson dan lampu sein yang ditukar. Setahu saya, sejak zaman dahulu penempatan tomboltombol yang ada di setir bagian kiri adalah: pengatur lampu jarak jauh di atas, lampu sein di tengah, dan klakson paling bawah. Sedangkan pada scoopy tombol klakson di tengah dan tombol untuk lampu sein diletakkan paling bawah. Hal ini cukup aneh bagi saya, “mengapa prosedur yang sudah sejak dahulu diubah, apakah telah disesuaikan dengan kebiasaan pengendara motor saat ini, mungkin ada riset konsumen terbaru atau bagaimana”. Kekhawatiran pun tersirat, bagaimana bila saat berada di jalan seorang pengendara Scoopy bermaksud membunyikan klakson untuk mengingatkan pengendara lain tetapi yang ditekan adalah tombol lampu sein, bisa celaka. Alhasil, kekhawatiran itu akhirnya saya alami sendiri. Hari Kamis minggu lalu (27/09) saya mengalami kecelakaan di daerah Raden Saleh Jakarta Pusat. Situasi lalu lintas Raden Saleh ke arah Cikini kala itu cukup padat, saya mencoba mengambil jalur kanan, sedikit melewati marka putusputus di sebelah kanan antrean mobil yang masih tersendat. Tiba-tiba dari sela-sela antrean mobil muncul sebuah sepeda motor yang kemungkinan ingin mengambil jalur sama dengan saya. Nampaknya si pengendara kurang waspada, ia langsung memotong jalur tanpa melihat ke arah kanan. Segera kedua tuas rem saya tarik, dan spontan saya tekan tombol paling bawah di bagian tangan kiri, bermaksud membunyikan klakson, saya lupa, tombol itu sudah ditukar. Tabrakan tak terelakkan. Beruntung tidak begitu parah, meski rasa nyeri dan memarnya hingga saat ini masih terasa. Satu pertanyaan untuk Honda, “kenapa di tukar?” Abah Bilal Kramat - Senen, Jakarta Pusat


Menelisik Praktik Penyelenggaraan Negara Hubbul wathon minal iman (al-Hadits) Cinta kepada tanah air merupakan bagian daripada iman (Hadits). MEMANG tidak ada data yang pasti berapa banyak pengikutnya, namun pengamat di luar Nahdlatul Ulama meyakini bahwa dilihat dari luasnya pengaruh NU, NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejumlah kalangan mem-perkirakan sekurangkurangnya ada 80 juta orang menjadi anggota, pengamal ajaran aswaja, dan simpatisan. Sebagai orga-nisasi besar, sedikit banyak dinamika NU sangat mewarnai dinamika Indonesia. Seperti dikatakan KH Sahal Mahfud, jika Indonesia terancam, maka NU pun terancam, jika Indonesia aman, maka NU pun aman, dan begitu pula sebaliknya. Gambaran itu tampak dalam beberapa hari ter-akhir ketika organisasi ini menggelar Musyawarah Na---sional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 di Cirebon. NU menaruh perhatian serius terhadap jalannya penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek yang dinilai melenceng dari tujuan kemerdekaan bangsa. Tak ayal lagi, munas itu menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menggetarkan berbagai pihak, termasuk pihak istana. Misalnya, rekomendasi tentang moratorium pajak, dibolehkannya hukuman mati bagi koruptor, urgensi pilkada tidak langsung, perlunya kembali mengamandemen UUD 1945, perlunya pendidikan karakter, perlunya menjadikan tradisi keagamaan sebagai spirit pendidikan, perlunya pendidikan berkualitas dan akses lebih lebar bagi rakyat miskin, dan sebagainya. Dalam hal pajak, para ulama NU menyebutkan bahwa bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Alquran dan hadis secara eksplisit adalah zakat. Di sisi lain kewajiban mem-bayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tidak langsung, dalam konteks mematuhi penguasa atau pemerintah (ulil amri). Dalam kon--teks ini, pemerintah dalam menggunakan uang negara yang diperoleh dari pajak haruslah didasarkan pada kaidah fikih tasharruful imam ‘alai ro’iyyah manuutun bil mashlahah al-raiyyah, mesti mengacu pada tujuan kesejahteraan dan kemanusiaan warga negara, khususnya fakir miskin. Persoalannya, di negara ini ternyata banyak uang negara yang berasal dari pajak tidak dikelola dengan baik, bahkan terbukti banyak dikorupsi. Oleh karena itu muncul wacana, apakah kewajiban membayar pajak masih punya landasan hukum keagamaan yang kuat? Artinya masihkah menjadi wajib membayar pajak? Sebagai gambaran, target penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2012 ditetapkan Rp1.016,3 triliun, yang terdiri dari pajak dalam negeri Rp968,3 triliun dan pajak perdagangan dalam negeri sebesar Rp47,9 triliun. Hingga semester I tahun 2012, realisasi penerimaan pajak tercatat baru Rp456,8 triliun. Dengan demikian, dapatkah dikatakan pajak merupakan sumber uta--ma

keuangan negara? Presiden Susilo Bambang Yuhoyono dalam Munas NU mengatakan bahwa 70% pendapatan nasional bersumber dari pajak. Itu berarti, bila pengelolaan pajak baik, kesejahteraan rakyat akan membaik. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak rakyat yang hidup miskin, angka pengangguran juga masih tinggi, dan harga-harga barang kebutuhan semakin tak terjangkau. Kenyataan pahit ini seolah tak dirasakan oleh penyelenggara negara. Ada yang mengatakan itu disebabkan penyelenggara negara sudah kehilangan sense of crisis. Mengingat arti penting pajak bagi pembangunan, Nahdlatul Ulama meminta pemerintah harus lebih transparan dan bertanggung jawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran. Di sisi lain, dalam penggunaan pajak juga perlu mengutamakan kemaslahatan warga negara, terutama fakir miskin. Bila pemerintah tidak dapat melaksana-kan rekomendasi Munas NU terkait dengan pengelolaan pajak itu, PBNU memastikan diri akan mengkaji dan mempertimbang-kan kemungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar pajak. Bisa dibayangkan, apa yang akan terjadi bila seluruh umat Islam berhenti membayar zakat? Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan respons sewajarnya terhadap pemikiran NU terkait dengan kewajiban membayar pajak. Ada baiknya kita melihat rekomendasi itu sebagai sebuah teguran keras yang sudah seharusnya dilakukanoleh kalangan ulama kepada umaro bahwa persoalan pajak harus dikelola dengan benar demi kesejahteraan rakyat dan tidak bisa dipermainkan seenaknya oleh oknum-oknum perpajakan atau oknum penyelenggara negara lainnya untuk tujuan-tujuan pribadi atau golongan dan kelompoknya sendiri. Begitu juga dalam sektor moneter lainnya seperti kemandirian Bank Indonesia yang ternyata tidak membawa maslahat sebagaimana mestinya. Nilai rupiah terus terdevaluasi. Pemerintah kehilangan kebebasan untuk mengatur aspek finansial. Dalam sektor ekonomi dan industri, khususnya dalam masalah penanaman modal asing, industri, energi, minyak dan gas, serta pertambangan lainnya ternyata hanya membuka peluang bagi penjajahan baru. Jika para alim ulama NU menyampaikan rekomendasi kepada umaro melalui munasnya di Cirebon itu dirasakan kurang enak didengar oleh umaro, maka itu pertanda bahwa memang ada yang salah dalam penyelenggaraan negara selama ini, yang seharusnya hal itu ditanggapi secara proporsional. Begitu juga, jika rekomendasi itu dirasakan

DUMAS DUMASEDISI EDISIXVI XVII SEPTEMBER OKTOBER 2012 ‹

5


LAPORAN UTAMA

Pemerintah

TIDAK TEGAS

NU SIAP MEMBANGKANG Munas alim ulama dan Konbes NU (2012) mengusung banyak keprihatinan. Dari isu negara Islam, hukum mati koruptor sampai ancaman boikot pajak. Jika pemerintah tidak tegas, NU siap membangkang.

6 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama empat hari (14 – 17 September 2012) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU dan Konperensi Besar (Konbes) NU di Ma’had Tarbiyatul Mubtadiin, Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan lokasi pelaksanaan Munas yang selalu di pesantren atau di pedesaan ini mengandung pesan agar warga NU dan masyarakat Indonesia tidak malu hidup secara sederhana, sebagaimana warga NU cenderung untuk hidup sederhana. Spirit Pesantren “Munas kali ini diselenggarakan di pesantren yang terletak di kampung terpencil untuk mengingatkan kita agar

kita tidak malu sebagai orang yang berasal dari desa kecil. Juga jangan malu untuk hidup sederhana. Di tengah kehidupan yang serba materialistis dan pragmatis ini, kita mencoba untuk kembali pada spirit pesantren yang mengutamakan nilai kejujuran, pengabdian, kebersamaan, kesederhanaan, dan gotong royong,” ujar Ketum PBNU Said Aqil Siradj dalam sambutan pembukaan Munas Alim Ulama dan Kobes NU pada Sabtu 15 September 2012. “Kalau boleh jujur, ada yang menawarkan agar munas digelar di hotel dengan diskon 60%. Tapi saya tolak, karena kami ingin membangkitkan kembali semangat persatuan, dan semangat 1945,” ujarnya. Said menjelaskan penyelenggaraan acara sekelas Munas di desa


LAPORAN UTAMA terpencil bukan tanpa alasan. Menurutnya, banyak cendekiawan besar muslim mendapat pendidikan di pesantren terpencil. Selama ini dari munas-munas yang dilakukan oleh NU di desa terpencil dihasilkan keputusankeputusan penting bagi bangsa Indonesia. Penyelenggaraan Munas dan Konbes di desa terpencil ini memang sengaja dimaksudkan untuk mengembalikan semangat persatuan dan semangat perjuangan 1945. “Beberapa kali kita melakukan konbes di daerah terpencil dan berhasil menelurkan keputusan-keputusan penting. Dulu NU pernah mengadakan Munas di desa terpencil di daerah Cilacap, itu menelurkan putusan tentang ijtihad yang mengubah dunia pemikiran Islam di Indonesia. Munas NU di desa di Lombok, itu menghasilkan keputusan mengenai dibolehkannya presiden wanita,” terang Said yang mengenakan baju koko berwarna merah marun. Said mengatakan dengan mengambil lokasi pertemuan di pesantren yang mempunyai fasilitas terbatas dan seadanya, para warga dan masyarakat sekitarnya justru saling membantu dengan sukarela memperbaiki berbagai fasilitas publik, mulai dari jalan, saluran air, hingga menyediakan penginapan. “Sejak menjelang munas mereka dengan sukarela telah menyumbangkan beras, sapi, sayuran secara sukarela dan mereka melakukan kerja bakti membersihkan kampung, jalan, dan saluran air demi menyambut peserta munas. Ini menunjukkan bahwa keswadayaan masyarakat masih ada, kegotongroyongan masih ada. Ini berati Pancasila masih ada, Pancasila masih hidup dan berkembang di masyarakat dalam bentuk nyata. Itulah cara NU dan kaum pesantren ber-Pancasila,” paparnya. Said mengatakan PBNU juga ingin menepis anggapan jika pondok pesantren saat ini dijadikan kegiatan bersifat radikal. Menurutnya, dari sekitar 800.000 mesjid yang dikelola PBNU, tidak pernah dijadikan kegiatan yang bersifat radikalisme dan terorisme. ”Mana ada pesantren yang mengajarkan atau menyuruh santarinya untuk melakukan gerakan radikal atau teror,” tukas Said. Said menyebut, dalam Munas dan Konbes tahun ini NU mengambil tema ‘Kembali ke Khittah Bangsa Indonesia 1945’. Tema ini menegaskan kembali bahwa NU mendukung NKRI dan

pemerintah selama pemerintah berlaku adil demi kesejahteraan masyarakat. “Kita mendukung Indonesia untuk membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Kembali kepada nilainilai luhur Pancasila dan juga kembali kepada amanat Mukadimah UUD 1945,” ucap Said. Keprihatinan NU Rais Aam PB NU, Dr. RKH MA Sahal Mahfudh dalam sambutannya mengatakan, keislaman dan keindonesiaan merupakan dua hal yang tak terpisahkan satu sama lain. Begitu pula keNU-an merupakan bagian tak terpisahkan dari keislaman dan keindonesiaan. “Jika Indonesia dalam bahaya, NU juga ikut terancam. Sebaliknya, apabila Indonesia aman dan tenteram, NU juga merasa aman dan tenteram,” katanya. Sejak zaman perjuangan, lanjutnya, bersama elemen bangsa yang lain, NU turut aktif memperjuangkan kemerdekaan, bahkan ikut merumuskan Pancasila dan UUD 1945. Demikian pula saat peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru dan saat peralihan dari Orde Baru ke Era Reformasi. “Dalam perjalanan reformasi, keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan telah mengalami gangguan, ketika kebijakan otonomi daerah dilaksanakan tanpa persiapan sosial yang matang. Akibatnya, muncul konflik yang berkepanjangan di banyak daerah. Lemahnya kendali pemerintah pusat terhadap sektor-sektor strategis di daerah, telah membuat negara kesatuan ini semakin berjalan ke arah sistem semi federal. Hal ini sangat membahayakan NKRI dengan keanekaragaman etnis dan budayanya,” tandasnya Pada kesempatan itu, Sahal mengajak seluruh komponen bangsa untuk tidak menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan yang memprihatinkan, sebagai akibat buruk yang tidak kita kehendaki dari reformasi. “Ketika amandemen UUD 1945 dilakukan dengan tergesa-gesa dan kurang cermat, akibatnya antara lain lahirnya aturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, bangsa dan negara. Hal itu menjadi keprihatinan kami, sehingga harus segera dicarikan cara pemecahannya, baik dalam bidang politik ketatanegaraan, maupun dalam bidang ekonomi dan kebudayaan,” paparnya. Saat ini Indonesia telah terikat

dengan berbagai konvensi global. Namun demikian, hal ini jangan sampai menggoyahkan integritas dan kedaulatan negara di bidang ekonomi. Sektor-sektor strategis yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak boleh diliberalisasi dan diserahkan kepada swasta dengan mekanisme pasar. Kemampuan ekonomi nasional, terutama ekonomi rakyat yang masih lemah, perlu dibantu dan dilindungi. Kekayaan negara harus digunakan untuk mengembangkan, membeayai dan melindungi mereka, sebagai realisasi dari Pasal 33 UUD 1945. Apalagi bangsa kita telah mengenal sistem koperasi. Hal itu sangat strategis sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Untuk itu, negara wajib mendukung sektor ini. Membahas Sejumlah Undang-Undang Pertemuan alim ulama NU di pesantren Kempek ini mengkaji sejumlah aturan perundangan yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan, mulai dari undang-undang perpajakan, undang-undang migas, undang-undang investasi, dan aturan perundangan lainnya. Munas yang mengambil tema “Kembali ke Khitah Indonesia 1945” juga membahas beberapa persoalan aktual kebangsaan yang lain, seperti usulan hukuman mati bagi koruptor, politik uang dalam pilkada, dan sejumlah undang-undang yang tidak prorakyat. Hasil pembahasan di munas akan dirumuskan menjadi rekomendasi-rekomendasi kepada berbagai pihak, khususnya pemerintah. Acara pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU ini dihadiri antara lain Wakil Rais Aam KH A Mustofa Bisri, Katib Aam KH Malik Madani, Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum KH As’ad Said Ali, serta segenap jajaran pengurus syuriah dan tanfidziah PBNU, PWNU, dan ratusan ulama non-struktural NU. Selain itu juga tampak hadir beberapa tokoh nasional seperti Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal, Ketua BPK Ali Masykur Musa, dan Mantan Menteri Pemberdayaan Wanita pada era Gus Dur, Khofifah Indra Parawansa. Presiden SBY hadir pada rangkaian acara tersebut dan menyampaikan pidato pengarahan pada 17 September 2012. Ribuan Nahdliyin dari 33 wilayah di Indonesia juga hadir menyemarakkan upacara pembukaan ini. ‹shoelhi

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

7


LAPORAN UTAMA

Rekomendasi

Munas NU

Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Cirebon telah ditutup, berakhir dengan membuahkan sejumlah rekomendasi. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama secara resmi telah menyerahkan rekomendasi hasil Munas Alim Ulama dan Konbes Besar NU kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rekomendasi diserahkan langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj sebelum Presiden SBY memberikan pengarahan kepada peserta munas di Pondok Pesantren Ma’had Tarbiyatul Mubtadiin, Kempek Cirebon. Rekomendasi yang meliputi berbagai bidang itu sebagai berikut: Rekomenedasi di Bidang Politik dan Pemerintahan Di bidang politik dan pemerintahan, Munas NU merekomendasikan agar MPR RI melakukan peninjauan kembali secara sungguh-sungguh hasil amandemen UUD 1945 yang sudah berlangsung 4 kali untuk menghasilkan amandemen berikutnya yang benar-benar sesuai dengan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Semua pihak, terutama tokohtokoh politik dan birokrat segera beranjak dari proses demokrasi prosedural ke demokrasi substansial yang terbebas dari money politics (risywah siyasiyah) untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Partai politik dan anggota-anggotanya yang ada di parlemen dalam mengambil prakarsa-prakarsa kebijakan, hendaknya lebih mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat daripada kepentingan partai. Dalam proses rekrutmen dan pengkaderan, hendaknya pemerintah dan partai politik mengedepankan nilainilai amanah dan akhlaqul karimah. Presiden mestinya segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah, utamanya terkait dengan kinerja lembaga-lembaga di bawah kendali Presiden yang terkait langsung, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Presiden juga harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi. Masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan

8 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012

budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya. Munas NU juga membolehkan koruptor yang berpotensi membangkrutkan negara untuk dihukum mati. Koruptor yang tidak jera dengan hukuman penjara dan mengulangi kegiatannya termasuk yang perlu

mendapatkan hukuman mati. Koruptor dinilai sama bahayanya dengan teroris sehingga perlu mendapatkan hukuman berat. Munas NU mendesak pemerintah agar segera menghentikan Pilkada langsung dan kembali ke pemilihan keterwakilan melalui DPRD. Pilkada langsung yang sudah berlangsung lebih dari 8 tahun dinilai lebih banyak membawa dampak negatif, dan menganhancurkan moral masyarakat akibat maraknya politik uang. Rekomendasi di Bidang Ekonomi Di bidang ekonomi, Munas merekomendasikan agar segera dibentuk Undang-Undang Payung (induk) yang melingkupi semua undang-undang

yang berhubungan dengan masalah ekonomi agar sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Revisi Undang-Undang Agraria terutama terkait redistribusi lahan untuk rakyat, dan HGU perusahaan yang mencapai 90 tahun. Perlu dibangkitkannya kembali ekonomi berbasis agraria sehingga berdampak pada kesejahteraan warga pedesaan. Revisi Undang-Undang Migas dan Minerba agar lebih berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, bukan kepada pihak asing sebagaimana yang selama ini terjadi. Revisi peraturan-peraturan pemerintah untuk disesuaikan dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review beberapa Undang-Undang. Renegosiasi kontrak-kontrak karya pertambangan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi pemasukan Indonesia dan kesejahteraan warga. Pengubahan kebijakan finansial yang lebih berpihak pada ekonomi moneter menjadi kebijakan yang lebih berpihak kepada ekonomi riil, sektor pertanian dan ekonomi kecil menengah, di antaranya dengan melakukan kebijakan financial inclusion (pelayanan perbankan yang lebih memihak kepada warga negara yang selama ini tidak terlayani). Pengambilan kebijakan yang berimbang terhadap koperasi dan korporasi dan tidak menjadikan koperasi sebagai entitas sosial semata. Pengambilan kebijakan yang memperkuat produk khas nasional seperti batik, industri kreatif, kretek dan lain-lain agar dapat bersaing dengan produk-produk asing.


LAPORAN UTAMA

Rekomendasi di Bidang Perpajakan Mengenai persoalan pajak, Munas NU menilai bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Al Quran dan Hadits secara eksplisit adalah zakat. Adapun kewajiban membayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tidak langsung dalam konteks mematuhi penguasa atau pemerintah. Pemerintah di dalam membelanjakan uang negara yang diperoleh dari pajak mesti mengacu pada tujuan kemanusiaan terutama kaum fakir miskin. Ketika ternyata bahwa uang negara yang berasal dari pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya bahkan terbukti banyak dikorupsi, maka muncul kewajiban membayar pajak oleh warga negara menurut hukum keagamaan akan menjadi persoalan. Maka Munas NU mendesak pemerintah harus lebih transparan dan bertanggungjawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran. Pemerintah juga harus megutamakan kemaslahatan warga terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak. PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi sebagaimana tersebut di atas. Rekomendasi di Bidang Pendidikan Di bidang pendidikan, Munas merekomendasikan agar kebijakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD harus diimplementasikan dan didistribusikan secara adil dan tidak diskriminatif, termasuk untuk pesantren dan madrasah diniyah. Pemerintah pusat perlu melakukan tindakan hukum terhadap pemerintah daerah yang tidak merealisasikan anggaran 20% pendidikan sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Pemerintah agar menyempurnakan sistem ujian nasional (UN) untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini menghambat tercapainya standar kualitas pendidikan nasional yang diharapkan, se-

perti pelanggaran dan kecurangan. Pemerintah agar meninjau ulang pendidikan karakter yang masih lemah dan belum menjadi kesadaran atau internalisasi nilai-nilai, serta belum berorientasi ke masa depan (mutu dan kepribadian unggul) bagi peserta didik, sehingga pendidikan karakter tidak bisa diaplikasikan dengan maksimal. Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, melainkan juga menanamkan karakter yang mulia, baik terkait hubungan dengan Allah (hablum minallah), dengan manusia (hablum minannas) dan dengan alam. Nilai-nilai kepesantrenan (kemandirian, keikhlasan, ketawadhu’an, dan kesederhanaan) agar dijadikan sebagai bagian pendidikan karakter dari sistem pendidikan nasional; Pemerintah berkewajiban untuk melindungi para pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan, dan menjamin pendidik bisa berperan aktif untuk menjalankan pendidikan karakter; Terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Munas mendesak Pemerintah agar melakukan penguatan kemandirian sekolah/madrasah sehingga MBS dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan dasar semula, serta memfungsikan komite sekolah/madrasah sebagai penentu kebijakan. Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah/ madrasah dan pemindahan guru harus melibatkan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah. Terkait dengan madrasah dan pondok pesantren, Kementerian Agama RI hendaknya: a) menghidupkan kembali Madrasah Aliyah Program Khusus; b) memberikan bantuan pendidikan yang bersifat affirmative kepada Madrasah Aliyah berbasis Tahfidzul Qur’an; c) membuat nomenklatur khusus untuk guru madrasah terkait kesejahteraan mereka; d) menyelenggarakan program Akselerasi untuk guru-guru Madrasah Diniyah agar bisa memiliki ijazah S1 atau yang setara; dan e) mengkaji ulang dan menerbitkan kembali PMA No. 3 tahun 2012 tentang Diniyah dan Pondok Pesantren. Rekomendasi di Bidang Isu Internasional Di bidang internasional, Munas NU merekomendasikan lembaga-

lembaga internasional seperti PBB dan OKI agar membuat konvensi yang mewajibkan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang melecehkan dan atau menodai simbol – simbol yang dihormati agama. Menyusul beredarnya film yang menghina Islam “Innoncence of Muslims” umat Islam diminta agar tidak mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali dan destruktif atas beredarnya film itu. PBNU lewat pemerintah Indonesia hendaknya mendorong pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan segala diskriminasi sekaligus mengembalikan harkat dan martabat etnis Rohingya sebagai manusia dan warga negara penuh Myanmar. PBNU mendesak pemerintah Myanmar agar segera merevisi Undang-Undang Kewarganegaraan untuk mengakui hak etnis Rohingya sebagai warga Negara Myanmar dengan segenap hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. PBNU mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Negaranegara Islam serta tokoh-tokoh pemerintah dari negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam untuk memberikan bantuan nyata guna mengatasi penderitaan kaum etnis Rohingya. PBNU juga diminta agar mendesak Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam (OKI), PBB, dan Gerakan Non Blok segera mengambil langkah nyata sebagai mediator dan fasilitator untuk mencari penyelesaian melalui resolusi konflik dan rekonsiliasi sosial di Suriah secara adil, tidak merugikan rakyat dan pemerintah Suriah. Penyelesaian masalah Suriah agar mengacu pada prinsip menghormati kedaulatan negara Suriah, larangan intervensi pihak asing dengan alasan apapun, gencatan senjata dan terwujudnya ketertiban umum, terselenggaranya dialog dan perjanjian perdamaian antar kelompok yang bertikai. Dalam masalah nuklir Iran, PBB, OKI, Liga Arab, dan Gerakan Non Blok agar memainkan peran lebih besar sebagai mediator dan fasilitator yang adil guna meredakan ketegangan antara Iran dengan Barat dan Israel serta menciptakan kawasan Timur Tengah yang damai, melalui dialog konstruktif dan obyektif antar berbagai pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. uMohammad Shoelhi

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

9


LAPORAN UTAMA

SBY Sambut Rekomendasi Munas NU SESUAI dengan jadwal, pada Senin, 17 September 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memenuhi undangan PBNU untuk menghadiri dan sekaligus memberikan pengarahan dalam acara Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012 yang digelar di Pondok Pesantren Ma’had Tarbiyatul Mubtadiin, Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Acara itu sudah dibuka oleh Rais Aam KH MA Sahal Mahfudh, dua hari sebelumnya, yang ditandai dengan pemukulan beduk pada pukul 10.09 WIB. Sama seperti pada acara pembukaan, acara pengarahan Munas dan Konbes NU oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dihadiri sejumlah tokoh PBNU serta segenap jajaran pengurus syuriyah dan tanfidziyah PBNU, PWNU, dan ratusan ulama non-struktural NU. Bedanya pada acara pengarahan presiden ini, tampak hadir sejumlah duta besar negara sahabat dan para alim ulama dari negara-negara muslim. Dalam acara ini Presiden SBY didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Djoko Suyanto; Menteri Agama, Sur-

10 ‹ DUMAS

yadharma Alie; Menteri Pendidikan, M Nuh; Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Mallarangeng. Ketika memasuki tempat acara, Presiden SBY yang hadir bersama Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono disambut bacaan shalawat badar. Kehadiran SBY dalam acara ini disambut oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Dalam kesempatan ini, Presiden SBY menerima penyerahan secara simbolis Rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU Tahun 2012 untuk pemerintah dari Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Dalam pidato pengarahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa dirinya sudah membaca draft rekomendasi yang dihasilkan dari Munas Alim Ulama dan Konbes NU ini. Ia berharap muncul pikiran yang cerdas dari perhelatan ini, terutama berkaitan dengan tema yang diangkat, yakni kembali ke khittah Indonesia 1945. “Pikiran cerdas dalam rekomendasi itu bukan hanya untuk jajaran PBNU dan kalangan nahdliyin saja, bukan hanya untuk bangsa dan negara, tetapi juga untuk dunia,” kata Presiden SBY dalam pidatonya. Dari draft rekomendasi yang sudah dibaca sebelumnya, SBY mengatakan bahwa sebagian dari rekomendasi sama persis dengan apa yang dipikirkan pemerintah dan sekarang sedang dijalankan. “Pemerintah satu hati dengan Nahdhatul Ulama. Sebagian dari rekomendasi itu bagi saya sesuatu yang baru, pikiran-pikiran baru, dan pikiran-pikiran yang cerdas. Dan setelah saya baca, saya memutuskan wajib bagi pemerintah dan siapapun untuk merespon-

EDISI XVII OKTOBER 2012

nya dengan baik. Rekomendasi itu dapat digunakan untuk mengoreksi kebijakan dan memperbaiki jalannya roda pemerintahan,” Presiden menambahkan. Oleh karena itu, Presiden berjanji akan meneruskan rekomendasi yang dihasilkan Munas Alim Ulama NU ini kepada seluruh jajaran kabinetnya yang terkait. Selain kepada semua lembaga negara, Presiden juga berharap rekomendasi dari hasil munas ini dapat diteruskan ke seluruh jajaran penegak hukum, ulama dan pemuka agama, juga masyarakat luas, serta keluarga besar NU sendiri. Struktur rekomendasi Munas NU terbagi atas beberapa bidang, di antaranya pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan internasional. Kepala Negara pun menilai, bahwa rekomendasi NU menunjukkan kepedulian warga Nahdliyin terhadap Indonesia yang merupakan salah satu elemen dalam membangun berdirinya NKRI dan UUD 1945. Selain itu, SBY juga menghimbau kepada seluruh elemen pemerintahan untuk mendukung dan merespon secara sungguh-sungguh apa yang direkomendasikan NU. “Kepada semua lembaga negara, baik MPR, DPR, DPD, Kementerian, dan lainnya termasuk lembaga penegak hukum agar merespon hasil rekomendasi Munas dan Konbes NU ini,” tegasnya. Pada sisi lain, Kepala Negara mengakui adanya perbedaan persepsi. Namun SBY menegaskan bahwa itu hanyalah bagian kecil atau perbedaan antara data yang digunakan peserta Munas dengan data yang dimiliki pemerintah. “Secara keseluruhan rekomendasi itu positif, konstruktif, dan memang menyangkut masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia,” SBY menjelaskan. Secara umum Presiden menerima dan menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh PBNU. “Pemerintah akan mengkaji, mempelajari dan menindaklanjutinya,” ujar SBY berjanji. ‹shoelhi


LAPORAN UTAMA

Mengapa Kembali ke Khittah

Indonesia 1945? CARUT-marut kehidupan di negeri ini sudah demikian parah, melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan. Keadaan ini hari demi hari dibicarakan setiap warga sambil menunggu solusi yang menentramkan. Namun, apa yang ditunggu itu tak pernah kunjung datang. Semua ini menandakan seolah kerusakan sudah menjadi hal biasa. Faktanya, banyak perilaku yang semestinya tak patut dilakukan malah dipamerkan. Betapa banyak koruptor baik dari kalangan parpol dan pejabat tinggi negara melakukan korupsi tanpa malu-malu. Rekening gendut para jenderal polisi tak terjamah hukum. Begitu juga para jaksa menerima suap dari orang yang menghadapi perkara. Putusan pengadilan bisa dibeli. Dekadensi moral bukan lagi melekat pada generasi muda melainkan juga pada pejabat negara. Ditemukannya banyak kondom berserakan di toilettoilet DPR dan Istana Negara menjadi salah satu indikasi. Betapa banyak pejabat sembunyi-sembunyi menenggak minuman keras dan mengonsumsi narkoba adalah indikasi lainnya. Semua ini bukan rahasia lagi di era keterbukaan informasi sekarang ini. Korporasi asing yang mengeruk seluruh pengusahaan sumber-sumber kekayaan bangsa dilindungi. Selain Pertamina yang sudah dikebiri, musykil

kita dapat menemukan perusahaan sumber-sumber kekayaan bangsa dikelola oleh negara karena nyaris semua sudah dikuasai korporasi asing. Bangsa yang memiliki negeri ini hanya bisa gigit jari menyaksikan hasil-hasil tambang diangkut ke luar negeri, sementara itu para kaki-tangan korporasi asing berpesta sukaria. Konglomerat dan korporasi asing tak pernah membayar pajak sesuai aturan. Pajak sebagai sumber lain kekayaan negara juga dikorupsi. Bank Indonesia sebagai pemegang kedaulatan moneter juga sudah dikebiri. Aturan hukum, undangundang, dan segenap perangkat turunannya, menunjukkan bangsa ini tak lagi memiliki negeri yang berdaulat. Bangsa dengan nasib mengenaskan ini tak memiliki masa depan. Negara seolah tak berdaya untuk membalik semua itu ke jalur yang benar, karena aparat dan penyelenggara negara sudah mengabdi kepada kepentingan kapitalis-liberalis, alih-alih mengabdi pada negara dan bangsa. Jika demikian halnya, hendak pergi ke mana negara Republik Indonesia ini? Sementara rakyat dan bangsa selama ini hidup dalam ketidakadilan, dan semakin jauh dari kemakmuran dan kesejahteraan. Posisi dan Sikap NU Nahdlhatul Ulama (NU) merupa-

kan bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia dengan segala macam tata-nilai dan segenap persoalannya. Bila negara Indonesia dalam bahaya NU juga ikut terancam, bila Indonesia aman NU juga merasa aman. Bila Indonesia berdaulat dan bermartabat. NU juga ikut berdaulat dan memiliki martabat. Saat ini bangsa Indonesia sedang bersusah payah menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul akibat reformasi yang dilakukan. Reformasi sebuah tonggak untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh dalam kehidupan sosial; ekonomi, politik dan kenegaraan malah semakin menyengsarakan. Gerakan itu dimulai dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Sejak awal NU sangat peduli terhadap hal ini, ikut mendorongnya meski dengan sikap hati-hati. Amandemen yang merupakan bagian penting dalam reformasi itu – tak dipungkiri – terbukti telah membawa kemajauan yang berarti, kehidupan makin demokratis, hilangnya berbagai tindakan represi, kebebasan berorganisasi, kebebasan melakukan pendidikan dan dakwah serta kebebasan berpolitik. Tetapi langkah itu juga membawa akibat buruk yang tidak dikehendaki. Akibat buruk yang ditimbulkan tak sebanding dengan kemajuan yang dibawanya. Ketika

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

11


LAPORAN UTAMA

amandemen dilakukan dengan tergesa-gesa, maka dalam amandemen tersebut banyak terjadi ketidak cermatan bahkan terjadi banyak kesalahan, sehingga melahirkan UUD yang merugikan rakyat dan membahayakan kedaulatan nasional. Sebagai salah satu elemen bangsa, NU ikut prihatin atas masalah bangsa ini. Oleh karena itu, NU berupaya mencari jalan keluar dengan menawarkan konsep dasar ketatanegaraan serta mengambil beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan dalam menghadapi amandemen UUD 1945 ini. Mengingat pentingya persoalan ini, maka dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Cirebon 2012 ini, NU mengusulkan agar bangsa ini Kembali ke Khittah Indonesia 1945, untuk menggali semangatnya, menegaskan jati dirinya, memulihkan kedaulatannya, menegakkan kebesarannya serta mengembangkan peranannya dalam menciptakan keadilan dan perdamaian dunia. Keadaan Indonesia Saat Ini Amandemen UUD 1945 yang semula dicita-citakan untuk memperbaiki kehidupan bangsa di segala bidang, ternyata kemudian terjadi penyimpangan di tengah jalan. Amandemen yang berada di tangan rakyat itu diambil-alih oleh sekelompok elite yang mewakili kepentingan kapitalisme global yang berideologi liberal. Langkah awal amandemen yang diambil kelompok ini adalah melakukan liberalisasi di bidang

12 ‹ DUMAS

politik, liberalisasi di bidang ekonomi, liberalisasi di bidang sosial dan liberalisasi di bidang kebudyaan termasuk liberalisasi dalam bidang agama. Liberalisasi ini digunakan untuk mempersiapkan beroperasinya kapitaliasme di negeri ini. Pertama, dalam bidang politik kenegaraan diberlakukannya otonomi yang pelaksanaannya melampaui batas telah mengarahkan negeri ini pada sistem federal. Sementara dalam negara kepulauan yang terpisah-pisah ini sistem yang paling tepat adalah bentuk negara kesatuan. Sistem federal terlalu longgar dan rawan bagi terjadinya disintegrasi yang mengarah pada separatisme. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih: al amru idzattasaa dloqo (suatu masalah bila longgar maka harus diperketat pengelolaanya). Negara seluas ini dan selonggar ini hanya bisa dikelola dengan sistem kesatuan yang terpusat. Kedua, liberalisasi dalam bidang politik dilaksnakan dalam bentuk pemilihan pimpinan daerah langsung di segala tingkatan terbukti banyak menelan biaya, baik biaya ekonomi yang sangat mahal, juga menelan biaya sosial yang tinggi karena menyulut terjadinya konflik sosial di mana-mana. Bahkan hal itu juga menyulut konflik keluarga sehingga meningkatkan angka perceraian. Selain itu juga harus dibayar secara politik dengan harga mahal, yang ditandai dengan terjadinya pertikaian terbuka antar partai dan internal partai politik. Ketiga, liberalisasi dalam bidang ekonomi terjadinya penguasaan sektor strategis oleh pihak swasta terutama swasta asing. Hal ini sangat merugikan eksistensi bangsa dan sangat menyengsarakan rakyat. Penguasaan sektor strategis oleh asing ini mengakibatkan negara tidak mampu membiayai beroperasinya pemerintahan dan pembangunan nasional serta menjamin kesejahteraan rakyat. Banyak pabrik tutup atau kekurangan pasokan bahan, karena bahan industri baik energi maupun bahan mentah lainnya dilarikan ke luar negeri. Penguasaan 85 persen perbangkan oleh asing mengakibatkan Bank Indonesia sebagai bank sentral kehilangan otoritasnya di bidang

EDISI XVII OKTOBER 2012

moneter. Padahal otoritas di bidang ini sangat mencerminkan adanya kedaulatan negara. Keempat, liberalisasi dalam bidang sosial terjadi bersamaan dengan liberalisasi politik yang ditandai dengan hilangnya rasa tanggung jawab sosial dan semangat pengabdian pada masyarakat. Kehidupan yang komunal diganti kehidupan individual yang tidak lagi memiliki solidaritas sosial. Semua relasi sosial yang dahulu didasari atas pengabdian dan kasih sayang kemudian dimaterialkan dan hanya diikat oleh transaksi yang bersifat materi. Tali persaudaraan dihilangkan, transaksi materi dikedepankan. Rapuhnya ikatan sosial ini menjadikan mudahnya terjadi disintegrasi sosial, ketika individualisme telah mewarnai kehidupan sosial. Kelima, dalam bidang kebudyaan, masyarakat yang hidup gotong royong berubah menjadi masyarakat terbuka dan kompetitif. Kelompok satu melihat kelompok lain bukan sebagai mitra tetapi sebagai pesaing, bahkan lawan. Masyarakat yang semula hidup dengan nilai-nilai relijius berubah hidup dengan nilai-nilai sekuler dan bahkan liberal. Berbagai pasal yang menegaskan aspirasi rakyat dan menjaga keutuhan bangsa dan negara diganti dengan pasa-pasal yang menguntungkan korporasi asing di bawah bendera kapitalaisme global. Disyahkannya UU Sumber Daya Air, UU Migas, UU Minerba, UU Perdesaan, UU Pangan dan lain sebagainya merupakan seperangkat hukum yang dikukuhkan untuk melindungi pemilik modal, tanpa memberi jaminan pada rakyat dan bangsa Indonesia. Akibatnya, keseluruhan aset strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dikuasai oleh perusahaan asing, sehingga negara kehilangan kedaulatan, tidak hanya dalam penguasaan keuangan, energi dan pangan, tetapi juga kehilangan kedaulatan dalam bidang politik dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Akibat dari keseluruhan itu walaupun ekonomi makro tumbuh, tetapi pertumbuhan itu berbanding terbalik dengan kesejahteraan rakyat, yang semakin terpuruk akibat tertutupnya


LAPORAN UTAMA sektor usaha kecil dan menengah ketika tidak bisa bersaing dengan perusahaan besar yang melindas habis seluruh usaha nasional. Daya beli rakyat semakin menurun, bersamaan dengan merosotnya usaha mereka. Ditutupnya berbagai perusahaan nasional juga mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Bantuan tunai langsung yang merupakan formula kapitalisme yang menjadikan rakyat sebagai golongan tuna karya yang perlu disantuni, menjadikan rakyat semakin dikukuhkan kemiskinannya. Padahal hanya dengan membuka lapangan kerja dan usaha mandiri rakyat bisa hidup sejahtera. Keresahan dan penderitaan rakyat terjadi di semua tingkatan akibat ketidakpastian mereka menghadapi masa depan. Harga diri bangsa ini juga semakin hari semakin merosot ketika bangsa lain dengan bebasnya mengambil aset-aset terpenting di negari ini, sehingga kekayaan alam dan kekayaan sosial serta intelektual yang ada tidak bisa dikonversi menjadi kekayaan nasional yang menjadi modal bagi penciptaan kesejahteraan sosial serta rasa percaya diri bangsa. Sebagai akibatnya negeri ini tidak memperoleh penghormatan yang semestinya ketika berhadapan dengan bangsa lain. Kehidupan sosial politik diwarnai dengan berbagai konflik, saling memfitnah dan saling membuka aib masing-masing di hadapan bangsa lain. Bangsa ini semakin tertinggal oleh bangsa lain dan mengalami kemerosotan hingga ke titik nadir. Hikmah dari Pengalaman Sejarah Sebagai bagian dari bangsa ini, NU merasa prihatin terhadap keadaan ini, sudah sewajarnya bila NU ingin meberikan sumbangan pemikiran, dan mengajukan beberapa langkah konkret. Kebetulan NU pernah memiliki pengalaman dalam mengatasi berbagai krisis dan ketegangan serta kemerosotan. Ketika NU mengalami krisis dan kemerosotan pada dasawarsa 1970-an maka pada awal 1984 NU menemukan solusi yaitu Kembali ke Khittah NU 1926. Walaupun pada awalnya banyak yang menentang karena dianggap langkah mundur, tetapi kemudian terbukti bahwa langkah NU Kembali ke Khittah itu

telah memberi inspirasi baru untuk kebangkitan NU sebagai tonggak dalam menentukan langkah ke depan. Tidak sampai sepuluh tahun, bahkan hanya beberapa tahun saja kebijakan itu telah mengubah sikap NU dan dengan demikian pula telah mengubah citra NU, sebagai organisasi yang lamban, konservatif dan sebagainya, menjadi organisasi yang sangat dinamis, progresif dalam pemikiran serta langkah dan tindakan. Akhirnya NU tampil sebagai ormas yang utuh, kompak dan besar, pengaruhnya melebihi ormas yang ada bahkan pengaruh politiknya lebih besar dari partai politik yang ada. Dengan posisi seperti itu, NU memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjaga keutuhan bangsa ini, pada saat bangsa ini menghadapi krisis sangat mendalam. Dengan pengalaman itu, maka NU mendesak bangsa ini agar Kembali Ke Khitah Bangsa Indonesia 1945, yang merupakan kembali ke jatidiri bangsa yang diwarnai dengan semangat kemerdekaan, menciptakan keadilan dan kesejahteraan serta membangun kedaulatan nasional yang lepas dari segala macam bentuk penjajahan. Kembali ke Khitah Indonesia 1945 berarti kembali ke semangat Proklamasi, nilai-nilai Pancasila, semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta kembali pada nilai-nilai luhur UUD 1945, yang berdasarkan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kekeluargaan, permusyawaratan serta perjuangan keadilan. Arah Kembali ke Khittah Indonesia 1945 Kembali ke Khittah 1945 ini tidak berarti menolak segala bentuk perubahan terhadap UUD 1945. Demikian juga tidak mensakralkan hasil amandemen yang sudah dilakukan. Sesuai dengan amanat pasal 37, UUD itu perlu disempurnakan. Dalam rangka penyempurnaan itu maka Amandemen Kelima yang direncanakan haruslah berani melakukan amendemen atau review terhadap hasil amandemen yang telah dilakukan yang jelas-jelas merugikan kepentingan rakyat dan bangsa serta merendahkan kedaulataan negara Republik Indonesia. Khittah Indonesia 1945 merupakan keseluruhan cita-cita bangsa ini yang berproses sejak zaman Kebangkitan Nasional yang kemudian dirumuskan

menjadi dasar Negara Pancasila, dicetuskan melalui Proklamasi Kemerdekaan, dirumuskan menjadi Pembukaan UUD serta dirinci ke dalam batang tubuh UUD 1945 secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian Penyempurnaan UUD 1945 haruslah: Pertama : dilaksanakan dengan penuh ketelitian dan kecermatan. Kedua : haruslah sesuai dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Ketiga : haruslah sesuai dengan semangat Proklamasi. Keempat : haruslah sejalan dengan amanah Mukadimah UUD 1945. Kelima : mempertimbangkan aspirasi, tata nilai dan tradisi bangsa ini. Oleh karena itu, dalam konteks kembali ke Khittah Indonesia 1945 ini, NU berupaya kembali menegaskan Pancasila sebagai ideologi negara, barang siapa mengganggu atau menentangnya harus segera dicegah. Siapa yang mengganggu atau menentang Pancasila adalah musuh negara. NU juga mendesak agar dalam UUD itu ada pasal yang menegaskan bahwa Mukadimah UUD 1945 yang telah ada itu sama sekali tidak boleh diubah atau diamandemen, karena Mukadimah tersebut menjadi pedoman yang memuat filososi serta arah perjuangan bangsa ini. Usulan NU kepada bangsa Indonesia agar Kembali Ke Khittah Indonesia 1945 ini semata ditujukan untuk membangun bangsa ini sebagaimana cita-cita dan semangat awalnya, yaitu semangat 1945 yang murni untuk membentuk suatu negara Indonesia yang merdeka, berdaulat menuju masyarakat yang adil dan makmur dengan segala daya upaya yang dilakukan untuk mencapai citacita tersebut. Langkah kembali ke Khittah Indonesia ini merupakan sebuah perjuangan besar dan berjangka panjang. Untuk mewujudkan agenda ini diperlukan adanya cita-cita yang tinggi serta nafas perjuangan yang panjang agar bisa mengemban amanah ini. Sebagai organisasi pengusul, NU akan selalu mengawal cita-cita besar ini bersama dengan elemen bangsa yang lain yang sejalan dengan citacita besar ini. Semoga Allah meridloi dan rakyat mendukung. Amin. ‹shoelhi-nuonline

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

13


LAPORAN UTAMA

Isu Boikot Pajak dan Penjelasan PBNU ANGGOTA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menilai wacana penolakan bayar pajak karena pajak banyak dikorupsi seperti dilansir dalam Munas Alim Ulama NU di Ponpes Kempek, Cirebon. Hal itu merupakan teguran keras bagi pemerintah atas sistem perpajakan yang perlu dibenahi secara total. Boikot Pajak Ali Masykur mengatakan wacana penolakan bayar pajak itu harus dilihat secara utuh. Wacana ini merupakan dorongan dari masyarakat NU agar penerimaan negara dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Ini merupakan peringatan kepada negara agar penerimaan negara dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya di sela-sela Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Ahad (16/9/2012). Ali Masykur mengatakan jangan sampai wacana ini menjadi fatwa atau imbauan resmi karena akan membahayakan negara. Sebaliknya, pemerintah harus bekerja keras memperbaiki sistem penerimaan negara agar tidak dikorupsi, dikemplang, dan bocor. “Kalau sampai ada fatwa, akan ada polemik umum yang mendikotomikan di satu sisi membayar pajak di satu sisi membayar zakat. Ini akan membahayakan sistem bernegara. Negara ini akan lumpuh,” kata Ali. Sementara itu, Wakil Sekretaris Muslimmat NU Yenny Wahid mengatakan, wacana moratorium membayar pajak ini merupakan sikap NU dan sekaligus protes keras atas kegelisahan masyarakat melihat aksi pejabat publik yang mengelola uang rakyat. “Warga sudah membayar pajak, dan patuh. Namun pemerintah kurang amanah. Jadinya sia-sia. Ini sebuah protes paling ampuh kepada penyelenggara negara,” ujarnya. Yenny mengatakan kalaupun boikot pajak sampai terjadi, ini lebih baik dibandingkan masyarakat melakukan tindak anarkis. Ini teguran kepada semua pemimpin. Bahwa amanah masyarakat jangan diselewengkan,” tambahnya. Bukan Boikot Tapi Moratorium Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj mengatakan wacana boikot membayar pajak bertujuan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara agar lebih baik. Said mengatakan Islam tidak mewajibkan umatnya membayar pajak.

14 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012

Selama ini, warga NU taat membayar pajak karena tunduk kepada aturan pemerintah. Namun, jika hasil pajak dan dana dalam APBN terus menerus dikorupsi, maka ketaatan membayar pajak itu perlu ditinjau ulang. PBNU mendesak pemerintah agar mengkaji ulang kewajiban membayar pajak bagi umat Islam, jika dana hasil pajak itu terus menerus dikorupsi. Ketika pajak banyak dikorupsi, maka kewajiban membayar pajak perlu ditinjau ulang. Said mengatakan dalam perhelatan ini PBNU menghadirkan sejumlah ahli untuk mengkaji seberapa banyak pajak dikemplang dan bagaimana tinjauan hukumnya. Said Aqil mengatakan NU akan memberikan kesempatan dalam setahun kedepan bagi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan uang negara hasil pajak. Dalam sidang komisi Munas NU yang membahas masalah itu juga muncul pendapat agar pengelolaan dan penyaluran pajak mengambil semangat dalam sistem zakat. Artinya, kesejahteraan rakyat terutama golongan fakir miskin harus mendapat prioritas dalam alokasi dana hasil pajak yang tecermin dalam APBN. Pada akhirnya, Munas NU merekomendasikan untuk menempuh moratorium (penghentian sementara bayar) pajak namun belum diputuskan kapan moratorium itu akan ditempuh. Terhadap isu yang beredar bahwa NU hendak membangkang atau menjatuhkan pemerintah melalui Munas Alim Ulama ini, Said menegaskan bahwa pertemuan ulama ini sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan pembangkangan atau menjatuhkan pemerintah. Munas Alim Ulama ini adalah kegiatan periodik PBNU yang dilakukan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat luas. “Mereka yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang salah persepsi jika tidak mengenal tradisi NU,” jelas Said. Selain membahas masalah pajak, Muna NU juga mengkaji fatwa atau aturan mengenai sumbangan atau sodaqoh untuk kepentingan pencalonan dalam pilkada. Selama ini, kata Said, banyak calon gubernur, calon bupati dan calon legislatif memberikan sumbangan untuk masjid dan mushola namun meminta imbalan untuk dipilih dalam pilkada. “Nah, ini menyumbang atau menyuap?” sergah Said. ‹shoelhi


LAPORAN UTAMA

Rekomendasi Moratorium Pajak

Bukan Sekadar Fatwa Warga NU selama ini sangat kecewa terhadap pengelolaan pajak yang banyak diselewengkan dan tidak transparan. Pemerintah harus menyikapi serius rekomendasi Munas NU. REKOMENDASI moratorium pajak dari Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Cirebon, Jawa Barat, bakal memusingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi jika moratorium itu berlanjut sampai ke boikot seperti yang pernah diwacanakan. Rekomendasi moratorium pajak ini dinilai sebagian pengamat sebagai stadium awal gerakan pembangkangan warga Nahdliyin terhadap pemerintah yang tidak amanah dalam pengelolaan

pemasukan negara dari sektor pajak. Menurut Sekjen GP Ansor, Abdul Malik Haramain, rekomendasi tersebut tidak bisa dipandang remeh, karena akan menjadi awal dari potensi pembangkangan warga terhadap pemerintah. “Menjadi sangat berbahaya kalau pemerintah abai, dan tidak melakukan perbaikan fundamental dalam pengelolaan pajak,” tutur Malik. Menurut anggota Komisi II DPR itu, rekomendasi tentang moratorium pajak bobotnya lebih tinggi dibandingkan sekadar fatwa. Alasannya, keputusan tersebut diambil dengan melibatkan seluruh Pengurus Wilayah NU seIndonesia. Bisa dibayangkan apabila seluruh warga NU yang sedikitnya berjumlah 75 juta jiwa, menolak membayar pajak. Apalagi, NU memiliki jaringan yang mengakar dan solid. Bila NU menggerakkan seluruh warganya untuk behenti membayar pajak, hampir dapat

dipastikan negara ini akan sangat terganggu. “Saya kira, masalah moratorium pajak, masalah yang sangat serius untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Uang pajak janganlah dipakai untuk berfoyafoya oleh segelintir oknum yang membahayakan keselamatan negara. Silakan pemerintah memberikan sikap,” tandas Malik. “Warga NU selama ini sangat kecewa dengan pengelolaan pajak yang banyak diselewengkan dan tidak transparan. Berangkat dari kekecewaan itu, wajarlah kalau ada yang mempertanyakan soal membayar pajak itu wajib atau tidak,” ujar Ketua DPP PKB itu. Dalam rapat di Komisi Maudhu’iyyah, dia mengungkapkan sempat terjadi perdebatan yang alot saat peserta tengah membahas soal zakat dan pajak. Bahwa membayar zakat adalah wajib sebagai perintah agama. Sedangkan pajak hukumnya wajib karena perintah negara (ulil amri). Ketaatan pada agama di atas ketaatan pada negara. ‹ shoelhi

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

15


LAPORAN UTAMA

Dirjen Menanggapi Moratorium Pajak ANCAMAN Nahdlatul Ulama untuk memboikot pembayaran pajak atau menempuh moratorium pajak membuat pemerintah gerah. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmani menyatakan pihaknya akan mengajak NU berdialog terkait sikap organisasi Islam ini yang menyerukan masyarakat agar tidak membayar pajak karena dikorupsi. “Kalau memang ada kekhawatiran sistem kami rentan terhadap korupsi, nanti akan saya jelaskan,” kata Mantan Kepala Badan Pengawasan Pasar Modal itu Fuad mengklaim sistem perpajakan yang saat ini diterapkan sudah bagus untuk mencegah uang pajak dikorupsi. “Di kantor pajak sudah enggak ada yang nerima uang pajak, enggak ada satu sen pun,” tegas Fuad. Menurutnya, uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak masuk ke kas negara melalui rekening di Bank Indonesia, bayar pajak bukan ke kantor pajak. Fuad menegaskan lembaganya tidak dapat mengorupsi uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. “Pegawai pajak hanya mengurusi urusan administrasi. Saat ini sistim pembayaran pajak telah lebih baik,” ujarnya.. “Sistem penerimaan sudah benar, tidak bisa dijebol lagi oleh siapapun. Semua pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara,” katanya.

16 ‹ DUMAS

Fuad mengaku memang ada oknum petugas pajak yang nakal seperti Gayus Halomoan Tambunan. Praktik korupsi seperti yang dilakukan Gayus adalah kongkalikong antara pegawai dengan wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak. Menurutnya, praktik-praktik seperti ini memang harus ditindak. Terkait rekomendasi NU untuk memberantas korupsi, ia menyataklan sepakat dengan hasil tersebut. “Saya setuju rekomendasi NU kalau koruspi harus diberantas,” ujarnya. Fuad mengungkapkan masalah korupsi memang harus diselesaikan bersama oleh seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi massa. “Koruptor itu ada dimana-mana dan menjadi masalah bersama. Jadi jangan kemudian dikaitkan seolah jika ada korupsi lalu tidak usah bayar pajak. Itu dua masalah yang berbeda, korupsi itu masalah besar bangsa ini dan harus diberantas. Banyak orang yang belum mau bayar pajak itu juga salah, itu kan hak negara,” kata Fuad. Ketua PB NU, Said Aqil di arena Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Pesantren Ma’had Tarbiyatul Mubtadiin, Kempek, Cirebon, sempat mengeluhkan banyaknya korupsi di sektor pajak. Said menjelaskan tidak akan ragu untuk memboikot pemba-

EDISI XVII OKTOBER 2012

yaran pajak atau menempuh moratorium pajak jika sistem perpajakan tidak dibenahi.”Kalau tidak dibenahi dengan sungguh-sungguh, kita akan benar-benar menyerukan moratorium, paling tidak kepada warga NU,” tegasnya NU meminta agar pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan dan pengalokasian uang pajak termasuk memastikan tidak ada kebocoran.Tidak hanya itu, pemerintah juga diminta untuk mengutamakan kemaslahatan warga negara dalam penggunaan pajak termasuk kepada fakir miskin. “Jika pemerintah terus menerus tidak transparan, maka PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi soal pajak yang dihasilkan Munas ini,” tegas Ketua PBNU Said Aqil Shiraj. ‹shoelhi


LAPORAN UTAMA

Hukuman Mati untuk

Koruptor

UNTUK membuat koruptor jera, Nahdlatul Ulama menyerukan hukuman mati untuk koruptor. Perbuatan korupsi jelas merusak tatanan masyarakat atau membangkrutkan negara.”Para koruptor itu merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Jika ia mengorupsi ratusan miliar rupiah, maka hukuman yang diberikan harus berat, hingga bertahun-tahun, jangan hanya 1-2 tahun,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Seruan hukuman mati terhadap koruptor diambil dalam sidang Komisi A (Komisi Bahtsul Masa’il Ad-Diniyyah Al-Waqiyyah). Komisi ini membahas persoalan-persoalan kebangsaan dalam perspektif hukum Islam. Dalam sidang terjadi perdebatan sengit antara kelompok yang mendukung hukuman mati tanpa syarat dan kelompok yang menolak hukuman mati atau kalaupun ada hukuman mati harus disertai syarat tertentu. Kelompok yang mendukung hukuman mati mendasarkan kebijakan itu pada pandangan mazhab Maliki dan Hanafi, sedangkan yang menolak memakai dasar pandangan mazhab Syafii. Komisi A mengambil jalan tengah. ”Hukuman mati boleh diterapkan setelah pengadilan mempertimbangkan pelanggarannya, baik dari jumlah uang yang dikorupsi maupun dari seberapa sering pelanggaran itu dilakukan,” kata Saifuddin Amsir, Ketua Komisi A. Munas Alim Ulama NU merekomendasikan hukuman mati sebagai opsi terakhir bagi koruptor, yakni ketika ia tidak jera setelah menerima hukuman penjara bertahun-tahun dan masih mengulangi perbuatannya. Hukuman mati tidak dianjurkan

langsung dijatuhkan tanpa melewati syarat-syarat itu. ”Kami menekankan pertimbangan hukuman mati itu pada efek jeranya. Hukum Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang. Hukuman mati harus ditolak sepanjang masih ada keraguan dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan,” katanya. Tidak hanya korupsi, Munas NU ini juga menyoroti politik uang dalam pemilu dan pemilu kepala daerah. Politik uang hampir pasti dinyatakan haram dalam munas ini. Khatib Aam Syuriah PBNU Malik Madani mengatakan, politik uang merusak moral rakyat dan elite politik. Elite NU dan massanya jadi rebutan, bahkan ada elite NU yang jadi bandar atau pembagi uang tim sukses. Ia berharap pilkada langsung ditinjau. Politik uang berimbas pada korupsi. Hukuman Mati Terlalu Berat Pakar hukum Amerika Serikat bidang korupsi, Danforth Newcomb, menilai bahwa koruptor tidak perlu dihukum mati. Menurut dia, lebih penting bagi Indonesia untuk mengusut kasus korupsi sebanyakbanyaknya sekaligus berupaya mengamankan aset yang dicuri. Koruptor cukup dipenjara dalam waktu yang lama dan didenda berat. “Menurut saya hukuman [mati] itu terlalu berat,” kata Newcomb usai memberi presentasi mengenai Hukum Pemberantasan Korupsi AS di Jakarta pada hari yang sama Munas NU digelar di Cirebon. Newcomb tidak sependepat bila hukuman itu diterapkan. Newcomb menilai ancaman hukuman mati bagi koruptor bukanlah

elemen penting dalam pemberantasan korupsi. “Tampaknya pemerintah dan parlemen (DPR) terlalu sering menekankan wacana hukuman yang berat ketimbang memberi perlengkapan yang lebih baik bagi para penyelidik untuk mengusut banyak kasus,” kata Newcomb. “Bagi saya, mengusut lebih banyak kasus akan lebih ampuh ketimbang menghukum berat satu kasus. Dan juga lebih baik mengusut lebih banyak kasus kelas kakap ketimbang memproses kasus kecil,” lanjut Newcomb yang pernah menjadi pengawas hukum di Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Komisi Sekuritas dan Bursa Saham AS (SEC). Di AS sendiri, ungkapnya, pelaku kasus korupsi tidak diganjar hukuman mati. Mereka cukup dipenjara untuk waktu yang lama dan harus membayar denda yang berat. Menurut Newcomb, besaran hukuman denda itu sifatnya relatif. Pada 2008, AS menjatuhkan hukuman denda US$800 juta kepada Siemens atas kasus korupsi. Untuk tingkat individu, hukuman terberat diberikan kepada eksekutif Terra Telecom pada 2011, yaitu selama 15 tahun penjara. Pihak berwenang AS juga punya standar hukuman bagi pelaku bisnis Amerika yang melanggar Undangundang Praktik Korupsi di Luar Negeri (FCPA), seperti menyuap pejabat asing. Bagi korporat, hukuman pidana yang ditetapkan Departemen Kehakiman berupa denda US$2 juta atau dua kali laba, dan dikenai pemantauan. Sedangkan hukuman perdata dari Bapepam AS berupa denda US$25 juta, penyitaan, putusan sela, dan pemantauan. ‹shoelhi-vivanews

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

17


LAPORAN UTAMA

Berbondong-bondong

Dukung Hukum Mati

Koruptor

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj

Wakil Ketua MPR RI Hajrianto

Ketua DPR Marzuki Alie

18 ‹ DUMAS

MUNAS Alim Ulama NU akhirnya menyetujui untuk diberlakukan hukuman mati kepada koruptor. Putusan ini menjadi salah satu hasil dari sidang Komisi Masail al-Waqi’iyah. Rekomendasi itu diupayakan sebagai dorongan moral bagi para aparat penegak hukum untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi lagi. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menyatakan, koruptor ada dua macam, yakni koruptor yang merugikan negara dan membangkrutkan negara. “Koruptor yang merugikan bisa dihukum sesuai kejahatannya, namun yang membangkrutkan negara hingga triliunan rupiah hendaknya dihukum mati,” kata Said Aqil. Said menegaskan hukuman mati ini perlu diberlakukan buat koruptor yang telah membangkrutkan negara. ‘’Dalam Alquran orang-orang yang merusak tatatanan hukum itu bisa dibunuh, disalib, dan dibuang dari muka bumi ini. Mereka itu adalah yang sudah mengambil ratusan juta bahkan miliaran, dan triliunan rupiah,’’ ujarnya. Wakil Ketua MPR Rekomendasi Munas Alim Ulama NU soal hukuman mati bagi koruptor tersebut mendapat sorotan luas dari berbagai pihak. Menurut Wakil Ketua MPR RI Hajrianto Y. Tohari harus ditanggapi serius oleh negara dengan penegakan hukum yang masif. “Ini menunjukkan kejengkelan yang amat sangat terhadap perilaku koruptif para penyelenggara negara dan birokrasi pemerintahan yang terus-menrus berbuat korup,” kata salah satu pengurus PP Muhammadiyah ini. Politisi Partai Golongan Karya ini mengatakan kejengkelan tersebut

EDISI XVII OKTOBER 2012

harus ditangkap, dipahami dan ditindak-lanuti oleh para pengambil kebijakan. Apalagi akhir-akhir ini banyak badan negara yang kehilangan sense of crisis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam rekomendasi soal hukuman mati dihasilkan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfrensi Besar Nahdlatul Ulama di Cirebon, NU, menegaskan rekomendasi hukuman mati itu karena koruptor telah membangkrutkan negara serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua DPR Ketua DPR Marzuki Alie mengamini rekomendasi Munas Alim Ulama NU yang menyetujui diberlakukannya hukuman mati bagi para koruptor. Menurut dia, seorang koruptor yang menghancurkan negara pantas dihukum mati. “Saya setuju (dihukum mati). Itu (koruptor) jelas membuat martabat bangsa ini terdegradasi. Oleh karena itu saya sepakat dihukum mati,” kata Marzuki di Senggigi, Lombok, NTB. Marzuki juga sepakat bila rekomendasi hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama itu dimasukkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. “Kalau saya pribadi sependapat,” ujar dia. Wakil Ketua DPR Dukungan serupa juga dilontarkan oleh pimpinan DPR. Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, hukuman mati layak dilakukan kepada koruptor yang telah melakukan korupsi secara berulang-ulang dan masif. “Intinya, kita jangan mencegah hukuman mati. Kalau pun itu dilakukan kepada mereka yang sudah mela-


LAPORAN UTAMA kukan berulang-ulang dan masif, saya pikir itu harus mendapat apresiasi,” kata Priyo di gedung DPR. Rekomendasi NU soal hukuman mati terhadap koruptor ini bisa dijadikan sebagai terapi kejut, agar ‘budaya’ korup di negeri ini bisa hilang. “Saya kira pendapat saya itu clear. Intinya mereka ingin memberikan terapi kejut dan yang dilakukan kepada mereka berulang-ulang. Saya kira itu baru boleh dilakukan,” imbuhnya. Priyo menilai apa yang dikemukakan ormas NU adalah hal yang efektif. Dia mengaku termasuk penganut mahzab hukuman mati kepada para koruptor. “Tetapi bukan hanya koruptor tapi seluruhnya, termasuk pelaku kejahatan terorisme dan narkoba,” tegas Priyo.

Menteri Keuangan Menteri Keuangan Agus Martowardojo pun angkat bicara soal hukuman mati bagi para koruptor ini. “Kalau kita mendapatkan persetujuan UU untuk memberi hukuman mati, ya kita laksanakan,” ujarnya saat ditemui di Hotel Four Season, Jakarta. Agus mengatakan, pemerintah terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Bahkan tahun 2005 hingga 2012 sebanyak 50 persen dari 524 pemerintah daerah dijaring penegak hukum karena korupsi. “Sementara lihat anggota di pusat, bekas menteri segala macem semua kena, bahkan sekarang banyak pengusaha-pengusaha besar yang selama ini tidak tersentuh (hukum) akhirnya kena,” katanya.

Anggota Komisi III DPR Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul juga tak mau ketinggalan mendukung rekomendasi Munas NU terkait hukuman mati terhadap koruptor. “Korupsi itu penyakit kronis, harus ada shock therapy. Saya setuju hukuman mati dari NU, walaupun saya yang pertama kali bicara hukuman mati,” kata Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta. Ruhut mengacu pelaksanaan hukuman mati untuk koruptor di China. Sejak diterapkan hukuman mati, kini China menjadi negara bersih dari tindak pidana korupsi. Walaupun koruptor juga manusia, namun korupsi adalah penyakit yang harus disembuhkan dan berbahaya jika tidak segera ditangani. “Hukuman mati harus, kalau tidak dihukum mati, ya tidak ada takutnya para koruptor itu,” ujarnya.

Ketua Umum PKB Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, pun mendukung usulan hukuman mati terhadap para koruptor yang sangat merugikan negara seperti putusan rekomendasi Munas NU. Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu menegaskan, semua keputusan NU itu akan menjadi bahan masukan bagi PKB dalam rangka perbaikan penyelenggaraan negara. “Tentu saya sangat mendukung keputusan itu,” kata Muhaimin di Gedung DPR, Jakarta. Muhaimin menyatakan, rekomendasi-rekomendasi lain yang diusulkan NU juga akan didukung oleh pihaknya. Karenanya, kata dia, usulan positif itu harus menjadi ajang perbaikan. “Termasuk rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan NU. Kita, partai pendukung, ya semuanyalah kita dukung,” katanya.

Ketua MK Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku sangat setuju dengan adanya rekomendasi Munas NU untuk menghukum mati para koruptor di negeri ini. ‘’Rekomendasi NU agar koruptor dihukum mati melegakan,’’ tandas Mahfud. Mahfud berharap rekomendasi ini akan bisa berlaku bagi semua. ‘’Siapapun yang koruptor harus digelandang ke pengadilan, tak boleh dibela, dan biarkan pengadilan mengambil putusan yang adil, jika perlu putusan hukuman mati,’’ tegasnya.

Jaksa Agung Jaksa Agung Basrief Arief mengaku setuju hukuman mati terhadap koruptor seperti direkomendasikan Munas Nahdlatul Ulama 2012 di mana NU memperbolehkan hukuman mati bagi koruptor, jika perbuatan korupsi itu dilakukan berulang-ulang. Meski setuju, wacana hukuman mati tersebut harus dikaji secara menyeluruh dan dibuatkan regulasinya atas persetujuan berbagai pihak. “Kita juga harus lihat hal ini secara menyeluruh, global dan nasional. Di

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

Jaksa Agung Basrief Arief

Wakil Ketua KPK, Muhammad Busyro Muqoddas

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

19


LAPORAN UTAMA mana nanti kita akan melakukan perbandingan pada proses itu. Kalau memang kita sepakati, maka kenapa tidak,” kata Basrief di Gedung DPR. ”Saat ini hukuman mati hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi luar biasa. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di mana yang bisa dituntut hukuman mati adalah para koruptor yang melaukan korupsi dana bantuan bencana alam nasional. “Regulasi yang ada sekarang untuk hukuman mati itu apabila terjadi sesuatu dalam bencana atau kejadian istimewa. Mungkin bencana alam dan sebagainya. Tapi kalau dalam hal korupsi biasa, belum ada regulasinya. Dan tidak dikenakan pidana hukuman mati, dalam keadaan yang biasa atau tidak darurat,” ucapnya. Oleh karena itu, Basrief mengatakan perlu dibuat peraturan baru agar koruptor yang melakukan korupsi berulang-ulang juga dapat dikenai hukuman mati. “Saya kira itu tergantung dengan regulasi. Kita tunggu saja regulasinya,” katanya. KPK Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya juga angkat bicara soal hukuman mati bagi para koruptor yang menjadi salah satu hasil Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) di Palimanan Cirebon. Wakil Ketua KPK, Muhammad Busyro Muqoddas sepakat dengan hal itu. Menurutnya, hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undangundang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyebut hukuman korupsi bisa diterapkan dalam keadaan yang mendesak. “Rekomendasi Munas NU mempertegas ancaman hukuman mati dalam Undang-undang Tipikor,” kata Busyro. Busyro menegaskan, korupsi merupakan salah satu bentuk perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). “Dari segi moral hukum dan HAM, (memberlakukan) hukuman mati sudah tepat, karena korupsi juga pelanggaran HAM,” imbuhnya. GALAK Hasil Munas Alim Ulama NU berupa rekomendasi yang menetapkan hukuman mati bagi koruptor diperbolehkan bagi koruptor juga mendapat sambutan dari Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi. GALAK

20 ‹ DUMAS

menyambut dengan suka cita sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi atas begitu perdulinya kaum alim ulama terhadap penyelamatan bangsa dan negara yang sudah 67 tahun merdeka. “Kami dari Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi menyambut baik sekaligus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang memperbolehkan hukuman mati bagi koruptor,” kata Kepala Staf Investigasi dan Advokasi GALAK, Muslim Arbi, dalam rilisnya kepada pers, 18 September 2012. Muslim Arbi mengungkapkan rasa salutnya terhadap kaum alim ulama yang selama ini eksklusif, kemudian melakukan loncatan opini publik yang memberi jawaban jelas perihal hukuman mati bagi koruptor tidak melanggar hak asasi (HAM). “Dalam rekomendasi itu tersirat justru koruptorlah yang melakukan pelanggaran HAM, sehingga berakibat rakyat dimiskinkan akibat kejahatan korupsi mereka yang dibiarkan subur di negeri ini”, tandas Muslim yang juga Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan. Dukungan GALAK bukan tidak beralasan, berdasarkan pada konsideran Konsideran UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Begitu juga konsideran UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. “Atas dasar itu, hukuman mati bagi koruptor layak diberlakukan, karena dampaknya melebihi dari akibat perbuatan terorisme atau peredaran narkoba yang

EDISI XVII OKTOBER 2012

pelakunya bisa divonis hukuman mati”, tandas Arbi. Menurut Arbi, sebenarnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu yang disebutkan dapat dijatuhkan pidana mati. Pada penjelasan ayat (2) tersebut yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah sebagai pemberatan bagi koruptor apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. “Jadi, rekomendasi Munas NU soal hukuman mati bagi koruptor ini tidak perlu diperdebatkan lagi” cetusnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diimbau agar tidak hanya beretorika dengan kata-kata indah dalam memberi sambutan positif atas rekomendasi Munas Alim Ulama NU itu, namun sudah saatnya Presiden SBY harus mengambil tindakan tegas dan konkret seperti Perdana Menteri Cina Zhu Rongji yang menyiapkan seratus peti mati untuk koruptor dan satu peti mati untuk dirinya bila ia melakukan tindak korupsi. Pada kesempatan yang sama Panglima GALAK, Binsar Effendi Hutabarat, membenarkan bahwa LSM anti korupsi yang dipimpinnya langsung mengirimkan surat dukungan terhadap rekomendasi munas alim ulama tersebut kepada Ketua Umum PBNU, KH Said Agil Siradj. “Sebagai konsekuensi dukungan kami kepada Alim Ulama NU, kami siap berhadapan dengan penggiat HAM yang selalu menolak diberlakukannya hukuman mati bagi koruptor” kata Binsar dengan tegas. “Dan sebagai konsistensi atas dukungan kami kepada rekomendasi tersebut, jika nanti sudah ada tersangka dalam kasus bail out Bank Century, kami siap mendesak agar pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis hukuman mati bagi koruptor bail out Bank Century tersebut yang telah melakukan kejahatan korupsi secara sistemik,” imbuh Binsar yang juga Komandan Front Pembela Rakyat (FPR). ‹shoelhi dari berbagai sumber


LAPORAN UTAMA

’Akhiri Politik Uang dan Kembalikan Pilkada ke DPRD’ MUSYAWARAH Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama merekomendasikan pemilihan kepala daerah (pilkada), baik pilkada provinsi maupun pilkada kabupaten/kotamadya, dilaksanakan secara tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan komisi maudluiyah yang dipimpin oleh KH Hartami Hasni di Pondok Pesantren Ma’had Tarbiyatul Mubtadiin, Kempek, Cirebon, Jawa Barat. “NU berpendapat pilkada langsung harus ditinjau ulang, kembali ke pilkada tidak langsung oleh DPRD,” kata Katib Aam PBNU KH Malik Madaniy saat menjelaskan hasil rapat komisi kepada wartawan. Alasannya, selain pilkada langsung tidak sesuai dengan Pancasila, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang diperoleh. Ketua DPR RI Marzuki Alie saat diminta menanggapi hasil rekomendasi Munas NU tersebut menyatakan setuju dengan pilkada tidak langsung. Menurut Marzuki, lebih tepat pilkada dilaksanakan sesuai dengan ke-

putusan DPRD. “Kembalikan pilkada ke DPRD, demokrasi kita yang sesuai amanat konstitusi bukan pilkada langsung seperti selama ini,” kata Marzuki di Gedung DPR RI, Jakarta. Menanggapi sorotan Munas NU terkait dengan permainan politik uang dalam pilkada, Marzuki tidak memungkiri bahwa praktik politik uang dalam proses pilkada tak langsung masih terjadi. Terkait dengan politik uang dalam pelaksanaan pilkada langsung yang menjadi konsideran rekomendasi Munas Alim Ulama NU mengenai perlunya kembali ke pelaksanaan pilkada tidak langsung, Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan dukungannya atas rekomendasi tersebut. “Pasalnya, jika rekomendasi soal keharaman politik uang itu disahkan, maka hal tersebut bisa menjadi upaya memberantas politik kotor di Tanah Air. “Saya mendukung karena itu ajaran agama. Saya yakin

rekomendasi itu sangat bagus,” kata Suryadharma di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Suryadharma yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpendapat, rekomendasi tersebut bisa menjadi bagian upaya memberangus korupsi. Lantaran, menurutnya praktik politik uang dapat merusak sistem demokrasi. “Kita harus berusaha. Efektif atau tidak, itu urusan lain. Kita berusaha agar tidak meluas,” ujarnya. Suryadharma berharap rekomendasi itu nantinya bisa diterapkan di semua tempat, sehingga politik dan demokrasi bisa berkembang dengan sehat. Sehingga dengan begitu, munculnya tokoh politik dan rekrutmen kader partai bukan berdasarkan uang. ‹shoelhi

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

21


LAPORAN UTAMA

’Rekomendasi itu Jangan Ditelan

Bulat-bulat’

SIDANG komisi Bahtsul Masa’il Diniyah alWaqi’iyah dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Pesantren Ma’had Tarbiyatul Mubtadiin, Kempek, Cirebon, secara bulat menyetujui dibolehkannya penerapan hukuman mati terhadap koruptor. Menurut peserta sidang, Otong Abdurahman, rekomendasi hukuman mati koruptor telah disepakati komisi. Disebutkan dalam rekomendasi itu, hukuman mati boleh diputuskan pengadilan dengan mempertimbangkan berat dan ringannya pidana yang diperbuat. Menanggapi hasil Munas Alim Ulama NU yang merekomendasikan agar pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menilai rekomendasi Nahdlatul Ulama (NU) soal hukuman mati itu tidak bisa ditelan bulat-bulat. Menurut dia, tidak semua koruptor harus dihukum mati karena tidak semuanya menikmati hasil korupsi yang dilakukannya. “Sekarang, ada orang yang tidak melakukan korupsi tapi bisa kena dakwaan. Karena itu, harus dipilah-pilah koruptor yang harus dikenai hukuman mati itu yang mana. Selama ini, hukuman mati banyak untuk teroris dan pelaku tindakan subversif,” ujar Nasir kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.. Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, dengan wacana hukuman mati, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung bisa mencegah orang untuk tidak melakukan pidana korupsi. Pasalnya, korupsi ini sudah menjadi warisan dan masalah turun temurun sejak lama. Penegak hukum bisa melakukan pencegahan di area APBD, area pengadaan barang dan jasa. Itu bisa dilakukan dengan membuat undang-undangnya, sehingga penegak hukum bisa fokus melakukan

22 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012

pencegahan. Diakui Nasir, selama ini pemborosan negara kerap bermula dari pengadaan barang dan jasa seperti kasus simulator. “Makanya, kenapa kalau pemerintah dan DPR RI membuat undang-undang kok enggak seperti itu. Wacana hukuman mati itu bagus, tapi mencegah orang berkorupsi itu lebih bagus,” ungkap Nasir. Nasir menekankan bahwa pencegahan untuk tidak terjadinya korupsi semestinya bisa dilakukan penegak hukum di area rawan seperti yang disinyalirnya itu. ‹shoelhi


LAPORAN UTAMA

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

23


LAPORAN UTAMA

Beberapa Masukan Strategis dari Munas NU

OLEH

Usman Kusmana

24 ‹ DUMAS

MUNAS Alim Ulama dan Konbes NU yang digelar di Ponpes Ma’had Tarbiyatul Mubtadiin, Kempek Cirebon, menyerahkan hasil-hasil rekomendasinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj kepada Presiden SBY pada saat acara pidato pengarahan presiden pada munas itu, pada 17 September 2012. Selain memberikan arahan kepada peserta Munas yang datang dari 33 wilayah di nusantara, Presiden SBY menerima secara simbolis draft rekomendasi yang telah menjadi rumusan keputusan Munas Alim Ulama tersebut menyangkut berbagai persoalan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan dari berbagai perspektif keagamaan Beberapa poin penting yang muncul dalam arena Munas dan Kombes tersebut menunjukkan betapa NU sebagai ormas sosial keagamaan “jam’iyyah diniyyah wal ijtimaiyyah” memberikan perhatian dan kepedulian nyata bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai organisasi Islam terbesar, NU hadir dengan konsistensi sikapnya sebagai pengawal NKRI, UUD’45, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika, yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lahir dari kesepakatan para pendiri bangsa ini. Betapa beruntungnya Indonesia memiliki ormas keagamaaan NU, karena mampu menjadi penyeimbang munculnya dua kutub kekuatan ekstrem. Ekstrem kanan dengan radikalisme dan fundamentalisme, dan ekstrim kiri dengan liberalisme dan sekularisme. Dua kutub ini memang muncul dengan segala macam pola politiknya masingmasing. Masing-masing mereka menyuarakan ideologinya secara nyaring dan diametral. Saling serang dan saling berhadap-hadapan dengan menggunakan dalil dan logikanya sendiri. Dalam konteks kebangsaan, NU

EDISI XVII OKTOBER 2012

sebenarnya berada di tengah. NU menempatkan diri sebagai ummatan wasathon. NU harus mampu menjadi wasit yang adil di antara dua kutub tersebut. Dalam menjalankan perannya, NU memainkan peran dengan nilai sikap keberagamaan dan kebangsaan yang tasamuh, tawasuth, dan i’tidal. Karena NU menyadari betul realitas sosial serta kultur di negeri ini yang memang beragam (multikulturalisme). Dalam Munas dan Kombes NU itu terdapat hal-hal yang bersifat strategis. Poin-poin strategis yang menjadi concern NU itu menunjukan bahwa NU memiliki preferensi yang kuat dan istiqomah sebagai jam’iyyah keagamaan dan kemasyarakatan yang peduli terhadap umat dan bangsa Indonesia, meskipun mereka dianggap sebagai kaum sarungan, kaum tradisionalis. Tapi isu dan kajian-kajian serta pandangan fiqihnya benar-benar menunjukkan lompatan yang jauh ke depan. Persoalan kekinian disikapi dengan perspektif lampau menuju implementasi kehidupan di masa depan. Di antara hal-hal strategis yang menjadi rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Cirebon itu antara lain sbb: Pertama, Sikap NU yang tetap di tengah. Dengan tema besarnya “Kembali ke Khittah Indonesia 1945’” NU ingin agar bangsa ini kembali pada semangat Proklamasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan amanat Mukadimah UUD 1945. NU sadar betul posisi strategisnya dalam menghadapi tantangan aktual bangsa ini seperti munculnya gerakan radikalisme dan fundamentalisme, serta maraknya liberalisme dan sekularisme dalam ranah kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, Rekomendasi tentang tak wajib membayar pajak jika korupsi masih marak. Persoalan ini sangat


LAPORAN UTAMA mengena ke jantung permasalahan akut bangsa ini. Sebagai bagian dari gerakan moral, isu yang digelindingkan oleh para Ulama NU ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk mengingatkan para pemangku kebijakan di negeri ini agar amanah dan serius dalam menumpas praktik korupsi. Jika korupsi terus saja marak, aparat penegak hukum tak mampu bertindak, maka rekomendasi ini mendapatkan momentumnya, rakyat dapat menjalankan rekomendasi ini, bahwa membayar pajak tidaklah wajib. Berarti rakyat bisa memboikot pembayaran pajak kepada negara sampai negara ini benar-benar diurus dengan baik dan terbebas dari praktik korupsi. Ketiga, Hukuman mati bagi koruptor. Pendapat para ulama dalam

Munas NU mengungkapkan perlunya atau diperbolehkannya hukuman mati bagi koruptor, menjadi poin penting yang akan menjadi dukungan moral bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara tegas terhadap para pelaku korupsi, dan biar menjadi shock therapy agar para koruptor tidak terus menerus berada dalam kubangan praktik dan perilaku korup. Seruan hukuman mati terhadap koruptor diambil dalam sidang Komisi A (Komisi

Bahtsul Masa’il Ad-Diniyyah AlWaqiyyah). Komisi ini membahas persoalan-persoalan kebangsaan dalam perspektif hukum Islam. ”Hukuman mati boleh diterapkan setelah pengadilan mempertimbangkan pelanggarannya, baik dari jumlah uang yang dikorupsi maupun dari seberapa sering pelanggaran itu dilakukan, NU merekomendasikan hukuman mati sebagai opsi terakhir bagi koruptor, yakni ketika ia tidak jera setelah menerima hukuman penjara bertahun-tahun dan masih mengulangi perbuatannya. Hukuman mati tidak dianjurkan langsung dijatuhkan tanpa melewati syarat-syarat itu.” Ulama NU menekankan pertimbangan hukuman mati itu pada efek jeranya. Dalam pandangan para Ulama NU, hukum Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan

Keempat, Fatwa Haram terhadap praktik money politics dalam pemilu dan pilkada. Dalam pandangan Ulama NU, politik uang merusak moral rakyat dan politisi sendiri. Rakyat dididik dengan perilaku politik yang seolah-olah segala sesuatu diukur dan ditentukan oleh uang. Jika praktik seperti ini terus terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif, maka dapat dibayangkan betapa akan rusaknya tatanan kepemimpinan dan kepemerintahan di negeri ini. Produk terpilih hanya hasil permainan jual beli suara yang tidak akan memberi manfaat bagi seluruh rakyat. Money politics mengabaikan nilai-nilai idealitas kepemimpinan, kualitas moral dan kualitas intelektual serta komitmen politisi itu untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

hukuman mati terhadap seseorang. Hukuman mati harus ditolak sepanjang masih ada keraguan dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan. Itu berarti hukuman mati diperbolehkan sejauh ada keyakinan atas beratnya pelanggaran yang dilakukan. Sebagai sebuah rekomendasi, pandangan ulama NU ini dapat menjadi bahan masukan pembuatan undang-undang yang mengatur hukuman bagi koruptor.

Kelima, Penghapusan Pilkada Langsung. Pemilihan langsung dalam pandangan para kiai NU hanya memberi dampak negatif (madarat), yaitu terjadinya politik biaya tinggi dan masyarakat yang akan lebih berorientasi kepada uang. Dampak lebih jauh lagi, ketika seseorang terpilih, banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Selain itu, pilkada langsung menimbulkan dampak lebih parah, yakni melahirkan berbagai gesekan horizontal yang luas. Karena alasan itu, pemilihan kepala daerah harus dikembalikan kepada DPRD, agar biaya politiknya bisa ditekan, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan publik yang lebih luas dan nyata. Itulah beberapa poin penting yang bernilai strategi yang lahir dari perhelatan Munas Alim Ulama NU di Cirebon. Sebagai bentuk rekomendasi, hal-hal tersebut tentu layak untuk mendapat respon lebih lanjut dari para petinggi di republik ini dan menjadi pesan moral bagi umat. Tentu Munas itu juga melahirkan banyak rumusan lain yang bersifat internal terhadap warga NU serta umat Islam pada umumnya. Beberapa rekomendasi lain yang berhubungan dengan persoalan-persoalan kekinian juga perlu disikapi secara positif dan produktif. ‹ushoelhi-kompasiana.com

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

25


LAPORAN UTAMA

Tonggak-tonggak Pengabdian NU pada Bangsa (1916 - 2011) 1916 mendirikan Nahdlatul Wathon (Gerakan Kebangsaan). Organisasi yang dipimpin Kiai Wahab Hasbullah ini bertujuan menggembleng para pemuda agar menjadi pembela Islam dan sekaligus pembela tanah air yang tengah terjajah. Dalam waktu singkat gerakan ini memiliki cabang di seluruh Jawa dan Madura. Kesadaran berbangsa dan militansi yang dibangun memberikan pijakan saat bangsa menegakkan kesepakatan bersama Sumpah Pemuda 1928 dan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 1918 mendirikan Tasywirul Afkar (Gerakan Pemikiran). Organisasi ini didirikan sebagai tanggapan terhadap Ghazwul Fikr (Perang Pemikiran) yang gencar dilakukan Belanda bersamaan dengan berdirinya organisasiorganisasi yang dibiayai Belanda serta sekolah-sekolah Belanda yang menyebarkan paham materialisme dan mengarah pada atheisme. Dengan berdirinya Tasywirul Afkar para santri memiliki rasa percaya diri sehingga dengan mudah mampu mengintegrasikan diri mereka ke dalam pergerakan nasional. 1918 mendirikan Nahdlatul Tujjar (Gerakan Pedagang). Organisasi ini merupakan embrio dari NU. Dengan dukungan para pedagang, NU menjadi organisasi yang mandiri dan non-kooperatif terhadap penjajah Belanda. NU mampu bergerak menyebarkan aswaja dan mengobarkan semangat kemerdekaan yang bebas dari campur tangan kolonial. 1926 Deklarasi Komite Hijaz. Ketika Ibnu Saud, Raja Najed, yang beraliran Wahabi menaklukkan Hijaz pada 1924, kerukunan hidup beragama berubah menjadi penuh paksaan dan penindasan. Maka, untuk mendesak Raja Ibnu Saud agar membuka

26 ‹ DUMAS

kembali kebebasan beragama dan kebebasan bermazhab, NU mengirim delegasi yang disebut Komite Hijaz yang membawa pesan kebebasan beragama dan bermazhab. Pesan ini diterima Raja Ibnu Saud. 1926 Nahdlatul Ulama berdiri, tepatnya pada 31 Januari 1926. NU berdiri dengan tujuan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan tujuan internasional untuk memperjuangkan kebebasan bermazhab dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi. 1926 Muqadimah Qanun Asasi. Mukadimah QanunAsasi merupakan pembukaan dari statuten (Anggaran Dasar NU) yang ditulis pada tahun 1926, saat NU resmi berdiri menjadi organisasi sosial keagamaan. Posisi Mukadimah ini sangat penting dan strategis seperti posisi Pembukaan Undang-Undang Dasar 194. Mukadimah ini digunakan sebagai rujukan bagi warga Nahdliyin dalam menjalankan gerak organisasi. Sementara itu di ranah kultural, qonun ini juga dijadikan rujukan dalam mengembangkan amaliyah dan ubudiyah NU sehari-hari.

1936 Indonesia sebagai Negara Bangsa. Ketika Kartosuwiryo bersama sekelompok lainnya memproklamasikan berdirinya Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII), berlandas komitmennya pada NKRI NU menolak untuk ikut mendirikan Negara Islam yang dimaksudkan untuk menandingi Negara Bangsa yang dipimpin Bung Karno. Dengan demikian, NU mendeligitimasi kepemimpinan Kartosuwiryo. NU menempatkan DI sebagai bughat (pemberontak) yang harus diperangi. Sebaliknya menempatkan NKRI di bawah kepemimpinan Soekarno

EDISI XVII OKTOBER 2012

sebagai negara dan pemerintahan yang sah dengan menetapkannya sebagai waliyul amri ad dlaruri, pemerintah darurat yang memegang kekuasaan secara sah. Kesetiaan NU terhadap negara bangsa ini terus menerus ditegaskan dalam setiap periode, terutama saat negeri ini mendapatkan ancaman, baik terhadap dasar ideologi, cita-cita serta bentuk negaranya. NU selalu tampil membela keutuhan dan kelestariannya. Deklarasi kebangsaan yang dicetuskan 1936 itu memiliki pengaruh cukup kuat dalam merumuskan setiap langkah dan kebijakan NU hingga saat ini sehingga menjelma menjadi karakter dasar NU itu sendiri. 1939 Deklarasi Mabadi Khoiro Ummah. Pada Muktamar NU di Magelang 1939 ditetapkan prinsipprinsip pengembangan sosial dan ekonomi yang tertuang dalam Mabadi khoiro ummah as-Tsalasah (Trisila Mabadi), yaitu pertama ashshidqu (benar, tidak berdusta), kedua al wafa bil’ahd, (menepati janji) dan ketiga ta’awun (tolong-menolong). Sesuai perkembangan zaman dan kemajuan ekonomi, maka dalam Munas NU di Lampung 1992, mabadi khoiro ummah as-tsalatsah itu dikembangkan menjadi mabadi khoiro ummah AlKhamsah (Pancasila Mabadi) dengan menambahkan prinsip ‘adaalah (keadilan) dan istiqomah (konsistensi, keteguhan). Menurut KH Ahmad Siddiq, dalam negara yang berdasarkan Pancasila mabadi ini digunakan sebagai sarana mengembangkan masyarakat Pancasila, yaitu masyarakat sosialis religius yang dicitacitakan oleh NU dan oleh negara. 1945 Deklarasi Resolusi Jihad. Ketika Belanda dikalahkan Jepang, NU terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam perjuangan ini


LAPORAN UTAMA

banyak tokoh NU termasuk Kiai Hasyim Asy’ari beserta kiai lainnya ditahan. Ketika Jepang ditaklukkan oleh Sekutu, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Rupanya langkah itu tidak disetujui Sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Sekutu ingin menjajah Indonesia bersama Belanda. Seluruh sisi penjajahan Jepang diambil-alih Sekutu tanpa perlawanan. Melihat kondisi itu para ulama merasa prihatin dengan terancamnya Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada 22 Oktober 1945 para ulama yang dipimpin KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan seruan jihad melawan tentara Sekutu. Anasir-anasir NU dari seluruh Indonesia bergabung dengan milisi Fisabilillah dan Hizbullah di Surabaya untuk menangkis serangan Sekutu yang dipusatkan di Surabaya pada 10 Nopember 1945. Sekutu dikalahkan oleh kekuatan NU dibantu arek-arek Suroboyo dan tokoh pemuda, Bung Tomo. 1952 Liga Muslim Indonesia. Pada 1952 Masyumi menandatangani perjanjian rahasia Mutual Security Act (MSA) dengan Amerika Serikat. Perjanjian ini dengan tegas menyeret Indonesia ke Blok Barat. Sebagai anggota Masyumi, NU gerah dengan manuver yang membahayakan kedaulatan negara itu. Dalam penentuan kebijakan dan pembagian kekuasaan NU juga semakin diabaikan. Kiai Wahab Hasbullah melihat ini bukan lagi ukhuwah islamiyah (persaudaraan islam) tetapi ukhuwah kusiriyah (ukhuwah kusir kuda). NU dijadikan kuda untuk mendulang suara, tetapi kelompok modernis sebagai kusir yang menikmati hasilnya. Ketika usul perbaikan partai ditolak, maka NU keluar dari Masyumi dan mendirikan Partai NU pada Mei 1950. Masyumi terpukul dengan keluarnya NU, bahkan menuduh NU sebagai pengkhianat dan pemecah

belah persatuan umat Islam. Saat keluar dari Masyumi, pada 1949 PSII juga dituduh seperti itu. Padahal mereka hanya tidak mau diperalat sebagai pendulang suara dalam Pemilu, terlebih lagi tidak mau diseret pada petualangan politik Masyumi yang membahayakan negara. NU tetap menghendaki adanya ukhuwah Islamiyah yang sejati. Oleh karena itu, pada saat itu juga NU segera mengajak organisasi Islam yang ada, yaitu Perti dan PSII, mendirikan Liga Muslim Indonesia, badan federasi untuk menjalin kerjasama perjuangan umat Islam. Dengan demikian, NU dan PSII tidak bisa disebut sebagai pemecah belah persatuan, sementara Masyumi berjalan sendiri. 1954 Piagam Waliyul Amri. Waliyul Amri adalah keputusan Musyawarah Alim Ulama se-Indonesia di Cipanas Bogor 1954. Pada dasarnya, keputusan ini bersifat diniyah (keagamaan) yakni masalah tauliyah (pelimpahan wewenang) menjadi wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki orang tua atau saudara laki-laki saat hendak melakukan pernikahan, maka oleh keputusan ulama dinyatakan pernikahan boleh dilakukan dengan wali hakim. Keputusan ini termasuk untuk mengantisipasi adat Minangkabau yang matrilineal (mengambil garis ibu). Dalam adat itu, pernikahan seorang wanita diwakili oleh pamannya. Hal itu diperbolehkan, bahkan orang lain yang mendapat mandat dari negara yang sah boleh menjadi wali hakim sebagai wakil dari pemerintah. Kendati demikian, dibutuhkan adanya pemerintahan yang sah menurut syariah. Sesuai dengan hasil ijtihad para ulama, maka Presiden Soekarno dianggap sebagai

presiden yang sah walaupun belum dipilih secara demokratis tetapi keberadaannya telah diakui, karena itu presiden ditetapkan sebagai waliyul amri, yang bisa menjadi wali hakim dan bisa melimpahkan tugasnyua itu kepada aparat negara atau orang lain yang dipercaya. Walaupun waliyul amri ini bersifat keagamaan, tetapi penetapan status permerintah sebagai waliyul amri (pemerintah yang sah) dan sekaligus sebagai amirul mukminin itu secara tidak langsung mendeligitimasi Kartosuwiryo, pimpinan Darus Islam (DI), yang mengklaim sebagai amirul mukminin. Dengan status itu, Presiden Soekarno semakin mendapatkan legitimasi untuk menciptakan keamanan dengan menyingkirkan gerakan subversi (bughat) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Waliyul Amri ini mengandung implikasi lebih jauh. Dalam Piagam Waliyul Amri ini berisi penegasan NU dan umat Islam sebagai bagian tak terpisahkan dalam pemerintahan yang ada. 1967 Deklarasi Demokrasi Pancasila. Sejak awal NU yang diwakili KH Syaifuddin Zuhri dan KHA Syaichu menegaskan bahwa NU menerima sistem demokrasi terpimpin, asal penekanan tetap diletakkan pada demokrasinya, bukan pada terpimpinnya, karena tiadanya kepemimpinan, maka demokrasi menjadi anarki, demikian juga tanpa demokrasi, maka kepemimpinan menjadi represi. NU menginginkan adanya demokrasi yang terarah bukan demokrasi liberal yang tanpa arah, yang ada hanya suara bersama yang mengabaikan prinsip dan moral. Hadirnya demokrasi terpimpin

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

27


LAPORAN UTAMA

maka banyak organisasi, terutama ormas keagamaan, tidak hanya Islam tetapi juga agama lain, curiga, enggan dan menolak. Melalui pembicaraan yang intensif antara KH As’ad Syamsul Arifin dan juga KH Ahmad Siddig dengan Presiden Soeharto bahwa Pancasila tidak akan menggeser agama dan agama tidak akan dipancasilakan, maka NU bersedia menerima Pancasila sebagai asas organisasi, tanpa harus meninggalkan ahlussunnah wal jamaah sebagai dasar akidahnya. Dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo 1983, penerimaan itu kemudian dirumuskan dalam sebuah piagam yang disebut Deklarasi tentang Hubungan Agama dan Pancasila.

penting untuk mengatasi anarki politik yang ditimbulkan oleh demokrasi liberal zaman itu. Ternyata pelaksanaan demokrasi terpimpin banyak mengalami penyimpangan, penekanan tidak pada demokrasinya, tetapi pada pimpinannya. Oleh karena itu, pada Muktamar ke-24 di Bandung, NU mengadakan tinjauan ulang terhadap Demokrasi Terpimpin itu. NU berupaya mengembalikan demokrasi pada sumber dasarnya yaitu Pancasila. Dengan asumsi semacam itu, NU mengusulkan penggunaan istilah baru Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan serta perwakilan. Pada dasarnya demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan. Dengan demikian, kebebasan demokrasi dibatasi

28 ‹ DUMAS

oleh pertama, batas keselamatan negara, kedua kepentingan rakyat banyak, ketiga kepribadian bangsa, keempat batas kesusilaan, kelima batas pertanggung jawaban pada Tuhan. Setiap keputusan yang melanggar kelima batas itu dinyatakan batal secara moral dan politik. Itulah pandangan dan sikap NU terhadap politik dan demokrasi. 1983 Deklarasi Hubungan Agama dengan Pancasila. Sebagai salah satu perumus Pancasila, NU menolak penafsiran tunggal Pancasila yang dimonopoli Orde Baru melalui P4 dan sebagainya. Pancsila harus diletakkan sebagai dasar negara menjadi milik bersama sebagai falsafah bangsa. Ketika Orde Baru mendesak semua organisasi tidak hanya organisasi politik, tetapi juga oerganisasi kemasyarakatan, untuk menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas,

EDISI XVII OKTOBER 2012

1984 Khittah Nahdliyah. Seruan kembali ke Khittah 1926 muncul lagi pada 1971, waktu itu KH Muhammad Dahlan ketua umum PBNU menganggap hal itu sebagai kemunduran sejarah. Sementara Rais Aam KH Wahab Hasbullah mencoba menengahi bahwa kembali ke Khittah 1926 berarti kembali pada semangat perjuangan 1926, bukan kembali secara harfiah. Kembali ke Khittah berarti secara formal organisatoris NU kembali menjadi jami’iyah diniyah ijtima’iyah (organisasi sosial-keagamaan). Gema itu muncul lagi pada 1979 saat diselenggarakan Muktamar NU ke-26 di Semarang. Lagi-lagi seruan itu tidak memperoleh dukungan yang berarti, apalagi saat itu NU yang bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedang giat-giatnya memperjuangkan aspirasi rakyat melawan represi Orde Baru. Konflik di PPP yang diakibatkan penggusuran kelompok kritis terutama dari unsur NU, telah menurunkan kadar perjuangan partai, sehingga sampai pada posisi tidak bisa lagi digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi warga NU, umat islam dan rakyat Indonesia. Pada saat yang sama, dalam tubuh NU


LAPORAN UTAMA

terjadi perpecahan antara kubu politik yang diwakili ketua umum PBNU Idham Chalid dengan kubu ulama yang dikomandoi oleh KH as’ad Syamsul Arifin bersama Rois Aam KH Ali Maksoem. Hal itu akibat ketidakpuasan para kiai terhadap kelemahan Idham dalam memperjuangkan posisi NU di PPP. Semua partai saat itu telah menjadi kepanjangan tangan Orde Baru, maka NU kembali menyuarakan kembali ke khittah. Sehubungan dengan itu. KH Ahmad Shiddiq menyusun sebuah tulisan komprehensif berjudul PokokPokok Pikiran Tentang Pemulihan Khittah NU 1926. Tulisan ini didiskusikan secara terbatas dengan para ulama sepuh di rumah KH Masykur di Jakarta. Naskah itu mendapat penghargaan luar biasa sehingga dijadikan konsep dasar upaya kembali ke khittah saat NU melaksanakan Munas di Situbondo 1983. 1991 Mufakat Demokrasi. Berangkat dari pedoman berpolitik akhlaqul karimah, NU berkewajiban untuk menegakkan sistem politik nasional yang demokratis dan berkeadilan. Atas dasar itu, Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bersama kelompok lain melakukan inisiatif untuk membangun sistem demokrasi ini dengan mendirikan Forum Demokrasi pada 1991. Dengan berdirinya forum ini, NU berhadapan dengan rezim Orde Baru yang berkuasa saat itu, yang melihat setiap inisiatif demokrasi sebagai subversi. Hubungan NU dengan pemerintah yang selama itu erat menjadi tegang, bahkan dianggap berlawanan. Ketika NU menghadapi tekanan sangat besar, justru karena itu NU mendapat simpati dari berbagai kalangan. Dengan kepemimpinan Gus Dur, maka kelompok aktivis baik dari kalangan cendekiawan, mahasiswa,

LSM dan media massa termasuk politisi bergabung bersama NU. Tahun 1992 NU mencoba mengkoordinasikan warganya dengan menyelenggarakan Rapat Akbar di Senayan. Langkah itu dihalangi oleh rezim sedemikian rupa, tetapi akhirnya bisa berjalan. Saat itu NU kembali menyatakan kesetiaannya pada Pancasila, dan mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan politisasi agama, agar Indonesia tidak menjadi seperti Aljazair yang pernah dikuasai kelompok Islam fundamentalis. NU merupakan kekuatan masyarakat terbesar yang mampu mengimbangi kekuatan negara. Ketika partai politik yang ada menjadi sarana Orde Baru, NU tampil sebagai kelompok kritis yang disebut sebagai unpolitical politics (politik orang yang tidak berpolitik). Gerakan ini kemudian mengerucut menjadi gerakan reformasi pada 1998. Gedung PBNU dan kediaman Ketua Umum PBNU menjadi sentral kegiatan. Dari situlah muncul Deklarasi Ciganjur yang ditandatangani para pemimpin politik nasional terkemuka, yang mempersiapkan transisi dan suksesi pemerintahan. 2004 Piagam Perdamaian Dunia. Peran politik kenegaraan NU sebagai penyangga keutuhan bangsa tidak hanya diakui secara nasional tetapi juga secara internasional, sehingga NU selalu dilibatkan dalam setiap penyelesaian masalah internasional. Sejak awal memang NU peduli dengan nasalah internasional, Komite Hijaz adalah wujud dari kepedulian itu. Demikian juga dalam menghadapi kolonialisme, NU merintis upaya pembebasan dengan dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika (KAA). Ketika dunia Islam dilanda radikalisme dan terorisme, NU memperjuangkan

moderatisme. Untuk menghadapi radikalisme yang merebak di seluruh dunia, NU merintis International Conference of Islamic Scholars (ICIS) yang melibatkan para ulama dan cendekiawan Islam lintas mazhab, serta berbagai komunitas lintas agama guna memperkenalkan ahlussunnah wal jama’ah dan Pancasila sebagai dasar membangun kehidupan dunia yang damai. Sejak berdirinya ICIS peran diplomasi internasional NU semakin intensif, baik di Timur Tengah, Asia Timur, maupun dunia Barat. ICIS digagas oleh KH Hasyim Muzadi, selaku Ketua Umum PBNU, dan H As’ad Said Ali, sebagai kelanjutan dari diplomasi internasional yang sudah dirintis tokoh NU sebelumnya. Sebenarnya telah ada organisasi Islam internasional seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI), tetapi anggotanya adalah pemerintah, sedangkan ICIS didirikan untuk mewakili dan menyuarakan kepentingan umat. 2006 Maklumat Kebangsaan. Upaya untuk keluar dari tekanan rezim otoriter Orde Baru yang mengkristal dalam gerakan reformasi itu diambil alih kendalinya oleh IMF dan Bank Dunia, yang memang telah lama memegang kendali negeri ini. Puluhan perusahaan multinasional berada di balik lembaga milik PBB itu. Pertama-tama yang diperintahkan secara paksa oleh IMF adalah segera melakukan Pemilu, kedua melakukan amandemen UUD 1945 sesuai dengan kemauan mereka. Amandemen UUD 1945 itu dinilai sangat penting karena dalam UUD 1945 banyak pasal yang berwatak sosialistis, populis, komunitarian, dan nasionalistik. Semua itu merupakan kategori yang kita

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

29


LAPORAN UTAMA

yang terancam keruntuhan. muliakan, tetapi dikutuk oleh IMF dan Bank Dunia. IMF bersama Bank Dunia menghendaki negeri ini menganut sistem atau ideologi liberal, baik dalam sistem kemasyarakatan, sistem politik, maupun sistem ekonomi. Untuk tujuan itu, mereka memerlukan liberalisasi kebudayaan dan pemikiran. Dengan bermodal Amandemen UUD 1945, maka berbagai UU turunannya bisa diliberalisasi. Dari situ kemudian diterapkan liberalisasi sistem politik dengan penerapan demokrasi langsung dalam pemilihan presiden dan kepala daerah. Selain itu juga dipaksakan penerapan sistem negara federal yang dibungkus dalam otonomi daerah tanpa batas. Seterusnya dipaksakan untuk melakukan liberalisasi ekonomi, dari situ dilahirkan UU sumber daya air, UU Migas, UU pertanian, dan sebagainya. Semua undang-undang itu menggusur kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. Akhirnya, hampir seluruh sumber daya alam Indonesia dikuasai asing. Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Kondisi buruk ini menjadi semakin parah ketika berlangsung tanpa batas, tanpa persiapan maupun tanpa seleksi. Pemerintah Indonesia menerapkan sepenuhnya pasar bebas sebagaimana dipaksakan WTO. Yang terjadi kemudian adalah tidak hanya hancurnya industri dan usaha rakyat kecil. Industri nasional juga mengalami keruntuhan, sehingga terjadi proses deindustrialisasi nsional yang menggoncangkan sendi-sendi negeri ini, karena pemerintahan sulit dijalankan tanpa basis ekonomi yang memadai. Akhirnya, semua ditutup dengan hutang yang semakin membesar dan tak mudah terbayar. Sementara para elite bangsa ini menikmati semua kejadian itu di tengah rakyat, bangsa dan negara

30 ‹ DUMAS

Melihat runtuhnya sendi-sendi kebangsaan yang diakibatkan oleh reformasi yang salah arah dan telah menghancurkan sendi kehidupan bangsa dan negara itu, maka NU dengan tegas menyatakan kembali pada komitmen kebangsaannya, dengan mendesakkan agar segera dilakkan evaluasi terhadap perjalanan demokrasi. Kalau reformasi dijalankan tanpa arah dan demokrasi diterapkan tanpa tujuan, maka negeri ini berada di ambang kehancuran. Menyaksikan kapitalisme global yang terus memaksakan kehendak dengan penuh kelicikan dan tipu muslihat, dengan membarter setiap pinjaman uang dengan pasal dalam setiap UU yang mereka maui, dengan konsekuensi menjarah hak rakyat dan kedaulatan bangsa ini, maka Pimpinan NU berpendirian bahwa proses penjajahan yang dilakukan Bank Dunia dan IMF itu harus segera ditanggulangi agar bangsa ini kembali merdeka, berdaulat, dan bermartabat. 2011 Menyelamatkan NKRI. Kapitalisme global yang bersemangatkan ideologi liberal berhasil merebut kekuasaan negara dalam bidang ekonomi, sehingga negara tidak mampu melindungi aset negara yang ada dalam BUMN, tetapi juga gagal melindungi usaha rakyat. Akibatnya usaha rakyat menjadi semakin tergusur oleh modal besar. Sementara itu di sisi lain, dengan dibukanya kembali kebebasan berpolitik, maka setiap kelompok mulai berani menyuarakan aspirasinya, bahkan yang bertentangan dengan konstitusi dan kesepakatan yang ada. Pemaksaan negara berdasarkan syari’at Islam mulai muncul di manamana. Demikian juga upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara

EDISI XVII OKTOBER 2012

sekular juga terus diserukan. Keduanya menolak Pancasila, ingin membuat dasar baru dan bentuk baru negeri ini. Hal itu sangat mengkhawatirkan karena bisa menimbulkan keretakan bahkan kerusuhan di negeri ini. Padahal Pancasila sejak dulu telah disepakati sebagai pegangan bersama. Semua kekacauan ini sulit ditanggulangi karena secara resmi mendapatkan legalitas dalam hukum dan kebebasan yang dijamin oleh demokrasi, sehingga siapapun yang hendak mencegahnya akan terhalang oleh demokrasi. Sementara kalau tidak dicegah kerukunan masyarakat dan keamanan negeri ini akan menjadi taruhannya. Dari situ NU melihat bahwa ada ‘kerjasama saling menguntungkan’ antara kelompok liberal yang notabene anti-agama dan kelompok Islam radikal yang notabene anti-sekularisme. Kebebasan yang diperjuangkan oleh kelompok liberal itu dengan lihai dipergunakan oleh kelompok Islam radikal untuk menggelar aksi subversi dan teror ke tengah masyarakat. Mengingat kenyataan itu, maka tidak ada pilihan bagi NU untuk menyelamatkan negeri ini baik dari gempuran Islam radikal maupun dari rongrongan kelompok liberal-sekular kecuali dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan demokrasi. Demokrasi liberal yang diterapkan sejak masa reformasi tidak menghasilkan keamanan dan kesejahteraan, malah melahirkan kecemasan dan kesengsaraan sebagian besar rakyat. Hanya sekelompok elite politik yang diuntungkan. Sementara keutuhan negeri ini dipertaruhkan. Tanpa mengurangi kebebasan demokrasi, NU mendorong segera dilakukan evaluasi terhadap penerapan demokrasi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, tidak sesuai dengan norma keagamaan dan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. ‹shoelhi


LAPORAN UTAMA

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

31


HAUL GUSDUR

Dari Peringatan 1000 Hari Wafat Gus Dur

Memetik Keteladanan Gus Dur

Sang Kumbokarno Dengan wayang kita kembali mengetahui mana yang baik dan buruk. Demikian dikatakan Alissa Abdurrahman Wahid, putri bungsu Gus Dur dalam sambutan rangkaian acara peringatan haul 1000 hari wafatnya Gus Dur, Rabu (26/09) malam di kediaman keluarga almarhum, Ciganjur, Jakarta Selatan, dengan pergelaran wayang kulit semalam suntuk. Lakon “Kumbokarno Gugur” menjadi ikon peringatan wafat Gus Dur malam itu. Acara yang diprakarsai Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Yayasan Bani Abdurrahman Wahid itu tidak ayal mengundang ribuan orang tumpah ruah di bilangan Warung Silah, dekat Masjid Al-Munawwarah.

32 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012

Hadir dalam pergelaran wayang kulit itu antara lain istri almarhum Gus Dur, Ny. Sinta Nuriyah Wahid, Ketua Umum Gerakan Pemuda AnAnshar Nusron Wahid, Pimpinan Yayasan Bani Abdurrahman Wahid, Dohir Fahrezi, Kepala Direktorat Peredaran Uang Bank Indonesia (BI) Gatot Sugiono, serta kerabat dekat Presiden RI ke-4 itu. Alissa Abdurrahman Wahid mewakili keluarga besar Gus Dur dalam sambutannya bercerita singkat soal memoar bapaknya terkait wayang kulit. Menurutnya, dipilihnya wayang dalam peringatan haul 1000 hari wafatnya Gus Dur tidak lepas dari kesukaan Sang Presiden dengan wayang. Saking sukanya dengan wayang, tambahnya, ketika saya masih


HAUL GUSDUR kuliah di UGM, maka upeti selalu diserahkan ke saya saat itu berupa satu set kaset wayang dan beberapa dayang. “Bapak kalau keluar negeri, selalu membawa satu dua kopor, biasanya satu khusus pakaian dan satu khusus kaset wayang,” kenang Alissa di atas panggung menjelaskan betapa Gus Dur sangat menyukai dan perhatian terhadap wayang. Alisa mengatakan, Gus Dur itu tipenya selalu tidak suka berteletele, dia selalu langsung ke esensi dan inti masalah. “Ungkapannya, ‘Itu aja kok repot’, merupakan bukti, yang intinya ia menanyakan, ‘inti masalahnya apa?’” terangnya. Menurutnya, dalam wayang itu semuanya jelas, tidak ada yang remang-remang. Putri presiden keempat itu melanjutkan, dalam wayang jelas, mana tokoh yang baik dan buruk serta kesatria itu akan selalu hidup dalam kesusahan. Beda dengan sekarang, orang-orang lebih suka menonton sinetron ketimbang lihat wayang, akibatnya mereka selalu dirundung kegalauan. Dampak lebih ekstrem bangsa menjadi rusak. Oleh karena itu, wayang ini terus kita lestarikan untuk mengingat, mengimajinasikan dan meneladani nilai luhur, pemikiran serta laku perjuangan Gus Dur. Alissa menghimbau, wayang jangan hanya sekadar diminati untuk hiburan belaka, tapi harus dieksploitasi pelajaran-pelajarannya, untuk diaplikasikan dalam realitas kehidupan. Dengan rangkaian acara haul Gus Dur, menurut Alissa, anak bangsa dapat menggali keteladanannya, memutakhirkan keteladanan sesuai kondisi kekinian, dan meneguhkan semangat Indonesia berlandaskan kearifan lokal yang telah dimiliki bangsa ini. “Kalau dulu Gus Dur selalu hadir di depan membela minoritas yang

diganggu, maka sekarang tugas kita semua,” tandasnya. Dakwah Kultural Sementara itu, Nushron Wahid mengatakan, pertunjukan wayang masih sangat relevan di era sekarang ini. Apalagi wayang merupakan salah satu kebudayaan Nusantara yang mempunyai nilai filosofis dan historis yang dalam. Wayang dapat menjadi media untuk mentransformasikan nilai-nilai dakwah kultural berbasis kebangsaan sebagaimana yang dulu dilakukan Gus Dur. “Wayang adalah bagian dari nilai dakwah kultural dalam menyemaikan nilai-nilai kebangsaan yang makin luntur di kalangan anak muda,” kata Nushron yang juga angota Komisi XI DPR ini. Sentilan-sentilan ‘nakal’ bin cerdas Nushron cukup menyemarakkan pergelaran wayang malam itu. Menurutnya, melalui wayang seseorang dapat membedakan mana yang cantik dan buruk, antara haqq dan bathil dan baina al-jamilah wa ghairu jamilah; antara cantik dan jelek. “yang cantik adalah sinden dan yang jelek adalah dalangnya, yang gagah adalah para tamu yang diundang, terutama yang ngundang “ cetus Nushron mengudang tawa ribuan hadirin. Kepala Direktorat Peredaran Uang Bank Indonesia (BI) Gatot Sugiono, selaku perwakilan BI merasa gembira dapat terlibat dalam peringatahan 1000 hari wafat Gus Dur. Dalam kesempatan itu, ia berharap dengan wayang ini, kita dapat meneladani budi luhur seorang Gus Dur sehingga dapat membawa bangsa ke arah kesejahteraan.

Penyerahan wayang kulit dari Ny. Sinta Nuria Wahid kepada dalang Ki Enthus Susmono menjadi menit awal dibuka pergelaran wayang semalam suntuk. Dipilihnya Ki Enthus, selain merupakan salah satu dalang favorit Gus Dur, di kalangan Nahdliyin ia juga sosok yang tidak asing. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Seniman dan Budayawan Nahdlatul Ulama (NU) dan Pengurus GP Ansor Tegal. Kumbokarno yang sejatinya ‘bapak right or wrong my country’, adalah salah satu tokoh wayang yang disukai Gus Dur. Dalam ceritanya, Kumbokarno adalah adik kandung Rahwana, penguasa Alengka yang terkenal dengan julukan Dasamuka. Meskipun tahu kakaknya ‘raja durjana’ yang menculik Dewi Shinta, istri Sri Rama, Kumbokarno akhirnya bangun dari tidur panjangnya, lalu melawan Rama yang menyerbu negaranya dengan balatentara kera pimpinan Sugriwa dan Hanoman untuk merebut kembali Shinta. Dari cerita itu, Ibu Shinta Nuriyah, istri almarhum Gus Dur berpendapat, “Bapak yang suka tidur itu ya seperti Kumbokarno” Peringatakan 1000 hari wafat Gus Dur mendapat sambutan sangat luar biasa dari masyarakat sekitar, bahkan berdatangan dari luar Jakarta. Tak kalah menarik, para pedagang kecil di sekitarnya turut ketiban durian runtuh. Panitia memborong semua jajanan kecil yang ada dan dibagikan secara gratis kepada peserta. ‹ Owen Putra

DUMAS DUMASEDISI EDISIXVI XVII SEPTEMBER OKTOBER 2012 ‹

33


HAUL GUSDUR

Puncak Peringatakan 1000 Hari Wafatnya Gus Dur

Cermin untuk Merawat Kehidupan Komplek Masjid AlMunawwarah, Jalan Warung Silah No 10, Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (27/09) malam tampak semarak dan syahdu. Ribuan jamaah hadir meramaikan acara puncak peringatakan 1000 hari wafat KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Acara sejatinya sudah dimulai sejak pagi, diawali khatamul Quran yang diikuti tahlilan, dan pada malam harinya diakhiri dengan shalawat dan tausiyah dari sejumlah tokoh agama nusantara. Hadir dalam acara tersebut, antara lain, M. Quraish Syihab, KH. Mustofa Bisyri, Mendikbud M. Nuh, Ketua Mahkamah Kostitusi Mahfud MD, mantan Menag Maftuh Basyuni, Wamenag Nazaruddin Umar, Ketua Umum Ikatan Sarjana NU Ali Masykur Musa, mantan Menteri Urusan Peranan Wanita Khofifah Indar Parawansa, Akbar Tandjung, Kabareskrim Komjen Polri Sutarman, Pimpinan Ponpes Assidiqqiah Nur Iskandar SQ, pengamat Islam dari Jepang Mitsuo Nakamura, dan sejumlah pengamat dan duta besar dari beberapa negara lain.

34 ‹ DUMAS

Istri Almarhum Gus Dur, Shinta Nuriyah mengatakan, meski Gus Dur telah pergi 1000 hari, namun peringatan kematiannya tidak akan pernah habis. Acara semacam itu, menurutnya akan senantiasa dilanjutkan oleh anak, cucu, dan cicitnya kelak. Hal itu tidak lain untuk mengingat kembali perjuangan dan perjalangan panjang Gus Dur. “Dengan itu, bisa menjadi cermin bagi kita untuk merawat kehidupan yang penuh kedamaian, adil dan sejahtera,” terangnya. Gus Dur di Mata Pemuka Agama Qurais Shihab mengatakan, tidak mudah bagi seseorang berbicara tentang Gus Dur, karena tidak mudah menemukan kunci kepribadian almarhum Abdurrahman Wahid. Bahkan dalam keadaan terdesak, ada semacam kontradiksi dari sifat-sifatnya. Gus Dur itu serius tapi suka bercanda. Contohnya, dalam banyak kesempatakan Gus Dur kerap mengatakan, “begitu aja kok repot”. Menurut pakar, pada dasarnya kata “serius” dan “bercanda” sangat bertolak belakang, akan tetapi tidak

EDISI XVI XVII SEPTEMBER OKTOBER 2012 2012

harus dipertentangkan. “Gus Dur seorang yang sangat rasional, tapi di saat yang sama dia percaya suprarasional. Akan tetapi bagi orangorang tidak mengerti hal itu, dinamai irrasional,” jelasnya. Lebih lanjut, alumunus Al-Azhar ini mengatakan, Gus Dur adalah seorang yang demokrat; senang bermusyawarah tapi di saat yang


HAUL GUSDUR sama bisa terkesan tidak, saking besarnya pengaruh kepribadiannya dan sebegitu bagus cara-caranya untuk mempertahankan pendapatnya sehingga terkesan ia otoriter. Gus Dur adalah seorang yang berpijak di bumi Indonesia,

mengingatkan kalau yang senang jangan melampuai batas, dan yang tidak senang jangan sampai pula melampuai batas dalam kebencian, karena kita ingin menempatkan Gus Dur pada tempat yang sebaikbaiknya,” tambahnya.

melihat jauh ke depan, tapi di saat yang sama tidak pernah tidak menoleh ke belakang. Gus Dur bukan saja mengumandangkan dan mempratikkan sebagaimana dikatakan oleh agamawan “almuhafazhatu ala al-qadim ash-shalih wal- akhdzu bil-jadid al-ashlah, tetapi Gus Dur lebih dari itu. Ia tidak hanya sekadar memelihara yang baik dari masa lalu, tapi juga mengambil apa yang lebih baik di masa kini. “Beliau juga menumbuhkembangkan pemikiran-pemikiran baru,” tambahnya. Dalam tanda petik, mengenai “pertentang-pertentangan” ini masyarakat pun berbeda pendapat. Ada yang sangat mengagumi Gus Dur, ada pula yang tidak paham tentang Gus Dur mempermasalahkan. Sementara dalam pandangan agamawan dan ilmuwan, kalau Anda menemukan yang di tingkat masyarakat orang kontrakdiktif terhadapnya, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang yang tinggi. “Oleh karena itu, agama

Ia mengatakan, di waktu yang sama karena sangat senang dengan sosok Gus Dur kita tidak ingin hingga masuk ke tahap syirik, dan di waktu yang sama jangan sampai menfitnah beliau; menuduhnya dengan tuduh-tuduhan yang tidak benar, Memang, kata para pakar, bisa jadi menurut ukuran akal itu mustahil, akan tetapi sebagian kita menggunakan hati sehingga hal itu tidak mustahil. Seorang yang mencapai keutuhan akal yang sehat, tidak mungkin baginya mengajukan dua hal yang bertolak belakang. Tetapi seorang yang mencapai puncak akal dan kesucian jiwanya, ia dapat menggabungkan dua hal tersebut. Itu sebabnya, para filosof berkata, bisa jadi ada yang berjalan di sungai, tapi di saat yang sama tidak. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, “Wa idz ramaita fainnallaha rama; bukan engkau yang melempar waktu engkau melempar tetapi Allah -lah yang melempar”. Dua hal yang bertolak

belakang. Oleh karena itu ketika kita menemukan dalam pemikiranpemikiran Gus Dur paham pluralisme sebenarnya itu lahir dari penggabungan antara akal dengan yang lahir. “Memang terlihat ada pertentangan, bagi mereka yang tahu itu tidaklah bertentangan,” ucapnya. Gus Dur dengan paham pluralismenya sehingga bisa memahami, tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi maka kita akan menemukan itu sangat sejalan. “Kalau kita baca surat perjanjian Nabi kepada kelompok Kristen Najran, boleh jadi ada orang yang tidak percaya itu, karena salah satu dikatakan, bahwa umat Islam harus membantu umat Kristen kapan dan dimana pun,” ucapnya. Adapun acara haul 1000 hari wafatnya Gus Dur tersebut, menurut Quraish Shihab merupakan bagian penting dari ajaran Islam itu sendiri.”Ingat-ingatlah dan sebutsebutlah jasa kebaikan orang mati di antara kamu. Karena itu perlu digarisbawahi acara haul ini adalah salah satu ajaran penting ajaran Islam yang ditegaskan oleh AlQuran,” jelasnya. Sementara itu, KH Mustofa Bisri mengungkapkan kekagumannya atas antusias masyarakat atau Gusdurian yang datang dari berbagai daerah. Menurutnya, Gus Dur itu cuek. Sekali pun orang-orang membenci, dia akan tetap mencintai orang tersebut. Oleh karena itu, tumpah ruahnya manusia pada haul 1000 wafat Gus Dur ini membuktikan bahwa cinta Gus Dur itu untuk semua. Gus Dur, kata dia, adalah manusia langka, bahkan satusatunya di Indonsia ini. “Gus Dur itu sangat berani, termasuk menentang arus kekuasaan dan siapa pun akan dilawan. Tapi keberanian itu didasarkan atas kebenaran dan kecintaan pada sesama,” kata Mustofa. Pria yang karib disapa Gus Mus itu mengajak seluruh umat untuk hidup sederhana, dan tidak korupsi. “Ini bentuk implementasi sikap hidup sederhana Gus Dur,” katanya. ‹Owen Putra

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

35


KOLOM

Memperingati 1000 Hari Wafat Gus Dur

Memahami Norma “Langit” Gus Dur OLEH

DR. H. UNTUNG S RADJAB, SH.

(Sahabat Gus Dur, Khodim Sema’an Alquran Mantab dan Dzikrul Ghofilin)

Pekan lalu, peringatan 1000 hari wafatnya Gus Dur diperingati di kediaman keluarga almarhum di Ciganjur, Jakarta Selatan. Ribuan kaum Nahdliyin, termasuk para tokoh bangsa, hadir dalam gelar tahlil penuh khidmat itu. Semasa hidupnya, hampir semua komponen

36 ‹ DUMAS

masyarakat Indonesia mengenal tokoh kelahiran Jombang ini. Perkataannya yang ceplas-ceplos, menohok, dan sikap kontroversinya, kerap menjadi soroton publik. Gus Dur hampir tak pernah absen memberi sudut pandang berbeda dan nuansa baru. Berpengaruh besar. Itulah salah satu kelebihan Gus Dur yang tidak dimiliki tokohtokoh nasional lain. Tak hanya berpengaruh bagi banyak kalangan, tak sedikit kalangan NU menganggapnya ”manusia setengah dewa”. Gus Dur juga diterima berbagai kelompok agamawan dan kalangan

EDISI XVII OKTOBER 2012

nasionalis. Gus Dur menjadi sosok pemersatu, sekaligus tempat nyaman bagi kedua kalangan itu untuk merapat. Di masa Orde baru, gerakan kembali ke Khittah dan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal yang dipelopori Gus Dur telah menyelamatkan jam’iyah NU dari tekanan birokrasi sipil atau militer di berbagai daerah. Penerimaan asas tunggal Pancasila merupakan sumbangsih Gus Dur yang tak ternilai bagi NU. Berbagai kalangan menyebut Gus Dur sosok kiai yang cerdas, karismatik, dan jenaka. I’tisar, menyenangkan orang lain dengan selalu bersikap akomodatif dan demokratis, serta mampu mengalahkan dirinya sendiri, adalah sikap yang selalu dikedepankan seorang Gus Dur. Bahkan, tak sedikit yang menyebut Gus Dur selalu “aneh”. Tetapi, ketika seseorang menilai pernyataan Gus Dur selalu “aneh”, justru saya melihat pernyataan Gus Dur wajar saja. Ketika kebanyakan orang menggunakan norma manusia yang logis, justru Gus Dur menggunakan norma “langit”, sudah menyentuh ranah hakekat. Boleh jadi, melihat sosok Gus Dur yang tepat, tidak hanya dengan satu angle, tetapi seharusnya melihat dengan multi-angle. Yaitu, Gus Dur sebagai seorang ulama, sebagai joker, sebagai seorang teman, bahkan sebagai seorang kepala


KOLOM pemerintah. Meski demikian, Gus Dur adalah pribadi yang susah ditebak dan kontroversial. Ia juga senang melawan arus. Hal ini tampak, misalnya, setelah ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-27. Muktamar tersebut m e n g h a s i l k a n keputusan NU kembali ke khittah 1926 – tidak ikut campur dalam politik praktis dan

memfokuskan pada pemberdayaan umat yang menjadi tujuan utama didirikannya jam’iyah NU – dan menerima asas tunggal Pancasila, sehingga hubungan NU dan pemerintah tampak harmonis. Namun hal ini tidak berlangsung

lama. Watak keras kepala dan suka melawan arus yang menjadi ciri khas Gus Dur mulai menyeruak. Gus Dur sering melakukan kritikankritikan kepada Soeharto secara terbuka dan sangat berbahaya bagi NU. Sikap Gus Dur ini kemudian banyak dikritik oleh sebagian kalangan NU dan menganggapnya ibarat supir bus yang membahayakan penumpang. Pahlawan Alim Ketika Gus Dur terpilih menjadi presiden RI ke-4, banyak pihak terhenyak, termasuk kalangan luar negeri. Bahkan majalah The Economist membuat headline bertajuk, “Astaga, Gus Dur yang terpilih: Presiden baru Indonesia yang mengejutkan”.

Modal kultural yang berupa genealogi (nasab), latar belakang pendidikan dan lingkungan kultural merupakan modal besar Gus Dur berkiprah di pentas nasional. Gus Dur tak hanya

memiliki power of legitimate yang bersumber dari genealogi, tetapi juga kekuatan dari organisasi NU yang dipimpinnya selama 15 tahun (1984-1999) serta luasnya kadar intelektualitas. Gus Dur juga memiliki jaringan institusional beragam dan variatif mulai kaum intelektual hingga warga NU di pedesaan. Selain itu, gaya bahasa, diksi, dan alur logika Gus Dur yang mudah dicerna tetapi tidak kehilangan daya ilmiahakademisnya. Sosok Gus Dur dalam membela pluralisme juga patut dicatat. Gus Dur merupakan tokoh terdepan dalam membela mereka yang tertindas lantaran perbedaan agama (keyakinan) dan ras seperti pembelaan Gus Dur atas etnis minoritas, Tionghoa. Pada era Gus Dur, dikotomi antara pribumi dan non-pribumi berusaha dihapuskan. Gus Dur tegas menyatakan, etnis minoritas Tionghoa merupakan pribumi karena nenek moyang mereka telah lama tinggal di negeri ini. Gus Dur bahkan menyatakan sebagai keturunan Tionghoa, dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak. Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Champa, puteri Tiongkok selir Raden Brawijaya V. Tan Kim Han – menurut peneliti Perancis, Louis-Charles Damais – diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini, makamnya di Trowulan. Bagi Gus Dur – pantas disebut sang pahlawan alim – perbedaan agama dan keyakinan serta ras tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Mengutip Ali Ibn Abi Thalib, “jika seorang pahlawan alim meninggal, terjadilah lubang dalam komunitas yang tidak tertutupi hingga datang alim lain yang menggantikannya”. ‹

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

37


AGAMA

Skenario Berantai Pelecehan terhadap Islam dan Nabi Muhammad seakan tak pernah henti. Prinsip kebebasan Barat adalah kebebasan menghina dan menista orang lain.

G

elombang protes terhadap munculnya film “Innocence of Muslim” merebak di berbagai penjuru dunia. Aksi protes keras dan menelan korban jiwa tak hanya meledak hebat di Timur Tengah, tetapi juga di Indonesia. Adalah Sam Bacile, pria keturunan Israel-Amerika dan pengembang real-estate di California Selatan, AS, yang membuat film berdurasi dua jam pada 2011 ini. Dalam film ini digambarkan Muhammad berhubungan seks dengan istrinya, Khadijah dan wanita lainnya. Trailer film ini juga menggambarkan Muhammad dan pengikutnya sebagai pembunuh, perampok dan pemeras. Sejarah mencatat, bukan kali pertama tindakan amoral itu terjadi, namun telah berulang terjadi. Sejumlah film, novel, dan kartun sengaja dibuat atas nama kebebasan berekspresi dan berpendapat meski bakal memicu kontroversi. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana novel Salman Rushdie berjudul “Satanic Verses” (Ayat-ayat Setan) tahun 1998 dikutuk oleh umat Islam. Bahkan, ada yang mengeluarkan fatwa Salman Rusdhie halal dibunuh. Kematiannya bahkan dianggap sangat pantas sebagai tebusan akibat penghinaan yang dilakukan. Tak hanya itu, kerusuhan mematikan yang dipicu buku karya pria kelahiran Mumbai, India, 19 Juni 1947, itu juga meletus di Islamabad, Pakistan dan Mumbai, India. Novel itu pun dilarang beredar di Afrika Selatan,

38 ‹ DUMAS

Menikam ISLAM India, Pakistan, Bangladesh dan beberapa negara lainnya. Novel itu menggambarkan dan menyinggung kehidupan Nabi Muhammad serta proses turunnya Al Quran secara tidak benar. Lebih gila lagi, novel itu mendeskripsikan Allah Swt sebagai salah satu tokoh dalam ceritanya. Konon, Salman Rusdhie terinspirasi menulis novel tersebut langsung kisah hidup Nabi Muhammad Saw. Akibat ulahnya, penulis berusia 65 tahun itu sempat bersembunyi selama bertahun-tahun setelah pemimpin Iran, Ayatollah Khomeini mengeluarkan fatwa halal membunuhnya. Kasus penistaan terhadap Islam dan melecehkan umat Islam kembali muncul pada 29 Agustus 2004, melalui film bertajuk “Submission” yang dirilis di jaringan TV publik Belanda (VPRO). Film pendek berdurasi 11 menit itu disutradarai Theo Van Gogh dan skenarionya ditulis Ayaan Hirsi Ali, mantan anggota parlemen Belanda. Film itu menceritakan empat karakter fiksi yang diperankan aktris tunggal perempuan bercadar yang tubuhnya dipenuhi tato ayatayat Al Quran. Ia mengalami berbagai kekerasan dari suaminya dan ayat Al Quran yang ditato

EDISI XVII OKTOBER 2012

pada tubuhnya itulah yang melegalkan perilaku itu. Tak pelak, film itu memicu kemarahan umat Islam. Dan sutradara film itu, Theo Van Gogh, dibunuh oleh Mohammed Bouyeri pada 2 November 2004. Bouyeri diganjar hukuman seumur hidup tanpa remisi. Ihwal sutradara film “Innocence of Muslim”, Sam Bacile, yang akhirnya merasa ketakutan, agaknya memang tidak pernah mau mengambil pelajaran dari kasus serupa sebelumnya. Betapa tidak, kita masih ingat kasus kartun Nabi Muhammad Saw yang dipublikasikan surat kabar Denmark Jyllands-Posten pada September 2005 silam. Kartun tersebut menggambarkan wajah Nabi Muhammad Saw dengan memakai sorban yang dililit sumbu bom di bagian atasnya. Akibat pelecehan itu, gelombang aksi protes kekerasan kembali dilakukan oleh umat Islam. Puluhan orang tewas dalam sejumlah aksi protes dengan serangan dan kekerasan terhadap misi diplomatik Denmark di Suriah, Iran, Afghanistan


AGAMA dan Libanon. Akibat ulah Posten itu, pada awal 2006, hampir seluruh Kedutaan Denmark di seluruh dunia diserang. Beberapa Dubes bahkan terpaksa harus ditarik dari negara tempat mereka bertugas. Sedikitnya enam orang tewas dalam pemboman bunuh diri pada Juni 2008 di kedutaan Denmark di ibukota Pakistan, Islamabad. Dan, sekitar 100 demonstran tewas dalam aksi protes terhadap kartun yang beredar di 50 media di Eropa. Tak kalah seru, aksi boikot terhadap produk Denmark dan negara Eropa lainnya juga turut mencuat pasca munculnya kartun tersebut. Berselang tiga tahun berikutnya, muncul lagi sebuah film kartun berjudul “The Life of Muhammad” yang diluncurkan politisi Belanda keturunan Iran, Ehsan Jami, yang murtad. Film kartun yang dirilis pada April 2008 itu menceritakan kehidupan Nabi Muhammad dengan istrinya yang masih berusia sembilan tahun, Aisyah, namun dalam sudut pandang seksual. Film itu juga menggambarkan wajah Nabi Muhammad Saw, tindakan terlarang dalam Islam. Tak berhenti di sana, pada tahun yang sama, seorang anggota Parlemen Belanda, Geert Wilders, membuat film “Fitna” berdurasi 17 menit yang bercerita tentang Islam, ayatayat Al Quran, dan potongan-potongan aksi terorisme yang dilakukan oleh umat Islam. Geert Wilders melakukan penghinaan terhadap komunitas muslim di Belanda dan menghasut masyarakat dengan kebencian terhadap umat Islam. Geert Wilders tampaknya memang hobi melakukan tidakan amoral. Sejak tahun 2006, ia telah memancing kemarahan umat Islam dengan usulan pelarangan Al Qur ’an di Belanda. Ia juga menyamakan Al Quran dengan buku “Mein Kampf,” sebuah buku yang berisi pemikiranpemikiran dan ideologi pemimpin Nazi, Adolf Hitler. Ia juga termasuk orang yang keras dalam memperjuangkan pelarangan pembangunan masjid di Belanda.

Selain itu, kita tentu juga masih ingat seruan pendeta Florida Terry Jones pada 2010 yang disebut “Burn AlQuran Day”, yaitu ajakan untuk membakar Al Quran pada peringatan kesembilan insiden 9/11. Bahkan ia pun berencana membuat pengadilan terhadap Nabi Muhammad. Hal ini membuat militer AS khawatir karena akan membahayakan kehidupan pasukan Amerika di Afghanistan dan Irak. Akibatnya, peringatan 11 September 2011 disikapi enam warga AS dengan aksi perobekan Al Quran di depan Gedung Putih, Washington, AS. Pendeta Bob Old dan Danny Allen dari Springfileld, AS, juga dilaporkan membakar dua salinan Al Quran dan satu teks Islam lainnya di depan segelintir orang di halaman belakang sebuah rumah. Pada bulan Februari lalu, tentara AS di penjara Bagram di Afghanistan juga membakar 315 salinan Al Quran dan buku-buku agama lainnya yang diambil dari fasilitas perpustakaan Bagram.

menakutkan bagi sebagian kalangan di Barat. Terlebih lagi, api kebencian yang bergelora semakin berkecamuk dengan munculnya komunitas Islam yang cukup militan di tengah kehidupan mereka. Apapun alasan pelecehan terhadap Islam dan Nabi Muhammad Saw merupakan tindakan sangat biadab. Semua umat Islam mesti menyadari dan waspada betapa begitu rapinya skenario untuk memecah belah kerukunan dan menebar api kebencian antar umat beragama. Tujuan esensial dari film itu, pada dasarnya memang ingin memprovokasi kemarahan umat Islam yang berakhir kepada pengklaiman bahwa Islam memang radikal. Sementara, sutradara dan para artis yang terlibat dalam film itu akan terus dilindungi, dengan dalih kebebasan dan HAM. Begitulah skenario dibuat. Dialog dan menghukum berat semua pihak yang terlibat dalam pembuatan film itu adalah bagian dari niat AS untuk dekat dengan dunia Islam. Kendatipun itu hanya bagian dari gerbong ilusi dan misteri. ‹owen putra

Umat Harus Waspada Dari masa ke masa, pelecehan terhadap Islam sepertinya semakin vulgar saja. Melihat dari rentetan pelecehan yang silih berganti digaungkan oleh musuh Islam, amat jelas bahwa satu sama lain adalah skenario berantai menikam Islam. Pada hakekatnya satu sama lain, tengah bahu membahu untuk melumat agama Islam kini tengah berkembang pesat di dunia. Dakwah Islam yang semakin berkembang seiring kemajuan dunia teknologi agaknya telah menjadi momok

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

39


AGAMA

Barat Terus Membangun Citra Buruk Islam Barat begitu kentara menempelkan stigma negatif terhadap Islam dalam penggarapan film “Innocence of Muslim”. GEMBONG Zionis Yahudi, Sam Bacile, berada di balik semua itu. Sam Bacile adalah seorang yang sangat anti-Islam dan sengaja menyutradarai film ini untuk menyulut api kemarahan umat Islam di dunia. Sang sutradara Zionis berkewarganegaraan Amerika, Sam Bacile (54) ini dikabarkan menerima 5 juta USD dari urunan 100 pendonor Yahudi menyudahi pengemasa film ‘kebencian’ tersebut. Film “sampah” ini juga berpotensi menyobek kerukunan antarumat beragama di dunia. Agaknya apa yang dicita-cita Sam Bacile memang nyata dan

sempurna. Hampir seluruh umat Islam melakukan protes atas dirilisnya film empat belas menit di situs youtube. Demo damai hingga berdarah meruyak. Salah satu akibatnya, tewasnya Duta Besar AS untuk Libya, J. Christoper Stevens berserta berapa orang jajarannya. Barangkali Sam Bacile tidak pernah berpikir peristiwa itu bakal terjadi. Yang jelas, Amerika melalui kasus berdarah itu tetap memvonis negara Islamlah yang anarkis dan radikal. Apapun, dunia telah mahfum betapa “keparat”nya Barat. Toleransi dan mengelu-elukan HAM hanya menjadi kedok belaka untuk menikam umat Islam. Deskriminasi adalah rentetan suram yang terus terjadi dalam lembaran dunia Islam.

Kasus Palestina, Afghanistan, Iran, dan Pakistan adalah contoh dari kebiadaban yang berbalut jubah perdamaian dan pembelaan HAM. Realitanya mereka memang tidak pernah senang dengan Kaum Muslimin selama masih konsisten memperjuangkan syariat Islam. Maha Benar Allah dengan firmanNya dalam QS. Al-Baqarah: 120 bahwa “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.” Film “Innocence of Muslim” mengingatkan kita akan film Fitna yang disutradarai oleh Geert Wilder pada 2008. Kemunculan film itu tidak berbeda jauh dengan sekarang, memprovokasi kemarahan umat Islam dari segala penjuru dunia. Di sana Wilder hanya butuh 17 menit saja untuk memutar balik ayat AlQuran dengan merepresentasikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan, teror, antisemitisme, dan sadis terhadap perempuan. Tidak lupa, ia membubuhi nada-nada provokasi dengan mengatakan bahwa Islam berbahaya bagi Barat. Respons yang diberikan juga tidak jauh berbeda, masih berputar dalam demo dan kecaman. Jack Shaheen dalam bukunya berjudul “Reel Bad Arab” mengatakan bahwa ada lebih dari 900 judul film sejak 1896 hingga saat ini yang sengaja dibuat untuk mewajahburukkan orang-orang Arab. Ini berarti film “Innocence of Muslims” bukanlah isu baru bagi Barat. Bagi mereka ini hal biasa. Sampai kapanpun, jika bentuk perlawanan Muslim masih sekadar dalam bentuk aksi demonstrasi atau aksi fisik yang

40 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012


AGAMA

destruktif tetap dilakukan, itu justru membantu mereka dalam pembenaran citra Islam yang buruk yang sedang mereka bangun dalam berbagai cinema. Sejak era novel Salman Rusdy, pembakaran Quran oleh Pendeta Terry Jones, Widers hingga film IOM, memiliki hubungan yang terencana. Seri pelecehan itu akan terus digulirkan untuk merong-rong umat Islam. Selain itu, peluncuran film semacam itu merupakan skenario pengukuran kekuatan umat Islam sekaligus kekuatan persatuannya. Mau atau tidak, mengeratkan ukhuwah Islamiyah di antara kita merupakan langkah yang serius untuk menggetarkan mereka. Pihak anti Islam tak akan berhenti ‘bernyanyi’ dengan tembang pelecehannya terhadap nabi Muhammad Saw. Mulai dari pembuatan film, mencetak buku, hingga melukis karikatur sosok mulia panutan umat Islam tersebut, akan terus diturunkan. Pada dasarnya, pergolakan hebat yang terjadi di Libya, Cairo, Yaman, Tunis, Yordan, Arab Saudi, Kuwait, Negara Teluk, Sudan, dan Gaza merupakan ekspresi bersatunya umat Islam, terkhusus menolak film hina tersebut. Semua orang barangkali akan sepakat mengatakan, bahwa film ini sangat melecehkan dan sengaja

dikemas untuk mengobok-obok umat Islam. Pada titik klimaks dari film ini, Barat khususnya Amerika ingin kembali menyelonong ke negara-negara Islam sesukanya. Dengan alasan kematian Sang Dubes di Libya, AS seakan mempunyai legalitas yang besar untuk menjamah dan berbuat gaduh di negara tersebut. Itu adalah satu alur dan strategi yang digunakan untuk membenamkan kuku keserakahannya. Lagi pula, Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang berkalikali dilakukan kepada umat Islam. Kelicikan AS tentu akan terus berupaya menyelematkan warganya sekalipun harus membayar mahal kebodohan wargannya sendiri. Kendati demikian, AS tentu sangat paham bahwa kebencian atas simbol-simbol AS sangat meruyak dimana-mana, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya ancaman lain yang bisa merusak kepentingan AS di banyak negara. Kebencian Barat Aksi merong-rong Islam dengan

nada pelecehan seperti ini pada dasarnya dilatarbelakangi beberapa poin penting. Poin-poin ini yang memicu sehingga mereka begitu getol melakukan penyerangan dengan dalih kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat dapat dilindungi dan dibela, tapi pada satu titik tertentu pembelaan itu tidak dapat lagi dilakukan. Dalam bahasa agama, orang bisa melindungi kebebasan bicara, tapi tidak bisa melindungi kebebasan menista agama yang dilakukan oleh mereka yang berpikir picik dan licik. Di antara poin penting yang perlu menjadi catatan dari kesengajaan film ini penulis paparkan sebagai berikut. Pertama, kebencian orang-orang kafir kepada Islam dan umatnya amat sulit untuk disembunyikan. Kondisi ini tidak bisa dihindarkan karena memang poin ini merupakan sunatullah; mereka tidak senang pada umat Islam dan akan berusaha sekuat tenaga membuat umatnya keluar dari agamanya alias murtad. Paling tidak, mereka juga mencoba melahirkan generasi baru di dalam tubuh umat Islam untuk

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

41


AGAMA mengeroposi agama ini. Poin ini selaras dengan apa yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 120, sebagai penulis tegaskan pada paragraf sebelumnya. Kedua, diakui atau tidak, kemunculan film “Innocence of Muslim” merupakan gerakan penghadangan atas pesatnya laju perkembangan Islam di seantaro dunia. Kendati Islam banyak dihantam tudingan-tudingan miring, namun nyatanya Islam justru semakin mendapatkan tempat di Barat. Realita inilah yang sulit diterima oleh sebagian kalangan di Barat yang sudah dirasuki kebencian akut terhadap Islam. Terlebih lagi, gegap gempita nuasa Islam semakin anyar ditampilkan di tengah kehidupan di dunia Barat. Ketiga, Yahudi sebagai otak utama di balik pembuatan film itu ingin menyulut kemarahan semua elemen non-Muslim yang selama ini telah hidup di bawah payung keharmonisan. Kristen koptik misalnya, yang selama ini telah hidup damai di tengah mayoritas kaum Muslim melalui film itu dicoba untuk diadu-domba. Dalam pada itu, Yahudi pada dasarnya memang ingin menyuburkan api permusuhan dan kebencian di tengah umat Islam. Terlebih lagi, sokongan Barat begitu kuat semakin membuat mereka semakin licik menggulirkan modus.

42 ‹ DUMAS

Keempat, rentetan film dengan nada serupa, pada dasarnya ingin mencegah penegakkan ideologi Islam. AS yang mengaku sebagai negara adidaya, sudah menyadari betapa keropos negara pasca agresi ke sejumlah negara Islam. Sementara, perkembangan ideologi Islam di dunia sama sekali tidak pernah bisa mereka padamkan, meski penyelundupan kebijakan di negara-negara mayoritas Muslim dengan lincah mereka gulirkan. Tetap saja tidak mempan. Maka benarlah apa yang Allah firman dalam Kitab-Nya: “Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapanucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.” (QS at-Tawbah: 32). Kelima, perpecahan dan terkotak-kotaknya umat Islam di dunia menjadi alasan bagi kalangan yang anti-Islam untuk terus melahirkan media-media penyerangan sejenis. Mereka tanpa jera melakukan tindak serupa, dan berkali-kali menanggulangi. Kelemahan seperti ini yang agaknya begitu dimaksimalkan untuk memperburuk citra Islam. Sikap tegas yang disuarakan secara bersatu dan difollow-up dengan tindakan yang prosedural perlu dilakukan secara kontinyu.

EDISI XVII OKTOBER 2012

Berangkat dari itu, umat Islam tentu harus lebih cerdas menanggapi dan mengkonter film semacam itu. Jika cepat direspons dengan aksi-aksi anarkis, maka Islam akan secepat itu pula distigmakan sebagai agama radikal. Selain menyeret para pembuat film itu ke meja hijau, umat Islam sebijaknya tentu harus berupaya menciptakan kreatif media yang sama untuk menggambarkan Islam sesungguhnya ke khalayak dunia. Langkah semacam itu, tentu akan menjadi penyeimbang dan mereduksi citra negatif yang kerap dikembangkan oleh musuh-musuh Islam. Meski umat Islam menyadari bahwa kemuliaan dan kesucian Rasulullah Saw tidak akan berkurang sedikitpun dengan banyaknya pelecehan semacam itu, tentu tidak bijak jika kita menyikapi penyerang simbolik (film, buku dan semacamnya) tersebut dengan kemarahan dan anarkis. Dan jika berdiam begitu saja, umat Islam tentu sangat merasa berdosa dan merasa terhina jika tidak memberikan sikap tegas akan ulah serapah itu. Terlebih lagi, hingga saat ini, para aktor dan sutradara film itu masih dengan rianya ‘gentayangan’ di bawah perlindungan Amerika. ‹owen putra


TALBIYAH

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

43


AGAMA

SBY Jangan Hanya Gertak Sambal! GEJOLAK penolakan terhadap film “Innocence of Muslim” terus meliar di sejumlah negara Islam. Terkait itu, Presiden SBY sebagai wakil dari negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia didesak memberi teguran tegas kepada Amerika Serikat atas fenomena pelecehan yang berulang terjadi. Film tersebut dinilai sangat provokatif sehingga menyulut ketegangan kembali antara Islam dan Barat. Teguran keras SBY bisan menunjukkan Indonesia memang intens membina hubungan baik dengan negara Barat. Langkah itu juga merupakan bentuk ketidakkesukaan Indonesia atas ekspresi kebencian yang semena-mena. Sebelumnya, SBY mengatakan, “kali ini yang terus dilecehkan agama Islam dengan beredarnya sebuah film ‘Innocence of Muslims’. Saya sudah menyampaikan ketidaksenangan dan kecaman saya atas diedarkannya film itu, yang merupakan bentuk pelecehan. Kalau hal-hal itu terus dibiarkan, akan terjadi benturan di seluruh dunia”. Menurutnya, akibat ulah sang produser film asal Amerika tersebut, banyak negara yang dibuat repot. Bahkan warga Amerika pun ikut kesusahan. SBY menegaskan dampak dari film tersebut membuat dunia tidak tenteram. “Akibat orang yang tidak bertanggung jawab, produsernya, banyak negara dibuat repot. Banyak warga AS yang ikut jadi sasaran. Perbuatan seperti itu menyusahkan semua dan membuat dunia tidak tenteram. Indonesia aktif dan peduli,” tegas SBY. Menurut banyak pihak, sudah seharusnya SBY tidak hanya mengakhiri ketidaksukaannya dengan sebuah kecaman belaka.

44 ‹ DUMAS

Selain hanya terkesan gertak sambal, lagi pula belum tentu akan didengar oleh AS. Banyak seruan bergulir, agar SBY bersuara lantang atas ekspresi kebencian warga AS tersebut. Ada yang menyerukan agar SBY memanggil Duta Besar Amerika Serikat terkait masalah ini, bahkan bila perlu SBY datang langsung menemui Barack Obama. Selain itu, ada pula yang meminta Presiden SBY melaporkan film yang menghina umat Islam itu ke PBB dan menyeret para awak film yang terlibat ke Mahkamah Internasional. Sementara itu, ada pula yang meminta SBY melayangkan surat khusus terkait film tersebut. “Langkah Presiden SBY mengecam dan minta menghentikan penghinaan dan pelecehan Nabi Muhammmad Saw merupakan langkah bagus. Dan lebih bagus lagi disampaikan secara langsung kepada AS agar pemerintah AS dapat mengambil langkah-langkah untuk menghentikan kelakuan warganya yang seringkali menghina dan melecehkan Nabi Muhammad Saw,” kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari. Sementara, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shiddiq mengatakan, Presiden SBY sebagai pemimpin negara, harusnya mempunyai sikap yang lebih tegas, tidak hanya sekadar menyampaikan pernyataan saja. Karean fenomena pelecehan ini tidak hanya sekali saja dilakukan oleh Amerika, akan tetapi sudah berulang kali terjadi. Ia menambahkan, bahwa Pemerintah Amerika atas nama hukum dan demokrasi harus mampu menghentikan segala bentuk ekspresi yang mencela agama apapun itu. Sementara itu, menurut Ketua

EDISI XVII OKTOBER 2012

Umum Garda Muda Nasional (GMN), Kuntum Khoiru Basa, Presiden tidak cukup hanya beretorika mengeluarkan statemen kecaman namun juga harus memanggil Dubes AS menanyakan langkah kongret pemerintahan Presiden Barack Obama. Kuntum menambahkan bahwa film itu sangat jelas menghina Nabi Muhammad dan menayangkan banyak kekeliruan tentang ajaran Islam. Terlebih, pakaian yang digunakan pemeran wanita sangat tidak Islami yakni mengenakan kerudung namun terbuka dan berbaju lengan pendek dengan rok pendek. Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Tjatur Sapto Edy. Ia mengatakan, pemerintah jangan hanya protes dengan perkataan saja. Menurutnya, Presiden SBY atas nama rakyat Indonesia, atas nama kemanusiaan, atas nama soliditas umat beragama bisa hendaknya membuat surat yang keras kepada Presiden Barack Obama. “Presiden SBY jangan sungkan-sungkan. Kita buat petisi dengan kata-kata yang keras”. Tujuan pelayangan surat dari SBY itu, menurut Tjatur, agar pemerintah Amerika Serikat bisa menghukum pembuat film tersebut yang telah memicu demonstrasi di berbagai negara itu. Dia mengatakan bahwa umat muslim pantas untuk marah, namun tidak dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Terlebih lagi selama ini, para penghina dan penista agama Islam di Barat selalu dilindungi oleh negaranya. Konon, itu bagian dari kebebasan ekspresi dan HAM, sekalipun menghina dan melukai hati orang banyak.


AGAMA Harus Tegas Kendati banyak desakan terkait munculnya film tersebut, ironisnya SBY hanya terpikir menulis artikel internasional. Tujuannya untuk menyerukan sikap saling menghargai antar umat di dunia. Membakar kitab suci, menyerukan untuk membenci, janganlah kegiatan seperti itu terjadi. Langkah yang akan diambil SBY patut diapresiasi, namun pertanyaannya, di tengah pelecehan yang meruyak, apakah seorang kepala negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia hanya mengetengahkan solusi dengan menulis sebuah artikel saja? Semua orang tentu akan menjawab serentak pertanyaan tersebut. Akan tetapi, jika Presiden SBY dapat mengambil langkah tegas kepada Amerika Serika tentu akan dapat mereduksi gemuruh penolakan yang terus terjadi di berbagai daerah. Sebagaimana diketahui, protes keras dari masyarakat muslim di Indonesia terkait peredaran film The Innocence of Moslem terus mengalir deras. Bentrok yang terjadi 17 September 2012 di depan Kedubes AS di Jakarta tentu dapat menjadi catatan penting SBY. Tidak ada yang bisa menjamin, semua akan ademadem saja atas penghinaan yang tanpa henti dihembuskan Barat. Melalui sikap tegas dan keras itu, pada dasarnya SBY juga

mengajarkan bagaimana seharus ekspresi kemarahan itu dilakukan kepada rakyat Indonesia, bukan dengan kekerasan. Lagi pula, konflik yang sudah menyeret embel-embel agama jauh lebih seram dan intoleran. Dengan hadirnya SBY meyalurkan sikap mayoritas umat Islam tentu dapat mengurangi gelora amarah yang terjadi di tengah masyarakat. Langkah tegas dan kongkret SBY juga akan menjadi catatan bagi pihak-pihak yang gemar melecehkan agama lainnya di Indonesia. Sikap SBY juga akan membuat Indonesia kian disegani di kancah internasional, tentu langkah Indonesia akan disokong oleh Dunia Islam yang memang sudah geram dengan kepongahan AS selama ini. Jika pelecehan seperti ini hanya diakhiri dengan gertakan sambal, tentu tidak menutup kemungkinan ulah dan kecongkakan serupa akan terulang kembali, bahkan tidak

munutup kemungkinan terjadi di Bumi Pertiwi. Sebab, gertakan semacam itu hanya hangat untuk beberapa saat, dan akan segera dilupakan. Tidak berlebihan kiranya, jika banyak yang menuntut bahwa SBY mengeluarkan sikap yang tegas dan kerasnya untuk menekan kesemena-menaan warga AS. Lagi pula, dampak dari sikap SBY akan berpengaruh baik dalam sekala nasional maupun internasional. Kunci semua itu hanya bergantung kepada Presiden Republik Indonesia, Bambang Sosilo Yudhoyono. Akankah mengambil sikap terpuji atau hanya mengecam dengan buhulan janji. Dua tahun menjelang lengsernya Sang Presiden dari kursi kekuasaan tentu sikap elok semacam itu sangat dinanti-natni. Selain meningkatkan nilai bargaining Indonesia, tentu akan memulihkan keizzahan Islam yang terus saja dilecehkan oleh Barat. ‹owen putra

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

45


AGAMA

KOMENTAR T OKOH Presiden Republik Indonesia, Sosilo Bambang Yudhoyono Kali ini yang terus dilecehkan agama Islam dengan beredarnya sebuah film ‘Innocence of Muslims’. Saya sudah menyampaikan ketidaksenangan dan kecaman saya atas diedarkannya yang merupakan bentuk pelecehan. Kalau hal-hal itu terus dibiarkan, akan terjadi benturan di seluruh dunia. Akibat orang yang tidak bertanggung jawab, produsernya, banyak negara dibuat repot. Banyak warga AS yang ikut jadi sasaran. Perbuatan seperti itu menyusahkan semua dan membuat dunia tidak tenteram. Indonesia aktif dan peduli.

peradaban lain. Film ini tidak boleh, tetapi pelarangan film juga tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak dan merugikan.

Menteri Agama RI, Surya Dharma Ali Memang film itu menyakitkan, namun demikian saya imbau umat Islam di Indonesia tidak respons berlebihan. Tindak kekerasan atas nama apapun, termasuk agama dan terhadap siapa pun dan oleh siapa pun tidak dibenarkan. Penyampaian ekspresi rasa tidak suka sebaiknya dilakukan dengan cara yang tidak merusak. Respons demikian adalah yang terbaik dan pantas. Mudahmudahan setelah ini umat Islam apabila merespons isu tetap mengedepankan etika ke-Islaman. Lebih kedepankan aksi kedamaian, ketenangan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD Itu kan karyanya orang gila. Jadi, buat apa direspons. Ini kan film sampah, enggak ada artinya karena yang bikin enggak waras. Film sampah itu, tidak ada kaitannya dengan Amerika. Apalagi pakai kekerasan. Ingatlah kalau kekerasan tidak pernah bisa menjadi solusi.

Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh Film ini kurang kerjaan, tidak kreatif, karena membuat banyak orang marah dan menelan biaya sosial yang terlalu mahal. Film-film yang tidak menghargai adanya peradaban lain harus dilarang. Namun pelarangan harus dilakukan dengan cara-cara yang terdidik. Dialog antar budaya merupakan salah satu cara untuk mencegah timbulnya film-film yang menghina

46 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring Ya wajar, kalau menurut saya harus diprotes. Tapi jangan kita berkelahi, kok polisi dilempar, kan bukan polisi yang bikin film. Protes, jangan melanggar hukumlah. Kan pemerintah tidak melarang orang berdemo, silakan demo selama tertib dan aspirasi tersampaikan. Jangan kita saling lempar, bocor kepala. Kok kita yang berkelahi garagara satu orang itu (pembuat film).

Seketaris Jendral Majelis Ulama Indonesia, Ichwan Sam Isi film itu sama sekali tidak berkualitas, hanya berisi seputar penghinaan, menebar kebencian, permusuhan dan merusak kerukunan. Penggiat film itu sangat fobia terhadap Islam dan sama sekali tidak mengerti agama Islam. Karena itu, film itu dinilainya hanya akan menebar kerusakan dan menganggu kerukunan antar umat beragama. Pokoknya, umat Islam jangan terlalu menggupris dan terpancing ingin tahu dengan film itu. Negara Barat selalu menggaungkan Hak Asasi Manusia dan mengedepankan toleransi, tapi pada kenyataannya apa yang mereka lakukan selalu melukai orang Lain. Jangan mudah terprovokasi, bangsa ‘brengsek’.


AGAMA

KOMENTAR T OKOH Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin Protes apalagi tindak pengrusakan terhadap Kedubes AS, pada hemat saya, tidak tepat. ‘Apalagi Presiden Obama dan Menlu Hillary Clinton sudah menyatakan penolakan terhadap film tersebut dan menegaskan penghormatan terhadap Islam dan umat Islam. Pembuat film itu jelas bodoh, tidak memahami Islam, dan sentimen terhadap umat Islam. Jalan terbaik adalah mendorong pengacara muslim untuk menggugatnya ke mahkamah internasional agar pelakunya dan pelaku-pelaku lain menjadi jera dan insaf Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj Kalau PBNU juga menolak secara keras film tersebut, tapi tidak dengan aksi anarkis. Akan selalu ada sepanjang massa, yang namanya orang melecehkan Nabi Muhammad. Siapa yg menghendaki amar maruf nahi munkar harus dilakukan dengan baik. Kalau mengajak kebaikan dengan cara yang tidak baik akan menambah persoalan. Dengan isu dia itu sangat mengumbar seks dan istrinya sekian jumlahnya, baik ditulis maupun difilmkan, nggak usah kaget selamanya pasti ada itu. Ketua Umum Front Pembela Islam, Habib Rizieq Penghinaan terhadap Rasulullah SAW adalah masalah serius, sehingga wajar saja jika kaum muslimin di Libya marah besar dan menyerang Kedubes AS serta membunuh Dubes dan sejumlah stafnya karena masalah film AS yang menghina Nabi SAW. FPI acungkan jempol buat pejuang Libya yang dengan gagah berani membela Rasulullah SAW dari penghinaan. Semoga itu menjadi pelajaran penting bagi seluruh negara Barat agar tidak lagi

membiarkan penghinaan terhadap Nabi SAW di negeri mereka dalam bentuk apa pun. Wasekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUIMI) Fahmi Salim Film itu sanat melukai hati umat Islam di seluruh dunia. Ada kesengajaan dalam pembuatan dan peredaran film it untuk memancing kontroversi di tengah umat Islam di dunia. “Tujuan mereka tidak lain, mempropaganda dan menyulut kemarahan umat Islam. Tujuan prinsipil dari film itu tidak lain adalah untuk melanggengkan aksi perang melawan terorisme dan aksi radikal yang tengah ruyak digalakan di negara-negra Islam. Jika umat Islam marah dan emosi dengan film itu, akan menjadi alasan bagi AS menjustifikasi bahwa Islam itu memang radikal. Ketua Presidium ICMI, Prof Nanat Fatah Nasir ICMI mengutuk adanya film yang menghina Islam tersebut. Itu harus diadili karena tidak sesuai dengan konvensi HAM PBB. ICMI juga menyesalkan demonstrasi penolakan film Innocence of Muslims, yang berakibat tewasnya Dubes AS untuk Libya beserta stafnya. ICMI turut prihatin dan menyesalkan kejadian tersebut dan meminta pelaku pembunuhan diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Aa Gatot Brajamusti Ini (film) yang membuat bukan manusia. Kita marah tapi apakah kemarahan kita tumpahkan ke film, kita pakai akal sehat aja. Semakin ditonton, semakin naik rating mereka. Kita abaikan saja, semua sudah dipersiapkan mereka dengan berkilah dan berlindung di balik seni. Kalau sadar diri semua umat Islam jangan menonton. ‹Owen Putra

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

47


ALAM ISLAMI

Elemen Asing Bermain dalam Konflik Suriah KONFLIK Suriah hingga kini masih berkecamuk dan cenderung semakin keruh karena elemenelemen asing terus terlibat dalam konflik ini. ”Semakin banyak elemen asing beroperasi di Suriah. Mereka memasok persenjataan kepada kelompok pemberontak dan teroris. Elemen asing itu diduga kuat berasal dari negara-negara Barat,” demikian dilaporkan para pengamat di Suriah. Sementara itu, Komisi Penyelidik PBB untuk Urusan Suriah juga telah menerbitkan laporan pertamanya

48 ‹ DUMAS

tentang konflik di Suriah. Komisi itu mengatakan, bahwa teroris luar Suriah menyebabkan perang saudara itu tidak lagi terkendali. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, komisi penyelidikan bentukan Dewan HAM PBB itu mengatakan, bahwa beberapa kekuatan asing bergabung dengan kelompok-kelompok antipemerintah, sementara sejumlah lainnya beroperasi sendirian.”Elemen-elemen tersebut cenderung mendorong para

EDISI XVII OKTOBER 2012

petempur antipemerintah ke posisi yang lebih radikal,” kata Paulo Sergio Pinheiro, diplomat dan profesor asal Brazil yang mengetuai komisi penyelidikan itu. Pinheiro menyebut orang-orang asing itu sebagai teroris, meskipun dalam laporan tertulisnya tidak digunakan kata ’teroris’ tersebut. Komisi itu menuding aparat pemerintah dan milisi pro-rezim Shabiha melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk


ALAM ISLAMI pembunuhan, eksekusi, penyiksaan, pengadilan semena-mena, kekerasan seksual, dan penganiayaan terhadap anak-anak. Kelompok antipemerintah juga tidak luput dari tudingan komisi tersebut. Pasukan-pasukan pemberontak dituduh melakukan kejahatan perang, termasuk pembunuhan, eksekusi di luar pengadilan, serta penyiksaan. Pinheiro mengatakan kondisi hak asasi manusia di negara itu memburuk hingga pada tingkat yang sulit digambarkan dalam beberapa kata. Pelanggaran HAM yang mengerikan terus meningkat dalam jumlah, kecepatan, dan bobot. Dikatakannya, frekuensi pelanggaran HAM yang mengerikan sangat meluas sehingga timnya tidak mampu lagi menyelidiki semuanya. “Rakyat sipil, banyak di antaranya anak-anak, menghadapi dampak terburuk kekerasan yang meningkat,” terangnya. Sejak awal pemerintah Suriah menuduh bahwa pemberontakan antipemerintah yang dilancarkan sejak Maret 2011 itu merupakan konspirasi asing. Damaskus menuduh sejumlah negara Teluk dan Barat mendanai dan melatih para pemberontak, yang mereka sebut sebagai teroris. Para aktivis menyebut sedikitnya 25.000 orang tewas selama konflik di Suriah yang telah berlangsung 18 bulan itu. Sementara itu, Duta Besar Suriah untuk PBB Faysal Khabbaz Hamoui mempertanyakan obyektivitas dan akurasi laporan tersebut. Meskipun demikian dia tampaknya setuju dengan Pinheiro dalam hal kekuatan

asing yang bermain di negaranya. Di hadapan para diplomat di Dewan Keamanan PBB, Hamoui mengatakan, banyak pihak internasional bermain sehingga memperkeruh krisis di negaranya itu. Menanggapi hal itu, Dubes Turki di PBB Oguz Demiralp mngatakan bahwa krisis ini akan terus meningkat tanpa akhir, sudah tampak di depan mata. Ketua oposisi Komisi Nasional Suriah (SNC), Abdulbaset Sayda, mengaku bahwa selama ini pihaknya selalu meminta bantuan negara asing untuk mempersenjatai para pejuang pemberontak. ‘’Kami menginginkan senjata yang bisa menghentikan tank dan jet tempur militer Suriah. Itu yang kami inginkan,’’ kata Sayda saat memberikan keterangan pers di Abu Dhabi. Dia juga mendesak negaranegara Arab untuk membantu perjuangan mereka. ‘’Saudarasaudara dan teman-teman saya minta mendukung Tentara Pembebasan Suriah,’’ katanya. April silam, negara-negara Teluk sepakat untuk membayar ‘’gaji’’ para pejuang Tentara Pembebasan Suriah. Disebutkan bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk membeli senjata di pasar gelap. Sayda lebih lanjut menyatakan,

bahwa basis SNC yang berada dalam pengasingan akan membahas rencana pemerintahan transisi bersama pemberontak yang terlibat dalam pertempuran. “Kami mempelajari ide pemerintahan transisi dan kami akan menghubungi semua pasukan di lapangan di Suriah,’’ ujarnya. Dia mengatakan, pemimpin dari pemerintahan transisi ini harus seorang yang jujur dan patriotik, berkomitmen untuk tujuan revolusi Suriah. Pada kesempatan lain, seorang anggota senior SNC, Basma Kodmani mengatakan bahwa kelompok payung oposisi mengesampingkan segala bentuk dialog dengan Presiden Bashar alAssad. “Tidak ada dialog dengan rezim yang berkuasa. Hanya ada pembicaraan tentang bagaimana untuk beralih ke sistem politik pemerintahan Suriah yang baru,” kata Kodmani, anggota Dewan Eksekutif SNC. Menurut Kodmani, menggulingkan pemerintah Bashar adalah tugas utama kelompok oposisi Suriah. “Apa yang menyatukan oposisi Suriah adalah perjanjian untuk menggulingkan rezim Suriah yang ada dan menciptakan sistem pemerintahan baru di negeri ini,” tambahnya. ‹shoelhi-antara-AP-BBC

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

49


ALAM ISLAMI

Krisis di Suriah

Menebak Masa Depan

Bashar al-Assad PERTEMUAN tingkat tinggi terkait krisis di Suriah akan digelar New York. Sedikitnya 120 kepala negara dan 60 organisasi kemanusiaan di bawah naungan PBB akan hadir, termasuk Presiden Barack Obama dan Presiden Ahmad Dinejad. Gelombang revolusi yang berhembus dari Tunisia, Mesir dan Libia, kini menjadi kecamuk perang saudara di Suriah. Kalangan aktivis di Suriah mengabarkan setidaknya 27.000 orang terlibat dalam 18 bulan konflik bergulir. Hingga kini, pertempuran sengit masih berlangsung di kawasan Damaskus dan Allepo. Pasukan keamanan pro Assad terus membobardir kantongkantong tentara oposisi di Yarmuk, Selatan Damaskus. Dikabarkan barubaru ini setidaknya 100 berhasil ditangkap, dan puluhan orang lukaluka akibat bakut tembak yang terjadi. Penyerangan yang sama juga dilancarkan pasukan keamanan Suriah di kawasan al-Raqqa, yang menjadi salah satu pusat kantong tentara oposisi. Selain melumpuhkan titik strategis seperti pom bensin, pasukan keamaan Suriah terus melancarkan aksi darat untuk beralih menguasai daerahdaerah yang menjadi basis oposisi. Yang cukup mencolok adalah berkibarnya bendara opisisi di sejumah daerah yang menurut mereka sudah berhasil dikuasai. Walhasil, pasukan kemanan Suriah pro-Assad terus melakukan gempuran hebat. Aljazeera dalam laporannya juga merilis bahwa

50 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012


ALAM ISLAMI serangan mematikan terus dilancarkan keamanan Suriah di kawasan Halb, Dar‘a, Hammah, Idlab dan Dair Ezzur, selatan Damaskus. Gerakan demontrasi penolakan kepemimpinan Bashar alAssad terus bergemuruh di seluruh Suriah. Kalangan aktivis Suriah melaporkan, puluhan warga sipil di Distrik Hajar al-Aswad dan Distrik Shalahiyah ditangkap oleh keamanan Suriah akibat terus menyuarakan pergantian rezim. Perang sengit juga terus berlangsung antara keamanan pemerintahan dan oposisi untuk memperebutkan sejumlah jalan utama kota Damaskus. Kondisi semakin disorot perhatian publik internasional, terlebih lagi korban jiwa terus saja bergelimpangan. Sekali pun tekanan hebat dalam dan luar negeri menerjang al-Assad, namun pihaknya terus membuka pintu dialog dengan oposisi menanggulangi krisis yang tengah terjadi. Krisis yang berlarut-larut semakin mengiring Bashar Assad ke posisi sulit, bahkan kian tersudut di panggung internasional. Terlebih lagi, ribuan penduduk sipil terus saja bergelimpangan akibat kelatahan pasukan keamanan pro-Assad. Assad menilai mereka yang melakukan perlawanan, tidak ubahnya gerombolan teroris yang mencoba melawan negara. Menurutnya, mustahil mereka akan mendapat kemenangan. Demikian keterangannya sebagaimana dirilis Al-Ahram, Mesir. Dewasa ini banyak spekulasi dilontarkan mengenai nasib Assad yang terus ditekan dari berbagai sisi. Tidak hanya oleh pasukan oposisi, tapi juga dari luar negeri. Sementara berita yang cukup menggemparkan mencuat dari lingkungan keluarga besar presiden Hafez al-Assad itu. Yaitu, retaknya hubungan Bashar Al-Assad dengan saudara kandungnya. Bushra Al-Assad sebagaimana dilaporkan oleh Alarabiya terlibat konflik dengan Assad. Terhitung sejak Juli lalu, pasca tewasnya Wakil Menteri Pertahanan Assef Shawqat yang tidak lain adalah suami Bushra Al-Assad.

Bushra adalah satu-satunya putri dari mendiang Presiden Hafez Assad. Sejak tewasnya Shawqat, Bushra dan anak-anaknya dirundung kesedihan amat mendalam. Bushra bahkan cenderung menyalahkan Assad terkait ledakan yang terjadi di Biro Keamanan Nasional Damaskus. Lebih lanjut, aksi itu bahkan disinyalir telah diatur oleh kalangan elit di lingkungan kepresidenan AlAssad. Tidak kalah apiknya, belakangan Assad dan Bushra juga kerap terlibat perbedaan pendapat soal penyelesaian konflik yang terus meruyak di Suriah. Penyelesaikan krisis suriah melalui jalur militer yang tengah dimotori oleh Bashar Al-Assad dan adiknya, Jenderal Maher al-Assad tidak kunjung mendapatkan titik terang. Sementara, kubu moderat yang menghendaki, Al-Assad dapat meninggalkan jabatannya dengan legowo dan penandatangani resolusi Suriah tidak kunjung mendapatkan respon. Keadaan ini semakin membuat Suriah kian sulit. Sementara, ribuan rakyat sipil terus saja meregang nyawa akibat gerakan agresif para tentara pro AlAssad untuk menghentikan krisis yang kian akut. Di kancah internasional, Seketaris Jenderal PBB Ban Kimoon, delegasi khusus Liga Arab, alAkhdhar al-Ibrahim dan sejumlah intelijen senior terus melakukan pembicaraan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Suriah. Laporan yang dirilis pasca pertemuan itu sebagaimana dikabarkan Aljazeera, bahwa kondisi yang tengah meruyak di Suriah sangat mengancam kedamaian dan keamanan di negara itu. Oleh karena itu dalam waktu dekat sebuah pertemuan tingkat tinggi yang akan diikuti oleh 120 kepala negara dan 60 organisasi kemanusiaan di bawah naungan PBB akan mengambil tindakan kongkret terkait krisis di Suriah. Dikabarkan pertemuan di New York mendatang akan diikuti oleh Barack Obama dan Presiden Ahmad Dinejad.

Sementara, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, mengatakan penyelesaian politik dan dialog antara pemerintah Suriah dan oposisi merupakan solusi yang rasional atas krisis Suriah. Ia menambahkan, bahwa Solusi untuk konflik Suriah tidak dapat dicapai kecuali ada gencatan senjata dan dialog antara semua fraksi di Suriah. Adapun Barat melancarkan desakan agar Bashar terguling, sementara Rusia dan China berusaha menghalangi campur tangan pihak luar di Suriah, dan menyatakan pemerintah Bashar dan oposisi samasama bersalah atas pertumpahan darah di negeri tersebut. Sekalipun ada sedikit perbedaan dalam penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah, pada dasarnya semua pihak menginginkan Al-Assad meninggalkan kekuasaannya. Karena dengan cara begitulah, konflik yang masih berdentamdentum di berbagai wilayah di Suriah dapat diakhiri. Jika tidak, nyawa mereka yang tidak berdosa akan terus dilindas oleh misil-misil tentara keamanan yang pro pemerintahan Al-Assad. Terlebih lagi, Jenderal Maher al-Assad, adik kandung al-Assad masih memegang pengaruh kuat militer khusus setingkat kopasus untuk menyelamatkan kedudukan sang kakak dan keluarga besarnya. Melihat keseriusan yang dilakukan dunia internasional, membelotnya sejumlah pejabat pemerintah Suriah, dan retaknya keluarga al-Assad menjadi posisinya kian menjadi teka-teki. Lantas pertanyaannya, bagaimana nasib Al-Assad ke depan? Semua kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk seperti apa yang telah dialami oleh rezim Husni Mubarak di Mesir dan Kolonel Khadafi di Libia. Peralihan kekuasaan secara damai juga tidak menutup kemungkinan terjadi seperti Yaman, akan tetapi semua itu tentu masih dalam tekateki dan misteri. Waktu yang bergulirlah yang akan menjawabnya kemudian hari. ‹Owen Putra

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

51


ALAM ISLAMI

Hadapi Suriah dan Rohingya,

PBB Melempem DALAM menyikapi dan menindak berbagai isu internasional, terutama isu pelanggaran HAM dan terorisme internasional, Perserikatan Bangsa-Banga (PBB) selama ini selalu bersikap tegas, apalagi kalau isu tersebut dirasa mengganggu kepentingan negaranegara besar, khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tetapi, bila isu tersebut menimpa negara-negara Muslim, sikap PBB melempem alias tidak bersemangat. Dalam hal ini, PBB menerapkan standar ganda. Demikian pernyataan yang disampaikan Parlemen Iran. Seorang anggota parlemen Republik Islam Iran, Ali Iranpour mengatakan, bahwa PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tidak seharusnya bersikap pasif terhadap kejahatan teroris di Suriah dan pembantaian umat Islam Rohingya di Myanmar. Ali

52 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012

Iranpour mengatakan, kepedulian PBB dan Organisasi Kerjasama Islam atas terorisme di Suriah dan pembantaian umat Islam di Myanmar masih jauh dari harapan. Dalam pandangan Ali Iranpour, kecamuk perang saudara di Suriah sekarang ini tidak terlepas dari intervensi asing yang bertujuan untuk memecah belah umat Islam di negara Arab yang dilanda krisis tersebut. Sementara itu, terkait genosida di Myanmar, menurut Ali, tragedi itu merupakan kejahatan kemanusiaan yang bermotif diskriminasi dan bertujuan menghabisi penduduk muslim Rohingya. Ali Iranpour mengungkapkan kekecewaannya atas sikap PBB dan OKI yang tidak serius dalam upaya menyelesaikan krisis Suriah dan kejahatan kemanusiaan terhadap muslim Rohingya yang

dilancarkan militer rezim Myanmar. Suriah mengalami perang saudara sejak pertengahan Maret 2011. Banyak warga sipil dan sejumlah besar pasukan keamanan tewas dalam konflik terbuka yang didalangi oleh milisi bersenjata antipemerintah yang mendapat dukungan dana dan senjata dari pihak asing. Sementara itu, di Myanmar, pemerintah Myanmar menerapkan politik diskriminasi karena menolak mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negara. Padahal, mereka telah berabadabad hidup di Myanmar. Untuk menghabisi muslim Rohingya, militer Myanmar melancarkan genosida. Sekitar 650 muslim Rohingya tewas dan ribuan lainnya mengungsi akibat kekerasan militer di negara itu. [] shoelhi-Irib-Irna “


NASIONAL

Pengesahan RUU Inteliijen Ancam Kebebasan Sipil

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU Intelijen Negara mendesak DPR menunda persetujuan untuk mengesahkan RUU Intelijen Negara menjadi UU pada rapat paripurna 11 Oktober 2012 ini. Mereka beralasan masih banyak pasal-pasal bermasalah yang bersifat subversif dan mengancam kebebasan HAM, pers, maupun kebebasan informasi. “Pembuatan RUU Intelijen seharusnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara untuk tetap menjamin dan melindungi kebebasan masyarakat sipil dan menjaga serta melindungi keamanan nasional,” kata Direktur Program Imparsial Al Araf di Jakarta. Menurut rencana, rapat paripurna DPR, 11 Oktober, akan mengesahkan RUU Intelijen Negara. Atas rencana ini koalisi masyarakat yang terdiri dari Imparsial, Kontras, IDSPS, Elsam, The Ridep Institute, Lesperssi, Setara Institute, LBH Masyarakat, ICW, YLBHI, LBH Jakarta, dan sejumlah lembaga masyarakat lainnya, mengungkapkan kekagetannya. Mereka berpikir RUU tersebut baru akan disahkan pada 26 Oktober mendatang. Koalisi melihat ada lima hal krusial dalam RUU ini yang bersifat subversif dan mengancam kebebasan sipil: Pertama, RUU Intelijen tak mengatur secara terperinci kategori rahasia intelijen yang menjadi bagian dari rahasia negara. Kategori rahasia negara tertera di Pasal 25, Pasal 26 jo Pasal 44 dan Pasal 45. “Tanpa adanya penjelasan terperinci, pasal tersebut bersifat multitafsir dan dikhawatirkan

ditafsirkan sepihak oleh penguasa,” kata Al Araf. Kedua, istilah dan wewenang penggalian informasi yang diatur dalam Pasal 31 yang bersifat multitafsir. Ketiga, pengangkatan Kepala BIN yang harus mendapatkan pertimbangan parlemen di Pasal 36. “Dalam pemerintahan presidensial, seharusnya pengangkatan kepala BIN menjadi hak presiden agar tak dipolitisasi,” tambah Araf. Keempat, pengaturan tentang pengawasan dalam RUU ini belum diatur secara berlapis dan terperinci (Pasal 43). Kelima, RUU Intelijen juga belum mengatur mengenai mekanisme komplain oleh agen intelijen yang secara nyata melakukan pelanggaran hukum. Sementara itu, Koordinator Kontras Haris Azhar menambahkan suatu hari nanti DPR akan sangat menyesal telah mengesahkan RUU ini. Karena, selain hanya dibuat untuk kepentingan pemberantasan terorisme, RUU ini juga akan bisa memperkuat rezim penguasa. “RUU ini berpotensi besar digunakan secara fleksibel oleh pelaksananya,” kata Haris. Pengesahan RUU ini juga dinilai akan memicu empat hal, yakni akan memicu debat kontroversi atas peraturan tersebut, akan banyak orang-orang yang dirugikan dan membentuk rezim korban baru, secara perlahan akan terbangun persepsi baru tentang intelijen, dan kemungkinan akan ada kriminalisasi. “RUU ini juga berpotensi ke arah pembentukan rezim brutal,” ujarnya. Peneliti hukum dan HAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menyatakan bukan hanya masyarakat yang akan dirugikan atas pengesahan RUU Intelijen. “RUU ini juga bisa menjadi bumerang bagi parpol karena mereka memegang informasi rahasia terbanyak. Parpol bisa terjerat Pasal 44

dan Pasal 45 yang ancamannya pidana,” katanya. Dia berharap ada anggota DPR yang mau menjadi martir. Dalam arti, ada anggota DPR yang berani menolak RUU ini pada rapat paripurna nanti. Dengan adanya penolakan, dia yakin ada harapan untuk melakukan perbaikan atas RUU ini. Wahyudi mengingatkan DPR jangan terlalu fokus mengejar pencapaian legislasi tanpa melihat kualitas dari RUU yang mereka ciptakan. Pengesahan RUU Intelijen juga berpotensi akan membuat kewenangan institusi penegak hukum saling bertabrakan. Pasal tentang penggalian informasi, menurut Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, terancam akan membuat lembaga intelijen dengan kepolisian saling bertabrakan, terutama saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. “Intelijen berpotensi “ngebon” (menitipkan pertanyaan) kepada polisi saat menggali informasi,” katanya. Poengky justru berharap RUU Intelijen lebih mengedepankan koordinasi antar-instansi penegak hukum. Jika koordinasi seperti ini tak diatur detail, dia khawatir aturan yang sudah disahkan itu justru akan merusak pemerintah dan DPR itu sendiri. Untuk itu, koalisi masyarakat mendesak agar RUU Intelijen ditunda pengesahannya. Jika tak ada penundaan, koalisi sepakat akan membawa regulasi ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji kembali (judicial review). “Itu jalan satusatunya untuk mempertanyakan RUU ini, walaupun prosesnya akan lama,” kata Al Araf. Secara terpisah, Ketua Panitia Kerja RUU Intelijen Negara Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pada 11 Oktober ini, DPR melalui rapat paripurna akan segera menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU. ‹shoelhi-koranjakarta

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

53


NASIONAL

PBNU: Sertifikasi Ulama itu Ide Fasis

BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang diketuai Ansyaad Mbai baru-baru ini melempar gagasan untuk mensertifikasi para ustadz, kiai, dan ulama. Dalam diskusi di Waroeng Daun, Cikini, Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris menilai sertifikasi, da’i, ustad, ulama dan kiai adalah salah satu cara mencegah ajaran radikal. “Hal itu sudah dilakukan oleh negara Singapura dan Arab Saudi. Melalui sertifikasi ulama, kedua negara tersebut berhasil menekan radikalisasi secara efektif,” katanya.

54 ‹ DUMAS

BNPT Panik Namun, di mata anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, hal itu tidak ada urgensinya. Dikatakannya, apa yang dilakukan di dua negara tersebut tidak pas diberlakukan di Indonesia. “Kalau Saudi Arabia ini negara diktator kerajaan, pemuka agama yang tidak sesuai keinginan kerajaan bisa mendapat hukuman, karena semua digaji oleh negara. Kalau di Singapura, Singapura itu sekuler dan kebarat-baratan. Praktik demokrasinya juga tidak secantik demokrasi di Indonesia. Ini beda,

EDISI XVII OKTOBER 2012

gak bisa disamakan. Jadi sertifikasi ulama itu sama sekali tidak layak,” tegasnya. Oleh karena itu, Jazuli sepakat jika wacana BNPT soal sertifikasi ulama dihentikan saja; ide itu terlalu mengada-ada karena tidak memiliki argumen mendasar dan tak akan menyelesaikan masalah. ”BNPT terkesan panik seperti paranoid. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, harus kita kaji lebih dulu secara mendalam dasar persoalannya,” kata Jazuli di gedung DPR Senayan, Selasa (11/9). Jika BNPT ngotot mau mengeluarkan sertifikasi untuk ulama, ia yakin hal itu hanya akan memperumit masalah. Jazuli pun mempertanyakan apa relevansinya BNPT dengan sertifikasi ulama. Titel ustadz, kiai, atau ulama itu dari dulu bukan diberikan oleh lembaga formal. Titel itu diberi sendiri secara otomatis kepada orang yang dianggap menguasai ilmu agama oleh masyarakat. ”Ulama-ulama itu legalisasinya secara alami dan itu telah berlaku sejak zaman perjuangan dulu,” tutur Jazuli. “Orang tidak sembarangan disebut kiai atau ustadz. Ini bukan seperti produksi makanan, ini haram dan itu halal Andai sertifikasi dilakukan, enggak akan ada efek dengan terorisme, karena terorisme itu label yang dipaksakan pihak lain pada Islam, walau di agama lain juga ada,” tandasnya. BNPT Terlalu Jauh Gagasan BNPT untuk mensertifikasi dai, ustad, ulama, dan kiai sebagai upaya menanggulangi aksi terorisme juga mendapat tentangan keras dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU berargumen, gelar kiai atau ustadz bukan pemberian pemerintah, sehingga tidak dibutuhkan sertifikasi untuk melihat


NASIONAL

nasionalisme penyandangnya. “Panggilan kiai atau ustadz itu yang menyebutkan adalah masyarakat, bukan pemberian dari Pemerintah. Terlalu jauh kalau BNPT sampai ngurusi hal-hal seperti itu,” tegas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj. Pada kesempatan yang sama, Irfan Idris juga menyatakan, bahwa ada sebagian imam, ustadz, dan kiai yang pemahamannya soal radikalisme masih lemah sehingga memang perlu diperkuat, karena biar bagaimanapun, ceramah ulama itu didengar dan membawa pengaruh kepada umat. Oleh karena itu, dengan sertifikasi, maka pemerintah dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi Tak ayal lagi, sinyalemen Irfan Idris ini menuai respons dari kalangan ulama. Ulama yang selama ini gigih mengajarkan moderasi malah ada yang dituding BNPT menumbuhkan gerakan radikal, karena pemahamannya soal radikalisme belum kuat. Kalangan

terpelajar juga merasa aneh mendengar sinyalemen tersebut, BNPT minta ulama agar berperan dalam menanggulangi terorisme dan radikalisasi tapi para ulama itu malah direndahkan. Terkait tudingan gagalnya deradikalisasi oleh pemuka agama, hal itu dinilai Kiai Said bukan karena rendahnya peran ulama. Kegagalan yang ada saat ini diminta menjadi bahan introspeksi, baik oleh kalangan ulama, BNPT selaku institusi resmi, maupun seluruh elemen masyarakat. “Yang perlu diingat terorisme itu tidak mengakar pada budaya Islam. Jadi kalau aksi teror sampai sekarang masih ada, itu tidak semata-mata karena peran ulama yang kurang dalam deradikalisasi,” tambah Kiai Said. Kiai Said juga meminta BNPT tidak meragukan peran ulama dalam menjalankan deradikalisasi, terutama dari kelompok Organisasi Kemasyarakatan yang berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah. “Saya selalu katakan, ormas-ormas dan ulamanya yang keberadaannya memperkuat Pancasila sebagai dasar negara, itu harus didukung. Sebaliknya, ormas yang keberadaannya merongrong Pancasila, baik dari sayap kanan maupun dari sayap kiri, tidak perlu sertifikasi tapi langsung bubarkan saja,” pungkasnya.

Langkah Memalukan Pada kesempatan terpisah, Ketua PBNU, Slamet Effendy Jusuf, menilai gagasan BNPT itu sebagai langkah yang memalukan. PBNU merasa prihatin karena gelar ustadz, guru, ulama, dan kiai itu bukan anugerah dari pemerintah. “Kalau BNPT mau mengeluarkan sertifikasi ulama itu sama saja dengan intervensi ke wilayah civil society. Itu langkah memalukan dan gagasan orang yang putus asa,” tandasnya. Effendy Jusuf bahkan menyebut dasar pemikiran sertifikasi ustadz itu sebagai ide fasis. Sebab, berangkat dari masalah terorisme lantas negara melakukan kontrol terhadap wilayah agama. “Ini justru akan menghambat demokrasi. Dan apa yang terjadi nanti? Bisa diduga, BNPT akan menginteli pesantrenpesantren,” tegas Jusuf. Sejauh ini para kiai di pesantren khususnya di kalangan NU sudah melakukan deradikalisasi dengan Islam yang moderat (tawassuth), dan toleran (tasamuh). “Umat Islam ini sudah moderat dan toleran kok malah masih mau dioyak-oyak lagi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa gerakan BNPT dan Densus 88 justru melahirkan generasi teroris baru?”, sergah Effendy Jusuf. “Kita ini tak henti berupaya menenangkan umat. Kita harus menjernihkan pemikiran tentang bagaimana cara memberantas terorisme. Tapi apa yang terjadi? Densus 88 dan BNPT malah kontra-produktif. Jangan sampai kekerasan seperti dipamerkan Densus 88 selama ini terus-terusan menjadi tontotan masyarakat,” ujar Ketua PBNU itu. Jangan Amputasi Ulama Gagasan BNPT akan memberlakukan sertifikasi bagi da’i dan ustad dengan alasan untuk mencegah terorisme dan radikalisasi, menurut Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda (MIUMI) ustadz Fahmi Salim, justru akan memunculkan masalah baru. “Jangan buat masalah baru kalau ingin menyelesaikan masalah,” pintanya. Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini pun menyatakan, bahwa ulama tidak perlu mendapat sertifikasi dari pemerintah. Sudah cukup ijazah dari lembaga keilmuan yang telah mengujinya. ‹ shoelhi

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

55


RESENSU BUKU

Kemunafikan Politik Amerika Serikat dan Barat Agaknya penduduk sejagad ini sudah tahu kelicikan AS berserta keparatnya Barat yang kerap kali menetapkan standar hukum maupun gaya politik ganda. AS yang berlagak seperti ‘raja dunia’ kerap kali mengklaim sebagai kampiun demokrasi dan HAM, namun dengan kepongahan dan kecongkakkannya justru kerap kali melukai harkat dan martabat manusia. Dalam buku bertajuk HAM, Hukum dan Kemunafikan Internasional, Hamid Awaludin mengurai secara mendetail Kemunafikan Asasi Internasional yang kerap terjadi. Bukti dari kemunafikan AS sudah berkali-kali dicatat oleh sejarah. Dalam pada itu, dalam realitas kehidupan di dunia, AS dan sekutunya tidak ubahnya ular berkepala dua. Menyoal kepentingan internal, maupun warganya, AS tidak segan-segan menempuhnya dengan jalan kekerasan. Sekali pun ia harus melabrak HAM yang kerap didengunkan. Politik luar negeri AS kerap menjadi instrumen membangun hegemoni, tak pelak kerap diakhiri dengan penyerangan. Format politik yang sudah kuno itu, masih terus didengungkan AS untuk mencapai kepuasan atas keserakahannya. Afghanistan dihancurkan. Irak diacak-acak. Sementara AS dengan lincahnya terus menghela pongah menekan negara-negara lain. AS sama sekali tidak peduli dengan kesuraman hebat yang tengah menggerayangi negaranegara akibat agresi dengan berkedok kedamaian dan HAM yang ia tabuhkan. Negara-negara yang berdaulat pun, dilanggar kedaulatannya secara semenamena. Ulahnya tidak hanya mencabik-cabik nilai-nilai

56 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012

kemanusiaan, tapi telah membumi-hanguskan harapan manusia-manusia tidak berdosa. Akankah, HAM dan demokrasi selalu bernyanyi, sementara tuannya selalu menebar benci di permukaan bumi. Janji harus semerbak hanya digulung oleh puing-puing ilusi. Begitulah AS. Urgensitas nasional mereka lebih berharga dari apapun di permukaan bumi. Penulis buku ini memaparkan bagaimana alur dan sejarah politik diberlakukan. Dengan membaca buku ini, pembaca akan mudah memahami konsep realitas dalam politik Internasional yang kerap kali mengundang misteri. Pergumulan aliran yang terjadi pasca perang dunia I dan II cukup menarik diuraikan dalam buku ini. Implikasi yang dituangkan dari aliaran itu cukup menjadi pengaruh yang signifikan di kancah politik internasional. Idealis dan liberal bak kecambah liar bahkan benalu di tangan AS dan sekutunya. Bagi kaum realis, politik atau hubungan internasional ditentukan oleh pemeran utama yang bernama negara dengan agenda tunggal yang bernama kekuasaan dan pengaruh, baik sebagai tujuan maupun cara. Dengan itu semua, negara sebagai aktor utama selalu mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan lainnya. Begitulah, AS dan sekutunya kerap bertindak-tanduk di kancah internasional. Negara-negara yang dianggap menghalangi kepentingannya nasional dan kemajuan mereka akan selalu diusahakan tersudut di panggung dunia. Pada titik terekstrem, agresi meliter pun diambil. Dalam buku ini pembaca akan mudah memahami bagaimana

psikologi politik yang tengah dimainkan olen negara-negara super power. Kemunafikan cukup kentara mewarnai, demi tercapai kepentingan-kepentingan yang sudah ditargetkan. Dengan demikian, AS dan Barat yang notabene adalah negara kuat bisa memainkan isu demokrasi, HAM dan kebebasan sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Karena ada kepentingan nasional di dalamnya, maka tidak heran apabila kita menyaksikan kelunakan AS dan sekutunya terhadap pelanggaran HAM dan pemerintahan tidak demokratis di beberapa wilayah di dunia. Bahkan, AS menjadi pelaku aktif pelanggaran HAM dengan senjata yang dimilikinya. Terkadang ambisi pemimpin negara yang mengaku super power juga turut mendorong terciptanya politik internasional ‘sembarangan’. Akibatnya, lembaran sejarah sudah penuh dengan daftar dosa terkait pelanggaran HAM yang seakan tanpa henti dimotori AS dan sekutunya. Mahkamah Pidana Internasional sekalipun seakan mandul melihat kegarangan aksi kesombongan AS yang kerap ditebarkan di berbagai negara, terutama negara Islam. Kemunafikan internasional jelas menjadi batu sandungan penegakan dan perlindungan HAM di dunia. Menurut Hamid Awaludin, hal itu perlu menjadi agenda dan pekerjaan HAM ke depan Membaca buku ini, pembaca akan dapat melhat bagaimana suramnya masa depan HAM di dunia. Terlebih lagi, kesemenamenaan AS dan Barat selalu dipayungi legalitas kemunafikan hukum dan politik yang dimainkan. Bagaimana pun


RESENSU BUKU sulitnya, dunia ini harus diarahkan ke posisi berkeadilan dan memanusiakan manusia. Hormat dan konsisten menjaga kesepakatan agaknya cukup ideal menjadi barometer dalam merekat keharmonisan antarnegara di dunia. Jika tidak, tentu sebuah negara yang mengaku paling kuasa akan membuas seperti singa di tengah hutan. Sorotan buku ini yang dikemas melalui pendekatan hukum, politik, dan sejarah menjadikan kehadirannya begitu penting. Terlebih lagi, tengah meruyaknya pelecehan dan kesemena-menaan yang berlindung di balik jubah sebuah negara. Konon, pelecehan dan kesemenaan atas mayoritas negara lain adalah kebebasan tanpa batas. Jika pemahaman seperti ini diteruskan, tentu sangat merisaukan wajah HAM yang tengah bergulir di permukaan bumi. Mendudukkan harga martabat sebuah negara dengan porsinya tentu sangat menunjang kedamaian yang didambakan. Di masa-masa akan datang, agenda HAM sudah seharusnya menjadi perhatian lebih dari penggiat hukum dan penyelenggara negara. Berbagai permasalahan HAM, mulai dari konflik komunal nasional atau pun internasional, perdagangan manusia, tuntutan keadilan terhadap pelanggaran HAM sudah seharus menjadi catatan penting dengan sokongan optimisme yang mengebu. Di tengah kemunafikan internasional, optimisme penegakan HAM harus terus dinyalakan. Jangan sampai, ia padam seiring berhembusnya nyawa-nyawa mereka yang tidak berdosa akibat kemunafikan yang dilancarkan untuk memuaskan sebuah kepentingan. []

Judul Penulis Penerbit Terbit Kategori Jenis Cover Tebal Peresensi

: HAM, Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional : Hamid Awaludin : Kompas : Mei 2012 : Sosial Politik : Soft Cover : 286 halaman : Owen Putra

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

57


LAPORAN KHUSUS

Ibu Pertiwi

dalam Dekapan

Komunis

PKI sudah tamat. Melalui Tap MPRS XXV/1966, pembubaran PKI telah final. Kendati begitu, paham komunis terus genthayangan. Ada gerakan memutarbalikkan sejarah. Walhasil, isu komunis bangkit lagi. PKI dianggap korban. Siapa mau dijadikan tertuduh? 58 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012


LAPORAN KHUSUS

T

epat! Jika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah meluruskan fakta sejarah terkait pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI), merupakan langkah tepat. Sebab sejarah PKI telah mengalami distorsi hebat. Tidak menutup kemungkinan, ujungnya menempatkan umat Islam (khususnya NU dan GP Ansornya) sebagai pelaku kejahatan. “Ya! Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan NU dalam kaitan fakta sejarah (PKI) sekarang merasakan hal itu,” tegas Wakil Ketua PBNU, KH As’ad Said Ali dalam sambutannya di acara tahlil dan doa bersama untuk kiai dan santri korban kekejaman PKI di gedung PBNU, Senin (1/10) malam. Sejarah kebengisan PKI telah tenggelam begitu dalam. Padahal, kekejaman komunis itu tidak hanya terjadi pada tahun 1965 semata. Sebelum peristiwa 1965, tepatnya tahun 1926 dan 1948 PKI sudah menunjukkan kekejamannya. Korban nyawa bergelimpangan. Inilah fakta sejarah yang terus dimanipulasi dan diamputasi. “Karena itu, pada hari ini, di seluruh daerah termasuk salah satunya di Madiun, ribuan orang menggelar acara serupa. Mereka mendoakan leluhurnya yang tewas dibunuh PKI,” tambah Kiai As’ad. Sebagai bangsa, tentu, setuju dilakukan rekonsiliasi guna menyudahi sejarah pahit tersebut. Karenanya, menurut Kiai As’ad, pemerintah harus terlebih dahulu mengungkap fakta sejarah sesungguhnya.

Dengan begitu, bangsa ini bisa menatap ke depan, dan tidak begitu saja melupakan, apalagi memutarbalikkan peristiwa yang amat mengerikan itu. Hal yang sama disampaikan Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBH Andi Najmi Fuaidi. Menurutnya, warga nahdliyin siap saja minta maaf. Namun demikian, PKI mestinya yang mengawali itu. “Jadi, saling memaafkan, bukan kami yang didesak minta maaf. Kami ini korban. Harus diingat, apa yang dilakukan NU di tahun 1965, itu adalah upaya pembelaan diri, bukan semangat balas dendam,” ujar Andi. Nyatanya, kini, sejarah kekejaman PKI hampir saja punah. Diskursus komunisme menempatkan PKI dan keluarganya sebagai korban, bukan pelaku kekejaman. Suatu ketika, ada acara talk show di salah satu stasiun TV swasta, mengangkat kisah-kisah memilukan yang dialami anggota PKI dan keluarganya, terutama atas perlakuan orde baru. Targetnya jelas, menarik simpati publik agar kepincut kepada kaum anti-Tuhan ini. Tidak berimbang, diskusi hanya

mendengar penderitaan orangorang komunis. Tidak ada testimoni dari korban kekejaman PKI itu sendiri. Hal yang (kurang lebih) sama, dilakukan Majalah Tempo. Dalam Liputan Khusus edisi 1-7 Oktober 2012, Tempo menyuguhkan penderitaan keluarga PKI dengan cara ‘mendramatisir’ pengakuan Algojo 1965. Judulnya cukup bombastis, Jagal-Jagal di Ladang Pembantaian. Tidak ada perimbangan sama sekali, alih-alih menyuguhkan bagaimana sadisnya PKI terhadap ulama, kiai dan santri. Padahal, apa yang disebut pembantaian, hanyalah akibat dari sebab kebengisan PKI itu sendiri. (Baca: ‘Dramatisasi’ 71 Halaman Tempo) Sekarang ‘bau’ PKI tak anyir lagi. Kenyataan PKI sebagai dalang pembantaian dalam merebut kekuasaan, baik yang terjadi pada tahun 1948 maupun 1965, tidak bertahan lama. Bermula dari paper Benedict R. Anderson dan Ruth T. Mevy dari Universitas Cornell yang menulis tentang siapa dalang G-30S/ PKI? Paper yang ditulis awal 1966 itu, sesungguhnya tidak laku. Isinya tidak sanggup meyakinkan publik bahwa PKI tidak terlibat pembantaian para jenderal.

MENOLAK: Albert Hasibuan (kiri) menyampaikan pesan Presiden SBY perihal rencana permintaan maaf kepada keluarga korban PKI. Kebijkan itu ditolak Direktur CICS Arukat Djaswadi (kanan).

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

59


LAPORAN KHUSUS Maklum, saat itu memori rakyat masih segar bugar. Apapun, karya tulis Anderson dan Ruth itu kian menarik, ketika menyaksikan gaya orde baru berkuasa. Lebih menarik lagi keduanya berani menyeret (konflik internal) TNI AD yang katanya melatarbelakangi G-30S/PKI. Maka, tahun 70-an paper ini menjadi laris manis. Berlahan-lahan, nama PKI bersih dari peristiwa Lubang Buaya. Berkembanglah teori baru bahwa G30S/PKI itu didalangi CIA melibatkan TNI AD dalam hal ini Soeharto. Nah, dari sini bau PKI lebih harum lagi. Tetapi, sejarah tidak mudah dipelintir begitu saja. Apa yang ditulis Anderson dan Ruth dibantah Harold Crouch. Dalam papernya bertajuk Another Look At Indonesian Coup, Harold mengembalikan peran penting PKI dalam pembantaian para jenderal pada 30 September 1965. Data Horald lebih komplit, termasuk pengakuan petinggi komunis dalam sidang Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa), yang dibentuk berdasarkan kuasa Presiden Soekarno kepada Soeharto. “Ini yang mau

dihilangkan,” kata Drs Arukat Djaswadi, Direktur Center of Indonesian Community Studies (CICS) kepada Dumas magazine. Belakangan kesaksian tokohtokoh PKI ini diputarbalikkan. Keluarga korban PKI bersama para pegiat HAM, terus menggiring opini publik, meyakinkan bahwa proses sidang Mahmilub itu, tidak lebih dari sebuah dagelan. Mereka terus berteriak sebagai korban

1965, membuat mereka tepuk tangan. Sidang Umum MPR tahun 2003 usulan tersebut ditindaklanjuti. Tetapi sekali lagi, gagal. Mayoritas anggota MPR menolak. Dan, Gus Dur saat itu memaklumi. Kini, desakan serupa di arahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar mau minta maaf kepada keluarga PKI. Menurut Arukat, SBY sempat ragu dan berencana minta maaf sebagai

pembantaian umat Islam. Di era reformasi, peluang komunis lebih longgar lagi. Usulan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencabut Tap MPRS/ N0.XXV/1966 sekaligus meminta maaf kepada keluarga korban (PKI)

bentuk rekonsiliasi nasional. Untuk itu, SBY mengirim utusan agar menyampaikan rencana itu kepada semua pihak, termasuk CICS. “Saya didatangi Pak Albert Hasibuan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, cerita tentang rencana presiden selaku pribadi minta maaf kepada keluarga PKI. Saya bilang; Tidak bisa! Ini tidak adil. PKI itu bukan korban, tetapi pelaku pembantaian,” tambah Arukat. (Baca: Lubang Buaya Kian Padhang) Jadi? Sejarah memang tidak mudah dipelitintir, meski dengan alasan rekonsiliasi nasional. Meminjam Opini Tempo, rekonsiliasi itu tidak bisa dimulai dengan ingkar; harus diawali oleh pengakuan. Sayang, di sini Tempo hanya ‘berani’ mendramatisir umat Islam sebagai jagal anggota atau keluarga PKI, tidak mau mendengar betapa kejam PKI terhadap anak bangsa ini. Tidaklah berlebihan, jika dikatakan; Ibu Pertiwi dalam dekapan komunis. ‹ mokhammad kaiyis dan ahmad suud)

MEMAHAMI: Gus Dur mengusulkan pencabutan Tap MPRS XXV/1966. Tetapi, ketika umat Islam menolak keras, Gus Dur pun memahami. Yang jelas, Gus Dur tidak pernah minta maaf kepada keluarga PKI atas kasus 1965.

60 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012


LAPORAN KHUSUS

Lubang Buaya Ada upaya mengaburkan jejak sadis PKI. Baik melalui politik, hukum, pendidikan dan budaya. Jika berhasil, komunis tidak patut diawasi, melainkan dikasihani. Ilmuwan Ceko, Victor Miroslav Vic, membuat buku untuk meluruskan itu.

A

DALAH Victor Miroslav Vic, ilmuwan Ceko yang mengakhiri polemik peristiwa G-30S/PKI alias kudeta 1 Oktober 1965. Bukunya setebal 544 halaman, bisa membuat kita terkejut. Victor membeber semacam perjanjian antara Soekarno, Mao dan Aidit. Isinya antara lain Soekarno

Kian Padhang akan beristirahat di Danau Angsa (Swan Lake) dan meninggalkan tampuk kekuasaan untuk dipegang Aidit. (Baca: Mao Ingin Habisi dengan Sekali Pukul) Karya Victor ini sekaligus memberangus teori Cornell Paper yang ditulis Ben Anderson dan Ruth McVey bahwa gerakan 30 September adalah masalah internal Angkatan Darat. Dia secara sistematis menjelaskan langkah-langkah yang diambil kelompok gerakan 30 September, dari persiapan hingga eksekusi. Dan Aidit adalah aktor

intelektual di balik kudeta berdarahdarah 1 Oktober. Diakui, selama ini ada upaya keras mengaburkan jejak sadis PKI. Baik melalui politik, hukum, pendidikan dan budaya. Jika berhasil, komunis tidak lagi patut diawasi, justru dikasihani. Nah buku Victor Miroslav Vic, berhasil mengembalikan kebenaran itu. Harus diakui, selama Orde Baru membuat devinisi terhadap PKI tidak pernah satu. Terutama menyangkut

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

61


LAPORAN KHUSUS G-30S/PKI itu sendiri. Satu sisi Soeharto dipandang sebagai sosok penting dalam penumpasan G-30S yang melibatkan PKI. Di sisi lain ada gerakan yang menyatakan Soeharto justru terlibat pemberontakan itu. Kontroversi itu masih saja terjadi. Kolonel Latief, misalnya, tahanan politik Orde Baru yang menjabat Komandan Brigade Infanteri I Kodam V Jaya, saat peristiwa G-30S PKI 1965 meletus, dalam bukunya “Pledoi Kol A Latief: Soeharto Terlibat G30S,” terang-terangan menunjuk Soeharto tokoh yang mengetahui rencana peristiwa G30S. Dalam buku itu Latief menyatakan, rencana pemberontakan G-30S telah ia laporkan kepada Soeharto pada 28 September 1965, dua hari sebelum penculikan para jenderal. “Tapi mengapa Soeharto selaku Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) tidak menggagalkan peristiwa yang berbuntut penggulingan Soekarno selaku presiden,” ujar Latief dalam buku tersebut. Latief mempertanyakan “siapa sebenarnya yang melakukan coup d’etat pada 1 Oktober 1965: G-30S ataukah Jenderal Soeharto. Inilah yang selalu menjadi permasalahan sampai sekarang, karena siapa sebenarnya yang mulai berkuasa setelah Presiden Soekarno ditawan hingga wafat. Siapa yang menahan

62 ‹ DUMAS

Soekarno dan siapa pula yang menggulingkan Soekarno: G30S ataukah Soeharto?” Mengutip Indonesianis Benedict Anderson dari Universitas Cornell, tiga hal penting yang dikemukakan Latief dalam bukunya. Pertama, Soeharto mengetahui bahwa sekelompok tentara akan menculik beberapa jenderal dan menghadapkan mereka kepada Presiden Soekarno. Kedua, membantah tuduhan oditur bahwa G30S bermaksud menggulingkan Soekarno. Ketiga, kekejaman di dalam penjara semasa Orde Baru. Sejarahwan Asvi Marwan Adam, seperti yang ditulis Masyarakat Sadar Sejarah (Mesiass), menambahkan selain ketiga hal yang diungkapkan Anderson dalam ulasannya, terdapat tiga catatan penting. Pertama, keterlibatan PKI sebagai dalang peristiwa G-30S diragukan. Kedua, buku putih mengenai G-30S yang dikeluarkan Orde Baru harus diragukan karena bersumber dari interogasi yang disertai penyiksaan. Ketiga, perlu diteliti keterlibatan Kodam Diponegoro dalam peristiwa G30S dan sesudahnya. Pecahnya pemberontakan PKI yang ditandai dengan penculikan 7 jenderal Angkatan Darat (AD), selanjutnya juga dicurigai sebagai sebuah konspirasi antara AD dan kekuatan anti komunis yang dipimpin

EDISI XVII OKTOBER 2012

Amerika Serikat (AS). Kecurigaan tersebut mencuat setelah ditemukannya dokumen Gilchrist. Isinya antara lain mengenai rencana serangan AS ke Indonesia yang ketika itu dianggap terlalu dekat dengan kekuatan Komunis Internasional yaitu Soviet dan China. Lucunya, perdebatan hanya berputar pada G-30S PKI dan Lubang Buaya. Tidak menyentuh substansi gerakan PKI secara keseluruhan. Dengan demikian, perdebatan menjadi politis dan sarat kepentingan. Dalam kondisi begini, PKI diuntungkan. Tidak berlebihan kalau kemudian ada kekuatan mengalihkan kebiadaban PKI menjadi korban. Lubang Buaya mulai padhang, Madiun kian terang. Di sini PKI jelas merupakan aktor utama dalam pemberontakan Madiun tahun 1948, tujuannya, sama merebut kekuasaan. Hal itu sangat jelas dari pamflet-pamflet dan pidato tokoh PKI kelompok Muso. Inilah yang disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra, yang juga pemerhati sejarah, Fadli Zon dalam bedah buku “Madiun 1948, PKI Bergerak” karya Harry A. Poeze, di Fadli Zon Library, Jakarta awal tahun ini. Menurut Fadli Zon, peran komunis sangat jelas, karena tokoh penting yang mendorongnya, Muso, telah kembali ke Indonesia Agustus 1948 dari Rusia dengan membawa garis baru perjuangan komunis internasional yakni garis Zhdanov, untuk menggantikan Garis Dimitrov sebelumnya. Menurut garis baru Zhdanov ini, dunia saat itu sedang terbagi dalam dua kubu yang saling berlawanan, yaitu imperialisme dan antiimperialisme. Mereka yang tidak segaris dinilai sebagai lawan dan harus disingkirkan. Madiun menjadi medan unjuk kekuatan dan merebut kekuasaan. Akibat pemberontakan ini banyak korban di pihak aparat pemerintah, dan juga ulama. Dalam kaitan ini, Fadli Zon sepakat dengan kesimpulan Harry Poeze bahwa Madiun 1948 adalah pemberontakan merebut kekuasaan, bukan peristiwa lokal seperti pembelaan para tokoh PKI yang kemudian berhasil membangun kembali kekuatan partai ini. “Menurut saya Poeze sangat obyektif sebagai


LAPORAN KHUSUS peneliti dan penulis buku.” kata Fadli. Sementara itu Harry Poeze memaparkan panjang lebar buku karya terbarunya yang merupakan seri ke enam, tapi sebenarnya terpisah dari rangkaian perjalanan politik Tan Malaka. Dia dengan tegas menyatakan bahwa peristiwa berdarah di Madiun pada 1948 adalah pemberontakan. “Pemberontakan ini mungkin tidak terjadi apabila tidak ada peran individu dari Muso, seorang tokoh yang dikenal tegas, garang, dan kasar.” kata Harry yang menceritakan setting peristiwa Madiun secara detil dan mengungkap hubungan diantara tokoh PKI dan juga perbedaan pandangan antara Muso dan Tan Malaka. Secara panjang lebar Harry menguraikan perkembangan awal, konflik-konflik, dan puncak pemberontakan hingga perburuan orang-orang Komunis, termasuk menunjukkan sejumlah foto penting

dan juga karikatur tentang situasi saat itu. Sedangkan sejarawan Asvi Warman Adam selain membedah buku Poeze ini, juga membandingkan sejumlah karya tentang Madiun yang ditulis oleh banyak ahli dan juga istilah yang berkembang soal persitiwa Madiun ini. “Yang jelas, saya menolak pernyataan terutama dari kalangan PKI yang menjadikan Mohammad Hatta sebagai kambing hitam untuk kebangkitan mereka lagi. Ini murni dilakukan tokoh komunis,” katanya. Asvi memuji kekayaan luar biasa dari sumber data yang digunakan Poeze, yang dinilainya tiada bandingannya. Namun, dia mengkritik penampilan foto dan karikatur dalam buku Poeze yang dianggap kurang seimbang. Menanggapi itu, Poeze mengatakan, semua sumber sudah diusahakan imbang. “Cuma soal foto, ya memang kebanyakan foto

pembantaian orang-orang komunis, sedangkan kekejaman komunis terhadap kelompok lain, sangat sedikit.” tukas Poeze seperti dilansir jpnn. Seperti kita ketahui, kekejaman pemberontakan PKI di Madiun tak kalah hebat dibanding dengan kekejaman komunis Khemr Merah pimpinan Polpot, Jika di Kamboja Komunis membuat Ladang pembantaian (Killing Field) maka di Madiun dan sekitarnya komunis membuat banyak lubang-lubang pembantaian (killing Hole) untuk menghancurkan lawan politiknya. Kekejaman yang terjadi hampir di seluruh dunia ini, disebabkan keyakinan kaum komunis internasional bahwa revolusi merebut alat-alat produksi dari kaum borjuasi kepada kaum proletariat, tidak bisa kecuali dengan kekerasan. Nah, inilah sejatinya komunis. ‹(Mokh Kaiyis, dari berbagai sumber)

Mao Zedong:

Habisi dengan Sekali Pukul

Buku ‘Kudeta 1 Oktober 1965’ yang ditulis ilmuwan Ceko, Victor Miroslav Fic menjadi lentara di tengah kegelapan tentang peristiwa G30S/PKI. Victor menulis detail keterlibatan Ketua Partai komunis China, Mao Zedong. Berikut kisahnya yang diturunkan Jawa pos Sabtu, 1 Oktober 2005.

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

63


LAPORAN KHUSUS PESAWAT kepresidenan Jetstar yang membawa Presiden Soekarno dan 80 anggota rombongan, termasuk Ketua CC (Committee Central) PKI Dipo Nusantara (D.N.) Aidit, meninggalkan tanah air menuju Aljazair guna menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) II. Pesawat transit di Kairo, Mesir, 26 Juni 1965. Mendadak ada kabar bahwa Presiden Aljazair Ben Bella dikudeta. KAA pun ditunda hingga 5 November 1965. Bung Karno kemudian memutuskan pulang ke tanah air. Sedangkan rombongan kecil yang dipimpin Aidit melawat ke Peking (Beijing), China. Salah satu di antara mereka adalah Nyono. Setibanya di tanah air, penyakit ginjal Bung Karno kambuh lagi. Tim dokter China yang merawat Bung Karno sejak 1960 mendiagnosis bahwa kali ini penyakitnya makin gawat. Bahkan, tim dokter China itu memperkirakan, sewaktu-waktu jika penyakit Bung Karno kambuh lagi nyawanya tak tertolong. Keadaan ini makin mematangkan rencana PKI mengambil alih kekuasaan dari tangan Bung Karno. Yakni, dengan menyingkirkan rival utamanya lebih dahulu: para jenderal TNI AD. Gawatnya kesehatan Bung Karno itu terlihat dari perintah pemanggilan mendadak Aidit dan Nyono oleh sang pemimpin besar revolusi itu lewat Menlu Soebandrio. Keduanya diminta segera pulang ke tanah air. Lewat kawat, Aidit menjawab akan pulang pada 3 Agustus 1965. Pada 4 Agustus 1965, kesehatan Bung Karno terus memburuk. Dia tiba-tiba muntah-muntah sebanyak 11 kali, ditambah hilang kesadaran empat kali. Dokter kepresidenan, Dr Mahar Mardjono, pun mendadak dipanggil ke kamar Bung Karno di Istana Negara. Saat itu sudah ada tim dokter China. Belakangan, diduga keras ternyata diagnosis dokter China tadi berkaitan erat dengan rencana PKI mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Rencana ini muncul setelah Aidit bertemu Mao Tze Tung (Mao Zedong) di China. Sebab, posisi Bung Karno sebagai presiden

64 ‹ DUMAS

BANGGA: Mao Zedong yakin dunia akan menjadi komunis. Nyatanya, tidak.

sekaligus panglima tertinggi Angkatan Bersenjata sangat menentukan arah politik Indonesia. Mao Zedong Kalau sampai Bung Karno mangkat, sudah bisa ditebak akan terjadi perebutan kekuasaan antara PKI dan TNI-AD. Saling mendahului dan saling jegal antara kekuatan saat itu sangat mewarnai politik Indonesia 1965. “Ternyata diagnosis tim dokter China terbukti keliru. Sebab, Bung Karno baru meninggal tujuh tahun kemudian,” ungkap Ketua LIPI Taufik Abdulah dalam bedah buku di Yayasan Obor yang menerbitkan buku karya Miroslav kemarin. Dugaan lain yang menguatkan bahwa PKI akan mengambil alih kekuasaan di Indonesia terekam dalam pembicaraan Ketua Partai Komunis China Mao Tze Tung dan Ketua CC PKI DP Aidit yang menemuinya Zhongnanghai, sebuah perkampungan dalam dindingdinding kota terlarang di China.

EDISI XVII OKTOBER 2012

“Kamu harus mengambil tindakan cepat,” kata Mao kepada Aidit. “Saya khawatir AD akan menjadi penghalang,” keluh Aidit ragu-ragu. “Baiklah, lakukan apa yang saya nasihatkan kepadamu; habisi semua jenderal dan perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu,” ungkap Mao berapiapi. “Itu berarti membunuh beratusratus perwira,” tanya Aidit lagi. “Di Shensi Utara, saya membunuh lebih dari 20 ribu orang kader dalam sekali pukul saja,” tukas Mao. Setelah menemui Mao, Aidit disertai dua dokter China, Dr Wang Hsing Te dan Dr Tan Min Hsuen (salah satu di antaranya diyakini Miroslav sebagai perwira intelijen China) terbang ke Jakarta guna mendeteksi kesehatan Bung Karno. Pada 7 Agustus 1965, mereka menghadap Bung Karno di Istana Merdeka.


LAPORAN KHUSUS Soekarno dan D.N. Aidit Esoknya, 8 Agustus 1965, Aidit kembali menemui Bung Karno di Istana Bogor untuk berbicara empat mata. Menurut Miroslav, saat bertemu secara pribadi dengan Bung Karno itulah, Aidit melaporkan hasil pembicaraannya dengan Mao Tze Tung. Misalnya, advis untuk menyingkirkan jenderal AD yang tidak loyal kepada Presiden Spekarno. PKI sadar benar tidak mudah menyingkirkan para jenderal AD tanpa payung kekuasaan Soekarno. Kedua, membentuk Kabinet Gotong Royong dengan PKI sebagai pemegang kendali (dengan memasukkan para kadernya). Ketiga, setelah semua misi itu sukses, diam-diam PKI menyiapkan strategi untuk menyingkirkan Bung Karno secara halus. Caranya, China menawari Bung Karno untuk istirahat panjang di sebuah vila dekat Danau Angsa, China, guna mengobati penyakitnya. “Itu sebenarnya cara licik Aidit dan Mao untuk menyingkirkan Bung Karno dari kekuasaannya setelah melapangkan jalan PKI mengambil alih kekuasaan,” ungkap Miroslav. Cara itu pernah diterapkan Mao kepada Raja Kamboja Pangeran Norodom Sihanouk. Setelah China berhasil mengomuniskan Kamboja lewat Pol Pot. Giliran Jenderal Lon Nol mengudeta Sihanouk saat berkunjung ke Moskow. Saat Kremlin (baca Uni Sovyet) menolak memberikan suaka kepada Sihanouk, China dengan senang hati menawarkan tempat tinggal dan perawatan yang wah bagi Sihanouk. “Istrinya, Princess Monica, sangat menikmati pemberian China tadi,” tambah Miroslav. Berdasar hasil rekonstruksi kejadian yang dibuat Miroslav, Bung Karno tampaknya sejalan dengan rencana Mao. Terbukti, lanjut Miroslav, Bung Karno memanggil Brigjen Subur, Komandan Resimen Tjakrabhirawa, dan Letkol Untung ke kamar tidurnya untuk bertanya pada mereka. “Apakah dia (Untung) cukup berani menangkap para jenderal yang tidak loyal kepada presiden dan menentang

kebijakannya?” tanya Bung Karno. “Saya akan melakukan kalau diperintahkan,” jawab Untung saat itu. Ketua LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Taufik Abdullah mengatakan, kevalidan sejarah seperti itu memang perlu diuji. Tapi, boleh jadi dugaan keras Miroslav tersebut ada benarnya. Taufik membuat tamsil, ada sepasang pengantin masuk rumah. Saat keluar wajahnya terlihat lusuh. Orang bisa menduga, pasangan pengantin itu baru melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Tapi, tidak ada yang tahu persis. “Bisa juga wajah yang tampak loyo itu disebabkan mereka habis membersihkan rumah,” ujar Taufik. “Miroslav pantas menduga kuat bahwa pembicaraan Aidit dan Bung Karno di kamar tidurnya adalah soal isi pertemuan Aidit dengan Mao,” tambah Taufik. Mao Tze Tung, lanjut Miroslav, semula ingin menggandeng Bung Karno untuk menancapkan kekuasaan PKI di Indonesia. Tapi, dalam perkembangan selanjutnya, Bung Karno dinilai bukan sosok pemimpin yang cocok. Dia dianggap terlalu sembrono dan pembawaannya meledak-ledak. Tapi, Mao tetap membutuhkan Bung Karno untuk mengantarkan PKI berkuasa di Indonesia. Soal pembawaan yang meledakledak tersebut pernah dilaporkan Menlu China Marsekal Chen Yi saat menemui Bung Karno, 3 Desember 1964. Ketika itu, Bung Karno menuntut China agar membagi teknologi nuklirnya dengan Indonesia. Bung Karno juga mendesak uji nuklir dilakukan di wilayah Indonesia. Tujuannya, memberi dampak psikologis kepada kawan dan lawan Indonesia. Tapi, Chen Yi menolak karena itu terlalu berbahaya. Bung Karno kontan naik pitam. “Sambil menggebrak meja, Bung Karno berdiri menudingkan telunjuknya ke arah Chen Yi,” ungkap Miroslav. Akibat keragu-raguan Mao Tze Tung tersebut, akhirnya China menunda pengiriman 100 ribu pucuk senjata untuk angkatan kelima (baca

buruh dan tani) seperti dijanjikan sebelumnya. Sebagai gantinya, Mao hanya mengirimkan 30 ribu pucuk senjata lewat beberapa kapal guna menghadapi jenderal AD yang reaksioner. Tapi, itu tidak gratis. Sebagai imbalannya, Mao minta presiden melapangkan jalan PKI menguasai Indonesia. “Soal perjanjian rahasia itu terungkap dalam surat Aidit 10 November 1965 yang dikirim ke Bung Karno,” terang Miroslav. Jaringan intelijen yang dibangun PKI terus mengintesifkan pembicaraan dengan penguasa komunis China guna mempersiapkan pengambialihan kekuasaan di Indonesia. Kontak Aidit-Mao maupun Soebandrio-Chen Yi makin intensif menjelang pengambilalihan yang ternyata gagal itu. Akhirnya, sejarah pun mencatat: pada 30 September 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan enam jenderal TNI-AD oleh pasukan Cakrabhirawa. Mereka lalu dibawa ke Lubang Buaya untuk dimakamkan. Tapi, itu sekaligus pukulan balik bagi PKI. Pangkostrad Mayjen Soeharto berhasil mengorganisasikan berbagai kekuatan anti-PKI untuk memukul balik lawannya. Soeharto akhirnya menjadi penguasa Orba selama 30 tahun lebih. ‹

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

65


LAPORAN KHUSUS

‘Dramatisasi’ 71 Halaman

TEMPO

66 ‹ DUMAS

EDISI 66 XVII‹OKTOBER 2012 XVII OKTOBER 2012 DUMAS EDISI


LAPORAN KHUSUS

J

ANGAN sampai melupakan sejarah. Jangan sampai memelintir sejarah. Jangan sampai memutarbalikkan sejarah. Untuk kalimat pertama Bung Karno menyingkatnya, Jasmerah. Majalah Tempo, edisi 1-7 Oktober 2012 kemarin menurunkan liputan khusus, pengakuan algojo 1965. Karena itu, Tempo perlu menyediakan sebanyak 71 halaman. Isinya pengakuan jagal-jagal di ladang pembantaian. Pelakunya orang Islam. Inilah ‘dramatisasi’ episode terakhir peristiwa G-30S/PKI tahun 1965. Edisi ‘gelap’ Tempo itu dipertegas dengan kalimat; Kebijakan pemberantasan orang-orang PKI dan para simpatisannya telah menyulut api pembunuhan yang membakar Jawa dan Bali, dan terus menyebar ke daerah lain. Algojo bermuncul. Atas nama dendam pribadi, keyakinan, atau tugas negara, para algojo mengunus pedang menyembelih mereka yang dicap PKI. Mayat mereka dibuang begitu saja ke jurang, sungai atau luweng. Mengapa para pelaku tak merasa bersalah atas perbuatannya? Tempo melakukan pemenggalan sejarah dengan ‘nakal’. Jagal-jagal pembunuhan dan pembantaian itu, hanya disuguhkan pasca peristiwa G30S/PKI. Tidak ada dramatisasi pembantaian para ulama, kiai, santri, maupun guru ngaji oleh PKI. Akibat pemenggalan episode ini, umat Islam menjadi tertuduh. Pertanyaan Tempo menjadi benar; mengapa para pelaku (pembantaian) tak merasa bersalah atas perbuatannya? “Ini tidak fair. Ada kepentingan di balik semua ini, sehingga Tempo

berani melanggar jusnalitik. Saya melihat ini bukan sekedar pelangaran tetapi kejahatan jusnalistik. Rakyat akan menuntut Tempo,” demikian Direktur CICS, Drs Arukat Djaswadi kepada Dumas. Ya! Cukup dramatis. Dua halaman untuk dua kalimat. Saya sering membawa kampak panjang. Dari pada dibunuh lebih baik membunuh (Tempo halaman 50-51). Kalimat itu dipenggal dari pernyataan Burhan Zainuddin Rusjiman. Padahal, apa yang dilakukan Burhan adalah akibat dari kebiadaban PKI. Maka, tidak berlebihan, jika liputan khusus majalah Tempo ini, oleh Arukat dijuluki sebagai edisi provokasi. Dengan cara seperti ini, maka, semangat rekonsiliasi makin jauh panggang dari api. Rekonsiliasi itu baik. Dan, seperti diakui Tempo, rekonsiliasi tidak bisa dimulai dengan ingkar apalagi culas. Memaafkan bukan berarti melupakan. Ini kalau kita tidak mau terjatuh dalam lubang yang sama. Seperti pernah disampaikan Amelia Yani, putri sulung Jenderal Ahmad Yani yang menjadi korban Gerakan 30 September (G30S/PKI), bahwa memaafkan itu bukan berarti melupakan. Ia mengajak bangsa ini untuk memaafkan PKI, tetapi bukan berarti melupakan kekejamannya. Memaafkan itu memberi maaf, bukan berarti minta maaf. “Tuhan saja memberi maaf. Mengapa kita tidak bisa?” ujarnya dalam diskusi Komunisme dan Masyarakat Beragama di Indonesia yang diadakan MUI di Masjid Istiqlal beberapa tahun lalu. Diakui Amelia, bahwa mengajak masyarakat yang menjadi korban kekejaman PKI untuk menghapus

LAWAN: Drs Arukat Djaswadi terus bertekat melawan bangkitnya Komunisme di mana pun dan kapan pun.

dendam atas kekejamannya, tidaklah gampang. “Bisa hidup normal dengan mantan anggota PKI, memang butuh waktu lama. Begitu juga dengan sebagian saudara saya,” jelas Amelia yang ayahnya dibunuh pasukan elite Cakrabirawa itu. Masih kata Amelia, sekarang ini anak-anak mantan anggota PKI meminta kesetaraan dan dihormati hak asasinya. Sebab, selama ini mereka selalu dikucilkan. “Saya dekat dan bisa memaafkan mereka sejak kecil. Bahkan, ibu saya sering memperlihatkan rasa kasihan kepada mereka. Contohnya, memberi makan para tahanan politik,” ungkapnya. Amelia juga menyatakan sering mengunjungi anak-anak mantan tokoh PKI seperti Ilham Aidit (anak D.N. Aidit). Namun, yang dilakukan terhadap teman-teman yang berbeda ideologi tersebut hanya memaafkan, bukan melupakan sejarah dan peristiwa itu. Makanya, dia bersama keluarga Pahlawan Revolusi membuat buku KunangKunang Kebenaran di Langit Malam. Buku tersebut mengungkapkan kenangan dan perasaan anak-anak korban kekejaman PKI saat melihat kejadian tersebut di depan matanya. Fadli Zon, editor buku Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948, lebih menyesali upaya keluarga mantan anggota PKI dalam mengaburkan sejarah tersebut. Lewat propagandanya, mereka ingin mengesankan bahwa yang menjadi korban G30S adalah PKI. Padahal, yang terjadi waktu itu adalah upaya PKI merebut kekuasaan. Kemudian ulama, kiai, dan ribuan santri menjadi korban pembantaian. Fakta ini jangan diingkari. Kapan ada rekonsiliasi, bila fakta dipenggal sesuka hati? Jadi? Tempo tidak perlu susah payah mengajarkan pengakuan. Islam itu rahmat. Jangankan kepada komunis (anti-Tuhan), kepada Fir’aun yang mengaku Tuhan saja diperintahkan baik. Asal, jangan dimulai dengan ingkar! Pengaburan dan pemenggalan sejarah bisa berakibat fatal. Bukan saja salah tafsir, tetapi berimplikasi politik, hukum lebih-lebih sosial. ‹mokhammad kaiyis dari berbagai sumber

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

67


LAPORAN KHUSUS

Dasarnya

Sudah Gila

P

ROF Miriam Budiardjo, tahun 2000-an, dalam sebuah simposium Kapitalisme, Sosialisme dan Demokrasi, mengatakan, bahwa tumbuhnya gerakan komunisme di Indonesia diawali dengan kehadiran sosok bernama Hendrik Josephus Franciscus Marie Sneevliet Sneevliet yang bergabung dengan serikat buruh di Semarang. Sneevliet adalah seorang sosialis Belanda yang mendirikan ISDV (Indische Sociaal Democratische Vereniging) tahun 1914. ISDV berkembang secara pesat dan memiliki banyak anggota yang berasal dari kaum buruh. Tetapi, di dalam ISDV sendiri terjadi pertentangan dua kubu sejak tahun 1918. Adolf Baars, Van Burink, Bergsma dan Semaun ingin mengubah nama ISDV menjadi partai komunis untuk mengeratkan diri dengan komunis internasional dan melepaskan diri dari paham sosialis palsu. Sementara itu, kubu Hartogh menentangnya dan ingin tetap menjalankan paham sosialis murni. Kubu Baars, Bergsma dan Semaun berhasil menang, sehingga pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia. Seterusnya, pada bulan Desember Partai Komunis Hindia berubah nama menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia). Partai ini dipimpin oleh Semaun (ketua), Darsono (wakil ketua), Bergsma (sekretaris), Dekker (bendahara), Baars dan Sugono menjadi anggota. Sama Rata Sama Rasa Dedi Rafidi dalam buku Sejarah Kebangkitan Nasional, diterbitkan Penerbit Erlangga, pada bulan Oktober 1921, menjelaskan Semaun dan Darsono berangkat ke Moskow,

68 ‹ DUMAS

Rusia, untuk mempererat hubungan diplomasi sekaligus menjadi anggota Komintern (Komunis Internasional) yang didominasi oleh Partai Komunis Rusia. Asas perjuangan PKI adalah semboyan Sama Rata Sama Rasa, dengan prinsip antikolonialis dan kapitalis serta bersikap revolusioner. PKI dalam berjuang melawan kolonialisme Belanda tetap bersikap internasionalis dan menganggap bahwa nasionalisme adalah gagasan yang harus dilawan. Partai ini didukung oleh kalangan buruh yang bersifat sosialis karena prihatin melihat keadaan sosial ekonomi yang hancur akibat Perang Dunia I. Pada masa itu pemerintah kolonial Belanda menaikkan pajak yang memberatkan rakyat dan anggaran belanja kesejahteraan rakyat pun dikurangi. Di sini, PKI semakin mengambil garis radikal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini tampak dalam berbagi tindakan pemogokan, pemberontakan yang merusak aset negara dan mengakibatkan pertumpahan darah. Dalam kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang tidak menentu, pada bulan Mei 1923 PKI mengajak demonstrasi dan pemogokan pegawai kereta api, akibatnya Semaun dibuang ke luar negeri. Aksi radikal PKI dilanjutkan dengan aksi-aksi pemogokan yang lebih luas di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, PKI diperkuat oleh tokoh-tokoh komunis seperti Tan Malaka, Alimin, dan Muso. Sepeninggal Semaun dan Darsono, pemimpin-pemimpin PKI yang masih ada mengadakan pemberontakan, menyimpang dari pola umum kebangkitan nasional bangsa Indonesia melawan kolonialisme Belanda.

EDISI XVII OKTOBER 2012

GERAKAN GILA: Stalin minta PKI cepat pulang ke Indonesia, batalkan pemberontakan itu.Belum waktunya.

Lalu siapa Sneevliet itu? Sejauh penelitian yang ada, ialah pembawa ideologi komunisme dari Nederland dan disebarkan di Indonesia. Tidak hanya kepada orang Belanda di Indonesia, tapi juga orang Indonesia. Lahir di Rotterdam, 13 Mei 1883, Sneevliet sejak tahun 1902 sudah aktif dalam kehidupan partai politik. Saat itu ia tergabung dalam Sociaal Democratische Arbeid Partij (SDAP) di Nederland sampai 1909. Ketika keluar tahun 1909, Sneevliet aktif di dunia perdagangan. Dari sinilah ia memasuki wilayah Indonesia. Tepatnya, tahun 1913 tokoh ini tiba di Indonesia. Ia sempat bekerja di harian ‘Soerabajaasch Handelsblad’, Surabaya. Masih di tahun yang sama, ia pindah ke Semarang dan diangkat menjadi sekretaris di perusahaan bertajuk Semarangsche Handelsvereniging. Seperti tadi, tahun 1914, Sneevliet mendirikan ISDV dengan majalah Het Vrije Woord sebagai corongnya. Beberapa tokoh Belanda yang juga aktif membantu Sneevliet adalah Bergsma, Adolf Baars, Van Burink, Brandsteder dan HW Dekker. Di kalangan pemuda Indonesia tersebut nama-nama Semaun, Alimin dan Darsono. Juga buruh buruh kereta api dan trem yang bernaung dibawah organisasi Vereniging van Spoor Tramweg


LAPORAN KHUSUS Personal (VTSP). Semula Semaun, Darsono dan Alimin adalah anak buah HOS Tjokroaminoto. Mereka terdaftar sebagai anggota Central Sarekat Islam (CSI) di Surabaya sejak 1915. Setelah cukup dekat dengan Sneevliet, ketiganya memutuskan pindah ke Semarang. Tempat di mana Sneevliet mendirikan ISDV. Di Semarang, mereka menjadi pimpinan SI lokal. Karena sikap dan prinsip komunisme mereka yang semakin radikal, hubungan dengan anggota SI lainnya mulai renggang. Bahkan saat kongres ketiga di Bandung, Semaun dengan lantang dan terang-terangan menentang agama sebagai dasar pergerakan SI. Akibatnya SI pecah menjadi SI Putih yang dipimpin HOS Tjokroaminoto, H.Agus Salim dan Abdul Muis. Di sisi lain ada SI Merah

DARSONO: Kelompok lunak yang memilih hengkang duluan ke luar negeri.

yang dikepalai Semaun dan teman temannya. Sneevliet dan teman teman Belandanya memperluas pengaruh mereka ke kalangan yang memiliki posisi penting. Militer yang waktu itu personilnya sekitar 25.000 orang termasuk yang diincar Sneevliet. Yang ‘digarap’ Sneevliet adalah serdadu-serdadu angkatan darat. Angkatan laut digarap Brandsterder. Semaun, Darsono dan Alimin ditugaskan mempropaganda ke kalangan rakyat yang menjadi anggota SI. Pemerintah Hindia Belanda yang mulai menangkap gelagat tidak baik ISDV dengan propaganda komunisnya, menangkap Sneevliet dan mengusirnya dari Indonesia. Adapun ISDV yang sudah kehilangan pemimpin-pemimpin

akibat diusir dari Indonesia, juga mulai dijauhi masyarakat karena sikap mereka yang seringkali radikal dan membuat jengkel masyarakat. Maka dari itu Semaun mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tujuh bulan kemudian, partai ini mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Ketuanya Semaun. Tokoh kiri yang tidak kalah peranannya adalah Tan Malaka. Ia lahir di Gadang, Sumatera Barat. Saat berumur 16 tahun, Tan dikirim ke Nederland. Tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai guru di sebuah perkebunan di Deli. Ketimpangan sosial yang dilihatnya di lingkungan perkebunan, antara kaum buruh dan tuan tanah menimbulkan semangat radikal pada diri Tan muda. Tahun 1921, ia pergi ke Semarang dan bertemu dengan Semaun. Oleh Semaun, ia diserahi tugas ‘mulia’ untuk membina dan mengajari generasi muda setempat dengan paham komunisme di sebuah sekolah. Sekolah ini kemudian diberi nama ‘Sekolah Tan Malaka’. Murid yang dianggap berprestasi akan direkomendasikan menjadi pengurus PKI. Di saat-saat kosong atau hari hari khusus mereka ditugaskan untuk melakukan propaganda di kampung-kampung. Saat kongres PKI 24-25 Desember 1921, Tan Malaka diangkat sebagai pimpinan partai. Januari 1922 ia ditangkap dan dibuang ke Kupang. Pada Maret 1922 Tan Malaka diusir dari Indonesia dan mengembara ke Berlin, Moskow dan Nederland. Selain menyusup ke kalangan masyarakat, PKI juga terang terangan menuliskan agitasinya lewat media massa. Tak sedikit media yang berkedok Islam, padahal di belakangnya komunis. Di antaranya yang terbit di Semarang seperti ‘Sinar Hindia’; Soeara Ra’jat; ‘Si Tetap’; dan ‘Barisan Moeda’. Di Surakarta antara lain ‘Islam Bergerak’; ‘Medan Moeslimin; ‘Persatuan Ra’jat Senopati’; dan ‘Hobromarkoto Mowo’. Di Surabaya ada ‘Proletar’, di Jogjakarta terkenal dengan ‘Kromo Mardiko’ dan di Bandung dengan ‘Matahari’; ‘Mataram’, ‘Soerapati’ dan ‘Titar’. Di Jakarta ada dua yaitu ‘Njala’ dan ‘Kijahi Djagoer’.

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

69


LAPORAN KHUSUS

Muncul dalam Temu Kangen Pada Kongres PKI tanggal 11-17 Desember 1924 di Kota Gede Yogyakarta, dibicarakan tentang rencana gerakan secara serentak diseluruh Indonesia. Yang menjadi ‘kembang’ di kongres kali itu bernama Alirahman yang mengusulkan diadakan gerakan revolusioner dengan membentuk kelompok-kelompok yang masing masing terdiri dari 10 orang. Tapi usulannya ini kurang begitu disambut, pimpinan PKI saat itu, Darsono,menolak. Memang, dibanding rekan seangkatannya: Semaun, Darsono tergolong lunak. Dia tidak pernah menginginkan terjadinya

70 ‹ DUMAS

pertumpahan darah, atau penggunaaan bom, teror dan tindakan radikal lainnya. Nah, ketika para pendiri PKI seperti Darsono, Semaun dan Alimin sudah ‘hengkang’ ke luar negeri, pimpinan pimpinan PKI pusat maupun daerah menjadi lebih radikal dan melakukan pemberontakan di berbagai tempat di Jawa. Pemberontakan 1926 Saat itu yang menjadi Gubernur Jendral adalah Van Limburg Stirum. Yang menjadi ketua Serikat Islam Merah sekaligus PKI bernama: Muso. Dalam propaganda, PKI di bawah Muso selalu aktif mendatangi

EDISI XVII OKTOBER 2012

rumah-rumah penduduk. Lalu pemilik rumah disuruh membeli karcis merah seharga setalen. Ada juga yang harganya satu setengah gulden. Mereka yang telah membeli karcis ditunjuk untuk melakukan huru-hara tanggal 12 dan 13 November 1926. Penjara Glodok dan Salemba termasuk yang diserang. Juga rumah Gubernur Jendral Van Limburg. Pada hari yang sama, di tempat lain, seperti Banten, terjadi hal sama.. Di sana malah berlangsung sampai 5 Desember. Di Bandung sampai 18 November, Kediri sampai 15 Desember. Rencananya akan terjadi juga pemberontakan di Banyumas,


LAPORAN KHUSUS

P

ERNAHKAH Anda membaca kisah Chen Yonglin? Ialah diplomat yang bertugas sebagai Konsul Urusan Politik pada Konsulat Jenderal China di Sydney, Australia, beberapa tahun lalu. Tapi sebelum tugasnya berakhir, ia sudah mengundurkan diri. Ironis, diakhir jabatannya ia dan keluarganya justru meminta suaka politik pada pemerintah Negeri Kangguru. Alasannya, mantan aktivis prodemokrasi 1989 itu menuduh rezim Komunis China terus-menerus melancarkan tindakan represif terhadap para ‘pembangkang’. Militer China, katanya, juga telah membunuh ribuan mahasiswa dan demonstran dalam pembantaian di lapangan Tiananmen. Jika ia dipulangkan ke Cina, katanya, maka ia akan menghadapi hukuman yang sama, kurungan yang sangat lama. “Saya, tentu akan disiksa. Sebab, selama bertugas selama empat tahun di konsulat, saya ikut membantu aktivis prodemokrasi dan kelompok Falun Gong,” ungkap Yonglin. Cerita Chen menjadi gambaran bahwa Komunis belum mati sampai saat ini. Partai Komunis di China masih tetap menjalankan aktivitas “agama”nya, menangkapi aktivis yang kritis, membunuhi mereka yang ‘membangkang’. Kisah tentang negeri China yang konon “sukses” memberantas korupsi, menurut para aktivis prodemokrasi itu,

adalah tak benar. Bagi mereka, RRC adalah republik korup. Korupsi membudaya di segala lini. Moral bejat dan jahat para pejabat Komunis di negeri ini, juga kerap diungkap para pemrotesnya, seperti dilakukan komunitas Falun Gong. Tak sedikit kalangan yang menyatakan bahwa Komunis sudah tak punya gigi lagi sejak Uni Soviet tumbang. Sebagai gantinya, Barat tengah berhadapan dengan Islam. Komunis tak perlu lagi dirisaukan, karena sudah tak mendapat tempat lagi, termasuk di Indonesia. Bahkan, jangan pernah lagi mengkhawatirkan anak-anak muda dan mahasiswa kita akan ketularan

paham Komunis. Oh iya? Sekilas, di Soviet itu betul. Tapi tidak di negeri ini, Indonesia. Persepsi komunis di republik ini yang katanya sudah tinggal nama seketika buyar, ketika sebuah tayangan di VCD, tentang ratusan anak-anak muda dan mahasiswa yang tengah berkumpul dalam sebuah perhelatan, 2003 lalu. Dengan tangan kiri yang mengepal, orator menyebarkan seruan dan ajakan dari podium menggelorakan semangat Tan Malaka dan Muso. Suasana pun tambah membahana, lalu disusul tepuk tangan. Sang orator menyampaikan orasinya bak

Pekalongan dan Kedu. Tapi entah kenapa gagal. Pemerintah Hindia Belanda langsung mengambil tindakan tegas. Tanggal 1 Desember 1926, sebanyak 106 pemegang karcis merah dari Tanah Abang dan Karet digiring ke kantor Kabupaten di daerah Molenvliet (Gambir sekarang, red). Muso sendiri lari ke Rusia. Sebelumnya ia berada di Singapura bersama Alimin. Orang-orang PKI melakukan serangkaian perusakan. Kantor telepon dan telegraf diserang. Rel kereta api di Banten dibongkar. Pemberontakan meluas juga sampai ke Padang dan Padang Panjang. Dari

kalangan militer ada yang terlibat, tertangkaplah Wuntu, seorang serdadu Menado. Saat itu ia dan lima orang rekannya hendak merampas sebuah bengkel di Bandung. Gembong-gembong PKI yang sudah ditangkap terlebih dahulu sebelum pemberontakan meletus adalah Darsono, Alirahman dan Marjohan. Sedangkan Alimin, pendiri PKI, sudah lebih awal ke Rusia. Adapun Semaun yang lari dari Indonesia sempat mampir ke Leiden, Belanda. Di sana ia ikut dalam ‘Perhimpunan Indonesia’-nya Mohammad Hatta dan Ahmad Subardjo. Karenanya pemerintah

Belanda sempat menghubunghubungkan peristiwa yang terjadi di Jawa dengan ‘Perhimpunan Indonesia’. Bahkan Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Ahmad Subardjo dan kawan-kawannya sempat ditangkap dan diinterogasi. Tapi karena tidak terbukti ikut dalam gerakan komunis, mereka dilepas kembali. Mengenai pemberontakan PKI tahun 1926 ini, ada versi lain yang ditulis oleh Bung Hatta. Dalam memoarnya ia menulis rencana pemberontakan itu sempat diperdebatkan di kalangan pengurus PKI. Semuanya setuju ada pemberontakan, kecuali Tan Malaka.

DITOLAK: Permintaan suaka politik ditolak. Australia takut hubungan baik dengan China terganggu.

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

71


LAPORAN KHUSUS

PEMIMPIN BESAR: Bung Karno adalah pemimpin besar. Kontribusinya tidak kecil dalam proses kemerdekaan RI. Ia mampu menghepnotis bangsa ini untuk berani bergerak melawan penjajah. Tetapi, manusia memang tidak ada yang sempurna. Kedekatan Bung Karno terhadap tokoh-tokoh PKI, membuat ketegarannya runtuh. Tampak Bung Karno Pidato HUT Proklamasi 1956.

Soekarno saat berpidato yang “menghipnotis” massa pendengarnya. Itulah gerakan kiri baru, Neokom–Neo-Komunisme. Ketika kata “reformasi” jadi dagangan di negeri ini, dan kebebasan mulai mendapat tempat, semua kelompok—termasuk yang sesat—makin berani muncul. Kalau idenya benar dan baik, itu bagus. Tapi yang muncul malah aliranaliran sesat, termasuk paham dan

gerakan Komunis yang kembali menggeliat. Jangan heran, pernah muncul agenda mencabut TAP MPRS No. 25/1966 tentang pelarangan PKI. Jangan merasa aneh ketika tiba-tiba muncul “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”. Cerita tentang “kebenaran” dan “rekonsiliasi” mengemuka di awal 2002. Salah satu pelopornya adalah Eks Tahanan/Narapidana Politik dan Daftar Pencarian Orang (DPO), yang

sebagiannya eks tapol PKI. Lalu pada 15-17 Februari 2002, diadakan pertemuan bertajuk “Temu Raya Eks Tanapol dan DPO” di Hotel Cempaka, Jakarta Pusat. Pada acara pembukaan, Taufiq Kiemas (saat itu dia menjadi suami presiden), memberikan sambutan. Menurut Kiemas, salah satu topik yang sangat relevan dalam pertemuan ini berkaitan dengan rekonsiliasi dan keadilan. Karena itu,

Akhirnya, diutuslah Alimin dan Muso untuk meminta pendapat ke pihak Moskow. Bukannya mendapat persetujuan, mereka malah dimaki Stalin. “Dasar kamu orang gila. Cepat pulang ke Indonesia dan batalkan rencana pemberontakan itu.” Belum sampai kedua utusan tadi di Indonesia, pemberontakan sudah meletus. Setelah kegagalan PKI tahun 1926, Semaun sempat bertemu dengan Hatta di Deen Haag. Akhirnya kedua tokoh yang berbeda prinsip ini menyetujui konvesi 4 pasal. Belakangan konvensi itu malah merugikan kedua belah pihak. Bung Hatta

ditangkap dengan tuduhan mendirikan organisasi terlarang. Tapi melalui proses peradilan, karena tidak terbukti Bung Hatta dilepaskan. Sedangkan bagi Semaun, konvensi ini ternyata tidak disetujui Stalin. Semaun malah dimusuhi dan memperoleh hukuman dari Stalin. Semaun mungkin lupa dengan menandatangani konvensi ini berarti ia menempatkan gerakan komunis berada di bawah gerakan nasionalis. Ia diperintahkan untuk membatalkan konvensi itu dihadapan pers internasional. Ia melakukan hal tersebut. Setelah itu ia dibuang ke Semenanjung Krim.

Menurut Prof Dr Miriam Budiarjo, marxisme atau komunisme masih tetap mengancam, dan bisa bangkit lagi. Peringatan ini pernah disampaikan Miriam saat masih sehat. ‘’Selama masih ada kemiskinan dan ketidakadilan, bisa saja PKI bangkit, pemikiranpemikiran marxisme itu bisa subur,’’ ujar katanya waktu itu. Masih pesan Miriam, secara sistem memang marxisme atau komunisme itu sudah tidak laku lagi. Tetapi, sebagai bahaya laten tetap harus diwaspadai. Oleh sebab itu, kata Miriam, kalau sekarang ada semacam semangat militan mempertahankan Tap MPRS XXV/1966 tentang

72 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012


LAPORAN KHUSUS TAP MPR dan Undang-Undang telah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi–yang kemudian ditolak MK. Sosialisasi paham Komunis berlanjut meski dengan kemasan baru, disesuaikan dan memanfaatkan kata “reformasi”. Juni 2003, haul Soekarno dikemas dalam bentuk Silaturahmi Kebangsaan. Dalam acara ini digelar juga Sarasehan dan Halaqoh Kebudayaan. Judulnya bagus dan mentereng. Sejumlah tokoh yang dikenal menjajakan paham PKI jadi pembicara. Meski Roh Basuki, yang mewakili Panitia Pusat, menjamin bahwa acara sarasehan tak akan melibatkan orang-orang yang berbau Komunis. Nyatanya, salah satu narasumber yang disiapkan adalah dr Ribka Tjiptaning Ploretariati, pengarang buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI”. Sekadar mengingatkan, pada 27 Mei 1999 silam, sejumlah eks anggota PKI mengadakan “Temu Kangen” di Gedung Juang 45 Menteng Raya, Jakarta Pusat. Teriakan, “Hidup PKI! Hidup PKI! menggema. Dalam kesempatan itu, Ribka bicara soal kebanggaannya menjadi anak PKI. Masih kurang jelas? Indikasi kebangkitan kembali Komunis di Indonesia layak dicermati. Berbagai manuver yang menunjukkan ke arah itu, direkam sejumlah orang yang concern mengamati aktivitas paham dan gerakan ini. Dalam konteks ini, ada

larangan komunisme, leninisme dan marxisme agar tidak dihapus, adalah layak dan masuk akal. ‘’Sekurang-kurangnya layak pada saat ini, karena kemiskinan di Indonesia sekarang sangat berat, lebih berat dari pertengahan Orba dulu,’’ katanya. Bukankah Konvensi Political and Civil Rights dalam Pasal 18 dan 19 (konvensi PBB) menyatakan, boleh ada pembatasan bagi sebuah negara terhadap freedom of expression dan lainlain. Misalnya, dengan alasan ketertiban umum, akhlak umum, kesehatan umum. Karena itu, pelanggaran HAM tidak boleh dimaknai sepihak. ‹Dari berbagai sumber

beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perhatikan. Jadi, jangan sampai salah menilai dan mengambil langkah. Pertama, kita harus menyadari adanya distorsi dan bias sejarah. Gerakan yang disebut G-30-S/PKI, hakikatnya telah mempersempit kejahatan Komunis di Indonesia. Peristiwanya berlangsung 1 Oktober 1965, nama gerakannya adalah Gerakan 30 September/PKI. Seolah-olah PKI hanya membunuh 7 Jenderal. Di era Soeharto, setiap tahun filmnya muncul di televisi. Lalu terbangun kesan, seolah korban keganasan PKI cuma 7 orang (Jenderal). Nah, korban ribuan, puluhan ribu bahkan ratusan ribu umat Islam di berbagai daerah di Indonesia, tak pernah diungkap. Mengapa? Kurikulum 1995 untuk mata pelajaran Sejarah Nasional menelaah terjadinya pengkhianatan G-30-S/PKI dan penumpasannya. Tapi pada Kurikulum 2004 kalimat “pengkhianatan G-30-S/PKI” dan seterusnya sudah tak kita temukan lagi. Apa artinya ini? “Saya datangi Mendikbud Bambang Sudibyo waktu itu, kenapa buku sejarah (Kurikulum Berbasis kompetensi) tidak ditulis sejarah PKI, justru yang muncul DI-TII, GAM, Permesta, PRRI. Apa maunya? Apa kurang kejam PKI itu,” kata Arukat Djaswadi Direktur CICS kepada Dumas.

Kedua, mungkin dilatari oleh distorsi sejarah tersebut, kini para mantan tapol PKI berani menggugat pemerintah (dari lima presiden, Soeharto sampai SBY). Beberapa tahun lalu Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menerima gugatan class action para mantan tapol yang dituduh terlibat G-30-S/PKI melawan lima Presiden RI. Meskipun majelis hakim memberi ruang bagi para penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, tapi dengan putusan ini, muncul pertanyaan: Apa salahnya PKI? Imej yang ingin dibangun adalah: orangorang Komunis tak salah, PKI hanya korban! Lantas, bagaimana nasib korban keganasan PKI sejak 1926, 1948 sampai 1965? Siapa yang bertanggungjawab terhadap pembantaian yang dilakukan oleh PKI terhadap para ulama dan umat Islam umumnya? Ada kata “rekonsilisasi” meluncur. Sekarang lebih berani, presiden diminta minta maaf. Lantas, bagaimana dengan korban keganasan PKI, yakni umat Islam, yang tak hanya ribuan, tapi ratusan ribu. Bagaimana dengan korban kebiadaban PKI pada 1965, sebelum 1965, terutama pada 1926 dan 1948? Bagaimana dengan pembantaian yang dilakukan PKI pada ribuan kiai dan santri yang terkenal dengan tragedi Kanigoro? Apakah semua itu dilupakan? ‹mokhammad kaiyis dari berbagai sumber dan salamonline.com

DN Aidit

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

73


LAPORAN KHUSUS

Banjir

Darah

di Gorang Gareng TESTIMONI: Para ulama tua memberikan kesaksian betapa sadisnya PKI. Tampak acara yang berlangsung di Blitar.

I

NILAH kesaksian Kiai Haji Roqib, tokoh Masyumi yang menjadi TO (target operasi) PKI. Pengalaman pahit itu diungkapkan KH Roqib, korban kegagasan PKI pada peristiwa Madiun 1948. Di mata PKI, Imam Besar Masjid Jami’ Baitussalam Magetan, masuk target harus dilenyapkan. Berikut kesaksiannya yang direkam dalam buku ‘Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948’ ditulis ulang Dumas dalam gaya berutur: Masih ingat betul. Saya diculik komplotan PKI sekitar pukul 03.00 WIB, tepatnyatanggal 18 September 1948. Tidak lama setelah PKI merasa berhasil merebut Kota Madiun. Mereka ini benar-benar biadab. Ceritanya, malam itu, ada 12 orang anggota PKI berpakaian hitam dengan ikat kepala merah, menyeret saya dari dalam rumah, tepatnya di kampung Kauman, Magetan. Saat itu juga saya dibawa ke Desa Waringin Agung dan disekap di sebuah rumah warga dusun Dadapan, masuk wilayah Desa Bangsri. Lalu, saya diseret beberapa orang ke sebuah lubang di tengah ladang. Saya tahu, mereka mau menghabisi saya. Nah, ketika mereka menghunus pedang, dan akan menyembelih

74 ‹ DUMAS

saya, tiba-tiba saya nekat brontak. Sedikit banyak saya sudah mendapat ilmu pencak silat, masak menyerah begitu saja. Saat itu juga saya hentakkan kaki dan meloncat lari ke kebun singkong. Yang penting bisa lolos, melawan gerombolan bisa mati konyol. Allah SWT Maha Agung. Saya bisa lolos dan lari untuk sembunyi di antara rerimbunan semak belukar hingga siang hari. Tetapi, nyatanya tidak mudah untuk lepas dari kekejaman PKI. Dan benar, siang itu pula saya ditangkap lagi. Saya diikat lagi. Mereka benar-benar marah, dan kemudianmenyiksa saya sepanjang jalan dari Desa Bangsri hingga pabrik gula Gorang-Gareng. Di dalam pabrik gula GorangGarengsaya disekap di dalam loji (rumah-rumah besar untuk asrama karyawan). Di loji ini, terdapat banyak kamar dengan berbagai ukuran. Ya Allah.. ketika saya dimasukkan loji, ternyata kamar-kamar itu sudah penuh dengan manusia, tawanan PKI. Satu kamar ukuran 3 x 4 meter diisi kurang lebih 40-45 orang. Saya menempati kamar ujung bersama 17 orang lainnya. Lebih gila lagi, PKI membabi buta. Mereka menembaki loji tempat saya dan tawanan disekap, brondongan peluru itu berlangsung lebih dari satu jam lamanya. Bisa dibayangkan, tubuh-

EDISI XVII OKTOBER 2012

tubuh yang terkena peluru langsung terkapar di lantai, darah muncrat ke mana-mana. Algojo-algojo PKI tidak peduli dengan teriakan histeris. Mereka terus saja melakukan tembakan. Di antara belasan orang yang ada di dalam loji, hanya saya dan Salis, serta seorang tentara bernama Kafrawi, selamat. Saya tahu persis, setiap habis menembak, pistol PKI itu tidak bisa menembak lagi, tapi harus dikokang terlebih dulu. Tetapi karena banyaknya orang PKI yang pegang pistol, suara dar... der... dor... hampir tidak putus. Saya bisa selamat dari tembakan karena memperhitungkan sedikit jeda waktu antara tiap tembakan, sambil bersembunyi di bawah jendela. Tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin saya selamat.Dan, ternyata PKI melakukan operasi kilat. Mereka juga ketakutan dengan kekuatan musuh. Dan benar beberapa saat kemudian tentara Siliwangi datang menjebol pintu loji dengan linggis. Suasana sudah mulai sepi karena PKI telah melarikan diri, ternyata mereka takut akan kedatangan pasukan Siliwangi. Plong rasanya. Saat itu, saya sudah tidak mampu lagi menghitung dan mengenali siapa saja yang tergeletak bersimbah darah. Ruangan tempat saya disekap itu benar-benar banjir darah. Bayangkan! Ketika pintu roboh karena dijebol paksa dan jatuh ke lantai, pintu itu mengapung di atas genangan darah. Benar-benar mengerikan. Padahal, kita tahu, ketebalan pintu itu sekitar 4 cm. Darah yang membanjiri ruangan itu menyentuh mata kaki. Benar-benar tidak manusiawi. ‹husnus mufid


LAPORAN KHUSUS

Kiai Dikubur Hidup-hidup R. Bustomi Jauhari, cucu KH Soelaiman Zuhdi Affandi, pimpinan Pesantren Ath-Thohirin, punya cerita soal sang kakek yang menjadi korban kekejaman PKI. KH Soelaiman tertangkap karena santrinya sendiri menjadi mata-mata PKI. Berikut penuturannya.

K

IAI SOELAIMAN ditangkap dua hari setelah PKI mengkudeta pemerintahan yang sah, tepatnya pada tanggal 20 September 1948. Ketika itu Soelaiman sedang bertandang ke Desa Kebonagung kemudian diculik. Setelah ditahan di penjara Magetan selama empat hari, KH Soelaiman

beserta tawanan lainn, diangkut dengan gerbong kereta lori ke loji Pabrik Gula Rejosari di GorangGareng. Dari Gorang-Gareng, para tawanan ini kembali diangkut dengan lori menuju Desa Soco dan dihabisi di sana. Salah seorang menantu KH Soelaiman Affandi bernama Surono yang juga dibawa lori ke Desa Soco termasuk orang yang mengetahui bagaimana kejamnya PKI dalam menyiksa dan membunuh Kiai Soelaiman di sumur tua Desa Soco. Menurut Surono, PKI berulang kali menembak Kiai Soelaiman namun tidak mempan. Begitu pula ketika dibacok pedang, Kiai Soelaiman hanya diam saja. Bahkan, lecet pun tidak. Setelah putus asa, algojo PKI akhirnya membawa Soelaiman ke bibir sumur lalu menendang punggungnya dari belakang. Tubuh Soelaiman yang tinggi besar itu terjerembab di atas

lubang sumur yang tidak seberapa lebar. Anggota PKI kemudian memasukkan tubuh Kiai Soelaiman secara paksa ke dalam sumur. Begitu menimpa dasar sumur, Kiai Soelaiman berteriak lantang menyebut asma Allah: “Laa ilaaha illallah, kafir laknatullah!� Kalimat itu dilafalkan secara berulang-ulang dengan nada keras. Teriakan itu membuat PKI semakin kalap dan melempari Soelaiman dengan batu. Surono yang akan dibunuh namun ditunda terus karena dianggap paling muda, akhirnya tercecer di barisan belakang. Setelah kelelahan mengeksekusi puluhan orang dalam sumur tua itu, algojo PKI menyerahkan Surono kepada salah seorang anggota PKI yang lain. Tak dinyana, ternyata anggota PKI yang akan membunuh Surono itu adalah temannya semasa sekolah dulu. Oleh temannya, Surono dibawa ke tempat gelap lalu dilepaskan. Setelah bebas, Surono

LAWAN: GP ANSOR siap berada di garis terdepan untuk melawan bangkitnya komunisme di Indonesia.

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

75


LAPORAN KHUSUS kembali ke Mojopurno dan melaporkan kejadian yang dia alami kepada keluarga besar KH Soelaiman Affandi. Salah seorang ulama yang juga pimpinan pesantren yang menjadi musuh utama PKI pada waktu itu adalah KH Imam Mursjid, pimpinan Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM) Takeran, Magetan. Sebagai pesantren yang berwibawa di kawasan Magetan, tak heran jika PKI segera mengincar dan menculik pimpinannya bersamaan dengan dideklarasikannya Republik Soviet Indonesia di Madiun. Selain sebagai pimpinan pesantren, KH Imam Mursjid juga dikenal sebagai imam Thariqah Syatariyah. Selain itu PSM juga menggembleng para santri dengan latihan kanuragan dan spiritual. Pada 18 September 1948, tepatnya seusai salat Jumat, KH Imam Mursjid didatangi tokoh-tokoh PKI. Salah seorang tokoh PKI bernama Suhud mengajak Kiai Mursjid keluar dari musala kecil di sisi rumah seorang warga pesantren bernama Kamil.

TAK TERLUPAKAN: KH Umar tidak kuasa melupakan kejamnya PKI. Untuk itu, bangsa ini diharapkan selalu waspada.

76 ‹ DUMAS

Rencananya Imam Mursjid akan diajak bermusyawarah mengenai Republik Soviet Indonesia. Kepergian KH Imam Mursjid bersama orang-orang PKI itu tentu saja merisaukan warga pesantren. Menurut mereka, Kiai Mursjid tidak akan menurut begitu saja diajak berunding oleh PKI. Di depan pendapa pesantren, KH Imam Mursjid dinaikkan ke atas mobil, yang kemudian melaju meninggalkan PSM diiringi kecemasan para santri dan warga lainnya. Kepergian KH Mursjid yang begitu mudah itu bukannya tanpa alasan. PSM telah dikepung oleh ratusan tentara PKI. Bisa jadi Kiai Mursjid tidak mau mengorbankan santrinya dan warga pesantren sehingga memilih mau “berunding” dengan PKI. Ternyata, kepergian Kiai Mursjid itu adalah untuk selama-lamanya, sebab beliau tidak pernah kembali lagi ke pesantrennya. Begitu terjadi pembongkaran lubang-lubang pembantaian PKI di sumur Desa Soco maupun di beberapa tempat lainnya, mayat Kiai Mursjid tidak ditemukan. Dari daftar korban yang dibuat PKI sendiri pun, nama Kiai Mursjid tidak tercantum sebagai korban yang telah dibunuh. Tak heran, jika santri dan warga PSM masih percaya bahwa KH Imam Mursjid masih hidup hingga saat ini, namun entah berada di mana. Ulama atau pimpinan pesantren lain yang menjadi korban keganasan PKI di Madiun adalah KH Imam Shofwan, pimpinan Pondok Pesantren Thoriqussu’ada, Desa Selopuro, Kecamatan Kebonsari. Salah seorang putra KH Imam Shofwan bernama KH Muthi’ Shofwan yang kini mengasuh Pesantren Thoriqussu’ada mengungkapkan, ayahnya ditangkap PKI bersama dengan dua orang kakaknya, yakni KH Zubeir dan KH Bawani. Penangkapan itu terjadi sehari setelah kepulangan Muthi’ Shofwan dari rumah kosnya di Madiun. Sebagai murid salah satu SMP di Madiun, Muthi’ tiap minggu pulang ke Selopuro, biasanya tiap hari Kamis malam Jumat. “Ketika tiba di rumah pada waktu

EDISI XVII OKTOBER 2012

itu, ayah saya (KH Imam Shofwan) beserta dua kakak saya telah ditangkap oleh PKI. Ibu saya bilang bahwa ayahmu pergi dibawa orang naik dokar,” tutur KH Muthi’ mengingat kejadian itu. Beberapa hari kemudian dia mendengar berita bahwa ayah dan dua kakaknya itu ditahan di Desa Cigrok (sekarang Kenongo Mulyo). “Mas Zubeir dan rombongannya sekitar delapan belas orang, pada malam Jumat itu, telah dibunuh oleh PKI dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Karena Mas Zubeir agak sulit dibunuh, maka PKI dengan paksa menceburkannya ke dalam sumur dan menimbunnya dengan batu,” kata Muthi’. Pada malam yang sama, ayahnya dan Kiai Bawani serta beberapa tawanan lainnya dibawa ke Takeran. Esoknya, para tawanan ini dipindah lagi ke Pabrik Gula Gorang-Gareng lalu dibawa kembali ke Desa Cigrok. Di sebuah sumur tua yang tidak terpakai lagi, KH Imam Shofwan yang merupakan saudara kandung KH Soelaiman Affandi (pengasuh Pesantren AthThohirin, Mojopurno, Magetan) dan Kiai Bawani dibunuh dan dimasukkan ke dalamnya. Rupanya, ketika dimasukkan ke dalam sumur, KH Imam Shofwan dan Kiai Bawani masih hidup. KH Shofwan bahkan sempat mengumandangkan adzan yang diikuti oleh putranya. Melihat korbannya masih belum mati di dalam sumur, algojo-algojo PKI tidak peduli. Mereka melempari korban dengan batu lantas menimbunnya dengan jerami dan tanah. Pada tahun 1963 jenazah para korban kebiadaban PKI yang terkubur di sumur tua Desa Cigrok digali, lalu dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Magetan. Jadi sejak tahun 1948 hingga 1963, jenazah para korban PKI masih tertimbun dalam sumur itu. Menurut KH Muthi’ Shofwan, menghabisi ulama dan umat Islam memang keinginan kuat PKI, karena ulama dianggap sebagai penghalang berkembangnya ideologi mereka. “Komunis sangat anti pada Islam, oleh karena itu jangan dibiarkan bangkit lagi!” tegasnya. ‹


LAPORAN KHUSUS

JANGAN ANGGAP ENTENG: Meski komunisme di bumi ini sudah dianggap runtuh, tetapi tidak menutup kemungkinan PKI bangkit lagi. Indikasi ke arah itu sudah jelas, mereka sudah terangterangtan mengibarkan bendera PKI. Dengan alasan demokratisasi, HAM dll. banyak tokoh yang tak segan-segan membela mereka.

Siap Bangkit!

PKI Tunggu Hari Baik I BARAT bara dalam sekam. Diurai memanas, dikipasi terbakar. Itulah komunisme di Indonesia. Belakangan isu PKI menghangat lagi. Ada upaya memulihkan nama baiknya, dengan menjustifikasi sebagai korban 1965. Jangan heran jika di facebook, atribut kembali tampak gambar palu arit. Mereka cuma menunggu hari baik. Dua tahun silam, gambar dan statemen Partai Komunis Indonesia (PKI) mulai menyembul ke publik. Saat itu PKI sudah berani meramaikan dunia facebook. Lengkap dengan gambar palu arit, organisasi terlarang ini seakan hidup kembali lewat situs jejaring sosial yang sangat populer di negeri ini. Pembaca

website detikcom, ikut meramaikan isu ini. Dalam facebook, ia menyebut dirinya sebagai Partai Komunis Indonesia 2010 (PKI 2010). Agaknya nama itu mau menunjukkan kebangkitan lagi sebuah partai dengan ideologi Komunisme di Indonesia pada tahun 2010. Komentarnyaa dalam halaman itu: Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, Kami PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi insiden G30S pada tahun 1965. Namun, lanjutnya, tuduhan

dalang PKI dalam pemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, semua hanya tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Pada kenyataanya kami memberikan fakta lain bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkan didalangi oleh Soeharto (dan CIA). Dan kini 2010 kami bangkit kembali untuk meluruskan sejarah. Hidoep Rakjat! Belum jelas, apakah ini benarbenar keinginan komunisme yang berada di Indonesia, atau hanya pancingan belaka. Sebab, diskusi berikutnya tidak lebih sekedar adu mulut, baik yang pro PKI maupun kontra. “Yang jelas, PKI memang siap bangkit dan sekarang tinggal menunggu hari baik,� demikian sumber Dumas.

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

77


LAPORAN KHUSUS Terdengar Genjer-genjer Sebelumnya, sudah terdengar nyaring lagu Genjer-genjer di sebuah stasiun radio di Solo. Pemutaran lagu ini mengundang protes. Puluhan orang anggota Laskar Hizbullah meminta radio tersebut minta maaf kepada publik. Menurut para anggota laskar, lagu tersebut adalah milik PKI yang telah membuat banyak orang sakit hati. Hebatnya, ia mengudara pada segmen makan sahur hari Jumat (11/9/2009) lalu. Saat itu Solo Radio FM tengah mengadakan kuis dengan memutar soundtrack sejumlah film. Salah satu yang diputar adalah soundtrack Film Gie yaitu lagu Genjer-genjer. Tayangan itulah yang dipersoalkan puluhan orang. Mereka datang dipimpin langsung, Yanni Rusmanto. Dalam pertemuan dengan pimpinan Solo Radio FM, Yanni menegaskan mendapat mandat dari MUI setempat. Menurut Yanni, Genjer-genjer adalah lagu milik PKI, partai politik terlarang di Indonesia. Pemutaran lagu itu, menurutnya, telah menyakiti perasaan para korban politik PKI di masa lalu. Karena itulah, mereka mendesak Solo Radio FM meminta maaf secara terbuka kepada publik. Jika hal tersebut tidak dilakukan, laskar akan kembali mendatangi Solo Radio FM dalam jumlah yang lebih besar. Atas desakan tersebut, pihak Solo Radio FM langsung meminta maaf dan menyatakan memang telah melakukan kekhilafan. Pernyataan maaf tertulis ditandatangani oleh GM Solo Radio FM, Yunianto Puspowardoyo, diserahkan kepada Yanni Rusmanto.

komunisme tetapi lebih didorongkan oleh kepentingan akademis,” kata Direktur Komunitas Bambu JJ Rizal saat itu. Rizal mengatakan, kebanyakan buku-buku yang diterbitkan Komunitas Bambu merupakan kajian akademis dan disasar sebagai bahan bacaan akademis. “Penampilan gambar itu karena buku itu memang membahas si tokoh dan pemikirannya sehingga pembaca dengan melihat gambar itu akan lebih kuat dalam mendapatkan imajinasi historis tentang si tokoh,” lanjutnya. Sebelumnya, Kejagung telah mendatangi Gramedia Matraman meminta buku karya seorang mahasiswa Fakultas Filsafat UGM Nor Hiqmah itu ditarik. Kejagung menanyakan apakah penggunaan

Buku Palu Arit Buku HM Misbach; Kisah Haji Merah, tiba-tiba ditarik Kejagung. Alasannya bersampul palu arit yang identik dengan gerakan komunis. Namun penerbit buku karya Nor Hiqmah itu menegaskan tak ada niat untuk membangkitkan komunisme dengan pemasangan emblem tersebut. “Tujuannya bukanlah untuk mencari sensasi, membangkitbangkit, menghidup-hidupkan

78 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012

gambar palu arit dalam sampul itu berizin atau tidak. Menurut Rizal, kini buku-buku itu telah ditarik dari peredaran. Namun penarikan tidak dilakukan serentak karena Gramedia perlu berkoordinasi dengan seluruh toko di Indonesia. Dari Kaos sampai Film Kini, para kiai dan ulama cemas dengan gelagat bangkitnya PKI (Partai Komunis Indonesia) di tanah air. Salah satunya lewat aksi anakanak keturunan PKI yang berusaha mendirikan ormas, partai, dan masuk pemerintahan. Penyebaran kaos dan poster PKI di masyarakat juga semakin marak. Khususnya di kalangan remaja. Pernah ada KAOS PKI bergambar palu arit, itulah yang dipakai Adi Wijaya saat merayakan tahun baru 2009. Ketika nongkrong


LAPORAN KHUSUS bersama teman-temannya di AlunAlun Jombang usai konvoi sepeda motor, Adi pun diringkus polisi, Kamis (1/1/2009) dinihari lalu. Selanjutnya pemuda Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang, itu digelandang ke Mapolres untuk dimintai keterangan. Setelah itu, pemuda berambut lurus ini dilepaskan dengan syarat menanggalkan kaosnya yang ada gambar palu arit di bagian muka tersebut. Kasat Intelkam Polres Jombang, AKP Ponidi, mengatakan, Adi ditangkap karena menggunakan kaos bergambar simbol PKI yang dilarang oleh pemerintah. “Polisi sudah mendata identitas pemuda tersebut,” katanya. Ketua Ikatan Masyarakat Madura (IKAMRA), HR Ali Badri Zaini, menyambut positif langkah

polisi mengamankan pemuda mengenakan kaos dengan simbol PKI tersebut. Sebab masyarakat harus segera diingatkan agar mewaspadai gerakan yang dia sebut sebagai ‘musang berbulu ayam’ yakni PKI yang masuk dalam berbagai selimut kehidupan warga. “Para musang berbulu ayam ini justru lebih berbahaya daripada mereka yang berbuat secara terang-terangan. Ajaran Komunis jangan sampai masuk ke masyarakat dan mencemari para remaja generasi penerus bangsa. Saat ini harus kita waspadai, sebab banyak pemimpin kita yang juga merupakan anak-anak PKI. Waspadai itu! Sekarang ini yang berkembang simbol-simbol Komunis gaya baru. Mereka masuk ke dalam partai-partai dengan membawa

ideologi Komunisme,” kata tokoh masyarakat Madura ini. Penangkapan oleh polisi terhadap seorang pemuda mengenakan kaos bergambar palu arit pada malam tahun baru di Jombang itu, kata dia, hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah. “Kami meminta supaya munculnya kaos bergambar palu arit itu ditelusuri oleh aparat Polri dan TNI. Baik Polri maupun TNI mulai jajaran paling kecil Polsek dan Koramil sampai pusat, harus mengusut sampai ketemu dari mana asal kaos tersebut diproduksi. Bukan hanya orang yang memakai, mereka yang menjual dan membuat harus dicari dan ditangkap,” katanya. Kabarnya, kaos itu memang tidak dicetak satu , tetapi banyak. Lalu di mana yang lain? Buku Sejarah-Kongres Penyebaran kaos PKI hanya salah satu cara keluarga PKI menghidupkan lagi KomunismeMarxisme di Indonesia. Sebelumnya secara intensif mereka melakukan berbagai upaya agar bisa bangkit lagi. Misalnya masuk pemerintahan. Salah satu tanda PKI masuk pemerintahan adalah sempat muncul gagasan sejarah kekejaman PKI — yang telah membantai bukan hanya sejumlah jenderal tapi juga para kiai —, dihapus dari buku mata pelajaran sejarah SMP-SMA. Alasannya buku sejarah selama ini dinilai telah dimanipulasi oleh rezim Orde Baru. Namun rencana itu batal sebab dilawan oleh masyarakat. Gerakan 30 September 1965 dan Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 tetap dimasukkan kurikulum pelajaran sejarah. “Setelah kami kaji hal tersebut perlu kembali dimasukkan tapi disajikan secara objektif sehingga tidak membangkitkan dendam masa lalu,” kata Sekretaris Tim Perbaikan Mata Pelajaran Sejarah Badan Standar Nasional Pendidikan, Wasino, dalam uji publik perbaikan kurikulum sejarah, kala itu. BENTENGI NEGARA: NU tidak ingin bangsa ini kembali diadu-domba PKI. Karena itu, NU menolak keras pemutarbalikan fakta. Tampak suasana tahlil korban kekejaman PKI yang diadakan PBNU.

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

79


LAPORAN KHUSUS Wasino mengatakan, sebelum direvisi kurikulum sejarah tidak memuat peristiwa Madiun. Peristiwa Gerakan 30 September pun tidak menyebut keterlibatan PKI. Lucunya buku sejarah itu malah semangat memasukkan pemberontakan DI TII. Masyarakat protes, kata dia, karena pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan PRRI-Permesta saja dimasukkan tapi mengapa PKI tidak? Tim perbaikan kurikulum sejarah yang beranggotakan 15 orang, kata Wasino, akhirnya memutuskan kembali memasukkan PKI karena dinilai sebagai fakta sejarah yang perlu diajarkan kembali. Namun, Wasino mengatakan, untuk tingkat Sekolah Dasar siswa hanya diminta menceritakan dan tidak membahas kontroversi seputar masalah PKI. Selain itu, ada pula penerbitan buku “Aku Bangga Menjadi Anak PKI” yang sempat menghebohkan masyarakat. Bahkan anak-anak PKI juga sudah menggelar Kongres Nasional II pada 3-5 Maret 2004 di Cianjur bertema “Partai Komunis Tidak Pernah Mati”. Tanda-tanda lain adalah pelaksanaan Temu Raya eksTapol/Napol G30S PKI di Jakarta, 1517 Februari 2002, yang bertujuan membentuk suatu organisasi besar yang solid guna membantu partai sebagai wadah aspirasi para eksTapol/Napol PKI dan keluarganya. Lalu juga pembuatan film “SHADOW PLAY” yang pernah diputar di Surabaya dan mengundang protes masyarakat Jawa Timur. Film ini dianggap sebagai pelurusan sejarah menurut opini dan versi PKI terkait peristiwa G30S PKI. Di film itu disebut G30S PKI adalah konspirasi yang didalangi Soeharto dan TNI AD, sementara PKI hanya kambing hitam belaka. Padahal sejatinya film ini sengaja dibuat agar PKI bisa diterima kembali oleh warga dengan cara memanipulasi fakta sejarah.”Luka bangsa Indonesia tidak akan mungkin bisa diobati sebab PKI sangat kejam. Kita harus lawan bila PKI bangkit lagi,”kata M. Amin saat aksi demo menentang pemutaran film itu di Surabaya.

80 ‹ DUMAS

MENGUNTUNGKAN PKI. Sadar atau tidak, Orde Baru sering menggunakan stigma PKI bagi rival politik. Inilah yang membuat PKI terkesan tertindas. Tampak almarhum Soeharto (depan) saat meninjau kandang sapi di Tapos, Jawa Barat.

Maka, bangkitnya PKI, jelas bukan hanya isapan jempol belaka. Karena itu para kiai dan korban keganasan PKI menjerit begitu mendengar PKI hendak bangkit lagi. Jeritan mereka lalu didengar oleh PBNU yang segera memprakarsai pertemuan para korban keganasan dan kekejaman PKI 1948 dan 1965 di Kantor PBNU Jakarta di era KH Hasyim Muzadi. Pertemuan itu dibuka Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dan dihadiri sejumlah kiai, antara lain almaghfurlah KH Yusuf Hasyim yang ikut menumpas pemberontakan PKI Madiun 1948 sekaligus tampil memimpin acara itu dan almaghfurlah KH Cholil Bisri yang juga Wakil Ketua MPR-RI, tokoh masyarakat, dan korban PKI. Saat itu musyawarah membuat keputusan berjudul “Membangun Kewaspadaan Bangsa”. Isinya, bahwa kejahatan kemanusiaan internasional yang dilakukan partai komunis dengan ideologi MarxismeLeninismenya di 76 negara di dunia, dengan membantai 100 juta orang lebih selama 74 tahun (1917-1991) dan kekejaman PKI dengan pemberontakan Madiun 1948, dan G30S/PKI 1965, membuktikan bahwa ideologi Marxisme-Leninisme

EDISI XVII OKTOBER 2012

(Komunisme) adalah antidemokrasi dengan bukti 24 diktator di negara komunis, pelanggar berat HAM dan penindas agama. Semua itu telah mengusik hati nurani para kiai hingga mereka berkumpul di Gedung PBNU pada 12 Maret 2004 untuk menyampaikan pesan kepada umat antara lain: Pertama, munculnya kegiatan membangkitnya kembali PKI dan ajaran komunisme dengan keinginan mencabut Tap MPRS No. 25/1966 yang berisi larangan PKI dan ajaran komunisme, bisa menimbulkan kekagetan mendalam terutama bagi yang merasakan teraniaya oleh ulah PKI. Kedua, bila berhasil mencabut Tap MPRS tersebut, berarti PKI dan ajaran komunisme boleh hidup berkembang bebas dan bisa mempersiapkan pengkhianatan untuk ketiga kalinya setelah tahun 1948 di Madiun dan 1965 di Jakarta. Topeng PKI Sementara itu penyair dan budayawan Taufik Ismail mengatakan, PKI sejak dulu sampai sekarang selalu menampilkan wajah sebagai pejuang HAM, prodemokrasi, dan tidak anti-agama. “Semua itu topeng yang dengan


LAPORAN KHUSUS mudah dapat dibuktikan, bahwa itu dusta semua,” tegasnya. Taufik mengatakan, Marxisme-Leninisme yang mengaku pembela HAM justru penganiaya HAM paling ganas dalam sejarah umat manusia. (lihat tabel) Beberapa penguasa rezim komunisme yang juga pertamanya mengaku sebagai pejuang HAM dan pro-demokrasi dilakukan oleh 24 presiden dari 21 negara komunis yang memerintah antara 44 sampai 12 tahun. Berikut datanya: Fidel Castro (Cuba) yang memerintah selama 44 tahun, Kim Il Sung (Korea Utara) 42 tahun, Enver Hoxha (Albania) 42 tahun, Josip Tito (Yugoslavia) 35 tahun, Snieckus (Lithuania) 34 tahun, Zhivkov (Bulgaria) 33 tahun, Janos Kadar (Hongaria) 31 tahun, Josef Stalin (Rusia) 28 tahun, Le Duan (Vietnam) 27 tahun, Mao Tse Tung (RRC) 27 tahun. Begitu juga di sejumlah negara lain yang pernah menjadi rezim komunis seperti di Guinea, Jerman Timur, Mongolia, Romania, Tanzania, Cekoslowakia, Benin, Somalia, Polandia, Mozambik dan Ethiopia. “Sedangkan di Indonesia melalui PKI sempat kuat dan dua kali akan mengambil kekuasaan, tapi gagal total. Organisasi yang malang dan tertimpa kesialan karena ketahuan belangnya terlebih dulu,” tandas Taufik

Menghalalkan Segala Cara Di tempat terpisah, saat itu, Asisten Intelijen Kasdam I/Bukit Barisan, Kolonel (Inf) Arminson, mengatakan, pemerintah dan segenap komponen bangsa perlu mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mencegah agar anak-anak PKI tidak bisa mengulang kembali sejarah gelap bangsa Indonesia. Dia menilai modus perjuangan PKI agar bisa hidup lagi di Indonesia hingga saat ini juga tidak pernah berubah. Yakni selalu memanfaatkan isu kemiskinan, ketidakadilan di bidang sosial, ekonomi dan hukum, serta berupaya mendiskreditkan kelompok atau institusi yang dianggap menghambat atau mengancam perjuangannya. PKI dengan ideologi komunisme selalu berusaha menyebarluaskan kebohongan untuk mencapai tujuannya. Anak-anak PKI juga dididik menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan tersebut. “Mereka pelaku berbagai tindakan kekejaman di masa lalu sehingga tak boleh diberi kesempatan untuk mengulang lagi kekejamannya itu,” katanya. Langkah-langkah antisipasi untuk mencegah PKI bangkit lagi antara lain konsistensi pemerintah dalam memperjuangkan peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan rasa keadilan masyarakat guna mencegah upaya

penggalangan dari kelompok komunis yang selalu memanfaatkan isu keterbelakangan, kemiskinan dan ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ditekankannya, bahaya laten komunis dengan segala tipu muslihat, kebohongan, dan kekejamannya bukan semata musuh TNI tapi musuh seluruh bangsa Indonesia dan semua pihak harus mencegah setiap upaya pihak mana pun yang ingin mencabut TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 yang menetapkan PKI sebagai partai terlarang di Indonesia. Langkah antisipasi lain adalah dengan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mencegah hidupnya kembali komunis melalui sarana diskusi, seminar, penyuluhan, ceramah, kemudian mewaspadai upaya penyusupan ideologi tersebut ke tubuh berbagai komponen bangsa baik pemerintah, TNI/Polri, ormas maupun komponen bangsa lain. Harus ada upaya sistematis dari semua komponen bangsa agar anak-anak PKI tidak bisa menyusup masuk birokrasi, apalagi sampai menjadi pejabat. “Langkah berikutnya adalah mencantumkan kembali materi pelajaran tentang bahaya laten komunis di semua lembaga pendidikan, sementara masyarakat luas harus ikut serta mewaspadai, memantau serta melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat adanya kegiatan berkaitan dengan penyebaran ajaran atau paham komunis,” katanya. Lebih jauh disebutkan, era reformasi dan keterbukaan dewasa ini telah dimanfaatkan kelompok/kalangan komunis untuk bangkit kembali. Beberapa indikasi ke arah itu antara lain dapat disimak dari pernyataan salah seorang generasi muda keturunan PKI pada 17 April 1996, bahwa “Partai sudah berdiri, 31 tahun terkubur, sekarang dibangun lagi”. Jadi? Benar, mereka tinggal menunggu hari baik! ‹ Mokhammad Kaiyis, Gatot Susanto dari berbagai sumber JANGAN TERULANG: Manusia dianggap binatang. Untuk menang, membunuh menjadi keharusan. Itulah doktrin PKI.

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

81


LAPORAN KHUSUS

Dosa Besar Palu Arit

D

I ujung opininya Tempo menulis; Menyebut komunis sebagai ateis merupakan salah kaprah yang bertahuntahun terlanjur dipercaya. Karena itu, Tempo menyarankan, hadapi komunis denganm rileks. Sebab ideologi itu sesungguhnya biasa-biasa saja. Sah-sah saja. Tetapi, Tempo tidak boleh merasa benar, apalagi menyebut salah kaprah, lalu tergesa-gesa menyalahkan orang yang berupaya memahami palu arit secara utuh. Bahwa mengubur sejarah kelam, itu baik. Tetapi melupakan, bahkan memelitir sejarah kelam, itu berbahaya, bisa menjemuskan diri dalam lubang yang sama. Jangankan kita (bangsa Indonesia), masyarakat dunia saja sulit mengubur dosa besar palu arit. Sedikitnya ada tiga masalah serius yang membalut mereka. Pertama, seperti Opini Tempo tadi, benarkah komunis itu tidak ateis? Kedua, benarkah komunis itu peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)? Ketiga, apa benar komunis itu mengusung semangat demokratisasi? Buku yang membedah paham komunis tidak cuma satu dan dua. Untuk mengetahui sikap MarxisLeninis terhadap agama, ada baiknya kalau doktrin yang pernah dikemukakan dicermati kembali. Karl Marx mengatakan : “Agama adalah madat bagi masyarakat. Menghujat agama adalah syarat utama semua hujatan. Agama harus dihancurkan karena agama mengilusi rakyat dalam memperoleh kebahagiaan yang sejati. Agama hanyalah matahari palsu yang beredar di sekitar manusia apabila ia tidak mengamati

82 ‹ DUMAS

sekelilingnya.” Lalu, mengenai Tuhan, Marx mengatakan :” Eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Tuhan adalah konsep yang menjijikkan. Pendek kata, aku menaruh dendam kepada semua Tuhan.” Doktrin ini sudah tidak diragukan lagi. Apalagi kalau dikaitkan dengan gerakan mereka yang jauh dari moral. Sembilan FAKTA CHINA: 3.000 lebih orang meninggal akibat tindakan pasukan tahun sesudah bersenjata China. Lapangan Tiananmen tahun 1989 menjadi saksi penghianatan PKI bisu kekejaman penguasa komunis. Ini akibat demonstrasi proMadiun 1948, demokrasi yang tidak lazim di China. tepatnya di Palembang tahun 1957, berlangsung Inilah yang menurut Taufik muktamar alim ulama se-Indonesia, Ismail, paham komunis akan dihadiri 609 orang. “Saat itu berupaya terus bangkit. Jadi, bisa diputuskan bahwa komunis itu saja benar, bahwa pendukung musuh kaum beragama. Keputusan komunis di lapisan bawah adalah ini bukan tanpa dalih. Tempo tidak orang-orang religius, karena mereka paham itu,” jelas Arukat Djaswadi, tidak tahu menahu konsep Marx dan Direktur CICS. Lenin tentang agama itu.”Saya Saat itu, para ulama juga melihat komunis itu seperti kanker, mengkaji bidang filsafat, politik, bila tidak dioperasi total dan masih sosial, ekonomi, dan agama. Mereka tersisa dari pembedahan, maka memutuskan dari sudut pandang koloni-koloni selnya akan menyebar Islam, ideologi komunis kufur dan merembet ke mana-mana,” hukumnya, dan haram bagi umat kata sastrawan sekaligus Islam. Mendengar keputusan ulama budayawan nasional ini. ini, orang-orang Palu Arit berusaha Benarkah komunisme peduli mengaburkan masalah, dan selalu HAM? Dengan demikian mereka menyebut dirinya tidak anti agama. kemudian layak disebut korban “Karena kenyataannya banyak pembantaian. Kenyataan tidak orang beragama terhepnotis demikian. Rangkaian pembantaian kampanye mereka,” lanjutnya. Jadi? justru dilakukan kaum komunis Mereka takut kehilangan anggota, Sejuta rakyat Eropa Timur, 150 ribu sehingga semangat Marx dan Lenin rakyat Amerika Latin, dan 1,7 juta yang anti-Tuhan ditutupi. rakyat Afrika dibantai rezim

EDISI XVII OKTOBER 2012


LAPORAN KHUSUS komunis yang dibantu Rusia, Uni Soviet, kala itu. Kemudian 1,5 juta rakyat Afganistan dibantai Najibullah (1978-1987). Berapa ulama, kiai dan santri yang dibantai habis oleh PKI pada tahun 1948, baik di Madiun, Kediri, Magetan, Banyuwangi dan masih banyak lagi di luar Jawa. Pelanggaran HAM ini, jika direkonstruksi dalam waktu 74 tahun (1917-1991), maka komunis telah membunuh 120 juta manusia di 76 negara. Angka ini melebihi jumlah korban Perang Dunia I dan II. Lalu apa kata Karl Marx? “Bila waktu kita tiba, kita tidak akan menutup-nutupi terorisme kita. Kami tak punya belas kasihan dan kami tak butuh belas kasihan dari siapa pun. Bila waktunya tiba, kami tidak mencari-cari alasan untuk melaksanakan teror. Cuma ada satu cara memperpendek rasa ngeri musuh-musuh kita, dan cara itu adalah revolusioner!” demikian Karl Marx. Vladimir Lenin menimpali, “Tidak soal jika tiga perempat penduduk dunia habis, asal yang tinggal seperempat itu komunis. Untuk melaksanakan komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang,” kata Lenin. Ingatkah kita kekejaman komunis yang dipimpin Muso di Madiun, September 1948. Tak terhitung berapa banyak orang baikbaik dihabisi. Cara penyiksaannya sudah tidak layak untuk ditulis. Algojo PKI itu tertawa terbahakbahak di atas mayat yang sulit untuk dikenali lagi wajahnya. Kekejaman PKI Madiun ini masih melekat dalam ingatan penduduk daerah Takeran, Gorang-Gareng, Soco, Cigrok, Magetan, Dungus, Kresek, dan sekitarnya. Karena itu, ketika 17 tahun kemudian, PKI meneror di daerah Delanggu, Kanigoro, Bandar Besi dan daerah lain sebagai pemanasan pra-G-30S/PKI, klimaksnya pembunuhan enam jendral, maka penduduk Jawa Timur tak bisa melupakan kebengisa Muso dkk. “Apakah yang seperti ini akan diingkari, lalu mengatakan PKI itu peduli terhadap HAM?” jelas Kemudian, benarkah komunis itu pro demokrasi? Memang, neo-

komunis diajari komunis tua bahwa mereka pro-demokrasi. Para komunis tua mendustai anak-anak muda itu. Padahal, rentetan sejarah tidak demikian. Di Uni Soviet, pemilu cuma diikuti satu partai, partai “PaluArit”. RRC sampai sekarang tidak pernah melaksanakan pemilu bebas dan terbuka. Jadi mereka senantiasa berbohong menyatakan diri prodemokrasi, akan tetapi kepala negaranya disebut diktator proletariat. Klaim bahwa ideologi komunisme demokratis, yang tak habis-habisnya dipropagandakn di luar Soviet-Rusia dan RRC. Tetapi ini dipersulit oleh dua ucapan tokoh mereka sendiri. Mikhail Tomsky, tokoh buruh Rusia menyatakan: “Kami mengizinkan adanya partai-partai lain, tentu saja. Tapi prinsip dasar yang membedakan kami dari negar-negara barat adalah satu partai berkuasa, yakni partai komunis dan partai-partai lain dalam penjara!” Lalu, Josef Stalin berkata: “Negara kami adalah negara dictator proletariat, dan kediktatoran ini dikuasai oleh partai tunggal, partai komunis, yang tidak bisa dan tidak akan bisa berbagi kekuasaan dengan partai-partai lain.” Dengan bukti-bukti tersebut, Palu Arit pro-demokrasi terbantah

dan patah dengan sendiri. Di Indonesia Palu Arit bisa merebut kekuasaan kembali apabila, negeri ini compang camping. Syaratnya hukum tidak tegak, keadilan tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan meluas dan merajalela. Situasi chaos, kacau, massa gampang dihasut untuk saling merusak. Jarak antara yang kaya dan yang miskin seperti jurang. Dengan begitu, jalan Palu Arit merebut kekuasaan akan mulus dan gampang. Maka, Taufik Ismail mengingatkan, kita harus mengatasinya secepat mungkin, sebelum terlambat. Memanfaatkan reformasi, karena neo-PKI menginfiltrasi ke berbagai strata sosial, termasuk partai politik dan berhasil dengan spektakuler menyusup ke badan legislatif. Dua kali kita mengalami perang saudara, yaitu 1948 dan 1965, berbunuhbunuhan sesama kita. Haruskah ini dihadapi dengan rileks. Waallhu’alam bish-shawab. Yang jelas umat Islam terus berdoa agar Allah SWT. menjauhkan kita dari kekejaman PKI. Naudzubillahi mindzalik. (*)

BICARA HAM: Isu PKI beralih ke HAM. Komnas HAM pun bisa tertunggangi. Tampak miniatur museum TNI menggambarkan pembantaian PKI atas umat Islam di Madiun 1948

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

83


DANA HAJI

Allah pun Jadi Komoditi Bisnis Tamu

Jamaah Haji Indonesia sudah mulai berangkat ke Tanah Suci. Namun, kenaikan BPIH dan dana pendaftaran haji yang mencapai Rp 40 T terus disorot publik.

S

ebelum pelaksanaan haji tahun ini, beberapa waktu lalu, pemerintah melayangkan proposal kenaikan ongkos naik haji sebesar 10 persen ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Agama Suryadharma Ali mengemukakan sejumlah alasan yang menjadi faktor meroketnya ONH tersebut. Dalam waktu bersamaan, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar kasus penggunaan dana haji Indonesia. Dia menilai, pengelolaan dana triliunan rupiah itu tidak jelas. Kendati begitu, Suryadharma Ali mengatakan setidaknya ada tiga alasan yang memicu membengkaknya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pertama, karena perumahan atau gedung-gedung di sekitar Masjidil Haram dibongkar, maka pemondokan dipindahkan ke belakang, dan makin jauh. Akibat dari pembongkaran tersebut, sewa pemondokan yang tadinya murah, harganya jadi melambung tinggi.

84 ‹ DUMAS

“Kurang lebih ada 1.700 gedung yang dibongkar oleh pemerintah. Ada yang sudah dibongkar, tetapi yang belum dibongkar sudah tidak berfungsi, listriknya dicabut, AC-nya dicabut,” ujarnya. Kedua, harga bahan bakar pesawat yakni avtur naik. Jika harga avtur naik, maka konsekuensinya harga tiket naik. Ketiga, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika berbeda jauh dibandingkan dengan tahun 2011. “Tahun 2011 harga tukar rupiah terhadap dollar kurang lebih kisarannya Rp 8.200-Rp 8.300, sekarang ini mencapai Rp 9.400-Rp 9.500,” katanya. Setelah melalui pembahasan

EDISI XVII OKTOBER 2012

cukup alot di DPR, akhirnya Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR, sepakat menetapkan besaran BPIH tahun 1433 H/2012 M rata-rata sebesar 3.617 dolar AS. Kenaikan biaya dari BPIH tahun ini sebesar 84 dolar AS dibanding tahun lalu. Penyebab utama kenaikan adalah naiknya biaya penerbangan. BPIH untuk masing-masing embarkasi berbeda-beda. KPK Harus Fokus Kendati sudah disahkan oleh DPR, Yusril tetap menaruh kecurigaan atas pengelolaan dana haji selama ini yang dinilainya


DANA HAJI terkesan kurang transparans dan tidak ada kejelasan. Maka, wajar jika ia mendesak dan menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk fokus pada dana setoran awal jamaah haji. Menurut dia, dana pendaftaran calon jamaah haji telah terakumulasi sedemikian banyak seiring bertumpuknya calon jamaah yang mendaftar. Calon jamaah yang mendaftar tahun ini, baru mendapat giliran berangkat 10 tahun mendatang. “Sekarang ini, orang daftar haji 10 tahun lagi baru berangkat, mereka sudah bayar Rp30-35 juta,” katanya. Yusril mengatakan dana pendaftaran haji itu hingga saat ini sudah terkumpul Rp 40 triliun. Dia menambahkan, uang sebanyak itu tidak diketahui oleh publik untuk apa penggunaannya. “Apakah sebagian digunakan pemerintah untuk APBN,” kata dia mempertanyakan. “Sebenarnya pemerintah harus membantu umat Islam, tapi sekarang dana pembayaran uang muka haji itu tidak tahu ke mana.” Sikap yang sama dinyatakan oleh Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra),

Uchok Sky Khadafi. Ia mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dari US$3.533 pada 2011 menjadi US$3.617 atau meningkat US$84 per orang pada 2012, patut dipertanyakan. Pasalnya, kata dia, data KPK mengungkapkan dana yang terkumpul di pemerintah sekitar Rp38 triliun-Rp40 triliun berasal dari 1,2 juta jamaah yang bersifat waiting list, yang menghasilkan bunga sekitar Rp 1,5 triliun/tahun, sejatinya dapat untuk menutupi kenaikan biaya tersebut. Lalu kemana larinya hasil bunga dana haji yang mengendap di bank tersebut? “Kenaikan ini sangat tidak wajar. Seharusnya bunga setoran BPIH tersebut dapat dialokasikan untuk menutupi kenaikan, termasuk kenaikan ongkos penerbangan. Jadi penggunaan bunga dana haji perlu diaudit,” tegas Uchok. Kajian Fitra, kata Uchok, kenaikan BPIH ini terlalu mahal dan sangat membebani jamaah. Padahal, pada 2011 ongkos naik haji hanya sekitar Rp30,7 juta. Dan berarti dari tahun 2011 ke 2012 ongkos naik haji mengalami

kenaikan sebesar Rp 4 juta. Menurutnya, jamaah haji selama ini dijadikan komoditas. Bahkan ada indikasi penggunaan dana abadi umat ini digunakan untuk pembiayaan pemerintah ataupun lembaga DPR. Meskipun kabarnya ada yang disimpan di bank-bank syariah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi, menurut Uchok, penyelenggaraan ibadah haji selama ini telah dijadikan bisnis di kementerian agama. “Kalau kementerian agama tidak mau dituduh, dimana haji sebagai komoditi bisnis kementerian, lebih baik kementerian agama menurunkan ongkos haji sampai bisa berkisar dibawah Rp 27 juta per orang,” ujarnya. Tidak Rasional Tidak hanya Yusril dan Uchok yang mempertanyakan kenaikan itu, nada sumbang soal besaran BPIH juga mencuat dari anggota DPR yang menganggap Kementerian Agama dalam penetapannya tidak rasional. Hal itu diungkapkan anggota Komisi VIII Abdul Hakim di rapat pleno Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama yang langsung dihadiri oleh Menteri Agama Suryadharma Ali di DPR RI, Selasa (10/7). Abdul Hakim mempertanyakan penaikan biaya haji tersebut, pasalnya harga avtur saat ini cenderung tidak mengalami kenaikan bahkan harga minyak dunia tengah menurun. Selain itu harga bahan bangunan yang menjadi salah satu faktor kenaikan harga pemondokan di Arab Saudi saat ini masih normal. “Kemenag tidak rasional, avtur sudah normal, bahan bangunan sudah normal sungguh tidak masuk akal. Ini yang kita tagih dari janji Kemenag tidak akan menaikan ongkos haji,” ujar Abdul. Dengan penetapan itu, Abdul Hakim menuntut pelayanan yang bisa ditingkatkan. Selain itu, Komisi

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

85


DANA HAJI VIII berencana untuk membentuk lembaga khusus terkait pengelolaan keuangan haji dengan melihat contoh seperti Malaysia yang mampu mengelola manfaat tabungan haji. “Dengan pengelolaan yang baik terkait dengan optimalisasi tabungan haji, itu bisa menekan biaya haji. Kita berencana untuk membentuk lembaga keuangan tersebut,” ujar Abdul Hakim. Terkait maskapai penyedia penerbangan haji, wacana yang berkembang, kedepan akan dilakukan secara tender. Masalah mahalnya harga ongkos naik haji menurut Abdul Hakim bermula dari tiket pesawat, sehingga wacana tender ini mengemuka. Namun, sebelum melakukan itu perlu ada revisi UU Haji dimana saat ini maskapai penerbangan dipilih oleh menteri terkait. “Dengan tender diharapkan akan ada efisiensi, sekaligus mendapatkan harga murah dengan fasilitas yang baik,” pungkasnya. Kenaikan BPIH juga sangat disayangkan oleh Ketua Komisi VIII Ida Fauziah. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap agar Kemenag selaku penyelenggara mengupayakan pelayanan ibadah haji secara maksimal. “Dengan penaikan itu, masalah pemondokan, katering, dan semua rangkaiannya tidak lagi terjadi yang kemudian membebani calon haji. DPR akan mengawasi, mulai dari persiapan keberangkatan, pada hari H, dan pascahaji,” kata Ida. Selaras dengan harapan Yusril Irza Mahendara, Ida Fauziah juga mengharapkan Kemenag mampu mengoptimalisasi tabungan haji.

86 ‹ DUMAS

Besaran BPIH pada Embarkasi (dalam Dolar AS): Embarkasi

Tahun 2011 (Rata-rata 3.537)

Tahun 2012 (Rata-rata 3.617)

Aceh Medan Batam Padang Palembang Jakarta Solo Surabaya Balikpapan Banjarmasin Makassar Lombok

3.285 3.377 3.460 3.369 3.417 3.589 3.549 3.612 3.736 3.720 3.795 3.857

3.328 3.388 3.468 3.404 3.456 3.638 3.617 3.738 3.819 3.808 3.882

Satu hal yang ia pesankan agar jajaran penyelenggara haji Kemenag berkomitmen untuk tidak menggunakan bunga tabungan jamaah haji yang tidak berangkat tahun ini. Berpotensi Dikorupsi Sebelumnya, pimpinan KPK, Busyro Muqoddas mengusulkan agar Kementerian Agama menghentikan sementara pendaftaran haji. Sebab, saat ini BPIH sudah mencapai Rp38 triliun hingga Rp40 triliun, dengan bunga sebesar Rp1,7 triliun. Busyro mengatakan jika pendaftaran haji terus dibuka, jumlah itu akan terus menggelembung. Jika dikelola secara tidak transparan dan akuntabel, akan berpotensi dikorupsi. Berbeda dengan pimpinannya, juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan KPK telah membuat

EDISI XVII OKTOBER 2012

kajian dan melihat adanya dugaan potensi penyelewengan dana setoran awal BPIH. “KPK mengusulkan penghentian sementara atau moratorium pendaftaran ibadah haji 2012,” tegasnya Dalam kajian itu, kata Johan, KPK menilai data yang ada sampai hari ini sekitar Rp38 triliun dana yang dihimpun Kementerian Agama dari calon jamaah haji sebanyak 1,2 juta waiting list. “Nah kalau hanya bisa 200 ribu per tahun naik haji, orang yang daftar hari ini harus nunggu 5 tahun lagi,” ujarnya KPK merekomendasikan agar pendaftaran haji tidak perlu membayar, “Daftar haji seharusnya tidak perlu bayar, karena orang daftar sekarang, lima tahun lagi baru bisa naik haji. Kemudian ada biaya staf pemberangkatan, dll, itu terlalu boros,” tegasnya. ‹ owen putra


DANA HAJI

Wawancara Sekjen MUI Pusat

MUI: DAU Milik Umat, Jangan Disimpangkan! JUMLAH total Dana Abadi Umat (DAU) yang ada pada Ditjen Pengelolaan Utang sebesar Rp35 triliun dalam bentuk SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia). Jumlah tersebut dari total keseluruhan DAU sebesar Rp 44 triliun, sisanya tersimpan di perbangkan syariah. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, beberapa waktu lalu. Namun, banyak pihak meragukan statemen Anggito itu, bahkan tak sedikit yang berspekulasi raibnya DAU yang kerap diklaim sebagai milik salah satu instansi negara. DAU yang diperoleh dari setoran calon jamaah haji (calhaj) yang sudah melunasi BPIH jauh-jauh hari, dianggap telah disimpangkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Di sisi lain, selama ini sebagian dana itu diinvestasikan ke dalam instrumen sukuk, dan dinilai tidak transparan. Perlu dicatat, saat ini antrean pergi haji telah mencapai lebih dari lima tahun, bahkan di sejumlah provinsi mencapai delapan tahun. Selama menunggu antrean tersebut, calhaj sudah harus melunasi biayanya. Bagaimana sebenarnya keberadaan DAU yang terus disorot publik tersebut? Menjawab pertanyaan itu, Dumas Megazine wawancarai tokoh yang pernah turut meneliti sejumlah kejanggalan DAU, Drs H M Ichwan Sam, yang juga Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Berikut petikannya: Bagaimana MUI melihat keberadaan DAU yang terus disorot secara luas? Kami membahasnya sangat dalam, dari aspek hukum, legal formal, dan praktik organisasinya.

Jadi sejak awal, organisasi yang paling paham posisi Dana Abadi Umat adalah MUI. Kita tahu persis bahwa Dana Abadi Umat itu hanya digunakan untuk kepentingan umat. Akan tetapi, terjadi penyimpangan pada masa Maftuh Basyuni, dan sebelum zaman Maftuh juga sangat

longgar. Pada zaman Bapak Tarmidzi Taher, apa yang digariskan sangat jelas sekali. Dirjen Haji sekarang Anggito Ambimayu telah kesini dan bertanya bagaimana pengelolaan dana itu. “Saya mau tashih ke MUI, apa benar Dana Abadi Umat itu

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

87


DANA HAJI milik pemerintah, kementerian agama ataukah punya umat?” Kami kembali bertanya kepada Anggito, bagaimana pandangan Anda, kok itu milik umat dan bagaimana pandangan Anda kalau itu punya pemerintah? Dia menjawab, “Feeling saya kuat bahwa ini milik umat”. Sejak lama kami katakan bahkan melalui ‘tangan-tangan’ yang ada di DPR bahwa dana ini milik umat dan dipergunakan untuk kepentingan umat. Kemudian ada satu keputusan tentang optimalisasi penggunaan DAU untuk keperluan haji. Dengan jumlah jamaah haji 207 - 214 ribu, berapa yang bisa diambilkan dari Dana Abadi Umat. Menurut MUI itu adalah langkah yang agak berlebihan; optimalisasi dengan cara seperti itu berlebihan. Jadi, MUI tetap berpendapat kalau pun ada optimalisasi DAU itu harus diyakini dana umat. Kita mengingatkan bahwa jangan sampai nanti timbul anggapan bahwa pemerintah itu seperti biro travel terbesar di dunia. Maksudnya? Jadi, ia merasa memiliki hak otoritas dana haji tanpa pertanggungjawaban, karena dana itu sudah dianggap dana untuk membayar tiket. Itu cara travel biro, bukan cara kerja negara dan bukan cara kerja pemerintah. Oleh karena itu, secara terus menerus kita bersuara waktu itu atas nama MUI. Saya bilang, kita keberatan DAU digunakan untuk membangun tower haji; rencananya mau dibangun di Lapangan Banteng. Kemudian di situ juga akan dibangun mall dan nantinya disewakan. Pertanyaannya, apakah kementerian agama akan menjamin semua mall dan pekerjaan mall itu akan berjalan sesuai dengan panduan presiden dalam pemanfaatan DAU? Apakah sejalan penggunaan mall itu dengan dakwah? Apakah pembagunan mall itu sama artinya dengan bantuan terhadap pendidikan Islam? Apakah sama dengan bantuan kesehatan untuk umat? Dan apakah mall itu sejalan untuk kepentingan haji?

88 ‹ DUMAS

Akhirnya rencana itu dibatalkan. Keberadaan dana haji itu sekarang bagaimana? Keberadaan dana haji itu kemarin sempat kita lacak. Dana haji itu tidak dikemana-manakan, masih tetap dan tidak bisa digunakan. Karena waktunya ‘tersandera’ terlalu lama, dana itu kita tanyakan, dan ternyata masih ada. Sepertinya terhenti (tawakuf). Kita menyesalkan penyimpanan dana haji itu sampai sekarang – setelah kita lacak – disimpan di sebuah bank konvensional, di BNI Cabang Pecenongan.

Dana sebegitu banyak, disimpan di satu tempat dengan bunga yang sangat rendah. Akhirnya muncul supaya ada penggunaan dana haji secara progresif. Waktu itu kita memberikan penjelasan, bahwa Majelis Ulama Indonesia setuju adanya pikiran untuk mendayagunakan dana abadi haji, tapi harus dijamin pendayagunaan itu, harus menghasilkan. Harus dilakukan studi secara cermat, dan menyetujui penggunaan dana untuk suatu kegiatan usaha, harus bertanggungjawab kalau suatu ketika terjadi kerugian. Itu milik milik umat, milik orang banyak dan tidak

EDISI XVII OKTOBER 2012

bisa hanya disetujui oleh seorang menteri, dirjen, tapi harus pemerintah dalam pengertian keseluruhan. Karena disebut-sebut sempat terjadi penyimpangan? Itulah yang namanya optimalisasi itu. Misalnya, saya kritik Pak Maftuh Basyuni. Bapak menggunakan dana, apakah dikasihkan khusus dari presiden? Apakah dana dari keluarga besar mana? Ataukah itu Dana Abadi Umat? Waktu saya menjadi peneliti untuk penyimpangan dana saat terjadi kelaparan, ketuanya Pak

Tolhah, Sekretarisnya Irjen Departemen Agama, wakjen Irjen Luar Negeri dan salah seorang dari MUI saya. Saya dijadikan juru bicara. Jadi duit 38 miliar untuk menutup kelaparan itu, duitnya siapa? Kalau itu duit dana haji [DAU], apakah sudah izin kepada pemilik uang itu? Jangan sampai itu melakukan tindakan ghasab. Jadi ini harus tetap dipertanggungjawabkan. Saya kira dia masih ingat dengan ucapanucapan itu. Seperti yang lain, Kiai Ma‘ruf bicara seperti itu, Kiai Sahal juga mendorong supaya itu terus digali agar tidak terjadi


DANA HAJI penyimpangan. Saya kembali kepada penggunaan dana yang lebih produktif dengan catatan, ya seperti itu. Kemudian, akhirnya ada dana yang akhirnya bisa digunakan dan itu ditanggung oleh pemerintah melalui sukuk. Sukuk yang digunakan juga sudah sangat besar, yaitu 17 triliun bukan dari dana haji, bukan dana abadi umat, tapi dana storan. Kalau Dana Abadi Umat Sendiri Berapa? triliun lebih, sementara yang haji sudah 40 triliun. Mungkin tahun depan, kata Anggito itu akan sampai di atas 50 triliun. Sementara sekarang ongkos haji naik terus, bagaimana ini? Jadi, tudingan kesalahan besar yang dialamatkan ke Indonesia oleh negara-negara lain, sumber kenaikan dana naik haji salah satu sumbernya Indonesia. Jamaah haji Indonesia besar, sementara dalam tawar menawar dengan pemerintah Arab Saudi lemah. Apa yang namanya taklimatul hajj, ketentuanketentuan anggaran haji hanya untuk pembangunan Arab Saudi dan harus diikuti oleh semua negara. Mestinya dengan jumlah jamaah haji paling besar, seharusnya barganing position tinggi. Itulah yang tidak terjadi. Kita semua menampung tangan di bawah kalau ada yang memberikan belas kasihan atau tambah kuota. Itu terusmenerus dilakukan, sekarang yang dilakukan juga seperti itu. Semesti harus bagaimana? Ya, kita harus melakukan penggunaan harta haji yang ada, seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, maka posisi penambahan juga harus cepat. Malaysia dengan jumlah tabungan haji, melalui jamaah haji sebanyak 18.000-22.000 ribu bisa melakukan dengan jumlah penduduk 19.000. Itu kan per seribu dengan kenaikan penduduknya sekarang 22 juta. Dan 20.000 dibandinkan dengan

Indonesia 240.000, ini tidak ada apaapanya. Jadi apa yang terjadi di Malaysia, bukan bandingan, kita harus berlipat-lipat. Jadi dimana kelasalahan Kemenang dan Pemerintah dalam pengelolaan dana haji seperti ini? Penglihatan kami dan pengamat, kelemahan kita adalah ketidakmampuan mengupayakan sebuah tempat, asrama atau pemondokan sendiri di Saudi, itu satu. Yang kedua, kita menggandeng maskapai penerbangan Arab Saudi yang notabene kolotif dengan pemerintahannya. Jadi, Garuda itu cuma cari selamat aja, gandeng kepada Saudi Airline. Jadi kalau Saudi menetapkan ini, maka Garuda ikut menetapkan itu. Ini kan sesuatu yang tidak boleh terjadi, ada something wrong. Dulu saya bilang kepada Anggito, saya orang Jawa, saya tidak percaya klenek-klenek tapi saya menghadapi berbagai kenyataan. Siapa pun pejabat haji, apakah itu Kemenag atau Dirjen Haji, kalau banyak maunya, pasti akan terbentur sesuatu. Anda harus hati-hati. Jangan merasa bisa, tapi pertama bisa merasakan. Kedua, Anda harus lakukan langkahlangkah jangan sepotong-sepotong harus komprehensif dan jangan drastis. Tapi masalahnya, dia kan pilihan dari pemerintah? Tidak persis seperti itu juga. Pemilihan untuk pejabat haji, semata-mata didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan mengelola uang, itu sesuatu yang tidak didasarkan kepada motif utama penyelengaraan haji. Motifnya bukan itu. Bagaimana ketertiban dan semangat pengabdian dalam menangani haji. Untuk efisiensi, semestinya bisa dibuat sebuah pemondokan haji di Saudi yang terpadu, menurut Bapak? Ya itu, alasannya tidak bisa. Bagaimana tidak bisa, orang menawarkan proposal ke sini itu banyak sekali. Fadel sudah siap kayak itu, tempat sudah ada lalu

dipotong oleh Kementerian Agama. Alasannya nanti merusak hubungan. Lantas untuk menjaga amanah umat ini, Kemenag harus bagaimana? Ya, setidaknya bagaimana pemerintah bisa memberdayakan potensi produktifnya. Salah satunya melalui investasi sukuk, penambahan itu sangat progresif. Lebih baik daripada deposito. Melalui bank Syariah? Ya, sukuk syariah. Jadi dengan 17 triliun itu dalam setahun itu dapat menghasilan 24 triliun. Bagaimana dengan uang yang di BNI Cabang Pecenongan itu? Ya, sedang kita dorong. Dalam ijtima MUI yang terakhir di Tasik, menyerukan kepada pemerintah untuk segera memindahkan dana haji; dana nasabah haji dari bank konvensional ke bank syariah. Jadi semangatnya seperti itu. Mengapa bias berada di bank sekecil itu? Katannya, aman. Alasan keamanan, yang menjamin itu tujuh instansi yaitu Kemenag, Kementerian Keuangan, BUMN, Sekretariat Negara, Bank Sentral, BIN, dan Kementerian Kesehatan. Jadi semua kementerian ikut menjamin, kesepakatan untuk disimpan disitu. Jadi, kalau yang dikasih penjelasan itu rakyat biasa, gampang percaya, tapi kalau yang dijelaskan itu bankir atau anggota DPR, maka logikanya dipertanyakan. Karena banyak yang jamin, 97 persen penggunaan dana haji itu dalam bentuk uang asing, dolar atau real, itu beresiko. Jika dikatakan bunganya kecil, orang awam mungkin saja berpikiran su‘uzhan? Itu tidak hanya mungkin, orang sudah ngomong dimana-mana. Itu pasti untuk ... Itu sebenarnya tidak boleh, kan instruksi presiden tidak boleh ada mistake sekecil apapun dalam pengelolaan dana haji. Jadi harus hati-hati. Tapi, praktiknya seperti itu, over protektif. Dan logika orang awam, menjadikan sesuatu yang main-main. ‹sam/ owen.

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

89


PROFIL

Secuil Kisah Hidup Sriana Kristianingrum

Penyayang Penderita Kusta Itu Menjadi Tamu Kehormatan Istana Indonesia masih menghadapi masalah penyakit menular yang menjadi penyebab kesakitan dan kematian. Mereka yang mengalami dampak penyakit menular adalah golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan yang jumlahnya semakin bertambah. Indonesia masih menghadapi masalah ini karena masih ditemukan beberapa penyakit menular yang belum dapat dikendalikan secara tuntas. Oleh sebab itu, program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular mempunyai andil penting dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Sriana Kristianingrum, perawat yang bekerja di Puskesmas Balerejo Madiun, merasa ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyakit menular, khususnya kusta, tubercolosis (TB), dan infeksi menular seksual (IMS). Selaku petugas P2M (Pengelola Penyakit Menular) tanggung jawab itu ia emban dengan sebaik-baiknya dengan melakukan gerakan masyarakat terkait dengan program P2M dan sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan program PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat). Dalam rangka mewujudkan Madiun Sehat 2013 dan mendukung tercapainya pembangunan kesehatan nasional sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, Sriana melakukan promosi kesehatan melalui tulisan yang dipublikasikan media cetak Media Mataram yang beredar di wilayah Karesidenan Madiun. Dengan

90 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012


PROFIL artikel-artikel yang ditulisnya tentang pengetahuan kesehatan yang berhubungan dengan penyakit menular itu, ia berharap masayarakat menjadi tahu, mau, dan mampu melakukan upaya pencegahan penyakit menular dan menjadikan masyarakat cinta pola hidup PHBS. ”Sejak menjadi PNS di lingkungan Dinkes Kabupaten Madiun saya diberi tugas untuk mengelola program TB, Kusta, dan IMS, dan sekaligus sebagai koordinator P2M. Bersama tim dari Puskesmas Balerejo, kami selalu melakukan penyuluhan tentang penyakit menular secara terjadwal di posyandu, kegiatan PKK, dan sekolah-sekolah, selain melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga dalam rangka mamantau dan menemukan kasus-kasus penyakit mewabah di wilayah kerja kami. Dari pantauan ini, kami pun melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sebagai pemecahan masalah,” ujar Sriana. Selama dua tahun terakhir, bersama petugas program kesehatan, Sriana melakukan pemetaan wilayah berdasarkan masalahnya, dan melakukan evaluasi setiap akhir tahun. Dari evaluasi itu, ditentukan perlu tidaknya pemeriksaan atau alternatif tindakan lain terhadap masalah yang ditemukan. ”Bersama petugas promkes saya tergerak untuk mengadakan lomba penyuluhan bagi kader posyandu. Dengan dibantu anggota panitia, saya selaku ketua penyelenggara bekerja keras mencari dana secara swadaya. Dengan lomba penyuluhan ini, kami berharap bisa mencetak kader-kader kesehatan yang berkualitas, pandai, tangguh, dan berwawasan kesehatan,” tandasnya. Dalam kurun dua tahun, dalam program TB, Sriana berhasil melaksanakan tugas cukup memuaskan dan bisa melebihi target karena pasien TB yang diobati mencapai 30 orang dalam setahun. Untuk memantau kondisi setelah pengobatan, ia pun tergerak untuk membentuk paguyuban TB yang

diberi nama Manunggal Roso. Dengan paguyuban ini diharapkan kondisi kesehatan mantan penderita TB dapat dipantau secara berkala. Untuk meningkatkan kebugaran mereka, Sriana mengajarkan senam pernafasan untuk menjaga kelancaran peredaran darah serta kesehatan jantung dan paru-paru. ”Dalam periode 2010-2011, kami menemukan ternyata para mantan penderita TB berat badannya tidak naik, mereka kehilangan nafsu makan dan sering mual akibat asupan gizi kurang adekuat. Atas dasar temuan ini, bekerjasama dengan petugas gizi, kami memberikan penyuluhan tentang gizi dan menu seimbang dan menganjurkan mereka untuk melalukan senam pernafasan secara rutin di rumah masingmasing serta melaksanakan PHBS. Hasilnya, 80% dari mereka berat badannya naik,” kata Sriana. Dalam program kusta, pemberantasan kusta pun terus berjalan. Bersama petugas promkes, Sriana melakukan penyuluhan tentang gejala dini kusta. Dalam hal ini, ia berkerjasama dan berkoordinasi dengan petugas lain secara lintas sektoral untuk dapat menemukan penderita kusta sedini mungkin. Mengabdi dengan Kasih Sayang Merawat penderita kusta menuntut kemampuan mengatasi perasaan jijik dan ketakutan tertular penyakit kusta. Tidak banyak perawat mampu mengatasi perasaan itu. Sriana Kristianingrum termasuk perawat yang tidak jijik dan tidak takut tertular kusta. ”Saya pasrah, kalau sampai tertular, itu berarti kehendak takdir, tapi semoga saya tidak tertular. Saya kasihan melihat para penderita kusta, tak ada orang mau mendekati, apalagi mengobati. Itulah sebabnya saya terpanggil. Saya membayangkan, bagaimana kalau penderita itu keluarga sendiri,” ucap Sriana, mengungkapkan niat bulatnya yang penuh ikhlas untuk menyayangi para penderita kusta. Sebagai perawat kusta, tentu saja Sriana sering berhadapan

dengan borok atau kulit yang menghitam dan menebal. Borok kusta yang menjijikkan itu mengeluarkan bau tak sedap yang menyengat. Kuman kusta memakan kulit, daging, otot, ruas, sendi, dan tulang. Di antara penderita kusta ada yang hilang jemari serta telapak kaki dan tangannya, bahkan juga ada yang kehilangan hidungnya. Tak jarang penderita kusta yang ia temui telah mengalami kecacatan fisik permanen, seperti jari tanggannya tinggal separuh, jari kakinya hilang, bahkan hidungnya tinggal sebagian. Karena itu, mereka cenderung menutupi jika ada anggota keluarga yang menderita penyakit ini. Alasannya, khawatir diasingkan dari lingkungan karena dinilai mengidap penyakit yang menjijikkan. Di mata masyarakat awam, menderita kusta dianggap aib. Stigma negatif yang berkembang di masyarakat itulah yang menghambat pemberantasan penyakit kusta dan pengobatan bagi penderita. Pasien tak akan datang ke puskesmas apabila Sriana hanya duduk di belakang meja. Didorong niat yang kuat, istri Sufyan Mashuri ini, suatu hari sempat melakukan ’grebeg desa’. Dari rumah ke rumah, ia mengetuk pintu di seluruh desa Sogo yang termasuk kantong kusta untuk mencari apakah di dalam rumah itu ada penderita kusta. Grebeg desa ini ia lakukan karena kebanyakan penderita kusta atau keluarga penderita kusta tidak mau mengaku jika ia menderita kusta karena malu atau takut diketahui masyarakat. Seperti memilah jarum di tumpukan jerami, pencarian penderita kusta tak mudah. Ditolak, bahkan diusir oleh penderita kusta, pernah dia alami. Penolakan itu tak membuatnya mundur. Apalagi setelah berhasil menemukan, ia harus memberikan penyuluhan agar penderita bersedia berobat ke puskesmas. Ketika penderita kusta mulai malas berobat, ia berupaya mengingatkan. Ia tak henti menyuntikkan semangat supaya pasien tekun menjalani pengobatan, sebab hanya dengan ketekunan, pengobatan dapat dituntaskan.

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

91


PROFIL Dalam grebeg desa itu, Sriana menemukan dua penderita kusta dalam keadaan cacat dan luka sehingga mempengaruhi produktivitas kerja sosial dan ekonomi serta beban psikologis penderita karena stigma masyarakat tentang kusta sangat buruk. Itulah sebabnya, Sriana termotivasi untuk menguatkan mental dan moril penderita. Sriana sendiri menjalankan profesinya dengan tekun. ”Saya selalu melakukan kunjungan ke rumah-rumah pasien TB dan kusta untuk saya obati dan sekaligus memantau perkembangan kesehatan mereka. Selain itu, saya juga memberikan penyuluhan pada kontak serumah dan kontak intensif di sekitar rumah penderita,” kata Sriana. ”Banyak penderita minta dirahasiakan penyakitnya hanya karena khawatir tak ada tetangga yang mau menghadiri kenduri di rumahnya. Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Sebaliknya, saya harus menjaga amanah mereka,” tambahnya. Dalam menyayangi para penderita kusta, Sriana tidak hanya memberi obat dan keperluan perlengkapan yang diperlukan, melainkan juga memeriksa keadaan luka kusta dengan penuh kasih dan sayang, ramah dan sopan. Para penderita itu diajak berdialog dengan perasaan senang. Mereka diberi ketrampilan kerajinan tangan sehingga masih bisa berpenghasilan. Mereka juga diajak berolah raga senam bersama dalam suasana penuh riang. ”Jadi, selain mengobati para penderita kusta, saya merawat, menghibur, memberdayakan, dan menunjukkan empati juga, karena dengan cara begitu mereka bisa cepat pulih,” tandasnya sambil tersenyum. Dari kegiatan mengabdikan dirinya bagi para penderita kusta ini, untuk membangun kebersamaan di antara mereka, Sriana pun berinisiatif mendirikan paguyuban kusta yang diberi nama KPD (Kelompok Rawat Diri) Ngudi Sehat. Tujuan paguyuban ini adalah untuk mencegah bertambahnya penderita kusta, dan mengurangi kecacatan

92 ‹ DUMAS

penderita atau orang yang pernah mengalami penyakit kusta, membantu penyembuhan luka, mendorong pemeriksaan dini untuk mencegah cacat fisik, dan memberikan dukungan moril untuk membangkitkan kepercayaan diri para penderita kusta dan mantan penderita kusta. KPD Ngudi Sehat ini adalah satu-satunya paguyuban kusta di Kabupaten Madiun. Meski baru berumur 8 bulan, KPD Ngudi Sehat berhasil meraih juara III dalam lomba KPD se-Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012. Kegiatan paguyuban ini utamanya adalah menghimpun penderita kusta di Kabupaten Madiun tanpa batasan usia. Mengampanyekan penyakit kusta dan pencegahannya, memantau

EDISI XVII OKTOBER 2012

kondisi kecacatan dan kesehatan penderita kusta secara efektif dan efisien. Pertemuan yang diadakan minimal sebulan sekali ini diisi kegiatan merendam, menggosok, dan mengoles dengan minyak pada bagian tubuh yang terkena kusta. Selain perawatan diri, kegiatan diisi dengan senam bersama, dan kegiatan lain yang bervariasi, termasuk memberikan pelatihan keterampilan. Keterampilan yang diajarkan tak semata mudah dan murah, tetapi bernilai ekonomi juga, seperti keterampilan membuat meja lipat untuk anak, sulam jilbab, membuat gantungan kunci, dan memberi motif pada sandal. Hasil keterampilan ini dijual sehingga mereka bisa berpenghasilan. Sriana sendiri tak jarang mendapat jabatan


PROFIL tambahan sebagai tenaga pemasaran. Di tengah keasyikan menghasilkan karya keterampilan, Sriana kerap mengingatkan mereka untuk tidak terlalu asyik berkarya sehingga lupa dengan kegiatan rutin perawatn RGM (rendam, gosok, minyak) karena jika sampai lupa merawat sakitnya nanti lukanya atau cacatnya akan bertambah parah. Dengan memiliki keterampilan dan berpenghasilan, rasa percaya diri penderita ternyata semakin meningkat, apalagi saat mereka mendengar hasil kerajinannya laku dijual. Meski demikian, Sriana merasa keterampilan saja tak cukup bagi penderita kusta. Ia pun berinovasi dengan menciptakan senam khusus

yang dinamai Senam Kusta. Berbekal kemampuannya sebagai pelatih senam kebugaran pada kelompok ibu-ibu, ia mengolah beragam gerakan senam agar bermanfaat bagi penderita kusta. ”Untuk melatih syaraf-syaraf yang terganggu, saya terdorong untuk menciptakan olah raga senam bagi penderita kusta dan menciptakan lagu mars KPD Ngudi Sehat untuk memberikan semangat hidup kepada mereka,” tuturnya. Senam ini tak semata membangun kebersamaan dan memberikan hiburan, unsur kesehatan juga diperhatikan. Gerakan inti senam ini melatih syaraf mereka agar syaraf yang terganggu bisa berfungsi kembali. Gerakannya meliputi gerakan tangan, jari tangan, dan kaki. ”Di sini kelelahan atau stres fisik yang memicu reaksi bisa dihindari,” tambahnya. Semua gerakan dilakukan perlahan-lahan dan hati-hati. Walaupun merupakan bagian dari terapi syaraf, senam ini diiringi musik agar menyenangkan. Sriana memilihkan lagu pengiring senam yang menghibur dengan ritme lambat. ”Terapi murni membuat pasien jenuh. Tetapi kalau (terapi) digabung dengan senam, mereka menjadi lebih rileks, terhibur, dan bersemangat. Kondisi psikologi penderita yang mengalami perasaan senang ini dapat membantu penyembuhan,” jelas ibunda dari Althaf Kansava Mashuri, Iqbal Safadhil Mashuri, Garneta Fabiana Mashuri ini. egiatan Sriana dalam menjalani profesinya tidak hanya sebatas mengobati, merawat, menghibur, dan memberdayakan penderita kusta, lebih daripada itu ia bersemangat untuk melakukan kampanye. ”Karena desa saya termasuk desa kantong kusta, saya tergerak untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar terhindar dari ancaman penyakit kusta, saya mengadakan kampanye dengan membuat stiker tentang kusta dan foto ciri-ciri penderita kusta, saya tempel di rumah-rumah, di toko-toko, di warung-warung, dan di kantor desa. Dengan demikian

masyarakat bisa memiliki wawasan kesehatan terutama mengenai penyakit menular. Di desa tempat saya tinggal, bersama tim saya mempromosikan gerakan PHBS. Dalam program PHBS saya menggerakkan masyarakat membuat tempat cuci tangan di setiap rumah warga dalam rangka mewujudkan budaya CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun). Dana anggaran yang digunakan untuk program ini saya kumpulkan secara swadaya dari perkumpulan senam ibu-ibu di Desa Sogo. Selain CTPS, saya juga menggerakkan masyarakat dalam kegiatan GJBG (Gerakan Jemur Bantal Guling) karena hal ini bisa mngurangi atau mencegah terjadinya penyakit menular. Selain itu, saya mencanangkan Deklarasi Rumah Bebas Asap Rokok, saya buat stiker saya tempel di tiap-tiap rumah. Gerakan ini sudah berjalan lima bulan, dan hasilnya anggota warga yang suka atau biasa merokok sekarang keluar rumah jika akan merokok. Dengan begitu saya membebaskan warga dari bahaya asap rokok,” papar Sriana. Ketika ditanya, apa sasaran dari semua program ini? Sriana menjelaskan bahwa ia punya harapan agar masyarakat menjadi sadar kesehatan. Selain itu, biar masyarakat di desanya bisa mewujudkan program PHBS secara mandiri. Komitmen dan Prestasi Motivasi Sriana untuk mengabdikan dirinya dalam pengobatan dan penyembuhan kusta maupun TB diliputi keikhlasan. ”Komitmen saya dalam berkerja, bahwa bekerja itu adalah keikhlasan mengemban amanah dan mencintai pekerjaan,” begitulah ujar Sriana menunjukkan sikapnya sebagai seorang perawat yang ingin meraih sukses dalam profesinya. Profesionalisme Sriana bukan sekadar lip service. Ia membuktikan komitmennya itu dalam profesionalitas yang nyata dan teruji. Apa hasil dari kerja penuh ikhlas itu? Sriana banyak memperoleh

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

93


PROFIL penghargaan dan berhasil meraih aneka kejuaraan. Ia keluar sebagai Juara I dalam Lomba Senam Lansia Kabupaten Madiun (2010), Juara I dalam Lomba Kreativitas Kelompok Budaya Kerja Provinsi Jatim (2011), dan Juara III Kelompok Perawatan Dini Kusta Provinsi Jatim (2011). Selain itu, pada tahun 2012 ini, ia terpilih sebagai perawat teladan tingkat Provinsi Jawa Timur dan juga tingkat nasional. Semua pretasi tersebut membuat namanya begitu harum. Pretasinya terpilih sebagai juara I perawat teladan tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2012 telah mengantarkannya menjadi tamu kehormatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perasaan senang dan haru mengacak hati Sriana begitu ia menerima undangan dari istana. Pada tanggal 16 Agustus 2012, ia dijamu presiden dan mengikuti upacara Kemerdekaan RI di Istana Merdeka keeseokan hari. ”Siapa nyana orang desa menjadi tamu kehormatan istana,” decak Agus Widodo, SKM, MKes, kepala Puskesmas Balerejo, membanggakan reputasi anak buahnya. Agus mengungkapkan bahwa ia ingin mencetak Sriana-Sriana lain di puskesmas yang dipimpinnya.. Apa kata perawat teladan yang setiap minggu rajin mengikuti pengajian Yasinan dan Sholawatan ini? Menanggapi anugerah yang dilimpahkan Allah kepadanya, Sriana berkata, ”Saya bersyukur alhamdulillah atas semua anugerah ini. Sejujurnya, saya tak pernah meminta atau berharap imbalan atas apa yang sudah saya lakukan. Niat saya ikhlas, semata hanya ingin membantu para penderita kusta supaya mereka sembuh dan dapat menjalani kehidupan seperti halnya manusia normal lainnya.” Itulah buah perjuangan panjang penuh lika-liku yang ditempuh Sriana selama bergelut mendampingi penderita penyakit menular di Madiun. Singkat kata, kunci kekuatan Sriana meraih prestasi dan mengukir reputasi adalah semangatnya untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama. Semangat ini pula yang membesarkan niatnya melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 Keperawatan. Dengan ilmu yang lebih tinggi ia berharap bisa berbuat lebih banyak bagi orang-orang di sekitarnya. ‹Mohammad Shoelhi

94 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012

Riwayat Hidup Sriana Nama: Tempat, Tanggal Lahir:

Sriana Kristianingrum Madiun, 20 Juli 1979

Pendidikan : SDN Gunungsari, Madiun, lulus 1991 SMP 1 Nglames, Madiun, 1994 SPK dr Soedono, Madiun, 1998 D-3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah, Ponorogo, 2005 S-1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah, Ponorogo Pekerjaan: Tenaga honorer Puskesmas Balerejo, Madiun, 1999-2007 CPNS di Puskesmas Balerejo, 2007-2008 Pengelola Program Kusta, TB, dan IMS di Puskesmas Balerejo, 2008 - kini. Aktivitas: Perawat Puskesmas Balerejo Koordinator Pemberantsan Penyakit Menular Balerejo Pengelola Program Kusta, TB, dan IMS Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Madiun Instruktur Senam Aerobik Kabupaten Madiun Instruktur Senam Lansia Ketua TIM Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Desa Sogo, Balerejo. Anggota pengajian Yasinan desa Sogo kecamatan Balerejo Prestasi: Juara I Senam Lansia Kabupaten Madiun, 2010 Juara I Kreativitas Kelompok Budaya Kerja Provinsi Jatim, 2011 Juara III Kelompok Perawatan Dini Kusta Jatim, 2011 Perawat Teladan Provinsi Jatim, 2012 Perawat Teladan Nasional, 2012.


PILKADA

Gajah Terjerambab, Semut Menang KO Mayoritas pemilih lebih melirik kualitas calon, rekam jejak, kemampuan, dan integritas. Isu SARA pun tidak berubah menjadi ketegangan sosial. MENGEJUTKAN. Kata itu barangkali paling tepat mendeskripsikan gegap-gempita Pilkada DKI Jakarta 2012. Suasana rivalitas begitu meruncing terasa beberapa bulan belakangan, akhirnya ditutup dengan sebuah kemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Versi quick count versi LSI, JokowiAhok menang dari pasangan FokeNara dengan selisih perolehan suara 53,68% dan Foke 46,32%. Tidak dapat dipungkiri kemenangan

Jokowi-Ahok merupakan hasrat kuat dari warga DKI Jakarta yang sudah mendambakan sebuah perubahan di Ibukota. Demikian banyak komentar pengamat politik mengamati kemenangan Jokowi-Ahok yang cukup mengejutkan. Romansa politik yang mereka ketengahkan sekaligus menjadi sumber inspirasi baru dinamika politik dan hakikat kepemimpinan publik. Kemenangan yang diperoleh Jokowi-Ahok turut mengindikasikan berlakunya sikap anti-status quo pada masyarakat Ibu Kota yang plural-urban. Membuktikan pula bahwa Warga Jakarta menjadikan kenyataan dan realitas yang ditemui sehari-hari sebagai standarditas. Banjir, macet, kumuh, korupsi, premanisme yang masih saja menghantui menjadi bukti belum terpuaskannya ekspektasi warga DKI Jakarta selama ini. Walhasil,

mereka lebih mempercayai Jokowi sebagai ‘wali’ perubahan. Terlepas dari itu, pertarungan ini dapat dianalogikan sebagai pertarungan antara semut dan gajah. Sebagaimana sudah diketahui, hampir semua partai ‘jumbo’ atau partai gajah seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP dan sejumlah partai lainnya merapat ke Foke-Nara, sementara Jokowi hanya dijagokan oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Awalnya banyak orang memprediksikan, sejarah Pilkada 2007, akan terulang kembali. Dimana Adang Darajatun-Dani Anwar babak-belur ‘dilindas’ partai-partai besar ketika dulu juga merapat ke pasangan Foke-Prijanto. Kalau melihat kalkulasi partai politik, maka 83 persen melawan 17 persen. Akan tetapi, ahwal klasik itu hanya berakhir dalam lembaran

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

95


PILKADA ilusi. Koalisi rakyat justru perkasa di hadapan partai-partai gajah. Buktinya, mesin partai sama sekali tidak mempengaruhi suara pemilih di Pilkada DKI. Fakta ini membuktikan bahwa kapabilitas dan integritas figur jauh lebih berharga ketimbang partai pengusungnya. Di Jakarta, agaknya pemilih lebih menekankan kapabilitas kandidat dan track record yang pernah dibuat dari partai-partai raksasa yang berdiri di belakangnnya. Buktinya, Jokowi-Basuki berhasil menjungkirbalikkan prediksi yang semata-mata bersandar pada logika statistik elektabilitas kedua partai pengusung, sementara menyepelekan jeritan rakyat kecil. Kendati sempat digelindingkan isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), namun pergumulan politik kaum feodal itu hanya berakhir dalam ruang perdebatan, tidak dalam realitas di tengah masyarakat. Walhasil, warga Jakarta membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang cerdas dan kritis dengan intuisiintuis politik yang tengah dimainkan oleh masing-masing kandidat. Terlebih lagi, bukti rekam jejak masing-masing kandidat sangat mudah dilacak dan dikonfirmasi oleh

96 ‹ DUMAS

pemilih, terutama yang berpendidikan dan memiliki informasi akurat. Sandungan lain yang tak ringan adalah kampanye anti-Jokowi-Ahok yang mengusung sentimen agama dan etnis. Ahok kebetulan beragama Kristen Protestan. Banyak penceramah menggaungkan ayat larangan muslim memilih pemimpin non-Islam. Jakarta dikenal sebagai basis muslim fanatik. Bagi pendukung Foke berbasis sentimen agama, ternyata terdapat blunder. Hasil ini, untuk kesekian kalinya memberikan sikap tegas kepada partai-partai bahwa mereka bukan lagi sumber rujukan pemilih menentukan seorang pemimpin. Jika selama ini ‘kucing dalam karung’ dengan sekejap bisa dicalonkan, maka berbeda kondisinya sekarang. Masyarakat jauh lebih cerdas menentukan pemimpinnya. Terlebih lagi, media massa begitu gesit menggali track record masing-masing kandidat. Tentu semua itu dapat menjadi barometer seorang pemilih memberikan suaranya. Di sisi lain, sulit dipungkiri bahwa media begitu getol bahkan cenderung memihak kepada JokowiAhok. Walhasil, pencitraan dan popularitas si ‘semut’ dengan tibatiba pun langsung “meng-gajah”, sementara Foke-Nara hanya bisa bergumam di tengah menggerayangnya sepak terjang Jokowi. Agaknya media jengah dan muak dengan meluapnya memberitaan seputar aksi korup para politisi di seantaro bumi pertiwi. Kehadiran peraih Anak Bantaran Kali Anyar ini bagai oase menyegarkan dan segera merebut simpati publik. Semua terperangah dengan kejutan dari Jokowi-Ahok. Mereka melawan arus yang selama ini menjadi pegangan, dimana dukungan mayoritas partai politik pada petahana bukan jaminan kemenangan. Sentimen agama dan etnis tak lagi signifikan menghadang langkah Jokowi melenggang ke DKI 1. Bukan ini saja, pasangan ini memberikan surprise pada putaran pertama, Juli lalu; mereka juga berhasil menepis perkiraan semua lembaga survei yang mengunggulkan Foke. Kondisi ini,

EDISI XVI XVII SEPTEM OKTOBER 2012

sepertinya bisa dianalogikan dengan gajah terjerambab dengan ketambunan badannya, sementara dengan itu si semut bisa menang KO dengan mudahnya. Menariknya, kemenangan Jokowi ini pun langsung mendapat apresiasi dari Calon Gubernur Fauzi Bowo. Ia pun menelpon Jokowi dan memberi selamat. “Selamat, semoga Anda dan Ahok sukses,” tutur Foke via telepon. Jokowi pun tidak lupa memberi apresiasi kepada Foke. “Kita harus memberikan penghargaan sebanyak-banyaknya kepada Pak Foke. Beliau sudah banyak memberi untuk DKI,” kata Jokowi, di posko pemenangan Jokowi-Ahok di Jalan Borobudur No 22 Jakarta. Pemenang wajib menghormati yang kalah dan yang kalah mendukung yang menang. Karena itu, kita patut mengacungkan jempol kepada Fauzi Bowo yang legowo menerima kekalahan di quick count dan bersikap bijak dengan mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi. Ketika berlomba-lomba memikat hati publik, kedua kontestan mengklaim program mereka adalah yang terbaik. Namun, sejatinya tidak semua program milik lawan jelek. Pasti ada kelebihan yang layak diadopsi untuk memperkuat sinergi dalam membangun Jakarta. Bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih, kita juga mengingatkan bahwa kemenangan bukanlah akhir dari perjuangan panjang yang menguras energi dan uang. Kemenangan justru merupakan awal untuk bekerja lebih keras demi merealisasikan janji-janji manis yang mereka tebar selama kampanye. Ancaman banjir, misalnya, dari tahun ke tahun terus menghantui. Kemacetan lalu lintas pun kian menjengkelkan dan mulai membuat warga ibu kota frustrasi. Bahkan para ahli memprediksi, jika tidak ada pembenahan yang signifikan, Jakarta akan macet total pada 2014. Untuk membenahi Jakarta, lima tahun bukanlah masa jabatan yang lama. Oleh sebab itu, gubernur dan wakil gubernur terpilih pantang mabuk kemenangan karena tugas mahaberat sudah menunggu di depan. ‹owen putra


NASIONAL

‘Cicak’ Meradang, ‘Buaya’ Pun Terjengkang

MIO MENOPANG KPK: Presiden SBYdidampingi Jaksa Agung Basrief Arief dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo memberikan keterangan pers terkait solusi atas konflik KPK dan Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10) malam.

Episode lanjutan “Cicak Vs Buaya II” menapak babak baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengambil alih konflik Polri Vs KPK. Tapi akankah solusi yang ditawarkan SBY bersifat permanen?

D

UA pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, tampak bergegas meninggalkan Istana Negara, Senin (7/10). Tak ada sepatah kata pun yang diucapkan keduanya. Mereka langsung tancap gas dengan mobil Panther biru meninggalkan kompleks Istana. Abraham Samad dan Bambang meninggalkan Istana Negara di Jl. Medan Merdeka Utara, Senin sekitar pukul 14.10 WIB. Keduanya keluar dari salah satu pintu di kawasan Istana dengan mengendarai mobil golf. Bambang yang mengenakan kemeja putih dan celana krem, serta Samad yang memakai jas abu-abu, dengan diantar seorang Paspampres menuju ke Kantor UKP4, yang masih di kompleks Istana. Begitu turun dari mobil, keduanya langsung masuk ke Gedung UKP4. Tidak lama kemudian

sekitar 10 menit, keduanya keluar dari pintu yang berbeda dan masuk ke mobil Panther biru. Saat disapa wartawan, keduanya malah mempercepat jalannya dan tancap gas dengan mobil tersebut. Tak biasanya mereka menghindari wartawan. Apalagi mereka baru saja mengadakan pertemuan penting dengan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo yang dimediasi Presiden SBY guna membicarakan polemik KPK dan Polri. Seperti diketahui konflik ini diawali KPK yang tengah mengusut kasus Korlantas Polri. Nah, salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, yang menyidik tersangka Irjen Pol Djoko Susilo, ternyata juga tengah dibidik Polri dengan kasus dugaan penganiayaan pada 2004. Bahkan, polisi dari Polda Bengkulu dibantu Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menyerbu Gedung KPK untuk menangkap Novel Baswedan yang juga adik sepupu Anis Baswedan tersebut. Namun polisi gagal membo-

yong Novel sebab KPK dan sejumlah tokoh pasang badan, Jumat lalu. Meski gagal memboyong Novel, polisi ngotot akan menangkap kembali Novel. Kasus itu pun menuai protes publik. Muncul gerakan di masyarakat dalam bentuk “SaveKPK”. Hingga akhirnya Presiden SBY turun tangan menengahi polemik tersebut. Presiden mengambil alih kemelut Polri vs KPK yang juga disebut “Cicak Vs Buaya II”. Pertemuan antara pimpinan KPK dengan Polri untuk mencari solusi konflik dua lembaga itu juga atas mediasi Presiden. Malam harinya, Presiden SBY langsung mengumumkan sikap resmi Pemerintah dalam pidatonya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/10), setelah melihat situasi konflik KPKPolri berkembang ke arah tidak sehat. Situasi ini sama dengan saat “Cicak Vs Buaya” episode pertama. “Bila kita simak hari-hari terakhir ini situasinya berkembang ke arah yang tidak sehat,” ujar SBY. Kepala Negara mengingatkan kisruh kedua institusi ini pernah terjadi saat Susno Duadji menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Kala itu istilah “Cicak vs Buaya” pun mencuat. “Kita masih ingat bahwa dulu pernah ada perselisihan antara KPK dengan Polri ketika juga ada perbedaan pendapat menyangkut Pak Susno Duadji dengan Pak Bibit dan Pak Chandra,” papar SBY. Sebenarnya, kata Kepala Negara, Polri-KPK tengah berupaya menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan. Upaya itu merujuk pada UU dan MoU yang telah ada. Tetapi tidak bisa dicapai kesepakatan yang bulat. “Sungguh pun demikian saya terus terang sangat berhati-hati jika harus memasuki wilayah ini,” katanya didampingi sejumlah Menteri KIB II jajaran Polhukam, antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Timur Pradopo, Menkum

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

97


NASIONAL LIMA SIKAP PRESIDEN TERKAIT ‘CICAK VS BUAYA II’ 1. Kasus yang melibatkan Irjen Djoko Susilo ditangani KPK dan tidak dipecah. Polri menangani kasus lain yang tidak terkait langsung. 2.

Keinginan Polri melakukan proses hukum terhadap Kompol Novel Baswedan dipandang tidak tepat dari segi timing maupun caranya.

3.

Perselisihan menyangkut waktu penugasan penyidik Polri yang bertugas di KPK diatur kembali dan akan dituangkan dalam peraturan pemerintah. “Saya berharap teknis pelaksanaannya juga diatur dalam MoU KPK-Polri,” tegas SBY.

4.

Pemikiran dan rencana revisi UU KPK sepanjang untuk memperkuat dan tidak untuk memperlemah KPK sebenarnya dimungkinkan. “Tetapi saya pandang kurang tepat untuk dilakukan saat ini. Lebih baik sekarang kita meningkatkan sinergi dan intensitas semua upaya pemberantasan korupsi,” sambung SBY.

5.

SBY berharap agar KPK dan Polri dapat memperbarui MoU, kemudian dipatuhi dan dijalankan. Selain itu keduanya harus terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pemberantasan korupsi, sehingga peristiwa seperti sekarang ini tidak terulang di masa depan.

HAM Amir Syamsuddin, Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensesneg Sudi Silalahi, Kepala BIN Marciano Norman, dan Menpan Azwar Aboebakar. SBY pun memaparkan solusi mulai penanganan kasus Korlantas hingga penangkapan Novel Baswedan. Soal siapa yang berhak menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, Presiden menyatakan, penanganan korupsi yang melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo itu lebih tepat ditangani KPK. “Solusi yang kita tempuh, penanganan korupsi yang melibatkan Irjen Djoko Susilo, lebih tepat ditangani KPK. Karena nantinya bila cukup bukti dilanjutkan ke penuntutan,” ujar SBY. Hal itu, menurut SBY, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK pasal 50. Namun jika ada kasus lain yang tidak terkait langsung, maka SBY mendukung ditangani Polri. Dijelaskan SBY, saat buka puasa bersama di Mabes Polri pada 8 Agustus lalu, SBY telah menyampaikan kepada pimpinan KPK dan Kapolri agar dalam bertugas sesuai dengan UU dan MoU yang disepakati. Hal ini penting agar penanganannya efektif dan tuntas. Untuk itu Presiden SBY juga menyarankan agar MoU antara KPK, Polri dan Kejagung yang sudah ada diperbarui. Kerjasama ketiga lembaga penegak hukum itu harus berjalan baik dengan dasar aturan yang baik. Presiden menyesalkan tindakan Polri yang melakukan penangkapan penyidik KPK Kompol Novel Baswedan di Kantor KPK. Dia menyesalkan adanya insiden pada tanggal 5 Oktober 2012 itu. “Terus terang hal itu sangat saya sesalkan,” katanya. Selanjutnya Presiden segera menerbitkan aturan berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai penempatan penyidik Polri di KPK. Nantinya, setiap penyidik akan diperbantukan di KPK selama 4 tahun dan bisa diperpanjang 4 tahun lagi. Pidato SBY ini disambut positif banyak kalangan. KPK juga memuji sikap legawa Kapolri. “Saya apresiasi hal ini,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Banyak kalangan menilai dukungan SBY itu membuat polisi terjengkang. ‹ Owen Putra

98 ‹ DUMAS

EDISI XVII OKTOBER 2012

Novel: Saya Bukan Mengobrak-abrik! KOMPOL Novel Baswedan tak bisa berpangku diri. Polisi yang menjadi penyidik tetap KPK ini berusaha melawan kebijakan institusi yang pernah menaunginya: Polri. Dan meski dilindungi KPK, melalui tim pengacara dan anggota keluarganya, Novel menghubungi Komnas HAM. Pertemuan yang digelar di Gedung Komnas HAM, Ruang Asmara Nababan, Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/10), itu dihadiri tim yang terdiri atas Iskandar Sonhadji, Edwin Patogi, dan kakak Novel, Taufik Baswedan. Mereka langsung disambut oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Nurkholis dan investigator Komnas HAM, Rima Salim. Nurkholis mengatakan pihaknya memastikan akan terus memonitor perkembangan kasus Kompol Novel Baswedan, baik di Bengkulu maupun hasil pertemuan di Mabes Polri dan Setneg. “Yang penting bagi kami menerima pengaduan dulu, nanti kita akan menyikapi terhadap proses penegakan hukumnya, di mana ada pengaduan masyarakat itu yang paling penting,” ungkapnya. Nurkholis menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan LPSK dalam menyelesaikan kasus ini. Novel memang banjir dukungan. Segera setelah tersiar kabar kedatangan polisi untuk menangkapnya pada Jumat 5 Oktober 2012 malam, pendukung berduyun-duyun ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan petinggi lembaga itu, seperti Amin Sunaryadi dan Erry Riyana Hardjapamekas, datang paling awal. Mereka menuju lantai tiga, ruang kerja pemimpin komisi. Selanjutnya para tokoh berdatangan. Dukungan semakin riuh menjelang tengah malam. Ratusan Semut Rangrang—sebutan yang diberikan Busyro untuk pendukung KPK—berdiri di dalam dan luar gedung. Di satu lantai pada gedung itu, Novel Baswedan, 36 tahun, tetap memelihara senyum meski lelah dan kurang tidur. “Ini rekayasa, kekejian luar biasa,” ujarnya. Oleh Kepolisian, dia dituding terlibat pembunuhan tersangka pencuri ketika menjabat Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resor Bengkulu, delapan tahun silam. Lalu sebenarnya apa yang terjadi pada 2004? “Waktu itu saya baru seminggu menjadi Kepala Satuan Reserse setelah menjabat Kepala Urusan Pembinaan Operasi. Ada pencuri yang ditangkap, sempat ditembak, kemudian dihakimi massa. Ketika saya datang, pencuri itu tewas. Saya melihat tidak mungkin bisa mengusut siapa yang bertanggung jawab atas kematian itu. Akhirnya saya putuskan, saya ambil tanggung jawab. Jadi, ketika peristiwa terjadi, saya sebenarnya tidak di lokasi,” katanya. Novel mengatakan, dirinya mengusut kasus ini bukan untuk merusak institusi Polri, melainkan justru memperbaikinya. Dirinya memiliki solusi, bukan mengobrak-abrik. “Saya tidak berhenti setelah kriminalisasi ini. Akan saya buka semuanya. Kalau perlu, saya akan bicara kepada pers, kalau diizinkan pimpinan KPK. Saya akan menyiapkan penasihat hukum. Akan saya hadapi perkara ini,” katanya. ‹ Owen Putra

DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹

98


LAPORAN KHUSUS

DAFTAR ISI

Majalah bulanan Islam Izin Terbit SIUPP No: 693/SK/MENPEN/SIUPP/1998 (a/n SIGI) Penasehat Ahli

rakyat Amerika Latin, dan 1,7 juta Magetan, Dungus, Kresek, dan rakyat Afrika dibantai rezim sekitarnya. Karena itu, ketika 17 komunis yang dibantu Rusia, Uni tahun kemudian, PKI meneror di Soviet, kala itu. Kemudian 1,5 juta daerah Delanggu, Kanigoro, Bandar rakyat Afganistan dibantai Besi dan daerah lain sebagai Najibullah (1978-1987). Berapa ulama, pemanasan pra-G-30S/PKI, kiai dan santri yang dibantai habis klimaksnya pembunuhan enam Semua mata seakan memelototi kasus Sampang-Madura pasca insiden berdarah, Ahad (26/08) lalu. 06 oleh PKI pada tahun 1948, baik di jendral,lalu maka penduduk Jawaantar Timur Pertikaian yang disebut-sebut berawal dari konflik keluarga merembet ke perseteruan Madiun, Kediri, Magetan, tak bisa melupakan kebengisa Muso kelompok di tengah masyarakat itu, kembali menyeruak. Banyuwangi dan masih banyak lagi dkk. “Apakah yang seperti ini akan di luar Jawa. Pelanggaran HAM ini, diingkari, lalu mengatakan PKI itu jika direkonstruksi dalam waktu 74 peduli terhadap HAM?” jelas NU Dorong RI Kembali ke Khittah 1945 tahun (1917-1991), maka komunis Kemudian, GELAR KONBES DANbenarkah MUNAS ALIM komunis itu 64 ULAMA DI CIREBON .................................................... telah membunuh 120 juta manusia di pro demokrasi? Memang, neo76 negara. Angka ini melebihi jumlah komunis diajari komunis tua bahwa korban Perang Dunia I dan II. mereka pro-demokrasi. Para LAPORAN Lalu apaUTAMA kata Karl Marx? “Bila komunis tua mendustai anak-anak Komentar 10 waktu kitaTokoh tiba,........................................ kita tidak akan muda itu. Padahal, rentetan sejarah Ghirah Tugas MUI .................................... 11 menutup-nutupi terorisme kita. Kami tidak demikian. Di Uni Soviet, pemilu Tantangan Berat MUI ................................ 13 takMUI punya belas kasihan dan kami cuma diikuti satu partai, partai “PaluSelayang Pandang ........................... 15 takKiprah butuh belas kasihan dari siapa Arit”. RRC sampai sekarang tidak MUI ............................................... 16 pun. Bila waktunya tiba, kami tidak pernah melaksanakan pemilu bebas Lebih Dekat dengan Komisi Fatwa MUI ...... 18 mencari-cari untuk dan terbuka. Jadi mereka senantiasa Perhatian MUIalasan dalam Pembangunan Nasional .................................................. melaksanakan teror. Cuma ada satu 19 berbohong menyatakan diri proHarapan Saat Kelahiran MUI 22 cara memperpendek rasa.................... ngeri demokrasi, akan tetapi kepala Kepedulian MUI terhadap Masalah Politik musuh-musuh kita, dan cara itu negaranya disebut Koperasi diktator Jatim Persembahkan Internasional .............................................. Mabadiku Bintang adalah revolusioner!” demikian Karl 23 proletariat. Klaim9 ................................ bahwa ideologi 67 Mengenang Keteladanan Buya Hamka ..... 25 Ahok Melecehkan Ayat Suciyang ................. Marx. Vladimir Lenin menimpali, komunisme demokratis, tak 72 Dibutuhkan MUI yang Berwibawa ............ 27 “Tidak soal jika tiga perempat habis-habisnya dipropagandakn di MUI Rekomendasikan Perampasan TOKOH penduduk dunia habis, asal yang luar Soviet-Rusia dan RRC. Tetapi ini Harta Hasil Korupsi ................................... 29 SETENGAH ABAD DR ALI MASYKUR MUSA tinggal seperempat itu komunis. dipersulit oleh dua ucapan tokoh WAWANCARA Sekjen MUI Pusat Drs H M Ichwan Sam Mengalir dan Terus Berjuang ..................... 70 Untuk mereka sendiri. Mikhail Tomsky, Dalammelaksanakan Sorotan Umat MUIkomunisme, Terus kita tidak gentar di atas tokoh buruh Rusia menyatakan: TALBIYAH Membangun Prestasiberjalan ................................ 35 mayat 30 juta orang,” kata Lenin. “Kami partai-partai74 Berhajimengizinkan Dengan Moneyadanya Game ................... Ingatkah kita kekejaman lain, tentu saja. TapiUmrah prinsip dasar yang 78 RESENSI Kontroversi Haji dan ‘MLM’ ........... KPK Gunakan DalamMuso Otak Manusia’ komunis yang‘Tuhan dipimpin di membedakan kami dari negar-negara Ungkap Korupsi ........................................ 42 LAPORAN Madiun, September 1948. Tak barat adalahKHUSUS satu partai berkuasa, yakni Membasmi Teroris Dengan Mengikat lain terhitung berapa banyak orang baikpartai komunis dan partai-partai ALAM ISLAMI Ulama ....................................................... 80 baik dihabisi. Cara penyiksaannya dalam penjara!” Galeri sertifikasi ulama ............................... 84 KRISIS SYIRIA sudah tidak layak untuk ditulis. Lalu, Josef Stalin berkata: Bukan PKI Pergolakan Syiah-Sunni ................. 44 Algojo itu tertawa terbahak“Negara WISATA kami RELIGIadalah negara dictator Pemberontakan Oposisi yang Suriah sulit ................. bahak di atas mayat untuk46 proletariat, dan kediktatoran ini dikuasai Panasnya Bara Suriah .............................. 50 JAMAAH MASJID AL FALAH PHILADELPHIA dikenali lagi wajahnya. Kekejaman oleh partai tunggal, partai komunis, Salat Id dalam Suasana Rekreasi .............. 86 SNC Terbentuk,Mengundang PKI Madiun ini........................................ masih melekat dalam52 yang tidak bisa dan tidak akan bisa Intervensi Asing ingatan penduduk Takeran, 54 berbagi KOLOMkekuasaan dengan partai-partai Krisis Suriah Amankandaerah Israel ................... Gorang-Gareng, Soco, Cigrok, lain.” tersebut, JokowiDengan Penganutbukti-bukti Paham Konspirasi? ........ 73 Agenda Terselubung di Balik Tergadai dalam Etalase Masa .................... 98 Tragedi Rohingya ...................................... 58

I

NASIONAL Dosa Konstitusi Penyederhanaan Partai .... 60

PaluKHA AritHasyim pro-demokrasi terbantah Muzadi As’ad dengan Said Ali sendiri. dan H. patah Khofifah Indar Parawansa Di Indonesia Palu Arit bisa Prof. Dr. Mohammad Baharun merebut kekuasaan Prof. Dr. Nur Syam kembali apabila, Prof. Ali Aziz negeri iniDr.compang camping. Prof. Dr. Zainuddin Maliki Syaratnya hukum tidak tegak, Dr. Totok Amin Soefijanto keadilan tidak dilaksanakan dengan Pemimpin Umum Korupsi dan sungguh-sungguh. Choirul Anam penyalahgunaan jabatan meluas dan Pemimpin merajalela. Situasi chaos, kacau, Redaksi Mokhammad Kaiyis massa gampang dihasut untuk Samsul Muarif saling merusak. Jarak antara yang kayaDewan dan yang miskin seperti jurang. Redaksi: Samsul Muarif,jalan Rofiq Palu Kurdi Ismail, Dengan begitu, Arit Gatot Susanto, Mokhammad Kaiyis, merebut kekuasaan akan mulus dan Owen Putra, M. Shoelhi. gampang. Reporter Maka, Taufik Ismail Ahmad Fatih Su'ud, Fatkhul Aziz, mengingatkan, kita harus Sofyan Cahyono, Ahmad Millah Hasan, mengatasinya secepatZakir mungkin, Mohammad Saifullah, L. Makmur, Dadang Sugandi, Didik Krisna, Eko sebelum terlambat. Memanfaatkan Julianto, Khoirul Huda Sabili reformasi, karena neo-PKI menginfiltrasi Fotografer ke berbagai strata Umar Faruq, Dery Ardiansyah sosial, termasuk partai politik dan berhasil dengan spektakuler Disain Grafis menyusup ke badan legislatif. Dua Ahmad Hisbullah Fachry, Faiz Muda, A. perang Nuzulul Muskhaf, kali Ahmad kita mengalami saudara, yaituHusni 1948Firmansyah dan 1965, berbunuhbunuhan sesama kita. Haruskah ini Keuangan dihadapi rileks. Ahmaddengan Nahidlul Umam, Ahmad Hizbullah Fachry Waallhu’alam bish-shawab. Yang jelasPemasaran/Distribusi/Sirkulasi umat Islam terus berdoa agar AllahSyamsul SWT. Huda, menjauhkan Lutfi Eko Skita dari kekejaman PKI. Naudzubillahi Iklan mindzalik. (*) Lores Verdawati, Muvita Endah Rahayu, Andi Heriyanto, Toto Budiman Penerbit Yayasan Bisma Satu Percetakan: PT Duta Aksara Mulia Alamat Redaksi: Jakarta: Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat, Tlp. (021)31906159, Fax (021)31906214, Email:dumas.jkt@gmail.com Surabaya: Graha Astranawa, Jl. Gayungsari Timur 35 Surabaya, Tlp (031)8299982, 8299985,8299986. Fax (031) 8299987. Email: dumas@sby.centrin.net.id Website: www.dutaonline.com.

TAUSHIYAH Idul Fitri dan Momentum Introspeksi Diri .... 90 DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹ 3 DUMAS EDISI XVII OKTOBER 2012 ‹ 83



DUMAS EDISI OKTOBER 2012