Issuu on Google+


DAFTAR ISI Majalah bulanan Islam Izin Terbit SIUPP No: 693/SK/MENPEN/SIUPP/1998 (a/n SIGI) Penasehat Ahli KHA Hasyim Muzadi H. As’ad Said Ali Khofifah Indar Parawansa Prof. Dr. Mohammad Baharun Prof. Dr. Nur Syam Prof. Dr. Ali Aziz Prof. Dr. Zainuddin Maliki Dr. Totok Amin Soefijanto

06

I

Semua mata seakan memelototi kasus Sampang-Madura pasca insiden berdarah, Ahad (26/08) lalu. Pertikaian yang disebut-sebut berawal dari konflik keluarga lalu merembet ke perseteruan antar kelompok di tengah masyarakat itu, kembali menyeruak.

Pemimpin Redaksi Mokhammad Kaiyis Samsul Muarif

NU Dorong RI Kembali ke Khittah 1945 GELAR KONBES DAN MUNAS ALIM ULAMA DI CIREBON ...................................................

LAPORAN UTAMA Komentar Tokoh ........................................ Ghirah Tugas MUI .................................... Tantangan Berat MUI ................................ MUI Selayang Pandang ........................... Kiprah MUI ............................................... Lebih Dekat dengan Komisi Fatwa MUI ...... Perhatian MUI dalam Pembangunan Nasional .................................................. Harapan Saat Kelahiran MUI .................... Kepedulian MUI terhadap Masalah Politik Internasional .............................................. Mengenang Keteladanan Buya Hamka ..... Dibutuhkan MUI yang Berwibawa ............ MUI Rekomendasikan Perampasan Harta Hasil Korupsi ...................................

29

Dalam Sorotan Umat MUI Terus Membangun Prestasi ................................ 35 RESENSI KPK Gunakan ‘Tuhan Dalam Otak Manusia’ Ungkap Korupsi ........................................ 42 ALAM ISLAMI KRISIS SYIRIA

44 46 50

58

NASIONAL Dosa Konstitusi Penyederhanaan Partai .... 60

Dumas edisi 16 hal 3-5 daftar isi dan pengantar.pmd 3

Fotografer Umar Faruq, Dery Ardiansyah

Jatim Persembahkan Koperasi Mabadiku Bintang 9 ................................ 67 Ahok Melecehkan Ayat Suci ................. 72 TOKOH

Disain Grafis Ahmad Hisbullah Fachry, Ahmad Faiz Muda, A. Nuzulul Muskhaf, Husni Firmansyah Keuangan Ahmad Nahidlul Umam, Ahmad Hizbullah Fachry

SETENGAH ABAD DR ALI MASYKUR MUSA

Mengalir dan Terus Berjuang ..................... 70

Pemasaran/Distribusi/Sirkulasi Syamsul Huda, Lutfi Eko S

TALBIYAH Berhaji Dengan Money Game ................... 74 Kontroversi Haji dan Umrah ‘MLM’ ........... 78

Iklan Lores Verdawati, Muvita Endah Rahayu, Andi Heriyanto, Toto Budiman

LAPORAN KHUSUS Membasmi Teroris Dengan Mengikat Ulama ....................................................... 80 Galeri sertifikasi ulama ............................... 84 WISATA RELIGI JAMAAH MASJID AL FALAH PHILADELPHIA

Salat Id dalam Suasana Rekreasi .............. 86 52 54

Dewan Redaksi: Samsul Muarif, Rofiq Kurdi Ismail, Gatot Susanto, Mokhammad Kaiyis, Owen Putra, M. Shoelhi. Reporter Ahmad Fatih Su'ud, Fatkhul Aziz, Sofyan Cahyono, Ahmad Millah Hasan, Mohammad Saifullah, Zakir L. Makmur, Dadang Sugandi, Didik Krisna, Eko Julianto, Khoirul Huda Sabili

19 22

WAWANCARA Sekjen MUI Pusat Drs H M Ichwan Sam

Bukan Pergolakan Syiah-Sunni ................. Pemberontakan Oposisi Suriah ................. Panasnya Bara Suriah .............................. SNC Terbentuk,Mengundang Intervensi Asing ........................................ Krisis Suriah Amankan Israel ................... Agenda Terselubung di Balik Tragedi Rohingya ......................................

64

10 11 13 15 16 18

23 25 27

Pemimpin Umum Choirul Anam

KOLOM Jokowi Penganut Paham Konspirasi? ........ 73 Tergadai dalam Etalase Masa .................... 98

Penerbit Yayasan Bisma Satu Percetakan: PT Duta Aksara Mulia Alamat Redaksi: Jakarta: Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat, Tlp. (021)31906159, Fax (021)31906214, Email:dumas.jkt@gmail.com Surabaya: Graha Astranawa, Jl. Gayungsari Timur 35 Surabaya, Tlp (031)8299982, 8299985,8299986. Fax (031) 8299987. Email: dumas@sby.centrin.net.id Website: www.dutaonline.com.

TAUSHIYAH Idul Fitri dan Momentum Introspeksi Diri .... 90 DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 

9/13/2012, 5:38 AM

3


SURAT PEMBACA

Ulama di Mata Teman Saya

Negeri Miskin Prestasi SAYA mengikuti pemberitaan soal PON Riau. Dari arena PON saya jadi maklum mengapa Indonesia terus menerus paceklik prestasi di bidang olahraga. Timnas sepakbola misalnya kalah sama Malaysia dan Korea Utara. Kalah di kandang sendiri. Yang diperebutkan adalah Piala SCTV, yang notabene piala yang dipersembahkan oleh orang Indonesia sendiri. Sepakbola ini wajar kalah melulu sebab PSSI-nya tengah berkonflik hebat. Para petingginya sudah kalah dengan ego masing-masing. Rapat pun sampai dilakukan di Malaysia, hanya untuk melakukan kompromi, yang sebenarnya sangat sederhana. Kasus PSSI jadi ruwet karena petinggi PSSI kalah

dengan egonya sendiri-sendiri tadi. Lalu PON dibelit kasus korupsi, yang bahkan KPK mengincar Gubernur Riau. Jadi klop rasanya kehancuran Indonesia. Belum lagi kalau dipanjangkan lagi ke kasus dugaan korupsi di Kementerian Agama, negeri ini seolah sudah tak ada harapan lagi untuk meraih prestasi demi kejayaannya. Ditambah lagi kasus terorisme yang begitu dramatis. Rangkaian kasus korupsi dan teroris ini mengubur berita-berita PON. Kecuali bila benar-benar ada lagi pejabat yang ditetapkan oleh KPK jadi tersangka kasus PON.‹ Salahudin Al-Ayyubi Depok Jawa Barat

Jokowi, Solo, dan Terorisme PENGGEREBEKAN teroris di Solo sempat dikaitkan dengan pilkada DKI yang akan digelar untuk putaran kedua. Hal itu karena Joko Widodo (Jokowi) merupakan calon gubernur unggulan yang akan bertarung dengan Foke, incumbent, di putaran kedua. Kalangan yang pro-Foke menyebut Jokowi belum waktunya naik kelas menjadi gubernur DKI yang wilayahnya lebih luas dan masalahnya lebih kompleks sebab merupakan ibukota negara Indonesia. Ini lantaran menangani keamanan di kota yang dipimpinnya saja gagal, lha kok mau memimpin Jakarta, mana bisa dia? Hal itu karena sudah terjadi beberapa kali teror, sekitar tiga kali, di wilayah yang dipimpin Jokowi tersebut. Artinya, Jokowi sedang kena teror juga. Untuk itu dia harus bisa menjawab tantangan tersebut sehingga kota yang dipimpinnya bisa aman lagi. Soal keamanan sangat vital “ketimbang soal mobil Esemka “ yang dulu sempat melambungkan nama Jokowi. Ini bukan berarti saya meremehkan mobil buatan para siswa di 1 ½ 1 1 ½

4 ‹ DUMAS

kota itu, tapi memang masalah yang sesungguhnya adalah keamanan. Maksud saya, ini ujian yang berat, yang harus dihadapi pemimpin ibukota, yang juga berkali-kali diguncang aksi teror bom. Jadi, Jokowi juga harus belajar dari kasus Solo, biar nanti bila benar-benar memimpin Jakarta bisa sukses menangani soal keamanan, yang tentu saja tidak bisa sendiri, tapi juga bersinergi dengan aparat keamanan. Sekali lagi, kritik sebagian orang itu, harus direspon positif oleh Jokowi sebagai tantangan.‹

Halaman (Back Cover) Halaman (Back Cover Halaman Balik Cover Dan Back Cover Halaman Dalam Halaman Dalam

Surahman Klaten, Jawa Tengah Rp. Rp.

10.000.000 6.000.000

Rp. Rp. Rp.

7.500.000 5.000.000 3.000.000

Saya membaca buku 20 Tahun Indonesia Merdeka yang diterbitkan Departemen Penerangan, 1965. Saya sangat terkesan dengan kutipan Ulama besar ini: “Saya sudah pernah menjadi pemimpin, saya sudah pernah menjadi direktur sesuatu perusahaan besar, saya sudah pernah menjadi pegawai, bahkan saya sudah pernah beberapa kali menjadi Menteri Negara..” “..Tetapi belum pernah merasai tanggung jawab yang lebih berat daripada saya sebagai ulama.” Pernyataan itu dikemukakan KH A. Wahid Hasyim yang dikutip buku 20 Tahun Indonesia Merdeka yang diterbitkan Departemen Penerangan, 1965. Lalu pertanyaannya, seberapa berat tanggung jawab sebagai ulama? Saya sendiri kadang marah ketika ada teman mencibir ulama. Katanya, ulama hanya stempel pejabat, ulama matre, kiai kampungan, kiai politikus, ulama dan kiai karbitan, kiai selebritis, dan sejenisnya. Tapi saya tak bisa membantah kata-kata teman tadi sebab memang banyak fakta-fakta yang dibeber di depan mata, baik melalui media televisi atau koran, seorang yang disebut ulama tapi melakukan hal-hal yang jauh dari kesan yang seharusnya dilakukan seorang ulama. Dalam harapan saya, ulama bagi umat adalah solusi bagi semua masalah umat. Ulama memberi uang bukan malah meminta atau menerima uang dari umat. Ulama sejuk bila bicara bukan tukang kompor. Ulama bergaul akrab dengan umat, bukan malah menjauhi umat, dan seterusnya. Ulama yang tidak berkolusi dengan umara, tapi berkolusi dengan umat.‹ M. Sochieb Balongpanggang Gresik

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 hal 3-5 daftar isi dan pengantar.pmd 4

9/14/2012, 3:27 AM


MUI dan Tugas Mulia ‌. ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ..(al-ayat) ‌. dan hendaklah kamu menyuruh berbuat bijak dan mencegah berbuat munkar (al-Quran). Fikih Islam mengajarkan kepada setiap muslimmuslimah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahyi munkar, yakni memerintahkan orang lain berbuat bijak dan mencegah mereka berbuat munkar. Inilah peranan penting yang dimiliki oleh setiap muslim dalam menjaga dan menentukan nasib masyarakatnya, menerima tanggung jawab sosial, menjadikan diri setiap muslim sebagai penjaga sekaligus pengawas semua urusan yang terjadi di tengah masyarakat. Amar makruf dan nahyi munkar ini menjadi sumber tenaga kehidupan yang memancarkan nilai-nilai bermakna yang tak terhingga dan sangat besar manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Martabat, harkat, dan peradaban sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana kadar amar makruf nahyi munkar itu diterapkan. Amar makruf dan nahyi munkar merupakan salah satu pilar penting dan sekaligus merupakan sebuah kewajiban dalam beragama, itulah sebabnya setiap muslim wajib mengetahui dan menerapkan amar makruf dan nahyi munkar dalam kehidupannya. Kewajiban menerapkan prinsip amar makruf nahyi munkar di tengah kehidupan masyarakat telah digariskan di dalam Al-Quran, "Laki-laki dan perempuan yang beriman menjadi wali (saling melindungi dan menolong) bagi sesamanya, melakukan amar bil makruf dan nahyi munkar, mendirikan shalat dan membayar zakat serta menaati Allah dan Rasul-Nya." (QS at-Taubah : 7). Menurut ayat ini, seorang mukmin yang memperhatikan nasib orang lain adalah ibarat susunan sel-sel dalam tubuh manusia yang tertata rapi. Hubungan dan perhatian mukmin kepada orang lain ini menyebabkan perbuatan seseorang akan mempengaruhi seluruh masyarakat. Sebagaimana jika seseorang mendapatkan satu sel tubuhnya sebuah penyakit yang menular dan tidak disembuhkan, maka seluruh tubuh akan sakit. Begitu juga, bila ada satu kebobrokan atau kejahilan di tengah masyarakat dibiarkan saja, tidak dicegah, maka kebobrokan atau kejahilan itu akan menular ke seluruh masyarakat dan akhirnya membahayakan keselamatan masyarakat itu sendiri. Rasulullah saw bersabda: "Seorang manusia pendosa di dalam masyarakat seperti orang bodoh yang menaiki perahu. Ketika perahu berada di tengah lautan, ia mengambil kapaknya dan melubangi perahu di tempat duduknya. Kepada setiap orang yang protes kepadanya, ia berkata: "Aku tidak melubangi tempat dudukmu, aku hanya melubangi tempat dudukku sendiri" . Sungguh ini adalah ucapan yang sangat bodoh dari orang yang tidak merasa bodoh. Jika orang lain tidak mencegahnya dari perbuatan itu, maka semua penumpang akan tenggelam." (Tafsir Abul Futuh Razi, jili 3-4, hal. 142).

Sebentuk masyarakat dan bangsa tak akan mampu menjaga keselamatan dan kesejahteraan dirinya selama tak mengenal prinsip amar makruf nahi munkar. Ibarat berkendaraan, masyarakat itu tak mengenal rambu-rambu lalu lintas sehingga ia menabrak-nabrak, dan bukan mustahil menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam jurang. Sedemikian inilah arti penting amar makruf nahi munkar yang menjadi salah satu fungsi dan tugas keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tengah masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. MUI harus mampu menjadi benteng, pelindung umat Islam dari segala gangguan, rintangan, hambatan, dan serangan yang kerap dilancarkan pihak-pihak yang jahil yang hendak mengaburkan kebenaran ajaran Islam, menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam, atau yang hendak mendorong umat Islam menentang ajaran Islam. Sesuai dengan kedudukannya, MUI tidak menjalankan fungsinya terhadap pribadi-pribadi, melainkan terhadap seluruh masyarakat Indonesia, khususnya segenap umat Islam. Oleh karena itu, MUI dituntut untuk berani menyampaikan kebenaran, melapangkan jalan maslahat (kebaikan) dan menutup jalan mafsadat (keburukan), dalam rangka amar makruf nahi munkar, di tengah kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat komunitas, organisasi, lembaga, pada tingkat daerah, negara, dan bahkan sampai pada tingkat dunia. Masyarakat Indonesia dan segenap umat Islam selama ini telah banyak merasakan arti penting MUI. MUI membawa banyak manfaat bagi umat Islam, tidak hanya dalam soal menyelamatkan keyakinan ajaran agama saja, melainkan juga dalam masalah pendangkalan dan penyesatan akidah, menjaga umat dari bahaya perjudian, pelacuran, pornografi/ pornoaksi, dan segala macam budaya kafir yang merusak, kepastian kehalalan konsumsi dan transaksi ekonomi, dan sebagainya; singkat kata dalam segala aspek kehidupan. Mengingat sedemikian penting fungsi dan peran MUI, bukan mustahil banyak pihak tertarik pada MUI dan kemudian memperalat MUI untuk menggolkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, wajar bila dalam kesempatan ulang tahun MUI ke-37 sekarang ini, ada sepercik harapan, semoga MUI tidak sampai menjadi alat politik penguasa atau alat politik para pihak yang hendak memboncengkan kepentingannya. Terlebih-lebih lagi, semoga MUI semakin bertaji dalam gaungnya sebagai benteng umat Islam.‹

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 hal 3-5 daftar isi dan pengantar.pmd 5

9/14/2012, 3:27 AM

5


LAPORAN UTAMA Pasca Idul Fitri lalu, umat Islam Indonesia dibuat terperangah. Realita buram harmonisasi kehidupan antara SyiahSunni, kembali terkoyak.

S

emua mata seakan memelototi kasus Sampang-Madura pasca insiden berdarah, Ahad (26/08) lalu. Pertikaian yang disebut-sebut berawal dari konflik keluarga lalu merembet ke perseteruan antar kelompok di tengah masyarakat itu, kembali menyeruak. Berulangnya kasus yang terjadi akhir tahun lalu dan menimbulkan korban jiwa itu, tentu sangat memalukan dan merisaukan. Betapa tidak, dari peristiwa tersebut terkuak bahwa penyelesaian kasus Sampang selama ini hanya dilakukan dengan pendekatan hukum/advokasi semata, penyelesaian instan tanpa diiringi penggalian problem mendasar yang menjadi pemicu konflik tersebut. Negara bahkan dianggap tidak dapat menyemai rasa aman bagi masyarakatnya. Akibatnya, badan intelijen dan kepolisian disebut-sebut lengah sekaligus kecolongan dengan peristiwa itu. Lagi pula, tindakan kekerasan dan aksi bakar hak milik orang lain tentu sulit diterima sebagai ajaran agama, meski para pelaku itu mengatasnamakan agama tertentu. Masyarakat di Sampang seharusnya tidak mudah tersulut oleh provokasi yang justru dapat mencederai integritas bangsa ini. Perbedaan paham dalam ajaran agama semestinya dapat disikapi dengan saling menghormati serta mengedepankan etika-etika perbedaan

6 ‹ DUMAS

(fiqih ikhtilaf). Menempuh jalur kekerasan sama artinya menanggalkan nilai-nilai agama itu sendiri, dan menyarungkan jubah-jubah fanatisme buta sebagai Tuhan. Di sisi lain, tipologi masyarakat Madura yang terkenal cukup temperamental juga seharusnya dapat menjadi catatan penting semua pihak, terutama kaum Syiah. Mengingat Sunni yang menjadi mayoritas di Madura, idealnya Syiah tidak kembali mamancing persoalan. Prinsip kaum Syiah yang tidak suka terhadap sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khatab, Siti Aisyah, Abu Hurairah tentu sangat menyakitkan bagi Sunni. Sebab, para sahabat di atas sangat dihormati oleh kalangan Aswaja, sama halnya ketika kaum Syiah sangat menghormati bahkan mengagung-agungkan sahabat Alin bin Abi Thalib. Pada dasarnya, semua perbedaan itu masih dapat diskusikan lebih lanjut sehingga menemukan kesepakatan dalam berdakwah, khususnya di Sampang-Madura. Jika langkahlangkah itu dapat dilakukan dengan serius tentu dapat meredam konflik sehingga menghadirkan kehidupan harmonis di tengah masyarakat Madura. Mengingat perbedaan yang cukup tajam dalam prinsip antara SunniSyiah, maka dalam mendakwahkan ajarannya sangat penting untuk tidak ‘menyerang’ tokoh-tokoh yang dihormati oleh masing-masing mazhab. Ahlusunnah tak pernah menghina apalagi menyerang kehormatan imam Syiah yang dua belas, tetapi sayangnya Syiah Imamiyah 12 tak pernah lepas dari caci maki dan serangan terhadap kehormatan tokohtokoh Islam yg paling terkemuka setelah Rasulullah, seperti Khulafa

Rasyidin dan istri-istri Nabi, Aisyah dan Hafsah RA. Sementara itu, Sunni yang menjadi mayoritas idealnya tidak mengambil langkah-langkah anarkis maupun kekerasan dalam menghadapi Syiah. Para ulama Aswaja seharusnya dapat menjadi garda terdepan

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 6

9/14/2012, 2:47 AM


LAPORAN UTAMA

untuk melakukan konsolidasi di bidang pendidikan, memperluas wawasan keagamaan, debat terbuka, dakwah secara ilmiah dan lainnya di tengah masyarakat. Jika intensitas dakwah itu terus digenjot dan melibatkan semua elemen masyarakat di semua lini, tentu pertikaian yang berlarut-larut

seperti di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang-Madura tidak perlu kembali terulang. Majelis Ulama seharus dapat menjadi referensi masyarakat dan para dai untuk memantapkan konsolidasi dakwah tersebut. Semua tokoh agama seharusnya dapat melipat

lengan baju lebih tinggi daripada melempar ‘bola panas’ dan marahmarah dengan perbedaan tersebut. Menyulam perbedaan pemahaman yang ada tentu membutuhkan etikaetika tersendiri. Hal itulah yang seharusnya digali oleh semua pihak yang berkompeten. Jika tidak, maka

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 7

9/14/2012, 2:47 AM

7


LAPORAN UTAMA masyarakat – yang minim wawasan keagamaannya – akan mudah melakukan klaim dan tuduhan liar. MUI TIDAK TEGAS Setiap kali kasus Syiah memanas, tiap kali itu pula Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi perhatian publik. Selain ada yang meminta pencerahan, ada pula yang tendesius mendesak MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap paham Syiah. Ketika MUI Jawa Timur sepakat mengeluarkan fatwa Syiah sebagai ajaran sesat, MUI pusat justru dinilai banyak pihak melempem bahkan tidak berkutik. Tuduhan dan klaim sepihak yang menyudutkan MUI seakan menjadi bola panas yang sulit dikendalikan. Belakangan MUI dituding tidak tegas terhadap perkembangan Syiah di Indonesia, bahkan dianggap melindungi sejumlah tokoh Syiah dengan jubah MUI. Namun, tuduhan itu dibantah oleh Ikhwan Sam, Sekjen MUI Pusat. Kepada Duta Masyarakat Ikhwan mengatakan, semua ini tidak lepas dari lintas pergaulan MUI dengan banyak kalangan ulama. Ketika MUI mengeluarkan fatwa, kita tidak hanya mengingingkan fatwa itu menggema di Jawa Timur, MUI tidak boleh berfatwa dengan hanya memikirkan Madura dan Jawa Timur. Ia menambahkan, kita pasti akan dilihat, bahwa ulama Indonesia adalah ulama yang besar. Apakah itu NU, Muhamaddiyah, kalau pun ada pendapat-pendapat, seharusnya pendapatnya itu mempertimbangkan pula pandangan-pandangan ulama dunia yang lain. “Percuma kita mengirim ulama, mahasiswa, belajar ke AlAzhar, Pakistan, Iran, Baghdad, Syiria dan lainnya jika kita masih berbuat demikian. Karena tujuan dari itu, tidak lain untuk memperkaya wawasan kita,” tandas Ikhwan. Jadi, kata dia, sebelum memutuskan kita harus membaca referensi buku tentang Syiah. MUI bukan tidak tegas, bukan menggulur waktu, tapi kita ingin melakukan –- seperti pendapat Kiyai Sahal Mahfud -- pendalaman terhadap fatwa yang dikeluarkan

8 ‹ DUMAS

oleh ulama-ulama di berbagai negara. Jadi tentang Syiah, sikap MUI seperti itu. MUI tidak melindungi, ada tudingan seolah-olah Quraish Shihab dan Umar Shihab ‘dipelihara’ di MUI, itu tidak benar. Mereka telah dipanggil oleh Ketua Umum MUI, Kiyai Ali Yafie dan sudah bicara empat mata dengan keduanya. “Jika Kiyai Yafie tidak dipercaya, Anda mau percaya sama siapa lagi?” ujarnya kepada Duta di kantor MUI, Jakarta Pusat belum lama ini. Menurut Ikhwan, Kyai Ali Yafie bersaksi, ‘saya mengenal Quraish Shihab dan Umar Shihab, mereka sejak lama bersama saya di Makassar dan mereka bukan penganut Syiah. Saya sudah pernah baca disertasi mereka dan saya pernah menjadi dosen mereka’. Dari itu saya merasa yakin, silakan tanya ke Kiyai Ali Yafie, mana tahu telah berubah sekarang. Jadi tudingan Quraish Shihab dan Umar Shihab tidak benar, mereka mengaku bahwa bisa memahami, karena memang ada kitab-kitab memberikan penjelasan seperti itu. Ikhwan menegaskan, sejauh ini MUI masih membatasi diri untuk mengeluarkan fatwa lanjutan terkait dengan Syiah. Misalkan orang-orang mendesak dikeluarkannya fatwa

Syiah itu sesat, nanti dulu, saya akan tanyakan dulu ke Rabithah Alam Islam. Kenapa sejauh ini Syiah masih dibolehkan naik haji; kenapa Syiah ada di berbagai negara hidup damai; kenapa pula komunitas ulama-ulama dunia mengatakan itu paham dan bagian dalam Islam. Kita tidak boleh melebihkan, seolah-olah MUI adalah lembaga fatwa terhebat di dunia Menanggapi berkecamuknya konflik di Sampang Madura, MUI mengharapkan semua pihak di Sampang menyerahkan proses hukumnya kepada pihak yang berwenang. MUI mengharapkan masyarakat jangan mudah terprovokasi, masalah-masalah hukum yang terjadi harus menjadi perhatian semua pihak. “Saya minta kesigapan kepada negara agar meminta intelijen untuk lebih cerdas dan lebih sigap, serta melibatkan pemerintah daerah. Saya kira itu adalah warning yang baik,” ujar Ikhwan Sam. MUI juga menilai bahwa sikapsikap kekerasan seperti itu tidak mencerminkan ajaran-ajaran agama. MUI menilai masalah itu lebih terkait dengan masalah-masalah pribadi yang dikaitkan dengan masalah kriminal. Itu yang harus disadari. Saya

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 8

9/14/2012, 2:47 AM


LAPORAN UTAMA kira provokasinya bisa datang dari mana-mana, orang yang tidak tahu menahu tentang Islam tiba-tiba melindungi dari aspek HAM, tidak selesai masalah itu. Sementara, relasi antara Ahlu Sunnah dan Syiah itu adalah relasi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menganut kedua paham tersebut. MENOLEH KE SEJARAH Tidak dapat dipungkiri bawah peristiwa Sampang merupakan rentetan dari siklus konflik yang naik turun sejak beberapa tahun belakangan ini antara kedua kakak beradik yang sama-sama memiliki massa dan pengaruh di Sampang-Madura. Sebenarnya dalam perjalanan kehidupan umat Islam kasus serupa bukanlah cerita baru, hanya saja berbeda waktu dan tempat yang menjadi diferensiasi. Sejarah menuturkan bahwa konflik dengan embel-embel Syiah sudah kerap mewarnai lembarannya. Salah satunya, pasca penyerahan kursi kekhalifahan dari Hasan bin Ali ke tangan Mu‘awiyyah bin Abi Sofyan pada tahun 41 H, pengikut Syiah mengalami kondisi yang cukup getir dan sulit. Kendati pra-pergantian khalifah, Mu‘awiyyah telah berjanji kepada Hasan tidak akan memerangi kaum Syiah, tapi Mu‘awiyyah kerap mengingakarinya. Akibatnya, para pengikut Syiah ketika itu terus diburu oleh tentara pemerintahan Mu‘awiyyah. Menurut sebagian sejarawan, saat itu para pengikut Syiah selalu terbirit-birit mencari pelarian, bahkan tidak sedikit dari mereka dibunuh dengan cara mengenaskan, sebagaimana menimpa Hujr bin Ady. Kerugian tidak hanya dari sisi materi, namun juga sudah menelan banyak nyawa, akibat pertikaian yang seakan tidak bertepi itu. Inilah jejak historis yang membuat miris. Dendam kesumat dan pemahaman yang dangkal menggelorakan nafsu juga berujung konflik berdarah yang mengatasnamakan Syiah pada 10 Muharram 61 H. Peristiwa tersebut berawal dari niat tulus Husein dan segenap keluarganya untuk menghadiri undangan jamuan makan ke

Kufah. Siapa yang menyangka dalam acara tersebut hanya tipuan belaka untuk membunuh Hasan dan segenapnya oleh Ziyad atas perintah Yazid. Niat memberangus pengikut Syiah, namun telah menyayat hati kaum Muslimin. Bagaimanapun ahlu al-bait menempati posisi yang sangat istimewa di sisi kaum Muslimin. Oleh karena itu, sejarah dan peristiwa penting tersebut seharusnya dapat menjadi referensi dan mematangkan generasi umat ini untuk mengambil sebuah keputusan. Akan tetapi, tampaknya semua itu hanya mimpi. Buktinya, api konflik dengan menggiring Syiah tidak hanya menyala-menyala di lembaran sejarah masa lalu, namun era modern ini konflik dengan motif sama seakan sulit dipadamkan. Salah satunya adalah perang sengit yang bergolak di Yaman pada tahun 2009 lalu. Perang saudara antara penganut paham Syiah Zaidiyyah dengan tentara pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Yaman, Abdullah Shaleh. Dan masih banyak lagi lembaran muram terkait Syiah.

MENYUDAHI KONFLIK Memanasnya kembali kasus Sampang, ada beberapa hal yang patut dicatat. Pertama, belum adanya penyelesaian yang memadai dari pihak berwenang, dengan mencari akar permasalahannya. Kedua, selama ini aparat keamanan bertindak seperti ‘pemadam kebakaran’ tanpa menyelediki pemicu timbulnya konflik. Walhasil, langsung menindak seperti penindakan kasus kriminal biasa. Ketiga, tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur hubungan umat mayoritas dari ancaman pelecehan aliran keras khusus yang transnasional. Keempat, bagaimana pun penanganan kasus agama harus melibatkan para ulama dan tokoh masyarkat. Bukan tokoh LSM atau pengacara. Karena kasus ini berakar dari perkara sosial-keagamaan. Kelima, Jamaah Sunni (Aswaja) Sampang adalah korban aksi pelecehan doktrin Syiah yang telah memulai. Masalah itu tak saja menyangkut ranah hukum, namun polarisasi akidah. Guna menyudahi konflik menahun ini, sudah seharus Sunni-Syiah hidup saling menjaga etika perbedaan (fiqhul ikhtilaf) dalam prinsip mazhab masingmasing. Meningkatkan kesadaran akan hukum kepada semua pihak, utamanya yang terbuai dalam ‘wahana’ konflik. Titik yang menjadi urgensitas adalah jangan sampai masyarakat mudah terpancing emosi dengan aksi-aksi provokasi yang digelorakan segelintir orang. Sementara bagi pihak yang berwenang jangan sampai menyelesaikan konflik Sampang Madura Jilid II dengan instan atau seperti kasus komunal biasa. Hal ini untuk mengantisipasi berseraknya korban dan keroposnya persatuan masyarakat di NKRI. Terlepas apakah kasus Sampang Madura itu kriminal biasa ataupun agama, sudah seharusnya penyelesaiannya dilakukan dengan berbagai pendekatan. Melihat begitu reaksionalnya masyarakat, maka dapat dinilai masalah ini tidak hanya sekadar masalah keluarga biasa ‹ [] owen putra ‹ owen putra

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 9

9/14/2012, 2:47 AM

9


LAPORAN UTAMA

KOMENTAR TOKOH Menteri Agama, Suryadharma Ali Bukan konflik aliran Sunni dan Syiah tapi akarnya adalah keluarga Tajul Muluk dan Rois kakak beradik kandung. Konflik pribadi Tajul dan Rois ini yang tidak selesai sehingga meluas menjadi konflik warga karena keduanya memiliki pengikutnya masing-masing. Jadi ini tidak berdasarkan pemahaman keagamaan mereka masing masing. Oleh karena itu saya mohon kepada media untuk memberitakan bahwa ini adalah semata mata konflik keluarga. Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj Saya melihat (kejadian) itu sebagai kriminal murni, karena dakwah tidak dibenarkan kalau sampai harus saling melukai, apalagi saling bunuh. Oleh karenanya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, harus bisa bertindak sesuai dengan hukum yang ada. Dengan tegas NU menolak penyelesaiannya dilakukan melalui jalur kekerasan. Jalur dakwah untuk tujuan pencerahan diminta tetap dikedepankan. Kenyataannya di dunia ini Syiah dianggap sesat, keluar dari Islam dan lain sebagainya, tetap tidak dibenarkan kalau penyelesaiannya melalui jalan kekerasan. Laa ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), tidak ada kekerasan dalam agama. NU menolak kekerasan dari dan kepada siapapun, apapun latar belakang kejadiannya. NU dengan Syiah jelas beda, terlebih dengan Ahmadiyah, jelas berbeda. Tapi, dalam pergaulan kami menolak adanya kekerasan, karena ajakan berubah itu ada metodenya. Dakwah, diskusi yang bermartabat, dan itu semua yang selama ini kami lakukan. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin Jangan ada yang ditutup-tutupi dengan mereduksi menjadi pertikaian antar keluarga. Kerusuhan tersebut merupakan bentuk ketidaksiapan masyarakat hidup berdampingan secara damai dalam konfigurasi kemajemukan. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan sikap toleransi. Dan kepada para ulama untuk membimbing umatnya ke ajaran Islam yang nyata, yaitu islam yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam yang mengasihi sesama. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Nusron Wahid Sunni-Syiah itu barang lama, dan sudah lama ada saling pengertian dan menghormati satu sama lain. Pasti ada pihak lain yang dengan sengaja mengadu domba dan memecah belah bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara Pancasila yang mengedepankan toleransi, prinsip persaudaraan sesama agama Islam (ukhuwah Islamiyah), persaudaraan kebangsaan

10  DUMAS

(ukhuwah wathaniyyah) dan persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah basyariyah). Organisasai kepemudaan berbasis keagamaan yang mengusung Ahlussunnah wal jamaah (Sunni), GP Ansor akan mengajak kelompok Syiah untuk hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain. Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD Kasus penyerangan terhadap kelompok Islam Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur, harus diusut tuntas dan para pelakunya diproses hukum. Aparat penegak hukum harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penyerangan tersebut. Siapa pun yang melakukan tindakan pengadilan di luar kewenangannya, apalagi sampai membunuh orang lain, harus dikenai tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal itu penting agar pengadilan langsung dari rakyat kepada rakyat lainnya tidak terjadi. Jika tindakan pengadilan di luar kewenangan itu masih terjadi, tentu sangat berbahaya bagi suatu negara merdeka. Ketua MIUMI, Dr Hamid Fahmi Zarkasyi Sejauh ini yang membuat Islam itu terpecah-pecah karena antar kelompok saling mengklaim dirinya paling benar. MIUMI juga menolak tuduhan kaum minoritas Syiah merasa tertindas. Jangan kemudian peristiwa kerusuhan Sampang ini dibawa-bawa, logikanya minoritas Syiah tertindas, lalu dikaitkan dengan bahasa demokrasi. MUI sudah dengan tegas membuat fatwa tentang kesesatan aliran Syiah. Karena itu, dia mengimbau kepada pihak Syiah untuk mematuhi aturan itu. Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari Penyerangan dan bentrokan warga Sunni-Syiah di Sampang, Madura menjadi pukulan memalukan bagi keharmonisan kehidupan beragama. Peristiwa itu bukan lagi kecolongan tapi kegagalan aparat keamanan melindungi warga negara. Peristiwa ini sudah benar-benar tidak bisa ditoleransi. Aparat keamanan justru melindungi perusuh dan mengorbankan orang yang menjadi korban. Ini terbukti pada kejadian pembakaran Desember 2011 lalu. Kasus Sampang, bukan hanya menjadi tanggungjawab Menteri Agama Suryadharma Ali tapi juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kerap berpidato manis. Persoalan tersebut selama ini tidak terjembatani dengan baik dalam proses penyelesaian. Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo Kasus Sampang merupakan cermin buruk yang berpotensi melahirkan ‘Republik Galau’. Sebab pemimpin Indonesia mati gaya menghadapi kekerasan.  owen

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 10

9/13/2012, 11:22 PM


LAPORAN UTAMA

Ghirah Tugas MUI MUI merupakan organisasi pemimpin yang turut bertanggungjawab atas kerusakan moralitas anak bangsa, bukan sekadar untuk acara seremonial penguasa. MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) – kini telah berusia 37 tahun – berdiri dengan tujuan untuk mendorong pengamalan ajaran Islam dalam rangka ikut mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniah dan jasmaniah sebagaimana diridhai Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh, setidaknya, dua hal. Pertama, respons atas kebangkitan kembali bangsa Indonesia setelah 30 tahun merdeka; kedua, keprihatinan terhadap sektarianisme yang amat mendominasi perpolitikan umat Islam di tahun 1970-an, sehingga mulai mengabaikan masalah kesejahteraan rohani umat. Selain itu, tantangan global yang sangat berat yang ditandai oleh kemajuan sains dan teknologi, yang dapat menerobos sekat-sekat etika dan moral, serta serbuan budaya global yang didominasi alam pikir Barat,

juga pendewaan atas kebendaan (materialisme) dan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek rohani umat. Semua itu menjadi titik tolak para ulama untuk memfungsikan kembali agama sebagai penggerak peradaban kehidupan umat manusia. MUI didirikan sebagai wadah yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia, yang direkrut dari berbagai ormas, di antaranya NU, Al-Washliyah, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Mathlaul Anwar, GUPPI, Dewan Mesjid Indonesia, Al-Ittihadiyah, ulama dari dinas rohaniah Islam Angkatan Darat, Angkatan Laut, Polri dan dari perguruan tinggi. Rekrutmen para pemimpin ormas dan unsur pimpinan lainnya di dalam tubuh MUI ini bertujuan untuk menyatukan gerak langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negara aman,

makmur, penuh keampunan yang diridhai Allah SWT). ORGANISASI PEMIMPIN Dari tinjauan historis, MUI berdiri dalam momentum ketika bangsa Indonesia berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka di mana energi anak bangsa ini telah banyak diserap dalam perjuangan politik kelompok, dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Boleh dikatakan, ketika itu, keadaan Indonesia terpuruk dalam kehidupan era Orde Lama dan mencoba untuk bangkit dalam Orde Baru, di saat itu MUI memainkan peranannya untuk membangun akhlak dan moralitas bangsa. Dari tinjauan sejarah latar belakang berdirinya MUI dan semangat berdirinya organisasi ini, MUI bukan ormas biasa atau ormas tempat ngumpul-ngumpul para ustaz membahas hal-hal keilmuan atau perkumpulan baca wirid dan yasin, atau perhimpunan diskusi seperti yang diselenggarakan masyarakat pada

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 11

9/14/2012, 2:47 AM

11


LAPORAN UTAMA umumnya, atau semacam perkumpulan arisan yang biasa digelar oleh masyarakat awam, akan tetapi MUI merupakan organisasi pemimpin yang ikut bertanggungjawab atas kerusakan moralitas anak bangsa ini. Dari sudut pandang semangat berdirinya MUI, organisasi ini bukan hanya organisasi yang diperlukan untuk acara seremonial penguasa, membacakan doa, mendampingi pejabat-pejabat, mendoakan pemimpin supaya tetap eksis dan sukses, melakukan politik praktis, akan tetapi jauh lebih berat dari semua itu, MUI berperan melakukan tugas kenabian sebagai pewaris dari Nabi rahmatan lil ‘alamiyn. Imam Bukhari meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Ulama adalah ahli waris para Nabi. Oleh sebab itu, sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ajaran Alquran, ada empat tugas ulama yang harus dijalankan oleh MUI. Pertama, menyampaikan ajaran AlQuran sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 67: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu) berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Tugas menyampaikan (tabligh) dalam ayat tersebut tidak hanya memberi ceramah di masjid-masjid, kantor-kantor dan pada acara-acara yang diperlukan, akan tetapi MUI harus mampu menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah antara ulama dan umara itu sendiri, sehingga mampu menerjemahkan atau menjadi penerjemah timbal—balik antara umat dan pemerintah, demikian pula hubungan antara organisasi dengan organisasi lainnya. Pendeknya, MUI harus selalu melibatkan diri dan dilibatkan untuk menjadi penyejuk nurani umat. Sebagai contoh kecil, umat dan penguasa di negeri ini sudah terbiasa sogok-menyogok untuk mendapatkan suatu jabatan atau pekerjaan, baik PNS maupun swasta, apa peranan MUI dalam menjalankan misi tabligh-

12 ‹ DUMAS

nya? Apakah cukup dengan berfatwa bahwa suap-menyuap itu haram? Mengapa MUI tidak mampu mengubah mentalitas umat dan pejabat yang sudah rusak ini? Mengapa MUI tidak mencoba mengusulkan atau membuat perda-perda syariat tentang sogok? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menggelayut dalam pikiran anggota MUI. Jika perlu MUI harus meminta kepada publik dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit panitia penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Kedua, menjelaskan ayat-ayat AlQuran, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 44: Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Fungsi menjelaskan (tabyin) ini sangat strategis bagi MUI untuk membangun kembali moralitas bangsa yang semakin terpuruk. MUI dapat melakukan langkah-langkah yang tidak bertabrakan dengan hukum, antara lain bekerjasama dengan pemerintah, bagaimana MUI bisa mengambil bagian dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat dengan cara melibatkan diri dalam dunia informasi, sehingga MUI ikut berperan dalam membentuk opini umat, misalnya MUI seharusnya berperan mengendalikan derasnya informasi, situs-situs porno yang mengalir ke alat teknologi informasi, isu gender, gagasan-gagasan yang menista Islam dan Nabi, gerakan kebebasan berpikir yang menerabas kesucian agama, gempuran budaya Barat, sehingga umat merasakan keberadaan MUI dalam memerankan misi tabyinnya. Ketiga, memutuskan perkaraperkara yang dihadapi masyarakat (tahkim) sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 213: Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.

Tugas ketiga ini tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki keruntuhan moral anak bangsa ini, karena tugas ketiga ini berkaitan dengan keputusan dan fatwa halal haramnya suatu makanan yang dikonsumsi. Hal ini mengingat makanan dan minuman berperan penting dalam membentuk akhlak seseorang. Empat sehat lima sempurna seperti yang telah dirumuskan oleh ahli gizi, harus ditambah oleh MUI dengan satu poin lagi: Enam halal dan baik (halalan thayyiban). Bukan hanya sebatas halalharam makanan dan minuman saja, MUI juga harus berani memfatwakan bahwa pendapatan pejabat/ pemimpin/PNS/atau profesi apa saja yang didapat dengan cara haram, baik money politic, suap, penipuan, penggelembungan, ‘penilepan’, dan lain-lain, maka hasil yang diterima adalah haram dan amal ibadahnya tidak diterima Allah SWT. Keempat, memberi contoh panutan (uswah) yang baik-baik di tengah masyarakat, sebagaimana ketika Aisyah ditanya tentang budi pekerti Rasul SAW, Aisyah menjawab bahwa akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. (HR. al-Bukhari). Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam keadaan apapun, dan dalam hal apapun, anggota MUI harus menunjukkan keteladanan. Fungsi yang terakhir ini teramat penting, karena menyangkut karisma dan wibawa seorang ulama, disegani tidak dijatuhkan marwahnya, dihormati tidak direndahkan, diperlukan fatwanya oleh penguasa bukan sebaliknya, dikunjungi bukan cari-cari muka dengan pemerintah. Jika MUI kembali kepada tugas asalnya atau kembali ke habitatnya, insya Allah moralitas bangsa ini akan kembali pulih dan negara ini akan menjadi kuat oleh bekerjanya peran MUI sebagaimana yang telah diamanatkan. Suatu bangsa akan kuat jika kuat (baik) akhlaknya. Ini sesuai dengan tujuan diutusnya Rasul ke tengah masyarakat, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. ‹ shoel/sam

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 12

9/14/2012, 2:47 AM


LAPORAN UTAMA

Tantangan Berat MUI ANGGOTA MUI yang paham betul tentang peranannya di tengah masyarakat, tentu hari-harinya tak pernah sepi dari kegiatan memantau perkembangan dinamika kehidupan sosial masyarakat dan bangsa dengan segala persoalannya. Kegiatan semacam itu tak ringan, memerlukan kualitas pribadi tertentu. Tidaklah berlebihan untuk dikatakan, bahwa menjadi anggota MUI haruslah memiliki kualitas lebih di atas kualitas anggota masyarakat lainnya. Mengapa? Karena, pertama penampilan anggota MUI dinilai dan harus bisa diterima oleh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat tanpa kecuali. Kedua, bidang perhatian MUI begitu luas, nyaris tak terbatas. Ketiga, anggota MUI harus bisa berbicara banyak hal jika tidak satu hal dengan banyak sudut pandang. Keempat, dalam setiap pembicaraan, anggota MUI harus mampu menyampaikan hujjah yang sahih dan kuat. Jika tidak ingin ketinggalan perkembangan segala peristiwa dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat dan bangsa, kegiatan memantau perkembangan itu harus dijadikan sebagai tugas yang sangat penting. Mengingat MUI adalah benteng umat, maka anggota MUI seharusnya mampu mengamankan umat dari serangan pengaruh buruk dalam kehidupan sehari-hari, dan pada sisi lain harus mampu memperkokoh ukhuwah serta meningkatkan kualitas takwa umat. Apakah peran ini sudah dimainkan MUI dengan baik selama ini? Apa indikatornya? Apapun jawabannya, pendapat umum mengatakan bahwa akhirakhir ini MUI terkesan kurang bergairah dalam menanggapi masalah-masalah aktual masyarakat dan bangsa, seperti dalam masalah terorisme, liberalisme, korupsi,

globalisasi, isu gender, pertunjukan dan tontonan yang berpotensi merusak akidah dan akhlak, dan sebagainya. Kalau toh MUI memberikan tanggapan dan pandangan, hal itu terkesan lamban. BERBAGAI KRISIS Kompleksitas kesulitan yang dihadapi MUI tidak saja datang dari perkembangan dinamika yang cenderung terus memojokmojokkan, pada sisi lain, kondisi umat juga semakin buruk akibat mengidap berbagai krisis. Krisis ini meliputi krisis jati diri, krisis ideologi, krisis karakter, dan krisis kepercayaan. Krisis jati diri meliputi ketidakmampuan masyarakat untuk mengenal diriya sendiri. Bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah, sopan, lemah lembut, taat aturan, teguh memegang keyakinan, dan penuh toleransi, saat ini berubah menjadi sosok yang tidak lagi mengenal asal usulnya, tidak lagi mengenal budayanya dan ajaran agamanya, tetapi sudah berubah menjadi sosok yang lain sama sekali. Bangsa kita malah menganut dan memuja-muji budaya Barat dan menjauhi bahkan melawan ajaran agama. Krisis jati diri ini terjadi akibat banyaknya tekanan dan provokasi yang menindas serta gaya hidup materialistis yang menyilaukan sehingga bangsa ini kehilangan rasa percaya diri. Selain itu, krisis ini juga disebabkan pengaruh globalisasi dalam segala bidang kehidupan, sementara masyarakat kita belum siap menghadapinya. Yang terjadi kemudian ialah arus budaya lain yang sesungguhnya tidak cocok diadopsi begitu saja, dan akibatnya masyarakat menjadi aneh di kampungnya sendiri. . Sedangkan krisis ideologi meliputi munculnya paham lain yang saat ini

telah menyatu dengan sebagian masyarakat. Mereka tidak lagi mempelajari, memahami, apalagi mengamalkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Nilai Pancasila yang diyakini oleh para pendiri bangsa ini akan membawa kemakmuran disepelekan, begitu juga ajaran agama. Sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, ternyata juga sudah mulai luntur. Bahkan lebih parah lagi, masyarakat hanya mau berbakti atau bekerja kepada siapa yang membayar. Singkat kata, ideologi yang dominan berlaku adalah ideologi materialistis. Demi uang, mereka mau melakukan apa saja, korupsi, berlaku curang, melukai, menipu, dan berbuat kriminal apa saja. Krisis ideologi lebih parah terdapat pada maraknya demokrasi. Bahaya besar yang tak pernah dianggap sebagai bahaya dan malah dianggap sebagai berkah adalah demokrasi. Demokrasi adalah pameran adu kekuatan. Siapa yang kuat, dia yang memang. Siapa yang menang, dia yang berkuasa. Demi kekuasaan, orang tidak segan-segan menggunakan politik uang dalam ‘pesta’ demokrasi. Dengan demokrasi, segala persoalan, baik dalam skala kecil mapun besar, tidak lagi diselesaikan dengan musyawarah untuk mencari solusi yang berhikmah. Bahkan di dalam parlemen yang terhormat, justru yang lebih menonjol adalah voting (pengambilan suara). Kompromi-kompromi untuk kemaslahatan umat sudah sangat jarang dipertimbangkan.

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 13

9/14/2012, 2:47 AM

13


LAPORAN UTAMA Sekarang ini, hampir tidak ada yang memikirkan lagi nasib masyarakat yang bernasib buruk, miskin, dan terpinggirkan dengan segala persoalan yang melilit hidup mereka. Pejabat di jajaran eksekutif, yudikatif, legslatif sibuk memikirkan urusannya sendiri-sendiri, mengumpulkan kekayaan, membesarkan partai, mempertahankan kekuasaan dan jabatan, memikirkan kenaikan pangkat, memupuk solidaritas dan jaringan kelompok, merekayasa konspirasi, dan sebagainya. Semua ini pada gilirannya menimbulkan krisis karakter. Masyarakat tidak lagi memiliki karakter sebagai masyarakat yang bermartabat dan berbudaya tinggi, karakter yang dapat dibanggakan. Dapat dikatakan bahwa masyarakat sekarang tengah megalami sakit mental yang cukup parah. Ajaran-ajaran luhur, adat istiadat maupun ajaran agama yang menjunjung harkat dan martabat manusia diabaikan. Pada akhirnya, bila mental sudah bobrok, maka yang timbul adalah krisis kepercayaan. Dan ini merupakan krisis yang sangat parah, karena kalau suatu masyarakat sudah kehilangan kepercayaan, maka akan sangat mudah melakukan hal-hal di luar kontrol pikiran dan pertimbangan hati nurani. Mereka akan mudah terbawa oleh arus yang menyesatkan dan bahkan yang membahayakan dirinya sendiri sekalipun. Mereka cenderung berbuat ‘semau gue’. Masyarakat sedemkian ini sangat mudah disulut untuk melakukan halhal yang negatif, semacam menghasut, menista, mencela, memberontak, menyerang, beringas, mencuri, merampok, merusak fasilitas umum, serta membunuh. Manusia sudah kehilangan kendali. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka sungguh sulit bagi semua orang untuk melakukan perubahan. Perubahan hanya mungkin bisa dilakukan oleh mereka yang masih punya kesadaran pribadi sendiri-sendiri, lalu ditularkan ke lingkungan terdekat hingga ke

14 ‹ DUMAS

masyarakat. Itulah tantangan berat yang dihadapi MUI sekarang ini. Beratnya tantangan itu terletak pada kronisnya berbagai krisis tersebut, yang sudah demikian dalam menjangkit bukan hanya pada tingkat pribadi, melainkan di tingkat kelompok masyarakat, dan bahkan di tingkat lembaga-lembaga negara. Semua ini menuntut MUI untuk semakin memeprlihatkan arti penting keberadaannya, khususnya untuk mengawal akidah dan akhlak umat Islam. Umat Islam Indonesia sekarang ini sudah hampir lumpuh akibat sejak masa penjajahan hingga kini terus menerus diserang, diteror, dizalimi tidak hanya secara politik dan ekonomi belaka, melainkan juga secara sosial dan budaya, bahkan ajaran Islam pun dinistakan. Umat Islam membutuhkan peran MUI yang lebih peka dan responsif terhadap persoalan-persoalan yang menimpa umat. Sebagai benteng umat, MUI perlu tampil di barisan paling depan untuk menghadapi seranganserangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan akidah. URGENSI REVITALISASI MUI Dalam rapat koordinasi daerah (Rakerda) pengurus daerah MUI seJawa dan Lampung yang digelar di Semarang beberapa waktu lalu, tampak adanya upaya untuk melakukan pembenahan internal. Hal itu ditegaskan dalam tema yang diambil rakorda ini: ‘Urgensi Revitalisasi MUI dan Ormas Islam dalam Aktifitas Dakwah dan Pembinaan Akidah Umat’. Rakorda ini digelar dengan latar belakang pemikiran bahwa terdapat kesenjangan antara perkembangan isu dan penampilan MUI dalam memberikan tanggapan atau pandangan atas isu-isu yang berkembang. Karena alasan itu, dipandang perlu melakukan revitalisasi (penyegaran kembali) peran MUI dalam pembimbingan dan pembinaan umat, sehingga manfaat keberadaan MUI di tengah masyarakat dapat dirasakan secara

semakin nyata. Melakukan revitalisasi dalam aktivitas dakwah dan pembinaan akidah selaras dengan cita-cita yang sejak awal telah dicanangkan MUI. Sayangnya, hingga kini belum banyak hasil yang memuaskan. Ada kekhawatiran MUI terseret kuatnya arus globalisasi dan liberalisasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di sini, posisi MUI saat ini mendapat banyak sorotan dari umat dan tokoh dari berbagai kalangan, baik kalangan Islam maupun non-Islam. Untuk melemahkan posisi MUI, MUI dituduh sangat mudah memberikan cap sesat kepada golongan yang tidak sealiran dengan MUI, semisal Ahmadiyah, penganut Islam liberal, sekulerisme, dan sebagainya. Dengan adanya tuduhan itu, apakah lantas MUI perlu menjadi abu-abu agar bisa diterima seluruh lapisan dan kelompok masyarakat dari berbagai kalangan? Revitalisasi itu perlu dimaknai sebagai penyegaran kembali dengan tetap menunjukkan sikap proaktif, peka, responsif dan sekaligus tegas namun ‘cantik’ dalam mengemas pesan. Tentu saja, ini tidak mudah tapi biar bagaimanapun MUI harus bisa. Umat Islam akan bersyukur dalam menerima limpahan besar rahmat Allah berupa keberanian dan kecerdasan MUI dalam membaca perkembangan zaman dan sekaligus melindungi umat dari segala macam fitnah zaman. Terhadap sinyalemensinyalemen yang bernada kurang positif, semoga MUI tidak menutup diri dan tidak tabu terhadap kritik dan kontrol sosial sehingga MUI bersedia mengambil langkah pembenahan dalam upaya menjawab tantangan yang menghadangnya seoptimum mungkin. Tampaknya, langkah pembenahan itu sudah dimulai, begitu juga strategi untuk menangkal aneka serangan terhadap umat Islam telah disusun. Umat Islam kini tinggal menunggu hasil revitalisasi peran MUI tersebut. Semoga MUI tidak tampil mengecewakan. ‹ shoelhi/sam

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 14

9/14/2012, 2:47 AM


LAPORAN UTAMA dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) adalah badan otonom non-pemerintah yang menghimpun ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia. Majelis ini berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Lahirnya MUI diawali dengan terbitnya Piagam Pendirian MUI dalam musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan dari berbagai penjuru tanah air. Musyawarah tersebut kemudian dianggap sebagai Musyawarah Nasional Ulama I. Ketika itu hadir 26 ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia, 10 ulama dari ormas-ormas besar Islam tingkat pusat, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan AlIttihadiyyah, 4 ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang tokoh cendekiawan yang mewakili pribadi. Landasan perjuangan MUI dirumuskan ke dalam lima fungsi dan peran utama, yaitu sebagai: 1) Pewaris tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). 2) Pemberi fatwa (Mufti). 3) Pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah).

4) Gerakan kedamaian dan pembaruan (Islah wa atTajdid). 5) Penegak hal-hal yang baik dan pencegah dari hal-hal yang mungkar (Amar ma’ruf dan nahi munkar). Dalam perjalanan menapaki usia hampir empat dasawarsa sekarang ini, MUI mempunyai beberapa lembaga strategis, di antaranya: 1. Dewan Syariah Nasional (DSN) Lembaga ini merupakan badan otonom MUI yang menjamin terlaksananya kegiatan perekonomian dan keuangan sesuai dengan syariah. Lembaga ini lahir sebagai respons atas kemajuan dalam perekonomian syariah di Indonesia yang ditandai oleh beridirinya badan-badan keuangan berbasis syariah, seperti perbankan syariah (yang dimulai oleh Bank Muamalat Indonesia), takaful (asuransi syariah), juga Baitul Mal (badan keuangan nonperbankan syariah). Badan berfungsi sebagai regulator sekaligus pengawas perekonomian berbasis syariah dengan tugas utama sebagai berikut: a) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah

2. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Makanan dan Kosmetika (LP POM) Lembaga yang berdiri sejak 6 Januari 1989 ini mengurusi permasalahan hukum halal dan haram, baik dalam hal pangan, obat-obatan, maupun produk kosmetika. Dalam Islam, masalah halal dan haram merupakan masalah penting yang bertalian dengan keimanan dan ketakwaan sebagai muslim yang utuh. Badan inilah yang berwenang mengeluarkan sertifikat “HALAL” untuk produk-produk tersebut di atas. Namun, sebelum mengeluarkan sertifikat halal, badan ini menjalin kerja sama dengan para ahli untuk menilai kandungan suatu produk sebelum diputuskan statusnya menjadi halal atau haram. 3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) BASYARNAS - semula bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) - yang didirikan pada 21 Oktober 1993. Badan ini merupakan badan arbitrase Islam pertama di Indonesia. Perubahan BAMUI menjadi BASYARNAS dilakukan pada 24 Desember 2003 atas amanat MUNAS MUI pada tahun 23-26 Desember 2002. BASYARNAS merupakan badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan dan industri keuangan, serta jasa keuangan syariah lainnya di kalangan umat Islam. Lembaga ini menjawab kehadiran perbankan syariah, asuransi syariah

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 15

9/14/2012, 2:47 AM

15


LAPORAN UTAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini telah berusia 37 tahun. MUI telah melewati perjalanan hidup yang panjang. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang belum tahu apa saja kiprah MUI. Mahasiswa Universitas Gunadarma, Jakarta, Syamsul Arifin, termasuk salah satu yang menanyakan apa saja pekerjaan MUI. MUI dinilai terkesan lembaga yang statis dan reaktif. dan perkreditan syariah yang telah hadir sebelumnya. 4. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (Lembaga PLH-SDA) Lembaga ini lahir paling belakangan daripada lembaga-lembaga otonom lainnya, didirikan pada 23 September 2010, bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan di tengah-tengah umat, terutama setelah melihat sektor pertambangan yang begitu besar menyumbang kerusakan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Sebagaimana ajaran Islam, lingkungan dan sumber daya alam harus dijamin kelestariannya untuk menjamin masa depan kelangsungan hidup generasi mendatang. Sebagai lembaga yang mandiri, otonom, dan independen, MUI membuka komunikasi kepada berbagai pihak, baik organisasi massa Islam, pemerintah, dari dalam maupun luar negeri. Dengan sifat sedemikian ini, dalam menjalankan roda organisasinya, MUI disokong pendanaan dari berbagai pihak, plat merah maupun bukan, asalkan sejalan dengan visi dan misi keberadaan MUI di tengah-tengah umat Islam Indonesia. ‹ shoelhi/MUI

16 ‹ DUMAS

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipaparkan di sini hasilhasil kerja MUI selama 20 tahun pertama seperti termuat dalam Buku 20 Tahun MUI, antara lain:

1.

Membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan dan kemudian diputuskan dalam bentuk fatwa.

2.

Melakukan pengkajian atas masalah keagamaan dan masalah lain yang bisa menimbulkan keresahan masyarakat seperti paham Syiah, Ahmadiyah, dan inkarus sunnah.

3.

Menjalin hubungan dengan ormas/lembaga Islam di dalam dan di luar negeri.

4.

Melakukan kajian keumatan dan pembinaan internal umat Islam.

5.

Mengadakan musyawarah nasional ulama yang menghasilkan keputusan tentang kependudukan, kesehatan, lingkungan hidup, dan keluarga berencana.

6.

Mengadakan seminar dan diskusi panel mengenai berbagai persoalan yang terkait dengan kehidupan umat Islam.

7.

Mengadakan kontak dengan umat Islam di dalam dan di luar negeri untuk mengetahui keadaan mereka.

8.

Meningkatkan kerja sama di bidang keagamaan dengan pemerintah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.

9.

Membantu menaggulangi isu lemak babi yang meresahkan masyarakat dan menggocang perekonomian nasional

10.

Mendirikan lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetik.

11.

Menghimbau pemerintah c/q Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Parpostel agar

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 16

9/14/2012, 2:47 AM


LAPORAN UTAMA

KIPRAH MUI menetapkan kebijakan terpadu dalam pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dijualbelikan di kapal, pesawat udara, pabrik, hotel, restoran, dan pasar dan tempat lainnya dalam rangka melindungi konsumen.

19.

12.

Mengusulkan kepada pemerintah agar Porkas (SDSB) ditinjau kembali karena mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya.

Bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Transmigrasi menyelenggarakan pendidikan kader ulama.

20.

13.

Memberikan sumbangan pikiran tentang GBHN, Repelita, RUU Peradilan Agama, RUU Pendidikan Agama, RUU Pendidikan Nasional, RUU Perbankkan, RUU Kesehatan, dan RUU lainnya.

Menyelenggarakan program pengiriman da’i transmigrasi.

21.

Mengadakan lomba karya tulis tentang kinerja MUI dan sayembara penulisan peran ulama dalam pembangunan.

22.

Memprakarsai pemberian bantuan untuk rehabilitasi tempat-tempat ibadah, madrasah, dan sekolah yang rusak akibat bencana alam di wilayah Indonesia.

23.

Membentuk panitia nasional solidaritas muslim Bosnia Herzegovina dan mengirimkan dana bantuan kemanusiaan ke Bosnia Herzegovina.

24.

Secara konsisten mendukung perjuanganperjuangan Palestina serta menggalang penyaluran bantuan dana bagi perjuangan Palestina.

25.

Bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan UNICEF menyelenggarakan lokakarya nasional tentang perkawinan usia muda dan lokakarya tentang kesehatan lingkungan dan air bersih, serta lokakarya tentang Jumat bersih.

26.

Membantu pemerintah menanggulangi kasus jilbab sehingga keluar Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen yang memperbolehkan para siswi muslimah di sekolah negeri memakai seragam yang menutup aurat menurut keyakinan agamanya.

27.

Meningkatkan peran LP POM MUI dalam memberikan sertifikat halal sesuai ketentuan yang berlaku

28.

Mengadakan Seminar Sehari Kemanfaatan Produk Bioteknologi untuk menunjang produksi pangan, obat-obatan, dan kosmetik halal; Seminar Minuman Berakohol; Seminar Penyembelihan Hewan, dan Pameran Internasional Makanan Halal.

29.

Melakukan konsolidasi dan koordinasi kerja dengan seluruh pengurus MUI daerah. ‹ shoelhi

14.

Membantu pemerintah c/q Kementerian Agama dalam penyusunan kompilasi hukum Islam.

15.

Meberikan saran kepada Menteri Pendidikan & Kebudayaan untuk mengoreksi buku-buku

pelajaran yang memuat bahan pelajaran yang meyimpang dan mengusulkan agar buku-buku tersebut tidak dipergunakan. 16.

17.

18.

Mengusulkan kepada pemerintah agar buku Ayat-ayat Syetan dan buku Adik Baru dilarang peredarannya karena bertentangan dengan akidah Islam. Memprakarsai berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI selanjutnya berganti nama Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Memberikan rekomendasi atas pendirian Bank

Perkreditan Rakyat untuk menunjang ekonomi rakyat dan Yayasan Dana Dakwah Pembangunan untuk menunjang kegiatan dakwah Islam.

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 17

9/14/2012, 2:47 AM

17


LAPORAN UTAMA

Lebih Dekat dengan Komisi Fatwa MUI DALAM struktur organisasi Majelis Ulama Indonesia terdapat sejumlah fungsi. Fungsi yang dikenal paling populer adalah Komisi Fatwa. Mengapa Komisi Fatwa begitu populer? Karena komisi inilah yang lebih banyak bersentuhan dengan umat (masyarakat), khususnya ketika terjadi kasus yang meresahkan. Dalam hal ini, Komisi Fatwa berupaya menyelesaikan masalah melalui fatwa yang dikeluarkannya, hingga hilanglah keresahan masyarakat berganti dengan rasa tenang. Pada masa-masa awal berdirinya MUI, sebagian masyarakat belum banyak tahu apa yang dilakukan oleh MUI, dan menganggap bahwa MUI hanya merupakan lembaga stempel kebijakan pemerintah. MUI hanya bekerja untuk pemerintah, misalnya sewaktu MUI membantu pemerintah dalam menenangkan masyarakat yang resah oleh isu lemak babi. Dalam kasus isu lemak babi, MUI ikut serta meredakan suasana yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi dan menyangkut nasib puluhan ribu keluarga petani. Kasus isu lemak babi berdimensi luas, tidak hanya mengenai Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan saja, melainkan juga Departemen Pertanian. Ya, beginilah salah satu fungsi keberadaan MUI yaitu memberikan kepastian hukum melalui fatwa, memberikan bimbingan dan pengayoman kepada umat dan masyarakat luas.

18 ‹ DUMAS

Mengenai seragam khusus bagi siswi SLP dan SLA, mengenai jilbab siswi, dan mahasiswi, mengenai buku PMP,dan buku bacaan lainnya, mengenai liburan puasa, mengenai kurikulum pendidikan agama, dan sebagainya, MUI menyampaikan fatwanya untuk diperhatikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hingga umat (masyarakat) memperoleh ketenangan. Atas permintaan pemerintah, MUI menetapkan fatwa dan usul serta pendapat yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah/instansi yang bersangkutan. Di samping itu, MUI juga menyampaikan usul, saran dan pendapat mengenai sesuatu masalah keagamaan dan masalah yang berdampak luas pada masyarakat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan syariat, antara lain berupa sumbang pikiran mengenai RUU Perkawinan, RUU Pen-

didikan Nasional, RUU Keormasan, Rancangan Kompilasi Hukum Islam, labelisasi makanan halal, tentang Porkas (SDSB) dan sebagainya. Memperhatikan sedemikian kiprah Komisi Fatwa MUI, boleh dibilang komisi ini sangat produktif, banyak fatwa yang telah ditetapkan baik atas permintaan Pemerintah maupun masyarakat serta fatwa lain yang dipandang perlu oleh MUI. Dalam periode ketiga kepemimpinan MUI telah ditetapkan prosedur penetapan fatwa yaitu fatwa mengenai masalah yang berkenaan dengan kepentingan umat secara luas (nasional) ditetapkan oleh MUI Pusat, ada pun mengenai masalah di daerah, fatwa ditetapkan oleh MUI Daerah Tingkat I bersangkutan. Masalah yang akan ditetapkan dengan fatwa, dibahas dan diambil kesimpulan oleh Komisi Fatwa, hasil kesimpulannya disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk diputuskan sebagai ketetapan fatwa. Oleh Dewan Pimpinan Pusat MUI, fatwa disampaikan kepada pemerintah atau pihak yang bersangkutan yang memintanya (yang mengajukan permintaan fatwa untuk sesuatu masalah), atau kepada masyakat luas.

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 18

9/14/2012, 2:47 AM


LAPORAN UTAMA Fatwa atas permintaan pemerintah atau pihak lainnya, hanya disampaikan kepada yang meminta. Prosedur tersebut ditetapkan berdasar pengalaman sebelumnya, seperti pengalaman mengenai kasus fatwa tentang pesta Natal bersama, yang dibuat tanpa prosedur yang dapat dibenarkan Dewan Pimpinan Pusat MUI, hingga fatwa itu membawa dampak tidak diharapkan disebabkan sebelum fatwa tersebut diterima oleh yang meminta, telah lebih dulu tersiar di masyarakat. Begitu juga mengenai kasus fatwa tentang kodok, dua Dewan Pimpinan Daerah MUI masing-masing mengeluarkan fatwa, yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Bahwa Fatwa MUI yang ditetapkan berdasar ijtihad di lingkungan MUI, itu bukan satu-satunya fatwa dan bukan yang paling benar sehingga harus diikuti oleh seluruh umat Islam, tetapi itu merupakan salah satu hasil ijtihad oleh salah satu lembaga fatwa, di samping fatwa-fatwa lainnya mengenai masalah yang sama yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga fatwa lainnya misalnya dari ormas-ormas Islam. Keragaman sumber fatwa ini telah menjadi pengertian di antara para ulama. Namun demikian masyarakat awan tidak smuanya mengerti, sehingga apabila melihat dan mendengar adanya fatwa yang berbeda mengenai satu masalah yang sama, mereka menjadi ragu dan bingung, misalnya mengenai penetapan awal bulan puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, MUI menempuh jalan yang sebaik-baiknya dalam merumuskan dan menetapkan fatwa, dengan dasar memberi bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat, dan tujuan memberikan kepastian dan ketenangan. Pada saat ini MUI telah menghimpun fatwa-fatwa yang telah ditetapkan selama 20 tahun masa kerja MUI. Himpunan fatwa dan keputusan-keputusan MUI tersebut diterbitkan dalam rupa sebuah buku yang berjudul Himpunan Fatwa MUI. ‹ shoelhi/sam

Perhatian MUI dalam Pembangunan Nasional SETIAP kali memasuki tahap-tahap pembangunan nasional, MUI memberikan perhatian pada aspek-aspek pembangunan yang menyangkut kepentingan mendesak umat Islam. Misalnya, ketika menyongsong era tinggal landas PJPT II sebagai masa kebangkitan nasional yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai proses industrialisasi kian pesat di segala bidang, perubahan dan pergeseran tata nilai semakin menjadi tantangan yang tak terelakkan. Berkenaan dengan itu, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa, beramal shaleh dan berakhlakul karimah, MUI menyerukan kepada pemerintah agar memprioritaskan pembangunan SDM umat Islam dalam upaya mencapai khairu ummah. Musyawarah Nasional MUI pada waktu itu menyampaikan himbauan untuk dgalakkannya gerakan-gerakan ibadah dalam arti seluas-luasnya di lingkungan umat Islam. Di antara seruan-seruan MUI terkait dengan pembangunan nasional sebagai berikut: a.

b.

Menyerukan agar segenap umat Islam terutama para ulama, zu’ama, cendekiawan, wanita dan pemuda yang tergabung dalam organisasi dan lembaga Islam untuk lebih meningkatkan peran sertanya secara lebih aktif dalam pembangunan di mana saja mereka berada terutama dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Majelis Ulama dan para ulamanya hendaknya dapat berperan sebagai motivator dan dinamisator agar umat Islam di pedesaan lebih mantap dalam pendalaman dan pengamalan ajaran agama. Untuk meningkatkan pembinaan umat agar lebih mantap dalam pendalaman dan pengamalan ajaran agama sangat perlu diadakan pengkaderan ulama. Dalam hal ini MUI dapat memberi bantuan,

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 19

9/14/2012, 2:47 AM

19


LAPORAN UTAMA

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

bimbingan dan petunjuk kepada pondok-pondok pesantren untuk meningkatkan mutunya sehingga dapat berfungsi sebagai lembaga pengkaderan ulama. MUI menyerukan agar ditempuh upaya untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ibadah dalam aspek kehidupan, sehingga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan fungsi masjid dan mushalla tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai sarana pembinaan mental spiritual untuk menyelematkan negara dan bangsa dari bahaya komunis, sekularisme, subversi dan kemerosotan moral. MUI mendukung sepenuhnya SKB Menteri Pendidikan & Kebudayaan dan Menteri Agama mengenai pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dan agar SKB tersebut dapat diberlakukan pula di sekolah-sekolah swasta. Meningkatkan kemampuan tulis baca Al Quran di kalangan umat Islam sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1982 dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Menyarankan kepada pemerintah supaya mengadakan pelajaran bahasa Arab di TVRI dan pelajaran huruf Al-Qur ’an di sekolah-sekolah. Melalui gerakan mendirikan shalat dan memakmurkan masjid, baik shalat lima waktu maupun shalat Jumat, di lingkungan, termasuk lingkungan sekolah dan kampus, lingkungan perkantoran dan pabrik-pabrik,dengan memberikan fasilitas dan waktu yang memadai. Mengimbau pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah tentang penyiaran agama, pendirian rumah ibadah, dan

20 ‹ DUMAS

j.

k.

l.

m.

bantuan luar negeri bagi lembaga keagamaan, dan menetapkan tindakan-tindakan dan sanksi bagi pelanggarnya. Menyerukan kepada seluruh pimpinan sekolah dan Perguruan Tinggi Swasta untuk memberi kesempatan kepada siswa dan mahasiswanya yang beragama Islam untuk dapat melaksanakan shalat Jumat dengan memberi waktu istirahat pada jam shalat Jumat. Menyerukan kepada Pemerintah RI agar membentuk Majma’ul Buhuts (Lembaga Penelitian dan Pengembangan) sebagaimana forum ilmiah bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan teknologi. Menyerukan kepada seluruh pimpinan sekolah/lembagalembaga pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada para siswi muslimah untuk menutup aurat sesuai dengan keyakinannya sebagai pengamalan ajaran Islam. Untuk itu, peraturan pemerintah tentang seragam sekolah agar ditinjau kembali, dan disesuaikan dengan makna dan jiwa Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan dengan UU No 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas. Meningkatkan pelaksanaan dan

n.

o.

p.

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 20

9/14/2012, 2:48 AM

pendayagunaan ZIS dan wakaf sehingga lebih terarah dan terpadu. Baziz-bazis yang sudah ada di daerah-daerah agar dimantapkan dalam bentuk SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Untuk mengamankan dan menertibkan sarana-sarana keimanan yang dibangun di atas tanah wakaf mengahrapkan agar pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan prosedur dan biaya persertifikatan tanah wakaf. Menghimbau kepada mereka yang telah menikmati hasil-hasil pembangunan nasional dari masyarakat lainnya, agar lebih tanggap dan peka terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan pendidikan dan pengalaman dalam keterampilan berusaha dalam modal kerja demi terwujudnya pemerataan. Dengan semakin gencar dan kompleksnya masalah tanah, MUI mengharapkan kearifan pemerintah untuk melindungi para petani dan rakyat kecil, sehingga mereka tidak dirugikan dalam persoalan pemilikan tanah, dan sedapat mungkin dice-


LAPORAN UTAMA

q.

r.

s.

gah adanya lahan-lahan subur untuk pertanian diubah kegunaannya untuk keperluan lain. Dalam rangka pelaksanaan demokratisasi di bidang ekonomi, menghimbau kepada pemerintah agar di dalam kebijaksanaan perkereditan, dapat diberikan kemudahan kepada pengusaha kecil dan menengah terutama dalam jaminan/agunan. Dianjurkan kepada kaum muslimin terutama kepada pengusaha kecil dan menengah untuk lebih aktif dan dapat sebanyakbanyaknya dan seluas-luasnya memanfaatkan kemudahankemudahan yang disediakan oleh pemerintah dalam sektor usaha ekonomi sehubungan dengan adanya kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dengan meningkatkan etos kerja dalam kewiraswastaan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, Siti Khadijah dan para sahabat. Pemberantasan korupsi, sadisme, pornografi, minuman keras, penyalahgunaan narkotika, perjudian, dan kejahatan lain yang telah dicanangkan oleh Pemerintah diharapkan agar dijadikan Program Pemerintah secara nasional yang didukung oleh APBN dan APBD. Dalam

t.

u.

menggalakkan pengawasan, MUI dan para ulama, dan cendekiawan serta umat Islam dapat mengambil peran aktif dengan meningkatkan peran sosial kontrolnya secara preventif melalui dakwah dan pendidikan agama dan secara represif memberi saran dan memberitahukan kepada aparat pemerintah apabila menemukan penyelewenganpenyelewengan untuk diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Menyerukan kepada seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia untuk meningkatkan terus kewaspadaan nasional atas kemungkinan makin halusnya inflitrasi dan subversi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan digalakkannya parawisata dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional, Indonesia akan menjadi lebih terbuka bagi dunia internasional. Keterbukaan ini, selain dapat membawa dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti beredarnya narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, prostitusi dan penyakit AIDS, timbulnya kriminalitas berskala internasional, dan meningkatnya peredaran film-film dan barang cetak prono dan sebagainya.

v.

w.

Sehubungan dengan itu, perlu adanya pemikiran langkah bersama antara pemerintah dan masyarakat antara lain melalui penetapan undang-undang dan perda dalam menanggulangi kemungkinan timbulnya masalah-masalah tersebut. Mengharapkan agar kebijaksanaan SDSB yang sudah berjalan yang ternyata mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya hendaknya ditinjau kembali. Penghimpunan dana sosial hendaknya dapat dilakukan dengan jalan lain seperti melalui yayasan-yayasan sosial sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Gotong Royong Kemanusiaan dan lain-lain. Menghimbau kepada pemerintah untuk dapat segera menetapkan peraturan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, konsumsi, dan pengawasan terhadap makanan, minuman, obat-obatan dan barang kosmetik. Kepada para pengusaha diharapkan di dalam memproduksi dan mengedarkan, memperdagangkan hasil bidang usaha tersebut, dapat memastikan dan menjamin halalnya barangbarang tersebut dengan pencantuman label yang jelas mengenai hal itu. ‹ shoelhi

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 21

9/14/2012, 2:48 AM

21


LAPORAN UTAMA

Harapan Saat Kelahiran MUI BIASA, setiap kelahiran apapun atau siapapun selalu terselip berbagai harapan. Harapan itu menandakan begitu pentingnya sesuatu atau seseorang yang dilahirkan. Begitu juga halnya dengan kelahiran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Segudang harapan disematkan pada MUI. Tentu saja, harapan itu bisa digunakan MUI sebagai tolok ukur untuk menilai dirinya sendiri apakah sudah sesuai dengan harapan atau malah bertolak belakang. HARAPAN PRESIDEN SOEHARTO Dalam Musyawarah Nasional Ulama pada 17 Rajab 1395 Hijriyah bertepatan dengan 26 Juli 1975, yang melahirkan berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Presiden Soeharto menyampaikan pidato pembukaan. Dalam pidatonya itu Pak Harto menyampaikan harapannya pada MUI yang segera akan dibentuk itu. Menurut Pak Harto, ulama adalah pemimpin yang ada di tengah masyarakat yang memahami aspirasi dan jiwa masyarakat, karena itu ia berharap para ulama dapat meratakan tujuan masyarakat yang ingin dibentuk bersama. Nabi Muhammad SAW bersabda, ulama itu pewaris nabi. Ini berarti tugas ulama adalah meneruskan tugas yang dilakukan oleh para nabi.

22 ‹ DUMAS

Tugas tersebut dapat disimpulkan dalam satu kalimat mengajak masyarakat melakukan perbuatan yang baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang buruk (amar makruf nahi munkar). Tugas ini sangat mulia karena demikian besar peran ulama dalam pembangunan masyarakat. “Maka, saya anggap sangat tepat adanya MUI,” tandas presiden. “Saya harap MUI dapat melaksanakan pekerjaan penting antara lain menjadi penerjemah yang menyampaikan pikiran dan mendorong kegiatan pembangunan nasional. Dalam rangka ini terkandung arti memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya,” ungkap pak Harto. “Selanjutnya, peran yang dapat dilakukan MUI adalah memberikan bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah, di samping peran lainnya, menjadi penghubung antara pemerintah dan para ulama,” tambahnya. MUI dapat membahas masalahmasalah yang berhubungan dengan ulama dan merumuskan solusinya dalam setiap kelompok umat. Pembangunan itu memerlukan partisipasi dan tanggung jawab seluruh masyarakat, karena itu masyarakat beragama pun harus dapat melaksanakan pemba-

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 22

ngunan dan keluar dari kesempitan paham mereka untuk dapat memahami dan memperoleh konsepsi dan pengalaman yang lebih luas. Di sini, peran ulama sangat diperlukan. “Karena kita menjunjung sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kerukunan hidup antarumat beragama harus dapat dijadikan kenyataan. Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, kita pelihara apa yang telah kita nikmati bersama dengan memperkokoh persatuan bangsa dan negara agar kita terus dapat membangun. Tanpa pembangunan kita tidak akan bahagia dan sejahtera,” ungkap Presiden Soeharto. “Di kalangan umat Islam terus berkembang upaya mewujudkan persatuan sebagaimana tampak dalam ikhtiar untuk menyatukan pendapat yang berbeda-beda yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah. Saya harap MUI dapat memperkokoh upaya persatuan ini,” pungkas pak Harto. HARAPAN MENTERI AGAMA MUKTI ALI “Berdirinya MUI tidak hanya diinginkan oleh umat Islam saja, tetapi oleh seluruh bangsa Indonesia, tak kecuali pemerintah. Dengan berdirinya MUI, saya harap persatuan dan kesatuan umat Islam dapat dibina melalui peran para ulama. Saya harap makin mudah menyatukan pikiran, pendapat dan langkah di antara umat Islam sendiri. Saya harap dengan adanya MUI secara berangsur akan dapat terkikis suasana curiga mencurigai antara ulama dan pemerintah sehingga akan mempermudah menyatukan pendapat dan langkah pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara,” papar Mukti Ali penuh harap. “Dengan berdirinya MUI hendaknya dapat dicari jalan menuju suasana percaya mempercayai, harga menghargai dan saling perlu memerlukan antara ulama dan pemerintah. Tugas pemerintah tak dapat berjalan lancar tanpa bantuan para ulama yang paling memahami keinginan dan aspirasi rakyat. Begitu juga dakwah amar makruf nahi munkar tak dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan

Sasmito Hadinegoro

9/14/2012, 2:48 AM


LAPORAN UTAMA aparat pemerintah,” tambahnya. HARAPAN BUYA HAMKA Sebagai Ketua Umum (pertama) MUI, Buya Hamka mengungkapkan beratnya menyandang amanat, memenuhi harapan yang belum tentu mudah bisa dipenuhi. “Seperti disampaikan Presiden Republik Indonesia agar para ulama memberikan nasihat kepada pemerintah, dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional ini, merupakan tugas yang sungguh berat. Kalau harapan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah kita akan jaya dan sukses, bila tak dapat dilaksanakan maka kecewalah pemerintah dan putus asalah umat yang tadinya bersimpati kepada kita,” kata Buya dalam perhelatan yang dihadiri para pejabat negara dan tokoh terkemuka itu. “Sungguh tugas ini tidak mudah karena para pejabat senang kalau kita menggembleng rakyat supaya patuh kepada pemerintah, tetapi telinga mereka bisa merah kalau tersindir sedikit saja. Banyak pejabat yang maunya dipuja-puji saja, dan para ulama dikerahkan untuk membikin fatwa guna memudahkan pekerjaan pemerintah. Peran ulama itu sangat berat seperti kue bika dalam cetakan, di bawah dibakar api di atas di bakar api. Api di bawah itulah keluhan-keluhan masyarakat, bila kita tak berat ke bawah maka kita akan berhenti menjadi ulama dan tak didukung rakyat. Sementara, api di atas itulah harapan pemerihtah, apabila kita tak berat ke atas maka pemerintah bisa saja mencap ulama tak mau bersimpati dalam pembangunan. Oleh sebab itu menjadi kewajiban kita yang telah dipercaya rakyat dan pemerintah agar kita menyesuaikan harapan mereka dengan predikat kita sebagai ulama yang harus bisa menjadi jembatan yang baik bagi rakyat dan pemerintah,” paparnya. Menutup pidatonya, Buya Hamka mengajukan sebuah permintaan agar ia diperbolehkan mundur dari jabatannya bila terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan prinsipnya dalam kerjasama antara ulama dan pemerintah. ‹ shoelhi

KEPEDULIAN MUI

terhadap Masalah Politik Internasional DALAM dasawarsa terakhir ini MUI melihat adanya kemajuan Islam yang pesat di negara-negara yang sedang berkembang dan negaranegara maju. Akan tetapi di balik itu terjadi pula kemelut yang mengkhawatirkan di kawasan negara-negara Islam seperti Palestina, Libanon, Irak, Afghanistan, Iran, dan lainnya. Satu agenda yang tak henti-hentinya dilancarkan negara-negara Barat terhadap Dunia Islam adalah subversi ekonomi, subversi ideologi, subversi budaya, subversi pemikiran yang diotaki oleh kekuatan-kekuatan liberalis, komunis, kapitalis, zionis, sekularis. Negara-negara Barat bahkan tak segan-segan melancarkan intervensi politik dan militer di sejumlah negara Muslim seperti terhadap Irak, Palestina, dan Libya. Semua tindak-tanduk negara-negara Barat dalam percaturan politik internasional yang ditujukan kepada Dunia Islam ini selalu mendapat perhatian MUI. Dalam menanggapi tindak-tanduk negara Barat tersebut, MUI tak bosanbosannya menyampaikan seruan guna menangkal atau menghentikan sepak terjang Barat yang sangat merugikan umat Islam dan negara Islam

bersangkutan. Di antara seruanseruan MUI tersebut sebagai berikut: a. Menyerukan dan berupaya kepada negara-negara dan umat Islam agar meningkatkan ukhuwah islamiyah dalam menyongsong kebangkitan umat Islamdalam abad XV Hijriyah demi syiar dan kejayaannya. b. Menyerukan dan berupaya kepada negara-negara di seluruh dunia agar menjalin persaudaraan dan perdamaian demi kelangsungan kehidupan umat manusia serta menghindarkan peperangan yang mengakibatkan jatuhnya korban orang-orang yang tak berdosa. c. Terkait dengan perjuangan bangsa Palestina untuk melepaskan tindak sewenang-wenang dan penjajahan Israel atas Palestina,MUI menyerukan agar hak hidup bangsa Palestina diberikan sesuai dengan HAM Universal dan Piagam PBB. d. Menyerukan kepada seluruh negara-negara Islam dan negara-negara yang cinta damai dan kemerdekaan untuk dengan sungguhsungguh membantu bansa Palestina dalam mewujudkan Negara

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 23

9/14/2012, 2:48 AM

23


LAPORAN UTAMA

e.

f.

g.

h.

i.

Palestina yang merdeka dan berdaulat. Masjidil Aqsha di Jerusalem adalah tempat suci umat Islam yang sekarang dikuasai oleh Israel. Oleh akrena itu harus diupayakan agar Jerusalem dan Masjidil Aqsha dikembalikan ke dalam kedaualatan Islam. Menyerukan kepada PBB untuk mengambil langkahlangkah yang konkrit guna melindungi Masjidil Aqsha dari usahausaha pengrusakan yang dilakukan oleh zionis Israel. Menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perang Libanon agar menahan diri dan berusaha menciptakan kerukunan dan perdamaian demi kelangsungan hidup manusia. Menyerukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perang Irak dan Iran, khususnya yang terlibat langsung dalam peperangan tersebut agar berusaha dengan sungguh-sungguh dan cepat untuk menyelesaikan konflik bersenjata antara kedua negara dan menyelesaikannya melalui perundingan hidup bertetangga menurut tuntunan ajaran Islam. Menyatakan bahwa intervensi Uni Sovyet, Amerika Serikat dengan dukungan NATO terhadap Afghanistan adalah perbuatan yang berlawanan dengan agama dan perikemanusiaan serta bertentangan dengan HAM dan kesopanan negara-negara yang beradab. Sehubungan dengan itu, MUI juga menyerukan kepada umat Islam Indonesia khususnya dan juga umat Islam dunia umumnya untuk memberikan bantuan moril dan materil terhadap umat Islam Afghanistan khususnya dan umat Islam yang tertindas umumnya. Menyerukan kepada semua negara-negara khususnya negaranegara Islam dan negera-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim untuk memberikan bantuan konkrit kepada pejuang-pejuang Afghanistan termasuk pengungsinya. Demikian pula diharapkan

24 ‹ DUMAS

kepada pemerintah dan masyarakat muslim Indonesia dapat meningkatkan bantuan dan rasa solidaritas kepada perjuangan rakyat Afghanistan. j. Dalam kasus memburuknya hubungan Amerika Serikat dan Iran, termasuk dalam kasus nuklir Iran, MUI menyerukan kepada AS dan Iran agar dapat menyelesaikan perselisihan secara damai dan saling menguntungkan kedua belah pihak. k. Kepada negara-neagra ASEAN, MUI menyerukan agar lebih memperkokoh persatuan dan meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, kebudayaan dan

p.

q.

r.

agama. Menyerukan agar masalah umat Islam di Philipina Selatan segera diselesaikan secara damai sesuai dengan persetujuan Tripoli. m. Menyerukah kepada Pemerintah RI agar memprakarsai pembentukan Majelis Ulama ASEAN dalam rangka peningkatan ketahanan regional di kawasan ASEAN dan Asia Tenggara. n. Menyarankan kepada Pimpinan MUI untuk terus melakukan usaha guna meningkatkan kerja sama antar umat Islam di negara-negara Islam ASEAN dan negara-negara lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan agama, kebudayaan, ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan, dan bidang lain. o. Menyerukan kepada Pemerintah RI agar Konferensi Menteri Luar Negeri negara-negara Islam dapat juga diadakan di Indonesia l.

s.

dalam rangka meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara Islam. Mengharapkan agar pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi dapat meningkatkan pengaturan dan pengamanan terhadap TKI, khususnya TKW yang berada di Arab Saudi sehingga tidak menimbulkan ekses-ekses yang tidak diharapkan terutama yang merugikan umat Islam dan hukum Islam. Menyerukan kepada umat Islam Indonesia dan umat Islam di seluruh dunia untuk memberikan bantuan moril terutama materiil kepada seluruh umat Islam yang terkena musibah dan hidup dalam penindasan seperti yang terjadi di Bangladesh, India, Myanmar, dan negara-negara Afrika. Menghimbau kepada pemerintah negara yang di antara penduduknya minoritas Muslim, seperti Rusia, RRC, Bulgaria, Myanmar, Kamboja, dan lain-lain agar menghormati agama Islam yang mereka yakini dan memberikan perlakuan yang sama kepada mereka sebagaimana perlakuan terhadap warga negara penganut agama lain; memberikan pengayoman kepada umat Islam agar dapat menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya dan jika timbul masalah dapat diselesaikan secara damai; dan menghimbau negeri-negeri Islam agar membantu masyarakat minoritas muslim itu untuk meningkatkan taraf hiudp dan pendidikan umat Islam setempat. Sehubungan dengan pembantaian umat Islam di Srilanka dan Myanmar, MUI menyampaikan protes keras atas kebiadaban tersebut, dan meminta kepada pemerintah Srilanka dan Myanmar agar dapat mengungkapkan persoalan ini secara terbuka, dan selanjutnya memberikan perlindungan kepada minoritas muslim di Srilanka dan Myanmar dari tindakan sewenangwenang pihak mana pun. ‹ shoelhi

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 24

9/14/2012, 2:48 AM


LAPORAN UTAMA

Mengenang Keteladanan Buya Hamka SEBELUMNYA tidak ada media massa mengungkap preseden yang melatarbelakangi peristiwa menghebohkan itu. Tiba-tiba saja masyarakat tersentak begitu mendengar kabar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Hamka, pada 23 April 1981 meletakkan jabatan. Sontak saja seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, terkaget-kaget. Dalam pertemuan Menteri Agama dengan pimpinan MUI pada 21 Mei 1981, sepucuk surat pendek disampaikan kepada Menteri Agama RI Letjen. H. Alamsyah Ratuperwiranegara, isinya pemberitahuan bahwa sesuai dengan ucapan yang pernah disampaikan sebelumnya, Buya Hamka mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum MUI. Bagi banyak orang pengunduran diri Hamka sebagai Ketua Umum MUI mengagetkan. Timbul bermacam dugaan tentang alasan dan latar belakangnya. Agaknya sadar akan kemungkinan percik gelombang yang ditimbulkannya, pemerintah dalam pernyataannya mengharapkan agar mundurnya Hamka “jangan sampai dipergunakan golongan tertentu untuk merusak kesatuan dan persatuan bangsa, apalagi merusak umat lslam sendiri.” Kenapa Hamka mengundurkan diri? Itulah pertanyaan yang mencuat waktu itu. Hamka sendiri mengungkapkan pada pers, pengunduran dirinya disebabkan oleh fatwa MUI 7 Maret 1981. Fatwa yang dibuat Komisi Fatwa MUI tersebut pokok isinya mengharapkan umat Islam mengikuti upacara Natal, dengan tujuan menghormati Nabi Isa. Menurut KH M Syukri Ghozali, Ketua Komisi Fatwa MUI, fatwa tersebut sebetulnya dibuat untuk menentukan langkah bagi Departemen Agama dalam hal kehidupan bermasyarakat umat Islam. “Jadi seharusnya memang tidak perlu bocor keluar,” katanya. Fatwa ini kemudian dikirim pada 27 Maret 1981 ke

pengurus MUI di daerah-daerah. Dengan mengutip Buletin Majelis Ulama no. 3/April 1981, harian Pelita edisi 5 Mei 1981 memuat fatwa tersebut. Buletin yang dicetak 300 eksemplar ternyata juga beredar pada mereka yang bukan pengurus MUI. Yang menarik, sehari setelah tersiarnya fatwa itu, dimuat pula surat pencabutan beredarnya fatwa tersebut. Surat Keputusan bertanggal 30 April 1981 itu ditandatangani oleh Prof. Dr. Hamka dan H. Burhani Tjokrohandoko selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI. Menurut SK yang sama, pada dasarnya menghadiri perayaan antar agama adalah wajar, terkecuali yang bersifat peribadatan, antara lain Misa, Kebaktian, perayaan Natal dan sejenisnya. Bagi seorang Islam tidak ada halangan untuk semata-mata

hadir dalam rangka menghormati undangan pemeluk agama lain dalam upacara yang bersifat seremonial, bukan ritual. Tapi bila itu soalnya, kenapa heboh? Rupanya bocornya Fatwa MUI 7 Maret itu konon sempat menyudutkan Menteri Agama Alamsyah Ratuperwiranegara. Menurut sebuah sumber, dalam pertemuan dengan pimpinan MUI di Departemen Agama 23 April, Alamsyah sempat menyatakan bersedia berhenti sebagai Menteri. Kejengkelan Menteri Agama agaknya beralasan juga. Sebab rupanya di samping atas desakan masyarakat, fatwa itu juga dibuat atas permintaan Departemen Agama. “Menteri Agama secara resmi memang meminta fatwa itu yang selanjutnya akan dibicarakan dulu

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 25

9/14/2012, 2:48 AM

25


LAPORAN UTAMA dengan pihak agama lain. Kemudian sebelum disebarluaskan Menteri akan membuat dulu petunjuk pelaksanaannya,” kata E.Z. Muttaqien, salah satu Ketua MUI. Ternyata fatwa itu keburu bocor dan heboh pun merebak. Menurut seorang yang hadir, melihat keadaan itu, Hamka minta izin berbicara dan berkata, “Tidak tepat kalau saudara Menteri yang harus berhenti. Itu berarti gunung yang harus runtuh.” Kemudian inilah yang terjadi: Hamka yang mengundurkan diri. “Tidak logis apabila Menteri Agama yang berhenti. Sayalah yang bertanggungjawab atas beredarnya fatwa tersebut. Jadi sayalah yang mesti berhenti,” kata Hamka sebagaimana dikutip Pelita. Tapi dalam penjelasannya yang dimuat majalah Panji Masyarakat 20 Mei 1981, Hamka mengakui adanya ’kesalahpahaman’ antara pimpinan MUI dan Menteri Agama karena tersiarnya fatwa itu. Kepada majalah TEMPO Hamka mengaku sangat gundah sejak peredaran fatwa itu dicabut. “Gemetar tangan saya waktu harus mencabutnya. Orang-orang tentu akan memandang saya ini syaithan. Para ulama di luar negeri tentu semua heran. Alangkah bobroknya saya ini, bukan?” kata Hamka. Alasan itu agaknya yang mendorong lmam Masjid Al Azhar ini menulis penjelasan, secara pribadi, awal Mei. Di situ Buya menerangkan: surat pencabutan MUI 30 April itu “tidaklah mempengaruhi sedikitpun tentang kesahan (nilai/kekuatan hukum) isi fatwa tersebut, secara utuh dan menyeluruh.” HAMKA juga menjelaskan, fatwa itu diolah dan ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI bersama ahli-ahli agama dari ormasormas Islam dan lembaga-lembaga Islam tingkat nasional — termasuk Muhammadiyah, NU, SI, Majelis Dakwah Islam Golkar. Itulah sekelumit kisah tentang keteguhan Buya Hamka dalam memegang prinsip yang diyakini membuat semua orang menyeganinya. Masih ada lagi kisah keteladanan Buya Hamka. Pada zamam pemerin-

26 ‹ DUMAS

tah Soekarno, Buya Hamka berani mengeluarkan fatwa haram menikah lagi bagi Presiden Soekarno. Otomatis fatwa itu membuat sang Presiden berang ’kebakaran jenggot’. Tidak hanya berhenti di situ saja, Buya Hamka juga terus-menerus mengkritik kedekatan pemerintah dengan PKI waktu itu. Maka, wajar saja kalau akhirnya dia dijebloskan ke penjara oleh Soekarno. Bahkan majalah yang diasuhnya, Panji Masyarat, pernah dibredel Soekarno karena menerbitkan tulisan Bung Hatta yang berjudul ”Demokrasi Kita” yang terkenal itu. Tulisan itu berisi kritik tajam Bung Hat-

ta terhadap konsep Demokrasi Terpimpin yang dijalankan Bung Karno. Ketika menjadi Ketua MUI, Buya Hamka meminta agar anggota Majelis Ulama tidak digaji. Permintaan ini didasarkan pada kebutuhan terhadap kredibilitas ulama. Buya Hamka mengkhawatirkan bila ulama menerima gaji, maka ulama kehilangan keberanian untuk menyuarakan kebenaran, dan membebek kepada si pemberi gaji. Mohammad Roem, dalam buku Kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka, menyebut masalah gaji itu sebagai bagian dari “politik Hamka menghadapi pembentukan Majelis Ulama”. Pembentukan Majelis Ulama memang perlu tapi tidak boleh ditunggangi oleh dan tunduk pada kepentingan politik kekuasaan pemerintah. Walaupun gaji sebenarnya tidak usah selalu menunjuk pada pembelian, namun kepercayaan diri

dan harga diri ulama sendiri agaknya memang mutlak ditegakkan. Ulama bersahaja ini, menurut Roem, kuat sekali menyimpan gambaran “ulama tidak bisa dibeli“. Tidak semua orang memuji keteguhan sikap Buya Hamka sebagaimana pujian Mohammad Roem. Tidak sedikit sahabat dekatnya di MUI yang dekat dengan klik penguasa mencemoohnya sembari mengatakan, ”Buya itu memang luas ilmunya tapi pendiriannya sangat kaku”. Walau cemooh itu tak pernah diperdengarkan secara langsung ke telinganya, Buya Hamka mendengarnya juga. Tapi apa kata Buya Hamka, ”Apalah arti jabatan (dan gaji) dibandingkan dengan kerugian menanggung dosa mempertukarkan yang haq dengan yang bathil.” Permintaan Buya Hamka yang terkenal lainnya, yang terkait dengan jabatan, tercermin pada pernyataannya saat menerima jabatan itu. Buya Hamka menyatakan, bahwa dia minta diperbolehkan mundur dari MUI, bila nanti di kemudian hari ternyata sudah tidak ada kesesuaian dengan dirinya dalam hal kerjasama antara pemerintah dan ulama. Begitulah keteguhan sikapnya dalam memegang prinsip terkait dengan hubungan kekuasaan. ”Ulama janganlah menggadaikan predikat keulamaannya dan mau dijadikan sebagai alat kekuasaan,” tandasnya. Tidak lama setelah mundur dari jabatan Ketua Umum MUI, Buya Hamka tak pernah lagi tampil memberikan siraman rohani di TVRI, masyarakat juga tak pernah lagi mendengar kuliah subuhnya di RRI. Setelah mundur dari jabatannya dan tidak lagi disibukkan dengan urusanurusan politik, hari-hari Buya Hamka lebih banyak diisi dengan pengajian agama dan kuliah subuh di Masjid AlAzhar, Jakarta Selatan, hingga akhir hayatnya. Adakah ulama masa kini memiliki keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip akidah dan keimanan? Semoga keteladanan Buya Hamka ini bisa dijadikan sebagai cermin. ‹ shoelhi

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 26

9/14/2012, 2:48 AM


LAPORAN UTAMA

Dibutuhkan MUI

YANG BERWIBAWA Umat Islam kini tengah hidup dengan tantangan dan ancaman yang luar biasa kerasnya.

SEMUA tantangan dan ancaman yang dihadapi umat Islam tampil di berbagai medan, dilancarkan oleh berbagai pihak, baik secara individu maupun secara institusi, yang tidak menyukai Islam dan menganggap Islam sebagai faktor penghambat bagi berlakunya nafsu mereka. Mereka ini boleh disebut sebagai musuh Islam, seperti komunisme, kapitalisme, sekulerisme, liberalisme, zionisme, neokolonialisme, neoimperialisme, globalisme (globalisasi), dan sejenisnya. Sungguh semua itu bukan tantangan dan ancaman yang sepele. Oleh karena itu, untuk memenangkan tantangan dan ancaman sedemikian itu diperlukan kekuatan yang besar, tidak bisa diserahkan kepada ormas Islam atau parpol Islam atau kekuatan individu lainnya. Tegasnya, umat Islam membutuhkan kekuatan di

tingkat negara. Ketiadaan kekuatan semacam ini hanya akan membuat umat Islam terpojok dan dijadikan bulan-bulanan oleh musuh Islam selama-lamanya. Keadaan yang menyakitkan ini sudah sama-sama kita rasakan sendiri. Betapa musuh-musuh Islam itu selama ini menuduh umat Islam sebagai umat yang tidak toleran dan tidak bersahabat. Padahal kurang apa lagi toleransi umat Islam? Ketika seorang Maramis menyatakan umat Kristen-Katolik tidak setuju kalimat ’Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat Islam’ dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, umat Islam rela kalimat itu tidak dicantumkan. Bukankah ini sebuah toleransi yang maha besar. Selanjutnya, dalam berbagai segi kehidupan umat Islam juga tak pernah tidak memberikan

toleransi. Pantaskah dengan toleransi sedemikian luas ini umat Islam masih dituduh sebagai tidak toleran? Sikap bersahabat umat Islam demikian besar juga. Lihatlah, dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, umat Islam memberikan kesempatan bagi umat lain untuk ikut terlibat mengambil peran dan berpartisipasi. Kesempatan ini bukan hanya di bidang politik dan ekonomi saja, melainkan bahkan di bidang sosial dan budaya serta bidang keagamaan juga. Umat dan masyarakat non-Islam bisa menikmati segala kemudahan dan membuat kemajuan di segala bidang berkat perlindungan dan persahabatan yang ditunjukkan umat Islam yang mayoritas di negeri ini. Adakah toleransi dan persahabatan sedemikian melegakan ini ditemukan di negeri lain? Yang ada malah umat Islam ditindas, ditekan, diteror, dizalimi, dan bahkan hendak dimusnahkan. Adalah fakta tak terbantahkan, bahwa apa yang dirasakan umat Islam di negeri lain, ternyata juga dialami umat Islam di negeri tercinta ini. Tanpa mengecilkan peran umat lain, sejak masa perjuangan mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan hingga masa mengisi kemerdekaan sejauh ini memberikan pengorbanan dan jasa terbesar bagi tegaknya NKRI. Sejujurnya, dalam perspektif ini, umat lain berutang budi kepada umat Islam. Kendati demikian, tak henti-hentinya umat Islam selalu dituduh macammacam dan dijadikan sebagai target permusuhan, dan terus dikekang. Umat Islam ditindas. Syariat Islam tidak boleh digunakan sebagai dasar dalam segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Sementara, umat Islam terus-menerus dijadikan sasaran bidik serangan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Patutkah perlakuan seperti ini dinisbatkan kepada umat Islam? Inikah balas budi itu? Berangkat dari perlakuan zalim dan permusuhan ini, wajarlah bila umat Islam membutuhkan kekuatan

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 27

9/14/2012, 2:48 AM

27


LAPORAN UTAMA besar untuk sekadar membela diri, tidak untuk membalas serangan. Kekuatan besar itu adalah sebuah organisasi yang diberi mandat untuk menyampaikan aspirasi umat Islam kepada pemerintah yang bersedia melindungi umat Islam yang mayoritas di Republik ini, yang begitu besar sumbangsihnya bagi kejayaan Pertiwi. Sebut saja, organisasi tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia. MUI yang dibutuhkan itu seyogyanya ditempatkan pada posisi sebagai jembatan penyalur aspirasi umat Islam kepada pemerintah, perekat ukhuwah islamiyah serta sumber rujukan dalam menghadapi berbagai isu dan persoalan agama dan kemasyarakatan adalah sebuah keniscayaan terakhir yang tak bisa ditawar, ketika harapan terhadap individu dan institusi lain menjadi sebuah kemusykilan. Posisi MUI sedemikian ini mengharuskan MUI mampu menjadikan dirinya sebagai wadah musyawarah para ulama, umara, zu’ama dan cendekiawan muslim. Sebagaimana rancangan awal pendiriannya, MUI dibentuk untuk menjalankan empat fungsi. Pertama, memberi fatwa dan nasihat kepada umat Islam dan Pemerintah mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan sebagai pemangku amar makruf nahi mungkar. Kedua, memperkokoh ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Ketiga, sebagai organisasi yang mewakili umat Islam dalam konsultasi antarumat beragama. Keempat, menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah). Ulama adalah pengawal akidah, moral dan etika umat yang selayaknya dihormati oleh semua kalangan masyarakat dan komponen bangsa ini. Dalam menghadapi serangan politik, ekonomi, sosial, budaya, lebihlebih serangan akidah dan keyakinan agama, ulama sepatutnya tampil di barisan terdepan sebagai benteng yang menyelamatkan umat Islam dari serangan-serangan tersebut. Pada sisi lain, ulama juga harus menjaga kewibawaannya di depan

28 ‹ DUMAS

GAGALKAN KONSER: Ketua MUI Umar Shihab dalam jumpa pers di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta mengatakan, pihaknya mengirim surat rekomendasi kepada Kapolri karena menilai konser itu bertentangan dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk Pancasila, UUD 1945, dan norma agama.

umat dan penguasa agar fatwafatwanya mendapat perhatian dan penghormatan. Sejak awal keberadaannya MUI memang ditujukan untuk menjaga kepentingan umat Islam secara keseluruhan, tanpa menonjolkan golongan dan kelompok. MUI dengan peran dan fungsi strategis yang diembannya sepantasnya dapat disebut sebagai benteng ukhuwah Islamiyah. Begitu seseorang mendapat amanah untuk duduk di dalam kepengurusan atau keanggotaan MUI, maka haruslah ia menempatkan diri sebagai ulama Indonesia yang

peduli terhadap kepentingan seluruh umat Islam tanpa pandang bulu. MUI bukan milik satu kelompok atau satu golongan tertentu, bukan pula milik pemerintah, tetapi milik seluruh umat Islam dan milik bangsa Indonesia. MUI ke depan diharapkan tetap menjadi referensi umat Islam ketika menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dalam segala fron, khususnya dalam persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan. Seluruh anggota MUI tidak menjadikan posisi dan fungsi MUI dalam sebuah taruhan, untuk tidak mengatakan menggunting dalam lipatan. ‹ mohammad shoelhi

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 28

9/14/2012, 2:48 AM


LAPORAN UTAMA

MUI Rekomendasikan Perampasan Harta Hasil Korupsi Para ulama se-Indonesia serius membahas masalah karut marutnya korupsi di Tanah Air. SETELAH Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa hukuman mati bagi koruptor, kini dalam forum Ijtima’ Ulama ke-4 yang digelar di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, (29/7 – 2/7/2012), para ulama melontarkan berbagai argumentasi guna mengatasi masalah yang menggerogoti uang rakyat tersebut. Salah satu hasil dari ijtima ini menegaskan hukum akhirat dan penyitaan harta hasil korupsi. Alim ulama khawatir apabila harta hasil korupsi tidak dirampas oleh negara, maka akan membebani orang tersebut saat nanti perhitungan amal di akhirat. “Namun perlu dijelaskan hukuman di akhirat seperti apa, biar para calon koruptor takut,” kata salah seorang ulama dalam diskusi ijtima itu. Hukuman di akhirat terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu kemudian diusulkan bisa dibuat buku saku oleh MUI. Buku tersebut kemudian dibagikan ke semua pegawai pemerintah. “MUI kemudian bisa membagikan buku itu biar orang mengerti,” katanya. Mengenai harta hasil korupsi, beberapa ulama juga meminta agar ada pembuktian terbalik yang harus dilakukan oleh tersangka korupsi. Kelak bukan lagi polisi atau jaksa yang menelusuri asal usul harta yang diduga hasil korupsi tersebut.”Bukan jaksa atau polisi lagi yang harus mencari asal harta namun orang itu sendiri yang harus membuktikan asal hartanya dari mana,” kata salah seorang ulama peserta ijtima. Ada tiga alternatif ketentuan penyitaan harta hasil korupsi. Pertama harta yang terbukti sebagai hasil korupsi harus disita. Kedua, harta yang terbukti bukan sebagai hasil korupsi tidak boleh disita. Dan ketiga, harta yang tidak terbukti hasil korupsi, tapi tidak bisa dibuktikan kalau harta itu didapat secara legal, maka harus pula diambil negara. Setelah disita, maka penggunaan harta rampasan dari pelaku korupsi haruslah dimanfaatkan oleh negara bagi kesejahteraan rakyat, termasuk kemaslahatan umat.

LAPOR: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Sahal Mahfudh dan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin di Kantor Kepresidenan. MUI akan menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang akan membahas dan merumuskan fatwa boleh tidaknya negara merampas harta koruptor.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Shaleh mengatakan bahwa harta yang boleh disita negara adalah harta korupsi yang terbukti secara hukum berasal dari hasil korupsi. Sedangkan yang bukan berasal dari hasil korupsi tidak boleh disita dan tetap menjadi milik orang tersebut. “Misalnya saja harta warisan atau pendapatan lainnya yang sah tetap menjadi milik orang tersebut,” jelasnya. Dari forum ijtima ini, MUI akhirnya mengambil kesimpulan atau rekomendasi yang menyatakan bahwa negara diperbolehkan menyita aset pelaku tindak pidana korupsi. Perampasan harta hasil korupsi ini tidak menghilangkan hukuman bagi koruptor yang dijatuhkan oleh pengadilan. MUI menilai bahwa hukuman terhadap koruptor harus tetap diberlakukan sebagai salah satu cara memberikan efek jera bagi palku korupsi. Kesimpulan ini disepakati oleh sekitar 100 ulama MUI yang melakukan pembahasan hal itu. Rapat komisi ini kemudian dimajukan ke rapat pleno sebelum disahkan menjadi fatwa. MUI juga menetapkan hukum haram atas harta hasil korupsi atau pencucian uang walau disumbangkan untuk kegiatan atau pembangunan tempat ibadah. “Koruptor jangan berpikir setelah menyumbang masjid harta haram mereka bisa menjadi halal. Harta yang haram tidak menjadi halal dengan diberikan atau disedekahkan,” jelas Ni”am.

Ni”am lebih lanjut menjelaskan bahwa harta hasil korupsi pada hakikatnya bukan miliknya. Harta hasil curian pada hakikatnya tetap milik pihak yang dicuri. “Jika itu asalnya dari perusahaan, ya berarti milik perusahaan. Dan jika dari negara ya milik negara. Harta hasil curian harus dikembalikan kepada pemiliknya, atau dirampas untuk dikembalikan. Jika sudah dipakai sendiri atau disumbangkan sekalipun, ia tetap wajib mengganti,” terangnya. Doktor ilmu hukum Islam dan pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai perbuatan baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Tentu uang sumbangan pun harus dari sumber yang halal. “Tujuan yang baik tidak boleh menggunakan cara dan sarana yang tidak benar. Harta korupsi adalah harta haram karena diperoleh secara tidak sah,,” tegasnya. Selain masalah penyitaan harta hasil korupsi, MUI juga membahas kejahatan pencucian uang. Para ulama sepakat pencucian uang digolongkan sebagai penggelapan, sehingga menerima dan memanfaatkan uang hasil pencucian uang ini adalah haram. Penerima uang hasil pencucian uang ini wajib mengembalikannya ke negara. “Penerima uang dari hasil pencucian uang namun dia tidak tahu uang itu dari hasil kejahatan tersebut dan dia mengembalikannya tidak dikenakan hukuman,” tuturnya. ‹ shoelhi/antara

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 29

9/14/2012, 2:48 AM

29


LAPORAN UTAMA

Basyarnas untuk Kepastian Hukum Akad Syariah BADAN Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dilangsungkan pada 21 Oktober 1993. Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan MUI pusat yang diwakili KH Hasan Basri dan HS Prodjokusumo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masingmasing HM Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut Bank Muamalat Indonesia), pada saat itu BAMUI diketuai H. Hartono Mardjono, S.H. Dengan pertimbangan bahwa anggota Pembina dan Pengurus BAMUI sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI, maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan MUI nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil Rakernas MUI pada 23-26 Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) merupakan badan yang berada di bawah MUI. Kehadiran Basyarnas sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari

30 ‹ DUMAS

itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Pendirian Basyarnas dirancang sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam. Sejarah berdirinya Basyarnas tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, di samping terkait pula dengan upaya pendampingan terhadap keberadaan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta Asuransi Takaful yang telah lebih dulu lahir. OTONOM DAN INDEPENDEN Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum diatur mengenai bank syariah, akan tetapi dalam menghadapi per-

kembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi berbarengan dengan telah diratifikasinya perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, maka diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan. Oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur tentang perbankan syariah. Dengan adanya

Undang-undang ini, maka pemerintah telah melegalisir keberadaan bankbank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara syariah. Dengan adanya bank-bank baru ini, maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa antara bank syariah tersebut dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap perlu mengeluarkan fatwafatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, yang di dalamnya tercantum klausul arbitrase yang berbunyi: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.” Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, maka setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausul arbitrase. Dengan kata lain, penyelesaian semua sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya harus ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Basyarnas berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang berfungsi menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Basyarnas selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman, lahirnya Basyarnas sangat tepat karena melalui badan tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, umat Islam tidak sangsi lagi terhadap keamanan transaksi-transaksi bisnisnya. ‹ shoelhi

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 30

9/14/2012, 2:48 AM


LAPORAN UTAMA

DEPUTI Gubernur BI Halim Alamsyah (kanan), Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Asbisindo Riawan Amin saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 dan Seminar Nasional Asosiasi Bisnis Syariah Indonesia (Asbisindo) di Jakarta.

Lebih Dekat dengan Dewan Syariah Nasional DENGAN semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, MUI memandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. DSN berperan secara pro-aktif dalam menanggapi per-

kembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidangn ekonomi dan keuangan. TUGAS DSN Dewan Syariah Nasional bertugas untuk menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. KEWENANGAN DSN Dewan Syariah Nasional berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan

hukum pihak terkait; mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia; memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah; mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional; mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tin-

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 31

9/14/2012, 2:48 AM

31


LAPORAN UTAMA dakan apabila peringatan tidak diindahkan. MEKANISME KERJA DSN Dalam melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional menempuh mekanisme tertentu yang telah digariskan sebagai berikut: z Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. z Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. z Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. BADAN PELAKSANA HARIAN DSN Dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH), ditentukan lingkup kerja sebagai berikut: z Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian. z Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan /pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua. z Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan. z Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan. z Fatwa atau memorandum Dewan

32 ‹ DUMAS

Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional. DEWAN PENGAWAS SYARIAH Sebagai langkah pengawasan terhadap kegiatan sehari-hari BPH, Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsi sebagai berikut: z Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. z Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syraiah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. z Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. z Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. PEMBIAYAAN DSN z Dewan Syariah Nasional memperoleh dana operasional dari bantuan Pemerintah (Depkeu), Bank Indonesia, dan sumbangan

BADAN PELAKSANA HARIAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (BPH DSN-MUI) MASA BAKTI 2010 - 202015 Ketua : K.H. Ma’ruf Amin Wakil Ketua : Dr. H.M. Anwar Ibrahim Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA Ir. H. Adiwarman A. Karim, MBA, MAEP Sekretaris : Drs. H.M. Ichwan Sam Wkl. Sekretaris : Drs. Zainuttauhid Sa’adi, M.Si Wkl. Sekretaris : Dr. Hasanudin, M.Ag Wkl. Sekretaris : H Kanny Hidaya, SE, MA Bendahara : Dr. Ir. HM. Nadratuzaman Hosen, M.Ec

masyarakat. z Dewan Syariah Nasional menerima dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada. z Dewan Syariah Nasional mempertanggung-jawabkan keuangan/ sumbangan tersebut kepada Ma‹ shoelhi jelis Ulama Indonesia.

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 32

9/14/2012, 2:48 AM


LAPORAN UTAMA

MUI Ikhlas Melayani Umat MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) memperingati hari lahir atau Hari Ulang Tahunnya ke-37 dengan menggelar acara berbuka bersama di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Sabtu. Selain dihadiri oleh sejumlah penasehat MUI dan pengurus init, turut hadir juga sejumlah undangan dari berbagai ormas Islam. Tampak juga hadir sejumlah tamu dari negara sahabat dan agama lainnya. Lapangan parkir yang disulap menjadi aula acara sama sekali tidak mengurangi khidmat acara malam itu. Selain memperkenalkan sejumlah komisi yang bernaung di bawah MUI, juga dijelaskan secara ringkas dan kiprahnya selama ini. Acara diramaikan dengan penyampaian sejumlah komisi yang dikhususkan malam itu secara bergiliran. Turun bicara, Sekretaris Jenderal MUI Ichwan Sam, Ketua Komisi Permberdayaan Ekonomi Umat Dr Anwar Abbas MM, Direktur LP POM MUI Ir Lukmanul Hakim dan Ketua MUI KH Ma‘ruf Amin. Ichwan Sam pada kesempatan itu

mengatakan selama 37 tahun kiprahnya dalam memandu umat Muslim di Indonesia, MUI telah mengalami berbagai kemajuan. “Selain mengeluarkan fatwa yang menjadi panduan umat Muslim, MUI juga menyentuh berbagai bidang,” katanya. Milad MUI ke-37 yang mengusung tema “Ikhlas Berkhidmat Melayani Umat” menurutnya salah satu bukti dari komitmen Majelis Ulama Indonesia menjadi lembaga yang kompeten dan terpercaya bagi umat Muslim di Indonesia. Ichwan juga menambahkan MUI baru-baru ini membuat komisi baru yang menangani lingkungan hidup bernama Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PLH-SDA). “Lingkungan hidup juga menjadi fokus perhatian MUI dengan memberdayakan manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga alam dengan mengedepankan etika dan moral,” katanya. Ichwan menambahkan, setidaknya ada 13 komisi yang bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia

sekarang ini. Ada komisi fatwa yang telah mengeluarkan berbagai fatwa; komisi LP POM yang menangani sejumlah produk sehingga layak dikonsumsi atau dipakai oleh umat dan ada pula komisi pemulian hidup yang memberikan motivasi agama terhadap pemulian lingkungan. Selain mengoptimalkan kinerja setiap komisi, MUI juga menjalin kerjasama dengan majelis-majelis agama yang lainnya. Baik itu Kristen, Konghuchu, Buddha, Hindu dan lainnya. MUI juga melakukan studi banding ke sejumlah negara, seperti baru-baru ini beberapa orang anggota MUI melancong ke China. Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, Dr Anwar Abbas MM, pada kesempataan itu lebih banyak bicara seputar lembaga yang baru berdiri di MUI tersebut. Selain sibuk melakukan riset, ia selaku ketua baru lebih banyak menjalin kerjasa dengan lembaga yang potensial dan pas untuk mengembangkan lembaga yang tengah ia pimpin. Termasuk juga mendatangi sejumlah pakar dan ahli

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 33

9/14/2012, 2:48 AM

33


LAPORAN UTAMA keuangan untuk meningkatkan ekonomi umat. “Komisi ini yang pertama kalinya di MUI, tidak mempunyai masa lalu dan tidak mempunyai sejarah. Jadi, saya terkadang bingung juga. Oleh karena itu, saya bertanya kepada yang ahlinya. Saya datangi Khairul Tanjung, lalu saya tanyakan kepadanya bagaimana ekonomi umat Islam kerap lemah. Khairul Tanjung menjawab, ada tiga alasan. Ada kelemahan stuktural, kultural dan vertikal. Adapun yang menjadi tugas MUI adalah kelemahan kultural,” ujarnya malam itu. Sementara Direktur LP POM MUI, Ir Lukmanul Hakim pada sesinya lebih banyak menceritakan bagaimana kiprah organisasi yang ia pimpin. Mulai dari historis sampai dengan sertifikasi halal yang dewasa ini menurutnya justru menjadi rebutan antar institusi. Padahal menurut Lukman, LP POM malah dipandang sebelah mata bahkan diremehkan, namun setelah ramainya berbagai produk meminta sertifikasi halal, maka semua lembaga mengklaim merasa berhak mengurusnya. Hal itu karena rawannya sertifikasi halal dikomersilkan. “Setidaknya hingga hari ini LP POM MUI telah berhasil mensertifikasi sekitar 81. 233 produk,” jelasnya.

34 ‹ DUMAS

Menurut Lukman jumlah tersebut masih sedikit jika dibandingkan dengan produk makanan hingga komestik yang beredar di pasaran. Ia juga menjelaskan sejumlah alat dan teknologi modern telah dikantongi oleh LP POM untuk mendeteksi makanan mengandung babi atau tidak dalam tempo singkat. “Kita sudah punya alatnya, tipis seperti kertas. Jadi mudah dibawa kemana-kemana,” ungkapnya di sela-sela prolog Milad dan tasyakuran MUI. Ma‘aruf Amin yang pada waktu itu menjadi pembicara pamungkas membuka pembicaraannya dengan ribuan maaf kepada audiens, atas berhalangannya sejumlah petinggi MUI menghadiri milad dan tasyakuran tersebut. Begitu juga terhadap panitia yang telah mengeluarkan semua potensi dengan modal yang pas-pasan untuk mengulirkan acara tersebut. Ma‘aruf menyatakan, telah banyak prestasi maupun fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI. Banyak yang senang dengan torehan itu, tidak sedikit pula yang melempar celaan dan cacian atas MUI. Atas keduanya, Ma‘aruf atas nama Majelis Ulma Indonesia tetap mengatur ribuan terima kasih karena telah berkenan memberikan penilaian. “Jika semua dilihat dengan ainu ridha,

maka semua yang telah diperbuat oleh MUI akan terlihat baik. Namun, jika melihatnya dengan ainun sukhtin tiada yang terlihat kecuali kelemahan dan kejelekannya,” jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI ini juga menceritakan sekilas bagaimana kiprah MUI di masa Orde Baru, Reformasi dan sekarang ini yang penuh dengan keterbukaan. Ma‘aruf menegaskan bahwa MUI tidak ingin diintervensi oleh siapapun, baik pemerintahan dalam negeri begitu pula dunia internasional. Menurutnya MUI akan terus membentengi negara dari sekulerisme, radikalisme, dan menjaga kerukunan antar umat. Maka dari itu, Ma‘ruf menekankan perlunya memantapkan teologi kerukunan antar umat beragama. Acara syukuran hari jadi MUI ke37 tersebut juga diisi dengan laporan dari empat komisi di bawah MUI, yakni Komisi Pemberdayaan Umat, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM), Dewan Syariah Nasional, Lembaga PLH-SDA. MUI didirikan pada 26 Juli 1975 dengan visi sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. ‹ owen putra

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 34

9/14/2012, 2:48 AM


W AW ANCARA Wawancara Sekjen MUI Pusat Drs H M Ichwan Sam

DALAM SOROTAN UMAT MUI TERUS MEMBANGUN PRESTASI

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) pada 28 Juli lalu mengadakan tasyakuran untuk memperingati hari lahirnya yang ke-37. Tiga puluh tujuh tahun kiprahnya di tengah umat Muslim di Indonesia, MUI telah mengalami berbagai kemajuan. Selain mengeluarkan fatwa yang menjadi panduan umat Muslim, MUI juga menyentuh berbagai bidang. Setidaknya ada 13 komisi dewasa ini yang bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia. Ada komisi fatwa yang telah mengeluarkan berbagai fatwa; komisi LP POM yang menangani sejumlah produk sehingga layak dikonsumsi dan masih banyak lagi. Selain mengoptimalkan kinerja setiap komisi, MUI juga menjalin kerjasama dengan majelis-majelis agama yang lainnya. Baik itu Kristen, Konghuchu, Buddha, Hindu dan lainnya. Ada banyak prestasi yang ditorehkan. Banyak yang memuji terobosan dan gebrakan yang ditelurkan oleh MUI melalui fatwa-fatwanya yang menyejukkan dan menenteramkan masyarakat, akan tetapi tidak sedikit yang mengecam MUI dengan ‘petuah-petuah’nya. MUI bahkan dinilai melempem dalam banyak kasus, dan dianggap tidak tegas terkait Syiah. Bahkan anggapan bahwa Majelis Ulama Indonesia hanyalah boneka dari pemerintahan untuk menjinakkan para ulama, dan para dai. Sertifikat halal yang dulunya tidak dilirik oleh institusi, belakangan menjadi ‘sengketa’ rebutan antar lembaga pemerintahan dengan MUI. Mengetahui lebih jauh sepak terjang

MUI selama kurang lebih 37 tahun dan masalah-masalah yang ada, Dumas Magazine melakukan wawancara khusus dengan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesiaa, Drs. H M Ichwan Sam. Berikut petikan wawancaranya dengan Samsul Muarif dan Owen Putra: Sejauh mana kiprah dan pencapaian MUI dalam usianya yang ke-37 tahun ini? Tentu banyak yang dapat kita sebutkan. Yang utama adalah adanya kesadaran umat Islam Indonesia memiliki Majelis Ulama Indonesia. Kalau urusan fatwa orang akan selalu bertanya dan datang ke MUI. Orang boleh saja mengecam sanasini, namun pemerintah tetap lari (baca: datang, red.) ke sini; Ormas lari ke sini d a n

masyarakat lari ke sini. Mulai dari fatwa yang tidak perlu difatwakan sampai dengan fatwa yang perlu disosialisasikan. Apa fatwa itu? Fatwa adalah legal opinion, pendapat hukum yang belum ada ketentuan hukumnya. Jadi, jangan semua orang tanya fatwa. Lihat-lihat dulu apa yang perlu difatwakan. Jadi, dari situ kita lakukan reformasi dalam sistem istinbath hukum. Kita gabungkan beberapa manhaj, teori yang ada, kita lakukan perbandingan. Dulu kita banyak melakukan fatwa dalam konteks ibadah, ilmu pengetahuan, permasalahan ijtima‘iyah (sosial-kemasyarakatan), muamalat sampai produk halal. Dalam buku kumpulan fatwa MUI, dibahas soal ibadah, syariah pada umumnya, perekonomian, produk halal sampai muamalah. Sekarang MUI sudah dipisah menjadi dua, ada komisi fatwa MUI yang juga memiliki bagian-bagian. Kita bentuk juga Dewan Syariah Nasional untuk menyikapi permasalahan yang kita gelindingkan sendiri.

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 35

9/14/2012, 2:48 AM

35


WAWANCARA Jadi, apa semangat pendirian Dewan Syarian Nasional itu? Dewan Syariah Nasional dalam bahasa sederhana adalah untuk memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Yang belum syar‘i kita ajak ke syar‘i, yang sudah kita dorong itu terus ditingkatkan. Jadi, fatwa yang terkait dengan ekonomi Islam masuk dalam Dewan Syariah Nasional. Sekarang DSN sudah mempunyai satu buku kumpulan fatwa ekonomi, 85 berisi fatwa tentang ekonomi syariah, bank, asuransi, pasar modal, sukuk, pegadaian dan lainnya. Dengan 85 fatwa, baik fatwa induk dan cabang-cabangnya, kalau ini ingin dihitung sebagai prestasi, maka fatwa Dewan Syariah Nasional ini adalah yang terbesar di dunia dalam menghasilkan fatwa. Dari sisi jumlah kita lebih besar daripada fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Azhar, forum ulama

36 ‹ DUMAS

dunia yang berpusat di Bahrain, berjumlah sekitar 60 sekian. Mengapa bisa demikian? Ya, karena tantangan di Indonesia lebih riil dan nyata sangat banyak. Di sana sejumlah permasalahan dianggap tidak perlu difatwakan, sementara di sini masih sering muncul dan perlu difatwakan. Seperti MLM, di sana

tidak muncul seperti itu, di sini orang bertanya bagaimana hukumnya MLM itu. Di sana belum ada yang memproduksi yang namanya sukuk obligasi syariah, kita sudah keluarkan itu. Dan i t u memb e r i kontrib u s i dalam penyelamatan anggaran negara.

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 36

9/14/2012, 2:48 AM


WAWANCARA Dengan adanya sukuk, pemerintah mendapat modal pinjaman dengan murah dari masyarakat secara syar‘i, sampai 37 triliun. Itu luar biasa. Pemerintah berterima kasih kepada Dewan Syariah Nasional. Demikian pula, melalui DPR kita sudah membuat undang-undang tentang perbankan syariah. Yang ‘berantem’ soal itu dengan DPR adalah MUI, bukan pemerintah. Tujuannya apa? Kita memberikan pencerahkan kepada teman-teman di komisi sebelas DPR. Kebetulan waktu itu saya berada di komisi 8, bidang agama. Jadi, pemikiran-pemikiran ekonomi alternatif itu harus dimiliki oleh Indonesia. Kita dorong temantteman dan kita jelaskan bahwa ekonomi syariah itu bukan mengislamkan, tapi ini membuat sebuah etika ekonomi Islam, sesuai dengan petunjuk Islam. Dalam bermuamalah waspadai 7

rambu-rambu ini; Jangan melakukan gharar [trik]; manipulasi; perjudian; riba; jangan ada jual beli barang-barang untuk maksiat; membiayai bank untuk mesum atau untuk membuka panti pijak. Jadi ekonomi kia harus beretika. Ekonomi yang beretika inilah yang namanya ekonomi syariah bahwa dalam tatanan prateknya, rujukannya adalah Islam. Kita ingin masyarakat berekonomi secara fair dan jujur. Dengan dasar bahwa ekonomi itu dengan keridhaan, tidak boleh ada trik dan penzhaliman terhadap pihak lain. Selain itu, kita juga siapkan undang-undang asuransi syariah. Begitu pula dengan produk-produk pegadaian syariah. Jadi, siapapun yang ingin mengikuti peraturan ini silakan. Akhirnya banyak orang Hindu, Buddha ikut karena yang punya duit mereka. Bank syariah bukan hanya

bank muamalat. Sekarang semua bank sudah punya cabang syariah. Apakah dengan label syariah itu, orang di luar Islam menjadikan lahan keuntungan dengan menjaring nasabah dari umat Islam? Tentu tidak, karena sudah ada aturannya. DSN memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak untuk melakukan bisnis atau perekonomian syariah; apakah itu perbankan syariah; pembiayaah syariah. Sekarang yang lagi laris manis itu adalah pembiayaan syariah karena storan minimal untuk kredit hanya 30 persen, mereka sudah dapat bawa motor. Itu ghararnya tinggi sekali. Ketika mereka ingin masuk, kita ajak diskusi, jika Anda ingin masuk dengan perkonomian syariah, maka Anda tidak boleh mengeruk keuntungan sebesar-sebe-

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 37

9/14/2012, 2:48 AM

37


WAWANCARA sarnya dan Anda tidak boleh menipu. Artinya, mereka yang ingin masuk, itu baik-baik, namun motif seperti itu tentu ada. Kalau pun ada, memantaunya gampang. Ketika mereka tidak rajin melakukan konsultasi, pasti ada sesuatu. Baru kita undang, kenapa begini dan kenapa begitu? Jadi apa yang telah dicapai? MUI juga telah memiliki sistem kerukunan antar umat beragama. Apa jadinya kalau tidak ada MUI, tentu tugas NU, Muhammadiyah dan yang lainnya akan sangat berat. Karena tidak ada mekanisme untuk mengatur orang-orang itu. Sekarang, siapa yang ‘galak’ dalam waktu sesaat bisa dihubungi dan minta pertanggungjawaban mereka. Karena semua data, latarbelakang, asal, semuanya sudah ada. Ketika orang tidak berani masuk ke Pesantren Ngruki di Solo, MUI dengan senang hati masuk ke sana. Melakukan dialog dan diskusi dengan mereka. Oleh karena itu, menjadi satusatunya tim yang bisa membentuk tim pengedalian teror. Anggotanya diambil dari MUI, NU, Muhammadiyah dan yang lainnya. Begitu juga ketika terjadi sengketa antar umat beragama, MUI berani saja masuk kemana-mana, baik ke Ambon, Poso dan lainnya. MUI menyerukan kepada pemerintah agar memprioritaskan pembangunan SDM umat Islam dalam upaya mencapai khairu ummah. Konkretnya seperti apa? Ini menjadi slogan kita untuk periode ketiga dari Kyai Sahal Mahfud, yaitu penataan organisasi umat, bukan hanya MUI. Menurut hemat kami bahwa organisasi umat masih banyak centang perenang, terutama terkait SDM. Kedua, perbaikan akhlak bangsa, dan pemberdayaan ekonomi umat. Itu yang akan selalu kita usung selama 2013-2015. Kita sadar kalau SDM kita dibandingkan dengan SDM umat agama lain, masih rentan. Seperti di NU maupun Muhammadiyah, masih ada sengketa harta milik organisasi. Hal

38 ‹ DUMAS

itu hampir sama dengan persekutuanpersekutuan gereja. Di Muhammadiyah cukup tajam, dan di NU kita sangat merasakan. Belakangan muncul organisasi-organisasi umat barubaru dengan penataan keuangannya cukup baik, seperti Dompet Dhuafa, Hidayatullah, LKDII. Semua tidak lepas dari SDM yang dimiliki. Oleh karena itu, semua SDM organisasi MUI dari pusat hingga daerah diberikan penataran dan pelatian keuangan serta lainnya. Bagaimana cara mencarinya dan menggunakannya. MUI juga mengatur bagaimana pemisahan rekening dan tidak menumpuk uang di satu rekening; tidak ada rekening yang sentralistik. Bagaimana kebijakan MUI memposisikan diri dan bersikap terhadap ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia? Cukup jelas. MUI itu bukan ormas dan tidak memiliki model keanggotaan aktif. MUI bukan organisasi supra struktur daripada ormas-ormas Islam. MUI adalah wadah, MUI tidak ada artinya tanpa ormas-ormas Islam, pesantren ataupun perguruan tinggi Islam. Jadi itu yang kita tegaskan. Hubungan MUI dengan Ormas Islam adalah bukanlah hubungan vertikal instruktif, hubungannya adalah horizontal konsultatif. Hal itu sudah ada dalam AD/ART MUI. MUI tidak memutuskan dan melangkah sendiri, lalu mengatasnamakan NU atau Muhammadiyah. MUI merupakan forum untuk rembuk, namanya forum ukhuwah Islamiyah MUI dengan segala mekanismenya. Seluruh aktivitas dilakukan MUI merupakan milik bersama. Atau kegiatan yang dapat diikuti oleh berbagai lapisan ormas Islam dan bukan hanya oleh orang-orang MUI. Jadi kita membentuk ah kebersamaan. DPS, Dewan Pengawas Syariah itu bukan hanya pengurus MUI, tapi juga pengurus NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya. Akan tetapi, tidak boleh didominasi oleh NU, MUI, Muhammadiyah apalagi oleh PKS. Jadi realitas-

nya, praktisi DPS, PKSnya banyak, namun karena peran strategis pengangkatannya ada di Kiai Ma‘ruf dan Sekjen, maka diseimbangkan saja. Anggota MUI daerah, rata-rata menjadi anggota DPS karena prinsipprinsipnya kita galang seperti itu. Dalam meningkatkan kinerja MUI, program kegiatan apa saja yang telah dilakukan, antar lembaga atau dengan negara lain? Sudah banyak yang dilakukan oleh MUI. Dalam hal fatwa, kita menjalin hubungan dengan Kibaril Ulama Saudi Arabia. Kami lakukan kunjungan rutin setiap dua tahun sekali. MUI juga menjalin kerjasama dengan JAKIM [Jabatan Agama dan Kemajuan Islam Malaysia], PUM [Persatuan Ulama Malaysia], AIKIM [Institut Kepahaman Malaysia], MUIS [Majelis Ulama

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 38

9/14/2012, 2:48 AM


WAWANCARA

Islam Singapura], Dewan Ugama Tertinggi Brunei Darussalam. Namun, terkait perekonomian syariah, MUI melakukan kerjasama dengan Bahrain; dalam tiga tahun MUI diundangn oleh Majmu‘ul Buhust Al-Azhar Syarief. Ketika Prof Quraish Shihab menjadi Dubes di Mesir, MUI meminta ia yang mewakili acara-acara seperti itu. Sejauh ini negara Islam yang masih susah berkomunikasi dengan MUI adalah Turki, karena koptasi pemerintah sangat tinggi. Bagaimana dengan Saudi Arabia? Saudi bagus. Keduataannya bagus. Kedutaan Saudi pernah meminta MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan tidak Mabit di Mudzdalifah. Itu lebih ke soal biro haji. Terus saya bilang, kami sudah tahu

Anda dapat apa, lantas kami dapat apa? Ia mengatakan, kuota saya tambah 30.000. Saya katakan, MUI berapa? Terserah Anda, apa Anda sebut. Jadi ngmong sama kedutaan Saudi sudah begitu. Saya kira di balik itu ada lagi perdagangan visa. Dan mereka paling takut kalau ada orang yang membawa rekomendasi dari MUI, jadi akan selalu dikasih. Karena sudah tahu seperti itu akhirnya kami tutup, tidak memberikan lagi. Sebab tiga kali itu lancar-lancar saja, non kuota. Kedubes juga pegang non kouta itu 1000. Katanya itu untuk dibagi kepada para dai, dan para ustadz. Namun pada kenyataannya dijual. Bagaimana dengan sertifikat halal MUI? Selain fatwa, terkait dengan

produk dan standar halal, kita sudah menjadi negara yang disambati. Indonesia itu menjadi rujukan. Contohnya, bagaimana cara penyembelih yang baik. Itu mereka tidak lagi percaya dengan langkah yang dilakukan oleh Brunei Darussalam. Brunei menolak soal stunning, sementara kita menerima. Stunning boleh, yang tidak stunning juga boleh, asal memenuhi syara-syarat. Stunning itu adalah pemingsanan, dilemaskan supaya tidak banyak gerakan. MUI juga mengubah sistem penyembelikan hewan dengan caracara yang dikembangkan oleh lembaga halal Yahudi. Jadi, Yahudi itu mempunyai badan halal versi Yahudi, yang kata mereka menyembelih itu boleh dari tengah dada, bukan dengan memotong tiga saluran; nafas, darah dan makanan. Cara dan ketentuan menyemblihnya kita bina secara cermat; pisau harus tajam, usahakan menghadap kiblat, keadaan binatang tidak tersiksa. Ibaratnya hewan bisa tersenyum dan bersiul-siual saat akan disembelih. MUI selalu menjelaskan seperti itu. Dari langkah-langkah seperti itu, MUI menyadari bahwa kita memang memiliki dasar-dasar baik, benar dan berkualitas. Jadi, penanganannya harus bersih dan berpedoman standar halal. Pada akhirnya, Indonesia dipercaya sebagai Presiden World Halal Council. Kita dipilih karena kita diakui. Memang ada negara-negara yang semangatnya tinggi untuk menduduki posisi itu, seperti Malaysia, Turki dan lainnya. Malaysia kan nggak dihitung oleh negara-negara lain, karena negara kecil, apalagi Brunei dan Singapura. Yang menjadi hitungan adalah Indonesia dan Turki. Turki karena dianggap bekas negara sekuler, jadi masih banyak yang meragukan. Jadi orang India, Pakistan, Lebanon yang urbanisasi ke Eropa tidak percaya kepada Turki. MUI sempat dinilai kurang “membela� umat Islam ketika muncul persoalan krusial seperti Syiah, bagaimana sebenarnya?

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 39

9/14/2012, 2:48 AM

39


WAWANCARA Kenapa MUI dianggap tidak tegas memberikan fatwa tentang Syiah, ini tidak lepas dari lintas pergaulan MUI dengan banyak kalangan ulama. Ketika kita mengeluarkan fatwa, kita tidak hanya menginginkan faktwa kita itu menggema di Jawa Timur, MUI tidak boleh berfatwa dengan hanya memikirkan Madura dan Jawa Timur. Kita pasti akan dilihat, bahwa ulama Indonesia adalah ulama yang besar. Apakah itu NU, Muhammadiyah. Kalau pun ada pendapat-pendapat, pendapatnya itu mempertimbangkan pandangan-pandangan Ulama Timur yang lain. Percuma kita mengirim ulama, mahasiswa, belajar ke AlAzhar, Pakistan, Iran, Baghdad, Syiria dan lainnya, tujuannya tidak lain untuk memperkaya wawasan kita. Jadi sebelum memutuskan kita harus membaca referensi buku tentang Syiah. MUI bukan tidak tegas, bukan mengulur waktu, tapi kita ingin melakukan pendalaman terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh ulamaulama di berbagai negara. Jadi tentang Syiah, sikap kita seperti itu. MUI tidak melindungi, ada tudingan seolah-olah Quraish Shihab-Umar Shihab ‘dipelihara’ di MUI. Tidak. Mereka telah dipanggil oleh Ketua Umum MUI, Kyai Ali Yafie dan sudah bicara empat mata dengan keduanya. Jika Kyai Yafie tidak dipercaya, Anda mau percaya sama siapa lagi? Kyai Ali Yafie bersaksi, ‘saya mengenal Quraish Shihab dan Umar Shihab, mereka sejak lama bersama saya di Makassar dan mereka bukan penganut Syiah. Saya sudah pernah baca disertasi mereka dan saya pernah menjadi dosen mereka. Dari itu saya merasa yakin, silakan tanya ke Kyai Ali Yafie, mana tahu telah berubah sekarang. Jadi tudingan terhadap Quraish Shihab dan Umar Shihab tidak benar, mereka mengaku bahwa bisa memahami, karena memang ada kitab-kitab memberikan penjelasan seperti itu. Bagaimana kebijakan MUI terkait isu-isu umat Islam internasional, seperti yang terjadi dengan etnis

40 ‹ DUMAS

Rohingya di Myanmar atau kekerasan Barat terhadap muslim di Palestina, Irak, dll? Pertama yang sangat nyata adalah diskriminasi yang dilakukan Barat terhadap Dunia Islam. Amerika tidak memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara. Pandangan kita, karena kita sudah membentuk tim solidaritas untuk Paletina, kita dukung itu. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan mereka, dan beberapa kali MUI juga mengirim delegasi kesana. Dan beberapa kali saya juga membawa bantuan untuk pengungsi Palestina. Karena tidak boleh masuk oleh Israel maka kita serahkan kepada Bulan Sabit Merah. Bantuan ambulan dan lainnya, yang kita himpun dari masyarakat. Jadi kita selalu berpandangan, sebelum apa-apa dalami masalahnya terlebih dahulu. Demikian juga terhadap kasus Rohingya, ketika muncul masalah kita juga sudah mengirim tim; apa masalah sebenarnya Muslim Rohingya. Ternyata di sana masalahnya sangat banyak. Jadi ketika ada yang menghembukan ini masalah diskriminasi dan penindasan terhadap umat Islam maka kita bilang, tidak sepenuhnya seperti itu. Kasus yang terjadi di Rohingya, MUI berpendapat, pernah

juga terjadi di Indonesia. Yaitu orangorang Indonesia yang dibawa ke Suriname dan menjadi orang Suriname, tapi karena Suriname mengikuti kaidah-kaidah demokrasi, mereka terima orang Indonesia dan mereka melakukan asimilasi. Berbeda dengan orang di Rohingya, ada yang dari Bangladesh dan ada dari lainnya, dibawa oleh penjajah Inggris ke Myanmar. Oleh penjajah Inggris dielu-elukan, dianakemaskan, begitu penjajah Inggris pulang, mereka dianggap suku yang berkhianat. Jadi masalahnya, ada masalah ekonomi, etnis, sejarah, agama, dan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui satu pendekatan. Bahkan ketika Yusuf Kalla datang kesana, ia mengatakan ini bukan masalah agama. Sejak awal MUI mengatakan, kita menyesalkan tindakan yang tidak melindungi dari pemerintah Myanmar, tapi kita juga meminta ada empati terhadap orang-orang dari etnis Rohingya di sana karena beragama Islam. Kita minta kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah pembelaan terhadap itu. dan melakukan kewenanganya selaku negara yang paling besar di kawasan Asia Tenggara. Jadi, pemahaman MUI

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 40

9/14/2012, 2:48 AM


WAWANCARA bahwa konflik itu bukan saja disebabkan agama. Ketika kita datang ke Kedubes Myanmar, mereka juga senang dengan pendapat kita. Mereka mengatakan, kami akan sampaikan kepada pemerintah Myanmar untuk bersikap adil terkait itu. Intinya? MUI telah lakukan itu, dengan cara bukan ikut-ikutan tapi dengan ilmu pengetahuan dan informasi. Jadi ketika ada kasus Rohingya kita cari buku-buku terkait Rohingya, karena berita-berita tidak lengkap. Akhirnya kita tahu seorang mahasiswa yang menyelesaikan tesis tentang persengketaan etnik Rohingya. Begitu pula ketika kita akan menyikapi masalah Palestina, kenapa pula negaranegara Arab berlaku seperti itu. Kenapa pula Mesir mengambil sikap dengan Camp Davidnya, ya karena Mesir adalah negara yang paling berat menanggung beban sengketa antara Israel dan Palestina. Akhirnya mengambil langkah seperti itu. Yang paling dirugikan kalau nanti Amerika marah yaitu Saudi, maka saudi siapnya seperti itu. Akan tetapi yang paling banyak dirugikan dari banyak sengketa di Timur Tengah itu adalah umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus melihat dengan realitas yang nyata dengan menyamakan persepsi terkait Palestina dan lainnya. Saya kira itu sudah cukup, daripada melakukan aksi-aksi yang kontra-produktif, seperti mengirim pasukan-pasukan ke Rohingya atau ke Palestina. Buya Hamka ketika memimpin MUI pernah meminta anggota MUI tidak digaji agar benar-benar mampu mandiri dari segala kepentingan. Bagaimana menurut Bapak? Saya kira ini himbauan yang baik dan berlaku sampai sekarang. Tidak ada istilah “gaji” bagi pengurus MUI, tapi harus ada gaji honorer untuk para karyawannya. Orang-orang yang menjadi pengurus MUI adalah orang-orang yang harus dilibatkan, secara ekonomi bisa diajak berjuang.

Oleh sebab itu, tidak boleh ada istilah “gaji”. Tidak boleh ada pengeluaran khusus yang berkenaan dengan gaji. Akan tetapi kita juga memiliki suatu pandangan, bahwa mengajak seseorang berjuang jangan sampai merugikan orang itu; jangan sampai kasus dalam sejumlah ormas. Ada pengurusnya tidak digaji, termasuk karyawannya sampai berbulan-bulan juga tidak digaji. Itu tidak boleh terulang. Jadi prinsipnya, karyawan digaji dan pengurus tidak digaji. Dan pengurus jangan sampai dirugikan, kalau mereka dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas MUI. Sidang Komisi Fatwa, sudah menetapkan bahwa ada standar-standar untuk keperluan transportasi. Kita juga punya anggaran yang harus dipersiapkan untuk membiayai kepentingan organisasi, karena dia harus berintekrasi dengan negara luar. Jangan sampai ulama Indonesia, dianggap sebagai ulama yang dhuafa’. Setiap kali pergi ke negara lain, harus digendong oleh

orang lain. Tentang bantuan untuk operasional, dulu kita pernah dapat bantuan dari Sekneg, sekarang tidak bisa lagi, karena Sekneg tidak mengurus secara langsung urusan keagamaan. Lembaga apapun. Ormas kepemudaan tidak bisa mendapat bantuan dari Kemendikbud, tapi hanya melalui Kementerian Olahraga. Demikian seterusya. Kendati demikian, MUI yakin akan terus ada dana yang akan mengalir selagi apa yang dilakukan itu baik dan benar. MUI juga mempunyai deposito dan dana cadangan. MUI mempunyai yayasan dakwah pembangunan. Jadi ini tempat kita mencari duit, kemudian kalau ada sedikit yang dihasilkan dari lembaga lain. Setiap kali ada kerjasama, budi baik selalu ada flasback yang berupa pendanaan. Kita selalu yakinkan bahwa pengurus MUI harus melakukan kerja yang baik, profeksionis, kualitatif dan dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. ‹ sam/owen

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT baru__6-45 perubahan.pmd 41

9/14/2012, 2:48 AM

41


RESENSU BUKU

KPK Gunakan ‘Tuhan Dalam Otak Manusia’ Ungkap Korupsi BELAKANG umat manusia amat menyadari bahwa gaya hidup holistik sejatinya tidak hanya memperhatikan aspek-aspek materiel belaka, namun juga menitikberatkan kepada urgensitas kehidupan ruhani untuk mencapai kesehatan seutuhnya. Ironinya, pada tatanan empiris atau praktik, kebanyakan orang bertindak-tanduk —baik kalangan awam maupun profesional— belum mencerminkan integrasi kedua sisi kehidupan ini. Ini karena dalam sains modern, belum ada paradigma yang mampu menyatukannya. Taufiq Pasiak melalui buku “Tuhan dalam Otak Manusia” ini mencoba menghadirkan sebuah wacana baru tentang kesehatan spiritual dari manusia, neurosains spiritual, dimana manusia takkan pernah lepas dari ‘tangan’ Tuhan, Sang Penciptanya. Tuhan yang dimaksud, adalah sebuah mindset dari nilai-nilai luhurnya Tuhan. Hal itu tertanam di dalam sebongkah daging penuh misteri. Dengan lantar belakang sebagai pakar neurosains terkemuka Indonesia, penulis buku ini juga memaparkan perkembanganperkembangan sains terbaru, di antaranya disiplin baru neurosains spiritual, yang menunjukkan hubungan erat antara spiritualitas, cara kerja otak, dan kesehatan. Dengan membaca buku ini wawasan

42 ‹ DUMAS

Dumas edisi 16 resesnsi Hal 42-43.pmd

pembaca jelas akan diperkaya dengan berbagai informasi up to date seputar sains, seperti disiplin baru neurosains spiritual, yang menunjukkan hubungan erat antara spiritualitas, cara kerja otak, dan kesehatan. Dalam buku ini Taufik juga mengajak pembaca untuk menyelami sejauh mana urgensitas kesehatan spitituil dalam kehidupan seseorang. Memaparan defenisi yang gamblang juga menjadi pembaca semakin koheren dalam memetakan hubungan spiritual dengan kehidupan empirisnya. Tidak hanya itu, keterikatan antara pengaruh otak manusia yang lalu diekspresikan dalam sikap-sikap religius menjadi keistimewaan buku ini. Tidak berlebihan jika ada yang mengemukakan sebuah tips memahami secara komprehensif korelasi antara otak kehidupan beragama dengan cara membaca buku ini. Penulis buku ini mencoba mensentesakan antara pengaruh keimanan dan kesehatan seseorang. Dengan latarbelakangan yang apik [sudah banyak mendalami berbagai ajaran agama dan kitab sucinya] dalam keagamaan dan medis, Taufik Pasiak seakan mengatakan secara tegas bahwa hubungan antara intensitas atau kualitas keimanan seseorang dengan kesehatannya amatlah ada. Berangkat dari itu dapat disimpulkan bahwa dengan menjaga kualitas keimanan dan nilai-nilai spiritualitas, sama artinya seorang tengah melakukan perawatan yang kontinyu terhadap kesehatannya. Barangkali banyak orang menganggap selama ini bahwa

kesehatan dan keimanan adalah dua ‘rongga’ yang berbeda, namun dengan ‘menelanjangi’ isi buku ini pembaca akan merasakan betapa kuat pengaruh keimanan tersebut. Standarditas ilmiah mengenai jenjang maupun tingkatan spritualitas seseorang semakin memperkaya buku ini. Pada tatanan kehidupan bermasyarakat, peningkatan kualitas keimanan sangatlah berpengaruh terhadap tingkah-laku seseorang dalam menjaga nilai-nilai maupun cita-cita yang sudah disepakati bersama. Oleh karena itu, buku Taufik Pasiak ini tidak hanya menjadi referensi penting bagi pakar medis, akademisi kesehatan, rohanian, praktisi, psikiater, tapi juga perlu dibaca oleh birokrat maupun politisi. Karena korupsi yang tengah menggurita di tengah bangsa ini, tidak lain penyebabnya adalah krisis spiritualitas. Banyak birokrat tidak lagi melihat sisi spiritualitas dari birokrasi. Walhasil, semua cara dihalalkan demi mencapai kesenangan dan naluri kemanusiaan yang membuas tanpa menghiraukan nasib orang lain. Penulis buku ini menyadari betul korelasi tersebut dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi mengentaskan ribuan kasus korupsi yang menjalar di semua lini dan menggerogoti semua institusi maka Taufik Pasiak menyerahkan buku ini menjadi landasan maupun

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

42

9/14/2012, 2:50 AM


RESENSU BUKU referensi dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Sebab, salah satu dari saripati buku ini adalah spiritualitas itu memiliki efek mengoptimalkan kesehatan, menumbuhkan integritas dan profesionalisme dalam mencapai kebahagiaan hakiki. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqaddas menilai buku ini memiliki pendekatan yang berbasis pada temuan-temuan atau masalahmasalah. Dilihat dari perspektif KPK, lanjutnya, masalah-masalah itu berupa fenomena sosiologis-fenomenologis. Jadi, secara gejala sosial, buku ini hadir tepat waktu karena saat ini sedang terjadi degradasi moral secara masif, sistemik, dan terstruktur di masayarakat. “Akibat yang timbul adalah pragmentasisme sosial, masyarakat rentan daya tahan moralnya, masyarakat mudah dijadikan objek dan komoditas politik yang tidak bermoral seperti saat ini, dan masyarakat dijadikan sebagai ajang dan amunisi konflik horizontal,” tandasnya. Busyro menilai buku itu bisa menjadi formula pencegahan korupsi. Keringnya kadar spiritualitas pada sumber daya manusia, menjadi satu masalah yang krusial di negeri ini. Cara kerja otak para koruptor pun, menurut Busyro, bisa dibedah dan diungkap melalui buku Tuhan dalam Otak Manusia. Dan dalam acara itu, ia menegaskan bahwa saat ini litbang KPK sedang mengkaji buku ini untuk dipakai dalam mencegah korupsi. Apa yang dituangkan oleh penulis dalam buku ini dianggap banyak pengamat dalam menjadi kontribusi bagi penyelenggara kekuasan untuk melakukan revisi dan model assessment dan fit and proper test bagi pengemban amanah dalam jenis dan posisi apa pun yang berkaitan dengan kewajiban menolong dan mengadvokasi rakyat. Dengan demikian, maka kebijakan pemerintah untuk melibatkan pendekatan neurosains spiritual dalam melakukan fit and proper test calon pemangku amanah dapat digulirkan melalui buku ini. ‹

Judul Buku: Tuhan dalam Otak Manusia: Mewujudkan Kesehatan Spiritual Berdasarkan Neurosains Penulis: Taufiq Pasiak Tebal: 512 halaman Penerbit: Mizan Pustaka Jenis Cover: Soft Cover Cetakan: Juli 2012 Peresensi: Owen Putra

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 resesnsi Hal 42-43.pmd

43

9/14/2012, 2:50 AM

43


ALAM ISLAMI

SEJAK merdeka, kehidupan politik Suriah menganut sistem partai tunggal (mono-party), yaitu Partai Baath yang berhauluan sosialis Arab. Awal 1960-an kelompok minoritas Syiah Alawite mulai menguasai partai itu. Pada 1970 Hafidz al Assad dari keluarga besar Assad memimpin Partai Baath sekaligus menjadi Presiden Suriah periode 1970-2000. Setelah Hafidz al Assad wafat, Partai Baath menetapkan Bashar al Assad (anak Hafidz al Assad) menjadi Presiden Suriah hingga sekarang. Itu berarti dalam masa 40 tahun terakhir kelompok minoritas Syiah Alawite mendominasi kehidupan politik negara ini. Sejak Maret 2011, kelompok

44 ‹ DUMAS

mayoritas yang menganut paham Sunni menuntut reformasi pemerintahan negara. Tampaknya, tuntutan ini dipicu oleh peristiwa Arab Spring, yakni gelombang revolusi yang melanda Tunisia dan Mesir, yang kemudian menimbulkan efek domino ke sejumlah negara Arab lainnya termasuk Yaman, Bahrain, Yordania dan terakhir Libya. Berbagai pihak meyakini bahwa Arab Spring itulah yang memberikan pengaruh dan inspirasi bagi kaum oposisi di Suriah untuk berjuang menumbangkan rejim Presiden Assad. Pergolakan politik yang melanda Suriah sekarang ini semata-mata murni

pergolakan politik yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan aliran mazhab Syiah-Sunni. Sebagaimana dalam Arab Spring, kondisi dasar kehidupan politik setempat yang carut-marut menjadi faktor penyebab terjadinya perlawanan rakyat terhadap penguasa. Oleh kelompok oposisi Suriah, rejim Assad dinilai telah bertindak represif dan otoriter. Rejim Assad membatasi secara ketat partisipasi politik golongan-golongan di luar kelompok Syiah Alawite. Keistimewaan hanya diberikan kepada para pemimpin dan pejabat Partai Baath yang berkuasa untuk duduk dalam pemerintahan. Jabatan-jabatan strategis negara dikuasai oleh para elite partai dan keluarga presiden. Komandan Divisi IV, salah satu pasukan elite Suriah, misalnya, dipegang oleh Jenderal Masher al Assad, saudara kandung Presiden Assad. Di luar masalah politik, pembangunan ekonomi juga dirasakan lambat oleh mayoritas rakyat Suriah. Rakyat Suriah masih tergolong miskin dibandingkan

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 44

9/14/2012, 2:52 AM


ALAM ISLAMI dengan rakyat negara-negara sekelilingnya. Mereka sudah lama merasakan ketidakadilan dan tekanan di bawah kekuasaan rejim al Assad. Ketika krisis Lebanon meletus pada 1970-an, Suriah berperan dalam mendukung Lebanon untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Suriah juga menjalin hubungan sangat erat dengan kelompok Hezbollah di Lebanon yang sejak awal mendukung perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel. Sekutu Suriah yang yang sama-sama menganut mazhab Syiah ini sangat ditakuti Israel. Dalam krisis Israel-Palestina, Suriah selalu berdiri di belakang Palestina dalam mempertahankan serangan-serangan militer Israel. Dalam hubungannya dengan Palestina, Suriah lebih dekat dengan kelompok Hamas. Suriah sangat keras sikapnya terhadap Israel. Dalam perang Arab-Israel, 1967, Suriah kehilangan dataran tinggi Golan yang jatuh ke tangan Israel dan sampai sekarang belum sepenuhnya kembali ke tangannya. Hingga sekarang Suriah tak berubah sikap menuntut pengembalian daerah-daerah Arab yang direbut Israel dalam perang 1967 itu tanpa syarat. POROS UTAMA ANTI-BARAT Hubungan Suriah dengan negara Syiah terbesar, Iran, juga sangat dekat. Di mata Iran, Suriah dipandang sebagai sekutu yang dapat diandalkan. Dalam perang Irak-Iran (1980-1988), Suriah mendukung Iran. Suriah juga dikenal mempunyai peran sangat penting dalam percaturan politik di Timur Tengah sebagaimana ditunjukkan peranannya yang cukup dominan dalam percaturan politik di Timur Tengah. Dapat dikatakan bahwa Suriah, Lebanon, Hezbollah, dan Hamas di Palestina serta Iran merupakan poros utama anti-Barat dan anti Israel di Timur Tengah. Sementara itu negara-negara Arab yang

mayoritas berpaham Sunni seperti Mesir, Yordania, kelompok Fatah di Palestina cenderung lebih moderat dalam menghadapi Israel. Malahan Mesir dan Yordania, di samping Turki telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam hubungannya dengan negara-negara besar, Suriah mendapat dukungan dari Rusia dan China, antara lain karena hubungan ekonomi dan suasana kebatinan di antara mereka. Tak heran, dalam setiap percaturan yang melibatkan Suriah, baik Rusia maupun China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersikap pasang badan untuk membela Suriah. Pada saat pemungutan suara di DK PBB untuk menyepakati Resolusi No 77/2012 yang diusulkan Jerman, Inggris, Turki dan Liga Arab, resolusi tersebut diveto oleh Rusia dan China. Usulan resolusi yang antara lain berbunyi “meminta Presiden Bashir al Assad mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya� dianggap Rusia dan China tidak akan menyelesaikan persoalan. Kedua negara itu menganjurkan pendekatan diplomasi langsung dengan rejim Bashir al Assad. Belum berhasilnya PBB mengatasi kemelut di Suriah, China memanfaatkan kekosongan itu dengan mengajukan sebuah rancangan usulan untuk penyelesaian konflik Suriah. Usulan itu antara lain mendesak DK PBB untuk menggelar dialog komprehensif antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi di bawah mediator Utusan Khusus PBB dan Liga Arab, Kofi Anan. Perkembngan terakhir menunjukkan bahwa misi Kofi Anan belum menunjukkan hasil yang diharapkan untuk mendorong perdamaian di Suriah. Hingga sejauh ini, konflik antara pihak oposisi dan pemerintahan rejim Presiden Bashar al Assad belum menunjukkan adanya prospek penyelesaian yang menggembirakan, meskipun pihak PBB dan Liga Arab telah meningkatkan peranannya guna

membawa kedua pihak ke meja perundingan. Seruan-seruan agar rejim Bashar melunakkan sikapnya terhadap kaum opisisi tidak dihiraukan. Begitu juga pihak oposisi tak pernah bersedia melakukan kompromi. Setiap anggota DK-PBB lebih mengutamakan kepentingan masing-masing. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis lebih condong kepada pihak opisisi, sementara Rusia dan China lebih berpihak ke Presiden Assad. Itulah sebabnya usulan-usulan resolusi DK PBB selalu dinbayangi veto. Sama halnya pula dengan Liga Arab yang cenderung mendukung perlawanan pihak opisisi, di sisi lain, Iran cenderung berada di belakang rejim Bashar. Faktor Iran tak bisa tidak perlu diperhitungkan juga dalam upaya penyelesaian krisis ini. Sementara itu, Resolusi DK-PBB No 2043 tentang penyebaran 300 personil pemantau PBB dinilai oleh kalangan pengamat sebagai masih kurang bisa diharapkan untuk mengakhiri kekerasan krisis Suriah. Tim Pemantau PBB itu tidak diberi kewenangan untuk memberlakukan inisiatif yang mengikat, karena resolusi itu merupakan hasil kompromi negara-negara anggota tetap DK-PBB sehingga masih bersifat lunak. Hingga detik ini, kekerasan senjata antara pasukan pemerintah dan pihak opisisi masih kerap dipamerkan di beberapa kota di Suriah. Sekjen PBB, Ban Ki-moon, menyebut krisis ini telah membawa Suriah ke Perang Saudara yang tidak mungkin dapat memulihkan Suriah seperti kondisi sedia kala. Keinginan mediator PBB, Kofi Anan, agar pemerintah Suriah menunjuk sebuah tim perunding belum mendapat tanggapan dari kedua belah pihak yang bertikai. Padahal dengan adanya tim perunding yang akan melakukan dialog merupakan salah satu kunci menuju perdamaian Suriah. ‹ Mohammad Shoelhi

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 45

9/14/2012, 2:52 AM

45


ALAM ISLAMI

Pemberontakan Oposisi Suriah

M

enyusul ledakan revolusi di sejumlah negara di Dunia Arab, pergolakan politik merebak di Suriah, bersamaan waktu dengan merebaknya aksi massa di Yordania. Para demonstran yang menggelar aksi demonstrasi di sejumlah tempat di Suriah ini memiliki tekad dan tujuan yang kurang lebih sama seperti demonstrasi di negara Arab lain. Mereka ingin menggulingkan rejim penguasa di negaranya. Jika rekan-rekan mereka berhasil mengusir Presiden Tunisia dan menumbangkan Presiden Mesir, maka mereka pun meyakini bakal bisa melakukan hal yang sama. Banyak orang tidak percaya bahwa warga Suriah akan melancarkan aksi menentang pemerintah, sebab warga

46 ‹ DUMAS

Suriah hidup lebih makmur daripada warga negara tetangganya. Setelah tiga dekade masa kekuasaan sang ayah Hafez al-Assad, Presiden Bashar alAssad, yang berkuasa sejak 2000, mulai membuka kran ekonomi Suriah untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, mungkin di sinilah titik temu bara pergolakan itu, meski rakyat hidup cukup makmur, pemerintahan tidak pernah mentolerir adanya gerakan oposisi. Suriah menerapkan keadaan darurat yang mengekang hak-hak politik rakyat sejak tahun 1963, dan memberi aparat keamanan kekuasaan yang sangat luas. Karena alasan ini, kekuatan oposisi Suriah memberontak. DEMONSTRASI PALING BERDARAH Selama bulan Maret 2011, warga Suriah

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 46

9/14/2012, 2:52 AM


ALAM ISLAMI tak henti-hentinya melancarkan aksi protes terhadap pemerintah. Menurut laporan Reuters, pada 22 April 2011, di berbagai tempat di Suriah, massa demonstran mencapai puluhan ribu orang. Mereka memekikkan sloganslogan yang menyerukan penggulingan rejim Bashar Al-Assad. Dalam pernyataan bersama para aktivis politik yang menggalang massa demonstrasi, mereka menuntut perubahan sistem politik pemerintahan dari monarkis ke demokratis. Sama seperti cara-cara yang digunakan rejim otoriter lain, aksi ini dihadapi dengan kekerasan senjata. Dengan begitu brutal, tentara Suriah melakukan pembumihangusan di desa-desa di sekitar Jisr al-Shughour. Tank-tank Suriah bahkan menjelajahi kota-kota dan desa-desa di dekat perbatasan negara guna menumpas protes rakyat yang telah berlangsung berminggu-minggu. Kebrutalan membabi-buta aparat keamanan Suriah ini jelas saja menimbulkan kerugian harta benda dan jiwa sangat besar, bahkan warga yang tak ikut-ikut demonstrasi pun ikut menjadi korban. Gambar klip video yang berhasil dibawa keluar dari wilayah Suriah memperlihatkan rekaman banyak

insiden kekerasan letupan senjata yang memberondong warga dengan peluru tajam. AFP melaporkan, sebanyak 60 demonstran di Suriah tewas tertembak saat melancarkan demonstrasi yang bertujuan menggulingkan Presiden Bashar Assad pada Jumat, 22 April 2011. Massa demonstran di beberapa tempat ditembak ketika mereka berkumpul usai shalat Jumat. Sejak awal aksi massa ini dilancarkan, sedikitnya 260 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya cedera berat dan ringan. Bahkan kebrutalan tentara ini telah menimbulkan gelombang pengungsi. Para pengungsi dan aktivis yang masih berada di Suriah mengatakan tentara dan tank mengepung dan menggempur desa-desa di sebelah timur dan utara Jisr al-Shughour. Serbuan ini menyebabkan kerusakan dahsyat di jalur yang mereka lewati. Para saksi mata mengatakan tentara menjalankan strategi “bumi hangus�, dengan menghancurkan rumahrumah dan tanaman pangan milik warga setempat, sementara warga setempat melarikan diri. Pasukan pemerintah dengan tank-tank mereka memutuskan jalan

penghubung dan menyerang desadesa yang terletak di timur dan barat Jisr al-Shughour, menyebabkan warga desa menderita. Peristiwa ini merupakan kerusuhan paling berdarah dalam sejarah Suriah sejauh ini. Mengenai insiden berdarah ini, kantor berita resmi Yordania, SANA, mengatakan bahwa aparat keamanan hanya mengguakan gas air mata dan meriam air untuk mencegah bentrokan antara demonstran dan warga serta untuk melindungi aset publik. Meski sudah banyak korban berguguran, pejabat Suriah belum mengukuhkan jumlah korban jiwa. Namun, para saksi mata menyatakan penanganan demonstrasi telah mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan. “Peluru beterbangan di atas kepala seperti hujan lebat,� tutur para saksi mata seperti dikutip kantor berita Associated Press. Menurut saksi mata dan aktivis, banyak dari korban jiwa jatuh di Ezra - sebuah desa di dekat kota kecil Deraa yang bergejolak - dan di kawasan Douma di pinggiran Damaskus. Para saksi mata mengatakan banyak korban tewas pada demontrasi yang digelar

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 47

9/14/2012, 2:52 AM

47


ALAM ISLAMI pada Jumat 25 Maret 2011, di Deraa yang menjadi pusat pergolakan aksi protes selama ini. Penembakan mulai terjadi di Ezra ketika massa demonstran berarak ke kantor kepala desa, salah seorang korban dilaporkan seorang bocah laki-laki usia 11 tahun. Saksi di Douma mengatakan kepada Reuters bahwa dia ikut membantu mengusung tiga jenazah dengan luka tembak pada perut dan kaki. Seorang warga di Homs, kota berpenduduk 700.000 ribu jiwa di belahan barat Suriah, mengatakan kepada BBC bahwa dia mendengar tembakan yang mengenai tiga demonstran yang terpisah dari kerumunan massa saat demonstrasi berlangsung di kota tersebut. Komite Koordinasi Gerakan Lokal mengabarkan bahwa dalam insiden ini sebanyak 17 orang tewas. Unjuk rasa terus berlangsung di kota-kota kecil dan besar termasuk Damaskus. Dalam demonstrasi ini bentrokan antara pasukan pemerintah dengan massa oposisi selalu tak terhindarkan. Bentrokan terjadi akibat pemerintah terpancing seruan pemimpin oposisi yang menyerukan pemogokan umum nasional. Presiden Bashar Assad menyambut seruan ini dengan ‘perang’ terhadap oposisi. Demonstrasi di Damaskus ini juga diwarnai dengan penangkapan para aktivis. Sedikitnya 35 orang ditahan dan dijebloskan ke tahanan militer setelah mereka menentang larangan berunjuk rasa yang diberlakukan pemerintah Suriah. Aparat menangkap siapapun yang ada di dalam kerumunan pengunjuk rasa. Buktinya, di antara orangorang yang ditahan terdapat anak berusia 10 tahun. Aktivis hak asasi manusia mengatakan anak itu berada di dalam unjuk rasa bersama ayahnya. Keduanya ditahan. Bersama anak berusia 10 tahun itu ikut ditahan pula Tayeb Tizni seorang penulis dan guru besar Universitas Damaskus dan aktivis HAM, Suhair Attassi, yang tidak ikut demo namun

48 ‹ DUMAS

berada di dekat para demonstran. “Polisi menarik rambut Suhair dan menyeretnya,” kata seorang pengunjuk rasa seperti dikutip Reuters. Seorang jurnalis Mazen Darwish kepada BBC mengatakan dirinya sempat ditahan selama lima jam di rumah tahanan militer bersama 20 orang lainnya. “Saat saya tunjukkan kartu pers internasional, mereka kemudian berteriak mengapa kamu berada di sini, bukan di antara wartawan?” kata Mazen, ketua Pusat Kebebasan Bicara Suriah. Menyusul banyaknya pengunjuk rasa yang ditahan, sekitar 250 aktivis HAM berkumpul di dekat kantor Kementerian Dalam Negeri di Damaskus. Mereka menuntut pembebasan rekan-rekannya dan seluruh tahanan

politik lainnya. Aksi ini merupakan lanjutan aksi unjuk rasa di Damaskus dan Aleppo, pada 15 Maret 2011 yang menuntut demokratisasi dalam segala bidang kehidupan di Suriah. Pada hari Rabu, 27 April, pengunjuk rasa kembali turun ke jalan-jalan di Deraa menghadiri pemakaman 25 demonstran yang terbunuh, lagi-lagi acara pemakaman ini pun berlangsung rusuh. Beberapa saksi mata mengatakan, bahwa rombongan lain pengunjuk rasa yang mencoba masuk ke Deraa terbunuh ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan di dekat desa Salamen. Tembakan senjata terdengar di kota Deraa yang menjadi pusat gerakan. Rangkaian aksi demonstrasi

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 48

9/14/2012, 2:52 AM


ALAM ISLAMI

menentang pemerintah Suriah sering juga diadakan pada malam hari. Para aktivis melaporkan sejumlah tempat di kota pesisir Latakia diisolasi oleh aparat militer. Seiring dengan kerapnya aksi demo itu, korban jiwa pun terus berjatuhan. Dalam tiga bulan, setidaknya 2.600 orang telah tewas sejak aksi demonstrasi antipemerintah pecah pada Maret 2011. Menurut kelompok koalisi anti Assad, dalam upaya membungkam kerusuhan yang dimulai di Suriah sejak Maret 2011, militer Suriah diberi kebebasan untuk mengambil tindakan apa saja yang dianggap perlu, termasuk mengerahkan penggunaan artileri berat, peluncur roket, dan pesawat-pesawat tempur

untuk membom lingkungan perumahan penduduk di Homs yang dicurigai sebagai basis gerakan pemberontakan. KECAMAN INTERNASIONAL Menyusul laporan-laporan mengenai banyaknya korban tewas oleh kekerasan senjata tentara Suriah, masyarakat internasional mencela pemerintah Suriah. Banyak kecaman dari para pemimpin dunia mengenai penanganan aparat Suriah terhadap para demonstran. Jurubicara Gedung Putih, Jay Carney, mengatakan Washington sangat prihatin terhadap apa yang terjadi di Suriah. “Kami mencela keras tindakan pemerintah Suriah yang terus menerus menggunakan kekerasan senjata

untuk menekan dan menumpas pengunjuk rasa,” kata Carney. “Apa yang terus terjadi di Suriah hingga akhir minggu lalu jelas sangat mengganggu, dan kami mengecam tindakan barbar ini sekeras mungkin,” tegas Jay Carney. Ketika menyampaikan kecaman keras itu, Jay Carney mengatakan, “Presiden [Bashar] Assad perlu melibatkan diri dalam dialog politik. Transisi harus terjadi. Kalau Presiden Assad tidak bersedia membuka jalan bagi transisi itu, dia harus lengser,” katanya kepada wartawan. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat Robert Ford telah ditarik pulang dari Damaskus, karena alasan keamanan. Sejumlah pemimpin negara, termasuk Presiden AS Barack Obama terang-terangan mendesak Assad untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden Obama dan Menlu Hallary Clinton berulang kali meminta Bashar al-Assad mengundurkan diri. Selain Amerika Serikat, Uni Eropa pun mendesak pengunduran diri Al-Assad sebagai presiden Suriah. UE telah meminta Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk mundur seraya memperingatkan pemerintahannya bahwa UE akan menjatuhkan sanksi keras jika rejim Assad meneruskan tindakan kerasnya terhadap para penentangnya. Sementara itu, sebagai protes terhadap tindakan represif pasukan Suriah, lembaga-lembaga ekonomi negara Eropa juga telah memperketat sanksi terhadap Suriah, dengan menambahkan Bank Komersial Suriah masuk ke daftar perusahaan yang diberi sanksi. Uni Eropa pun menerapkan embargo impor minyak mentah dari Suriah sejak September 2011 dan melarang perusahaan-perusahaan Eropa melakukan investasi baru di industri minyak milik negara-negara anggota Uni Eropa. Blok yang memiliki 27 negara anggota itu juga menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan telepon mobile terbesar, Syriatel, dan perusahaan swasta terbesar, Cham Holding.‹ shoelhi

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 49

9/14/2012, 2:52 AM

49


ALAM ISLAMI

Panasnya Bara Suriah SEJAK Maret 2011 hingga kini, kondisi Suriah terus memanas dan mengarah ke kondisi perang saudara yang sangat mengkhawatirkan. Krisis yang menghadapkan penguasa dan pihak oposisi dalam perselisihan berdarah ini telah menarik keterlibatan peran berbagai pihak luar. Alih-alih membawa perdamaian, kehadiran peran pihak ketiga justru semakin memperunyam krisis ini. BANYAKNYA KORBAN JIWA Dalam 15 bulan konflik, belasan ribu jiwa telah menjadi korban, kehancuran infrastruktur dan harta benda sudah tentu tak terperikan. Menurut sumber PBB dan berbagai sumber di Suriah, krisis ini telah menelan lebih dari 14.000 orang tewas dari kedua belah pihak. Mereka semua adalah saudara setanah air. Peledakan dua bom di Damaskus, 10 Mei 2012 lalu menunjukkan bahwa situasi di Suriah semakin tidak aman. Pemerintah Suriah menuduh kelompok oposisi bersenjata melakukan pemberontakan dengan cara-cara teror yang sangat keji untuk satu tujuan makar, menggulingkan pemerintahan yang sah di bawah rejim Bashar al-Assad.

50 ‹ DUMAS

Sementara, pihak oposisi pemberontak menuduh Damaskus menindas hak-hak politik mereka. Karena alasan itu, mereka melancarkan perlawanan dengan kekerasan senjata. Dalam pantauan PBB, bentrokan senjata tak terhitung kerapnya. Menyusul ledakan dua bom di Damaskus yang menimbulkan kerusakan berat dan jatuh banyak korban, pada 25 Mei di Houla juga dilanda bentrok senjata antara kedua pihak, menewaskan sedikitnya 110 orang, dan 300 lainnya terluka. Bentrok senjata yang berlangsung di basis kedua kelompok oposisi itu tergolong peristiwa paling berdarah. Seperti dilansir Reuters, 12 September 2011, Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pillay, meminta dunia untuk mengambil sikap terhadap Suriah guna menghentikan pembunuhan besarbesaran di negara yang dpimpin Presiden Assad itu. Bila kejadian ini tak dihentikan dikhawatirkan akan sampai pada kemungkinan perang saudara. PBB mencatat, 3.500 warga sipil tewas di tangan pasukan keamanan Suriah dalam enam bulan penuh kekerasan. Assad sendiri berbalik menyalahkan Barat yang menyokong senjata kepada para kelompok oposisi, hingga oposisi yang bersenjata itu telah membunuh 1.200 pasukan keamanannya. Wakil Sekjen PBB Urusan

Operasi Pemelihara Perdamaian, Herve Ladsous di Damaskus mengatakan, bahwa pasukan pemerintah dan kelompok oposisi terus bersitegang, saling menyerang dan tak menunjukkan kesediaan untuk mengakhiri konflik.�Apa yang terjadi di Houla benar-benar mengerikan, dan di sini ada juga kelompok teroris yang beroperasi dengan agenda mereka sendiri,� katanya. Untuk memulihkan keamanan dan mewujudkan perdamaian, Presiden Suriah Bashar al-Assad berjanji menarik pasukan dari kotakota yang dilanda kerusuhan, membebaskan para tahanan politik dan mengizinkan protes anti-pemerintah, serta melakukan reformasi. Namun, janji pemerintah ini tak pernah dihiraukan pihak oposisi. Oposisi tidak punya pilihan selain tuntutan mundur Assad dari kekuasaan. ASSAD LAKUKAN REFORMASI Sebagai bagian langkah reformasi menuju perdamaian, Presiden Bashar al Assad memenuhi janjinya. Pada 23 Juni 2012, ia secara resmi mengumumkan pembentukan kabinet baru Suriah yang dipimpin Perdana Menteri Riad Farid Hijab. Pemerintah baru Suriah itu dibentuk dengan 20 pejabat menteri baru, dan 6 kementerian baru. Dalam jajaran 20 pejabat menteri baru itu termasuk dua tokoh oposisi dari

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 50

9/14/2012, 2:52 AM


ALAM ISLAMI Partai Tekad Rakyat dan salah satu dari 6 kementerian baru itu terdapat Departemen Rekonsiliasi Nasional. Namun para menteri pertahanan, luar negeri, dan dalam negeri tidak berubah. Langkah yang diambil Assad ini sesungguhnya cukup positif, namun pihak opisis menanggapi dengan bergeming. Sekjen Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, menyatakan bahwa para pejabat Suriah tahu bahwa reformasi adalah hal yang diperlukan, dan mereka juga bertekad mengambil langkahlangkah menuju perubahan besar. Namun, Nasrallah juga menuduh Amerika Serikat (AS) mencari kerusakan di Suriah seraya mengejek reformasi yang diluncurkan oleh Presiden Assad, dan terus memprovokasi oposisi. INTERVENSI ASING Lebih lanjut Nasrallah, mengatakan bahwa AS, Israel, dan negara-negara Barat lainnya serta beberapa negara Arab, tak kecuali saya-sayap Al-Qaidah, telah berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjungkalkan Presiden Suriah Bashar al-Assad. “Ada desakan dari Arab, Barat, Amerika, dan Israel bahwa tidak ada solusi di Suriah kecuali menggulingkan pemerintah Suriah,” kata Nasrallah, dalam pidato televisi di Beirut sebagaimana dikutip Press TV. Ia menambahkan, “Setiap alternatif di Suriah diinginkan agar membawa hasil yang lebih baik bagi Israel, AS, dan negara-negara Arab sahabat Barat”. Berlarutnya konflik ini membuat beberapa pemerintah negaranegara Barat menyalahkan Damaskus sebagai telah melakukan

pembunuhan terhadap warganya sendiri. Padahal, menurut penyelidikan pemerintah Suriah, insiden yang menewaskan sejumlah korban itu sejak awal dipicu oleh kelompok bersenjata antiDamaskus. Insiden berdarah itu sengaja dikobarkan untuk membuka jalan intervensi asing dengan segala bentuk dan cara ke Suriah. “Jika intervensi asing di Suriah berjalan dengan cara seperti saat ini teurs-menerus, maka situasi di negara ini akan menjadi semakin kritis dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan Barat akan tumbuh,” tegas Bashar al Assad. Dia juga mengkritik pengamat PBB di Suriah yang tidak bertindak untuk meredakan situasi buruk di negara itu. Lebih lanjut dia juga menuding, bahwa para pengamat Barat banyak memberikan kesaksian palsu. Mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikan konflik, bahkan ikut memperkeruh. PERANG SAUDARA Presiden Suriah Bashar al-Assad mengakui bahwa negaranya sedang berada di ambang jurang perang. “Ketika kita dalam perang, seluruh kebijakan dan semua pihak serta semua sektor harus diarahkan untuk memenangi perang ini,” kata Assad sebagaimana dikutip kantor berita Suriah SANA. Ditambahkannya bahwa pemerintah Suriah tidak tinggal diam untuk terus berjuang melawan kelompok teroris bersenjata dan pemberontak yang melawan konstitusi. Salah seorang anggota parlemen Iran, Seyyed Hossein Naqavi Hosseini, mengatakan, jika terjadi

perang saudara di Suriah, krisis berikutnya tidak akan terbatas pada Suriah saja namun akan menyebar ke negara tetangga termasuk Israel. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat aksi kekerasan senjata di Suriah terus bereskalasi. Hosseini mencatat bahwa aksi tersebut dipandu badan intelijen Israel, Mossad. Negara asing terlibat dalam upaya pemberontakan yang dilancarkan oposisi. “Warga Suriah marah atas darah yang telah tertumpah dan menyalahkan rejim Zionis [Israel] sebagai penyebab utama. Oleh karena itu, wajar bila pada saatnya mereka akan mengganggu keamanan wilayah Israel,” katanya. DIPLOMAT SURIAH DIUSIR Sebagai reaksi terhadap eskalasi kekerasan senjata di Suriah, pemerintah Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, Kanada, Australia, Swiss, Turki, dan Jepang serta beberapa negara lain mengumumkan pengusiran duta besar Suriah dari negara mereka masing-masing. Menyusul pengusiran diplomat Suriah itu, parlemen Iran menilai langkah tersebut bertujuan untuk mengalihkan perhatian internasional atas upaya intervensi asing di Suriah. ‹ shoelhi dari berbagai sumber

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 51

9/14/2012, 2:52 AM

51


ALAM ISLAMI

SNC Terbentuk, Mengundang Intervensi Asing TERDORONG desakan masyarakat internasional, untuk meningkatkan kredibilitas di mata internasional, pada 2 Oktober 2011, di Istanbul, Turki, koalisi kelompok oposisi Suriah mengumumkan bahwa pihaknya telah membentuk Dewan Nasional Suriah (SNC) dengan misi utama megendalikan perlawanan hingga Presiden Assad terguling. Pembentukan SNC ini menjadi langkah paling serius dalam menyatukan oposisi yang sebelumnya terfragmentasi. Langkah ini menyusul lima hari pertempuran sengit antara militer Suriah dan tentara pembelot di kawasan sentral negara itu. Tokoh oposisi Suriah Burhan Ghaliun, yang membacakan pernyataan pendirian SNC pada konferensi pers di Istanbul, menyatakan bahwa rejim Assad telah benar-benar kehilangan

52 ‹ DUMAS

kepercayaan. “Dunia sedang menunggu oposisi Suriah bersatu yang dapat memberikan alternatif pengganti rejim ini,” tandasnya. Ghaliun menuduh rejim Assad mengobarkan perselisihan sektarian di Suriah untuk mempertahankan kekuasaannya. Konflik sektarian Suriah ini selanjutnya berkembang mengarah ke konflik bersenjata, dan dengan cepat meningkatkan skala pertikaian dan kebrutalan. PEMBENTUKAN SNC MENDAPAT SAMBUTAN SNC menyatukan semua faksi yang menentang pemerintahan Assad, baik di dalam maupun di luar negeri Suriah. Pembentukan dewan ini disambut oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Prancis. Sementara itu, Sekjen Liga Arab Nabil al-Araby mengatakan, pihaknya belum akan

mengakui dewan oposisi Suriah itu sebagai pemerintah yang sah. “Mengakui pihak oposisi sebagai pemerintah sah bukan hal yang tepat. Saya kira terlalu prematur untuk membicarakan hal itu,” katanya. Koalisi parpol oposisi Mesir yang terdiri sekitar 40 parpol termasuk Ikhwanul Muslimin, Partai Kebebasan dan Keadilan, Partai Wafd, dan Partai Salafi An-Nur, pada 11 Oktober 2011, mengakui dan mendukung SNC sebagai wakil sah rakyat Suriah. Selain koalisi parpol oposisi Mesir itu, Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya pada 19 Oktober 2011, pun mengakui secara resmi Dewan Nasional Suriah (SNC) sebagai otoritas yang sah di Suriah. Dengan adanya dukungan ini, menteri luar negeri Suriah, Walid alMoualem, memperingatkan bahwa negaranya akan membalas setiap

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 52

9/14/2012, 2:52 AM


ALAM ISLAMI pihak luar yang secara formal mengakui SNC yang dibentuk oleh penentang Presiden Suriah, Bashar al-Assad. “Kami akan mengambil tindakan keras terhadap setiap negara yang mengakui dewan yang tidak sah ini,” katanya. Kepercayaan masyarakat, khususnya kelompok oposisi, terhadap pemerintah tampaknya semakin menipis. Bagi mereka, janjijanji pemerintah sangat diragukan. Mereka sudah kehilangan harapan terhadap pemerintah. Kelompok oposisi bahkan menyerukan masyarakat internasional untuk melancarkan intervensi dan memberikan perlindungan bagi warga Suriah yang telah merasakan kebrutalan militer rejim al-Assad. SNC menyerukan masyarakat internasional untuk mengirim pengamat internasional, guna langsung menyaksikan sendiri keadaan kota Homs yang telah menjadi “daerah bencana kemanusiaan”. SNC juga mendesak badan-badan internasional untuk menghentikan kekerasan militer terhadap warga sipil yang ada di sana. Menurut pernyataan pers yang diterima AFP di Nicosia, Siprus, SNC juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melakukan evakuasi warga sipil yang tinggal di daerah yang berada di bawah tekanan militer. SNC menyatakan bahwa Homs telah dikepung dan pembantaian membabi buta oleh militer rejim berkuasa terus berlangsung. Para pengamat dari Dunia Arab menyatakan bahwa seruan oposisi mengundang peran asing untuk menyelesaikan konflik tidak sepenuhnya bermanfaat. Namun, sikap rejim berkuasa yang cenderung menggunakan kekerasan senjata juga tidak dapat diterima. Solusi yang terbaik adalah pihak rejim berkuasa dan oposisi menempuh upaya perdamaian. Sudah saatnya, rejim status quo meninggalkan sikap represif dan mengganti dengan kebijakan yang

lebih terbuka. Tekanan terhadap oposisi sepatutnya diubah dengan konsesi yang adil demi kelangsungan masa depan Suriah yang damai dan sejahtera. Terus menerus menekan oposisi atau mengundang masuk peran asing sama-sama tidak menguntungkan Suriah. LIGA ARAB MENGAMBIL PERAN Presiden Bashar al-Assad mulai merasa terpojok setelah sejumlah negara Arab yang tergabung dalam organisasi Liga Arab mendesak pemerintah Suriah untuk mengakhiri pertumpahan darah yang telah berlangsung berbulan-bulan. Desakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Liga Arab, Nabil El-Araby, selama kunjungannya ke Suriah. Dalam pernyataan resmi Liga Arab bertanggal 28 Agustus 2011, pemerintah Suriah diminta menghormati hak-hak rakyat untuk hidup dan merasa aman serta menerima aspirasi rakyat terkait dengan seruan reformasi politik dan sosial yang disampaikan warganya. Liga Arab juga menekankan bahwa stabilitas Republik Arab Suriah merupakan fondasi utama bagi stabilitas dunia Arab dan kawasan secara menyeluruh. Adapun kunjungan El-Araby, menurut informasi yang dihimpun stasiun televisi Al-Jazeera, secara konkret bertujuan mendesak

pemerintah Suriah menarik mundur pasukan militer dari semua kota, membebaskan para tahanan politik dan mereka yang ditahan karena terlibat aksi protes, serta bersedia melakukan reformasi dengan menerima masuknya perwakilan oposisi dalam formasi pemerintahan persatuan nasional. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2011, para Menteri Luar Negeri Liga Arab bertemu dengan para pejabat Suriah di ibukota Qatar, Doha. Sebagaimana dikutip Perdana Menteri Qatar Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al-Thani, bahwa dalam pertemuan yang berlangsung dengan jujur dan ramah itu, Bashar al-Assad menjelaskan kepada para pemimpin dan Menteri Liga Arab, bahwa pemerintah Suriah ingin bekerja sama untuk mencapai solusi. “Presiden Assad memang tidak menerima semua inisiatif yang diajukan kepadanya, tapi ia juga tidak menolak permintaan kami,” kata Wakil Sekretaris Liga Arab Jenderal Ahmed bin Heli. “Keprihatinan utama kami adalah untuk menghentikan pertumpahan darah rakyat Suriah,” tegasnya.. Pertemuan yang disponsori negara-negara Liga Arab ini menghasilkan kesepakatan rencana perdamaian yang ditandatangani Suriah, termasuk pembebasan sedikitnya 19 orang tahanan politik yang diciduk aparat pada Idul Adha silam. Dalam kesepakatan itu, Suriah telah menyetujui untuk membebaskan tahanan politik dan menarik tank dan tentara dari kota. Persetujuan itu pun berisi kesediaan Damaskus untuk mengadakan dialog dengan oposisi guna membahas langkah penggantian rejim Assad dengan pemerintah yang lebih demokratis melalui caracara damai. Pada akhir Oktober 2011, pemerintah Suriah telah membebaskan 553 tahanan. Namun, puluhan ribu orang lainnya masih mendekam di penjara, dan ratusan orang ditangkap secara acak hampir setiap pekan.‹ shoelhi

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 53

9/14/2012, 2:52 AM

53


ALAM ISLAMI

Krisis Suriah Amankan Israel JURU Bicara Majlis Perlemen Iran Ali Larijani menggambarkan kerusuhan yang terus berlangsung di Suriah sebagai bagian dari skema habis-habisan kekuatan global untuk memusnahkan seluruh poros kekuatan perlawanan terhadap rezim zionis Israel. “Segala kerusuhan dan kekerasan di Suriah akan memperlemah kekuatan dan merugikan poros perlawanan terhadap Israel di kawasan itu,” tegas Larijani dalam pertemuan dengan Sekretaris Fron Pembebasan Palestina (PFLP) Ahmed Jibril (9/6). “Ada skema kekuatan global di Suriah yang bertujuan untuk merusak negara berdaulat dan pembongkaran semua jenis perlawanan terhadap rezim zionis,” tambahnya. Dia mencatat, bagaimanapun, revolusi populer di wilayah ini telah membuka sebuah ‘prospek luas dalam perjuangan melawan rezim zionis’ dan upaya mengisolasi Israel. Para anggota parlemen juga menekankan dukungan habishabisan dan tanpa syarat untuk bangsa Palestina, disamping perlunya memberikan dukungan terhadap eksistensi fron pertahanan di Suriah. Ia juga mencatat bahwa pendiri Republik Islam Iran, Imam Khomeini, sejak awal telah membuka isu Palestina menjadi isu yang paling signifikan di dunia Muslim dan membuka bab baru dalam perlawanan terhadap rezim Israel. Ahmed Jibril, menggambarkan Iran sebagai satu-satunya negara yang berdiri di samping bangsa Palestina pada saat-saat paling sulit. Suriah telah mengalami kerusuhan sejak pertengahan Maret dengan aksi teror oleh kelompok bersenjata terhadap polisi dan penjaga perbatasan Suriah di seluruh negeri. Seorang komandan senior Iran, Hassan Firouzabadi, mengatakan Amerika Serikat (AS) berambisi mengacaukan Suriah dalam upaya menjaga kepentingan Israel di Timur Tengah. “Dengan menggunakan bantuan dari beberapa negara regional dan salah satu negara tetangga Muslim Suriah serta pengiriman tentara bayaran dan teroris bersenjata, AS berniat untuk mengganti rejim berkuasa di Suriah,” kata Firouzabadi. “Dengan cara ini, AS dan Israel berupaya membawa harapan baru bagi keberadaan zionis Israel,” tambahnya. Firouzabadi mengatakan bahwa bangsa Suriah tidak akan tertipu oleh AS dan tidak akan menyerahkan negaranya ke Israel. Pada akhir Mei, sebuah laporan media mengungkapkan bahwa pimpinan negara-negara Barat dan boneka Arab mereka sedang merencanakan penggulingan Suriah dengan menggunakan peran Lebanon. Laporan lainnya mengatakan AS bertujuan untuk menciptakan kawasan kecil yang dilindungi Lebanon dan menggunakannya sebagai kamp pelatihan militer untuk digunakan Alqaidah dan oposisi Suriah dalam mempersiapkan kerusuhan di Suriah. Sumber-sumber informasi lainnya juga mengungkapkan bahwa pada akhir Mei, penguasa Yordania Raja Abdullah II mengizinkan pasukan AS untuk melatih ratusan freedom fighter Suriah bersama dengan pasukan Yordania untuk mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam latihan militer internasional di negara tersebut.‹ shoelhi

54 ‹ DUMAS

LARIJANI

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 54

9/14/2012, 2:52 AM


ALAM ISLAMI

Liga Arab Bekukan Keanggotaan Suriah BARU saja sebulan PM Qatar Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jabr AlThani mengumumkan kabar gembira bahwa pemerintah Suriah telah menandatangani rencana perdamaian yang diajukan Liga Arab untuk menarik tentaranya dari desadesa dan kota-kota, membebaskan tahanan politik, dan mengadakan pembicaraan damai dengan oposisi. Kabar gembira ini tiba-tiba berubah menjadi berita duka. Pada 8 November 2011, aparat militer Suriah kembali terlibat bentrok dengan warga sipil hingga menewaskan sedikitnya 40 orang di kota Homs. Tentara yang loyal kepada Presiden Bashar al-Assad memberondong tembakan langsung ke arah demonstran antipemerintah dengan menggunakan peluru tajam, tank lapis baja, dan senjata berat. Serangan itu semestinya tidak perlu terjadi karena pemerintah Suriah telah setuju untuk melaksanakan seruan-seruan yang disampaikan Liga Arab guna menghentikan kekerasan terhadap para demonstran. Pelanggaran terhadap kesepakatan dengan Liga Arab ini menunjukkan belum ada tandatanda tentara akan meninggalkan

daerah-daerah bergolak di perkotaan. Atas dasar pelanggaran tersebut, Liga Arab mengambil keputusan menangguhkan keanggotaan Suriah, pada Sabtu 12 November 2011. Namun, organisasi regional ini memberi waktu hingga Rabu 16 November. Bila sampai tanggal tersebut, Suriah masih enggan menjalankan rencana damainya dan tidak menghentikan aksi kekerasan senjata terhadap warga sipil, maka keanggotaan Suriah akan dibekukan. Langkah ini merupakan hukuman bagi Suriah atas tindakan keras yang terus menerus dilakukan pasukan keamanannya. Keputusan ini telah disetujui oleh 18 negara anggota Liga Arab. Suriah, Lebanon dan Yaman memilih menentang tindakan itu, sementara Irak abstain. “Kami dikritik karena perlu waktu yang lama untuk mengambil keputusan ini, tapi ini karena kepedulian kami kepada Suriah,” kata Perdana Menteri Qatar Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani. Perwakilan Suriah di Liga Arab, Ahmed Youssef, mengatakan bahwa pembekuan keanggotaan Suriah telah melanggar piagam Liga Arab. Menurutnya, sanksi seperti ini hanya

bisa dihasilkan dalam konsensus pertemuan puncak para pemimpin Arab. Pada Ahad 13 Oktober, Ahmed Youssef menyerukan agar Liga Arab menggelar pertemuan tingkat tinggi. “Kami yakin, bahwa keputusan Liga Arab itu diambil atas desakan Amerika Serikat dan Eropa yang ingin mempercepat keputusan yang melawan Suriah,” katanya. Youssef pun menambahkan imbauan hendaknya Liga Arab jangan mengambil keputusan sebelum melihat faktanya sendiri. Ia mempersilakan Liga Arab untuk berkunjung ke Suriah sebelum masa tenggat. Selain pembekuan keanggotaan, Liga Arab juga akan memberlakukan sanksi ekonomi dan politik terhadap Suriah dan mengimbau negara-negara anggota Liga Arab untuk menarik duta besar mereka dari negara tersebut. Seorang diplomat Liga Arab yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa jika Suriah tidak mematuhi tuntutan, Liga Arab akan mengkonsolidasikan seluruh kekuatan oposisi Suriah. Selanjutnya, Liga Arab akan mengakui oposisi bersatu Suriah sebagai satu-satunya wakil rakyat Suriah yang secara simbolis akan

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 55

9/14/2012, 2:52 AM

55


ALAM ISLAMI mengisolasi rejim Assad lebih jauh. Dukungan kepada Liga Arab datang dari dalam dan luar negeri. “Keputusan Liga Arab ini memberikan kekuatan lebih kepada posisi Dewan Nasional Suriah (SNC),” kata anggota komite eksekutif Dewan Nasional Suriah Basma Qadmani. Dari luar negeri, Presiden AS Barack Obama memuji keputusan Liga Arab. Presiden Lebanon Michel Suleiman mengingatkan langkah mengisolasi Suriah dapat mendorong percepatan intervensi asing di negara itu. Naum, Suleiman juga mendesak Presiden Suriah Bashar Assad untuk menerapkan prakarsa Liga Arab dalam rangka mengakhiri krisis politik di dalam negerinya. Sementara itu, PBB dan Inggris menyambut penangguhan keanggotaan Suriah di Liga Arab.

“Sekjen PBB, Ban Ki-moon merasa keputusan Liga Arab sangat tepat guna melindungi warga sipil,” kata seorang sumber di PBB seperti dilansir harian Israel, Haaretz. Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan, pembekuan keanggotaan Suriah di Liga Arab merupakan pesan yang jelas bagi Assad dan rejimnya. “Kami tetap meminta Presiden Assad untuk segera melakukan transisi politik yang diperlukan,” katanya. Menteri Luar Negeri Jerman ,Guido Westerwelle, juga menilai keputusan yang dibuat Liga Arab menjadi sinyal penting bagi Dewan Keamanan PBB yang sampai sekarang masih bimbang untuk menjatuhakn resolusi yang keras terhadap Suriah. Dari Moskwa, dilaporkan Rusia menentang keputusan Liga Arab menangguhkan keanggotaan Suriah

itu, dan meyakini bahwa negaranegara Barat menghasut penentang Presiden Bashar al-Assad untuk mengupayakan pemecatannya, kantor berita Rusia mengutip Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, 14 November 2011. Lavrov menyatakan, bahwa Rusia bersedia membantu pihak-pihak yang bertikai dalam krisis politik Suriah untuk memulai dialog rekonsiliasi. “Kami merasa bertanggung jawab untuk membuat segala sesuatu yang mungkin guna memulai dialog internal di Suriah,” katanya. Lavrov menyesalkan kenyataan bahwa wakil-wakil tertentu dari oposisi Suriah, terutama yang tinggal di Amerika Serikat dan di Turki, memboikot setiap proposal yang ditujukan untuk melakukan pembicaraan damai dengan pihak yang berwenang Suriah.‹ shoelhi

Krisis Suriah Timbulkan Gelombang Pengungsi MENTERI Sosial Lebanon Wael About Faour mengatakan bahwa sekitar 9.500 orang Suriah, terutama dari ibu kota Suriah, Damaskus, telah mengungsi ke Lebanon (27/7). Jumlah pengungsi Suriah yang berduyun-duyun ke Lebanon meningkat mengingat pemboman sehari sebelumnya di Damaskus menewaskan tiga pejabat tinggi keamanan. “Ada keputusan kabinet untuk membantu para pengungsi, terutama di tengah kekhawatiran jumlah mereka dapat meningkat,” kata Abou Faour. “Kementerian urusan sosial mengeluarkan instruksi terkait dengan maraknya pengungsian ini dan sebuah tim telah ditempatkan di wilayah perbatasan bersama dengan tim dari Komisi Tinggi Pengungsi dan berbagai LSM untuk menjalankan tugasnya dengan baik dalam

56 ‹ DUMAS

membantu para pengungsi ini,” tambah Abou Faour. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB menyatakan sangat cemas atas serangan-

WAEL ABOUT FAOUR

serangan lintas perbatasan dari Suriah ke Lebanon. DK PBB yang beranggotakan 15 negara, mengeluarkan satu pernyataan, yang menyerukan penghormatan kedaulatan Lebanon setelah satu bom membunuh tiga pejabat penting keamanan yang dekat dengan Presiden Bashar al-Assad di Damaskus. DK PBB memuji upaya

Presiden Lebanon Michel Sleiman untuk menjaga kesatuan politik dalam negeri Lebanon selama krisis. Pemberontakan Suriah telah meningkatkan ketegangan di Lebanon. Faksifaksi saingan di Lebanon membagi dukungan untuk rezim Assad. “Oleh karena itu, komitmen dari para pemimpin negara untuk menjaga Lebanon dari dampak ketegangan kawasan selama masa sulit sekarang ini sangat penting,” kata pernyataan itu. Puluhan ribu pengungsi Suriah memasuki perbatasan Lebanon dalam bulan-bulan belakangan ini. Sementara itu, militer Lebanon mengerahkan pasukan dari zona perbatasan dengan Israel ke perbatasan Suriah, tempat terjadi insideninsiden yang menelan korban jiwa dalam beberapa pekan terakhir ini.‹ shoelhi/reuter/afp

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 56

9/14/2012, 2:52 AM


ALAM ISLAMI

Janji Reformasi Suriah Diragukan INSIDEN kekerasan di Deraa, selatan Suriah, dan juga di Damaskus yang menelan banyak korban menarik perhatian, karena sejak inisiden itu pemerintah Suriah menjanjikan reformasi politik untuk memenuhi tuntutan demonstran, dan berjanji akan mencabut keadaan darurat. Pada akhir Maret 2011, Presiden Bashar al-Assad setuju untuk menyudahi pertumpahan darah. Pemerintah berjani akan menarik militer dari kota-kota yang dilanda aksi demo. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan laporan Sham Press sebagaimana dikutip Farsnews (23/7) dalam konferensi pers di Damaskus, penasihat presiden al-Assad, Bashina Shaaban mengatakan bahwa kerukunan rakyat Suriah sedang dirongrong dan dunia Arab terancam propaganda pemecah-belah persatuan. Shaaban menambahkan, bahwa krisis Suriah berdimensi internal dengan konsekuensi multi-dimensi yang rumit. “Meskipun demikian, kami tidak mengabaikan pentingnya peran faktor-faktor dalam negeri dan tuntutan legal rakyat, namun pada saat yang sama kami juga tidak mengabaikan pihak yang merongrong muqawamah Suriah,” tandasnya. Penasihat presiden untuk urusan politik dan media itu juga

menyinggung bahwa telah terjadi kezaliman terhadap kondisi dalam negeri Suriah seraya menekankan bahwa masalah ini sepenuhnya masalah internal Suriah. “Presiden Bashar al-Assad juga telah bertemu dengan ratusan warganya untuk menjelaskan kepada mereka tentang sebab-sebab terjadinya krisis ini serta membahas opsi-opsi solusinya,” ujar Shaaban. Shaaban melanjutkan, bahwa suatu komite akan dibentuk untuk berkomunikasi dengan “saudarasaudara kita di Deraa” dan mengadili orang-orang yang tidak bertanggungjawab atas pembunuhan demonstran. Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah akan menaikkan gaji karyawan, akan mulai menerapkan reformasi layanan kesehatan, mengizinkan lebih banyak partai politik ikut bersaing dalam pemilihan umum, mengendurkan pembatasan media, dan membentuk mekanisme baru untuk memerangi korupsi, serta akan mencabut keadaan darurat. Menanggapi janji-janji reformasi itu, beberapa pembangkang politik Suriah justru menyerukan agar keadaan darurat segera dicabut dan ribuan tahanan politik dibebaskan. Menyinggung pencabutan kondisi darurat yang membatasi sejumlah kebebasan sipil, Shaban

mengatakan, “Untuk berdemonstrasi secara legal tidak ada masalah dan pemerintah telah mencabut kondisi darurat dan akan ditetapkan undang undang baru untuk demonstrasi damai.” Seorang tokoh oposisi Suriah, Dr Radwan Zyadeh, mengatakan kepada BBC bahwa pemerintah Suriah sebelumnya pernah berjanji untuk mencabut undang-undang darurat namun tidak pernah memenuhinya. Itu hanya retorika saja. “Pada tahun 2001, undangundang darurat katanya akan dibekukan, ternyata pembekuan itu tidak diberlakukan sama sekali. Janji itu tidak terbukti, sebab setiap hari kami mengalami penyiksaan. Lihatlah permuda-pemuda yang baru saja dibebaskan dari tahanan pemerintah. Jadi, undang-undang darurat itulah yang menjadi pemicunya,” tambahnya. Pada tahun 2005, Shaaban pernah mengumumkan paket reformasi serupa, tetapi janji-janji itu tidak pernah dipenuhi. Kelompokkelompok oposisi pun segera menanggapi pernyataan jurubicara pemerintah tersebut sebagai tak sejalan dengan aspirasi warga Suriah. Mereka menyatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pemerintah tidak akan melakukan apa-apa.‹ shoelhi

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 alam islami 36-49 suriah.pmd 57

9/14/2012, 2:52 AM

57


ALAM ISLAMI

Agenda Terselubung di Balik Tragedi Rohingya

M

uslim Rohingya menjadi korban keganasan pertarungan bisnis perusahaan-perusahaan minyak multinasional dalam mengeksplorasi minyak dan gas di Myanmar. Nasib Muslim Rohingya yang tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar, semakin mengkhawatirkan. Sudah ratusan tahun tinggal di negaranya sendiri, tetapi mereka dianggap sebagai warga ilegal. Perlakuan kekerasan terhadap suku Rohingya bukan baru terjadi sekarang saja. Sejak dulu, mereka sudah sering diperlakukan secara kasar, diusir, dan dibantai dengan kekerasan senjata. Di mata Direktur Global Future Institute, Hendrajit, apa yang terjadi di Arakan ini bukan hanya menimpa warga muslim saja, tapi juga sebagian Buddha. Yang jelas terjadi adalah benturan peradaban di Myanmar. Pemicu kerusuhan di Arakan ini mirip dengan di Ambon. Terjadi sebuah masalah kriminal, kemudian dipolitisasi. Untuk itu harus dipahami skema besarnya. Yang sesungguhnya terjadi adalah ethnic cleansing. “Ada permainan korporasi tertentu yang berkolaborasi dengan junta militer Myanmar,” kata penulis buku “Tangan-tangan Amerika di Pelbagai Belahan Dunia” itu. KEKERASAN ATAS NAMA KONSTITUSI Presiden Myanmar Thein Sein melontarkan pernyataan bahwa pengusiran warga Muslim Rohingya adalah satusatunya langkah penyelesaian konflik bernuasa etnis dan agama di negara itu. Bahkan dia menawarkan kepada PBB untuk mencarikan negara yang bersedia menampung mereka, karena Myanmar akan dibersihkan dari suku Rohingya. Apakah Thein Sein tidak merasa bersalah dengan pembersihan ini? Oh tidak, sebab konstitusi Myanmar menyatakan bahwa Rohingya bukan bagian dari bangsa Myanmar. Dengan dasar konstitusi itu, sekitar 1.300.000 warga muslim

58 ‹ DUMAS

Rohingya diusir secara paksa. Bila tak mau diusir, mereka dianiaya, dan bahkan dibantai. Namun, ke mana mau melarikan diri? Di luar tidak ada negara yang mau menerima. Suku Rohingya merupakan mayoritas di Arakan, tapi dianggap sebagai illegal citizens. Bahkan kini, jumlahnya tinggal sejutaan karena sebagian sudah migrasi ke negara lain. Mengapa sejak ratusan tahun masalah ini tidak pernah selesai dan meletus sewaktu-waktu? Karena di belakang ini terdapat faktor kepentingan yang terkait dengan kekuasaan dan penguasaan sumber daya alam. Dilihat dari skema konfliknya, ini mengarah kepada konflik peradaban. Tetapi pada intinya, ini lebih menjurus pada desakan untuk menghantam pola rezim Myanmar sendiri. “Kalau dilihat lebih jauh ada permainan korporasi tertentu yang berkolaborasi dengan junta militer,” papar Hendrajit. Pada tahun 1988, muncul sistem baru. Junta militer Myanmar mulai menggunakan sistem pasar sebagaimana tampak dari terbitnya undang-undang baru, The Union of Myanmar Foreign Investment Law. Payung hukum ini adalah perlindungan terhadap sektor eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas alam yang melibatkan korporasi-korporasi asing. Kasus Arakan yang pecah sekarang ini juga tidak terlepas dari pertarungan soal minyak dan gas bumi. Pada tahun 2005, perusahaan gas Cina menandatangani kontrak gas dengan pemerintah Myanmar untuk mengelola eksplorasi minyak. Yang menarik dalam perkembangan rejim militer di Myanmar dari era Ne Win hingga era Thein Sein sekarang ini, ternyata dalam eksplorasi minyak dan gas melibatkan perusahaan asing semacam Chevron AS maupun Total Perancis, padahal kedua negara ini di permukaan selalu mengangkat isu HAM di Myanmar. Di sini terlihat jelas ada pertarungan bisnis yang bermain melalui pintu belakang dari

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 alam islami 58-59 rohingnya.pmd 58

9/14/2012, 2:54 AM


ALAM ISLAMI rejim Myanmar yang berkuasa guna memenangkan pertarungan. Dalam kasus sekarang ini, yang tampak di permukaan seperti kasus kemanusiaan terhadap suku Rohingya. Presiden Thein Sein bilang, “Sudahlah Rohingya itu diusir saja dari Myanmar”. Kalau dilihat dari hilir, sejak dulu suku Rohingya selalu dijadikan korban pertarungan kepentingan. Padahal, kalau dilihat dari hulunya adalah adanya satu proyek yang diincar di Arakan yaitu minyak dan gas alam. Di sini, bukan hanya Chevron dan Total yang bertarung, melainkan juga Petro China, Tiongkok Petroleum, Petronas Malaysia dan lain. Cina dan beberapa negara di luar AS dan Eropa Barat kelihatannya lebih unggul. Sementara AS ketinggalan. Yang menarik dalam isu ini, Muslim di Arakan ini cenderung memberi ruang bagi symmetric approach Bill Clinton yang diterapkan Obama dan Hillary Clinton. Dengan menggunakan “konflik di wilayah itu yang memerlukan advokasi HAM” sebagai entry point, LSM-LSM bisa masuk. Mereka masuk dengan memanfaatkan konflik Islam dan Buddha, tapi sasaran strategisnya sama yaitu penguasaan minyak dan gas bumi. PERMAINAN BISNIS DAN KEKUASAAN Mengingat advokasi HAM digunakan sebagai pintu masuk, pernyataan Thein Sein yang menyebut pengusiran muslim etnis Rohingya sebagai penyelesaian konflik bernuansa etnis dan agama di Myanmar adalah kekonyolan yang tidak didasari oleh satu kerangka yang benar. Dengan begitu, Thein Sein terjebak dalam pertarungan besar. Dia sudah masuk ke dalam perangkap clash of civilizations. Kalau dasarnya adalah ideologis, maka dalam kerangka kontraskema global seharusnya dia tidak memakai istilahsitilah itu. Dia justru masuk ke dalam perangkap itu. Di sana, seakan-akan Islam dan Buddha bertempur, padahal dua-duanya korban. Permainan ini mirip dengan permainan yang dimainkan di Papua. Agar tambang emas di Tembaga Pura bisa selamanya dikuasai Freeport AS,

maka perhatian tidak diarahkan kepada besarnya cadangan emas, tembaga, dan lain-lain yang ada di Tembaga Pura, melainkan pada pertikaian suku. Yang disasar adalah benturan antarsuku dari tujuh suku yang ada di situ. Dalam urusan duit saja mereka bisa pecah, apalagi dalam urusan yang melibatkan simbol-simbol tradisional kesukuan masing-masing. Begitu juga pemicu dalam konflik Muslim-Buddha di Arakan sekarang ini mirip dengan pemicu konflik Ambon. Sebuah masalah kriminal pecah, dan kemudian dipolitisasi. Oleh karena itu, dalam membaca konflik, perlu kita pahami skema besarnya. Biasanya, yang terjadi di permukaan adalah ethnic cleansing, tetapi di baliknya adalah perebutan kepentingan. Sebagaimana kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, seperti di Sampit, Poso, Ambon, Sampang, Mesuji dan lainnya bahwa konflik-konflik horizontal itu menandakan adanya sesuatu yang diincar dari sisi geopolitik. Kembali ke kasus Rohingya di Arakan, kasus ini menunjukkan adanya kehendak untuk mengubah Myanmar dari orientasi sosialis ke orientasi kapitalis. Dengan undang-undang The Union of Myanmar Foreign Investment Law, Myanmar pada dasarnya sedang mengarah pada sistem pasar, tapi di bawah

kendali penuh negara. Korporasi-korporasi itu diproteksi untuk berkolaborasi dengan penguasa, tentu dengan segala bayaran sosialnya. Kebetulan korporasi yang masuk seperti Chevron, Total, PetroChina dan sebagainya, rancangan konsepnya bukan cuma perusahaan dan bisnis, melainkan bagaimana memenangkan pertarungan melalui kekuasaan negara. Seperti juga Freeport, pikiran korporasi ini seperti negara. Jadi ketika menentukan lokasi usaha seperti Arakan, perhitungannya tidak hanya menyangkut feasibility study lahan bisnis saja, tapi geopolitiknya dihitung juga seperti komposisi populasi penduduk, serta keterkaitannya dengan sumberdaya dan faktor lain yang perlu dikuasai. Karena semua itu harus dimenej. Nah komposisi-komposisi ini sudah dihitung oleh mereka. Selain perlunya politik pemilihan lokasi, hal lain yang juga harus diperhitungkan adalah aspek the winning coalition dari korporasi itu. Tapi, apa yang ada di pikiran ofensif para kriminal kapitalis, korporasi adalah “apa yang bisa dimainkan” dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Ekstremnya, “kalau perlu diadu domba, diadu domba, lantas bagaimana memainkannya? Diatur saja!” ‹ Shoelhi/IRIB Indonesia

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 alam islami 58-59 rohingnya.pmd 59

9/14/2012, 2:54 AM

59


NASIONAL

Dosa Konstitusi Penyederhanaan Partai Parpol besar—terutama parpol koalisi pemerintah— diimbau untuk segera bertobat. Dosa konstitusi yang diperbuat sudah menumpuk. Terakhir, amal perbuatan merevisi UU Pemilu yang sarat nafsu membunuh parpol kecil ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), karena terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Dan banyak lagi UU yang dihasilkan DPR tidak berpihak kepada rakyat. “MESTINYA parpol besar (parpol di perlemen) punya rasa malu. Dosadosa konstitusi yang diperbuat sudah terlampau banyak. Kalau ingin melanggengkan kekuasaan, ya jangan menggunakan UU untuk membunuh yang kecil,”ujar Ketua Umum DPP PKNU, Drs. Choirul Anam, sesaat setelah mendengar putusan MK terkait gugatan uji materi (judicial review) yang diajukan terhadap UU Pemilu, Rabu 29 Agustus lalu. “Alhamdulillah, gugatan kami dikabulkan. Kami bangga punya penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi yang bersih dan adil,” tambahnya memuji MK. Nasib partai kecil— biasa disebut parpol non parlemen—sehabis pemilu 2009 silam, praktis menjadi barang mainan parpol koalisi yang berkuasa di parlemen. Setiap pembahasan RUU politik, eksistensi partai kecil tak pernah dihitung. Bahkan dianggap mati tidak, hidup pun tak boleh. “Sengaja diciptakan suasana gelisah terus menerus agar parpol kecil tak sempat konsolidasi. Mereka (para kader parpol bekuasa di parlemen) sangat bernafsu untuk membasmi parpol kecil secara perlahan-lahan,” kata Cak

60 ‹ DUMAS

Dumas edisi 16 Nasional Hal 52-64.pmd

NURUL ARIFIN

Anam (sapaan akrabnya). Pada mulanya, DPR melakukan revisi UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Parpol. Biasanya, perubahan UU apapun perlu disosialisasikan terlebin dulu kepada masyarakat luas, terutama pemangku kepentingan (stakeholder) yang akan terkena dampak langsung dari perubahan UU tersebut. Tetapi, karena nafsu berkuasanya sudah sampai ubunubun, maka, tanpa proses sosialisasi langsung digedok di paripurna DPR. “PKNU waktu itu sedang menggelar muktamar di tengah laut, di atas Kapal Lambelu. Begitu turun dari kapal, kami merapat ke kawan-kawan parpol kecil untuk melakukan uji materi (judicial review) ke MK,” tutur Cak Anam menyayangkan perilaku ganas parpol besar terhadap yang kecil. Argumentasi mereka melakukan revisi semau gue itu, tetap saja klasik. Seperti diungkap Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin (mewakili pembuat UU), di sebuah stasiun tv, bahwa tidak

sedikit pun dalam benak DPR ada maksud diskriminasi apalagi untuk mematikan partai kecil. “DPR juga merasa tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi. UUD 1945 menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat, tapi kan harus diatur,” kata Nurul bak the founding fathers. Lagi pula, masih kata Nurul, sistem pemerintahan presidensial harus compatible (cocok, rukun dan harmoni) dengan sistem kepartaian yang hendak dibangun. Pendeknya, harus ada penyederhanaan partai, dan revisi UU Politik—dengan demikian—dilatarbelakangi keinginan atau nafsu penyederhanaan partai. Pantas saja, karena Golkar—partai besutan Soeharto— pernah sukses besar dan berjaya di era dwi partai (P3 dan PDI) dan satu Golkar. Meski korban kekerasan politik Golkar hingga kini masih sehat wal afiat. “Bangsa Indonesia masih belum lupa terhadap kejayaan Golkar puluhan tahun karena menggunakan bedil, bukan demokrasi,” tandas Cak Anam yang telah mengikuti hiruk pikuk sembilan kali pemilu. Revisi UU Parpol yang terasa aneh dan mengancam hak hidup partai kecil, tertuang dalam pasal 51 ayat (1) UU No.2 Tahun 2011, yang mewajibkan semua Parpol berbadan hukum mengikuti virifikasi lagi di Kementerian Hukum dan HAM guna mendapatkan status badan hukum baru lagi. Ibarat bayi lahir sudah mendapat akte kelahiran, dipaksa masuk ke rahim ibunya lagi kemudian dilahirkan lagi untuk mendapat akte kelahiran baru. “Cara berpikir pembuat UU semacam itu, tentu bukan bermaksud untuk membangun sistem kepartaian yang ideal dan mapan. Melainkan, untuk membunuh partai kecil dengan sadistis,” kata Sekjen DPP PBB Wibowo, MM. Mengapa? Sebab, yang ada di otak partai besar—dengan kewajiban veri-

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

60

9/14/2012, 2:56 AM


NASIONAL fikasi Kemenkumham—partai kecil tidak bakalan mampu. Partai kecil akan langsung pingsan, lemas dan bubar. Biaya untuk mengurus administrasi dan transportasi verifikasi Kemenkumham itu, paling sedikit mencapai Rp 4 milyar. Partai kecil seperti PKNU misalnya, mana bisa! Partai yang dibangun di atas fondasi idealisme dengan biaya urunan pengurusnya, tentu akan tertatih-tatih. “Bagi partai besar memang tak ada masalah. Mungkin bisa minta urunan kadernya yang di Badan Anggaran. Urunannya pasti gede-gede kan,” sindir Cak Anam. Para pembuat UU rupanya juga lupa jika mereka tinggal di Indonesia. Mungkin saja, mereka ingin Indonesia segera menjadi seperti Barat yang kapitalis dan liberalis. Mereka lupa bahwa sistem multipartai presidensial adalah khas Indonesia. “Sistem ini perlu dipertahankan guna menjaga kemajemukan bangsa. Toh dalam praktik, selama 10 tahun terakhir, normal-normal saja. Tidak ada gejolak politik yang berarti. Hubungan eksekutiflegislatif baik-baik saja. Kalau toh ada yang ingin menjatuhkan presiden, itu hanya gertak sambal,” kata Cak Anam sambil menyinggung kasus Century yang akhirnya menjadi kasus nasdem (panas adem, panas adem). Banyak sudah pakar Hukum Tata Negara yang mengingatkan politisi Senayan agar cermat dan teliti dalam upaya membangun sistem kepartaian di negeri tercinta ini. Negeri yang majemuk berdasar suku, ras, agama, antar golongan, antar aliran, antar kelas sosial, antar budaya dsb., yang cenderung segmented dan fragmented. Seperti pernah disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara UI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, bahwa dalam penjelasan UUD 1945, negara RI menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun, dalam waktu bersamaan, juga menganut prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk lembaga tertinggi negara—MPR. Presiden sebagai kepala negara maupun selaku kepala pemerintahan harus tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR. Prinsip pertanggungjawaban kepada

Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE

lembaga MPR merupakan salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer. Sehingga timbul pengertian bahwa sistem presidensial berdasar UUD 1945 tidak bersifat murni, tetapi bersifat campuran—quasi-presidensial. Di era reformasi (1999), MPR melakukan amandemen UUD 1945 dengan kesepakatan untuk memperkuat sistem presidensial. Di antara ciri menonjol dalam sistem pemerintahan berdasar UUD 1945 (hasil amandeman), tidak ada lagi pertanggungjawaban presiden kepada MPR, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden bertanggungjawab kepada rakyat melalui penerapan prinsipprinsip transparansi dan akuntabilitas lewat kebebasan pers, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpartai politik. Juga melalui pemilu yang luber dan jurdil setiap lima tahunan. “Salah satu faktor menentukan kinerja sistem presidensial dalam praktik adalah diterapkannya sistem multi-partai. Ini dianggap bisa menyulitkan presiden untuk mendapat dukungan mayoritas politik di parlemen. Untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya dengan mudah dan lancar, presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen,” kata Prof. Jimly Asshiddiqie. Tanpa dukungan mutlak parlemen, lanjut Jimly, presiden menjadi kurang decisive dalam menggerakkan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan.

Namun demikian, sistem multipartai dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, menurut Jimly, merupakan keniscayaan. Kebebasan berorganisasi (freedom of association) yang dibuka lebar sejak era reformasi, tak mungkin membatasi jumlah partai menjakdi hanya 2 atau 5 saja, tanpa menerapkan prinsip-prinsip pembatasan secara ketat. Namun, pembatasan model orde baru yang berhasil menyulap multi-partai menjadi hanya dua partai dan satu Golkar, juga menyalahi prinsip kebebasan berserikat. Maka di era reformasi diberlakukan kebijakan ambang batas (threshold) yang, sebenarnya, juga pembatasan tetapi tidak secara langsung. “Upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial hanya dengan mengandalkan pentingnya penyederhanaan jumlah partai, memang ada baiknya. Tetapi kalau hanya itu yang diharapkan sebagai solusi tuntas atau satu-satunya, tentu tidak akan berhasil. Kebijakan threshold memang ada gunanya, tetapi tidak mencukupi (necessary but not efficient) untuk menghadapi masalah yang kita hadapi,” tegas Jimly. Pendek kata, sistem ambang batas parlemen (parliamentary threshold) maupun ambang batas untuk menjadi peserta pemilu (electoral threshold), menurut Jimly, sama-sama tidak bisa menjamin terwujudnya penyederhanaan partai menjadi hanya 2 atau 5 partai. Sebabnya ialah, masyarakat Indonesia terlalu majemuk sehingga tidak mungkin didorong menjadi hanya dua kelompok paham politik, atau pun 3-5 mazhab politik saja. Itulah sebabnya, Jimly mengusulkan, dalam upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang terpenting adalah kemudahan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tidak mudah terpenjara oleh kepentingan parpol seperti dalam sistem parlementer. Soal jumlah parpol adalah soal kebebasan berserikat dan penyaluran suara rakyat yang berdaulat. Masalah utama dalam upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial bukan terletak pada jumlah partai, me-

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 Nasional Hal 52-64.pmd

61

9/14/2012, 2:56 AM

61


NASIONAL

DIKABULKAN: Semua parpol (yang lolos PT maupun yang tidak lolos PT) diperlakukan sama. Semua wajib mengikuti verifikasi KPU.

lainkan pada kerumitan atau keribetan dalam pengambilan keputusan dalam hubungan antara cabang kekuasaan legislatif versus eksekutif. “Saya mengusulkan jumlah fraksinya atau jumlah barisannya di parlemen yang dibatasi. Bukan jumlah partainya. Berapa pun jumlah parpol tidak masalah. Tetapi jumlah fraksi di parlemen dibatasi dengan ambang batas tertentu,” kata Jimly mantap. Apakah pikiran dan usulan pakar Hukum Tata Negara itu didengar politisi Senayan? Tidak! Mereka tetap pada pendiriannya memberlakukan ambang batas parlemen dengan ketat dan mewajibkan parpol berbadan hukum untuk mengikuti verifikasi Kementerian Hukum dan HAM guna mendapat status badan hukum baru lagi Karena tak ada jalan lain lagi bagi partai kecil, kecuali mengadukan perbuatan sewenang-wenang parpol besar ke MK, maka dimajukanlah uji materi (judicial review) terhadap pasal 51 ayat (1) UU No.2 Tahun 2011. Dan, alhamdulillah, dikabulkan. Pasal 51 dibatalkan MK karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kapok? Ternyata belum juga. Mereka malah tambah gila. Mereka (para kader partai besar yang berkuasa di Senayan) semakin tampak beringas mengotak-atik UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Legislatif. Bertemulah dengan Pasal 8 ayat (2) UU tersebut, yang isinya menjamin semua parpol peserta pemilu

62 ‹ DUMAS

Dumas edisi 16 Nasional Hal 52-64.pmd

2009 dapat mengikuti pemilu berikutnya (2014). Pasal ini kemudian diubah menjadi hanya parpol yang lolos PT (parliamentary threshold) saja yang otomatis menjadi peserta pemilu 2014. Sedangkan parpol non parlemen diwajibkan mengikuti verifikasi KPU untuk bisa menjadi peserta pemilu sebagaimana parpol baru. Bukan cuma itu, ketentuan ambang batas parlemen yang, pada pemilu 2009 se besar 2,5%, dinaikkan menjadi 3,5%. Puas? Belum juga. Mereka juga bersepakat PT berlaku nasional. Nah, setelah ketentuan PT 3,5% digedok paripurna DPR, barulah mereka terkekehkekeh. Seolah mereka bergumam, “matilah kau parpol gurem.” “Sebelum diputuskan, kami (para pimpinan parpol non parlemen) mendatangi Ketua DPR, Ketua-Ketua Parpol lolos PT dan juga Pansus UU Pemilu. Kami mengusulkan agar revisi UU Pemilu itu dihentikan karena jelas diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945,”kenang Cak Anam. Tapi apa jawab mereka? “Congkak, sombong dan menyakitkan,” tambah Cak Anam yang, kala itu, juga sudah mengingatkan jika dieruskan akan bernasib sama seperti pasal 51 UU Parpol yang dibatalkan MK. “Silakan saja judicial review, kita akan lihat nanti,” jawab mereka ketus. Tidak menunggu lama-lama, sehari setelah digedok DPR, PKNU dan 18 parpol non parlemen menyampaikan permohonan pengujian Pasal 8 ayat

(1 dan 2) dan Pasal 208 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Legislatif, yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan cenderung mematikan parpol kecil. Lebih dari itu, dengan pemberlakuan PT 3,5% secara nasional, terkesan kuat parpol besar ingin “merampas” suara parpol kecil di berbagai daerah yang tidak mereka kuasai. “Kanibalisme politik seperti ini harus dihentikan. Karena, selain bertentangan dengan konstitusi, juga berbau otoriter gaya orde baru,”tandas Cak Anam. Hasilnya? “Alhamdulillah, permohonan kami dikabulkan MK. PT 3,5% hanya berlaku untuk DPR RI. Sedangkan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak ada PT. Lalu untuk bisa menjadi peserta pemilu, semua parpol (yang lolos PT maupun yang tidak lolos PT) diperlakukan sama. Semua wajib mengikuti verifikasi KPU,”kata Tohadi,SH, MSi—Sekjen DPP PKNU— yang ditugasi mengawal judicial review bersama kuasa hukum dari IHZA & IHZA LAW FIRM. Itulah bukti hukum, itulah fakta politik, bahwa produk UU yang dihasilkan DPR sarat dengan kepentingan pribadi dan kelompok. Jauh dari cita-cita proklamasi—sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dan bukan cuma UU bidang politik saja yang direkayasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Banyak UU terkait kekayaan negara, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan sumber daya alam, juga tidak berpihak kepada rakyat. Dalam konteks ini, PBNU telah mencatat 40 klasul dari berbagai produk UU yang dihasilkan DPR yang perlu dikoreksi. “Di antaranya, UU tentang Bank Indonesia, UU tentang Penanaman Modal, UU tentang Pangan dan Sumberdaya Alam. Pasalpasal yang yang merugikan rakyat akan dibahas dalam Munas dan Konbes di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, 14-17 bulan ini,” kata Wakil Ketua Umum PBNU, H. As’ad Ali. kepada Dumas. PBNU, kata As’ad, akan tetap proporsional dan profesional terhadap pemerintah. “Berhubungan baik dengan pemerintah, tapi tetap kritis,”tuturnya.‹ Laporan Aziz Muslim

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

62

9/14/2012, 2:56 AM


NASIONAL

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 Nasional Hal 52-64.pmd

63

9/14/2012, 2:56 AM

63


NASIONAL

NU Dorong RI Kembali ke Khittah 1945 GELAR KONBES DAN MUNAS ALIM ULAMA DI CIREBON Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 14-17 September 2012, bisa jadi momen bersejarah. Di tengah karut marutnya problem yang dihadapi bangsa Indonesia, NU memelopori gerakan kembali ke Khittah 1945.

W

ARGA NU sangat antusias menyambut gawe besar di Ponpes Kempek ini. Setiap rangkaian acara pra-Konbes dan Munas, disambut dengan bersemangat para tokoh dan warga NU. Mulai acara launching di halaman kantor PBNU, di Jakarta, Selasa (4/9), hingga berbagai seminar yang digelar di Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Selain itu ada pula acara sosial seperti Mudik Bareng NU dan Konsultasi Hukum Gratis. Selain dihadiri keluarga besar NU se-Indonesia, launching sekaligus halal bi halal di PBNU tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh NU, ulama, dan pejabat. Mereka di antaranya Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, KH Malik Madani (Katib Aam PBNU) Dr H As’ad Said Ali (Waketum PBNU), Marsudi Suud (Sekjen PBNU), Muhaimimin Iskandar (Menakertrans), Hilmy Faisal (Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal), dan Slamet Efendi Yusuf (Ketua MUI). Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj dalam sambutannya, mengatakan,

64 ‹ DUMAS

Dumas edisi 16 Nasional Hal 52-64.pmd

DUMAS/JUNEIDI

PUKUL BEDUG: Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj didampingi petinggi PBNU dan tamu undangan memukul bedug sebagai bentuk peresmian pembukaan Konbes NU dan Munas Alim Ulama, di depan Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (4/9).

banyak agenda penting yang dibahas dalam Konbes NU dan Munas Alim Ulama kali ini. Sesuai dengan tema “Kembali ke Khittah Indonesia 1945, Meningkatkan Khidmat NU Menuju Indonesia yang Berdaulat Adil dan Makmur”, kegiatan tersebut akan banyak difokuskan dalam persoalan kebangsaan. “Dalam upaya memperbaiki kehidupan berbangsa di tengah kegalauan globalisasi ini, NU mengajak untuk kembali membangun karakter dan jati diri bangsa ini,” serunya. Karena itu, Kang Said— sapaan KH Said Aqil Siroj— mengajak kepada Pemerintah Indonesia kembali ke Khittah Indonesia 1945. “Tiada lain adalah kembali pada semangat Proklamasi, kembali pada nilai-nilai Pancasila dan amanat Pembukaan UUD 1945,” ujar Kang Said. Lebih lanjut, Kang Said juga mengingatkan, kepada Pemerintah agar

tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam menentukan arah kebijakan politiknya. Selain itu, harus berpandangan terhadap Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa, dasar negara dan idiologi negara Indonesia. “Insya Allah, dengan berpegang teguh pada semangat, cita-cita dan nilai dasar Pancasila, kita akan selamat dari gelombang globalisasi,” ungkapnya. Begitu juga sebaliknya, kata Kang Said, jika tidak berpegang teguh dan melupakan semangat dasar Pancasila, maka arus globalisasi tidak akan terkendali, dan bahkan akan menenggelamkan, melenyapkan semuanya. “Untuk itulah, semangat falsafah yang terkandung dalam Pancasila, agar dijadikan sarana untuk menciptakan kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bersama,” ujarnya. Dijelaskan Kang Said, nilai strategis

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

64

9/14/2012, 2:56 AM


NASIONAL

Konbes NU dan Munas Alim Ulama tentu menuntut para ulama dan pengurus NU untuk berpikir keras memberikan keputusan dan kebijakan terbaik. “Konsepsi dan pemikiran yang dihasilkan tentu menjadi pijakan Nahdlatul Ulama dalam memecahkan berbagai persoalan keumatan dan bangsa sekarang dan masa datang,” tuturnya. Konbes NU dan Munas Alim Ulama diikuti para delegasi PWNU seIndonesia, PBNU dan para alim ulama, pengasuh pondok pesantren, dan para tokoh. Peserta Konbes dan Munas berdatangan melakukan registrasi sejak 13 September dan malam harinya diadakan ramah tamah dengan Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfudh. Dalam acara penutupan Konbes NU dan Munas Alim Ulama hadir pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wakil Ketua Umum PBNU Dr H As’ad Said Ali mengatakan, Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Ponpes Kempek Cirebon mengkritisi berbagai produk undang-undang dan kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Rais Aam PBNU. Acara itu menyoroti sedikitnya 40 klausul perundang-undangan. Pasal dan ayat yang dikoreksi lebih banyak menyangkut kekayaan negara, kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan perkawinan. Sekretaris Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qonuniyah, Sarmidi Husna, menambahkan, puluhan klausul tersebut tersebar antara lain, di UU

No.3/2004 tentang Bank Indonesia, UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, serta RUU tentang Pangan. Terkait isu pendidikan, forum mempertanyakan aspek liberalisasi yang tertuang dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 2/2012 tentang Perguruan Tinggi. Polemik putusan MK tentang status anak di luar nikah juga turut mewarnai pembahasan Munas. Sebelumnya, panitia melakukan diskusi rintisan masail diniyah Munas dan Konbes NU bersama alim ulama dan kiai di Hotel Santika Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (8/8). Penyelenggaraan dibidani oleh tiga komisi yang konsen di bidang ini, yaitu Maudhu’iyah (persoalan tematik), Qonuniyah (perundangan-undangan), dan Waqi’iyah (isu aktual). Sarmidi menyatakan, pembahasan ini dinilai sangat penting karena menyangkut kemaslahatan rakyat Indonesia secara umum. Hal itu merupakan upaya merebut kemandirian ekonomi negara, memperjuangkan kemakmuran bangsa, serta menjernihkan persoalan dari sudut pandang Islam. SEMINAR DAMPAK LIBERALISASI Sebelumnya Panitia Munas dan Konbes NU 2012 sudah melakukan beberapa agenda rintisan sebelum acara puncak di Pesantren Kempek Cirebon. Salah satunya seminar “Dampak

Liberalisasi di Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan”, yang digelar di Jakarta, Senin (10/9). Diskusi ini merupakan bagian dari agenda penunjang Munas dan Konbes NU, di samping sejumlah program pelayanan masyarakat, seperti Mudik Bareng NU dan Konsultasi Hukum Gratis. Fokus pembahasan menanggapi kondisi mutakhir politik Indonesia akibat liberalisasi. Seperti tercantum dalam Panduan Munas dan Konbes NU 2012, seminar tersebut adalah respon dari situasi perpolitikan nasional yang terlalu liberal. Otonomi daerah yang kebablasan telah mengancam NKRI mendekati sistem federal sehingga rawan disintegrasi. Sementara itu, Pemilukada di berbagai tingkatan terbukti menelan banyak biaya dan menyulut konflik sosial. Dijelaskan, efek dari perubahan sistem politik ini berlanjut pada perubahan sistem pertahanan nasional. Sehingga perlu dibangun sistem politik yang sesuai dengan filosofi dan jati diri bangsa. “Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih al-amru idzattasa’a dlaqa (suatu permasalahan bila longgar maka diperketat pengelolaannya),” sebutnya. Sebelumnya diskusi lain menjelang Munas dan Konbes NU juga diadakan di Surabaya, Sabtu (8/9) dengan tema “Mengawal Entitas Kebudayaan Indonesia di Tengah Liberalisasi dan Keterbukaan Informasi-Komunikasi”. Seminar yang menyoroti dampak liberalisasi pada pertanian dan pangan lebih dulu diselenggarakan di Makassar. Saat hadir di seminar yang digelar di PWNU Jatim di Surabaya, Wakil Ketua Umum PBNU Dr H As’ad Said Ali sempat menanggapi kritik seorang peserta. Saat itu dia mengungkapkan, pihaknya tetap proporsional dalam menilai kinerja pemerintah. “NU mendukung beberapa program pemerintah, namun pada beberapa hal NU tetap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” kata Kiai As’ad Said Ali dalam seminar “Mengawal Entitas Kebudayaan Indonesia di Tengah Liberalisasi dan Keterbukaan Informasi-Komunikasi” di aula PWNU Jatim, Jl. Masjid Al Akbar, Surabaya, Sabtu (8/9).

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 Nasional Hal 52-64.pmd

65

9/14/2012, 2:56 AM

65


NASIONAL Kiai As’ad menampik anggapan seorang peserta seminar yang mengatakan NU pada periode ini tidak terlalu kritis terhadap pemerintah, bahkan terkesan hanya sebagai ‘stempel’ pemerintah’. ���Penilaian bahwa NU pro pemerintah atau hanya stempel itu hanya kesan saja. Mungkin disimpulkan dari pernyataan-pernyataan beberapa pengurus saja,” katanya. Menurut dia, beberapa pernyataan yang disampaikan pengurus NU dalam kapasitasnya sebagai pribadi, dan tidak melalui rapat dengan jajaran pengurus. “Kadang-kadang pernyataan tidak dimusyawarahkan dulu. Ya namanya manusia mahallul khoto’ wan nisyan, tempat salah dan lupa,” katanya. Menurutnya, sikap-sikap NU yang sebenarnya direpresentasikan oleh Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfud sebagai pemimpin tertinggi NU. “Yang menjadi rujukan di PBNU adalah Rais Aam,” katanya. DUKUNGAN KOMUNITAS TIONGHOA Sementara itu Komunitas Tionghoa Ciayumaja Kuning (KTC) dan komunitas Gereja mendukung jalannya acara Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012 di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon. Hal itu terungkap dalam keterangan pers di sebuah rumah makan di Jalan Pemuda Kota

66 ‹ DUMAS

Dumas edisi 16 Nasional Hal 52-64.pmd

Cirebon yang dihadiri sejumlah tokoh KTC, pendeta dan panitia Munas Alim Ulama dan Konbes NU. “Hubungan kami dengan NU, khususnya pesantren Kempek itu tidak ujug-ujug. Kita sudah tiga puluh tahun bersinergi dengan NU,” kata Permadi, formatur panitia lokal Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012 dari komunitas Tionghoa. Diakui Permadi, sudah banyak hal yang telah dilakukan secara bersamasama dan berkesinambungan, namun selama itu tidak terekspose kepada masyarakat. “Setelah kenal dan dekat akhirnya ‘seduluran’ (persaudaraan). Namanya sedulur hajat ya tanpa diminta pun tentu akan kami bantu. Kebersamaan itu sepertinya telah terjadi di daerah-daerah lain,” kata Permadi. Sementara itu, Ketua KTC, Oklay, menyatakan, bentuk kegiatan KTC dalam mendukung Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012 adalah dalam bidang sosial seperti pengobatan massal secara gratis dengan menggandeng komunitas Gereja, Vihara, Klenteng dan ummat beragama lain. Pengobatan massal gratis tersebar di sejumlah lokasi pondok pesantren baik di Kempek, Pesantren Jatibarang Indramayu, Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon, Pesantren Al-Mizan Jatiwangi Majalengka dan pesantren di

Kota Cirebon yang sasarannya keseluruhan mencapai hampir 3.000 warga. “KTC merasa bahwa Munas Alim Ulama dan Konbes NU merupakan gawe besar sehingga butuh dukungan besar pula. Tidak hanya kegiatan sosial KTC juga mempersembahkan kesenian Barongsai-kebudayaan yang pernah dipenjarakan,” kata Oklay. KTC berharap Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012 menjadi contoh positif dalam membangun kebersamaan lintas iman sehingga tercipta kerukunan, damai, cinta kasih, persaudaraan yang erat di antara umat beragama atau lintas iman. KTC bersikap sebagai motor penggerak kebersamaan dalam lintas iman, demi menciptakan Cirebon dan sekitarnya sebagai kota yang damai berdampingan, tenteram dalam kebersamaan dan tangguh dalam perjuangan pembangunan manusia seutuhnya. Penanggung jawab Munas dan Konbes, KH Dja’far Aqiel Siroj membenarkan kedekatan etnis Tionghoa dengan NU sudah berlangsung cukup lama. Karena, baik NU maupun umat Tionghoa ingin membangun kebersamaan sebangsa dan se-tanah air. “Oleh sebab itu untuk isu sentral dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012 itu adalah kembali ke khittah 45 untuk membangun kebersamaan,” kata Dja’far.‹ junaidi/ahmad millah

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

66

9/14/2012, 2:56 AM


NASIONAL

DUMAS/M.FATHIS SUUD

DARI JATIM UNTUK INDONESIA: Ketua Umum Koperasi Mabadiku Bintang Sembilan, Dr Ir Irnanda Laksanawan MSc.Eng, menyerahkan Kartu NU kepada Wakil Ketua Umum PBNU Dr As’ad Ali, Rais Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar, Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Allallah, Ketua PCNU Surabaya KH Syaiful Khalim, Dr Thohir, KH Anwar Mansur, dan KH Soleh Hayat dalam launching koperasi ini di Gedung PWNU Jatim Surabaya, Sabtu (8/9).

Jatim Persembahkan Koperasi Mabadiku Bintang 9 PENGURUS Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali membuat gebrakan dalam rangka pemberdayaan ekonomi warga nahdliyin. PBNU dan PWNU membentuk induk koperasi bernama Mabadiku Bintang Sembilan (MBS). Terobosan ini dilakukan sekaligus untuk menghidupkan kembali semangat para pedagang NU yang telah melahirkan Nahdlatut Tujjar hingga melahirkan organisasi NU. Induk Koperasi Mabadiku Bintang Sembilan di-launching bersamaan dengan seminar pra-Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012 di Kantor PWNU Jatim Surabaya, Sabtu (8/9). Hadir dalam acara itu Wakil Ketua Umum PBNU Dr H As’ad Said Ali, Rais Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar, Wagub Jatim H Saifullah Yusuf, KH Soleh Qosim, mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, KH Bashori Alwi, KH Anwar Mansur, dan seluruh PCNU serta banom NU seJatim. Launching Kartu NU secara

simbolis diberikan oleh Ketua Umum Koperasi Mabadiku Bintang Sembilan Dr Ir Irnanda Laksanawan MSc.Eng, kepada Wakil Ketua Umum PBNU Dr As’ad Said Ali, Rais Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar, Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Allallah, Ketua PCNU Surabaya KH Syaiful Khalim, Dr Thohir, KH Anwar Mansur, dan KH Soleh Hayat. Dalam sambutannya pada acara itu, Ketua PWNU Jatim, KH Hasan Mutawakkil Alallah, menegaskan, kemiskinan yang dialami sebagian besar warga nahdliyin harus diperangi dan dicarikan solusi sebab kemiskinan bisa menjadikan seseorang terjerumus kepada kekufuran. Untuk itu solusinya dengan pemberdayaan ekonomi warga nahdliyin melalui koperasi. “Sebab koperasi kumpulan orang bukan kumpulan modal dan orientasinya dari oleh dan untuk anggota. NU juga kumpulan orang sehingga cocok,” kata Kiai Mutawakkil saat memberikan sambutan dalam acara

yang dikemas pula dengan halal bi halal PWNU Jatim tersebut. Pertimbangan lain, kata Kiai Mutawakkil, karena negara-negara maju saat ini juga menggunakan koperasi. Bahkan di Amerika Serikat hampir 120 juta penduduknya sudah berkoperasi. Begitu juga di Prancis maupun Jepang juga mengembangkan koperasi sebagai model pengembangan ekonomi rakyat. “Saya yakin akhir tahun 2012, Koperasi Mabadiku Bintang Sembilan sudah bisa mencover seluruh Jatim. Terlebih, koperasi ini kita percayakan kepada orang-orang profesional dari ISNU,” jelasnya dengan penuh optimis. Terkait nama koperasi, Kiai Mutawakkil, mengaku kata “Mabadiku” erat kaitannya dengan salah satu ayat dalam Al Quran yang menjelaskan tentang sebaik-baik umat yakni orang yang memiliki amanah, konsisten dan komitmen dengan aqidah. Sedangkan kata Bintang Sembilan adalah erat dengan walisongo dan lambang NU. “Angka

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 Nasional Hal 52-64.pmd

67

9/14/2012, 2:56 AM

67


NASIONAL

sembilan itu angka yang paling digandrungi oleh manusia di dunia,” kelakar pengasuh ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo ini. DARI JATIM KE NASIONAL Sementara itu, Ketua Umum Koperasi Mabadiku Bintang Sembilan, Dr Ir Irnanda Laksanawan MSc.Eng, menjelaskan, pendirian koperasi ini untuk pemberdayaan warga NU khususnya di Jatim yang ditunjuk sebagai pilot project oleh PBNU. Koperasi NU ini juga bekerjasama dengan BRI Syariah sebagai tempat menyimpan dana anggota serta asuransi Jasindo Takaful sebagai lembaga penjamin anggota koperasi dengan bank. “Setiap anggota koperasi Mabadiku Bintang Sembilan nantinya akan diberi kartu NU gratis dari BRI Syariah. Kartu NU ini multi fungsi karena menyangkut data anggota NU, rekening di BRI, asuransi Jasindo dan Koperasi itu sendiri,” beber pria yang juga salah seorang staf ahli bidang ESDM Kemeneg BUMN ini. Kartu NU itu sendiri terdapat empat macam sesuai dengan warnanya, yakni Platinum, Gold (emas), Silver (perak) dan Green

68 ‹ DUMAS

Dumas edisi 16 Nasional Hal 52-64.pmd

(hijau). Namun hampir 80 persen nantinya kartu NU berwarna hijau karena itu untuk umat NU yang sebagian besar masih perlu diberdayakan lebih lanjut. “Besaran simpanan wajib (pokok) kelompok Kartu NU Hijau hanyalah Rp20 ribu selama menjadi anggota koperasi dan simpanan wajibnya sebesar Rp25 ribu/tahun. Sedangkan untuk sumbangan wajib ke NU sebesar Rp2 ribu/bulan,” ungkap Irnanda. Di antara kelebihan yang didapat oleh pemegang kartu NU hijau adalah bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp5 juta tanpa bunga untuk usaha dari BRI Syariah. Namun sebelumnya terlebih dulu mendapat rekomendasi dari pengurus cabang atau ranting dan koperasi. Tujuannya, supaya mereka tidak berbuat yang tidak sesuai aturan. Hal itu bisa ditekan atau sangat minim terjadi sebab jika diketahui kiainya ada beban moral jika mereka tidak patuh. “Kecuali ada hal-hal yang di luar kemampuan manusia tapi itu sudah dijamin oleh Asuransi Jasindo Takaful. Ini bussines to bussines tidak ada pemaksaan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,” kata anggota Dewan

Pembina bagian Perekonomian PWNU Jatim ini. Dijelaskan Irnanda, Insya Allah dalam bulan-bulan ini segera disosialisasikan kepada warga NU khususnya pada pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Jatim. Pendaftaran dimulai dan pembayarannya bisa langsung melalui pengurus cabang atau wilayah maupun BRI Syariah. Keanggotaan Koperasi Mabadiku Bintang Sembilan ini khusus bagi warga NU, sehingga setiap orang yang mendaftar nantinya akan diverifikasi oleh pengurus NU setempat. “Kalau warga NU sudah mendaftar Insya Allah dalam 2 bulan sudah bisa beroperasi secara penuh,” katanya. Meski keberadaan koperasi ini di Jatim tapi bisa beroperasi di seluruh Indonesia. Sebab koperasi ini didaftarkan langsung ke kementerian koperasi dan UKM di Jakarta. “Koperasi ini sifatnya nasional tapi pusatnya sengaja ditaruh di Jatim, sehingga diprioritaskan bagi warga NU Jatim tapi warga NU di wilayah lain juga bisa mendaftar menjadi anggota Koperasi Mabadiku Bintang Sembilan. Kalau Jatim sukses tidak menutup kemungkinan akan diadopsi

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

68

9/14/2012, 2:56 AM


NASIONAL PBNU menjadi program nasional,” ujar Irnanda Laksanawan. Ke depan, koperasi MBS juga akan melebarkan sayap menangani jaminan kesehatan bagi warga NU. Misalnya, untuk kecelakaan atau santunan meninggal dunia bisa mendapatkan satunan atau biaya penguburan dan biaya tahlil. Bahkan lebih penting lagi Kartu NU juga bisa menjawab pertanyaan pemerintah yang selama ini kesulitan dalam memberikan bantuan lansung tunai (BLT) supaya tepat sasaran dan tidak ada korupsi. “Dengan kartu NU ini bantuan bisa langsung ke penerima yang berhak tidak ada pemotongan dan biaya administrasi. Ini artinya, gerakan anti korupsi dari NU untuk bangsa Indonesia,” katanya. Keberadaan koperasi MBS juga bisa mengajari warga NU akan pentingnya manajerial administrasi dan sistem pembukuan keuangan. Pasalnya, semua laporan melalui perbankkan sehingga detail bahkan ada audit. “Ini juga untuk ajarkan

umat agar bisa bersikap transparan dan anti korupsi. Korupsi itu bisa diberantas dengan memakai sistem, tidak usah pakai ditekan segala. Anggota juga dijamin karena pengurus tidak bisa ambil uang seenaknya karena uang anggota itu sudah tercatat di bank,” imbuhnya. Menurut Irnanda, di Indonesia baru NU yang membentuk koperasi dan asuransi. Dipilihnya BRI Syariah menjadi mitra koperasi MBS karena BRI merupakan bank besar dan memiliki cabang di seluruh Indonesia dan tidak dipungut biaya ketika mendaftar. “Ini tidak ada hubungan langsung dengan kementerian BUMN sebab ini urusan pribadi saya sebagai bagian dari anggota dewan pembina bagian perekonomian PWNU Jatim dan salah satu ketua ISNU. Saya ingin berkhidmah kepada NU untuk membantu memberdayakan warga NU maupun organisasi NU itu sendiri,” ujar pria murah senyum ini. Sementara itu, Wagub Jatim

Saifullah Yusuf atas nama Pemerintah Provinsi Jatim mengucapkan selamat atas peluncuran kartu NU dan Koperasi Mabadiku Bintang Sembilan. Pihaknya yakin apa yang telah dilakukan NU akan sangat membantu tugas pemerintah khususnya dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Jatim. Selain itu pria yang juga menjabat sebagai ketua PBNU itu berharap program yang baik ini bisa bersinergi dengan pondok pesantren sehingga ponpes nantinya mampu melahirkan generasi NU yang multi entreprenure. “Ponpes ke depan jangan hanya fokus ngurusi pendidikan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi santri dan masyarakat sekitar, memberi keterampilan (skill) santri untuk bekal bekerja hingga bantuan ekonomi untuk memberdayakan ekonomi umat. Dengan adanya koperasi ini, saya yakin ponpes akan semakin menjadi jujukan umat,” pungkasnya. ‹ M. Fathis Suud

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 Nasional Hal 52-64.pmd

69

9/14/2012, 2:56 AM

69


TOKOH SETENGAH ABAD DR ALI MASYKUR MUSA

Mengalir dan Terus Berjuang KETUA Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum, genap berusia 50 tahun Rabu (12/9). Acara syukuran ulang tahun tokoh NU yang juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini disambut gembira oleh keluarga besar dan kawan-kawan seperjuangannya. Betapa tidak, sejak siang ratusan orang silih berganti mendatangi kediamannya di Graha Alam Indah, Condet Raya, Jakarta Timur, untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Jejeran bunga ucapan selamat juga berdiri di berbagai sudut di lingkungan rumahnya. Lihat juga pendapa rumah Ali Masykur siang itu pun menjadi tempat konsentrasi para tamu. Beberapa tempat disiapkan untuk hidangan di kediamannya tersebut. Dengan mengenakan seragam batik dan kemeja, para tamu yang syukuran Setengah Abad Ali Masykur Musa tampak antusias mengikuti acara demi acara. Dalam rangka memperingati setengah abad usianya, mantan Wakil Ketua DPR ini menggelar syukuran sederhana tapi khidmat berupa ramah tamah dengan diiringi lagu dari sebuah grup musik. Ali Masykur juga sempat didaulat untuk membawakan sebuah

70 ‹ DUMAS

Dumas edisi 16 Nasional Hal 52-64.pmd

tembang untuk para tamu sambil berjoget santai. Pada pukul 12.15 acara puncak hari ulang tahunnya dimulai dengan suka cita dan doa. Di sela-sela acara ramah-tamah, Duta Masyarakat Magazine (Dumas) sempat berbincang-bincang santai dengan Ali Masykur yang siang itu mengenakan batik. Dalam momentum ulang tahunnya kali ini, Ali mengharapkan hidupnya dapat lebih baik lagi dan bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Sebab, menurutnya, esensi hidup adalah untuk kepentingan orang banyak. “Itu adalah orang yang terbaik, orang yang bermanfaat bagi orang lain,” tutur pria kelahiran Tulungagung 12 September 1962 ini. Terkait jabatannya sebagai Ketua Umum ISNU, Ali Masykur juga mengharapkan dapat bermanfaat bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Begitu pula dengan posisinya di BPK, dia mengharapkan dapat mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam anggaran belanja negara. “Saya mengalir, itu aja prinsipnya, dan terus berjuang,” tambahnya sembari tersenyum. Sedang mengenai target hidupnya, Ali mengaku menjalaninya dengan mengalir seperti air. Ali juga me-

ngaku telah mengarungi karier akademik selama 12 tahun sebagai dosen; 10 tahun di DPR, dan 5 tahun di BPK. Semua itu, menurutnya, realitas pengabdiannya kepada masyarakat. “Saya tetap berdoa, semoga amanah yang diberikan kepada saya dapat saya emban dengan baik. Amanah selanjutnya saya serahkan kepada Allah dan yang penting saya terus berjuang menyelesaikan semua tugas dengan sebaik mungkin,” tuturtnya. Berbagai elemen turut menghadiri acara Ulang Tahun Ali Masykur Musa. Mulai kalangan partai politik, DPR, BPK, NU, dan teman-teman sekolah Ali Masykur. “Semua yang jelas pernah dekat dengan saya,” katanya. Dan prinsipnya, Ali Masykur tidak ingin memutus silaturrahim dengan orang lain. Sukseskan Munas NU Dalam waktu dekat ini PBNU menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, 15–17 September mendatang. Sebagai tokoh NU, Ali Masykur pun menyatakan siap mendukung sepenuhnya perhelatan akbar NU ter-

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

70

9/14/2012, 2:56 AM


TOKOH DATA PRIBADI Nama Tempat/T. Lahir Agama

sebut. “Kita akan kerahkan lima belas orang untuk menyukseskan berbagai acara Nahdlatul Ulama di sana (Cirebon),” ucapnya. Dia menjelaskan bahwa ISNU secara prinsip sepenuhnya mendorong cara berpikir NU. Seperti semangat mengembalikan nasionalisme yang sekarang mulai terkikis, khususnya di bidang ekonomi. Karena dewasa ini kekuatan ekonomi kita sudah dikuasai oleh orang asing. ISNU akan selalu mendukung, baik dalam bentuk seminar, termasuk dalam bidang ekonomi. Ia mengharapkan Munas Alim Ulama NU kali ini dapat menjadi wadah silaturrahim bersama antar-ulama dan cendekiawan Nahdlatul Ulama. Selain

itu dia berdoa semoga dapat menjalankan amanat dari NU dengan husnul khatimah. “NU harus besar dan menjadi penentu dalam hegemoni politik dan keagamaan di negeri ini. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama harus lebih kuat dan utuh sehingga ISNU juga lebih kokoh,” harap Ali Masykur. Mengenai fokus ISNU ke depan, Ali Masykur berharap semuanya dapat dijalankan. Ia menambahkan bahwa kebutuhan masyarakat yang betulbetul nyata tidak hanya direalisasikan dalam wacana, tapi harus dilakukan. “Sekarang kelemahan kita, kan masih wacana. Jadi, umat menunggu karya nyata untuk merealisasikan kesejahteraan,” katanya.‹ Owen Putra

: Dr. Ali Masykur Musa M.Si, M.Hum : Tulungagung, 12 September 1962 : Islam

PENDIDIKAN 1. Madrasah Ibtidaiyah dan SD di Tulungagung 2. PGAN 4 Tahun di Tulungagung 3. MAN di Tulungagung 4. Ponpes Panggung Tarbiyatul Ulum, Tulungagung 5. Ponpes Al-Fatah, Mangunsari, Tulungagung 6. S1 FISIP Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember 7. Study Internship tentang “Study Kawasan”, di PAU Universitas Gajah Mada, tahun 1987 8. Study Internship Metode Hubungan Internasional dan Ekonomi Politik Internasional di PAU Universitas Indonesia, tahun 1988 9. S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia, tahun 1998 10. S3 Manajemen Pendidikan, tahun 2007 11. S2 Magister Hukum Bisnis, tahun 2009 12. Study Banding sekitar 40 Negara seperti; Korea Selatan, RRC, Jepang, Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, Jerman, Chile, Swiss, Spanyol, Brasil, Argentina, dan lain-lain. PEKERJAAN 1. Dosen FISIP Universitas Negeri Jember, 1987-1999 2. Presenter TV, tahun 1997-1999 3. Aktif seminar dan menulis 4. Penceramah / Sosialisator UUD 1945 dan Perundang Politik di LEMHANAS, LIN, LAN, DEPDAGRI, LESPIDA dan sebagainya 5. Anggota FKB DPR-RI, tahun 1999-2001 6. Sekretaris PAH I BP MPR-RI, tahun 2000-2003 7. Anggota Working Committee Parlemen OKI, 2002-2005 8. Anggota BKSAP DPR-RI, tahun 1999-2003 9. Anggota Komisi IX DPR-RI, tahun 1999-2002 10. Anggota Komisi VI DPR-RI, tahun 2002-2003 11. Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI, tahun 2003-2004 12. Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, tahun 2004-2006 13. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, 2005-2009 14. Anggota Komisi XI DPR-RI, tahun 2006-2009 15. Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana, tahun 2008-sekarang 16. Komisaris Utama PT. Carara Crema Stones 17. Ketua Umum ISNU – hingga sekarang 18. Anggota BPK –hingga sekarang.

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 Nasional Hal 52-64.pmd

71

9/14/2012, 2:56 AM

71


NASIONAL

Ahok Melecehkan Ayat Suci BELUM jadi wakil gubernur DKI Jakarta, calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Jokowi, Basuki T Purnama alias Ahok sudah membikin pernyataan kontroversial, menghina ayat suci, bagaimana nanti bila sudah menjabat wakil gubernur DKI Jakarta? Bisabisa Ahok akan terang-terangan membuka kedok liberalisnya. Sikap kontrovesi Ahok ini bermula dari pernyataannya yang mengkritik sikap kelompok yang menjadikan dalil ayat suci untuk menolak artis pemuja setan, Lady Gaga. Pikiran sekular-liberal Ahok sangat jelas tercermin, ketika ia mengatakan, “Masyarakat dan penegak hukum tidak boleh taat pada ayat suci. Kita harus taat pada ayatayat konstitusi” ujar Basuki “Liberalis” Purnama alias Ahok. Ahok juga menyatakan, mengapa ormas-ormas yang menolak Lady Gaga tidak mau memeriksa pejabat korup? Pernyataan Ahok tentu saja mengusik keyakinan warga Jakarta yang dikenal taat beragama. Apalagi, jelasjelas pernyataan tersebut diarahkan pada sejumlah ormas Islam yang waktu itu menentang keras kehadiran Ratu Illuminati, Lady Gaga.Warga Jakarta yang mayoritas Muslim, meyakini bahwa Kitab Suci adalah undang-undang tertinggi dalam kehidupan, yang di dalamnya berisi aturan-aturan yang lengkap, termasuk aturan-aturan bermasyarakat dan bernegara, di samping mengenai moralitas. Jika Ahok mengatakan, kenapa ormas-ormas yang menolak Lady Gaga tidak mau memeriksa pejabat korup, ini tentu saja pernyataan bodoh dan menggelikan. Memeriksa koruptor adalah tugas aparat, bukan tugas ormas. Lagi pula, jika ormas Islam bergerak menangkap koruptor, nanti Ahok dan para aktivis-sekular liberal berteriak lantang, “Jangan ambil alih tugas aparat. Urusan menangkap koruptor biar konstitusi yang mengatur!” Pernyataan Ahok itu sudah pasti ditujukan kepada umat Islam yang menjadi warga mayoritas di Jakarta. Ahok mengkritik sikap pemeluk agama tertentu yang menjadikan dalil ayat suci yang digunakan sebagai dalil menolak Lady Gaga. Siapa lagi pemeluk agama tetentu

72 ‹ DUMAS

Dumas edisi 16 Nasional Hal 52-64.pmd

yang menolak Lady Gaga? Tidak lain adalah pemeluk Islam. “Kitab suci hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga lebih tepat untuk patuh kepada kitab konstitusi,” tegas Ahok. Tak pelak lagi, pernyataan kontroversi terkait dengan keyakinan agama ini menggegerkan kota Jakarta, dan ternyata mendapat dukungan kelom-

BASUKI T PURNAMA ALIAS AHOK

pok liberal dan gerakan mahasiswa sekular. Pernyataan Ahok ini merupakan angin segar bagi mereka yang selama ini mengampanyekan liberalisme dan sekularisme yang menghendaki pemisahan agama dalam pemerintahan. Dukungan di antaranya disuarakan oleh aktivis perempuan sekular-liberal, Ratna Sarumpaet. Ratna yang dikenal getol mengeritik perda-perda anti maksiat di berbagai daerah itu, mengatakan apa yang dikatakan oleh Ahok sudah tepat. Ratna menyebut orangorang yang marah terhadap pernyataan Ahok sebagai orang yang “norak”. Ia menegaskan, “Ibukota Jakarta ini harus dipimpin oleh cagub-cawagub dari keberagaman.” Selain Ratna Sarumpaet, dukungan juga datang dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Pengurus Alumni GMNI, Pujadi Aryo S, menyatakan bahwa Jakarta harus dididik melalui sejumlah pemikiran yang bebas, sehingga tidak lagi kaku dan dikuasai oleh doktrin-doktrin yang salah. “Pemikiran yang memisahkan antara agama dan

negara itu, sangat baik bagi kami dalam bernegara. Ayat suci no, sedangkan ayat konstitusi yes,” tegasnya. Aryo meminta dengan tegas, antara urusan agama dan pemerintahan harus dipisahkan. Mereka yang berpikiran sekular-liberal adalah orang-orang yang mengalami disorientasi dalam beragama sebagaimana tecermin dalam pikiran kontradiktif dan rejektif terhadap ajaran agama. Bagi mereka, agama hanya sebatas urusan pribadi. Mereka berpikiran sempit dan dangkal dalam memahamai agama. Ahok termasuk dalam kategori ini. Lalu, bagaimana nanti bila memimpin pemerintahan? Aryo berharap, kalau pasangan Jokowi Ahok maju tidak ada lagi pemikiran kerdil dalam beragama, sehingga harus dipisahkan antara urusan beragama dan bernegara. “Yah kita ingin kalau jadi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nanti pasangan Jokowi-Ahok tetap konsisten dengan pemikirannya dan juga mereka tidak lagi memberikan bantuan hibah baik untuk mesjid maupun gereja,” ujarnya. Dukungan lebih ekstrem datang dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (Gema Nusantara). Ketua Umum Gema Nusantara, Jay Muliadi, selain mendungkung pemikiran yang memisahkan antara kepentingan ayat suci dan ayat konsitusi, Jay mengatakan, “Indonesia, khususnya Jakarta membutuhkan pemimpin yang berpikiran sekular dan liberal agar masyarakat pluralis dapat terbentuk secara baik.” Jay menambahkan, pemikiran pasangan Ahok-Jokowi bisa meminimalisir konflik di masyarakat yang mengatasnamakan agama. “Paham yang tegas dalam pemikiran pasangan Jokowi-Ahok bakal menguatkan nilai-nilai persatuan sehingga tidak lagi terjadi pembenturan konflik di masyarakat yang mengatasnamakan agama,” tutur Jay. “Kalau membandingkan kehidupan manusia dari zaman jahiliah, memang berpegang pada ayat suci. Akan tetapi, kalau kehidupan bernegara, tentu memakai ayat konstitusi,” tambahnya. Kepercayaan masyarakat Jakarta kepada pasangan bernomer urut 3 semakin memudar sejak Ahok melecehkan kedudukan ayat-ayat Kitab Suci.‹ shoelhi

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

72

9/14/2012, 2:56 AM


KOLOM

Jokowi Penganut Paham Konspirasi?

S

OLEH

KAAB AS-SIDANI

iapa yang tak kenal dengan Jokowi? Walikota Solo dengan segudang prestasi duniawi. Putra Solo ini pasti dibanggakan dan dipuja, bahkan juga oleh para pemudapemudi muslim. Namun apakah benar Jokowi patut dibanggakan? Apalagi sebagian aktivis Islam ikut-ikutan.

Jokowi Zionis? Terjadi sedikit kejutan di akhir Februari 2012, tepatnya pada tanggal 23 terjadi sebuah berita yang kurang menarik. Namun berita ini pastinya akan sangat mengejutkan bagi penggemar kasus-kasus konspirasi Yahudi di Indonesia. Dikutip dari harian Joglosemar, Kamis(23/2), Rotary Club (RC) Solo melantik istri Walikota Surakarta Iriana Joko Widodo sebagai anggota kehormatan, bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-107 Rotary Club Internasional. Pastinya yang membaca berita ini terkejut. Siapa sangka Pak Walikota yang mereka banggabanggakan ternyata teman dekat agen kolonialisme, liberalism, dan zionisme. Ada yang mengatakan di balik suksesnya seorang suami, di baliknya ada peran istri. Dapatkah kita membayangkan bila nanti Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta sedangkan ternyata istrinya adalah anggota kehormatan Rotary Club, apa jadinya Jakarta? Bahkan sebelumnya (seperti dikutip dari sragenpos, 15/7/2011) Walikota Solo, Joko Widodo bersama sejumlah anggota Rotary Club Solo meninjau proyek porselenisasi di RT 8 RW XX, Krajan, Kadipiro, Solo, Jumat (15/7). Seperti dikutip dari eramuslim, peneliti tentang zionisme, Ridwan Saidi, yang dinukil dari buku Jaringan Yahudi di Nusantara karangan Artawijaya, menyebut Rotary Club Internasional sebagai perabot zionis. Sebagai organisasi elit yang menjalankan misi liberalis berkedok kemanusiaan, Rotary Club sepenuhnya dikendalikan oleh Freemasonry dan Zionisme. Dalam laporannya, nahimunkar.com juga menyebut bahwa Rotary Club dan saudara kembarnya, Lions Club, keduanya merupakan kaki tangan zionis. Meski Rotary Club mempunyai persamaan besar dengan Freemasonry, keduanya memiliki pemahaman yang sama tentang nilai dan semangat yang membentuk jiwa seseorang, seperti ide egaliti, fraterniti, semangat humanisme, dan kerjasama internasional. Ini adalah semangat yang sangat berbahaya yang diarahkan untuk mengikis karakteristik bangsabangsa dan menguburkan segala bentuk loyalitas, sehingga pribadi-pribadi akan kehilangan identitas dan harga diri serta hidup dalam kebimbangan. Akibatnya, tak ada lagi kekuatan yang dominan, kecuali orang-orang zionis yang terus-menerus berambisi mendominasi dunia.

Jokowi tak Peka Akidah Pada hakikatnya siapapun yang cermat menelusuri sepak terjang Jokowi sejak awalnya tidak akan terkejut. Jokowi memang tidak tanggap dengan masalah-masalah akidah. Proses berpasangannya dengan wakil-wakilnya yang notabene orang-orang nasrani pada dua kali pilkada Solo (dan calonnya tiga kali pada pilgub DKI), menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak memiliki sensitivitas akidah. Memang banyak sekali versi-versi tentang pengkafiran orang-orang yang berbuat salah kaprah seperti Jokowi ini. Ada yang mengkafirkannya, ada yang belum berani. Padahal dalam ayat al-Qur’an banyak tertera larangan memberikan kepemimpinan serta kepercayaan kepada orang kafir, atau yang disebut dengan tawalli. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”( QS. Al-Maidah: 51) Syaikh Abdullah Ibnu Abdillathif Ibnu Abdirrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdil Wahhab rahimahumullah dalam menjelaskan penjelasan tawalli dan muwalah berkata, “Tawalli adalah kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari millah, dan ia itu seperti membela mereka dan membantu mereka dengan harta, badan dan pendapat (dalam memerangi kaum muslimin). Dan muwalah adalah dosa besar, seperti menuangkan tinta atau merautkan pena atau berseri-seri kepada mereka seandainya dia menyodorkan cemeti untuk mereka”. (Ad Durar As Saniyyah: 8/422, lihat At Tibyan Fi Kufri Man A’anal Amrikan 98) Adapun apa yang dilakukan Jokowi sangat membahayakan kaum muslimin. Sewaktu-waktu dapat saja dengan mudah ia mengundurkan diri atau berbuat sesuatu sehingga mengakibatkan jabatannya diserahkan kepada wakilnya. Dengan justifikasi peraturan yang berlaku, bahwa jabatannya akan bisa berpindah kepada wakilnya yang non-Islam. Seperti diketahui, wakil-wakil yang diajukan untuk menjadi orang nomor dua oleh Jokowi adalah orang-orang nasrani tulen seperti Rudy dan Ahok. Bisa jadi suatu saat, dengan prestasi dan kepandaiannya, Jokowi akan melesat sebagai capres. Hingga seperti biasa, partai sekuler PDIP bukan tidak mungkin akan menampakkan simbol-simbol pluralisme lagi dengan mengangkat calon wakil dari kalangan kafir asli. Tidak mustahil pula jika partai-partai seperti PDS juga akan mendomplengkan wakilnya kepada PDIP, sebab PDIP selama ini terkenal sangat ‘abangan’. Kaab as-Sidani, pemimpin redaksi Shoutussalam. DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 kolom 73.pmd

73

9/14/2012, 2:57 AM

73


TALBIYAH

Ada-ada saja modus yang dilakukan oknum tertentu untuk ‘memeras’ uang dari calon jamaah haji. Fenomena yang cukup santer dipergunjingkan belakangan ini adalah penyelenggaraan haji dan umrah menggunakan sistem multilevel marketing (MLM). Banyak pihak menilai penyelenggaraan haji dengan sistem MLM adalah tindakan penipuan. Pasalnya, tidak semua peserta dapat berangkat haji atau umrah meski sudah melunasi pembayaran kepada biro penyelenggara.

74 ‹ DUMAS

IKATAN Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) berpandangan, sistem MLM lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Ketua Umum IPHI Kurdi Mustofa menekankan pentingnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengatur MLM ini. Sikap tegas IPHI tekait bisnis MLM yang menawarkan produk haji dan umrah, kata Kurdi, telah disampaikan dalam Sidang Ijtima Ulama di Cipasung, Tasikmalaya dua bulan yang lalu. Dalam ijtima ulama di Cipasung, Tasikmalaya, para ulama sepakat sistem ini banyak menyebabkan kemudaratan bagi calon jamaah haji. Meski demikian, ironisnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga hari ini tak kunjung mencabut sertifikat Dewan Syariah Nasional MUI yang menjadi dasar

pelaksanaan sistem itu. Ketua MUI Bidang Fatwa KH Ma’ruf Amin menambahkan, pihaknya hanya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari MLM haji itu. Modus yang digalakkan menjaring jamaah adalah dengan sistem rekrutmen. Misalkan, setiap satu orang (calon jamaah) menargetkan 20 orang jamaah haji, sementara orang-orang yang direkrut tersebut juga diminta untuk merekrut lebih banyak lagi, sementara mereka sama sekali tidak tahu kapan akan diberangkatkan. Selain itu, ada pula dengan cara mengumpulkan kaum muslim, lantas mengiming-iming mereka biaya haji murah meriah. Tidak hanya itu, ada juga yang mengiming-imingi calon jamaahnya dengan hadiah tertentu, di-

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 Hal 74-79 TALBIYAH.pmd

74

9/14/2012, 2:59 AM


TALBIYAH tambahkan megabonus selama menjalankan ibadah haji. Akibat singkatnya gaya pikir, banyak orang tergiur bujuk rayu, godaan travel-travel nakal, sementara biro perjalanan haji mereka tidak memiliki legalitas yang jelas. PT Lima Utama Sukses adalah salah satu penyelenggara ibadah haji dan umrah yang mengembangkan program umrah dan haji plus dengan sistem multi level marketing berantai (MLM). Pihak Arminareka sendiri menyebut sistem mereka dengan istilah kemitraan. Calon peserta yang berminat mengikuti program ini dijanjikan berangkat haji atau umrah dengan biaya amat murah. Hanya dengan Rp 3,5 juta untuk umrah dan Rp 5 juta untuk haji. Hanya saja nasabah berkewajiban mengajak down line sebanyak 9 untuk umrah dan 21 orang untuk haji, yang akan diminta menyetorkan dana yang sama pada perusahaan. KEMITRAAN Maraknya bisnis penyelenggaraan haji dan umrah dengan pola berantai dewasa ini ditanggapi positif oleh konsultan marketing PT Arminareka Perdana Bunyani, Hasbi. Dia mengatakan, dengan konsep tersebut perusahaannya ingin membuat orang mampu berhaji

atau umrah sekaligus sejahtera. Konsep yang disebut kemitraan itu, menurutnya, mendapat respons positif masyarakat. “Buktinya, program kemitraan ini berkembang pesat hingga meningkat 400 persen,” kata Hasbi. Apalagi, lanjut Hasbi, asas legal perusahaan terpenuhi. Ia mengaku telah mengantongi izin usaha dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Agama, juga serfikat dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. “Jadi masyarakat tidak perlu ragu. Dengan sertifikat DSN itu, sistem kami berarti sudah syar’i (sesuai syariat),” ujarnya berpromosi. Hasbi menjelaskan, syarat mengikuti program kemitraan haji dan umrah ini sangat mudah. Cukup ada niat, lalu mengisi formulir plus foto kopi KTP, dan membayar uang muka: untuk umrah Rp 3,5 juta, haji Rp 5 juta. Setelah menyetor, papar Hasbi, calon jamaah mendapat 5 fasilitas. Pertama, kartu perlindungan jamaah atau asuransi. Kedua, kartu kepesertaan plus staterkit. Ketiga, souvenir. Keempat, voucher senilai 350 dolar AS untuk umrah dan 500 dolar AS untuk haji, yang berlaku tanpa batas waktu dan dapat diwariskan, tapi tak dapat dikembalikan. Kelima, hak usaha jamaah.

Poin kelima inilah yang dimaksud dengan sistem kemitraan. dalam sistem kemitraan, lanjut Hasbi, jika jamaah berhasil merekrut orang, maka yang bersangkutan akan mendapatkan ujroh (komisi) dan bonus. Lebih kurang, ilustrasi perhitungannya sebagai berikut: jika anggota berhasil mengajak satu orang untuk bergabung maka dia mendapat komisi umrah sebesar Rp 1,5 juta atau komisi haji sebesar Rp 2,5 juta. “Komisi ini akan ditransfer ke rekening Anda setiap hari Kamis,” terangnya. Selain itu, yang bersangkutan juga mendapatkan bonus pasangan sebesar Rp 500 dan bonus support Rp 1 juta per pasang. Dengan pola tersebut, bagi anggota yang ingin umrah gratis dia harus mampu merekrut 9 orang, dengan asumsi biaya umrah sebesar Rp 19 juta. Sementara untuk haji dia harus bisa mengajak 21 orang, dengan asumsi biaya haji plus sekitar Rp 69 juta. Program kemitraan ini, kata Hasbi, telah banyak melahirkan jamaah umrah atau haji “gratis”. “Sekitar 6070 persen jamaah haji dan umrah yang diberangkatkan Armina berasal dari program kemitraan ini,” katanya. Kementerian Agama sudah melayangkan surat teguran kepada PT Ar-

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 Hal 74-79 TALBIYAH.pmd

75

9/14/2012, 2:59 AM

75


TALBIYAH

minareka Perdana, salah satu perusahaan yang dianggap menggunakan sistem MLM untuk pembiayaan haji dan umrah tersebut. Namun hal itu dibantah oleh Hasbi bahwa pihaknya tidak menggunakan sistem MLM. Menurutnya, PT Arminareka Perdana tidak menerapkan sistem MLM, tapi menerapkan sistem kemitraan. Artinya, orang yang mendaftar haji atau umrah akan ditawarkan hak usaha. Hak usaha ini jika dijalankan bisa membawa manfaat bagi pendaftar. “Produk kami resmi karena sudah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional.” Secara teknis, orang yang mendaftar akan diberi kewenangan oleh perusahaan untuk mengajak orang lain mendaftar. Jika ia mendapatkan 9 orang, ia bisa berangkat umrah ‘gratis’. Sebab dari tiap orang yang bisa diajak ia akan mendapatkan komisi 1,5 juta dan dari pasangan mendapat komisi 500 ribu rupiah. Sementara untuk bisa berangkat haji pendaftar harus mendapatkan 21 orang. Menurutnya, perbedaan sistem kemitraan dengan MLM adalah PT Arminareka Perdana tidak mengenal istilah tutup poin. Selain itu PT Arminareka Perdana juga tidak mengenal istilah kepesertaan hangus seperti MLM. PT Arminareka Perdana juga tidak terdaftar di Asosiasi Penjualan

76 ‹ DUMAS

Langsung Indonesia (APLI) tapi mendaftar di Kementrian Agama dan Kementrian Perdagangan. Arminareka juga tidak mengenal istilah upline dan downline tapi leader dan jamaah. PT Arminareka Perdana juga menolak jika sistem yang mereka kembangkan disebut skema piramida atau money game. “Sebab apa yang kami lakukan sesuai syariah dan mendapatkan sertifikasi syariah dari Majelis Ulama Indonesia,” ujar Hasbi. KONSEP MONEY GAMES Banyak kalangan menilai bahwa sistem haji ataupun umrah MLM hanya mengejar untung bisnis belaka. Komersialisasi haji. Pihak penyelenggara sama sekali tidak memperhatikan apakah calon jamaah tersebut dari kalangan mampu, kaya atau tidak. Yang jelas bagi mereka adalah, siapa yang terekrut berarti siap dengan resiko MLM yang mereka terapkan. Ketua Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Himpuh) Baluki Ahmad menilai, konsep penyelenggaraan haji dan umrah yang diusung Arminareka adalah konsep money games atau permainan uang, bukan MLM. Alasannya, pola MLM berbasis pada produk. Komisi atau bonus diambil dari biaya distribusi dan iklan yang dipangkas karena penjualan langsung

dan berantai. Sementara Arminareka, lanjut Baluki, tidak memiliki produk sehingga tidak ada istilah jualan. Hanya mengandalkan pemasukan dari biaya setoran awal calon anggota. “Jadi itu bukan MLM, tapi money games,” ujarnya. Bedanya, kata Baluki, biaya pendaftaran di MLM biasanya relatif kecil. Tapi kalau money games setoran awal besar. Baluki juga menyatakan, sistem berantai penyelenggaraan haji dan umrah sejatinya sistem penipuan berkedok agama. Sebab, yang bisa menikmati hanya uplinenya saja, sementara yang di level bawah kesempatannya sangat kecil. Melihat fonemena “liar” yang cukup merugikan banyak pihak ini, Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia (RHI) Ade Marfuddin, meminta MUI segera mensosialisasikan hasil ijtima ulama terkait fatwa pola atau modus baru sebuah biro perjalanan menggaet calon jamaah haji melalui cara MLM. RHI sempat dimintai pendapat tentang MLM haji dan umrah untuk melengkapi ijtima ulama terkait fatwanya. Ade juga berharap masyarakat tidak terbujuk travel yang menawarkan paket perjalanan haji dan umrah dengan biaya semurah mungkin. Sebab, saat ini sudah tidak masuk akal dengan melihat kondisi eksternal, seperti naiknya biaya penginapan, transportasi, dan juga harga minyak mentah dunia. Ia juga melihat praktik haji dan umrah MLM ini tak ubahnya money game. Pihaknya sudah menyampaikan masukan kepada Kementerian Agama (Kemenag). “Karena kami diayomi undangundang, harus dapat perlindungan, jadi MLM jangan dibiarkan,” tegas Ade. Imam Masjid Agung Istiqlal, Prof Ali Mustafa Yakub, mengaku siap keluar dari jabatan Dewan Pengawas Syariah PT Mitra Permata Mandiri (MPM), salah satu perusahaan MLM haji, seandainya MUI mencabut sertifikat keberadaan sistem tersebut. “Keberadaan saya di PT MPM sebagai Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan MUI. Tapi, kalau memang dicabut, saya akan mundur,” ujarnya, beberapa waktu lalu. Dia me-

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 Hal 74-79 TALBIYAH.pmd

76

9/14/2012, 2:59 AM


TALBIYAH ngakui, bersedia ditunjuk sebagai pengawas pelaksanaan MLM umrah dan haji tersebut karena berdasarkan sertifikat yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional MUI. Keluarnya sertifikat tanpa disertai fatwa itu menjadi dasar beroperasinya PT MPM. Ketua MUI bidang Informasi dan Komunikasi, Sinansari Ecip menuturkan, haji atau umrah dengan MLM seperti money game, jelas-jelas dilarang agama. Praktik MLM ini menjamur karena iming-iming biaya haji atau umrah yang murah dibandingkan dengan sistem resmi. Padahal, kata Ecip, cara berantai ini mengakibatkan banyak yang kecewa. Di sisi lain, menurutnya, untuk pergi haji, seseorang tidak boleh berutang. Adapun sistem MLM adalah berutang kepada downline atau lapisan di bawahnya untuk berhaji. Sedangkan orangorang yang dibawahnya ini belum dipastikan keberangkatanya. Metode tersebut menurut Ecip lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. MASYARAKAT HARUS HATI-HATI Terkait persoalan tersebut, Menteri Agama Surya Dharma Ali mengatakan

sedang mempelajari penyelenggaraan haji dan umrah dengan sistem berantai itu. Ia mengimbau masyarakat tak mudah percaya. Surya Dharma juga mengaku sering mendapat pengaduan dari masyarakat. Namun laporan tersebut harus dikaji dan disaring terlebih dahulu, agar tak salah dalam mengambil keputusan nantinya. Setelah kajian ini selesai, Kemenag akan menyerahkan hasilnya kepada pihak kepolisian untuk dikaji kembali. “Jika MLM haji dan umrah menyimpang, kita akan meminta kepolisian melakukan pengusutan,” ujarnya. Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Ahmad Kartono mengingatkan masyarakat agar tidak terpikat oleh penyelenggara ibadah haji atau umrah dengan sistem MLM atau sistem berantai. “Ada beberapa laporan yang masuk pada kami terkait sistem umrah MLM yang diadakan PT Arminareka, tapi belum ada laporan yang masuk tentang PT MPM,” ujar Kartono. Laporan dari masyarakat itu sudah masuk ke pihaknya sejak awal 2012. Dia pun sudah melayangkan surat teguran bagi pengelola PT Arminareka yang

menjanjikan bisa memberangkatkan umrah bermodalkan Rp 2,5 juta serta berhaji hanya dengan Rp 5 juta secara berantai. Mengenai laporan tentang operasi PT MPM, Kartono akan segera mencari tahu. Dia bahkan menyarankan agar masyarakat yang merasa menjadi korban segera melapor ke Kemenag. “Kedua travel haji dan umrah itu belum mendapatkan izin untuk memakai sistem MLM. Hanya secarik sertifikat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu tidak lantas bisa mengoperasikan sistem berantai,” ujar Kartono. Praktik MLM semacam ini menjamur karena iming-iming biaya yang murah dibanding dengan biaya haji atau umrah secara resmi. Padahal, dengan cara berantai atau arisan ini, lebih banyak orang yang kecewa. Letak kemudaratan itu salah satunya disebabkan oleh daftar tunggu (waiting list) haji yang begitu panjang hingga mencapai 10 tahun. Sehingga dengan jumlah daftar tunggu haji yang sudah mencapai 1,7 juta orang, mengakibatkan calon haji tidak sabar dan mudah teriming-iming mengikuti pelaksanaan haji lewat sistem MLM itu.‹ owen putra

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 Hal 74-79 TALBIYAH.pmd

77

9/14/2012, 2:59 AM

77


TALBIYAH

Kontroversi Haji dan Umrah ‘MLM’ KEMENTRIAN Agama menyatakan sedang mengkaji praktik pembiayaan haji dan umrah melalui sistem penjualan langsung berjenjang atau Multi Level Marketing (MLM). Pasalnya, kementerian yang menangani penyelenggaraan haji tersebut menerima banyak pengaduan dari masyarakat. Khususnya terkait dugaan penipuan yang dilakukan sejumlah perusahaan yang menggunakan sistem MLM untuk pembiayaan haji dan umrah. Berikut adalah pendapat sejumlah kalangan terkait praktik ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin “Sampai saat ini MUI baru mengeluarkan sertifikasi tentang MLM umrah, sedangkan MLM haji, belum. Karena salah satu syaratnya, harus ada kepastian kapan akan diberangkatkan. Saat ini sertifikat menjalankan bisnis syariah telah dikeluarkan untuk dua lembaga, yaitu Mitra Permata Mandiri dan Arminareka. Itu pun dulu cantolannya fatwa tentang penjualan langsung berjenjang syariah berupa barang. Padahal umrah dan haji bukan barang, melainkan jasa. Saat itu, praktik seperti ini tidak ada masalah karena sesuai yang disyaratkan. Kalau kemudian hari terjadi masalah, akan dievaluasi.” Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji, Baluki Ahmad “Pembiayaan haji dan umrah dengan sistem MLM ini rentan penipuan. Sebab tidak mungkin orang berangkat umrah dengan Rp 3,5 juta atau haji plus Rp 5 juta. Menurut saya apa yang dipraktikkan di lapangan bukan MLM, karena tidak ada produk yang dijual. Yang dipraktikkan skema piramida atau money games dan ini akan menjadi bom waktu.” Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Kurdi Mustofa “IPHI sudah bersikap. Sikapnya

78 ‹ DUMAS

sudah dinyatakan di depan ijtima ulama se-Cipasung tanggal 30 Juni 2012. Kita menilai MLM haji atau umrah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kita anggap ini sebagai usaha rentenir juga. Sistem ini sangat tidak aman. Kami meminta pemerintah menghentikan praktik MLM ini, harus ditutup. Kasihan nanti ke depannya ini akan menjadi bola salju.” Pengamat Investasi, Fitriavi Nuriman “Menurut saya haji itu kan bukan sesuatu yang harus dibuat gambling. Memang sih boleh usaha. Tapi masa sampai diMLM-kan. Legalitas perusahaannya harus dilihat, karena selama ini kebanyakan MLM suka pakai sistem ponzi (sistem piramida). MLM kan selalu iming-imingnya indah banget. Apalagi bulan puasa, iming-iming yang paling menyenangkan ya naik haji. Tapi masalahnya benar tidak? Jangan-jangan yang bisa pergi hanya beberapa orang saja. Karena biasanya sistem MLM itu kan iming-imingnya uang dan singkat waktunya, paling setahun. Ada sih yang berhasil tapi yang di bawahnya hilang. Orang zaman sekarang kan mencari uang dengan segala cara. Artinya, kalau mau menyimpan uang harus lebih pandai dan cermat untuk meneliti apakah produk-produk seperti itu benar atau tidak. Kalau aku sih tidak terlalu recommend ya.”

Pengamat MLM, Tommy Setiawan “Mungkin bukan haji, tetapi umrah. Kalau memang haji, mereka sudah terlalu berani. Karena kalau haji, mereka harus berurusan dengan kuota. MLM itu sebenarnya hanya konsep penjualan saja. Mereka punya produk, taruhlah produknya paket umrah, dijual dengan skema MLM. Kalau memang murni seperti itu, tidak ada masalah. Tapi ada satu catatan penting. Saya perhatikan, banyak perusahaan MLM umrah tapi mereka itu tidak bisa produksi. Mereka bisa mengejar jumlah orang yang bisa diberangkatkan untuk umrah, tapi mereka tidak punya kapasitas untuk menyelenggarakan umrah. Jadi akhirnya dilempar ke biro jasa lain. Nah ini yang saya bilang tidak fair. Mereka hanya menjadikan umrah sebagai kedok money games saja.” Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo “Sebenarnya ini lebih merupakan penipuan. Seperti investasi sebenarnya, kayak arisan berantai. Kalau ini tidak diantisipasi sejak sekarang, dampaknya akan ke depan. Kementerian Agama harus menindak biro perjalanan haji dan umrah yang melakukan marketing melalui sistem MLM. MUI pusat harusnya juga mengeluarkan fatwa haram haji MLM seperti yang dilakukan MUI di Aceh.” ‹

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 Hal 74-79 TALBIYAH.pmd

78

9/14/2012, 2:59 AM


TALBIYAH

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 Hal 74-79 TALBIYAH.pmd

79

9/14/2012, 4:05 AM

79


LAPORAN KHUSUS

Seperti bola liar. Wacana sertifikasi ulama, dai, ustadz untuk membendung gerakan teroris menuai prokontra. Ada yang setuju, tetapi tidak sedikit yang menganggapnya sebagai wacana sontoloyo.

B

ERMULA dari sebuahdiskusi bertajuk “Teror Tak Kunjung Usai” di Sindo Radio Warung Daun, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/ 9).Direktur Deradikalisasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris), Irfan Idris memaparkan resep negara lain seperti Arab Saudi dan Singapura dalam mengikis gerakan teroris. Di dua negara itu, salah satu cara mencegah meruyaknya ajaran radikal adalah dengan diterbitkannya sertifikasi untuk para dai (ulama). Memang, tidak ada usulan resmi BNPT untuk sertifikasi ulama. Tetapi, Irfan menampakkan kesan bahwa sertifikasi ulama itu menjadi penting. “Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi,” katanya saat itu. BNPT sendiri, lanjutnya, sudah melakukan pengamatan langsung ke dua negara itu. Hasilnya, dua negara itu mampu menekan ajaran

80 ‹ DUMAS

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT TERORIS 80-85.pmd 80

9/14/2012, 3:02 AM


LAPORAN KHUSUS radikalisme. “Pengamatan kami di Singapura dan Arab Saudi yang telah melaksanakan deradikalisasi, hasilnya efektif,” lanjutnya. Nah! Apalagi, BNPT sendiri mengaku sudah melakukan aksi pencegahan ajaran radikal dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat mulai dari RT/RW hingga pimpinan pondok pesantren. Termasuk juga pelatihan kepada pegawai lapas/rutan agar tidak terjadi perekrutan pelaku aksi teror di dalam penjara. “Kita gandeng semuanya, termasuk pegawai di penjara-penjara,” tandasnya. Toh hasilnya masih bobol. Irfan Idris menyatakan, aksi terorisme yang terjadi belakangan ini tak bisa dikaitkan dengan jihad dan pesantren. Menurutnya, jihad

memiliki makna yang bagus, tapi teroris hukumnya haram. “Jihad itu artinya bagus, cuma selalu dilarikan kepada gesekan. Arti jihad dan radikal itu berbeda. Jangan dikaitkan dengan teroris,” ujar Irfan. Menurut dia, perlu ada pendidikan yang mendasar kepada masyarakat terkait apa arti dari jihad dan radikalisme, serta apa arti terorisme sehingga masyarakat tidak lagi mengaitkan istilah tersebut sebagai salah satu bentuk terorisme. BNPT, lanjut Irfan, akan melakukan tindakan preventif dengan cara reedukasi terkait istilah jihad.”Reedukasi dilaksanakan, yakni membingkai ulang soal jihad. Sebenarnya arti jihad itu bagus, tetapi teroris itu haram,” katanya. Dirinya juga meminta kepada

masyarakat luas supaya tidak mengaitkan masalah terorisme dengan dunia pesantren. Guna mencegah hal itu, BNPT akan melakukan riset ulang kurikulum pesantren. “Tidak benar pesantren itu sarang teroris!” tegas Irfan. Masih dalamdiskusi itu. Beberapa sumberjustru mengecam langkah Densus 88 dan BNPT. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, misalnya, menilai, munculnya teroris-teroris baru saat ini dipicu karena penanganan yang dilakukan pemerintah — dalam hal ini Detasemen Khusus 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme — yang tidak tepat sasaran, bahkan terkesan sembarangan. Penanganan

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT TERORIS 80-85.pmd 81

9/14/2012, 3:02 AM

81


LAPORAN KHUSUS sembarangan itu mengakibatkan dendam sehingga muncul bibit teroris dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. “Aksi-aksi teror saat ini semakin memprihatinkan. Dulu dikatakan sumbernya adalah soal kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. Tetapi yang sekarang muncul karena adanya keinginan balas dendam. Jadi motifnya balas dendam, mungkin saja ada dendam atas perlakuan polisi dalam penanganannya yang tidak benar, dan sembarangan,” katanya. Saleh menguraikan teroris baru muncul karena polisi dinilai menyalahi prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini memicu anggota keluarga hingga kolega dan sahabat mereka sakit hati. Ia juga mengkritisi upaya deradikalisasi yang tengah dilakukan BNPT yang dinilai gagal total. “Upaya-upaya BNPT belum tepat, ibaratnya mau menangkap kucing justru tikus yang kena. Diagnosa salah, kasih obat salah, ya tidak manjur. Deradikalisasi itu belum menyentuh, dengan adanya teror baru salah satu buktinya, mati satu tumbuh seriubu.” Juru Bicara Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Son Hadi pun menuturkan hal yang sama. Penanganan polisi dalam penangkapan terduga teroris ini memicu dendam. Polisi menjadi sasaran dalam aksi terorisme. Selain itu, dia juga keberatan dengan kooptasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap terduga teroris. “Dendam lebih ke Densus, dia main tembak begitu saja, ini yang menimbulkan dendam. Jangan gunakan stigma-stigma atau kooptasi, nantinya yang timbul dendam juga, kalau ditembak anaknya akan dendam, ini logis,” terang Son Hadi. Peneliti Gerakan Islam Indonesia Edy Sudarjat juga menguatkan faktor dendam menjadi penyebab suburnya bibit teroris di Indonesia. Ia meminta pihak kepolisian dan BNPT

82 ‹ DUMAS

HAFIDZ UTSMAN

mengevaluasi penanganan sehingga tidak menyuburkan dendam yang berujung aksi terorisme itu. “Kemungkinan besar karena dia dendam, teroris mulanya serang orang asing, kemudian serang polisi yang sama-sama Islam. Itu perlu dievaluasi, apa yang membuat target teroris berubah?” ucap Edy. Irfan Idris tidak mengelak, jika target teroris belakangan berubah. Ia mengakui faktor dendam menguat pada bibit terorisme. Meski demikian dia menolak jika dikatakan BNPT gagal dalam meredam bibitbibit dendam itu. “Dendam kepada polisi sudah kelihatan, makanya dilakukan reedukasi ke masyarakat. Deradikaliasasi jangan dikatakan tidak jalan dan tidak tuntas, tidak bisa langsung dilihat karena kami baru dua tahun usianya,” kilah Irfan. Irfan mengakui adanya penindakan keras dalam penanganan pelaku yang diduga teroris dengan melakukan tembak di tempat. Ia menyebut hal itu lantaran untuk melindungi petugas yang sedang menegakkan hukum. “SOP yang ada di bagian penindakan, bukan melihat langsung tembak, bukan begitu. Hanya saja, di lapangan daripada tertembak lebih baik menembak,” tutup Irfan. Trauma (memang) bisa berkepanjangan. Buktinya, Mpong Saodah, bibi dari terduga teroris

Firman yang ditangkap anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror, masih syok. Anggota keluarganya yang lain masih berusaha menenangkan meski peristiwa penangkapan Firman yang terjadi di rumahnya di Taman Anyelir 2, Kalimulya, Depok, terjadi sudah sepekan lalu.Budi, adik Mpong, mengungkapkan kondisi Mpong yang masih ketakutan. Budi datang dari Garut, Jawa Barat. “Keadaan kakak saya masih syok,” katanya. Budi sendiri menyatakan keluarga besarnya terkejut dan merasa kecolongan dengan kejadian yang melibatkan Firman. Mereka tidak menyangka Firman diduga teroris karena selama ini dikenal sebagai pemuda yang lugu dan polos. Firman sengaja dikirim belajar di Pondok Pesantren Ngruki, Solo, untuk memperdalam ilmu agama. “Kalau sudah baik agamanya kan dia jadi orang jujur,” katanya. SINGAPURA JADI CONTOH Inti diskusi itu tenggelam dengan wacana sertifikasi ulama. Tidak berlebihan jika paparan Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris itu diterjemahkan sebagai wacana sertifikasi ulama. Muncul beragam komentar. Sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina, MS.i, menyambutpositif, mengusulkan

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT TERORIS 80-85.pmd 82

9/14/2012, 3:02 AM


LAPORAN KHUSUS

Kementerian Agama yang mewacanakan melakukan sertifikasi ulama sehingga mempunyai kredibilitas yang tinggi. ”Jika dosen dan guru bisa disertifikasi, apakah tidak mungkin juga dilakukan bagi ulama,” kata Nia Elvina dengan nada enteng. Menurut dia, dirinya ingin memberikan pandangan mengenai ide tentang sertifikasi ulama karena melihat kecenderungan Islam di Indonesia ini diseret ke arah radikal. Misalnya, kata dia, akhir-akhir ini banyak konflik yang melibatkan pemeluk-pemeluk agama Islam. ”Saya pikir untuk mengatasi hal ini barangkali perlu diadakan semacam sertifikasi ulama itu,” tambah Sekretaris Program Ilmu Sosiologi Universitas Nasional (Unas) ini kepada wartawan. Menurutnya, tak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit ulama yang ada dengan kredibilitas rendah. Dicontohkannya bahwa ada kasus mantan narapidana, preman atau artis bisa jadi ulama. ”Sehingga dakwah yang disampaikanpun kualitasnya sangat rendah. Mereka kurang bisa menginterpretasi dengan baik ajaran-ajaran Islam,” katanya. Pandangan yang hampir sama disampaikan Sosilog Agama, Dadang Kahmad. Menurut Dadang usulan tersebut memiliki sisi positif dan negatif. “Sisi positifnya, bisa

menyeleksi mana yang ulama beneran mana yang tidak. Sisi negatifnya, akan membuka peluang sertifikasi sebagai kontrol dari institusi tertentu kepada pemuka agama. Ulama akan diberi sertifikat oleh institusi tertentu. Lantas, bagaimana dengan ulama yang tidak memiliki sertifikat,” tanya dia. Diakui Dadang, bahwa ulama bukanlah profesi seperti guru. Ulama merupakan sebuah panggilan hati. Ulama itu muncul dari bawah. Masih kata Dadang, sebutan kiai atau ustadz merupakan gelar yang diberikan masyarakat. “Gelar tersebut sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan masyarakat atas seseorang yang dinilai dan diakui pengetahuan agamanya,” kata dia. Dari sisi ini, usulan sertifikasi ulama kurang efektif. Sebab radikalisme itu bukan hanya karena agama. “Ada banyak faktor dan itu sangat kompleks. Kondisi sosial dan lingkungan dapat membentuk radikalisme. Contohnya, pendidikan rendah, ekonomi dan lainnya,’’ tambahnya. Gelombang protes datang jauh lebih dahsyat. Ribuan pesantren di Jawa Timur menggelar tekad menolak sertifikasi ulama. Ini dianggapnya sebagai wacana bodoh dan konyol. Begitu sikap berbagai Ormas, NU, Muhammadiyah dan Majelis Ulama

Indonesia (MUI). Semua menolak keras wacana dimaksud. MUI Jawa Barat, misalnya, menilai wacana sertifikasi ulama untuk mencegah gerakan terorisme di Indonesia adalah wacana ngawur. ”Apalagi ini, sertifikasi ulama. Saya kira itu usulan yang ngawur dan tidak jelas arahnya,” kata Ketua MUI Jawa Barat KH Hafidz Utsman. Ya! Menjadikan Singapura sebagai contoh, adalah keliru. Singapura itu negara kecil, tidak sulit bagi Singapura untuk mengontrol mobilitas rakyatnya. Apalagi Singapura sendiri telah menerapkan kebijakan yang sangat represif, khususnya terhadap umat Islam. Di Singapura, gerak-gerik umat Islam selalu diawasi. Bukan hanya ulamanya, tetapi juga umatnya. Untuk mengontrol dan mengawasi para ulama, Singapura memang menerapkan kebijakan sertifikasi ini. Nah, bagi siapapun yang tidak mempunyai sertifikat (tauliah), meski secara keilmuan dan kualifikasi keulamakannya diakui, tetap tidak bisa memberikan ceramah di muka umum. Mereka tidak bisa memberikan khotbah, ceramah maupun kajian, baik di masjid maupun di tempat terbuka. Tidak hanya itu, naskah khotbahnya pun mereka dikte, dimana setiap Jum’at, mereka hanya diperbolehkan membaca naskah khotbah yang disediakan Majelis Ugama Islam (MUIS) Singapura. Jika melanggar, mereka akan dicabut tauliah-nya, dan bisa dijerat dengan UU ISA. Di setiap masjid, dan tempat-tempat umat Islam berkumpul, special branch (SB) atau intel ditempatkan. Tidak hanya itu, CCTV pun di pasang di mana-mana, termasuk di dalam masjid, untuk mengintai gerak-gerik umat Islam di sana, dan memonitor isi khotbah atau kajian yang disampaikan.Ibarat menangkap teroris dengan ’mengikat’ ulama. Apakah Indonesia mau menerapkan cara itu? Waallahu’alam bish-shawab. ‹ Mokhammad kaiyis dan Ahmad Milah

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT TERORIS 80-85.pmd 83

9/14/2012, 3:02 AM

83


LAPORAN KHUSUS

GALERI SERTIFIKASI ULAMA BUKAN PROGRAM BNPT GELOMBANG protes wacana sertifikasi ulama, kian besar. Ini membuat Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Irfan Idris, kelabakan. Apalagi menurutnya isu tersebut sudah tidak murni lagi. Irfan perlu menegaskan, bahwa dirinya tak pernah mengusulkan sertifikasi ulama guna mengantisipasi gerakan radikal di Indonesia. “Itu bukan program BNPT. Itu jawaban pertanyaan dari media ketika saya ditanya di acara Sindo Radio dipelintir (media),” ujar Irfan kepada wartawan. Menurutnya, pernyataan tersebut dilontarkan terkait ketatnya negara tetangga Singapura dalam menanggulangi aksi terorisme mulai dari UU Antiteroris sampai peran ulama. “Di Singapura ada 4.000 ustad dan ulama, dari 4.000 itu sebanyak 1.400 sudah disertifikasi. Itu setelah delapan tahun

berjalan,” tuturnya. Masih kata Irfan, pernyataan tersebut bukan bermaksud mengecilkan peran ulama, namun sebaliknya dia menghargai peran ulama. Ini perlu disampaikan lantaran ada sejumlah ulama yang memiliki keilmuan yang tidak lengkap hanya membaca bukubuku tertentu saja, dan kemudian membagi ilmu kepada murid, hingga kemudian ditafsirkan lain oleh murid. Hal ini cenderung melahirkan gerakan radikal. Kendati demikian, sambung Irfan, jika pemerintah menginginkan sertifikasi ulama seperti halnya di Singapura dan Arab Saudi, maka diperlukan survei terlebih dahulu. “Kalaupun mau perlu dilakukan survei, tidak semudah itu. Kalaupun jadi tidak ada urusan dengan BNPT, mungkin MUI atau Kemenag yang berwenang. Jangan dikatakan itu program BNPT. Ini kan wacana. Mungkin dan tidaknya tergantung masyarakat,” paparnya. ‹

Irfan Idris

KEMBALI KE ORDE OTORITER

Mahfud MD

BISA MELANGGAR HAM KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, menilai bahwa sertifikasi ulama itu, bisa mengarah kepada bentuk pelanggaran HAM. Demikian disampaikan Mahfud seusai menyampaikan orasi ilmiahnya dalam Dies Natalis 56 Tahun Universitas Hasanuddin, di Makassar. “Sertifikasi ustadz itu berbahaya, di dalam Islam siapa pun dapat menjadi ustadz, orang yang mengerti satu ayat saja diharuskan berdakwah, saya sangat tidak setuju, negara malah menekan rakyatnya, bukan melindunginya. Ini melanggar HAM dan harus kita lawan, ini lebih orde baru dari orde baru,” tegas Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia ini. Masih menurut Mahfud, wacana sertifikasi ulama ini sama saja mengidentikkan ulama atau ustadz dengan teroris. Padahal, lanjut Mahfud, di Indonesia sangat banyak ustadz yang nasionalis. Apalagi jika sertifikasi ustadz tersebut dilakukan oleh polisi. ‹

84 ‹ DUMAS

Dengan diberlakukannya kebijakan sertifikasi ulama, sama halnya akan mengancam kebebasan seperti halnya di orde baru. “Artinya kita akan ‘setback’ atau kembali ke zaman ‘orde otoriter’,” kata Indra anggota DPR dari Fraksi PKS. Selain itu, lanjutnya, hal ini merupakan upaya ’mengkriminalisasikan’ pemikiranpemikiran seseorang yang bersebrangan dengan kepenIndra tingan status quo, terutama pemikiran yang mengusung Islam. Lain halnya apabila pemerintah ingin “menciptakan ulama-ulama stempel” yang ceramah dan fatwa-fatwa hanya untuk mendukung atau membenarkan secara membabi-buta kebijakan pemerintah. “Jadi, sangat tidak tepat kalau pemerintah menentukan seseorang pantas atau tidak, berhak atau tidak menyandang gelar ulama melalui sertifikasi,” kata Indra. Indra menilai ide sertifikasi yang dilontarkan salah seorang pejabat BNPT merupakan lontaran yang ‘ngaco’ dan tidak berdasar. “Ini semacam kekalutan BNPT ketika menghadapi fenomena teror dan logika sertifikasi secara eksplisit sebenarnya upaya menyudutkan Islam, seolah-olah siar Islam yg disampaikan para ulama merupakan sumber munculnya terorisme,” katanya.‹

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT TERORIS 80-85.pmd 84

9/14/2012, 3:02 AM


LAPORAN KHUSUS

GALERI SERTIFIKASI ULAMA SERTIFIKASI ITU MENGHINA

KH Salahuddin Wahid

GUS SOLAH: KALAU BENAR AROGAN RIBUAN pesantren menolak wacana sertifikasi ulama. Jika dipaksakan, sama artinya BNPT arogan dan tak paham mengenai pesantren dan ulama. Demikan disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, KH Salahuddin Wahid ataus Gus Solah. Menurut Gus Solah, wacana itu merupakan sikap arogansi BNPT. Ulama dan pesantren, katanya, merupakan dunia religi dan pengajaran moral. Pesantren tak dapat dicurigai sebagai pencetak benih radikalisme. “Wacana itu membuktikan BNPT tak paham mengenai dunia pesantren dan agama. Sebab di Islam, siapapun bisa menjadi ustadz atau pengajar bila memahami satu ayat untuk berdakwah.” Gus Solah meminta pemerintah mencari solusi dengan mengajak pengasuh pesantren atau ulama berdiskusi menanggulangi aksi radikalisme tersebut. Bila tidak, maka rakyat akan semakin tak percaya dengan pemerintah. ‹

SEKJEN Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath geram dengan wacana sertifikasi bagi ulama, Menurutnya itu Muhammad Al Khaththath sama saja dengan menghina ulama. “BNPT itu sontoloyo, usulan ngawur dan tidak masuk akal,” kata Muhammad Al Khaththath. Menurut Al Khaththath, siapa pun yang melakukan sertifikasi juga tidak benar. Misal, Kementerian Agama (Kemenag) yang akan melakukan sertifikasi, itu juga tidak benar. Apalagi Ke-

menterian ini juga bermasalah. “Kalau pun yang melakukan sertifikasi Kemenag juga bermasalah. Kita tahu masalah yang ada di Kemenag,” ungkapnya. Masih menurut Al Khaththath, justru yang seharusnya disertifikasi itu pejabat. Pejabat negara mulai dari presiden sampai kepala desa harus mendapatkan sertifikasi antikorupsi. “Bukan ulama yang harus mendapat sertifikasi tetapi pejabat negara mulai dari presiden sampai kepala desa mendapat sertifikasi antikorupsi,” paparnya. Usulan sertifikasi itu menunjukkan adanya antek asing. “Kalau sudah membenci, mencurigai ulama, itu menunjukkan BNPT antek asing. Ulama itu berjuang untuk NKRI,” ujar Al Khaththath. ‹

TETAP ADA BAIKNYA

Komunikasi Alumni Afghanistan Indonesia (FKAAI) itu menambahkan, seharusnya yang diberi sertifikasi bukan hanya ulama atau dari kalangan Islam saja, tapi juga dari Nasir Abbas para pemuka agama lain di Indonesia. “Saya kira bukan hanya ulama, tapi para guruguru pengajar semua agama harus ada sertifikasinya, tetapi itu pun harus sesuai dengan undang-undang, tidak harus dipaksakan,” simpulnya. ‹

MESKI wacana itu dikritik banyak orang, tetapi bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI), Nasir Abbas, tetap ada baiknya. Menurutnya sertifikasi terhadap pemuka agama sesuatu yang positif, namun sebelumnya perlu dibuat regulasi untuk mengaturnya. “Soal sertifikasi untuk ulama itu sebenarnya menurut saya baik, jika diatur dengan baik seperti ada regulasinya. Memang orang yang mengajar atau mentransfer ilmu ini perlu dilakukan oleh orang yang mempunyai pendidikan yang cukup agar tidak ada salah tafsir,” jelas Nasir kepada Okezone. Pria yang juga anggota Forum

KH Slamet Effendi Yusuf

KETUA PBNU, KH Slamet Effendi Yusuf dengan tegas menolak wacana setifikasi ulama. “Itu pemikiran fasis, otoriter, dan perlu ditertawakan di era demokrasi ini,” ujarnya kepada wartawan saat menghadiri acara halal bi halal LDII di DPP LDII, kawasan Senayan. Menurutnya, eksistensi ulama bukan dilihat berdasarkan sebuah sertifikat. Justru aneh jika ada negara yang menerapkan sertifikasi ulama sebagai upaya deradikalisasi. “Ulama itu karena pengakuan masyarakat, karena ilmu dan amalnya, bukan karena sertifikat. Nggak perlu ada sertifikat seperti itu,” katanya.‹

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT TERORIS 80-85.pmd 85

9/14/2012, 3:02 AM

85


WISATA RELIGI

JAMAAH MASJID AL FALAH PHILADELPHIA

SALAT ID DALAM SUASANA Komunitas Muslim Indonesia atau Indonesian Community of Greater Philadelphia (ICGP) yang ada di Philadelphia, Amerika Serikat, tahun ini bisa lebih khidmat dalam merayakan Idul Fitri 1433 H 1 Syawal yang bertepatan dengan hari Minggu 19 Agustus 2012. Warga muslim, khususnya Jamaah Masjid Al Falah, melakukan Salat Id di Pavilion FDR Park South Philadelphia. Perayaan Idul Fitri dimulai tepat pukul 08.30 yang dihadiri ratusan jamaah di kota yang terbilang cukup khusyuk dan sukses ini.

86 ‹ DUMAS

S

AYA mendapat undangan untuk menjadi Imam dan Khatib dalam Salat Id bagi jamaah yang sebagian besar jamaah Masjid Al-Falah ini. Selain jamaah AlFalah, banyak pula jamaah dari daerah sekitarnya. Jumlah jamaah yang datang pun sangat banyak. Bahkan membludak sehingga salat Idul Fitri dilaksanakan sebanyak dua kali. Membludaknya jamaah yang datang kali ini tidak terlepas dari usaha dan kerjasama yang baik antara pengurus, panitia dan jamaah Masjid Al-Falah, Philadelphia, itu sendiri. Kekompakan di antara mereka terlihat dari adanya persiapan yang matang menjelang hari “H” hingga selesainya acara. Suasana perayaan Idul Fitri 1433 H kali ini bisa dibilang agak unik dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, komunitas muslim Indonesia yang ada di kota yang pernah menjadi ibukota negara pertama AS ini, dilakukan di Masjid Al-Falah. Bahkan sebelum Masjid Al-Falah berdiri, mereka— komunitas muslim di Philadelphia— pernah melaksanakan salat tarawih dan merayakan Idul Fitri berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, termasuk di “Aula Gereja” yang memang bertebaran di daerah South Philadelphia. Kesukarelaan pihak gereja meminjamkan aula atau tempat mereka karena umat muslim yang ada di kota ini terus menjalin hubungan yang baik hingga warga

EDISI XVI OKTOBER 2012

Dumas edisi 16 wisata religi Hal 86-93.pmd

86

9/14/2012, 5:02 AM


WISATA RELIGI

REKREASI muslim sudah mempunyai masjid sendiri. Komunitas muslim dan nonmuslim memang sejak lama berbaur dan saling menghormati di kota ini. Terpilihnya Pavilion FDR Park South Philadelphia sebagai tempat melaksanakan perayaan Idul Fitri tahun ini tidak terlepas dari adanya partisipasi dan kesadaran keberagamaan yang tinggi dari para jamaah Masjid Al-Falah dari tahun ke tahun. Seperti diketahui, jangankan pelaksanaan semarak salat Idul Fitri, pada pelaksanaan kegiatan rutin seperti pengajian malam Jumat atau malam minggu dan pengajian pada hari yang lain, Masjid Al-Falah kadang tak dapat menampung jamaah yang hadir. Berdasarkan pengalaman ini, maka pengurus bersama panitia Idul Fitri 1433H Masjid Al-Falah memutuskan untuk melaksanakan perayaan Idul Fitri di luar Masjid Al-Falah. Alasan lain mengapa Pavilion FDR Park South Philadelphia dipilih sebagai tempat pelaksanaan Idul Fitri tahun ini karena venue ini memiliki lokasi yang relatif bisa dijangkau oleh jamaah dari berbagai sudut di Philadelphia. Tempat ini juga cukup luas menampung hingga ratusan jamaah dan dilengkapi dengan fasilitas parkir kendaraan yang sangat memadai. Kelebihan lain dari tempat ini karena berada di lokasi di salah satu taman yang sejuk dan berada di samping sebuah danau yang indah. Itulah sebabnya, para komunitas muslim di Philadelphia menyebut perayaan Idul Fitri tahun ini sebagai tahun “Idul Fitri and Picnic� atau berhari raya Idul Fitri sambil rekreasi. Suasana piknik semakin terasa kala Lebaran dan acara saling maaf memaafkan (halal

bil halal) selesai, para jamaah Masjid AlFalah langsung bergerak ke arah belakang atau sebelah timur lokasi salat Idul Fitri untuk menyantap berbagai jenis makanan, kue kering dan basah seperti ayam goreng, rendang, sate, bakso, pecel, siomay, sayur lodeh, lengkap dengan ikan asin dan pindang, udang goreng serta bermacam-macam minuman khas dan tradisional dari berbagai daerah yang ada Indonesia. Yang pasti semua makanan dan minuman yang disajikan dijamin sangat menggoda, cocok, dan sesuai dengan lidah orang Indonesia. SEKILAS MASJID AL-FALAH Philadelphia terkenal dengan salah satu kota tujuan imigran terbesar di Amerika Serikat, tak terkecuali imigran muslim dari berbagai negara termasuk imigran asal Indonesia. Menurut data dari KJRI New York (2012) bahwa jumlah

DOK.SYARIF TAMBAKYOSO

SEMARAK: Umat Islam Philadelphia Amerika Serikat bersuka cita di hari kemenangan Idul Fitri.

warga Indonesia yang mayoritas muslim di kota ini diperkirakan mencapai 3.000 lebih. Dengan jumlah umat muslim yang cukup signifikan tersebut, maka salah satu harapan yang telah lama mereka mimpikan adalah sebuah tempat ibadah (masjid) yang layak untuk beribadah dan melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya. Selama ini, Komunitas Muslim Indonesia di Philadelphia, Pennsylvania, AS, telah bertahuntahun menjalankan aktivitas ibadah dan kegiatan keagamaan lain secara

DUMAS EDISI XVI OKTOBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 wisata religi Hal 86-93.pmd

87

9/14/2012, 5:02 AM

87


WISATA RELIGI

berpindah-pindah dari apartemen ke apartemen lain, dari rumah ke rumah, dan atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun sejak tahun 2008 mereka sudah bisa bernapas lega karena telah memiliki sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Falah. Dari berbagai sumber internal pendiri, pengurus, aktivis, dan jamaah masjid Al-Falah menyatakan bahwa masjid ini dibangun dari hasil jerih payah, keringat, dan usaha serta murni swadaya dari masyarakat Komunitas Muslim Indonesia yang ada di kota bagian selatan Philadelphia ini. Penemuan apartemen yang dijadikan masjid AlFalah saat ini berlokasi sangat strategis dan terjangkau yakni di 1603 S 17th Street, South Philadelphia. Hal itu tidak terlepas dari peran seorang Hani White, salah satu aktivis dan pemrakarsa serta panitia pendirian masjid ini, yang memiliki pengalaman sebagai agen property. Adalah Mas Aditya Setyawan yang diberikan amanah menjadi presiden pertama Masjid Al-Falah dan saat ini dinahkodai oleh Mas Rudy sebagai penggantinya. Masjid ini dibeli sejak 4 tahun lalu secara kredit (mortgage) dengan harga USD 125 ribu atau setara

88 ‹ DUMAS

dengan Rp 1,25 miliar dengan kurs 10 ribu rupiah per dolar. Karena keterbatasan dana yang terkumpul dari Komunitas Muslim Indonesia saat itu, maka pada awalnya panitia menyepakati membayar uang muka (downpayment) sebanyak USD 25 ribu dan sisanya dicicil selama 30 tahun dengan jumlah cicilan sebanyak USD 850 per bulan. Masjid ini memiliki 3 lantai bangunan termasuk lantai dasar (basement). Untuk membantu biaya operasional, maka pengurus masjid memutuskan untuk menyewakan lantai 2 yang memiliki 4 kamar yang berukuran 3x4 meter dengan harga USD 225 atau total USD 900 per bulan. Dengan demikian dari hasil penyewaan kamar ini paling tidak sudah mencukupi dan menutupi biaya cicilan setiap bulan sedangkan biaya operasional lainnya seperti listrik, perawatan dll., didapatkan dari sumbangan dan donatur para jamaah. Sementara itu, lantai 1 (bagian tengah) merupakan lantai utama masjid ini. Lantai inilah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah dan keagamaan lainnya sehari-hari. Di sinilah kegiatan rutin seperti salat lima waktu, pengajian, aqiqoh, walimah,

akad nikah dan seterusnya dilangsungkan. Sedangkan lantai dasar (basement) digunakan untuk kegiatan anak-anak seperti Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan kegiatan anak-anak lainnya. Beberapa tokoh nasional dan dai dari berbagai latar belakang pernah mampir maupun melalui Skype memberikan taushiyah atau pengajian di masjid ini, antara lain Ustad Dr. Safi’i Antonio, ahli dan praktisi Ekonomi Islam; Prof. Dr. Alwi Shihab mantan Menteri Luar Negeri yang juga perintis awal kelompok pengajian Indonesia di Philadelphia era 1990-an; KH Mustofa Bisri (Gus Mus)-Ulama; Yahya C. Staquf; Prof. Dr. KH. M. Abdurrahman, MA (Ketua Umum PP. Persatuan Islam), Ustad Shamsi Ali, Lc., MA, Chairman Masjid AlHikmah NYC dan Director of Jamaica Islamic Centre dan aktif berdakwah di North America dan Canada; Ustad Samson Rahman, MA; ustad Joban, aktivis dan dai North America; Kiai Ahmad Munjid dan Kiai Ahmad Rofi’ mereka berdua adalah aktivis sekaligus imam, dan dai masjid Al-Falah; dan kali ini saya sendiri, Amiruddin Kuba, dan beberapa tokoh dan dai lainnya. ‹

EDISI XVI OKTOBER 2012

Dumas edisi 16 wisata religi Hal 86-93.pmd

88

9/14/2012, 5:02 AM


DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 LAPUT TERORIS 80-85.pmd 87

9/14/2012, 4:11 AM

87


TA USHIY AH USHIYAH

Idul Fitri dan Momentum

INTROSPEKSI DIRI

OLEH

Dr Amiruddin Kuba S.Ag, MA

Dosen IAIN Sunan Ampel dari Amerika Serikat

90 ‹ DUMAS

SAAT menjadi imam dan khatib Salat Idul Fitri, Minggu 1 Syawal 1433 H/ 19 Agustus 2012 M, di Pavilion FDR Park (Pattison Subway) South Philadelphia, Amerika Serikat, saya menyampaikan bahwa kesempatan Lebaran kali ini merupakan waktu yang sangat berharga untuk senantiasa mengevaluasi diri (al-muhasabah) serta berupaya sungguh-sungguh agar amal ibadah yang telah kita laksanakan selama sebulan penuh memiliki nilai ibadah dan mendapatkan ridho Allah SWT. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa“Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin maka dia termasuk orang yang terlaknat”. (HR Dailami). Hadis ini memberikan petunjuk bahwa manusia harus menjadi lebih baik dari kehidupan sebelumnya agar terhindar dari golongan orang yang merugi dan laknat. Oleh sebab itu, tema khutbah Idul Fitri kali adalah “Idul Fitri dan Momentum Instropeksi Diri Menjadi Manusia Yang Lebih Baik”. Salah satu jalan untuk menjadi manusia yang lebih baik adalah dengan senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT. Langkah ini sejalan dengan tujuan utama diwajibkannya puasa Ramadhan yakni meraih derajat taqwa agar kembali kepada kesucian diri. Dengan kata lain, meskipun Ramadhan telah berlalu, bukan berarti rutinitas ibadah kita sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT harus diakhiri juga. Sebaliknya, mari tetap dan bahkan lebih meningkatkan ibadah dan ketaqwaan kita. Mengapa?

Karena orang yang taqwa merupakan orang yang mendapat predikat terbaik di sisi-Nya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, “… Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa …”. (Q.S. Al-Hujuraat,13). Kata taqwa sudah tidak asing lagi dan bahkan sangat populer di lidah kita namun boleh jadi taqwa tak populer dalam pengamalan keseharian kita. Pertanyaan kemudian adalah apa sesungguhnya taqwa itu? Taqwa pada awalnya dimaknai “menghindari” yaitu menghindari murka dan siksaan Allah SWT. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, ”Apa yang engkau lakukan jika dalam perjalanan dengan penuh jurang dan duri, maka sahabat menjawab, “saya harus berhati-hati”. Lalu Nabi mengatakan dengan menjalani dunia ini kita harus berhati-hati karena kalau tidak, maka kita akan terjerumus ke dalam jurang kehancuran, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kedua, senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah tidak seperti kita takut kepada binatang buas atau takut kepada bos, manajer atau pimpinan apa pun yang menyebabkan kita harus menjauhinya, tapi rasa takut di sini adalah takut kepada murka, siksa, dan azabNya untuk kita jauhi. Sedangkan Allah SWT sendiri harus kita dekati, inilah yang disebut dengan taqarrub ilallah (mendekatkan diri kepada Allah). Karena itu, orang yang takut kepada Allah SWT tidak akan melakukan penyimpangan dari segala ketentuanNya. Namun sebagai manusia biasa mungkin saja seseorang melakukan kesalahan karenanya dia harus segera bertaubat dan meminta maaf kepada orang yang dia bersalah kepadanya, bahkan bila ada hak orang

EDISI XVI OKTOBER 2012

Dumas edisi 16 wisata religi Hal 86-93.pmd

90

9/14/2012, 5:06 AM


TAUSHIYAH

lain yang diambilnya, maka dia mau mengembalikannya. Yang lebih hebat lagi, bila kesalahan yang dilakukan ada jenis hukumannya, maka ia pun bersedia dihukum bahkan meminta dihukum. Allah SWT berfirman: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa”. (QS. Ali Imran [3]:133). Sebagai contoh, pada masa Rasul ada seorang pezina wanita, meskipun sudah menyesal dan bertaubat serta meminta dihukum, namun Rasul baru menvonisnya dengan hukuman mati sesudah dia melahirkan dan menyusui anaknya. Umar bin Khattab kemudian protes saat Rasul mensholatinya karena ia wanita pezina, lalu Rasul menyatakan: “Ia telah bertaubat, suatu taubat yang seandainya dibagi pada 70 orang penduduk Madinah, niscaya masih cukup. Apakah ada orang yang lebih utama dari seorang yang telah menyerahkan dirinya kepada hukum Allah?” (HR. Muslim). Ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya telah mendidik kita untuk menjadi orang yang takut kepada Allah SWT, bukan justru lebih takut

kepada bos, direktur, manager, di kantor atau di perusahaan tempat kita bekerja. Ketiga, beramal berdasarkan wahyu. Salah satu tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk (hudan) bagi orangorang yang bertaqwa agar mampu membedakan yang haq dan batil (QS. Al-Baqarah:185). Selain Al-Quran, kita juga diperintahkan mengamalkan hadis Rasulullah SAW, sebagai bagian dari wahyu Allah melalui rasul-Nya. Mari kita sejenak melihat ke belakang sejarah kehidupan para sahabat di mana mereka selalu berusaha untuk beramal berdasarkan wahyu. Oleh karena itu, mereka berusaha mengkaji Al Qur’an dan Hadis bahkan tidak sedikit di antara mereka yang suka bertanya kepada Nabi jika mereka mengalami persoalan selalu mengembalikan kepada wahyu. Suatu ketika ada beberapa orang sahabat yang dahulunya beragama Yahudi, mereka ingin sekali bisa melaksanakan lagi ibadah pada hari Sabtu dan menjalankan kitab Taurat, tapi wahyu turun maka mereka tidak jadi melakukannya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam

keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (QS. Al Baqarah:208). Oleh karena itu, sebagai orang yang bertaqwa maka hendaklah senantiasa mengkaji, mempelajari, dan mengamalkan ajaran-ajaran-Nya dalam menjalani kehidupan yang tersisa ini. Berikutnya, untuk menjadi manusia yang lebih baik maka kita harus berbenah diri (introspeksi diri). Mati merupakan sesuatu yang pasti terjadi pada setiap orang. Keyakinan kita menunjukkan bahwa mati bukanlah akhir dari segalanya, tapi mati justru awal dari kehidupan baru, yakni kehidupan akhirat yang bahagia dan tidaknya sangat tergantung pada keimanan dan amal perbuatan seseorang di dunia. Karena itu, orang yang bertaqwa akan selalu mempersiapkan dirinya dalam kehidupan di dunia ini untuk kebahagiaan kehidupan di akhirat. Sifat keterbukaan dan mau menerima kritikan atau masukan dengan senang hati dari manapun dan siapapun tanpa melihat asal-usul suku, ras, bangsa, dan agamanya apalagi jika kritikan itu datang dari kerabat terdekat seperti suami, istri, bapak, ibu, dan anak sekalipun. Salah satu kisah yang dapat menjadi contoh adalah ketika Umar bin Abdul Aziz dikritik dan sedikit dihentak oleh anaknya sendiri, Abd Malik. Sang ayah dikritik karena berencana menunda mengembalikan harta rakyat yang dirampas secara zalim kepada yang berhak setelah salat Dhuhur dengan alasan tidak ada yang bisa memberi jaminan bahwa sang ayah akan tetap hidup hingga Dhuhur. Mendengar alasan anaknya itu, maka semangat Umar serasa terbakar, dan bahkan rasa ngantuk dan lelah yang dialaminya serasa hilang, lalu Umar berkata: “Wahai anakku, mendekatlah kepadaku”. Setelah Abdul Malik mendekat, Umar mencium kening anaknya, lalu berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku anak keturunan yang membantuku

DUMAS EDISI XVI OKTOBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 wisata religi Hal 86-93.pmd

91

9/14/2012, 5:02 AM

91


TAUSHIYAH dalam agamaku”. Khalifah Umar bin Abdul Aziz segera bangkit dari tempat tidurnya dan ia pun mengumumkan kepada siapa yang hartanya telah diambil secara dzolim untuk dikembalikan. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh menutup mata kepada siapa pun yang memberikan kritikan kepada kita sekalipun kritikan dan masukan datangnya dari keluarga terdekat. Harus kita akui banyak di antara kita yang menunda-nunda melakukan halhal positif atau amal saleh hanya karena menganggap mati masih lama, masih jauh padahal kita tidak sadar bahwa kematian bisa datang kapan dan dimanapun tergantung kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, mari senantiasa introspeksi diri dan beramal saleh untuk kehidupan yang lebih baik. Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya” (QS Al Kahfi [18]:110). Dalam sebuah hadis dijelaskan,”Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan nafsunya dan beramal bagi kehidupan sesudah mati”. (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Hakim). Kelima, menjadi hamba yang senantiasa memiliki sifat“qana’ah”. Sifat yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Betapa banyak orang yang sakit hati bahkan menyalahkan Tuhan karena keinginannya tidak terpenuhi sesuai yang diinginkan. Sebaliknya, tidak sedikit yang memiliki sifat “qana’ah” dan menghindari memperoleh harta dengan cara yang tidak halal. Itulah sebabnya Allah SWT mengingatkan dalam salah satu firman-Nya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan

92 ‹ DUMAS

berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(QS Al Baqarah [2]:188). Sebagai gambaran dari sifat “qana’ah” ini kita dapat mengambil pelajaran dari seorang istri sahabat nabi SAW. Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib pulang kerja lebih sore dari biasanya dan sang istri, Fatimah, putri Rasulullah menyambut kedatangannya dengan sukacita dengan harapan Ali membawa uang lebih karena kebutuhan di rumah makin besar. Sesudah melepas lelah, Ali berkata kepada sang istri Fatimah, “Wahai istriku, aku memohon maaf karena tidak bisa membawa uang sepeser pun.” Mendengar ucapan sang suami, apakah Fatimah marah dan kecewa mendengarnya? Ternyata tidak nampak sedikit pun kekecewaan pada wajah sang istri bahkan ia tetap tersenyum dan bisa memaklumi keadaan suami yang sangat dicintainya itu. Melihat sikap sang istrinya tersebut, Ali pun amat terharu meskipun ia tahu Fatimah tidak bisa memasak malam karena memang tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Ketika waktu salat tiba, seperti biasa Ali lalu berangkat ke masjid untuk menjalankan salat berjamaah. Sepulang dari salat, seorang yang

sudah tua menghentikan langkahnya menuju rumah. “Maaf anak muda, betulkah engkau Ali, anaknya Abu Thalib?” tanya orang itu. “Betul,” jawab Ali, heran. Orang tua itu kemudian merogoh kantungnya seraya berkata, “Dulu ayahmu pernah saya suruh menyamak kulit. Aku belum sempat membayar ongkosnya, ayahmu sudah meninggal. Jadi, terimalah uang ini, sebab engkaulah ahli warisnya.” Dengan amat gembira Ali mengambil uang itu yang berjumlah 30 dinar. Sesampai di rumah, Ali kemukakan kepada istrinya rezeki yang tidak terduga itu dan Fatimah pun sangat gembira mendengarnya. Sang istri pun langsung menyuruh membelanjakan semua agar tidak pusing-pusing lagi memikirkan keperluan sehari-hari mereka dan Ali pun langsung berangkat ke pasar memenuhi permintaan istrinya tersebut. Cobaan pun datang menghampirinya, ketika hampir tiba ke pasar, Ali melihat seorang fakir menadahkan tangan dan berkata, “Siapakah yang mau menghutangkan hartanya untuk Allah, bersedekahlah kepadaku, seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan.” Tanpa berpikir

EDISI XVI OKTOBER 2012

Dumas edisi 16 wisata religi Hal 86-93.pmd

92

9/14/2012, 5:02 AM


TAUSHIYAH panjang lebar, Ali memberikan seluruh uangnya kepada orang itu dan pulang dengan tangan kosong alias tanpa membawa apa-apa. Ali kemudian menerangkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Marah dan kesal-kah Fatimah? Ternyata tidak dan justru membuat Beliau begitu terharu terhadap sang suami dan diiringi senyum yang manis, Fatimah lalu berkata: “Seandainya aku yang mengalami apa yang engkau lakukan, akupun akan melakukan hal yang sama. Lebih baik kita menghutangkan harta kepada Allah daripada bersifat bakhil yang dimurkai-Nya”. Sikap menerima membuat kita bisa bersyukur dan bersyukur membuat kita akan memperoleh rezeki dalam jumlah yang lebih banyak, bahkan bila jumlahnya belum juga lebih banyak, rasa syukur membuat kita bisa merasakan sesuatu yang sedikit terasa seperti banyak sehingga yang merasakan manfaatnya tidak hanya kita dan keluarga tapi juga orang lain. Inilah di antara makna yang harus kita tangkap dari firman Allah SWT: Dan (ingatlah juga), tatkala Tu-

hanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (QS Ibrahim [14]:7). Bulan Ramadhan telah melatih kita rajin mendirikan ibadah salat baik wajib maupun sunnah, melaksanakan puasa, mengeluaran zakat, infaq, sodaqah, dan berbagai ibadah lainnya dengan pahala yang berlipat ganda sebagaimana dijanjikan Allah SWT. Namun, semua ini tidak akan berarti manakala kita termasuk di antara orang yang disinyalir Nabi Muhammad SAW, sebagai orang yang bangkrut sebagaimana dalam hadisnya yang berbunyi: “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW, bertanya: Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut (pailit) itu? Maka mereka (para sahabat) menjawab : orang yang pailit di antara kita adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta. Maka Rasulullah SAW., menerangkan: orang yang pailit dari ummatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) salat, puasa dan zakatnya, namun dia

datang dengan perbuatannya di dunia yang suka mencela, menuduh (berzina), memakan harta orang yang berhak, menumpahkan darah dan telah memukul orang lain…oleh karenanya dia dilemparkan ke api neraka”. (HR. Muslim). Hal lain yang dapat menjadi penyebab kebangkrutan kita di akhirat kelak adalah berbuat dzalim kepada saudara dan orang di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan hari Idul Fitri 1433 H ini, hari yang suci dan penuh kemenangan ini untuk saling maaf memaafkan (halal bil halal) serta bertobat dan meminta maaf terhadap orang-orang yang telah kita dzolimi. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang senantiasa memelihara diri dengan mengingat akan segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah memberkahi niat kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat atas dosa dan kesalahan tersebut, Amin yaa Rabbal ‘alamin. Akhirnya, izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1433 H, Minal Aidzin Wal Faaidzin, mohon maaf lahir dan Batin. Marilah kita berdo’a-bermunajad kepada-Nya. Dialah Allah yang telah menciptakan kita semua, Dialah Allah tempat kita memohon ampunan, dan Dia pulalah, Allah tempat kita akan kembali kelak. *

DUMAS EDISI XVI OKTOBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 wisata religi Hal 86-93.pmd

93

9/14/2012, 5:02 AM

93


86 ‹ DUMAS

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT TERORIS 80-85.pmd 86

9/14/2012, 4:11 AM


88 ‹ DUMAS

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

Dumas edisi 16 LAPUT TERORIS 80-85.pmd 88

9/14/2012, 4:16 AM


AKLINAS JATIM

SEJAK berdiri, Asosiasi Kontraktor Listrik Nasional (Aklinas) terus mengembangkan diri. Berbagai inovasi dilakukan untuk memberikan sumbangsih bagi kemajuan tatanan wilayah secara nasional.

S

etiap KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten Malang nantinya, akan mendapatkan jatah pemasangan listrik gratis sebesar 450 watt. Artinya, mereka bisa berhemat sedikitnya Rp 900 ribu, untuk pemasangan tersebut. Lebih jauh Sudarso melanjutkan, penggratisan pemasangan listrik tersebut berasal dari dana CSR dari beberapa perusahaan. Salah satunya PT Semen Gresik. “Dalam hal ini, kami juga bekerjasama dengan lembaga ESDM, untuk melakukan pengumpulan data. Kami akan mengupayakan di 17 perdukuhan itu nantinya teraliri listrik, sehingga kehidupan masyarakat juga dapat

96 ‹ DUMAS

Dumas edisi 16 AKLINAS JATIM.pmd

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

96

9/14/2012, 3:35 AM


AKLINAS JATIM

menjadi lebih maju,” terang Sudarso. Tak hanya itu, Aklinas juga melakukan inovasi lain, dengan membuat alat penghemat daya bagi Penerangan Jalan Umum (PJU). Yakni Ballas Electrical, dan Tinedin. “Sementara ini pemakaiannya hanya terbatas di daerah Kabupaten Malang, dan sebagian di Kota Mojokerto,” papar pria kelahiran 31 Maret 1963 ini. Peran Aklinas mengembangkan tata kota di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang tak sampai di situ. Dalam kegiatan normatif atau rutin, Aklinas bekerjasama dengan PLN untuk melayani pemasangan dan pengerjaan listrik di perumahan. “Meskipun kami terhitung sebagai lembaga yang baru tapi kami tak menyerah untuk melakukan pengembangan dan inovasi, serta bekerjasama dengan pihakpihak yang berkompeten. Karena itu, kami dikenal sebagai kontraktor yang sangat mengedepankan kualitas,” tandasnya. ‹ ika

DUMAS EDISI XVI SEPTEMBER 2012 ‹

Dumas edisi 16 AKLINAS JATIM.pmd

97

9/14/2012, 3:35 AM

97


KOLOM

Tergadai dalam Etalase Masa OLEH

M

ana yang lebih kita pentingkan antara masa lalu dan masa depan? Tanpa masa lalu, seseorang akan kehilangan latar belakang, dasar pijakan, alasan identitas, kompas mata angin, serta busur yang melesatkan anak panah – dan satu lagi: kenangan. Tetapi tanpa masa depan, orang akan kehilangan imajinasi untuk melukis impian, gantungan citacita, ruang ekspresi dan eksistensi diri, pernik-pernik titik tuju, serta sasaran mata anak panah – dan satu lagi: harapan. Lantaran jarak yang jauh membentang, kita menjadi tak pintar dalam mendefinisikan sebuah ungkapan. Para “penghuni” masa lalu, selalu diliputi rasa was-was berkepanjangan tatkala menatap layar hari esok. Katakata seringkali terdengar bak lonceng kuno yang berdentam menggetarkan; penuh kekuatiran, bernotasi keprihatinan, berbau larangan, seringkali pula bernada menyalahkan dan sedikit dibumbui rasa amarah. Sedangkan bagi “penjaga” masa depan, selalu pula menggambarkan cermin hari kemarin dengan kata-kata yang sumbang – bahkan tak jarang pula diracik dengan sedikit cemoohan. Sebuah masa lalu mereka sketsakan dengan simbol-simbol yang stagnan; sebagai museum tua ajang meramu klangenan atau kitab usang yang cuma pantas dipajang pada etalase pameran. Untuk merekatkan dua kutub yang saling berpalingmuka itu, maka ada “area antara” yang bernama masa kini. Orang-orang yang hidup di teluk kekinian inilah, yang bertanggung jawab untuk memanggul kedua belahan masa tersebut agar tak pecah terantuk gelombang. Mereka harus sanggup mengumpulkan file-file masa lalu dan folder masa depan, untuk kemudian dieksplore dalam sebuah slide episode yang panjang. Lewat layar cermin yang bening– dan harus tanpa disertai dengan memicingkan mata, kita semua dapat mengail informasi secara fair play. Tetapi tentu saja, itu bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang gampang. Jika salah dalam meramu dan meraciknya, generasi kekinian akan bernasib bagai anak masa yang hilang. Sebab “penghuni” masa lalu bisa saja menuduhnya sebagai agen masa depan, sementara “penjaga” masa depan justru menudingnya sebagai tangan panjang masa lalu. Apalagi generasi kekinian telah terlanjur menjadi “korban” dari sejarah masa lalu yang panjang dan sekaligus merupakan “bayi prematur” dari sebuah masa depan yang membentang. Oleh karena itulah dibutuhkan suatu kejeniusan dalam

98 ‹ DUMAS

Dumas edisi 16 kolom ILUNG 98.pmd

ILUNG S. ENHA

memilih strategi yang tepat untuk menyikapinya. Tak perlu memuja sebuah masa lalu dengan ritus yang berlebihan, justru akan menyisakan fosil pengkultusan. Dan tak usah pula membanggakan masa depan dengan beragam impian yang gemerlapan, karena hal itu hanya akan menumpuknumpuk anganan bisu yang layu sebelum berkembang. Jika kita mau memandangnya sambil mengulum seutas senyuman, pasti bakal menemukan serentetan jalan hikmah yang tersembunyi. Masa lalu dan masa depan bagai perjalanan irama siang dan malam dalam paduan yang teramat serasi. Keduanya bersua pada kuntum sejuk pagi dan hendak berpisah pula tepat di peraduan senja, serta esok pun akan berpadu kembali menyapa embun fajar. Maka apa yang kita sebut sebagai hari ini, pada esok hari bakal berganti nama menjadi kemarin. Ketika lusa datang menjemput, hari esok pun akan beranjak menjadi hari ini dan lantas berganti nama pula menjadi kemarin hari. Lalu apa arti masa depan, jika pada akhirnya juga akan menjadi masa kini dan beranjak pula menjadi sebuah masa lalu? Bukankah dari setiap generasi telah sama-sama melintasi masa lalu, masa kini dan masa depannya masingmasing? Pada penggalan sejarah dan segmentasi peradaban – ketika mempersepsi, menerjemahkan dan memaknai sebuah zaman, dari setiap generasi senantiasa terlilit oleh segala kelebihan dan kekurangan, kebaikan dan keburukan, serta kebenaran dan kesalahannya masing-masing. Bukankah dari setiap gerak zaman, selalu pula menjadi batu ujian buat generasi zamannya masing-masing? Telah termatub dalam Kalam Suci pada surah al-Ashr: “Demi masa. Sungguh, manusia itu tergadai dalam kerugian. Kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh, serta mau saling mewasiatkan kebenaran dan kesabaran.” Yang naïf, selama ini kita justru lebih gemar untuk bersitegang dan saling merasa benar sendiri, dengan sikap ketergesah-gesahan hanya gara-gara memperebutkan persoalan masa. Nah, senyampang masih lebaran baru sebulan pergi, mari bersalam-salaman. Meskipun itu kerap pula kita lakukan dengan basa-basi yang tanpa hati. Sementara kesalahan lama belum benar-benar menepi. Meski pikiran masih terliputi benci. Meski hati masih dipenuhi dengki. Meski kotoran dosa dalam jiwa masih berdaki-daki. Sementara Idul Fitri, biarkanlah pergi. Toh di tahun depan kita masih bisa bersua lagi.. *) Kreator Intelegensia ADEC (Alternative Development & Education Centre) dan penulis buku “Laduni Quotient; Model Kecerdasan Masa Depan”.

EDISI XVI SEPTEMBER 2012

98

9/14/2012, 3:04 AM



Dumas Edisi XVI