Badan Pertanahan Nasional

Laporan Akhir Tahun 2020

DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Perubahan Struktur Organisasi

SEBAB PERUBAHAN Menuju Hak Atas Tanah Yang Berkepastian Hukum dan Pelayanan Pertanahan Modern Penyusunan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 berpedoman pada Land Administration Paradigm yang mencakup proses-proses penentuan dan pengaturan hak tenurial, nilai tanah, penggunaan tanah dan pengembangan tanah.

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah meletakkan fokus pada prosesproses penentuan dan pengaturan hak tenurial.

LAND ADMINISTRATION PARADIGM Sustainable Development Economic, Social & Environmental E-Government Effective Land Use Management

Efficient Land Market Land Tenure Titles, Mortgages & Easements Secure Legal Right

Land Value Assessment of Land Value Collection of Property Tax

Land Use Policies and Spatial Planing Control of Land Use

Land Information Infrastructures Built and Natural Environment Data Sets

4

Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

Land Development Construction Planning and Permit Regulation and Implementation

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

1. Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah (Aspek Sosial); 2. Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria (Aspek Ekonomi); 3. Indeks Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah (Aspek Sosial); 4. Peningkatan Kemudahan Investasi pada sektor Registering Property dalam EoDB (Aspek Ekonomi)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN dengan 2 indikator kinerja;

1

1. Kenaikan persentase jumlah bidang tanah terdaftar nasional

2

2. Penurunan persentase jumlah bidang tanah bersertipikat yang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Perdata

Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

5

1 2 3 4

Kegiatan dan Sasaran Penetapan Hak Tanah dan Ruang Terwujudnya pengaturan dan penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan pada bidang tanah, ruang atas tanah atau ruang bawah tanah untuk Perorangan, Badan Hukum, Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, serta BUMN atau BUMD Pendaftaran Tanah dan Ruang Terlaksananya pendaftaran hak atas tanah dan hak pengelolaan pada bidang tanah, ruang atas tanah atau ruang bawah tanah yang berkepastian hukum dan berbasis elektronik Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Terwujudnya pengaturan dan pendaftaran tanah ulayat/komunal serta terwujudnya kerja sama kelembagaan yang terintegrasi Dukungan Manajemen Terfasilitasinya kegiatan dan program pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah

Husaini

Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang

6

Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

Dwi Purnama

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang

YANG BERUBAH “Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian.”

Direktorat Jendral Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, hubungan kelembagaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta pengaturan dan penetapan tanah pemerintah Suyus Windayana

Direktur Jenderal Penatapan Hak Dan Pendaftaran Tanah

Suwito

Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Musriadi

Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT

Kalvyn Andar Sembiring Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah

Sebelumnya Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah bernama Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan yang meliputi 3 Direktorat yakni Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang, Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah, Ruang dan PPAT, dan Direktorat Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

7

KEPALA BIDANG PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (PER 28 DESEMBER 2020) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

8

NAMA LENGKAP Muhamad Irdian, S.SiT, M.T Indera Imanuddin, S.H.,M.H Meiven Indra, S.H., M.Hum. Ahmad Aminullah, S.H., M.Kn Syafri, S.H Suparman, A.Ptnh.,M.H Syafrianto, A.Ptnh.

Sri Soewito, S.H. M. Unu Ibnudin, S.E., M.Si. Heri Sulistiyo, A.Ptnh., M.H Stanley, S.E., S.SiT., M.M. Anna Prihaniawati, A.Ptnh., M.Hum. Agus Murdani, S.H., M.H. Hendi Kurniadi, S.H., M.Si. Gunung Jayalaksana, S.E., M.M. I Gede Ari Wahyudi, S.SiT., M.H. Umar, S.Si., M.H. Amrullah, A.Ptnh., M.M. Anak Agung Sri Anggraini, S.H., M.Kn H. Supriadi, S.H., M.H. Supriyadi, S.SiT., M.AP. I Wayan Sukiana, S.SiT., M.H. Muhammad Alwi, S.E. Sun Eddy Widijanto, A.Ptnh Nugraha, S.H. Adri Virly Rachman, S.S.T. Lukman Hakim Sy. Adam, S.SiT., M.M. Pamelia Tambunan, S.E. Ir. Umar Fathoni, M.Si Muhammad Ikbal, S.SiT

PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Riau Jambi Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur D.I. Yogyakarta Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Papua Maluku Utara Banten Kepulauan Bangka Belitung Gorontalo Papua Barat Kepulauan Riau Sulawesi Barat

Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

HARAPAN PERUBAHAN 1. Pelayanan pertanahan secara elektronik • Percepatan, transparasi dan peningkatan akuntabilitas layanan pertanahan • Peningkatan indeks kemudahan berbisnis di Indonesia • Peningkatan aksesibilitas informasi pertanahan

2. Terdaftarnya seluruh bidang tanah di Indonesia Optimalisasi PTSL, Sertipikasi BMN dan Inventarisasi Tanah Pemerintah

3. Implementasi Unit Layanan Khusus • Segmen layanan adalah pelaku usaha skala ekonomi nasional, dengan metode one stop service untuk layanan Sertipikat HGU, HGB dan HP, layanan informasi kesesuaian tata ruang, ketersediaan tanah dan nilai tanah, serta layanan pengaduan • Menggunakan mekanisme Self Declaration; pemohon menyatakan dan menjamin kebenaran dari dokumen pendukung • Menggunakan dokumen digital

4. Optimasi dan sinkronisasi Mitra Kerja 5. Kerjasama kelembagaan untuk mendukung layanan elektronik, percepatan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia dan implementasi Unit Layanan Khusus

Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

9

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan Dukungan Manajemen Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran) Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang Norma Sandar Prosedur dan Kriteria Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan Izin (SK) Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT Norma Sandar Prosedur dan Kriteria Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Lisensi PPAT Ijin Peralihan Hak Atas Tanah, Pelepasan Hak Atas Tanah, Ijin Perubahan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Kebijakan Model Pemberdayaan BIDANG PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN KANWIL PROVINSI Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN KANTOR PERTANAHAN Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah

10

Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

PAGU SEBELUM COVID-19 34.179.938.000 5.890.727.000

2.003.511.000

17.569.750.000

8.715.950.000

PAGU SETELAH COVID-19

REALISASI

21.703.735.000 4.342.927.000 968.941.000

18.622.231.954 4.255.655.165 940.288.748

85,80% 97,99% 97,04%

307.021.000

306.640.000

99,88%

3.008.726.417

98,10%

1.042.231.000 290.496.000 322.435.000 429.300.000 10.163.015.000 1.517.743.000 4.872.149.000 3.651.598.000 121.525.000 6.155.562.000 102.332.000 1.460.624.000 4.592.606.000

1.025.700.266 285.108.800 312.784.866 427.806.600 9.047.223.861 1.170.820.014 4.748.579.875 3.025.467.487 102.356.485 4.293.652.662 99.858.000 687.120.589 3.506.674.073

98,41% 98,15% 97,01% 99,65% 89,02% 77,14% 97,46% 82,85% 84,23% 69,75% 97,58% 47,04% 76,35%

42.253.129.000

28.750.659.248

68,04%

690.371.402.000

567.702.402.841

82,23 %

Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

11

Trivia

Sebelum Tahun 2020 Sertipikat yang sudah terbit sampai tahun 2019 adalah sejumlah 68.663.078.

Sertipikat yang terbit sebelum tahun 2020 dan terdapat catatan blokir sampai tahun 2019 adalah sejumlah 156.884.

Sertipikat yang terbit sebelum tahun 2020 dan sudah dilakukan pembatalan sampai tahun 2019 adalah sejumlah 203.913.

Sertipikat yang terbit sebelum tahun 2020 dan sudah dilakukan pemecahan sampai tahun 2019 adalah sejumlah 1.898.099.

Provinsi dengan pemecahan tertinggi adalah Jawa Tengah sejumlah 741.203 transaksi dan provinsi dengan pemecahan terendah adalah Maluku sejumlah 100 transaksi.

Sertipikat yang terbit sebelum tahun 2020 dan sudah dilakukan transaksi jual beli sampai tahun 2019 adalah sejumlah 20.888.028.

Provinsi dengan transaksi jual-beli tertinggi adalah Jawa Tengah, sejumlah 3.999.195 transaksi dan provinsi dengan transaksi jual-beli terendah adalah Maluku Utara, sejumlah 13.534 transaksi.

Sertipikat yang terbit sebelum tahun 2020 dan sudah dilakukan pewarisan sampai tahun 2019 adalah sejumlah 2.892.741.

Provinsi dengan transaksi waris tertinggi adalah Jawa Tengah, sejumlah 962.051 dan provinsi dengan transaksi waris terendah adalah Papua Barat, sejumlah 2.935.

Sertipikat yang terbit sebelum tahun 2020 dan sudah ditanggungkan sampai tahun 2019 adalah sejumlah 16.898.292.

Provinsi dengan transaksi Hak Tanggungan tertinggi adalah Jawa Barat, sejumlah 2.948.316 dan provinsi dengan transaksi Hak Tanggungan terendah adalah Maluku Utara, sejumlah 26.295.

12

Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

Tahun 2020 Penerbitan sertipikat dari pendaftaran pertama kali sepanjang tahun 2020 adalah sejumlah 3.587.876.

Sertipikat yang terbit tahun 2020 dan sudah terdapat catatan blokir adalah sejumlah 177.

Sertipikat yang terbit tahun 2020 dan sudah dilakukan pembatalan adalah sejumlah 49.

Sertipikat yang terbit tahun 2020 dan sudah dilakukan pemecahan adalah sejumlah 8.635. Atas pemecahan tersebut, telah dihasilkan 89.315 sertipikat baru.

Provinsi dengan pemecahan tertinggi adalah Jawa Tengah sejumlah 2.052 transaksi dan provinsi dengan pemecahan terendah adalah Sulawesi Utara sejumlah 1 transaksi.

Sertipikat yang terbit tahun 2020 dan sudah dilakukan transaksi jual beli adalah sejumlah 152.819.

Provinsi dengan transaksi jual-beli tertinggi adalah Jawa Barat sejumlah 33.603 transaksi dan provinsi dengan transaksi jual-beli terendah adalah Maluku sejumlah 202 transaksi.

Sertipikat yang terbit tahun 2020 dan sudah dilakukan pewarisan adalah sejumlah 6.802.

Provinsi dengan transaksi waris tertinggi adalah Jawa Tengah , sejumlah 1.747 dan provinsi dengan transaksi waris terendah adalah Maluku sejumlah 4 transaksi Sertipikat yang terbit tahun 2020 dan sudah ditanggungkan adalah sejumlah 221.769.

Provinsi dengan transaksi Hak Tanggungan tertinggi adalah Jawa Tengah, sejumlah 40.108 dan provinsi dengan transaksi Hak Tanggungan terendah adalah Maluku, sejumlah 423 transaksi Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

13

ELEKTRONIK vs ANALOG

Statistik Penggunaan Layanan Tahun 2020 151.172

154.942

PENGECEKAN

154.153

143.000 133.472 115.289 107.145 99.862

97.971 71.636

96.615 76.190

99.362 86.548

82.693

85.617

82.393 59.574

54.484

22.564

22.572

12.032 197 Januari

2.503 Februari

8.063

Maret

April Mei Juni Pengecekan Analog (Total 1.235.990)

Juli

Agustus September Oktober Pengecekan Elektronik (Total 775.996)

November Desember

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH 7.209

7.187

6.985

6.676

6.213

6.902 6.132

5.543

4.150 3.625 3.123 2.381 1.517

1.716

1.855

1.811

2.020

1.094 609 19

73

224

Januari

Februari

Maret

14

April

382

Mei Juni SKPT Analog (Total 71.808)

Juli Agustus September Oktober SKPT Elektronik (Total 13.721)

Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

November Desember

ZONA NILAI TANAH

151.172

10384

9855 8646

8414 7762

9440 8621 7818

7711

7744 6810

6579

6281

6188 5510 4835 3636

3338

58

69

Januari

Februari

1961

1844

April

Mei

557

Maret

Juni

ZNT Analog (Total 86.826)

Juli

Agustus

September Oktober

November Desember

ZNT Elektronik (Total 57.758)

HAK TANGGUNGAN 69.088

67.807 60.275

55.357

57.032

53.458 47.191 38.092 38.807

38.612

23.216 12.661

26.764

9.899

7.959

23.578

10.549

9.941 4.756 4

Januari

Februari

Maret

April Mei Juni HT Analog (Total 167.925)

Juli Agustus September Oktober HT Elektronik (Total 487.121)

November Desember

Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

15

S E M A N G AT !

S

ebagaimana kita rasakan bersama; 2020 bukan tahun yang mudah.

Ini adalah tahun pengujian kemampuan adaptasi kita, pada berbagai aspek. Adaptasi terhadap perubahan budaya kerja dalam masa pandemi, relokasi anggaran, perubahan struktur organisasi, reformulasi jabatan struktural, dan lain sebagainya yang menuntut tidak hanya pengetahuan maupun pengalaman, tetapi juga menuntut kemampuan adaptasi, dengan tetap menyandang kewajiban atas realisasirealisasi.

Tetapi, justru dalam masa pengujian inilah, saya mendapati fakta bahwa ruang-ruang kerja Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di seluruh Indonesia dipadati oleh pribadipribadi tangguh dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Semangat kerja yang luar biasa ini, tak hanya terlihat dalam diskusi-diskusi, kegiatan-kegiatan baik di lapangan atau di ruang kerja, statistik-statistik pencapaian maupun berita-berita baik dari para pemangku kepentingan. Semangat kerja bapak ibu sekalian, bahkan telah memenuhi ruang kerja saya dengan aura juang yang saya hirup sehari-hari sebagai nafas kerja.

Untuk itu, saya ucapkan terima kasih.

Ketangguhan dan soliditas keseluruhan tim kita, baik yang bekerja di Kementerian, Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan, telah mencatatkan angka realisasi 85,71% pada keseluruhan target di Direktorat Jenderal, 68,04% % pada target di Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil Provinsi dan 82,23% pada target di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan.

Dengan penyelesaian yang harus dilakukan dengan skema Work From Home dan kehatihatian yang luar biasa untuk meminimalkan dampak pandemi pada tim kita, ini adalah capaian yang cukup baik.

Dengan ketangguhan dan kemampuan adaptasi yang sama, saya meyakini bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Bahkan, dengan modal ketangguhan dan kemampuan adaptasi yang sama, saya merasa yakin untuk mengajak kita semua untuk menegakkan kepala, menjawab tegas tantangan tahun 2024 demi terwujudnya visi pengelolaan pertanahan berkelas dunia, dimana jalur menuju terwujudnya visi tersebut sudah beberapa tahun ini kita tapaki bersama.

16

Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

Dengan ketangguhan dan kemampuan adaptasi yang sama, saya meyakini bahwa kita tak hanya mampu berbuat lebih banyak, kita juga mampu bekerja dalam tingkat kedetilan yang dibutuhkan. Segala aspek dalam tugas-tugas kita, akan kita magnifikasi dalam tingkat kedetilan yang bisa direlasikan dengan aspek-aspek dalam tugas unit yang berbeda, kementerian yang berbeda, atau bahkan negara yang berbeda, dalam konteks pengelolaan pertanahan berkelas dunia. Karena kolaborasi, adalah simpul yang tidak bisa dihindari. Kebersamaan global yang dibangun dengan semangat profesional, melayani dan terpercaya, akan menjadi kunci kita untuk mewujudkan visi pengelolaan pertanahan berkelas dunia. Untuk itu, setiap aspek pekerjaan harus kita jamin akuntabilitasnya, agar jika pada saatnya hasil kerja kita dikolaborasikan, akan menciptakan multiplikasi manfaat baik bagi para subyek pemegang Hak Atas Tanah, maupun bagi obyek pengelolaan kita; tanah Indonesia.

Akhir kata, dengan seluruh kebanggaan, saya mengucapkan terima kasih. Atas semua daya upaya, atas semua pemikiran, tindakan dan kehati-hatian yang sudah bapak ibu curahkan di sepanjang tahun ini.

Dengan kebanggaan yang sama, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atas dipercayakannya kepada kami semua; ruang mengabdi dengan tugas dan fungsi yang sedemikian membesarkan hati.

Rasa berterima kasih yang sama besarnya kami haturkan pula kepada Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Inspektur Jenderal, Bapak-Bapak Direktur Jenderal dan Bapak Ibu Staf Ahli, Staf Khusus serta Tenaga Ahli atas dukungannya, baik secara profesional maupun secara personal yang selalu diberikan kepada kami semua selama ini.

Atas nama keluarga besar Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, kami menyampaikan harapan, semoga yang telah kami lakukan selama ini dapat memberikan dukungan dan manfaat yang memadai bagi Bapak-Bapak sekalian.

Sekali lagi, Saya berterima kasih.

Suyus Windayana

Laporan Akhir Tahun DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH

17

Direktoral Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Lantai 6, Jl. Sisingamangaraja, No. 2, Jakarta Selatan ditjen.phpt@atrbpn.go.id ditjenphpt.atrbpn