ISU KAWASAN PERENCANAAN BERDASARKAN PERATURAN (ZONA NUKLIR)

ISU KAWASAN BERDASARKAN

PERENCANAAN PERATURAN

(ZONA NUKLIR) HUKUM ADMINISTRASI PERENCANAAN

Parandita Anisa 20030

OUR TEAM

Fathiyyah Nur A. 30068

Kinanthi N. 30070

Zulfa Laili 30104 Febriansyah Bima 30074

Azzam Zainurrafi 40071

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01-P/KaBAPETEN/VI-99 tentang Pedoman Penentuan Tapak Reaktor Nuklir

Di dalam menentukan tapak suatu reaktor harus diperhatikan :

● ●

● ●

Sifat-sifat dari rancangan reaktor beserta Instalasinya dan operasi reaktor yang direncanakan Kepadatan penduduk serta sifat-sifat khusus di sekitar tapak (Daerah Eksklusi, daerah Penduduk Rendah, dan Jarak Pusat Penduduk) Karakteristik fisik dari tapak, termasuk aspekaspek seismologi, meteorologi, geologi dan hidrologi Keadaan lingkungan (nilai-nilai ekologi, sejarah dan budaya) adanya cagar alam, pangkalan militer, dan lapangan terbang, dan tempat/bangunan lain yang berdasarkan ketentuan pemerintah harus dijaga keutuhan dan pengamanannya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir

(1)

(2)

Bagian Ketiga Desain dan Konstruksi Pasal 9 Konstruksi instalasi nuklir wajib dilaksanakan oleh pemegang izin dengan didasarkan pada desain yang memenuhi prinsip dasar keselamatan nuklir.

Prinsip dasar keselamatan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keselamatan inheren; b. penghalang ganda; c. margin keselamatan; d. redundansi; e. keragaman; f. kemandirian; g. gagal-selamat; dan h. kualifikasi peralatan.

Pasal 14 (1)

(2)

Pemegang izin wajib melaksanakan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai program konstruksi.

Program konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. prosedur dan jadwal pelaksanaan konstruksi; b. prosedur uji fungsi; c. titik tunda; d. kriteria penerimaan desain; dan e. dokumentasi dan pelaporan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

(1) (2) (1)

Bagian Kesatu Umum Pasal 4 Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir serta Dekomisioning wajib memiliki izin.

Izin Pembangunan Reaktor Nuklir meliputi: a. Izin Tapak b. Izin Konstruksi.

Izin Pengoperasian Reaktor Nuklir meliputi: a. Izin Komisioning b. Izin operasi.

KANTOR REAKTOR NUKLIR

Kawasan Nuklir Serpong

Kawasan Nuklir Pasar Jumat

Kawasan Nuklir Yogyakarta

Kawasan Nuklir Bandung

●

● ●

Kawasan Nuklir Serpong

Salah satu fasilitas nuklir Batan yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan Litbangyasa iptek nuklir adalah Kawasan Nuklir Serpong. Kawasan Nuklir Serpong merupakan kawasan pusat Litbangyasa iptek nuklir yang dibangun dengan tujuan untuk mendukung usaha pengembangan industri nuklir dan persiapan pembangunan serta pengoperasian PLTN di Indonesia. Pembangunan instalasi dan laboratorium Kawasan Nuklir Serpong dilaksanakan melalui 3 (tiga) fase yang dimulai sejak tahun 1983 dan selesai secara keseluruhan pada tahun 1992. Luas kawasan mencapai sekitar 25 hektare dan terletak di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong.

Di kawasan ini, terdapat Pusat Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir (PTKRN), Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG), Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir (PRFN), Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR), Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBBN), Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR), Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju (PSTBM), Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir (PSMN), dan Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN).

Fasilitas utama yang terdapat di kawasan ini adalah Reaktor Serba Guna GA. Siwabessy (RSG-GAS) engan daya 30 MW, Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset, Instalasi Radioisotop dan Radiofarmaka, Instalasi Elemen Bakar Eksperimental, Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif, Instalasi Radiometalurgi, Instalasi Keselamatan dan Keteknikan Reaktor, Fasilitas Penembangan Informatika, Instalasi Mekano Elektronik Nuklir, Instalasi Spektrometri Neutron serta Instalasi Penyimpanan Elemen Bakar Bekas dan Bahan Terkontaminasi.

Kawasan Nuklir Pasar Jumat Kawasan Nuklir Pasar Jumat, Jakarta dibangun pada tahun 1966 dan menempati area sekitar 20 hektare. Di kawasan ini terdapat Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR), Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR), Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir (PTBGN), Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), serta Pusat Desiminasi dan Kemitraan (PDK).

Berbagai Kegiatan penelitian yang dilakukan du kawasan ini meliputi litbang radioisotop dan radiasi serta aplikasinya di berbagai bidang, litbang eksplorasi dan pengolahan bahan nuklir, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir BATAN kepada masyarakat.

Fasilitas yang terdapat di kawasan ini antara lain Iradiator Gamma (ɣ) 60CO, mesin berkas elektron, laboratorium pengolahan uranium, perangkat alat ukur radiasi, laboratorium kimia, biologi, proses dan hidrologi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta gedung pertemuan peragaan sains dan teknologi nuklir (Perasten).

Kawasan Nuklir Yogyakarta

Kawasan Nuklir Yogyakarta dibangun pada tahun 1974 dan menempati area sekitar 8,5 hektare. Di kawasan ini terdapat Pusat Sains dan Teknologi Akselerator (PSTA) dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN).

Kegiatan yang dilakukan meliputi litbang fisika, kimia nuklir, teknologi akselerator zarah energi rendah dan menengah, teknologi proses, analisis bahan nuklir dan reaktor, serta pendayagunaan reaktor untuk penelitian dan pembinaan keahlian.

Disamping itu dilakukan pula pengawasan keselamatan kerja terhadap radiasi dan pengawasan radioaktivitas lingkungan.

Sedangkan STTN digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan program D4 di bidang iptek nuklir.

Fasilitas yang ada di kawasan ini adalah Reaktor Kartini dengan daya 100 kW, perangkat subkritik, laboratorium penelitian bahan murni, akselerator, laboratorium fisika dan kimia nuklir, fasilitas keselamatan kerja dan kesehatan, fasilitas perpustakaan, serta fasilitas laboratorium untuk pendidikan. Reaktor Kartini merupakan reaktor Kartini perekayasaannya murni dilakukan 100% oleh putra putri bangsa. Teras reaktor Kartini merupakan teras reactor Triga Mark II Bandung yang tidak terpakai saat dilakukan peningkatan daya reaktor Bandung.

Kawasan Nuklir Bandung • • •

•

Kawasan Nuklir Bandung dibangun pada tahun 1966 yang menempati area sekitar 3 hektar berlokasi di seberang kampus ITB tepatnya di Jalan Tamansari dan merupakan tempat dibangunnya reaktor pertama di Indonesia. Di kawasan ini terdapat Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT).

Kegiatan yang dilakukan meliputi pendayagunaan reaktor untuk penelitian dan pembinaan keahlian, litbang bahan dasar, radioisotop dan senyawa bertanda, instrumentasi dan teknik analisis radiometri, pengawasan keselamatan kerja terhadap radiasi dan lingkungan.

Kedokteran nuklir pertama kali dikembangkan di Kawasan Nuklir Bandung yang merupakan embrio dari kedokteran nuklir di Indonesia. Saat ini kegiatan kedokteran nuklir dikembangkan lebih lanjut di beberapa rumah sakit di Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan litbang, Kawasan Nuklir Bandung dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain Reaktor Triga Mark II dengan daya 250 kW (1965). Daya reaktor ini pada tahun 1971 ditingkatkan menjadi 1000 kW dan kemudian menjadi 2000 kW pada tahun 2000. Fasilitas lain yang terdapat di kawasan ini adalah laboratorium fisika, kimia dan biologi, produksi isotop dan senyawa bertanda.

Peletakan Kawasan Nuklir Berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01-P/KaBAPETEN/VI-99 tentang Pedoman Penentuan Tapak Reaktor Nuklir Di dalam menentukan tapak suatu reaktor harus diperhatikan :

1

Sifat-sifat dari rancangan reaktor beserta Instalasinya dan operasi reaktor yang direncanakan

2

3

4

Kepadatan penduduk serta sifat-sifat khusus di sekitar tapak (Daerah Eksklusi, daerah Penduduk Rendah, dan Jarak Pusat Penduduk)

Keadaan lingkungan (nilainilai ekologi, sejarah dan budaya) adanya cagar alam, pangkalan militer, dan lapangan terbang, dan tempat/bangunan lain yang berdasarkan ketentuan pemerintah harus dijaga keutuhan dan pengamanannya

Karakteristik fisik dari tapak, termasuk aspek-aspek seismologi, meteorologi, geologi dan hidrologi

Kriteria Lokasi Kawasan Nuklir 1. Memiliki lahan yang luas 2. Kondisi / karakteristik tanah yang kuat 3. Adanya air maupun sumber air dengan jumlah memadai

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, 4 kawasan nuklir di Indonesia sudah sesuai dengan kriteria tersebut. Dari kondisi lahan, kawasan nuklir Serpong memiliki luas 25 ha, kawasan nuklir Pasar Jumat 20 ha, kawasan nuklir Yogyakarta 8.5 ha, dan kawasan nuklir Bandung 3 ha. Untuk kondisi tanah, 4 kawasan nuklir tersebut memiliki kondisi tanah yang kuat & termasuk ke dalam kawasan budidaya. Untuk sumber air, 4 kawasan nuklir memiliki sumber air yang memadai, karena masing-masing kawasan nuklir berada di dekat sumber air berupa sungai.

PP No. 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir.

PP ini melaksanakan sebagian ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (3) yang mengamanatkan setiap pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin. Pengaturan mengenai perizinan untuk instalasi nuklir lain yang dalam hal ini disebut INNR belum tercakup dalam PP ini. Penyusunan PP ini pada saat itu memang diharapkan hanya akan mengakomodasi kepentingan pembangunan PLTN yang nantinya akan dibangun di Indonesia, sementara itu pembangunan INNR belum akan dibangun dalam waktu dekat. Namun demikian PP tentang perizinan INNR tetap harus disusun mengingat BAPETEN telah dan akan memberikan perpanjangan izin terhadap INNR yang telah dibangun di Indonesia.

Saat ini sedang dilakukan finalisasi penyusunan RPP tentang perizinan INNR yang akan digabung dengan PP No. 43 Tahun 2006 sebagai pelaksanaan dari Pasal 17 ayat (2) dan (3) UUK menjadi RPP tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.

Perizinan pemanfaatan bahan nuklir yang saat ini menjadi bagian dari perizinan yang telah diatur dalam PP No. 29 Tahun 2008. Penggabungan pengaturan mengenai pemanfaatan bahan nuklir disebabkan bahan nuklir adalah bahan yang digunakan dalam instalasi nuklir. Hal ini akan memudahkan pemohon izin mengajukan permohonan izin instalasi dan bahan nuklir dengan mengacu pada satu peraturan.

ISU

Reaktor Nuklir Sumber: liputan6.com (2014)

•

Reaktor nuklir Serpong selesai dibangun dan dioperasikan pada tahun 1987. Reaktor nuklir ini difungsikan untuk keperluan medis.

•

Saat ini, reaktor nuklir berada di Komplek BATAN sudah sesuai dengan Reaktor Nuklir Perda Kota Tangerang Selatan Nomor di Puspiptek, 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Serpong Tangerang Selatan. Lokasi reaktor nuklir ini diatur dalam pasal 44 ayat 4 sebagai kawasan rawan bencana radiasi nuklir.

●

●

BATAN di Puspiptek, Serpong Sumber: tangselmedia.com (2014)

●

Reaktor nuklir serpong adalah reaktor nuklir keempat dan yang paling baru dibangun di Indonesia. Selama 33 tahun beroperasi, tidak ada keadaan darurat yang disebabkan oleh reaktor nuklir tersebut.

Pada tahun 2017, Komando Pertahanan Udara Nasional bekerja sama dengan BATAN untuk melakukan latihan kedaruratan dengan menjatuhkan bom dengan daya ledak kecil di fasilitas nuklir Serpong.

Insiden ditemukannya limbah radioaktif Cs137 di Perumahan Batan Indah, Serpong menurut Rikin (2020) bukan merupakan kebocoran atau kecelakaan reaktor nuklir.

Limbah Cs-137 yang ditemukan di lahan kosong Perumahan Batan Indah merupakan pelanggaran oleh salah satu pegawai BATAN yang membawa limbah tersebut secara ilegal (Iswinarno,2020).

•

Saat ini pada tahap studi kelayakan dan lahan sudah disediakan oleh Pemda Kalbar. Rencana pembangunannya akan dimulai pada 2020-2024.

•

Ada 4 titik rencana pembangunan reaktor nuklir yaitu Ketapang, Bengkayang, Sambas, dan Kayong Utara.

•

Pada Perda Provinsi Kalimantan Barat No.2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 dijelaskan bahwa pemilihan lokasi didasarkan pada syarat tapak reaktor nuklir pada Perka BAPETEN No. 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Keselamatan Evaluasi Tapak Reaktor Nuklir yang sekarang menjadi Peraturan BAPETEN No.4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Keselamatan Evaluasi Tapak Instalasi Nuklir.

ISU

Rencana Pembangunan PLTN di Kalbar

●

Syarat tersebut terkait aspek kegempaan, kegunungapian, geoteknik, meteorologi dan hidrologi, ulah manusia, dan dispersi zat radioaktif, dimana.

Terkait aspek kegempaan, kegunungapian, geoteknik, meteorologi dan hidrologi, minimal sejauh radius 5 km dari tapak reaktor nuklir bukan termasuk kawasan rawan bencana terkait aspek tersebut. Pada syarat ini tapak atau lokasi reaktor nuklir atau PLTN harus berada pada lokasi bebas bencana misalnya lokasinya itu harus jauh dari tsunami, lokasi tidak berada di patahan gempa, jauh dari dampak bila terjadi gunung meletus dan pada daerah yang kondisi cuacanya mendukung.

Terkait aspek ulah manusia tapak diusahakan terhindar dari bencanabencana akibat ulah manusia, misalnya ledakan dan kebakaran. Jika ditemukan potensi bahaya yang signifikan terhadap keselamatan Instalasi Nuklir, PET harus melaksanakan rencana solusi rekayasa. Intinya terkait syarat ini lokasi PLTN sebaiknya jauh dari kawasan penduduk.

Terkait dispersi zat radioaktif, pada intinya lokasi tapak memiliki jarak aman terhadap wilayah sekitarnya terkait dispersi zat radioaktif. Pada syarat ini lokasi PLTN sebaiknya jauh dari kawasan penduduk dan kawasan-kawasan yang perlu dijaga,misalnya kawasan cagar budaya.

●

●

Lokasi yang direncanakan sudah memenuhi syarat-syarat diatas dimana pada penentuannya berdasarkan kriteria pembobotan dan pemodelan spasial dan SIG yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: kemiringan lereng, litologi, geologi, topografi, curah hujan, kerawanan bencana, jarak ke badan air, posisi daerah pemukiman, tataguna lahan, lahan gambut, hidrogeologi, dll Lalu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, terkait persyaratan administratif pembangunan instalasi nuklir salah satu syaratnya adalah sesuai dengan penataan ruang. Pada kasus ini rencana pembangunan PLTN di Kalbar sudah memeuhi syarat tersebut karena berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 disebutkan terkait PLTN dalam rencana sistem jaringan energinya.

Sumber : Dokumen rencana umum energi daerah prov kalbar tahun 2019

KESIMPULAN Indonesia memiliki beberapa Peraturan Pemerintah yang digunakan sebagai penunjang penggunaan tenaga nuklir di Indonesia baik dari segi Safety, Security dan Safeguards. Akan tetapi pengaturan tersebut hanya ada di dalam Peraturan Pemerintah. Di dalam sejumlah PP tersebut juga diatur terkait dengan perijinan yang harus dipenuhi, langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum dan selama pengoperasian tenaga nuklir hingga pertanggung jawaban dari pemegang ijin dan sanksi yang akan diberikan kepada pemegang ijin. Bukan saja dari Peraturan Pemerintah yang mengtur tekait dengan ketenaga nukliran tetapi peraturan Kepala BAPETEN juga telah dibuat untuk menunjang pelaksanaan penggunaan tenaga nuklir dan bahan nuklir di Indonesia.

Dilihat dari berbagai pengaturan yang telah diratifikasi dan dibuat oleh Indonesia, dapat dibuktikan bahwa Indonesia telah siap dari segi yuridis untuk menggunakan tenaga nuklir untuk lebih mensejahterakan masyarakat dan Indonesia pun telah siap untuk menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah masyarakat yang masih belum dapat menerima dan juga bentuk pengaturan yang masih berupa Peraturan Presiden dan juga Peraturan Pemerintah yang seharusnya dibuat dalam bentuk Undang-Undang saja. Cara pikir masyarakat juga perlu diubah, dikarenakan terdapat sugesti bahwa penggunaan tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik akan menyebarkan radiasi di negara Indonesia dan akan memberikan dampak negative kepada masyarakat.

●

Perundang-undangan Ketenaganukliran sudah cukup banyak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir, walaupun masih ada beberapa bagian atau segi dari pemanfaatan tenaga nuklir substansi yang masih belum cukup diatur dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengaturan ini sebagai konsekuensi pemanfaatan tenaga nuklir itu sendiri. Tenaga nuklir bermanfaat, tetapi juga mengandung risiko terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan, apabila pemanfaatannya tidak memperhatikan persyaratan keselamatan. Untuk itu dalam undangundang perlu dengan tegas diberikan kewenangan pengaturan, perizinan dan inspeksi kepada

●

Badan Pengawas untuk mengendalikan pemanfaatan itu agar terjamin kesejahteraan, keselamatan, keamanan, dan ketentraman masyarakat.

●

Pembangunan instalasi nuklir, seperti PLTN masih belum pasti

Iswinarno, Chandra. (2020). Batan Akui Pelaku Kasus Temuan Radioaktif Serpong Adalah Pegawainya Sendiri. dalam suara.com. diakses pada 28 April 2020.

Supriyanti, Ari. (2020). Radiasi di Batan Indah Bukan Akibat Kebocoran Reaktor. dalam beritasatu.com. diakses pada 29 April 2020.

Wina. (2017). Kawasan Nuklir Serpong Mendapat Serangan dari udara pada Latihan Kedaruratan. dalam batan.go.id. diakses pada 29 April 2020.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (2011). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01-P/KaBAPETEN/VI-99 tentang Pedoman Penentuan Tapak Reaktor Nuklir

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir PP No. 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir

TERIMA KASIH