Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Kamis, 23 Juni 2016
No. 119 tahun X
Teman Ahok :
Bagian dari Politisasi JAKARTA - Juru Bicara Teman Ahok Amalia Ayuningtyas menugatakan isu miring mengenai santer komunitas pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yaitu Teman Ahok yang terdengar akhir-akhir ini adalah bagian dari politisasi. Menurut Amalia, isu tersebut di antaranya seperti yang diembuskan oleh mantan penanggung jawab salah satu Posko Teman Ahok, Richard Sukarno, yang menyebut Teman Ahok melakukan sejumlah kecurangan dalam proses pengumpulan KTP. Amalia mengatakan Richard dan teman-temannya adalah barisan sakit hati yang sudah dikeluarkan dari struktur kepengurusan Teman Ahok karena diketahui melakukan tindak kecurangan. ‘’Kecurangan yang dilakukan Richard cs. mulai dari pemalsuan tanda tangan, mengarang nomor handphone, dan lainnya. Itu mereka lakukan karena kami memberikan dana operasional ketika pengumpulan KTP sesuai dengan target,” kata Amalia di Jakarta, kemarin. Amalia mengatakan tindakan curang yang dilakukan oleh Richard ini ketahuan karena Teman Ahok melakukan verifikasi sebelum KTP dikumpulkan. Jika dalam verifikasi tersebut ada data yang mencurigakan, maka Markas Pusat akan mengonfirmasi KTP dan nomor telepon yang tertera di daftar tersebut. ‘’Untuk yang ketahuan curang, kami tidak akan menghitung KTP-nya dan akhirnya kami keluarkan,” ucap dia. Saat ini, pihaknya masih fokus mengumpulkan KTP. (ant)
BNN Sita Narkoba JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali mengungkap kiriman narkoba dalam kotak baja di kawasan Pergudangan Ancol Barat, Jakarta Utara, Rabu malam. Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas didampingi oleh Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari langsung memberikan arahan untuk melakukan pembongkaran. Buwas langsung melakukan pembongkaran yang jumlahnya 11 bungkus. Budi Waseso memimpin langsung pembongkaran narkoba di kawasan pergudangan milik salah satu Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di kawasan Ancol Barat, Jakarta Utara, Rabu malam.
Buwas yang didampingi Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari langsung mengarahkan anggota BNN melakukan pembongkaran. ‘’Kita mengalami kesulitan dalam melakukan pembongkaran karena kotaknya dibuat dari baja yang dirancang sedemikian rupa dan dibongkar menggunakan forklip,” kata Buwas. Saat dibuka isi kotak tersebut berisi sebelas bungkus dalam aluminium foil dan jumlahnya belum diketahui. ‘’Ada tiga kota baja yang dikirim dan ini modus baru yang sulit masuk ke X Ray,” kata Buwas. Sementara itu, Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari mengatakan narkoba tersebut berasal dari China. ‘’Ada dua tersangka yang berinisial A dan H,” kata Arman. (ant)
Suluh Indonesia/ant
HAKIM DIPERIKSA - Ketua PN Sidoarjo Ifa Sudewi berada di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Ifa yang menjadi ketua majelis hakim untuk terdakwa Saipul Jamil di PN Jakut.
Kajati DKI Disebut
Arahkan Hentikan Perkara JAKARTA - Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang disebut mengarahkan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan keuangan PT Brantas Abipraya. Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Keuangan dan “Human Capital” PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko, Senior Manager perusahaan tersebut Dandung Pamularno dan Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra Marudut Pakpahan didakwa menjanjikan uang ke Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu senilai Rp2,5 miliar. ‘’Atas arahan Sudung Situmorang tersebut, selanjutnya Marudut dan Tomo Sitepu kembali bertemu di ruang kerja Tomo Sitepu. Meski sebenarnya kasus itu masih dalam penyelidikan, namun dalam pertemuan itu Tomo menyampaikan bahwa kasus tersebut sudah masuk tahap penyidi-
Suluh Indonesia/ant
KUNJUNGI CALON KAPOLRI - Calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Tito Karnavian (kedua kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) didampingi anggota Komisi III Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Ruhut Sitompul (kiri) yang berkunjung ke kediamannya di Kompleks Polri, Jakarta Selatan, kemarin. Kedatangan Komisi III tersebut untuk mengenal lebih dekat sosok Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan keluarganya sebelum menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai calon Kapolri.
Pancasila Rapuh
Terancam Digeser Ideologi Sesat ANGGOTA Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengaku khawatir adanya potensi ancaman bangsa di masa depan dengan rapuhnya atau lumpuhnya peran Pancasila sebagai Pedoman dan arah hidup bangsa ini. Menurutnya, bukan hanya isu kebangkitan ideologi komunis melalui Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat ini dianggap sebagai ancaman, tetapi juga akan berkembang ideologi atau paham-paham sesat lainnya yang akan menggeser Pancasila sebagai pedemon hidup bernegara. ‘’Bisa saja suatu ketika akan dirangkul
ideologi atau paham sesat seperti kelompok homoseksual dan lesbian, karena atas nama demokrasi. Itu bisa terjadi karena konstitusi dan Pancasila yang menjadi pedomannya tidak dihayati dan diamalkan secara baik,” kata Syaifullah Tamliha dalam diskusi ‘Pancasila dan Arah Kebangkitan PKI’ di Gedung DPR, Jakarta,
kemarin. Bercermin dari sejumlah negara yang menganut nilainilai demokrasi, Syaifullah mengaku miris ketika melihat kekeliruan di masyarakat justru diakui oleh pemerintahnya seperti pengakuan kelompok homseksual dan lesbian yang keberadaannya dijamin oleh sebuah Undang-Undang. ‘’Bukan tidak mungkin, pemilihan presiden di masa mendatang demi mengejar kemenangan, harus bernegosiasi dengan kelompok atau komunitas kaum gay dan lesbian seperti di negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Ini bisa saja terjadi di negara kita,” kata politisi dari PPP ini. Dia mengaku setuju parpol sebagai pilar demokrasi harus menjadi garda terdepan untuk menjadikan masyarakat kembali
lagi menjalankan kehidupannya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam sila-sila dari Pancasila. “Tetapi, saat ini sayang rakyat sudah tidak percaya kepada partai. Sebagai orang partai, saya mengakui sendiri parpol harus berbenah diri. Jangan kalau tiap mau nyalon (pilkada), harus bayar, tidak tau apakah calonnya baik atau buruk,” sindirnya. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengakui Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara secara ideologi, saat ini telah rapuh. Dia juga mengakui demokrasi yang dijalankan saat ini seolah tanpa ada nilai-nilai yang menjadi pengikat karena diabaikannya Pancasila. (har)
kan,” ungkap jaksa. Karena itu Marudut meminta agar perkara itu dihentikan atau diturunkan menjadi penyelidikan. Selanjutnya Tomo Sitepu menyetujui untuk menghentikan penyidikan dengan syarat Sudi memberikan sejumlah uang dan permintaan tersebut disanggupi oleh Marudut. Hasil pertemuan dilaporkan Marudut ke Dandung. Dandung pun meminta uang sejumlah Rp2,5 miliar yang ditukar dalam pecahan dolar AS menjadi senilai 186.035 dolar AS yang rencananya akan diberikan pada 31 Maret di lantai 5 Hotel Best Western Premier The Hive Jakarta Timur. Pada 28 Maret 2016, Marudut dihubungi Dandung melalui telepon dan menyampaikan rencana penyerahan uang paling lambat Kamis, 31 Maret 2016 dengan mengatakan “foto kopian maksimal Ka-
mis..” dan Dandung juga meminta gar kasusnya segera dihentikan dengan menyampaikan “trus saya mohon cepat-cepat di colse itu bukunya ya...dan dokumennya segera diberesin”. Namun, Dandung menyisihkan sejumlah 37.200 dolar AS atau setara Rp500 juta untuk membiayai makan dan golf dengan Sudung SItumorang sedangkan selebihnya sejumlah 148.835 dolar AS (setara Rp2 miliar) dibungkus dengan plastik hitam dan. Penyerahan uang dilakukan oleh Dandung kepada Marudut di toilet pria lantai 5 Hotel best Western The Hive Jakarta Timur. Setelah menerima uang itu, Marudut menghubungi Sudung dan Tomo untuk memastikan keduanya berada di kantor Kejati DKI. ‘’Setelah dihubungi Marudut, Tomo dan Sudung mempersilakan Marudut untuk datang ke Kejati DKI Jakarta,’’ kata jaksa. (ant)
Dijanjikan Miliaran Rupiah JAKARTA - Direktur Keuangan dan “Human Capital” PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko, Senior Manager perusahaan tersebut Dandung Pamularno dan Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra Marudut Pakpahan didakwa menjanjikan pemberian uang dengan maksud menghentikan penyelidikan perkara. ‘’Janji uang sebesar Rp2,5 miliar kepada Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu senilai Rp2,5 miliar,’’ kata ketua tim JPU KPK Irene Putri dalam sidang di pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin. Terdakwa I selaku Direktur Keuangan dan Human Capital pada PT Brantas Abipraya dan terdakwa II selaku Senior Manager Pemasaran pada PT Brantas Abipraya bersamasama dengan Marudut menjanjikan uang sejumlah Rp2,5 miliar dalam bentuk dolar AS sejumlah 186.035 dolar AS kepada Sudung Situmorang selaku Kajati DKI Jakarta dan Tomo Sitepu selaku Aspidsus Kajati DKI Jakarta. Tujuan pemberian uang itu adalah agar Sudung dan Tomo menghentikan penyelidikan perkara dugaan tindak
pidana korupsi penyimpangan penggunaan keuangan PT Brantas Abipraya yang dinilai merugikan keuangan negara senilai Rp7,028 miliar. Sudung mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) pada 15 Maret 2016 untuk melakukan penyelidikan dan meminta keterangan empat staf PT Brantas. Namun di surat permintaan keterangan itu, Sudi disebut sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga Sudi memahaminya bahwa perkara penyimpangan tersebut sudah masuk tahap penyidikan dan Sudi menjadi tersangka. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PASAR MURAH GAS LPG - Sejumlah warga antre membeli Gas LPG 3 Kilogram pada Pasar Murah di Undaan, Kudus, kemarin. Pasar murah yang digelar khusus menyediakan Gas LPG 3 kilogram yang dijual dengan harga Rp15.000 per biji tersebut bertujuan untuk membantu warga yang kurang mampu.
K ta
Suluh Indonesia, Kamis 23 Juni 2016
2
Ki las
DKI Siapkan 102 Ton Daging
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 102 ton daging sapi bersubsidi untuk pemegang Kartu Jakarta Pitar (KJP). Selain itu, tersedia juga 55 ton ayam yang dijual dengan harga murah. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta, Darjamuni mengatakan, total ada 157 ton daging bersibsidi yang disiapkan.Darjamuni mengatakan, pihaknya siapkan 157 ton daging yang akan disubsidi. Warga bisa membeli harga murah. Untuk daging sapi pihaknya memberikan subsidi sebesar Rp 50 ribu dengan asumsi harga daging sapi dipasaran Rp 89 ribu per kilogram. Sehingga masyarakat bisa membeli hanya dengan harga Rp 39 ribu per kilogram. Sementara ayam potong subsidinya Rp mencapai Rp 25 ribu dengan asumsi harga perpotong ayam Rp 35 ribu, sehingga hanya dijual Rp 10 ribu saja. (kmb)
Rumah Kosong Diamankan
POLRES Metro Jakarta Selatan melaksanakan Operasi Ramadania, mulai Kamis (30/6) besok. Pengamanan akan difokuskan pada rumah kosong (Rumsong) yang ditinggal mudik, terminal serta tempat wisata. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan, dari total 2.000 personel, dua pertiganya akan diterjunkan untuk mengamankan beberapa titik rawan. Tubagus mengatakan, yang akan menjadi fokus pengamanan selama operasi berlangsung yakni beberapa titik pelepasan pemudik, rumah kosong yang ditinggal mudik, dan tempat pariwisata. Operasi yang sebelumnya bernama Operasi Ketupat ini merupakan kegiatan pengamanan jelang hingga usai Idul Fitri. Tahun 2016 ini, Operasi Ramadania ak an berla ngsung s ampai 15 J uli 2016 mendatang. (kmb)
Blanko E-KTP DKI Menipis
PELAYANAN percetakan KTP Elektronik (E-KTP) di Ibukota terancam bakal terganggu. Sebab, persediaan blanko E-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) semakin menipis. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Edison Sianturi mengatakan, menipisnya persediaan blanko E-KTP tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di daerah lainnya. Persediaan blanko dari Kemendagri diketahui memang sudah habis. Beberapa daerah saat ini terancam tidak bisa melakukan percetakan E-KTP. Blanko kita di DKI juga sudah sangat menipis. Edison mengungkapkan, jika tidak ada persediaan blanko, pelayanan percetakan E-KTP akan terganggu. Padahal, E-KTP sangat dibutuhkan warga untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya. Daerah tidak bisa mencetak blanko karena itu kewenangan pemerintah pusat. (kmb)
Biaya Hidup Warga DKI Turun
Suluh Indonesia/ant
HUT KOTA JAKARTA - Sejumlah pejabat lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-489 Kota Jakarta yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Lapangan Monas, Jakarta, kemarin. Diharapkan Jakarta lebih modern, tertata rapi, manusiawi dan melayani.
Basuki Ingin
JAKARTA - Pemerintah Pro vinsi (Pem prov) DKI Jakarta ingin meringankan beban kebutuhan hidup warga Ibukota. Kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan warga terus dilakukan. ‘’Yang penting gimana masyarakat bisa kebutuhan hidupnya turun,” kata Basuki Tjahaja Purnama, Gu-
bernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, dirinya berusaha untuk memperkuat Badan Umum Milik Daerah (BUMD). Khususnya BUMD yang berkaitan dengan pangan, seperti PD Pasar Jaya, PT Food Stat ion Tj ipin ang Ja ya , Ba nk DKI, serta PD Dharma Jaya.
‘’Makanya kami mau kuatkan betul di BUMD. Soal sembako, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan modal kerja,” ujarnya. Basuki yakin cara tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan warganya. Karena berbagai kebutuhan, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan pangan, mendapat-
kan subsidi dari pemerintah. ‘’Kalau ini bisa, saya yakin dompet, otak, dan perut warga DKI akan lebih baik,” tegasnya. Selain itu, Pemprov DKI j uga terus berusa ha untu k m enye di akan hunia n ya ng layak bagi warganya. Pihaknya terus membangun rumah susun (rusun) yang akan di-
gunakan sebagai tempat relokasi warga yang ada di bantaran sungai dan tempat kumuh. ‘’Kami tidak ingin ada orang tinggal di kawasan kumuh, TBC nyebar begitu tinggi, nomor dua di dunia. Jadi mesti kasi h tempat ti nggal yang baik dong, preventif, promotif kesehatan harus lebih baik,” tandasnya. (kmb)
Wagub DKI Jakarta :
Kebijakan Lima Tertib Harus Ditegakkan
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengajak seluruh masyarakat Ibu Kota untuk menegakkan kebijakan Lima Tertib guna menciptakan Kota Jakarta yang lebih baik. Ajakan tersebut disampaikan Wagub secara langsung usai mengikuti upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-489 DKI Jakarta di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin. Suluh Indonesia/ant
PROYEK LRT FASE I KELAPA GADING-RAWAMANGUN - Pekerja mengerjakan proyek Light Rail Transit (LRT) Velodrome di kawasan Rawamangun, Jakarta, kemarin. Dana tahap awal pembangunan LRT tersebut sekitar Rp 4,5 triliun dengan rute prioritas yaitu Kelapa Gading-Veledrome-Rawamangun.
Terminal Kalideres Tingkatkan Pelayanan Jelang Mudik-balik
JAKARTA - Terminal bus Kalideres, Jakbar menambah lima fasilitas umum untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang selama masa mudik dan balik Lebaran, 24 Juni-16 Juli 2016. Kelima fasilitas baru tersebut mencakup ruang tunggu yang terpisah dari sirkulasi kendaraan, “time table” pada papan pengumuman dan pengeras suara, daftar tarif untuk setiap tujuan perjalanan, rambu penunjuk arah fasilitas terminal, serta arus bus dengan kendaraan pribadi atau penum-
pang. ‘’Keseluruhannya sudah bisa kami sediakan, yang belum hanya pemisahan arus bus dengan kendaraan pribadi karena di sini kan jalannya hanya satu jalur. Nanti kami akan usahakan petugas mengatur kendaraan pribadi termasuk sepeda motor agar jalannya agak ke pinggir sehingga tidak mengganggu bus,” kata Kepala Terminal Bus Antarkota Kalideres Revi Zulkarnaen di Jakarta, kemarin. Berdasarkan pantauan Antara, beberapa titik di Terminal Kalideres telah dilengkapi pa-
pan berwarna hijau dengan tulisan putih untuk menunjukkan arah fasilitas terminal. Papan pengumum an (time table) yang dilengkapi dengan pengeras suara menyajikan informasi tentang nama perusahaan otobus (PO) yang akan berangkat, tujuan, serta waktu keberangkatannya. Ruang istirahat pengemudi terletak di lahan bagian tengah terminal, berdekatan dengan posko pengamanan terpadu. (kmb)
Bertepatan dengan ulang tahun Kota Jakarta, Djarot ingin mengajak seluruh warga Jakarta untuk menegakkan Lima Tertib sehingga Kota Jakrta menjadi lebih baik. Mantan Wali Kota Blitar itu mengaku optimistis apabila seluruh warga menegakkan kebijakan Lima Tertib, Kota Jakarta akan mampu menjadi kota yang aman, nyaman, bersih dan tertib. ‘’Mari kita bersama-sama membangun sekaligus menjaga Kota Jakarta agar senan-
tiasa menjadi kota yang aman, nyaman dan bersih melalui penegakan kebijakan Lima Tertib,” ujar Djarot. Lebih lanjut, dia menyebutkan kebijakan Lima Tertib yang dimaksud itu, terdiri dari Tertib Hunian, Tertib Pedagang Kaki Lima (PKL), Tertib Sampah, Tertib Lalu Lintas serta terta Demo. Melalui penegakan Lima Tertib tersebut, dia mengungkapkan warga ibukota bersama dengan Pemprov DKI
bukan hanya menjaga kebersihan, ketertiban dan kemananan Kota Jakarta, tetapi juga turut membangun manusia Jakarta ke arah yang lebih baik. ‘’Selain itu, penegakan Lima Tertib juga bisa menjadikan Jakarta sebagai kota yang bersih. Bukan hanya bersih fisiknya, tetapi juga bersih jiwa dan hatinya. Dengan begitu, kita memajukan Kota Jakarta sekaligus warganya,” ungkap Ahok. (kmb)
Pembangunan di Jakarta Harus Ada Keseimbangan ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Syahrial mengatakan agar pembangunan di Jakarta dapat diterima oleh masyarakat kecil, menengah maupun besar yang penting ada keseimbangan dalam pembangunan. Syahrial di Jakarta, kemarin mengatakan, pembangunan di Jakarta harus ada keseimbangan, ada yang diuntungkan ada yang dipindah tidak semua puas. Yang penting pembangunan DKI Jakarta harus diterima semua masyarakat. Jangan hanya pem bangunan untuk masyarakat kalangan besar saja dan meng-
abaikan kalangan kecil tidak dipikirkan, makanya harus ada keseimbangan, katanya. Mengenai pembangunan di DK I Jakarta ya ng banyak menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) bukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Syahrial menga taka n pem bangunan itu
te ntunya ada pa rt isipasi masyarakat tidak hanya pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah. Hanya dalam pengaturan dana CSR harus jelas. ‘’Cuma dalam pengaturan CSR harus jelas, jangan tahu-tahu ada bantuan CSR dan tidak ta hu sumbernya dari mana. Pembukuan CSRnya bagaiman a dan t anda t eri manya ba gaimana, harus ada transparansi dalam penggunaannya dari pihak swasta,” kata Syahrial. Dana CSR diberikan adalah tanggung jawab sosial pihak swasta, mereka berikan dana sesuai dengan kemampuannya, tapi yang penting dana CSR yang digunakan harus
transparan. ‘’Kalau ada yang bisa dilakukan oleh pemda tidak perlu menggunakan CSR, tapi kalau memang ada anggaran yang tidak cukup untuk dikelola maka boleh ada dana CSR. Saya tidak berani bilang belum transparan karena masih polemik,” kata Syahrial. Ada yang mengatakan bahwa dana CSR yang ada saat ini tidak ada kejelasan, intinya DPRD kalau ada pengurangan atau penambahan aset yang dikelola oleh pemda itu harus sepengetahuan dewan, katanya. ‘’Tidak bisa pemda begitu saja mengelola CSR tanpa melakukan pemberitahuan ke DPRD,’’ jelas Syahrial. (kmb)
Metr politan
Suluh Indonesia, Kamis 23 Juni 2016
Bawaslu Gandeng Polri
3
Tindak Pelanggaran Pilkada
JAKARTA - Badan Pengawas Pem ilihan Umum (Bawaslu) akan menindak pelanggaran dalam Pilkada, termasuk dugaan politik uang, dengan melakukan kerja sama dengan Polri. Kita akan kaitkan dengan kepolisian jika ada temuan politik uang, karena mereka punya wewenang itu berdasarkan undang-undang, tutur komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak dalam diskusi politik di Jakarta, kemarin. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan pun, Bawaslu akan bekerja sama dengan pihak kepolisian agar mendapatkan bukti-bukti yang lebih tegas dalam perbuatan pelanggaran Pilkada. Dia menjelaskan, dalam UU perubahan Pilkada yang baru dijelaskan bahwa ada penguatan Sentra Gakumdu yang
salah satu caranya ialah dengan mengizinkan aparat penegak hukum untuk masuk secara langsung dalam penyelidikan. Politik uang juga bagian dari perbuatan pidana, maka dari itu nanti akan kita coba agar bisa melibatkan Polisi dalam proses pencarian buktibukti secara proporsional, tuturnya menjelaskan. Dalam kesempatan yang sama, Nelson mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan tata cara penindakan pelanggaran Pilkada besok. Pada agenda pembahasan tersebut, Bawaslu akan menghadirkan sejumlah pakar politik dan hukum untuk ikut memberikan masukan. Termasuk mengartikan perbuatan politik uang, karena harus ada kualifikasi. Juga harus dibedakan dengan rambu lain misalnya
apakah pemberian cinderamata termasuk politik uang? ujar Nelson. Dia berharap, melalui penyusunan tersebut dapat dihasilkan Pemilu/kada yang berasas Luber-Jurdil karena tidak jarang kekuasaan pun bisa melenceng dan tidak sesuai dengan UU. Selain berharap memberi efek jera pada pasangan calon agar tidak berpolitik uang, penyusunan ini juga diharapkan agar aturannya tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mendzalimi calon lain, kata Nelson. Bawaslu dalam waktu dekat akan menyusun tata cara pemberian sanksi administratif hingga pembatalan pasangan calon dalam Pilkada. Mengenai tata cara maksudnya siapa yang berhak melapor, dsb., katanya. (ant)
Perda Dibatalkan
Daerah Bisa Menggugat
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah dapat mengajukan gugatan apabila peraturan daerahnya dibatalkan oleh pemerintah pusat. Jadi bagi yang tidak puas dengan pembatalan itu bisa mengajukan ke PTUN, karena keputusan pembatalan perda adalah produk keputusan administrasi, jadi bisa diajukan ke PTUN, kata Jimly di acara diskusi Menyoroti Pembatalan Perda oleh Kemendagri di
Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, kemarin. Jimly mengatakan para penggugat dapat mengajukan banding untuk membuktikan perda mereka tidak bertentangan dengan undang-undang yang levelnya ada di tingkat atas. Jika dapat dibuktikan maka Majelis Hakim PTUN dapat membatalkan pencabutan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Itu jalan keluarnya tapi harus dibuktikan bahwa tidak bertentangan, kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
ini. Menurut Jimly, cara pandang pembatalan perda sebaiknya jangan lagi menggunakan logika investasi. Investasi bukanlah konstitusi artinya tidak ada keterkaitan yang sejajar di antara keduanya. Logika yang harus dibangun tentang pembatalan perda adalah soal regulasi daerah yang melanggar peraturan yang ada di level atasnya. Jika alasannya investasi, kata dia, seolah-olah negara mengabdi kepada investasi atau para pemodal. (ant)
Suluh Indonesia/ant
LEPAS KONTINGEN OLIMPIADE - Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) berjabat tangan dengan atlet dan official usai upacara pelepasan Kontingen Indonesia menuju Olimpiade Rio de Janeiro di halaman Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Indonesia untuk sementara mengirimkan 25 atlet dari tujuh cabang olahraga untuk berlaga dalam Olimpiade Rio de Janeiro yang berlangsung pada 5-22 Agustus mendatang.
Rekrutmen
Kunci Penyelesaian Hakim Korup
JAKARTA - Calon hakim agung Setyawan Hartono yang tengah menjalani tes wawancara di Gedung Komisi Yudisial, menilai proses perekrutan adalah kunci bagi penyelesaian permasalahan oknum hakim yang korup. Proses rekrutmen adalah kunci untuk menyelesaikan masalah tersebut yang terasa dari hulu sampai hilir karena pengawasan tidak mungkin bisa dengan melo-
totin satu-satu selama 24 jam, ujar Setyawan usai mengikuti tes di Gedung KY, Jakarta, kemarin. Setyawan yang juga mantan anggota badan pengawas MA itu menyebutkan syarat perekrutan yang ada saat ini terlalu ringan, dia mencontohkan dalam syarat indeks akademik yang hingga kini Mahkamah Agung masih memberlakukan syarat indeks prestasi akademik hanya 2,7. Rekrutmen misalnya prestasi akademik ipk
Suluh Indonesia/ant
en dan dalam penempatan itu, menurutnya hanya merujuk pada senioritas tanpa adanya tes bagi hakim. Ini berbahaya, misalnya bagaim ana ketika yang menjadi pimpinan itu jadi oknum suap, akhirnya, ketika hakim di awal karir sudah punya pengalaman dengan amplop, akan sulit ke depannya, tutur dia. Setyawan merupakan salah satu calon hakim yang hari ini diwawancarai. (ant)
Wapres Ingatkan
Perairan Indonesia Harus Dijaga
WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kawasan perairan Indonesia dengan baik supaya terhindar dari aksi pencurian ikan seperti yang terjadi di Natura beberapa waktu lalu.
GELAR PAHLAWAN NASIONAL GUS DUR - Menko Polhukam Luhut Panjaitan (tengah) bersama Mensos Khofifah Indar Parawansa (kanan), dan Direktur MMD Initiative Mahfud MD (kedua kiri) bersiap memberikan keterangan kepada wartawan seusai melakukan pertemuan tertutup dengan putri almarhum Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid di Jakarta, kemarin. Pertemuan tersebut membahas pengajuan gelar pahlawan untuk Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid.
2,7 sehingga membuka peluang terjadinya nepotisme. Tapi kalau indeks prestasi 3,5 siapapun dibawah itu tidak bisa, itu sudah mengeliminir nepotisme karena biasanya prestasi akademik bagus ada korelasi dengan pribadi. Saya sudah sering melontarkan. Apalagi sekarang hakim sudah jabatan favorit, ujarnya. Selanjutnya, usai lolos, hakim pemula biasanya ditempatkan di daerah dengan tipe pengadilan II atau di Kabupat-
Kita harus menjaganya dengan baik. Kan tidak ada orang yang terluka selama kita menjaga perairan kita dengan baik, kata Wapres Kalla di Jakarta, kemarin. Terkait insiden penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal berbendera Tiongkok, Wapres mengatakan jajaran TNI telah melakukan tindakan tepat dengan memberikan tem-
bakan peringatan sebagai akibat membelotnya kapal tersebut ketika didatangi oleh anggota TNI. Wapres juga mengatakan Pemerintah Indonesia tidak akan melayangkan nota protes kepada Pemerintah Tiongkok terkait insiden tersebut. Kementerian Luar Negeri, lanjut Wapres, hanya perlu memanggil Duta Besar Tion-
Indonesia Perlu
Tuntunan Al Quran JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia saat ini perlu tuntunan Al Quran untuk menata kehidupan bangsa Indonesia agar lebih maju, lebih toleran, dan bebas dari kemiskinan. Saat berpidato dalam Peringatan Nuzulul Quran Tahun 1437 H/2016 M Tingkat Nasional di Istana Negara Jakarta, Selasa, Presiden mengatakan Al Quran saat diturunkan untuk mentransformasi bangsa Arab menjadi lebih beradab dan berkemajuan. Sekarang kita perlu tuntunan Al Quran untuk menata kehidupan bangsa Indonesia agar lebih maju, lebih toleran, dan bebas dari kemiskinan, kata Jokowi. Dalam peringatan Nuzulul Quran ini dihadiri oleh pimpinan Lembaga Negara, beberapa duta besar negara sahabat, para menteri kabinet Kerja, pimpinan lembaga, para ulama dan undangan lainnya. Jokowi mengakui bahwa Indonesia saat ini belum ter-
lepas dari masalah kemiskinan, masalah ketimpangan sosial, ketimpangan antar wilayah karena wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke belum terhubung dengan baik. Sampai sekarang integrasi ekonomi nasional belum kuat dan belum produktif, kata Presiden. Presiden mengatakan Al Quran mengajarkan saling memahami dan saling kerja sama, tolong menolong dalam semua aspek kehidupan. Al Quran mengajarkan kita untuk kerja keras, mengubah nasib kita. Al Quran mengajarkan untuk belajar ilmu pengetahuan untuk optimistis, untuk kreatif, agar kita bisa menjadi bangsa pemenang sebagai upaya memerangi kemiskinan, katanya. Dengan peringatan Nuzulul Quran ini, Presiden berharap terus bersandar pada tuntunan Al Quran agar terbebas dari kemiskinan. (ant)
gkok untuk Indonesia guna menjelaskan masalah tersebut. Tidak (akan layangkan nota protes), karena itu kan kita sudah mengambil tindakan, lagipula itu sikap perorangan, protes itu kalau (pelakunya) Pemerintah China, jelasnya. Penangkapan kapal ikan Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada 17 Juni tersebut merupakan kejadian yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya TNI AL menangkap kapal dan ABK Tiongkok di perairan Natuna pada Maret dan Mei 2016. TNI Angkatan Laut menangkap kapal ikan asing berbendera Tiongkok yang ten-
gah melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Jumat (17/ 6), ketika KRI Imam Bonjol-383 berpatroli hingga ZEE di perairan Natura. KRI Imam Bonjol-383, jenis Parchim yang merupakan unsur kapal perang TNI Angkatan Laut yang berada di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), menerima laporan dari intai udara maritim mengenai adanya 12 kapal ikan asing yang melakukan aksi pencurian ikan di wilayah perairan Natuna yang merupakan wilayah yurisdiksi nasional. Saat didekati kapal ikan asing tersebut melakukan manuver dan melarikan diri dari upaya penangkapan. (ant)
Megap litan
Suluh Indonesia, Kamis 23 Juni 2016
4
Ki las
PJU Habiskan Rp 2,3 Miliar
TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merogoh kocek kas daerah hingga miliaran rupiah setiap bulannya untuk pembiayaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Pembayaran untuk sejumlah titik di tujuh kecamatan berkisar 28 ribu unit. PJU ini tersebar di ruas jalan protokol, kolektor dan arteri. Adapun untuk bayar listrik ke PLN setiap bulannya mencapai sekitar Rp2,3 miliar, ungkap Kepala Bidang PJU Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Muhammad Saleh Musa kemarin. Lebih lanjut Saleh Musa mengatakan, jumlah pembayaran tagihan rekening listrik yang ditanggung oleh Pemkot Tangsel, diprediksi akan naik. Peningkatan jumlah rekening listrik bulanan dipicu akibat penambahan titik PJU. Seperti halnya di sepanjang Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Pamulang, yang kini ditambah setelah dilakukan revitalisasi pelebaran. (nov)
Mobil Dinas Untuk Mudik
DEPOK-Untuk merayakan Lebaran di kampung halaman, biasanya banyak pemudik yang sejak jauh hari telah mengantisipasi transportasi yang bakal digunakan nanti. Tak, terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok yang telah mempersiapkan moda transportasi untuk sampai ke kampung halaman. Kepala Bagian Umum Setda Kota Depok, Adnan Mahyudin mengatakan, jika tahun lalu, ASN diperbolehkan membawa mobil dinas untuk mudik, tahun 2016 ini masih belum dapat dipastikan, mobil dinas boleh dibawa mudik atau tidak. Sebab, Walikota Depok belum mengeluarkan himbauan terkait hal tersebut. Senada dengan itu, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemerintah Kota Depok, Nessi Anisa Handari menuturkan, untuk sementara ini belum ada arahan. Nessi pun berjanji dalam waktu dekat akan menginformasikan terkait mobil dinas apakah boleh dipergunakan untuk mudik atau tidak. (jif)
Ombudsman Jadikan
Kota Tangerang Contoh Pelayanan
TANGERANG - Ombudsman Perwakilan Banten akan menjadikan Kota Tangerang sebagai pilot project pelayanan publik di Banten, terutama dalam hal penyediaan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan UU 25 tahun 2009 tentang standarisasi pelayanan publik. Kami mengapresiasi sistem yang telah dibangun oleh Pemkot untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga layak Tangerang jadi percontohan pelayanan publik, kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Bambang Poerwanto saat bersilaturahim dengan Wali Kota Arief R. Wismansyah di Kantor Wali Kota Tangerang, kemarin. Ia mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan aplikasi yang telah dibangun oleh Kota Tangerang terutama aplikasi Laksa karena m emudahkan masyarakat Kota Tangerang dalam menyampaikan keluhan maupun informasi di wilayahnya. Laksa sangat membantu tugas-tugas kami, ujar Bambang menjelaskan manfaat Aplikasi Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda (Laksa) yang dimiliki oleh Pemkot Tangerang. Oleh karena itu, Tangerang dijadikan percontohan pelayanan publik, kata Bambang kembali menegaskan. Ini nanti bisa menjadi rujukan daerah lain terkait optimalisasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik. Nanti kita harapkan aplikasi-aplikasi yang telah dibangun tersebut bisa diaplikasikan juga di daerah lain, paparnya. Bambang juga menyampaikan sanjungannya atas pembenahan yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Kota Akhlakul Karimah, terutama dari sisi visi Kepala Daerah yang lebih maju dalam komitmennya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses pelayanan publik secara transparan dan akuntabel. Apalagi di Kota Tangerang sudah ada Tangerang Live Room, dengan berbagai aplikasi yang ada didalamnya menjadikan masyarakat bisa lebih mudah untuk mengakses informasi apapun terkait Kota Tangerang, katanya menambahkan. Untuk itu, Bambang mengharapkan aplikasi-aplikasi tersebut bisa menjadi standar aplikasi pelayanan publik di daerah lain khususnya Provinsi Banten. Daripada bikin atau bangun sendiri-sendiri dengan platform yang berbeda, aplikasi tersebut bisa menjadi standar aplikasi pelayanan publik, karena di pusat belum ada standarisasi tersebut, katanya. Sementara itu, Wali Kota Arief R. Wismansyah yang menerima langsung kunjungan Ombudsman Provinsi Banten menyambut baik rencana ombudsman untuk menjadikan Kota Tangerang sebagai pilot project pemanfaatan teknologi informasi. (ant)
Suluh Indonesia/ant
RANO KARNO KAMPANYE - Relawan Sobat Rano membagikan tas belanja yang bergambar Rano Karno yang juga Gubernur Banten yang dibagikan disela kunjungan kerja Gubernur Sidak pasar di Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, kemarin. Meski belum dimulainya tahapan kampanye Pilgub Banten 2017, gubernur petahan Rano Karno mulai gencar mengkampanyekan dirinya.
Usir Truk Sampah Warga Bekasi
BEKASI - Ratusan warga di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi, Jawa Barat, menghalau iringan truk pengangkut sampah milik DKI Jakarta yang hendak melakukan pembuangan di lokasi tersebut. Kami tidak terima kalau TPST Bantargebang diswakelola oleh Pemprov DKI karena tidak ada jaminan pemberian tiping fee untuk warga yang selama ini terkena imbau bau sampah, kata koordinator warga Wandi (40) di Bekasi.
Pantauan di lokasi melaporkan, ratusan warga menghadang truk sampah DKI tepat di depan gerbang masuk menuju TPST Bantargebang. Massa juga membentangkan spanduk penolakan swakelola TPST Bantargebang oleh DKI tepat di pagar dekat timbangan sampah. Aksi itu digelar warga saat kuota timbangan telah mencapai batas maksimum pembuangan yakni 2.000 ton sekira pukul 10.00 WIB. Puluhan truk tersebut dipak-
Suluh Indonesia/ant
PASCA KEBAKARAN - Warga memotret puing bangunan sisa kebakaran Rumah Makan Saung Kuring di jalan KH. Sholeh Iskandar, Kota Bogor, kemarin. Kebakaran yang terjadi pada Rabu (22/6) dini hari yang menghanguskan bangunan restoran seluas 1500 meter tersebut.
Tangsel Persiapkan Pemekaran
TANGSEL - Pemkot Tangsel akan mempersiapkan melakukan pemekaran di bebe rapa kelurahan. Hal ini
menyusul Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan
sa memutar balik kendaraannya untuk dipulangkan ke DKI. Para sopir truk tampak kebingungan saat massa menggeruduk timbangan sampah di gerbang TPST. Sementara para kernet truk la ngsu ng turun dari kendaraan m ere ka unt uk memandu truk berputar arah di jalan menuju TPST yang memiliki lebar sekira 15 meter itu. Sopir segera putar balik kendaraannya. Jangan masuk ke TPST Bantar Gebang, kata salah seorang massa sambil
telah disahkan dan mnejadi Perda. Perda ini masih mengatur soal tata cara pemkeran, dan dari perda ini nantinya akan lahir perda pemekaran kelurahan. Tapi sementara ini dari kajian sementara kami yaitu Kecamatan Pondok Aren dan Pemulang kalau kita lihat secara g eog ra fis, ungkap Ketua Pansus Perda Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan, Iwan Rahayu di Tangsel, kemarin. Iwan mengatakan, kelurahan yang sangat berpotensi di m ekarkan yaitu kelurahan yan g berada di Kecam atan Pamulang dan Pondok Aren. Ha l itu dil ih at da ri l uas wilayah, dan jumlah penduduk
yang sangat padat. Seperti di Pondok Aren yang kini memili ki 11 kelurahan karean wilayahnya yang sangat luas. Da n unt uk Pam ulang yang memiliki 8 kelurahan dilihat da ri sisi kepadata n pe nduduknya. Mengenai Perda tersebut, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, dengan adanya aturan tersebut, maka akan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat pembangunan. Dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintah, kelurahan harus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, kata Airin. (nov)
berteriak ke para sopir. Wandi mengatakan, berdasarkan nota kesapahaman (MoU) antara DKI Jakarta dengan GTJ, bahwa per Januari 2016 jumlah sampah yang masuk ke TPST mencapai 2.000 ton per hari. Namun kenyatannya, jumlah sampah yang masuk mencapai 6.000-7.000 per hari. Aksi kami ini murni sebagai kontrol terhadap lingkungan sendiri, karena jumlah sampah yang masuk melebihi perjanjian sangat merugikan lingkungan
kami, katanya. Wandi mencontohkan, air tanah di lingkungan rumahnya sudah tercemar sampah. Warga terpaksa membeli air bersih sebesar Rp4.000 per galon untuk dikonsumsi atau keperluan memasak. Kondisi lingkungan itu diperparah dengan jumlah sampah yang melebihi perjanjian antara kedua belah pihak. Hingga berita ini dibuat, ratusan massa masih berkumpul di mesin timbangan sampah di gerbang depan. (ant)
BOGOR Rumah Makan (RM) Saung Kuring, di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor ludes terbakar, pada Rabu dini hari kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran ini dalam penanganan aparat kepolisian Polres Bogor Kota. Saksi mata di lokasi mengungkapkan, bahwa peristiwa kebakaran yang menghanguskan seluruh isi dan bangunan rumah makan tersebut terjadi mulai pukul 02.00 WIB. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 04.30 WIB, kata M. Toha, Satpam di lokasi. Besarnya kobaran api dan begitu banyaknya bahan matrial yang m udah terbakar, membuat seluruh pegawai dan pengunjung di restoran Sunda tersebut panik ketakutan. Alhamdulillah karyawan dan pengunjung yang saat itu akan melakukan santap sahur semuanya selamat, ungkapnya. Informasi dari beberapa
warga dan pegawai, bahwa api pertama berasal dari salah satu tungku kom por di bagian dapur meledak. Kemudian kobaran api menyambar beberapa bahan mudah terbakar. Sebagain besar matrial bangunan restoran ini memang menggunakan bahan baku berupa bambu dan atap kirai atau injuk, makanya cepat sekali terbakarnya, sesal mereka. Kepala BPBD Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan, bahwa api yang begitu cepat membesar dan terus merambat ke ruangan lainnya membuat petugas dari Pemadam Kebakaran Kota Bogor sempat kewalahan. Ada 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk memadamkan api, sebutnya. Dalam peristiwa tersebut, Ganjar mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab utama kebakaran. Soal penyebab pastinya sekarang ini masih diselidiki polisi, katanya. (bas)
Rumah Makan Saung Kuring Ludes Terbakar
Suluh Indonesia/ant
PENGIRIMAN PAKET MENINGKAT - Pekerja mengangkat paket barang berupa sepeda motor ke dalam mobil boks di salah satu jasa pengiriman barang di Stasiun Bekasi, kemarin. Menjelang lebaran pengiriman paket barang melalui jasa pengiriman kereta api berupa kendaraan motor dan pakaian meningkat.