Edisi 17 Juni 2015 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Pengemban Pengamal Pancasila

Rabu, 17 Juni 2015

No. 114 tahun IX

18 Juni, Awal Puasa JAKARTA - Kemenag menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1436 H dimulai, besok. Penetapan awal puasa diambil dalam sidang isbat yang digelar di Gedung Kemenag Jakarta, kemarin. Menag Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, berdasarkan paparan dari pakar astronomi, hilal terbenam lebih cepat dari matahari. Paparan pakar astronomi itu juga sama dengan laporan petugas rukyat di 36 titik yang tersebar di semua provinsi di Indonesia yang menyatakan belum melihat hilal. ‘’Bisa disimpulkan, tidak ada satu pun bukti berdasarkan observasi astronomi yang bisa mengatakan bahwa hilal bisa dilihat saat itu,” kata Lukman. Lukman menegaskan, belum tampaknya hilal di Indonesia juga sama dengan

pengamatan posisi hilal di seluruh dunia. Dengan demikian, Kemenag menyatakan bahwa peserta sidang isbat sepakat menetapkan bahwa awal puasa atau 1 Ramadhan adalah Kamis lusa. ‘’Semua peserta sidang isbat bisa menyepakati bahwa saat ini hilal tidak bisa dilihat, tidak tampak, maka bulan Syakban dilengkapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian 1 Ramadhan baru akan jatuh pada esok lusa, tepatnya Kamis, 18 juni 2015,” ucapnya. Sidang dihadiri Ketua MUI Din Syamsuddin beserta perwakilan puluhan organisasi masyarakat berbasis massa Islam. Sebelum sidang dimulai, para peserta dan tamu undangan mendengar pemaparan dari pakar ilmu astronomi utusan Planetarium dan Observatorium Jakarta, Badan Hisab dan Rukyat Kemenag. (ant)

Pemerintah Diminta

Kendalikan Harga Sembako Suluh Indonesia/ant

LATIHAN TEMPUR - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kiri) dan KSAD TNI AD Jenderal Gatot Nurmanto (kanan) saat menuju tempat pemberian arahan kepada para prajurit TNI AD dengan menaiki tank anoa di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Baturaja, Sumsel, kemarin.

Rapor Ahok Merah

JAKARTA - Direktur Eksekutif Periskop Data M Yusuf Qosim mengatakan, hasil survei dari lembaga tersebut menyimpulkan bahwa nilai rapor kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih merah. ‘’Hasil survei Persikop Data menyimpulkan masyarakat DKI Jakarta hanya 48,2 persen yang menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sedangkan 47,2 persen res-

ponden lainnya menyatakan tidak puas,” kata M Yusuf Qosim ketika mempresentasikan hasil surveinya bersamaan dengan “soft launching” lembaga survei tersebut di Jakarta, kemarin. Menurut Yusuf Qosim, survei dilakukan terhadap 500 responden berusia 17 tahun atau lebih di seluruh wilayah DKI Jakarta yang dipilih secara acak, di lima kota di Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka,

JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto menhargai langkah taktis pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam mengendalikan harga bahan kebutuhan masyarakat agar situasi tetap terkendali. ‘’Dalam sidak ini di Pasar Induk Kramat Djati, saya puas setelah mendapatkan informasi langsung di lapangan bahwa pemerintah sudah berkoordinasi sehingga harga kebutuhan masyarakat terkontrol,” kata Setya di Pasar Induk Kramat

Djati Jakarta, kemarin. Setya Novanto mengatakan selama ini masyarakat dibuat resah dengan isu kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun menurut Setya setelah dirinya melakukan kunjungan,nampak harga kebutuhan pokok terkendali. ‘’Namun saya tetap meminta pemerintah agar tetap mengendalikan dan mengontrol harga agar tengkulak tidak ‘bermain’,” ujarnya. Dia meminta masyarakat tidak khawatir dalam menghadapi bulan Ramadhan dan menjelang lebaran karena pe-

merintah pasti melakukan kontrol harga. Politisi Golkar itu meyakin bahwa pemerintah pasti melakukan tindakan untuk mengontrol stok barang, mulai dari distribusi hingga pemasaran agar berjalan baik. ‘’Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar jangan sampai stok menipis. Hal itu jangan hanya sampai puasa dan lebaran namun hingga tiga bulan ke depan,” katanya. Dia juga mengimbau seluruh masyarakat agar terus menggunakan produk lokal karena

selain aman, juga untuk memberdayakan petani dalam negeri. Setya mencontohkan produk kentang yang ada di Pasar Induk Kramat Djati, harganya sangat murah sehingga bisa merugikan petani. ‘’Supermarket juga harus membeli produk petani lokal lalu agar perputaran uangnya bagus maka harus dibayar tepat waktu,” katanya. Dalam kesempatan itu Setya mengunjungi penjual bawang merah, cabai, kentang, kol, buah melon, dan belewah. (ant)

yakni surveyor mengajukan pertanyaan bebas dan pertanyaan dengan pilihan, pada 1-7 Juni 2015. Menurut dia, hasil survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin error 4,4 persen. Yusuf menjelaskan, hasil survei tersebut juga menyimpulkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, hanya 29,6 persen. (ant)

Pemerintah Pastikan

UU KPK Masuk Prolegnas JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM mengajukan revisi atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK masuk dalam Proyeksi Legislasi Nasional 2015. UU ini sudah masuk dalam longlist

Prolegnas 2015-2019 sebagai inisiatif DPR dan perlu didorong untuk dimajukan sebagai prioritas 2015,” kata Menkumham Yasona H Laoly, di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, kemarin.

Yasona menjelaskan pelaksanaan UU KPK masih menimbulkan masalah yang menyebabkan terganggunya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurut dia perlu dilakukan peninjauan terhadap beberapa ketentuan dalam upaya membangun negara yang bersih dan penguatan terhadap lembaga terkait dengan penyelesaian kasus korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. ‘’Peninjauan itu terkait, pertama kewenangan penyadapan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM yaitu hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses ‘pro-justita’,” ujarnya. Kedua menurut Yasona, peninjauan terkait kewenangan penuntutan yang perlu disinergikan dengan kewenangan Kejaksaan Agung. Dia menjelaskan peninjauan ketiga terkait perlu dibentuknya dewan pengawas, dan keempat mengenai pengaturan terkait pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan. ‘’Peninjauan kelima mengenai penguatan terhadap pengaturan kolektif kolegial,” tuturnya. Selain itu pemerintah juga mengusulkan penambahan RUU tentang Bea Materai dan RUU tentang Terorisme. (ant)

Suluh Indonesia/ant

RUKYATUL HILAL BALI - Petugas Rukyat mengamati posisi Hilal menggunakan teropong saat Rukyatul Hilal di Pantai Jerman, Kuta, Bali, kemarin. Pengamatan Hilal yang dilakukan oleh sejumlah lembaga keagamaan bersama BMKG Bali tersebut dilakukan untuk penentuan awal Ramadan 1436 H.

Terkait Praperadilan

MA Didesak Keluarkan Peraturan JAKARTA - Koalisi Ma-syarakat Sipil Antikorupsi mendesak agar Mahkamah Agung segera mengeluarkan Peraturan MA terkait acara praperadilan, pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait perluasan objek praperadilan. ‘’Kami meminta agar dibuat peraturan MA, karena MA memiliki fungsi regulator yaitu terkait hukum acara karena MK sudah memperluas objek praperadilan se-

hingga ada dinamika hukum acara yang berubah tapi substansi hukum tidak berubah sama sekali. Harus ada regulasi untuk praperadilan yang mengatur bagaimana melakukan praperadilan,” kata peneliti hukum pidana Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting di Jakarta, kemarin. Miko menyampaikan hal ini terkait dengan “kekalahan” KPK dalam tiga gugatan praperadilan yaitu gugatan

Budi Gunawan, Ilham Arief Sirajuddin dan Hadi Poernomo di PN Jaksel. Menurut dia,”apa saja yang diatur? Yaitu pertama, sejauh mana pembuktian bisa dilakukan dalam praperadilan, kedua sejauh mana hakim bisa memutuskan suatu perkara dalam praperadilan. Misalnya pada gugatan Budi Gunawan hakim langsung masuk ke pasal 11 UU KPK mengenai subjek hukum yang bisa ditangani KPK dan pada kasus Hadi Poerno-

mo mengenai kewenangan penyelidik dan penyidik independen”. Dan ketiga adalah apa saja upaya hukum yang bisa dilakukan terkait putusan praperadilan karena sebenarnya dalam hukum acara upaya itu tertutup tapi perlu ada upaya hukum terhadap praperadilan. Miko menuturkan, ia dan rekan-rekannya sudah membuat konsep mengenai peraturan MA tersebut. (ant)

K ta

Suluh Indonesia, Rabu 17 Juni 2015

2

Kilas Polisi Sewakan Pistol APARAT Polsek Cilandak Jakarta Selatan mengamankan dua oknum kepolisian yang diduga menyewakan senjata api kepada sopir angkutan umum. Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Jaksel AKBP Audie Latuheru di Jakarta, kemarin mengatakan, Polda Metro Jaya yang menangani kasus itu. Audie mengungkapkan penangkapan terhadap dua oknum aparat itu merupakan pengembangan penemuan senjata api di bekas Terminal Lebak Bulus Jaksel. Berdasarkan informasi, kedua oknum polisi itu yakni anggota Unit Lantas Polsek Ciputat Aipda DK (39) dan Aiptu JS (46). Petugas mengamankan Aipda DK di Pondok Cabe Pamulang Kota Tangerang, Banten, sedangkan Aiptu JS diamankan di Polsek Pamulang. Aiptu JS menyewakan senjata api berasal dari barang bukti yang diamankan dari pelaku pencurian kendaraan bermotor. Saat itu, JS menjadi Tim Buru Sergap Polsek Pamulang sekitar 2003. (kmb)

54 Ruko Dibongkar SEBANYAK 54 bangunan rumah toko (ruko) di Jalan Pejagalan Raya Nomor 62, Kelurahan Pekojan, Tambora, Jakbar, kemarin dibongkar paksa karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Marbin Hutajulu, Kepala Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Barat mengatakan, sebelum dibongkar, kami sudah melayangkan surat peringatan hingga surat penyegelan, tapi tidak digubris pemilik ruko. Menurut Marbin, surat penyegelan sudah dikeluarkan sejak tahun 2014 lalu. Ia mengimbau agar pemilik ruko segera mengurus perizinannya, namun hingga batas yang ditentukan, tidak juga diindahkan. Saat dilakukan pembongkaran menggunakan dua eskavator, sejumlah warga berupaya menghalang-halangi petugas. Mereka yang mengaku orang suruhan pemilik ruko meminta petugas untuk menunda pembongkaran. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

JELANG RAMADAN - Sejumlah pemuda membersihkan kubah masjid menjelang datangnya bulan puasa Ramadan di Jakarta, kemarin. Bulan suci Ramadan di Indonesia akan dimulai pada 18 Juni esok, menurut berita media setempat.

Jabatan RT/RW DKI Jakarta

Kasus DBD Tinggi PENYAKIT demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi ancaman serius bagi warga Jakarta. Bagaimana tidak, sejak Januari hingga Juni 2015, tercatat sebanyak 3.423 kasus demam berdarah terjadi di ibu kota. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, Jakarta Selatan menduduki peringkat tertinggi dengan 834 kasus. Disusul Jakarta Barat 810 kasus, Jakarta Timur 765 kasus, Jakarta Utara 617 kasus, dan Jakarta Pusat 318 kasus. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan, Jakarta Selatan merupakan wilayah yang warganya paling banyak terjangkit penyakit demam berdarah. Koesmedi mengatakan, dari tahun ke tahun, kasus DBD di wilayah Jakarta Selatan selalu tinggi. Bahkan, hingga Juni ini sudah ada 834 kasus dan tertinggi di ibu kota. Fenomena lain penyakit DBD pada tahun ini yakni menyerang kawasan elite. (kmb)

Dibatasi Dua Periode JAKARTA - Masa jabatan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di DKI kini tidak bisa lagi seumur hidup. Untuk penyegaran dan gerak perubahan di lingkungan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta membatasi pengurusan RT/RW maksimal hanya dua periode saja. ‘’Dulu tidak ada batas waktu,

sekarang hanya 2 periode. Minimal pendidikan SMP, dulu banyak juga yang tidak bisa membaca. Persyaratan ini supaya RT dan RW bisa mengikuti perubahan,” ujar Dian Erlangga, Kabag Tata Pemerintahan Pemkot Jaksel, kemarin. Dian mengatakan, di Jaksel sudah 100 persen diberikan sosialisasi terkait pembatasan

masa jabatan RT/RW tersebut. Adapun untuk RT/RW yang belum habis masa periodenya, pihaknya menunggu periodenya habis terlebih dahulu. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja RT/RW pihaknya melakukan pembinaan administrasi dan keuangan. Hal ini dilakukan sesuai Pergub No 168 tahun 2014 tentang Pe-

doman RT/RW. ‘’Pembinaan keuangan operasional RT/RW agar pengurus dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi,” harapnya. Ia menambahkan, setiap pengurus RT/RW juga akan mempunyai rekening khusus yang bisa digunakan untuk operasional RT/RW. ‘’Anggaran ini bisa digunakan untuk rapat dan

kerja bakti. Bisa juga beli pulsa untuk menghubungi lurah dan camat,” terangnya. Dian mengatakan, dalam waktu dekat ini Pemprov DKI Jakarta dan Bank DKI Jakarta akan membuatkan rekening yang secara serentak akan digunakan untuk transfer uang operasional pejabat RT/RW tersebut. (kmb)

Kapolda Metro Ingatkan

Ormas Tidak “Sweeping” JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Tito Karnavian mengingatkan organisasi masyarakat (ormas) tidak melakukan razia atau “sweeping” tempat hiburan malam selama Ramadhan. ‘’Yang boleh melakukan (penertiban) adalah aparat negara,” kata Tito di Jakarta, kemarin. Irjen Tito menegaskan kelompok tertentu tidak

diperbolehkan melakukan tindakan sendiri terhadap tempat hiburan malam. Tito berjanji akan menindak tegas dan memproses hukum ormas yang melakukan sweeping tempat hiburan malam bahkan jika terjadi pengrusakan. Mantan Kapolda Papua itu memerintahkan kapolres dan kapolsek aktif menjalin komunikasi dengan pimpinan ormas dan tokoh masyarakat.

Tito menyatakan pimpinan ormas maupun tokoh masyarakat juga harus memberikan informasi kepada kepolisian ketika menemukan tempat hiburan melanggar peraturan daerah (perda) terkait jam operasional. ‘’Intinya menyampaikan informasi tentang misalnya ada pelanggaran atas aturan yang dibuat Pemda karena persoalan buka tutup sampaikan kepada polisi atau Sat-

pol PP untuk dilakukan penertiban,” tutur Tito. Langkah lainnya, Tito menuturkan pihaknya telah mengundang pengusaha tempat hiburan, ormas dan tokoh masyarakat guna menjaga situasi kondusif selama Ramadhan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tito minta kapolres dan kapolsek berkoordinasi dengan Satpol PP. (kmb)

2016

Program Kampung Deret Dilanjutkan JAKARTA - Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta berencana kembali melanjutkan program kampung deret pada tahun 2016 mendatang. Tahun ini, program tersebut ditiadakan karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati beberapa titik perumahan dalam program itu yang ternyata berdiri di atas lahan milik negara. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Adji menjelaskan, pihaknya masih melakukan kajian total terkait program kampung deret yang sudah berjalan dalam kurun waktu 2013-2014. Menurut mantan Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, selain masalah kepemilikan lahan, persoalan lain yang ditemukan adalah maraknya oknum pengurus RT/RW yang mengambil keuntungan sepihak. Belum lagi dari hasil kajian diketahui sekitar 20 persen program kampung deret tidak tepat sasaran. ‘’Sebelum melanjutkan program kampung deret, kami akan selesaikan seluruh masalah yang menyangkut kampung deret lebih dulu,” kata Ika di Jakarta, kemarin. Dikatakan Ika, kajian tersebut meliputi aspek kawasan, legalitas lahan dan pendataan warga. Dengan evaluasi ini. Ia optimistis warga yang menda-

pat bantuan adalah orang-orang yang layak. Sementara itu, Marwati (45), salah satu warga RT 005/004, Kelurahan Tambora, Jakarta Barat, menyebutkan, hingga kini masih menunggu kelanju-

tan pembangunan kampung deret di pemukimannya. Marwati mengaku telah mengajukan permohonan pembangunan kampung deret sejak 2014 lalu. Namun hingga saat ini belum ada keteran-

gan soal kelanjutan pembangunan tersebut. ‘’Sebanyak 90 kepala keluarga di kampung ini masih menunggu realisasi dilanjutkannya program kampung deret,” ujar Marwati. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

KEBAKARAN PEMUKIMAN KWITANG - Warga mencoba mencari barang-barangnya di puing-puing sisa kebakaran di kawasan Kwitang, Jakarta, kemarin. Kebakaran yang melanda pemukiman penduduk tersebut menghanguskan sembilan rumah dan hingga saat ini belum diketahui penyebabnya.

Dewan Minta

Budaya Betawi Masuk Kurikulum SELURUH Fraksi di DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perihal Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Suluh Indonesia/ant

KRL ANJLOK PESANGGERAHAN - Petugas berusaha mengembalikan posisi gerbong KRL Communter Liner yang anjlok di kawasan Bintaro Permai, Jaksel, kemarin. Kejadian tersebut mengakibatkan hanya satu lintasan rel yang dipergunakan.

Dukungan dewan disampaikan di dalam Rapat Paripurna terkait pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang Kepariwisataan dan Raperda tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin. Bahkan Fraksi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Hanura, dan Nasdem meminta Pemprov DKI agar memasukkan kebudayaan Betawi ke dalam kurikulum pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) hingga ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) serta pendidikan informal. ‘’Pelestarian kebudayaan Betawi hendaknya

dimaknai secara mendasar dengan memasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Hal ini dilakukan agar budaya Betawi memiliki pengaruh yang besar dan tertanam sejak dini sehingga menjadi tuan rumah di kotanya sendiri,” ujar Hasan Basri, anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Nasdem. Sejumlah Fraksi DPRD DKI juga mengusulkan membuat karakteristik khusus Betawi pada gedung, pasar tradisional milik Pemprov DKI, dan gerbang masuk wilayah kota Jakarta. Beberapa fraksi juga mengusulkan Pemprov DKI secara konsisten menata dan membangun perkampungan Betawi di sejumlah wilayah ibu kota. ‘’Perlu ada or-

namen khas Betawi di kantor pemerintah dan sekolah negeri di ibu kota. Kami mengusulkan Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan keberpihakan yang konkret guna memelihara dan mengembangkan nilai budaya Betawi,” kata Nasrulah, anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS. Sementara itu, M Syarif dari Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi kebijakan Gubernur DKI yang peduli terhadap pelestarian budaya Betawi. ‘’Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemprov DKI yang selama ini mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengenakan pakaian khas Betawi yang tertuang di dalam peraturan gubernur,” katanya. Untuk diketahui, Budaya Betawi nyaris hilang menyusul pembangunan Pemprov DKI Jakarta yang membuat warga asli Betawi terpinggirkan. (kmb)

Metr politan

Suluh Indonesia, Rabu 17 Juni 2015

3

Soal Dana Aspirasi

Pemerintah Harus Bersikap JAKARTA - Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti mendesak pemerintah untuk segera menyikapi usulan dana pembangunan dapil (dana aspirasi) dari DPR yang dikabarkan mencapai angka Rp20 miliar setiap anggota dewan. ‘’Kami minta ke Presiden memberikan sinyal apakah beliau menolak atau menerima usulan itu,” kata Ray dalam diskusi bertajuk ‘Berhentilah Merampok Dana Rakyat Indonesia’ di Jakarta, kemarin. Hal tersebut diungkapkan Ray karena dirinya berpandangan ada kecenderungan pemerintah yang tidak reaktif terhadap permintaan DPR tersebut, sehingga memun-

culkan spekulasi adanya permainan agar DPR tidak mengganggu pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Ray meminta Joko Widodo tidak menyetujui dana aspirasi yang diusulkan DPR. ‘’Jika usulan itu lolos, indikasinya Jokowi berusaha menjinakkan DPR agar tidak galak kepada pemerintah,” ujarnya. Hal tersebut, kata Ray, jika melihat keberanian DPR yang menganggarkan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar setiap anggota per tahun, seperti meminta sogokan dari pemerintah untuk meredam agar tidak terlalu keras kepada eksekutif. ‘’Ini dicurigai

ada tawar-menawar antara pemerintah dan DPR. Seperti politik nina bobo agar DPR tidak galak lagi ke pemerintahan sekarang,” tuturnya. Hal ini juga sebelumnya sudah diutarakan juru bicara Fraksi Demokrat DPR RI Iksan Modjo yang mengatakan adanya ketidakjelasan sikap pemerintah terhadap wacana ini, membuat pihaknya meyakini dana sebesar Rp11,2 triliun yang dibagi rata untuk 560 anggota DPR, sudah disiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah dalam RAPBN 2016. ‘’Selama ini, seakan-akan yang menyetujui dana aspirasi ini hanya DPR,’’ katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

BERTEMU JAKSA AGUNG - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) Destry Damayanti (kiri) bersama Anggota Pansel KPK Yenti Ganarsih (kanan) memberi keterangan kepada wartawan seusai bertemu Jaksa Agung Prasetyo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Perundingan Pilkada

Dana Aspirasi

Tidak Substansial JAKARTA - Poros Muda Partai Golkar menilai perundingan perdana tim pilkada partai beringin itu yang melibatkan dua kubu kepengurusan, tidak menyentuh aspek substansial perdamaian. ‘’Menyikapi perundingan tim dari kedua kubu Golkar kemarin, kami berpandangan bahwa tidak ada sesuatu yang substansial yang diputuskan,” kata juru bicara Poros Muda Golkar Andi Sinulingga di Jakarta, kemarin.

Andi menyatakan memberikan apresiasi terhadap pertemuan tim kedua kubu pada Senin malam itu. Namun poros muda kecewa dalam pertemuan perdana itu, kedua kubu hanya berputar ihwal semangat yang sama untuk menyukseskan pilkada. ‘’Pertemuan itu menghindari pembicaraan terkait hal-hal yang justru menjadi pintu utama jalan keluar perdamaian,” ucap Andi. Hal-hal yang dihindari itu

antara lain pertama, siapa yang akan memimpin tim penjaringan pilkada, apakah dari kubu Aburizal Bakrie atau dari kubu Agung Laksono. Kedua, siapa yang akan menandatangani surat dalam pilkada, apakah kubu Aburizal Bakrie atau kubu Agung Laksono, atau perpaduan kedua kubu. Ketiga, meskipun dua hal tersebut dapat disepakati, maka tidak akan cukup waktu bagi Golkar untuk maksimal dalam

proses penjaringan maupun pemenangan calon-calon kepala daerah yang diusung. ‘’Kapan Golkar akan melakukan survei potensi calon, siapa yang akan membiayai survei tersebut, bagaimana teknis penentuan calon jika masingmasing kubu punya calon dan ngotot dengan calonnya masing-masing. Waktu yang tersedia hanya 40 hari belum dipotong lima hari sebelum dan lima hari setelah lebaran (Idul Fitri,

Salah Persepsi

red),” jelas dia. Poros Muda Golkar memandang tidak ada hal substansial yang produktif yang dibahas dalam tim perundingan, berkaitan dengan kesuksesan Golkar mengikuti dan memenangkan pilkada serentak yang akan datang. Poros muda berpendapat Golkar tidak perlu membuangbuang waktu lagi dan segera islah, di mana kedua kubu harus duduk bersama. (ant)

JAKARTA - Pengamat politik dari Indonesia institute for Development (Inded) Arif Susanto menilai pengusulan dana pembangunan daerah pemilihan sebesar Rp20 miliar untuk setiap anggota dewan adalah bentuk salah persepsi para legislator terhadap UU Nomor 17 Tahun 2003. ‘’Alasan yang dikeluarkan untuk Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), saya yakin ada keasalahan persepsi terhadap UU MD3,” kata Arif setelah diskusi bertajuk ‘Berhentilah Meram-

pok Dana Rakyat Indonesia’ di Jakarta, kemarin. Menurut Arif, dana Aspirasi yang diajukan oleh DPR didasarkan pada kesalahan penafsiran UU MD3 itu yaitu pasal 78 dan pasal 80 huruf (J). Pasal 78 tersebut berbunyi bahwa para anggota dewan akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa. Pasal 80 huruf (J) UU MD3 yang berbunyi, anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil. (ant)

Negara Harus

Lindungi Anak

Suluh Indonesia/ant

SIDANG ITSBAT RAMADAN - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kiri) bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Maruf Amin (kedua kanan) dan sejumlah perwakilan ormas berjalan menuju ruang paparan tentang hilal sebelum Sidang Itsbat Awal Ramadan 1436 H di Gedung Kemenag Jakarta, kemarin. Pemerintah melalui sidang tersebut memutuskan tanggal 1 Ramadan 1436 H jatuh pada hari Kamis, 18 Juni 2015.

Jangan Berpolitik

Jika Mau Makan Tulang Kawan WAKIL Ketua DPR Taufik Kurniawan mengingatkan rekan-rekannya di DPR jangan berpolitik “makan tulang kawan” dalam menyatakan pendapat soal dana usulan program pengembangan daerah pemilihan (UP2DP) atau kerap disebut dana aspirasi. Taufik yang juga Ketua Tim UP2DP itu di Jakarta, kemarin mengatakan, jangan berpolitik ‘makan tulang kawan’ untuk mengambil keuntungan sendiri. Politisi dari PAN itu menjelaskan berpolitik “makan tulang kawan” yang dimaksudkan adalah menyatakan sikap dan pendapat bertolak belakang dari yang telah disampaikan semula. Ia mencontohkan semula banyak anggota dan fraksi DPR yang menyetujui soal dana aspirasi bagi tiap anggota mengembangkan daerah pemilihannya sebesar Rp20 miliar pertahun tetapi perkembangannya sekarang sebagian

mereka yang telah setuju itu menjadi menolak. Taufik meminta agar partaipartai yang memiliki kursi di DPR tidak mengambil keuntungan politik dari persoalan UP2DP atau lebih dikenal dengan dana aspirasi Rp20 miliar.

Taufik Kurniawan

Semua setuju Ia mengingatkan pada awalnya semua partai setuju dengan adanya dana tersebut. Taufik mengaku heran dengan adanya sejumlah partai yang tiba-tiba mengaku menolak dana tersebut. ‘’Kalau sekarang ada fraksi menolak aneh, dia memungkiri rapat paripurna. Saya hanya titip pe-

san tolong berpolitik elegan di DPR, kalau tidak setuju sampaikan dari awal. Artinya di DPR jangan berpolitik ‘makan tulang kawan’,” katanya. Taufik menjelaskan dana aspirasi berawal dari rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. ‘’Ada lebih dari tiga kali rapat konsultasi antara pimpinan DPR

dengan pimpinan fraksi,” katanya. Hasil rapat ini, katanya, diumumkan pada rapat paripurna 17 Februari 2015. Kemudian rapat paripurna kedua memutuskan tentang struktur dari tim UP2DP, yang menunjuk Taufik Kurniawan sebagai Ketua Tim UP2DP. ‘’Sampai tahap ini semua fraksi setuju, tidak ada fraksi yang menolak, semua punya argumentasi dan DPR sifatnya hanya mengusulkan,” katanya. Ia menambahkan sejumlah fraksi menyatakan anggota DPR di Komisi I, III, dan XI tidak langsung bersinggungan dengan konstituen sedangkan di Komisi IV, V, dan VIII sangat dekat dengan masalah konstituen. ‘’Sehingga dimunculkan aspek keadilan dan pemerataan dan itu semua fraksi setuju,” katanya. Taufik mengaku heran kalau sekarang dalam perkembangannya ada pihak fraksi yang menyatakan menolak dana itu. (ant)

JAKARTA - Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris menyatakan negara harus selalu hadir melindungi anakanak dari setiap ancaman kekerasan, agar berbagai kasus, termasuk pembunuhan bocah delapan tahun di Bali, Angeline, tidak terulang lagi. ‘’Beri kami harapan bahwa negara hadir melindungi anak-anak. Beri peringatan kepada orang-orang di luar sana bahwa tidak ada tempat untuk orang-orang biadab penyiksa dan pembunuh anak di negeri ini,” katanya di Jakarta, kemarin. Fahira yang juga Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri (Abadi) mengatakan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa negara, pe-

Fahira Idris merintah, dan pemerintah daerah melindungi setiap anak dari ancaman kekerasan dan pembunuhan. Pasal 21 ayat (1) UU itu menyebutkan, ”Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau anak”. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 17 Juni 2015

4

Pilkada Depok

Dipastikan Tak Ada Calon Independen

Suluh Indonesia/ant

RAZIA MINUMAN KERAS - Petugas Satpol PP melakukan razia minuman keras di salah satu agen penjual miras dikawasan Kranji, Bekasi, kemarin. Razia tersebut dilakukan guna menekan peredaran miras, prostitusi dan tidak kejahatan menjelang bulan Ramadan.

DEPOK - Setelah menunggu sekitar lima hari untuk pendaftar calon walikota dan wakil walikota Depok dari jalur independen (perorangan), KPUD Kota Depok akhirnya menutupnya pendaftaran. Hasilnya, tak ada seorang pun yang memenuhi syarat berkas dukungan. ‘’Sesuai dengan Peraturan KPU, di hari terakhir penerimaan dukungan dari pasangan calon perseorangan ditunggu hingga Senin pukul 16.00 WIB namun tak ada yang memenuhi syarat,” ujar Ketua KPUD Depok Titik Nurhayati di Depok, kemarin. Menurutnya, sesuai tahapan, pengumuman pendaftaran pihaknya telah mensosialisaikan di media dan disampaikan di papan pengumuman, baik di kelurahan maupun kecamatan. ‘’Untuk pendaftaran ini memang kita buka untuk umum dan sudah diumumkan,” ujarnya. Titik mengatakan pada pukul 15.30 ada pasangan calon yang datang dan mengisi daftar hadir. Tetapi hingga pukul 16.41, jumlah dukungan 106.152 KTP yang tersebar di minimal enam kecamatan belum diserahkan. ‘’Kami

HIV/AIDS di Bogor

Jangkiti 900 Orang CIBINONG - Kabid Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, Dinkes Kabupaten Bogor, dr. Kusnadi mengatkan, jumlah penderita HIV/AIDS di Bogor kian meningkat setiap tahunnya. ‘’Sex bebas, penggunaan jarum suntik di kalangan para pemakai narkoba menjadi penyebab utama terus meningkatnya kasus HIV/AIDS di Bogor,” katanya di Cibinong, kemarin. Berdasarkan data dinas kesehatan setempat, pada tahun 2012 jumlah penderita HIV/AIDS di Bogor tercatat

sebanyak 600, tahun 2013 sebanyak 700 orang, tahun 2014 meningkat menjadi 800 orang. Dan pada tahun 2015 ini diperkirakan jumlahnya telah mencapai lebih dari 900 orang. ‘’Bayangkan, itu hanya data yang terungkap dipermukaannya saja. Padahal kita tahu bahwa kasus HIV ini sering diibaratkan seperti fenomena gunung es. Artinya jumlah yang sesungguhnya biasanya jauh lebih besar dari yang tampak saat ini,” ungkapnya. Di Bogor penularan penyakit metikan dan belum ada obatnya ini semakin mengkawatir-

kan seiring kemajuan teknologi dan fakta kian meningkatnya kasus kenakalan pelajar dan remaja di Bogor. ‘’Pagi tadi saya baca di koran ada belasan remaja di Bogor yang masih dibawah umur terjaring razia PSK olnline. Tarif mereka pun terbilang cukup fantastic,” sesalnya. Tuntutan kebutuhan, gaya hidup materialistik para remaja Bogor yang terkadang tidak berbanding lurus dengan pendapatan para orang tuanya mudah dimanfaatkan oleh orang orang yang tidak bertanggungjawab (germo) untuk

menjerumuskan remaja kita ke lembah hitam prostitusi dan kejahatan lainnya. “Ini yang harus menjadi tangungjawab dan perhatian kita semua,” ajaknya. Sulitnya mendeteksi dan mengungkap data secara tepat dan akurat terhadap jumlah penderita penyakit HIV/ AIDS di Bogor juga disebabkan factor masih adanya angapan kuat ditengah masyarakat bahwa penyakit tersebut merupakan aib besar bagi diri dan keluarga. ‘’Ini sebetulnya yang harus kita sadarkan dengan memberikan

sosialsiasi dan pengeratian bahwa belum tentu meraka yang terkena penyakit ini bersalah atau berbuat maksiat. Banyak dari meraka sebtulnya tertular karena ketidak tahuan meraka,” ungkapnya. Faktor lain, lanjutnya, di Kabupaten Bogor juga maraknya praktek prostitusi terselubung yang kerap memanfaatkan rumah kos atau kontrakan, hotel dan tempat lainnya, sehingga sulit dijangkau petugas. ‘’Ini sebetulnya yang selama ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah,’’ kata Kusnadi. (bas)

WN Nigeria Dituntut Hukuman Mati ing siap edar. Bahkan, 3 Kg sabu telah sempat dijual terdakwa. Sisanya 4 Kg sabu disita dari penggeledahan Desember lalu di Apartemen Margonda Residence. ‘’Jadi digabung 4 Kg ditambah ganja yang dimilik terdaksi dinomilkan mencapai Rp. 6 miliar,” kata dia. Sepanjang sejarah. ini untuk pertama kalinya tuntutan hukuman mati terjadi di Kejaksaan Negeri Depok. Menurut Arnold, tuntutan itu mengacu pada Undang-undang RI pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1. Sedangkan kuasa hukum Uzoma, Oloan Marpaung keberatan atas tuntutan hukuman mati. Namun Oloan mengakui tuntutan terhadap kliennya pantas. ‘’Keberatan, tapi jika seperti kasus ini tepatnya hukuman mati. Saya disini sebagai lawyer kita lihat saja perkembangannya nanti,’’ katanya. (jif)

Suluh Indonesia/ant

AMANKAN 314 PREMAN - Polisi memberi pengarahan pada preman yang terjaring razia saat rilis di Mapolres Bogor, Cibinong, kemarin. Sebanyak 314 preman dari berbagai aktivitas yang meresahkan masyarakat seperti anjal, pengamen dan calo terminal diamankan usai operasi pekat disejumlah titik wilayah Kabupaten Bogor.

Haruskah Dianggarkan Hingga Rp 3 Miliar ?

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Penggila Batu Akik DEMAM batu akik nampaknya kian merajalela. Tidak tanggung-tanggung, dikota Tangsel ada seorang pecinta batu akik yang mengaku mengoleksi hingga 750 item batu akik dari berbagai wilayah di Indonesia. Herman Nusmanafe (65) meski baru menggemari batu akik sejak setahun lalu, namun pria warga Jalan Anggrek, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang ini sudah bisa mengoleksi batu akik mulai dari batu jenis bacan mani gajah, black oval, sisik naga, bulu hanoman, hingga batu langka Naga Sui yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Semua masuk dalam daftar koleksi Herman. Menurut dia, total batu yang dipunya 750 batu akik. Terdiri dari 500 jenis batu cincin dan 250 liontin. Herman yang berprofesi sebagai pelayar tersebut mengenakan hingga 80 buah batu akik ditubuhnya. Untuk semua batu koleksinya itu, Herman mengaku sudah menghabiskan dana hingga sekitar Rp300 juta. (nov)

KRL Anjlok

Aset Koruptor Disita

Anggaran Peliharaan Gedung

ANGGARAN rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk merenovasi gedung utama Balaikota dan gedung Dibaleka 1 mendapat sorotan dari berbagai pihak. Hal itu terjadi lantaran anggaran yang digelontorkan untuk merenovasi gedung tersebut terlalu sebesar yakni sekitar Rp3 miliar.

Kilas

KERETA Commuter Line Jurusan Tanah abangParung, Selasa (16/6) anjlok di perlintasan rel antara stasiun pondok ranji dan kebayoran lama di jalan bintaro permai 4 pesanggrahan, Tangerang Selatan (Tangsel). Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, pasalnya seluruh penumpang berhasil di evakuasi pada pukul 12.30. “Awalnya terdengar suara seperti dentuman ternyata itu kereta yang anjlok,” ungkap saksi mata, Rahmadi kemarin. Kendati penumpang sudah di evakuasi, namun kereta tidak bisa langusng dievakuasi. Akibatnya kemacetan panjang tidak bisa dielakkan dari arah ulujami hingga tanah kusir, begitupun dengan arah sebaliknya. Dari pantauan dilapangan petugas dibantu dengan personil TNI mengangkat badan kereta dan memperbaiki kerusakan akibat anjloknya kereta. Tidak tampak ada alat berat dilokasi. Petugas hanya menggunakan alat seadanya saja. (nov)

Jadi Bandar Sabu

DEPOK - Jaksa penuntut umum menuntut Uzoma Elele Alfa (33), terdakwa pemilik shabu senilai Rp. 6 miliar dengan hukuman mati.Tuntutan itu, disampaikan Jaksa Penuntut Umum, Arnold Siahaan dalam sidang perkara itu di Pengadilan Negeri Depok. Menurut Jaksa, ada beberapa pertimbangan sehingga Uzoma Elele Alfa harus dihukum mati. Pertama, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masuk ke sindikat internasional. Kedua, merusak moral generasi bangsa dan bertentangan dengan norma agama. ‘’Dengan demikian kami tuntut dengan hukuman mati,” kata Arnold usai persidangan di PN Depok, kemarin. Arnold mengatakan, barang bukti narkoba yang disita aparat ketika penangkapan mencapai 7 Kg. Yaitu terdiri dari 7 Kg sabu dan 301 gram ganja ker-

sampaikan dengan hormat kepada pasangan dari calon perseorangan Ibrahim Kadir Tuasamu dan Johanes Karundeng bahwa yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagai calon perseorangan karena dukungan tak diterima, tetapi kami sangat mengapresiasi kehadiran beliau berdua, bahkan dua kali ke KPUD Kota Depok,” jelasnya. Sementara, pasangan Ibrahim Kadir Tuasamu-Johanes Karundeng mengaku tetap datang dihari terakhir untuk memberikan sisa berkas dukungan yang sudah diserahkan sebelumnya. Namun pihaknya juga mengakui sampai ke kantor KPUD Kota Depok pukul 16.45 wib, Artinya terlambat 45 menit dari jadwal. Ibrahim Kadir juga sempat berharap pihak KPUD Depok bisamemberi tolerasi atas keterlambatan itu, karena berkas awal sudah diserahkan sejak akhir pekan lalu. ‘’Kita kan menyerahkan masih pada tanggal 15 Juni, pada hari terakhir batas waktu, ya kalau bisa ada toleransi dari KPUD. Semua persyaratan sudah kami lengkapi, termasuk 106.152 KTP,’’ katanya. (jif)

Mennggapi kabar tersebut, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok, Kania Purwanti menegaskan anggaran sebesar Rp3 miliar yang dikeluarkan pihaknya tak hanya terfokus untuk perbaikan Balaikota saja, tetapi juga terbagi untuk memperbaiki sarana milik pemkot. “Dana tersebut kita pakai, bukan untuk perbaikan Balaikota saja, namun dana tersebut akan dipakai untuk merenovasi sarana lainnya,” terangnya di Balaikota Depok, kemarin. Iya menjelaskan, anggaran Rp3 miliar terpecah penggunaannya diantaranya perbaikan Balaikota yang direnovasi tahun ini dengan perkiraan biaya Rp1 miliar dan perbaikan gedung Dibaleka 1 sebesar Rp 2 miliar.

“Biaya untuk proses pengerjaan renovasi sudah dipersiapkan, hanya tinggal menunggu proses lelang yang dilakukan Juli mendatang. Saat ini kami masih berfokus kepada lelang dengan anggaran Rp 2 miliar,” ucapnya kepada media. Menurutnya, dari hasil perencanaan renovasi yang berjalan lebih kepada pemeliharaaan ruangan, perbaikan fasilitas toilet, penggantian plafon yang sudah tak layak pakai dan pengadaan AC. Rencana perbaikan ini merupakan usulan dari masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkantor di gedung tersebut dan diterima oleh pihak Distarkim sejak tahun lalu. “Detail Engineering Desain

(DED) sudah dipersiapkan sejak 2014 lalu. Jika tidak ada halangan, untuk pengerjaannya akan dilakukan tahun ini,” terangnya. Sementara itu, menanggapi kanopi yang jebol beberapa waktu lalu, Kania mengaku saat ini masih menunggu laporan dari Kabag. Umum Setda Kota Depok terkait penanganannya. Jika penggantian kanopi tersebut harus melalui proses lelang, maka akan turut masuk ke dalam rehab oleh Distarkim. Sementara itu, jika masih dapat dijangkau melalui dana pemeliharaan, maka akan masuk ke tanggung jawab bagian umum. “Kalau itu masuk ke Distarkim maka akan kita review, hingga saat ini konsultan dari bagian umum belum melaporkannya kepada kami,” ujarnya. (jif)

KEJAKSAAN Agung menyita aset tersangka dugaan korupsi pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangsel Herdian Koosnadi. Kapuspenkum Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, kemarin mengatakan, aset Herdian yang disita yakni sebuah rumah toko di Gorden Madrid II, Blok F, nomor 25 RT 001 / RW 004 Rawa Mekar Jaya, Bumi Serpong Damai. Satu rumah 228 meter persegi di Jalan Telaga Biru nomor 60 RT 02 / RW 02, Lippo Karawaci Tangerang serta satu bidang tanah seluas 14620 meter persegi di Lippo Karawaci Tangerang, Jalan Telaga Biru nomor 60 RT 02 / RW 02 dari tersangka Herdian Koosnadi, Komisaris PT Mitra Karya Rattan. Kemudian menyita aset dari tersangka Komisaris PT Trias Jaya Perkara Suprijatna Tamara. Aset itu yakni tiga tanah dan bangunan di Villa Melati Mas, Desa Jelupang Kecamatan Serpong Kota Tangsel. (nov)

Suluh Indonesia/ant

PEMUSNAHAN MIRAS -Alat berat menghancurkan tumpukan botol miras di Mapolres Bogor, Cibinong, kemarin.

pini

Suluh Indonesia, Rabu 17 Juni 2015

F OKUS Membangun Kemandirian Sarjana Baru EBERAPA waktu lalu, perguruan tinggi negeri di Indonesia mengadakan tes masuk yang dikenal dengan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Lebih dari enam ratus ribu orang ikut seleksi memperebutkan kurang dari seratus ribu kursi di perguruan tinggi negeri. Sebelumnya, sebagian dari anak-anak siswa sekolah menengah atas ini sukses merebut kursi melalui seleksi yang dinamakan jalur undangan atau yang disebut dengan SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Pada pihak lain, perguruan tinggi di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan itu, setiap tahun mewisuda sebanyak tiga sampai empat kali setahun. Perguruan tinggi yang besar mampu mewisuda sampai 1000 sarjana dalam setiap kali kesempatan. Dengan demikian, dalam setahun puluhan ribu sarjana baru hadir di bumi pertiwi Indonesia, termasuk juga sarjana lanjutan seperti magister dan doktor. Namun, dalam perbincangan masyarakat, kita sering dengar bahwa ketersediaan lapangan kerja tidak sesuai dengan jumlah lulusan yang ada. Malah, yang sering disebutkan banyak terjadi sarjana yang menganggur, bahkan mereka yang masuk pascasarjana juga banyak yang menganggur. Yang kita khawatirkan, jangan-jangan kelak ada permainan berupa ekploatasi atas sarjana tersebut. Meskipun ini hanya perbincangan ringan di masyarakat, kita terkejut karena baru-baru ini muncul informasi bahwa ada perusahaan yang menahan sebagai jaminan ijazah asli sarjana atau magister pencari kerja, yang apabila keluar dari perusahaan yang tidak sesuai dengan kontrak, diharuskan membayar tebusan sampai ratusan juta. Entah benar atau tidak isu ini, akan tetapi menebus ijazah sampai ratusan juta rupiah, dapat saja disejajarkan dengan pemerasan dan berada di luar etika sosial. Kuliah di perguruan tinggi, untuk S-1 saja, tidak sampai menghabiskan dana ratusan juta rupiah, termasuk dengan kuliah di magister dan doktor. Mungkin untuk yang terakhir ini dapat mencapai 100 juta, tetapi tidak sampai lebih dari itu. Maka, apabila ada perusahaan yang ‘menyandera’ ijazah asli dan menuntut sampai di atas 100 juta rupiah apabila karyawannya ke luar sebelum kontrak kerja berakhir, dapat saja dikatakan sebagai pemerasan. Klausul perjanjian yang mengatakan hal seperti di atas, seharusnya dihapus saja. Ada hal yang dapat dilihat apabila memang ada perusahaan seperti itu. Pertama, perusahaan yang mempunyai visi mencari keuntungan finansial belaka, tanpa mempertimbangkan etika sosial dan etika perusahaan. Perusahaan seperti ini harus diwaspadai baik oleh pencari kerja maupun pemerintah. Ia akan leluasa mempekerjakan pegawai secara eksploatatif, bahkan mungkin melewati batas kemampuan manusia. Misalnya dengan menetapkan target pemasukan tertentu dalam satu satuan waktu. Jika tidak dapat dipenuhi, akan ada sanksi kepada karyawan berangkutan. Sementara apabila sampai mengundurkan diri, karyawan akan terkena uang pengganti tersebut. Keberanian perusahaan mengeluarkan ketentuan seperti ini tentu karena saat ini kondisi sosial yang ada adalah “melimpahnya” sarjana dan magister di Indonesia. Karena itu, kita pesankan kepada para sarjana baru, baik yang berkualifikasi S-1 dan S-2, belajarlah mandiri dalam mengelola pekerjaan. Sebab, semua aspek kemandirian tersebut sudah dipelajari di perguruan tinggi, apa pun fakultas dan jurusannya. Melalui menyusunan tugas, kuliah lapangan, laporan lapangan, membuat skripsi atau tesis, pada hekikatnya adalah ujian kemandirian. Setiap orang mempunyai bakat dan keterampilan sendiri. Pakailah latihan kemandirian di kampus itu untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Dengan cara demikian, akan terhindar dari eksploitasi kerja dan ancaman sanksi tersebut. ***

B

Bang D

el

Pemerintah mengajukan revisi UU KPK

dan masuk dalam

Prolegnas

Menjadi Problem Nasional ...

5

Visi Ekonomi Hijau Calon Kepala Daerah DIREKTUR Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengembangan ekonomi hijau berbasis lingkungan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif untuk mengatasi kesenjangan (BP, 10/6). Mengupayakan sarana-prasarana hijau pada hari ini dapat memberikan manfaat dalam beberapa dekade yang akan datang. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kepemimpinan yang tidak takut untuk melakukan pembaruan menjadi prasyarat agar kemiskinan berakhir secara berkelanjutan. Otonomi daerah yang dicirikan transfer dana ke daerah yang lebih proporsional mengakibatkan daerah mempunyai diskresi yang cukup untuk mengelola alamnya ditambah dengan instrumen dana bagi hasil. Kesadaran masyarakat termasuk elite-elitenya tentang kelestarian alam masih harus diuji dan dibuktikan. Ada indikasi, yang terjadi adalah pemikiran pragmatis bahwa hutan lebih menguntungkan untuk dialihfungsikan secara instan menjadi lahan tambang, perkebunan ataupun dimanfaatkan langsung sebagai kayu gelondongan. Terjadilah pemanasan global seperti yang kita rasakan saat ini disertai dengan anomali cuaca sepanjang tahun. Eksploitasi alam untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya demi pendapatan asli daerah (PAD) misalnya, menjadikan bisnis paradoks dengan lingkungan. Akses masyarakat dan ruang publik terganggu karena ambisi mengejar pertumbuhan aset dan distribusi kemakmuran atas nama dividen. Piranti dana sosial sebagai kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan yang disebut CSR (corporate social responsibility) sudah mulai ada gaungnya tetapi dikhawatirkan baru sebatas manajemen kesan saja. Pemberdayaan kehilangan sentuhan. Agaknya, tidak ada pilihan lain untuk mengamankan anak cucu ke depannya selain konsistensi sikap pada ekonomi hijau. Ekonomi hijau sebagai alat mencapai pembangunan berkelanjutan dirancang untuk memproteksi dan meningkatkan nilai basis sumber daya alam, meningkatkan efisiensi sumber daya, mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan atau ramah lingkungan, serta mendorong dunia ke arah pembangunan rendah karbon (Lako, 2014). Kebijakan dan pengukuran ekonomi hijau seharusnya dirancang untuk memperbaiki integrasi antara pembangunan ekonomi dan aspek berkelanjutannya. Suatu pembangunan yang memadukan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Bila kita egois hanya memikirkan kebutuhan saat ini maka generasi yang akan datang berteriak atas

Oleh I Wayan Suartana*

Laba dan arus kas masuk bersih adalah “ideologi perusahaan”, yang berarti perusahaan tidak bisa hidup tanpa laba. Perusahaan akan tetap menjalankan peran dan kontribusinya (termasuk menampung tenaga kerja lokal) bila memeroleh laba dari hasil investasi.

Namun, yang dicemaskan kalau ada perusahaan melakukan pemupukan mo dal secara agresif namun bersamaan dengan itu mereka telah melanggar konsensus, kesepakatan dan esensi ekonomi hijau.

apa yang kita lakukan saat ini. Laba dan arus kas masuk bersih adalah “ideologi perusahaan”, yang berarti perusahaan tidak bisa hidup tanpa laba. Perusahaan akan tetap menjalankan peran dan kontribusinya (termasuk menampung tenaga kerja lokal) bila memeroleh laba dari hasil investasi. Namun, yang dicemaskan kalau ada perusahaan melakukan pemupukan modal secara agresif namun bersamaan dengan itu mereka telah melanggar konsensus, kesepakatan dan esensi ekonomi hijau. Ideologi perusahaan yang rakus mengeruk keuntungan dengan mengabaikan dan mengorbankan lingkungan adalah “ideologi sesat” yang hanya menghasilkan kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan. Peran Kepala Daerah Peran kepala daerah dalam implementasi ekonomi hijau sangat penting pada era otonomi daerah saat ini. Visi, kompetensi, karakter pemipin daerah akan sangat menentukan pembangunan berkelanjutan lewat visi ekonomi hijau yang diusungnya. Prinsip ini tidak akan

punya makna apa-apa bila sebatas retorika saja atau hanya sebatas konsep, wacana, macan kertas menari-nari tanpa aksi. Pada bulan Desember 2015 yang akan datang dilangsungkan pemilihan kepala daerah serentak. Pertanyaannya, sejauh mana para calon telah mempersiapkan visi ekonomi hijau untuk dinilai oleh masyarakat luas atau calon pemilihnya? Apakah mereka sudah siap untuk menjalankan basis pembangunan ekonomi berkelanjutan? Apakah mereka tidak akan tersandera oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek yang mengorbankan lingkungan? Untuk Bali, bisa diperkirakan akan banyak menyuarakan konsep Tri Hita Karana yang tentu saja merupakan bangunan besar rumah dari ekonomi hijau. Diperkirakan pula dalam debat publik akan kaya dengan slogan Tri Hita Karana tetapi miskin dalam strategi pencapaiannya. Pertanyaan dan diskusi tentang ranah operasionalnya menjadi relevan, agar jangan sampai salah kaprah mengartikan sebuah nilai filosofis.

Sekuen berikutnya, bila mereka terpilih apa strategi yang dibuat untuk mengeksekusi visi ekonomi hijau? Muaranya adalah kebijakan dan peraturan daerah (Perda) yang kuat sekaligus lugas dalam implementasinya. Perda dibuat atas dasar kebutuhan dan cita-cita ideal untuk pemerataan pembangunan. Legislasi drafting-nya dilakukan lewat riset mendalam dan tidak sekadar asal jadi supaya bisa memenuhi target. Beberapa contoh aksi yang bisa dilakukan, misalnya pemerintah daerah membeli lahan pada zona-zona tertentu untuk dijadikan daerah konservasi dengan syarat peraturan membolehkan. Di lain pihak, kebijakan transportasi pun diarahkan untuk ramah lingkungan dan sensitif terhadap energi terbarukan. Lagi-lagi ini bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan kepemimpinan yang transformasional. Secara teknis, kemungkinan akan terdapat beberapa masalah yang dialami oleh pemerintah daerah dalam mengelola isu ekonomi hijau ini. Pertama, pemahaman yang tidak pas bahwa ekonomi hijau identik dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tertentu saja. Misalnya Dinas Perizinan, Bappeda atau instansi teknis yang mengurus penghijauan saja. Padahal ekonomi hijau adalah permasalahan seluruh SKPD dan permasalahan pembangunan secara komprehensif. Kedua, ketika pemerintah daerah menerapkan ekonomi hijau bisa jadi belum memperhatikan kebutuhan khusus fokus pada situasi dan kondisi penting dan belum adanya seperangkat indikator mengukur kemajuan pelaksanaan ekonomi hijau. Adanya kemauan, kapitalisasi pemikiran dan komitmen politik dalam melaksanakan ekonomi hijau juga bisa menjadi landasan kuat dari sisi proses penyusunan anggaran di semua tahapan penganggaran daerah terutama dalam memformulasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Membangun yang berkeseimbangan dan berkelanjutan dengan tidak mengorbankan alam dan manusia di sekeliling kita menjadi agenda yang harus dikawal oleh pemerintah daerah hasil pilkada kelak. Masalahnya, apakah mereka sudah mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk berubah? *Penulis, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unud,tinggal di Pecatu-Kuta Selatan

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Lapangan Bola di Jakarta Habis Tergusur ‘Konglomerat’ JAKARTA semakin hari tambah padat dan sumpek. Ruang terbuka semakin berkurang karena keserakahan para pengusaha dan penguasa yang terus menggusur area lahan kosong yang hijau untuk dijadikan gedunggedung bertingkat. Keuntungan yang hanya berpihak pada segelintir orang yang memiliki uang dan kekuasaan tanpa memikirkan masa depan generasi yang akan lahir. Lahan bermain anak-anak Jakarta semakin habis dan yang tersisa hanya gang-gang kecil di perkampungan padat dan tanah kosong yang siap untuk dibangun untuk dijadikan perumahan mewah dan Mall. Menyedihkan keadaan kota Jakarta yang penuh dengan ber-

bagai ragam warna kehidupan. Mulai dari yang paling glamor sampai yang paling melarat ada di Jakarta. Semua membaur menjalani hidupnya masing-masing. Walau kadang terjadi anarkisme karena kesenjangan itu. Semua itu menjadi resiko sebuah metropolitan yang tak tertata dengan baik dalam hal pembangunannya. Para elit yang hanya adu mulut di dalam kekuasaannya di gedung milik rakyat Indonesia (DPR). Wah apa yang bakal terjadi jika hanya mementingkan keegoisannya masing-masing dan kelompoknya masing-masing. Ma’arif Kemanggisan, Jak-Bar

Anak Jalanan Perlu Penyelidikan dan Penampungan PENGAMEN sudah menjadi bagian dari Ibu Kota Jakarta. Sulit menyelesaikan persoalan tentang semakin bertambahnya jumlah pengamen jalanan. Selain negara ini masih belum merata hal kesejahteraannya, pendidikan, dan kelayakan. Pengamen mungkin imbas dari merosotnya tingkat kesejahteraan yang menjadikan mereka tak punya pilihan yang menurut mereka paling tepat selain melibatkan diri di tempat-tempat ramai untuk sekedar ‘mengamen’. Seiring dengan kerasnya penertiban yang ingin diterapkan Pemda DKI untuk memberantas para pengemis, pengasong, atau pengamen Jalanan. Se-

makin hari aksi mereka di busbus kota mengkhawatirkan. Pemaksaan dengan gaya ala mereka yang seperti preman meminta uang kepada para penumpang membuat rasa takut penumpang bus. Bahkan modus gerombolan orang yang tanpa mengamen tapi langsung meminta uang para penumpang dengan mengaku sebagai mantan narapidana hampir seperti rampok sangat membuat masyarakat penguna jasa bus kota semakin depresi. Saya berharap semoga anarkisme yang sering terjadi di jalan dapat diatasi pemerintah setempat. Stevi Jelambar, Jakarta Barat

Pemerintah Harus Serius Menjaring Aksi Kejahatan di Jakarta DAERAH Cengkareng memang terkenal dengan rawan akan aksi kejahatan dan peredaran narkoba. Jika anda seorang diri melintasi daerah itu yang melewati pasar ikan kearah kamal dadap maka anda akan dihadang oleh tebaran benda tajam berupa pisau cutter yang siap merobek ban kendaraan anda. Disaat itu anda akan melihat ada beberapa tukang tambal ban yang bersuku tertentu dengan tato dan tindikan yang sangat menyeramkan bergerombol sambil bernyanyi dengan gitar bolong dengan logat daerah pulau seberang. Para tukang tambal ban yang biasanya dalam keadaan seperti mabuk itulah yang menjadi andalan untuk membantu anda

memperbaiki dan membongkar ban motor anda. Saya masih ragu apakah Pak Jokowi mengerti daerah ini. Andai dia rasakan sendiri naik sepeda motor malammalam dan ban motornya terkena ranjau pisau cutter langsung tak berdaya walaupun bannya tubles. Memahami kota Jakarta tidak seperti kota lain. Walau saya yakin masih ada daerah yang lebih rawan dari cengkareng. Tapi ya ini hanya sekedar cerita dan tak perlu direspon secara serius oleh para pejabat negara karena saya tahu tak akan direspon. Pemda DKI silahkan sibuk dengan urusan lain. Terimakasih Saman Cengkareng, Jakarta Bara

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 17 Juni 2015

6

Gelar Piala Presiden

Promotor Mahaka Kejar Izin BOPI-PSSI

Suluh Indonesia/ant

BERBENAH - Menpora Imam Nahrawi minta kepada seluruh pihak olahraga di Indonesia untuk segera berbenah usai gagal meraih target pada SEA Games yang berakhir kemarin di Singapura.

Stakeholder Olahraga Berbenah

Dugaan Match Fixing Dilaporkan Ke Polisi JAKARTA - Dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola Indonesia di ajang nasional dan internasional dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh seseorang berinisial BS yang mengaku sebagai pelaku match fixing. “Kami telah mendampingi klien kami berinisial BS melaporkan dugaan tindak pidana penyuapan di beberapa kasus persepakbolaan Indonesia ke Bareskrim Mabes Polri,” kata pendamping BS dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Isnur di Jakarta, kemarin. BS adalah mantan pemain dan pelatih sepak bola yang merupakan pelaku yang turut terlibat dalam pengaturan skor sepak bola pada 2010 - 2015. “Dia sebagai justice colaborator yang artinya sebagai seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana, dan dia mengaku siap untuk ditindak secara hukum,” kata Isnur. Pendamping lainnya dari LBH Pers Asep Komarudin mengatakan BS sebagai penghubung, dan pembawa uang untuk dibagi-bagikan ke pelaku pengaturan skor. Laporan polisi tersebut dibuat pada Rabu 16 Juni 2015 dengan melaporkan manajer klub, pemain sepak bola, dan beberapa pengurus PSSI. Isnur mengatakan memiliki bukti-bukti untuk menguatkan laporannya. (ant)

maksimal. Menang atau kalah adalah bagian dari pertandingan,” ujar Imam ketika dihubungi wartawan di Jakarta, kemarin. Namun demikian, hasil SEA Games 2015 ini akan jadi momentum evaluasi dan pembenahan total bagi pemerintah bersama semua pengurus dan pembina serta seluruh stakeholder olahraga untuk menyiapkan langkah dan strategi besar serta melakukan konsolidasi menghadapi berbagai kejuaraan ke depan. “Terutama Asian Games 2018 yang akan digelar di Tanah Air,” ucapnya menambahkan. Imam mengaku pihaknya

League. “Pada dasarnya PSSI mendukung kami, tapi tanpa ada campur tangan tim transisi. Hal ini sudah kami jelaskan semua ke PSSI, sekarang semua ada di tangan BOPI, jika setuju semua akan berjalan, dan PSSI pasti mendukung dan merestui klubklub, karena klub akan ikut serta dengan izin PSSI,” jelas Hasani. Rencananya Piala Presiden akan dihelatkan usai Lebaran, dengan target minimal 12 tim dari klub-klub ISL dengan pembagian tiga grup, hingga semifinal dan final, yang rencananya di GBK. “Sementara ini penyelenggaraan, proyeksinya tergantung peserta. Kalau diikuti 18 klub ISL, bisa sampai Desember 2015. Sejauh ini sudah ada 5 klub yang konfirm, 5 klub setuju secara verbal. Kami target minimal 12 tim, jika tidak ada, perhelatan batal diselenggarakan,” papar Husaini. Dirinya pun mengaku, pihanya hanya ingin memberikan hiburan dan kesempatan kepada semua pihak, agar sepak bola kembali berjalan, tanpa harus memihak PSSI dan Kemenpora. “Kami melihat ada peluang. Apalagi klub ingin ada pertandingan, begitu juga dengan pemain. Kami sempat menanya satu sampai dua klub dan setuju sehingga kami berinisiatif membuat ini. Jika tidak berhasil yang rugi bukan kami, tapi pemain sendiri,” tegas Hasani. (pts)

PSSI Santai

Menpora Minta

JAKARTA - Gagal memenuhi prestasi gemilang di SEA Games 2015, dengan hanya menempati urutan kelima, Menpora Imam Nahrawi minta kepada seluruh pihak olahraga di Indonesia untuk segera berbenah. Langkah ini dilakukan karena raihan peringkat dan medali tersebut jauh dari harapan serta target yang ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya yang menginginkan berada di peringkat kedua. “Ini kenyataan yang harus diterima, tidak perlu saling menyalahkan dan kita tetap harus berterima kasih kepada atlet yang sudah berusaha

JAKARTA - Pihak promotor Mahaka Sports and Entertainment mengaku tengah disibukkan mendapatkan izin dari BOPI dan PSSI untuk menghelatkan turnamen sepak bola bertajuk Piala Presiden. Langkah ini dilakukan untuk mengejar perhelatan yang rencananya digelar setelah bulan puasa dan para peserta bisa mempersiapkan diri. Menurut CEO Mahaka Sports and Entertainment, Hasani Abdul Gani, kedua izin menjadi kunci penting, setelah mendapatkan persetujuaan penggunaan nama Piala Presiden dari pihak Menpora. “Kami akan langsung berkomunikasi dengan BOPI agar perhelatan ini bisa diselenggarakan, kami akan sampaikan semua program yang ada. Dan kami pastikan perhelatan ini tidak ada campur tangan tim transisi, kami berjalan sendiri, walau selama ini, tim transisi mengklaim event ini punya mereka. Itu semua salah, karena kami disini sebagai promotor atas inisiatif sendiri. Cari dana sendiri, sponsor, partner, televisi sendiri,” kata Hasani kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Dirinya pun mengaku akan kembali bertemu dengan PSSI setelah mendapatkan respon positif dari BOPI untuk mengelatkan ini semua, dengan kontestan yang berasal dari klubklub ISL dengan konsep yang hampir sama dengan QNB

segera menyiapkan langkah dan strategi besar guna memperbaiki prestasi. “Tentu saja langkah yang dipersiapkan secara sistematis, terukur dan lebih jitu, karena situasi sepuluh tahun lalu tentu sudah berbeda dengan saat ini, dimana tidak hanya menyangkut atlet, tapi juga wasit dan juri berstandar internasional yang kualitas dan kuantitasnya harus ditingkatkan. Apalagi Pembinaan olahraga itu berkesinambungan dan tidak instan,” jelasnya. Namun Imam tak lupa mengapresiasi kepada beberapa cabang olahraga (cabor)

yang sukses menjadi juara umum, meski kontingen secara keseluruhan hanya berada di peringkat kelima. “Kita patut bangga dengan beberapa cabor yang sudah membuktikan diri mampu meraih prestasi terbaik di SEA Games 2015. Seperti judo, berkuda (equstrian), ski air dan rowing (dayung) yang bisa menjadi juara umum, juga bulu tangkis yang meraih prestasi bagus dengan langkah berani menurunkan atlet muda. Semoga prestasi cabor tersebut bisa lebih ditingkatkan lagi menghadapi level event yang lebih tinggi,” tambahnya. (pts)

Tanggapi Tuduhan Match Fixing JAKARTA PSSI menanggapi santai dugaan match fixing di sepakbola Indonesia, khususnya di timnas U-23, dan berharap adanya pembuktian yang diajukan oleh Tim Advokasi #IndonesiaVSMafiaBola dan Institute Criminal justice reform. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti yang berharap dugaan tersebut tak hanya diutarakan ke publik, tapi juga dilaporkan ke pihak kepolisian, sehingga jelas semua permasalahannya. “Dugaan itu dibuktikan dulu, jangan hanya sekedar dugaan, karena bisa disebut sebagai fitnah,” kata La Nyalla ketika dihubungi wartawan di Jakarta, kemarin.

Bahkan La Nyalla menilai adanya pengalihan isu kegagalan di SEA Games yang hanya berada di peringkat 5 dan jauh dari prediksi, mengingat skuad timnas U-23 sudah berjuang sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk Indonesia. “Tuduhan kepada timnas U-23 di SEA Games 2015, saya minta dibuktikan, jangan hanya main fitnah. Ayo buktikan, jangan asal ngomong saja. Silahkan dilaporkan kepada pihak berwajib,” tegasnya. Seperti diketahui, Tim Advokasi #IndonesiaVSMafiaBola menduga adanya match fixing yang terjadi di sepakbola Indonesia, khususnya timnas U-23 yang berlaga di SEA Games beberapa waktu lalu, namun belum berani melapor-

kan ke pihak kepolisian karena masih mengumpulkan bukti-bukti, termasuk rekaman. “Soal rekaman, semua orang juga bisa buat rekaman. Hanya modal rekaman suara dijadikan alat bukti, bisa kok. Jadi jangan sembarangan menuduh,” papar La Nyalla yang kepengurusannya tak diakui Menpora. “PSSI sejak awal itu memerangi segala jenis Match Fixing. Kita akan bertindak bila ada bukti. Kasihan pemain dan ofisial yang baru pulang berjuang atas nama negera dituduh dengan dugaan yang lemah tersebut. Jangan melempar isu yang tidak bertanggung jawab dan asal fitnah,” tambah Sekjen PSSI, Azwan Karim. (pts)

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 17 Juni 2015

7

AC Milan

Pecat Inzaghi dan Tunjuk Mihajlovic MILAN - AC Milan memecat pelatih Filippo Inzaghi setelah klub melewati musim yang mengecewakan, dan segera menggantinya dengan pelatih asal Serbia Sinisa Mihajlovic. Milan tak akan bersaing di kancah Eropa pada musim depan setelah menyelesaikan musim dengan turun peringkat ke papan tengah bersama rival sekota Inter, menjadi akhir kiprah untuk Inzaghi, yang gagal mengangkat klub keluar dari kegelapan setelah mengambil alih kursi pelatih dari mantan rekan setimnya, Clarence Seedorf, musim lalu. “AC Milan mengumumkan bahwa klub telah memecat pelatih tim utama Filippo Inzaghi dan terima kasih atas kerja yang telah dilakukan,” kata raksasa Serie A itu dalam sebuah pernyataan. Mantan pelatih Sampdoria Mihajlovic telah menandatangani kontrak dua tahun dengan Milan, juara Eropa tujuh kali itu menambahkan. Inzaghi, yang dijuluki Superpippo, mengukir ketenaran namanya sebagai pemain bersama Milan, mencetak 126 gol dalam 300 pertandingan dan memenangkan 10

gelar termasuk Liga Champions dua kali. Tapi pria berusia 41 tahun itu secara luas mulai terlihat keluar dari kedalamannya sejak meningkatnya peran melatih dari tim muda degan menggantikan Seedorf pada Juni 2014. Pemilik Milan miliarder Silvio Berlusconi mengaku telah memiliki visi yang berbeda untuk Inzaghi di klub. Taipan media, yang sedang mencari investor luar untuk membantunya menghidupkan kembali nasib klub, mengatakan bahwa Inzaghi telah mengabaikan permintaannya untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda yang muncul dari akademi klub. Milan berakhir di peringkat 10 pada musim ini di Serie A, yang menjadi musim terburuk mereka setelah Berlusconi mengakuisisi klub tiga dekade lalu. (ant)

Suluh Indonesia/ap

PELATIH BARU - Pelatih asal Serbia Sinisa Mihajlovic disiapkan mengganti Filippo Inzaghi untuk menangani AC Milan pada Liga Serie A Italia, musim depan.

Singapura Tahan Imbang Jepang Tanpa Gol TOKYO - Juara Asia empat kali Jepang ditahan imbang tanpa gol di kandang sendiri oleh Singapura pada awal yang buruk di kualifikasi Piala Dunia, kemarin. Jepang mendominasi penguasaan bola dan meneror gawang Singapura di Stadion Saitama, khususnya pada babak kedua, namun penyelesaian akhir yang buruk dan penampilan bagus kiper Izwan Mahbud membuat tim tamu dapat membawa pulang satu angka. Keisuke Honda nyaris memecah kebuntuan pada pertandingan ini melalui tendangan bebasnya di menit ke73, yang membentur sudut mistar dan tiang gawang, na-

mun bola pantul dapat diamankan. Izwan melakukan penyelamatan terbaiknya pada menit ke-55 ketika ia menahan tandukan keras dari Shinji Okazaki sehingga gagal melintasi garis gawang pada percobaan kedua, sementara itu ia juga mampu menepis tandukan Honda dari jarak dekat pada menit ke-68. Pelatih Jepang Valid Halilhodzic, yang baru ditunjuk mengisi posisi itu pada Maret, mencoba membuat timnya tampil lebih menyerang pada fase akhir pertandingan, di mana ia menarik keluar Shinji Kagawa dan Takashi Usami yang bermain kurang baik dan memasukkan penyerang

Yoshinori Muto. Muto gagal membahayakan lawannya, di mana Honda lebih dulu berupaya menggebrak. Pengatur permainan AC Milan itu melepaskan sepakan jarak jauh pada menit ke-78 yang melebar dari gawang Izwan, dan rekan-rekan setimnya mampu menahan gelombang serangan untuk mengamankan satu angka yang sangat berharga. Pelatih Singapura yang berasal dari Jerman Bernd Stange, yang mendapat banyak kritik setelah timnya beberapa kali gagal mendulang hasil maksimal termasuk saat bermain imbang 2-2 dengan tamunya Guam pada Maret, mengatakan

sebelum pertandingan, akan menjadi sensasi dunia jika tim asuhannya yang menghuni posisi 154 di daftar peringkat FIFA dapat menahan imbang Jepang. Satu angka ini membuat mereka memuncaki klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia grup E zona Asia dengan koleksi empat angka dari dua pertandingan setelah mereka menang 4-0 atas Kamboja pada pertandingan pembukaan pekan lalu. Jepang selanjutnya akan menjamu Kamboja pada September, sedangkan Singapura melawat ke Suriah, yang menang 6-0 atas Afghanistan di pertandingan pembukaan pada Kamis. (ant)

Fifa Kecewa Nobel Akhiri Kemitraan OSLO - FIFA yang tengah dilanda skandal menyatakan kekecewaan pada Selasa atas berita yang menyebutkan bahwa Pusat Nobel Perdamaian di Oslo akan mengakhiri kemitraan dengan badan dunia yang mengatur sepak bola itu. Pusat Nobel Perdamaian (NPC) dan FIFA telah menjadi mitra dalam inisiatif jabat tangan untuk perdamaian antara kapten tim dan ofisial sejak 2012. Tapi pusat, sebuah cabang dari Komite Nobel yang menganugerahkan hadiah Nobel Perdamaian mengatakan pada hari Senin bahwa “Dewan Direksi meminta manajemen untuk mengakhiri kerjasama dengan FIFA secepatnya setelah keadaan memungkinkan”. FIFA, yang telah diterpa skandal korupsi dan belum pernah terjadi sebelumnya, menjawab: “Kami kecewa setelah mempelajari dari media tentang Maksud Pusat Nobel Perdamaian untuk mengakhiri kerjasama dengan FIFA pada inisiatif jabat tangan untuk perdamaian. “FIFA enggan untuk menerima pendekatan unilateral ini terkait inisiatif antara masyarakat sepak bola dan

Blatter Batal Hadiri

Final Piala Dunia U-20 WELLINGTON - Ketua badan sepak bola dunia (FIFA) Sepp Blatter membatalkan rencana menghadiri final Piala Dunia U-20 di Selandia Baru, demikian diumumkan FIFA, Selasa. “Terkait komitmennya di Zurich, ketua FIFA tidak dapat datang ke Selandia Baru untuk menghadiri final Piala Dunia U-20,” kata jurubicara FIFA. Blatter kemungkinan mendapat sambutan dingin setelah Federasi Sepak Bola Selandia Baru (NZF) menentangnya saat pemilihan ketua FIFA. Ketua NZF Andy Martin mengatakan awal bulan ini ia berharap Blatter tidak datang karena kehadirannya akan mengalihkan fokus perhatian dari final turnamen Piala Dunia U-20. Blatter yang telah memimpin FIFA sejak 1998, bulan lalu sempat terpilih lagi, namun kemudian menyatakan mengundurkan diri terkait kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di badan sepak bola dunia itu. Final Pi-

ala Dunia U-20 akan berlangsung di Auckland, Selandia Baru, Sabtu ini. Hari Rabu

berlangsung laga semifinal Brazil melawan Senegal, dan Serbia melawan Mali. (ant)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bolivia

Bertahan dari Tekanan Berat

Pusat Nobel Perdamaian. “Tindakan ini tidak mewujudkan semangat fair play terutama karena menghalangi promosi atas nilai-nilai utama perdamaian dan anti-diskriminasi.” FIFA mengatakan bahwa Bente Erichsen, direktur eksekutif pusat, “Menekankan dalam pembicaraan telepon dengan Presiden FIFA (Sepp) Blatter pada pagi itu bahwa NPC terus percaya pada inisiatif ini dan berharap itu akan hidup di sepak bola bersama

FIFA.” Pernyataan Nobel pada hari Senin tidak secara eksplisit merujuk pada tuduhan korupsi di FIFA yang telah ditujukan kepada badan organisasi bergengsi itu. FIFA telah semakin terisolasi sejak Mei, ketika investigasi AS terkait tuduhan korupsi terhadap 14 orang. Skandal spektakuler dibawah kendali bos FIFA Blatter juga telah melemparkan keraguan atas kewajaran proses penawaran tuan rumah untuk Piala

Dunia 2018 dan 2022 untuk dipentaskan masng-masing di Rusia dan Qatar. Pada Jumat, Interpol mengeluarkan kesepakatan senilai 20 juta euro (23 juta dolar AS) dengan organisasi untuk mempromosikan integritas dalam olahraga. Dan beberapa sponsor - termasuk Coca-Cola, Adidas, Visa, McDonald dan Hyundai menyambut pengumuman Blatter bahwa ia akan mengundurkan diri. (ant)

VALPARAISO - Bolivia mencetak tiga gol di babak pertama dan kemudian mampu bertahan dari tekanan berat di babak kedua untuk mengatasi Ekuador 3-2 pada pertandingan Senin atau Selasa WIB dalam laga dengan gol terbanyak hingga saat ini di ajang Piala Amerika. Ekuador belum pernah kalah dari Bolivia di turnamen tersebut sejak 1949 namun mereka dengan serta merta tertinggal saat Bolivia melancarkan serangan gencar di menit-menit awal dalam pertandingan Grup A. Kapten tim Bolivian Ronald Raldes mencetak gol pertama Saat pertandingan baru berlangsung lima menit ketika dia menandukkan tendangan pojok dari Martin Smedberg-Dalence, yang kemudian meng-

gandakan gol Bolivia untuk unggul 2-0 13 menit kemudian ketika menembakkan bola dari jarak jauh. Ekuador seharusnya bisa menyarangkan gol balasan dari kotak penalti setelah pertandingan berlangsung 38 menit namun tembakan Enner Valencia bisa diamankan kiper Bolivia setelah wasit memerintahkan untuk mengulang tendangan penalti itu ketika seorang pemain Bolivian menerobos kotak penalti tersebut. Marcelo Martins melesakkan gol ketiga Bolivia lima menit kemudian ketika timnya mendapat ganjaran penalti. Di babak kedua, Ekuador melakukan gempuran balasan dan mencetak gol di menit ke-47 yang dilesakkan oleh striker

West Ham Enner Valencia. Miler Bolanos memperkecil defisit gol melalui satu tembakan kencang dari jarak jauh di menitn81 dan walaupun Ekuador terus melakukan tekanan terhadap pertahanan lawan, kiper Bolivia Romel Quinonez tengah dalam performa terbaiknya dan mampu mempertahankan keunggulan timnya tersebut. Itu merupakan kemenangan pertama Bolivia di ajang Piala Amerika sejak 1997 dan membawa mereka ke puncak klasemen and takes Grup A dengan empat poin menyusul hasil imbang 0-0 saat melawan Meksiko. Chile, yang mengalahkan Ekuador 2-0 di laga pembuka turnamen itu, bermain melawan Meksiko dalam pertandingan berikutnya Senin. (ant)

BOGOR

KINI...

Pasang Iklan Baris

CEPAT LAKU Hanya

Rp. 50.000 (10 Baris - 10x Tayang) Hubungi

(0251) 8401018 (021) 5357602

GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771

BISA DIAKSES MELALUI www.bisnisjakarta.com

PASANG IKLAN Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771 G.47-Dir

Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 17 Juni 2015

8

BPBD Sukabumi Kirim Radiogram

Waspada Dampak Kekeringan SUKABUMI - BPBD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengirim surat edaran melalui Radiogram ke 47 kecamatan yang berisi upaya penanganan dampak kekeringan. ‘’Surat edaran itu sudah kami sebar ke seluruh kecamatan, agar seluruh pihak melakukan penanganan sejak dini dampak kekeringan, apalagi sudah beberapa hari ini di beberapa wilayah sudah tidak turun hujan,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sukabumi, Irwan Fajar di Sukabumi, kemarin. Menurutnya, dengan adanya surat edaran tersebut petu-

gas kecamatan agar meningkatkan pemantauan di daerahnya masing-masing. Jika ditemukan ada daerah yang mulai terkena dampak kekeringan, seperti berkurangnya pasokan air bersih, lahan pertanian terancam gagal panen, dan lain-lain yang berdampak langsung kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada BPBD Langkah ini dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan penanganan bencana kekeringan, jangan sampai penanganan setelah bencana tersebut melanda sehingga akan sulit mencari solusi.

Selain itu, kata Irwan Fajar lebih lanjut, beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi, khususnya di wilayah selatan hampir setiap tahun mengalami bencana kekeringan akibat kemaru panjang. ‘’Walaupun belum ada laporan wilayah yang terkena dampak kekeringan kepada kami, namun pemantauan harus ditingkatkan. Namun, pada tahun ini walau sudah musim kemarau, tetapi masih sering turun hujan, sehingga masyarakat belum terlalu merasakan dampaknya,” tambahnya. (ant)

Di Timor Tengah Selatan

5 Desa Terancam Rawan Pangan KUPANG - BPBD Provinsi NTT mencatat, lima desa di dua kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dilaporkan terancam rawan pangan akibat gagal panen. Lima desa yang terancam rawan pangan itu adalah Desa Toineke, Tuafanu, Kiufatu, dan Oni di Kecamatan Kualin, dan Desa Oebelo di Kecamatan Amanuban Selatan. ‘’Kami sudah menerima laporan mengenai ancaman rawan pangan di TTS dan sudah menggelar rapat awal pekan ini, bahkan sudah ada tindaklanjut di lapangan,’’ kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Daerah NTT Tini Tadeus, di Kupang, kemarin. Dari laporan itu kata dia, ada 2.938 kepala keluarga atau 12.204 jiwa yang tersebar di lima desa itu. Menurut dia, ancaman rawan pangan yang melanda para penduduk pada lima desa itu disebabkan karena gagal panen akibat kekeringan yang melanda wilayah itu. Menurutnya, pemerintah daerah sudah menyalurkan beras raskin sebanyak 50 ton untuk tahap pertama. ‘’Ini adalah intervensi Pemerintah Kabupaten TTS terhadap kondisi yang dialami masyarakat,

dengan menggunakan beras cadangan pemerintah di daerah,” kata Tini Tadeus. Dia menjelaskan masih sekitar 50 ton Raskin sebagai cadangan dari Pemerintah TTS dan 200 ton lagi yang akan dikirim. Tini Tadeus mengatakan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten TTS untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan yang disalurkan sampai pada mereka yang berhak. Selain itu, jika masih diperlukan bantuan, pihaknya akan segera mengirim dari Kupang. (ant)

Suluh Indonesia/ant

LIBUR MELAUT - Kapal nelayan ditambatkan di Krueng Aceh, Banda Aceh, Aceh, kemarin. Dua hari menjelang bulan Ramadan mayoritas nelayan Aceh tidak melaut untuk menikmati awal puasa bersama keluarga dan kembali melaut pada hari tiga Ramadan.

Di NTB

378 Desa Kekeringan MATARAM - BPBD NTB menyebutkan, 378 desa/kelurahan dari 76 kecamatan di provinsi itu terancam kekeringan pada 2015. ‘’Kita perkirakan kekeringan tahun ini akan lebih meluas dari tahun 2014, dan ini mengancam hampir sembilan kabupaten/kota di di NTB,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB Arifudin di Mataram, kemarin. Menurut dia, dari sembilan kabupaten/kota yang kini teran-

cam kekeringan parah tersebut, yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Kabupaten Bima dan Sumbawa Barat. Dimana, rata-rata penduduk desa yang terkena dampak kekeringan itu, mengalami kesulitan air bersih, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun lahan pertanian. ‘’Ini akibat tidak pernah ada turun hujan. Bahkan, pihak BMKG sudah meramalkan musim kemarau untuk

NTB akan lebih awal dari biasanya yakni mulai Aril dan Mei lalu,” ujarnya. Dia menjelaskan, dari hasil pemetaan BMKG intensitas kemarau atau kekeringan di NTB ini jauh lebih tinggi dari tahun 2014. Karena hujan yang turun tidak ada terserap banyak oleh tanah. Akibat beberapa bukit dan pegunungan yang berfungsi sebagai daerah resapan air sudah gundul akibat penebangan hutan. ‘’Inilah

mengapa kita memperkirakan daerah-daerah ini akan mengalami sedikit pasokan air, akibat kekeringan yang intensitas tinggi dari tahun sebelumnya,” imbuhnya. Dia menambahkan, menghadapi ancaman kekeringan tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota. Termasuk, mengkomunikasikannya dengan BNPB di Jakarta. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yang menguasai kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas atas. Untuk

Suluh Indonesia/ant

DAMPAK ERUPSI SINABUNG - Warga melintas di Desa Namanteran yang tertutup debu vulkanik erupsi Gunung Sinabung, Karo, Sumut, kemarin. Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi sejak sepekan terakhir, menyebabkan sejumlah desa tertutup debu dan peningkatan aktivitas itu meyebabkan status Gunung Sinabung ditingkatkan dari Siaga (Level III) menjadi Awas (Level IV).

Polres Bongkar Sindikat

500 Ton Pupuk Digelarpkan PEKANBARU - Jajaran Polres Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, mengungkap sindikat penggelapan 10.000 karung pupuk atau setara 500 ton dari sebuah gudang penyimpanan pupuk di Kelurahan Air Hitam, Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau AKBP Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, kemarin mengatakan dari pengungkapan tersebut petugas berhasil mengamankan empat orang tersangka. ‘’Keseluruhan pelaku sementara ini diketahui adalah penjaga gudang pupuk,” katanya. Tersangka pertama yang

berhasil ditangkap pada Rabu lalu (10/6) adalah petugas security berinisial Sa alias Pak De (54). Selanjutnya dari pengembangan tersangka pertama petugas kembali meringkus dua tersangka lainnya berinisial RAN (25) dan Si alias Lindung (41). Dari penangkapan ketiga pelaku, jelas Guntur, petugas berhasil meringkus seorang pelaku lainnya berinisial Ru alias Apau (31). ‘’Ru merupakan otak intelektual penggelapan pupuk tersebut,” ujarnya. Guntur menjelaskan, pengungkapan tersebut berawal saat kecurigaan pemilik PT

Dehael Nusantara Logistic Pekanbaru yang bergerak dibidang distribusi pupuk karena pupuk terus berkurang setiap bulannya. Sementara itu, dari pengakuan para tersangka, modus yang digunakan adalah mengambil pupuk sedikit demi sedikit dalam rentang waktu beberapa bulan. Untuk mengelabui perbuatan jahat tersebut, para pelaku lalu memotong rekaman CCTV dalam gudang. ‘’Para pelaku memotong rekaman pada jam-jam tertentu sehingga sekilas tidak ada yang terjadi,” ujarnya. (ant)

Bunda Norma

yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. Telpon 021-91584169, 081311326629