Edisi 08 Juli 2015 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Rabu, 8 Juli 2015

No. 129 tahun IX

Pengemban Pengamal Pancasila

MPR Gelar Sidang Tahunan JAKARTA - MPR RI akan menyelenggarakan sidang tahunan pada 14-16 Agustus 2015 yang sekaligus menjadi fasilitator bagi lembaga-lembaga tinggi negara dalam menyampaikan kinerja tahunannya. ‘’Sidang tahunan MPR RI mulai tahun ini akan menjadi pola ketatanegaraan baru yang diselenggarakan MPR RI, yakni diisi dengan pidato kenegaraan Presiden serta menjadi forum bagi lembaga-lembaga tinggi negara dalam menyampaikan kinerja tahunannya,” kata Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ahmad Basarah di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, kemarin. Menurut Basarah, pada rangkaian sidang tahunan MPR RI tersebut, formatnya adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo serta pe-

nyampaian laporan kerja tahunan dari lembaga-lembaga tinggi negara. Pada sidang tahunan MPR RI tersebut, lembaga-lembaga tinggi negara hanya menyampaikan kinerja tahunan dan bukan laporan pertanggungjawaban. ‘’MPR hanya memfasilitasi dan tidak dalam kapasitas memberikan penilaian. Anggota MPR RI tidak boleh melakukan interupsi, tapi hanya mendengarkan,” katanya. Menurut Basarah, selama ini hanya Presiden yang menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus menyampaikan kinerja tahunan lembaga kepresidenen. ‘’MPR menilai, hal ini tidak adil karena rakyat juga harus tahu kinerja seluruh lembaga tinggi negara meliputi kepresidenan, MPR, DPR, DPD, MK, BPK, dan Komisi Yudisial (KY),” kata Basarah. (har)

Suluh Indonesia/ant

DIPERIKSA - Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Sri Ilham Lubis berjalan keluar usai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Sri diperiksa sebagai saksi kasus korupsi penyelenggaraan haji.

Pemerintah Berniat Terbitkan

Perpres Antikriminalisasi Pejabat

Suluh Indonesia/ant

PRESIDEN BERBUKA DI MABES TNI - Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla Ketua MPR Zulkifli Hasan (ketiga kiri), Jaksa Agung Prasetyo (ketiga kanan), Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kedua kanan), serta KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) mengikuti salat magrib usai berbuka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin.

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana penerbitan peraturan presiden atau instruksi presiden terkait antikriminalisasi pejabat dimaksudkan untuk kebaikan negara. ‘’Ini pronegara, supaya negara jalan,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, kemarin. Rencana perpres atau inpres tersebut dimaksudkan agar pejabat di daerah dapat mempercepat pelaksanaan anggaran di daerah. Namun, rencana tersebut mendapat protes dari Komisi Pemberantasan Korupsi karena dinilai mengganggu upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Terkait akan hal itu, Wapres mengatakan jika rencana perpres atau inpres antikriminalisasi pejabat daerah tersebut terwujud, maka KPK harus mematuhinya. ‘’Kalau pemerintah membuat itu, tidak ada boleh menolak. Bagaimana caranya? Apa urusannya KPK bisa menolak keppres yang dikeluarkan Pemerintah?” kata Wapres. Sebelumnya, Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan Pemerintah akan menerbitkan perpres atau inpres terkait antikriminalisasi terhadap pejabat daerah dalam menjalankan anggaran. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran di daerah dapat berjalan dengan baik karena selama ini Sofyan mendapati banyak pejabat daerah ketakutan dalam menjalankan anggaran setempat. ‘’Selama ini kita dengar, pejabat ada yang ketakutan padahal baru memulai tender. Oleh sebab itu nanti kita terbitkan perpres dan inpres yang tujuannya bukan hanya mempercepat pembangunan infrastruktur tapi juga proyek pemerintah,” kata Sofyan Djalil. Sofyan menambahkan perpres antikriminalisasi pejabat terkait percepatan pembangunan proyek infrastruktur, akan bersinergi dengan perpres yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk mempermudah perizinan. ‘’Sekarang perpres dan inpres itu meminta, kalau perizinan bisa digabung maka digabung saja. Misal izin

amdal dengan izin lokasi, karena akan mempermudah, lagi pula kendalanya saat ini masih di birokrasi, regulasi dan perizinan,” ujarnya. Kementerian Dalam Negeri mencatat penyerapan anggaran di daerah di semester pertama baru mencapai 25,92 persen. Angka tersebut dinilai masih terlalu kecil dalam pelaksanaan anggaran belanja di daerah. KUHP Direvisi Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta Yenti Garnasih mengusulkan agar DPR RI merevisi UU KUHP lebih dahulu, baru merevisi UU KPK. ‘’UU KUHP bersifat umum dan menjadi induk dari semua aturan perundangan di bidang hukum, sedangkan UU KPK adalah UU khusus atau lex spesialis,” kata Yenti Garnasih. Menurut Yenti, UU induknya harus direvisi lebih dulu sehingga jika dilakukan revisi pada UU lex spesialis yang terkait, tidak ada perubahan lagi. Ia mempertanyakan keinginan merevisi UU KPK. (har)

DPR Masih Berharap Dana Aspirasi Disetujui DPR tetap akan mengusulkan dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp 11,2 triliun per tahun dalam RAPBN 2016, meskipun pemerintah sudah memutuskan menolaknya. Apa alasannya dewan ? Ketua DPR Setya Novanto berharap pemerintah dapat mengakomodasi permintaan DPR untuk menyetujui usulan dana aspirasi daerah pemilihan anggota DPR. ‘’Pimpinan DPR mengharapkan pemerintah dapat sepakat untuk mengakomodasi usulan program yang sudah diinisiasi oleh DPR berdasarkan kebutuhan masyarakat,” katanya dalam pidato rapat paripurna

penutupan masa sidang IV DPR di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Keukeuhnya, sikap DPR itu menurut Setya, karena dana aspirasi atau Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) adalah amanat dari Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang menjadi perwujudan representasi rakyat untuk memperjuangkan konstituen di daerah pe-

milihan. ‘’Walaupun masih terdapat perbedaan pemahaman di antara fraksi, usulan program ini dapat berasal dari inisiatif anggota DPR, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya,” ujarnya. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan DPR tidak akan memaksa pemerintah untuk menerima UP2DP atau dana aspirasi. Taufik Kurniawan yang juga Ketua Tim UP2DP mengatakan meski sikap pemerintah sudah jelas menolak, DPR akan terus memperjuangkan program ini demi kepentingan konstituen yang ada di tiap daerah

pemilihan. “Kami hanya mengusulkan. Ini adalah bagian dari aturan DPR yg harus dituntaskan karena ada payung hukum,” tegasnya, DPR akan menerima jika pemerintah menolak usulan tersebut. ‘’Masalah nanti itu akan diakomodasi atau tidak, itu domain pemerintah. Silakan mana yang akan diadopsi, sebagian atau seluruhnya, diterima atau ditolak. Semuanya kita serahkan pada pemerintah,” katanya. DPR, menurutnya, akan menerima apapun yang menjadi keputusan pemerintah dan tidak akan menghambat program pemerintahan Jokowi-Kalla. (har)

Mendagri Tjahjo Kumolo :

Pilkada Serentak Tetap Sesuai Jadwal JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015 berlangsung sesuai jadwal. ‘’Kita siap kok. Pengamanan siap,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Presiden Jakarta, kemarin. Mendagri mengatakan meski anggaran pengamanan masih kurang, namun KPU dan Bawaslu siap menyelenggarakan pilkada. ‘’Faktor keamanan mari kita jaga bersama, anggaran kan bisa dibicarakan,” kata Tjahjo. Ia menambahkan bahwa kunci sukses pelaksanaan Pikada pada KPU dan Bawaslu. ‘’Saya kira kuncinya di KPU

dan Bawaslu. Kami mengapresiasi DPR karena teliti. Kami anggap positif seluruh masukan kritis dari DPR,” katanya. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah mengirim surat kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan serta Menteri Keuangan perihal kekurangan dana pengamanan pemilihan kepala daerah serentak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek. ‘’Pak Mendagri (Tjahjo Kumolo) sudah menyampaikan dan melaporkan kekurangan biaya pengamanan itu kepada Presiden (Joko Widodo). Hari ini kami (Kemendagri) juga me-

nerbitkan surat kepada Menkopolhukam Tedjo Edy Purdjatno dan Menkeu Bambang Brodjonegoro untuk memberikan solusi terkait hal itu,” tutur Reydonnyzar.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti mengatakan, biaya pengamanan untuk pelaksanaan pilkada serentak diperlukan sebesar Rp1,07 triliun. (ant)

Suluh Indonesia/ant

KEKURANGAN AIR - Sepasang petani warga Padakembang, Kasemen, Serang, mengairi sawah dengan pipa air dari pompa, kemarin. Meski petugas penyuluh menganjurkan petani untuk tidak menanam padi terkait ancaman gagal panen akibat kemarau, namun sebagian tetap nekad membajak sawah.

K ta

Suluh Indonesia, Rabu 8 Juli 2015

2

Normalisasi Sungai Pesanggrahan

Negara Rugi Rp 32,8 Miliar JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait normalisasi Kali Pesanggrahan oleh Dinas PU Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Akibatnya, negara merugi hingga Rp32,8 miliar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Mujiono membeberkan, korupsi diduga dilakukan oleh ABD dan JN. Mereka berpurapura sebagai pemilik tanah ahli waris. Keduanya melakukan pembebasan tanah seluas 9.400 meter persegi dan 8.000 meter persegi di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jaksel. ‘’Tanah yang dibukakan milik negara. Oleh para tersangka seolah-olah tanah milik warga masyarakat dibebaskan dengan dibuatkan dokumen palsu. Dengan dibuatkan dokumen palsu oleh tersangka, dibuat untuk mengu-

rus surat sehingga dengan kelakukan tersangka negara dirugikan Rp32,8 miliar,” kata Mujiono di Mapolda Metro Jaya Jakarta, kemarin. Adapun dalam pemalsuan itu, keduanya diminta oleh MD yang berperan mengurus dokumen dan HS sebagai penyandang dana. Keduanya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara satu orang lagi, MR alias M masih dalam pencarian petugas. Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ajie Indra membeberkan, pemalsuan dokumen untuk kemudian digunakan sebagai ganti rugi pembebasan tanah sudah lebih dulu direncanakan oleh HS. Bahkan, ia mendapatkan uang ganti rugi sebelum proyek berjalan. ‘’Sudah direncanakan HS. Enggak tahu dapat informasi dari mana. Yang pasti uang ngalir duluan, untuk operasional,” beber Ajie.

Dari sana, ABD mendapatkan Rp600 juta dan JN mendapat Rp750 juta. Namun, usai keduanya menjalani pemeriksaan, polisi menemukan keduanya meninggal. ‘’Meninggal karena sakit,” lanjut Ajie. Saat ini polisi tengah mendalami peran MD dan HS. Diduga berbagai pihak bermain dalam pembebasan tanah oleh dinas PU Prov DKI Jakarta ini. ‘’Kita kalau usut korupsi enggak bisa dari atas, cari barang bukti, baru usut atasnya,” pungkas dia. Terkait korupsi itu, tersangka disangka melanggar Pasal 2, Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan atau Pasal 3 UU RI No. 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juncto Pasal 55 KUHP. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

MUDIK LEBIH AWAL - Sejumlah warga yang mudik lebih awal menggunakan kereta api menganteri masuk di Stasiun Senen, Jakarta, kemarin. Menurut data dari PT Kereta Api Indonesia hingga H-11 jumlah pemudik menggunakan kereta api sudah mencapai 121.627 jiwa.

Kilas

Bantu Pengemis

Terancam Dipidana

Gelar Operasi Terpadu DINAS Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta menyelenggarakan Operasi Angkutan Lebaran Terpadu yang dimulai dari 2 hingga 27 Juli 2015 atau pada H-15 hingga H+9 Lebaran. Kepala Dishubtrans DKI Andriansyah di Jakarta, kemarin mengatakan, untuk menunjang kelancaran dan keselamatan kegiatan arus mudik dalam rangka perayaan Lebaran tahun ini, kami akan menggelar Operasi Angkutan Lebaran Terpadu di posko angkutan Lebaran. Menurut dia, operasi tersebut dilaksanakan untuk mengecek kesiapan prasarana angkutan jalan yang terdapat di tiga terminal bus utama dan 19 terminal bus bantuan. Tiga terminal utama itu terdiri dari, Pulogadung, Kampung Rambutan dan Kalideres. Sedangkan 19 terminal bus bantuan tersebut terdiri dari sembilan bantuan. (kmb)

11.321 Botol Miras Disita

JAKARTA - Persoalan maraknya pengemis di ibu kota dapat diselesaikan jika warga tidak memberikan uang di jalanan. ‘’Kalau orang Jakarta itu tidak memberi uang kepada pengemis di jalan, maka otomatis tidak ada pengemis di Jakarta,” kata Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, usai memimpin acara pemusnahan sebanyak 11.321 botol minuman keras di Silang Monas, Jakarta, kemarin. Untuk itu, mantan Walikota Blitar ini mengimbau agar warga Jakarta dapat menaati Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

(Tibum). ‘’Di dalam Perda ini juga diatur bagi warga yang memberikan uang kepada PMKS di jalanan juga bisa diberikan sanksi dan diproses hukum,” tegasnya. Ia menegaskan, keberadaan pengemis yang marak bermunculan di ibu kota selama bulan Ramadan memiliki perusahaan alias pengusaha (koordinatornya). ‘’Itu bentuk eksploitasi manusia. Untuk itu kita akan tetap menggelar operasi penertiban PMKS,” tegasnya. Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Kukuh Hadi San-

tosa menambahkan, pemberian uang kepada pengemis di jalanan melanggar Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Tibum. Namun, pihaknya selama ini tidak dapat menangkap para pemberi uang kepada pengemis tersebut. ‘’Sampai saat ini belum ada yang kita tangkap. Tapi kita akan laksanakan pemantauan untuk itu. Karena selama ini, begitu memberikan uang, si pemberi langsung pergi,” ungkapnya. Untuk diketahui, menjelang lebaran ini biasanya PMKS makin banyak datang ke Jakarta. Mereka berdatangan dari berbagai daerah di Jabar. (kmb)

SEBANYAK 11.321 botol minuman keras (miras) ilegal berbagai merek serta oplosan hasil razia petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta dimusnahkan di Lapangan Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat. Pemusnahan belasan ribu botol miras itu dilakukan dengan cara dilindas alat berat dan turut disaksikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Nandang Jumantara dan Wali Kota Jakarta Pusat Manggara Pardede. Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, kemarinmengatakan, botol-botol miras yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil razia petugas Satpol PP DKI Jakarta di tingkat provinsi, lima wilayah kotamadya dan Kabupaten Kepulauan Seribu sejak Januari hingga Juni 2015. (kmb)

12 Lapak Ban Ditertibkan SEBANYAK 12 lapak pedagang ban mobil bekas vulkanisir di sepanjang Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, ditertibkan petugas Satpol PP. Penertiban dilakukan karena keberadaan pedagang melanggar Perda No 8 Tahun 2007, tentang Ketertiban Umum. Kasatgaspol PP Kecamatan Palmerah, Harapan Tambunan mengatakan, keberadaan lapak pedagang selama ini telah menutup saluran air dan pedestrian. Imbasnya, kawasan itu jadi tampak kumuh dan pejalan kaki pun jadi sulit melintas. Menurutnya, pihaknya sudah kerap kali melakukan penertiban pada pedagang ban bekas di lokasi tersebut. Namun, pasca penertiban mereka kembali berjualan hingga mengganggu ketertiban umum dan rawan kemacetan. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

MENINJAU STASIUN SENEN - Ketua DPR Setya Novanto (kedua kiri) dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kedua kanan) berbincang-bincang dengan calon penumpang di Stasiun Senen, Jakarta, kemarin. Kunjungan itu dilakukan untuk meninjau kesiapan transportasii kereta api pada arus mudik hari raya Idul Fitri 1436 H.

Jakarta Butuh Banyak Jaringan Rel JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Kota Jakarta membutuhkan banyak jaringan rel yang akan digunakan sebagai moda transportasi masyarakat. ‘’Jadi sebetulnya Jakarta bukan hanya menbutuhkan banyak jaringan jalan, tetapi juga banyak jaringan rel, sehingga kemacetan bisa berkurang secara signifikan,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, kemarin. Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu, pembangunan jaringan rel dalam jumlah banyak di wilayah ibukota sangat diperlukan mengingat jumlah kendaraan bermotor pribadi juga semakin bertambah. ‘’Kalau kita hanya menambah jumlah jaringan jalan, mungkin tidak akan sebanding dengan jumlah kendaraan pribadi yang terus bertambah. Sehingga, kita harus memberikan alternatif transpotasi kepada masyarakat, yaitu transportasi yang berbasis rel,” ujar Ahok. Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur itu pun mengaku sangat mendukung pembangunan dua jenis transportasi massal berbasis rel di Jakarta, yaitu Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT). ‘’Dengan adanya MRT dan LRT, masyarakat jadi punya banyak pilihan transportasi. Sehingga, diharapkan para pengguna kendaraan pribadi pun mau beralih ke transportasi massal,” tutur Ahok. Lebih lanjut, dia pun berharap dengan dibangunnya berbagai moda transportasi berbasis rel, maka kemacetan arus lalu lintas yang tersebar di wilayah ibukota akan berkurang secara perlahan-lahan. ‘’Rencananya, kita mau bangun jaringan rel di Jakarta sampai bertingkat-tingkat. Jadi, bukan cuma jaringan jalan saja yang bertingkat, tetapi juga jaringan rel. Dengan begitu, kalau semakin banyak warga yang menggunakan transportasi umum, maka kemacetan juga ikut berkurang,” ungkap Ahok. (kmb)

Haning Romdiati :

Urbanisasi Dicegah Lewat Peluang Kerja KEPALA Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Haning Romdiati mengatakan penciptaan lapangan kerja di desa dapat menekan angka urbanisasi, khususnya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Menurut Haning, salah satu yang mendorong penduduk desa pindah ke kota adalah anggapan bahwa di kota banyak pekerjaan. Selain itu, mereka juga enggan bekerja di desa yang lebih didominasi sektor pertanian. Haning mengatakan pendatang dari desa ke kota biasanya bekerja di sektor informal karena pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Mereka enggan bekerja di sektor pertanian di

desa karena dianggap tidak menyejahterakan. ‘’Berbeda dengan negara lain, seperti Australia misalnya. Di Australia, pertanian dilakukan dengan teknologi maju. Pembangunan juga tertata secara merata antara kota dengan desa,” tutur Haning. Karena anggapan bekerja di desa tidak menyejahterakan, maka banyak penduduk desa yang kemudian ikut kerabatnya untuk pindah dan bekerja ke

kota. Hal itu tidak hanya terjadi ketika arus balik setelah pekerja di kota mudik ke kampung halaman. Menurut Haning, tidak semua orang desa yang pindah ke kota kemudian berhasil. Tidak jarang, karena pendidikan dan kemampuan yang rendah, mereka tidak mampu bersaing sehingga akhirnya menjadi pengangguran di kota. ‘’Hal semacam ini yang biasanya menimbulkan permasalahan. Ketika kembali ke desa pun, mereka tidak mendapatkan pekerjaan sehingga masalah tidak terselesaikan,” katanya. Apalagi, pemerintah daerah kini juga tidak lagi bisa menolak pendatang sejak diberlakukannya Undang-Undang No-

mor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Yang bisa dilakukan pemerintah daerah pada akhirnya hanya melakukan operasi yustisi. ‘’Bila menemukan warga yang tidak memiliki identitas pun pemerintah daerah tidak lagi bisa memulangkan mereka ke daerah asalnya,” cetusnya. Haning mengatakan pada 2015 diperkirakan tingkat urbanisasi, yaitu persentase penduduk yang tinggal di kota, akan mencapai 53,3 persen. Menurut dia, ada tiga hal yang memengaruhi urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, perubahan desa menjadi kota dan pertumbuhan alami penduduk kota. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

PENGOLAHAN LIMBAH - Sebuah alat berat digunakan untuk membersihkan tanaman enceng gondok yang tumbuh di Waduk Pluit, Jakarta, kemarin. Pemprov DKI Jakarta akan membangun sistem pengolahan limbah cair dan sampah di kawasan Waduk Pluit guna meningkatkan kualitas air waduk.

Metr politan

Suluh Indonesia, Rabu 8 Juli 2015

3

Ketua KIP Minta

Keterbukaan Masuk Kurikulum JAKARTA - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono mendorong materi keterbukaan Informasi Publik masuk kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Menurut Abdulhamid di Jakarta, kemarin, dirinya telah mengirim secara resmi surat kepada Mendik dan Ristek dan Pendidikan Tinggi. Dalam suratnya kepada kedua menteri, Abdulhamid mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memiliki beberapa tujuan. Dua butir tujuan dari UU tersebut di antaranya sangat terkait dengan dunia pendidikan, yaitu pada butir d dan f dari Pasal 3 UU KIP. Butir d berbunyi mewujudkan

penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan butir f berbunyi mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketua KIP menyebutkan bahwa berbagai upaya mencapai tujuan dari UU telah dilakukan oleh KIP sebagai satu-satunya lembaga yang diberi mandat oleh UU untuk melaksanakannya. Ia mengatakan bahwa dalam Pasal 23 UU KIP disebutkan fungsi Komisi Informasi adalah menjalankan UU KIP, menjadi regulator, dan menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi. ‘’Oleh

karenanya, KIP selalu mendorong agar tujuan UU KIP bisa tercapai lewat berbagai upaya,” katanya. Menurut Hamid, keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara dapat mencegah korupsi sehingga hal tersebut harus ditanamkan kepada bangsa Indonesia sejak dini. “Menanamkan jiwa yang terbuka, bersikap melayani, serta bebas korupsi memerlukan upaya sejak dini,” katanya. Atas dasar alasan itulah Ketua KIP minta kedua menteri yang mengurusi pendidikan, yang artinya bertanggung jawab terhadap penanaman nilai-nilai moral bagi bangsa ini, untuk bertindakan konkret. (ant)

Suluh Indonesia/ant

RATAS BAHAS DANA SOSIAL - Presiden Joko Widodo (kiri) menyambut salam Wapres Jusuf Kalla (kanan) saat memimpin rapat terbatas membahas dana sosial di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Dalam rapat tersebut juga membahas dana bantuan sosial dan dana bantuan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM), serta dana program kemitraan bina lingkungan (PKBL) yang ertujuan untuk memajukan sektor ekonomi kerakyatan.

DPR Harapkan

Sukseskan Nawacita

ASN Samakan Persepsi JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan Aparatur sipil negara (ASN) perlu menyamakan persepsi dan komitmen guna menyukseskan program Nawa Cita yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. ‘’Untuk mewujudkan Nawa Cita, salah satu pilarnya adalah adanya aparatur yang

berkualitas. Maka dari itu, Rapat Kerja ASN 2015 mengambil tema membangun manajemen ASN yang kompeten dan kompetitif, saya nilai sangat tepat,” ujar Menpan-RB saat membuka Rapat Kerja ASN 2015 di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan implementasi program Nawa Cita sangat penting guna menguatkan pondasi agar bangsa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah

(middle income trap) dan menjadi bangsa sejahtera, makmur, serta berdaya saing tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kata dia, dibutuhkan pemikiran yang tidak biasa, perbaikan menyeluruh serta prinsip berkelanjutan dalam menyikapi kondisi internal maupun eksternal yang ada. Saat ini, ujar Yuddy, masalah utama ASN adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut

teritorial yang tidak seimbang serta tingkat produktivitas PNS yang masih rendah. Menurutnya, manajemen SDM belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi lantaran proses rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak berbasis meritokrasi. Dia menekankan, reformasi birokrasi telah lama dipandang sebagai faktor pengungkit

penting dalam pembangunan suatu bangsa. Bahkan negaranegara yang telah maju sekalipun, reformasi birokrasinya tidak pernah berhenti berproses. ‘’Dalam tahapan reformasi birokrasi, Indonesia mempunyai target untuk bisa mencapai birokrasi yang dinamis,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Yuddy mengingatkan bahwa tugas utama ASN adalah melayani masyarakat. (ant)

Suluh Indonesia/ant

SIDANG PARIPURNA - Menkeu Bambang Brodjonegoro (kanan) memberikan berkas pandangan pemerintah kepada Ketua Sidang yang juga Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kedua kiri) disaksikan Ketua DPR Setya Novanto (kiri) dan Wakil Ketua Fadli Zon (kedua kanan) dalam Sidang Paripurna Ke-37 DPR di Kompleks Parlemen,Jakarta kemarin. Dalam sidang tersebut DPR menyetujui RUU tentang Pencabutan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Mempertanyakan Kinerja Dewan

Tak Satupun RUU Disahkan DPR menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang IV Tahun 2014-2015. Dalam masa sidang IV tersebut tidak ada satupun Rancangan UndangUndang prioritas yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) disahkan menjadi Undang-Undang. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui belum ada satu RUU pun yang disahkan DPR pada masa sidang ini, karena fokusnya memang pada pembahasan RUU, oleh karena itu dia memastikan pengesahan RUU akan banyak dilakukan pada masa sidang berikutnya. ‘’Belum, baru pembahasan saja. Yang disahkan memang belum ada. Targetnya dari penyusunan ke pembahasan, kita targetkan mulai intensif di masa sidang V,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Alasan lain, menurut Fadli adalah karena pembahasan dan pengesahan UU bukan hanya dilakukan oleh DPR, tetapi juga oleh pemerintah. Sedangkan,

sejauh ini baru tiga draf RUU yang diserahkan oleh pemerintah. “Kalau yang inisiatif DPR, sudah lebih dari 10 draf disiapkan,” ujarnya. Padahal, menurutnya, pembahasan RUU harus melibatkan pemerintah. Dalam tahap Fadli penyusunan, dia menyebut baru 3 draf RUU yang diserahkan oleh pemerintah. “Kalau yang inisiatif DPR sudah lebih

dari 10 draf disiapkan,” imbuhnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berjanji, DPR akan menggeber pembahasan RUU pada masa sidang yang akan datang. ‘’Targetnya dari penyusunan ke pembahasan, kita targetkan mulai intensif di masa sidang V,” tandasnya. Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan selama masa sidang IV, DPR mengevaluasi Prolegnas tahun 2015. DPR juga telah mengharmonisasi RUU dan menerima RUU Usul Pemerintah. Setya menZon gatakan dalam rangka evaluasi Prolegnas itu, DPR telah melakukan penggantian dan penambahan beberapa RUU

prioritas tahun 2015 hingga menjadi 39 RUU. ‘’DPR juga telah menetapkan tiga RUU usul inisiatif DPR yaitu RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Penjaminan dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Ketiga RUU tersebut sudah disampaikan ke Presiden Jokowi untuk dibahas bersama antara pemerintah dan DPR di masa sidang selanjutnya,” ujarnya. Pada tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) ada sejumlah RUU yang terus dimatangkan pembahasannya antara lain RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Jasa Konstruksi, RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Kebudayaan, RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Selain itu, masih ada empat usul pemerintah yang juga dibahas yaitu RUU tentang Merk. (har)

Pemerintah Setuju UP2DP KETUA DPR RI Setya Novanto berharap pemerintah dapat sepakat mengakomodir usulan program yang sudah diinisiasi DPR berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Novanto di Gedung Nusantara II, Jakarta, kemarin mengatakan, pimpinan DPR mengharapkan pemerintah dapat sepakat untuk mengakomodir usulan program yang sudah diinisiasi oleh DPR berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal itu dikatakan Setya dalam Penutupan Masa Sidang IV tahun sidang 2014-2015 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa. Dia mengatakan UP2DP amanat dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR , DPD dan DPRD untuk memperjuangkan daerah pemilihan. Menurut dia DPR RI telah menetapkan peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan meskipun masih terdapat perbedaan pemahaman di antara fraksi. ‘’Usulan program ini dapat berasal dari inisiatif anggota DPR, pemerintah daerah atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya,” ujarnya. Dia menjelaskan usulan program harus sesuai dengan mekanisme pembahasan RAPBN yang dimasukkan dalam Dana Alokasi Khusus Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Menurut dia program itu harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas manfaat, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Sebelumnya Tim Komunikasi Presiden, Teten Mas-

Setya Novanto duki menegaskan pemerintah dipastikan tidak mengalokasikan anggaran untuk dana aspirasi bagi DPR RI pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Menurut dia, pemerintah akan fokus pada sektor yang dianggap bisa menggerakkan perekonomian rakyat. ‘’Sudah final, tidak ada dana aspirasi pada RAPBN 2016,” ujar Teten. Menurut Teten, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sama-sama tidak menghendaki adanya dana aspirasi itu. Sebelumnya, DPR menyetujui rencana dana aspirasi bagi anggota dewan masing-masing sebesar Rp 20 miliar. Namun besaran dan proporsonalitas dana aspirasi tidak menjamin akan terciptanya pemerataan pembangunan antara di Jawa dan di wilayah Indonesia Timur. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 8 Juli 2015

4

Sekolah Negeri

Wajib Terima 20 % Siswa Miskin DEPOK -Terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2015, masing-masing sekolah negeri di Depok wajib memberikan kuota 20 persen bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi. Menaggapi hal itu, Humas SMAN 2 Depok, Haryanto mengatakan keputusan tersebut telah dikeluarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok dengan alasan menjamin siswa tidak mampu agar tetap bisa melanjutkan sekolah. Ia membeberkan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh orangtua bagi siswa tidak mampu, di antaranya memiliki kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), serta membuat Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM) yang didapat dari sekolah negeri yang dituju. Ia melanjutkan bahwa data siswa tidak mampu tersebut nantinya akan ditampilkan di laman website disdik Depok, agar masya-rakat luas juga dapat melihat data tersebut. “Ini agar masyarakat dapat melapor jika kedapatan ada siswa yang memberikan data palsu,’’ jelasnya di Depok, kemarin. Namun, Haryanto memastikan 20 persen kuota tersebut diprioritaskan untuk siswa yang tinggalnya di sekitar SMAN 2, dengan tujuan mempermudah akses transportasi serta meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan siswa. ‘’Selain syarat tertulis, jarak rumah juga diperhitungkan. Kasihan nanti, sudah tidak mampu, jauh pula. Jarak rumah juga menentukan,” katanya. (jif)

Suluh Indonesia/ant

SIDAK TERMINAL BIS - Walikota Tangerang Arief Wismansyah (kiri) bersama Kadishub Kota Tangerang Engkos Zakarsih (tengah) saat melakukan sidak di Terminal Bis Antar Kota Antar Provinsi Poris Plawad, Tangerang, kemarin. Pemerintah Kota Tangerang pada umumnya sudah siap melayani para pemudik melalui Terminal Poris Plawad, Pemkot juga sudah menyediakan 100 Bis Cadangan apabila adanya lonjakan penumpang.

Bima Arya Minta

Ulama Perangi Maksiat BOGOR - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengajak segenap alim ulama dan umaroh untuk bersama-sama Pemerintah Kota memerangi maksiat dan kebatilan yang sering menimbulkan persoalan dimasyarakat. ‘’Pemerintah Kota Bogor terus berjuang dan bergerak untuk melawan kemaksiatan dan kebatilan. Disini peran alim ulama dan umroh untuk bergerak bersama-sama. Kita harus kompak dan solid untuk

bersama-sama memeranginya,” kata Bima saat menghadiri kegiatan Tarawih Keliling atau Tarling perdananya di Masjid Imam Ahmad bin Hambai, Cilendek Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin. Bima mengatakan, banyak dampak yang ditimbulkan oleh kemaksiatan. Angka penderita HIV/AIDS positif saat ini sangat mengkhawatirkan, tawuran antar pelajar, dan pergaulan bebas yang merisaukan. ‘’Kita

harus bertindak, jika ini didiamkan. Kemaksiatan akan terus terjadi di Bogor,” katanya. Dikatakannya, ibadah puasa menjadi momentum untuk menjaga silaturahim, merapatkan barisan, memberikan dukungan dan kekuatan untuk Pemerintah Kota Bogor yang tengah berupaya memerangi kemaksiatan. ‘’Saya betul-betul berjuang menyelamatkan generasi muda kita, mari kita rapatkan barisan membersihkan

Kota Bogor dari berbagai penyakit hati,” katanya. Bima juga mengajak masyarakat meningkatkan amal ibadah selama bulan Ramadhan sehingga mendapatkan berkah hinggga dipertemukan kembali pada Ramadhan tahun depan. Selain mengisi tausiah, Wali Kota Bogor juga menyerahkan bantuan senilai Rp15 juta kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid

Imam Ahmad bin Hambai. Bantuan juga diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor senilai Rp2 juta. Wali Kota Bogor memimpin tim satu dalam kegiatan Tarling yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. Tim pertama ini terdiri dari Ketua MUI Kota Bogor KH Adam Ibrahim, Ketua Baznas, Chotib Malik, Ketua KNPI, wakil ketua Dewan Masjid Indonesia, dan unsur SKPD lainnya. (ant)

Pemkot Depok

Pabrik Tiner Terbakar DIDUGA akibat konsleting linstrik, pabrik cat dan tiner di wilayah Cibinong, tepatnya di Jalan Raya Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ludes terbakar, kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah saksi di lokasi mengatakan, kebakaran yang menghanguskan seluruh isi dan bangunan pabrik cat dan minyak tiner tiga lantai milik Cuan Tamjau ini terjadi sekitar pukul 11.40 WIB. Asep, salah satu karyawan pabrik mengatakan, api pertama terlihat dari lantai dua pabrik, kemudian apai cepat membesar merembet keseluruh bagian pabrik. Banyaknya, bahan-bahan material untuk bahan dasar pembuatan cat minyak dan tiner yang ada di dalam pabrik tersebut mengakibatkan api sulit padam. (bas)

Layanan Samsat Bogor JUMLAH pengunjung Samsat, Kota Bogor terus mengalami peningkatan selama Ramadhan hingga 11 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1436 Hijirah. Kepala Unit Registrasi dan Administrasi (Regiden) Samsat Kota Bogor Iptu Dwi Sumanto mengatakan meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang membayarkan pajaknya karena banyak yang membayar lebih awal. Sumanto mengatakan, sebenarnya jumlah wajib pajak setiap bulannya itu sama saja, hanya karena ini mau lebaran yang bayar lebih awal cenderung meningkat. Ia mengatakan, wajib pajak yang membayar pajak lebih awal karena tidak ingin ribet mengurus pajak kendaraan setelah atau sebelum libur lebaran. Mereka juga menghindari jatuh tempo saat mudik lebaran. (bas)

Imbau Supermarket Beri Label Makanan DEPOK - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma¿il mengimbau seluruh pengelola supermarket untuk memberi label serta keterangan pada setiap makanan yang mereka jual untuk para konsumen. ‘’Pengelola berperan penting untuk melindungi konsumennya dengan cara menjaga keamanan produk yang didapat dari suplier,” katanya di Depok, kemarin. Beberapa waktu lalu, Pemkot dan Kepolisian Kota Depok menemukan adanya makanan yang tidak memiliki keterangan, seperti keterangan masa pembuatan, kedaluwarsa, serta kandungan pada makanan yang tentunya merugikan konsumen. Untuk saat ini, Pemkot Depok memberi peringatan dan pembinaan kepada pengelola supermarket. Apabila nanti peringatan tersebut tidak diindahkan, pengelola dapat dikenai sanksi pidana menurut undang-undang yang berlaku. ‘’Konsumen harus jeli dalam memilih barang sebelum membeli karena barang yang terlihat bersih belum tentu aman,’’ katanya. Ia mengingatkan walaupun sudah masuk supermarket, konsumen harus tetap waspada. Tidak ada yang bisa menjamin makanan ini sehat, kecuali proteksi dari diri sendiri. Sementara itu, Kapolres Depok Kombes Pol. Dwiyon mengatakan bahwa jika suatu hari nanti produk tanpa label tersebut menimbulkan masalah bagi konsumen, hal ini juga akan menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak dari mana makanan tersebut berasal. ‘’Kita bisa saja kenakan pasal pidana kepada produsen. Akan tetapi, kalau tanpa label begini akan menyulitkan kepolisian dalam mencari produsen yang bermasalah,” tegasnya. (jif)

Kilas

Operasi Pasar Ramadhan

Suluh Indonesia/ant

GUDANG CAT - Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar gudang cat di Cikaret, Cibinong, Bogor, kemarin. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk untuk memadamkan kebakaran yang menghanguskan 5 bangunan serta belasan motor tersebut.

DINAS Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Jawa Barat, menggelar operasi pasar murah (OPM) di enam kecamatan, yang bertujuan untuk menekan harga jual kebutuhan pokok di pasaran yang mengalami peningkatan selama bulan Ramadhan 1436 Hijriah. Kepala Bidang Perdagangan, Disperindag Kota Bogor, Mangahit Sinaga di Bogor, kemarin mengatakan, OPM ini digelar di enam kecamatan se wilayah Kota Bogor. Masing-masing kecamatan akan menyediakan sejumlah paket sembako yang dijual dengan harga murah. Sinaga menyebutkan, kegiatan operasi pasar murah selama Ramadhan ini diharapkan dapat membuat harga-harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional stabil, terutama menjelang Lebaran Idul Fitri. (bas)

HKBP Dan BNN Mempunyai Peran Serta

Dalam Peningkatan Pencegahan Dan PemberantasanPenyalahgunaan Narkoba

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

MASALAH narkoba masih menjadi persoalan klasik. Terlebih bila itu terjadi pada keluarga kita. Senin 6 Juni 2015 Gereja HKBP mengadakan penyuluhan terhadap 200 pemuda di Jalan Kartika Eka Paksi, Jatiwaringin, Jakarta timur. Menurut Gunawan Panjaitan, Pendeta HKBP. Ini adalah peran serta HKBP dan BNN untuk peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyalahguanaan narkoba dan ikut berpartisipasi berperan aktif mensukseskan program pemerintah gerakan darurat narkoba melalui rehabilitasi. “Rehabilitasi bagi pemakai mutlak harus dilakukan, dan ini peran kita bersama,” Kata Gunawan pada wartawan. Bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), HKBP siap memberikan dukungan sosialisasi pencegahan untuk masyarakat. Karena pengguna narkoba tidak boleh dipenjara karena tidak akan sembuh. Justru pencegahan. “Pihak BNN harus rajin

sidak, bisa ke sekolah-sekolah atau disetiap pemuda HKBP diberikan pembekalan penyuluhan,” imbuhnya. Sehingga dapat dilakukan pencegahan sejak dini. Dan bagi pengguna perlu pembedaan penanganan antara penyalahguna atau pecandu dengan bandar narkoba. Lanjutnya, “Pecandu narkoba jangan dipenjara, karena tidak akan sembuh,” ujar Gunawan. Jika dipenjara, tidak ada ‘penyembuhan’ bagi para penyalahguna narkoba. Ketika keluar, mereka berpotensi kembali lagi kepada barangbarang haram tersebut. “Saat keluar bakal jadi pecandu lagi,” imbuhnya. Gunawan Panjaitan berpesan kepada kepolisian agar membedakan penanganan terhadap penyalahguna dengan bandar narkoba dan mengedepankan para peyalahguna narkotika itu adalah penderita yang butuh perawatan. “Pada prisnsipnya penyalahguna ini salah atau tidak salah,

kalau sampai di Pengadilan memutuskan atau menetapkan direhabilitasi. Jadi tidak ada hukuman penjara bagi penyalahguna,” kata Gunawan lagi. Melalui Nota Kesepahaman ini, BNN danHKBP akan bekerja sama dalam hal pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi di bidang P4GN; konsultasi dan bimbingan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada seluruh anggota HKBP untuk membangun keluarga sejahtera yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba; pelaksanaan Training of Trainer (ToT); pembinaan dan pemberdayaan dalam pembentukan kader anti penyalahgunaan Narkoba; sosialisasi pelaksanaan program wajib lapor dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba; dan pemanfaatan call center Kowani dalam rangka pendampingan yang terkait dengan penyalahgunaan Narkoba. Gunawan panjaitan, menegaskan kembali, bahwa BNN

tidak perlu ragu sedikitpun atas komitmen dan kapasitas Kowani dalam mengupayakan P4GN. Hal tersebut dikarenakan kerja sama yang erat telah terjalin sejak BNN berdiri pada tahun 2002 dan pada saat itu juga Kowani mendapatkan penghargaan atas kesuksesannya dalam pencegahan Narkotika di tanah air. Ia juga menyatakan bahwa, HKBP akan memanfaatkan anggota organisasinya yang berjumlah 86 organisasi perempuan akan dilibatkan untuk berperan serta di masyarakatkat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba tersebut untuk meneruskan apa yang telah disampaikan Kepala BNN, kepada pengurus, kader, dan simpatisan organisasinya masing-masing di seluruh cabang di daerah, yang jika diakumulasikan beranggotakan 30 juta perempuan Indonesia. Gunawan panjaitan juga meyakini bahwa peran Kowani menjadi lebih penting dalam

upaya pencegahan Narkoba karena biasanya pendekatan melalui perempuan lebih persuasif, sehingga tidak hanya program pencegahan yang bisa dimaksimalkan oleh Kowani namun juga program rehabilitasi bagi pecandu Narkoba. Pecandu Narkoba akan lebih mudah diajak dan didorong untuk datang ke pusat rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan target rehabilitasi bagi 100.000 korban penyalahgunaan Narkoba di tahun 2015 ini. Bersama HKBP, BNN optimis dapat memberikan efek positif terhadap pelaksanaan program P4GN di tanah air. Bagi BNN peran perempuan sebagai benteng utama keluarga perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan serta perlindungan dari ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba, sehingga dapat menjadi garda terdepan untuk membawa keluarga Indonesia menjadi bangsa yang lebih cerdas dengan sumber daya manusia yang sehat.***

pini

Suluh Indonesia, Rabu 8 Juli 2015

F OKUS Negara Mesti Lebih Banyak Terlibat ALAM beberapa hari mendatang, kita akan menyaksikan fenomena pergerakan sosial alami di Indonesia, yaitu mudik. Masyarakat bergerak secara bergelombang dari kota menuju desa dimana mereka berasal. Kita pasti akan melihat berbagai acara tayangan mata langsung dari stasiun televisi tentang bagaimana padatnya lalu-lintas di berbagai kota, terutama di Jawa. Terlihat juga pemandangan yang memilukan, misalnya anak-anak yang dibonceng orang tuanya, duduk di depan diterpa angin, tanpa disadari oleh orang tuanya yang lugu. Kita juga akan melihat padatnya lalu lintas. Dikatakan alami karena sudah berdekade-dekade itu terjadi. Jadi, bolehlah kita katakan sebagai sebuah peristiwa alami, didorong oleh keinginan paling dalam dari masyarakat Indonesia untuk menengok kampung halaman. Memberi hormat kepada leluhur dan memberi berbagai cerita kepada sanak keluarga. Kita berterima kasih karena beberapa terobosan telah dilakukan oleh berbagai pihak. Jawatan kereta api misalnya, jauh-jauh hari melakukan penjualan tiket, bahkan secara on line. Perusahaan negara ini juga menservis kereta dan stasiunnya agar nyaman. Tentu ini mengurangi beban antrean yang selalu panjang menjelang Hari Raya Lebaran pada tahun-tahun yang lewat. Apabila maskapai penerbangan telah melakukan terobosan lewat sistem penjualan tiket di tahun-tahun sebelumnya, kini dilakukan oleh kereta api. Seharusnya, juga dilakukan oleh perusahaan otobus agar tidak penumpangnya tidak meluber. Kita juga melihat ada kesediaan masyarakat untuk mudik terlebih dulu ke kampung halaman demi menghindari kemacetan. Terhadap anggota masyarakat seperti ini, kita sangat apresiatif. Mungkin mereka telah belajar banyak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang kita inginkan, keterlibatan pemerintah dapat dimaksimalkan lagi. Seperti yang telah diutarakan, kita jelas bertetrima kasih dengan adanya terobosan PT Kerata Api yang menjual tiket lebih awal dan menservis stasiunnya. Akan tetapi keterlibatan negara sesungguhnya dapat dilakukan lebih jauh dari sekadar menjual tiket lebih awal oleh sebuah perusahaan. Pihak kepolisian juga telah meningkatkan tugasnya sampai berlipat menjelang, saat hari raya hingga beberapa hari pasca hari raya. Tetapi, akan jauh lebih maksimal lagi apabila lebih banyak polisi yang terlibat melakukan pengawalan sampai di kota kecamatan pemudik itu secara beranting. Artinya dengan cara ini keselamatan akan jauh lebih dapat dijamin, terutama bagi pengendara sepeda motor. Pihak keamanan harus mengelompokkan pemudik, lalu mengawalnya. Dengan cara itu, kecepatan pengendara dan disiplin mereka dapat dikontrol. Kehadiran negara juga dapat diperlihatkan dengan adanya lebih banyak pos penjaga kesehatan dan pos kebersihan. Pos kebersihan yang dimaksudkan ini adalah tempat untuk sekadar membasuh diri atau kamar kecil. Bukankah sekarang ada kamar kecil berupa mobil sekaligus tempat membasuh diri. Tempat pembasuhan ini penting mengingat jarak tempuh pemudik sampai ratusan kilometer yang ditempuh dengan lebih dari dua jam. Sangat melelahkan mengendarai sepeda motor labih dari dua jam. Membasuh diri akan mendinginkan kondisi dan dapat mengontrol emosi. Dengan pengontrolan ini, tentu angka kecelakaan dapat ditekan. Fenomena mudik tahunan ini mungkin menjadi atraksi yang menarik bagi wisatawan asing yang belum pernah melihatnya. Tetapi itulah fenomena Indonesia yang unik yang kalau dicari penyebabnya berakar pada kegagalan pemerataan pembangunan antara kota dengan desa. Jadi, pemerintah dan negara harus terlibat lebih banyak. ***

D

Bang D

el

DPR tetap mengusulkan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun

Sudah ditolak masih minta ... ?

5

Membayar Kegagalan Pemerataan Pembangunan ANEKA macam kebijakan muncul menjelang hari raya Lebaran, terutama yang menyangkut tentang komunitas pemudik. Menjelang Lebaran kali ini, beberapa pemda di Jawa sengaja menjemput warganya yang tinggal di Jakarta dengan bus. Tujuannya agar mereka terjaga keselamatannya ketimbang mudik memakai kendaraan bermotor. Diberitakan, pemda menyediakan bus untuk menjemput warganya itu yang kemudian diantar sampai berdekatan dengan kampung halaman mereka. Fenomena mudik, sudah menjadi begitu melekat di dalam masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berada di Jawa dan terjadi paling banyak saat hari raya Lebaran. Secara sosial, ini sangat kentara karena terjadinya kesenjangan pembangunan antara kota dengan desa. Pembangunan lebih banyak dilakukan di kota dan suprastruktur masyarakat, seperti sarana pendidikan, kantor pemerintahan, dan sarana ekonomi, jauh lebih banyak di kota dibanding desa. Itulah yang menyebabkan jutaan masyarakat Jawa pergi ke kota Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bali dan sebagainya. Kalau pemerintah benar-benar bersedia membenahi sistem kehidupan sosial masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, pola pembangunan itulah yang harus dibenahi. Membenahi pembangunan pedesaan jauh lebih penting dibanding dengan membenahi partai politik yang nafsu dan omong besar tetapi tenaga kurang. Persoalan pemudik, disamping memberikan gambaran tentang bagaimana kesenjangan pembangunan antara desa dan kota itu, juga sangat memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia terpaksa hidup “sendirian”, tanpa ada banyak perhatian. Di masa lalu, berjejalnya penumpang kereta api dan sesaknya terminal bus antar kota, mencerminkan rakyat berjuang sendirian untuk pulang kampung. Sekarang pun fenomenanya masih demikian. Kenekatan mereka membawa sepeda motor ke kampung halaman yang jaraknya sampai lebih dari 120 kilometer, sambil membawa boncengan istri dan anak-anak, mencerminkan “kesendirian” itu. Tingkat bahaya sesaknya penumpang kereta api dan berjejalnya penumpang bus, sama berbahayanya dengan satu keluarga muda yang berjejalan di sepeda motor dengan menempuh jarak lebih dari 100 kilometer. Di kereta api dan bus, anak-anak bisa sesak nafas akibat berjejalan berjamjam. Dan anak-anak yang terpapar angin sampai ratusan kilome-

Oleh I Gusti Made Susila

Rakyat seolah menjadi objek belaka menjelang pemilu, dan kini giliran rakyat harus dijadikan subjek bagi partai politik, apalagi di hari raya. Tentu saja para politisi juga demikian, melakukan kerja sama untuk meringankan beban para pemudik ini.

Dengan adanya kerja sama antar parpol, bukan saja pencitraan itu akan dapat dikurangi tetapi juga mampu memperlihatkan bahwa tensi persaingan antarparpol politik dan politisi, tidak memanas menjelang pemilu.

ter bersepeda motor (apalagi dibonceng di depan), sungguh berbahaya dan mengakibatkan sakit. Omong kosong kalau ada yang mengatakan itu demi latihan bagi anak-anak. Bahkan berboncengan tersebut dapat menimbulkan kecelakaan fatal. Ditambah dengan disiplin pengendara yang masih belum dipahami benar oleh pengemudi, maka kecelakaan yang terjadi sangat rawan.

Sekitar dua tahun yang lalu, jumlah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal di jalan raya konon mencapai lebih dari 650 orang dalam satu periode mudik Lebaran. Korban kecelakaan ini sama dengan jumlah korban gempa bumi dan jauh lebih banyak dari kecelakaan pesawat Hercules di Medan baru-baru ini. Maka, pada konteks itulah negara diperlukan untuk menangani persoalan ini. Negara harus hadir untuk memecahkan persoalan mudik ini karena “kesalahan” itu justru muncul akibat kegagalan negara dalam memeratakan pembangunan. Munculnya ide dari beberapa pemda di Jawa untuk menjemput warganya ke kota dan mengantar sampai dekat kampong halaman pemudik, hanya sebagian kecil dari pengakuan atas kegagalan pembangunan tersebut. Seharusnya, lebih banyak pemerintah daerah yang sadar melakukan ini demi mencegah adanya kejadian yang tidak diinginkan pada kelompok pemudik tersebut.

Bergeraknya perusahaan untuk memberikan servis gratis kepada para pemudik, yang mungkin masih berlangsung sampai sekarang, jelas merupakan sikap positif. Pemerintah daerah seharusnya mampu menggandeng perusahaan-perusahaan untuk melakukan tindakan yang sama guna memberikan servis gratis kepada pemudik tersebut. Bukan Demi Politis Keterlibatan negara ini benarbenar diperlukan untuk “membayar utang” atas kegagalan pemerataan pembangunan itu, bukan demi kepentingan politis. Partai politik pun semestinya dapat mengerahkan armadanya untuk melakukan langkah seperti ini. Memang kondisinya sangat rawan. Dalam arti, apabila partai politik mengerahkan bantuan kendaraan untuk menjemput pemudik, ini akan dipandang sebagai pencitraan. Akan tetapi demi menghindari pencitraan tersebut, langkah melakukan tindakan secara bersama-sama akan mampu menghilangkan kesan pencitraan tersebut. Artinya PDI Perjuangan, Golkar, PKS, PAN atau partai lainnya dapat secara bersama-sama, berbarengan mengerahkan kendaraan untuk menjemput para pemudik tersebut. Ini juga menjadi cara partai untuk “membayar utang” kepada masyarakat yang hanya mau berdekatan menjelang pemilihan umum saja. Rakyat seolah menjadi objek belaka menjelang pemilu, dan kini giliran rakyat harus dijadikan subjek bagi partai politik, apalagi di hari raya. Tentu saja para politisi juga demikian, melakukan kerja sama untuk meringankan beban para pemudik ini. Dengan adanya kerja sama antar parpol, bukan saja pencitraan itu akan dapat dikurangi tetapi juga mampu memperlihatkan bahwa tensi persaingan antarparpol politik dan politisi, tidak memanas menjelang pemilu. Mudik mempunyai banyak dimensi tentang kondisi sosial masyarakat Indonesia. Mulai sikap tradisional, kegagalan, kekalutan, bahkan kekonyolan, keguyuban, persaudaraan sampai dengan rasa hormat kepada leluhur, keluarga dan lingkungan. Tetapi dari fenomena mudik juga dapat dilihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan rakyat di dalam negaranya. Pemerintah Indonesia baru dapat dikatakan hebat, apabila mampu menekan angka urbanisasi, dan dengan sendirinya juga angka pemudik. Tanpa itu, prestasi pemerintah biasa-biasa saja, baik pada masa Orde Baru maupun Orde Reformasi. ***

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Aksi Begal Harus Segera Dibasmi SUDAH dua puluh tahun lebih saya sebagai warga Ibukota Jakarta merasakan semakin hari Jakarta semakin tidak aman. Sepertinya aksi kejahatan semakin nyata dilingkungan kita warga Jakarta. Para pemimpin sibuk memperbaiki citranya sementara rakyat terus menjadi penonton yang dibodoh-bodohi oleh berita yang bersifat pengalihan dari suatu kenyataan. Rakyat ingin hidup aman dan makmur sesuai dengan amanat UUD 1945 dan cita-cita proklamator tercinta. Di negeri ini kejahatan ada dimana-mana. Di gedung-gedung para aparat pemerintahan sampai di gang-gang becek yang sempit. Semua itu terjadi karena Ummat Islam yang masih menjadi mayoritas dijauhkan dari agamanya, dijauhkan dari ajaran-ajarannya

yang benar, dan disusupi oleh berbagai aliran baru seperti JIL yang menyesatkan. Semua berdampak pada berbagai macam persoalan sosial. Diantaranya adalah sex bebas, Hamil diluar nikah, Aborsi, Penggunaan Narkoba, Miras, aksi begal, Geng motor dan banyak hal yang rusak semua itu dilakukan oleh anak-anak remaja atau lebih tepatnya ABG (Anak Baru Gede) sekitar usia SMPSMA. Semua ini menjadi beban pikiran kita yang sudah bisa melihat kebenaran. Orang-orang yang sudah menjadi dewasa marilah kita bimbing orang-orang terdekat kita agar bisa memahami tentang jalan hidup yang benar. Saul Arkani Tanjung Duren, Jak-Bar

Selamatkan Generasi Muda Indonesia dari Kebodohan PRIHATIN menyaksikan anakanak remaja yang masih duduk dibangku SD, SMP, SMA sampai Mahasiswa dengan gaya hidup yang rusak. Semua itu terjadi karena bangsa Indonesia masih belum mampu untuk menghadapi serbuan ideologi dari pihak ‘asing’. Patokan kesuksesan menjadi sangat sesat dan sempit. Akhlak yang benar dan lurus bukan lagi menjadi tujuan para remaja dan bukan lagi menjadi hal penting yang harus diraih dalam kehidupan remaja saat ini. Sangat kasihan sekali mereka yang sudah menjadi orangtua hanya dapat mengikuti kemauan anaknya agar bisa dianggap tidak ketinggalan zaman. Semua ini adalah salah satu akibat ilmu yang

sangat kurang dalam memahami perubahan zaman. Sehingga serbuan negara-negara adidaya dalam hal pemikiran telah menggusur moral bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi sangat materialistis. Sesuai keinginan negara adidaya dan sekutunya yang menyebarkan paham pemikiran yang sesat itu. Negara ini menjadi semakin miskin bukan hanya karena persoalan dalam negeri yang tak kunjung sembuh namun juga ‘cekokan asing’ yang terus menerus menjejeli para gerasi muda kita agar menjadi ‘bodoh’ dalam menyikapi semua isu dunia yang ada. Alimin Idris Lenteng Agung, Jak-Sel

Kesenjangan Dibiarkan Berlarut PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis

dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Jadi, persoalan kemiskinan dan pengangguran akan berlanjut, jika tidak terjadi perubahan pola pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 8 Juli 2015

6

Sanksi FIFA Tak Halangi AS Roma Kunjungi Indonesia

Suluh Indonesia/ist

KUNJUNGI INDONESIA – Para pemain AS Roma bersama pelatih Rudi Garcia saat melakukan latihan. Sanksi FIFA yang menerpa Indonesia, tak menghalangi salah satu klub papan atas Seri A, AS Roma untuk hadir ke Tanah air dan melakukan pertandingan tidak resmi pada 25 Juli mendatang.

JAKARTA - Sanksi FIFA yang menerpa Indonesia, tak menghalangi salah satu klub papan atas Seri A, AS Roma untuk hadir ke Tanah air dan melakukan pertandingan tidak resmi pada 25 Juli mendatang. Dalam kunjungannya ke Indonesia, tim asuhan Rudi Garcia datang dengan kekuatan penuh menyapa para penggemarnya, Romanisti Indonesia, seperti Francesco Totti, Daniele De Rossi, Radja Nainggolan dan lainnya. “Penggemar AS Roma banyak di Indonesia, ini salah satu alasannya, walau kedatangan pemain AS Roma di saat keadaan sepak bola Indonesia yang tidak menentu,” kata promotor pertandingan, Nine Sport, Arif Wicaksono dalam konfrensi pers di Jakarta, Selasa (7/7).

Anggaran Piala Kemerdekaan Aristo Pangaribuan

ya. Kalau dari APBN, tidak bisa karena di APBN 2015, yang disetujui DPR, untuk tahun 2015 tidak ada pos untuk anggaran olahraga profesional,” ucap

Aristo. Untuk itulah sudah sewajarnya, sebagai lembaga pemerintah harus berani membeberkan pendanaan yang dirah ke-

pada publik, apalagi menyangkut pihak sponsor. “Jika dari sponsor, tidak bisa seenakenaknya didapat pemerintah. Mana transparansi keuangan yang digembar gemborkan Menpora selama ini,” jelasnya. Seperti diketahui, tim transisi akan memulai perhelatan pada 1 Agustus. Salah satu anggota tim transisi, Cheppy T Wartono, mengaku sudah ada sekitar enam sponsor besar yang akan memberikan dukungan dana sekitar Rp20 milyar. Sejauh ini sudah ada sekitar 19 klub yang sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mengikuti Piala Kemerdekaan. (pts)

Tiga Petinju Diajukan Ikut Praolimpiade JAKARTA - Setelah melihat hasil di SEA Games Juni lalu, PB Pertina mengajukan tiga nama yang dinilai layak mengikuti Pra Olimpiade. Menurut pelatih tinju nasional, Adi Suwandana ketiga nama yang terdiri dari, Julio Bria, Kornelis Wangu Langu dan Farrand Papedang memiliki potensi yang baik. “Selama di SEA Games lalu, kontingen tinju Indonesia diperkuat 6 putra dan 4 putri di Singapura, sejauh ini Julio Bria per-

OCA Tinjau

Arena Asian Games Sumsel PALEMBANG - Dewan Olimpiade Asia (OCA) bersama Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dijadwalkan kembali meninjau kesiapan arena Asian Games 2018 di Palembang, Sumsel, pada Agustus 2015. Wakil Ketua Panitia Persiapan Asian Games Ahmad Najib di Palembang, Selasa, mengatakan, OCA pada kesempatan keempat ke Palembang ini akan memfokuskan pada perkembangan renovasi di beberapa arena. “OCA akan kembali meninjau sehingga beberapa proyek perbaikan arena, bandara, dan hotel berbintang lima dipercepat,” kata dia. Menurutnya, proyek renovasi arena ini menjadi target OCA karena sudah masuk dalam perencanaan yang diajukan tuan rumah. “Saat ini tender sudah mulai dilakukan, seperti arena ski air, proyek perluasan areal danau, dan beberapa arena lainnya,” kata Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumsel ini. Ia menerangkan, OCA dan KOI dijadwalkan terus mengawal pembangunan dan perbaikan arena di Sumsel hingga satu tahun menjelang perhelatan Asian Games. “Sumsel terus berbenah apalagi hingga kini masih bersaing dengan Jakarta, terutama dalam memperebutkan ‘opening dan closing ceremony’. Pada akhirnya, presiden juga yang akan menentukan,” ujar dia. (ant)

ingkat 18 dunia di kelas 52 kg, Kornelis Wangu Langu peraih medali emas di kelas 49 kg, dan Farrand Papedang di kelas 60 kg yang sejauh ini diperkirakan memenuhi kualifikasi,” tutur Adi kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Untuk bisa menuju Olimpiade, Kornelis akan tampil di kejuaraan Asia di China 25 Juli 2015, selain itu Try out lagi ke China, dan Thailand 25 Agustus 2015. Semua itu merupakan persiapan menuju Olimpiade

dan SEA Games XXIX tahun 2017 di Malaysia. Sedangkan petinju lainnjuga juga akan mengikuti beberapa kejuaraan. “Mereka akan diberikan jam tanding yang cukup untuk mengejar prestasi puncak,” kata Adi. Persiapan menuju SEA Games XXIX Malaysia dan Olimpiade 2016 merupakan satu paket dalam mempersiapkan petinju menggapai prestasi puncak. Semuanya mempunyai arah yaitu menggapai

akan melakukan pertandingan yang diisi seluruh pemainnya, dengan dibagi dua tim, yaitu tim merah dan tim putih. Rencananya mereka akan datang pada 24 Juli dan melakukan serangkaian kegiatan, seperti coaching clinic, meet and gread, serta melakukan pertaningan pada 25 Juli di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. “Awalnya jika tidak ada sanksi FIFA, AS Roma akan menghadapi Persija Jakarta, namun semua sudah terjadi, tinggal kita mencari solusi dan kreatif, sehingga AS Roma tetap bisa berkunjung ke Indonesia. Kami tidak kapok, dan tetap akan terus menghadirkan klub-klub luar negeri ke Indonesia ke depannya, jika sanksi FIFA dicabut. Untuk laga nanti, kami sudah cetak 40 ribu

tiket,” tegas Arif. Menanggapi hal ini, pelatih AS Roma, Rudi Garcia yang melakukan teleconferen dengan media mengaku tak terpengaruh dengan sanksi FIFA, dan tidak masalah jika skuadnya tak bisa mencicipi kemampuan pemain Indonesia dalam pertandingan tersebut. “Kita senang datang ke Indonesia untuk persiapan tim ini yang akan menghadapi musim depan. Kami tidak masalah jika hanya melakukan pertandingan internal tim kami, dan tidak melakukan pertandingan resmi menghadapi pemain Indonesia. Dan kami akan tetap memberikan pertunjukan menarik bagi penggemar di Indonesia,” kata Rudi. Sebelum ke Indonesia, AS Roma akan terlebih dahulu ke Australia untuk melakukan uji coba resmi. (pts)

Mahaka dan Klub

PSSI Pertanyakan

JAKARTA - PSSI mempertanyakan dana sekitar Rp20 miliar yang dipersiapkan tim transisi untuk menghelatkan Piala Kemerdekaan pada Agustus mendatang. Menurut Direktur Legal PSSI, Aristo Pangaribuan, dengan banyaknya dana yang dipersiapkan tersebut, tentu harus diperjelas dari mana asalnya, apalagi saat ini sudah mendapatkan sponsor. “Sudah pasti tim transisi tidak bisa memutar turnamen itu dengan mempergunakan dana yang berasal dari APBN. Lalu dari mana dana Rp20 milyar, bahkan mereka menjanjikan match fee, kemudian hadiah. Itu harus dikritisi sumber danan-

Arif mengaku dengan kondisi sepak bola Indonesia, AS Roma tetap konsisten mengunjungi Indonesia, setelah melakukan komunikasi dengan federasi sepak bola Italia, FIGC. Mereka mau melakukan pertandingan yang sifatnya hanya latihan dengan sistem waktu 2X 35 menit, dan tidak berdasarkan regulasi FIFA. “Tidak ada masalah, AS Roma sudah berkonsulati dengan FIGC, dan meminta agar tidak melakukan pertandingan dengan pemain lokal Indonesia, sehingga mau melakukan pertandingan yang diisi pemain AS Roma semuanya, bahkan wasit pun dibawa langsung dari AS Roma, dan pertandingan ini tidak mengikuti regulasi FIFA,” jelas Arif. Seperti diketahui, AS Roma

prestasi puncak di Asian Games XVIII di Jakarta tahun 2018. Nantinya PB Pertina akan mengajukan 4 petinju putra dan 4 petinju putri ditempa dalam Pelatnas. “Nama petinju yang diajukan ke Pelatnas, temasuk petinju yang dipromosikan ke Olimpiade. Atas pertimbangan itulah akhirnya Pertina dan Satlak Prima sepakat menurunkan petinjunya di beberapa kejuaraan yang menjadi ajang kualifikasi Olimpiade,” jelasnya. (pts)

Tetap Diverifikasi JAKARTA - Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menegaskan Mahaka Sports sebagai promotor dan klub peserta turnamen sepak bola Piala Indonesia harus tetap diverifikasi sebelum turnamen digulirkan 15 Agustus 2015. Ketua BOPI Noor Aman di Jakarta, Selasa, mengatakan ada beberapa hal yang harus diverifikasi meski klub yang akan turun pada turnamen ini sudah pernah diverifikasi. Hanya saja, kondisi saat ini berbeda. “Proses verifikasi tetap sama. Masalah administrasi maupun keuangan. Jika sudah mengajukan diri maka kami akan melihat perkembangan setelah verifikasi sebelumnya,” katanya. Noor Aman mencontohkan klub yang pernah menunggak gaji pemain. Jika akan turun pada Piala Indonesia Satu, mereka harus sudah menyelesaikan kewajibannya. Hal ini dilakukan karena pihaknya tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Jika hal tersebut masih terjadi, maka pihak pemain yang paling dirugikan. Begitu juga dengan legalitas. Klub yang turun juga harus telah siap. Apalagi ada dua klub yang sebelumnya telah terganjal yaitu Persebaya dan Arema. “Katanya mereka mau damai. Jika sudah oke ya tidak masalah. Minimal

Noor Aman

ada langkah konkret untuk melakukan penyelesaian,” katanya menambahkan. Selain klub, BOPI juga akan memverifikasi Mahaka Sports selaku promotor. Beberapa aspek yang harus dipenuhi adalah keuangan hingga bukti perusahaan (legalitas). Hanya saja, pihaknya belum bisa bicara banyak karena belum mengetahui kontrak antara Mahaka dengan klub. “Semuanya agar hak-hak terpenuhi. Yang jelas semuanya tergantung data. Semakin lengkap maka proses pemberian izin juga akan cepat,” katanya. Mahaka Sports menegaskan ada 12 klub ISL yang akan ber-

partisipasi pada turnamen yang akan digelar di empat kota itu. Pihaknya menargetkan ada 16 klub yang berpartisipasi pada turnamen yang cukup bergengsi ini. Tak hanya Piala Indonesia Satu, klub peserta Piala Kemerdekaan yang digagas oleh Tim Transisi bentukan Kemenpora juga akan diverifikasi. Hanya saja pihak BOPI belum menjelaskan detail mekanismenya karena badan bentukan pemerintah itu belum pernah melakukan verifikasi. “Tetap akan diverifikasi. Tapi hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke kami,” kata Noor Aman menegaskan. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 8 Juli 2015

7

Martinez Sebut

Ferrer dalam Tim Spanyol BARCELONA - Kapten baru tim Spanyol dalam turnamen Piala Davis Conchita Martinez, pada Selasa, menyebut petenis peringkat tujuh dunia David Ferrer masuk di timnya dalam pertandingan putaran kedua Grup I zona Eropa/Afrika melawan Rusia. Padahal, Ferrer memastikan tidak mungkin mengikuti pertandingan yang digelar pada 17-19 Juli di Vladivostok, Rusia, itu menyusul perselisihan antara para pemain unggulan Spayol dengan Federasi Tenis Spanyol (RFET). Perselisihan antara pemain unggulan Spanyol dengan RFET terkait penunjukkan Gala Leon sebagai kapten wanita pertama bagi tim Spanyol dalam Piala Davis. Namun, Leon telah dipecat beberapa pekan setelah pergolakan terjadi di RFET seiiring dengan pemimpin baru dalam ferderasi tenis itu. Martinez kemudian menempati posisi yang ditinggalkan Leon hingga akhir 2015. Martine mengatakan, Ferrer akan bergabung dalam tim Spanyol bersama Pablo Andujar, Daniel Gimeno-Traver, Marc Lopez, dan David Marrero. Tim yang telah meraih lima kali gelar itu membutuhkan kemenangan agar dapat kembali dalam kelas elit Grup Dunia pada kompetisi 2016 setelah kehilangan pemain-pemain unggulannya seperti Rafa Nadal, Feliciano Lopez, dan Tommy Robredo. Sementara, tim Rusia telah menyebut namanama petenis mereka yang akan turun menghadapi tim Spanyol yaitu Konstantin Kravchuk, Evgeny Donskoy, Andrey Rublev, dan Karen Kachanov. (ant)

Suluh Indonesia/ap

UNGKAPKAN KESEDIHAN - Lionel Messi mengungkapkan kesedihannya setelah kalah dalam final Piala Amerika dan memperoleh banyak kritikan dari warga Argentina.

Casillas

Dapat Tawaran dari FC Porto

MADRID - Kiper sekaligus kapten Real Madrid Iker Casillas telah mendapat penawaran dari klub Portugal FC Porto, demikian harian olahraga Spanyol Marca mengutip pernyataan agennya pada Selasa. “Terdapat penawaran dari Porto dan Casillas gembira dengan kemungkinan itu. Sekaeang kami harus menanti untuk melihat apa yang dikatakan Real

Madrid,” kata agen Casillas, Carlo Cutropia, menurut surat kabar itu. Real Madrid dilaporkan sedang berusaha merekrut kiper Manchester United David de Gea, dan menginginkan Casillas hengkang untuk menghindari kontroversi perihal siapa yang akan menjadi kiper utama. Casillas (34) memiliki dua tahun tersisa pada kontraknya dengan Real Madrid dan menu-

rut Marca, Real Madrid akan membiarkan sang pemain hengkang dengan cumacuma sehingga ia dapat menandatangani kontrak dua tahun dengan Porto. Porto, yang dilatih mantan kiper Real Madrid dan Spanyol Julen Lopetegui, akan bersaing di Liga Champions musim depan setelah menjadi runner up Liga Portugal pada musim 2014/2015. Lopetugui telah memiliki enam pemain Spanyol di timnya, dan kedua asisten pelatihnya juga merupakan orang Spanyol. Pemenang Piala Dunia dan juara Piala Eropa dua kali bersama Spanyol, Casillas telah memiliki lima gelar divisi pertama, tiga trofi Liga Champions, dan dua mahkota Piala Raja sejak melakukan debut tim intinya dengan Real Madrid pada 1999. (ant)

Messi Terpuruk Atas

Kekalahan Ar gentina Arg di Piala Amerika BUENOS AIRES - Lionel Messi mengungkapkan kesedihannya setelah kalah dalam final Piala Amerika dan memperoleh banyak kritikan dari warga Argentina. Ungkapan kekecewaan Messi ditulis dalam akun Facebook miliknya pada Senin (6/7) dini hari, upaya menyembunyikan keterpurukannya setelah lagi-lagi kalah dalam final turnamen besar dengan skor 4-1 melalui adu penalti dengan Chili, Sabtu lalu. “Tidak ada yang lebih menyakitkan dalam sepak bola selain kalah di final,” tulis Messi. “Tapi saya tidak ingin menunda untuk menyampaikan terima

kasih pada semua orang yang terus mendukung kami dan tetap ada bersama kami bahkan di saat-saat sulit,” Messi menambahkan. Pesepak bola berusia 28 tahun itu telah menelan pil pahit kekalahan satu kali dalam Piala Dunia dan dua kali dalam Copa America. Kini, Messi pun dihadapkan pada keharusan untuk memenangkan kompetisi besar lainnya di samping kesuksesannya dalam klub Barcelona. Argentina, yang dikalahkan Jerman dengan skor 1-0 dalam final Piala Dunia tahun lalu, belum pernah menjuarai turnamen utama selama

WBO Cabut Gelar Juara Mayweather LONDON - Gelar juara dunia kelas menengah yang diperoleh Floyd Mayweather Jr. setelah mengalahkan Manny Pacquiao tahun ini, dicopot oleh Organisasi Tinju Dunia (WBO) karena petinju AS dianggap tidak menuruti ketentuan yang berlaku. Pencabutan gelar juara dunia Mayweather diumumkan oleh WBO di Puerto Rico, Senin (6/7) waktu setempat, atau Selasa (7/7) pagi WIB. Mayweather yang rekornya menjadi 48-0 setelah mengalahkan Pacquiao pada Mei lalu, melewatkan tenggat waktu pembayaran sanksi atas pertandingan tersebut sebesar 200 ribu dolar AS atau sekitar Rp2,6 miliar. Selain itu, ia juga belum melepaskan gelar juara kelas menengah junior dunia yang disandangnya. Pihak WBO menyatakan bahwa tindakan Mayweather menyalahi aturan karena petinju tidak boleh memegang gelar juara dunia dalam beberapa kelas. Mayweather ditun-

Pasang Iklan Lowongan, Otomotif, Properti & Peluang Emas Ukuran 2 x 50 mmk

tut memutuskan gelar mana yang ingin dipertahankan. Menurut WBO, petinju yang memegang lebih dari satu sabuk juara harus membayar dalam jumlah tersebut. Mayweather pun diberi waktu hingga pukul 16.30 waktu setempat, Jumat (3/7), untuk menetapkan sikapnya. “WBO tidak punya pilihan lain selain tidak mengakui Floyd Mayweather sebagai juara dunia kelas menengah. Kami melepas gelarnya karena ia tidak tunduk pada aturan WBO,” kata perwakilan WBO. Mayweather diberi kesempatan dua minggu untuk mengajukan banding atas keputusan pencabutan sabuk juara dunia kelas menengah WBO miliknya. Petinju terkaya dunia itu mendapat 200 juta dolar AS atau sekitar Rp2,6 triliun dari pertarungan melawan Pacquiao. Ia juga mendapat 400 juta dolar AS atau sekitar Rp5,2 triliun dari tayangan langsung televisi berbayar.

Rp. 50.000

Hub :

Hubungi

(10 Baris - 10x Tayang)

(0251) 8401018 (021) 5357602

gat bergengsi yakni WBA (Asosiasi Tinju Dunia) dan WBC (Dewan Tinju Dunia).

KINI...

Pasang Iklan Baris

CEPAT LAKU Hanya

BW Rp. 200.000 FC Rp. 300.000

021-5357602

Dengan demikian Mayweather masih memiliki dua sabuk juara dunia yang san-

GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771

BISA DIAKSES MELALUI www.bisnisjakarta.com

Sabuk juara dari dua badan tinju dunia ini lebih bergengsi ketimbang dari WBO. (ant)

22 tahun terakhir. Messi tampak meninggalkan lapangan dengan muka pucat setelah kekalahannya kemarin, dan menurut laporan dari salah satu media Spanyol, Messi menolak trofi turnamen yang diberikan padanya. Trofi tersebut kabarnya dikembalikan sebelum upacara penyerahan resmi di Santiago. Messi dan pemain Argentina lain mendapat kritikan keras dari media Argentina. Anggota keluarga mereka juga dicaci-maki oleh penggemar timnas Chili pada saat pertandingan. Beberapa pengamat sudah memperingatkan agar Messi ke-

luar dari timnas. “Suatu hari nanti, dia akan lelah dan menolak bermain bagi timnya,” kata mantan pemain internasional Argentina yang sekarang menjadi pelatih klub Banfield , Matias Almeyda dalam tayangan Fox Sports. “Dia adalah pemain terbaik dunia tapi ia tidak mendapat perlakuan yang layak dari rakyatnya,” ujar Almeyda. Messi menjalani musimmusim yang baik selama bergabung dengan klub penakluk Barcelona, namun menurut Almeyda, sangat sulit bagi pemain Argentina menerapkan kesuksesannya di klub ke tim nasional. (ant)

Djokovic

Tembus Delapan Besar Wimbledon LONDON - Juara bertahan Novak Djokovic sukses mengatasi perlawanan Kevin Anderson untuk mencapai perempat final Wimbledon untuk ketujuh kalinya secara beruntun pada Selasa. Unggulan teratas itu bangkit dari ketinggalan untuk menang 6-7 (6/8), 6-7 (6/8), 6-1, 6-4, 7-5 pada pertandingan 16 besar, yang harus dihentikan pada Senin karena kondisi gelap di akhir set keempat. Petenis Serbia itu, yang sekarang telah mencapai 25 perempat final Grand Slam secara beruntun, akan menghadapi juara AS Terbuka Marin Cilic untuk memperebutkan tempat di semifinal. Anderson, unggulan ke-14 asal Afrika Selatan, melepaskan 40 ace dan 71 pukulan kemenangan namun mencatatkan 41 unforced error. Djokovic melepaskan 43 pukulan kemenangan atas lawan-

nya, namun hanya mencatatkan 19 unforced error. Sebelumnya Novak Djokovic dan Maria Sharapova sempat menepi dari lapangan Wimbledon ketika hujan menunda awal permainan pada Selasa. Djokovic baru mulai melakukan pemanasan menjelang set terakhir dari pertandingan putaran keempatnya melawan petenis Afrika Selatan Kevin Anderson, yang harus dihentikan pada Senin akibat kondisi gelap setelah petenis Serbia itu bangkit dari tertinggal pada dua set pertama untuk menyamakan kedudukan. Sharapova, juara Wimbledon 2004, berada di Lapangan Tengah sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan perempat finalnya melawan Coco Vandeweghe asal AS, ketika hujan membuat para staf lapangan bergegas menutup lapangan. (ant)

PASANG IKLAN Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771 G.47-Dir

Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 8 Juli 2015

8

Wagub Jabar Klaim

Honorer Tersisa 500 Orang BANDUNG - WagubJabar Deddy Mizwar mengatakan hingga saat ini masih tersisa 500 orang pegawai honorer di lingkungan Pemprov Jabar. ‘’Honorer yang tersisa masih ada yang tidak lulus seleksi. Sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat. Sekitar 500-an kalau di provinsi,” katanya usai acara Pembinaan dan Penyampaian Petikan SK Gubernur Jawa Barat tentang Pengangkatan 323 CPNS, di Kota Bandung, kemarin. Ia menyebutkan sebanyak 323 pegawai CPNS dan honorer yang akan segera di-

angkat menjadi PNS Pemprov Jabar, pihaknya meminta para PNS baru ini dapat meninggalkan kultur negatif yang melekat dengan PNS. ‘’Saya berharap mereka bisa mengubah kultur negatif tersebut menjadi sebuah kultur baru yang positif dan inovatif. Saya berharap profesionalitas dari PNS-PNS ini, sehingga dapat langsung kerja didistribusikan ke OPD terkait dan bisa membantu kinerja OPD tersebut,” kata dia. Menurut dia, kriteria PNS yang dibutuhkan saat ini adalah seorang aparatur nega-

ra yang profesional dan inovatif, sehingga bisa mendorong percepatan dan peningkatan kinerja serta pembangunan di Pemprov Jabar. ‘’Para CPNS yang sudah mengetahui dan mengerti kultur yang biasa ditemui dalam diri PNS juga diharapkan bisa melakukan gebrakan. Mereka sudah mengerti kultur PNS. Saat ini mereka harus bisa mengubah itu, yang negatif tinggalkan, jangan diikuti. Ubah dengan kultur yang baik dan inovatif,” katanya pula. (ant)

Di Cimahi

1.100 Guru Ngaji Dapat Insentif Suluh Indonesia/ant

CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, memberikan uang insentif kepada 1.100 guru ngaji sebesar Rp570 ribu per orang sebagai ungkapan terima kasih telah mengajarkan mengaji dan pendidikan Islam kepada masyarakat. ‘’Walaupun dengan alokasi yang sangat kecil haruslah dihargai sebagai rohani pemerintah yang ingin dekat dengan kelompok yang sedang berjuang untuk menegakkan syiar Islam,” kata Wali Kota Cimahi Atty Suharti saat penyerahan insentif tersebut di Cimahi, kemarin. Ia menuturkan, Kota Cimahi memiliki visi yaitu sebagai kota

agamis yang diterapkan dalam program dan kegiatan keagamaan, membina iman dan taqwa kepada masyarakat. Menurut dia, mengandalkan sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai yang unggul dan berakhlak baik merupakan bagian dalam membangun Kota Cimahi. ‘’Sangat membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai yang unggul seperti anak dan pemuda yang memilki akhlak yang baik dan dapat menguatkan kecerdasan spiritual dan emosionalnya,” katanya. Ia menambahkan, memban-

gun nilai kebaikan agamis adalah tanggung jawab bersama, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat terutama tokoh agama. Bekerja membangun umat yang baik, kata dia, merupakan pekerjaan yang mulia sehingga harus terus dijalankan untuk mewujudkan generasi yang baik di dunia dan akhirat. ‘’Pekerjaan untuk membina umat adalah sangat mulia, untuk itu kami pemerintah atas kemuliaan itu (guru ngaji) mengucapkan terima kasih semoga kebaikannya dibalas oleh Allah,” katanya. (ant)

SUNGAI BARITO SURUT - Warga meniti kayu bulat yang berfungsi sebagai jalan menuju tempat tinggalnya di rumah terapung Sungai Barito di Muara Teweh, Barito Utara, Kalteng, kemarin. Surutnya pedalaman Sungai Barito tersebut membuat sejumlah angkutan dengan tonase besar tidak bisa berlayar dalam tiga pekan terakhir.

RTSM Gresik

Capai 77.181 Orang GRESIK - Penerima bantuan program rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mencapai 77.181 orang yang berdomisili di 16 kecamatan serta 41 desa di wilayah itu. ‘’Program bantuan untuk RTSM ini akan dicairkan secara bertahap, dan untuk sementara Gresik akan mendapat kuota penerima sebanyak 1.118 orang terlebih

dahulu,” ucap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Gresik Agus Budiono di Gresik. Setiap kepala keluarga, kata dia, akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2,5 juta. Bantuan ini diarahkan untuk kebutuhan modal maupun kebutuhan sehari-hari. ‘’Bantuan ini akan diberikan melalui program Pemkab Gresik maupun Pem-

prov Jawa Timur. Mereka yang menerima meliputi janda, orang miskin, atau rumah tangga sangat miskin,” katanya. Ia menyebutkan total alokasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp3,9 miliar, khusus pada produktivitas sumber daya manusia. Sementara itu, sisa kuota penerima bantuan akan dilakukan pada tahun 2016, yak-

ni sebanyak 3.055 orang. ‘’Penerima bantuan pemerintah ini di Gresik sangat banyak, yakni mencapai puluhan ribu. Oleh karena itu, mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap, dan berharap mampu membantu masyarakat,” katanya. Sejauh ini, Pemkab sudah melakukan upaya pengentasan kemiskinan. (antedikit-

DBD Jangkiti 107 Warga Padang PADANG - Kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mengalami peningkatan pada bulan Juni 2015 mencapai 107 kasus, dan satu orang meninggal dunia. ‘’Jumlah tersebut meningkat dari bulan Mei yang hanya 87 kasus,” kata Kadis Kesehatan

Kota Padang, Eka Lusty, di Padang, kemarin. Ia mengatakan, peningkatan jumlah kasus demam berdarah paling banyak terjadi di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, seperti

SALAT MEMINTA HUJAN - Kaum muslim melaksanakan salat Istisqa atau salat guna meminta hujan turun di Desa Tukang, Kabupaten Semarang, kemarin. Salat tersebut dilakukan menyusul terjadinya musim kemarau panjang sehingga lahan pertanian mengalami kekeringan dan terancam puso.

SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yang menguasai kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas atas. Untuk

193.585 Warga Jambi

Belum Kantongi e-KTP Sipil Kota Jambi itu, menjelaskan untuk yang usianya menginjak 17 tahun atau wajib memiliki e-KTP di Kota Jambi sebanyak 528.032 orang, sementara saat ini yang sudah dicetak baru 334.447 eKTP. ‘’Artinya sisanya itulah yang belum memiliki e-KTP. Target kita ya sesuai Kemendagri bahwa Desember 2015 semua warga harus miliki e-KTP,” kata Masrul menjelaskan. Dia mengatakan, terkait sistem jaringan dan blanko sampai saat ini tidak ada masalah. Kalau blanko habis pihaknya akan melapor untuk

segera diminta pendistribusiannya dari pusat. ‘’Saat ini stok kita masih ada sekitar 200 blanko e-KTP, dan setelah lebaran ini akan didistribusikan lagi,” katanya. Terkait soal tidak berlakunya KTP manual, Masrul mengatakan, bagi warga yang masih memiliki KTP manual agar segera mendatangi Dinas Dukcapil untuk menukarkan KTP manual dengan e-KTP. ‘’Secara surat edaran tidak berlaku lagi dan ini kita sarankan yang masih memiliki KTP manual untuk bisa datang ke Dinas Dukcapil,” katanya. (ant)

jangka waktu yang lama. Menurutnya, dari pantauan Dinas Kesehatan terhadap perendaman batu akik tersebut, airnya juga dapat menjadi tempat berkembangbiaknya jentik nyamuk. ‘’Kalau bisa para penjual batu akik mengganti air perendaman batu sekali sehari,” jelasnya. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM

Suluh Indonesia/ant

JAMBI - Sebanyak 193.585 warga Kota Jambi belum mengantongi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), karena masih banyak terdapat data ganda sehingga belum bisa dilakukan pencetakan. ‘’Warga yang bermukim di Kota Jambi juga banyak merekam e-KTP di tempat asalnya, namun ketika ke Jambi mereka melapor belum dapat, tapi setelah direkam datanya menjadi ganda,” kata pejabat pemerintah setempat Masrul di Jambi, kemarin. Kepala Seksi Penyediaan Informasi Data pada Dinas Kependudukan dan Catatan

menghindari adanya genangan air dan penumpukan sampah. ‘’Hal itu menyebabkan berkembangbiaknya jentikjentik nyamuk yang akan menyebabkan penyakit demam berdarah,” katanya. Ia meminta para penjual batu akik, agar tidak merendam batu dengan air yang sama dalam

Bunda Norma

yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. Telpon 021-91584169, 081311326629