Edisi Jumat, 4 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

JUMAT, 4 MEI 2018

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 52 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK Pesan Moral Ali Bin Dachlan Menyentuh Hati Masyarakat SILATURAHMI adalah salah satu kegemaran dari calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan.

Momentum kampanye yang bukan kemudian digunakan untuk kampanye berisi ajakan agar rakyat memilihnya.

Melainkan lebih mengedepankan ajakan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jaga jangan sampai terpecah belah hanya karena pilkada.

Dalam mengisi kegiatan silaturahimnya ke sejumlah tempat di wilayah NTB ini, calon Gubernur Ali Bin Dachlan kerap memberikan pesan moral kepada masyarakat, bahkan pesan moral yang disampaikan oleh dirinya sangat menyentuh hati masyarakat.

Seperti sapaannya berisi pesan moral saat bersilaturahmi dengan warga Rumak, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Selasa lalu.

Kehadiran Sang Pendobrak

ini adalah dalam rangka memenuhi undangan silaturahmi masyarakat yang ingin mengenal lebih dalam sosok Ali Bin Dachlan. Di sini, Ali BD alias Amaq Asrul alias Papuk Abada meminta agar masyarakat selalu berperilaku yang baik pada siapapun, sehingga bisa menciptakan kedamaian di NTB. Mendengar pesan-pesan Ali

BD, warga Rumak Safruddin menilainya sangat menyentuh. “Pesan moral yang diberikan Bapak Ali Bin Dachlan sangat menyentuh hati masyarakat,” ucapnya.

Tidak heran, kata Safrudin, Ali BD sangat berbeda ketimbang calon lainnya. Apalagi, Beliau tidak pernah meminta kepada masyarakat untuk memilih dirinya.

Bersambung ke hal 15

Datangi Acara Deklarasi LHKPN KPK

Hanya Ali Bin Dachlan Tanpa Pengawalan KAMIS (3/5) kemarin, semua calon kepala daerah yang ikut pada pemilihan kepala daerah (pilkada) datang ke Santika Hotel Lombok guna menghadiri Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LH-

KPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Nusa Tenggara Barat. Dari semua calon kepala daerah hanya Ali Bin Dachlan datang tanpa pengawalan.

Bersambung ke hal 15

Menurun, Nilai UNBK SMA/MA dan SMK

Mataram (Suara NTB) – Rata-rata nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/MA dan SMK di NTB pada tahun 2018 ini menurun dibandingkan UNBK tahun 2017. Hanya pada rata-rata Nilai UNBK SMA/MA jurusan Bahasa Indonesia yang menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini dianggap potret asli hasil UNBK yang akan menjadi bahan perbaikan selanjutnya.

(Suara NTB/dok)

Tunggu SKK Penagihan Saham KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) NTB masih pasif soal penagihan hasil penjualan saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) kini PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) enam persen. Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemprov NTB akan menentukan langkah yang akan ditempuh. Soal penjualan saham enam persen ini diadukan ke KPK, Kejaksaan tak ingin berandai andai.

“Saya ndak usah berandai andai dulu lah.

Kita tunggu saja SKK nya,” Bersambung Mulyono Mohamad Dofir ke hal 15

RAYAKAN KELULUSAN - Sejumlah siswa SMA di Kota Mataram merayakan kelulusan dengan coratcoret baju seragam, Kamis (3/5).

Tersangka Kasus BPR Segera Disidang

KO M E N TTAA R Indikasi Kegagalan Pembentukan Karakter CORET seragam dan konvoi kelulusan siswa SMA/SMK masih ditemui saat pengumuman kelulusan, Kamis (3/5). Di beberapa tempat menyebabkan kecelakaan. Kondisi yang terjadi setiap tahunnya sangat disayangkan. Disinyalir, kejadian itu menjadi indikasi kegagalan pembentukan karakter selama proses pendidikan.

“Fenomena coret atau kebutkebutan saat merayakan kelulusan merupakan bentuk habituasi negatif yang sangat disayangkan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dys)

TO K O H

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia UN NTB yang juga Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. Sukran, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/5).

Menurutnya, dari data Laporan Hasil UN Provinsi NTB menunjukkan rata-rata nilai UNBK menurun, kecuali di SMA/MA jurusan bahasa. “Sekarang ini kita tahu ini potret asli, kita bisa memotret kondisi kita seperti ini, kita bisa menerapkan langkah kita ke depan,” ujarnya.

Dari data yang diperoleh di Dinas Dikbud NTB menunjukkan, pada UNBK SMK tahun ajaran 2016/2017 jumlah nilai rata-rata UNBK sebanyak 186,86, sedangkan pada UNBK SMK tahun ajaran 2017/2018 menurun dengan jumlah nilai rata-rata sebesar 153,44.

Pada UNBK SMA/MA jurusan IPA tahun ajaran 2016/ 2017 jumlah nilai rata-rata sebesar 270,09, sedangkan Pada UNBK SMA/MA jurusan IPA tahun ajaran 2017/ 2018 menurun jumlah nilai rata-rata sebesar 258,02.

Bersambung ke hal 15

Ery Ariansyah Harahap

Mataram (Suara NTB) Berkas kasus merger PT. Bank BPR NTB resmi dinyatakan lengkap atau P21.

Jaksa tinggal melimpahkan berkas dan tersangka ke Pengadilan Tipikor Mataram. Dengan demikian, dalam waktu dekat, dua tersangka Ihw dan Mtw akan berubah status menjadi terdakwa ketika disidangkan.

Aspidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH membenarkan berkas kasus BPR sudah resmi P21. “Sudah sudah, setelah melalui penelitian, berkasnya kemarin sudah P21,” kata Ery, Kamis (3/5).

Bersambung ke hal 15

Disetujui Kemenkeu

Pemprov Dapat Kuota Formasi Khusus CPNS 2018 Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB memperoleh kuota formasi khusus CPNS 2018 dari pemerintah pusat. Kuota formasi khusus ini di luar 700 formasi umum yang telah diusulkan beberapa waktu lalu.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S. STP mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui 70 orang lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

untuk Pemprov NTB. Namun, keputusan akhirnya masih berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

“Informasi awalnya, kita mau dikasih 70 orang, ini lewat formasi khusus sudah kita usulkan. Cuma kita masih nunggu hitam di atas putihnya. Kita lihat seperti apa. Kita masih menunggu pengumuman resmi dari Kemen PANRB,” kata Yus – sapaan akrabnya ketika dikonfirmasi Suara NTB,

Kamis (3/5).

Ia mengatakan pengumuman formasi khusus ini akan berbarengan dengan pengumuman kuota CPNS untuk provinsi dan kabupaten/kota se – Indonesia.

Menurutnya, formasi khusus CPNS sebagai tenaga akuntansi keuangan dan akuntansi barang ini sudah hampir pasti. Tinggal menunggu persetujuan Kemen PANRB. “Ini yang masih kita tunggu, hitam di atas putihnya,” katanya.

Bersambung ke hal 15

Mori Hanafi Berharap Perayaan Kelulusan Lahirkan ”Coretan” Prestasi Baru (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, berharap perayaan kelulusan pelajar SMA/SMK kali ini tidak hanya disemarakkan dengan aksi coret mencoret yang bersifat euforia.

Menurutnya, perayaan kelulusan semestinya ditandai dengan “coretan” yang lebih bermakna, yaitu “coretan” atau torehan prestasi.

Imbauan itu disampaikan Mori saat dikonfirmasi wartawan terkait masih ditemukannya aksi coret seragam dan konvoi kelulusan pelajar SMA/SMK saat pengumuman kelulusan, Kamis (3/5).

Seperti diketahui, aksi

seperti ini memang menjadi semacam tradisi di kalangan pelajar yang hampir sulit untuk ditiadakan dari generasi ke generasi.

Meski demikian, Mori berharap para pelajar tidak terlalu larut dalam euforia tersebut.

Sebab, selain bisa merugikan orang lain, ada baiknya momentum kelulusan ditandai juga dengan hal yang lebih bernilai.

Misalnya, dengan membantu pelajar lain yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolahnya. Seragam sekolah yang tidak lagi dipakai, bisa disumbangkan untuk pelajar kurang mampu yang tak punya uang untuk membeli seragam.

Mori juga menilai, kelulus-

an di fase pendidikan SMA/ SMK akan mengantarkan para pelajar ke jenjang baru.

Sebagian pelajar tentu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Namun, tidak sedikit pula yang sudah bisa langsung mengaplikasikan ilmu pengetahuannya untuk menceburkan diri dalam dunia pekerjaan. Khususnya, mereka yang memiliki keterampilan di SMK. Apapun pilihannya, Mori berharap para pelajar yang telah lulus menjadikan momentum ini sebagai batu loncatan untuk mencatatkan prestasi di jenjang baru yang akan dijalaninya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

SALAM DUA JARI - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi mengangkat salam dua jari, saat menyapa warga dalam sebuah kesempatan, baru-baru ini.

SUARA NTB Jumat, 4 Mei 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Harus Lampirkan Surat Lunas Pajak PENERIMAAN pajak PBB di tahun kemarin yang melampaui target menjadikan kelurahan Abian Tubuh terpacu untuk meningkatkan kinerja di tahun ini. “Target pajak di tahun kemarin mencapai 95-96% dari target yang ditetapkan oleh BKD kota Mataram,” cerita lurah Abian Tubuh, Burhanudin kepada Suara NTB, Kamis (3/5). Prestasi tersebut, imbuhnya, tidak lepas dari tingkat kesadaran masyarakat yang taat membayar kewajibannya akan pajak.

“Mereka sedikit demi sedikit sadar sendiri untuk membayar pajak apalagi sejak ada peraturan pengurusan dokumen atau berkas harus dilengkapi surat lunas pajak,” terangnya. Aturan tersebut, kata Burhan, efektif meningkatkan ketaatan warga membayar pajak tepat waktu. Terutama pihaknya menekankan pada pelaku industri rumahan yang banyak tumbuh di Abian Tubuh untuk taat pajak.

“Mereka kan pasti sering mengajukan kredit pinjaman, makanya dari itu kita minta untuk mau bayar pajak dan untungnya mereka paham akan kewajibannya,” ujarnya. Melihat antusias masyarakat yang tinggi, pihak kelurahan selain melalui juru pungut di tiap lingkungan, juga bekerja sama dengan pihak BKD mendatangkan mobil pelayanan pajak ke lingkungan.

Burhan menerangkan mobil pelayanan pajak datang ke lingkungan jika memang ada permintaan dari masyarakat.

“Masyarakat sih senang-senang saja karena pengurusan pajak menjadi dekat dan tidak perlu repot-repot ke kantor pajak. Karena kadang mereka juga tidak sempat ke sana karena kesibukan masing-masing,” jelasnya.

Dengan pelayanan yang semakin dekat, warga juga antusias untuk datang membayar.

Untuk itu, di tahun 2018 ini pihaknya menargetkan target penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tahun kemarin.

“Tapi kami tidak berani berspekulasi berapa angka pastinya, yang pasti kami akan berusaha semampunya agar hasilnya lebih baik daripada tahun keBurhanudin marin,” kata Burhan. (uul) (Suara NTB/uul)

Zonasi Harus Disosialisasikan KEBIJAKAN pembagian zona saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat dukungan dari kalangan Dewan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Bq. Mirdiati misalnya. ‘’Saya setuju dengan adanya sistem zonasi supaya merata,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Karena, katanya, kalau tidak menggunakan aturan sistem zonasi, sekolah yang dianggap favorit saja yang terisi. Sedangkan sekolah yang notabene pinggiran kesulitan mendapatkan siswa. ‘’Dilanjutkan saja sistem seperti tahun kemarin. Jangan sampai orang tua wali murid memaksakan anaknya untuk harus sekolah di sekolah yang diinginkan atau sekolah favorit,’’ sarannya. Mirdiati berharap jangan sampai ada bina lingkungan. Untuk itu, sesuai dengan undang undang, sistem zonasi harus disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menjadi masalah nantinya. Dengan sistem zonasi tersebut, Disdik (Dinas Pendidikan) harus cermat menentukan jarak. ‘’Berapa kilometer jarak sekolah dengan rumah murid tersebut,’’ katanya. Terkait zona PPDB yang dibagi menjadi dua yakni zona utara dan selatan, Mirdiati berujar walaupun dibagi utara atau selatan pihaknya belum mengetahui jumlah kelulusan yang dapat ditampung untuk SMP. ‘’Ini malah yang sering terjadi, sekolah - sekolah yang berdekatan dengan rumah murid malah nggak diterima. Justru yang lebih jauh diterima.

Ini yang kemarin jadi masalah,’’ sesalnya.

Untuk itu, soal jarak terkait aturan zonasi agar dipastikan. ‘’Ini perlu disosialisasikan,’’ pintanya. Politisi Gerindra ini mencontohkan SD yang di Cemara tahun lalu gaduh karena ada anak yang tidak diterima, padahal tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah itu. ‘’Ada yang jauh rumahnya diterima.

Alasannya di SD tersebut sudah tujuh turunannya bersekolah di sana. Artinya, kata Mirdiati, kalau sudah ada aturan soal jarak rumah dengan sekolah, dia yakin wali murid akan sangat mengerti dengan aturan tersebut.

Idealnya, dengan berlakunya pembagian zona, bina lingkungan seharusnya tidak berlaku lagi. ‘’Kita ingin, zonasi ini lebih transparan,’’ cetus anggota Dewan dari Dapil Mataram – Sekarbela ini.

Dengan begitu, tidak akan menimbulkan kecemburuan di kalangan wali murid. ‘’Tapi harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat,’’ tukasnya. Sehingga, ketika mereka sudah masuk sekolah, masyarakat akan mengetahui siswa tersebut bisa masuk ke sekolah itu karena memang memenuhi persyaratan. (fit) Hj. Baiq Mirdiati

(Suara NTB/cem)

BAJAK SAWAH - Buruh tani di Lingkungan Batu Mediri, Kelurahan Jempong Baru, mulai membajak sawahnya, Kamis (3/5). Aktivitas ini dilakukan untuk menyuburkan tanah pascapanen padi, untuk selanjutnya pengolahan lahan ini biasanya disiapkan untuk penanaman palawija.

Kelulusan SMA di Mataram

Pol PP Antisipasi Pesta Miras

Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram mengantisipasi adanya pesta seks dan minuman keras (miras) yang dilakukan oleh siswa - siswi saat merayakan kelulusan. Sejumlah hotel melati maupun tempat rekreasi akan dipantau.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati, Kamis (3/5) menegaskan, petugas patroli diminta menyisir hotel melati, termasuk tempat rekreasi di Kota Mataram. Spot - spot lain yang dimungkinkan dijadikan lokasi pesta seks, miras, bahkan narkoba merupakan di luar kewenangan Satpol PP Kota Mataram, dikoordinasikan dengan Satpol PP NTB. “Saya sudah sampaikan langsung di grup. Kasat Pol PP NTB langsung memberi respon. Termasuk Kasat Pol PP Lotim,” kata Bayu. Petugas tidak akan diam bilamana pelajar ditemukan berduaan di dalam kamar hotel.

Kelulusan sebenarnya tidak perlu dirayakan dengan euforia berlebihan seperti itu. Apalagi melakukan hal - hal yang tidak diinginkan. Pengalaman dari tahun ke tahun kata Bayu, kebanyakan siswa - siswi yang

merayakan kelulusan dari Lombok Barat, KLU, Loteng bahkan Lombok Timur berkumpul di Mataram. Selanjutnya, mereka ke daerah wisata seperti Narmada dan Lingsar.

Mereka beranggapan bahwa di dalam kota tidak aman dan nyaman dengan intensnya pengawasan dari aparat kepolisian maupu Satpol PP. “Khususnya kelolosan di Pulau Lombok ini perlu kita waspadai,” tambahnya.

Kedepannya kata Bayu, pengusaha hotel diingatkan agar tidak menerima tamu pelajar, apalagi masih mengenakan seragam sekolah. Selain itu, orangtua, guru dan petugas keamanan di sekolah diminta bergerak secara masif mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi.

“Percuma lulus kalau mental mereka rusak,” pungkasnya.

(Suara NTB/cem)

CORAT-CORET - Sejumlah siswa SMA di Kota Mataram melakukan aksi corat – coret di belakang SMKN 1 Mataram, Kamis (3/5). Euforia seperti ini lazim terlihat setiap tahunnya untuk merayakan kelulusan.

Aksi coret - coretan terjadi di sejumlah titik di Kota Mataram. Menurut Bayu, sekolah sebenarnya jangan lepas tangan

Tak Transparan

Wajib Pajak Terancam Sanksi Penggelapan Mataram (Suara NTB) Tak kooperatifnya wajib pajak yang diduga dengan sengaja mematikan tapping box dapat disebut sebagai bentuk pelanggaran. Mereka terancam sanksi penggelapan pajak jika fakta ini jadi temuan tim.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Kamis (3/5) menegaskan, pemasangan tapping box di sejumlah hotel dan restauran harus dievaluasi. Tim dari Badan Keuangan Daerah dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) harus memastikan alat tersebut tak dimatikan. Kalaupun sengaja mematikan atau tidak memfungsikan wajib pajak bisa disanksi penggelapan pajak. “Sanksinya penggelapan pajak,” tegas Sekda.

Pajak dibayarkan 10 persen istilahnya dititipkan oleh

konsumen ke pengelola hotel dan restauran untuk dibayarkan ke pemerintah. Pengusaha harus transparan menyerahkan pajak tersebut ke pemerintah. Ketidakterbukaan wajib pajak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Eko meminta Badan Keuangan Daerah juga perlu melakukan monitoring.

Sebab, pajak dititipkan pelanggan sama sekali tidak mengurangi pendapatan hotel maupun restauran. “Kita imbau pengusaha membantu pemerintah mengoptimalkan pendapatan asli daerah,” harapnya.

Sekda menjelaskan, Mataram sebagai daerah dengan mengandalkan jasa dan perdagangan bergantung terhadap pajak dibayarkan wajib pajak. Untuk membangun daerah perlu kerjas-

ama semua pihak. Bagaimanapun juga sumber pembiayaan pembangunan bersumber dari pajak dibayarkan masyarakat.

Eko mengharapkan kerjasama seluruh pihak untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. “Pengusaha perlu pembinaan dan kooperatif terhadap persoalan itu,” tandasnya. Ketidakterbukaan wajib pajak terhadap pelaporan keuangan mereka jelas akan berpengaruh terhadap usaha mereka sendiri.

“Justru yang perlu dikhawatirkan itu mereka tidak terbuka seperti itu,” timpalnya.

Indikasi wajib pajak sengaja mematikan tapping box yang merupakan alat pendeteksi ditemukan oleh tim dari BKD. Disinyalir ada unsur kesengajaan wajib pajak agar tak terdeteksi pendapatan rill mereka. (cem)

(Suara NTB/fit)

begitu saja. Setidaknya sekolah membuat acara yang lebih bermanfaat. Misalnya menggelar donasi pakaian seragam bekas

disalurkan ke siswa tidak mampu. Aksi sosial seperti ini dinilai lebih positif ketimbang coret - coretan. (cem)

Pencetakan KTP Elektronik Kembali Terganggu Mataram (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram mengeluhkan sistem jaringan dari Pemerintah Pusat bermasalah setiap hari.

Akselerasi pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik kembali terganggu. Jaringan gangguan mulai pukul 08.00 - 11.00 Wita. Pencetakan KTP elektronik awalnya 150 200 keping per hari, turun drastis. Pencetakan hanya bisa mencapai 50 keping.

“Di atas jam 12.00 baru jaringannya lancar,” kata Kepala Dinas Dukcapil, Chaerul Anwar, Kamis (3/5). Pemicu terjadinya gangguan tersebut kemungkinan seluruh daerah melakukan penarikan data secara bersamaan.

Jaringan di Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri mengalami masalah.

Mantan Kasat Pol PP Kota Mataram ini bersyukur permohonan KTP elektronik relatif menurun. Target pemenuhan perekaman KTP sudah mencapai 100,46 persen atau 304.069

dari ditargetkan Pemerintah Pusat 302.673. Sisa yang belum merekam pada posisi Maret 1.396 orang. KTP elektronik yang tercetak 302.215 dan siap cetak sebanyak 8.846.

“Sekarang ini menurun. Semua rata - rata sudah memiliki KTP,” akunya. Sisanya yang sekian persen adalah warga yang memasuki usia 17 tahun. Termasuk lansia yang tinggal di panti sosial.

Menurut Chaerul, pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, akta dan kartu identitas anak (KIA) melalui jemput bola. Mobil pelayanan keliling dimaksimalkan ke pemukiman padat melayani masyarakat. Termasuk saat car free day di Taman Udayana.

Pendekatan pelayanan dimaksimalkan selain memprioritaskan percepatan penuntasan perekaman KTP elektronik.

“Hari Minggu juga kita tetap layani di Taman Udayana,” katanya. Stok blanko KTP elektronik masyarakat tidak perlu khawatir. Pihaknya sudah mengambil 10 ribu keping dan stok tersisa 8.500 keping. (cem)

Penghapusan Aset Gedung BKD Mandek Mataram (Suara NTB) Penghapusan aset gedung Badan Keuangan Daerah (BKD) jalan ditempat alias mandek. Persoalan ini jadi penghambat tender proyek senilai Rp 1,5 miliar tersebut.

Menurut Sekretaris BKD Kota Mataram, H. Denny Nizar Cahyadi, Kamis (3/5), penghapusan aset ini masih diproses di bidang aset. Prosesnya membutuhkan waktu lama. Dikarenakan harus di-

appraisal dulu mana aset yang dibutuhkan dan tidak bernilai lagi. “Ada appraisal lama. Tapi harus dipilah mana dibutuhkan dan tidak bernilai,” kata Denny.

Tim appraisal belum bekerja menghitung penghapusan aset itu. Pihaknya harus menunggu jadwal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil perhapusan aset selanjutnya akan disampaikan ke Tim Pengawal dan Pengaman Pe-

merintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Sebelum tender, Kejaksaan meminta dilakukan ekspose terlebih dahulu. “Hasilnya nanti disampaikan ke TP4D,” tambahnya.

Lelang pembangunan gedung BKD tahun sebelumnya gagal tender. Pasalnya, perencanaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan BKD masih tidak sesuai. Saat ini, telah ada kesesuaian dari segi perencanaan

bisa dilelang. Tapi kembali terkendala penghapusan aset sesuai saran dari Kejaksaan.

Penghapusan aset saja belum jelas. Apakah tidak mengganggu proses lelang dan pengerjaan fisik? Dia memastikan ini bisa selesai. Proyek fisik tidak terlalu lama. Ketika penghapusan aset selesai, dokumen akan diserahkan ke Bagian Layanan Pengadaan untuk dilakukan lelang.

Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura sebelumnya menyampaikan bahwa lelang proyek gedung Kantor BKD belum bisa dilelang. TP4D meminta terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset. Diakui, dokumen lelang sebenarnya sejak Januari diserahkan ke Bagian Layanan Pengadaan. Tapi terkendala dengan permintaan penghapusan aset tersebut. (cem)

(Suara NTB/cem)

SEPI - Pelayanan pengurusan administrasi kependudukan di Kantor Dukcapil di Lingkar Selatan sepi, Kamis (3/5). Pelayanan KTP, KIA, akta kelahiran dan KK dimaksimalkan jemput bola ke masyarakat menggunakan mobil pelayanan keliling.

SUARA NTB Jumat, 4 Mei 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Kendalikan Harga

BI Sarankan Satgas Intensifkan Sidak Mataram (Suara NTB) Pengendalian harga barang, terutama Sembako cukup efektif.

Ketika tim Satgas Pangan turun melakukan inspeksi mendadak (sidak). Bank Indonesia menyarankan kegiatan tersebut tak dilakukan temporer, terutama saat momen besar keagamaan.

Dalam beberapa waktu terakhir, tim Satgas Pangan, dikoordinatori Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si telah melakukan sidak ke pemasok utama kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sidak juga dilakukan ke pasar-pasar tradisonal yang ada di Mataram.

Hasilnya, harga dapat dikendalikan. Sebut saja, ketika harga dag(Suara NTB/bul) ing ayam mencapai Rp 40.000/Kg Wahyu Ari di pasaran. Tim Satgas Pangan langsung bergerak untuk menelusuri mata rantai pasarnya untuk mendapatkan informasi valid dan memastikan benang merahnya.

Dari hasil sidak inilah, diketahui bahwa ada indikasi permainan harga yang dilakukan oleh pemasok ayam. Beberapa hari pasca itu, harga daging ayam berangsur-angsur turun, hingga Rp 35.000/kg.

“Sidak-sidak seperti inilah yang efektif sekali untuk menekan harga barang di pasaran,” kata Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Wahyu Ari. Hulu hilir harus dikawal. Bank Indonesia adalah bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Tim dari Bank Indonesia juga kerap turun untuk memastikan flugtuasi harga komoditas utama di pasar-pasar tradisional.

Dalam Sidak yang dilakukan tim Kemendag dan Satgas Pangan belum lama ini di pasar tradisional, harga kebutuhan relatif stabil. Dan terbukti bahwa, pedagangpun sangat menginginkan harga stabil, sehingga tidak melakukan spekulasi.

“Ketika mata rantai distribusi barang ini tidak ketat diawasi. Itu yang membuat harga turun naik, bahkan tidak terkendali,” kata Wahyu yang baru dipindahtugaskan ke NTB. Ia menyebut secara khusus dampaknya mempengaruhi inflasi. Dimana, inflasi ini disebut sebagai selisih harga awal (dari pemasok) dan harga sesudahnya (konsumen). Ketika harga stabil, inflasipun akan bergerak stabil.

“Ketika harga stabil, inflasi stabil, masyarakat juga akan terbantu daya belinya. Tidak tergerus oleh pasar,” jelasnya.

Salah satu fungsi Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas makro ekonomi. Dalam hal ini, Bank Indonesia hadir dalam menentukan kebijakan makro ekonomi pemerintah. Dengan terkendalinya inflasi, dalam konteks yang lebih luas, dapat mempengaruhi kebijakan penentuan suku bunga perbankan.

“Kita bisa mengarahkan suku bunga yang lebih rendah ketika inflasi stabil. Dan ujung-ujungnya kesejahteraan akan meningkat. Inflasi tidak sekedar harga turun naik, tetapi ada implikasinya ke suku bunga. Inflasi rendah, suku bunga lebih rendah, orang pinjam duit juga lebih murah. Karena itu, kuncinya sekarang rutin turun ke pasar,” saran Wahyu.

Terutama menjelang puasa dan lebaran. Ada permintaan pasar yang cukup bagus terhadap kebutuhan pokok masyarakat.

Tekanan pasar berpotensi terjadi saat momen besar keagamaan ini. Harapannya jika mata rantai distribusi barang ini dikawal, lalu emosi masyarakat juga dapat dikendalikan untuk tidak memborong kebutuhan karena khawatir akan kenaikan harga kebutuhan dan terbatasnya stok barang.

“Hulu dan hlirinya diperhatikan, masyarakat jangan berbelanja emosional. Semua jalur rantai ini kita akan bersama-sama lihat dan rapikan. Sehingga benar-benar harga yang terbentuk itu adalah harga yang efisien, harga wajardan yang merasakan manfaatnya adalah kita bersama,” demikian Wahyu. (bul)

(Suara NTB/dok)

PENGECEKAN - Manajer PLN Area Lombok, Chaidar Syaifullah melakukan pengecekan jaringan listrik dan mengidentifikasi kemungkinan penyambungan daya yang tidak sesuai prosedur

PLN Temukan 3.000 Lebih Sambungan Listrik Ilegal

Mataram (Suara NTB) PLN telah melakukan penyisiran kepada 17.000 pelanggannya di NTB. Dari kegiatan ini, selama triwulan I tahun 2018 (Januari-Maret), ditemukan 3.000-an sambungan listrik yang teridentifikasi ilegal.

Selama triwulan I ini juga, PLN telah mengakumulasi ada 4 juta kWH yang menguap begitu saja. Akibat ulah oknum ini, PLN setidaknya menanggung kerugian hingga Rp 4,5 miliar.

Hal ini diungkapkan Manajer Transmisi dan Distribusi PLN Wilayah NTB, Jhonni Putra usai memaparkan ketenagalistrikan di NTB pada forum sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat dan pemakaian pemanfaatan tenaga listrik di Mataram, Kamis (3/5) kemarin.

Trennya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumn-

ya. Atas persoalan ini, PLN sekaligus melakukan tindakan dengan melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Dari jumlah temuan tersebut, disimpulkan bahwa pelanggaran yang paling mendominasi soal P1 dalam istilah PLN, atau yang lazim disebut perubahan batas daya.

Misalnya KWh rumah di dalam kontrak dayanya 900 VA. Akan tetapi, lantaran daya tersebut sudah tidak mencukupi untuk mengimbangi kebutuhan listriknya, dilakukan penggantian dengan daya yang lebih tinggi. Dengan merubah MCB-nya dari 10

ampere menjadi 16 ampere.

“Sehingga daya menjadi naik, tanpa merubah atau melakukan permohonan kepada PLN terlebih dahulu,” kata Jhonni.

Lalu yang mendominasi kedua adalah kasus pencurian setrum. Dimana, dalam praktiknya, masyarakat/oknumnya melakukan sambungan langsung ke jaringan listrik PLN tanpa prosedur yang seharusnya diikuti.

Kasusnya hampir merata terjadi di NTB. Salah satu yang dianggap paling besar terjadi di wilayah Sekotong, Lombok Barat. Dimana salah satu oknum memfasilitasi

masyarakat teknis penyambungan langsung jaringan langsung setrum PLN. Jhonni menyebut kasus ini telah dilaporkan ke Polres Lombok Barat dan saat ini sedang dilakukan penyidikan.

Modus yang digunakan oleh para pelaku (calo listrik) biasanya memanfaatkan masyarakat yang minim menerima informasi PLN. Oknumnya kemudian menyediakan jasa sambungan listrik kepada masyarakat “Kasus yang di Lombok Barat sedang penyidikan.

Kenapa dilaporkan, karena biasanya ada 400 pelanggan yang disambungkan secara ilegal. Satu dua orang inilah pelakunya. Akhirnya PLN mengambil sikap,” jelasnya.

Penyalahgunaan sambungan listrik milik PLN Ini te-

muan terbanyak di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Persoalan ini ditangani serius oleh PLN. Bagi yang terbukti melakukan pelanggaran, ancamannya sesuai UU akan dikenai denda Rp 2,5 miliar dan 5 tahun penjara.

Mengantisipasi kerugian yang lebih besar. PLN telah menyiagakan tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Total sebanyak 46 tim yang disiagakan di seluruh wilayah di NTB. Selain tim ini, PLN juga aktif membaca bank data yang mencatat tren penggunaan listrik oleh pelanggan.

“Kalau ada yang tiba-tiba penggunaan listriknya turun drastis dari biasanya, kami lakukan identifikasi. Termasuk kita menerima laporanlaporan dari masyarakat,” demikian Jhonni. (bul)

Mubazir, Anggaran Subsidi Perubahan Akte Koperasi Mataram (Suara NTB) Dana subsidi penuh untuk pembuatan koperasi syariah, atau perubahan akte koperasi konvensional ke syariah masih minim dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat ataupun koperasi. Akibatnya, pemerintah daerahpun ragu mengalokasikan kembali anggarannya.

Dari target perubahan akte koperasi (konvensional ke syariah), kerap kali meleset. Artinya, besaran dana subsidi yang disiapkan untuk biaya perubahan akte koperasi di notaris, tidak seluruhnya terserap. Untuk memastikan apa yang menjadi pemicunya, Dinas Koperasi UKM NTB selama dua hari diawal Mei 2018 ini mengadakan Workshop Sistem Administrasi dan Tata Naskah Pembentukan dan Perubahan Anggaran dasar KSPPS/USPPS-Koperasi Bagi Notaris di Provinsi NTB. Diundang instansi terkait di kabupaten/kota, Notaris dan Perkopsyah. Keterangan Kasi Pembinaan Koperasi Usaha Simpan Pinjam Syariah sekaligus panitia pelaksana Ye’Husein, SH., workshop diada-

kan dalam rangka penyamaan persepsi tentang beberapa hal yang berhubungan dengan substansi pengesahan anggaran dasar atau perubahannya yang selama ini dirasakan berseberangan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi khusus akta yang berhubungan dengan Koperasi berbasis Syariah.

Tujuannya tentu untuk menggali permasalahan yang menghambat Penumbuhan dan pengembangan KSPPS/USPPS-Koperasi. Mencari akar masalah penghambat Pengesahan AKTA oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Mencari solusi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB seperti halnya pada tahun 2014 memfasilitasi 40 koperasi dengan anggaran Rp40 juta untuk 40 koperasi, dan terselesai 72 koperasi. Tahun 2015, difasilitasi 100 Koperasi, hanya tercapai 18 Koperasi dengan anggaran Rp100 juta. Sehingga pada tahun 2016 fasilitasi pembiayaan tidak diprogramkan. Lanjut pada pada tahun

(Suara NTB/dok)

Erwardio 2017, difasilitasi 110 Koperasi dengan anggaran Rp 220 juta.

Tetapi lagi-lagi realisasinya hanya 91 Koperasi. Sementara di 2018 ini, belum dapat diperkirakan berapa koperasi yang akan memanfaatkannya.

Plh. Dinas Koperasi UKM NTB H. Mohamad Imran, SE., M.Si., mengatakan persoalan yang mengemuka itu adalah tantangan besar pengemban-

gan koperasi syariah di NTB. Salah satu kendalanya adalah minimnya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari target RPJMD 2.800 koperasi dengan jumlah DPS hanya 71 orang.

Bertemunya seluruh stakeholders dalam workshop diharapkan dapat menemukan solusi sehingga program pemerintah dan Dinas Koperasi selaku pembantu Gubernur wajib melaksanakn kegiatan ini untuk mencapai target 500 koperasi berbasis syariah.

Ditambahkan Kepala Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam Drs.Erwardio, MM, beberapa kegiatan pendukung akan dilaksanakan tahun 2018, antara lain mengevaluasi penumbuhan dan pengembangan koperasi syariah ke kabupaten/kota se-NTB. Rekrutmen Pendampingan Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi Syariah serta Bimtek Pembekalan dan Evaluasi Pendamping.

Selain itu Fasilitasi Pembiayaan Notaris bagi pembentukan dan perubahan anggaran dasar koperasi konvensional ke syariah sebanyak 60 Koperasi dan Pengembangan Wirausaha Tanpa Riba di

tiga kabupaten/kota se NTB. Untuk menumbuhkembangkan KSPPS/USPPS-koperasi kata Erwardio, sesungguhnya NTB memiliki banyak pondok pesantren.

NTB punya perhimpunan Kopsyah, DMI yang punya komitmen untuk membumikan Kopsyah bebasis masjid. Selain itu NTB memiliki IAEI yang aktif menyuarakan pembentukan Kopsyah.

NTB juga memiliki Paguyuban Anti Riba Lombok (PAGARI), One Days One Jus (ODOJ), Balai Pelangi Syariah, yang secara aktif membahanakan Kopsyah di kelompok binaannya.

Serta NTB memiliki tokoh-tokoh dan pemikir yang menggagas terwujudnya koperasi kawasan bebas riba dan kekuatan lain yang sudah merupakan kultur masyarakat Lombok khususnya dan NTB umumnya yaitu cinta kepada ulama dan majelis ilmu (tuan guru dan ustadz).

Dari data yang ada, kata Erwardio, di Provinsi NTB Jumlah Pondok Pesantren 521 buah dengan jumlah santri 167.556 Orang. Dari 521 ponpes yang telah memiliki koperasi Pondok Ponpes 150 buah. (bul)

KKP Pertimbangkan Revitalisasi Mesin Penyulingan Air Mataram (Suara NTB) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mempertimbangkan akan merevitalisasi bantuan peralatan/mesin penyulingan air yang digelontorkan ke NTB sejak beberapa tahun terakhir.

Mesin-mesin/peralatan penyulingan air tersebut umumnya teridentifikasi telah tak dapat difungsikan oleh kelompok masyarakat.

“Kita sudah bersurat ke KKP. Tetapi belum ada balasan secara tertulis. Namun sudah saya komunikasi langsung dengan KKP, akan coba dipertimbangkan (revitalisasi),” kata Kepala Dinas KelauL. Hamdi

tan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si. “Ini laporan kita setalah tahun 2016 lalu kita juga laporkan kondisinya,” imbuhnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sebetulnya telah mendorong daerah dan pusat untuk mempertahankan agar mesin-mesin penyulingan air yang tersebar di beberapa titik tetap dapat dimanfaatkan masyarakat.

Mesin desalinasi (penyulingan air laut) adalah program Kementerian Kelautan dan Perikanan dari anggaran APBN yang dilaksanakan sejak tahun 2010.

Pengadaan mesin desalinasi yang dilakukan KKP tersebut, menurutnya diserahkan langsung oleh pusat ke kelompok masyarakat komunitas nelayan yang telah terbentuk sebelumnya. Dengan difasilitasi Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten.

Produksi air dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir yang

tidak memiliki sumber air dan suplai air bersih dengan sistim imbal beli. Hasil jual air, sebagian harus dialokasikan untuk biaya operasional dan perawatan.

Mesin desalinasi yang telah didistribusi KKP di NTB, sebut L. Hamdi, sebanyak 22 unit. Tersebar di Kabupaten Lombok Utara satu unit, dua unit di Kabupaten Lombok Barat, empat unit di Kabupaten Lombok Tengah, empat unit di Kabupaten Lombok Timur, satu unit di Kabupaten Sumbawa Barat, enam unit di Kabupaten Sumbawa dan empat unit di Kabupaten Bima. Salah satunya adalah bantuan dari Universitas Darma Persada Jakarta yang ditempatkan di Serewe, Lombok Timur.

Tidak berfungsinya mesinmesin tersebut, umumnya akibat kerusakan di samping disebabkan umur mesin ada yang sudah memasuki tukuh tahun, juga karena permasalahan yang dihadapi adalah kelompok pengelola tidak didamp-

ingi teknisi. Selain itu suku cadang mesin tidak tersedia di toko-toko mesin di NTB. Sehingga, setiap terjadi kerusakan mesin, harus minta bantuan agen di Jakarta yang telah ditujuk KKP untuk memesan suku cadang. Bahkan informasinya, suku cadang dipesan ke luar negari. Tentu proses ini memerlukan waktu lama untuk mendapat penanganan.

Dan tak kalah penting, agar melibatkan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi dalam setiap proses kegiatan dan tahapan pelaksanaan.

Setidaknya, pada saat penyerahan paket, agar provinsi mudah dalam melakukan monitoring dan pembinaan.

“Proses inventarisir sudah dilakukan. Pada dasarnya, bagaimanapun mekanisme pendistribusian bantuan, setelah turun ke masyarakat tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Masyarakat (kelompok penerima), kabupaten/kota dan provinsi. Kita sedang perjuangkan,” demikian L. Hamdi. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 4 Mei 2018

Halaman 4

Periksa Pimpinan OPD

Dewan Ingatkan Panwaslu Tidak Tebang Pilih

Intensifkan Razia SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus mengintensifkan razia terhadap gelandangan (gepeng) dan pengemis maupun anak jalanan (anjal). Langkah itu dilakukan untuk menjaga ketertiban umum menjelang bulan Ramadhan.

Ditemui di ruang kerjanya, Kamis, (3/5), Sekretaris Satpol PP Lotim, Moh. Sabrun, meminta masyarakat untuk melapor apabila melihat keberadaan gepeng dan anjal baik yang berkeliaran di jalan raya maupun yang masuk ke perkantoran dan perumahan warga. Dari laporan ini, petugas dapat langsung melakukan penertiban, terutama memasuki bulan Ramadhan.

Sepanjang itu mengganggu ketertiban umum, lanjut dia, maka akan ditindaklanjuti dan ditertibkan. Apabila ditemukan dan dievakuasi, maka untuk langkah selanjutnya diarahkan ke Dinas Sosial (Disos) untuk dilakukan pembinaan.

Menurutnya, keberadaan gepeng maupun anjal yang ada di Lotim biasanya berasal dari luar daerah yang tiba-tiba muncul ketika menjelang Ramadhan maupun pada bulan Ramadhan itu sendiri.

Terlebih yang lebih ironis lagi yakni, adanya pengemis yang mengatasnamakan yayasan maupun panti asuhan. Lembaga yang “dijual” itupun kerap bukan terletak di Lotim. Sementara, ketika dilihat izin dari yayasan maupun panti asuhan itu sudah habis. Maka dari itu, ia menduga jika keberadaan gepeng maupu anjal menjelang Ramadhan itu terorganisir.

Moh. Sabrun (yon)

Selong (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengingatkan kepada Panwaslu Lotim untuk tetap profesional dan tidak tebang pilih dalam menangani adanya dua oknum kepala dinas (kadis) di Lotim yang diduga terlibat politik praktis. Panwaslu harus tetap menegakkan Undang-Undang Pemilu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng M. Ikhsan, menegaskan, dalam Undang-undang Pemilu, seorang ASN harus tetap bersikap netral dengan tidak memihak terhadap pasangan calon tertentu pada pelaksanaan pilkada. Hal tersebut diharapkan untuk terwujudnya harmonisasinya roda pemerintahan lingkup

kontestasi pilkada, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Untuk terwujudnya pilkada yang damai tanpa adanya keterlibatan ASN, maka pengawasan sangat penting dilakukan serta pemberian sanksi yang tegas.

Anggota Komisi I DPRD Lotim, Saiful, juga mendorong supaya Panwaslu secepatnya

manggilan yang dijadwalkan yakni pada pukul 16:00 wita.

Terkait hasil klarifikasi, saat ini masih dalam pengkajian yang dilakukan oleh Panwaslu. Apakah masuk dalam tindak pelanggaran Pemilu, pelanggaran kode etik ataupun sama sekali tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

Diketahui, Teguh diduga terlibat politik praktis dikarenakan menggunakan foto salah satu calon gubernur dalam foto profilnya WhatsApp-nya. Sementara untuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lotim, Drs. M. Zaini, akan diklarifikasi Jumat hari ini. (yon)

Pemkab Intervensi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

(Suara NTB/yon)

Desa Tangguh Bencana di KLU Masih Minim

Tanjung (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga saat ini masih mengawal keberadaan desa tangguh bencana. Pasalnya jumlah desa tangguh di KLU masih minim. Dari 33 desa, hanya ada 10 desa yang sudah menjadi desa tangguh bencana.

Kepala BPBD KLU, M. Iwan Maret Asmara, S.Sos., kepada Suara NTB belum lama ini mengungkapkan, pihaknya di BPBD menargetkan terdapat 23 desa tangguh bencana yang sudah terbentuk pada tahun 2018 ini. Sampai bulan ini, sudah tercatat ada 10 desa dari 33 desa yang ada sudah membentuk Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) dan kelembagaannya.

“Desa Bentek, Kecamatan Gangga, termasuk desa tanggung bencana pertama. Harapan kita semua desa seperti itu, di mana semangat Desa Bentek dalam penanganan bencana mendapat perhatian dari pemerintah desanya,” ungkap Iwan.

Kendati demikian, Iwan melihat belakangan ini desa-desa sudah mulai memiliki kesadaran untuk mengantisipasi potensi bencana di desanya. Banyak desa dilihat telah mempersiapkan kelembagaannya desa tangguh bencana dengan membentuk TSBD. Keberadaan desa tangguh sejatinya dipersiapkan secara bersama-sama antara Pemdes dan Pemkab. Karena prinsipnya antara lintas pemerintahan diharapkan terbangun kesadaran dan memudahkan koordinasi dalam menangani dan mengantisipasi bencana.

“Sebenarnya dikatakan desa tangguh itu apabila desa itu bisa secara mandiri menanggulangi dan mengantisipasi bencana. Bagaimana caranya, tentu secara kelembagaan dan sumber daya ada, dan bisa mengalokasikan dananya untuk desa tangguh,” jelasnya.

Desa tangguh ia sebutkan minimal terdiri dari sejumlah orang yang dibutuhkan oleh desa. Karena mengantisipasi bencana dimulai dari terbangunnya pola gerakan mengedukasi, gerakan paritisipatif dalam membangun dan memelihara lingkungan, hingga gerakan penghijauan oleh masyarakat.

“Menurut pengamatan kita, potensi bencana ini trennya semakin naik. Itu disebabkan oleh peradaban manusia. Cenderung sekarang ini aktifitas manusia mengarah pada halhal yang kurang mendukung kaitan dengan lingkungan,” sambungnya.

Ia menambahkan, ancaman kekeringan di Lombok Utara merupakan salah satu potensi bencana yang harus disikapi bersama, tidak hanya oleh BPBD tetapi juga lintas instansi.

BPBD KLU mencatat potensi Kekeringan 2018, telah dipetakan sebanyak 11.545 KK atau setara dengan 32.832 jiwa. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Belakangan ini, produksi kakao (cokelat) di perkebunan masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami penurunan. Penyebabnya selain karena perbuahan iklim, juga kekhawatiran masih belum terkendalinya organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Menyikapi hal tersebut, Pemkab Lombok Utara bersama dengan Pemprov NTB, turun langsung ke kelompokkelompok petani untuk mengendalikan OPT pada tanaman perkebunan kakao.

Pada program peningkatan kualitas produksi kakao di Kampung Cokelat, Dusun Senara, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Rabu (2/5) lalu, jajaran dari Pemkab dan Pemprov menggelar penyuluhan kepada petani setempat.

Sekretaris Daerah KLU, Drs. H. Suardi, MH., didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, MS.i, mengatakan, kepedulian lintas pemerintahan dari pusat dan Provinsi terhadap Kabupaten di Lombok Utara cukup besar.

Hal itu tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk memperbaiki derajat perekonomian masyarakat khususnya petani sektor perkebunan.

“Bupati senantiasa mendorong upaya untuk bisa berinovasi. Semoga inovasi juga bisa diterapkan pada tanaman kakao dan dapat dicontoh oleh daerah lain,” ungkapnya.

Ia melihat kerja sama yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Setidaknya, tanaman kakao sebagai penyangga perekonomian masyarakat dapat kembali berproduksi secara normal dengan volume dan kualitas yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Sementara itu, Kadis Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Husnul

(Suara NTB/ist)

BELAJAR - Pejabat di KLU belajar bagaimana memanen kakao untuk dikeringkan. Belakangan ini produksi kakao di KLU terus menurun yang diakibatkan adanya hama pengganggu.

Fauzi, pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Pemda KLU dan partisipasi aktif petani kakao. Kelompok tani yang telah membentuk komunitas petani kakao di KLU dengan pendekatan dan pengembangan kawasan, bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Pasalnya, perkebunan kakao bisa dijadikan destinasi wisata alternatif oleh masyarakat maupun petani daerah lain dalam rangka studi banding.

“Kita membuat klaster di Genggelang, ke depan bisa nampak hasilnya sehingga bisa dijadikan Destinasi Wisata Kakao, Kita inginkan menjadi kampung

Dewan Kritisi Lemahnya Penegakan Perda Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritisi lemahnya penegakan Perda oleh OPD terkait, termasuk Satpol PP. Lemahnya penegakan perda ini pun menjadi salah satu sorotan dalam Capaian RPJMD lantaran masih merah karena tak mencapai target. Masih merahnya penegakan perda ini disebabkan OPD kurang serius menindaklanjuti perda-perda yang ada. Perda yang tak efektif seharusnya dihapus saja, dari pada hanya sekedar sebagai macan kertas.

Demikian ditegaskan anggota DPRD Lobar H. Jamhur belum lama ini.

Ditegaskan, penegakan Perda ini harus direvaluasi atau ditinjau ulang mana perda yang produktif, tidak produktif, perda yang terke-

Hanura Incar Ketua DPRD di Pemilu 2019

san sebagai sebuah dokumen.

“Kalau tidak produktif ngapain ada perda, disini lemah penegakan Perda, seharusnya OPD dalam hal ini satpol PP mengawal perda ini,”tegas Jamhur.

Seharusnya OPD mengawal perda yang ada, ia mempertanyakan sejauh mana hasil kajian Pemda terhadap perda yang produktif dan tidak produktif.

Seharusnya ada hasil kajian dan analisis pengamanan Perda seperti di wilayah Senggigi yang terindikasi ada pelanggaran karena banyak bangunan yang ada di atas bukit.

Seharusnya disini Pemda hadir melakukan penegakan, jika terkesan ada penegakan dan pemberian maka tentu akan menimbulkan tanda tanya. Dalam hal ini jelasnya dewan melakukan legislasi, dalam hal ini pihak eksekutif yang melaksanakan perda. Dewan juga tak ingin ada kesan Pem-

da dan dewan menghabiskan anggaran untuk membuat perda namun tak efektif, sebab masih banyak kebutuhan lain yang diperlukan masyakarat. Seperti untuk penanganan rumah kumuh dan kemiskinan.

Sementara Kepala Satpol PP Mahnan, SSTP, menegaskan, salah satu tupoksi utama Satpol PP adalah melakukan penegakan perda. Pihaknya selaku yang mengkoodinir SKPD lain melakukan upaya penegakan tersebut. Untuk melakukan penegakan perda ini, pihaknya perlu menginventarisir dulu perda-perda yang memiliki unsur sanksi. “Jadi inovasi saya lebih kepada penguatan tupoksi, karena memang di Pol PP ini salah satu prioritas penegakan perda,selain untuk Linmas dan ketertiban umum,” jelasnya. (her)

Seorang Pemancing di Pantai Kaliantan Ditemukan Meninggal (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terus meningkatkan elektabilitas dan berbenah. Langkah itu dilakukan untuk mengejar kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim.

“Siapapun dan apapun partai itu, pasti menginjar banyak kursi di DPRD, termasuk kursi ketua,” terang Ketua DPC Hanura Lotim, Daeng M.Ikhsan, Kamis, (3/5).

Kendati demikian, kata dia, minimal Partai Hanura dapat mempertahankan jumlah kursi yang ada di DPRD Lotim saat ini sebanyak 5 kursi. Di mana, Hanura merupakan partai ketiga yang mendapat suara terbanyak setelah Demokrat dan Golkar. Sementara di urutan ke empat adalah Partai Amanat Nasional (PAN). “Minimal kita bisa mempertahankan 5 kursi, tapi selain kita mengincar kursi ketua. Tambahan kursi di DPRD Lotim jadi targetkan kita,” ujarnya.

Untuk menggapai target itu, Daeng M. Ikhsan yang juga Wakil Ketua DPRD Lotim ini mengaku sudah membuka pendaftaran calon legislatif dari Partai Hanura. Tentunya, caloncalon yang mendaftar juga dilihat elektabilitas dan kapasitasnya. “Kita menampung semua yang mendaftar. Kita lihat elektabilitas mereka,” jelasnya.

Ditegaskannya, Partai Hanura serius untuk menembus kursi Ketua DPRD Lotim. Untuk saat ini pula kualitas dari kader Partai Hanura terus ditingkatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bergabung menjadi keluarga besar partai Hanura. (yon)

Pemkab Lotim. “Panwaslu harus tetap tegas dan tidak tebang pilih, harus taat menjalankan aturan yang berlaku,” terangnya, Kamis, (3/5).

Apabila aturan itu tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya, maka ASN akan semena-mena bersikap dengan berpihak terhadap pasangan calon tertentu pada

bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia mengaku sudah mengapresiasi langkahlangkah yang dilakukan oleh Panwaslu yang begitu sigap dan cepat dalam menyikapi laporan-laporan masyarakat yang masuk, sehingga tidak membias dan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Terpisah, Ketua Panwaslu Lotim, Retno Sirnopati, mengatakan jika Kadis Perindag sudah memenuhi panggilan Panwaslu untuk dilakukan klarifikasi. H. Teguh Sutrisman, katanya, datang sekitar pukul 9:00 wita.

Kedatangan Kadis Perindag itu jauh lebih awal dari agenda pe-

Selong (Suara NTB) Setelah dilakukan proses pencarian sejak hari Selasa lalu. Sahban (60) pemancing yang tergulung ombak asal Dusun Lendang Keseo Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik akhirnya ditemukan.

Namun naas, korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh yang membengkak serta kulit terkelupas.

Korban berhasil ditemukan sekitar pukul 11:00 wita setelah tim gabungan dari BPBD Lotim, tim SAR dan Polsek Jerowaru. Korban ditemukan di Pantai Kaliantan Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru. Sebelum korban ditemukan, anak korban atas nama Robi Ali (14) sebelumnya terlebih dahulu ditemukan yang juga dalam kondisi

meninggal. Korban Robi ditemukan di Pantai Beloam Desa Sekaroh.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, kepada Suara NTB, Kamis, (3/ 5), menuturkan, awal kejadiannya ketika kedua korban bersama dua orang saksi berangkat dari rumah menuju TKP untuk memancing pada, Senin, (30/4) lalu sekitar pukul 14:00 wita dengan menggunakan dua unit sepeda motor dan menginap.

Kemudian pada hari Selasa (1/5), korban bersama saksi pada saat akan berangkat pulang menyeberangi ombak dan korban berada di posisi paling belakang dan saksi paling depan dengan jarak 5 meter.

Saksi kemudian mendengar Robi Ali memanggil ayah-

nya, Sahban. Namun pada saat dilihat, korban saat itu sudah tergulung ombak. Sementara, Sahban yang saat itu mencoba menolong anaknya ikut tergulung ombak. Sementara saksi langsung berlari ke darat dan meminta bantuan warga sekitar dan menginformasikan kejadian tersebut kepada keluarga korban. “Pencarian hari pertama nihil, sehingga pada pencarian hari kedua berhasil ditemukan korban pertama dengan kondisi sudah tidak bernyawa,” ujarnya.

Korban yang kedua berhasil ditemukan langsung dilakukan evakuasi oleh petugas. Korban selanjutnya dibawa ke rumah duka di Dusun Lendang Keseo Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik untuk dimakamkan. (yon)

kakao yang sesungguhnya,” ujarnya.

Menurut dia, intervensi OPT tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan. Tetapi juga pendekatan kawasan yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk maju bersamasama melalui pendidikan dan pelatihan mengelola dan produksi tanaman. (ari)

Kebutuhan Tinggi

Distributor Harus Bertanggung Jawab pada Penyaluran

Selong ( Suara NTB) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Lotim, Drs. H. Sahabuddin, MM., mengingatkan, kebutuhan pupuk di Lotim cukup tinggi dibandingkan kabupaten lain di NTB. Alasannya, komoditi pertanian di Lotim bukan hanya padi, jagung, kedelai yang membutuhkan pupuk, tetapi tanaman hortikultura lainnya.

Penegasan ini disampaikannya saat membuka acara sosialisasi Peredaran Pupuk untuk Tembakau di Kabupaten Lotim, Kamis (3/5). Untuk itu, pihaknya mengharapkan kepada 8 distibutor, yakni, CV. Bintang Timur, CV. Hidayat, CV. Heri Abadi, CV. Karya Mandiri, PD. Agro Selaparang, KUD Karya Nyata, CV. Gunung Mas dan Puskud NTB harus bertanggung jawab di tingkat desa untuk menunjuk pengecer yang sampai saat ini berjumlah 361 pengecer, Sahabuddin mengungkapkan, seiring dengan semakin meningkatnya target luas tanam padi, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat MT 2017/2018 dan MT 2018 seluas 80.116 ha, kemudian jagung 29.378 ha harus diiringi dengan penambahan pupuk. Apabila tidak dilakukan maka produktivitas dan produksi tanaman tidak bisa tercapai.

Untuk mengatasi permasalahan pupuk ini, Sahabuddin berharap tergantung dari peran serta dan dukungan pihak terkait dengan berkoordinasi yang baik secara kooperatif, bekerja lebih giat, lebih ikhlas, berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui bingkai kebersamaan supaya semua permasalahan dapat teratasi. (yon)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Sosialisasi distribusi pupuk pada distributor di Kantor Bupati Lotim, Kamis (3/5).

SUARA NTB Jumat, 4 Mei 2018

Rayakan Kelulusan

Sejumlah Siswa Dirampok Giri Menang (Suara NTB) Momen corat- coret usai pengumuman kelulusan di kalangan siswa SMA menyisakan cerita pilu bagi dua siswa di Lombok Barat (Lobar). Malang bagi dua orang siswa tersebut, sepeda motor Satria FU miliknya dibawa kabur seseorang tak dikenal saat merayakan kelulusan. Tak hanya dirampok, keduanya juga dibacok.

Informasi yang berhasil dihimpun, Kamis (3/5) menyebutkan, salah seorang siswa atas nama Saipul Anwar (19) asal Dusun Montong Timur, Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya, Loteng melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Lobar. Hal itu sesuai dengan laporan polisi bernomor : LP/140/V/2018/ NTB/Res Lobar, tertanggal 3 Mei 2018. Kejadian itu terjadi sekitar Pukul 11.00 wita dengan tempat kejadian perkara (TKP) di Dusun Cemare, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Lobar.

Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Priyo Suhartono menjelaskan kronologis kejadian terjadi saat kedua siswa tersebut sedang konvoi kelulusan sekolah. Saat di perjalanan, keduanya bersenggolan dengan seseorang yang juga menggendarai sepeda motor. Tanpa tedeng aling aling, pelaku tiba-tiba memukul korban dari belakang menggunakan tangan. Tak terima diperlakukan seperti itu, korban kemudian mengejar pelaku. “Pada saat korban melawan, pelaku mengeluarkan senjata tajam (Sajam) dan menusuk korban pada bagian pinggul, dan juga menusuk rekan korban pada bagian pinggang sebelah kiri,” jelasnya.

Tak hanya itu, pelaku yang berjumlah sekitar 10 orang itu nampaknya belum juga puas dan mengeroyok kedua korban, memukul dengan tangan termasuk juga dengan menggunakan kayu dan batu. Para pelaku juga mengambil sepeda motor suzuki Satria FU DR 5329 HR tahun 2014 warna hitam dan handphone milik korban. “Akibat kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lobar untuk ditindak lanjuti,” tambahnya.

Usai melapor, ke dua korban sedang dimintai keterangan di Sat Reskrim Polres Lobar untuk keterangan lebih lanjut . “Saat ini tengah di Polres untuk dimintai keterangan. Selanjutnya akan kita lakukan visum terhadap kedua korban,” pungkasnya. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Ratusan Warga Lobar ’’Suspect’’ TBC Giri Menang (Suara NTB) Jumlah warga Lombok Barat (Lobar) yang suspect (dicurigai) penderita penyakit TBC (penyakit menular) cukup tinggi. Dari target 1.191 kasus yang harus ditemukan, baru ditemukan 920 orang yang dicurigai mengidap TBC. Temuan tertinggi ada di wilayah Narmada.

Jumlah penderita TBC inipun diperkirakan lebih tinggi lagi, sebab baru mencakup 42 persen yang ditemukan. Sedangkan sisanya 58 persen belum ditemukan. Hal ini diakui Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rahman Sahnan Putra, Kamis (3/5). “Penemuan suspect penderita TBC dari target yang harus ditemukan 1.191 kasus, namun yang baru ditemukan 920 kasus atau baru 42 persen terduga mengidap TBC,” kata Rahman.

Dikatakan, 58 persen yang belum ditemukan ini sangat mengkhawatirkan sebab penularan TBC bisa melalui udara, sehingga kalau ada satu saja posi-

tif, TBC akan terkena.

Pengawalan juga dilakukan saat pemberangkatan haji, ketika ada satu orang suspect TBC lolos pemeriksaan, lalu saat diperiksa ketika berangkat positif, maka imbasnya jemaah yang ada di pesawat harus dikarantina. Jemaah ini boleh berangkat sampai keluar status negatif.

“Sekarang kan lebih ketat, pemeriksaan kesehatan dulu baru boleh pelunasan haji,”ujarnya.

Menurutnya penyakit TB ini berbahaya karena itu harus ditangani bersama. Beberapa yang dilakukan untuk mendeteksi dan menemikan penderita TBC, pihaknya sudah

melakukan inovasi gebrak TB atau gerakan berantas dan obati sampai tuntas. Penanganan penderita ini gratis tidak perlu keluarkan uang baik warga yang punya BPJS atau tidak. Semua digratiskan.

Ia mengimbau agar hal ini perlu disampaikan ke masyarakat, sebab satu orang penderita saja tidak terdeteksi maka sangat cepat untuk menularkan ke keluarga dan lingkungan radius 100 meter. Pihaknya juga melakukan penanganan dengan menempel stiker tentang TB dan diberikan penyuluhan. Menyoal TBC, ia justru khawatir juga bahwa ada

”

ingkatkan, sebab TBC ini sama halnya dengan AIDS, fenomena gunung es,’’ imbuhnya. (her)

Penanganan penderita ini gratis tidak perlu keluarkan uang baik warga yang punya BPJS atau tidak temuan di Lobar kasus luar baias yakni penderita resisten.

“Kami coba lakukan penanganan dengan melakukan konseling menyeluruh di keluarga. Di Puskesmas akan disiapkan ruangan khusus untuk penanganan TB,” imbuhnya. Di samping itu, petugas medis juga diberikan alat pelindung diri. “Penanganan akan terus ditH. Rahman Sahnan Putra (Suiara NTB/her)

Polres Loteng Intensifkan Razia dan Patroli Praya (Suara NTB)Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Tengah (Loteng), Kamis (3/5), mengintensifkan kegiatan razia serta operasi di jalan raya, selama sehari penuh. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi serta menekan potensi terjadinya lakalantas selama perayaan kelulusan SMA/sederajat di daerah ini.

“Untuk hari ini (Kamis kemarin, red) kita turun hampir dengan kekuatan penuh. Terutama untuk personel Satlantas, semua diterjunkan. Melakukan razia serta operasi di jalan raya, selama perayaan kelulusan SMA kali ini,” tegas Kasat Lantas Polres Loteng, AKP Suherdi kepada Suara NTB. Ia menjelaskan, untuk personel dari Satlantas Polres Loteng fokus kegiatan di jalan-jalan utama di Kota Praya.

Dibantu personel dari Sat Sabhara Polres Loteng dan kesatuan lainnya. Adapun untuk kegiatan di masing-masing kecamatan, itu melibatkan personel dari semua Polsek.

Disinggung hasil razia, Suherdi mengaku ada beberapa kendaraan dari para pelajar yang tengah menggelar perayaan kelulusan yang berhasil diamankan. Tapi itu yang tidak lengkap kelengkapan kendaraannya. Sedangkan bagi yang lengkap surat dan kelengkapan lainya, memang tidak ditahan. Tetapi pengendaraannya tetap diingatkan untuk tidak melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya.

Termasuk konvoi kendaraan dalan skala besar. Karena selain membahayakan para pelajar itu sendiri, juga membahayakan pengendara lainnya. “Dan, patut kita syukuri sampai sejauh ini belum ada laporan soal lakalantas yang melibatkan para pelajar yang tengah menggelar perayaan kelulusan,” terangnya.

Terhadap kendaraan yang tidak lengkap surat dan kelengkapan lainnya, sementara ini sudah diamankan di Satlantas Polres Loteng. Untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Kendaraan tersebut selanjutnya baru bisa diambil oleh pemilik, kalau semua kelengkapan kendaraan bisa dilengkapi oleh pemilik.

“Rata-rata kendaraan yang kita amankan berupa kendaraan roda dua. Dan, diamankan baik itu karena kelengkapan kendarannya yang kurang lengkap maupun kelengkapan pengendaraannya,” ujar mantan Kasat Lantas Polres Mataram ini. (kir)

AMANKAN - Anggota Polres Loteng mengamankan pelajar yang menggelar perayaan kelulusan, Kamis (3/5).

(Suara NTB/kir)

TERMINAL BARU - Pekerjaan tengah memasang material bangunan di selasar terminal LIA yang baru, Kamis (3/5). Bangunan ini ditargetkan selesai bulan ini, sehingga pengerjaannya terus dikebut sampai malam hari.

Proyek Penataan Terminal LIA Dikebut Praya (Suara NTB) Proyek penataan terminal Lombok International Airport (LIA) terus dikebut pengerjaannya. Mengingat, batas waktu penyelesaian proyekproyek tersebut hanya sampai bulan ini. Artinya, proyek seperti pembangunan selasar terminal, taman, serta pick up drope zone tersebut, harus selesai bulan ini juga.

Demikian disampaikan General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, I Gusti Ngurah Ardhita, kepada Suara NTB, Rabu (2/5) malam kemarin. Ditemuai saat melakukan

monitor pelaksanaan proyek penataan terminal LIA, Ardhita menjelaskan, agar proyek bisa tuntas tepat waktu, pihaknya sudah meminta rekanan proyek untuk menambah jam kerja. Tidak hanya pada siang hari saja, tetapi juga sampai malam hari.

“Jadi sekarang pengerjaan proyek tidak hanya pada siang hari saja. Malam haripun pengerjaan proyek tetap berjalan. Ini dilakukan, supaya target waktu penyelesaianya proyek-proyek tersebut bisa tercapai,” tegasnya.

Ia menjelaskan, ada bebera-

pa pekerjaan yang saat ini dikebut pengerjaannya. Terutama yang paling besar, pembangunan selasar terminal. Kemudian pick up drope zone serta taman. Ditambah beberapa pekerjaan minor lainnya. “Khusus untuk selasar serta pick up drope zone, bulan ini juga harus sudah digunakan,” timpalnya.

Setelah jadi, selasar nantinya akan digunakan sebagai pusat konsentrasi masyarakat dan para pengantar penumpang pesawat. Sehingga masyarakat maupun pengantar penumpang tidak perlu sampai masuk ke area

Situasi Politik, ASN Loteng Diingatkan Jaga Netralitas Praya (Suara NTB) Situasi politik jelang pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB, kian menghangat. Tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Untuk itu, para Aparat Sipil Negara (ASN) didaerah ini diingatkan agar tetap menjaga netralitasnya sebagai abdi negara jelang pesta demokrasi NTB lima tahunan tersebut.

“Soal pilihan politik itu haknya masing-masing ASN, tidak ada paksaan. Namun netralitas ASN tetap harus dijaga,” tegasnya Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L.Herdan, M,Si., kepada Suara NTB, Kamis (3/ 5) kemarin.

Menyikapi informasi soal banyaknya ASN Loteng yang

dilaporkan ke Panwaslu Loteng, atas dugaan keterlibatan dalam politik praktis di Pilkada NTB, Herdan mengaku, kalau sampai saat ini pihaknya belum mendapat laporan resmi soal adanya ASN Loteng yang diduga terlibat politik praktis. Baik itu sebagai tim sukses pasangan calon kepala daerah pada Pilkada NTB mendatang, maupun keterlibatan dalam kegiatan politik lainnya.

Kalau pun kemudian terbukti benar ada ASN Loteng terlibat politik praktis, tindaklanjutnya memang ada ditangan pemerintah daerah. Tapi itu semua tergantung proses di Panwaslu Loteng. “Kita hanya menerima hasil dari Panwaslu, jika ada ASN lingkup Pemkab Loteng yang terlibat politik

tentu ada tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan aturan yang ada,” jelasnya.

Menurut Herdan, netralitas dalam kontestasi politik bagi ASN adalah harga mati. Karena aturanya secara tegas telah menggariskan kalau ASN harus netral. Dengan tidak menjadi tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah atau terlibat aktif dalam pengerahan masa. Untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politik.

“Kita tentu berharap tidak ada ASN Loteng yang terbukti terlibat politik praktis dalam Pilkada NTB kali ini.

Kalau ada, pastinya bakal ditindak sesuai aturan ASN yang berlaku,” imbuh mantan Camat Praya Barat ini. (kir)

Belasan Ribu Anak di Lobar Terkena ’’Stunting’’ Giri Menang (Suara NTB) Balita yang terkena stunting atau kurang gizi kronis cukup tinggi di Lombok Barat (Lobar). Dari Jumlah balita mencapai 64.68 terdapat 32 persen atau setara 13. 093 balita mengalami stunting. Data Balita Stunting ini sendiri diperoleh dari pengukuran bulan Pebruari di 890 Posyandu di Lobar. Data balita ini pun baru di- entry 75 persen.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rahman Sahnan Putra ditemui disela-sela rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) di Senggigi, Kamis (3/5). Hadir pada kesempatan itu Asisten III, H Fathurrahim yang membuka acara,

segenap kepala OPD, kepala Puskesmas, camat dan para kades. Hadir pula ketua Komisi IV, Munawir Haris, BPJS dan para tokoh ulama, dai kesehatan. Dijelaskan Rahman, menyoal rakerkesda salah satu isu sentral yang diangkat, yakni Stunting. Kenapa Stunting penting diperhatikan secara serius, sebab jika tidak diselesaikan maka akan lahir generasi kedepan berkualitas buruk.

Karena itulah Pemkab Lobar melalui Dikes sangat detail dalam menangani Stunting. Bahkan Lobar satu-satunya daerah yang memiliki data real balita Stunting. Pihaknya melakukan pengukuran pada bulan Februari ter-

hadap balita di 890 Posyandu di Lobar, dari 75 persen data Balita yang sudah dientry terdapat balita pendek 23,8 persen dan sangat pendek sebanyak 8.14 persen. “Kalau digabungkan ada 32 persen atau 13 ribu lebih balita yang Stunting,” sebut Rahman.

32 persen dari 65 ribu balita ini mengalami gagal tumbuh. Bukan hanya gagal tumbuh secara fisik namun dikhawatirkan gangguan tumbuh pada otak. Hal inilah yang sangat dikhawatirkan sebab bisa berpotensi kehilangan generasi. Karena itulah pada kegiatan Rakerkesda ini perlu diskusi dalam rangka penyusunan rencana aksi (ranaksi), terkait apa yang dilakukan di hulu

hingga hilir.

Menurutnya tidak bisa penanganan pada hilir sebab hilir adalah produk dalam proses yang panjang. Seperti penanganan intervensi remaja putri yang mengalami anemi atau kurang darah. Kasus remaja putri yang mengalami anemi jelasnya mencapai 43 persen. Termasuk kasus pernikahan dini di Lobar tinggi. Beberapa persoalan ini jelasnya faktor-faktor penyebab Stunting di hulu.

Pada tahapan proses juga perlu ditangani. Pihaknya melakukan pendekatan siklus hidup, mulai dari proses pembuahan bagi perempuan sampai anak sebelum berusia 2 tahun atau disebut 1.000 hari

pertama kelahiran. Setelah dikawal 1.000 hari pertama kelahiran maka lahirlah bayi sehat. Lalu dikawal lagi, mulai dari menyusui dini, ASI eksklusif dan pemberian makanan tambahan sebelum umur 2 tahun maka anak ini tidak akan Stunting. Menurutnya ada dua kelompok besar intervensi, yakni bersifat spesifik dan sensitif melibatkan instansi terkait.

Seperti Dinas PU, Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Kemenag, PKK. Termasuk juga desa yang dilibatkan mengalokasi untuk penganggaran makanan tambahan, bahkan pihak Kementerian Desa Sudah mengarahkan alokasi DD untuk pencegahan dan penanganan Stunting. (her)

terminal, yang justru bisa mengganggu aktivitas di dalam terminal bandara.

“Jadi nanti, masyarakat yang hendak menjemput maupun mengantar calon penumpang hanya bisa sampai selasar terminal saja. Tidak bisa sampai masuk ke terminal.

Masyarakat pun tidak perlu berpanas-panas lagi atau kehujanaan saat mau mengantar ataupun menjemput penumpang pesawat,” imbuhnya.

Di selasar itu nantinya, konter bus dan angkutan bandara termasuk taksi bandara juga akan ditempatkan. Bersamaan

dengan fasilitas penunjang bandara lainnya. Sehingga semua kegiatan bisa terpusat di satu lokasi. Ardhita menambahkan, semua penataan yang dilakukan pihaknya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di LIA. Masyarakat maupun penumpang serta pengguna saja kebandaraan lainnya bisa benar-benar nyaman ketika berada di LIA. “Selama ini kita selaku disibukkan dengan urusan menertibkan masyarakat di area terminal. Tapi nanti kalau selasar terminal sudah selesai, semua kegiatan dipusatkan di tempat tersebut,” ujarnya. (kir)

Gaji GTT Lobar Belum Dibayar Giri Menang (Suara NTB) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan belanja rutin untuk pembiayaan program tersendat. Hal ini berimbas terhadap pembayaran honor guru tidak tetap (GTT) yang berjumlah seribu lebih di Lobar.

Kondisi tersebut mendapatkan sorotan dari kalangan Dewan. Pihak Dewan meminta agar pemda mempercepat pencairan anggaran, sebab para GTT begitu membutuhkan honor, apalagi menjelang bulan puasa.

Di samping itu, jangan sampai akibat lambannya eksekusi dana pusat, baik DAK dan DAU menyebabkan alokasi dana dari pusat untuk Lobar dipangkas.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Mukhlis kepada wartawan, Kamis (3/5). Sulhan mengatakan, ada keluhan dari para GTT pembayaran honor molor. Padahal bagi mereka, honor sebesar Rp 400 ribu, terutama para GTT yang ada di daerah terpencil dan terisolir, sangat membantu.

Keluhan para GTT ini pun sudah disampaikan ke Pemda, pada saat rapat dengan Pjs Bupati dan sejumlah OPD terkait.

Menurut eksekutif, saldo anggaran di Kasda masih aman sehingga bisa dilakukan Pembayaran sekitar kurang dari Rp 4 miliar. “Seharusnya tidak ada terjadi penundaan pembayaran, belum lagi kegiatan rutin banyak yang terhutang sehingga OPD yang banyak mengeluh cash flow anggaran belanja tersendat,” kata Sulhan.

DPRD tidak tahu apa penyebab tersendatnya anggaran, apakah karena administrasi tidak lengkap atau bagian penundaan. Kondisi ini dikhawatirkan terjadi penumpukan pembayaran pada satu bulan

tertentu. Apalagi menghadapi puasa dan lebaran sehingga kebutuhan masyarakat dan para honor ini meningkat, kemudian pada saat pencairan anggaran terjadi penumpukan. Sementara anggaran yang dicairkan per bulan terbatas sehingga dikawatirkan terjadi penumpukan berulang. “Karena itu kami sarankan anggaran yang bersumber dari pusat agar segera dicairkan,” tukasnya.

Sebab jangan sampai hal ini dipantau oleh pusat, anggaran pusat dianggap masih besar di Kasda. Sehingga pada saat pembahasan APBNP, Lobar terkena Pemangkasan DAU dan DAK. Serapan ini terus dipantau pusat, sebab antara BI, Kemenkeu, bank daerah, semuanya online sistem. Seharusnya anggaran dari kantong pusat itu segera dieksekusi, sehingga begitu dipantau pusat keuangan sudah terserap.

Pihaknya meminta agar bulan ini segera dicairkan honor GTT tersebut. Ia juga tak ingin agar persoalan ini dipolitisasi apalagi saat ini masa Pilkada.

“Pemikiran semacam ini bisa saja muncul sehingga harus diantisipasi,” tukasnya.

Menanggapi hal ini, Asisten IIISekda Lobar, H. Fathurahim menyatakan, terkait realisasi anggaran memang biasa awal tahun agak sedikit lambat namun biasanya akan melonjak pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Namun demikian pihaknya tetap melakukan evaluasi untuk mempercepat progres anggaran. Termasuk yang dimaksud Dewan anggaran tersendat di OPD. “Itu tetap kita evaluasi untuk mempercepat,” jelasnya. Pihaknya akan mempercepat pembayaran honor baik GTT dan anggaran di OPD. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 4 Mei 2018

Halaman 6

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol KSB dengan Harian Suara NTB

Disambut Meriah, Kasad Tutup TMMD Ke-101 dan Resmikan Kodim 1626/Sumbawa Barat Kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis (3/5) kemarin, disambut meriah oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat KSB. KEHADIRAN orang nomor satu di TNI-AD itu ke Bumi Pariri Lema Bariri ini, oleh Pemda KSB secara khusus dijadikan sebagai momen istimewa. Karena sang jenderal menggelar dua agenda resmi di KSB yakni menutup secara resmi kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-101 tahun 2018 dan sekaligus meresmikan Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1628/Sumbawa Barat.

Rangkaian acara kedatangan Jenderal TNI Mulyono sendiri berlangsung sejak pagi hari dengan pertama-tama melakukan peresmian Markas Kodim 1628/Sumbawa Barat di wilayah Serangin, kelurahan Telaga Bertong, kecamatan Taliwang. Dan berikutnya memimpin langsung upacara penutupan TMMD ke-101 tahun 2018 yang dipusatkan di lapangan KTC depan gedung Graha Fitrah, kantor bupati KSB. Jenderal TNI Mulyono dalam sambutannya saat meresmikan markas Kodim 1628/Sumbawa Barat men-

yatakan, kehadiran Kodim Sumbawa Barat sesuai dengan semangat rencana stategi (Renstra) TNI-AD yang saat ini terus melakukan penataan organisasi jajarannya. Pembentukan Kodim sebagai bagian dari operasional tugas pokok komando kewilayahan pada akhirnya dapat mewujudkan pertanahanan kewilayahan. “Bentuk perwujudan pertahanan kewilayahan itu yakni dengan kehadiran pusat komando seperti ini,” katanya.

Menurutnya, pembentukan KSB pada tahun 2003 silam dalam rangka mengatasi rentang kendali antar wilayah. Demikian pula kehadiran Kodim 1628 di KSB saat ini mengusung semangat yang sama karena sebelumnya pusat komando kewilayah yang berada di Kodim Sumbawa tidak bisa secara optimal berjalan. “Secara teritorial kewilayahan dan geografis, KSB sangat perlu ditempatkan unit komando. Dan kehadiran Kodim ini menjadi jawabannya,” tegasnya.

Selanjutnya, Mulyono menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung secara maksi-

mal pembentukan Kodim 1628/ Sumbawa Barat ini. Menurut dia tanpa daya dukung seluruh pihak mulai dari jajaran TNI AD, pemerintah dan masyarakat secara luas sangat mustahil percepatan pembanguan Kodim 1628 terealisasi.

“Kepada jajaran mulai dari Kodam Udayana, Korem NTB, Kodim Sumbawa, Pemprov NTB dan Pemda KSB saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mendukung Renstra TNI dalam pelaksanaan tugas pokok komando kewilayahan yang ditandai dengan terbentuknya Kodim KSB ini,” cetus kepala staf TNI AD ke-31 ini.

Usai meresmikan Markas Kodim 1628/Sumbawa Barat, selanjutnya Jenderal TNI Mulyono beserta rombongannya didampingi Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST bergerak menuju KTC untuk memimpin upacara penutupan TMMD. Sepajangan perjalanan, Mulyono merasakan sambutan hangat masyarakat KSB yang sejak pagi hari menunggu kehadiran sang jenderal.

Pada rangkaian upacara penutupan TMMD sendiri, Jenderal TNI Mulyono mendapatkan kado penyambutan khusus yang disiapkan Pemda KSB. Parade budaya dari seluruh etnis masyarakat yang ada di KSB disajikan khusus dan membuat KASAD terkesan

dan secara langsung memberikan penilaian positifnya atas kerukunan yang ditujukkan masyarakat KSB. “Nanti saya akan sarankan kalau mau belajar soal kebangsaan itu datang ke KSB saja. Di sini semua entitas masyarakat hidup secara damai,” cetusnya di sela pidato kebangsaannya dihadapan ribuan masyarakat KSB yang hadir.

Sementara itu, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM saat kegiatan syukuran peresmian Kodim 1628/Sumbawa Barat, dalam sambutannya, secara khusus menyampaikan permintaan kepada Jenderal TNI Mulyono agar TNI AD menempatkan komando Batalyon di KSB. Dan sebagai bentuk daya dukung daerah, Pemda KSB akan menyiapkan lahan untuk penempatan Batalyon dimaksud. “Pak jenderal selain hibah lahan dan bangunan Makodim yang sudah ada.

Hari ini kami akan hibahkan lahan seluas 40 hektar untuk pembangunan Batalyon TNI AD di KSB ini,” cetus bupati.

Pada bagian lain masyarakat KSB merasa senang dengan seluruh rangkaian kegiatan kedatangan Jenderal TNI Mulyono. Pasalnya masyarakat tidak saja bisa melihat langsung orang nomor satu di kesatuan pertahanan matra darat itu, tetapi juga disajikan atraksi kelihaian prajurit penerjun payung TNI AD. (bug/*)

(Suara NTB/bug)

GUNTING PITA - Kasad Jenderal TNI Mulyono menggunting pita sebagai tanda peresmian Makodim 1628/Sumbawa Barat.

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/bug)

KASAD JenderalTNI Mulyono didamping bupati HW. Musyafirin dan Wabup Fud Syaifuddin mendandatangani prasasti peresmian Makodim 1628/KSB.

Prajurit TNI AD melakukan aksi terjun payung sambil membawa plakat lambang KSB

KASAD Jenderal TNI Mulyono menerima berkas hibah Markas Kodim 1628/Sumbawa Barat dari Bupati KSB H. W. Musyafirin

Kasad Minta TNI Berperan Sukseskan Pilkada Serentak Taliwang (Suara NTB) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono meminta kepada semua anggota TNI untuk mengambil peran dalam menyukseskan Pilkada Gubernur serentak tahun 2018. Hal tersebut sangat diatensikan untuk menjamin pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan aman. Karena jika terjadi hal -hal yang tidak diinginkan, akan sangat berdampak pada terjadinya gejolak sosial dan politik serta mempengaruhi stabilitas keamanan ketertiban.

(Suara NTB/ist)

BERGENGGAMAN TANGAN - Anggota DPR/MPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, dan Kasad, Jenderal TNI Mulyono, saling bergenggaman tangan dengan Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin dan Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST, usai TMMD ke-101 di Desa Aiq Kangkung, Kecamatan Sekongkang, KSB, Kamis (3/5).

Kasad Akui Peran Syafrudin dalam Penguatan Peran TNI di Daerah Taliwang (Suara NTB) Kontribusi Anggota DPR/ MPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, terhadap penguatan peranan TNI di daerah, mendapat apresiasi dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono.

Tak heran jika atas dorongannya pula, Mulyono bersedia untuk hadir dan turut meresmikan Kodim 1682 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Apresiasi itu disampaikan langsung oleh Kasad, saat pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang ke-101 di Desa Aiq Kangkung, Kecamatan Sekongkang, KSB, Kamis (3/5). Mulyono menyampaikan bahwa selama ini, Syafrudin selalu aktif mendampingi kehadirannya di daerah NTB. “Ini luar biasa anggota DPR RI setiap kali saya datang selalu didampingi dan selalu memberikan harapan dari kampung halamannya,” ujar Mulyono dalam kesempatan tersebut.

Mengingat komitmen Syafrudin tersebut, Mulyono pun merasa perlu memberikan komitmen yang lebih besar terhadap pembangunan kekuatan TNI di NTB, selaku Dapil yang diwakili Syafrudin. “Walaupun pelaksanaan TMMD ini tadinya tidak dipusatkan di KSB, tetapi karena pengharapan dari anggota dewannya, kami memutuskan untuk datang dan meresmikan Kodim ini,” ujar Syafrudin mengutip pernyataan

Mulyono.

Syafrudin sendiri mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Darat yang telah berkenan hadir meresmikan Kodim 1682 di KSB. “Yang paling membahagiakan saya selaku anggota DPR, yang mewakili NTB, dimana pada pagi hari ini, Pak Kasad meresmikan Kodim 1628 Kabupaten Sumbawa Barat. Ini semua dalam rangka memberikan ketahanan yang lebih kuat di Kabupaten Sumbawa Barat,” ujar politisi PAN ini.

Syafrudin mengisahkan, peresmian Kodim 1682 ini merupakan buah dari kerjasama antara pihaknya bersama Pemerintah KSB dan TNI setempat.

“Dulu sebagai wakil rakyat saya ikut mengusulkan bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, serta masyarakat Sumbawa Barat untuk dibentuknya, atau perluasan dari Kodim dan disetujui. Dan pada hari ini Alhamdulillah dalam tempo beberapa bulan sudah dilakukan peresmian pembangunannya pada hari ini,” ujarnya.

Dengan terbangunnya Kodim 1628 ini, Syafrudin berharap di masa yang akan datang, TNI juga segera menyetujui terbentuknya pembangunan Batalion, di Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Syafrudin, ia juga akan ikut memberikan dukungan dengan mengkomunikasikan kelanjutan rencana pembangunan batalion

untuk Kodim 1628.

“Jadi saya juga mendukung pembangunan ini. Semoga ini bisa segera terbentuk, seperti halnya kita sekarang sudah meresmikan Kodim 1682,” ujarnya.

Syafrudin menegaskan, penguatan peranan TNI melalui peresmian Kodim ini juga merupakan wujud pengabdian dirinya selaku wakil rakyat NTB. Syafrudin meyakini, rakyat dan TNI memang merupakan entitas yang menyatu. Rakyat yang kuat, memiliki TNI yang kuat dan sebaliknya. TNI hanya bisa kuat jika didukung dan melangkah bersama kekuatan rakyat.

Keduanya, saling menguatkan dan seiring sejalan.

Karena itulah, terbangunnya infrastruktur dan kekuatan TNI di daerah, akan semakin menguatkan peranan rakyat dan TNI dalam menggerakkan dinamika pembangunan di daerah.

“Saya optimis, apalagi dengan digelarnya Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018 di NTB, yang diikuti oleh angkatan laut dari puluhan negara sahabat, dan melibatkan kurang lebih 50 kapal perang dan lebih dari 5000 prajurit, tentu akan semakin membangkitkan kepercayaan diri kita sebagai masyarakat di NTB. Bahwa kita memiliki kemampuan untuk bersanding sekaligus bersinergi dengan kekuatan – kekuatan militer di negara lain,” pungkas Syafrudin dengan penuh optimisme. (*)

Mulyono

“Kita harus bisa belajar dari daerah lain karena masalah politik stabilitas sosial keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terganggu. Oleh karenanya, saya ingatkan kepada seluruh jajaran TNI untuk sama-sama bersinergi menjaga pelaksanaan Pilkada ini supaya bisa berjalan lancar dan sukses serta jauh dari gangguan khantibmas,” sebutnya saat peresmian Kodim 1628 Sumbawa Barat, Kamis (3/ 5) kemarin.

Dikatakannya, sebagai satuan wilayah yang baru terbentuk (Kodim 1628) maka hal yang paling utama dilakukan yakni membangun komunikasi yang baik dengan Polri, Pemerintah

daerah dan komponen masyarakat lainnya. Selain upaya tersebut, monitoring juga harus tetap dilakukan sebagai salah satu bentuk antisipasi setiap potensi kerawanan yang akan terjadi.

Sehingga hal-hl yang tidak diinginkan semakin bisa ditekan. Apalagi Pilkada serentak tahun 2018 merupakan pemanasan untuk pesta demokrasi yang lebih besar yakni Pilpres dan Pileg di tahun 2019. Jika di tahun 2018 sudah bisa dilaksanakan dengan lancar dan aman, tentu di tahun 2019 juga akan terjadi hal yang sama.

“Pahami dan pedomani MoU bantuan TNI kepada Polri serta berbagai ketentuan dan

prosedur yang berlaku untuk menyukseskan gelaran Pilkada serentak yang aman dan lancar ,” imbuhnya.

Ia mengharapkan, peran tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Sumbawa Barat untuk sama-sama menjaga dan menyukseskan gelaran Pilkada ini. Hal tersebut bisa terwujud dengan cara membangun silaturrahmi yang baik, harmonis dan humanis. Jika ada masalah, utamakan pola komunikasi secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat.

Hal yang harus paling diingat adalah keberagaman yang ada jangan sampai dijadikan sebagai alat untuk berbeda tetapi justru harus bisa menjadi penguat persatuan kesatuan bangsa.

“Kita tidak bisa menapikan perbedaan yang ada, karena tuhan juga telah menciptakan kita dengan berbeda. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik di masa-masa yang akan datang,” tukasnya. (ils)

(Suara NTB/ils)

Kerjasama Program Sub Bagian Tugas Perbantuan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Dana BOS Triwulan Kedua Segera Dicairkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan Kedua tahun 2018 diperkirakan cair dalam bulan Mei. Kini dalam proses penyusunan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) unntuk diserahkan ke Provinsi.

Menurut Kepala Dinas Dikbud Sumbawa melalui Kasubag Tugas Perbantuan, M. Husnul Alwan, S.Ag, proses pengusulan NPH ke Provinsi sedang berlangsung dalam minggu ini juga. Besaran BOS yang dicairkan untuk triwulan kedua ini sebesar 40 persen dari total dana BOS tahun 2018.

Rinciannya, 20 persen untuk pembiayaan belanja kegiatan sekolah sesuai yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) BOS 2018 dan 20 persen lagi untuk pembelian buku K13.

“Kalau pada triwulan pertama 20 persen dana yang dicairkan, pada triwulan kedua ini 40 persen sesuai aturan yang ada,” jelasnya.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sementara ini penerima BOS triwulan kedua untuk jenjang SD Negeri sebanyak 41.158 siswa pada 161 sekolah. Dengan total anggaran Rp15.090.560.000. Untuk SD Swasta jumlah penerima 1466 siswa pada 8 sekolah dengan jumlah anggaran Rp469.120.000. Sementara pada jenajang SMP Negeri jumlah penerima 18.699 siswa pada 93 sekolah dengan anggaran Rp7.479.600.000. Sedangkan SMP Swasta sebanyak 1048 siswa penerima pada 12 sekolah dengan anggaran Rp418.400.000.

“Kalau prosesnya berjalan

(Suara NTB/arn)

M. Husnul Alwan lancar, kita perkirakan dalam bulan ini juga BOS triwulan kedua bisa dicairkan pihak sekolah,” kata Alwan.

Alwan juga berharap kepada sekolah untuk tertib dalam

laporan penggunaan BOS. Untuk keperluan tersebut, Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) rencanaya juga akan datang untuk melakukan pembinaan ke Sumbawa. Dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas pelaporan dana BOS. Nantinya Dinas Dikbud Sumbawa bakal mengumpulkan 10 sekolah inti terdiri dari kepala sekolah, komite dan bendahara untuk mengikuti pelatihan tersebut.

“Kepala sekolah, komite dan bendahara sekolah inti ini akan diberikan pelatihan khusus oleh Kemendikbud.

Sekolah inti ini juga kita harapkan dapat menularkan ilmu yang didapatnya kepada sekolah lain agar ke depan pelaporan dana BOS semakin baik,” pungkasnya. (arn/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 4 Mei 2018

Halaman 7

Dari 10.474 Lansia Miskin, Hanya 0,3 Persen yang Terima Bantuan Dompu (Suara NTB) Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), tercatat 10.474 orang lansia miskin di Dompu. Parahnya, dari jumlah itu hanya 80 orang atau 0,3 persen yang menerima bantuan pangan per tahunnya, baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Rendahnya alokasi anggaran diduga pemicu utamanya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, Ir. Fahrurrozi mengungkapkan, 10.474 orang lansia berumur di atas 60 tahun itu bisa dipastikan miskin, belum termasuk data lansia yang tingkat ekonominya baik.

Meski sangat tinggi namun

jiwa, dan sampai dengan saat ini kami baru bisa menyantuni melalui APBD II 40 jiwa dan dari pusat juga ada 40 jiwa melalui program Aslut (asistensi lanjut usia),” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (3/4).

hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa menikmati bantuan pemerintah, yakni 80 orang tiap tahunnya.

“Jadi untuk lansia miskin yang kategori usia 60 tahun ke atas untuk seluruh Kabupaten Dompu berjumlah 10.474

kita tangani ini masih sangat jauh sekali,” ujarnya.

Terhadap 80 orang yang disantuni, pihaknya menggunakan anggaran APBN dan APBD II itu, lanjut dia, masing-masing jiwa menerima bantuan bahan pokok seperti 5 Kg beras, gula, susu dan 1 lembar selimut perbulannya.

Dan karena keterbatasan anggaran juga Dinsos terpaksa menerapkan sitim rolling dalam pemberian bantuan.

Disinggung rincian lansia

yang tersebar di delapan kecamatan, Fahrurrozi menyebutkan, urutan pertama dan mendominasi yakni Kecamatan Woja dengan jumlah lansia 2.454 jiwa, disusul Kecamatan Dompu 2.011 jiwa, Kecamatan Menggelewa 1.558, Kecamatan Pekat 1.194, Kecamatan Kempo 987 jiwa, Kecamatan Huu 844 jiwa, Kecamatan Kilo 671 jiwa dan Kecamatan Pajo 755 jiwa.

“Sistim rolling itu sudah kita terapakan dan paling mendominasi lansianya di

Kecamatan Woja,” jelasnya.

Dari 10.474 lansia ini ratarata kondisinya cukup memprihatinkan karena ketergantungan pada orang lain masih sangat besar, bahkan beberapa diantara mereka juga tinggal sendirian dengan kondisi rumah yang jauh dari kata layak.

“Dari 40 orang yang kami datangi itu beberapa diantaranya mendiami rumah sendiri, maksudnya sendirian dalam rumah tidak ada sanak saudaranya,” pungka dia. (jun)

Tiga Lokasi Penambangan Emas Ilegal Ditindak Polisi

DD Tahap I Rp31 Miliar, Baru Realisasi Rp4 Miliar

Dompu (Suara NTB) Tiga lokasi penambangan emas ilegal di Desa Lepadi dan Ranggo ditindak anggota Satreskrim Polres Dompu, Rabu (2/5). Tindakan itu diambil menyusul tidak dikantonginya izin penambagan emas di wilayah tersebut.

Selain menyita barang bukti alat penambangan, dua terduga pemilik tambang juga ikut diamankan.

Kapolsek Pajo, Iptu Rodolfo M. De Araujo mengatakan, kendati penambangan itu berada diwilayah hukumnya namun penindakan ditangani langsung Satreskrim Polres Dompu, pihaknya hanya ikut mebeckup penertiban. Tindak itu diambil mengingat tiga lokasi penambangan emas ini tidak mengantongi izin operasi. “Alasan ditindaknya itu karena ndak ada izin,” kata dia dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (3/5).

Pertambangan emas ilegal diduga milik HN, HM dan NH tersebut beroperasi di Desa Lepadi dan Ranggo dengan memanfaatkan tong pengolah puyah emas, informasinya alat itu didatangkan dari luar daerah. Sementara puyah emas diperoleh dari lingkungan setempat yang jaraknya tidak jauh dengan pemukiman warga. “Penambangan itu beda-beda tempatnya, dua lokasi di Lepadi dan satu lokasi di Ranggo,” jelasnya.

Menyusul tak bisa ditunjukannya izin operasi penabangan emas terduga pemilik tambang langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk proses pemeriksaan, termasuk beberapa barang bukti berupa bahan kimia campuran pengolahan puyah, lumpur puyah, mesin kompresor angin dan alat memamasak emas.

Sementara untuk kejelasan kasus terkait sejauh mana peran terduga pemilik yang diamankan belum bisa dipastikan, sebab prosesnya ditangani

Bima (Suara NTB) Sebanyak Rp 31 miliar Dana Desa (DD) tahap pertama yang dicairkan pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) Bima, ternyata baru terserap Rp Rp 4 miliar.

Kepala KPPN Bima, Saprudin mengatakan, penyerapan tersebut berdasarkan aplikasi di kantor setempat. Kata dia, DD tahap pertama tersebut disalurkan pada pertengahan bulan Februari 2018 lalu.

“DD tahap pertama ini pun mampu terserap sebanyak 27 dari 191 desa di Kabupaten Bima. DD tahap I ini selesai penggunaan Juli mendatang sebelum memasuki pencairan DD tahap II,” katanya kepada wartawan, Kamis (3/5).

Sapruddin tidak mengetahui secara pasti kendala tidak maksimal penyerapannya. Namun Ia menjelaskan penyaluran DD tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Dimana tidak diperketat syaratnya. “Tahun ini sangat dipermudah. Misalnya penyaluran DD tahap pertama tidak perlu serahkan SPJ penggunaan DD tahun sebelumnya,” katanya.

Dikatakannya, syarat desa agar disalurkan DD tahap pertama cukup menyerahkan dokumen APBDes dan disertai rekomendasi Camat. Selain itu mulai tahun ini DD dari Pemerintah Pusat dicairkan secara tiga tahap. “20 persen tahap I, 40 persen tahap II dan tahap III juga 40 persen,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin M.M mengatakan memasuki bulan ke lima tahun 2018 ini. masih ada desa di Kabupaten Bima yang hingga kini belum menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Dari 191 desa, masih ada sejumlah desa yang belum menyerahkan dokumen APBDes ke pihaknya. Tapi jumlahnya saya tidak ingat,” katanya kepada Suara NTB belum lama ini.

Sirajuddin mengatakan, jika sejumlah desa belum menyelesaikan dan menyerahkan dokumen APBDes tersebut, dipastikan anggaran Dana Desa tidak akan dicairkan. Baik bersumber dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. “Resikonya tidak bisa dicairkan karena salahsatu syarat penyalurannya belum diselesaikan,” katanya. (uki)

(Suara NTB/ist)

GARIS POLISI – Tong pengolah puyah emas diberi garis polisi karena beroperasi tanpa izin, Kamis (3/4). langsung Polres Dompu. Kasatreskrim Polres Dompu, AKP. Daniel Partogi Simangungsong, SIK., yang memimpin penindakan itu saat berusaha ditemui Suara NTB terkait persoalan tersebut tidak bersedia memberi keterangan. Ia menyerahkan

Warga Keluhkan Aksi Konvoi Liar Pelajar di Kota Bima

(Suara NTB/jun)

CORET SERAGAM – Tampak pelajar SMAN 2 Dompu tengah mencorat coret seragam sekolahnya, Kamis (3/5).

Konvoi, Knalpot Bising dan Coretan Seragam di Hari Kelulusan

Bima (Suara NTB) Aksi konvoi para siswa SMA/sederajat di Kota Bima yang merayakan kelulusan dikeluhkan warga. Pasalnya, pelajar bersikap ugal-ugalan menggunakan knalpot bersuara bising serta tidak menggunakan helm, sangat mengganggu kenyamanan.

Warga Penato’i Kecamatan Mpunda, Irwan mengaku sangat resah adanya aksi tersebut. Parahnya lagi konvoi tersebut tidak disertai pengawalan aparat Kepolisian, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelajar dengan sesuka hati.

Irwan mengatakan, seharusnya aksi tersebut bisa dicegah dari awal oleh pihak sekolah dan aparat keamanan. Misalnya menghimbau siswa untuk tidak merayakan kelulusan dengan cara yang merusak di jalan. “Selain mengancam diri sendiri, aksi ini juga mengancam pengguna jalan lain. Saya berharap ada tindakan tegas dari sekolah,” katanya.

Aksi konvoi pelajar juga dikeluhkan warga di pertigaan

Kelurahan Lewi Rato, Adimansyah. Ia mengeluhkan setiap tahun aksi konvoi terus terjadi tanpa ada pencegahan ataupun penindakan dari pihak-pihak terkait.

“Seharusnya tindakan tidak terpuji ini bisa diatasi ataupun dicegah sebelum adanya kejadian yang merugikan siswa dan warga,” katanya.

Menurutnya, aksi konvoi tersebut sempat dihadang oleh warga setempat, karena sangat menganggu kenyamanan. Hanya saja hal itu tidak sampai menimbulkan ketegangan antar kedua pihak karena cepat diselesaikan.

“Ada dua sekolah disini dan aksi seperti sering terjadi saat pengumuman kelulusan.

Kami berharap tahun depan aksi seperti ini tidak lagi akan lagi,” harapnya.

Pantauan Suara NTB, aksi konvoi siswa berlangsung di sejumlah jalan protokol Kota Bima, antara lain Soekarno Hatta, jalan Garuda dan Jalan lintas Sadia. Sebelum ugalugalan dijalan mereka mencoret-coret seragam sekolah dengan spidol dan pilox. (uki)

sepenuhnya ke Kapolres Dompu, AKPB Erwin Suwondo, SIK., MIK yang tengah berada di luar daerah.

Demikian halnya dengan Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta yang juga egan berkomentar banyak.

Yang pasti, kata dia, penindakan

tambang emas diduga ilegal tersebut masih tahap penyelidikan pihaknya.

“Untuk sementara masih dalam penyelidikan, lebih jelasnya nanti setelah semuanya selesai baru dikabarkan apalagi kapolres sedang diluar kota,” pungkasnya. (jun)

Kualitas SDM Masih Jadi Masalah dalam Pengelolaan APBDes Dompu (Suara NTB) Lambannya realisasi Dana Desa (DD) tahap pertama di Kabupaten Dompu diduga akibat Desa ingin menyelesaikan SPJ melalui Sekudes dan lambannya pengesahan APBDes. Beberapa Desa baru mengesahkan APBDes pada Maret – April, sehingga masih tersisa 30an Desa belum menyampaikan APBDes-nya hingga Mei 2018.

Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, H Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB kemarin mengungkapkan, pihaknya sudah mengingatkan sejak awal agar para Kepala Desa bersama jajarannya telah menyiapkan APBDes pada Januari, sehingga Februari sudah disahkan. “Ini APBDesnya baru disahkan bulan Maret,” katanya.

APBDes menjadi syarat pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama sebanyak 20 persen bersama laporan penggunaannya. Namun kenyataannya, Maret 2018 sejumlah Desa baru mengesahkan APBDes-nya. Berbeda dengan LKPJ yang bisa ditunda saat diminta pada April – Mei. Tapi masih banyak dite-

(Suara NTB/ula)

H. Supardi mukan di Desa, kata H Supardi, BPD yang akan memimpin musyawarah pengesahan APBDes yang disusun Pemerintah Desa (Pemdes) bersama pendamping, tidak mau musyawarah dan sering menunda – nunda. Hal itu terjadi akibat BPD ada kles dengan Kepala Desa. Padahal DD untuk Kabupaten Dompu termasuk cepat ditransfer pusat ke kas daerah pada Februari 2018 lalu. “Kita mau panggil camatnya. Nanti saya akan panggil (BPD),” terangnya.

Selain terlambat pengesahan APBDes, ada juga karena rekomendasi Camat yang terlambat lantara pemahaman tim verifikasi di Kecamatan yang masih kurang. Terhadap kualitas SDM ini diakui H Supardi, pihaknya telah berupaya dengan melakukan pelatihan dan pendampingan.

Termasuk melatih 33 kepala Desa baru dan BPD dikirim ke Mataram mengikuti pelatihan. “BPD sudah dilatih sebenarnya.

Ada beberapa BPD kita kirim ke Mataram untuk ikut pelatihan. Yang namanya SDM, biat dilatih berkali – kali kalau orientasinya lain, tetap susah. Kalau mereka memahami, ndak repot,” ungkapnya.

Keterlambatan beberapa Desa juga disebabkan beberapa Desa tersebut menyelesaikan SPJ melalui Sekudes. “Sekudes perlu pengesahan, tandatangan kiri kanan. Itu, sehingga lama prosesnya. Sehingga sekarang, saya mau panggil camat. Jangan mempersyaratkan dulu pertanggungjawaban. Pokoknya serapan 20 persen ini diminta. Karena cukup APBDes dengan laporan yang disampaikan,” katanya. (ula)

Rencana Konversi Mitan ke Elpiji Belum Ada Kejelasan

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Euforia atas kelulusan Ujian Nasional (UN) masih diwarnai aksi corat coret seragam sekolah oleh ratusan pelajar di Dompu.

Tak terkecuali konvoi menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, dengan bunyi knalpot yang sangat memekakan telinga.

Euforia yang dianggap sebagaian orang berlebihan dan bahaya ini dianggap pihak sekolah sebagai sesuatu yang wajar.

Terlebih, bagian dari kreasi serta bentuk kebanggaan pribadi siswa atas hasil ujian yang mereka peroleh. Terpenting, yakni sekolah sudah mengingatkan agar kelulusan ini dirayakan dengan hal-hal positif.

“Coret-coret itu dari pribadi siswa, kita sudah arahkan kemarin lebih baik baju itu kalau memang tidak punya adik sumbangkan saja kemana atau disimpan. Tapi namanya kreasi anak-anak yang penting kita sudah beritahu,” kata Wakasek Kurikulum SMAN 2 Dompu, Suherman kepada Suara NTB, Kamis (3/5).

Diakui, perayaan kelulusan dengan corat coret seragam disertai konvoi di jalan raya cukup berbahaya dan rawan menimbulkan konflik antar pelajar. Hanya memang pihaknya tidak bisa berbuat banyak melihat fenomena yang sudah menjadi kebiasaan tersebut,bahkan ada sebagian siswa yang mencoret seragamnya sebelum hasil ujian diumumkan.

Mengantisipasi kerawanan khususnya konflik di lingkungan pendidikan yang bisa berakibat pengerusakan fasilitas, juga menjadi pertimbangan utama informasi kelulusan tersebut tidak diumumkan di sekolah. Siswa diarahkan untuk mencari informasi kelulusan dengan mengaksesnya secara online.

“Sebagian sudah kita arahkan pulang, lebih baik buka informasinya di rumah sambil santai-santai. Sekolah kita usahakan kosong untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.

Disinggung jumlah peserta didik yang akan menerima informasi kelulusan tahun ini, Suherman menyebutkan, secara keseluruhan peserta ujian yang terdata di SMAN 2 Dompu sebanyak 248 orang, empat orang diantaranya dipastikan tidak lulus karena tidak pernah mengikuti ujian.

Pengumuman kelulusan siswa SMA/MA/SMK dirilis pihak sekolah pada Kamis (3/5) sore. Pilihan ini untuk meminimalisir aksi perayaan kelulusan secara berlebihan. Bila diumumkan pagi hari, maka para siswa memiliki waktu yang panjang untuk merayakan kelulusan dengan konvoi kendaraan bermotor dan coret - coret seragam dengan pilox serta spidol.

“Kalau sore, anak - anak punya waktu sebentar. Kita juga memeriksa siswa dari membawa sajam, pilox dan motor racing saat masuk ke sekolah saat penerimaan kelulusan,” kata kepala MAN 1 Dompu, Drs Khaeruddin. Dari 174 orang peserta UN, hanya 5 orang yang dinyatakan lulus. Lima anak ini sejak awal ujian tidak hadir.

Sementara pantauan Suara NTB di lapangan siang kemarin, beberapa satuan pendidikan tampak sepi dari aktivitas siswa maupun guru-guru, mereka (siswa) sudah terlihat berkumpul di beberapa titik seperti taman kota dan kompleks pertokoan.

Kendati belum meperoleh pengumuman kelulusan mereka sudah mencoret seragam sekolahnya secara bergantian. (jun/ula)

Diakui, jumlah lansia miskin dibanding alokasi anggaran yang digelontorkan pemerintah tiap tahunnya masih sangat jauh dari harapan, bahkan belum sampai seperempat dari jumah mereka. Untuk itu, ia berharap pengambil kebijakan di daerah maupun pusat bisa segera bersikap dengan menambah alokasi anggaran untuk bantuan ini, jika tak bisa total minimal 10 persen dari jumlah keseluruhannya bisa disantuni. “Jumlah yang bisa

Soekarno

Dompu (Suara NTB) Rencana konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kg di pulau Sumbawa hingga saat ini belum ada kepastian. Pemerintah daerah (Pemda) belum dipanggil untuk memastikan paket konversi, tahapan sosialisasi hingga jalur distribusi gas.

“Kalau bicara sosialisasi, berarti sudah ada kepastian kapan eksekusinya. Memang selalu disebutkan tahun 2018 (pelaksanaannya), tapi bulan berapa tanggal berapa? Kami belum ada datanya. Secara eksplisit, belum disebutkan.

Sejak akhir 2017 sudah mulai dibahas (rencana konversi). Tapi sampai

pertengahan tahun 2018 ini, masih begitu datanya,” ungkap kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Dompu, Soekarno, ST, MT kepada Suara NTB, Kamis (3/5).

Diakui Soekarno, pihaknya sudah mendapatkan data calon penerima program konversi mitan ke gas elpiji.

Data ini masih ada perubahan atau tidak, belum diketahui. Begitu juga, konversi ini menggunakan sistem paket atau tidak, serta pola pendistribusian dan stoknya. Karena hingga saat ini, Pertamina maupun dari ESDM belum mengundang

daerah terkait mekanisme pelaksanaan konversi dan pendistribusian gas. “Kalau soal pemerintah, bukan hanya soal sosialisasi, tapi juga soal jaringan distribusinya,” terangnya.

Berdasarkan data yang diterima Soekarno, kuota konversi mitan ke gas untuk warga di Kabupaten Dompu sebanyak 41.956 paket. Pada Mei – Juli 2018 ini direncanakan pengadaan material, Juni – Juli akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait pelaksanaan sosialisasinya, serta Agustus – November akan di-

distribusikan paketnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memerintahkan Pertamina untuk melaksanakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas elpiji 3 kg tahun 2018 sesuai SK Mentri ESDM No 18 K/15/MEM/ 2018 tentang penugasan kepada PT Pertamina dalam penyediaan dan pendistribusian paket perdana elpiji tabung 3 kg tahun anggaran 2018. Paketnya terdiri dari tabung elpiji, elpiji 3 kg dan kompor gas beserta peralatannya. (ula)

SUARA NTB Jumat, 4 Mei 2018

POLHUKAM

Halaman 8

LHKPN Cagub/Cawagub

Ali BD - Gede Sakti Paling Tajir Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan KPU Provinsi NTB, menggelar kegiatan deklarasi serentak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon kepala daerah Provinsi NTB dan tiga kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak 2018, Kamis (3/5) di Mataram.

Kegiatan deklarasi LHKPN tersebut, dihadiri seluruh calon kepala daerah, yakni 4 paslon Pilkada NTB, 3 Paslon pilkada Kota Bima, 3 Paslon Pilkada Lombok Barat dan 4 Paslon Pilkada Lombok Timur.

Berdasarkan data LHKPN yang masuk ke KPK, per Bulan Januari 2018, dari 4 pasangan cagub dan cawagub NTB. Pasangan nomor urut 4, H. Moch. Ali BD – HL. Gede Sak(Suara NTB/ars)

ti, menjadi paslon paling tajir, dengan total kekayaan masingmasing, Rp 14,1 miliar lebih, dan Rp 93,3 miliar lebih.

Calon Gubernur terkaya nomor dua, yakni calon nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah, dengan total kekayaan Rp 5,4 miliar lebih. Kemudian disusul kemudian oleh calon nomor urut 1, H. M. Shaili FT, dengan total kekayaan Rp 2,7 miliar lebih, dan terakhir dengan har-

ta kekayaan paling sedikit, yakni calon nomor urut 2, H. Ahyar Abduh, dengan total kekayaan Rp 2,5 miliar lebih.

Untuk calon Wakil Gubernur, terkaya setelah Gede Sakti, yakni Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dengan total kekayaan Rp 25,7 miliar lebih, disusul oleh H. Mori Hanafi dengan total kekayaan Rp 3,8 miliar. Terakhir Calon Wakil Gubernur dengan kekayaan paling sedikit adalah H.

Moh. Amin dengan total kekayaan Rp 1,6 miliar lebih.

Dalam deklarasi LHKPN tersebut, paslon langsung mengumumkan sendiri secara serentak total harta kekayaannya masing-masing.

Direktur penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK, Wawan Wardiana, dalam keterangan persnya menyampaikan, deklarasi LHKPN para kandidat calon kepala daerah tersebut bertujuan sebagai sarana pengendalian internal. Sebab setiap perubahan harta kekayaan para calon tersebut, dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

Pada kesempatan itu, Wawan menyampaikan hara-

pan agar masyarakat turut berpartisipasi aktif untuk memantau ketaatan dan kejujuran para calon dalam mengumumkan harta kekayaan yang dimiliki.

“Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK jika menemukan adanya harta para calon kepala daerah yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

Lewat pengumuman LHKPN tersebut, Wawan menyebutkan masyarakat bisa menilai kejujuran dari masing-masing calon dengan cara menelaah harta kekayaan yang sudah dilaporkan dalam LHKPN. (ndi)

LHKPN Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Jenderal TNI Mulyono

Machsun Ridwaini TNI Dorong Calon Terkaya Swasembada Pangan Mataram (Suara NTB) TNI Angkatan Darat (AD) tetap maksimal mendorong swasembada pangan. Meski ada kabar program serap gabah petani (Sergap) dihentikan Kementerian Pertanian (Kementan), upaya memaksimalkan serapan gabah tetap dilakukan, untuk mensukseskan program utama yakni Upaya Khusus (Upsus) Padi Jagung Kedelai (Pajale).

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono mengaku tetap akan memimpin jajarannya di korps AD untuk membantu petani. Meski kondisi saat ini, Kementan menghentikan program Sergap yang terintegrasi dalam Upsus Pajale.

“Intinya Upsus itu saya tidak mempersoalkan kenapa kenapanya. Yang prinsip adalah TNI akan senantiasa membantu Kementerian Pertanian untuk mensukseskan swasembada pangan,” kata Mulyono, Rabu (2/5).

Terkait informasi alasan penghentian Sergap yang mengedepankan fungsi TNI AD yang turun langsung ke petani, jenderal bintang empat ini tidak ingin menanggapi. “Terkait apa dan bagaimananya, saya tidak bisa berkomentar itu. Karena memang itu ranahnya Kementerian Pertanian,” tegasnya.

Saat ini fokus pihaknya hanya melakukan apa yang pernah disampaikan Kementerian Pertanian untuk membantu mensukseskan swasembada pangan. “Terkait dengan apa permasalahannya, saya tidak terlalu masuk,” tandasnya.

Soal kemungkinan tengkulak akan bermunculan mendominasi pembelian gabah petani daripada Bulog, pada prinsipnya pihaknya tidak ingin itu terjadi. Keinginan jajarannya adalah bagaimana memberdayakan petani. “Rakyat sudah setengah mati menanam, saya tentunya akan memperjuangkan itu (Sergap),” jelasnya.

Ciptakan Harmonisasi Selain di Mataram, Jenderal TNI Mulyono melakukan kunjungan kerja ke Sumbawa Barat Kamis (3/5). Di hadapan ribuan peserta dan undangan, Jenderal Mulyono dengan tegas memerintahkan Dandim 1628/Sumbawa Barat untuk segera membentuk sistem kerja terintegrasi dengan Polri dan Pemda KSB. Tujuannya untuk mengatasi setiap gejolak yang mungkin terjadi di daerah.

“Kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat agar sama-sama kita ciptakan dan menjaga situasi yang harmonis dengan mengutamakan komunikasi sosial yang maksimal”, pesannya.

Kasad juga berharap kepada Bupati KSB agar bisa memberikan arahan, bimbingan, bantuan dan masukan kepada Kodim 1628/Sumbawa Barat agar menjadi satuan yang di banggakan masyarakat.

Mulyono hadir di KSB untuk peresmian Kodim 1628/Sumbawa Barat berdasarkan Peraturan Kasad Nomor : 6 Tahun 2018 tentang penataan satuan dan pembentukan satuan baru jajaran TNI AD yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Februari 2018. (ars/*)

Jaksa Ragu Hadapi Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Sertifikat Sekaroh Mataram (Suara NTB) Sejak vonis bebas di tingkat banding perkara korupsi penerbitan 31 sertifikat hak milik di kawasan hutan lindung Sekaroh keluar, jaksa Kejari Lombok Timur mengklaim belum juga menerima salinannya. Upaya hukum selanjutnya pun jaksa masih menimbang-nimbang, apakah menerima atau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. “Perkaranya di tahap banding, saya dapat info kalau perkara itu terdakwa tidak terbukti (bersalah), tapi saya belum menerima salinan putusan itu,” ungkap Kepala Kajari Lombok Timur, Tri Cahyo Hananto, Kamis (3/5) ditemui di Mataram.

Untuk menentukan sikap, jaksa penuntut umum masih ragu-ragu. Jaksa baru bisa bersikap, kata dia, setelah salinan putusan Pengadilan Tinggi NTB resmi diterima.

“Kalau putusannya dinyatakan bebas, saya pelajari dulu, apa pertimbangannya. Apakah saya harus kasasi atau bagaimana nanti dulu. Saya pelajari dulu,” jelasnya.

Cahyo mengaku menyayangkan vonis bebas enam terdakwa perkara itu. Padahal sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, para terdakwa dihukum bersalah dan dijatuhi vonis penjara.

Saya sayangkan, kok bisa dibebaskan begitu. Untuk menentukan sikap, saya akan mempelajari dulu salinan putusan itu,” kata dia.

Hakim Pengadilan Tinggi Mataram membebaskan enam terdakwa korupsi penerbitan sertifikat hak milik tanah di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh RTK-15 dari jeratan pidana. Putusan banding pada Kamis (12/4) lalu itu membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Keenam terdakwa itu Jamaludin mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah BPN Lotim; Mustafa Maksum, mantan Kasi Pengukuran Pendaftaran Tanah BPN Lotim, M Naim, mantan kasubsi Penataan, Penguasaan, dan Pemilikan tanah BPN Lotim; Irfan, mantan Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah BPN Lotim; serta Ramli, mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah BPN Lotim; dan mantan Kepala Desa Pemongkong, Lalh Maskan Mawali.

Para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana korupsi oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi NTB. Hakim tinggi membebaskan para terdakwa dari jeratan pasal 2 dan pasal 3 serta pasal 9 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hakim juga menyatakan memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Kemudian memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan kota.

Dalam putusan di pengadilan tingkat pertama pada 5 Desember 2017 lalu, para terdakwa dihukum hakim yang diketuai Albertus Usada masing-masing dengan penjara selama satu tahun enam bulan.

Para terdakwa didakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam penerbitan 31 SHM pada tahun 2000, 2001, dan 2002 seluas 41,2 hektare, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 4,5 miliar. (why)

Mataram (Suara NTB) Tidak hanya Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengumumkan harta kekayaannya. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tiga kabupaten/kota, juga ikut mengumumkan harta kekayaannya dalam deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang digelar KPK bekerjasama dengan KPU NTB, Kamis (3/5) kemarin.

Dalam pengumuman harta kekayaan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu, mencatatkan calon paling kaya, dengan total kekayaan Rp50,7 miliar, dimiliki oleh Calon Wakil Bupati Lombok Timur, H. Machsun Ridwaini, yang berpasangan dengan Calon Bupati H. Haerul Warisin, juga memiliki harta kekayaan nomor dua sebagai calon bupati dengan total kekayaan, Rp23,7 miliar lebih.

Sementara itu, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan harta kekayaan paling sedikit, dimiliki oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur dari jalur independen, yakni Putrawan Habibi, dengan total kekayaan Rp 44 juta lebih. Berbeda dengan pasangannya, Ali Masdi, yang memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 8,8 miliar lebih.

Dari semua calon di Kabupaten Lombok Timur, pasangan Haerul Warisin-Machsun Ridwaini, tercatat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati paling kaya.

Sementara calon lainnya, yakni pasangan M. Sukiman Azmi-Rumaksi SJ, masing-

masing memiliki total kekayaan Rp 6 miliar lebih dan Rp 11 miliar lebih. Sedangkan pasangan nomor urut 4, M. Syamsul Lutphi dan Najamudin Mustofa, masing-masing memiliki harta kekayaan Rp 3,9 miliar lebih dan Rp 2,3 miliar lebih.

Untuk Pilkada Kabupaten Lombok Barat, Calon Bupati nomor urut 1, H. Izzul Islam menjadi calon terkaya, dengan total kekayaan Rp 29,8 miliar lebih.

Sementara pasangan wakilnya, Khudari Ibrahim memiliki total kekayaan Rp 8,7 miliar lebih.

Selanjutnya, paslon nomor urut 2, Nauvar F Farinduan, memiliki total kekayaan Rp 5,1 miliar lebih dan pasangannya TGH. Muammar Arafat, Rp 3,1 miliar lebih.

Sementara itu, pasangan nomor urut 3 yakni calon petahana, H. Fauzan Khalid, menjadi calon bupati paling miskin, dengan total kekayaan Rp 2,2 miliar lebih. Sedangkan wakilnya Hj. Sumiatun memiliki kekayaan Rp 5,2 milyar lebih.

Untuk Pilkada Kota Bima, paslon nomor urut 1, H. A. Rahman-Ferra Amelia menjadi pasangan calon paling kaya, dengan total kekayaan masing-masing Rp 10 miliar lebih dan Rp 13,4 miliar lebih. Sedangkan dengan kekayaan nomor urut dua, ditempati oleh paslon nomor urut dua, yakni M. Lutfi-Feri Sopyan, dengan total kekayaan Rp 2,6 miliar lebih dan Rp 3,3 miliar lebih.

Adapun paslon nomor urut 3, H. Subhan-Wahyudi, menjadi paslon termiskin, dengan total kekayaan Rp 2,5 miliar dan Rp 923 juta. (ndi)

WNA Taiwan Didakwa Langgar Izin Tinggal di Lombok Mataram (Suara NTB) Warga negara Taiwan, Liu Chun Pao menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (3/5). Chun Pao didakwa pidana pelanggaran izin tinggal. Terdakwa masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan tetapi nyatanya berbisnis bijih besi di Lombok Barat.

Jaksa penuntut umum, Sayekti Rahayu mendakwa Chun Pao dengan pasal 119 ayat (1) UU RI Nomor 6/2011 Tentang Keimigrasian pada sidang yang dipimpin Ketua majelis hakim, Sugeng Rianto.

“Terdakwa orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tidak memiliki visa atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku,” ujarnya.

Terdakwa Chun Pao tertangkap saat razia Kantor Imigrasi Mataram, 29 Desember 2017 lalu. Terdakwa saat itu sedang berada di kantor CV Padak Mas di Dusun Penimbung, Desa Jembatan Kembar Timur, Lembar, Lombok Barat.

“Saat diperiksa, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian yang di-

maksud kepada saksi petugas Imigrasi yang memeriksa,” sebut Sayekti.

Terdakwa lantas digelandang ke Kantor Imigrasi Mataram dan diamankan di ruang detensi. Saksi petugas imigrasi lalu mengecek identitas terdakwa di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Muncul nama terdakwa pada data paspornya yang masih berlaku sampai tahun 2019.

Namun, terdakwa terakhir kali masuk ke Indonesia pada 8 Maret 2015 menggunakan Visa On Arrival (visa kunjungan saat kedatangan) Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Padahal ketentuan visa on arrival itu berlaku untuk kunjungan liburan selama 30 hari dan hanya dapat diperpanjang paling lama 30 hari selanjutnya.

“Dari semenjak kedatangan terakhir itu terdakwa tetap tinggal di wilayah Indonesia sampai dengan terdakwa diamankan oleh pihak imigrasi,” jelas Sayekti.

Selanjutnya sidang ditunda untuk dilanjutkan Kamis pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. (why)

(Suara NTB/why)

TERDAKWA - WNA asal Taiwan, Liu chun Pao berjalan memasuki ruang tahanan Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (3/5) usai menjalani sidang perdana perkara pelanggaran izin tinggal.

(Suara NTB/ndi)

DIAMANKAN - Belasan Siswa SMA yang merayakan kelulusannya dengan melakukan aksi coret-coretan dan konvoi kendaraan bermotor, diamankan Polres Mataram.

Polisi Amankan Konvoi Kendaraan Pelajar Rayakan Kelulusan Mataram (Suara NTB) Polres Mataram berhasil mengamankan belasan siswa SMA yang melakukan aksi konvoi kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan utama di Kota Mataram, Kamis (3/5) pagi kemarin. Polisi terpaksa mengamankan mereka, lantaran aksi konvoi kendaraan bermotor yang dilakukan untuk merayakan kelulusan itu, telah menggangu arus lalu lintas, dengan menimbulkan kemacetan.

Pantauan Suara NTB, perayaan kelulusan para pelajar SMA tersebut terpusat di dua titik yakni Jalan Pendidikan dan Jalan Pemuda, Kelurahan Gomong, Mataram. Dikedua ruas jalan tersebut kemacetan terjadi cukup parah. Dikedua jalan itulah para pelajar yang

berasal dari sejumlah sekolah ini melakukan aksi coret-coretan perayaan kelulusannya, yang kemudiian dilanjutkan dengan konvoi kendaraan.

Deru suara knalpot kendaraan bermotor milik para pelajar ini, menimbulkan kebisingan cukup kuat di dua ruas jalan tersebut. Polisipun bergerak cepat membubarkan aksi konvoi tersebut dan berhasil mengamankan belasan pelajar.

Kasat Sabhara Polres Mataram, AKP, Made Astina, yang dikonfirmasi usai mengamankan belasan pelajar pelaku konvoi kendaraan mengatakan, para pelajar yang berhasil diamankan itu, akan diberikan pembinaan. Pihaknya juga akan mendatangkan para orang tua mereka, serta kepala sekolah

asal siswa-siswi tersebut.

“Kami akan memberikan pembinaan, kami tangkap mereka, kita bawa ke Polres untuk diberikan pembinaan.

Bila perlu nanti kita akan datangkan orang tua mereka, dan juga kelapa sekolahnya.

Sehingga kami harapkan orang tua dan kelapa sekolah juga turut berperan aktif memberikan pembinaan pada anak-anak kita ini,” ujarnya.

Dari pantauan Polres Mataram, pusat aksi konvoi kendaraan bermotor para pelajar itu, di Jalan Pemuda, Pendidikan dan Jalan Udayana. Aksi coret-coretan juga dilakukan di ketiga titik tersebut. “Kami terus melakukan pemantauan tempat-tempat para siswa ini berkumpul,” katanya. (ndi)

Hadapi Debat Kandidat

Suhaili Tak Punya Persiapan Khusus Penampilan Cagub dan Cawagub pada debat kandidat Pilkada NTB 2018 putaran pertama, yang akan digelar 12 Mei mendatang memiliki pengaruh yang cukup signifikan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.

Pasalnya, pada saat debat kandidat, masyarakat akan menilai langsung kualitas bakal calon pemimpinnya.

SEPERTI apa persiapan para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut menjelang debat kandidat, agar mereka tampil maksimal dan bisa meyakinkan masyarakat NTB bahwa mereka layak diberikan mandat memimpin NTB lima tahun ke depan?

Pasangan calon nomor urut 1, H. M. Suhaili FT – H. Moh. Amin (Suhaili-Amin) terkait persiapan mereka menghadapi debat kandidat pasangan Cagub dan Cawagub Pilkada NTB 2018.

Pasangan Cagub dan Cawagub yang diusung oleh koalisi Partai Golkar, Nasdem dan PKB itu, mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi debat kandidat tersebut.

Pasangan ini mengaku akan tampil apa adanya, dan sesederhana mungkin. Sebab bagi pasangan ini, debat kandidat tersebut bukan arena untuk saling menguji sesama calon.

“Kalau menanyakan kesiapan, Insya Allah siap. Tetapi

kami tidak ada persiapan khusus, karena kami kurang sependapat kalau untuk berdebat, sebab bagi kami, panggung itu tidak digunakan untuk saling menguji. Jadi bagi kami, ya biasa saja, kita ingin mengalir begitu saja. Tekad kami untuk hadir itu, kami ingin menimba ilmu dan bekal kiranya nanti tuhan mengizinkan menjadi Gubernur,” ujar Suhaili FT Kamis (3/5) kemarin di Mataram.

Ditegaskan Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini, debat kandidat bukanlah ajang untuk saling adu kebolehan atas kemampuan masing-masing calon, serta mempertontonkankecanggihanvisi-misi dan program yang ditawarkan.

Melainkan, bagaimana dalam debat kandidat tersebut, para kandidat bisa mempertontonkan pilkada damai, tanpa ada ketegangan.

“Karena kalau saya agak berbeda, motivasi saya untuk hadir (debat). Bukan untuk unjuk kebolehan, saling menguji, lebih-lebih akan saling menghujat. Bahkan kalau saya diminta untuk

(Suara NTB/ndi)

H. M. Suhaili FT bertanya yang tajam dan menguji (ke calon lain), maka saya tidak akan bertanya,” tegasnya.

Lantas bagaimana jika dirinya yang mendapatkan pertanyaan tajam dan menguji dari calon lain?

Suhaili dengan tegas mengatakan bahwa dia akan memberikan jawaban yang hebat-hebat. “Kalau saya yang ditanya tajam, ya kita jawab seperlunya. Kan setiap pertanyaan pasti ada jawabannya,” ucap Bupati Lombok Tengah dua periode ini. (ndi)

SUARA NTB Jumat, 4 Mei 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

BPPD Jangan Hanya Harapkan Anggaran dari Pemda Mataram (Suara NTB) Kisruh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB masih berlanjut.

Hal ini pula yang membuat promosi pariwisata NTB oleh BPPD terkendala.

Alasannya karena belum ada anggaran untuk berpromosi. Ini menunjukkan ketergantungan BPPD pada Pemda masih sangat tinggi.

Belum lama ini muncul berbagai pandangan tentang kisruh yang terjadi. Kedua belah pihak diharapkan dapat bermusyarawah dan salah satu harus mengalah demi kepentingan pariwisata NTB. Apalagi isu yang mencuat berkaitan dengan besarnya anggaran pada BPPD NTB yang membuat

kedua belah pihak berseteru.

“Kalau memang tujuannya untuk memajukan pariwisata, semestinya salah satu pihak mengalah saja. Soal anggaran, kita tidak boleh berburuk sangka. Karena dengan demikian bisa membuat orang menjadi apatis dan tidak mau lagi mengurusi pariwisata ini,” kata Pemerhati Pari-

wisata Prof Halus Mandala, di Mataram, Kamis (3/5).

Ia melihat kisruh yang terjadi membuat waktu menjadi tersita. Sudah seharusnya salah satu pihak mengambil inisiatif dan mulai untuk bekerja dan mempromosikan pariwisata NTB. Terkait anggaran, ia melihat ketergantungan BPPD

NTB dan asosiasi pariwisata masih sangat tinggi. Padahal, sudah seharusnya BPPD NTB mencari sumber anggaran lain. Salah satunya dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan para pelaku pariwisata.

“Bukan malah sebaliknya.

Malah asosiasi dan pelaku pariwisata mencari dana dari pemerintah. Harusnya mereka kumpulkan dana untuk berpromosi. Kan yang untung bukan hanya pemerintah kalau pariwisata ini maju,” ujarnya.

Dampak dari kemajuan

pariwisata ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Tidak hanya Pemda, namun masyarakat dan para pelaku pariwisata beserta investor juga ikut merasakan hasilnya. Sehingga, semua pihak sudah semestinya ikut membantu dan sedikit berkorban.

“BPPD dan asosiasi sudah dimanjakan dari awal. Tapi tidak lantas membuat kita manja-manjaan terus menerus. Sudah saatnya BPPD NTB meminta para pelaku pariwisata untuk mengumpulkan dana. Sehingga ada ang-

garan promosi di luar dari dana yang disediakan oleh Pemda,” ujarnya.

Ia mengingatkan semua pihak bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang harus dibangun dengan suasana menyenangkan. Sehingga para pihak yang ada di dalamnya harus bisa membuat suasana menjadi nyaman. Dengan demikian, pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan lebih baik di masa mendatang.

“Kalau pandangan berbeda itu pasti ada. Setiap orang pasti memiliki ide-ide untuk

memajukan pariwisata. Kita anggap itu sebagai semangat dalam memajukan pariwisata ini. Tapi jangan sampai berseteru. Itu tidak mencerminkan pariwisata yang menyenangkan,” ujarnya.

Ia berharap kisruh di tubuh BPPD NTB dapat segera usai.

Sebagai mantan penentu kebijakan pada periode sebelumnya, ia mengingatkan agar para penentu kebijakan yang telah dipilih Gubernur NTB mampu mengakhiri perselisihan ini. Sebab tugas untuk mempromosikan pariwisata sudah menunggu. (lin)

Delegasi MNEK Dijadwalkan Kunjungi KEK Mandalika

(Suara NTB/lin)

GUNUNG TUNAK - Seorang wisatawan tengah menikmati suasana dan keindahan TWA Gunung Tunak yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Melihat Keindahan TWA Gunung Tunak Praya (Suara NTB) Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. TWA ini memiliki banyak koleksi yang dapat dinikmati keindahannya. Selain itu, pemandangan dari TWA ini juga tidak kalah menarik dari destinasi wisata lainnya.

TWA Gunung Tunak ini memiliki letak yang cukup strategis, karena berada tidak jauh dari kawasan ekonomi khusus (KEK)

Mandalika.

Sehingga, wisatawan dapat berkunjung ke TWA ini sekaligus saat ingin berkunjung ke Mandalika.

“Wisatawan harus ke sini.

Biar tahu kalau di Lombok bukan hanya pantainya saja yang bagus,” kata wisatawan asal Kota Mataram, Ririn, Kamis (3/5).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB sedang mengembangkan TWA Gunung Tunak sebagai tempat wisata edukatif di Pulau Lombok. Dengan beragam flora dan fauna langka menjadi pemandangan menarik den-

gan latar belakang gugusan bukit yang hijau dan pantai yang indah.

“Bisa lihat pantai juga dari atas. Bagus, cocok buat fotofoto,” ujarnya.

Selain menikmati nuansa alam, pengunjung juga bisa bermalam di sini. Terdapat 10 kamar guest house yang disiapkan.

Lengkap dengan musala, restoran, toko oleh-oleh, dan ruang pertemuan. Sehingga wisatawan dapat menikmati waktu berliburnya dengan nyaman.

TWA Gunung Tunak menyajikan sisi lain pantai selatan Lombok. Pemandangan

Dispar NTB Siapkan Berbagai Atraksi Meriahkan MNEK Mataram (Suara NTB) – Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang diselenggarakan saat ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya, kegiatan ini pernah diselenggarakan di Batam dan Padang, Sumatera Barat.

Kegiatan ini sekaligus untuk memperkenalkan potensi pariwisata NTB kepada para peserta yang akan datang.

Sebanyak 5.500 prajurit dari 35 negara dengan 51 kapal akan datang dan mengikuti latihan gabungan bersama TNI AL. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 5-9 Mei 2018. Berbagai aktivitas kegiatan sudah dipersiapan untuk memberikan kesan yang menarik bagi para peserta.

Termasuk kegiatan berwisata bagi para peserta di berbagai destinasi wisata di Lombok.

“Kegiatan ini merupakan latihan bersama untuk mengatasi apabila terjadi bencana. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan untuk mempromosikan potensi pariwisata Lombok dan sekitarnya. Sebut saja satu orang belanja 100 dolar, ini kan sudah lumayan,” kata Asisten Operasi Kapal Laksamana TNI AL yang sekaligus Ketua Panitia MNEK 2018, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia S.Sos, di Mataram, Kamis (3/5).

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga bahwa pada saat kegiatan berlangsung, beberapa ruas jalan akan ditutup secara berkala.

Selain itu, penyeberangan di Lembar juga akan ditutup sementara pada saat acara pembukaan, Sabtu (5/5) besok.

“Saya mohon maaf kepada masyarakat apabila nanti pada saat acara akan ada

(Suara NTB/lin)

KETERANGAN PERS - Ketua Panitia MNEK 2018 Aan Kurnia saat memberikan keterangan pers tentang MNEK 2018, di Mataram, Kamis (3/5). penutupan jalan dan penutupan penyeberangan sementara. Mari kita sukseskan bersama-sama kegiatan ini.

Karena ini juga bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di Lombok,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Pariwisata Provinsi NTB sudah menyiapkan berbagai atraksi memeriahkan acara itu.

Sekaligus untuk memperkenalkan potensi budaya dan pariwisata yang dimiliki NTB. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan empat kabupat-

en yang akan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan itu.

“Sejumlah kegiatan akan dilakukan juga pada saat puncak acara (MNEK 2018),” ujarnya.

Kegiatan yang akan dilaksanakan Satgas MNEK diantaranya latihan bersama di darat dan di laut, bakti sosial, pembangunan sarana dan prasarana, bakti kesehatan, kirab kota, Mataram Komodo Fleet Run, fun bike dan program kuliner.

Adapula culture perfomance,

demo pesawat udara, joy sailing, kemah pesisir, transplantasi terumbu karang, penenggelaman prasasti dan city tour.

Kegiatan ini pada dasarnya untuk meningkatkan kunjungan wisata di daerah sesuai dengan target 4 juta wisatawan. Selain itu, agar mampu memantapkan program pembangunan maritim untuk mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Semua pihak

mengharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

Sehingga Provinsi NTB bisa memberikan kesan yang baik terkait promosi pariwisata di NTB. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H. L. Moh Faozal, S. Sos., M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan hal yang baik untuk memperlihatkan potensi pariwisata NTB kepada para peserta yang datang. Sehingga target 4 juta wisatawan tahun ini dapat terpenuhi. (lin)

pantai, dinding kapur yang kokoh, hamparan rumput, dan hutan dataran rendah. Ini panorama yang lengkap di Lombok Selatan. Di beberapa sudut di pesisir Gunung Tunak, salah satunya hamparan terumbu karang memikat bagi para penyelam.

“Bisa dibilang ini wisata komplet di Lombok Tengah. Bisa lihat pemandangan bukit dan Pantai sekaligus,” ujarnya.

Padang rumput terhampar memanjakan mata setiap pengunjung TWA ini. Rumput itu membentang antara 200 – 300 meter dari tepi tebing. Ini

menjadi pemandangan yang indah sekaligus menjadi spot foto menarik bagi wisatawan.

Taman wisata alam ini berada di tanah seluas 1.200 hektare dan berupa tanjung berbukit-bukit yang menjorok ke Samudra Hindia. Dataran Gunung Tunak dibatasi Teluk Bumbang di barat-utara dan Teluk Awang di timur.

Deretan bukit dibentuk oleh Bukit Bungkulan, Bukit Kelor, Bukit Takar Akar, Pejanggik dan Batujangak. (lin)

Banyak Event Pengaruhi Hunian Kamar Hotel di Mataram Mataram (Suara NTB) Bulan Mei biasanya menjadi bulan dengan kunjungan yang tidak banyak. Biasanya hotel akan mengalami low season (musim sepi) pada bulan ini. Namun karena ada beberapa event yang diselenggarakan di NTB membuat okupansi hotel menjadi stabil.

“Biasanya Bulan Mei kita di kota low season. Tapi sekarang okupansinya tinggi. Bisa dibilang ini karena ada beberapa event yang diselenggarakan di Lombok. Salah satunya MNEK (Multilateral Naval Exercise Komodo),” kata Ketua Asosiasi Hotel Mataram, Ernanda Agung, di Mataram, Kamis (3/5).

Ia mengatakan, saat ini hunian kamar hotel stabil seperti pada saat high season. AHM mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan kegiatan di NTB. Sehingga membuat okupansi hotel berada di angka 70 persen.

“Kita mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah, oleh TNI AL yang melakukan kegiatan bertaraf internasional di Lombok. Ini sangat membantu hunian kamar di hotel kota,” ujarnya.

Tahun-tahun sebelumnya, Bulan Mei menjadi bulan yang sepi. Tidak banyak wisatawan yang menginap di hotel. Mungkin karena Mei bukan merupakan bulan yang memiliki banyak libur panjang.

“Biasanya memang kalau lagi ada acara, hunian kamar meningkat, okupansi juga men-

ingkat. Kita harapkan hal semacam ini bisa terus berlanjut. Jadi okupansi bisa terus stabil,” ujarnya.

Selain MNEK, ada pula Rinjani 100 yang merupakan salah satu event dengan peserta dari berbagai daerah dan negara.

Kedua event besar ini berkontribusi membuat hunian kamar hotel menjadi stabil.

“Kalau dulu Bulan Mei itu sepi.

Syukurnya sekarang ada kegiatan. Jadi okupansi masih stabil dan kita harapkan terus seperti ini di masa mendatang,” ujarnya.

Saat ini sudah ada ribuan kamar hotel di Kota Mataram. Sebanyak 70 persen kamar itu terisi dengan kunjungan wisatawan.

Baik yang sengaja berkunjung secara pribadi atau yang mengikuti berbagai kegiatan. Termasuk pertemuan-pertemuan oleh pemerintah maupun korporasi. (lin)

Ernanda Agung

(Suara NTB/lin)

Praya (Suara NTB) Ratusan delegasi negara-negara peserta Multilateral Naval Execise Komodo (MNEK) 2018, dijadwalkan mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah. Sebagai bagian dari tur wisata yang dipersiapkan oleh panitia MNEK 2018.

“Untuk kunjungan pertama hari Minggu (6/5), ibu-ibu kepala staf angkatan laut dari negaranegara peserta. Itu jumlahnya sekitar 36 orang lebih,” ungkap General Affair KEK Mandalika ITDC, I Gusti Lanang Bratasuta kepada Suara NTB, Kamis (3/5). Kemudian pada kunjungan kedua, Senin (6/5), sekitar 400 lebih delegasi perwakilan dari semua peserta MNEK 2018.

Terkait kunjungan para delegasi peserta MNEK tersebut, pihaknya sudah menyiapkan beberapa tawaran destinasi wisata. Terutama wisata pantai yang memang menjadi andalan KEK Mandalika. Dengan Pantai Kuta sebagai pusat kegiatannya.

Tentunya, dengan kehadiran para delegasi tersebut bisa membawa angin segar bagi perkembangan pariwisata. Khususnya KEK Mandalika yang saat ini tengah dalam tahap pengembangan. “Bagi KEK Mandalika ini momen penting untuk semakin memperkenalkan diri ke dunia luar,” tegasnya.

Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., menambahkan secara umum bagi Loteng momen MNEK 2018 juga memiliki arti penting. Khususnya dalam memperkenalkan pariwisata di daerah ini. Pemerintah daerah pun telah menyiapkan beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi selain KEK Mandalika.

Di antaranya, pusat tenun Desa Sukarara dan Desa Wisata Sade. “Memang kegiatan MNEK 2018, pusatnya di Kota Mataram. Tapi kita juga sudah menyiapkan beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi para delegasi MNEK selama kegiatan berlangsung,” terangnya. Pihaknya berharap melalui kegiatan MNEK kali ini, pariwisata Loteng bisa semakin dikenal dunia. (kir)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 4 Mei 2018

Halaman 10

Unud Gelar Lokakarya SPMI dalam Rangka Program Asuh PT Unggul Mataram (Suara NTB) Universitas Udayana (Unud) kembali dipercaya sebagai Perguruan Tinggi (PT) asuh dalam program asuh perguruan tinggi unggul tahun 2018. Pada Kamis (3/5) sampai dengan Sabtu (5/5) Unud menggelar Lokakarya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kepada Universitas Mahasaraswati Mataram dan Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB).

Rektor Unud, Prof. Dr. dr.

A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K)., ditemui di sela-sela pelaksanaan lokakarya di Universitas Mahasaraswati, Kamis (3/5) mengatakan, pelaksanaan

lokakarya itu sebagai komitmen Unud setelah meraih predikat akreditasi A atau unggul, yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

“Unud dipercaya mengasuh 25 Prodi dari empat Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Mataram , Dompu, sampai Maumere, NTT. Tim sudah bergerak secara serentak,” katanya.

Ketua Pelaksana Program Asuh PT Unggul Unud, yang juga Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M), Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprapti, SE., M.Si., menjelaskan, kegiatan

(Suara NTB/ist)

Rektor Unud, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K)., saat memberikan sambutan di Lokakarya SPMI dalam Rangka Program Asuh PT Unggul.

itu adalah wujud Unud sebagai PT. Unggul membantu program Direktorat Belmawa Dikti untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan tinggi.

“Kami mengasuh dan membimbing PTS, yang masih membutuhkan bimbingan untuk meningkatkan mutuya, dari yang belum akreditasi menjadi C, dari yang C menjadi B,” jelasnya.

Sejak diadakan program ini, Unud telah dua kali melaksanakan program ini. Pada tahun 2017, Unud mengasuh lima PTS dengan 20 prodi di Bali, NTB, dan NTT. Pada tahun 2018, Unud menyasar empat PTS den-

gan 25 Prodi, dengan rincian, Universitas Mahasaraswati sebanyak tiga prodi, UNTB sebanyak 8 prodi, STKIP Yapis Dompu sebanyak delapan prodi, dan IKIP Muhamammadiyah di Maumere sebanyak enam prodi.

Pada pekan ini lokakarya SPMI dilaksanakan di Mataram dan Dompu, sementara di Maumere akan dilaksanakan pada pekan depan. Dilanjutkan dengan pendampingan menyusun dokumen-dokumen mutu yang nanti akan diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Pada tahun 2018, Unud menawarkan dua program yaitu penguatan ka-

pasitas SPMI, dan peningkatan institusi dalam mengelola SPMI. “Untuk perbaikan mutu secara terus menerus.

Nanti kami ajak magang ke Unud,” jelas Prof. Suprapti.

Peserta lokakarya SPMI yang dibuka kemarin diikuti sebanyak 54 orang. Narasumber adalah tim LP3M Unud yang sebagian besar merupakan tim inti SPMI di Unud. Acara lokakarya ini dibuka oleh Rektor Unud, dihadiri pimpinan institusi yang terlibat, yaitu Rektor Unud, Koordinator Kopertis Wilayah VIII, Rektor Universitas Mahasaraswati, dan Rektor UNTB. Rektor

Unud juga memberi materi tentang kiat-kiat Unud mencapai Perguruan Tinggi Unggul.

“Tujuan besarnya agar semua institusi pendidikan, dari universitas sampai prodi bisa mengimplementasikan budaya mutu secara berkelanjutan dan untukitu kami akan menularkan apadan bagaimana pengalaman kami dalam membangun budaya mutu di Unud” kata Prof. Suprapti.

Koordinator Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusra, Prof.

Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., mengatakan, program asuh itu terhadap PTS adalah sangat strategis karena telah

terjadi kolaborasi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah mapan dengan PTS yang menuju mapan.

Dengan begitu diharapkan nantinya PTS yang diasuh bisa berkembang, terutama dibidang peningkatan kualitas.

“Unud juga secara nyata telah berkontribusi terhadap peningkatan PTS dan itu sangat baik dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas. Jadi saya sebagai koordinator berterimakasih terhadap Unud yang telah bersedia sebagai pengasuh beberapa PTS di NTB dan NTT,” pungkasnya. (ron/*)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist) Foto bersama Rektor Unud, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Koordinator Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusra, Prof. Sudewi, Sp.S (K)., Koordinator Kopertis Wilayah VIII Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., saat memberikan Bali-Nusra, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., tim LP3M Unud, dan peserta lokakarya LP3M. sambutan.

Foto bersama Rektor Unud, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K)., Koordinator Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusra, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., tim LP3M Unud, dan peserta lokakarya dari UNTB.

Percepat Kapasitas SDM Jadi Dokter dan Dosen CANTIK dan elegan begitulah jika dipandang, ibu dokter yang satu ini terlihat sangat memperhatikan penampilan. dr. Hj. Suci Nirmala merupakan salah satu dosen di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) Mataram. Bermula dari ingin menjadi pramugari dan karena dukungan orang tua ia mendedikasikan diri untuk menjadi dokter dan dosen di FK Unizar dari tahun 2011, tidak hanya itu saja Dokter Suci – sapaan akrabnya juga membuka praktik di Karang Taliwang.

Menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dokter suci yang sangat komunikatif ini sering kali diberikan kesempatan untuk mewakili mahasiswa mendampingi delegasi dari luar negeri. Bahkan sampai sekarang dalam acara Forum Kedokteran Indonesia ketika mengundang Federation Of Islamic Medical Association (FIMA) dan dalam kesempatan yang sama Dokter Suci ditunjuk menjadi perwakilan untuk mendampingi delegasi dari luar negeri ini.

Motivasi untuk bisa menempuh pendidikan kedokteran dan setelah menjadi dokter datang dari berbagai cara. Salah satunya dapat saling menolong kepada pasien yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan ketika pasien tidak memiliki biaya. “Ada jalan lain bagaimana cara kita bersedekah kepada orang, terutama pasien yang butuh berobat tapi tidak mempunyai biaya, sehingga kita bisa merendahkan biaya berobat, jadi hal-hal semacam ini yang dapat mempertahankan profesi kita menjadi dokter,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, belum lama ini.

Sebagai seorang ibu dari dua anak, dokter suci sangat senang bisa menikmati interaksi bersama dengan mahasiswa/i nya. “ Setelah bertemu dengan setiap angkatan dengan anak-anak baru jadi rasanya menjadi lebih muda dan update terus dengan perkembangan anak anak zaman sekarang, bagaimana cara merawat dan berinteraksi dengan anak-anak zaman sekarang,’’ ujarnya membagi rahasia.

Adapun dalam kesempatan yang sama Dokter Suci memberikan pesan kepada seluruh generasi muda yang ingin melanjutkan studi di bidang kedokteran atau sedang menempuh pendidikan di bidang kedokteran, jika menjadi seorang dokter tidak mudah sehingga dibutuhkan keseriusan untuk bisa menempuh pendidikan kedokteran. (ham) Hj. Suci Nirmala (Suara NTB/ist)

KLU Tandatangani MoU dengan Pascasarjana UIN Mataram Mataram (Suara NTB) Guna mempercepat peningkatan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang berlangsung di ruang kerja Bupati KLU. Pada kesempatan tersebut Bupati KLU H. Najmul Akhyar, menegaskan, KLU sangat peduli dalam peningkatan sumber daya manusia mulai dari jenjang dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.

Salah satu program di bidang pendidikan adalah Gerakan Sapu Bersih Drop Out (putus sekolah). Program ini bertujuan menekan angka putus sekolah di wilayah KLU. Program ini berhasil mengantarkan KLU memperoleh Anugerah Pangripta Nasional (APN) dari Presiden Joko Widodo. “Ya betul, Alhamdulillah, beberapa program unggulan kami, ternyata diapresiasi secara nasional,” klaimnya.

Sementara itu Direktur Pascasarjana UIN Mataram, Prof.

Dr. Suprapto, MA., menyebut, MoU antara Bupati KLU dan Direktur Pascasarjana UIN Mataram memuat beberapa hal penting. Di antaranya, kedua belah pihak bersepakat mengadakan kerjasama dalam program bina damai dan pengembangan kehidupan multikultural untuk mewujudkan masyarakat damai, rukun dan sejahtera terutama

di wilayah KLU. Selain itu, keduanya juga bersepakat untuk pemberian program beasiswa jenjang Strata S2 dan Strata S3 bagi putra-putri KLU untuk melanjutkan studi di Pascasarjana UIN Mataram. “Ya intinya kami dari pascasarjana siap membantu pemerintah dan masyarakat Lombok Utara untuk lebih maju dan berkembang melalui program penguatan pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat,” kata Suprapto didampingi Kaprodi S2 PBA, Dr. Dedi Wahyudi dan Kaprodi S2 PAI, Dr. Fathurrahman Mukhtar.

KLU sebagai daerah paling muda di NTB memiliki banyak program nasional. Untuk mensukseskan program-program pembangunan nasional tersebut, berbagai data tentang kesiapan masyarakat baik dari sisi budaya, sosial keagamaan dan politik perlu dipetakan secara baik.

Oleh karena itu Pascasarjana UIN Mataram siap menerjunkan para dosen dan penelitinya untuk membantu melakukan pemetaan sosial secara lebih komprehensif sekaligus

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Bupati KLU H. Najmul Akhyar menyerahkan naskah MoU pada Direktur Pascasarjana UIN Mataram terkait peningkatan SDM di KLU, Kamis (2/5). melakukan pendampingan.

Dalam kesempatan itu, Bupati KLU juga menyampaikan komitmennya untuk mendorong para sarjana untuk studi lanjut di Pascasarjana UIN Mataram.

SDN 27 Mataram Kembangkan Seni Membatik Mataram (Suara NTB) Kalangan SDN 27 Mataram tengah gencar mengembangkan bakat siswa lewat bidang seni.

Bidang seni yang dipilih adalah kerajinan membatik pada siswa dan guru setempat Kepala SDN 27 Mataram Lalu Rifai mengatakan, berbagai macam cara tiap-tiap sekolah mencanangkan agar sekolahnya menjadi yang terdepan dari prestasi. Kali ini, salah satu SD di Kota Mataram ini, selain genjot bidang akademik, pihaknya juga lebih memilih bidang seni tepatnya kerajinan membatik.

Hal ini muncul setelah pihaknya mendapat bantuan alat-alat untuk membatik. Oleh karena itu, pihaknya menjadi sangat semangat untuk mengembangkan hal tersebut guna memajukan sekolah dan bakat siswa setempat. “Harus ada kreativitas yang bermanfaat pada diri siswa, terlebih juga guru kami,” katanya Atas dasar keseriusannya ingin memajukan dan mengembangkan sekolah dan bakat siswa melalui bidang tersebut.

Pihaknya kini sudah menyiapkan beberapa pelatih dari SMKN 5 Mataram dalam rangka membatik.

Diakuinya hal ini tidaklah mudah, artinya mustahil akan bisa terlatih dan mahir kalau dilakukan hanya sehari atau seminggu. Melainkan kegiatan ini haruslah intens dilakukannya, agar siswanya menjadi mahir nantinya.

Pihaknya menegaskan, semua kesulitan dalam hal seni membatik sudah diketahuinya, sehingga pihaknya sudah tahu solusi apa yang akan dilakukannya. Untuk itu, pihaknya mengaku akan tetap menyukseskan rencananya tersebut.

Apalagi beberapa pendukung yang penting, seperti alat-alat membatik sudah dipegangnya.

Tinggal bagaimana membangun komunikasi terhadap para pelatih dan mencarikan anggaran terhadap pelatihan yang tidak hanya membutuhkan semingguan tersebut.

Tapi dalam hal ini, pihaknya berjanji akan melakukan komunikasi yang fair terhadap Komite sekolah dan para orang tua.

Menurutnya, pelatihan membatik ini sangatlah penting, karena dalam hal ini akan melahirkan skill skill yang bagus dan bermanfaat pada anak atau siswa setelah selesai nantinya.

“Bagaimanapun caranya, yang jelas seni membatik ini harus kita sukseskan,” tutupnya. (dys)

Data di akademik, untuk saat ini, mahasiswa dari KLU yang kuliah di pascasarjana UIN Mataram tercatat menyebar di berbagai prodi studi. Ada yang di Prodi PAI, MPI, Ekonomi

Syariah, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Hukum Keluarga serta ada yang sedang kuliah di program Doktor Pascasarjana UIN Mataram. (dys)

Dua SMA Negeri Baru Dipastikan Dibuka Saat PPDB Nanti Mataram (Suara NTB) Dua SMA Negeri baru di Kota Mataram dipastikan akan dibuka saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun ajaran 2018/2019. Sementara siswa di sekolah sebelumnya yang ada di dua SMA itu akan tetap melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang diikuti sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui belum lama ini. Menurutnya, dua SMA Negeri baru yaitu SMAN 9 Mataram dan SMAN 10 Mataram akan mulai dibuka sejak PPDB tahun ajaran baru nanti.

“SMA yang sebelumnya SMK akan mulai menerima siswa sejak tahun ajaran baru nanti,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya SMAN 9 Mataram menggantikan SMKN 8 Mataram, dan SMAN 10 Mataram menggantikan SMKN 9 Mataram. Adanya dua SMA negeri baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA negeri tahun ajaran 2018/2019 nanti semakin menyempurnakan zonasi. Diharapkan tidak terjadi masalah seperti tahun lalu karena masih sedikitnya SMA negeri di sejumlah zona.

Ia menjelaskan, SMAN 9 Mataram nantinya akan menambah sekolah di zona Cakranegara, terutama daerah Monjok. Sebelumnya hanya ada SMAN 6 Mataram di zona Cakranegara, padahal zona itu wilayahnya sangat luas. Sementara SMAN 10 Mat-

aram untuk menambah sekolah di zona Ampenan. Selama ini SMAN 2 Mataram menjadi rebutan masyarakat di zona itu. Dengan adanya dua SMA negeri itu diharapkan akan menyempurnakan zonasi.

Di tahun 2017 lalu, kuota sebanyak 20 persen di satu sekolah bisa menerima siswa berprestasi dari zona manapun. Namun di tahun ini, akan dikurangi menjadi sekitar 10 persen saja. “Kita kurangi kuota lintas zona untuk jalur prestasi itu, kita hanya gunakan prestasi akademik tapi belum final,” katanya.

Sejak tahun lalu, PPDB SMA Negeri dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya. Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota. Pendaftar hanya bisa mendaftar di sekolah yang sesuai dengan zona tempat tinggalnya.

Suruji menjelaskan, pihaknya akan merapikan zonasi siswa, disesuaikan dengan wilayah sekolah gar tidak ada keluhan seperti tahun lalu.

Menurutnya, sudah ada data siswa sebelumnya di SMP secara online.

Jika data pendaftar itu tidak sesuai atau berbeda dengan data yang ada di SMP atau sekolah sebelumnya, maka tidak siswa itu tidak bisa mendaftar. Kecuali bagi siswa yang berasal dari luar daerah seperti dari Pulau Jawa, dengan alasan pindah, barulah dikecualikan. (ron)

Jumat, 4 Mei 2018

Stadion Cendrawasih akan Ditata Kembali

Sumbawa Besar (Suara NTB)Stadion Cendrawasih Kabupaten Sumbawa rencananya kembali akan ditata. Stadion tersebut akan disempurnakan gunda mendukung pengembangan para atlet di kabupaten setempat.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi mengakui, pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah pernah memberikan bantuan untuk penataan Stadion Cendrawasih pada tahun 2013 lalu. Yakni untuk penataan lapangan dan lintasan atletik.

Hal ini karena menurut penilaian mereka Sumbawa salah satu kabupaten yang berprestasi di bidang pemuda dan olahraga. Dimana banyak bibit-bibit atlet dari Sumbawa yang mewakili provinsi ke tingkat nasional. Kemudian belum lama ini tim dari kementerian turun memverifikasi dan mengecek kembali kondisi fasilitas olahraga di staion tersebut.

“Mereka datang dalam rangka mengecek secara langsung seperti apa kondisi stadion Cendrawasih sekarang ini,” ujarnya Kamis (3/5).

Dari pengecekan yang dilakukan, tim dari kementerian mengatakan bahwa stadion cendrawasih perlu ditata kembali. Sehingga Kabupaten Sumbawa diminta segera mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan dalam menyempurnakan stadion tersebut.

“Kita ingin menyempurnakan kembali. Sesuai dengan permintaan kementerian supaya Kabupaten Sumbawa segera mengusulkan apa saja yang dibutuhkan,” terangnya.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi dengan harapan usulan proposal yang akan disampaikan mendapatkan rekomendasi dari provinsi. Harapannya penyempurnaan stadion Cendrawasih baik lapangan ataupun lintasan atletik bisa terealisasi di APBN P 2018 ataupun APBN tahun 2019 mendatang.

Jika penyempurnaan tersebut sudah dilakukan, maka Kabupaten Sumbawa bisa mendapatkan lapangan atau stadion yang representatif dalam rangka mendukung pengembangan para atlet. “Kita ingin mendapatkan lapangan atau stadion yang representatif dalam rangka mendukung pengembangan para atlet di Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya. (ind)

Penundaan Penyerahan Ijazah, Salah Satu Cara Tekan Aksi Konvoi Taliwang (Suara NTB) Aksi konvoi dan budaya coret seragam merupakan salah satu ritual yang wajib dilaksanakan di setiap pesta kelulusan. Tetapi untuk menekan tarjadinya aksi yang tidak mendidik tersebut, SMA 2 Taliwang sudah menyiapkan cara yang dianggap jitu yakni dengan menunda penyerahan ijazah.

Sanksi ini sengaja diberikan kepada para siswa pelanggar sebagai komitmen menekan terjadinya hal-hal yang tidak bermanfaat.

“Kita sudah siapkan sanksi jika salah satu (Suara NTB/ils) siswa kami kedapatan Fathan Ham Irfan melakukan aksis konvoi dan coret baju seragam. Mulai penundaan penyerahan ijazah hingga pemanggilan kedua orang tua bagi anak yang melanggar. Kita juga perberat mereka dalam pengurusan ijazah yang seharusnya tidak sulit,” ujar kepala Sekolah SMA 2 Taliwang Fathan Ham Irfan, S.Pd kepada Suara NTB, Kamis (3/5) kemarin.

Dikatakannya, selain sanksi yang akan diberikan, pihak terkait juga tidak secara langsung memberikan kepada masing-masing pribadi melainkan ke rumah mereka. Hal tersebut dilakukan juga untuk menekan terjadinya konvoi dari para pelajar. Bahkan aktifitas itu sudah dilaksanakan sejak tiga tahun lalu dan saat ini masih tetap terjaga. Bahkan selama ini juga sangat jarang ditemukan para siswa/ siswinya konvoi dan coret seragam. Karena sanksinya sudah sangat jelas bagi para pelanggar aturan tersebut. Kalaupun ada siswa yang melakukan aksi konvoi, maka hal itu bukan menjadi bagian dari sekolah SMA 2. “Kita sudah terapkan aturan tersebut sudah tiga tahun yang lalu dan saat ini masih tetap dilaksanakan. Dampaknya juga sangat baik dimana tidak ada satupun siswa/siswi SMA 2 yang melakukan aksi konvoi dan coret seragam,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB

Halaman 11

Jangan Bawa Pendidikan ke Nuansa Politis

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa H. Sudirman Malik, S.Pd menyampaikan pendidikan di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan program terukur. Terkait agenda politik daerah maupun nasional, ia mengingatkan agar jangan membawa pendidikan ke nuansa politik.

“Guru tidak boleh dimanfaatkan, tapi harus bermanfaat.

Agar anak-anak kita bisa jadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa,” tegas Kadis, dalam sambutannya pada Malam Tasyakuran peringatan

Hardiknas 2018, Senin (2/5) malam di Kantor Dinas Dikbud. Acara yang juga t dimeriahkan oleh atraksi drama yang berjudul Dea Malela dari Pesantren Dea Malela, pantomim oleh Muhammad Abdu Abian,

murid SDN 16 Sumbawa yang berhasil meraih juara 1, dan penampilan Renata Syifa Aulia, murid SDN 11 Sumbawa sebagai juara 1 lomba Nyanyi Tunggal FLS2N Tingkat Kabupaten dan keduanya akan me-

wakili Kabupaten Sumbawa di Tingkat Provinsi.

Menurutnya, kompetensi guru di Kabupaten Sumbawa sudah standar. Terkait prestasi yang diraih anak-anak Kabupaten Sumbawa sudah sangat luar biasa. Dicontohkan dalam kejuaraan catur, perwakilan dari Kabupaten Sumbawa berhasil mewakili Indonesia dalam kejuaraan internasional di Thailand.

Bupati Sumbawa yang di-

wakili Sekda Drs. H. Rasyidi mengapresiasi penggiat pendidikan di seluruh Sumbawa atas peran aktifnya dalam mencerdaskan masyarakat Sumbawa. Dengan tak kenal lelah para penggiat pendidikan telah memberikan inspirasi, membuka jalan pencerahan, dan membangkitkan rasa setiap insan yang dididiknya agar menjadi manusia yang berkarakter, berpengetahuan dan bermanfaat. (arn)

Atlet Menembak Incar Tiket PON

(Suara NTB/ils)

GALIAN C - Tambang Galian C yang berada di lingkungan Sebubuk, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

KSB Bakal Tertibkan Izin Galian C di Taliwang

Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat (KSB) akan menertibkan semua lokasi tambang galian C yang berada di dalam Kota Taliwang. Hal tersebut sangat diatensikan pasalnya beberapa lokasi tambang galian C sudah sangat membahayakan masyarakat pengguna jalan raya.

Kepala Dinas Penanaman Modal (PM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Kabid perizinan (PTSP) Amri Rahmansyah Kepada Media ini, Kamis (3/5) mengatakan, memang untuk izin pengelolaan galian C yang ada di dalam Kota Taliwang saat ini sudah dihentikan penerbitannya. Sementara lokasi galian C yang saat ini masih beroperasi, pihak terkait dalam waktu dekat juga akan ditertibkan. Hal ini harus dilaksanakan, selain banyak dikeluhkan masyarakat, aktifitas galian di dalam kota dianggap membahayakan para pengguna jalan. Karena rata-rata tambang ini berada di pinggir jalan negara dan sangat rawan terjadi longsoran tanah.

“Izinnya sudah kita henti-

kan untuk galian C yang ada di dalam kota dan dalam waktu dekat kita juga akan tertibkan,” ungkapnya.

Dikatakannya, dalam penertiban yang akan dilakukan, pihaknya juga akan melibatkan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa semakin ditekan. Bahkan TKPRD juga saat ini tengah melakukan pendataan terhadap lokasi-lokasi tambang galian C yang akan ditertibkan nantinya. Sementara untuk pelaksanaan penertiban, pihak terkait masih belum memastikan jadwal karena perlu ada pertimbangan yang lain. Jangan sampai penertiban yang akan dilakukan nantinya menimbulkan gejolak di masyarakat. Tetapi yang jelas dalam waktu dekat akan segera dilakukan penertiban, karena komplain masyarakat juga sudah banyak.

“Yang jalas Kita tetap akan tertibkan tambang galian C di dalam Kota. Tetapi untuk waktu penerbitan, kita masih kordinasi dulu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, memang untuk lokasi tambang yang bera-

da di dalam Kota sudah tidak ada peluang untuk bisa mendapatkan izin. Karena di dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) sudah sangat jelas bahwa izin galian C di dalam Kota tidak boleh.

Tapi yang menjadi masalah sekarang yakni masih ada aktifitas galian C di dalam kota.

Hal ini tentu sangat menyalahi aturan yang telah ditetapkan, untuk itu langkah penertiban merupakan salah satu solusi yang harus segera diambil.

“Aturan RDTRK kita sudah sangat jelas makanya kita perlu tertibkan tambang galian C yang berada di dalam Kota.

Kita juga memastikan penertiban yang akan dilakukan nanti tidak akan tebang pilih,” tandasnya. (ils)

Atlet Atletik Target Tingkatkan Limit Waktu Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga atletik akan menurunkan sebanyak 20 atlet dan 4 pelatih di Kejurnas Atletik di Stadion Atletik Madya Senayan Jakarta, 6-8 Mei mendatang. Para atlet atletik ditargetkan meningkatkan catatan limit waktu di single event nasional itu.

Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Suhaimi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, belum lama ini mengatakan puluhan atlet yang akan dikirim di event nasional itu adalah atlet penghuni Pelatda Mayung 2018 dan atlet dari Pelatda Mayung Harapan.

Selain itu atlet dari beberapa klub di kabupaten/kota juga akan ikut ambil bagian. Namun belum diketahui jumlah atlet kabupaten/kota yang akan bergabung dengan tim atletik NTB, karena masih dalam tahapan seleksi pengurus atletik kabupaten/kota.

“Kita dari atletik provinsi akan mengirim 20 atlet di kejurnas. Mereka terdiri dari 13 atlet Pelatda Mayung, dan sisa 7 atlet dari Pelatda Mayung Harapan,” ucapnya.

Dikatakan Suhaimi, keikutsertaan atlet atletik NTB di kejurnas tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi di level nasional.

Dalam hal ini pihak PASI NTB bersama pihak Pelada Mayung akan mengevaluasi capaian prestasi atlet atletik lewat event itu.

Capaian prestasi itu akan menjadi gambaran pelatih untuk bahan evaluasi program latihan atlet selama di Pelatda Mayung 2018. Bagi atlet yang memiliki catatan waktu lebih baik akan tetap dipertahankan, sementara atlet yang prestasi menurun akan menjadi pertimbangan pelatih dalam hal menentukan atlet yang dipersiapkan membela marwah NTB di PON 2020.

Lanjutnya, ukuran prestasi meningkat dapat dilihat dari catatan waktu yang akan dicapai oleh atlet di event tersebut. “Kita tidak memasang target berapa emas yang akan diraih atlet. Tapi kita ingin atlet dapat meningkatkan catatan waktunya di event ini,” jelasnya. (fan)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 16 atlet menembak NTB akan ambil bagian di Kejurnas Menembak di Jawa Timur (Jatim), 7 Mei 2018. Para patriot olahraga menembak NTB akan mengincar tiket lolos Pekan Olahraga Nasional (PON) di kejuaraan menembak level nasional itu.

Sekum Perbakin NTB, I Made Wisuda Sari didampingi Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Kamis (3/5), mengatakan, kejurnas di Jatim dalam waktu dekat ini sangat penting bagi atlet NTB. Pasalnya, ini merupakan ajang untuk mencari tiket PON. Oleh karena itu Perbakin NTB akan mengikutsertakan atletnya di event nasional itu.

Dalam hal ini, selain sebagai ajang evaluasi atlet, event itu juga akan dijadikan ajang untuk mengejar limit mengikuti PON tahun 2020. “Target atlet kami tembus limit PON. Karena memang event ini sebagai ajang kualifikasi untuk meraih limit PON,” ucapnya.

Menurut Andik, sejumlah atlet yang akan dikirim di event itu memiliki kans meraih limit PON. Pasalnya dari hasil latihan hingga kemarin, rata-rata atlet sudah mampu menembak di atas rata-rata Maksimum Qualifikasi Standar (MQS) PON. “Hasil latihan atlet hingga pagi ini sudah berhasil mencapai standar MQS PON. Mudah-mudahan tidak berubah, karena memang lapangan menembak di NTB dengan Jatim berbeda,” jelasnya.

Ditambahkannya, sebanyak 16 atlet yang akan dikirim di kejurnas nanti sebagian besar atlet non pelatda. Sementara, atlet pelatda hanya tiga orang, yakni I Kadek Yogi Permana, Bima Putra Eka Budi Kusuma Wardana dan Citra Putri Budi Andini. Mereka akan ambil bagian di sembilan nomor pertandingan. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 4 Mei 2018

Setelah Penyulingan Air

Kembali, Pemprov Bakal Terjunkan Tim Cek Proyek PLTS Mangkrak Mataram (Suara NTB) – Setelah turun mengecek proyek penyulingan air yang mengkrak di Pulau Lombok. Pemprov NTB kembali akan menerjunkan tim untuk mengecek proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang mangkrak di Pulau Sumbawa.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. Swahip, MT., mengatakan pihaknya bersama Staf Ahli Gubernur akan turun mengecek PLTS yang mangkrak di Bima sebelum memasuki bulan Ramadhan ini.

Tindak lanjutnya, kata Swahip, pihaknya akan membuat laporan tahun berapa proyek tersebut dibangun dioperasikan berapa bulan kemudian rusak.

Siapa kelompok masyarakat yang menerima bantuan. Kemudian apakah ada kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk pemeliharaan dan operasional alat-alat yang menjadi bantuan pemerintah pusat tersbeut.

“Kalau tidak ada serah terima antara pusat dengan kabupaten, ndak bisa dianggarkan. Kecuali kalau ada serah terima dari pemerintah pusat yang membangun, pemerintah kabupaten secara administrasi, baru bisa dibiayai untuk operation maintanence-nya oleh kabupaten,” terangnya pada Suara NTB, Rabu (2/5).

Namun jika proyek PLTS itu telah diserahkan kepada kelom-

pok masyarakat, maka merekalah yang membiayai maintenace-nya. Hal inilah yang akan didalami ketika turun melakukan pengecekan ke lapangan. Saat ini, kata Swahip, pihaknya belum mengetahui apakah bantuan PLTS sudah diserahkan ke kelompok masyarakat atau pemerintah kabupaten/kota.

“Kalau ada berita acara serah terima ke kabupaten, berarti kewajiban kabupaten untuk operation maintanence-nya.

Kalau tidak ada, misalnya hanya diserahkan ke kelompok saja, berarti kelompok yang menyiapkan operation maintanence-nya,” jelas Swahip.

Untuk itulah, pihaknya akan mengecek administrasinya ke lapangan. Jika tidak ada berita acara serah terima ke kelompok maupun Pemda kabupaten/kota.

Maka tentunya masih menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Menurut Swahip, persoalan bantuan PLTS yang mangkrak tidak aka jauh beda dengan mesin penyulingan air. Seharusnya, jika ada bantuan seperti itu mengutamakan produksi dalam negeri. Sehingga, jika ada suku cadang yang rusak, gampang dicari di dalam negeri. Umumnya, untuk bantuan mesin penyulingan air merupakan produksi luar negeri. Sehingga, ketika ada suku cadang yang rusak, harus dipesan dulu ke luar negeri. “Itu kesulitannya,” katanya.

Swahip menambahkan tidak

ada yang mengharapkan bantuan mesin penyulingan air atau PLTS tersebut rusak. Bantuan pemerintah pusat itu ada yang sudah dipergunakan tiga tahun, kemudian terjadi kerusakan. Ia mengatakan, kelompok yang menerima bantuan sebenarnya sudah berupaya memperbaiki mesin bantuan tersebut. “Tetapi suku cadang tak kunjung datang. Karena harus dipesan dari luar negeri,” jelansya.

Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, sebanyak empat PLTS di daerah ini dalam kondisi rusak dan tak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat alias

mangkrak. Empat PLTS yang mangkrak tersebut dibangun Kementerian ESDM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Yakni, PLTS Pusu kapasitas 15 kWp di Bima, PLTS Labangka kapasitas 1 MW di Sumbawa, PLTS Kidang 5 kWp di Lombok Tengah dan PLTS Batu Jangkih 15 kWp di Lombok Tengah.

Kementerian ESDM telah mengidentifikasi PLTS yang rusak di daerah ini. Seperti PLTS Pusu di Kabupaten Bima dengan kapasitas 15 kWp atau 15.000 Watt. PLTS tersebut dibangun pada tahun 2013 oleh Kementerian ESDM. (nas)

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 HONDA DR2683AM NOKA/ NOSIN:MH1KEV81Y2K290821/ KEV8E-1293034 AN. YANUAR ALIFI MAHFUDZ HLG DSKTR KOTA MATARAM

HLG STNK R2 YAMAHA DR6425DE NOKA/NOSIN:MH31KP002DK525819/ 1KP524970 AN.YULIANA HLG DSKTR JL. PRABU DASAN CERMEN

HLG STNK R2 HONDA DR5530CC NOKA/NOSIN:MH1JF5130CK778813/JF51E3758626 AN. ALVIN WIDJAYA HLG DSKTR JL.BUNG KARNO MATARAM

HLG STNK R2 YAMAHA DR6540BW NOKA/ N O S I N : M H 3 3 1 B004BJ960342/31B960404 AN.FATHUL ROZI HLG DSKTR PANTAI AMPENAN

HLG STNK R2 HONDA DR4721AJ NOKA/ NOSIN:MH1KEV3131K095200/ KEV3E-1095047 AN. DRS I MADE GUNAWAN HLG DALAM PERJALANAN DARI MATARAM KE BALI

HLG STNK R2 HONDA DR6579BF NOKA/NOSIN :MH1JF12198K268067/ JF12E-1272625 AN. HM.HASYIM HLG DSKTR JL.PEJANGGIK KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Halaman 12

HILANG

LOWONGAN

SALON

HLG STNK R2 YAMAHA DR6068CD NOKA/NOSIN:MH32BG001DJ1112572/ 2E1J112585 AN. PUPUNG ISKANDAR HLG DSKTR JL. PANJITILAR KOTA MATARAM

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

HLG STNK R2 SUZUKI DR5589NV NOKA/NOSIN:MH8BG41CABJ-582715/ G420-ID-642132 AN. HAJJAH NUR AIDA MAISARAH HLG DSKTR JL.LINGKAR SELATAN MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR5801BT NOKA/ NOSIN:MH1JF5116BK782622/ JF51E-1777856 AN. DEWI ERLINDA HLG DSKTR JL. KOTA SUMBAWA

RUPA-RUPA PT.KEUANGANMENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN WARUNG DAN KIOS “BERKAH” MEMBUTUHKAN RELAWAN YG IKHLAS MEMBANTU KAMI,TDK FULL TIME, BAGI YG RUMAHNYA JAUH DISIAPKAN TMPT TINGGAL,PARTISIPASI SERIUS,HUB:NENNI (085333423658)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALAJENISMOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISATAKEOVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 4 Mei 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 4 Mei 2018

Sukseskan MNEK 2018 NTB kembali menjadi tuan rumah event berskala internasional. Mulai Jumat (4/5) ini hingga (9/5) mendatang, event berlabel Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) akan digelar. Sejumlah tempat di Pulau Lombok menjadi lokasi perhelatan yang melibatkan 37 negara di dunia ini, mulai dari Pelabuhan Lembar di Lombok Barat, Lapangan Malomba Ampenan, Islamic Center dan beberapa lokasi lain.

Adanya kegiatan yang melibatkan angkatan perang dari sejumlah negara di dunia, termasuk para konsulat jenderalnya yang ada di Indonesia menjadi kesempatan emas bagi NTB untuk lebih intens mempromosikan potensi yang dimiliki. Harus kita akui, NTB memiliki banyak potensi besar untuk dikembangkan, baik di sektor ekonomi, pariwisata, perkebunan, pertambangan dan sektor lainnya. Kesempatankesempatan inilah yang harus dimanfaatkan jajaran pengambil kebijakan, baik di level provinsi hingga kabupaten/kota dalam mempromosikan potensi yang dimiliki.

Dari sisi pariwisata dan perekonomian, harus diakui adanya event MNEK atau kegiatan nasional dan berskala internasional lainnya cukup besar. Sejumlah objek wisata yang ada di daerah ini bisa dijual pada wisatawan atau duta MNEK yang hadir dari 37 negara di dunia ini untuk dipromosikan setelah mereka kembali. Apalagi mereka yang datang ini adalah para perwira angkatan laut masing-masing negara yang merupakan calon pemimpin masa depan.

Kita patut memberikan apresiasi pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) yang sejak lama mempersiapkan terselenggaranya kegiatan ini. Termasuk dengan pemerintah daerah di NTB yang terus berkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan MNEK bisa berlangsung sesuai dengan rencana. Sebagai contoh, Pemkot Mataram yang menjadi venue utama pelaksanaan MNEK sudah rampung mempersiapkan sejumlah lokasi yang akan dijadikan pagelaran acara.

Pada Jumat malam akan ada performance art di Malomba. Keesokan harinya dilanjutkan parade budaya yang mengambil start di Islamic Center dan finish di Pajang dan pembukaan pameran alutsista milik TNI AL di halaman Islamic Center. Pada Minggu malam akan ada culture performace di Malomba yang akan menampilkan peserta dari 37 negara dan sejumlah kegiatan lainnya.

Sebagai tuan rumah event berskala internasional yang dihadiri sekitar 5.000 lebih delegasi, pemerintah daerah dan masyarakat tidak boleh melewatkan momen ini. Khusus masyarakat, momen ini tidak akan tercipta dengan baik jika tidak ada dukungan bersama. Bentuk dukungan yang kita berikan adalah menciptakan suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif di tengah masyarakat. Tamu-tamu yang datang harus disambut dengan penuh keramahan dan diberikan pelayanan terbaik. Nantinya, tamu-tamu ini akan menjadi juru bicara di negaranya masing-masing terkait objek wisata yang dimiliki NTB. Inilah yang menjadi tugas besar kita sebagai tuan rumah penyelenggaraan event berskala internasional. Kenyamanan tamu yang datang menghadiri acara di NTB menjadi skala prioritas untuk dilakukan. Penegasan Pemerintah Kota Mataram seperti disampaikan Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang, jika Kota Mataram sudah siap secara keseluruhan menerima tamu - tamu yang datang dari berbagai negara harus didukung bersama. Begitu juga masalah akomodasi harus dipastikan tidak ada masalah, karena yang hadir di acara ini adalah konsulat jenderal atau perwakilan dari 37 negara bersama para personel pertahanan, khususnya angkatan laut.

Selain itu, event ini bisa menjadi wahana hiburan dan pembelajaran bagi warga NTB untuk melihat seperti apa kapal perang canggih dari sejumlah negara, termasuk kapal perang dari Amerika Serikat, Inggris dan sejumlah negara maju lainnya. Untuk itu, mari kita sama-sama sukseskan MNEK 2018 di NTB dan menjadi salah satu wahana mempromosikan potensi yang dimiliki daerah di kancah internasional. (*)

OPINI

Halaman 14

Menyikapi Hoaks Rekrutmen CPNS OAKS, hoaks dan hoaks. Sebuah kata yang santer terdengar dan menyelimuti informasi yang kita terima hampir setiap hari. Wujudnya pun samar, tipis dan nyaris tak terlihat.

Bagaimana tidak, di era keterbukaan yang digawangi oleh media sosial sebagai sumber penyebar berita, menjadikan hoaks tumbuh subur di Indonesia. Danarka Sasongko, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, berpendapat bahwa merebaknya hoaks di tengah masyarakat disebabkan karena rendahnya tingkat literasi publik terhadap pesan-pesan di media sosial. Masyarakat masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar sehingga cenderung menelan sebuah informasi secara mentah-mentah serta tanpa sadar membagikannya di media-media sosial pribadinya.

Tak bisa dipungkiri bahwa segala jenis pemberitaan yang sangat menyita perhatian publik cenderung dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi palsu (hoaks). Salah satunya tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Isu ini kerap kali “digoreng” untuk dikonsumsi oleh para pencari kerja apalagi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres).

Dalam catatan penulis, hoaks rekrutmen CPNS telah beberapa kali terungkap ke publik. Yang terbaru adalah adanya surat palsu yang beredar di media sosial mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Surat ‘bodong’ tersebut berisi laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 20162019. Dalam surat palsu yang ditetapkan pada 1 November 2017 lalu dan tertanda Menteri PANRB Asman Abnur tersebut, tertera formasi yang diajukan sejumlah 533 untuk pemerintah pusat dan 104.290 formasi untuk pemerintah daerah. Kemudian muncul kembali hoaks tentang Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari Tenaga Honorer tahun

Oleh

:

Aan Widhi Atma, M.M.

(Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa) 2018-2019 yang disebutkan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menanggapi hal tersebut, BKN melalui siaran pers yang dikutip dari website resminya www.bkn.go.id menegaskan bahwa informasi terkait rekrutmen CPNS tidak benar dan tidak ada pihak manapun yang bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS baik melalui formasi umum maupun honorer K2 tanpa seleksi resmi yang dilakukan pemerintah.

Hoaks dan Pembentukan Opini Perilaku pengguna media sosial lebih cenderung percaya informasi hoaks jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki (Respati, 2017). Tentunya sikap atau opini tersebut dibangun dari kejadian dan pengalaman yang dialami seseorang selama bertahun-tahun dan menjadi sebuah keyakinan.

Ambil contoh, ada anggapan di tengah masyarakat bahwa menjelang Pilpres,penerimaan CPNS akan dibuka. Tidak lain tujuannya adalah untuk menggaet massa pemilih. Dan itu memang terjadi beberapa kali yakni di tahun 2004, 2008 dan 2013. Wajar jika sebagian orang meyakini hal tersebut dan membentuk sebuah opini.

Namun alasan yang paling mendasar mengapa topik Rekrutmen CPNS ini menjadi viral di media sosial salah satunya disebabkan tingginya peminat untuk menjadi PNS di Indonesia. Survey Litbang Media Group pada 2007 menunjukkan jika sekitar 70 persen responden ingin menjadi PNS. Hal ini terbukti dengan jumlah pelamar CPNS mencapai 2,6 juta orang pada tahun 2014. Generasi milenial pun tak luput dari tarikan pesonanya.

Survei lain dari Pusat Kajian Reformasi Administrasi yang dilakukan di tiga universitas terkemuka di Indonesia (UI, UGM dan ITB) menunjukkan jika 43,1 persen mahasiswa memilih berkarir di instansi pemerintah.

RADIO

Menyikapi Hoaks David Harley dalam bukunya yang berjudul Common Hoaxes and Chain Letters (2008) mengidentifasikan hoaks secara umum. Pertama, informasi hoaks biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat seperti “Sebarkan ini ke semua orang yang Anda tahu, jika tidak sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi”. Kedua, informasi hoaks biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau bisa diverifikasi, misalnya “kemarin” atau “dikeluarkan oleh…” pernyataanpernyataan yang tidak menujukkan sebuah kejelasan. Ketiga, informasi hoaks biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan. Keempat, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi.

Secara sederhana perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti BKN atau MenpanRB? Apabila terkait penerimaan CPNS maka pastikan surat tersebut tertera di situs resmi BKN (bkn.go.id) atau Menpan-RB (menpan.go.id). Biasakan melakukan konfirmasi kepada instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk mengecek kebenaran informasi. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat.Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh.Apabila belum mengetahui kebenaran informasi yang diperoleh, jangan sampai tergoda untuk membagikannya ke teman atau group lain

yang ada di media sosial.

Dengan demikian masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Misalnya memastikan terlebih dahulu akurasi konten yang akan dibagikan, mengklarifikasi kebenarannya, memastikan manfaatnya baru kemudian menyebarkannya. Cukuplah firman Allah SWT dalam QS. Al Hujurat ayat 6 ini sebagai referensi kita dalam menyikapi hoaks, “Hai orangorang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu”. (*)

Menurun, nilai UNBK SMA/MA dan SMK

Sistem pendidikan harus dievaluasi

*** PLN temukan 3.000 lebih sambungan listrik ilegal Harus diberikan sanksi tegas

***

SUARA NTB

Jumat, 4 Mei 2018

Pesan Moral Ali Bin Dachlan Menyentuh Hati Masyarakat Dari Hal. 1 Di mata calon yang maju bersama rakyat ini menilai semua masyarakat adalah sama tanpa membedakan satu sama lain.

Sosok Ali Bin Dachlan juga berbicara bukan sekedar menebar janji semata, melainkan apa yang diutarakan oleh Ali Bin Dachlan merupakan pengalaman dirinya dalam bekerja. Semua yang diucapkan Bapak Ali Bin Dachlan adalah pengalaman dalam memimpin Lotim selama 10 tahun.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Ibu Rukiah. Sosok Ali Bin Dachlan merupakan sosok yang sederhana. Tergambar dalam setiap kunjungannya menyapa masyarakat tanpa pengawalan. Apalagi dengan bunyian sirine pengawal tidak disukai Ali BD. Terlihat saat Ali Bin Dachlan datang ke setiap acara silaturahmi, selalu datang tanpa pengawalan yang berarti. Jangankan saat pengawalan, semua dilakukannya sendiri meskipun usianya bukan lagi tergolong muda.

Ibu Rukiah juga melihat penanaman iman yang diberikan oleh Ali Bin Dachlan yang selalu mengajarkan kepada masyarakat untuk selalu menguatkan iman. Memegang teguh apa yang diutarakan oleh para ulama. Hal itu jelas semakin membuat hati masyarakat semakin kuat dalam melakukan pengajian.

Ali Bin Dachlan selalu meminta kepada masyarakat un-

tuk menjadi manusia yang soleh. Menjadi orang yang menjaga penuh keikhlasan.

Dengan cara ini semakin meyakinkan masyarakat bahwa Ali Bin Dachlan benar-benar bekerja untuk masyarakat. Banyak ketegasan yang dilakukan olehnya dalam memimpin Lombok Timur, semua tertuang di media massa mana pun, sehingga informasi kepada masyarakat juga dengan cepat diterima tanpa adanya sebuah janji manis semata.

Bagi Ali Bin Dachlan, menjadi seorang pemimpin harus memiliki tutur bahasa berpolitik yang baik.

Tak itu saja, pria yang akrab disapa Amaq Asrul ini meminta kepada masyarakat jangan menganggap politik itu tidak baik. Bicara politik adalah bicara bagaimana usaha kita untuk memajukan masyarakat dan negeri kita. “Politik itu baik, yang tidak baik itu alat-alatnya seperti partai politik dan politikus yang korupsi,” urainya.

Menjadi pemimpin harus selalu berpegang pada kitab suci yang dipercayainya. Jia pemimpin beragama Islam maka harus berpegang teguh kepada Al-Quran karena di dalam kitab suci mengatakan bahwa pemimpin harus memiliki satu kesatuan, bersifat adil, serta mampu memikirkan masyarakat banyak bukan mementingkan kesenangan pribadi. (rus)

Hanya Ali Bin Dachlan Tanpa Pengawalan Dari Hal. 1 Amaq Asrul panggilan akrab Ali Bin Dachlan tiba di lokasi acara sekitar pukul 7.40 WITA. Terlihat dari semua calon Gubernur, calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok, Ali Bin Dachlan yang pertama kali datang sebelum waktu yang ditentukan.

Tak lama berselang, menyusul pasangannya TGH Lalu Gede Sakti tiba di lokasi.

Setelah pasangan Ali-Sakti kemudian datang Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Hj. Siti Rohmi Djalilah menjadi orang ketiga yang tiba di lokasi. Disusul Calon Gubernur Suhaili Fadhil Thohir dan H. Muh. Amin sebagai wakilnya. Setelahnya, datang Calon Gubernur lainnya yakni TGH. Ahyar Abduh disusul calon Gubernur Zulkieflimansyah dan paling terakhir datang yakni calon Wakil Gubernur Mori Hanafi.

Saat tiba di lokasi, ada yang menarik untuk disimak. Dalam pantauan, di mana dari semua calon Gubernur hanyalah Ali Bin Dachlan yang datang tanpa pengawalan.

Ali Bin Dachlan berpendapat bahwa dirinya dicalonkan oleh rakyat. Menjadi calon gubernur akan dipilih oleh masyarakat, sehingga sudah selayaknya memberikan contoh kepada masyarakat. “Saya itu hanyalah orang biasa saja, kepala daerah itu hanyalah persoalan jabatan saja,” ucap Ali Bin Dachlan.

Diakuinya lagi, dengan hidup yang sama dengan masyarakat tentu memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. “Hidup itu harus biasa saja, bukan karena maju menjadi Gubernur lalu berubah, karena saya sama dan sejajar dengan masyarakat,” pungkasnya. (r)

Tunggu SKK Penagihan Saham Dari Hal. 1 kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Dr. Mohamad Dofir, SH.,MH., Kamis (3/5).

Kajati tidak ingin menginterpretasikan situasi ketika penjualan saham itu dilaporkan ke KPK dan bahan pertimbangan pihaknya untuk menerima SKK, lantaran ada laporan dugaan kerugian negara. Sampai menerima fisik SKK, baru pihaknya bisa memutuskan. Apalagi sampai saat ini penyerahan SKK itu baru sebatas wacana.

Kajati pun mengaku belum pernah dihubungi Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi atau pun dari pihak PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sebagai perwakilan pemegang saham Pemprov NTB. “Jangan andai andai dulu sekarang. Nanti dulu lah, kita lihat dulu SKK nya. Kalau sudah masuk, kita akan kaji, bisa ditindaklanjuti atau tidak, itu saja,” tandasnya.

Dalam komposisi kewenangan di institusi dipimpinnya itu, ada Jaksa Pengac-

ara Negara (JPN) di bawah naungan Bidang Datun.

Ketika ada keinginan menyerahkan kuasa penagihan ke Kejati NTB, maka akan diproses secara teknis oleh JPN. Sementara Kajati mengaku hanya memberikan disposisi.

Atas kondisi itu, Kajati mengaku tidak ingin terlalu jauh menjelaskan, karena wujud SKK sendiri belum diterima baik dirinya maupun oleh JPN langsung.

Pihaknya akan tetap profesional dan proporsional. Ketika berkas diterima tahapannya mengkaji kemungkinan ada konflik interest atau indikasi tindak pidana. Timnya tidak akan memaksakan pendampingan atas penagihan yang mengandung unsur pidana.

Sebaliknya jika clear dari indikasi pidana, maka sebagai JPN akan menindaklanjuti ke proses litigasi maupun non litigasi.

Menurutnya ini tergantung kebutuhan. (ars)

Indikasi Kegagalan Pembentukan Karakter Dari Hal. 1 Sebab momen kelulusan idealnya sebagai momen dan transformasi peserta didik ke arah yang lebih baik,” ujar sosiolog dari Universitas Mataram, Dwi Setiawan Chaniago, S.Sos., MA., Kamis (3/5).

Jika kelulusan dirayakan dengan tindakan yang negatif seperti coret seragam, konvoi, dan kebut-kebutan, menurutnya tentu menjadi indikasi kegagalan pembentukan karakter selama proses pendidikan. Kebiasaan atau habituasi negatif melalu coret-coret adalah penyimpangan sporadik.

Dwi menyarankan, perlu dilakukan intervensi kebijakan yang diarahkan pada rekayasa perilaku siswa. Misalnya melalui meliburkan siswa, mengirimkan hasil kelulusan atau melokalisir kegiatan perayaan kelulusan di sekolah dengan kegiatan positif. “Intervensi ini perlu dilakukan secara terorganisir dan kolektif oleh dinas pendidikan dan sekolahsekolah,” sarannya.

Hal senada disampaikan

pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Syafril, S.Pd., M.Pd. Menurutnya, harus ada keputusan bersama antara kepolisian, pemerintah daerah, orang tua siswa, dan sekolah.

Ia problemnya ada pada internalisasi karakter.

Sekolah itu memiliki kewajiban melakukan internalisasi nilai dan karakter.

Salah satu cara yang bisa diberikan yaitu memberikan pemahaman kepada siswa sebelum ujian, bahkan harus dilakukan setiap harinya sampai sebelum pengumuman kelulusan.

“Pada pra ujian, pra kelulusan, itu sudah diberikan treatment internalisasi nilai karakter. Pada saat dia lulus agar tidak konvoi.

Bisa dilakukan oleh pihak sekolah, pemerhati anak, pemerhati pendidika, juga bisa melalui organisasi siswa itu sendiri. Karena pendidikan ini tanggung jawab bersama semua elemen,” saran Syafril. (ron)

Halaman 15

Nilai UN Menurun, Kompetensi Guru Jadi Sorotan

Mataram (Suara NTB) Rata-rata nilai UNBK SMA/MA dan SMK pada tahun 2017/2018 menurun dibandingkan UNBK tahun 2016/2017, hanya pada SMA/ MA jurusan Bahasa Indonesia terjadi kenaikan rata-rata.

Terkait hal itu, Kompetensi guru dan elemen pendidikan lainnya menjadi sorotan.

Diperlukan evaluasi menyeluruh pada berbagai elemen yang menunjang pendidikan.

Pemerhati Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Syafril, S.Pd., M.Pd., Kamis (3/5) mengatakan, setelah mengetahui hasil itu, harus dilakukan evaluasi menyeluruh, berkaitan dengan evaluasi kecakapan guru, evaluasi manajemen sekolah, tata kelola sekolah. Termasul evaluasi tentang monitoring mutu.

“Kalau menurut saya yang penting itu evaluasi tentang kompetensi guru, evaluasi tentang pengawasan mutu pembelajaran, dan monitoring evaluasi pada tata kelola di sekolah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti mengenai nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) di NTB yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Jika hasil UNBK tinggi, masyarakat akan menganggap bahwa tidak ada kekurangan dan tidak perlu ada evaluasi. Namun, jika hasil rendah, berarti ada korelasi dengan hasil UKG yang juga rendah. “Jadi kan ada korelasi, kalau capaian pembelajaran siswa rendah, saya kira berkorelasi secara signifikan

pada UKG guru yang relatif rendah,” ujarnya.

Ia juga menyarankan, terkait dengan nilai rendah itu perlu dilakukan evaluasi apakah juga berpengaruh karena siswa gagap teknologi. Perlu diketahui apakah nilai di sekolah yang minim memiliki komputer atau meminjam laptop ke orang tua siswa, lebih rendah dibandingkan sekolah yang memiliki laboratorium.

“Itu juga yang perlu ditelaah, apakah siswanya juga gagap pada komputer, meskipun sudah melakukan try out, pada kondisi tekanan, bisa tidak siap,” ujarnya.

Meski demikian, ia menekankan, yang paling penting bukan hanya capaian kuantitatif. Pertanyaan paling penting apakah UNBK sudah berjalan dengan menjunjung nilai integritas tinggi atau tidak.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan NTB periode 2012-2017, Drs. H. Syamsudin Anwar, mensinyalir soal UNBK yang dianggap sulit bisa menjadi salah satu faktor. Jika memang demikian, berarti ada ketidaksamaan antara bahan ajar dengan soal yang dibuat.

“Guru terkadang menyiapkan siswa fokus pada soal yang dibuat, mestinya secara komprehensif, sesuai silabus, materi harus selesai,” ujarnya.

Syamsudin juga menyoroti neraca pendidikan daerah NTB yang menunjukkan perlunya perbaikan. Salah satu poin yang disorotinya merujuk pada NPD NTB tahun 2016 yaitu ratarata nilai UKG sebesar 52,38 masih berada di bawah rata-

rata nasional sebesar 56,69.

“Bagaimana kita mau mengejar mutu pendidikan kalau memang standar hasil uji kompetensi guri di bawah itu.

Kita dari dulu mengingatkan bahwa harus ada updating, Penataran secara reguler berkesinambungan,” sarannya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah seharusnya memperhatikan hal itu. “Sudah tahu neraca pendidikan daerah kita rendah, jadi harus ada upaya yang riil terprogram berkesinambungan dan reguler. Ini yang menyebabkan mutu pendidikan kita tidak bergerak, mestinya semakin tinggi,” katanya.

Siapkan Antisipasi Sementara itu, Kepala SMAN 8 Mataram, Hj. Suprapti, S.Pd., mengatakan, cara pihaknya untuk mengantisipasi siswa coret seragam dan konvoi, dilakukan sebelum libur seusai UNBK. Siswa diminta menandatangani surat pernyataan yang berisi lima poin. “Termasuk corat-coret baju, jika dilanggar STTBnya ditunda, pakaian seragam mereka juga disumbangkan ke sekolah,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala SMK Negeri 2 Mataram H. Hudri Achmad, S.Pd. Dalam hal ini, pihaknya sejak jauh hari telah mengimbau agar para siswa tidak melalukan konvoi maupun mencoret bajunya.

Pihaknya juga telah mengarahkan agar para siswa saat datang ke sekolah dengan menggunakan pakaian rapai.

Tersangka Kasus BPR Segera Disidang Dari Hal. 1 Setelah berkas lengkap, tahapan sebenarnya langsung dilanjutkan pelimpahan berkas dan tersangka, dari jaksa peneliti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk disodorkan ke Pengadilan Tipikor.

Namun pelimpahan tahap dua untuk berkas dan tersangka belum bisa dilakukan.

Diperkirakan Aspidsus, pelimpahan akan dilakukan pekan depan. “Kemungkinan Senin depan (pelimpahan berkas dan tersangka),” jelasnya.

Pelimpahan dimaksud untuk segera disidangkan.

Tahap dua berkas kasus BPR ini sudah lama jadi pert-

anyaan tim kuasa hukum. Sebagaimana disampaikan kuasa hukum M.Ihw selaku Ketua Tim Konsolidasi Merger BPR, Dr. Umaiyah, SH.,MH. Ia mempertanyakan karena selama proses pemberkasan, jaksa tidak menyinggung peran pelaku lainnya dari pejabat Pemprov NTB. “Sebab siapa yang akan ganti kerugian negara? Tidak mungkin dong dua tersangka, karena mereka tidak menikmati uang itu,” jelasnya, Kamis kemarin sembari menyebut nama pejabat dimaksud.

Untuk itu, ia berharap jaksa mendalami peran orang lain dalam kasus ini, namun jaksa bergeming. Tanda tanya sama

disampaikan Imam Sofian, SH.,MH, selaku pengacara untuk tersangka Mtw, Wakil Ketua Tim Konsolidasi Merger BPR. Pihaknya meyakinkan ada peran orang lain dalam kasus itu, namun Imam memilih memantau perkembangan di persidangan, termasuk pengungkapan fakta-fakta ke arah keterlibatan orang lain.

Sebelum dilimpahkan, masa penahanan kedua tersangka di Lapas Mataram sempat diperpanjang setelah habis masa waktu 40 hari. Perpanjangan 60 hari sampai berkas dinyatakan lengkap. Namun belum terlalu jauh, berkas sudah dinyatakan siap untuk disidangkan oleh JPU. (ars)

Menurun, Nilai UNBK SMA/MA dan SMK Dari Hal. 1 Sementara pada UNBK SMA/MA jurusan IPS tahun ajaran 2016/2017 jumlah nilai rata-rata sebesar 263,25, sedangkan pada UNBK SMA/ MA jurusan IPS tahun ajaran 2018/2019 menurun dengan jumlah nilai rata-rata sebesar 240,24. Sedangkan terjadi kenaikan, pada UNBK SMA/ MA Jurusan Bahasa tahun ajaran 2016/2017 jumlah nilai rata-rata sebesar 285,78, sedangkan pada UNBK SMA/ MA Jurusan Bahasa tahun ajaran 2018/2019 terjadi kenaikan jumlah nilai ratarata sebesar 291,07.

Sukran mengatakan, dengan pelaksanaan UNBK 100 persen di SMA/MA dan SMK membuat tidak ada lagi keraguan pihaknya pada ketidakjujuran pelaksanaan.

Meskipun begitu, bukan berarti UNKP tidak jujur. “Inilah potret asli kita, kelihatan betul, sehingga bisa kita memunculkan langkah-langkah perbaikan, perbaikan proses belajar mengajar,” ujar Sukran.

Ditanya penyebab menurunnya rata-rata jumlah nilai UNBK, Sukran tidak bisa memastikan faktor penyebabnya.

Ia menjelaskan, pada pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Berbagai sisi di pendidikan harus dilihat, mulai dari guru, sarana dan prasarana, manajemen sekolah, termasuk kepala sekolah.

“Tidak bisa kita pisah se-

cara parsial, pasti terkait semua, mulai dari guru, sarpras, kepala sekolah, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, manajemen, dan pengelolaan pendidikan sendiri, kita. Harus komprehensif,” pungkasnya.

Sementara dalam merayakan kelulusan, sebagian besar siswa melakukan aksi coratcoret dan konvoi di jalan. Hal ini sangat membahayakan keselamatan siswa dan masyarakat pengguna jalan lainnya.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara.

Sejumlah siswa SMA yang melakukan konvoi terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil pick up yang lokasinya tidak jauh dari pertigaan menuju The Oberoi Hotel.

Akibat kecelakaan ini, 1 siswa SMPN 1 Gangga bernama Rosandia (15) yang ikut konvoi bersama siswa SMA meninggal akibat kecelakaan. Tidak hanya itu, 15 lainnya terluka.

Sedangkan dari para penumpangpickup, mereka yang diduga mengalami patah tulang dan luka lecet adalah, Aisyah (4) dan Sahdan (56). Menurut keterangan perawat yang menangani korban, kondisi patah korban harus dipastikan melalui rontgen. Aisyah juga mendapat jahitan 3 buah di bagian kepala sebalah atas pelipis kiri.

Selain itu, korban penumpang pick up yang mengalami luka ringan antara lain, Sahdi (43) – sopir, Suparjo (45), Inaq Yuni (40) – ibu dari korban

Aisyah, Sulhan (15), Fadli (13), Rahman (14), Arya Gunawan (13), Yusril (17), Saharudin (16), dan Habib (9). Seluruh korban berasal dari dusun dan desa yang sama.

Kronologi kejadian sebagaimana diungkap Kasat Lantas Polres Lombok Utara, Iptu Agus Pujianto, lakalantas melibatkan mobil Daihatsu Grand Max Nopol BH 9588 AR, yang dikendarai Sahdi, asal Dusun Salik, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Mobil yang dikendarai Sahdi melaju dari arah Timur ke Barat (arah Tanjung menuju Mataram). “Sesampai di TKP, mobil oleng ke kanan (ke utara) dan langsung membentur 2 sepeda motor yang saat itu tengah konvoi, antara lain motor Suzuki New DR 2689 HQ dan Vario DR 4179 HG yang datang dari arah berlawanan,” ujar Agus.

Motor Suzuki diketahui dikendarai oleh Fahril Husaini berboncengan dengan Ajib Gunadi, dan motor Vario dikendarai oleh Soni Rosandia (korban meninggal) yang membonceng Nizar Hakiki.

“Akibat Kejadian, pengemudi sopir dan penumpangnya mengalami luka - luka dan masih dirawat di RSUD Tanjung. Sedangkan pengendara motor Fahril Husaini, Ajib Gunadi dan Nizar mengalami luka - luka dan masih dirawat. Korban atas nama Soni meninggal dunia karena mengalami luka di kepala,” terangnya. (ron/ari)

Di samping itu menyerahkan seragamnya untuk disumbangkan kepada orang yang membutuhkan.

“Sudah jelas kita himbau setelah mereka melakukan UN agar menyerahkan semua atribut sekolah untuk disumbangkan,” kata Hudri.

Di tempat ini, sebanyak 436 siswa peserta UNBK lulus semua. Kelulusan UN tahun ini ditentukan murni oleh sekolah.

Masih maraknya aksi coratcoret baju dan konvoi pada setiap kali pengumumam kelulusan juga mendapat sorotan Ketua PGRI NTB H. Ali H. Arahim. Dia menilai, pemerintah dan sekolah sudah berupaya untuk tidak membiarkan para siswa-siswi melakukan

coret-coretan seragam sekolahnya, tidak melakukan konvoi di jalanan dan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Apa yang dilakukan pemerintah itu sudah maksimal, untuk melindungi para siswanya agar tidak berbuat hal-hal negatif. Hanya saja, mengharapkan pemerintah saja tidak bisa. Dibutuhkan kerjasama antara ekosistem pendidikan lainnya seperti orang tua dan lingkungan sekitar.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. Sukran mengatakan pihaknya tidak memberikan surat resmi untuk melarang coret seragam atau konvoi. Hal itu sudah langsung diatur oleh sekolah. (ron/dys)

Konvoi, Puluhan Pelajar di Sumbawa Terjaring Razia Sumbawa Besar (Suara NTB) Aksi corat-coret masih menjadi kebiasaan para pelajar dalam merayakan kelulusannya. Bahkan tak jarang melakukan aksi konvoi di jalan dengan melanggar ketentuan lalu lintas. Seperti para puluhan pelajar yang terjaring razia polisi, Kamis (3/5) kemarin.

Pantauan di lapangan, puluhan pelajar tersebut terjaring dalam Operasi Patuh Gatarin 2018 saat melakukan aksi konvoi di seputaran Kota Sumbawa. Para pelajar ada yang tidak menggunakan helm, berboncengan tiga, tidak membawa kelengkapan kendaraan dan lainnya. Kendaraan puluhan pelajar tersebut kemudian diamankan ke Polres dan dikenakan tilang.

KBO Satlantas Polres Sumbawa, Ipda I Ketut Genep menyebutkan pihaknya mengamankan sebanyak 67 kendaraan dalam operasi Patuh Gatarin yang dilakukan. Pelanggaran didominasi oleh para pelajar yang melakukan aksi konvoi. “Operasi yang kita lakukan tidak menghususkan untuk pelajar konvoi merayakan kelulusan. Kebetulan kita sedang melaksanakan operasi patuh dan para pelajar ini menggunakan kendaraan tidak sesuai ketentuan. Ada yang berbonceng tiga, tidak menggunakan helm, tidak dilengkapi surat-surat kendaraan dan lainnya,” ujarnya.

Ditegaskannya, siapapun yang melanggar aturan lalu lintas di jalan tetap akan ditindak. Tak terkecuali para pelajar yang melakukan konvoi. Pada prinsipnya, untuk membuat situasi lalu lintas aman dan lancar untuk mengurangi angka kecelakaan. (ind)

(Suara NTB/ind)

AMANKAN KENDARAAN - Polisi saat mengamankan kendaraan pelajar yang melakukan aksi konvoi di jalan yang melanggar aturan lalu lintas.

Pemprov Dapat Kuota Formasi Khusus CPNS 2018 Dari Hal. 1 Ia mengatakan tenaga akuntansi keuangan dan akuntansi barang masih sangat terbatas di pemprov NTB. Hampir semua OPD membutuhkan tenaga akuntansi keuangan dan akuntansi barang. STAN merupakan sekolah kedinasan yang berada di bawah Kemenkeu.

Ditanya mengenai adanya beberapa kabupaten/kota yang diminta mengusulkan formasi CPNS tambahan, Yus mengatakan belum memperoleh informasi tersebut. Namun, jika ada permintaan dari pusat, biasanya langsung ke pemda kabupaten/kota. Untuk Pemprov NTB sendiri, tidak ada formasi tambahan selain 700 formasi umum dan 70 formasi khusus yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

Diketahui, Pemprov NTB dan sembilan kabupaten/kota telah mengajukan usulan formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) sebanyak 20.491 formasi. Dari sebelas entitas pemerintahan di NTB, hanya Pemda Dompu yang tidak mengajukan usulan CPNS 2018 hingga akhir Januari lalu.

Sepuluh pemda yang mengajukan usulan CPNS 2018 ke Kemen PANRB yakni Pemprov NTB sebanyak 5.554 formasi, Kota Mataram 250 formasi, Lombok Barat 1.800 formasi, Lombok Utara 578 formasi. Selanjutnya, Lombok Tengah 3.198 formasi, Lombok Timur 4.992 formasi, Sumbawa Barat 737 formasi, Kota Bima 273 formasi, Kabupaten Bima 1.798 formasi dan Sumbawa 1.311 formasi.

Hingga saat ini pemerintah pusat belum menetapkan jumlah kuota formasi untuk masing-masing daerah. Pemda masih menunggu dari Kemen PANRB. Setelah menyampaikan usulan formasi, kata Yus, Pemda diminta merincikan rasio belanja aparatur terhadap belanja publik yang terdapat dalam APBD masing-masing daerah jika ada tambahan jumlah PNS sebanyak itu.

Untuk Pemprov NTB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB telah melakukan perhitungan. Persyaratan utama daerah mendapatkan kuota CPNS jika belanja aparatur di bawah 50 persen.

Dari hasil hitungan BPKAD, Pemprov hanya mampu membayar gaji, TKD sampai Diklat sebanyak 700 CPNS. (nas)

Mori Hanafi Berharap Perayaan Kelulusan Lahirkan ”Coretan” Prestasi Baru Dari Hal. 1 “Kalau ingin menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang berprestasi. Demikian juga jika ingin langsung terjun ke dunia usaha atau dunia kerja, harus tetap berprestasi. Dengan demikian, kita bisa menjadikan masa sekolah sebagai masa yang bermanfaat,” imbau politisi Partai Gerindra lulusan magister di salah satu Universitas di Australia ini.

Di Pilkada NTB 2018 ini, pasangan TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori), telah menyusun rangkaian program strategis di bidang pendidikan yang akan dikerjakan jika terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur NTB. Program pertama adalah pengadaan fasilitas dan jaringan internet memadai di sekolah-sekolah, termasuk di 1.000 pondok pesantren di seluruh NTB. Dengan program ini di-

harapkan ke depan akan tercipta generasi penerus yang tidak saja maju, namun juga berakhlak. Generasi yang modern, namun juga islami, generasi yang mengerti teknologi, namun juga Qurani.

Program berikutnya, pasangan Ahyar-Mori juga menyiapkan beasiswa untuk tingkat SD hingga SMA/sederajat. Program beasiswa ini akan menambah aneka beasiswa yang sebenarnya sudah ada. Prinsipnya, pasangan nomor urut dua ini akan mencari talenta pelajar atau anak-anak terbaik untuk mendapatkan beasiswa.

Selain itu, pasangan AhyarMori juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan profesi guru. Duet calon pemimpin NTB nomor urut 2 ini menegaskan, akan mengupayakan para guru terangkat derajatnya. Pasangan Ahyar-Mori meyakini bahwa guru yang berkualitas akan menghasil-

kan lulusan berkualitas pula.

Program atau janji kerja kelima adalah memberikan tunjangan untuk guru ngaji dan marbot. Ini merupakan program spesifik yang hanya menjadi ciri khas Ahyar-Mori di Pilkada NTB. Terkait janji kerja ini, dalam berbagai kesempatan, Mori Hanafi telah berulangkali menegaskan tersedianya ruang fiskal untuk merealisasikan tunjangan ini.

Mori Hanafi, mengemukakan dalam APBD NTB, Pemerintah Provinsi mengalokasikan pemberian tunjangan bagi para Marbot sebesar Rp1 juta per marbot. Namun, tunjangan untuk para guru ngaji belum dialokasikan anggaran.

Menurutnya, jika jumlah guru mengaji se-NTB itu berjumlah sekitar 10 ribu orang dan diberikan tunjangan per orang sebesar Rp1 juta, maka anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp10 Miliar.

“Kami rasa dari Total

APBD Provinsi NTB itu sekitar Rp6 triliunan lebih, anggaran sebesar Rp10 Miliar itu tidak terlalu membebani APBD kita. Apalagi jika kita bandingkan dengan manfaat dari pemberian tunjangan bagi guru ngaji ini tentu akan lebih memotivasi para guru ngaji kita untuk memberikan pengajaran Al-Qur’an bagi generasi muda kita,” tutup Mori.

Selanjutnya, janji kerja ke enam adalah percepatan peningkatan sarana prasarana, mutu/kualitas pendidikan formal dan informal di semua daerah. Janji kerja ini tak terlepas dari masih banyaknya institusi pendidikan formal dan informal di NTB yang kondisinya belum layak. Intervensi kebijakan ini diharapkan membuat fasilitas pendidikan dari Sape hingga Ampenan benar-benar layak.

Dalam janji kerja ketujuh, pasangan Ahyar-Mori berencana akan mengirimkan pelajar dan mahasiswa berprestasi ke

sekolah dan kampus terbaik di luar negeri. Dalam hal ini, salah satu yang dimaksud dengan pelajar dan mahasiswa berprestasi juga termasuk para penghafal Al Qur’an yang saat ini belum mendapatkan apresiasi yang cukup layak dari pemerintah daerah di NTB. Dalam janji kerja ke delapan, Ahyar-Mori menegaskan akan memperkuat kemandirian usaha pondok pesantren untuk semua Ponpes di NTB. Dan kesembilan, pasangan Ahyar-Mori akan memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi guru honorer. Ia menegaskan, para guru honorer selama ini telah mendarmabaktikan diri untuk mendidik manusia NTB. Namun, penghasilan yang mereka dapatkan masih sangat jauh dari kata layak. “Karena itulah, pasangan Ahyar-Mori berkomitmen untuk memberikan jaminan kesejahteraan untuk para guru honorer,” pungkas Muti. (tim)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 4 Mei 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

(Suara NTB/fan)

Pimpinan Wilayah VII Denpasar PT. Pegadaian (Persero), Nuril Islamiah (lima dari kiri) bersama Kadispora NTB, Hj. Husnaniidiaty Nurdin (lima dari kanan), Asisten III Setda Pemprov NTB, Drs. Imhal (empat dari kiri), Kadispora Kota Mataram, Amran M. Amin (empat dari kanan), Inspektur Wilayah Pegadaian Denpasar, I Wayan Muliarta, Ketua Panitia, Syamsuddin, Deputi Bisnis Pegadaian Area Ampenan, Julianto, Ketua PBSI NTB, H. Junaidin Yaman, Ketua PBSI Kota Mataram, Prof. Ir. Surya Hadi M. Sc, Ph.D dan Manajer Bisnis Analis Kanwil VII Denpasar, Agus K. Saputra mengepalkan tangan salam olahraga.

(Suara NTB/fan)

Pimpinan Wilayah VII Denpasar PT. Pegadaian (Persero), Nuril Islamiah menunjukkan sebuah hadiah doorprize utama berupa sampel batangan emas bagi peserta yang beruntung mendapat doorprize.

(Suara NTB/fan)

Pimpinan Pegadaian Cabang Ampenan, Utma Rohdiarsya menyerahkan medali pada juara di kelas usia dini.

(Suara NTB/fan) (Suara NTB/fan)

Ketua PBSI Kota Mataram, Prof. Ir. Surya Hadi M. Sc, Ph.D dan Pimpinan Pegadaian Cabang AmpenanUtma Rohdiarsya berpose bersama sejumlah peserta juara di tujuh kategori pertandingan.

Ketua PBSI Kota Mataram, Prof. Ir. Surya Hadi M. Sc, Ph.D didampingi Pimpinan Pegadaian Cabang Ampenan, Utma Rohdiarsya dan Ketua Paniti, Syamsuddin menyerahkan bingkisan kepada peserta yang terpilih sebagai pemain terbaik.

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mataram (Suara NTB) Dukungan pihak perusahaan untuk mendukung pembinaan olahraga di NTB mulai terlihat. Kali ini pihak Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian telah menunjukkan kepeduliannya untuk membantu membina olahraga di NTB. Di Hari Ulang Tahunnya ke- 117 yang jatuh pada tanggal 1 April lalu, perusahan yang memiliki visi sebagai bisnis terpadu dalam bisnis gadai itu menggelar Kejuaraan Bulutangkis Terbuka di GOR Junaidin Badminton Club (JBC), 29 April hingga 2 Mei 2018. Kejuaraan yang bertemakan “Pegadaian #G5tar Open se NTB” itu melibatkan 240 peserta dari kabupaten/kota se- NTB. Kejuaraan bulutangkis yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp 27 juta itu berlangsung semarak. Pasalnya selain menyiapkan hadiah uang pembinaan, medali dan piagam penghargaan, pihak Pegadian juga memberikan hadiah doorprize utama berupa tiga batangan emas seberat masing-masing satu gram bagi tiga peserta yang beruntung.

Hadiah doorprize berupa batangan emas itu diserahkan langsung oleh Pimpinan Wilayah (Pinwil) Pegadaian Bali - Nusra, Nuril Islamiah di acara pembukaan event, 29 April lalu. Acara itu dihadiri Asisten III Setda Pemprov NTB, Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, Ketua PBSI Kota Mataram, Prof.

Ir. Surya Hadi, M. SC, Ph. D dan Ketua PBSI NTB, Junaidin Yaman. Selain itu hadir juga Pimpinan Cabang Pegadaian Ampenan, Utma Rohdiarsya dan Kadispora Kota Mataram.

Pimpinan Cabang Pegadaian Ampenan, Utma Rohdiarsya yang diwawancara Suara NTB di sela-sela kejuaraan berlangsung mengatakan, kejuaraan terbuka bulutangkis yang digelar dalam rangkaian HUT Pegadaian itu digelar oleh PBSI Kota Mataram. Sementara itu pihak Pegadaian sebagai sponsor utama event tersebut.

“Pegadaian sebagai pihak sponsor event ini. Kami lakukan hal ini sebagai misi sosial pegadaian dalam mendukung pembinaan olahraga di NTB khususnya Kota Mataram. Dan Pegadaian siap jadi bapak angkat pembinaan bulutangkis, khususnya di Kota Mataram,” jelasnya.

Di tempat yang sama Ketua PBSI Kota Mataram, Prof. Ir. Surya Hadi mengatakan bahwa lewat event tersebut pihaknya berharap akan muncul bibit atlet yang berprestasi nasional. Khususnya bibit atlet asal Kota Mataram yang berprestasi akan dijaring untuk dipersiapkan mewakili Kota Mataram di

event regional NTB hingga nasional.

“Kami harapkan lewat event ini dapat menelurkan bibit atlet andal. Khususnya atlet Kota Mataram yang juara di event ini akan kita persiapkan mengikuti Porprov NTB bulan November 2018,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Panitia Pertandingan, Syamsuddin melaporkan event itu melibatkan 240 atlet dari kabupaten/kota. Mempertandingan tujuh kategori pertandingan, yakni taruna putra/putri, remaja putra/putri, pemula putra/putri, anak-anak putra/putri, usia dini putra/putri, ganda dewasa putra/ putri dan ganda veteran putra. (fan/*)

Pimpinan Wilayah VII Denpasar PT. Pegadaian (Persero), Nuril Islamiah memberikan sambutan.

Aksi Corat-coret Warnai Kelulusan di Lotim Selong (Suara NTB) Aksi konvoi dan corat-coret seragam sekolah masih mewarnai pengumuman kelulusan untuk siswa SMA/ SMK sederajat di Kabupaten Lotim untuk tahun 2018 ini. Tindakan ini tidak dapat dikontrol setiap tahunnya meskipun instansi terkait sudah melakukan berbagai macam cara.

Aksi corat-coret baju dan mewarnai rambut di Lotim seperti terlihat disepanjang jalan raya MasbagikSelong. Jalur utama atau jalan protokol ini kerap dijadikan lintasan oleh para pelajar laki-laki maupun perempuan untuk merayakan keberhasilannya menyelesaikan pendidikan tingkat SMA/sederajat.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (3/5), Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Lotim, H. Mashun, mengaku sudah melayangkan surat ke 63 SMA dan 83 SMK negeri/swasta di Lotim yang mengikuti UN tahun ini.

Dalam surat itu, dijelaskan bahwa pihak sekolah diimbau mengadakan pengumuman dan perpisahan siswa di sekolah dengan mengundang wali murid, meminta pihak sekolah supaya melakukan pemungutan seragam sekolah untuk disumbangkan ke siswa yang lain dan lainnya.

Terkait dengan masih adanya siswa yang masih melakukan aksi corat-coret dan konvoi, H.Mashun mengaku bahwa fenomena itu tidak dapat dikontrol

karena merupakan suatu “tradisi” dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun pengumuman hasil UN dilakukan pada sore hari dengan melibatkan orang tua siswa. Hal senada disampaikan Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, bahwa pihaknya sudah mengumpulkan semua kepala madrasah di Lotim supaya mengawasi dan mengingatkan para siswa untuk tidak melakukan konvoi maupun corat-coret dalam merayakan kelulusannya yang diumumkan pada Kamis (3/5). Kemudian pihak sekolah menindaklanjutinya dengan mengumpulkan seluruh orang tua siswa supaya orang tua dapat bersikap tegas terhadap buah hatinya. (yon)

Fokus Tangani Kemiskinan

Disperindag Sentuh Pelaku IKM Giri Menang (Suara NTB) Persoalan kemiskinan di Lombok Barat (Lobar) menjadi atensi bagi Pemda setempat melalui semua organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang memiliki kantong kemiskinan dari para pelaku usaha kecil menengah yang cukup tinggi.

Karena itu, Disperindag pun sejak beberapa tahun terakhir memaksimalkan program pemberdayaan bagi pelaku IKM yang ada di Lobar.

Melalui Bidang Industri, Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (Ilmea) terus gencar melakukan bimtek dan pemberian bantuan bagi para pelaku IKM, salah satunya perbengkelan. Kasi logam Dan Mesin Bidang Ilmea Agus Putrawan Hardi, ST, M.Eng menyatakan, pihaknya sudah menggelar bimtek perbengkelan dan bantuan alat bagi IKM bengkel berupa tambal ban elektrik. “Ini diprioritaskan bagi warga miskin yang terdata dalam TNP2K, bimtek tahun lalu tidak ada bantuan alat tapi dalam rangka mengentaskan kemiskinan kita kasih bantuan,” kata Agus. Dengan bantuan alat ini membantu dan memudahkan pelaku IKM bengkel bisa terbantu dalam bekerja. Jumlah IKM yang dilatih sebanyak 60 orang di selat Narmada. Mereka juga diberikan alat masing-masing satu unit.

Selain bimtek pelaku IKM bengkel, pihaknya melakukan pelatihan las bagi 20 orang IKM las dengan produk box shop di SKB Gerung.

Box shop ini bisa membantu permasalah lapak PKL yang kumuh.

Box shop ini menjadi salah satu so-

lusi bagi penanganan PKL tersebut.

Selain itu produk ini menjadi produk inovasi bagi pelaku IKM sebab sebab selama ini hanya berkutat beberapa produk seperti terali, pintu dan lainlain. Hal ini Dalam dalam rangka mendukung pasar modern.

Kedepan box shop ini akan dibuat lebih banyak sebab banyak yang memesan. Pengendara box shop ini akan melibatkan para IKM yang ikut pelatihan. Sebab beberapa persoalan yang dihadapi ketika sudah dilatih namun perlu disiapkan pekerjaan, selain mereka mencari sendiri. Sehingga mereka mendapatkan penghasilan dan keluar dari kemiskinan. “Kalau dulu-dulu setelah pelatihan selesai, memjadi beban kita, sekarang ini bagaimana setelah pelatihan,” tukasnya.

Kabid Ilmea Agus Marianto menyatakan dalam rangka menurunkan angka ini kemiskinan, pihaknya sudah melaksanakan pembekalan pelatihan kepada kelompok kelompok IKM yang ada, salah satunya IKM pada sesi perbengkelan dengan menggunakan tenaga instruktur yang memang sudah ahli di bidangnya. Untuk pembekalan pelatihan sendiri lanjut dia, khusus angkatan pertama diselenggarakan selama tiga hari yang menghadirkan perwakilan peserta dari sepuluh kecamatan.

Setiap kelompok menghadirkan 20 orang peserta yang terdiri dari masyarakat miskin. ”Kegiatan ini

terdiri dari 60 orang yang terbagi dalam tiga angkatan, di mana masing-masing angkatan berjulmah 20 orang terdiri dari perwakilan seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Lobar,” ungkapnya. ‘’Semua peserta dibekali pelatihan dalam rangka membangun dan mengasah kemampuan peserta supaya memiliki kompetensi, sehingga keahlian yang dimiliki peserta bisa menjadi modal dalam menguasai bidang IKM yang mereka geluti,’’ ujar Agus.

Selain itu pihaknya memberi dan menyerahkan bantuan alat Tambal Ban Elektrik kepada masing-masing peserta. Bantuan ini diakomodir berdasarkan kebutuhan peserta agar bisa digunakan dan langsung bisa dipraktekkan oleh mereka.

Pemberian bantuan alat Tambal Ban Elektrik ini diharapkan dapat meningkatkan performa bengkel masing-masing peserta, karena alat ini lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan tambal ban biasanya. ”Keunggulan alat ini adalah lebih ramah lingkungan dan aman karena tidak menggunakan api, proses pengerjaan lebih simpel dan lebih cepat.

Selain itu daya listrik yang dibutuhkan sebesar 75 Watt dengan waktu pemanas selama dua menit dan dilengkapi dengan bahan anti lengket,” katanya. (her/*)

Pelatihan bengkel bagi 60 pelaku IKM

Agus Putrawan Hardi

Produk Box Shop hasil buatan dari pelaku IKM