Edisi Selasa, 30 Januari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

SELASA, 30 JANUARI 2018

16 HALAMAN NOMOR 267 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Mori Serukan Penyelenggara Lombok Marathon Minta Maaf Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, menyarankan agar Pemprov NTB dan panitia penyelenggara Lombok Marathon menyampaikan permintaan maaf secara tulus. Hal ini demi menjaga kehormatan daerah yang sudah tercoreng akibat kelalaian penyelenggara. Solusi itu menjadi salah satu hal yang diutarakan Mori Hanafi saat dikonfirmasi wartawan terkait penyelenggaraan Lombok Marathon yang diwarnai protes keras dari para peserta, akhir pekan kemarin.

‘’Kita minta maaf dulu pada semua pihak yang merasa kecewa, yang merasa terganggu, yang merasa dirugikan. Apabila diperlukan, bahkan, biaya yang dikeluarkan peserta kita kembalikan. Ini untuk menjaga kehormatan,’’ sarannya, Senin (29/1). Selain permintaan maaf, Mori juga menawarkan solusi lain, yaitu melakukan proses penelusuran internal untuk mengetahui di mana muara dari kekacauan penyelenggaraan ini. ‘’Tapi itu internal, tidak perlu kita ungkap kepada publik. Tidak

perlu orang banyak tahu,’’ tegasnya. Mori juga mendukung jika upaya serupa ditempuh oleh rekan-rekannya di DPRD NTB. Secara pribadi, Mori menyayangkan kesalahan fatal yang mencoreng nama baik daerah ini. ‘’Kita, DPRD NTB sangat menyayangkan kejadian ini. Ini kejadian yang tidak perlu terjadi, dan juga memalukan,’’ tegasnya. Menurut Mori, Lombok Marathon ini adalah ajang tahunan yang seharusnya terselenggara pada 2017 lalu. Namun, penyelenggaraannya saat itu memang tertunda akibat adanya

erupsi Gunung Agung, di Bali yang bisa dimaklumi. Namun, Mori tidak habis pikir, dengan penundaan yang cukup lama itu, seharusnya panitia mampu menyelenggarakan kegiatan dengan persiapan yang lebih matang. ‘’Peserta itu sudah banyak yang mendaftar pada saat tahun lalu. Artinya kan sebetulnya, justru dengan penundaan tersebut, seharusnya persiapannya jauh lebih matang. Bayangin aja, ditunda sebulan setengah. Kok justru malah lebih amburadul,’’ sesalnya. Bersambung ke hal 15

H. Mori Hanafi (Suara NTB/dok)

Polda NTB Usut Event Lombok Marathon Mataram (Suara NTB) Sebagai bagian dari masyarakat NTB, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si mengaku kecewa dengan penyelenggaraan Lombok Marathon 2017, yang berlangsung Minggu (28/1) lalu. Ia melihat ada indikasi pidana pada penyelenggaraan kegiatan

itu dan meminta jajarannya di Ditreskrimsus dan Ditreskrimum untuk turun mengusut. Kapolda NTB mengaku hadir di lokasi bersama Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin,SH. M.Si menyaksikan langsung kekacauan itu. Bersambung ke hal 15

Protes ke PT.MacMahon Indonesia Berlanjut

Bupati KSB Sebut Rekrutmen Sudah Profesional

TO K O H Belum Semantap Komoditas Jagung GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengakui bahwa ada sedikit masalah terkait budidaya tanaman tebu di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Banyak petani tebu yang beralih menanam jagung dinilai karena industri gula baru terbangun di daerah tersebut. ‘’Jadi pabriknya baru jadi. Sehingga industrinya memang belum semantap jagung. Kalau jagung memang sudah ada pembelinya sejak dulu,’’ kata gubernur dikonfirmasi Suara NTB usai salat Zuhur di Masjid Al Amin Kompleks Kantor Gubernur, Senin (29/1) siang. Bersambung TGH.M.Zainul Majdi ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Kawasan Kelas Dunia KAWASAN Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika telah ditetapkan menjadi kawasan pariwisata oleh pemerintah pusat. Sebagai destinasi yang akan menjadi kawasan wisata kelas dunia, kerapian dan ketertiban di daerah tersebut harus menjadi perjhatian pokok, termasuk mengenai keberadaan pedagang asongan. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM mengatakan saat ini pengelola kawasan, PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sedang membangun pusat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Suara NTB/dok) (UMKM). Pusat UMKM ini H. Chairul Mahsul akan menjadi pusat penjualan oleh-oleh atau suvenir kepada wisatawan yang berkunjung ke KEK Mandalika. Bersambung ke hal 15

H. W. Musyafirin

’’

Taliwang (Suara NTB) Protes rekrutmen karyawan PT.MacMahon Indonesia berlanjut. Protes terjadi menyusul gagalnya 2.965 pelamardalamrekrutmentersebut.Peserta tes, terutama yang berasal dari desa di lingkar tambang, mendesak agar tetap diluluskan. Karena mereka menganggap paling layakmendapatkanposisibekerjadiperusahaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) ini.

Rekrutmen sudah sangat profesional. Karena telah dilakukan oleh lembaga independen dan berkompeten di bidangnya

’’

Pantauan Suara NTB, bentuk protes warga dengan menututp gate di Kecamatan Maluk maupun di Kecamatan Sekongkang terjadi hingga kemarin. Aksi penutupan gate (Gate Benete) berlangsung sejak Sabtu (28/1). Aksi yang sama juga terjadi di Kecamatan Sekongkang. Penutupan juga dilakukan di Gate Swiss di Desa Tongo. Aksi ini berlanjut hingga hari Senin (29/1). Bersambung ke hal 15

Jadi kami melihat keberpihakannya ke tenaga kerja lokal sudah sangat bagus

Thamzil

Proyek Dermaga Apung di Kuta Mulai Rusak Praya (Suara NTB) Proyek dermaga apung di Kuta, Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) mulai rusak. Plat pengikat dermaga dengan tiang pancang mulai terputus. Warga pun meminta segera dilakukan perbaikan. Pantauan Suara NTB Minggu (28/1) lalu, proyek yang didampingi Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Loteng ini sudah rampung. Nelayan bahkan sudah menggunakan untuk sandaran perahu. Proyek senilai Rp 4.335.872.000 itu diketahui dikerjakan Dinas Perhubungan Lombok Tengah, berbahan dasar Modular Float System atau kubus apung. Namun di beberapa titik mulai terlihat kerusakan. Ring plat yang mengikat tiang pancang dengan kubus apung lepas di beberapa titik. Bunyi gesekan plat dengan tiang beton terdengar keras di antara debur ombak. Menurut Daya Karisman, seorang nelayan, itu terjadi beberapa pekan lalu. Ketika gelombang cukup besar menghantam dermaga, kubus apung naik beberapa

meter, sehingga gesekan antara plat dengan tiang semakin keras. “Di ujung dermaga sudah ada empat plat yang lepas,” kata Daya. Sejumlah plat lainnya diperkirakan akan ikut terlepas ketika dermaga diterjang ombak besar. ‘’Coba lihat, ini saja sudah robek platnya. Kalau datang ombak besar lagi, bisa lepas,’’ sebutnya. Sebagai nelayan biasa, ia mengaku hanya bisa memanfaatkan dermaga itu. Tapi menurutnya pengerjaan belum maksimal, terlihat dari plat yang digunakan. ‘’Ini platnya tipis, gampang robek dan lepas. Kalau platnya agak tebal, mungkin ndak begini,’’ ujarnya. Nelayan lainnya H. Sarafudin juga mengaku bersyukur dengan keberadaan dermaga itu. Namun ketika ada kerusakan, diharapkan segera dilakukan perbaikan. ‘’Kan masih ada masa pemeliharaan,’’ katanya. Posisi proyek itu masuk dalam garis pantai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, beberapa kilometer dari zona inti I Mandalika. Pada papan nama yang ditancap di ujung gang, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

LEPAS - Plat pengikat kubus apung dengan tiang pancang yang terlepas. Sementara perahu nelayan tampak bersandar di proyek Dermaga Apung Kuta yang sudah rampung dikerjakan Dinas Perhubungan Lombok Tengah (atas).

Piutang Hasil Penjualan Saham DMB

Gubernur Ancam Serahkan ke Kejaksaan

(Suara NTB/nas)

KETERANGAN - Asisten II Setda NTB, H. Chairul Mahsul didampingi Asisten I Setda NTB, M. Agus Patria memberikan keterangan soal hasil penjualan saham 6 persen sekitar Rp 400 miliar yang belum masuk ke kas daerah.

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan deadline atau batas waktu kepada PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) untuk segera menyelesaikan piutang daerah atas hasil penjualan saham 6 persen sampai 16 Februari mendatang. Jika PT. DMB dan PT. Multi Daerah Bersaing (MDB) tidak ada iktikad baik, menyelesaikan tunggakan hasil penjualan saham sekitar Rp 400 miliar ke kas daerah, gubernur akan menyerahkan penagihannya ke Ke-

jaksaan Tinggi (Kejati) NTB sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Hal tersebut diungkapkan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM didampingi Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Dr. M. Agus Patria, SH, MH, Senin (29/1) siang. Hadir juga Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Ahmad Nur Aulia, S.STP dan Kepala Biro Humas dan Protokol Seda NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME. Sebelumnya, Gubernur telah memang-

gil Asisten I, Asisten II dan Asisten III di ruang kerjanya. “Yang menjadi atensi beliau adalah soal hasil penjualan saham PT. DMB. Pesan beliau jelas dan tegas bahwa satu rupiah pun yang namanya hak daerah harus masuk ke kas daerah,” kata Chairul. Berdasarkan catatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), uang hasil penjualan saham PT. DMB yang belum masuk ke kas daerah sekitar Rp 400 miliar. Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 30 Januari 2018

Halaman 2

(Suara NTB/ist)

DITERBANGKAN ANGIN - Petugas Dinas Sosial memberikan bantuan ke korban puting beliung yang atap rumahnya diterbangkan angin di Lingkungan Bintaro, Ampenan, Senin (29/1).

Prioritaskan Pembangunan Drainase PENYUSUNAN program kerja tahun 2018 di kota Mataram yang berakhir di akhir bulan ini membuat pemerintah kelurahan segera melaksanakan MPBM. Seperti yang dilakukan di kelurahan Turida yang melaksanakan pertemuan MPBM pada Senin (29/1). Lurah Turida, Agung Purnawarman mengatakan, pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua atau terakhir untuk menyetujui program yang akan disusun di tahun ini. “Yang pertama diadakan pertemuan dengan seluruh kepala lingkungan se-Turida untuk (Suara NTB/uul) mendengarkan aspirasi dan Agung Purnawarman masukan dari mereka,” terangnya. Sedangkan pertemuan MPBM sekarang dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh aparatur kelurahan. “Mereka memberikan masukan atau kritik terkait program yang disusun, kita banyak menerima masukan dari mereka,” jelasnya. Program kerja yang paling diprioritaskan di tahun ini di kelurahan Turida adalah pembangunan drainase. “Kita melihat program dari Dinas PU untuk pembangunan sarana dan prasarana, selain juga itu memang usulan masyarakat sendiri,” kata Agung. Pembangunan drainase ini dirasa penting karena ada lingkungan yang saat hujan besar tergenang air cukup parah. “Terutama di lingkungan Gerung Indah yang airnya sampai masuk pemukiman warga, makanya mereka minta drainasenya diperbaiki,” jelasnya. Selain di lingkungan Gerung Indah, juga di lingkungan Turida Barat terdapat saluran yang berada di dekat bangunan sekolah yang perlu dikeruk. “Endapan yang ada di saluran tersebut sudah mengendap terlalu lama jadinya air tidak bisa mengalir,” imbuh Agung. Jalan di depan kantor lurah juga, tambahnya, dulu begitu tetapi setelah dilakukan pengerukan sekarang kedalaman saluran sudah cukup dalam. “Masyarakat di Gerung Indah juga meminta agar ada peninggian jalan setinggi 1 meter karena itu yang menyebabkan genangan air dan posisi jalan membuat cekungan,” terangnya. Nantinya usulan program ini, kata Agung, akan kembali bersaing dengan kelurahan lainnya di tingkat kecamatan dan Kota untuk mendapatkan tender proyek tersebut. (uul)

Pemkot Harus Menahan Diri KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., meminta Pemkot Mataram menahan diri menerima masuknya investor ke Kota Mataram. Ini menyusul belum keluarnya hasil evaluasi Perda RTRW Kota Mataram dari pemerintah pusat. “Posisinya sekarang kita hanya bisa menunggu dari pemerintah pusat,” katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (29/1). Dia menduga belum keluarnya hasil evaluasi ini berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2PB). Sebab, menurut Wiska, (Suara NTB/fit) dari awal pembahasan PerI Gede Wiska da ini, masalah LP2B masih menjadi ganjalan. “Memang persoalan intinya ada di LP2B. Kita kemarin sempat membahas soal lahan abadi. Memang ketemunya di Pansus dan eksekutif waktu itu sekitar 400 hektar. Itupun lahan - lahan yang produktif, posisinya dekat sungai,” ujarnya. Di provinsi sudah ada perda tentang lahan abadi. Oleh provinsi, Pemkot Mataram diminta menetapkan berapa pun lahan pertanian yang ada sebagai LP2B. Yang menjadi persoalan kemudian, perbedaan Mataram dengan kabupaten lainnya di NTB. Di mana, Kota Mataram berkonsentrasi menjadi kota jasa dan perdagangan. Artinya, kalau aturan itu diterapkan, dikhawatirkan perkembangan kota akan stagnan. Oleh karena itu, mantan wakil ketua Pansus RTRW ini berharap aturan mengenai ulasan LP2B tidak terlalu kaku. Karena pemerintah pusat pun tidak menetapkan prosentase luasan lahan abadi itu. “Waktu Pansus menanyakan itu di pusat pun tidak bisa menjawab. Mereka hanya mengatakan berapa yang ada, itu langsung ditetapkan,” katanya. Tidak hanya Mataram, daerah lain pun, aku Wiska mengalami hal yang sama. Kota Denpasar misalnya. “Kita tidak tahu apakah di pusat ini menjadi persoalan, tapi memang persoalannya ada di sana,” imbuhnya. Pemerintah pusat mengamanatkan pemerintah Kabupaten/kota, selain RTH, juga harus memiliki LP2B. Artinya keberadaan lahan pertanian milik masyarakat juga dihitung. Untuk dapat mempertahankan sawah masyarakat sebagai LP2B, pemerintah daerah diminta melakukan intervensi. Seperti memberikan subsidi pupuk, sampai dengan menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Jadi diberi keringanan - keringanan agar petani ini tetap mempertahankan lahan pertaniannya,” terangnya. Namun demikian, politisi PDI Perjuangan ini pesimis dengan LP2B. Karena pembangunan di Mataram akan terus berkembang. Apalagi Mataram yang luasnya hanya 61,30 kilometer persegi masih dibayangi dengan persoalan kekurangan rumah. (fit)

Pemulihan Aset di DPRD

Pemkot Disarankan Bekerjasama dengan APH Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, mendorong agar Pemkot Mataram bekerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) baik itu Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk memulihkan aset diduga dikuasai mantan anggota Dewan. Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Wahyu Priyono, Senin (29/1) mengatakan, persoalan aset ini, Pemkot Mataram seharusnya lebih proaktif menyelesaikan tunggakan itu. BPK selaku auditor sifatnya memantau penyelesaian saja. Artinya, Pemda sepenuhnya memiliki kewenangan melibatkan APH atau sebaliknya. “Kalau BPK hanya memantau penyelesaiannya. Seharusnya Pemda lebih proaktif,” kata dia. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor : 13.C/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2017 tertanggal 30 Mei 2017. Aset diduga dikuasai oleh anggota Dewan telah purnatugas. Di antaranya, Thamrin Marjun, TGH. Achmad Muchlis, H. Wildan, Jansari, Made Slamet, Muzakir, AB. Taufiqurrahman, H.M. Tohri, Abdul Malik Thalib dan Nyayu Ernawati. Aset diduga masih dikuasai berupa laptop dan ipad totalnya senilai Rp 300.964.999. Sedangkan, ada juga yang membawa kendaraan roda dua, tapi belum dikembalikan hingga saat ini. Penyelesaian aset di Sekretariat DPRD Kota Mataram, telah dua periode. Namun demikian, belum ada progres apapun. Kepala BPK menambahkan, tunggakan ini akan kembali diaudit pada pemeriksaan tahun ini. “Kita audit lagi nanti,” jawabnya. Terhadap aset yang sudah tidak ada barangnya, lembaga auditor negara ini belum memberikan tanggapan mengenai solusinya. “Nanti kita lihat,” demikian jawab Wahyu. (cem)

Diterjang Puting Beliung

Rumah Warga Bintaro Rusak Mataram (Suara NTB) Dua rumah warga di lingkungan Bintaro Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, rusak parah akibat diterjang angin puting beliung pekan kemarin. Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Drs. I Made Gde Yasa menjelaskan, angin kencang kurun waktu dua hari ini menyebabkan dua rumah warga di Bintaro rusak. “Kejadiannya sekitar jam 15.00 Wita dua hari lalu,” kata Yasa, Senin (29/1). Kerusakan terlihat di bagian atap rumah warga. Peristiwa ini kata Yasa, sudah dikoordinasikan ke Dinas Sosial, agar segera ditindaklanjuti. “Sudah kita

koordinasikan,” jawabnya. Selain merusak rumah warga, angin kencang menyebabkan pohon tumbang di tiga titik. Yakni, Jalan Udayana, Pendidikan dan Pejanggik. Bahkan, satu orang warga meninggal dunia akibat

tertimpa pohon. Menurut Yasa, titik rawan terjadinya pohon tumbang terutama di Jalan Langko, Pejanggik, Udayana dan Pendidikan. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pe-

Pemkot Mataram Tak Pernah Jual Aset ’’Shopping Center’’ Mataram (Suara NTB) Aset Shopping Center di Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram, masih jadi misteri. Pengalihan hak guna bangunan (HGB) menjadi hak milik menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, Pemkot Mataram tak pernah merasa menjual aset tersebut. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Senin (29/ 1) mengatakan, penyelesaian aset “Shopping Center” agar tidak ada saling klaim perlu duduk bersama antara Pemkot Mataram dengan Pemkab Lombok Barat. Upaya ini untuk meluruskan supaya rencana

penataan atau pemanfaatan lokasi kedepan bisa memudahkan pemerintah, karena lokasinya berada di pusat kota. “Kita ingin supaya fungsinya lebih bermanfaat. Juga supaya diselesaikan masalah itu,” kata Wawali. Wawali mengaku, sejauh ini tidak mendalami seperti apa runut persoalan mengenai perpindahan aset tersebut, sehingga beberapa bangunan menjadi hak milik. Tetapi, permasalahan ini perlu ditelusuri juga. “Karena ini aset pemerintah dan jadi hak milik, tentu jadi masalah,” kata dia. Sepengetahuan Mohan, sep-

anjang dirinya menjabat dan laporan yang diterima belum pernah ada transaksi jual beli aset. “Masa pemerintah mau jual aset. Ndak lah,” ucapnya. Aset Shopping Center awalnya berupa pasar tradisional. Terbentuknya Kota Mataram di tahun 1993, Pemkab Lobar kemudian menyerahkan seluruh aset ke Pemkot Mataram tahun 1994. Sejauh ini, Pemkot Mataram belum menerima bukti hak pengelolaan lahan (HPL) dari Pemkab Lobar. Padahal, HPL ini sebagai bukti sah titik mana saja yang menjadi aset pemerintah dan atau swasta. (cem)

Warga Ampenan Tujuh Bulan Tak Terima Bantuan Mataram (Suara NTB) – Sejumlah warga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Lingkungan Sintung Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, mengeluh. Mereka mengaku lima sampai tujuh bulan lamanya tak lagi mendapat bantuan dari pemerintah. Padahal biasanya mereka bisa melakukan penarikan saldo bantuan setiap bulan. ‘’Tapi setelah mereka pergi ke BRI kosong dia, ndak ada saldonya. Ini yang terjadi di Kecamatan Ampenan,’’ kata anggota DPRD Kota Mataram dari Dapil Ampenan, H.M. Faesal kepada Suara NTB usai menerima pengaduan dari warga Lingkungan Sintung. Kepala Lingkungan, lanjutnya, mengadukan hal ini kepada dirinya selaku wakil rakyat. Warga berharap dapat difasilitasi mencari solusi atas persoalan ini. Faesal yang juga anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini mempertanyakan kepada Dinas Sosial Kota Mataram, mengapa sampai terjadi hal itu. ‘’Kalau yang lain menerima, tapi ini ada yang lima bulan, ada yang tujuh bulan tidak pernah menerima, tapi kartunya ada. Mantan Kepala Lingkungan Sintung Kelurahan Banjar, Ampenan ini membantah kalau warga yang tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah itu, habis masa berlaku kartunya. Ketua Fraksi Gerakan Nurani Bangsa DPRD Kota Mataram ini menunjukkan KKS milik warga yang mengadu padanya. Rata-rata KKS itu berlaku hingga tahun 2022. Seperti KKS milik warga bernama Imah, Kamariah, Rusne, Ulfani, Nir Ikhsan dan Sailah. Mereka semua berasal dari lingkungan yang sama dan mengalami hal serupa, tidak

mukiman melakukan antisipasi. “Kita bersama Perkim melakukan patroli bersama untuk mengantisipasi pohon tumbang. Saya sekarang ini bagi tugas,” sebutnya. Terhadap cuaca ekstrem ini, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan patroli

mengecek titik - titik potensi terjadi pohon tumbang. Seluruh personel diminta membagi tugas mengawasi kemungkinan gelombang pasang. “Tadi langsung saya gelar rapat. OPD terkait saya minta waspada dan turun mengecek ke lapangan,” kata Mohan. Cuaca ekstrem seperti ini, ia mengimbau masyarakat berhati - hati beraktivitas di luar rumah,sehingga tidak terjadi peristiwa yang menelan korban seperti pekan kemarin. (cem)

Tiga OPD Pemkot Mataram Raih Penghargaan Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga organsasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Mataram meraih penghargaan rule model dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi dalam bidang pelayanan public, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram Kriteria penilaian sangat baik dari KemenpanRB terhadap pelayanan publik di DPMPTSP. Sementara, Dukcapil dan RSUD memperoleh penilaian baik. “Penilaiannya ndak seperti dulu yang pakai A dan B. Sekarang itu sangat baik dan baik. DPMPTSP yang dapat penilaian sangat baik pelayanan publiknya,” kata Sekretaris Daerah, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Senin (29/1). Penerimaan penghargaan pada awal tahun ini jadi penyemangat. OPD lainnya diharapkan kedepan memberikan contoh terbaik pelayanan publik seperti dicontohkan tiga OPD tersebut. Sekda menargetkan, selain tiga OPD ini, OPD lain-

nya juga meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Meskipun, KemenpanRB hanya membidik DPMPTSP, Dukcapil dan RSUD sebagai rule model. Patut diapresiasi kata Eko, Kota Mataram mendapatkan penilaian baik di tiga OPD tersebut. “Tidak semua instansi dapat penilaian bagus. Pemprov NTB saja hanya mendapatkan satu di PTSP -nya,” sebutnya. Terlepas dari penghargaan itu, pihaknya tetap akan melakukan pembenahan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Termasuk peningkatan sarana - prasarana, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Terlebih penambahan kewenangan dikelola DPMPTSP. “Ini yang akan jadi perhatian kita,” ucapnya. Sekda memiliki pemikiran dengan membuat konsep pelayanan publik di Mataram seperti sistem pelayanan di mall. Pengurusan izin, SIM, paspor, pajak dan lain sebagainya berada di satu tempat. Artinya, masyarakat tidak perlu keliling mendapatkan pelayanan publik. Namun di satu sisi, ia menyadari Pemkot memiliki banyak keterbatasan terutama anggaran dan tempat. (cem)

Pol PP akan Tindak PSK Pasar Panglima

(Suara NTB/fit)

TUNJUKKAN - Anggota DPRD Kota Mataram, H.M. Faesal menunjukkan KKS milik warga Lingkungan Sintung yang mengadu kepada dirinya. Sejumlah warga di sana mengeluh, karena absen menerima bantuan selama lima sampai tujuh bulan. mendapat bantuan selama lima sampai tujuh bulan. Untuk itu, Faesal menegaskan perlunya survei yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait bersama Pokja yang ada di kelurahan. Ini bertujuan supaya data masyarakat miskin benar-benar valid. ‘’Jangan sampai ada pilih kasih,’’ cetusnya. Dengan upaya ini, ia yakin persoalan ini akan menemukan solusinya. ‘’Inikan merea kadang saling perintah. Sehingga perintahnya itu bisa melenceng dari aturan yang ada. Kan

kasihan masyarakat ini sudah capek-capek datang ke BRI, nol dia punya saldo,’’ sesalnya. Faesal menyebutkan bahwa hal ini terjadi di semu lingkungan yang ada di Kecamatan Ampenan. ‘’Mungkin di kecamatan lain juga seperti ini,’’ imbuhnya. Oleh karena itu, Faseal mendesak Dinas Sosial segera turun ke lingkunganlingkungan mendata warga yang bantuannya tidak sampai itu. Dia meminta Pemkot Mataram segera mencari solusi atas persoalan ini. (fit)

Mataram (Suara NTB) Terduga pekerja seks komersil (PSK) di Pasar Panglima (dulu Pasar Beras) seolah tak ada habisnya. Bukan saja pemain lama, justru pemain baru kini mulai mangkal menjajakan diri. Satuan Polisi Pamong Praja dalam waktu dekat akan melakukan penindakan. Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengaku, beberapa bulan terakhir melakukan pemantauan aktivitas terduka PSK di Pasar Panglima. Perempuan dengan berpakaian mini terlihat mangkal di bawah lampu redup. Bahkan kata Bayu, mereka adalah pemain lama dan sebagian pemain baru. “Saya akan lakukan penindakan dan angkut mereka,” kata Bayu, Senin (29/1). Dikatakan Bayu, Pol PP memiliki peran dalam hal penindakan. Selebihnya jadi tanggungjawab Dinas Sosial untuk melakukan rehabilitasi. “Kalau kita fungsi penindakan saja,” ujarnya. Di tahun 2015, Pemkot Mataram membangun posko terpadu mengantisipasi praktik prostitusi di Pasar Panglima. Tetapi kata Bayu, pihaknya tidak bisa menempatkan petugas secara terus menerus. Dengan patroli dan penindakan di-

nilai akan lebih efektif dan membuat efek jera. “Mereka mangkal, kita angkut lagi. Mangkal lagi, kita angkut. Masak gak kapok kapok,” ujarnya. Peluang terduga PSK eksodus ke tempat lain seperti Pasar Cakra dan Lonceng Emas juga akan diantisipasi. Titik rawan itu sudah diprediksi jadi persinggahan mereka. Menurut dia, perlu kesadaran dan partisipasi masyarakat membersihkan penyakit sosial tersebut. Artinya, aktivitas ilegal mereka justru merusak citra lingkungan dan Kota Mataram. “Di situ kan lokalisasi terselubung. Ngapain perempuan pakai baju seksi duduk di atas motor,” ulasnya. Kembalinya pemain lama yang kerap terjaring razia tak diketahui motifnya. Perempuan telah dibina di Panti Sosial Budhi Rini lagi mangkal. Bayu melihat faktor menyebabkan perempuan ini menjajakan diri, selain faktor kemiskinan, persoalan rumah tangga. Juga, faktor kesenangan. Oleh karena itu, perlu keseriusan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk mengubah image di Pasar Panglima. “Paling tidak harus ada inovasilah,” demikian harapnya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 30 Januari 2018

Halaman 3

Iwapi Sebut Perputaran Uang di NTB Mandek Mataram (Suara NTB) Mereka yang tergabung di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Provinsi NTB juga merasakan beratnya dunia usaha. Uang beredar dirasakan sedang mandek. Posisi para pengusaha wanitapun hanya sebatas bertahan, agar tak gulung tikar. Hal itu dikatakan Ketua Iwapi Provinsi NTB, Hj. Baiq Diah Ratu Ganefi, di sela-sela memantau harga beras dan stok, Senin (29/1) kemarin. Tidak saja Iwapi, banyak pengusaha berbagai jasa lainnya juga mengeluhkan minimnya perputaran uang ini. Ditingkat provinsi, ada 50an anggota Iwapi NTB yang aktif. Sementara di kabupaten/ kota anggotanya bisa mencapai 100 pengusaha wanita. Wanita pengusaha atau nama lain perempuan-peremuan rusuk dua di bawah IWAPI NTB menggeluti beragam usaha dan jasa. Dominan adalah mereka yang

Dana CSR Telkomsel Dialokasikan ke Sembalun Mataram (Suara NTB) Setelah sukses menyelenggarakan program CSR di Maumere (NTT), awal tahun 2018 ini Telkomsel kembali menggelar program CSR (Corporate Social Responsibility) ‘Baktiku Negeriku’, yaitu program bantuan bagi masyarakat dengan fokus pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui teknologi, pemberdayaan masyarakat serta pendidikan di Desa Sembalun Lawang, Lombok Timur (NTB). Program yang melibatkan partisipasi langsung dari para karyawan Telkomsel ini meliputi berbagai aktivitas seperti kerja sukarela karyawan (employee volunteering), gerakan peduli lingkungan (green movement), pembangunan fasilitas pusat digital (digital center), serta pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan program ditandai dengan prosesi penandatanganan Prasasti Program CSR Telkomsel Baktiku Negeriku antara Manager Coorporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel, Rifki Syabani dengan Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin di Kantor Desa Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur. Rifki Syabani mengatakan, Sembalun sebagai salah satu lokasi terpilih memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang unik, program CSR ini diharapkan semakin meningkatkan daya kompetisi masyarakat sehingga ke depannya mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Program Baktiku Negeriku meliputi program mentoring bagi anak muda setempat mengenai pemanfaatan teknologi informasi dengan melibatkan kelompok pemuda desa atau Karang Taruna dan komunitas sekolah. Pelatihan ini ditujukan agar mereka dapat berperan sebagai ‘agen perubahan’ yang akan memimpin komunitas lokal menuju kehidupan yang lebih baik dengan memanfaatkan ekosistem digital. Selain itu, karyawan Telkomsel juga turut memberikan pelatihan tentang Digital Citizenship dan keahlian lainnya secara praktis. Melalui program ini, Telkomsel juga menginisiasikan green movement berupa gerakan dan aksi-aksi pelestarian alam dan ekosistemnya bersama penduduk setempat untuk menghadapi isu lingkungan seperti perubahan iklim untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. “Program CSR ini menjadi lengkap karena kami melibatkan langsung partisipasi karyawan untuk turun ke tengah-tengah masyarakat. Kami pun berharap program ini dapat mempererat komunikasi yang terjalin antara karyawan Telkomsel dengan masyarakat setempat,’’ ungkap Rifki kemudian. Program yang menyasar pertumbuhan berkelanjutan ini juga akan melaksanakan pembangunan dan renovasi fasilitas umum diantaranya seperti rumah baca, pusat media dan edukasi warga, fasilitas sanitasi dan air bersih, serta supporting tempat ibadah. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait antara lain pemerintah setempat, TNI, dan lain sebagainya. (bul)

Pelatihan Pajak Brevet A dan B STIE AMM TERBITNYA Permenkeu Nomor 229/PMK03/2014 yang mengatur mengenai pihak atau orang yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, mensyaratkan bagi perusahaan untuk memiliki karyawan yang memiliki kompetensi perpajakan. Hal ini karena dalam ketentuan baru ini istilah seorang kuasa yang bukan konsultan pajak diubah menjadi seorang kuasa yang merupakan karyawan Wajib Pajak. Sehingga saat ini, yang dapat menjadi kuasa terdiri dari konsultan pajak dan karyawan Wajib Pajak. Khusus bagi karyawan persyaratan yang harus dipenuhi adalah menguasai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang ditunjukkan dengan sertifikat Brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan status terakreditasi A, atau sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. Dengan demikian Sertifikat Brevet merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh karyawan yang akan membantu perusahaan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kompetensi perpajakan karyawan dan profesional untuk memfasilitasi perusahaan yang karyawannya belum memiliki sertifikat Brevet A & B, maka Sekolah TinggiIlmu Ekonomi AMM Mataram akan membuka kelas Brevet A & B khusus kalangan profesional yang akan diselenggarakan oleh unit Brevet STIE AMM Mataram. Kelas perpajakan ini dibagi menjadi dua pilihan. Yaitu kelas reguler untuk mahasiswa dan kelas umum untuk profesional serta mahasiswa di luar STIE AMM Mataram. Adapun materi yang akan diberikan KUP A dan B, PPH OP, PPH 21/26,22,23/26,4 ayat 2,PPN &PPn BM, PBB & BPHTB, BM,PPh Badan, eSPT, e-Faktur, Akuntansi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Sengketa pajak dan Tindak Pidana Perpajakan. Dengan demikian para peserta akan menyelesaikan Brevet A & B selama ± 2 Bulan. Kelas Angkatan III akan dimulai tanggal 3 Februari 2018. Bagi calon peserta baik pribadi maupun perwakilan perusahaan dapat menghubungi Ibu Yuli – Koordinator Brevet A & B STIE AMM Mataram Jl.Pendidikan No. 1 Mataram, no HP. 081936773637. (*)

inya. Artinya modal yang dimiliki cenderung didiamkan. Kurangnya peredaran uang banyak dijumpai memakan korban. Di kota-kota besar gerai-gerai konvensional telah mulai tutup. Di NTB pun keadaannya tak jauh beda. Misalnya, tenant besar yang ada di pusat perbelanjaan Lombok City Center (LCC) Narmada. “Itu artinya perekonomian kita tidak bergerak,” demikian Ratu Ganefi memperjelasnya.

persen yaitu dari Rp 8,793 triliun menjadi Rp 9,826 triliun. Sedangkan pada bulan Januari 2018 BI, memproyeksikan kenaikan inflow 11,94 persen yaitu dari Rp 1,108 triliun menjadi Rp 1,258 triliun. Sejalan dengan proyeksi kenaikan outflow Bulan Januari 2018 sebesar 35,66 persen yaitu dari Rp 252,4 triliun menjadi Rp 392,297 triliun. “Kegiatan transaksi masih berjalan dengan baik dan ekonomi masih tumbuh positif. Namun perlu dicermati bahwa Bulan Januari, karena baru awal tahun maka belum banyak pengeluaran dari pemerintah daerah dalam merealisasikan proyek-proyek pembangunan,” terangnya. (bul)

BLK NTB Gelar Pelatihan Berbasis Kompetensi Mataram (Suara NTB) Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi NTB mengeksekusi melaksanakan program strategisnya dalam rangka meningkatkan kualifikasi angkatan kerja lokal. Kegiatan perdana, 14 paket pelatihan berbasis kompetensi mulai dilaksanakan. 14 paket pelatihan dimaksud, terdiri dari Sub. Kejuruan Enggine Tune Up Mobil, Sepeda Motor, Perhotelan, Elektronika, Instalasi Penerangan, Teknik Pendingin, Menjahit Pakaian Dasar (Ak. I dan II), Las, Office Administrasi Assistant (Ak. I dan II), Processing Hasil Pertanian dan Basic Office Office Administrasi Assistant (Ak. I dan II). Demikian Kepala BLK NTB, Hj. Wilujeng menyampaikan laporan. Pada kegiatan pembukaan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Drs. H. Wildan hadir langsung memberikan motivasi kepada peserta. Beberapa tujuan pelaksanaan kegiatan itu, kata Hj. Lulu‘ biasa dia disapa. Diantaranya, meningkatkan keterampilan, kompetensi dan daya saing peserta pelatihan. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja di NTB. Mengurangi tingkat penggangguran angkatan kerja di Provinsi NTB, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. “Jumlah peserta 16 orang perkejuruan. Total peserta 224 orang. Peserta hadir lengkap, berasal dari Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan

(Suara NTB/bul)

PENGARAHAN - H. Wildan memberikan pengarahan kepada peserta pelatihan berbasis kompetensi di BLK NTB kemarin. Lombok Timur,” papar Hj. Lulu. Pelatihan efektif dilaksanakan pada 40 hari kerja, di Kantor BLK NTB di Jl. TGH. Saleh Hambali No. 2 Dasan Cermen Mataram. Sementara H. Wildan selain memotivasi, sekaligus memaparkan beberapa hal tentang

ketenegakerjaan. Diantaranya tentang semakin beratnya persaingan di masa-masa mendatang. Untuk mengatasinya membutuhkan langkah langkah strategis yang tepat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang menjadi tuntutan dunia kerja saat ini dan

yang akan datang BLK Provinsi NTB sejak 2016 sudah melengkapi sistem latihan kerja dengan uji kompetensi. Uji kompetensi ini sangat penting karena dunia kerja ingin lebih dinyakinkan lagi terhadap kompetensi seseorang melalui sertifikasi sebagai bukti ke-

mampuan unjuk kerja. Untuk itu, BLK NTB telah dilengkapi dengan 14 workshop, 8 tempat uji kompetensi serta 8 asessesor kompetensi, dalam rangka menyiapkan SDM yang kompeten guna menyiapkan kebutuhan tenaga kerja untuk KEK Mandalika. (bul/*)

Askrindo akan Jajaki Seluruh Asosiasi Pengusaha Mataram (Suara NTB) – PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) (Persero) Mataram akan menjajaki seluruh asosiasi yang menaungi para pengusaha di provinsi ini. Setelah awal tahun 2018, perusahaan penjaminan pelat merah ini menjajaki peluang bermitra dengan Gapensi dan Inkindo. Rencana menyasar peluang bermitra dengan asosiasi-asosiasi pengusaha ini, ditegaskan Deputy Area Managing Director Underwriting, Dika Aprilian Dwi Hartanto. Dan akan dilakukan secara bertahap. “Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia, Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia juga berpeluang menjadi mitra. Sudah ada rencana untuk mengadakan kegiatan silaturrahmi. Teknisnya, kami akan bahas,” jelas Dika. Pada pekan kemarin, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo)

mencoba saling membangun sinergi. Askrindo membahas banyak hal dengan masyarakat konstruksi baik, baik dari tingkat provinsi, dan Kota Mataram. Ketua Gapensi Kota Mataram, H. Puji Raharjo mengatakan, Gapensi dan perusahaan asuransi adalah bagian yang tak bisa dipisahkan. Ia meminta secara khusus agar urusan penjaminan dipermudah dan dipermurah serta ada solusi. Yang banyak dikeluhkan anggota Gapensi, saat asuransi akhir tahun yang berkaitan dengan pengerjaan proyek fisik yang belum rampung. Ada double pemblokiran dana, dari pemilik proyek dan asuransi. Persoalan itulah yang juga dibahas dalam forum tersebut. “Ada solusi yang perlu ditindaklanjuti dengan Askrindo,” demikian H. Puji. Dika Aprilian Dwi Hartanto menyebut ingin membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak dalam rangka mendukung pembangunan

fisik di provinsi ini. Askrindo menawarkan semua produk yang dimiliki untuk menunjang para pelaku jasa konstruksi dan usaha sejenis lainnya. Tiga produk yang ditawarkan Askrindo, diantaranya kontra bank garansi yang merupakan Jaminan Askrindo kepada Bank Penerbit Bank Garansi untuk kepentingan nasabah (debitur/principal/kontraktor), apabila nasabah mengalami wanprestasi. surety bond, pemberian jaminan kepada pemilik proyek/obligee/bouwheer terhadap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban pelaksana Proyek/ principal atas suatu proyek (kontruksi/non konstruksi) dalam batas waktu yang telah ditentukan. Lainnya disebutkan Dika, Construction’s All Risk (CAR) sebagai asuransi yang

menjamin atas kerusakan atau kerugian objek yang dipertanggungkan pada saat pelaksanaan pembangunan/ pemasangan konstruksi dan selama masa pemeliharaan. “Sampai dengan sementara ini, baru 10-20 persen kontraktor yang kita cover. Kita ingin memperkuat sinergi,” demikian Dika. (bul)

Dika Aprilian Dwi Hartanto

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/ist)

RESMIKAN - Wagub NTB, Manajer CSR Telkomsel meresmikan Digital Center di Desa Sembalun Lawang, Lombok Timur.

bergerak di bidang fashion, lembaga pendidikan, perias, kontraktor, katering, jasa perparkiran, demikian juga suplayer produk-produk lokal. Para pengusaha wanita sangat merasakan betul penurunan omzet yang terjadi terus menerus. Persoalan lain yang menyebabkan penurunan omzet itu, bisa saja karena ketatnya persaingan. Karena keadaan ini, pengusaha enggan menambah besaran investas-

Lalu yang dilakukan Iwapi untuk mempertahankan usaha, dengan mengembangkan modal pemasaran dari konvensional menjadi pemasaran langsung jemput bola. “Yang kita lakukan hanya bertahan dulu. Sampai keadaan membaik,” demikian Ratu Ganefi. Sementara Deputi Bidang Sistim Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Ocky Ganesia menyajikan data. BI memproyeksikan tahun 2018 (Januari s/d Desember) terjadi kenaikan inflow (uang masuk) sebesar 19,90 persen yaitu dari Rp 8,394 triliun menjadi Rp 10,064 triliun. Demikian halnya dengan outflow (uang ke luar dari Bank Indonesia) naik 11,75

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 30 Januari 2018

Masih Tunggu Laporan INSPEKTORAT Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum dapat melakukan audit terhadap jebolnya tanggul di Desa Waringin Kecamatan Suralaga yang dibangun oleh Pemdes setempat. Proses audit dapat dilakukan apabila Inspektorat sudah menerima laporan. Demikian disampaikan Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, MAP, pada Suara NTB, Senin (29/1). Ditegaskannya, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan atau adanya surat yang masuk dari pihak manapun untuk dilakukan audit terhadap tanggul jebol yang dibangun oleh Pemdes War(Suara NTB/dok) Haris ingin yang sumber anggarannya dari Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar sekitar Rp 450 juta. Dengan tidak adanya laporan itu, Haris mengaku pihaknya tidak bisa melakukan audit langsung terkait jebolnya tanggul tersebut. Melainkan terlebih dahulu harus ada informasi atau laporan baik itu dari pemerintah desa, kecamatan maupun aparat kepolisian. “Yang penting ada informasi itu ke kami, maka kami akan lakukan audit. Namun sampai sekarang belum ada,” ujarnya. Kendati demikian, apabila jebolnya tanggul itu disebabkan oleh bencana. Maka pihaknya akan melakukan kajian apakah desainnya sudah pas atau tidak. Haris menuturkan, pada tahun 2018 ini Inspektorat sudah mulai melakukan pendampingan terhadap seluruh desa yang ada di Kabupaten Lotim dalam penggunaan anggaran dan lainnya, seperti mulai dari tahap perencanaan APBDes dan seterusnya. “Tahun ini, kita dari Inspektorat sudah mulai melakukan pendampingan dari awal yakni perencanaan,”ujarnya. Diketahui, tanggul yang jebol di Desa Waringin merupakan jalan penghubung antara desa setempat dengan kabupaten. Keseluruhan dari jembatan beserta jalan tersebut sepanjang 167 meter dengan lebar 6 meter dengan sumber anggaran dari DD tahun 2017. Terkait dengan jembatan yang putus, awalnya dibendung dan dijadikan dobel fungsi oleh kepala desa, pertama dalam rangka memperlancar perekonomian masyarakat dan merupakan jembatan penghubung antara Desa Waringin dengan jalan kabupaten. Selain itu, jembatan yang baru tuntas dibangun antara bulan September dan Desember 2017 dimanfaatkan juga sebagai tempat rekreasi. (yon)

Bupati Ingatkan APBD Bukan ”Warung” Tempat bagi Uang Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukanlah ‘’warung’’ tempat bagibagi uang bagi para kepala daerah. Bupati yang sebentar lagi habis massa jabatannya ini menyarankan, siapapun kepala daerah yang nantinya menggantikannya tidak memandang APBD ini sebatas warung. Kepala daerah harus bisa melakukan penghematan utamanya dan bisa mengais pendapatan. Salah satunya lewat pengembangan usaha perusahaan daerah. “APBD dianggap warung bagi bagi uang, tidak begitu ya. Kita mengais dari perusahaan dan cara menghemat itu nomor satu, ini banyak kepala daerah yang tidak tahu cara,” ungkapnya pada acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Selaparang Finansial, Senin (29/1). Menjadi kepala daerah, pesan Amaq Asrul – sapaan akrabnya harus punya cita cita besar, terutama dalam memikirkan kemajuan bagi daerah. Selain itu, pemimpin tidak perlu takut hadapi kritik. Termasuk yang telah dilakukannya membangun Pel-

abuhan Labuhan Haji. Meski menuai kritik beberapa kali, namun dirinya terus berkomitmen menyelesaikan pembangunan pelabuhan. Diakuinya, Pelabuhan Labuhan Haji saat belum jadi saja sudah bisa memberikan PAD bagi Lotim. Dicatat sekitar Rp 300 juta tiap tahun bisa diraih. Apalagi dalam waktu dekat sudah siap masuk perusahaan pendistribusi bahan bakar minyak dengan kontrak PAD Rp 189 juta. Untuk itu, apa yang dilakukannya bisa memajukan daerah. Saat dirinya nanti sudah tidak menjadi bupati, Lotim sudah semakin maju. Kemajuan ekonomi Lotim akan menjadi kebanggaan tersendiri. Selain itu, Amaq Asrul juga mengharapkan seluruh perusa-

haan daerah yang telah dibangun di era kepemimpinannya terus dikembangkan. Menurutnya, bukan penampilan pada jajaran direksi dengan dasinya yang diinginkan, tapi keuntungan bagi daerah. Baginya, direksi pakai celana pendek tidaklah masalah, asalkan bisa untung. Saat nantinya sudah tidak lagi menjadi bupati, harapannya juga para pemimpin perusahaan daerah ini jangan berpikir sudah lepas dari kontrol. Mereka diminta terus bekerja untuk meningkatkan keuntungan demi pembangunan Lotim yang lebih baik. Salah satu Bakal Calon Gubernur NTB yang merupakan doktor ilmu pemerintahan ini memandang negara sebagai perusahaan. Termasuk daerah sebagai bagian dari negara harus

(Suara NTB/yon)

BAWA BERKAS - Berkas bakal calon bupati/wakil bupati, Ali Masadi-Putrawan Habibi (Al-Habib) dan H. Moch Ali Bin Dachlan-TGH. Lalu Gede Sakti (Ali-Sakti) dibawa PPK untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi faktual selama tujuh hari ke depan.

(Suara NTB/ist)

EVAKUASI - Korban hanyut Munawir dievakuasi tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram di Pantai Kuranji Desa Gondang, Senin (29/1).

Korban Hanyut Ditemukan Meninggal Tanjung (Suara NTB) Setelah dilakukan pencarian pada hari ketiga, korban hanyut di Kali Segara (Perbatasan Tanjung – Gangga) Desa Bentek, akhirnya ditemukan. Senin (29/1), korban atas nama Munawir (25), ditemukan dalam keadaan meninggal. Informasi yang dihimpun Koran ini, menyebutkan, korban yang dinyatakan hanyut pada Sabtu (27/1) sore sekitar pukul 16.30 wita, baru ditemukan pada Senin siang kemarin, sekitar pukul 11.15 wita. Ditemukannya korban dapat dikatakan secara tidak sengaja. Di mana, korban ditemukan oleh salah seorang warga Dusun Lekok, Amaq Us. Warga yang diketahui seorang petani itu, menemukan korban saat sedang mencari rumput untuk pakan ternak (sapi). Secara kebetulan, Amaq Us menyisir Pantai Kuranji, Dusun Karang Amor, Desa Gondang. Melihat kor-

ban terapung di pesisir Pantai Kuranji, Amaq Us kemudian menginformasikan ke warga setempat untuk meneruskan keberadaan korban kepada Tim Basarnas, BPBD KLU dan keluarga korban di Dusun Todo, Desa Bentek. Selanjutnya, tim pencari korban dan keluarga yang saat itu masih fokus mencari korban di seputaran TKP Kali Segara pun segera beralih ke Pantai Kuranji. Korban lantas dievakuasi dengan dibantu tim Basarnas dan BPBD. Dengan bantuan kendaraan pickup milik warga, korban dibawa ke rumahnya untuk dimakamkan. Informasi juga menyebutkan, pihak keluarga menolak dilakukan otopsi. Sebaliknya keluarga bersepakat agar korban segera dimakamkan mengingat kondisi korban yang sudah bengkak dan berbau. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, I

Nyoman Sidakarya, SH., membenarkan ditemukannya korban terseret arus Kali Segara. Upaya pencairan korban yang melibatkan Basarnas, BPBD, Kepolisian dan warga belum membuahkan hasil sampai diterimanya informasi keberadaan korban di pesisir pantai. “Korban berhasil ditemukan di pesisir pantai dengan jarak sekitar 2,81 km dari lokasi hanyut. Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan,” kata Sidakarya. Diberitakan sebelumnya, Munawir pada Sabtu sore lalu, diketahui tengah mandi bersama seorang rekannya. Saat itu air sungai cukup deras, karena air bah. Ia terseret arus sungai dan tak mampu melawan arus. Sempat dibantu oleh rekan-rekannya, namun tak berhasil. Sejak saat itulah, Munawir dinyatakan hanyut dan baru ditemukan pada hari ketiga setelah kejadian. (ari)

Tandatangani Pakta Integritas

Najmul Pesan Eksekusi Anggaran Tidak Asal Habis Tanjung (Suara NTB) Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), menandatangani Pakta Integritas di Aula Kantor Bupati, Senin (29/1). Para pejabat eselon II dan III itu dituntut untuk mampu melaksanakan anggaran 2018, mengawasi, taat hukum dan tepat manfaat. Penandatanganan Pakta Integritas Kepala OPD disaksikan langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dan Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH. Pada momentum itu bupati banyak berpesan kepada para pejabat agar pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2018 dilaksanakan tepat waktu dan dalam jumlah optimal. Dikatkan Najmul, penandatanganan Pakta Integritas tidak semata sebagai wujud komitmen dalam pelaksanaan anggaran. Lebih dari itu, pengelolaan anggaran di instansi harus dibarengi dengan pengawasan internal yang maksimal

di OPD bersangkutan. Tidak sedikit persoalan, kata dia, justru terjadi akibat rendahnya pengawasan oleh pejabat di dinas. “Ini merupakan amanah, dan OPD adalah penerima amanah, sehingga secara teknis amanah ini harus diwujudkan bersama,” tegasnya. Dalam melaksanakan seluruh program dinas, imbaunya, pelaksana OPD harus berorientasi kepada hasil yang akan didapatkan oleh masyarakat. Untuk itu, dituntut adanya komitmen, kinerja, SDM yang mempuni, kedisiplinan, serta inovasi personal dari pejabat OPD. Tahun 2017 lalu, ia melihat realisasi anggaran tiap OPD masih variatif secara persentase. Ada OPD yang merealisasikan anggaran mendekati 100 persen, namun ada juga yang realisasinya hanya 80 persen. Perbedaan persentase realisasi ini secara tidak langsung menunjukkan kemampuan pelaksana anggaran dalam melaksanakan program baik fisik mapun pemberdayaan.

beranggapan bisa memiliki usaha. Tidak habis uang di APBD itu dimakan, harus ada usaha dikembangkan sebagai tambahan untuk memajukan daerah. Menurutnya, Lotim mendapat Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terkecil di NTB. Total APBD Rp 2,5 triliun dianggapnya tetap terkecil setelah dibagi jumlah penduduk 1,3 juta jiwa. Kabupaten lain dengan jumlah penduduk 200 ribu saja sudah mendapatkan APBD Rp 700 miliar. Jika dasar APBD ini adalah distribusi penduduk mestinya 13 kali APBD Lotim dari yang jumlah penduduknya hanya 100 ribu jiwa. Baginya, semestinya APBD Lotim ini Rp 8 triliun baru seimbang. Dari kondisi anggaran yang terbatas ini, diakui sangat tidak masuk akal bisa membangun sejumlah gedung bertingkat. Kabupaten lain, membangun kantor bupati saja menunggu pinjaman. Gedung DPRD dibangun sampai lima tahun belum rampung-rampung. Setiap kepala daerah yang

mengerti kemajuan dunia, maka diyakini akan bisa memajukan daerahnya. Negara atau daerah harus produktif mencari uang. Semua orang memang bisa gunakan uang negara, tapi bagaimana cari uang itu harus dipikirkan. Melalui kegiatan bisnis perusahaan daerah, ujarnya, maka sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa menggerakkan sektor ekonomi, sehingga tercipta lapangan kerja. Dalam hal ini, Lotim sudah mendirikan beberapa perusahaan yang benar-benar bisa memberikan keuntungan. “Bukan perusahaan ocok-ocok (asal-asalan),” tegasnya. Semua perusahaan bertanggungjawab mengembangkan diri. “Saya sedih kalau nanti saya berhenti perusahaan justru mengalami kemunduran. Jangan Anda (pimpinan perusahaan, red) menari-nari setelah saya pergi, itu namanya Anda jahat, kita bekerja llihat oleh Tuhan. Jadi manusia harus punya integritas,” pesannya. (rus)

Perlebar Jalan Pusuk, KLU Ajukan Perubahan Status Jalan

Hari Ini, Berkas Jalur Perorangan Diverifikasi Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai memasang ancang-ancang untuk kembali melakukan verifikasi faktual terhadap bakal calon gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati khusus untuk perbaikan kekurangan dukungan. Dalam tahap verifikasi faktual kedua ini, bakal calon dari jalur perorangan dapat dinyatakan gugur apabila dukungan kurang dari dua kali lipat dari yang dipersyaratkan. “Untuk verifikasi faktual untuk hari ini kita sudah menyampaikan kepada PPS melalui PPK. Verifikasi faktual akan dimulai pada 30 Januari hari ini hingga 5 Feburari 2018,” terang Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh, Senin (29/1). Proses verifikasi faktual selama tujuh hari tersebut dilakukan di kantor desa dengan menghadirkan pendukung dari bakal pasangan calon bupati/wakil bupati maupun gubernur/wakil gubernur yang maju dari jalur perorangan. Pada proses ini akan dilakukan pencocokan identitas masyarakat serta menanyakan langsung apakah betul mendukung bakal calon bersangkutan atau tidak. Menurutnya, dukungan bakal calon bupati/wakil bupati Lotim yakni Ali Masadi dan Putrawan Habibi (Al-Habib) dari 6 ribu sekian setelah dilakukan verifikasi jumlah yang diturunkan sebanyak 2.800 lebih yang tersebar di 19 kecamatan. Sementara untuk Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur NTB yakni H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Wiresakti Amir Murni (AliSakti) dari data yang diterima dari KPU NTB, yakni KPU Lotim mendapatkan sekitar 47.400 lebih yang tersebar di 20 kecamatan. Dalam tahap verifikasi faktual ini, lanjut dia, secara bersamaan antara bakal calon bupati/wakil bupati dan bakal calon gubernur/wakil gubernur kedua tim akan membawa orang-orang yang menjadi pendukungnya. Menurutnya, apabila dari verifikasi faktual ini kurang dari dua kali lipat maka tetap akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga pasangan tidak dapat ditetapkan sebagai calon kepala daerah. (yon)

Halaman 4

Najmul menegaskan, secara normatif akan sangat mudah mengukur pelaksanaan anggaran dari persentase. Tetapi yang paling penting kata dia, adalah tindaklanjut dari suatu program yang telah dilaksanakan tersebut. Di mana DPA yang ada di dinasdinas berdampak terhadap perekonomian masyarakat. “Jangan berpikir mengalokasikan anggaran yang penting habis, tetapi hasilnya kedepan apa yang diperoleh oleh masyarakat. Misalnya, kita bangun pasar, setelah itu harus ada pengawalan, kemudian evaluasi. Ini salah satu contohnya,” demikian Bupati. Sementara itu, Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., menambahkan, penandatanganan pakta integritas ini merupakan salah wujud upaya pemerintah menegakkan komitmen pelaksanaan anggaran lebih baik, hingga upaya mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di tingkat pejabat dinas. “APBD harus diperuntukan sebagaimana diren-

(Suara NTB/ari)

TANDATANGANI - Kepala OPD lingkup Pemda KLU menandatangani pakta integritas disaksikan Bupati KLU H. Najmul Akhyar, Senin (29/1). canakan dan mengarah kepada masyarakat. Sebagai sebuah amanat, maka ketaatan harus diwujudkan,” cetusnya. Pakta integritas sebgaimana ditandatangani didasarkan pada Perpres No. 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas sistem kerja.

Pada konteks itu, sekda tidak ingin, OPD mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai dengan DPA yang sudah disepakati bersama. Ia meminta agar jajaran OPD melaksanakan anggaran dengan baik sejalan dengan misi dan visi kepala daerah. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara menyadari kondisi jalan Pusuk saat ini, sempit dan tidak mendukung kelancaran lalu lintas. Pemkab pun merasa perlu agar pemerintah melakukan pelebaran. Untuk itu, diperlukan perubahan status jalan agar konstruksi pelebaran jalan ditangani langsung oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., kepada wartawan Senin (29/1) mengungkapkan, Pemda KLU menginginkan agar ruas jalan Pusuk dilebarkan. Ruas jalan peninggalan penjajahan Jepang itu sedapat mungkin ditangani langsung oleh pemerintah pusat. “Susah melebarkan jalan Pusuk, karena ada bagiannya TNGR juga. Kalau statusnya (diubah menjadi) Jalan Nasional jadi lebih gampang untuk dilebarkan,” kata Herianto. Ia menambahkan, status jalan Pusuk yang masih Jalan provinsi masih menyulitkan untuk dilebarkan. Selain intervensi anggaran yang terbatas, koordinasi lintas instansi vertikal juga membuat rencana pelebaran memakan waktu lama. Pihaknya berkeyakinan, dengan perubahan status jalan menjadi Jalan Nasional, maka pelebaran jalur Pusuk dapat tertangani. Dengan beralihnya status jalan Pusuk menjadi jalan nasional nantinya, maka menurut Herianto, perencanaan dan konstruksi akan dibahas oleh lintas kementerian. Mengambil contoh, pembangunan ruas jalan di Pulau Sum-

bawa, pembangunannya menjadi lebih lancar karena ditangani langsung dari dana APBN. “Jalur Pusuk sudah sangat padat dilalui kendaraan,padahalsesungguhnya itu jalur utama,” imbuhnya. Sebagai akses jalan utama masyarakat, jalur Pusuk sudah sewajarnya dilebarkan. Terlebih lagi, akses jalan itu menghubungkan masyarakat dan wisatawan ke Lombok Utara. Panjang ruas jalur Pusuk diperkirakan mencapai 21,6 km. “Soal perubahan status jalan, Bappeda dan Dinas PUPR KLU akan segera usulkan,” demikian Herianto. Terpisah, Kepala Dinas PUPR Lombok Utara, M. Zaldy Rahardian, ST. MT., mengamini rencana tersebut. Saat ini, lebar ruas jalan Pusuk tidak sesuai dengan kepadatan lalu lintas kendaraan, sehingga sangat relevan jika Pemerintah melakukan pelebaran. “Memang harus diperlebar tetapi harus diubah dulu statusnya menjadi Jalan Nasional. Kalau sudah ada konsepnya, maka kita tinggal ajukan,” ujarnya. Ruas Jalan Pusuk yang berada di kawasan hutan lindung nyaris membatasi pemerintah daerah untuk mengintervensi. Ruas jalan ini juga dikenal rawan longsor. Setiap tahunnya, di saat musim penghujan, ancaman longsor masih menghantui para pengguna jalan. Pemkab Lombok Utara berharap, dengan dilebarkannya jalan Pusuk ke depannya, maka pemerintah bisa merekayasa konstruksi jalan menjadi lebih aman, nyaman dan mendukung transportasi jangka panjang. (ari)

Dividen PT SF Tembus Rp 5,5 Miliar Selong (Suara NTB) PT Selaparang Finansial (SF) terbilang menjadi satu-satunya perusahaan daerah yang bergerak di bidang keuangan yang telah memberikan keuntungan besar bagi daerah. Selama kurun waktu 2017 aja, PT SF ini mampu menyerahkan dividen Rp 5,51 miliar. Direktur PT SF, Hj. Sobahulhair pada acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Senin (29/1) menjelaskan, dividen diberikan kepada pemerintah daerah ini mengalami peningkatan 3,16 persen. Yakni dari keadaan sebelumnya Rp 5,34 miliar menjadi Rp 5,51 miliar. Dilihat dari target, sumbangan PAD dari PT SF ini tahun 2017 Rp 6,52 persen dan mampu direalisasikan 84,49 persen. Perusahaan daerah yang didirikan langsung oleh Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan ini terus mengalami peningkatan keuntungan. Laba bersih setelah pajak mengalami peeningkatan cukup signifikan juga. Keadaan tahun 2016, keuntungan setelah dikurang i pajak sebesar Rp 7,37 miliar meningkat menjadi Rp 7,61 miliar. Realisasi dari target 84,49 persen, belum mampu tembus sebesar Rp 9 miliar. Dari aspek nilai aset yang dimiliki SF terus mengalami peningkatan juga. Dari keadaan sebelumnya Rp 80,9 miliar meningkat menjadi Rp 95 miliar. Melampaui target Rp 93 miliar atau telah berhasil ditingkatkan sebesar 19,41 persen. Sisi permodalan, SF juga mengalami peningkatan sebesar 19,47 persen, yakni dari Rp 80,16 miliar menjadi Rp 95,7 miliar. Target sebesar Rp 93,7 miliar bisa dilampaui atau berhasil direalisasi sebesar 102,7 persen. Modal dasar dari Pemerin-

tah Darah Kabupaten Lotim dicatat sebanyak Rp 81,9 miliar dan dari lembaga Bank Segara Anak Kencana (BSK) sebagai pemegang saham kedua Rp 2 miliar. Besar harapannya modal dasar ini terus bertambah. SF sampai saat ini masih fokus pada pengembangan usaha mikro kecil. Sebanyak 60 persen nasabah SF ini merupakan pedagang bakulan di pasarpasar yang ada di Kabupaten Lotim. Disebut jumlah debitur dari para pedagang kecil ini saat ini dicatat sebanyak 2.046 orang, sisanya kemudian dari para pengusaha sebanyak 134 orang. Kredit macet di SF tersisa Rp 600 juta. Mengatasi masalah kredit macet ini, SF sudah meminta pihak kejaksaan untuk turut melakukan penagihan. Sobahulhair meyakinkan, sebagian besar nasabah SF ini adalah orang-orang yang taat membayar tagihan. Diyakini, perusahan-perusahaan kontraktor tidak akan berani tidak membayar tagihan bulanannya. Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan memimpikan SF ini ke depan bisa menjadi bank. Jika sudah modalnya Rp 150 miliar, diyakini sudah bisa menjadi bank umum. Saat sudah menjadi bank bisa mengakses keuangan dari masyarakat. SF diketahui sudah memberikan PAD Rp 5 miliar lebih. Jika Lotim punya 10 saja perusahaan seperti SF, maka diyakini bisa diperoleh Rp 50 miliar PAD. Ali BD menerangkan, kalau merugi perusahaan daerah akan dibubarkan. Sudah ada dua perusahaan daerah yang dibubarkan. Selaparang Pasar yang sebelumnya bisa berikan PAD Rp 5 miliar merosot tajam menjadi Rp 500 juta. Kondisi ini membuat bupati mengambil kebijakan untuk dibubarkan saja. (rus)

SUARA NTB Selasa, 30 Januari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Praya (Suara NTB) Pembangunan mental dan spiritual menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri, S.IP. Karena bagaimana juga, pembangunan mental spiritual merupakan salah kunci keberhasilan pembangunan di daerah ini. Tanpa itu semua, pembangunan fisik tidak akan ada artinya. “Motto Bersatu (Beriman, Sejahtera dan Bermutu) merupakan perwujudan semangat kita untuk membangun keimanan, demi menunjang pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan di daerah ini,” ujar L. Pathul Bahri, S.IP., saat peresmian TPS 3R dan IPAL Komunal di Desa Puyung Kecamatan Jonggat, Senin (29/1). Menurutnya, kalau masyarakat Loteng memiliki keimanan yang kuat, maka peluang masyarakat di daerah ini untuk sejahtera bakal terbuka lebar. Jika masyarakat sudah sejahtera, maka masyarakat akan bisa membiayai pendidikan dan kesehatannya. Sehingga pada akhirnya, masyarakat akan memiliki kemampuan serta keilmuan yang memadai untuk menjadi masyarakat yang bermutu. Memang membangun mental spiritual bukan perkara mudah. Butuh

dukungan dari semua pihak. Terutama kalangan lembaga pendidikan keagamaan di daerah ini, sehingga pihaknya terus mendorong lembaga pendidikan yang ada, untuk terus mendukung pembangunan manusia di daerah ini. Pihaknya sangat mengapresiasi bermunculannya lembaga pendidikan keagamaan di daerah ini yang tidak hanya fokus mendidik siswa dengan ilmu pengetahuan umum saja. Tetapi juga membekali anak didiknya dengan ilmu-ilmu agama serta kemampuan lainnya yang berkaitan dengan agama. Sehingga tidak mengherankan sekarang, banyak anak-

anak atau pemuda Loteng yang telah mampu baca tulis Alquran dengan sangat baik. Dan, itu bisa dibuktikan dengan berbagai macam prestasi yang diukir para anak-anak Loteng. Salah satunya di ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), baik itu tingkat provinsi, nasional bahkan internasional. “Anak-anak kita yang sudah mampu menghafal Alquran hingga 30 juz sekarang tidak sedikit. Itu semua tidak lepas dari keberadaan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di daerah ini. Dan, menjadi komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung perkembangan lembaga-lem-

baga pendidikan keagamaan tersebut,’’ ujarnya. Diakuinya, jika bicara alokasi anggaran bagi lembaga pendidikan keagamaan, masih jauh dari apa yang diharapkan. Namun ke depan seiring dengan semakin bertambah kuatnya kemampuan anggaran daerah, maka tentunya dukungan anggaran bagi lembaga pedidikan, khususnya lembaga pendidikan keagamaan di daerah ini akan semakin meningkat.

(Suara NTB/ist)

L. Pathul Bahri

Nurul Quran Cetak Ratusan Hafiz Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qur’an Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya, mewisuda ratusan

hafizh (penghafal) Alquran untuk hafalan 10, 15 dan 30 juz. Acara dipimpin langsung Ketua Yayasan Nurul Qur’an, L. Pathul Bahri, S.IP, bertempat di Ponpes Nurul Qur’an, Rabu (24/1) lalu. Kegiatan ini dihadiri Wagub NTB, H. Muh. Amin, M.Si., anggota DPR RI asal NTB, H. Willgo Zainar serta pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya. Total ada 253 hafiz dan hafizah yang diwisuda yang berasal dari beberapa daerah di NTB “Wisuda kali ini merupakan wisuda hafizh yang ketiga bagi Ponpes Nurul Quran,” ungkap L. Pathul Bahri. Ia pun menegaskan, para hafiz yang diwisuda kali ini ad-

alah putra-putri terbaik daerah ini sekaligus aset berharga bagi Loteng, utamanya. Karena untuk mencetak para hafiz tidak mudah, karena butuh waktu serta proses panjang. Selain itu dibarengi dengan kemauan serta tekad yang kuat. Keberadaan para hafiz di tengah masyarakat diharapkan bisa memainkan peran dalam membantu pemerintah daerah membangun mental dan spiritual sebagaimana fokus pembangunan saat ini. Sehingga pada akhirnya mampu mendukung mewujudkan citacita pembangunan, yakni mewujudkan masyarakat Loteng yang Bersatu. (kir/*)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Para Hafizh Nurul Qur’an berfoto bersama dengan Wagub NTB, H. Muh. Amin, dan anggota DPR RI asal NTB, H. Wilgo Zainar, usai diwisuda.

PIMPIN - Ketua Yayasan Ponpes Nurul Qur’an Mertak Tombok Praya, L. Pathul Bahri, S.Ip., (kiri) memimpin wisuda hafizh Al Qur’an ke 3 yayasan Ponpes Nurul Qur’an.

Kerja Nyata Bupati Fauzan Khalid

Pemanfaatan Hasil Pembangunan Ratusan Proyek di Lobar Diresmikan

Bupati Pastikan Proyek Bendungan Meninting Tak Dialihkan

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengaku optimis kalau proyek Bendungan Meninting Kecamatan Batulayar tidak dialihkan. Pasalnya hasil komunikasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) pembebasan lahan dimulai tahun depan. Pembebasan lahan pun dilakukan pusat dengan anggaran Rp 200 miliar, Pemda hanya diminta menyiapkan tim appraisal mulai tahun ini. (Suara NTB/her)

H. Fauzan Khalid Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didampingi Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun dan Sekda H. Moch. Taufiq meresmikan pemanfaatan 691 proyek hasil pembangunan tahun 2017 lalu yang tersebar di seluruh daerah di Lobar. Hasil pembangunan ini menjadi bukti nyata kerja bupati yang dikenal jamak-jamak ini selama satu tahun. Peresmian yang mengambil lokasi di Suranadi Narmada ini merupakan agenda rutin setiap tahun yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kerja nyata pembangunan Pemkab Lobar yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 khususnya proyek yang bersifat fisik. Bupati pun memastikan hasil pembangunan ini bisa memberikan azas manfaat bagi masyarakat luas. Bupati menyatakan, peresmian pemanfaatan hasil pembangunan ini bukan maksud untuk takabur dan memamerkan diri, namun lebih mengamalkan firman Allah SWT yang berbunyi : “Adapun terhadap nikmat Tuhan (Allah SWT) yang telah diberikan ke ketika semua hendaklah kita menyebut-nyebut, memamerkan tujuannya supaya pemanfaatan bisa secara maksimal. Secara fisik, jelasnya, ratusan proyek dibangun tahun 2017, termasuk nilai pembiayaannya. Beberapa filosofi dasar kenapa pembangunan berjalan seperti itu, juga kenapa pilihan pembangunan proyek tersebut? Menurutnya dari sisi infrastruktur jalan 2017 sudah mulai memperhatikan pembangunan tidak hanya dari sisi kuantitas (panjang jalan), namun pihaknya memperthatikan dan diutamakan sisi kualitas, tahun ini akan lebih banyak memperhatikan kualitas tersebut. Risikonya pembiayaan tinggi, bahkan dua kali lipat dari sebelumnya. Namun dari sisi manfaat jauh lehih lama bahkan hingga 15-20 tahun tidak rusak. Pihaknya pun mengambil kebijakan meningkatkan kualitas jalan dengan risiko pembayaran dua kali li-

TANDATANGANI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Ketua DPRD Hj. Sumiatun dan Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian pemanfaatan hasil pembangunan tahun 2017 di Suranadi Narmada, Senin (29/1). pat, kebijakan ini pun sudah diterapkan di beberapa titik jalan. Efek positif dari kebijakan ini, lanjutnya, pemda ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pilot project dan dijanjikan tambahan anggaran pembangunan khusus jalan tahun 2019 akan datang. Kemudian pihaknya belajar dari pendahulu seperti H. L. Mudjitahid terkait pembangunan infrastruktur tidak pernah akan cukup kalau manusia tidak dibangun. Ia membeberkan berbagai hasil pembangunan di semua sektor. Di samping kebijakan yang telah dilakukan dalam pengentasan kemiskinan yang diakui masih melambat. Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan terkait kebijakan mulai tahun 2017, sebelum melakukan hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, pihaknya ingin tertata di eksternal lebih dulu. Bupati ingin dari dalam terbangun jiwa raga, konteks itu lah ia menggembar-gemborkan kata amanah, sehingga ia membuat visi misi pertama, yakni amanah. Amanah ini, jelasnya semua ke dalam, baik ke dirinya, istri, keluarga dan kepada seluruh aparatur pemerintahan. Pemda, jelasnya, tidak boleh menuntut masyarakat baik, sebelum pemimpin belum memberikan keteladanan. Sebelumnya Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menyampaikan total proyek infrastruktur daerah yang akan diresmikan berjumlah 691 buah, tersebar di seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Lobar. Jenis insfrastruktur yang telah dibangun berupa sarana dan prasarana di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, perdagangan dan perindustrian, pekerjaan umum, pengairan, pertanian, pariwisata dan lain sebagainya. Di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebanyak 94 paket terdiri dari Pembangunan RKB SD, SMP, Rumah Guru, Rekonstruksi Sanggar Keg-

iatan Belajar dan Pembangunan Gelanggang Olah Raga. Bidang Kesehatan sebanyak 18 paket terdiri dari pembangunan dan rekonstruksi puskesmas, pustu, dan pembangunan instalasi pendukung rumah sakit umum daerah pratama. Bidang Perdagangan dan Perindustrian sebanyak 23 paket terdiri dari pembangunan pasar, sentra industri kerajinan dan rehab pasar seni. Bidang Pertanian sebanyak 61 paket terdiri dari pembangunan DAM parit, embung, irigasi tanah dangkal, irigasi tersier dan pembangunan kandang ternak. Bidang pariwisata sebanyak 19 paket untuk penataan destinasi pariwisata. Bidang Pekerjaan Umum sebanyak 273 paket terdiri dari peningkatan dan pemeliharaan jalan, pembangunan dan rehab irigasi, pembangunan sanitasi dan instalasi perpipaan, penataan tebing sungai dan pembangunan gedung pemerintah. Total anggaran untuk membiayai pembangunan berbagai infrastruktur fisik dimaksud berjumlah Rp 293 miliar, terdiri dari APBD sebesar Rp 265 miliar, APBN melalui Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Rp 15 miliar, Dana Reimbusement dari PRIM Australia Rp 13 miliar. Selain pembangunan yang bersifat fisik, Pemkab Lobar memberi perhatian juga terhadap pembangunan yang bersifat non fisik dalam bentuk hibah bansos, pengembangan kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pemberdayaan UMKM dan home industri, pengembangan potensi unggulan desa seperti gula aren dan garam, peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan, reformasi birokrasi, penerapan teknologi informasi berbasis aplikasi, dan lain sebagainya dengan jumlah anggaran lebih dari Rp 50 miliar. Hadir juga di acara ini mantan Bupati Lombok Barat Drs. H. L. Mudjitahid, pimpinan SKPD dan tamu undangan lainnya. (her/*)

Bupati pun telah memerintahkan Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menganggarkan pada APBD-P untuk membentuk tim appraisal. “Bendungan Meninting itu tahun 2019, makanya pembebasan lahan tahun 2019, kita diminta menyiapkan tim appraisal untuk pembebasan lahan itu,” katanya, Senin (29/1). Selain itu, ujarnya, pemda juga diminta membantu untuk sosialisasi ke masyarakat. Terkait informasi dari pemprov bahkan proyek

ini bakal dialihkan jika pemda tak siap membebaskan lahan, menurutnya informasi itu telah lama. Pihaknya juga sudah bertemu dengan BWS, pembangunan fisik proyek ini dimulai tahun depan. Terkait nilai proyek bendungan ini, jelasnya, menyentuh angka Rp 1 triliun. Sebab luas lahan yang mencapai 110 hektar dengan kedalaman 100 meter. Menurut ahli, jelasnya, jika bendungan ini jadi, maka Pulau Lombok akan aman stok air sampai pulu-

han tahun ke depan. Terdapat dua desa yang terkena imbas, yakni Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari dan Desa Dasan Griya Kecamatan lingsar. Pihaknya juga sudah mendapatkan konfirmasi dari pusat, sehingga tahun ini harus disiasati minimal di APBD-P untuk pembiayaan tim appraisal. Diketahui, Kementerian PU PR menyetujui pembangunan dua bendungan, dari empat bendungan yang diajukan oleh Pemprov NTB melalui Dinas PU. Anggaran yang akan mengalir ke NTB untuk pembangunannya mencapai Rp 2,7 triliun. Dua bendungan yang telah mendapat lampu hijau pemerintah pusat ini yakni Bendungan Meninting di Meninting, Lombok Barat dengan kebutuhan pembiayaan Rp 1,2 triliun dan bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa dengan pembiayaan Rp 1,5 triliun. (her)

Akomodir Pedagang Asongan, ITDC Bangun Lapak Khusus Praya (Suara NTB) Sebanyak 312 lapak bakal dibangun Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) awal tahun ini guna mengakomodir keberadaan para usaha kecil menengah (UKM) yang di sekitar kawasan Mandalika. Termasuk para pedagang asongan yang selama ini kerap mangkal berjualan di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya. ITDC telah mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp 48 miliar untuk membangun pusat UKM tersebut. “Ada dua jenis lapak yang akan kita bangun, yakni bagi UKM sebanyak 312 unit. Satunya lagi, dikhususkan bagi pedagang asongan di Pantai Kuta,” terang Deputy Project Director KEK Mandalika, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Senin (29/1). Saat ini, rencana pembangunan lapak bagi UKM dan pedagang asongan sedang dalam proses tender. Diharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi proses pembangunan sudah dimulai, karena targetnya, Bulan Agustus mendatang lapak sudah selesai dikerjakan dan bisa langsung dipergunakan oleh UKM dan pedagang asongan. Ia menjelaskan, keberadaan lapak diharapkan bisa menjawab aspirasi para pelaku UKM dan pedagang ason-

(Suara NTB/kir)

MAKET - Maket lapak bagi UKM dan pedagang asongan di Pantai Kuta Lombok Tengah. Pembangunan lapak ini masih dalam proses tender. gan, terutama yang ada di kawasan Pantai Kuta, supaya ada lokasi khusus tempat berjualan. Sehingga para pedagang asongan utamanya, tidak lagi berjualan di kawasan pantai yang selama ini banyak dikeluhkan oleh wisatawan. Lantaran pedagang terkesan memaksa wisatawan yang berkunjung untuk belanja. Lokasi pembangunan lapak bagi UKM dan pedagang asongan dipilihkan yang terbaik, yakni berada di sepanjang jalur masuk menuju kawasan Pantai

Kuta. ‘’Jadi nanti bus-bus yang mengangkut wisatawan, harus diparkir di area masjid. Tidak boleh kendaraan langsung masuk ke area pantai,’’ ujarnya. Tapi lapak tersebut nantinya tidak gratis. Pelaku UKM dan pedagang asongan akan dikenakan sewa. Namun dengan tarif yang sangat murah yang telah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. ‘’Jadi walaupun sewa, tapi tidak sampai membebani pelaku UKM maupun pedagang asongan,’’ tambahnya. (kir)

SUARA NTB Selasa, 30 Januari 2018

Langganan Longsor, KM 22 Lunyuk Mendesak Ditangani Sumbawa Besar (Suara NTB) Titik Kilometer (KM) 22, ruas jalan Kecamatan Lunyuk langganan mengalami longsor. Apalagi di musim penghujan seperti ini sehingga mengambat akses tranportasi ke wilayah setempat. Sehingga mendesak untuk diperbaiki. Demikian disampaikan Anggota DPRD Sumbawa dari wilayah selatan, Nyoman Wisma, kepada Suara NTB, Senin (29/1). Pada titik tersebut ker(Suara NTB/arn) apkali mengalami longsor. Nyoman Wisma Kondisinya cukup rawan, dengan tebing tinggi di sekitarnya dan dibawahnya terlihat jurang. Musim hujan seperti ini, membuat pengendara mesti was-was apabila melewati jalur tersebut. “Batu besar dan tanah di atas tebing kerap jatuh menutupi badan jalan. Ini yang mesti diwaspadai,” terangnya. Untuk itu, pihaknya mendesak Dinas PUPR untuk berkoordinasi dengan PU Provinsi, mengingat ruas jalan tersebut masuk dalam jalan provinsi. Untuk dapat segera ditangani. Solusinya, bisa dilakukan pelebaran jalan di titik tersebut. Atau kemudian membuat terasering pada tebing yang terjal tersebut. “Untuk sekarang ini, alat berat mesti stand-by di lokasi, karena longsor yang terjadi menghambat akses transportasi,” kata Wisma. Apalagi, nanti menjelang panen, titik tersebut sudah harus ditangani. Sebab masyarakat akan kesulitan menjual dan mendistribusikan hasil buminya ke Sumbawa, akibat jalan yang tertutup longsor. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Jaksa Temukan Titik Terang Isu Aliran Dana Pasar Brang Bara Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejakasaan Negeri (Kejari) Sumbawa terus mendalami isu dugaan aliran dana proyek Pasar Brang Bara. Dari beberapa orang yang diklarifikasi, jaksa menemukan suatu titik terang, terutama terhadap pihak yang melakukan penyebaran isu. Kasi Intelijen Kejari Sumbawa, Erwin Indrapraja, S.H., M.H yang dikonfirmasi Senin (29/1) kemarin mengakui sudah melakukan klarifikasi terhadap

sejumlah pihak terkait adanya isu dugaan aliran dana proyek tersebut. Baik dari pejabat maupun pihak swasta. Pihaknya masih akan melakukan klarifika-

si terhadap beberapa orang, salah satunya Bupati Sumbawa. Termasuk melakukan klarifikasi tambahan guna pengembangan dari keterangan beberapa pihak.

“Masih ada beberapa orang yang akan diklarifikasi. Untuk pejabat tinggal klarifikasi Bupati Sumbawa. Hari ini (kemarin red) kita melakukan klarifikasi kedua terhadap Y terkait pengembangan dari keterangan S dan R,” ujarnya. Dijelaskannya, terkait isu dugaan aliran dana proyek Pasar Brang Bara ini pihaknya sudah menemukan suatu titik

terang. Mengenai siapa yang menyebarkan isu, pihaknya tidak menyampaikannya secara gamblang. Meskipun demikian, dari keterangan yang diperoleh mengarah ke beberapa orang. “Kita sudah menemukan suatu titik terang terkait isu dugaan aliran dana ini. Penyebar isu mengarah ke beberapa orang. Akan kita dalami dulu semuanya,” pungkas Erwin. (ind)

WNAAsal Yaman Dideportasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Yaser Saleh Ahmed Obadi (39) Warga Negara Asing (WNA) asal Yaman dikenakan tindakan deportasi dan cekal oleh pihak Imigrasi. Visa kunjungan yang dimilikinya melebihi batas waktu (overstay) dan tidak mampu membayar biaya beban kepada negara. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa melalui Kasi Wasdakim, Yusriansyah Fazrin yang dikonfirmasi, Senin (29/ 1) kemarin membenarkan adanya deportasi tersebut. Yang bersangkutan dideportasi pada Jumat (26/1) lalu. Proses deportasi menggunakan jalur darat dari Sumbawa menuju Pulau Lombok. Kemudian dari Bandara Internasional Lombok (BIL) menggunakan pesawat Air Asia AK 307 menuju Malaysia untuk bertemu terlebih dahulu dengan Kedutaan Besar negaranya. Dalam proses tersebut yang bersangkutan didampingi oleh dua petugas dari Imigrasi. “Dia dideportasi dikawal oleh petugas Imigrasi,” ujarnya. Dijelaskannya, Yaser datang ke Sumbawa pada 7 Desember 2017 lalu. Ia mengantongi visa kunjungan, dengan maksud mengunjungi temannya di Desa Brang Kolong, Kecamatan Maronge. Keberadaannya diketahui saat ia mendatangi Kantor Imigrasi untuk memperpanjang izin visa kunjungannya. Tetapi saat dicek ternyata dia sudah overstay selama 34 hari. Padahal seharusnya visanya berlaku hanya 14 hari sejak tanggal 7 Desember. Yang bersangkutan melanggar pasal 78 ayat 1 dan ayat 3 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dimana orang asing yang overstay dibawah 60 hari wajib membayar biaya beban ke negara. Namun yang bersangkutan tidak sanggup membayar sehingga dikenakan tindakan deportasi dan cekal selama satu tahun. “Untuk satu hari overstay harus membayar biaya beban ke negara Rp 300 ribu. Tetapi dia tidak sanggup bayar, sehingga dikenakan tindakan deportasi dan cekal,” pungkasnya. (ind)

TP4D akan Cek Dermaga Sebotok

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Dermaga Sebotok Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa sudah rampung. Meskipun demikian, guna memastikannya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Sumbawa berencana melakukan pengecekan terhadap pengerjaan ke lokasi setempat. Ketua TP4D Sumbawa, Erwin Indrapraja, S.H,. M.H kepada wartawan, Senin (29/1) kemarin menyampaikan bahwa pembangunan dermaga Sebotok sudah rampung 100 persen. Hal ini berdasarkan laporan secara lisan yang disampaikan oleh PPK dan pelaksana teknis proyek tersebut. Selanjutnya pihaknya berencana melakukan pengecekan ke lokasi termasuk mengecek dokumen-dokumennya. “Pembangunan Dermaga Sebotok dinyatakan sudah 100 persen. Tinggal tim TP4D ke lokasi mengecek pengerjaan,” ujarnya. Pengecekan ke lokasi diakuinya sudah direncanakan pada Selasa (30/1). Namun informasi terakhir bahwa kondisi cuaca tidak mendukung karena gelombang tinggi. Sehingga pihaknya akan mengagendakan kembali waktu pengecekan tergantung kondisi cuaca. “Pengecekan akan kami agendakan ulang tergantung kondisi cuaca,” kata Erwin. Menurutnya, dari laporan PPK pekerjaan sudah rampung 100 persen. Tetapi untuk memastikannya pihaknya harus mengecek pengerjaan ke lokasi. Jika ada yang masih kurang, maka harus dipenuhi. Apalagi saat ini masih dalam masa pemeliharaan. “Kita tetap percaya pembangunan 100 persen. Tetapi kita harus cek lagi ke lokasi untuk memastikannya,” tandasnya. Untuk diketahui, lanjut Erwin, masa kontrak proyek Dermaga Sebotok berakhir pada akhir Desember 2017 lalu. Sebelumnya ada perpanjangan waktu addendum waktu sampai 20 hari. Namun karena pertimbangan cuaca penambahan diberi kesempatan waktu selama 50 hari dengan dikenakan denda satu permil perhari. Hal itu diperbolehkan dalam Perpres. Tetapi informasinya proyek sudah diselesaikan sebelum waktu 50 hari habis. “Informasinya sebelum waktu 50 hari sudah diselesaikan. Kalau nda salah 15 hari sudah selesai,” pungkasnya. (ind)

Erwin Indrapraja

(Suara NTB/ist)

RUSAK - Tiga armada tangkap ikan (bagang) milik warga desa Labuhan Mapin yang rusak dan tenggelam akibat diterjang ombak.

Tiga Armada Tangkap Warga Labuhan Mapin Hancur Diterjang Ombak Taliwang (Suara NTB) Cuaca buruk yang melanda perairan pantai desa Labuhan Mapin, kecamatan Alas Barat, Sumbawa dalam dua hari terakhir mulai menimbulkan kerusakan. Sebanyak 3 armada tangkap ikan milik warga hancur porak-poranda akibat diterjang ombak yang disertai angin kencang. Informasi yang diperoleh Suara NTB, Senin (30/1) kemarin, ketiga armada tangkap ikan jenis bagang (spider boat) milik warga itu tidak dapat diselamatkan ketika ombak besar yang disertai angin ken-

cang datang secara tiba-tiba. Para pemilik yang tidak memiliki kesempatan melakukan penyelamatan akhirnya hanya bisa pasrah, armada mereka pecah dihempas ganasnya ombak musim barat di awal tahun 2018 ini. “Sejak kemarin (Minggu) 2 armada langsung rusak. Yang ketiganya tadi malam baru tenggelam,” terang Alfing, Ketua Pokmaswas desa Labuhan Mapin kepada media ini. Cuaca buruk yang melanda tahun ini diakui warga setempat cukup ganas. Tidak sama seperti tahun-tahun sebelum-

nya, biasanya ada semacam peringatan alam ketika ombak besar dan angin kencang akan datang di musim barat seperti sekarang ini. “Kalau kemarin tiba-tiba akibatnya nelayan tidak sempat mengamankan armada mereka ke perairan teduh,” papar Alfing. Kerugian yang diderita para nelayan yang armadanya tenggelam setelah dihantam ombak sangat besar, mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, para nelayan lainnya juga tidak bisa melakukan kegiatan melaut karena takut akan mengalami kecela-

kaan akibat cuaca yang kurang bersahabat ini. “Kami memilih menyelamatkan bagang kami. Kami tidak berani melaut dengan kondisi laut seperti sekarang ini,” ujar Natsir nelayan desa setempat. Selain tiga armada tangkap ikan milik warga, satu unit kapal boat pengawas perairan juga mengalami nasib yang sama. Kapal yang pengelolaannya diberikan kepada pemerintah desa Labuhan Mapin itu hancur seketika dihempas ombak hingga ke tanggul pantai. Sementara itu hingga kini ombak besar dan angin ken-

cang masih mendera wilayah desa Labuhan Mapin. Warga setempat memperkirakan, kondisi seperti ini kemungkinan besar akan berlangsung hingga sepekan ke depan. Karenanya mereka memilih untuk mengamankan armadanya sambil menunggu kondisi cuaca membaik. “Kalau kami lihat ombak besar dan angin kencang ini baru akan reda dalam 1 minggu ke depan. Tidak saja di sini di perairan lainnya juga sperti Poto Tano pasti juga tidak ada yang berani melaut nelayannya,” tukas Natsir. (bug)

KSB Lengkapi Sarana Pendukung Program Bariri Nelayan

(Suara NTB/arn)

BUKA RAKOR - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, saat membuka Rakor LPPD, di Sumbawa, Senin (29/1)

Jangan Sekadar Formalitas

Data LPPD Harus Valid dan Terukur SumbawaBesar(SuaraNTB)Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menekankan jangan sampai kegiatan penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2017 dilakukan sekedar memenuhi tuntutan formalitas. Hal itu dikatakannya saat membuka Rakor penyusunan LPPD, Senin (29/1). Meski Penyusunan LPPD merupakan kegiatan rutin pemerintah setiap awal tahun. Namun Bupati tetap menekankan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan LPPD, yaitu bahwa LPPD merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur. Hasil evaluasi LPPD terse-

but akan dijadikan dasar untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya. Hasil evaluasi LPPD juga merupakan dasar penilaian Kepala Daerah terhadap kinerja Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sumbawa dan harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2018. Kepada tim penyusun LPPD diminta agar dapat mengisi data sesuai format yang sudah ditetapkan dan terukur. Sehingga dapat memperkecil permasalahan dalam penyusunan LPPD di tiap tahunnya. Selain itu harus bersungguh-sungguh mempersiapkan data-data yang benarbenar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Teliti dan hindari kekeliruan penyajian data, sehingga semua data dapat tersajikan dengan baik. Terkait data kemiskinan, Bupati minta agar melakukan

koordinasi dan verifikasi secara cermat, sehingga tidak lagi terdapat perbedaan antara lembaga yang satu dan yang lainnya. Kepada setiap pejabat, khususnya penyusun LPPD diminta untuk benar-benar memahami kebijakan dan aturan mengenai penyusunan LPPD, kemudian muatan LPPD hendaknya disusun secara terukur dan taat aturan. Bupati berharap kepada semua Kepala OPD untuk berikhtiar maksimal, sehingga mampu menampilkan yang terbaik untuk merebut peringkat teratas, mengingat 3 tahun terakhir Kabupaten Sumbawa berturut-turut menempati posisi kedua di antara 10 kabupaten/kota seNTB. “InsyaAllah Sumbawa akan maju apabila kita bekerja tulus dan ikhlas untuk masyarakat Tana’ Samawa,” tegas Bupati. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat akan segera melengkapi sarana pendukung di program kartu Bariri nelayan yang hingga saat ini dianggap masih belum maksimal. Bahkan total anggaran yang dikucurkan untuk program ini ditaksir berada di angka Rp 4,7 miliar. Kepala Dinas Kalautan dan Perikanan (DPK) Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kabid perikanan tangkap, Noto Karyoto, S. Pi, M. Si, Senin (29/1) mengatakan, saat ini sarana yang masih kurang sekitar 175 unit untuk perahu dan mesin. Terhadap sarana yang masih kurang ini, kembali dibuat sekitar 100 unit yang akan dibiayai oleh APBD sekitar Rp 2,1 miliar dan sisanya akan dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 sekitar Rp 780 juta. Sementara, untuk kekurangan lainnya seperti mesin ditaksir menghabiskan sekitar Rp 1,9 miliar. Anggaran ini diberuntukkan untuk menyukseskan program satu nelayan satu perahu (one fisherman one boat) karena selama ini dianggap belum maksimal. “Kita berharap dengan banyaknya anggaran yang kita kucurkan program ini bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat,” ujarnya. Tetapi yang paling penting lanjutnya, yakni, pasca program ini (Bariri) dilaksanakan yakni dengan melakukan pendampingan agar para nelayan penerima

bantuan ini benar-benar bisa mandiri. Tentu ini bukan pekerjaan yang dianggap ringan karena perlu intensitas yang cukup tinggi untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Jangan sampai pasca program ini berakhir, berakhir juga semua tabungan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal inilah yang harus diawasi dengan baik sehingga program pemberdayaan yang telah dicanangkan tidak sia-sia. “Kita tetap akan intens melakukan pemantauan pengawasan sehingga tujuan dari program ini bisa berjalan dengan baik serta program pemberdayaan juga tetap berjalan,” ujarnya. Tentu pihaknya sangat berharap adanya dukungan dari semua elemen masyarakat untuk samasama sadar pentingnya menabung. Karena selama ini yang menjadi tantangan, karena budaya menabung di KSB masih sangat minim bahkan cenderung kurang. Tetapi dengan sosialisasi yang baik dan upaya penyadaran lainnya, diharapkan para nelayan bisa tetap melakukan aktivitas menabung. Apalagi saat ini sudah ada dasarnya yakni melalui program bariri tersebut, mudah -mudahan apa yang telah dilaksanakan bisa berjalan sukses dan lancar. “Kita sangat berharap budaya menabung, terus dilakukan masyarakat KSB, sehingga program yang telah kita canangkan bisa berjalan sukses dan lancar,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Selasa, 30 Januari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Bendungan Kembali Jebol

(Suara NTB/uki)

TUMBANG - Pohon tumbang di Taman Ria Kota Bima yang menyebabkan meninggalnya Anis, pelajar SMA di Kota Bima, Senin (29-1)

Tertimpa Pohon, Pelajar di Kota Bima Meninggal Kota Bima (Suara NTB) – Angin kencang tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Namun juga terjadi di Kota Bima. Bahkan salah seorang warga meninggal dunia karena tertimpa pohon tumbang di jalan raya, Senin (29/1). Informasi yang dihimpun Suara NTB, korban yang meninggal akibat pohon tumbang tersebut, diketahui bernama Anis Istiqomah (17). Warga Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota itu sempat dilarikan ke RSUD Bima dalam kondisi luka yang cukup serius. Sebelumnya, pelajar salah satu SMA di Kota Bima terkena pohon tumbang di jalan raya Soekarno Hatta atau tepatnya di Taman Ria. Saat itu korban bersama temannya mengendarai sepeda motor pulang dari sekolah sekitar pukul 15.00 wita. Kabid Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima, Masrin S.Pt, mengakui adanya korban meninggal tertimpa pohon tumbang. Kata dia, korban sempat dilarikan ke RSUD Bima dalam keadaan luka yang cukup serius. “Korban merupakan pelajar SMA,” katanya. Menurutnya, Ia bersama rekannya mengendarai sepeda motor. Namun tepat di Taman Ria, tiba-tiba sebuah pohon tumbang dan jatuh tepat mengenai mereka. Selain korban meninggal ada beberapa yang luka-luka. “Saat ini korban yang luka-luka masih dirawat di RSUD Bima. Ada tiga orang statusnya masih pelajar,” katanya. Menurutnya, angin kencang terjadi di Kota Bima menyebabkan pohon tumbang terjadi di beberapa wilayah. Bahkan tepat mengenai dan merusak rumah warga. Hanya saja, kerusakan tidak terlalu parah. “Untuk itu kami berharap warga tetap tenang. Tingkatkan kewaspadaan ketika berada di tempat yang rawan pohon tumbang serta rumah roboh,” pungkasnya. (uki)

Penindakan Pengedar Tramadol Dinilai Lemah Dompu (Suara NTB) – Peredaran tramadol di Kabupaten Dompu belum sepenuhnya berhasil diberantas. Hal itu mengingat barang berbahaya tersebut masih kerap ditemukan beredar di kios-kios kecil, sebagaimana yang dinformasikan masyarakat pada Dikes baru-baru ini. Lemahnya upaya penindakan dinilai jadi pemicu tetap beredar luasnya barang yang digrogoti kalangan muda tersebut. “Secara kedinasan kita tidak lihat barang ini beredar. Tapi dari informasi-informasi masih ada. Karena anak-anak ini masih ada yang makai,” kata Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehetan Dikes Dompu, Abubakar Husain di ruang kerjanya. Menurut informasi itu, lanjut Abubakar, peredaran tramadol masih terpusat diwilayah kota. Sedangkan di Desa/Kelurahan pelosok kondisinya tak begitu memperihatinkan. Dan sebetulnya, aparat kepolisian sudah cukup gencar menindak namun sayangnya belum cukup mampu memutus mata rantai peredarannya. Selain itu modus-modus baru terus dikembangkan oleh para pengedar sehingga dirasa sulit untuk ditekan, terlebih para pecandunya akan berusaha maksimal demi mendapat barang ini lantaran sudah ketergantungan. “Hasilnya kan sangat menggiurkan dan anak-anak juga karena ketagihan pasti akan cari berapapapun nilai jualnya mereka bayar,” jelasnya. Menurutnya, pemberantasan peredaran tramadol di wilayah ini tidak semata-mata harus dilimpahkan ke aparat penegak hukum, melainkan diikuti peran serta masyarakat untuk mengontrol pergaulan anak. Sementara, pihaknya tetap berupaya mengawasi dan meghimbau masyarakat untuk menjauhi tramadol dan sejenisnya. “Kalau PCC sejauh ini belum ada kita temukan,” tandasnya. Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S. Sos., dikonfirmasi terkait peredaran taramadol diwilayah ini menegaskan, barang berbahaya tersebut hampir sudah tidak lagi ditemukan beredar, dalam artian tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dijual layaknya kacang tanah. “Kalau tramadol yang ilegal ini sudah hampir tidak ada, dan saya tidak pernah lagi mendapat informasi dari masyarakat,” ujarnya. Minimnya informasi peredaran tramadol di lapangan, menurut dia, menunjukan bahwa wilayah ini sudah aman dari tramadol. Terkecuali penggunaan obat jenis K yang akhir-akhir semakin marak terjadi, terlebih narkotika jenis sabu. “Sekarang ini penggunaan obat K yang marak, tapi kalau ada informasi (peredaran tramadol, red) ya kita akan tindak lanjuti,” pungkasnya. (jun)

Warga Woja Terancam Kesulitan Air Bersih Dompu (Suara NTB) Bendungan darurat yang dibangun melalui dana tanggap darurat tahun 2017 di Dusun Kamudi Desa Rababaka Kecamatan Woja sebagai sumber air baku untuk instalasi pengolahan air (IPA) PDAM Selaparang kembali jebol. Jebolnya bendungan darurat ini mengancam suplai air bersih untuk wilayah Kecamatan Woja dari IPA Selaparang. Suplai air bersih yang dipasok dari IPA Selaparang terhenti dalam sepekan terakhir akibat suplai air dari sumber air baku terhenti. Awalnya, IPA Selaparang tidak mendapat pasokan air baku karena saluran penghantar di bendung Kamudi yang menjadi sumber air baku tertimbun lumpur dan pasir sisa banjir. Pembersihan secara manual oleh pegawai PDAM berhasil menga-

lirkan air ke IPA Selaparang. Pada banjir akhir Desember 2017, terap atas bendung darurat Kamudi dibawa banjir. Namun sisa tiga terap bronjong masih bisa menahan air ke saluran penghantar. Namun, banjir pada Kamis – Jumat (25-26/1) pekan lalu kembali membawa satu terap bronjong bendungan darurat Kamudi. Sisa 2 terap bronjong tidak mampu menahan air, sehingga air

ke IPA Selaparang mati total. “Lapisan kedua sudah jebol. Harus ditumbun-timbun baru masuk airnya. Sisa dua lapis (bronjong). Baru tadi teman – teman pergi timbun. Baru mau normal (airnya), banjir lagi. Jadi nunggu surut air surut dulu baru bikin patok di bronjong sisa dan ditaruhkan karung untuk sementara,” jelas Agus Setiawan, SE Direktur PDAM Dompu, Senin (29/1).

Agus mengaku, sudah menyampaikan secara lisan ke Pemda terkait jebolnya bendung darurat dan menyisakan dua lapisan bronjong. Pihaknya masih mengupayakan secara swadaya sebelum menyurati Pemda untuk penanganan lebih lanjut. “Kita mau tanggulangi dulu,” terangnya. Terkait rencana pembangunan bendung permanen 2 KM di atas bendung Kamudi saat ini, Agus mengaku, bendungan tersebut akan dibangun tahun 2018 ini melalui APBN. Bila menunggu bendungan dan jaringan baru, tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa menyuplai kebutuhan

air bersih. “Jadi (dibangun) 2018 ini. Itu dari APBN,” katanya. Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, Drs Imran M Hasan yang dihubungi, Senin kemarin mengaku belum mendapat laporan soal bendung darurat di Kamudi yang jebol diterjang banjir. Malah pihaknya merasa, upaya pembuatan bendung darurat tahun 2017 lalu berhasil mengatasi ketersediaan air untuk wilayah Kecamatan Woja melalui IPA Selaparang, kendati banjir terus melanda daerah aliran sungai (DAS) Baka. “Kemarin – kemarin saya merasa, bendung daruratnya aman walaupun sering banjir,” katanya. (ula)

Pemakai Sabu Diklaim Banyak dari Kaum Buruh

(Suara NTB/uki)

TERTIMPA - Rumah warga yang rusak akibat tertimpa pohon di Desa Kala Kecamatan Donggo Senin, (29/1).

Angin Kencang Tumbangkan Pohon dan Rusak Rumah Warga Bima (Suara NTB) – Angin kencang melanda Kabupaten Bima, tepatnya di wilayah Kecamatan Bolo, Soromandi dan Donggo, Senin (29/ 1). Di dua kecamatan ini, angin kencang tersebut menyebabkan pohon tumbang di jalan raya. “Sementara di Donggo angin kencang merusak rumah warga tertimpa pohon,” ungkap Kepala BPBD Kabupaten Bima, H. Taufik Rusdy ST, MT. Menurutnya, pohon tumbang terjadi di jalan Raya Lintas Sumbawa-Bima atau tepatnya di Desa Rasabou Kecamatan Bolo. Sementara, di Kecamatan

Soromandi, pohon tumbang di jalan lintas Sila-Soromandi atau tepatnya di desa Bajo. “Beruntungnya, peristiwa ini tidak menimbulkan jatuh korban dan menimpa rumah warga. Kita sudah terjunkan anggota untuk membersihkan pohon tumbang ini,” katanya. Sementara, rumah yang rusak di Kecamatan Donggo akibat ditimpa pohon tumbang. Tercatat ada dua unit rumah panggung milik warga di Dusun Mangge To’i Desa Kala. Rusaknya rumah tersebut tidak menyebabkan jatuh korban jiwa. “Saat tumbangnya pohon war-

ga tidak berada dirumah karena sedang di ladang. Untuk sementara baru ada dua rumah yang kita terima laporannya,” katanya. Meski begitu, Taufik berharap kepada Pemerintah Desa dan Kecamatan agar melaporkan kondisi pada wilayahnya masing-masing supaya ditindaklanjuti melalui Ponsel. Sebab alat pemantau (radio) masih belum optimal digunakan. “Karena sarana dan prasarana kita terbatas, kami berharap agar bisa menggunakan ponsel untuk melaporkan kondisi pasca angin kencang ini,” pungkasnya. (uki)

Warga Buncu Tewas Tersengat Listrik Jebakan Babi Dompu (Suara NTB) – Ruslan (48) warga Dusun Buncu Utara Desa Matua ditemukan tewas di lahan jagung milik Abrul, Senin (29/1) Pukul 09.30 Wita. Diduga ia menjadi korban sengatan listrik jebakan babi yang dipasang pemilik lahan. Salah seorang warga, Abdullah menuturkan, jenazah pria parubaya itu ditemukan pertama kali oleh pemilik lahan dalam kondisi tak bernyawa, tak jauh dari aliran listrik jebakan babi yang terbentang. “Saat ditemukan korban sudah meninggal, sudah kaku terkena strum aliran listrik,” kata dia kepada Suara NTB usai evakuasi korban. Informasi yang beredar, kata Abdullah, Ruslan datang ke

Kampung Baru Dusun Buncu Utara dengan maksud menjenguk anak dan orang tuanya. Saat berkujung ia melewati lahan jagung yang sudah terpasang perangkap arus listrik untuk menghalau serangan babi hutan pada tanaman jagung. Malam sebelum ditemukan tewas, tambah dia, sempat terdengar jeritan yang diperkirakan bersumber dari lahan jagung tersebut, hanya saja tak ditindaklanjuti warga setempat. “Paginya, saat Abrul ke lahan baru dilihat korban sudah terbujur kaku,” ujarnya. Atas penemuan mayat ini warga setempat berdatangan dan langsung menginformasikan aparat keamanan guna memban-

tu proses evakuasi. Sementara Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH., dikonfirmasi membenarkan adanya penemuan korban meninggal di lahan jagung tersebut. Kuat dugaan Ruslan tersengat aliran listrik yang dipasang pemilik lahan sekitar Pukul 23.00 Wita. “Korban meninggal diperkirakan dari pukul 23.00 Wita akibat terkena aliran listrik,” jelasnya. Atas penemuan itu, korban langsung dibawa ke RSUD Dompu untuk diautopsi, sementara pemilik lahan diamankan di Mapolsek Woja untuk diproses lebih lanjut. “Barang buktinya juga ikut diamankan berupa kabel beserta kawat listrik,” pungkasnya. (jun)

Gagal Mendarat, Penerjun Payung Marinir Diajak Swafoto Kota Bima (Suara NTB) – Sejumlah penerjun payung dari Pasukan Marinir (Pasmar) TNI AL, mendarat darurat di beberapa tempat di Kota Bima, Senin (29/1). Gagalnya pendaratan tersebut lantaran angin kencang. Beruntungnya, tidak menyebabkan jatuh korban dan luka-luka. Salah seorang Pasmar yang mendarat darurat adalah Kopda Imam Roziqi. Ia mendarat darurat di halaman SMPN 1 Kota Bima. Menurutnya pendaratan darurat dilakukan karena kondisi angin yang sangat kencang. “Kehilangan kendali karena anginnya sangat kencang. Dan yang pertama kali yang terjadi,” katanya kepada Suara NTB. Dikatakannya, seharusnya Ia akan mendarat di Lapangan Manggemaci Kota Bima yang menjadi lokasi Parade dan Pameran Alusistam, yang dihadiri Walikota Bima dan Bupati dan masyarakat Bima. “Aksi terjun payung ini untuk menghibur warga Bima,” katanya. Meski tidak bisa mendarat serta menghibur warga Bima yang menanti di Lapangan Manggemaci, namun pendaratan darurat tersebut cukup

Dompu (Suara NTB) Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S. Sos., mengungkapkan, sebagian besar penyalahguna narkotika jenis sabu diwilayah ini merupakan buruh pekerja berat. Mereka memanfaatkan barang haram tersebut untuk menambah stamina dalam bekerja. Hal itu berdasarkan pengakuan para kurir yang berhasil diringkusnya setahun terakhir. “Rata-rata menjadikanya sebagai obat kuat supaya fit dalam bekerja,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (29/1). Tak terkecuali rasa ingin tahu yang menghampiri benak para penggunaanya. Untuk kurir, lanjut Adhar, tergiur mengedarkan sabu karena keuntungan yang diperoleh cukup menjanjikan. Dalam satu gram sabu dengan harga pembelian Rp 1,7 juta mereka bisa

mendapat keuntungan hingga Rp 2 juta lebih. Disamping keuntungan bisa mencicipi barang haram itu. Dan ratarata dari mereka rangkap sebagai pengguna sabu. Disinggung keberadaan bandar sumber kepemilikan sabu para kurir ini, Adhar menyebutkan, dari pengakuan para tersangka terdapat bandar besar di wilayah ini, termasuk bandar-badar dari luar daerah. “Bandarnya ada, yang disebut itu ada yang di Dompu, di Bima tempat mereka mendapatkan barang itu,” ujarnya. Selama Januari 2018 ini penyalahguna narkotika yang berhasil diungkap terdapat enam kasus dengan tujuh orang tersangka, kebayakan mereka kalangan masyarakat umum yang menjadi kurir sekaligus pemakai, khususnya wilayah operasi Kecamatan Pekat, Kempo, Woja dan Dompu. (jun)

Syafrudin Apresiasi Kehadiran Korps Marinir di Bima Bima (Suara NTB) Anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Korps Marinir di Bima yang menggelar kegiatan Latihan Tempur dan Bakti Sosial Korps Marinir tahun 2018. Selaku mitra TNI AL, politisi yang duduk di Komisi I DPR RI ini menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah, kepada Kepala Staff TNI AL, dan pemerintah daerah di Bima. Selama lima hari, sejak 25 hingga 29 Januari 2018, Korps Marinir menggelar kegiatan latihan tempur yang juga dirangkaikan dengan bakti sosial. Kegiatan ini dibuka dengan pendaratan KRI Teluk Sampit di Pelabuhan Bima yang membawa kurang lebih 259 personel TNI AL beserta alat-alat perlengkapan dapur umum, angkutan truk, dan lainnya. Pada Minggu (28/1), digelar pendaratan tank ampibi, Panser Ampibi kurang lebih 20 unit dan dilanjutkan dengan kegiatan steling tembak hingga terjun payung pada malam harinya di lapangan pacuan kuda Desa Panda Kecamatan Palibelo, Bima. Puncak kegiatan adalah pada Senin (29/1) kemarin, dengan digelarnya kirab parade, bakti sosial dan lainnya di Stadion Manggemaci, Bima. Syafrudin menilai, gugusan perairan di NTB, khususnya yang berada di Pulau Sumbawa, memang sangat cocok untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif lokasi latihan bagi pengembangan kemaritiman armada laut dan darat.

“Mengingat lokasinya, menurut laporan dari pihak AL, memiliki keunikan yang sangat bagus, serta cocok sekali untuk dijadikan sebagai sarana latihan,” ujarnya. Selain itu, kehadiran TNI AL di Bima, juga telah memberikan suntikan semangat kebersamaan dengan masyarakat. Hal ini tentu bisa melahirkan energi positif dalam membangun ketahanan dan pertahanan bangsa. Karena itulah, politisi PAN ini berharap, kegiatan serupa bisa digelar kembali dengan skala yang lebih besar. Keinginan ini bahkan sudah diutarakannya secara langsung saat digelarnya rapat dengar pendapat dengan TNI, beberapa waktu lalu. Setelah mendengar masukannya tersebut, Syafrudin mengutarakan bahwa KASAL TNI sudah setuju untuk menghadirkan KRI Suharso di Bima. Syafrudin menilai, upayanya ini merupakan kewajibannya sebagai putra daerah. “Saya ingin memberikan sesuatu yang berbeda untuk kampung halaman saya.” Syafrudin juga mengusulkan kepada pihak TNI untuk melakukan hal serupa kepada daerah-daerah yang mungkin bisa dilihat di seluruh Indonesia yang punya posisi yang berdekatan langsung dengan perbatasan negara-negara di Indonesia. Seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Kalimantan. Ia menilai, saat ini kegiatan TNI memang digelar dalam kondisi cuaca yang belum stabil. “Seandainya pelaksanaan dalam cuaca normal, tentu bisa dinikmati oleh masyarakat,” tandasnya. (r/*)

(Suara NTB/uki)

MARINIR - Anggota Marinir AL, Imam Roziqi dikerumuni siswa dan guru saat mendarat darurat di SMPN 1 Kota Bima, Senin (29/1). menghibur para siswa dan guru yang disediakan. Tidak hanya di sekolah setempat. “Di sekolah itu, Imam juga menjadi sasaran ini saya disambut hangat oleh kamera ponsel pribadi para siswa dan guru. Lumayan bisa siswa, guru dan warga. Secara bergantian Ia diajak berswafoto menghibur,” katanya. Benar saja, Pantauan Suara sebelum meninggalkan lokasi NTB, pendaratan darurat Kop- diantar oleh warga setempat. Informasi yang diperoleh da, Imam tersebut mendadak jadi tontonan siswa dan guru sedikitnya ada 16 penerjun yang SMPN yang berlokasi di Kelu- melakukan aksi terjun payung. rahan Lewi Rato tersebut. Tan- Delapan orang diterjunkan terlebih dahulu. Namun, semuanpa terkecuali warga sekitar. Bahkan para siswa dan guru ya gagal mendarat di lokasi. Ada cukup terhibur dan sempat yang mendarat darurat di rumah menahan Imam agar tidak lang- warga, sekolah dan sawah. Sesung beranjak pergi dari sekolah mentara delapan lainnya tidak sebelum menikmati hidangan jadi diterjunkan karena angin jajan, air mineral dan kopi hitam yang sangat kencang. (uki)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA PANGLIMA - Anggota DPR RI Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM berpose bersama Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam sebuah kesempatan, baru-baru ini.

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 30 Januari 2018

Halaman 8

Verifikasi Parpol

KPU Tak Akui Hanura Kubu Mudahan Hazdie

Mataram (Suara NTB) -

Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Hanura NTB menemui titik terang, setelah KPU NTB melakukan verifikasi faktual tehadap kepengurusan partai politik, Senin (29/1) kemarin.

Verifikasi KPU NTB

Sebagian Besar Parpol Penuhi Syarat Mataram (Suara NTB) KPU NTB melakukan verifikasi faktual terhadap 12 parpol lama, secara serentak, Senin (29/1) kemarin. Verifikasi serentak tersebut dilakukan karena sempitnya waktu yang dimiliki oleh KPU. Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori menyampaikan, pihaknya telah membagi enam tim verifikasi Dimana masing-masing tim akan mendatangi dua parpol, dalam sehari. Dan Aksar mendapat bagian untuk memverifikasi Partai Hanura dan PAN. Menurut Aksar, adapun hasil verifikasi itu akan diplenokan oleh KPU, pada tanggal 31 Januari, dan akan diberikan kesempatan pada parpol untuk melakukan perbaikan selama dua hari, yakni mulai tanggal 1-2 Februari. Ditempat terpisah, pantauan Suara NTB terhadap verifikasi di Partai Golkar, juga berjalan lancar. Verifikasi di Golkar dipimpin oleh Komisioner KPU bidang Hukum, Ilyas Sarbini, SH, MH. “Kami datang mengecek tiga hal, pertama kesesuaian SK yang disampaikan DPP ke KPU, yakni Ketua, Sekretaris dan bendaharanya sesuai ndak, dan setelah kami cek, sesuai. Untuk pengurus perempuanya juga sudah memenuhi, dari 32 pengurus perempuan 28 berhasil kita konfirmasi. Domisili kantor juga sudah lengkap, surat-suratnya,” jelas Ilyas. Selain ke Golkar, Ilyas juga memverifikasi Partai Demokrat, dari hasil sementara, Demokrat juga sudah memenuhi persyaratan. “Tapi nanti kami akan Plenokan dulu hasilnya, baru kita sampaikan ke parpol,” jelasnya. Begitupun verifikasi di parpol-parpol lainnya juga berjalan lancar. Tidak ada kendala yang ditemui oleh KPU. Hampir semua ketua parpol, pengurus dan juga hadir. Namun demikian, berbeda halnya dengan PBB. Verifikasi di PBB yang dipimpin oleh Sekretaris KPU, Mars Ansori Wijaya, menemukan bahwa SK kepengurusan DPW PBB yang diberikan berbeda dengan SK yang tercantum dalam Sipol. Begitu juga dengan kepengurusan perempuan juga berbeda. “Kami temukan bahwa SK di sipol, itu berbeda, struktur kepengurusan dan anggota sudah berbeda. Disipol Ketuanya atas nama, Zulkifli Muhadli, yang ditunjukkan asli pada kami, atas nama Syahdan Ilyas. Pengurus perempuannya juga berubah,” ujar Ansori. Selain itu administrasi kepemilikan Kantor PBB juga masih belum clear, seperti beberapa surat keterangan dari lurah dan kecamatan, tidak dimiliki oleh PBB. “Tapi nanti kami akan plenokan apakah memenuhi syarat atau tidak, dan masih ada peluang masa perbaikan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua DPW PBB, H. Syahdan Ilyas mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian serius petunjuk KPU untuk diperbaiki. “Masih ada waktu perbaikan, akan kita perbaiki secepatanya,” tegasnya. Sementara itu Sekretaris Partai Golkar, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH., menyambut baik verifikasi faktual terhadap parpol. Menurutnya hal itu sangat positif untuk memastikan parpol sehat. “Kami sudah lengkap, termasuk dikabupaten/kota, kami adalah parpol paling siap menghadapi pemilu,” ucap Ketua DPRD NTB itu. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

VERIFIKASI - Proses verifikasi di Partai Golkar diawasi pula oleh Bawaslu.

Anak Anggota Dewan Bobol Rumah Polisi Mataram (Suara NTB) Polsek Pagutan menangkap terduga pelaku pencurian, AF alias BW (20). Pelaku yang merupakan anak anggota DPRD Kabupaten Bima diduga mencuri di BTN Griya Indah, Pagutan, Mataram. “Pelaku adalah anak anggota dewan. Dia mengaku mencuri untuk kebutuhannya selama di Mataram,” ungkap Kapolsek Pagutan, Ipda Agus Rachman, Senin (29/1). Dia menambahkan, pelaku diduga mencuri Kamis (25/1) sekitar pukul 13.00 Wita. Pelaku cukup mengenal rumah yang menjadi targetnya karena hanya berjarak 10 meter dari kos tempatnya tinggal sementara. Pelaku yang berasal dari Rato, Sila, Kabupaten Bima masuk ke rumah korban lewat plafon lantai dua. Jendela kamar tak terkunci sehingga pelaku mudah saja masuk. Dia beraksi bersama AD yang kini masih buron. Peran AD dan AF yakni bersama-sama mengambil barang korban seperti laptop Lenovo 12 inch, laptop Toshiba 14 inch, dan ponsel pintar Samsung Duos. Usai mencuri, para pelaku kemudian menjual laptop Toshiba di Dasan Agung, Mataram seharga Rp 2 juta. pelaku AF mendapat jatah Rp 800 ribu. Sementara AD yang masih buron mendapat Rp 1,2 juta. Dari pengakuan AF, uang hasil penjualan laptop curian itu digunakannya untuk menebus gadai ponselnya sebesar Rp 580 ribu. “Sisanya untuk dia pakai keperluan sehari-hari. Dia ke sini mau ikut tes masuk polisi,’’ kata Agus. Sementara korban yang berdinas di Unit Identifikasi Polda NTB menderita kerugian sebesar Rp 11,5 juta. Saat diinterogasi, pelaku AF yang ditangkap pada Jumat (26/1) itu mengakui perbuatannya. “Uangnya saya pakai tebus HP pak,” jawab AF. “Betul pak Bapak saya anggota dewan. Bima Kabupaten,” imbuhnya. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun. “Untuk yang masih buron kami masih lakukan pengejaran,” tutup Agus. (why)

KPU NTB ternyata tidak mengakui keberadaan kepengurusan DPD Hanura NTB kubu Mudahan Hazdie. Oleh karena itu, KPU mendatangi Kantor Hanura kepengurusan hasil Musdalub, di bawah kepemimpinan Syamsu Rijal di Jalan Pendidikan. Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori yang dikonfirmasi terkait kedatangaannya ke Hanura kubu Syamsu Rijal, mengatakan bahwa pihaknya mengacu pada keputusan Kemenkumham terkait kepengurusan parpol. Menurut Aksar, daftar pengurus Hanura NTB yang masuk ke dalam sipol, adalah kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Syamsu Rijal. Untuk itu, KPU memverifikasi kepengurusan Syamsu Rijal. “Acuan kami adalah keputusan Kemenkumham yang didaftarkan ke KPU, dan dimasukkan dalam sipol, adalah DPD Hanura yang baru,” jelas Aksar. Proses verifikasi kepengurusan Hanura NTB kubu Syamsu Rijal, oleh Aksar sendiri, langsung diawasi Ketua Ba-

waslu NTB, Khuwailid, yang juga hadir dalam kegiatan verifikasi tersebut. Adapun temuan hasil sementara verifikasi KPU, disampaikan oleh Aksar, kepengurusan Hanura kubu Syamsu Rijal, masih belum memenuhi syarat 30 persen perempuan. Karena masih banyak pengurus perempuan yang tidak bisa dihadirkan. “Kita akan putus besok karena kami akan berikan kesempatan perbaikan dulu, karena ada enam pengurus perempuan yang tidak hadir dari 17 orang. Mereka bisa perbaiki dengan menunjukkan KTP atau KTA,” terangnya. Ditempat terpisah, di Kantor Hanura kubu Mudahan Hazdie, di Jalan Amir Hamzah, sejumlah pengurus perempuan Hanura menyatakan keberatannya terkait namanya yang dicatut dalam kepengurusan Syamsu Rijal, tanpa pernah melakukan konfirmasi. “Kita keberatan karena nama-nama kami dimasukkan dalam kepengurusan mereka. Kami sudah sampai-

kan surat keberatan ke KPU terkait itu, kami tidak terima,” ujar Vera Irsanti, Wakil Sekretaris DPS Hanura kubu Mudahan ini pada wartawan. Vera Irsanti bersama delapan pengurus perempuan lainnya, menyatakan tetap menganggap bahwa kepengurusan Hanura NTB yang sah adalah yang dipimpin oleh Mudahan Hazdie. Untuk itu, ia akan tetap solid dalam barisan kepengurusan Mudahan. “Saya akui yang sah itu adalah kepengurusan Pak Mudahan. Karena ini yang sesuai dengah AD/ART partai, makanya kami tetap solid dalam kepengurusan ini untuk bergabung,” tegasnya. Ketika dikonfirmasi terkait dengan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU ke Kantor Hanura NTB kubu Syamsu Rijal para Srikandi Hanura kubu Mudahan ini, enggan memberikan tanggapannya. “Terkait dengan itu kami tidak tahu, yang jelas kami tidak mengakui musdalub itu,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Hanura NTB H. Syamsu Rijal, SH.,

(Suara NTB/why)

DAMAI - Penandatanganan kesepakatan damai Monjok Culik-Karang Taliwang Senin (29/1) di Mapolda NTB.

Janji Damai Warga Monjok-Karang Taliwang Mataram (Suara NTB) Warga Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang dan Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara sepakat membubuhkan tanda tangan dalam lembar perjanjian damai.Mereka berjanji tak berkonflik lagi. Tak lagi saling memprovokasi. Menyatakan diri sebagai saudara terdekat. Mereka sepakat bermusyawarah, serta siap diproses hukum apabila melanggar perjanjian. Kesepakatan damai itu diinisiasi warga masing-masing lingkungan. Selain itu, senjata tajam dan pistol rakitan, berikut anak panah juga diserahkan kepada polisi untuk diamankan. Perjanjian itu dilaksanakan di Gedung Sasana Dharma Mapolda NTB, Senin (29/1), disaksikan Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli; Danlanal Mataram, Kolonel Mar Djentayu Suprihandoko; Danlanud Rembiga, Kolonel Pnb Dodi Fernando, serta Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Lingkungan Monjok Culik, diwakili 12 orang diantaranya H. Bawazir, Nizar Hamdi, Mali Irpan, Prof Tahjudin dan H. Marsono. Sementara Lingkungan Karang Taliwang diwakili H Hasbullah, Ashari Maaruf, Hasi’in, H Ahmad Yani, serta Buniamin. Firli mengungkapkan, konflik sosial yang mendera dua daerah di ibukota NTB itu masuk salah satu atensi. Dia mengaku gembira masyarakat yang mengusulkan perdamaian. “Kesepakatan ini kehendak masyarakat. Saya hanya fasilitasi. Setelah ini akan ada pendekatan kemanusiaan. Warga Monjok nanti pengajian di Karang Taliwang. Minggu selanjutnya demikian juga sebaliknya,” jelasnya. Dia menegaskan, konflik sosial yang berlarut akan menghambat pembangunan. Benang merahnya pada jaminan rasa aman para pelaku usaha. “Kita harus akhiri. Pembangunan tidak akan meningkat kalau keamanan terganggu. Saya jadikan ini perhatian khusus. Warga harus saling mendukung tidak ada lagi yang ingin memprovokasi,” kata Firli. Sementara Mohan melihat kesepakatan damai tersebut adalah wujud kesungguhan masing-masing pihak yang bertikai. Dia menyambut baik dan mewanti-wanti hal serupa tak kembali terjadi. “Perjanjian damai ini berangkat dari semangat sukarela, semangat persaudaraan. Kami melihat kesungguhan, karena mereka sudah jenuh betul dengan kondisi yang tidak nyaman selama ini,” paparnya. Kapolres Mataram, AKBP Muhammad menyebutkan, kesepakatan damai itu juga dirangkai dengan penyerahan senjata dari masing-masing pihak. Dari warga Karang Taliwang antara lain, 23 senjata gas tabung, 49 ketapel, 571 anak panah, pedang, pisau, tombak, 31 butir kelereng, busur panah, tujuh tameng, dan tulup. Sementara dari warga Monjok Culik, diantaranya 77 senjata gas tabung, 25 ketapel, 309 anak panah, 154 butir peluru kelereng, pompa angin, dan pipa plastik material senapan. Muhammad mengatakan, personel masih disiagakan di perbatasan sampai nanti ditarik secara perlahan. Petugas gabungan juga disiapkan di posko terpadu yang sudah dibangun di perbatasan dua lingkungan. (why)

(Suara NTB/ndi)

POSE BERSAMA - Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori bersama Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid, didampingi Ketua Hanura NTB, Syamsu Rijal dan beberapa pengurus perempuan pose bersama usai verifikasi. mengatakan, pihaknya tidak ingin membuat kegaduhan lagi dalam internal Hanura. Untuk itu, ia tidak ingin menanggapi serius aksi sejumlah kader Hanura yang tergabung dalam kubu Mudahan. Yang jelas menurutnya, pihaknya akan mengakomodir semua pihak yang kemarin sempat berseberangan sikapnya. “Intinya tidak ada masalah, ini dalam penyelamatan partai, agar wadah ini tidak rusak. Nah soal pengurus perempuan, kemarin kita masukkan karena perintah

DPP, untuk kita akomodir semua agar tidak ada lagi perpecahan. Tapi kalau seperti ini, maka kita akan evaluasi lagi,” jelasnya. Lantas bagaimana Hanura akan memenuhinya ketercukupan keterwakilan 30 persen perempuan itu? Syamsu Rijal mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha meyakinkan para pengurus perempuan tersebut soal SK kepengurusan. Namun jika tetap menolak, maka pihanya akan mencoret dalam daftar kepengurusan Hanura. (ndi)

Penyelidikan Hilangnya Mawardi Hamry Dihentikan Mataram (Suara NTB) Penyelidikan hilangnya dr Mawardi Hamry mantan Direktur RSUP NTB dihentikan. Polisi tidak menemukan unsur pidana seperti dilaporkan. Meski demikian pencarian tetap dilakukan. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji menegaskan, pihaknya menghentikan penyelidikan kasus itu karena tidak ditemukan unsur pidana penculikan seperti dilaporkan Sekda NTB, Rosiady Sayuti waktu itu. “Rosiadykan laporannya penculikan. Tapi ini dari hasil penyelidikan Mawardi ini pergi sendiri secara sadar. Keluar pamit bawa tas dijemput orang. Tidak ada paksaan,” ujarnya, Senin (29/1). Dia menambahkan, selama penyelidikan pun tidak ada ciriciri umum penculikan seperti permintaan tebusan, pengancaman, atau pun kekerasan. “Kita hentikan penyelidikannya. Karena tidak ada unsur pidana. Tapi pencarian terus dilakukan. Kita tangani ini seperti kasus kehilangan orang pada

(Suara NTB/why)

Kristiaji umumnya,” jelas Kristiaji. Pada September lalu, Polda NTB sudah menerbitkan kembali daftar pencarian orang hilang atas nama Mawardi Hamry untuk melanjutkan pencarian. dr Mawardi Hamry dilaporkan menghilang pada 23 Maret 2016 dari rumah dinasnya Jalan Langko Nomor 31, Dasan Agung, Selaparang, Mataram. (why)

SUARA NTB

Selasa, 30 Januari 2018

Jadi Peserta Lida, Gita Berharap Dukungan Masyarakat NTB Selong (Suara NTB) Baiq Gita, terpilih menjadi salah satu peserta liga Dangdut yang digelar salah satu TV nasional, Indosiar. Satu-satunya utusan NTB asal Lombok ini siap mengguncang panggung Indosiar. Menjadi jawara baru ajang pentas dangdut. Gita bersama keluarganya, Senin (29/1) kemarin, mendatangi Kantor Bupati Lotim. Kedatangan alumni SMAN 1 Terara tahun 2016 ini memilih jalur menjadi musisi dalam berkarir. Harapannya, pemerintah daerah Kabupaten Lotim bersama seluruh masyarakat Lombok pada khususnya dan NTB pada umumnya turut memberikan dukungan. Artis lokal video klip beberapa lagu Sasak asal Desa Rarang Kecamatan Terara ini mengatakan tidak kuliah karena terbentur biaya. Bermodal bakat dan dukungan dari keluarga, Gita kemudian mencoba mengikuti audisi. Menyanyi dangdut katanya baru-baru ia pelajari. Gita yang juga pecinta lagu-lagu dengan genre pop ini mengaku sejak kecil justru tidak pernah nyanyi. Bakat yang terpendam membuatnya tampil menarik dan langsung diundang khusus oleh pihak manajemen pelaksana Liga Dangdut Indosiar. Ia menuturkan sebelumnya pernah ikut audisi Dangdut Akademi 3. Akan tetapi, karena kurang pengalaman ia tidak lolos ikut audisi. Selanjutnya keikutsertaannya pada ajang Liga Dangdut (Lida) di TV swasta nasional itu diharapkan bisa membuahkan asa besar bagi jenjang karirnya yang lebih baik dalam dunia musik. Menjadi penyanyi katanya hanya bermodal belajar secara otodidak. Tidak melalui proses belajar sekolah musik ala orang-orang kaya. Bermodal suara merdu pada ajang kompetisi pencarian bakat lewat televisi disadari tidak bisa. Sehingga diperlukan dukungan semua elemen masyarakat NTB untuk turut memberikan pesan dukungan melalui sms singkat. Gita pada acara Lida ini sudah melalui tahap seleksi ketat. Orang-orang terpilih adalah yang memiliki dukungan sms terbanyak. Sehingga besar harapannya, pesan SMS ini lebih banyak sebagai dukungan atas proses berkarirnya Gita. (rus)

Kawasan Samota Perlu Dibenahi

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Pulau Sumbawa telah menjadikan kawasan Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) sebagai destinasi wisata prioritas. Namun pembenahan di destinasi ini perlu dilakukan dengan lebih masif. Sehingga fasilitas dan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan dapat terpenuhi. Diketahui bahwa beberapa tahun terakhir Pemda NTB bersama Kemenpar telah menggelontorkan banyak anggaran untuk melakukan promosi. Mulai dari Tambora Menyapa Dunia, Festival Pesona Tambora hingga Festival Moyo. Ini menunjukkan adanya harapan bagi pariwisa-

Baiq Gita

ta Sumbawa. Namun fasilitas di destinasinya tentu saja harus dibenahi terlebih dahulu. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Sumbawa, Junaidi mengatakan bahwa pihaknya berharap akan ada banyak wisatawan yang berkunjung ke Sumbawa. Pihaknya juga sudah mengeluarkan kalender event untuk memudahkan wisatawan mengatur waktunya saat ingin

warga Sekongkang Muhammad Abdullah, Senin (29/1). Disini juga tempat yang tepat untuk sekadar mengahabiskan akhir pekan dengan melihat pemandangan dan ombak pantai. Wisatawan juga bisa mengambil gambar dengan berbagai sudut dan latar yang diinginkan. Pada dasarnya memang Pantai tropical menjadi pilihan para selancar, karena ombaknya yang bagus. Akses menuju pantai tersebut akan lebih mudah dengan akan dibukanya bandara sekongkang dan rute dari Lombok Utara langsung ke Pelabuhan Sekongkang. Selama ini bagi tamu dari luar negeri harus melakukan perjalanan panjang. Biasanya pengunjung turun terlebih dahulu di bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai atau dari Lombok International

berkunjung. Ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemda Sumbawa dalam menggarap potensi pariwisata di daerahnya. “Dengan adanya berbagai kegiatan ini kita harapkan wisatawan bisa mengatur waktunya sebelum memutuskan untuk berkunjung. Mereka bisa menikmati keindahan alam dan budaya Sumbawa sekaligus saat berkunjung,” ujarnya.

Kawasan Samota saat ini mulai banyak diperbincangkan, bahkan hingga internasional. Pulau Moyo yang memiliki daya Tarik kerapkali dijadikan sebagai pilihan utama berlibur para artis internasional. Sebut saja Mick Jagger, artis peran dan penyanyi asal Korea Selatan Rain dan Kim Tae Hee. Bukan itu saja, Tambora dengan sejarah panjangnya juga dianggap mampu mendatangkan banyak pencinta minat khusus. “Ini artinya kita sudah dilirik, sekarang tinggal kita lakukan penguatan secara kelembagaan dengan membentuk pokdarwis-pokdarwis. Kemudi-

Mataram (Suara NTB) Banyak segmen wisata yang dapat dikembangkan oleh pelaku pariwisata. Misalnya wisata halal, wisata konvensional hingga wisata olaharaga. Wisata olahraga ini dianggap menjadi pasar wisata yang potensial. Sebab saat ini sudah banyak wisatawan yang memang mencintai olahraga sambil menikmati keindahan alam. “Sport tourism tidak hanya lari dan sepeda. Wisatawan juga bisa menyelam dan berselancar. Kita punya pantai dan bawah laut yang indah, semua harus kita jual (promosikan),” kata pelaku pariwisata asal Lombok Tengah Muhammad Fauzan, di Mataram, Minggu (29/1). Beberapa wisata olahraga air yang dapat dinikmati yaitu berselancar, menyelam dengan snorkel maupun dengan alat selam lainnya, mendayung dan banyak lainnya. Para pelaku pariwisata juga bisa bekerjasama dengan (Suara NTB/rus) penyedia jasa yang ada di masing-masing destinasi wisata. “Rata-rata Airport, kemudian akan melanjutdi destinasi kan ke Mataram setelah itu baru wisata itu akan menuju Sumbawa Barat. sudah ada pe“Sekarang KSB sudah senyediaan alat makin mudah dijangkau. Saya renang, menyesebagai warga Sekongkang berlam, berselanharap sektor pariwisata di KSB car dan lainnya. bisa terus membaik. Sehingga Kita bisa mankami bisa mengambil manfaat faatkan itu dan dari sektor ini,” harapnya. tidak perlu meIa berharap kedepannya akan nyuruh wisatasemakin banyak wisatawan yang wan jauh-jauh datang berkunjung. Sehingga membawa alatmasyarakat yang ada di sekitar alat itu, misalPantai Tropoical bisa merasanya di kawasan kan manfaat dari keberadaan destinasi ini. Ia juga berharap semua pihak bisa tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di pantai. Sebab kabersihan adalah hal utama yang dipertanyakan oleh wisatawan sebelum datang berkunjung. (lin)

(Suara NTB/lin)

OLAHRAGA WISATA - Salah satu peserta yang baru saja mencapai garis finish pada pelaksanaan salah satu event olahraga wisata di Gili Trawangan. gili,” ujarnya. Selama ini wisatawan mendatangi gili dengan tujuan untuk menikmati keindahan pantai dan pemandangan bawah laut. Namun bukan hanya itu saja, gili ini juga sangat potensial dan sangat memungkinkan untuk melakukan aktifitas olahraga. Sehingga wisatawan bisa berlibur dengan sehat dan bugar. Sebelumnya juga telah diadakan color run di Gili Trawangan yang melibatkan

banyak peserta dari dalam dan luar negeri. Ini merupakan cara sehat untuk menikmati suasana dan keindahan destinasi wisata pantai yang ada di NTB. Ini juga menjadi salah satu daya tarik pencinta olahraga yang ingin pula menikmati suasana wisata. Sebelumnya Gubernur NTB TGH Zainul Majdi mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mencintai olahraga dengan cara yang menyenangkan. Salah satunya dengan berolahr-

Kerjasama KLU-KSB Jadi Pasar Baru Pelaku Pariwisata ta. Karena mereka yang akan membuat paket wisatanya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos., MSi, di Mataram, Senin (29/1). Ia melihat amenitas di Sumbawa sudah semakin bagus. Setidaknya ada 300 ruang kamar hotel dan homestay yang tersedia. Ia berharap banyak wisatawan yang berkunjung ke KSB. Sebab KSB juga me-

(Suara NTB/lin)

miliki potensi wisata yang bagus dan dapat dinikmati oleh wisatawan. “Kebetulan itu kan ada kapal yang nganggur, jadi bisa dimanfaatkan untuk antar wisatawan ke KSB dari KLU. Selain itu, mereka juga punya pelabuhan yang nganggur juga di Sekongkang. Ini kan bagus, jalur sudah ada,” ujarnya. Lama perjalanan yang harus ditempuh dari KLU ke KSB kurang lebih 2,5 jam. Kapal yang akan mengangkut wisatawan berkapasitas hingga 200 orang. Setidaknya, dalam sehari pelaku pariwisata bisa mendatangkan 50 hingga 100 orang, akan membuat pariwisata KLB semakin membaik. Sebab dalam setahun jumlah kunjungan wisatawan di KSB hanya 2.600 orang. Ini sama halnya dengan kunjungan dalam sehari di KLU. “Intinya sekarang ada pada pelaku pariwisata. Kalau mereka bisa mengemas paketnya dengan baik, saya rasa ini akan jadi paket wisata yang menarik,” ujarnya. Ia juga berharap pelaku industri pariwisata dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. Sehingga wisatawan yang datang benar-benar merasa nyaman dan senang. Selain itu, Pemda KSB juga diharapkan dapat menyiapkan destinasinya dengan maksimal. “Sekarang yang mau dijual apa. Misalnya Mantar dan Sekongkang, jadi kedua destinasi ini harus dipoles sedemikian rupa agar wisatawan benar-benar terkesan. Karena wisatawan sudah perjalanan jauh hingga bisa sampai di KSB,” harapnya. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah kerjasama yang dilakukan oleh dua daerah ini. Ia berharap kerjasama serupa juga dapat dilakukan di daerah lain. Sehingga pariwisata NTB bisa semakin berkembang dan semua potensi wisata yang dimilikinya dapat terekspos. (lin)

aga di destinasi wisata seperti pantai. Selain untuk menenangkan pikiran, juga untuk menyehatkan badan. Pemda NTB saat ini tengah fokus dalam mengembangkan wisata olahraga. Dengan potensi wisata dan keindahan alam yang dimiliki NTB, tidak mustahil jika ingin menjadikan NTB sebagai pusat kegiatan wisata olahraga di Indonesia. Hanya perlu pembenahan dan branding yang baik dimas mendatang. (lin)

H. Rahman Sahnan Putra

H. Fauzan Khalid

Mataram (Suara NTB) Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dianggap sebagai hal yang baik bagi KSB. Sebab ini akan menambah jumlah kunjungan wisatawan. Diharapkan para pelaku pariwisata dapat membuat ini sebagai peluang untuk memperbanyak pasar destinasi wisatanya. “Ini rencana yang sangat bagus. Tentu saja sebagai penentunya adalah para pelaku pariwisata, biro perjalanan wisaH.L.Moh Faozal

an kita lakukan promosi dan perbanyak atraksi kesenian dan budaya yang bisa menjadi daya tarik wisatawan,” ujarnya. Potensi yang dimiliki itu hanya perlu dimaksimalkan dengan menambah sejumlah fasilitas dan memperbarui akses. Selain itu investasi juga perlu diperbanyak. Sehingga tatanan kota dan tatanan destinasi bisa lebih rapi dan menjadi daya tarik wisatawan. “Ini menjadi catatan kita bersama. Bagaimana caranya agar kawasan Samota ini bisa lebih banyak dikunjungi wisatawan. Sehingga perekonomian masyarakat bisa semakin membaik,” harapnya. (lin)

Wisata Olahraga Jadi Pilihan Wisatawan Minat Khusus

Pantai Tropical Semakin Mudah Dijangkau Mataram (Suara NTB) Aktivitas berselancar tidak hanya dapat dilakukan di pantaipantai yang ada di Lombok. Di Kabupaten Sumbawa Barat juga terdapat pantai yang cocok untuk dikunjungi bagi pencinta olahraga air ini, yaitu Pantai Tropical. Pantai ini berada di Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang. Keindahan pantai Tropical terkenal dengan ombaknya, sehingga tak jarang pengunjung banyak datang berselancar. Akses menuju Pantai Tropical saat ini sudah sangat bagus, selain itu di pantai tersebut terdapat fasilitas penginapan. “Kalau yang datang memang rata-rata berselancar, terutama bule (wisatawan mancanegara). Mereka bisa nginap bermingguminggu untuk bisa mendapatkan ombak yang diinginkan,” kata

Halaman 9

Bupati Fauzan Gratiskan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat melalui Dinas Kesehatan terus meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan membangun infrastruktur fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, pustu, dan pembangunan instalasi pendukung rumah sakit umum daerah pratama. Tahun 2017 lalu Dikes menambah dua puskesmas yakni di Eyat Mayang dan Suranadi Narmada sehingga dengan penambahan puskesmas ini jumlah puskesmas di Lobar menjadi 19 buah. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid pun meresmikan langsung pemanfataan hasil pembangunan sarana prasarana bidang kesehatan tersebut Senin kemarin di Puskesmas Suranadi, Narmada. Disamping meresmikan pemanfataan hasil pembangunan, bupati juga menandatangani MoU dengan sejumlah instansi termasuk BPJS untuk jaminan kesehatan kepada warga miskin yang belum tercover JKN. Pemda menganggarkan untuk jaminan kesehatan bagi puluhan ribu warga miskin. Puluhan ribu warga miskin ini pun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Bupati Fauzan didampingi Ketua DPRD Hj. Sumiatun dan Sekda meresmikan pemanfataan ratusan proyek yang dibangun tahun 2017 lalu. Disektor kesehatan terdapat 18 paket proyek terdiri dari pembangunan dan rekonstruksi puskesmas, pustu dan pembangunan instalasi pendukung rumah sakit umum daerah pratama. “Tahun 2017 lalu kita nambah 2 puskesmas, Target kita tahun ini paling tidak 2019 awal rumah sakit Tripat Gerung harus naik jadi tipe B,” tegas Bupati saat peresmian proyek. Untuk mendukung itu tahun 2018 ini dianggarkan untuk pembangunan IGD senilai Rp 25 miliar. Selain itu, tahun ini Rumah Pratama Awet Muda Narmada juga ditargetkan naik status ke tipe D. Sehingga Pratama pun hilang. Dalam hal ini kepala Dikes sudah sanggup mengupayakan kenaikan status tersebut. Pemda sendiri menganggarkan tahun ini untuk penambahan ruang rawat inap, termasuk dua dokter spesialis supaya syarat terpenuhi menjadi rumah sakit tipe D. “Kita anggarkan Rp 7 miliar,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan H. Rahman Sahnan Putra menyatakan pembangunan puskesmas Suranadi melengkapi puskesmas di wilayah Kecamatan Narmada sebab penduduknya lebih dari 100 ribu. Sementara sebelumnya baru ada dua puskesmas, sehingga penambahan satu menjadi tiga puskesmas. Sebab rasio puskesmas itu satu berbanding 30 ribu penduduk. Sedangkan secara kuantitas jumlah puskesmas di Lobar menjadi 19 unit non perawatan dengan fasilitas pelayanan rawat jalan, one day car, kemudian pelayanan UKM. Disamping meresmikan proyek, dilakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan RSUD Provinsi NTB, RSUD Kota Mataram, RS Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB dan RS Bhayangkara Mataram Ten-

tang Bantuan Biaya Pengobatan dan Pelayanan Persalinan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan. “Ini sebagai bentuk komitmen pemda memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang belum tercover JKN tersebut. Pemda tahun ini menganggarkan Rp 2,5 miliar. Masing-masing warga bakal diberikan jaminan sebesar Rp 5 juta untuk membayarkan premi. Jumlah jaminan naik dari sebelumnya Rp 2 juta,” jelas Kadikes Lobar ini. Untuk program jaminan kesehatan ini Bupati telah mendatangani MoU dengan BPJS untuk mengcover masyarakat yang belum memiliki JKN. Diantaranya mereka yang harus menjalani rawat inap. Disamping itu, masyarakat tidak mampu yang akan melahirkan, juga dijamin. (her/*)

(Suara NTB/her)

TANDA TANGAN - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid melakukan penandatangan MoU dengan Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin yang tidak tercover JKN.

(Suara NTB/her)

GUNTING PITA - Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid bersama istri, Ketua DPRD dan Sekda meresmikan Puskesmas Suranadi . Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 30 Januari 2018

Halaman 10

STIE AMM Mataram Terima Delegasi USIM Malaysia Studi Banding Kewirausahaan Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram kedatangan tamu dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), pada Jumat (26/ 1) lalu. Sebanyak empat orang tamu delegasi dari USIM mewakili divisi Pusat Pembangunan Keusahawanan Siswa (PPKS), yaitu divisi khusus program pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan bagi para mahasiswanya. Adapun kunjungan yang dilakukan tersebut adalah sebagai rangkaian studi banding dalam program Global Entrepreneurship Staff Outreach (GESO), dan STIE AMM Mataram mendapatkan kehormatan untuk mewakili perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebagai rekan bela-

jar dan pengembangan program kewirausahaannya. Kemudian delegasi USIM yang diwakili oleh Dr. Ummi Salwa Ahmad Bustanam, Dr. Nur Ainna Ramli, Puan Siti Norfaza Abdul Halit dan Puan Sry Yasarani Mohd Yasir, dipersilakan untuk berkumpul di Aula lantai empat STIE AMM untuk saling memperkenalkan dan mempresentasikan program kewirausahaan yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi. Acara dibuka Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., dihadiri para pejabat struktural, dosen, staf, dan perwakilan mahasiswa melalui Senat Mahasiswa. Dalam sambutannya Umar Said menjelaskan sebelumnya STIE AMM juga telah mendapat kun-

Kembangkan Psikomotorik Anak LEMBAGA pendidikan jenjang TK sederajat dituntut untuk mampu melahirkan para peserta didik yang tidak saja pandai secara kognitif, tapi juga memiliki kemampuan psikomotorik. Menyadari hal tersebut sejak setahun terakhir, lembaga pendidikan RA Al-Akhyar NW Bagik Polak, Lombok Barat (Lobar) mulai melaksanakan berbagai upaya untuk membentuk perkembangan psikomotorik peserta didik. Wakil Kepala RA Al-Akhyar NW, Maelani, S.Pd., mengemukakan sejak bergabung menjadi bagian dari keluarga besar RA Al-Akhyar, salah satu yang dipikirkan ialah membuat sekolah selalu berinovasi. Banyak program inovatif lalu disusun dan mulai dikembangkan pihak sekolah. Salah satu program unggulan yang disusun ungkap perempuan kelahiran Jereneng Kecamatan Labuapi 12 Februari 1994 silam adalah outing class. Program ini diyakini mampu tingkatkan perkembangan psikomotorik peserta didik. Mengingat melalui program ini, peserta didik diajak belajar melalui berbagai kunjungan ke sejumlah tempat. Diakui Maelani, ranah psikomotorik adalah ranah yang menitikberatkan kepada kemampuan fisik dan kerja otot. Namun dalam pengembangannya, mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih beorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Maka melalui kegiatan outing class, peserta didik diajak memahami materi meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penggabungan tiga kemampuan d a l a m tumbuh kembang anak akan menjadikan generasi yang dilahirkan nanti dapat tumbuh berkualitas. Diakuinya, sejumlah tempat telah diprogramkan menjadi tempat atau lokasi kunjungan. Mulai dari Islamic Center, stasiun televisi, kantor pemadam kebakaran, perpustakaan daerah, dan museum. Semua itu bertujuan agar peserta didik mempunyai pengetahuan yang berorientasi pada penggabungan tiga kemampuan pada peserta didik, utamanya kemampuan psikomotorik yang sangat penting dimiliki setiap anak di masa perkembangannya. (dys) Maelani

jungan dari Perguruan Tinggi Malaysia lainnya melalui Kolej Universiti Poly-Tech Mara (KUPTM) dan Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK). Harapan mengenai pelaksanaan kerjasama juga dicurahkan oleh Umar Said, diharapkan agar ke depannya USIM dan STIE AMM dapat saling belajar dan menjalin kerjasama. ‘’Insya Allah nanti kami akan adakan kunjungan balasan ke kampus USIM Malaysia untuk melakukan studi banding,” ujarnya. Pada sesi presentasi dan diskusi, Usman TS selaku Kepala Lembaga Pusat Karir – Pengembangan Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional (LPKP2KPN), ikut menjelaskan pemaparan dari program

pembelajaran unggulan yang dimiliki unitnya. Selain itu terkait dengan kewirausahaan dan juga akan diterbitkannya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), presentasi juga ikut disampaikan oleh Sukma Hidayat, SH, selaku Kepala Galeri BEI yang mewakili unit Galeri Investasi BEI – STIE AMM Mataram, serta Nenny Ariani, SE., M.Ak, selaku kepala LP3M. Setelah itu presentasi juga disampaikan oleh Ummi Salwa, selaku Pengarah PPKSUSIM Malaysia. Dalam pemaparannya diperlihatkan slide video profil kampus USIM sebagai perkenalan. Setelah itu Ummi Salwa juga menjelaskan tentang bagaimana program pembelajaran kewirausahaan yang diterapkan oleh PPKS-

USIM serta capaian hasil yang telah diperoleh melalui para mahasiswanya. Setelah sesi pemaparan dan diskusi telah selesai, acara selanjutnya berlanjut ke penyerahan plakat dan suvenir oleh masing-masing pihak perguruan tinggi. Setelah itu acara ditutup dengan melakukan foto bersama. Sebelum beranjak pulang, delegasi USIM di ajak berkeliling melihat inkubator bisnis STIE AMM untuk melihat kegiatan wirausaha para mahasiswanya dengan mengunjungi seluruh stan dan Ruko. Selain itu mereka juga turut diajak untuk meninjau langsung kantor Galeri Investasi BEI sebagai salah satu program unggulan yang dimiliki oleh kampus STIE AMM. (ron/*)

Mandek, Program Guru dengan Kompetensi Keahlian Ganda Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya mengatasi kekurangan guru produktif di SMK, pemerintah pusat mengadakan program kompetensi keahlian ganda. Program itu memberikan keahlian bagi guru normatiF-adaptif agar bisa menjadi guru produktif. Namun sampai saat ini program itu masih mandek, guru yang mengikuti program keahlian ganda masih belum bisa mengajar sebagai guru produktif. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs.H. Muh. Suruji dikonfirmasi mengatakan, program itu sebagai salah satu penyelesaian masalah yang menimbulkan masalah. “Bagaimana menjadi guru profesional dengan dididik sepintas lalu, di keahlian utama saja belum tentu dia profesion-

al kan,” ujarnya, Senin (29/1). Seperti diketahui, guru untuk SMK dibagi dalam kelompok guru produktif dan guru normatif-adaptif. Guru produktif ini mengajar anak-anak sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih. Sementara guru normatif-adaptif ini mengajar mata pelajaran seperti Agama, PPKn, Matematika, bahasa

Indonesia dan lain-lain. Program kompetensi keahlian ganda, yaitu seorang guru normatif atau adaptif dibekali untuk mendapatkan kompetensi keahlian produktif. Di tahun 2016 lalu, peminat guru keahlian ganda di NTB disebutkan cukup banyak, mencapai 450-an orang dengan dibagi menjadi tiga angkatan.

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/dok)

Minhajul Ngabidin

tuk mengisi yang tidak ada, akhirnya yang tidak ada belum cukup, yang kurang jadi tambaah kurang,” sesalnya. Terpisah, Kepala Seksi Kurikulum SMK Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., mengatakan, masih belum bisa mengajarnya guru yang mengikuti kompetensi keahlian ganda, karena belum sinkron data GTK dan direktorat SMK. “Belum ada di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk dilinearkan, untuk tahun ini belum ada linieritas dengan keahlian,” katanya. (ron)

MGMP Bahasa Indonesia Gelar Workshop

UJI PUBLIK - Kegiatan Uji Publik Hafiz cilik bagi yang Muslim dan Mantram Gayatri bagi yang beragama Hindu, di halaman TK Putra I Mataram beberapa waktu lalu.

Mataram (Suara NTB) – Permasalahan guru honor masih menjadi masalah secara nasional. Terutama guru honorer yang diangkat oleh sekolah, upah mereka masih sangat memprihatinkan. Dalam situasi seperti itu, kekurangan guru berstatus PNS juga masih tinggi. Hal itu diungkapkan Kepala LPMP NTB, Minhajul Ngabidin, S.Pd., M.Si., ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Menurutnya permasalahan guru honor menjadi Pekerjaan Rumah (PR) secara nasional. Jumlah guru berstatus non PNS masih cukup tinggi. “Guru yang diangkat sekolah masih cukup banyak, dan posisi sebagai guru belum memliki kekuatan hukum, dibayar dengan dana BOS, atau dana komite, kelompok ini masih cukup banyak dan tingkat kesejahteraan masih belum layak,” kata Pak Min, sapaan mantan Kepala LPMP NTT ini. Pak Min mengatakan, jika guru honor yang berada di yayasan sudah relatif baik. Termasuk juga guru honor melalui kontrak daerah, karena digaji sesuai dengan kemampuan daerah mengalokasikan honor. Mereka juga memiliki SK berkekuatan hukum. Pak Min menjelaskan, adanya guru honor ini dikarenakan kekurangan guru PNS. Pada dekade tahun 1970-an, hampir secara serentak dilakukan pengangkatan guru. Di beberapa tahun belakangan ini, guru yang diangkat itu hampir bersamaan pensiun. “Jadi memang ada kekurangan guru di situ,” katanya. Selain itu, beberapa tahun ini juga ada pembatasan CPNS, yang berdampak juga pada guru, karena berkurangnya kuota pengangkatan guru PNS. Hal itulah yang menurutnya perlu diperhatikan. Pak Min menekankan, perlu dilakukan pemetaan secara menyeluruh dan tepat terkait kekuarangan guru PNS itu. Dengan begitu, bisa direkomendasikan kebutuhan guru ke pemerintah pusat. “Ini memang yang perlu dipetakan betul, sehingga kita nantinya rekomendasikan sama-sama ke pemerintah pusat untuk kebutuhan guru itu, agar bisa dipenuhi” pungkasnya. (ron)

Suruji memandang pemerintah pusat terlalu memandang sederhana kekurangan guru produktif SMK itu. Ia menegaskan, ketika terjadi kekurangan guru, maka hanya satu solusinya yaitu mengangkat guru. Karena jika menggunakan konsep kompetensi keahlian ganda, keahlian yang ditinggalkan akan menjadi kekurangan guru. “Misal guru fisika diajarkan elektronika, lalu dia jadi guru elektronika. Yang mengajar fisika siapa? Padahal guru fisika juga kurang, jika guru fisika kelebihan 100 orang, itu baru bisa. Ini yang kurang un-

Tingkatkan Kompetensi Guru

(Suara NTB/dys)

Guru Honor Masih Menjadi PR Nasional

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Kepala LPK-P2KPN, Usman TS., Waka I STIE AMM, Hj. Indah Ariffianti, SE., MM., dan Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., (dari kiri ke kanan), bersama delegasi USIM (pegang spanduk) berfoto di depan stan incubator bisnis STIE AMM. Kunjungan delegasi USIM sebagai rangkaian studi banding dalam program Global Entrepreneurship Staff Outreach (GESO).

TK Putra I Mataram Uji Publik Hafiz Cilik Mataram (Suara NTB) TK Putra I Mataram melaksanakan kegiatan Uji Publik Hafiz cilik bagi yang Muslim dan Mantram Gayatri Bagi yang beragama Hindu, di halaman TK Putra I Mataram, Jumat (26/1). Kegiatan itu menjadi bagian dari evaluasi kegiatan pembelajaran TK Putra I Mataram. Kepala TK Putra I Mataram, Hj.Yuniarti, mengatakan, kegiatan itu bertujuan sebagai evaluasi anak-anak semester I termasuk sebagai pemantapan mereka di semester II. Ia menjelaskan, sebelum acara uji publik itu, dilaku-

kan penyeleksian di setiap kelas. Setelah didapatkan peserta didik dari masingmasing kelas, kemudian mereka mengikuti uji publik. Dari Agama Islam yakni dari Hafiz cilik TK Putra I Mataram yaitu spesifikasi Juz 30 dan Uji Publik dari Agama Hindu mengucapkan Mantram Gayatri. Sebelum rangkaian kegiatan ini, TK Putra I yang berada di bawah binaan DWP PUPR Provinsi NTB, Weny Retnowati Ardhi, juga mengadakan kegiatan Children Smart. Children smart ini diperuntukkan bagi Kelompok B,

dengan umur 5 sampai 6 tahun. Dilanjutkan dengan Kegiatan Jalan sehat dengan aksi Drumband Buldozer TK pada sabtu (27/1). “Semarak kegiatan ini semata-mata untuk menyemangati anak-anak dan wali peserta didik untuk tetap berkarya dan siap aksi di situasi atau kondisi apapun,” ujarnya. Ia berharap, dari rangkaian kegiatan itu anak-anak semakin termotivasi tetap berkreativitas dalam segala bidang, baik Imtaq maupun Iptek. “Jadi balance (seimbang) dan berjalan beriringan satu sama lain,” harapnya. (ron)

SMPN 4 Mataram Targetkan Nilai UN Lebih Tinggi Mataram (Suara NTB) SMPN 4 Mataram menargetkan nilai Ujian Nasional (UN) dapat lebih tinggi. Pengayaan pada mata pelajaran yang akan diujikan di UN sudah mulai dilakukan sejak November 2017 lalu. Uji coba UN secara mandiri juga dilakukan setiap bulan. Kepala SMPN 4 Mataram, Drs. Jupni Amni, MM., mengatakan, SMPN 4 Mataram menargetkan nilai harus lebih tinggi lagi dibanding tahun sebelumnya. “Kami berharap nilai harus lebih tinggi lagi, dari peringkat tiga menjadi peringkat satu,” ujarnya be-

lum lama ini. Oleh karena itu,ia menekankan pihaknya benar-benar mempersiapkan siswa, terutama pada mental mereka agar siap menghadapi UN Kertas Pensil (UNKP). SMPN 4 belum bisa melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK), karena belum ada ruang untuk komputer, dan belum memiliki komputer. Hanya ada 15 unit yang belum sesuai dengan spesifikasi UNBK. “Benar-benar mempersiapkan siswa, paling tidak mentalnya siap,” katanya. Sebagai upaya memenuhi target itu, sudah dilakukan

pengayaan kepada siswa kelas IX sejak bulan November lalu. tambahanpelajaran itu khusus untuk empat mata pelajaran yang akan diujikan di UN. Sebanyak 325 siswa kelas IX SMPN 4 Mataram akan mengikuti UNKP. Siswa kelas IX itu disiapkan juga dengan try out atau uji coba UN setiap bulannya. Uji coba juga akan dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan sebanyak satu kali, dan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sebanyak satu kali. “Setidaknya empat kali kami lakukan try out UN,” kata Jupni. (ron)

Mataram (Suara NTB) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMA/SMK Kota Mataram menggelar Workshop Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Bahasa Indonesia di Kota Mataram. Kegiatan yang berlangsung di SMAN 2 Mataram, Sabtu (27/1) diikuti 41 guru mata pelajaran bahasa Indonesia di Kota Mataram, baik SMA maupun SMK pada sekolah negeri maupun swasta. Sekretaris Panitia, Murnia Kurnia, S.Pd., MM., mengungkapkan secara umum, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Kota Mataram. Secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi guru untuk lebih memahami dan menerapkan teori dan praktik debat bahasa Indonesia. Di samping juga memfasilitasi guru untuk meningkatkan kemampuan menyusun RPP Kurikulum 2013, memfasilitasi guru dalam penyusunan SKP dan PKG, memfasilitasi guru dalam penyusunan publikasi ilmiah khususnya PTK, dan memberi kesempatan kepada guru untuk melakukan kegiatan pengembangan diri. Melalui pelaksanaan workshop ini, Nana Kurnia berharap agar kegitaan ini mampu memberikan manfaat bagi guru dalam mendapatkan pengetahuan dan pengalaman profesional, serta peningkatan pangkat dan jabatan. Sementara bagi siswa, mampu memperoleh pendidikan yang lebih berkualitas dari guru-guru berkualitas. “Adapun bagi sekolah, memiliki guru-guru yang handal yang dapat menunjang pencapaian visi dan misi sekolah,” ujar Nana. Lebih jauh disebutkan Nana, jika guru atau pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan peserta didik. Guru yang berkualitas, baik dari sisi

pedagogik maupun profesionalitas, akan menghasilkan peserta didik yang juga berkualitas. Oleh karena itulah guru menjadi determinan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah khususnya dan pendidikan nasional umumnya. Sementara itu, Ilhamuddin Aminudin, M.Pd., salah satu Narasumber Nasional Program Guru Pembelajar Tahun 2016 dan 2017, dan Tim Penilai Angka Kredit Kota Mataram 2011-2016 mengemukakan secara umum, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di Kota Mataram telah menunjukkan pemahaman dan keterampilan dalam menyampaikan materi pelajaran yang diampunya. Akan tetapi, terdapat materi-materi pengembangan dalam Kurikulum 2013 yang perlu didalami. Sebagai contoh, materi ‘teks dan praktik debat’ merupakan materi yang belum dikembangkan pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Apalagi, debat bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang dilombakan setiap tahun dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat nasional. Dari sisi pangkat dan jabatan, baru beberapa guru bahasa Indonesia di Kota Mataram yang mencapai pangkat IV/b. Sebagaian besar guru mengakui bahwa mereka kesulitan atau tidak sempat membuat publikasi ilmiah atau belum banyak berkesempatan melakukan kegiatan pengembangan diri. Padahal publikasi ilmiah dan pengembangan diri menjadi persyaratan penting untuk kenaikan pangkat dan peningkatan karier. Kondisi-kondisi di atas mendorong pengurus MGMP Kota Mataram untuk melibatkan diri secara lebih aktif untuk bersama-sama melakukan upaya peningkatan kompetensi profesional guru. Di antara upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. (dys)

(Suara NTB/dys)

NARASUMBER - Sejumlah narasumber yang memberikan materi pada MGMP Bahasa Indonesia Kota Mataram di SMAN 2 Mataram belum lama ini.

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 30 Januari 2018

(Suara NTB/fan)

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, berpose bersama peserta yang juara satu hingga tiga besar di nomor 42 K putra/putri.

(Suara NTB/fan)

(Suara NTB/fan)

Ketua Umum KONI NTB, H. Andi Hadianto berpose bersama peserta juara satu dan tiga besar di nomor 10 K putra/putri.

Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli bersama istrinya ikut mendukung Lombok Marathon.

Meski Ada Protes, Lombok Marathon Berjalan Lancar Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto, SH, menilai event Lombok Marathon yang berlangsung di Mataram, Minggu (28/1) lalu berjalan lancar. Meski ada protes dari peserta, namun tidak sampai menggagalkan pelaksanaan event itu. DALAM hal ini event Lombok Marathon 2017 yang digelar tahun 2018 berakhir sesuai rencana. Sebanyak 2.000 medali yang disiapkan panitia untuk para finisher yang mencapai garis finis dengan waktu yang ditentukan juga telah dibagikan. “Memang ada peserta yang protes, namun kegiatan event Lombok Marathon 2017 telah berakhir lancar. Semua medali kita bagikan kepada para peserta yang mencapai finis sesuai

waktu ditentukan juri,” ucap Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto, SH kepada Suara NTB di Mataram, Senin (29/1). Diakui Andy, Lombok Marathon yang dikonsep dalam event sport tourism itu memang sempat ada protes dari beberapa peserta dari Jakarta. Namun hal itu tidak sampai menggagalkan pelaksanaan event yang digelar oleh EO dunia lari tersebut. Dalam hal ini event yang berlangsung pukul 15.00 hingga 12 Siang, Minggu

(28/1) telah berjalan lancar. Dan pihak panitia pun telah membagikan medali untuk para peserta yang masuk finis sesuai waktu yang ditentukan panitia. Kecuali peserta yang pulang lebih awal belum dibagikan medali. Namun demikian, bagi peserta yang belum mendapat medali tidak perlu khawatir. Dalam hal ini, Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto memastikan semua peserta yang belum mendapatkan medali akan diberikan medali. Tentunya peserta yang dinilai telah mencapai finis sesuai waktu yang ditentukan. “Bila peserta yang belum kebagian medali akan kita berikan. Kalau mereka berada di luar NTB akan kita kirim,” tegasnya. (fan/*)

(Suara NTB/fan)

(Suara NTB/fan)

Peserta Lombok Marathon 21 K dan 42 K mengambil start di Depan Hotel The Santosa Kawasan Senggi Lombok Barat (Lobar), Minggu (28/1) dini hari.

Pelari asal Kenya menjadi yang tercepat di nomor full marathon. Dia disambut dengan meriah oleh panitia saat mencapai finis. Tampak Elisha Kipropich Sawe, asal Kenya saat finis pertama dengan catatan waktu 2 Jam, 36 menit, 43 detik. Disusul rekan senegaranya James Karanja dengan silisih waktu 10 menit, 15 detik. Sedangkan di posisi ketiga diraih pelari asal Malaysia Jauari Abu Bakar.

(Suara NTB/fan)

Peserta nomor lari 10 K dan 5 K Lombok Marathon dilepas Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di Kota Tua Ampenan, Minggu (28/1)

Soal Kekacauan Lombok Marathon

Dispar dan KONI NTB Sampaikan Permintaan Maaf

Mataram (Suara NTB) KONI NTB dan Dinas Pariwisata (Dispar) NTB angkat bicara terkait kekacauan di event Lombok Marathon di Mataram belum lama ini. Kedua pihak yang merupakan penanggungjawab penyelenggara event sport tourism itu meminta maaf atas terjadinya insiden yang memalukan nama daerah NTB itu. Menurut mereka insiden yang memalukan itu terjadi diakibatkan kelalaian Event Organizer (EO) Dunia Lari yang terlambat menyediakan medali di lokasi finis. Demikian yang terungkap dalam acara jumpa pers yang digelar pihak Panitia Lombok Marathon di Rumah Makan Langko Mataram, Senin (29/1). “Insiden kemarin menjadi persoalan karena keterlambatan datang medali. Medali itu datang jam sembilan pagi. Sementara sebagian peserta sudah tiba di finis sebelum pukul sembilan pagi,” ucap Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto. Hadir pada acara itu Kadispar NTB, H. Lalu Muh. Faozal, pihak Diskominfo dan panitia lomba lainnya. Keterlambatan suplai medali di lokasi event itu sebenarnya sudah ditanyakan oleh Andy kepada pihak Dunia Lari selaku EO penye-

lenggaraan event itu. Namun demikian penyelenggaraan event tetap dilaksanakan karena pihak dunia lari memastikan medali finisher akan tiba di lokasi pagi hari. Terkait medali yang belum siap itu, pihak Panitia mengatasinya dengan cara memberikan tanda khusus berupa tali kepada peserta yang lebih awal sampai finis. Sayangnya, ketika medali datang pukul sembilan pagi di lokasi finis, para peserta yang jumlahnya ribuan orang langsung datang menyerbu medali tersebut. Kondisi tersebut membuat gaduh acara pembagian medali. Melihat kondisi tersebut, pihak panitia pun panik dan Andy meminta pihak polisi yang berjaga-jaga untuk memberikan pengamanan. Dan Andy meminta rekannya membawa sebanyak 2.000 medali untuk dibagikan kepada para peserta. Menurut Andy, pembagian

medali tersebut telah berjalan lancar dan tidak ada masalah sampai event selesai. Dalam hal ini semua peserta yang sampai pada garis finis sesuai waktu yang ditentukan oleh juri semua kebagian medali. Dan Andy merasa acara kembali berjalan lancar, aman dan tertib. Namun, setelah event selesai, bukan main kagetnya Andy. Dia mengaku kaget terkait adanya peserta yang menuding pihaknya melakukan penipuan. Begitu juga dengan tudingan terhadap panitia tidak melayani peserta dengan baik diakui Andy itu diluar sekenario pihaknya. Karena sesungguhnya pihak panitia menurut Andy sudah bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Di bagian lain Andy juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mendapatkan untung sepeserpun terkait penyelenggaraan event itu. Bahkan, dia mengaku telah mengeluarkan

(Suara NTB/fan)

KLARIFIKASI - Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto memberikan klarifikasi terkait keributan di event Lombok Marathon. Klarifikasi itu disampaikan di acara jumpa pers Panitia Lombok Marathon di Rumah Langko Mataram, Senin (29/1). uang pribadi untuk biaya penyelenggaraan event itu. Pasalnya, dana dari sponsor belum ada yang cair. Andy juga mengklarifikasi tudingan yang menyatakan panitia mengambil keuntungan besar dengan uang pendaftaran dari peserta event itu. Andy menegaskan bahwa sebanyak 5.000 peserta yang ambil bagian di event itu hanya 1.300 peserta yang berbayar, yakni at-

let dari luar daerah. Sementara, atlet lokal seperti siswa/pelajar, anggota TNI dan anggota polisi yang mengikuti event itu tidak dipungut uang biaya. Oleh karena itu pada kesempatan itu Andy pun menegaskan bahwa KONI NTB tidak pernah mengambil keuntungan di event itu. Justru malah uang pribadinya yang digunakan. Hal itu dilakukan agar para atlet

daerah bisa ambil bagian di event besar itu. Dan dia secara pribadi ingin event terus berlanjut untuk pembinaan atlet di NTB sekaligus ajang promosi pariwisata. Menurut Andy, pelaksanaan event itu sudah berjalan sesuai rencana, termasuk pelayanan panitia sudah memenuhi standar. Dan bila hal itu benar terjadi dia pun meminta maaf. “Saya Ketua

Valverde : Coutinho Butuh Waktu

Chelsea Atasi Newcastle London Chelsea melenggang ke putaran lima kompetisi Piala FA seusai menang meyakinkan atas Newcastle dengan skor 30 pada pertandingan putaran keempat di Stadion Stamford Bridge, Minggu (28/1) malam. Upaya juru taktik Chelsea, Antonio Conte, yang menerapkan empat perubahan dalam susunan pemain berbuah hasil positif pada malam tersebut. Setelah dikandaskan Arsenal 1-2 di Piala Liga tengah pekan ini, Conte memainkan Gary Cahill, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater dan Michy Batshuayi sebagai starter. Langkah Conte dalam memilih Batshuayi sebagai ujung tombak utama benar-bener membuahkan hasil. Striker asal Belgia itu membuka keunggulan The Blues pada menit 31 dengan menyelesaikan seran-

gan yang dibangun Hazard kepada Alonso yang mengirimkan umpan kepada Batshuayi. Batshuayi kembali mencatatkan nama di papan skor dengan mencetak gol kedua dari serangan balik yang dilancarkan Hazard pada menit 44. Di sisi lain, Newcastle yang bermain tanpa kreativitas di lini tengah tidak menghasilkan peluang berbahaya pada babak kedua. Sedangkan Chelsea memperlebar jarak skor menjadi 3-0 melalui tendangan bebas Marcos Alonso menyusul pelanggaran pemain Newcastle kepada Zappacosta pada menit 72. Batshuayi nyaris mencetak hattrick apabila tendangannya tidak dihentikan kiper Newcastle, Darlow, pada menit 90. Skor 3-0 bertahan hingga laga selesai, demikian Skysports. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

PENCETAK GOL - Michy Batshuayi (kanan) dan Marcos Alonso menjadi pencetak gol kemenangan Chelsea atas Newcastle, Minggu (28/1).

KONI NTB sebagai penanggungjawab event ini meminta maaf atas keterlambatan datangnya medali. Saya berharap event ini tetap berlanjut,” harapnya. Di tempat yang sama Kadispar NTB, H. Lalu. Muh. Faozal meminta maaf terkait kekacauan yang terjadi di event itu. Menurutnya insiden itu di luar skenario pihaknya. Dikatakannya, pelaksanaan event itu awalnya sebenarnya sudah berjalan sesuai rencana. Termasuk, hal teknis seperti pendaftaran dan pengambilan nomor dada peserta sudah berjalan lancar. Ia tidak menyangka terjadi kekacauan di event itu. “Terkait ada insiden yang diberitakan, kami mengklarifikasi, saya Dispar NTB dan KONI NTB mewakili Pemprov NTB meminta maaf. Apa yang terjadi kemarin di luar skenario yang kami lakukan dengan KONI NTB,” ucapnya seraya menambahkan bahwa pihaknya menginginkan event tersebut tetap menjadi program tahunan Pemprov NTB dalam rangka pembinaan atlet dan promosi pariwisata NTB. (fan)

DEBUT - Ekspresi pemain anyar Barcelona, Philippe Coutinho, saat menjalani debut yang kurang impresif di Liga Spanyol meski timnya menang 2-1 atas Alaves, kemarin.

Barcelona Rekrutan anyar Philippe Coutinho akan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tim Barcelona setelah ia melakukan debut yang kurang impresif di Liga Spanyol saat timnya menang 2-1 atas Alaves, kata pelatih Ernesto Valverde. Semua mata tertuju kepada pengatur permainan bernilai 142 juta pound itu namun ia digantikan penyerang Paco Alcacer pada babak kedua, ketika Barca berupaya mengejar ketertinggalan setelah kemasukan gol pembukaan John Guidetti pada menit ke-23, untuk kemudian mampu membalikkan kedudukan melalui gol Luis Suarez dan Lionel Messi. Coutinho, yang bermain di sektor gelandang kanan, bekerja sama dengan baik dengan rekan-rekan setimnya yang baru namun gagal memberikan dampak signifikan pada debut penuhnya di Nou Camp setelah melakukan penampilan perdananya sebagai pemain pengganti ketika timnya menang 2-0 atas Espanyol di ajang Piala Raja pada Kamis. “Para pemain bukan mesin yang dapat Anda letakkan begitu saja di pabrik dan mulai bekerja,” kata Valverde kepada para pewarta untuk membela Coutinho. “Menurut saya ia bermain baik, ia selalu meminta bola. Ia memiliki kemampuan-kemampuan yang penting, pada hari lain ia bermain 20 menit, hari ini ia bermain sedikit lebih banyak, ia sedikit demi sedikit tumbuh ke dalam tim.” Mantan rekan setim Coutinho di Liverpool, Suarez, juga mendukung pemain Brasil itu. (ant/bali post)

SUARA NTB Lobar Belum Prioritaskan Penanganan Sitti Rohmi Dorong Masyarakat Penyebab Bencana Banjir Tingkatkan Kualitas Usaha

Halaman 12

Selasa, 30 Januari 2018

Giri Menang (Suara NTB) Bencana banjir hampir setiap tahun melanda sejumlah kecamatan di Lombok Barat (Lobar) seperti Lembar dan Sekotong. Daerah ini seolah menjadi langganan banjir, tanpa ada solusi konkret penanganan untuk penyelesaiannya. Pemda Lobar hanya melakukan penanganan sesaat dengan membagikan mie, sembako, selimut dan air minum. Seperti bencana banjir yang melanda Desa Labuan Tereng dan Sekotong Tengah, masih kuat di ingatan tahun 2016-2017 lalu banjir bandang memporak-porandakan kampung tersebut. Sejumlah rumah warga rusak, tembok perkantoran dan sekolah pun ambruk akibat hantaman air kiriman dari sungai pengunungan. Kawasan bukit di daerah ini gundul, sehingga tak mampu menyerap air. Diperparah sungai yang membentang tanpa ada sarana talud yang memadai. Menanggapi keluh kesah warga ini, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid mengakui sebenarnya hal ini tidak perlu dikembangkan, sebab semua pihak pasti tahu bagaimana sistem penganggaran di pemerintah. Jika menggunakan dana darurat, tentu tidak mungkin mencukupi. Kalaupun penyelesaian dengan pembangunan beronjong harus menunggu tahun anggaran baru. “Yang bisa kita laksanakan, ya jangka pendek saja sekarang, karena kan APBD sudah diketok. Di APBD 2018 tidak ada dianggarkan,”kata Bupati. Diakuinya kerusakan akibat bencana sehingga relatif besar sehingga pemda langsung ajukan ke pusat. Tahun kemarin baru ditindaklanjuti tim pusat turun verifikasi. Bantuan dari pusat belum pasti. Terkait adanya informasi dari BPBD bahwa tengah tender pembangunan talud sungai, boleh jadi kata Bupati dari pusat tersebut. Terkait penanganan jangka pendek berupa pemberian mie, air dan sembako menurutnya pemda serba salah. Jika pemda tak turun membantu, pemda nanti dikritik dan diributkan. Kepala Pelaksana BPBD menyatakan terkait penanganan pascabencana seperti perlunya pembangunan talud termasuk kewenangan dinas terkait seperti PU. Pihaknya

sendiri sudah mengusulkan agar pembangunan talud sungai segera dilaksanakan. “Untuk itu (pembangunan talud) informasi dari Dinas PU tengah dilakukan tender, tahun ini dikerjakan,”tegas Najib. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas PU terkait pembangunan talud tengah proses tender dan segera dilaksanakan. Ia menampik jika pemda tidak serius menanganani penyebab banjir di sejumlah titik di Lobar. Diakuinya kendala yang dihadapi terkait anggaran yang masih minim untuk rehabilitasi dan rekonstruksi hanya Rp 400 juta. Ideal anggaran yang diperlukan seharusnya Rp 6 miliar lebih. Samiin warga Labuan Tereng menyatakan banjir kemarin merupakan yang kesekian kalinya menyebabkan warga sedikit trauma. Warga sangat berharap ada penanganan serius dari pemerintah agar banjir parah tak lagi kembali terjadi. Ketika banjir tahun lalu, pemerintah bakal membangun talud sungai yang menjadi salah satu pemicu banjir, namun sampai saat ini belum ada tindaklanjut. Bahkan pihak Pemda dan aparat dari TNI saat itu menyisir sungai tersebut untuk mengecek kondisi. Menurutnya, salah satu

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4671MC NOKA/NOSIN: MH1JFD128GK619868/ JFDIE-1639577 AN. SANUSI EDI SANTOSO HLG DSKTR JL. YOS SUDARSO KOTA MATARAM HILANG BPKB R4 TOYOTA AVANZA DR1769 NOKA/NOSIN: MHKM1BA3J022234 /MB80803 AN. RIPA’AH BINTI IBRAHIM HLG DSKTR JL. SRIWIJAYA MATARAM HILANG STNK R4 ISUZU DR9736AA NOKA/NOSIN : MHCTBR54BV056878/ E055878 AN. MURDIANA HLG DSKTR AMPENAN KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR6103CI NOKA/NOSIN: MH31KP00DEJ84533/1KP840558 AN. MURDIANA HLG DSKTR AMPENAN KOTA MATARAN

penyebab pemicu banjir seperti hulu-hilir sungai yang belum ditalud. “Pemda seharusnya fokus menyelesaikan ini,”jelasnya, Sementara itu, Kades Labuan Tereng Humaidi Husai juga mempertanyakan terkait lambannya penanganan penyebab banjir di daerahnya, pasalnya sejak beberapa kali dilanda banjir belum ada langkah kongkret pemda menangani penyebab banjir, seperti yang paling urgen pembangunan talud sungai. Pemda hanya menunggu bantuan dari pusat untuk pembangunan talud tersebut. Ia mengaku bingung dengan pemkab yang tak memprioritaskan penanganan banjir di desanya. “Penyakit utamanya harus diobati, jangan sekadar beri obat penenang (penahan rasa sakit). Kuncinya kan di situ,”tegasnya. Salah satu penyakit akut, sungai tak memiliki talud sehingga menyebabkan banjir kerap terjadi. “Kita butuh itu, perbaiki kami punya tanggul sungai, dari dulu saya sampaikan begitu, tapi tidak pernah didengar,”tegasnya. (her)

HILANG HILANG SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK NO.1327 AN. I MADE SWECA ARTHA,SARJANA HUKUM HLG DSKTR MATARAM HILANG STNK R4 TOYOTA DR1258SC NOKA/NOSIN: MHKMSEA4JFK006867/ 1NRFD47533 AN. MAWARDI HLG DSKTR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR4769CA NOKA/NOSIN: MH354002CK121330/ 54P-112171 AN. AFNI NURAZANI, SE HLGDSKTR MATARAM HILANG BPKB R4 TOYOTA KIJANG INNOVA DR1033AJ NOKA/NOSIN: MHFXW416X60016395/ ITR-6235408 AN. I MADE UDIANA SARI, SH HILANG DSKTR JL. GAJAH MADA PAGESANGAN KOTA MATARAM

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

Selong (Suara NTB) Bakal Calon Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah melakukan silaturahmi ke masyarakat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Senin (29/1). Disambut antusias warga, Sitti Rohmi mendorong kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas usahanya. Rektor Universitas Hamzanwadi tersebut melihat banyaknya usaha yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga hal tersebut harus terus ditingkatkan terutama dari segi kualitas. Selain itu, Sitti Rohmi juga mengingatkan kepada masyarakat untuk mampu membaca situasi dan peluang pasar. Ia menilai produk yang dibuat oleh masyarakat tidak kalah saing dengan produkproduk luar. Hanya saja, perlu dilakukan pengemasan yang lebih baik untuk dikembangkan sehingga dapat dipasarkan ke luar. Termasuk dengan mengatur permodalan. Pada kesempatan itu, ia mengingatkan supaya masyarakat tidak meminjam modal di rentenir yang justru akan membuat masyarakat semakin menjerit. “Modal itu harus dipinjam yang sistemnya bagi hasil yang dapat menguntungkan masyarakat,”pesannya. Kakak kandung Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi ini juga mengapresiasi kepandaian masyarakat Masbagik mengelola usaha rumahan. Seperti usaha kripik pisang di Dusun Danger Selatan, produksi tempe di Dusun Dan-

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

(Suara NTB/yon)

SILATURAHMI - Salah satu Balon Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah disambut antusias warga saat bersilaturahmi di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Senin. ger Utara dan beberapa usaha rumahan di beberapa dusun lainnya di Desa Danger. Hal tersebut, menurutnya, menjadi modal besar masyarakat untuk mengembangkan perekomiannya. “Semakin banyak masyarakat berusaha, maka pemerintah akan semakin senang. Salah satu tugas dari pemerintah juga mendorong untuk bagaimana masyarakat berwirausaha,”tegasnya.

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Ia juga menekankan, pemerintah akan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang betul-betul berusaha, tidak setengah-setengah dalam menjalankan usahanya. Hal itupun tidak terlepas dari proses pendampingan yang dilakukan. Seperti KUBe harus tetap dijalankan dengan proses pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan. Untuk di sektor pertanian sep-

erti komoditi jagung, masyarakat diharapkan untuk dapat terlebih dahulu mengolah jagung itu menjadi pakan ternak kemudian dijual. Hal itu lebih menguntungkan masyarakat dan harga lebih mahal. Termasuk rumput laut dan lainnya. Posisi pemerintah yakni menfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan menyediakannya pabrik-pabrik pengolahan jagung maupun rumput laut tersebut. (yon)

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

La Durbin Salon by Lilium :promo gntng Rambut+msker rmbt only 50rb, Facial Free body scrub only 125rb,Promo Eyelash 200rb,Prwtan BB Glow 1 gratis 1. Jl Bung Karno dpn perumahan BPD Pesongoran,Pgutan, hp : 082236507224(Wa Only)

L O R E S P A : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

LOWONGAN

LOWONGAN

SALON

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 30 Januari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

Selasa, 30 Januari 2018

Halaman 14

Memperkuat Semangat Anti Rasuah Perlu Solusi Tepat KEGIATAN PSK (Pekerja Seks Komersil) di Pasar Panglima Cakranegara diduga kembali marak. Pemkot Mataram seolah sudah kehabisan akal untuk mengatasi persoalan itu. Keberadaan aparat Satpol PP sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan mereka. Menurut pengakuan pihak Satpol PP Kota Mataram, PSK-PSK itu kerap bermain kucing-kucingan dengan aparat. Ini membuat kegiatan razia yang dilakukan di bekaspasar beras itu tidak kunjung membuahkan hasil yang signifikan. Walaupun Satpol PP mengaku sudah sering melakukan penangkapan, tetapi penertiban itu tidak berujung pada jeranya mereka melakoni kegiatan haram itu. Belakangan, disebutsebut aktivitas itu kembali muncul. Hal ini membuat Pasar Panglima masih saja diidentikkan sebagai lokasi prostitusi terselubung di Kota Mataram. Upaya Pemkot Mataram mengganti nama pasar beras menjadi pasar Panglima yang diikuti dengan aktivitas ekonomi pada pagi hingga siang hari di pasar itu, nyatanya tak mampu membuat masyarakat lupa bahwa di sana adalah lokasi prostitusi terselubung. Seperti diketahui, pada pagi hari, layaknya pasar-pasar lainnya, Pasar Panglima merupakan pasar unggas yang ramai dikunjungi masyarakat. Namun pada malam hari, tempat itu kembali menjadi ‘’markas’’ bagi PSK. Mengubah citra Pasar Panglima bukan pekerjaan mudah. Butuh kerja keras dari jajaran Pemkot Mataram. Sebab, dari sejumlah kebijakan yang diambil Pemkot Mataram terkait Pasar Panglima, belum ada satupun yang berhasil. Bahkan kebijakan yang paling diingat oleh masyarakat ketika Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani mengambil kebijakan dengan melakukan pendekatan kepada warga yang diketahui menyediakan kamar bagi PSK yang akan melayani pria hidung belang. Kala itu, Selly mengumpulkan seluruh pemilik rumah yang diduga terlibat sebagai penyedia tempat. Mereka kemudian diminta untuk tidak lagi menyediakan kamar bagi PSK. Kebijakan ini tidak gratis. Masyarakat yang dipanggil Pemkot Mataram saat itu terang-terangan mengaku bahwa penyediaan kamar itu sebagai mata pencaharian mereka. Sehingga Pemkot Mataram memberikan kompensasi kepada pemilik rumah yang menyewakan kamar kepada PSK. Kompensasi itu berupa pemberian dana tali asih yang nilainya lumayan besar. Ketika menerima dana tali asih itu, para pemilik rumah kompak menyanggupi tidak akan menyediakan tempat bagi PSK yang akan melayani konsumen mereka. Tidak selesai sampai di situ, kebiajakan itu diikuti dengan langkah pembangunan posko untuk mengawasi kegiatan di sana paskapemberian dana tali asih itu. Kondisi aman dan kondusif ternyata tidak berlangsung lama. Apalagi setelah tim terpadu menarik diri dengan alasan tidak ada anggaran untuk melanjutkan kegiatan pengawasan. Dengan sudah definitifnya pimpinan Satpol PP Kota Mataram diharapkan ada upaya untuk kembali menertibkan kawasan Pasar Panglima. Penertiban tidak hanya menyasar wanita-wanita berpakaian minim yang diduga sebagai PSK. Karena bagaimanapun, mereka kembali berkegiatan di sana, mungkin saja karena warga kembali menyediakan tempat bagi mereka. Untuk masalah Pasar panglima ini harus ada solusi yang tepat. Tidak sebatas melakukan penangkapan. Karena kalau hanya mengandalkan penangkapan, jelas tidak akan efektif. Artinya, harus ada solusi yang dapat membuat jera pelakunya, mengembalikan citra pasar panglima sebagai pasar unggas dan menjamin kawasan itu pada malam hari tak lagi disalahgunakan. (*)

ENGAWASAN bukan diagnosa untuk menemukan kesalahan semata. Atau ada/ tidaknyapenyimpangan. Melainkan Auditor/ APIP juga sebagai agen perubahan bagi birokrasi maupun masyarakat. Selain menunjukkan kesalahan dalam suatu kegiatan, juga mampu mengedukasi dengan menunjukan cara mengelola kegiatan secara baik, benar serta efektif dan efisien. Artinya ia juga memiliki ilmu dan integritas untuk menilai sisi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu kegiatan. Dan pada saat yang sama mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal Korupsi atau rasuah yang dalam bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogokadalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri/ ASN, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal/ illegal. Kejahatan korupsi telah menimbulkan dampak buruk yang kompleks.Diantaranya makin lebarnya kesenjangan sosial, kemiskinan, instabilitas ekonomi dan keamanan, termasuk munculnya konflik vertikal dan horisontal yang dipicu kejahatan korupsi. Sebut saja contohnya, unjuk rasa dan demontrasi massa di sejumlah daerah yang berujung anarkhis. Sebagian besar dari anarkhisme itu bermula dari ketidakadilan, kegerahan masyarakat atas perilaku culas dan tidak wajar dari sejumlah oknum pejabat publik. Lembaga Transparansi International (TI) pernah merilis bahwa pada tahun 2016 dilihat dari indeks persepsi korupsi atau corruption perseption index (CPI) Indonesia berada di peringkat90 dengan skor 37 dari 176 negara yang diamati.Indeks ini memuat tentang peringkat pelayanan publik dari nol sampai 100.Indonesia dengan skor 37 termasuk negaradengan skor CPI rendah, sehingga masih dikelompokkan sebagai negara yang korup. Negara yang korup biasanya ditandai dengan impunitas (pengampunan) untuk korupsi, tata kelola pemerintahan yang buruk, dan lembaga pemerintahan yang lemah. Lantas bagaimana dengan NTB sendiri ? Dalam data yang dirilis KPK sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, ada sekitar 275 data pengaduan masyarakat dari NTB yang masuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Kepala Satuan Unit (Korsub) Pencegahan KPK RI, Asep Rahmat Suwanda, saat menyampaikan materi sosialisasi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB,(Jum’at 12/8- 2017) di DPRD NTB, mengungkapkan bahwa jenis pengaduan masyarakat yang masuk di KPK itu yakni yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, Non Tindak Pidana Korupsi, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, penyuapan dan tindak perbuatan curang. Sedangkan berdasarkan data dari Somasi NTB yang dipublish Johan Rahmatullah (peneliti Somasi NTB) melalui sejumlah media cetak dan elektronik, selama tahun 2016 terdapat 196 kasus dugaan korupsi ditangani aparat penegak hukum di NTB. Dari sejumlah kasus tersebut, rata-rata berasal dari laporan yang disampaikan masyarakat.

Oleh : GP. Aryadi, S.Sos.MH (Irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB) Demikian juga berdasarkan data dari Sekretariat Saber Pungli di Irbansus Inspektorat Provinsi NTB, pada tahun 2017 terdapat 76 pengaduan dugaan korupsi/pungli dari masyarakat dan 29 kasus merupakan hasil OTT oleh Pokja Penindakan Saber Pungli NTB. Namun dilihat dari areasektor terjadinya kasus pungli, paling banyak ditemukan pada sektor pendidikan, kemudian pemerintahan Desa, Perijinan dan aset, perekonomian atau sektor pemasaran dan sektor-sektor lainnya. Kuantitaspengaduan masyarakat yang sangat luar biasa tersebut, disatu sisi merupakan pertanda positif, akan adanya peningkatan kesadaran, keperdulian dan semangat anti rasuahyang semakin kuat di kalangan masyarakat. Namun disisi lain,menjadi sinyal negatif bahwa integritas para birokrat dan tata kelola pemerintahan daerah masih lemah.Sehingga untuk mencapai cita-cita luhurterwujudnya : “birokrasi bersih dan melayani” yang menjadi salah satu msisi pemerintahan TGB-Amin, masih dibutuhkan upaya nyata untuk terus memperkuat semangat Anti Rasuah dikalangan birokrasi itu sendiri sebagai salah satu strategi pencegahannya. Faktor Pendorong Korupsi Dilhat dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi, secara teoritis dapat dikelompokkan menjadi dua dilihat dari sumber/lokusnya, yakni internal dan eksternal, atau individu dan organisasi/manajemen. Aspek organisasi yang dituding menjadi biang suburnya perilaku koruptif, antara lain:lemahnya sikap keteladanan dari pimpinan; tiadanya kultur organisasi yang benar; lemahnya sistem akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen, serta yang lebih fatal lagi ketika Manajemen dengan sengaja menutupi korupsi dalam organisasi. Kondisi ini diperburuk lagi oleh pemerintahan yang sangat tertutup atau bahkan kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa sebagai kontrol terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan dilihat dari aspek tempat individu dan organisasi berada, korupsi dan pungli semakin mendapatkan mediumnya bila Nilainilai kultur di masyarakat memberikan daya dukung terjadinya korupsi. Misalnya ketika masyarakat berurusan dengan birokrasi, seperti mengurus ijin usaha (SIUP). Ada tradisi didalam masyarakat kita ketika semua urusan sudah selesai, maka masyarakat akan memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada petugas tersebut dalam bentuk sejumlah uang. Padahal sebenarnya jasa layanan yang diberikan tersebut, merupakan kewajibannya sebagai pejabat publik sebagai konsekwensi dari gaji dan beragam tunjangan serta insentif yang diterimanya dari pemerintah. Disisi lain petugas birokrasipun, memandang imbalan jasa yang diterimanya dari masyarakat diluar ketentuan, bukan sebagai korupsi atau pungli, tetapi justru sebagai insentif atau rejeki nomplok. Dari gambaran kasuistis diatas, terlihat jelas bahwa dalam tradisi seperti ini masyarakat kita kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. Bahkan masyarakat juga kurang meny-

adari jika dirinya terlibat korupsi. Dan tidak menyadari pula jika korupsi akan bisa dicegah dan diberantas jika masyarakat ikut aktif. Mengedukasi dengan Keteladanan & Integritas Di dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2012 dinyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) memiliki visi jangka panjang dan Visi JangkaMenengah. Visi jangka panjang (2012-2025) adalah: “terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas”. Sedangkan visi jangka menengah (2012-2014) adalah “terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas”. Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan di segenap ranah, baik di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat sipil, hingga dunia usaha. Dari uraian visi tersebut, penulis menyoroti dua variabel yang sangat menonjol yang kirakira dapat kita kedepankan sebagai strategi pencegahan korupsi. Yakni; Penguatan Kapabilitas Aparatur; dan nilai-nilai budaya yang berintegritas atau keteladanan. Kapabilitas sesunggguhnya adalah menyangkut kemampuan seluruh elemen bangsa untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, melakukan deteksi dini dan mengambil langkah-langkah preventif atau persuasif agar tidak tersedia lagi ruang terjadinya korupsi. Penguatan kapabilitas itu, idealnya harus dimulai jajaran aparatur Pengawas internal Pemerintah (APIP), kemudian diikuti berbagai lembaga anti korupsi/LSM dan kelompok civil society lainnya, termasuk lembaga pers dalam menjalankan fungsi kontrol.Juga kapabilitas dan keteladanan Aparatur Penegak Hukum (APH) serta lembaga peradilan, dimana putusan pengadilan suatu tindak pidana korupsi-pun diharapkan mampu memberikan efek jera serta menjadi tools of social engenering menuju pembangunan nilai-nilai budaya yang berintegritas. Khususnya dalam mengeleminir terus berulangnya kejahatan korupsi dan pungli dilingkungan birokrasi maupun dunia usaha. Semua kelompok ini harusmenjalankan fungsi prventif/pencegahan secara nyata dengan memposisikan diri sebagai teladan bagi masyarakat. Kehadirannya dalam menjalankan fungsi- fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi, harus memiliki kapabilitas dan integritas yang mengedukasi, memberi assesment dan mendeseminasi nilai-nilai baik tentang tata kelola pemerintahan, tidak sematamata mencari kesalahan. Semua laporan masyarakat, apapun bentuknya harus mendapatkan tindaklajuti dalam bentuk penanganan secara profesional dan proporsional, disertai penjelasan dan alternatif penanganannya, sehingga tidak satupun dari pengaduan masyarakat tersebut yang terkesan dipetieskan. Dengan cara demikian diharapkan kinerja pencegahan korupsi, akan mampu membangkitkan optimisme masyarakat dan semangat anti rasuah yang semakin kokoh. Disisi lain, upaya preventif itu akan berhasil jika

aparatur pemerintah dan kelompok sivil society lainnya mau secara terbuka membagikan ilmunya kepada masyarakat agar sejak dini memiliki bekal pengetahuan tentang kegiatan/tindakan apa saja yang tergolong perbuatan korupsi. Sebab ketidaktahuan dan ketidakberdayaan masyarakat dibidang pendidikan, seringakali dijadikan celah berbuat koruptif oleh oknum-oknum pejabat publik yang memiliki sifat serakah dan integritas moral yang rendah. Kemampuan dan integritas Aparatur Pengawasan ini sangatlah penting, terutama penguatan dari aspek kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM-nya, mengingat fungsi APIP dalam upaya pencegahan korupsi, sesungguhnya bukan sekedar melakukan audit sesuai tujuannya. Proses Audit bukan sekedar untuk menemukan kesalahan semata. Atau sekedar mengetahui ada/tidaknya perbuatan korupsi dan tindakan penyimpangan lainnya. Melainkan seorang Auditor/ APIP harus tampil sebagai solusi atau agen perubahan bagi birokrasi maupun masyarakat.Selain menunjukkan kesalahan dalam suatu kegiatan, juga mampu mengedukasi dengan contoh baik dan integritas yang tinggi disertai kemampuan menunjukan cara mengelola kegiatan secara baik, benar serta efektive dan efisien. Artinya ia juga memiliki ilmu untuk mampu menilai sisi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu kegiatan. Dan pada saat yang sama mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. (by.irbansus)

Polda NTB usut event Lombok Marathon Mencegah peristiwa serupa terulang

*** Pol PP akan tindak PSK Pasar Panglima

Persoalan klasik yang tak serius dituntaskan

***

Kian Bertaring, Inspektorat NTB Naik Kelas ke Level 3

Mataram (Suara NTB) -

Berkat kinerja yang baik, kini Inspektorat Provinsi NTB berhasil meningkatkan kapabilitas APIP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dari level 2 naik kelas menjadi level 3. Keberhasilan tersebut tentu semakin memompa semangat Jajaran inspektorat NTB untuk semakin bertaring, PeDe dan optimis akan mampu memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam mengawal terwujudnya ikhtiar reformasi menuju birokrasi bersih dan melayani. Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH. M.Si menjawab Suara NTB, Senin (29/1) mengakui, bertahun tahun lamanya, kapabilitas APIP di Inspektorat Provinsi NTB selalu berada di level 1 dan level 2 saja. “Kapabilitas yang demikian menyebabkan para auditor atau APIP di inspektorat dipandang sebelah mata dan tidak bergigi,” akunya.

Kapabilitas APIP dijelaskan, suatu kemampuan atau integritas yang harus dimiliki oleh setiap APIP dalam menunaikan peran pengawasan secara efektif dan efisien. Kapabilitas itu diukur dari beberapa variabel dan unsur yang saling terkait, diantaranya, kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM, dengan mengacu pada Peraturan

Rakorwasda kesepakatan kerjasama wilayah pembinaan dengan Inspektorat Kabupaten dan kota.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI Nomor : PER – 1633 /K/Jf/2011. Menurutnya, kapabilitas level 1 dalam penilaian kualifikasi APIP merupakan kategori terendah. Sebab pada level 1, APIP belum mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi.

Jadi APIP pada level ini, kata Abah Ibu sapaan akrabnya hanya mampu melakukan pemeriksaan biasa. “Namun pada Kapabilitas level 2 sudah sedikit lebih maju, yakni APIP sudah mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Hanya pada level inilah APIP berada dan bertahun-tahun lamanya,” ujar Inspektur yang pernah merangkap sebagai penjabat Bupati Lombok Tengah ini. Ia mengungkapkan bahwa untuk mencapai kapabilitas APIP level 3 yakni APIP yang sudah memiliki kualifikasi kemampuan dan ilmu untuk menilai sisi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu

kegiatan. Selain itu, mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada seluruh OPD. Menurutnya, dibutuhkan perjuangan panjang sekaligus pengorban dan kerja keras dari seluruh jajarannya. Pengorbanan yang dimaksud Abah Ibnu adalah komitmen bersama untuk mau meninggalkan mindset dan cultureset yang cenderung mengartikan tugas APIP sekedar untuk mencari kesalahan semata. Oleh karena itu, sejak diberi amanah sebagai Inspektur oleh Gubernur TGB, ia mengaku aspek prioritas yang digarapnya adalah pembenahan dan penguatan pada aspek-aspek fundamental yang dibu-

Penilaian angka kredit jabatan auditor wilayah tengah di NTB bersama BPKP

tuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Yakni memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana atau manajemen dan kemampuan sumber daya manusia APIP sehingga memiliki kapabilitas yang tinggi untuk mampu menjakankan tugas dan fungsi pengawasan intern yang kuat dan efektif. ‘’Alhamdulillah, ikhtiar itu kini mulai menampakkan hasil yang membuat APIP Inspektorat NTB semakin percaya diri (pede) dan kian bertaring dalam mengawal ihktiar reformasi birokrasi bersih dan melayani yang dicanangkan Gubernur TGB dalam visi misi pemerintahannya,’’ ungkap Abah Ibnu. (ars/adv)

Pencanangan zona inetgritas di RSUD Provinsi NTB

Kawal Reformasi Birokrasi Mataram (Suara NTB) Selain meningkatkan kapabilitas APIP, langkah strategis lain yang dilakukannya adalah menyesuaikan kelembagaan Inspektorat dengan peran dan fungsi yang diemban sebagai garda terdepan dalam mengawal tercapainya tujuan reformasi birokrasi. Peran terpenting APIP adalah terwujudnya birokrasi bersih, melalui penegakan integ-

ritas birokasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pungli, serta penanganan pengaduan masyakat. “Selain itu, fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah pemetaan dan penganan kasus kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Maka untuk membantu menangani kasus kasus seperti itu,” kata

Pencanangan zona integritas di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB.

Ibnu Salim. Di Inspektorat Provinsi NTB, telah dibentuk struktur kelembagaan Inspektur Pembantu Khusus yang disebut Irbansus, yang saat ini dijabat oleh GP.Aryadi, S.Sos.MH. “Dengan cara demikian, pihaknya kini optimis bahwa ikhtiar reformasi birokrasi bersih dan melayani yang dicanangkan Gubernur TGB, insyaAllah akan tercapai,” ujarnya optimis. Meski kapabilitas level 3 ini belum merupakan suatu yang paling ideal, namun menurutnya prestasi ini akan dijadikannya kekuatan pemicu untuk mencapai kapabilitas Level 4 yang disebut juga level Managed, dimana pada level ini APIP sudah mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Target terakhirnya, tutur Ibnu Salim, tentu untuk mencapai kapabilitas level 5 sebagai level tertinggi yang disebut juga Optimizing. Pada Level ini menurutnya para aparatur pengawas internal Pemerintah (APIP) diharapkan sudah

memiliki kualifikasi sebagai agen perubahan. Ibnu juga menjelaskan bahwa saat ini belum banyak Insitusi Pengawasan di Indonesia tang memiliki APIP pada kapabilitas level 3. Bahkan yang diketahuainya secara nasional, jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. “Baru sekitar 2-5 persen dari seluruh institusi APIP di Indonesia,” ungkapnya. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc.P.hD dalam arahannya kepada seluruh ASN Inspektorat Provinsi NTB, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas prestasi yang diraih segenap jajaran inspektorat Provinsi NTB hingga akhir tahun 2017 yang dinilainya cukup prestisius. Prestasi itu menurutnya merupakan bukti nyata dari besarnya komitmen dan ikhtiar pengabdian yang sungguh sunguh dan saling melengkapi dari seluruh ASN yang ada. Pak Ros sapaan Akrabnya, saat itu bahkan sempat meminta agar kehebatan APIP dalam meningkatkan kapabilitasnya, ditular-

kan pada semua Organisasi Perangkat Daerah lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi NTB melalui implementasi pengawasan yang efektif. Yakni dengan cara melakukan assessment OPD agar mampu melaksanakan tata kelola dengan mutu yang sangat baik, menuju zero temuan dan terwujudnya birokrasi yang berintegritas tinggi. Sekda juga mengingatkan pent-

ingnya ASN dan birokrasi secara keseluruhan untuk menegakkan netralitas dalam proses politik demokrasi yang sedang berlangsung. Hak demokrasi ASN hanya dimanfaatkan didalam bilik suara, bukan untuk dipamerkan diruang publik, apalagi di sektor layanan publik, ujar Pak Ros mewarning semua ASN agar taat dan patuh pada asas dan ketentuan yang berlaku. (ars/adv)

Foto bersama jajaran BPK NTB

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 30 Januari 2018

Bupati KSB Sebut Rekrutmen Sudah Profesional Dari Hal. 1 Akibatnya, akses utama menuju PT AMNT sempat lumpuh, sehingga karyawan PT.AMNT tertahan di gate. Menyikapi masalah ini, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM kepada Suara NTB, Senin (29/1) mengatakan, terkait dengan masalah rekrutmen karyawan oleh PT MacMahon Indonesia, sebenarnya sudah sangat profesional . ‘’Rekrutmen sudah sangat profesional. Karena telah dilakukan oleh lembaga independen dan berkompeten di bidangnya,’’ ujar bupati. Terkait dengan masih adanya penolakan dan protes terhadap hasil tes. Menurut Bupati KSB, hal tersebut bisa saja terjadi karena jumlah kuota yang telah disiapkan oleh perusahaan sangat sedikit (819 orang). Sementara jumlah pelamar mencapai 3. 257 orang. Tingginya kompetisi dan kuota yang disediakan perusahaan terbatas, membuat banyak pelamar yang tersisih. ‘’Memang harus ada tes, tidak mungkin tidak tes. Metode apapun yang kita lakukan hasilnya tetap akan sama. Karena lembaga yang telah ditunjuk untuk proses tersebut sangat independen,’’ tegas bupati. Dikatakannya bahwa dalam sistem rekrutmen yang telah dilakukan, sebenarnya ada perlakuan khusus bagi masyarakat lokal KSB. Hal tersebut dilakukan oleh Pemkab, untuk memastikan tenaga kerja lokal mendapatkan tempat di PT MacMahon. Karena apabila mengikuti standar nasional dari ECC UGM hanya sebagian kecil saja yang akan bisa lulus dari KSB yakni sekitar 270 orang saja. Karena sangat kecil jumlah keterwakilannya, akhirnya metode tersebut diubah menjadi standar yang paling rendah. Sehingga muncullah angka 257 untuk tenaga kerja lokal dan 70 orang lainnya merupakan non lokal KSB. ‘’Kita sudah sangat adil untuk menentukan keterwakilan KSB dalam perekrutan tersebut. Kalaupun ada yang menolak terhadap hasil ini, kita tidak bisa melakukan metode apalagi untuk mengatur masalah tersebut,’’ katanya. Bupati sangat berharap agar mekanisme dalam rekrutmen ini bisa dipahami dengan baik sehingga kondusivitas investasi di KSB tetap berjalan aman. Sementara itu, menanggapi gelombang protes yang mencuat pasca pengumuman kelulusan tes tulis dalam rekrutmen tenaga kerja PT MacMahon, Komisi I DPRD KSB, akan memanggil tim bersama yang melaksanakan proses rekrutmen. ‘’Saya belum banyak dapat informasi seputar itu (adanya aksi protes). Tapi yang jelas kami akan segera panggil timnya untuk mengklarifikasi segala hal yang menjadi protes para pelamar yang dinyatakan tidak lulus,’’ kata ketua Komisi I DPRD KSB, Drs. H. Thamzil kepada Suara NTB, Senin (29/1).

Ia menjelaskan, sebelum pengumuman hasil tes tulis beberapa waktu lalu pihaknya telah menggelar rapat dengan pendapat umum (RDPU) dengan tim bersama rekrutmen tenaga kerja perusahaan aliansi PT AMNT di proyek tambang Batu Hijau itu. Dalam penjelasannya tim bentukan PT AMNT dan Pemerintah KSB itu menyampaikan, jika ada porsi skoring tambahan untuk memberikan peluang lebih bagi pelamar lokal. Katanya kalau ber-KTP KSB langsung dapat poin 2, pelamar dari wilayah Sekongkang tambah poin 1 dan kalau pelamar lokal lulusan S1 dapat tambahan 1 poin lagi. ‘’Jadi kami melihat keberpihakannya ke tenaga kerja lokal sudah sangat bagus,’’ paparnya. Dengan sistem penilaian demikian, Thamzil menyatakan, seharusnya para pelamar lokal khususnya jalur non skill (tanpa keterampilan) dan semi skill lebih banyak yang dinyatakan lulus. Sebab di luar dari tahapan tes yang harus dilalui, para pelamar lokal sudah memiliki poin tersendiri. ‘’Tambahan poin bagi lokal itu sangat kami dukung karena itu bentuk keberpihakan perusahaan dan Pemda kepada lokal,’’ ujarnya. Komisi I tegas politisi Partai Golkar ini, juga mendukung jika dalam proses rekrutmen perdana PT AMNT itu lebih banyak mengakomodir pelamar lokal. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah yang sebelumnya membuat regulasi porsi karyawan di tiap perusahaan yang beroperasi di KSB. ‘’Kan kita punya Perbup Naker Lokal. Di mana setiap perusahaan harus mengakomodir 50 persen pekerja lokal,’’ tandasnya. Selanjutnya ia menyebutkan, dalam pemanggilan tim bersama nanti pihaknya akan mengklarifikasi segala hal dari proses rekutmen yang telah berjalan. Termasuk pemicu gelombang protes yang saat ini tengah dilancarkan oleh para pelamar yang dinyatakan tidak lulus. ‘’Mereka yang protes ini kan adalah lokal. Nah kami akan korek semua secara rinci apa alasan tim tidak meluluskan mereka di tes tulis,’’ tegasnya. Thamzil meminta agar komunikasi dan transparansi tepat dibuka kepada para pelamar. Hal ini sangat penting karena para pelamar saat ini membutuhkan ruang mencari informasi seputar langkah-langkah dan prosedur rekrutmen yang telah dijalankan tim. ‘’Di sisi lain kami meyakini tidak ada intervensi dari proses rekrutmen itu apalagi kan untuk tes tulis dilaksanakan oleh lembaga independen. Tapi memang harus dibuka ruang komunikasi kepada para pelamar,’’ pungkasnya. (ils/bug)

Mori Serukan Penyelenggara Lombok Marathon Minta Maaf Dari Hal. 1 Mori mengaku sulit menerima alasan medali yang justru baru selesai dipesan pada hari digelarnya marathon. “Padahal ini kan peserta-pesertanya, sudah banyak yang membayar. Harusnya, kan barang-barang yang menyangkut dengan kebutuhan, baik kaos, maupun medalimedali itu, sudah dipesan pada saat anggarannya sudah ada,’’ tegas politisi Partai Gerindra ini. Karena itulah, Mori mengaku sangat kecewa dengan insiden ini. Bagi Mori, ini merupakan insiden yang memalukan. Tercorengnya nama baik NTB, atau Lombok sebagai daerah tempat penyelenggaraan, menurutnya adalah kerugian yang cukup sulit dipulihkan. ‘’Pasti dampak sesaat ada. Karena itu kita harus minta maaf dulu. Bahwa ini kesalahan kita, jadi tidak saling lempar. Bukan saatnya kita saling lempar. Kita minta maaf dulu pada semua pihak yang merasa kecewa, yang merasa terganggu, yang merasa dirugikan,’’ tegas Mori Hanafi. Ajang Lombok Marathon yang digelar Minggu (28/1) lalu

diwarnai kekacauan akibat banyaknya peserta yang tidak memperoleh medali finisher dan kaos yang dijanjikan kepada mereka. Persoalan ini membuat banyak peserta marah besar. Mereka melampiaskan kemarahan secara langsung di hadapan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dan Kapolda NTB, Brigjen.Pol. Drs.Firli, M.Si. Sejumlah peserta bahkan mengancam akan menempuh langkah hukum untuk panitia yang dianggap telah menipu mereka. Salah seorang anggota panitia, Subagio yang dikonfirmasi terkait hal ini menjelaskan, protes peserta di event itu, lebih dikarenakan kurang komunikasi saja. Ia menegaskan, pihak panitia sudah menyiapkan 500 medali untuk finisher. Namun, penyerahan medali finisher akan dilakukan setelah event selesai. Namun sayangnya sebagian peserta tidak sabar dan melakukan aksi protes. Hingga akhirnya pihak panitia pun mengalungkan medali untuk semua finisher. (aan)

Proyek Dermaga Apung di Kuta Mulai Rusak Dari Hal. 1 terdapat informasi proyek itu milik Dinas Perhubungan Lombok Tengah, dikerjakan PT. Cipta Cahaya Aqillah, pengawas CV. Bina Inti Rancang. Kontrak pekerjaan sesuai nomor 174/027/hub/2017, dimulai tanggal 14 Agustus

2017. Jangka waktu pekerjaan 105 hari. Dengan demikian, proyek harus tuntas akhir November 2017 sesuai kontrak. Tertera di ujung bawah papan nama tertulis, “Proyek Ini Dalam pengawasan TP4D Kejaksaan Negeri Praya”. (ars)

Halaman 15

BPK akan Telusuri Pengadaan Alat Praktik SMK Se-NTB

Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpeluang menelusuri pengadaan alat praktik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se NTB. Rencana itu akan dilakukan pada audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) beberapa bulan lagi. ‘’Coba nanti pas audit LKPD kami cari informasi,’’ kata Kepala BPKP NTB, Wahyu Priyono, S.E.,M.M.,Ak.,CA kepada Suara NTB akhir pekan kemarin. Rencana audit itu terkait pengaduan yang disampaikan ke Inspektorat Provinsi NTB sebelumnya, soal pengadaan alat praktikum SMK se NTB senilai miliaran rupiah. Realisasi anggaran alat praktik ini pada Desember 2017, menurut Wahyu Priyono, teknis pelaksaan audit LKPD pada triwulan pertama tahun 2018, yakni sekitar Bulan Februari sampai April mendatang.

Pengaduan itu disampaikan Masyarakat Anti Korupsi (Maki) NTB kepada Inspektorat terkait pengadaan 21 paket kegiatan pengadaan alat alat dan kelengkapan praktik siswa SMK se NTB. Nilai proyek untuk satu perusahaan pemenang lelang, paling rendah Rp 199 juta untuk pengadaan alat kecantikan, tertinggi dengan nilai Rp 3,7 miliar untuk pengadaan kapal penangkap ikan untuk alat praktik. Sumber anggaran diketahui dari Dirjen Pendidikan Nasional yang membidangi sekolah menangah.

Meskipun anggaran ini bersumber dari pemerintah pusat, namun Wahyu Priyono memastikan bisa masuk kewenangannya untuk melakukan audit. Sepanjang anggaran itu dikelola pemerintah daerah, termasuk dalam bentuk hibah. Diketahui dalam catatan Suara NTB sebelumnya, setelah penganggaran dari pusat, pengadaan perangkat praktikum ini dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Ditandai dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat

oleh pejabat di Dikbud NTB. “Ada (kewenangan audit), selama sudah dihibahkan ke daerah atau dikelola oleh daerah,” jelasnya. Ditanya kemungkinan pengadaan alat praktikum ini dilaporkan masyarakat sebagai bahan audit? Menurutnya, itu hanya opsi. Namun soal kewenangan, bisa langsung dilakukan audit oleh pihaknya, tanpa harus menunggu laporan atau pengaduan. Ketua Maki NTB, Heru Satriyo mengungkapkan keinginannya mengadukan temuannya itu ke BPK, setelah sebelumnya meneruskan aduan itu ke Inspektorat NTB. “Sesuai tupoksi BPK, dimana BPK harus lakukan audit pelaksanaan pengelolaan anggaran tiga bulan setelah pencai-

ran proyek. Artinya, sudah seharusnya tanpa kami minta, BPK akan melakukan tugasnya (audit, red),” ujarnya yakin. Sebenarnya keinginan pihaknya sebatas ke Inspektorat, karena kewenangannya bersentuhan langsung dengan kegiatan di SKPD Pemprov NTB, khususnya Dikbud. Kewenangan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) sebelumnya disarankan agar mengaudit proyek itu, agar pelaksanaanya sesuai aturan dan alat alat yang sudah didatangkan bisa segera terpakai. “Kami sudah meminta kepada Inspektorat dan Dikbud, agar memberikan atensi lebih pada pengadaan ini, karena ini menyangkut kualitas pendidikan kita. Soal pengaduan ke BPK, kami akan coba komunikasikan dengan BPK,” pungkasnya. (ars)

Rajabatu Siap Jadi Garda Terdepan Menangkan Zul-Rohmi di Lobar Mataram (Suara NTB) Barisan Rakyat Jajar Karang Bersatu (Rajabatu) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), berkomitmen memenangkan pasangan Dr. Zulkieflimansyah-Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (ZulRohmi) pada Pilkada NTB 2018, di wilayah Lobar . Ketua Rajabatu, Abdul Hafizd pada wartawan, Senin (29/1) kemarin, mengatakan, bahwa pasangan Zul-Rohmi dinilai paling layak untuk menjadi Gu-

bernur dan Wakil Gubernur NTB 2018-2023 menggantikan TGB-Amin. ‘’Pasangan ini sangat sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat NTB dan Zul-Rohmi memenuhi harapan untuk melanjutkan ikhtiar TGB. Mereka sama-sama masih muda namun sudah memiliki pengalaman yang tidak diragukan lagi,’’ ujarnya. Selain itu, Dr. Zul juga dinilai sebagai sosok yang humble, mudah bergaul dan sangat menguasai kultur dan bu-

daya masyarakat NTB yang heterogen. Oleh karena itu, Hafidz melihat Zul-Rohmi adalah pasangan representatif dari kualitas masyarakat NTB. Mereka memiliki wawasan pendidikan yang luas, tingkat kecerdasan yang tinggi dan lahir dari kalangan beragama yang kuat. Pasangan Zul-Rohmi juga merupakan perpaduan antara politisi-akademisi dan mereka mewakili gender dari segi keterwakilan dan mereka sama-sama peduli pada pen-

didikan. ‘’Paket Zul-Rohmi memiliki atensi dan kepedulian yang kuat untuk memajukan dunia pendidikan di NTB agar sejajar dengan provinsi lain yang sudah maju,’’ tandasnya . ‘’Sosok Dr. Zul yang memiliki berpengalaman dan networking di tingkat nasional maupun level internasional. Akan memudahan ia membangun NTB lebih cepat, untuk menggalang investasi maupun kerjasama strategis lainnya,’’ katanya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

Abdul Hafizd

Gubernur Ancam Serahkan ke Kejaksaan Dari Hal. 1 Angka tersebut merupakan hasil penjualan saham sebesar 6 persen PT. DMB yang merupakan milik Pemprov NTB, Pemda Sumbawa dan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan komposisi kepemilikan saham 40 persen pemprov, 40 persen Pemda KSB dan 20 persen Pemda Sumbawa. Chairul mengataka,n faktanya memang uang hasil penjualan saham sebesar Rp 400 miliar belum masuk ke kas daerah. Uang hasil penjualan saham yang menjadi hak tiga Pemda itu harus segera diselesaikan oleh PT. DMB. Menurut Chairul, gubernur selama ini berpikir masalah pem-

bayaran hasil penjualan saham itu telah selesai tetapi ternyata belum tuntas. Sehingga, kata Chairul, gubernur meminta PT. DMB dan MDB untuk segera menuntaskan pembayaran hasil penjualan saham tersebut. Paling lambat, uang hasil penjualan saham sekitar Rp 400 miliar tersebut harus tuntas, Jumat, 16 Februari mendatang. “Dan PT. DMB maupun MDB harus punya iktikad baik menyelesaikan itu. Tentu Pemprov akan melihat perkembangan yang ada sampai tanggal 16 Februari itu. Kalau memang tidak ada iktikad baik atau belum sampai 16 Februari. Maka pemerintah provinsi akan meng-

gunakan mekanisme lain, meminta bantuan kepada aparat, Jaksa Pengacara Negara (JPN) apabila sampai dengan tanggal 16 februari itu tidak ada iktikad baik,” katanya. Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH menambahkan gubernur memerintahkan supaya uang hasil penjualan itu harus tuntas maksimal sampai 16 Februari mendatang. Jika lewat dalam tenggat waktu itu maka akan diserahkan ke kejaksaan sebagai JPN. Menurut Agus, hal ini sebagai bentuk keseriusan gubernur menyelesaikan persoalan ini. “Jadi, gubernur menyerahkan kepada kejaksaan itu menunjukkan kese-

Belum Semantap Komoditas Jagung Dari Hal. 1 Orang nomor satu di NTB ini mengatakan komoditas tebu yang ditanam petani hanya bergantung kepada pabrik gula, PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yanga ada di sana. Hasil tebu yang ditanam petani tidak dijual ke mana-mana, melainkan ke perusahaan. Sementara, kata gubernur, pabrik gula milik PT. SMS itu baru beroperasi sekitar satu tahun. Dari sisi kapasitas produksi memang masih belum besar. Kemudian penanaman tebu di masyarakat sekitar juga relatif masih baru. “Sekarang dalam proses untuk terus diperbaiki,” katanya. Apakah penyebab banyaknya petani tebu yang beralih menanam jagung akibat persoalan harga? Gubernur

mengatakan, perusahaan sudah punya rentang harga yang memadai bagi para petani tebu. Informasi yang didapat bahwa memang ada fluktuasi harga tebu di lapangan. “Itu yang kita pantau melalui Dinas Pertanian. Tapi intinya itu (tanaman tebu) masa depan yang luar biasa juga. Karena kebutuhan gula nasional kita juga terus meningkat,” paparnya. Terkait dengan produksi jagung, gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini menyebutkan pada 2017 lalu, angkanya mencapai 2,1 juta ton. Terjadi peningkatan produksi lebih dari 90 persen lebih dibandingkan tahun 2016 yang hanya 1,2 juta ton. “Jadi sekitar 900 ribu ton peningkatannya. Itu peningkatan secara persentase tertinggi di Indonesia,” ucapnya.

Ke depan, kata TGB, melalui ekstensifikasi dan perluasan areal tanam, produksi jagung NTB akan terus meningkat. Menurutnya, masa depan pengembangan jagung di NTB masih sangat terbuka lebar. Potensi yang dimiliki daerah ini bukan hanya jagung. Tetapi juga beras yang secara konsisten terus menyuplai kebutuhan nasional. NTB juga menyuplai cabai ke beberapa daerah di Jawa serta bawang merah. ‘’Kemudian juga kita mulai lagi mengembangkan bawang putih. Itu selain ada komoditas yang berkembang secara musiman, yaitu tembakau virginia. Yang juga masih mungkin untuk ditingkatkan kapasitasnya. Saya pikir ke depan NTB akan selalu menjadi sentra untuk produksi pertanian dan hortikultura di Indonesia,” katanya. (nas)

riusan,” katanya. Jika persoalan itu telah diserahkan maka kejaksaan yang akan melakukan penagihan. Kejaksaan juga dapat mengambil langkah-langkah hukum berkaitan dengan temuan mereka. “Jika sampai 16 Februari tidak ada, gubernur akan mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang akan disampaikan kepada Kepala Kejati NTB selaku Jaksa Pengacara Negara. Untuk mewakili gubernur dalam hal proses penagihan,” terangnya. Mantan Inspektur Inspektorat NTB ini, pelibatan kejaksaan untuk membantu pemerintah daerah untuk melakukan penagihan terhadap piu-

tang daerah dibenarkan aturan yang berlaku. Namun, dengan adanya perintah gubernur yang memberikan deadline kepada PT. DMB segera menyelesaikan masalah ini akan lehbih cepat selesai. Beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT. DMB, H. Andy Hadianto, SH, MM menyebutkan perusahaan daerah ini menerima hasil penjualan saham dari Multi Capital atau PT Multi Daerah Bersaing (MDB) sebesar Rp 718 miliar. Dengan rincian deviden tahun buku 2012 Rp 87.468.360.000, advance deviden tahun buku 2013, 2014 dan 2015 sebesar Rp 161.232.000.000, dan nilai investasi pada perusahaan asosiasi Rp 469.299.640.000. (nas)

Kawasan Kelas Dunia Dari Hal. 1 “Kita kan ingin membangun sutau kawasan itu menjadi kawasan kelas dunia. Jadi kerapian, ketertiban itu harus jadi perhatian pokok,” kata Chairul ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/1) siang. Untuk pembangunan lapaklapak bagi UMKM menjadi tanggung jawab ITDC. Sementara Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) akan membantu dari sisi pelatihan, peningkatan kualitas produk, desain dan sebagainya. Ia mengatakan, saat ini masih dilakukan penataan di KEK Mandalika. Chairul mengatakan, keberadaan pusat UMKM atau pasar seni di KEK Mandalika menjadi solusi terhadap banyaknya pedagang asongan yang selama ini mengejar-ngejar pembeli. ‘’Itu tanggung jawab ITDC

untuk menyediakan space bagi pedagang lokal, pedagang asongan,’’ tandasnya. Informasi yang diperoleh, sebanyak 500 UMKM lokal akan diprioritaskan mendapatkan lapak di KEK Mandalika. Para pedagang kecil yang berasal dari kawasan Kuta akan diprioritaskan memperoleh lapak untuk mencegah munculnya gejolak. Jumlah lapak yang dibangun di sentra UMKM KEK Mandalika sekitar 500 unit. Sentra UMKM ini akan diperuntukkan bagi 500 pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan pariwisata nasional tersebut. Para pelaku UMK di kawasan Kuta yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Jika ada sisa dari 500 lapak tersebut baru kemudian diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang beraada di luar daerah Kuta. (nas)

Polda NTB Usut Event Lombok Marathon Dari Hal. 1 Bagaimana para atlet dari dalam dan luar negeri melakukan protes, hanya karena belum mendapat medali dan kaos dari panitia. ‘’Ini memalukan. Ini tidak boleh terjadi. Saya sayangkan NTB jadi ternoda,’’ sesal Kapolda di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Senin (29/1). Semakin miris ketika Kapolda melihat Wakil Gubernur diprotes oleh peserta dari daerah lain. Dalam konsep kegiatan yang diketahui Kapolda, seharusnya peserta begitu sampai finish diberikan medali dan kaos. Namun sampai pukul 09.30 Wita, belum ada penyerahan sesuai dijanjikan. ‘’Saya akhirnya terpaksa ikut campur urus ini. Kita tampilkan sebagian peserta, kita berikan medali. Kalau tidak begitu, bisa konflik besar, sebab ini 5.000 orang hadir,’’ sebutnya. Karena melihat ada indikasi masalah pada penyelenggaraan itu, ia memerintahkan langsung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) untuk mengusut. Sejumlah pihak dipanggil dan dim-

intai keterangan malam setelah acara, termasuk Ketua KONI NTB, Andy Hadianto. “Malam itu juga, panitia kita periksa,” sebutnya. Namun delik yang dijerat dalam penyelidikan awal itu belum diungkapkan. Menurut Kapolda, masih dalam konteks penyelidikan awal terkait besarnya pungutan para peserta, dicocokkan dengan pengumuman panitia dan realisasi, sesuai pengumuman di website dunialari.com. Karena ada hubungannya dengan website, maka penelusuran akan melibatkan Ditreskrimsus. Selanjutnya akan ditelusuri dalam website itu berupa kampanye kegiatan, pendaftaran, serta besaran pungutan. ‘’Itu nanti lanjutan ke Ditreskrimsus, Cybercrime, mereka harus buka web dunia lari itu,” jelasnya. Kapolda menginginkan, dengan proses hukum itu, akan mengungkap kemungkinan unsur pidana atau tidak. Bagaimana kemungkinan menelusuri penggunaan APBD? ‘’Itu kita akan cek juga nanti,’’ tandasnya. Di luar itu, kejadian ini

menjadi bahan evaluasi khusus pihaknya bersama Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. Dia meminta kepada jajarannya untuk memperketat izin kegiatan, khususnya event nasional. Penekanan itu juga disampaikan ke Pemkot Mataram. ‘’Kalau tidak benar, jangan dikasi izin,’’ tegasnya. Baginya, peristiwa ini adalaah benih konflik, jika tidak diredam akan membias, apalagi melibatkan warga dari daerah lain pesertanya. Ia membayangkan ketika protes atlet meledak, kemudian dimasuki provokasi, maka bisa memicu konflik yang memperparah citra daerah. KONI Siap Diperiksa Ketua KONI NTB Andy Hadianto mengaku kooperatif jika memang penyelenggaraan Lombok Marathon 2017 itu diusut Polda NTB. Bahkan sebelumnya, ia mengaku sudah diperiksa penyidik Polda NTB, terkait kegaduhan peserta kegiatan itu. ‘’Memang benar saya dan beberapa panitia lainnya dimintai keterangan. Saya sudah berikan keterangan dan

jelaskan persoalannya seperti apa,” ujarnya di Mataram, Senin (29/1). Penyidik menanyakan juga soal sumber anggaran. Meski tidak menyebutkan besaran anggaran yang digunakan dalam kegiatan itu, namun ia mengaku dana yang dipakai kurang, memaksanya merogoh kocek sendiri. Bahkan ia balik mempertanyakan jika uang dari peserta cukup besar. ‘’Siapa bilang kalau 4.000 peserta bayar semua? Biaya pendaftaran yang Rp 650 ribu itu dibayar oleh 1.300 orang, sisanya gratis. Yang bilang saya dapat uang sampai Rp 3 miliar itu keliru,’’ tegasnya. Setidaknya 4.000 ribu peserta yang mengikuti kegiatan Lombok Marathon itu. Ini merupakan Lombok Marathon kedua yang diselenggarakan. Pada awalnya Lombok Marathon kedua ini akan diselenggarakan pada 3 Desember 2017. Namun karena terjadi erupsi Gunung Agung, kegiatannya pun ditunda hingga 28 Januari lalu. Hanya saja kegiatan ini berakhir ricuh karena adanya ket-

erlambatan pembagian medali. “Memang betul ada keterlambatan pembagian medali. Itu karena medali yang akan dibagikan baru tiba pada pukul 09.00 Wita. Itulah yang membuat suasana di finish menjadi ricuh,” ujarnya. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap rekanan yang menjadi event organizer kegiatan ini, yaitu dunialari.com. Meski demikian, pihaknya juga berharap bagi peserta yang belum mendapatkan medali agar kembali melaporkan diri. Sebab masih ada 100 medali yang belum dibagikan kepada finisher. ‘’Intinya kemarin itu para peserta tidak sabar. Begitu medali datang dan ditaruh di salah satu tenda, peserta datang dan suasana menjadi ribut. Akhirnya kita bariskan dan bagikan secara tertib,’’ ujarnya. Berkaitan dengan keterangan yang diberikan di Polda NTB, ia berharap semuanya menjadi jelas. Setelah memberikan keterangan dan kronologi kejadian, ia juga berharap tidak ada lagi berita buruk tentang kegiatan lari tersebut. (ars/lin)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 30 Januari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Beragam Acara Menarik di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB) Selalu ramai dan kreatif, Golden Palace Hotel Lombok menyuguhkan acara-acara terbaik bukan hanya untuk para tamu yang menginap, tetapi juga untuk para tamu yang datang sekadar menghabiskan waktu untuk bersantai ataupun menyantap hidangan. Berikut adalah pilihan event di Golden Palace Hotel Lombok yang dapat dinikmati dari sore hingga malam hari. Di setiap hari Rabu diadakan “Chillin Coustic” yaitu acara musik yang dikhususkan untuk musik Akustik. Setiap hari Jumat para tamu akan dihibur oleh penampilan penyanyi dengan beragam lagu – lagu pilihan dalam acara T.G.I.F. (Thanks God It’s Friday), dan untuk akhir pekan penampilan band akan mengisi acara Sunset Sensation untuk menemani para tamu menikmati indahnya matahari terbenam dari Lantai 12 yang terkenal dengan indahnya pemandangan Kota Mataram serta pantai dan pegunungannya. Barbeque Chill & Grill akan melengkapi acara musik bagi para pecinta kuliner dengan

(Suara NTB/ist)

KOTA MATARAM - Roof Top Garden di Lt. 12 Golden Palace Hotel Lombok dengan pemandangan Kota Mataram di malam hari. Dari ketinggian ini pula dapat disaksikan pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari. menyediakan olahan ayam, sapi, maupun seafood Barbeque yang tersedia di Roof Top Garden Lt.12. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan semua pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang sangat

lengkap seperti Skylounge Lt.11 dan Roof Top Garden Lt. 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta Pantai, Pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com.(r)