Edisi 24 November 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

JUMAT, 24 NOVEMBER 2017

H.Komari Subakir

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Dirut Bank NTB : Persiapan dan Pelaksanaan Konversi Komprehensif dan Governance KONVERSI kegiatan usaha bank merupakan proses transformasi yang membutuhkan persiapan yang komprehensif baik pada sisi internal maupun eksternal bank. Salah satu aspek yang dinilai penting dalam persiapan konversi ini adalah pengondisian dan peningkatan pemahaman berbagai pihak yang berkepentingan mengenai perbankan syariah agar proses transisi berjalan dengan baik, menjamin sustainability dan dapat mewujudkan harapan positif dari transformasi yang dilakukan.

Hal ini senada dengan arahan pihak otoritas pada awal persiapan konversi yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 31 Oktober 2016 bahwa pelaksanaan konversi usaha bank menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Agar dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan terlebih dahulu menyusun suatu kajian yang komprehensif terkait preferensi nasabah dan potensi pasar serta preferensi dan harapan masyarakat pengguna layanan perbankan di Provinsi NTB. Menurut Direktur Utama Bank NTB, Ir. H. Komari Subakir, MM hal ini dipandang sangat penting agar bank memiliki keyakinan yang didasari kajian sehingga sustainability usaha bank dapat terjaga dengan baik. Bersambung ke hal 15

16 HALAMAN NOMOR 212 TAHUN KE 13

Sekda NTB Ajak Masyarakat Dukung Konversi Bank NTB SEKDANTB,Ir.H.RosiadyH.Sayuti,M.Sc, Ph.D mengajak seluruh elemen masyarakat NTB untuk berhijrah ke ekonomi syariah. Menyusul semakin kukuhnya semangat pelaksanaan konversi penuh Bank NTB dari usaha konvensional ke syariah. Hijrah ini berlaku untuk semua, bukan untuk satu kalangan agama saja. Karena terbukti di berbagai negara dengan mayoritas non muslimpun, ekonomi syariah dikembangkan secara massif. “Saya mengimbau kepada seluruh warga NTB untuk hijrah dari konvensional ke syariah. Karena terbukti keuangan syariah sangat tangguh menghadapi krisis,” imbaunya.

Berangkat dari hasil kajian yang disampaikan oleh dua pakar terkemuka ekonomi syariah, Dr. Syafii Antonio dan Dr. H. Yuslam Fauzi, SE, MBA dan Dr. Muhammad Syafii Antonio (Nio Gwan Chung). Di perkuat dengan data yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, bahwa keuangan syariah baik secara global, nasional, Bersambung ke hal 15

H. Rosiady H. Sayuti

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Soal Radikalisme dan Intoleran

Presiden Tunggu Rekomendasi Munas dan Konbes NU Mataram (Suara NTB) Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), menunggu hasil-hasil rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) yang dilaksanakan di Mataram, sejak 23-26 November 2017. Dalam Munas dan Konbes NU yang dipusatkan di Islamic Center, akan membahas persoalan radikalisme dan paham intoleran. Kemudian soal investasi dana haji untuk proyek insfrastruktur, penggunaan frekuensi publik, Islam dan penyandang disabilitas serta redistribusi aset. ‘’Pak kiai, kami mohon nantinya bisa dibahas yang disampaikan, rekomendasi-rekomendasi terutama yang berhubungan dengan pemerintah dan kami bisa menindaklanjuti. Terutama terkait dengan gerakan radikalisme dan paham intoleran,” kata Presiden saat membuka Munas dan Konbes NU di Islamic Center, Kamis (23/11) sore kemarin. Ia mengatakan, Indonesia merupakan contoh negara yang dapat merawat dan menjaga toleransi. Meskipun Indonesia terdiri dari 714 suku yang berbeda-beda agama, namun

TO K O H

masyarakatnya tetap bersatu. Bahkan, kata Jokowi, Presiden Afganistan sangat kagum dan ingin melihat Indonesia secara langsung. Pasalnya, negara yang berada di Timur Tengah itu, hanya memiliki tujuh suku, tetapi sampai sekarang masih berperang. Perang di Afganistan telah berlangsung selama empat dekade terakhir, sejak 1973. Bahkan, Presiden Afganistan, kata Jokowi meminta Indonesia dapat menjadi mediator dalam konflik yang terjadi di negara tersebut. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humassetdantb)

DIBUKA - Presiden Jokowi secara resmi membuka Munas dan Konbes NU di Mataram Kamis (23/11) kemarin, ditandai dengan pemukulan gendang beleq.

Presiden Kunjungi Ponpes NW Anjani dan Makam Maulana Syeikh di Pancor

Soal Tol Lembar-Kayangan JANJI Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 yang akan membangun jalan tol port to port Lembar - Kayangan hingga kini belum ada kepastian terealisasi. Presiden mengaku belum menerima hasil kajian Kementerian PUPR yang ditugaskan mengkaji rencana pembangunan jalan tol tersebut. ‘’Sudah saya perintahkan ke Menteri PU untuk dilihat, untuk dikaji di lapangan. Tapi belum lapor ke saya,’’ kata Jokowi dikonfirmasi usai membuka Munas dan Konbes NU di Islamic Center NTB, Kamis (23/11) sore kemarin. Ia berjanji akan menanyakan hasil kajian yang dilakukan Kementerian PUPR. Jika sudah dilaporkan kepadanya, presiden menegaskan pasti akan segera membuat keputusan. Ditanya mengenai pandangan Kementerian PUPR yang menyebut pembangunan tol itu belum urgen, Bersambung ke hal 15 H. Joko Widodo (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Buku dan Seragam Sekolah MENTERI Sosial (Mensos), Hj. Khofifah Indar Parawansa mengaku sudah menerjunkan tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) sejak dua hari lalu. Mengenai kebutuhan anak-anak korban banjir yang membutuhkan buku dan seragam sekolah, Khofifah berjanji akan mengkomunikasikannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal tersebut ditegaskan Mensos dikonfirmasi usai memberikan pengajian kepada Muslimat NU di Islamic Center NTB, Kamis (23/11). Bersambung Hj. Khofifah Indar Parawansa ke hal 15 (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) Presiden Ir.H.Joko Widodo (Jokowi) dalam rangkaian kunjungan kerjanya selama dua hari di NTB, mengawalinya dari Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan (NW) Anjani di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis (23/11). Presiden didampingi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tiba di Anjani, mengenakan busana kain sarung dipadukan kemeja putih dan jas warna hitam. Disambut Bupati Lotim, H. Moch. Ali BD dan Pengurus Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani, Ummi Hj. Sitti Raihanun bersama Pengurus Besar NW Anjani lainnya, diantaranya H.Lalu Gde Wirasakti Amir Murni, Tuan Guru H.Lalu Gde Muhammad Zainuddin Atsani, Lalu Gde Syamsul Mujahidin, Dr.H.Lalu Muhyi H.Abidin beserta istri masing-masing dan

para Masyaikh Mahad PBNW Anjani. Sekitar 15 menit Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan Pengurus Besar (PBNW) Anjani di ruang transit Kantor Sekretariat PBNW Anjani. Usai silaturahmi kemudian didampingi Gubernur NTB dan Ummi Hj. Sitti Raihanun beserta sejumlah Pengurus PBBW Anjani lainnya, Presiden berjalan kaki menuju Aula Ponpes yang berjarak sekitar 50 meter di sebelah barat kantor sekretariat tersebut. Di tempat itu, presiden disambut salawat Nahdlatain oleh ribuan santri/ santriwati yang sejak pagi sudah antusias menanti kedatangan Presiden RI yang merakyat tersebut. Dalam pidatonya Presiden Jokowi mengungkapkan, sudah cukup lama ingin berkunjung di Ponpes Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani ini. Bersambung ke hal 15

ZIARAH - Presiden Jokowi bersama Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi dan istri Hj.Erica Zainul Majdi, Pengurus Yayasan Hamzanwadi, Ummi Hj. Sitti Rauhun didampingi, TGH. Lalu Gde M. Ali Wirasakti Amir Murni dan Hj.Sitti Rohmi Djalilah saat berziarah ke makam Maulana Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Presiden Jokowi didampingi Gubernur NTB,TGH.M.Zainul Majdi saat bersilaturahmi ke Ponpes Nahdlatul Wathan Anjani disambut Pengurus Pondok Pesantren Syeikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani, Ummi Hj. Sitti Raihanun bersama Pengurus Besar NW Anjani lainnya.

2018, Presiden Pastikan Infrastruktur KEK Mandalika Diperbaiki Mataram (Suara NTB) Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) memastikan pembangunan infrastruktur jalan dari Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika akan dilakukan pada 2018 mendatang. Selain itu, pembangunan pasar cinderamata, restoran dan warung untuk rakyat kecil juga akan di bangun di KEK Mandalika. ‘’Mulai tahun depan jalan akan diperbaiki. Kemudian pasar cinderamata akan diperbaiki. Trotoar akan diperbaiki,” kata Jokowi ketika dikonfirmasi usai membuka Munas dan Konbes NU di Islamic Center, Kamis (23/11) sore. Presiden menambahkan, bukan saja infrastruktur jalan yang akan diperbaiki. Tetapi juga fasilitas bagi masyarakat untuk berjualan di KEK Mandalika. “Yang

untuk resto, warung, untuk rakyat juga akan disiapkan. Mulai tahun depan,” ucapnya. Mengenai jumlah anggaran yang disiapkan, Jokowi menyatakan tidak hafal. “Ndak hafal (anggarannya),” cetusnya. Tahun 2018, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan membangun jalan arteri atau peningkatan (existing) jalan yang ada saat ini dari LIAKEK Mandalika. Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan semula akan dibangun jalan by pass. Diundurnya pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika itu, kata Ardhi karena didasarkan hasil kajian yang ada. Ternyata, akses jalan yang diusul-

kan tersebut menurut penilaian Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR masih sejajar dan masih dekat. ‘’Sehingga harus dicarikan alternatifnya, akses by pass LIA-Kuta ini apakah di sebelah timur atau baratnya yang existing sekarang,’’ katanya, belum lama ini kepada Suara NTB. Meskipun jalan yang akan dibangun berupa jalan arteri, lanjut Adhi, lebarnya standar jalan nasional dengan lebar penampang jalan sekitar 11 meter. Di mana sisi sebelah kiri dan kanan jalan dengan lebar 2 meter dibuat bahu jalan yang diperkeras dengan beton. ‘’Tapi tetap satu jalur, dua lajur. Tetapi dia dipastikan geometri, penampang jalannya 11 meter sesuai dengan standar jalan nasional dari bandara sampai

Kuta. Itu yang diupayakan dalam dua tahun ke depan, mulai 2018,” ucapnya. Ardhi menambahkan, untuk pembangunan jalan arteri LIA-KEK Mandalika ini anggarannya dipastikan sudah masuk pada 2018. Untuk mengejar pengembangan KEK Mandalika, ada upaya jangka pendek dan jangka panjang. ‘’Yang jalan by pass itu belakangan. Yang ada sekarang dibetulkan, dibangun jalan arteri,’’ imbuhnya. Pertimbangannya, lanjut Ardhi, dalam dua tahun ke depan fasillitas yang sudah dibangun di KEK Mandalika baru Hotel Pullman dan Club Med. Artinya, dengan membangun jalan arteri tersebut saja sudah cukup. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan arteri itu sekitar Rp 200 miliar. (nas)

SUARA NTB Jumat, 24 November 2017

Gunakan Kontainer Khusus UNTUK menampung sampah masyarakat yang semula ditaruh di TPS, sejak beberapa bulan terakhir kelurahan Pagutan Timur menggunakan kontainer sampah sendiri untuk menampung sampah. Menurut lurah Pagutan Timur, Irfan Syafindra, hal itu dilakukan untuk mengatasi keluhan atas keberadaan TPS sebelumnya. “TPS sebelumnya berada di depan sekolah dasar yang menemui beberapa kendala, seperti pengangkutan yang sering terlambat sehingga terjadi penumpukan sampah,” terangnya saat ditemui di ruangannya, Kamis (23/ (Suara NTB/uul) 11). Irfan mengatakan penumIrfan Syafindra pukan itu menimbulkan bau yang diprotes oleh pihak sekolah karena mengganggu mereka. “Makanya kami menutupnya, kemudian depo sampah kami alihkan ke tempat lain yang juga kemudian diprotes warga sana karena sampah jadi menumpuk,” tukasnya. Oleh karena itu, dirinya berinisiatif meminta adanya kontainer mini kepada dinas Lingkungan Hidup untuk ditempatkan di tiap lingkungan. “Tetapi hanya disanggupi hanya dua dump mini yang tidak cukup menampung sampah warga karena digunakan oleh semua lingkungan,” kata Irfan. Sehingga dump mini tersebut kemudian diganti dengan kontainer yang berukuran lebih besar sebagai tempat menampung sampah warga. Kontainer tersebut sudah mulai digunakan sejak pertengahan tahun ini. “Penempatannya pas di depan kantor kelurahan karena tidak ada tempat lain yang bisa digunakan,” ujarnya. Dengan adanya keberadaan kontainer tersebut, kata Irfan, mampu membuat pengangkutan sampah menjadi lebih efektif. “Kami mulanya menerapkan waktu mulai siang sampai sore untuk membuang sampah, tetapi sekarang diganti menjadi pagi sampai pagi lagi,” jelasnya. Hal ini dilakukan karena tidak hanya warga Pagutan Timur saja yang membuang ke situ, tetapi dari wilayah lain juga. “Kita tidak bisa melarang mereka untuk membuang di sini karena tidak bisa terus-terusan kita pantau,” kata Irfan. Tetapi pihak kelurahan telah menyiapkan petugas yang nantinya membersihkan jika terjadi penumpukan sampah di sekitar kontainer. “Sampah dari kontainer ini diangkut setiap hari agar tidak menumpuk,” jelasnya. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Proyek Balai Budaya di Pagutan Diduga Mangkrak Mataram (Suara NTB) Proyek balai budaya di kompleks ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, diduga mangkrak. Balai kebudayaan dibangun dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Pariwisata sejak 2016 lalu. Kemudian, dilanjutkan pembangunan tahap kedua dari sumber anggaran sama. Pantauan Suara NTB, Kamis (23/11) menunjukkan, balai budaya tersebut baru rampung bagian pondasi, tiang, lantai (tanpa keramik) dan bagian atap. Bagian atap ini pun hanya sebagian yang telah tertutup. Sedangkan, bagian tengah belum rampung. Pembangunan tahap pertama pada tahun 2016, balai budaya dikerjakan oleh CV. Utama dengan nilai kontrak Rp 1.747.320.000, dari pagu anggaran Rp 2,06 miliar lebih. Tahap kedua dikerjakan oleh CV. Soloh dengan nilai kontrak Rp 1.074.914.000,00 dari pagu anggaran Rp 1.375.000.000,. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latief Najib membantah proyek balai kebudayaan

tersebut mangkrak. Ia menjelaskan, jika pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dikerjakan di tahun 2016, dengan membuat bencingah agung. Bangunan itu nanti ada fasilitas lain. Seperti balai lauk, balai daye dan masjidnya. Sementara, pembangunan pada tahap kedua ini hanya penyempurnaan pekerjaan tahap pertama saja. “Ndak mangkrak. Tetap jalan kok. Nanti dilanjutkan pembangunan di 2018,” jawab Latief. Pembangunan balai kebudayaan berdasarkan prediksi kebutuhan anggaran mencapai Rp 3 - 4 miliar. Tetapi setelah perubahan harga kebutuhan anggaran menjadi Rp 5 miliar. Kata dia, proyek ini akan tetap dilanjutkan tahun

berikutnya. Dijelaskan, struktur bisa dikerjakan bagian atap, pondasi serta ornamen. Ornamen membutuhkan anggaran cukup besar. Pada pengerjaan tahun ini, tidak bisa menyelesaikan secara keseluruhan. Hanya, bagian atap balai lauk dan balai daya bisa dikerjakan akibat keterbatasan anggaran. “Iya,kita hanya bisa selesaikan pondasi dan bagian atapnya. Karena, duitnya tidak ada,” tambahnya. Karena lokasi balai budaya berada di kawasan RTH Pagutan, fasilitas penunjang tidak hanya dibuat oleh Dinas Pariwisata. Tetapi ada program dari Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

(Suara NTB/cem)

BELUM RAMPUNG - Bangunan Balai Budaya di Kompleks RTH Pagutan Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan Timur, yang belum selesai pengerjaannya. Bangunan ini dikerjakan dua tahap dengan total anggaran Rp 3 miliar lebih. Akan tetapi, belum juga rampung. Terkait pengerjaan tahap kedua balai budaya mendapatkan catatan dari Pokja? Latief mengakui koreksi itu. Menurut dia, wajar ada koreksi karena secara keseluruhan belum selesai. Contohnya, atap

bencingah agung harus paripurna. Tetapi ini tidak bisa dilakukan karena anggarannya tidak cukup. Demikian pula, pemasangan keramik tidak bisa dilakukan karena atap tidak sempurna. (cem)

Awasi Perizinan RAPAT kerja Komisi I dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram dalam rangka pembahasan RAPBD 2018 dimanfaatkan untuk meminta komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut mengawal produk mereka. ‘’Tentunya bagaimana DPMPTSP ini lebih mengawasi bangunan-bangunan yang jadi lebih dulu namun izinnya belum ada,’’ kata anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara kepada Suara NTB di ruang kerjanya, kemarin. (Suara NTB/fit) Tidak hanya itu, DPMPTSP I Nyoman Yogantara juga diharapkan mengawasi pembangunan yang tidak sesuai dengan izin yang diajukan. Harapan ini menyusul fenomena tersebut kerap dijumpai di lapangan. Menurut Yoga banyak hal yang memicu pelanggaran tersebut. Selain karena unsur ‘’main mata’’ antara masyarakat yang mengajukan izin dengan petugas, juga karena lemahnya pengawasan. Yoga melihat celah-celah kecurangan terkait perizinan, seolah sudah menjadi ‘’budaya’’ di Mataram. Terkait pengawasan, dia menilai bahwa koordinasi antar OPD masih lemah. Padahal, dalam penerbitan izin, DPMPTSP tidak sendiri. Ada tim yang sudah terbentuk beranggotakan lintas OPD. Seperti Perkim, PUPR maupun Satpol PP. ‘’Argumen dari Dinas perizinan bahwa ada PU juga di sana yang ikut melakukan pengawasan. Untuk itu, Komisi yang membidangi masalah perizinan ini meminta OPD terkait saling berkoordinasi. ‘’Nanti kan akan ada informasi entah dari Perkim, PU kepada DPMPTSP kemudian ditelusuri ke bawah,’’ ungkap Yoga. Anggota Dewan dari Fraksi PDIP ini menyayangkan masih adanya sikap saling menyalahkan atau saling lempar tanggung jawab antar OPD. ‘’Seperti hotel yang di jalan Pancausaha. Izinnya apa, jadinya apa. Padahal itu di jalan besar, kok bisa lolos,’’ sesalnya. Dikatakan Yoga, izin-izin di Mataram terkesan masih bisa dinego. ‘’Bangunan jadi duluan, izinnya bisa menyusul belakangan,’’ ujarnya. Kedepan, ia berharap kejadian-kejadian tidak terulang kembali. ‘’Makanya nanti harus dilihat betul. Kalau izinnya rumah ya rumah. Kalau toko ya toko,’’ tegasnya. Yoga mengimbau, DPMPTSP tidak sekadar mengeluarkan ini. Semestinya, lanjut anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini, setelah izin diterbitkan, harus terus dilakukan pengawasan. Jangan sampai karena lengah, pembangunan yang dilakukan masyarakat tidak sesuai peruntukkan. Sehingga, saran Yoga, perizinan yang sudah diterbitkan agar dipublikasikan secara terbuka. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan. (fit)

(suara NTB/dok)

CEGAH PENUMPUKAN - Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menerjunkan sejumlah petugas kebersihan untuk mengantisipasi tumpukan sampah saat berlangsungnya Munas alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama (NU). Para petugas ini disebar di berbagai sudut yang diprediksi memproduksi sampah, seperti di sekitar Taman Sangkareang dan Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center.

Munas dan Konbes NU Berdampak Plus bagi Masyarakat Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdatul Ulama (NU) digelar 23 25 November, diharapkan memberikan dampak bagi masyarakat di Kota Mataram. Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat ramah tamah bersama seluruh tamu undangan, Rabu (22/11) malam. Ramah tamah digelar di Pendopo Walikota hadiri Walikota Mataram H. AhyarAbduh beserta Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana dan seluruh jajaran pimpinan di lingkup Pemerintahan Kota Mataram. Turut hadir Rais Aam NU sekaligus Ketua MUI Pusat, KH. Ma’ruf Amin, Ketua

Wawali Instruksikan Pijat Plus di Abian Tubuh Ditutup Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menginstruksikan tim yustisi melakukan penutupan terhadap spa disinyalir melayani pijat plus di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya. “Kalau ada bukti yang menguatkan praktik prostitusi, ditutup saja,” tegas Mohan dikonfirmasi, Kamis (23/11). Wawali mengatakan, praktik seperti ini tidak boleh terjadi di Kota Mataram. Apalagi pengusaha memiliki izin, tetapi dipergunakan dengan tidak semestnya. Seperti, praktik massageatau spa melegalkan prostitusi terselebung. Penindakan ini, menurut Wawali, Satpol PP bersama aparat kepolisian melakukan penindakan. “Tim yusitisi sama polisi turun cek,” perintahnya.

Kepala Bidang Trantibum dan Linmas Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menyampaikan, langkah konkret bisa dilakukan meminta camat dan lurah menemui pemilik rumah dan kos tersebut. Pemiliknya diberikan teguran atau peringatan untuk tidak melaksanakan kegiatan massage terselubung di tempat itu. “Bila perlu didampingi dengan Pol PP dan jangan mereka sampai ngeles,” kata Bayu. Tim yustisi terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Polres Mataram mengambil tindakan tegas. Menurut Bayu, bila perlu semua camat dan lurah melakukan hal yang sama terhadap keberadaan lokasi - lokasi mesum yang berkedok spa, massage atau salon yang ada di wilayahnya. Camat Sandubaya, L.M. Syamsul Adnan mengaku, belum mengetahui keberadaan

massage yang melayani esek - esek itu. Informasi ini akan ditelusuri dengan meminta Babinsa bersama petugas di lingkungan mengecek kebenaran informasi tersebut. “Malah baru saya dengar soal itu,” katanya Katanya, informasi sangat penting bila benar ada praktik prostitusi akan ditindaklanjuti dengan melakukan penertiban bersama tim yustisi. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menambahkan, langkah cepat dan tepat harus segera dilakukan oleh tim yustisi untuk membongkar serta menghentikan praktik tersebut. Jangan sampai tumbuh subur sehingga merusak tatanan pemerintahan serta citra pemerintah. “Silahkan saja, tim yustisi bergerak sesuai apa yang diperintahkan oleh Pak Wakil,” jawabnya. (cem)

(Suara NTB/ist)

RAMAH TAMAH - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan sambutan saat acara ramah tamah di Pendopo Walikota Mataram, Rabu (22/11) malam. Umum PBNU Said Agil Siradj, imam besar masjid Istiqlal KH. Nasaruddin Umar, beserta para pengurus besar NU se-Indonesia. Kegiatan berskala nasional yang digelar PBNU menurut Walikota, menjadi satu kehormatan bagi Kota Mataram. Khususnya dengan kehadiran para kiyai, alim ulama, dan tuan guru yang diyakini akan semakin membawa berkah bagi Kota Mataram. Pemerintah dan masyarakat memberi dukungan maksimal pada kegiatan yang dibuka oleh Presiden RI Ir H. Joko Widodo dan akan ditutup oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Sabtu (25/ 11). “Semoga Kota Mataram menjadi kota yang semakin beriman dan bertakwa, menjadi kota yang aman dan sejahtera, dan dapat mewujudkan visi misi Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya”, ucapnya. Dijelaskan, keberadaan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah ikut berperan dalam melahirkan NKRI. Katanya, NU terus memberikan kontribusi bagi kemajuan negara. Diharapkan hasil dari musyawarah nasional alim

ulama dan konferensi besar NU membawa hasil yang sangat bermanfaat dalam kehidupan keumatan maupun kebangsaan di Indonesia. Ketua Umum PBNU, Prof Said Agil Siradj mengapresiasi partisipasi Pemk Mataram mendukung berlangsungnya kegiatan Munas dan Konbes NU. Kegiatan serupa dikatakannya juga pernah diselenggarakan di NTB pada 20 tahun yang lalu dengan dukungan Gubernur NTB pada saat itu. Keberadaan NU sebagai organisasi islam terbesar yang masih solid dan bersatu, diharapkan mampu mengarahkan umat muslim, khususnya anggota NU yang tersebar di seluruh Indonesia agar dapat menunjukkan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang nyaman, damai, toleran, dan moderat. “Nasionalisme adalah bagian dari iman kepada Islam”, tuturnya. KH. Ma’ruf Amin menambahkan, NU sejak awal ingin NKRI utuh dan bersatu. Karena itu ketika membicarakan mengenai dasar negara meski dengan latar belakang yang berbeda, disepakati bahwa dasar NKRI adalah Pancasila. (cem)

Penanganan Sampah Harus Tuntas dari Hulu hingga Hilir Mataram (Suara NTB) Penanganan sampah di Kota Mataram butuh kerja keras dan partisipasi masyarakat. Dan, tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Solusi permanen penanganan sampah dari hulu ke hilir. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Kamis (23/11) menjelaskan, berbicara penanganan sampah secara permanen harus dari hulu ke hilir. Dari produsen sampai pengelolaan di tempat penampungan akhir (TPA). “Harapan kita antara hulu dan hilir tertangani dengan baik,” kata Sekda. Sekda mengakui, kesadaran masyarakat masih jadi persoalan utama dalam memerangi sampai di lingkungan. Meskipun demikian, pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup tidak boleh lelah memberikan penyadaran pada masyarakat tentang bagaimana bekerjasama dengan baik pengelolaan sampah. Katanya, kerjasama baik itu dengan diatur sistem jadwal pembuangan, sehingga petugas bisa bekerja efektif dan

efisien. Pemkot Mataram sejak lama memiliki peraturan daerah (Perda) tentang sanksi pelanggaran atau masyarakat membuang sampah sembarangan. Tetapi kata Sekda, bagaimana agar sanksi itu tidak diterapkan, melainkan dilakukan kerjasama dengan baik antara produsen dengan pemerintah selaku pelayan. “Memang ada, tapi lebih baik jangan digunakan sanksi itu,” kata Sekda. Kebijakan penganggaran penanganan sampah ini cukup besar. Anggaran itu masih belum maksimal bila berbicara rasio sarana - prasarana dengan volume sampah. Ketersedian sarpras ini akan dipenuhi bertahap, termasuk melakukan peremajaan terhadap kendaraan pengangkut sampah usianya belasan bahkan puluhan tahun. Tingginya volume sampah tersebut, mau tidak mau LH memaksimalkan pengangkutan dengan kendaraan disebut odong - odong walaupun tidak efisien. “Makanya secara bertahap dilakukan peremajaan,” tandasnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

TUMPUKAN SAMPAH - Tumpukan sampah di Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya hingga pukul 13.00 Wita, Kamis (23/11) belum juga diangkut oleh petugas dari DLH Kota Mataram.

SUARA NTB Jumat, 24 November 2017

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Gebyar Panutan Pajak

Kerjasama Provinsi – KLU Erat, Tagihan Pajak Maksimal Bupati KLU (tengah) diapit Kepala Bapenda NTB (kanan) dan Kepala Bapenda KLU (kiri)

Kepala Bapenda NTB memberikan penghargaan kepada petugas pasar

Tanjung (Suara NTB) Gebyar Panutan Pajak ke-9 yang digalakkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, terlaksana di Kantor UPTD Tanjung, Kamis (23/11). Kegiatan tersebut terselenggara dengan adanya kerjasama Bapenda Lombok Utara. Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., Anggota DPRD NTB Dapil Lobar – Lotara, H. Raden Nuna Abriadi, Kepala Bapenda NTB, Ir. H. Iswandi, unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah, serta masyarakat objek pajak baik dari hotel dan Restoran. Pada kesempatan itu pula, para penyumbang pajak diberikan penghargaan sekaligus reward untuk katagori, penyetor pajak tertinggi, terkooperatif dan tepat waktu. Penghargaan itu diberikan kepada beberapa hotel seperti The Oberoi Lombok Hotel, Aston Sunset Hotel, Gili Eco Vila, Vila Sapi, dan beberapa hotel lainnya. Kecamatan dengan angka penyumbang PBB tertinggi serta petugas penarik pajak di pasar-pasar juga memperoleh penghargaan. Kepala Bapenda NTB, Ir. H. Iswandi, pada

kesempatan tersebut mengungkapkan pekan panutan pajak memiliki satu tujuan pokok yaitu menghimpun pajak untuk dikelola demi kesejahteraan masyarakat. Ada dua komponen pajak yang menjadi sumber andalan penerimaan Pemprov NTB, yakni PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Dari Rp 1,5 triliun PAD Provinsi, setengahnya bersumber dari 2 jenis pajak tersebut. Demikian strategisnya, diharapkan dengan kondisi penerimaan negara atau penerimaan daerah dari pusat yang cenderung dinamis, dapat membantu pendapatan daerah untuk pembangunan. “Persoalan yang masih kita hadapi dari 1,3 juta kendaraan baru 52 persen pemilik yang datang membayar, pekerjaan rumah kita adalah bagaimana memaksimalkan 48 persen yang menunggak,” ungkap Iswandi. Iswandi merespon positif capaian target Pajak di Bapenda KLU dan kerjasamanya dengan Bapenda NTB melalui Kantor UPTD Tanjung. Salah satu indikator peningkatan disebutkan, bahwa pada tahun 2016

lalu anggaran untuk PKB ditargetkan sebesar Rp 8 miliar, naik menjadi Rp 9 miliar. Sementara target BBNKB naik dari Rp 13 miliar naik menjadi Rp 14 miliar. Berdasarkan potensi yang ada di KLU, Iswandi mengapresiasi penerimaan pajak yang sudah mencapai 100 persen dalam 11 bulan tersebut. Bahkan baginya, ini merupakan pertanda bahwa perekonomian di KLU semakin meningkat. Jumlah kendaraan baru terus bertambah dilihat dari jumlah BBNKB yang dimiliki masyarakatnya. Walau di sisi lain, dari 53.835 unit kendaraan di KLU diketahui sekitar 25 persennya belum datang menyetor. “Tahun lalu jumlah dana transfer Provinsi ke KLU sebesar Rp 26 miliar, sekarang dalam satu semester saja sudah mencapai Rp 31 miliar lebih. Kerjasama antara dua SKPD (Bapenda NTB dan Bapenda KLU) semakin erat. Kalau di Kabupaten lain masih Provinsi saja yang menonjol,” pungkas Iswandi. Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar mengungkapkan,

spesifik PAD KLU ditargetkan sebesar Rp 200 miliar lebih. Di usia KLU yang sudah 9 tahun, angka tersebut dianggap tinggi oleh sebagian kalangan. Sebaliknya Bupati, menganggap target tinggi tersebut merupakan sinyalemen agar SKPD di KLU bekerja lebih giat lagi. “Saya katakan kita harus berani pasang target tinggi. Tidak bisa kita hanya duduk, kipas-kipas lalu datang uang seperti tukang sate,” ujar Najmul. Di sisi lain, ia mengapresiasi keberadaan Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat, Petugas Pajak pasar dan seluruh elemen yang berkontribusi dalam menghimpun dana pajak. Sebagai ujung tombak di tingkat bawah, keberadaannya sangat penting bagi keberlangsungan pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah. Pajak kendaraan di Lombok Utara diakuinya telah mencapai angka 4 sampai 5 kali lipat dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Ini merupakan fenomena di mana masyarakat lebih banyak yang memiliki motor daripada tanah, serta kesadaran pemilik kendaraan lebih tinggi dari pemilik tanah. “Saya bersyukur dari sisi

pendapatan daerah, tiap tahun KLU melampaui pendapatan. Inilah yang menjadi alasan kita setiap tahun memperoleh Anugerah Dana Reksa dari Kemenkeu, juga sebagai salah satu Kabupaten Pengelola Keuangan Terbaik,” jelasnya. Najmul menambahkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran daerah, kabupaten/kota masih mengalami rasionalisasi dana perimbangan. Ia mempertegas, pemotongan tersebut tidak dikarenakan kinerja daerah dalam proses realisasi. Melainkan pemotongan dialami oleh semua daerah karena harus dijalankan oleh pusat untuk mengimbangi defisit. “Dengan adanya pemotongan berarti harus ada anggaran yang di-off-kan. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, untuk mengimbangi kurangnya penerimaan negara kita diminta meningkatkan penerimaan pajak dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola potensi di daerah,” demikian Najmul sembari berharap penerimaan PKB dan BBNKB di KLU terus bertambah setiap tahunnya. (ari/*)

Jajaran Bhabinkamtibmas dinilai berperan dalam penagihan pajak PKB dan BBNKB

Unsur FKPD menghadiri Gebyar Panutan Pajak

H. Iswandi

H. Najmul Akhyar

Pemda KLU menyerahkan piagam penghargaan dan hadiah kepada penyetor pajak tertinggi

H. Abdul Aziz

Diusulkan Rp 21 Miliar

NTB Perkuat Branding Kampung Cokelat di KLU Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan ikut langsung memperkuat branding kampung cokelat di Lombok Utara. Usulan dukungan anggaran juga telah di layangkan kepada Kementerian Pertanian cq Dirjen Perkebunan sebesar Rp 21 miliar untuk tahun 2018.

Husnul Fauzi (Suara NTB/dok)

Kamis, 23/11/2017

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si menyebut usulan sebesar itu untuk membangun kawasan perkebunan kakao di Desa Genggelang, Kabupaten Lombok Utara. Rencananya untuk memperkuat kegiatan dari hulu ke hilir. “Dalam waktu dekat, kami akan presentasi di Jakarta,” demikian Husnul. Pemilihan Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai kawasan kakao (coklat) menurut Husnul,

didasarkan pada potensi lahan yang tersedia mencapai 1.300 hektare. Selain itu, petani di Desa Genggelang, sudah menanam kakao sejak puluhan tahun lalu dan mengembangkannya secara turun temurun. Genggalang merupakan salah satu sentra penghasil biji cokelat di NTB, yang sudah diberikan sentuhan melalui program Gerakan Nasional percepatan revitalisasi kakao pada tahun 2008. Tanaman kakao petani bahkan sudah diberikan perlakuan sambung pucuk samping dalam rangka meningkatkan produksi. luasnya mencapai 1.300 hektar yang sudah disambung pucuk samping di wilayah Gangga. Untuk mewujudkan ka-

wasan cokelat, Pemda Kabupaten Lombok Utara, Pemprov NTB sudah menggandeng para pakar dari perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan teknologi budidaya kepada para petani. Para pihak ini akan bersinergi dalam membentuk kawasan bisnis cokelat yang lebih optimal. Husnul menambahkan, para akademisi dari perguruan tinggi juga akan membantu mendesain model kawasan kakao yang mampu menarik orang untuk berkunjung sekaligus membeli produk jadi dalam bentuk batangan coklat. “Kami ingin mendesain agar kawasan coklat itu nantinya menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Lombok Utara,” demikian Husnul mempertegas rencana besar dimaksud. dari sisi hilir, produksi cokelat batangan, akan dilakukan di sentra-sentra produksi. Misalnya di Pulau Jawa. Soal hilirisasi ini menurutnya tak mesti dilakukan di dalam daerah. Asal konsep kerjasamanya jelas, dan produk yang dihasilkan tetap mengusung kearifan lokal. Kenapa demikian? Selama ini tidak sedikit produk yang dikembangkan di dalam daerah. Tetapi tidak banyak yang muncul di pasaran. “Kita ingin produk yang dihasilkan benar-benar memiliki kualitas dari sisi rasa dan kemasan. Namun merek produk tetap menampilkan nama NTB sebagai penghasil cokelat,” demikian Husnul Fauzi. (bul)

(Suara NTB/bul)

DISKON - Amir Muslim dan Aulia membuat MoU untuk memberikan diskon kepada pengguna My BB sebesar 25 persen.

Gunakan Lombok Taksi

Beli Mutiara Dapat Diskon 25 Persen di ”Lia Pearl” Mataram (Suara NTB) Kilauan mutiara menyambut siapapun yang datang ke showroom “Lia Pearl” di Jalan Adi Sucipto nomor 77 tak jauh dari Pasar Kebon Roek, Ampenan. Beragam jenis dan kelas mutiara asli Lombok terpajang di sana. Harganya beragam, ada yang ratusan ribu per gram, ada juga yang jutaan rupiah per gram. Masuk di pintu kaca showroom Lia Pearl, pandangan kita pasti akan tertuju pada deretan mutiara-muitiara asli yang dipajang. Para pegawainya akan senantiasa menyambut kita dengan hangat. Di Lia Pearl dijual mutiara dalam bentuk butiran, ada juga yang sudah dalam bentuk kalung, gelang, anting dan sederet pernakpernik perhiasan perempuan. Lia Pearl menjual mutiara air tawar asli Lombok dan mutiara air laut hasil budidaya di perairan NTB. Sekaligus dengan sertifikatnya. Mereka para pecinta mutiara, rata-rata para kolektor domestik dan mancanegara banyak berburu mutiara di show-

room milik Nurul Aulia ini. Karena yang dijual adalah mutiara-mutiara asli, harganya yang dalam bentuk jadi ada yang puluhan juta, hingga ratusan juta. Seharga mobil LCGC. Lia Pearl memberikan dalam bentuk garansi khusus kepada para pembelinya. Garansi tersebut berlaku untuk yang ingin menukar mutiara dalam bentuk lain. Karena jaminan itulah, para wisatawan dalam negeri, dan berbagai negara tak tanggungtanggung merogoh koceknya demi mendapatkan mutiaranya asli NTB di showroom ini. “Saya menjual mutiara asli, lengkap dengan sertifikat dan garansi. Yang paling mahal pernah saya jual harganya Rp 220 juta,” kata Aulia kepada Suara NTB. Para pembelinya rata-rata adalah ibu-ibu pejabat pemerintahan, wisatawan yang datang berlibur sekaligus berburu mutiara Lombok. Kenapa harganya sedemikian tinggi? Aulia mengatakan untuk mutiara-mutiara yang kualitasnya sangat bagus di budidayakan dengan cara yang tidak mudah, dan modalnyapun tidak kecil. Tidak ketinggalan, brand mutiara NTB juga turut mendongkrak harga jual. Sebab provinsi ini terkenal sebagai penghasil mutiara berkualitas dunia. Mutiara-mutiara yang bernilai jual tinggi itu biasanya memiliki ciri-ciri kontur fisik mutiaranya sangat halus dan minim titik-titik, lebih mengkilat, dan biasanya memiliki ukuran di atas normal. Untuk lebih detail tentang mutiara, bagi anda para pecinta, penghobi atau para kolektor mutiara asli NTB, Lia Pearl bisa menjadi referensi atau rujukan.

Ada kabar gembira bagi anda, Lia Pearl secara khusus memberikan diskon super spesial. Diskonnya sebesar 25 persen. Kalung mutiara yang harganya Rp 120 juta, setelah kena diskon, harganya akan menjadi Rp 90 juta. “Kami berikan khusus diskonnya kepada para pengguna Lombok Taksi. Kami berikan spesial diskon 25 persen dari biasanya kami memberikan diskon maksimal 20 persen,” demikian Aulia. Pemberian diskon itu berlaku efektif, setelah Lia Pearl dan Lombok Taksi (Blue Bird Group) menjalin kerjasama. Dengan ditandatanganinya MoU antara Owner Liar Pearl, Nurul Aulia dengan Manajer Pool Lombok Taksi, Amir Muslim Kamis (23/11) kemarin. Kerjasama ini disambut baik oleh kedua belah pihak. Aulia bahkan memberikan apresiasi karena Lombok Taksi memberikan kepercayaan kemitraan dengannya. Demikian sebaliknya dari manajemen Lombok Taksi. “Sedari awal kami memang sangat berkeinginan ikon Lombok (mutiara) akan masuk media asetnya Blue Bird. Ini akan mewakili promosi NTB,” kata Amir Muslim. Secara detail, untuk mendapatkan diskon tersebut, cukup gunakan jasa Lombok Taksi dengan pemesanan menggunakan aplikasi My Blue Bird (My BB). Caranya gampang, unduh/download aplikasi My BB di Play Store ponsel cerdas anda. Lakukan registrasi, pesan Lombok Taksi melalui aplikasi daring/online ini. Isi tujuan ke Lia Perl, lalu tunjukkan histori perjalanan anda di Lia Perl. Dijamin dapat diskon 25 persen. (bul)

SUARA NTB Jumat, 24 November 2017

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Korban Banjir Bandang Manfaatkan Tanah Pecatu BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan menyebut pemerintah segera membangun rumah bagi warga yang terdampak banjir di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru. Pasalnya, pembangunan rumah warga tersebut dengan memanfaatkan keberadaan tanah pecatu di wilayah banjir sebagai tempat relokasi. “Kita segera bangunkan para korban banjir yang kehilangan rumahnya, rumah yang baru,” ujar bupati dikonfirmasi di sela-sela menghadiri kunjungan Presiden RI, Ir. Joko Widodo di YPH-PPD (Suara NTB/dok) NW Pancor, Kamis (23/11). H. Moch Ali Bin Dachlan Diungkapkan bupati, untuk penanganan banjir terutama dalam penyiapan tempat tinggal terhadap para korban, tergantung dari keadaan dan keinginan dari masing-masing korban. Apabila masyarakat ingin dibangunkan rumah di tempatnya semula, maka pemerintah siap akan membangunkan para korban di tempat semula. Namun apabila lokasi itu dinilai berbahaya dan mengancam keselamatan bagi masyarakat itu sendiri, maka disarankan untuk dilakukan relokasi dengan menggunakan tanah-tanah pecatu di wilayah banjir, seperti di Desa Sepit Kecamatan Keruak. Selain menyikapi kerusakan rumah warga yang membutuhkan penanganan cepat agar masyarakat dapat kembali ke rumahnya dan beraktivitas seperti biasanya. Pemda Kabupaten Lotim juga siap memperbaiki sejumlah infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana banjir. Misalnya, untuk jembatan maupun jalan, hanya saja dalam penanganannya terlebih dahulu akan dilihat dan dilakukan verifikasi terhadap jembatan tersebut apakah milik provinsi maupun kabupaten. “Secepatnya akan dilakukan perbaikan, tentunya setelah melalui serangkaian proses,” ujarnya. Dari data yang diterima koran ini hingga, Rabu (22/11), jumlah data rumah yang terdampak banjir di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru, rumah yang rusak berat 197 rumah, rusak sedang 158 rumah, dan rusak ringan 436 rumah, sehingga total rumah yang terdampak secara keseluruhan sebanyak 791 rumah. Rumah yang terdampak ini dimungkinkan akan terus bertambah mengingat pendataan masih terus dilakukan serta kondisi curah hujan yang diprediksi semakin membesar. Adapun, korban banjir yang masih bertahan di posko pengungsian sebanyak 4 kepala keluarga (KK) yang bertempat di SDN 6 sepit Kecamatan Keruak yang terdiri dari 21 jiwa. Sementara warga yang lain kembali ke rumah keluarga serta rumahnya masing-masing yang sudah layak dan aman untuk dihuni. Sementara penyaluran bantuan tetap dilakukan sejak hari pertama melalui posko utama yang bertempat di kantor Camat Keruak. Untuk sarana prasarana lainnya, jumlah jembatan yang terdampak sebanyak 15 jembatan yakni jembatan di Kecamatan Jerowaru 4 jembatan dan Keruak 11 jembatan, serta jalan yang putus untuk di Jerowaru dan Keruak sebanyak 3 jalan. (yon)

Relawan Harum Peduli Korban Banjir Bandang Selong (Suara NTB) Relawan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin dan H. Machsun Ridwainy (Harum) langsung bergerak pascaperistiwa banjir bandang yang menerjang 15 desa di empat kecamatan di Lotim. Relawan ini mengumpulkan sumbangan-sumbangan sukarela dari sejumlah pihak yang peduli dan menyalurkannya langsung ke korban. H. Haerul Warisin kepada Suara NTB, Kamis (23/11) menjelaskan, kemunculan relawan Harum di tengah-tengah korban musibah banjir itu tanpa komando darinya. ‘’’Semua gerakan dari relawan Harum murni karena kesadaran sendiri dari para relawan,’’ ujarnya. Harum memiliki relawan di masing-masing kecamatan. Terlepas dari adanya agenda politik, relawan Harum sama sekali tidak ada tendensi lain kecuali membantu masyarakat yang menjadi korban. Munculnya nama relawan karena dengan cara itu bisa memudahkan gerakan ke bawah hingga pendirian posko peduli korban bencana. “Sekarang ini secara kebetulan saja ada agenda politik, dan kita tidak bicara politik. Saat ini fokus pada penanganan bencana dulu,” ucap H. Iron panggilan akrab H. Haerul Warisin yang juga Wakil Bupati Lotim. Kehadiran relawan Harum membantu para korban bencana dipastikan semata untuk mengurangi beban para warga yang menjadi korban. Kerugian materil akibat bencana cukup besar dialami warga. Termasuk, kehilangan harga benda hingga rumah tempat tinggal warga sendiri. Diakuinya, menggantikan TV, kulkas atau apapun harta benda yang turut hanyut terbawa arus tidaklah bisa dilakukan. Akan tetapi, bantuan dari semua pihak yang dikumpulkan para relawan diharapkan bisa mengurangi beban derita para korban. “Relawan memberikan pakaian layak pakai ada merek Harum itu karena cuma itu yang dipunya,” paparnya. Permintaan wabup, apa yang dilakukan para relawan tersebut tidak ditafsirkan ke arah politik. Semua karena merasa terpanggil untuk peduli terhadap sesama. “Kita sebagai masyarakat Lotim itu mau berikan yang mampu kita berikan. Relawan Harum dipersiapkan sebagai wadah untuk masyarakat dari semua kecamatan untuk menyalurkan bantuannya,” imbuhnya Bantuan secara perorangan mungkin kurang efektif, sehingga tim relawan Harum ambil inisiatif memberikan solusi. Tidak saja dari masyarakat umum, dari instansi juga dipersilakan menyalurkan, seperti Hiswana Migas beberapa waktu lalu juga siap menyalurkan. “Jangan dipandang sebagai politik murni, ini panggilan kepedulian semata dari para relawan harum,” paparnya. Menurutnya, pihaknya tidak memanfaatkan kesempatan di atas kesempitan orang. Kesempatan ini justru digunakan untuk memberikan kepedulian tanpa ada unsurunsur politik di balik upaya yang telah dilakukan. Wabup berharap, perbuatan baik para relawan memberikan bantuan itu tidak dipelintir. Perbuatan itu sangat baik dan mulia. “Kalau tidak kita lalu siapa lagi yang akan peduli,” ucapnya. Dari hasil kerja keras para tim relawan, sudah banyak sembako terkumpul dan disalurkan kepada warga korban banjir bandang. Apa yang telah dilakukan tim, lanjutnya, juga sama dengan yang dilakukan di negara-negara maju. Di mana semua organisasi bergerak. Tidak perorangan yang serahkan bantuan. Bisa saja atas nama partai, organisasi, atau lainya. “Peduli terhadap orang yang kena musibah adalah pikiran orang-orang baik dan modern,” demikian. (rus/*)

(Suara NTB/rus)

BANTUAN - Bantuan dari relawan Harum yang siap didistribusikan ke korban banjir bandang Keruak, Jerowaru, Sakra dan Sakra Barat, Kamis (23/11).

Tidak Ada Alasan untuk Tidak Sekolah Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini sedang mengidenifikasi data jumlah peserta didik yang menjadi korban banjir bandang. Meski menjadi korban banjir bandang, tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Demikian ditegaskan Kepala Dikbud Kabupaten Lotim, Lalu Suandi saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (23/11). Menurutnya, semua korban yang terkena dampak banjir harus

tetap mengenyam pendidikan. Diketahui jumlah korban banjir bandang Kecamatan Keruak, Jerowaru, Sakra Barat dan Sakra ini ribuan jiwa. Sebanyak 347 rumah yang ru-

sak berat bahkan ratusan yang hanyut. Pakaian-pakaian sekolah turut terbawa arus. Pengakuan dari sejumlah warga Sepit yang hanyut rumahnya menceritakan pakaian

dan buku-buku turut terbawa arus, sehingga salah satu yang dibutuhkan siswa adalah pakaian sekolah. Menjawab hal itu, Dikbud Lotim sudah memulai mendata dan harapanya dalam waku dekat sudah bisa membagi-bagikan bantuan. Saat ini, Dikbud tengah melakukan pengumpulan bantuan yang nantinya dipersembahkan kepada para korban. “Yang lain saja kita bantu

apalagi masyarakat kita,” ungkapnya. Bantuan yang disalurkan nantinya diharap bisa meringankan beban wargawarga yang kena banjir. Keperluan para siswa akui Lalu Suandi tentunya tidak saja buku dan pakaian. Termasuk sepatu dan perangkat sekolah lainnya. Bantuanbantuan ini diharapkan segera bisa didistribusikan nantinya usai pendataan. (rus)

Enam Desa di Lotim ”Branding Eco Tourism”

(Suara NTB/ist)

UJI - Presiden Jokowi menguji salah satu santri di Lotim dengan membaca Pancasila dari sila 1 sampai ke lima.

Jokowi Bagi-bagi Sepeda bagi Santri NW di Lotim Selong (Suara NTB) Presiden Ir. H. Joko Widodo kembali melakukan aksi bagibagi sepeda saat berkunjung ke Lombok Timur (Lotim) seperti yang biasa dilakukan dalam kunjungannya ke beberapa daerah lainnya di Indonesia. Kamis (23/11). Sebanyak enam sepeda diberikan kepada para santri Nahdlatul Wathan (NW) baik yang berada di Anjani maupun di Pancor. Sebelum memberikan sepeda kepada para santri, orang nomor satu di negeri ini menguji para santri. Santri yang ditunjuk disuruh maju ke depan untuk kemudian diberikan pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan seputar Negara Kesatuan Republik Indone-

sia (NKRI) untuk melatih wawasan para santri, di antaranya santri diminta membacakan Pancasila dari sila ke satu hingga sila ke lima. Serta jumlah pulau yang ada di NKRI. Di mana, untuk santri di NW Anjani dibagikan sebanyak tiga sepeda dan di NW Pancor tiga sepeda. Di hadapan para santri, Jokowi-sapaan akrab presiden menjelaskan negara Indonesia merupakan negara yang besar dan terbagi dalam seribu pulau, 714 suku, 516 kabupaten/kota serta memiliki lebih 110 bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahkan, Indonesia merupakan negara yang memiliki warga negara Muslim terbesar di dunia.

Di tengah banyaknya keberagaman itu, Jokowi mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia wajib bersyukur, karena diberikan persatuan dan persaudaraan yang kuat, ukhuwah Islamiah yang kuat sehingga NKRI tetap terjaga sampai sekarang. Disampaikan pula, alasan diberikan pertanyaan terhadap para santri seputar Pancasila dengan harapan nilainilai Pancasila tidak pudar di kalangan santri ataupun pelajar. Bahkan Pancasila, harus tetap tertanam kuat dalam sanubari seluruh rakyat Indonesia, terutama para santri maupun generasi muda yang ke depan menjadi generasi penerus bangsa. (yon)

Paripurna Pendapat Fraksi

Bupati Absen, Hanura dan MP ”Walkout” Tanjung (Suara NTB) Dua dari lima fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Utara, yakni Fraksi Hanura (Hanura, PPP dan PKS), dan Merah Putih (MP) yang terdiri dari Gerindra, PAN memilih walk out(WO) atau keluar dari ruang sidang paripurna. Jumlah anggota fraksi yang WO bertambah setelah diketahui salah satu anggota Fraksi PKN (Persatuan Kebangkitan Nasional yakni dari Partai PKPI juga memilih WO. Alasannya, karena Bupati memilih absen dalam agenda sidang Penyampaian Fraksi DPRD terhadap RAPBD Lombok Utara tahun 2018. Fraksi-Fraksi yang WO itu mengharuskan bupati hadir di ruang sidang, tetapi di saat bersamaan, bupati menghadiri agenda lain, yakni Gebyar Panutan Pajak di Tanjung dan berikutnya Sosialisasi Konversi Bank NTB Syariah di Gedung Serbaguna Kecamatan Gangga. Pantauan koran ini, bupati baru selesai di acara Sosialisasi Bank NTB pada pukul 13.30 sore sedangkan sidang paripurna DPRD dimulai pukul 11 siang. “Bupati harus hadir di paripurna karena ini persoalan besar. Supaya Bupati tahu apa yang dijelaskannya ke DPRD itu tidak sesuai. Nota Kesepakatan KUA PPAS yang berbeda dari RAPBD bukan masalah sepele,” cetus Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH., usai keluar dari ruang sidang. Menurut dia, perbedaan nominal anggaran secara keseluruhan pada dokumen RAPBD dengan KUA PPAS adalah substansi persoalan yang harus disikapi tegas oleh bupati. Sebagaimana fraksifraksi DPRD telah berulangkali memberikan saran dan masukan, namun tidak digubris oleh pemerintah. “Antara KUA PPAS dan RAPBD harus sesuai, kalaupun berubah tidak sedrastis ini, tetapi ini justru seluruhnya, dari pendapatan, dana perimban-

(Suara NTB/ari)

SIDANG - Sidang penyampaian fraksi-fraksi tetap dilanjutkan meskipun ditinggal 2 fraksi, Kamis (23/11). gan sampai pada belanja-belanja. Argumen mereka munculnya perubahan karena menerima informasi DAU dan DAK setelah pembahasan KUA PPAS, sudah kami wanti-wanti agar menggunakan asumsi APBD tahun kemarin. Ini pun tidak diindahkan,” paparnya. Kendati dua dari 5 fraksi WO, namun agenda sidang tetap dilanjutkan oleh Pimpinan DPRD. Menyikapi itu, Politisi Hanura ini tegas bahwa paripurna itu tidak sah. Pimpinan sidang tidak bisa menghitung kuorum dari jumlah 3 fraksi yang tersisa di ruang sidang. Sebab syarat kuorum menghitung jumlah anggota DPRD pada angka minimal 50 persen plus 1, atau 16 orang dari 30 anggota DPRD. “Pada konteks tidak kuorum, tentu tidak sah, harus diparipurna ulang. Harusnya pimpinan paham. Pimpinan pemahaman mungkin hitung 3 fraksi, tapi bukan itu. Sebagi sikap kami, maka Hanura tidak akan ikut dalam tahapan selanjuntnya dan kami akan awasi terus proses ini,” tandasnya. Menarik dari aksi WO ini justru dilakukan oleh partai yang notabene tempat bernaungnya Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH. Partai Gerindra yang selaku Pimpinan Fraksi Merah Putih

(F-MP) lebih memilih keluar dengan alasan serupa. “Alasan kami dari Merah Putih lebih kepada dalam kerangka penyelamatan pemerintah. Bagaimanapun RAPBD harus dipertahankan sesuai di angka Rp 1,092 triliun sesuai KUA PPAS. Persoalan nanti ada defisit, kekurangan disesuaikan di anggaran Perubahan,” ungkap Ketua Fraksi, Nasrudin, S.HI. Ia menegaskan bahwa di Nota Kesepakatan KUA PPAS sudah kelas, bahwa besaran anggaran yang disampaikan dan ditandatangani Bupati sebesar Rp 1,093 triliun. Sayangnya Tim TAPD tidak konsisten dengan merubah “redaksi” khusunya angka pada RAPBD dengan mencantumkan anggaran sebesar Rp 959,4 miliar. Senada sikap F-Hanura, FMP menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bersedia terlibat dalam proses sidang berikutnya. Dengan asumsi bahwa proses sidang yang berlangsung hanya dengan 3 farksi dianggap kuorum oleh Pimpinan sidang. “Jelas ini menjadi preseden buruk. Dan kami tetap tidak akan hadir sampai selesai seumpama mereka melanjutkan sidang tadi siang yang tidak kuorum itu,” demikian Nasrudin. (ari)

Selong (Suara NTB) Enam desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berusaha menjadi desa yang mengembangkan konsep wisata alam, eco tourism. Masing-masing adalah Desa Jurit Baru, Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela, Desa Beririjarak Wanasaba, Desa Suela, Desa Sapit dan Desa Mekarsari Kecamatan Suela di bawah binaan Gema Alam. Branding enam desa ini digelar dalam sebuah Festival Eco Wisata pada Kamis (23/11). Menurut Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, Ahyak Mudin menjadi desa wisata itu merupakan tujuannya. Di mana, enam desa sudah dapat pendampingan program dari Gema Alam. Dituturkan, sejak tahun 2016, Gema Alam melakukan program pembinaan dan menginisiasi terbentuknya desa-desa wisata. Pemberian label eco wisata ini diharapkan ke depan bisa berkelanjutan pembangunan wisatanya. Pariwisata yang diharapkan adalah pawisiatsa berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Untuk itu, Kamis sudah mulai diperkenalkan konsep wisata alam di Desa Beririjarak. Pada acara tersebut, kata Ahyak digelar pameran produk ecowisata di enam desa. Selain itu, ujarnya, ada juga aktivitas sekolah tenun di masing-masing desa. Kemudian belajar memproses kopi jahe, lomba homestay dan produk lokal desa yang dianggap memiliki daya tarik luar biasa bagi para wisatawan yang berkunjung. Meski demikian, ujarnya, semua desa di Lombok Timur

bisa dijadikan desa wisata, terutama di sepanjang kaki Gunung Rinjani. Pasalnya, Gunung Rinjani sebagai geopark sangat cocok untuk desa-desa sekitarnya mengembangkan konsep wisata desa dengan memperhatikan kondisi lingkungan. “Gunung Rinjani sebagai ikon, sehingga bisa dikatakan seluruh Lombok memiliki potensi pariwisata alam,” terangnya. Eco wisata dalam hal kata Ahyak tidak saja berbasis alam, tapi aktivitas alam secara tradisional itu juga bagian dari eco wisata. Budaya yang mengakar juga ecowisata. Hadirnya program pembangunan pariwisata tidak boleh merusak tatanan yang ada. Branding konsep pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan yang tidak merusak alam, budaya dan tidak merusak tatanan kehidupan masyarakat. Ekowisata ikuti apa yang ada di masyarakat dan dijual kepada wisatawan sebagai atraksi. Kunjungan wisatawan cukup baik di enam desa sudah cukup baik. Lengkap ada produk destinasi yang diitawarkan para pelaku. Produk lokal juga dipamerkan, terutama bagaimana mengemas makanan berbahan baku jamur kemudian bisa dimodivikasi dengan gaya modern yang menarik. Dispar Lotim, ujarnya, sudah membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang ada di masing-masing desa. Pokdarwis tersebut bisa bersinergi dengan pemerintah desa setempat dan Gema Alam. Dispar sudah diajak komunikasi membangun konsep wisata alam ini menjadi salah satu alternatif berwisata bargi para wisatawan yang ada ke Lotim. (rus)

Bank NTB Menuju Syariah, Bupati Optimis Bank Tahan Krisis Tanjung (Suara NTB) Dalam hitungan bulan menuju konversi dari usaha Konvensional ke usaha Syariah (Islam), PT. Bank NTB mulai menanamkan pemahaman kepada nasabah dan masyarakat di NTB. Di Lombok Utara, sosialisasi dilakukan Kamis (23/11) di gedung Sebaguna, Kecamatan Gangga. Hadir pada kesempatan itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., selaku pemegang saham Pemkab berikut jajaran SKPD. Dari Bank NTB sendiri tampak hadir, Anggota Komisaris Bank NTB, H. Kamaruddin Nur, mewakili Komut Bank NTB, H. Sinardi selaku Direktur Pemasaran mewakili jajaran direksi. Kamaruddin Nur, menyampaikan sosialisasi berorientasi memberi pemahaman kepada nasabah dan masyarakat di KLU mengenai konversi dan usaha syariah Bank NTB ke depan. Menjadi syariah diyakinkannya memiliki banyak keunggulan dibandingkan pola konvensional. “Proses konversi menuju syariah berjalan dengan lancar dan juga didukung nasabah serta masyarakat NTB. Insyaallah, Agustus 2018 mendatang Bank NTB sudah Syariah,” kata Kamarudin. Langkah dan keinginan transformasi usaha ke Syariah itu lantas didukung oleh Bupati Lombok Utara. Selaku pemegang saham, Najmul Akhyar bahkan lugas mengatakan hajatnya untuk mencapai kedudukan pemegang saham tertinggi Bank NTB Sya-

riah di bawah Pemprov NTB. Menurut dia, usaha syariah bukan hanya sekedar transformasi tetapi akan membawa dampak positif dalam usaha perusda milik daerah itu. Konversi ke syariah baginya merupakan langkah strategis dalam penguatan ekonomi berkeadilan serta pemerataan program-program pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan perbankan. “Kami hadir bersama mendukung secara moril di mana bank daerah kita ini akan berubah menjadi syariah. Tentu perubahan ini sangat positif,” kata Najmul. Ia meyakini usaha syariah Bank NTB ke depan lebih tahan krisis. Berkaca di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Inggris, bahkan Prancis, masyarakatnya sudah lebih dulu mengembangkan usaha perbankan yang berlatarbelakang usaha Islam. Bahkan tidak hanya bank, tetapi apapun bentuk pelayanan mengarah ke dimensi syariah. Sebagai bentuk dukungan Bank NTB ke Syariah, Najmul membeber bahwa pihaknya siap menambah modal. Selain itu, “diam-diam” ia sudah mengutus 10 orang dari Lombok Utara untuk mempelajari usaha berasaskan ekonomi Islam. “KLU sudah kirim 10 orang untuk sekolah ekonomi Islam, dananya dari Baznas. Harap saya mereka bisa berkontribusi pada SDM usaha syariah. Ke depan saya juga ingin ada usaha syariah lain, seperti Koperasi Syariah, Syariah Finance dan sebagainya,” sambungnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

POSE BERSAMA - Pose bersama Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar dan Direksi Bank NTB usai pemberian hadiah, Kamis (23/11).

SUARA NTB Jumat, 24 November 2017

Siaga Antisipasi DB DINAS Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menetapkan status dari serangan penyakit, terutama Deman Berdarah (DB) memasuki musim penghujan kali ini. Semua petugas kesehatan dari tingkat kabupaten hingga desa pun sudah diingatkan untuk waspada untuk mengantisipasi munculnya serangan penyakit yang kerap muncul pada musim penghujan. “Terutama DB, itulah yang paling kita antisipasi. Sehingga kita menetapkan status siaga,” tegas Kepa(Suara NTB/dok) la Dikes Loteng, H. OmH. Omdah dah, SKM., kepada Suara NTB, di kantor Bupati Loteng, Kamis (23/11). Dikes Loteng dalam hal ini juga sudah menempatkan Tim Reaksi Cepat (TRC) di masing-masing puskesmas yang ada untuk memantau dan mengawasi perkembangan penyakit musim penghujan. Termasuk melakukan langkah penanganan awal begitu ada serangan penyakit muncul di tengah masyarakat. “Persediaan obat-obatan di tingkat puskemas juga sudah kita lengkapi. Supaya ketika ada serangan penyakit, pihak puskemas tidak kelabakan soal obat-obatan,” ujarnya. Begitu pula di tingkat kabupaten, semua kebutuhan yang diperlukan juga dilengkapi. Tim juga sudah siap dan siap digerakkan kapanpun, ketika dibutuhkan. “Prinsipnya kita sekarang, begitu ada serangan sekecil apapun harus langsung ditangani. Jangan dibiarkan membesar, baru ditangani,” tambah Omdah. Terutama lagi jika menemukan indikasi serangan DB, tim di lapangan diingatkan untuk langsung turun begitu ada laporan. Dan, diharuskan segera melapor, sehingga tim kabupaten juga bisa langsung bergerak cepat, serangan bisa diredam sejak awal. “Sekarang kita tidak ingin, bertindak setelah serangan sudah meluas. Begitu ada satu serangan sekalipun, langsung kita bertindak,” tegasnya kembali. Apakah itu dengan melakukan fogging atau tindakan penanganan lainnya. Disinggung jumlah kasus DB selama tahun 2017 ini, Ombah mengaku ada penurunan cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Di mana sampai bulan ini, jumlah kasus DB yang ditemukan hanya sekitar 47 kasus. Jauh di bawah kasus serupa di tahun sebelumnya yang angkanya hampir menyentuh angka 100 kasus. (kir)

Mengaku Baru Pakai Narkoba, Langsung Ditangkap Polisi Praya (Suara NTB) Tim Satuan Narkoba Polres Lombok Tengah (Loteng) Rabu (22/11) malam, menangkap NA (21) warga Kampung Batuson Praya. NA diduga sebagai pengedar sekaligus pengguna narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Pelaku bersama barang bukti paket sabu-sabu kini sudah diamankan di Mapolres Loteng. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku ternyata baru 6 bulan mengedar dan menggunakan sabu-sabu. “Pelaku ini merupakan pemain baru. Tapi keburu kita tangkap. Berdasarkan informasi dari masyarakat,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, SIK., melalui Kasat Resnarkoba, AKP Muhaimin, SIK., Kamis (23/11). Awalnya, polisi mendapat informasi kalau pelaku mengedarkan narkoba di seputaran Kota Praya. Berdasar laporan tersebut, kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Pada Rabu malam sekitar pukul 20.00 wita, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku dan polisi bergerak melakukan penangkapan. Kala itu, pelaku tengah berada di salah satu bengkel diwilayah Kelurahan Leneng Praya. Setelah memastikan, kondisi aman polisi langsung menergap pelaku. Tidak sadar kalau jadi incaran aparat kepolisian, pelaku pun tak bisa berkutik ketika polisi datang. Sempat mengelak sebagai pengedar sekaligus pengguna narkoba, pelaku pun akhirnya pasrah digelandang ke Mapolres Loteng. Setelah polisi menemukan poket sabu-sabu di salah satu saku pakaiannya. “Malam itu juga pelaku langsung kita amankan ke Mapolres Loten,” ujar Muhaimin. Pihak kepolisian masih terus mengembangkan penyelidikan terhadap pelaku guna mengungkap jaringan peredaran narkoba. “Kalau untuk dugaan sebagai pengedar, kita masih terus kembangkan. Dengan mengungkap jaringan peredarannya,” tambahnya. Tapi kalau untuk dugaan pengguna, sudah bisa dipastikan. Setelah hasil tes urine menyatakan kalau pelaku positif menggunakan narkoba, sehingga fokus penyelidikan kini pada jaringan peredaran narkoba yang melibatkan pelaku. (kir)

Target PAD Tak Tercapai

Kepala SKPD di Lobar Siap Mundur Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar), H. Moh. Taufiq kembali memberikan warning keras terhadap para kepala SKPD, khususnya para kepala SKPD penghasil PAD. Sekda meminta para SKPD harus siap mundur jika PAD yang sudah ditargetkan tidak tercapai. Hal itu ditegaskan saat mengevaluasi para SKPD penghasil PAD se-Lobar di Ruang Rapat Umar Maya, Kamis (23/11). “Jangan anggap sepele, sekarang kita jangan bicara kemungkinan. Semua SKPD yang tidak capai target PAD itu harus siap mundur sesuai surat pernyataan yang sudah dibuat dan ditandatangani,” tegasnya. Dalam evaluasi tersebut, diketahui secara keseluruhan di akhir tahun 2017 ini capaian SKPD penghasil PAD masih di bawah target dengan perosentase 76,30 persen dari target 100 persen. Hanya dua SKPD yang melampaui target dengan realisasi 100 persen lebih dari target yang ditentukan, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan, beberapa SKPD diketahui capaiannya masih rendah dan kurang dari 50 persen, yaitu Dinas Kominfo dengan capaian 33,87 persen dan Dinas Pertanian Lombok Barat dengan capaian 46,92 persen. SKPD beralasan, belum terpenuhinya target lantaran beberapa hal di antaranya, belum selesainya wajib pajak mengeluarkan kewajibannya dan retribusi jasa usaha yang didapat masih rendah. Bappenda misalnya, terkendala perhitungan uji petik dengan wajib pajak terkait pajak hiburan yang hanya menyetorkan 10 persen dari 25 persen yang ditentukan. Selanjutnya dari Dinas Kesehatan dengan alasan dana kapitasi yang belum selesai. Untuk itu, para Kepala SKPD yang belum capai target berjanji akan menyelesaikannya pada Desember mendatang. Mengomentari hasil evaluasi, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menginginkan agar SKPD bisa lebih kreatif lagi. “Seharusnya setiap SKPD memiliki terobosan dan kreatifitas agar pendapatan target PAD tercapai. Itu dengan menggali sumber dan potensi yang ada. Jika itu lebih dioptimalkan, tentu capaian dapat terealisasi,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/ist)

EVALUASI - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Sekda Lobar H. Moch. Taufiq saat evaluasi para kepala SKPD penghasil PAD, Kamis (23/11).

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Mensos Instruksikan Korban Banjir Masuk PKH Selong (Suara NTB) Menteri Sosial (Mensos), Hj. Khofifah Indar Parawansa, menginstruksikan kepada Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) segera melakukan pendataan terhadap korban banjir bandang yang melanda warga di Kecamatan Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru. Korban banjir diusulkan masuk penerima PKH pada penerima bantuan PKH tahun 2018. “Terkait dengan bencana banjir ini, supaya dikoordinasikan dengan koordinator PKH. Sehingga masyarakat yang menjadi korban dapat segera menerima bantuan PKH, karena pencairan tahap ke empat sudah berjalan untuk tahun ini,” ujarnya dikonfirmasi saat mengunjungi korban banjir di Lotim, Kamis, (23/11) petang. Agar korban banjir masuk menjadi penerima bantuan PKH tersebut, petugas PKH yang ada di Kabupaten Lotim pada khususnya supaya bergerak cepat melakukan pendataan, sehingga nantinya bisa masuk penerima PKH 2018, di

mana ada tambahan penerima PKH sebanyak 4 juta se-Indonesia tergantung kecepatan memasukkan data. Pasalnya, pada akhir bulan November 2017, Mensos akan men-SKkan data fakir miskin, termasuk dalam pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sehingga 25 Januari 2018, bantuan ke nomor rekening penerima pada bulan Februari 2018 sudah dapat dicairkan untuk tahap pertama. “Dana PKH ini dicairkan empat kali selama satu tahun,” ujarnya. Dalam kesempatan itu juga, ia mendoakan kepada keluarga korban yang mening-

(Suara NTB/yon)

KUNJUNGI - Mensos Hj. Khofifah Indar Parawansa mengunjungi lokasi banjir di Keruak, Kamis (23/11) sore. gal supaya diberikan ketabahan. Selain itu, ia mengharapkan bantuan yang diberikan oleh presiden cukup untuk meringankan beban warga

Minibus Lion Terbakar di Jalur Cepat Bandara Praya (Suara NTB) Sebuah minibus milik maskapai penerbangan Lion Air, Kamis (23/11), mengalami kecelakaan tunggal di jalur cepat bandara Desa Penujak Kecamatan Praya Barat. Roni, sopir minibus berhasil selamat. Sementara minibus yang dikemudikannya terbakar. Kejadiannya berlangsung sekitar pukul 14.00 wita. Kala itu, mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan Roni, melaju dengan kecepatan tinggi dari Mataram menuju Lombok International Airport (LIA). Tiba di lokasi, mobil melaju dengan sedikit oleng, karena kondisi jalan yang agak licin setelah diguyur hujan. Tak kuasa mengendalikan laju kendaraan, sopir kemudian banting setir ke arah pepohonan di tengah jalur cepat. Mobil tersebut kemudian berhenti setelah sebelumnya menabrak trotoar jalan serta pepohonan. Sopir minibus langsung keluar menyelamatkan diri dan langsung diselamatkan oleh warga yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah itu, sopir dibawa ke RSUD Praya guna mendapat perawatan medis. Selang beberapa waktu kemudian terdengar ledakan dari arah mesin mobil. Api kemudian berkobar dari kap

(Suara NTB/ist)

TERBAKAR - Inilah mobil milik Lion Air yang terbakar di jalur cepat bandara di Desa Penujak Praya Barat, Kamis (23/11). mesin mobil dan langsung membakar seluruh bagian mobil. Akibat kejadian tersebut, para pengendara yang hendak lewat di jalur tersebut dibuat panik dan memilih untuk menghindar. Aparat kepolisian yang datang beberapa saat kemudian langsung melakukan sterilisasi lokasi kejadian. Akibatnya, arus lalu lintas di jalur tersebut macet total. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang menghanguskan mobil. Setelah api berhasil dipadamkan, polisi kemudian melakukan olah TKP. Hasilnya, polisi menyimpulkan kalau

kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Tidak lama kemudian, mobil tersebut langsung digerek menggunakan mobil derek menuju ke kantor Satlantas Polres Loteng. “Kasusnya sudah ditangani Satlantas Polres Loteng,” sebut Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Rochman, S.H.S.IK.M.H., membenarkan kejadian tersebut. Sebelum itu, untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut pihaknya sudah menerjunkan personel untuk melakukan olah TKP. Guna mengungkapkan penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut. (kir)

Lobar Perlu Belajar Kota Siber dari Surabaya Giri Menang (Suara NTB) Kota Surabaya pantas disebut kota siber, pasalnya dari berbagai sisi pelayanan publik di kota yang dipimpin Tri Rismaharini ini sudah menggunakan sistem serba IT. Mulai dari pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, warga miskin, kebersihan dan terkait perizinan hingga pelayanan imigrasi, tenaga kerja dan kepolisian terscentral dalam sebuah bangunan mal berlantai 8 yang disebut Mall Pelayanan Publik. Tentunya sangat perlu daerah lain, termasuk Lombok Barat (Lobar) belajar bagaimana komitmen Pemkot Surabaya menerapkan sistem ini disesuaikan dengan kondisi daerah. Mungkin untuk meniru secara total penerapan pelayanan di Surabaya cukup berat, sebab kondisi topografi, SDM dan kemampuan anggaran daerah Lobar berbeda dengan Kota Pahlawan tersebut. Hanya saja, beberapa hal yang perlu ditiru terkait penerapan IT di kantor tersentral untuk melayani berbagai keperluan masyarakat. Saat rombongan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lobar beserta awak media ke Surabaya disambut ramah Kasubag Layanan Informasi Bagian Humas dan Protokol Setda Surabaya, Jefri dan Kasubag Peliputan Berita dan Pers bersama jajaran Dinas Kominfo Surabaya. Mewakili Dinas Kominfo Lobar, Kasi Pelayanan Informasi, Dewa Sugiana, SH., berterima kasih atas sambutan ramah dan hangat dari jajaran Humas Pemkot Surabaya. “Tujuan kami adalah untuk ingin belajar tentang pengelolaan informasi di Kota

(Suara NTB/her)

BERSAMA - Foto bersama Dinas Kominfo dan awak media Lobar bersama Humas Pemkot Surabaya belum lama ini. Surabaya kita tahu Kota Surabaya jauh lebih maju dari Lobar,” jelasnya. Sehubungan dengan itu dalam kesempatan itu ia meminta informasi atau pemahaman tentang kemajuan, terutama terkait penataan data informasi terkait pelayanan publik dan kerjasama dengan media massa. Ikut mendampingi rombongan awak media Lobar, Kasi Pengelolaan Informasi Publik Hermawardi dan Kasi Kemitraan Sumaedi. Kasubag Layanan Informasi Pemkot Surabaya, Jefri, menjelaskan, Humas dan Kominfo terpisah, namun dalam hal pembagian tugas dan kewenangan sudah jelas, sehingga tidak ada kesan saling rebut tupoksi apalagi kesan dualisme kehumasan, sehingga muncul egosektoral. Pembatas yuridiksi Humas dan Kominfo. Khusus Kominfo mengurus terkait urusan IT, aplikasi dan talkshow baik radio dan TV. Sedangkan Bagian Humas menangani media terkait isuisu dan kerjasama media. Kota Surabaya jelasnya saat

ini berpenduduk 3,3 juta jiwa menjadi pusat kerja bagi warga luar kota. Untuk melayani 3,3 juta jiwa penduduk ini, Pemkot didorong komitmen besar pemimpinnya menyiapkan mal pelayanan publik yang diresmikan walikota dan Menpan. Di mal ini, masyarakat bisa datang mengurus segala keperluan di semua bidang. Bahkan, di lantai atas mal ini dipasang CCTV raksasa yang memantau segala sisi wilayah Kota mulai dari sungai, jalan, lalu lintas, kebersihan dan tempat pelayanan umum. Sementara itu, Kasi Kominfo pemkot Surabaya Ulfa menyatakan Kominfo telah mengelola penerapan IT untuk semua pelayanan publik. Termasuk e goverment, aplikasi ini dipakai menampung dan menindaklanjut keluhan masyarakat. Selanjutnya dibahas ke kecamatan lalu dipioritaskan di tingkat pemkot, sehingga masuk program pemkot melalui musrenbang. Setelah usulan itu barulah akan diatur masuk ke masing-masing OPD. (her/*)

yang terdampak banjir. Ia juga mengingatkan kepada anakanak korban banjir agar tetap semangat menuntut ilmu, kembali ke sekolah. “Orang tua

harus mendorong agar dan memotivasi anaknya agar semangat kembali bersekolah seperti biasanya,” imbaunya mengingatkan. (yon)

Soal Nambung

Keputusan Upaya Hukum Sudah Bulat Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah membulatkan tekad untuk menempuh upaya hukum, terkait persoalan tapal batas dengan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di wilayah Nambung. Sebelum gugatan dilayangkan, semua berkas dan dokumen pendukung tengah dipersiapkan. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (23/11). Di mana Pemkab Loteng akan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 93 tahun 2017, yang menyatakan kalau wilayah Nambung masuk menjadi bagian wilayah Lobar, karena dinilai cacat prosedur. Hanya saja, Nursiah mengaku belum bisa memastikan kapan permintaan judicial review tersebut akan diajukan ke MA. Tapi ia menegaskan kalau upaya tersebut sudah hampir pasti akan dilakukan, karena semua berkas dan dokumen pendukung kini tengah dipersiapkan dengan matang. “Kita tidak mau buru-buru mengajukan upaya hukum. Sampai semua persiapan dinyatakan matang. Baik itu kesiapan berkas dan dokumen pendukung, maupun kesiapan yang lainnya,” ujarnya. Kesiapan ini dilakukan, karena

Pemkab Loteng tidak mau langkah hukum yang dilakukan berakhir sia-sia. Terpisah, Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H.,menambahkan, upaya hukum diambil pihaknya karena menilai ada cacat prosedur dalam proses keluarnya Permendagri. Tidak hanya itu, landasan hukum dari Permendagri tersebut juga ada yang keliru. “Jadi bukan hanya prosedur yang dinilai cacat. Substansi keluarnya Permendagri tersebut juga cacat,” tandasnya. Dengan upaya hukum tersebut, pihaknya berharap pemerintah pusat bisa meletakan persoalan tapal batas tersebut kembali sesuai awalnya. Bahwa, sejak lama sebelum Pemkab Lobar mengklaim wilayah Nambung sebagai bagian dari wilayahnya, Nambung sebenarnya sudah masuk menjadi bagian dari Loteng. Memang diakui, dulu memang belum ada penegasan soal tapal batas wilayah. Tapi itu bisa dilihat dari batas desa. Artinya, mana batas desa yang paling awal itulah yang jadi patokan. Bukan malah membuat batas wilayah yang baru. “Permendagri tersebut fungsinya mempertegas batas wilayah yang sesuai dengan konsep awal. Tapi inikah seolah-olah Permendagri tersebut justru membuat batas wilayah baru. Inilah yang keliru,” tandas Mutawalli. (kir)

11 Calon Pejabat Tinggi Pratama Jalani Uji Kompetensi Praya (Suara NTB) Sebanyak 11 calon pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah menjalani uji kompetensi. Uji kompetensi ini merupakan bagian dari proses seleksi untuk keperluan pengisian tiga jabatan eselon II lingkup Pemkab Loteng yang saat ini tengah lowong. Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (23/11), menjelaskan, sebelas peserta seleksi masing-masing empat orang peserta seleksi calon Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kemudian tiga peserta untuk jabatan Kepala Sat Pol PP. Sisanya sebanyak empat peserta, untuk posisi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Ia menjelaskan, para calon pejabat sebelumnya telah dinyatakan lolos tahap administrasi, sehingga berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya berupa uji kompetensi. “Saat ini peserta seleksi dalam tahap pembuatan makalah. Dan, direncanakan pada hari Sabtu (25/11) besok, makalah tersebut akan dipresentasikan di hadapan tim penguji, langsung oleh peserta,” jelasnya. Jika merujuk pada tahapan yang sudah ada, pihaknya menargetkan awal Bulan Desem-

ber mendatang semua proses seleksi sudah bisa dituntaskan, sehingga paling lambat pertengahan Bulan Desember sudah ada nama-nama calon pejabat yang direkomendasikan oleh Panitia Seleksi (Pansel) untuk mengisi jabatan eselon II yang tengah lowong. Setelah itu diserahkan kepada kepala daerah untuk memilih siapa pejabat yang akan ditunjuk. “Pansel dalam hal ini hanya menyeleksi dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah, pejabat mana saja yang dinilai layak mengisi jabatan yang lowong. Sesuai hasil seleksi yang telah dilaksanakan,” imbuhnya. Sebelumnya, tahapan seleksi sempat tertunda lantaran jumlah pendaftar tidak memenuhi kuota minimal yang ada. Baru sebanyak 9 orang, sampai batas akhir pendaftaran pada 8 November lalu. Di mana jabatan Kepala Dinas PUPR baru orang pendaftar, sehingga pansel sempat memperpanjang waktu penerimaan peserta seleksi. Meski demikian, Nursiah mengaku penundaan tidak sampai mengganggu tahapan seleksi calon pejabat tinggi pratama secara menyeluruh. Artinya, meski terjadi keterlambatan, tahapan seleksi tetap berjalan sesuai dengan target yang ada. “Yang jelas target kita Bulan Desember tahapan seleksi sudah tuntas,” tandas mantan Kepala Dinas ujarnya. (kir)

SUARA NTB Jumat, 24 November 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pasca Validasi BDT Kemensos RI

Data Kemiskinan KSB untuk Penajaman Program Taliwang (Suara NTB) Pengumuman penurunan kemiskinan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) beberapa waktu lalu masih terus menuai kontroversi. Pasalnya penurunan drastis angka kemiskinan KSB itu oleh banyak pihak masih disandingkan dengan angka kemiskinan hasil suvei lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) yang hingga saat ini masih menempatkan KSB pada angka kemiskinan sebesar 16,50 persen. Lantas seperti apa tanggapan Pemda KSB terhadap kontroversi itu? Sebagaimana diketahui, Pemda KSB melakukan verfikasi dan validasi jumlah angka kemiskinan di daerahnya. Data yang digunakan adalah Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial (Kemensos) RI tahun 2015. Di mana dalam data tersebut, jumlah angka kemiskinan di KSB tercatat sebanyak 63.211 jiwa dan tersebar di 14.581 KK mulai dari desil I hingga desil IV (kelompok). Dari data itulah Pemda KSB kemudian melakukan verifikasi dan validasi dengan membuat kriterianya mengkolaborasikan kriteria kemiskinan dari pokok kriteria kemiskinan hasil penyempurnaan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 yang terdiri dari 14 item dan Keputusan Menteri Sosial (Mensos) RI Nomor 146/HUK/ 2013 tentang Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memuat 11 kriteria miskin. Alhasil, setelah melakukan verifikasi dan validasi dengan melibatkan agen pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dibantuk TNI dan Polri serta melibatkan pemerintah kecamatan hingga desa. Pemda KSB menetapkan jumlah angka kemiskinan terbarunya menjadi 1.565 KK dan 4.412 jiwa atau sekitar 3,23 persen dari sekitar 135.031 jiwa penduduknya. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kembali menegaskan, bahwa angka kemiskinan terbaru yang diperoleh Pemda KSB itu berbeda dengan angka kemiskinan hasil survei lembaga lainnya. Pendataan tersebut sejak awal dihajatkan Pemda KSB untuk kebutuhan penajaman program pengentasan kemiskinan di daerah. “Kan berbeda caranya dan tujuan datanya. Jadi biarlah BPS dengan angkanya atau lembaga lainnya,” tegasnya. Ia tak memungkiri data kemiskinan terbaru yang dirilis pemerintah itu juga telah diserah-

kan kepada Kemensos RI. Namun demikian data tersebut bukan untuk mengintervesi data BDT yang selama ini dipegang oleh kementerian. Kebutuhan data tersebut hanya untuk menyinkronkan data BDT Kemensos agar ke depan berbagai intervensi bantuan yang disalurkan kementerian ke daerah dapat dipastikan mengalir pada masyarakat miskin sesuai data Pemda KSB dengan melihat kebutuhan masing-masing masyarakat miskin bersangkutan. “Kemensos tetap dengan datanya dalam menyalurkan bantuan untuk orang miskin. Tapi harapannya data hasil kita itu ada penajaman program kementerian terhadap mereka yang ada dalam data supaya benar-benar tepat sasaran,” urainya. Seluruh masyarakat miskin dalam data terbaru itu selama ini telah tersentuh program, baik dari pusat maupun yang bersumber dari daerah terutama yang dikelola melalui agenda PDPGR. Hanya saja kata H. Amry, luasnya cakupan setiap program membuat mereka tidak dapat diintervensi lebih dalam sesuai kebutuhannya. “Nah ke depan mereka yang di data miskin itu akan kita intervensi lebih sesuai kebutuhannya, tapi juga program untuk masyarkat lainnya tetap jalan,” timpalnya. Terhadap mereka yang masuk dalam data miskin hasil validasi Pemda KSB itu, oleh pemerintah akan disiapkan program khusus yang tugasnya mengintervensi lebih dalam sesuai kebutuhan masing-masing masyarakat miskin. H. Amry menjelaskan selain disentuh melalui program PDPGR yang telah berjalan dalam 1,5 tahun terakhir, masyarakat miskin itu juga akan diintervensi melalui program perlindungan dan bantuan sosial (Bansos). Di mana setiap bantuan akan berbeda antara masyarakat miskin satu dengan lainnya. “Tentu tiap orang miskin itu beda-beda kebutuhannya yang

harus cepat diintervensi agar mereka bisa segera keluar dari garis kemiskinan. Misalnya butuh rumah layak, kita bantu rumahnya. Ada mungkin soal pangannya, maka kita fokus perdalam intervensinya di sana,” urai H. Amry seraya menambahkan pemerintah akan tetap memanfaatkan agen PDPGR dibantu TNI dan Polri untuk mendata kebutuhan masyarakat miskin yang harus segera diintervensi. “Nanti yang miskin ini akan di data lagi di lapangan untuk mengentahui apa saja yang sangat urgen dibutuhkan supaya segera diintervensi pemerintah,” sambungnya. Namun sebelum melaksanakan hal tersebut, H. Amry mengaku, pemerintah saat ini tengah menyiapkan payung hukumnya. Nantinya regulasi untuk kepentingan intervensi program bagi masyarakat miskin itu di tahap awal akan dibuat dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). “Kita akan buat dulu aturan mainnya. Setelah itu kita baru eksen di lapangan, mulai dari mendata sampai menyiapkan bentuk programnya untuk mengintervensi setiap kebutuhan masyarakat miskin kita itu,” paparnya. Selanjutnya ia menyampaikan, dalam mengintervensi kebutuhan masyarakat miskin itu, Pemda KSB akan mengerahkan seluruh dayanya hingga ke tingkat desa. Karenanya desa terhitung tahun 2018 mendatang diharuskan menyiapkan program untuk membantu masyarakat miskin yang ada di wilayahnya. “Nanti di pembahasan APBDes saya akan mengarahkan seluruh desa. Bentuk programnya tentu menyesuaikan dengan yang dibutuhkan warganya dan harus juga dipastikan tidak melanggar ketentuan pengelolaan keuangan desa,” tuturnya. Berharap Realisasi Sementara itu, masyarakat yang masuk dalam data miskin sendiri sejauh ini mulai berharap agar Pemda KSB segera mere-

alisasikan rencana tindak lanjutnya tersebut. Misalnya Manisang (Papun Icang) (63) salah satu masyarakat miskin yang masuk dalam data di desa Seloto kecamatan Taliwang ini berharap pemerintah segera turun ke lapangan. Sebab pasca kegiatan validasi hingga kini belum ada kunjungan lanjutan dari pemerintah desa maupun kecamatan untuk mengetahui kondisi terkini yang dihadapinya. “Saya itu butuh bantuan diperbaiki rumahnya. Apalagi sekarang sudah mulai masuk musim penghujan, rumah saya bocor,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (23/11). Keluhan Manisang itu sendiri diakui, kepala desa Seloto Lukmanul Hakim, SP. Ia mengatakan, setelah verifikasi dan validasi belum ada instruksi lanjutan dari pemerintah kabupaten untuk tindak lanjut untuk pendataan kebutuhan masyarakat miskin di wilayahnya. “Mungkin masih dipersiapkan segala sesuatunya. Dan di tempat kami ini ada 19 jiwa yang kami data masuk dalam kategori miskin untuk segera diintervensi kebutuhannya,” sebutnya. Terkait kewajiban desa untuk terlebat aktif mengintervensi kebutuhan masyarakat miskinnya. Lukman mengatakan, pihaknya sangat siap. Namun demikian keterbatasan anggaran yang mampu disediakan desa tentu tidak bisa efektif memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat miskinnya itu. “Kami siap. Tapi tentu bantuan dari kabupaten juga harus konsisten karena kalau diserahkan ke kami sendiri, APBDes kami tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang ada di desa kami,” pungkasnya. Di bagian lain, terkait terkait kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan telah dilaksanakan Pemda KSB, kepala BPS KSB Ir. H. Muhammad Akhyar, SP sebelumya telah menyampaikan, jika hal tersebut berbeda dengan survei yang dilakukan BPS secara nasional. Dalam hal ini Pemda KSB melakukan verifikasi terhadap kemiskinan mikro sementara BPS mendata kemiskinan secara makro. “Jadi ini barang beda. Metodenya beda dan tujuannya juga berbeda,” terangnya kepada wartawan. Ia juga mengatakan, kriteria

(Suara NTB/ils)

MASYARAKAT MISKIN - Ribuan masyarakat miskin hasil verifikasi dan validasi data oleh Pemda KSB saat hadir dalam kegiatan deklarasi pengentasan kemiskinan tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada 13 November lalu di lantai 3 Gedung Setda KSB. yang digunakan Pemda KSB telah dimodifikasi untuk merinci tingkat kedalaman kemiskinan di masyarakat. Polanya pun dilakukan dengan menyasar langsung masyarakat miskin by name by adress yang oleh BPS hal tersebut tidak dilakukan dalam metodenya. “Kita kan pakai sampel untuk menentukan data kemiskinan. Sehingga data yang kami keluarkan tiap tahun hanya data makro yang melalui survei dan hanya mengungkap angka persentase saja, bukan data per orangnya,” urainya. Akhyar menjelaskan, sejak tahun 2015 BPS mengakomodir rekomendasi bank dunia untuk mencari 40 persen rumah tangga ke bawah sebagai rumah tangga miskin. Pendekatan pendataan kemiskinan salah satunya juga mengacu pada pemenuhan 2.100 kalori per jiwa. Dengan dasar itu survei oleh BPS tidak saja dilakukan kepada masyarakat miskin tetapi sampel merata ke seluruh tingkatan masyarakat tidak terkecuali bagi yang kaya. “Posisi di KSB ini mengacu rekomendasi bank dunia berada di angka 42 persen. Karena survei kami kalau ada masyarakat yang tidak dapat memenuhi angka kalori 2.100 itu setiap harinya maka datanya jadi miskin sebab pendekatan makro yang kita jalankan tidak memerlukan proses review lanjutan lagi,” tukasnya seraya menambahkan pihaknya mengapresiasi program yang dilaksanakan Pemda KSB ini. “Intinya kami mengapresiasi program pendataan yang dilaku-

Ribuan Kasus Diare Ditemukan Selama 2017 (Suara NTB/arn)

CEK PENGERJAAN - Alwan Fatawari bersama tim sedang turun mengecek pengerjaan rumah swadaya di Kereke.

Masuk Triwulan Keempat

Program Rumah Swadaya DAK Reguler di Sumbawa Sisakan Puluhan Rumah Sumbawa Besar (Suara NTB) Program Bantuan Sosial Rumah Swadaya yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbawa segera masuk pada triwulan keempat. Dari total 532 unit rumah kini tinggal menyisakan 95 unit rumah. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembangunan Gedung dan Perumahan Dinas PUPR Sumbawa, Alwan Fatawari S.T, kepada Suara NTB, Kamis (23/11) kemarin, menyatakan program Bantuan Sosial Rumah Swadaya yang dihajatkan untuk melakukan peningkatan perumahan tidak layak huni di Sumbawa sudah memasuki tahap keempat. Tinggal menunggu transferan dana Kementrian PUPR untuk sisa 95 unit rumah pada sejumlah lokasi. Dalam proses pelaksanaannya, lanjut Alwan, dilakukan dalam 4 tahapan pencairan. Masing-masing tahapan pencairan dana DAK tersebut yakni tahap pertama sebesar 30 persen, tahap kedua 25 persen, tahap ketiga 25 persen dan tahap keempat 20 persen. Untuk tahap pertama pencairan sudah dilakukan yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas perumahan di Kecamatan Alas. Meliputi Desa Dalam, Desa Bungin, Desa Juran Alas, dan di salah satu kelurahan di Kabupaten Sumbawa. Kemudian untuk tahap kedua dialokasikan untuk peningkatan kualitas perumahan di Dusun Punik Desa Batu Dulang kecamatan Batulante, Desa Lape di Kecamatan Lape dan Desa Kerekeh di Kecamaan Untir Iwes. Untuk tahap ketiga dialokaskan di Kecamatan Lopok meliputi Desa Pungkit, Desa Langam dan desa lainnya. Sedangkan untuk tahap atau triwulan keempat ini dialokasikan untuk 95 rumah. Dengan rincian, Desa Labuhan Kuris 54 unit, Desa Hijrah Kecamatan Lape 19 unit. Kemudian 14 unit rumah di Kelurahan Seketeng dan 8 unit rumah di Kelurahan Umasima Kecamatan Sumbawa. Dengan total dana yang tersisa sekitar Rp 1,4 Miliar. Terkait pengerjaan menurut Alawan, untuk tahap pertama dan tahap kedua sudah 100 persen pengerjaannya. Sedangkan tahap ketiga rata rata sudah mencapai 70 persen. “Tim Monev dari Kementrian PUPR juga telah dua kali turun mengecek pengerjaan. Terakhir Oktober lalu di Kereke. Mereka mengapresiasi hasil pekerjaan rumah swdaya di Sumbawa,”terangnya. Diketahui, proses pengerjaan Program Bantuan Sosial Rumah Swadaya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan mengedepankan prinsip gotong royong. Mengingat bantuan ini adalah bantuan swadaya kepada masyarakat sebesar Rp. 15 juta, sehingga kekurangannya diharapkan swadaya dari penerima bantuan sendiri. Agar rumah yang diperbaikinya menjadi lebih bagus. Bantuan tersebut disalurkan di 20 desa dengan total rumah yang akan diperbaiki sebanyak 532 unit. “Sejauh ini, kami juga belum menemui kendala berarti di lapangan,” tukas Alwan. (arn/*)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa Barat mencatat setidaknya ada sekitar 2.008 kasus diare yang terjadi selama tahun 2017. Jumlah ini tentu menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 lalu sekitar 3.117 kasus yang sudah ditangani hingga bulan Oktober ini lalu. Meskipun terjadi penurunan, tetapi angka 2.008 tersebut dianggap masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada di Sumbawa Barat. “Kita sangat bersyukur angka kasus diare kita terjadi penurunan, tetapi angka 2.008 yang ada saat ini kita anggap masih cukup tinggi. Untuk itu kita akan terus berusaha menurunkan angka ini, bila perlu di tahun 2018 kasus ini tidak terjadi lagi, “ ungkap Plt Kepala Dikes KSB H. Tuwuh S.Ap kepada Suara

NTB, Kamis (23/11). Dikatakannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus ini tetap ada seperti, faktor lingkungan yang tidak bersih hingga pola makan yang tidak sehat. Tetapi faktor yang paling dominan penyumbang kasus ini tetap saja ada yakni masalah lingkungan dan prilaku yang tidak sehat. Artinya, apabila masalah dua masalah pokok ini tidak diatasi secara maksimal maka kasus akan semakin meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan saat ini yakni dengan terus menggencarkan masalah hidup sehat. Seperti mencuci tangan sebelum makan, hingga tidak melakukan aktivitas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sembarang tempat. “Kita terus galakkan program cuci tangan pake sabun serta budaya hidup bersih lain-

nya. Dua hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk terus menurunkan angka kasus diare ini,” ujarnya. Ia menambahkan, dengan melihat trend kasus diare yang terus menurun ini, pihaknya bertekad untuk menjadikan Sumbawa Barat sebagai daerah bebas diare. Tentu upaya ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat melainkan butuh waktu yang cukup. Tetapi dengan modal yang sangat bagus ini, pihaknya memiliki keyakinan untuk mendeklarasikan diri sebagai daerah bebas diare di tahuntahun yang akan datang. “Kita kita berikhtiar untuk menjadikan KSB sebagai daerah bebas diare, makanya saat ini kita terus berupaya maksimal untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan,” tandasnya. (ils)

PPHP Tanah Urug Pasar Brang Bara Diperiksa Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan proyek urugan tanah Pasar Brang Bara tengah dalam penyelidikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Sejumlah saksi dipanggil guna dimintai keterangan dalam kasus ini. Termasuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Arif Alamsyah yang diperiksa, Kamis (23/11) kemarin. Ditemui wartawan diselasela pemeriksaannya, Arif mengakui dimintai keterangan seputar proses pengadaan pengurugan lahan Pasar Brang Bara. Dalam hal ini masih pertanyaan awal terkait kewenangan dirinya di bidang pasar, kemudian kewenangannya sebagai PPHP dalam proses urugan tanah. Termasuk bagaimana proses pelaksanaan urugan yang telah dilakukan. “Tadi masih pertanyaan awal terkait kewenangan saya dan proses pelaksanaan urugan,” ujarnya. Dijelaskannya, dari pengamatan yang dilakukan dalam pengurugan tidak ada pemadatan dengan alat standar sesuai spesifikasi. Terkait Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan

kotrak, diakuinya tidak pernah dilihat. Karena untuk SPK ini rananya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Begitupula terkait progres urugan yang dilakukan juga menjadi rana dari PPK. Ia selaku PPHP diproses akhir, sebagai salah satu pihak yang memberikan pertimbangan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pembayaran. “Saya belum pernah lihat kontrak dan SPKnya, itu rananya PPK. Mengenai progres juga rananya PPK. Saya memantau dari jauh saja. Saya kadangkadang juga ke lapangan. Kan kita tidak punya pegangan atau acuan seperti apa pekerjaan di lakukan. Jadi tidak bisa PPHP masuk ke rana itu. Karena nanti PPHP diproses akhir. Sebagai salah satu pihak yang memberi pertimbangan kepada Pengguna Anggaran untuk melakukan pembayaran,” terang Arif. Disinggung mengenai hasil pekerjaan dari urugan tanah diakuinya tidak ada. Hal ini karena tidak ada permintaan dari pelaksana ataupun PPK untuk melakukan pembayaran. Dimana urugan yang dilakukan juga tidak diselesaikan. Bahkan PPK juga sudah melakukan pemutusan kontrak dan memblacklist

pelaksana. Selanjutnya terhadap pemadatan tanah nantinya akan dilakukan oleh pelaksana pembangunan Pasar Modern Brang Bara. “Tidak ada permintaan dari pelaksana ataupun PPK untuk melakukan pembayaran, karena pekerjaannya belum selesai. Pembayaran juga tidak ada. Yang jelas kemarin sudah putus kontrak dan pelaksana diblacklist. Mengenai urugan tanah, pemadatannya akan dilakukan oleh pelaksana pembangunan pasar. Sudah ada pembicaraan dengan Satker di Diskoperindag dan pelaksana pembangunan pasarnya. Kami tidak ikuti itu seperti apa,” tandasnya. Sementara Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH yang diwawancarai terpisah membenarkan adanya pemeriksaan PPHP tersebut. Yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan penyimpangan proyek urugan tanah di lahan pembangunan Pasar Brang Bara. Sejauh ini sudah sudah empat saksi yang dimintai keterangan. Rencananya sejumlah saksi lainnya juga akan dimintai keterangan dalam waktu dekat. (ind)

kan Pemda KSB ini. Karena dengan pendataan secara mikro ini, masyarakat miskin itu dapat diketahui per jiwanya, sehingga data ini dapat digunakan untuk mengintervensi kemiskinan di daerah,” tutur Akhyar. Pondasi KSB Mantan Bupati KSB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM sendiri punya pendapat terkait yang telah dilakukan Pemda KSB dalam upaya penurunan angak kemiskinan di daerah. Menurutnya, langkah tersebut sudah sesuai dengan semangat dan target pembangunan daerah. Bahkan ia memuji, jika langkah tersebut sebagai bentuk nyata pondasi pendirian KSB sejak awal. “Saya bersyukur pondasi peradaban fitrah yang saya rintis sejak awal tidak diganggu. Dan sekarang di tambah sehingga seluruh cita-cita pembentukan KSB lebih dapat terwujud lagi,” pujinya. Sementara itu Wakil Ketua DPRD KSB, Amir Ma’ruf Husein, S.PdI mengatakan, data hasil verifikasi dan validasi kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemda KSB tetap perlu dilakukan evaluasi lanjutan. Sebab saat pendataan di lapangan, ada kesan evoria di tengah masyarakat terhadap semangat pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. “Dulu waktu di survei BPS ramai-ramai memiskinkan diri, sekarang giliran di data Pemda karena terpacu semangatnya untuk menurunkan angka kemiskinan, ramai-ramai tidak mengaku miskin. Nah untuk memastikan riilnya kemiskinan itu perlu di-

lakukan evaluasi lagi,” harapnya. Namun demikian, Amir Ma’ruf menyatakan, kebijakan yang telah dilaksanakan Pemda KSB dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah saat ini sudah tepat. Melalui agenda PDPGR, sejumlah program dikreasi oleh pemerintah untuk menyentuh kebutuhan masyarakat sesuai dengan realitas di lapangan. “Tapi pelaksanaannya juga masih perlu dievaluasi, terutama di tingkat lapangan,” tegasnya. Ia melihat, penyaluran program PDPGR masih belum merata. Hal ini disebabkan proses verifikasi penerima program yang dilakukan oleh tim agen PDPGR masih terkontaminasi kepentingan lain di luar semangat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejateraan masyarakat. “Misalnya kita masih dengar ada masyarakat yang sebenarnya berhak, tapi kemudian oleh agen tidak dimasukkan dalam data hanya karena ada perbedaan, baik itu politik, kelompok bahkan halhal personal antara agen dengan masyarakat yang harusnya dapat program,” cetusnya. Oleh karena itu ia menyarankan, ke depan Pemda KSB harus mampu meretas seluruh kondisi tersebut. Mengingat semangat program pengentasan kemiskinan adalah mensejahterakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. “Data kemiskinan itu tidak melihat apa afiliasi politiknya atau kelompoknya. Selama masyarakat miskin itu ada di KSB, maka ia tetap akan terdata sebagai masyarakat miskin di daerah kita ini,” pungkasnya. (bug/ils)

Kasus Anak Masih Menjadi ”PR” Besar di KSB Taliwang (Suara NTB) 20 November tahun 2017, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) genap berusia 14 tahun setelah terbentuk tahun 2004 lalu. Usia yang cukup belia bagi daerah yang terkenal dengan tambang emas dan tembaganya serta daerah dengan sebutan bumi gotong royong tersebut. Namun bukan berarti dengan usia yang cukup belia tersebut, tidak memiliki prestasi yang membanggakan. Mulai dari program jambanisasi (tuntas buang air besar sembarangan) yang diklaim 100 persen, program kartu pariri dan bariri untuk pemberdayaan dan sederet prestasi lainnya. Sebagai kabupaten yang memiliki jumlah penduduk sekitar 114.951 jiwa hasil sensus penduduk tahun 2010, kini harus dihadapkan dengan masalah kasus yang banyak menimpa anak-anak. Dengan kondisi wilayah yang tidak begitu luas, seharusnya masalah “moral” anak ini harus diperhatikan secara serius. Apalagi kasus-kasus ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena setiap tahunnya, angka kasus yang melibatkan anak-anak cenderung meningkat. Baik itu tindak pidana yang melibatkan anak-anak maupun kasus asusila yang menjadikan bumi “Pariri Lema Bariri” ini dianggap sebagai kota tidak ramah anak. Data Kepolisian Resort (Polres) KSB mencatat, hingga bulan November ini sedikitnya sudah ada sekitar 23 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah ditangani. Dari jumlah kasus yang sudah ditangani ini, didominasi oleh kasus persetubuhan terhadap anak sekitar 15 kasus, pencabulan sebanyak lima kasus, Sodomi dua kasus dan satu kasus pencurian dengan pemberatan (Curat). Tentu jumlah kasus yang saat ini cenderung meningkat apabila dibandingkan tahun sebelumnya seperti yang terjadi di tahun 2016 lalu pihaknya mencata ada sekitar 16 kasus yang sudah ditangani. “Jumlah kasus anak kita cenderung meningkat, makanya kita minta perhatian semua pihak untuk bisa memberikan pengawasan ekstra kepada anakanaknya sehingga angka kasus yang terus meningkat ini

bisa semakin ditekan,” ungkap Kapolres Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kasubag Humas AKP Suwardi, Kamis (23/11) kemarin. Sementara itu, Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Ari Wiwit Widiatmanto S. Kom, tidak memungkiri kasus anak yang terjadi di Sumbawa Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebut saja di tahun 2014 pihaknya hanya menangani 10 kasus anak, di tahun 2015 meningkat menjadi 33 kasus, tahun 2016 angka tersebut kembali naik menjadi 40 kasus, dan di tahun 2017 hingga bulan ini (November) sudah ada 53 kasus anak yang sudah dilakukan pendampingan. Dari jumlah kasus yang ditangani selama tahun 2017 masih didominasi oleh anak sebagai korban kekerasan sebanyak 29 kasus dan anak berhadapan dengan hukum sekitar 22 kasus. Tentu dalam menyikapi masalah ini, sebenarnya pihak terkait tidak tinggal diam saja melainkan tetap mengupayakan supaya kasus ini bisa diturunkan. Baik itu dengan turun ke sekolahsekolah serta penyuluhan kepada masyarakat secara umum. “Kita tetap berupaya maksimal serta mendorong dinas-dinas terkait untuk bisa menjalankan tupoksinya dengan baik sehingga kasus ini bisa diturunkan,” ungkapnya Seraya menjelaskan, meningkatnya kasus ini terjadi karena pola asuh orang tua yang tidak maksimal. Artinya orang tua harus bisa bersikap dewasa dan tetap mengawasi anakanaknya. Karena pola asuh orang tuannya yang tidak maksimal sehingga kasus anak ini meningkat. Baik anak sebagai pelaku kekerasan maupun anak yang menjadi korban kekerasan. Sehingga pihaknya menyimpulkan dari rentetan kasus anak yang terjadi di Sumbawa Barat faktor utamannya adalah orang tua. “Faktor utama merebaknya kasus ini karena minimnya pengawasan dari para orang tua. Untuk itu kita minta kepada orang tua untuk bisa memberikan pengawasan kepada anakanaknya sehingga kasus-kasus seperti ini bisa semakin ditekan,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Jumat, 24 November 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

DKP Dompu Siapkan Cadangan Pangan Bagi Korban Bencana Dompu (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Dompu telah menyiapkan cadangan pangan untuk disalurkan bagi korban bencana alam. Pangan berupa beras 2 ton ini siap didistribusikan ketika terjadi bencana dengan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Dompu. Untuk membantu masyarakat dalam memenuhi gizi, DKP juga akan terus meningkatkan program rumah pangan lestari (KRPL) yang sudah dirasakan manfaat bagi masyarakat. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Ir Aminullah kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (23/ 11) kemarin, mengungkapkan, Kabupaten Dompu termasuk daerah yang rawan akan bencana alam seperti banjir, angin puting beliun, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan dan bencana alam lainnya. Berb-

agai ancaman bencana itu juga mengancam ketersediaan pangan masyarakat dan DKP Dompu juga mendukung untuk mengantisipasi ketersedian pangan warga korban bencana alam. “Tahun ini kita siapkan cadangan pangan berupa beras 2 ton,” katanya. Cadangan pangan ini, diakui Aminullah, tidak didistribusikan saat banjir bandang dalam kota Dompu beberapa waktu lalu karena anggarannya belum cair. Pertimbangan lain, ancaman bencana alam masih akan terjadi dan dibutuhkan persediaan cadangan pangan yang cukup untuk membantu korban bencana kedepan. “Kita sudah siapkan cadangan pangannya di LDPM Dompu. Ketika dibutuhkan sewaktu – waktu, bisa langsung didistribusikan. Kendati tahun anggaran 2017, cadangan pangan ini masih bisa disalurkan awal tahun 2018,” terangnya.

Pupuk Masih Langka, Petani Enggan Tanam Bima (Suara NTB) Musim hujan sudah di depan mata. Namun sejumlah petani, terutama di Kecamatan Donggo dan Soromandi masih enggan untuk menanam. Alasannya pupuk di pasar mengalami kelangkaan dan pembagian pupuk subsidi tidak merata. Seperti yang dialami oleh H. Usman Abdullah. Petani yang juga warga desa Mpili Kecamatan Donggo ini, memilih untuk tidak menanam tanaman jagungnya, sebelum mendapatkan pupuk. Ia khawatir setelah beberapa minggu masa tanam. Meski tanamannya tumbuh, namun dihadapkan dengan persoalan tidak ada atau kelangkaan pupuk hingga harganya yang melonjak tinggi. “Saya tidak ingin seperti tahun kemarin, selesai jagung ditanam tapi tidak ada pupuk. Sehingga saya mencarinya sampai ke Dompu,” katanya kepada Suara NTB. Menurutnya, dua pekan lalu pupuk memang ada. Hanya saja, beberapa hari kemarin hingga sekarang mengalami kelangkaan. Di toko walaupun ada yang dijual, namun harganya menembus sampai Rp 300.000 hingga Rp 400.000 persak. “Biasanya harga yang kita beli berkisar 120.000. Namun sekarang sudah melonjak sampai tiga dan empat kali,” ujarnya. Tidak hanya Abdullah, petani lain yakni Ismail, juga mengeluhkan hal yang sama. Petani asal desa Wadukopa Kecamatan Soromandi ini mengaku sudah merencanakan tanam pada akhir pekan lalu. Namun ketunda karena kelangkaan pupuk. “Kami tidak mau mengambil resiko, setelah tanam terus tumbuh tapi tidak ada pupuk,” ujarnya. Selain itu, pupuk subsidi yang disalurkan oleh pengecer beberapa waktu lalu juga stoknya telah habis. Sehingga terpaksa mencari atau membeli diluar pengecer. Hanya saja mengalami kelangkaan. “Pupuk sudah habis, alternatifnya kita beli di toko, tapi sangat langka. Kalaupun ada harganya sangat mahal tidak bisa kami jangkau,” ujarnya. Sementara, Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bima, Fahrurahman SE, M.Si mengakui adanya kelangkaan pupuk. Mencarikan solusi soal itu, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi bersama dengan Dinas dan UPT. “Kita sudah arahkan UPT untuk melakukan pendataan apa saja yang menjadi keluhan petani. Kondisi ini terjadi di wilayah Kecamatan Bolo, Madapangga, Soromandi dan Donggo,” katanya. Menurutnya, kelangkaan pupuk, diduga lebih pada saat penyaluran oleh distributor ke pengecer beberapa waktu. Karena pihaknya menerima laporan bahwa, pupuk subsidi yang seharusnya diberikan sesuai pengusulan, tidak tidak direalisasikan. “Misalnya lima sak pupuk. Hanya diberikan tiga sak, dua saknya diganti dengan obat-obatan. Padahal petani tidak menginginkan. Tapi yang jelas persoalan ini akan kita sikapi. Memanggil pihak distributor untuk diberikan teguran,” pungkasnya. Selain itu, Ia menghimbau para petani untuk tidak khawatir, karena pihaknya tengah mengupayakan agar pupuk tetap tersedia. Mengantisipasi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan keadaan ini. “Yang jelas persoalan ini sedang kita tangani,” pungkasnya. (uki)

Pendamping Kasus Kekerasan Anak Kerap Diancam Dompu (Suara NTB) Upaya pendampingan terhadap korban kekerasan seksual tidak selamanya berjalan mulus. Selalu ada tantangan yang mesti dilalui. Tidak hanya akan menguras tenaga dan pikiran, bahkan keselamatan jiwa kerap terancam. Hal itu pula yang dirasakan pendamping kasus kekerasan dan persetubuhan anak yatim di LPA Dompu, Ida Wahyuni. Ia mengaku selama memberi pendampingan pada Mr korban dugaan kekerasan dan persetubuhan ayah angkat itu jiwanya terus terancam. Pun pihaknya lainya yang turut membantu penyelesaian perkara ini. “Saya sangat kebingungan ketika mencari perlindungan, baik buat korban dan pendamping. Tidak hanya korban yang diancam, pihak sekolah juga diancam, siswa diancam lebih pada kami pendamping,” ungkapnya kepada Suara NTB, Kamis (23/11). Saat ini ia kebingungan mencari perlindungan, rumah aman tidak ada pun kepolisian tidak siap untuk menanggungnya. Beberapa waktu lalu pihaknya sempat meminta pengamanan aparat, namun jawab mereka tim pendamping, korban maupun pihak sekolah yang merasa terancam tidak bisa dilindungi setiap waktu, tetapi mereka akan fokus memantau pergerakan pelaku saja yang kini masih bersembunyi. “Tetapi saya tetap merasa tidak aman, pelaku ini mencari siapa saja yang terlibat di dalamnya. Teman-teman korban juga diancam,” ujarnya. Mr jelas Ida Wahyuni, menjadi korban kekerasan dan persetebuhan ayah angkatnya selama dua tahun, berawal saat ia duduk dibangku kelas satu SMA. Perlakuan bejat itu dirahasiakanya karena tak ada tempat mengadu, korban seorang yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal saat ia masih duduk di bangku SD. Meski perjuangan menutup rapi perlakuan ayah angkat yang sudah empat kali menikah itu berhasil, namun akhirnya terkuak juga. Ia membongkar semuanya setelah disetebuhi dan dianiaya hingga babak belur, wajahnya benjol pun sekujur tubuhnya luka-luka. “Kejadian itu berulang-ulang, terakhir jumat pekat lalu. Sebelum kejadian terakhir itu ia dijemput di sekolahnya oleh pelaku, karena diakuinya keluarga pihak sekolah pun mengijinkan ia keluar. Namun saat ia kembali wajahnya sudah bengkak dan tubuhnya penuh cakaran. Ditanyalah oleh pihak sekolah baru kemudian rahasia itu terungkap semua,” jelasnya. Mengetahui kejadian itu pihak sekolah juga pihaknya langsung melapor ke Mapolres Dompu, namun hingga saat ini pelaku belum berhasil ditangkap. Diduga ia sudah kabur ke wilayah Bima. “Dari polres sendiri belum ada kelanjutan, mereka saat ini masih melakukan pencarian terhadap pelaku,” pungkasnya. (jun)

Dalam mendistribusikan bantuan ini, Aminullah mengaku, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan BPBD selaku lembaga yang menangani bencana alam. Pihaknya hanya menyiapkan beras cadangan pangan yang sudah dibungkus 5 kg. “Tentu yang akan mendistribusikan BPBD,” katanya. Selain menyiapkan cadangan pangan, DKP juga akan terus mendorong program KRPL yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat untuk ketersedian pangan. Program ini di tahun 2017, ada 15 kelompok yang bersumber dari APBD Dompu dan 5 kelompok yang bersumber dari dana Dekon Provinsi NTB. “Tahun 2018 akan terus kita tingkatkan. Program ini sangat terasa manfaatnya oleh rakyat dalam penyiapan kebutuhan pangan setiap harinya,” terangnya. Kepala Bidang Konsumsi

Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, M Fagih, S.Pt menambahkan, program KRPL tahun 2017 sangat dirasakan manfaatnya oleh warga. Tidak hanya bagi anggota kelompok penerima program KRPL, tapi juga masyarakat di sekitar juga ikut menikmatinya. Warga yang melihat aktifitas kelompok dan memanfaatkan lahan pekarangannya juga diikuti oleh warga sekitar. Apalagi yang dibudidaya merupakan kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan harian ibu rumah tangga. Mulai dari sayur mayur hingga pangan lainnya. “Warga yang tidak masuk dalam anggota kelompok, ketika mereka butuh tetap diberikan bibitnya oleh anggota kelompok KRPL,” terangnya. Karenanya, untuk tahun 2018 ini pihaknya mengupayakan agar ada peningkatan jumlah kelompok penerima

program KRPL. Jika di tahun 2017 ada 15 kelompok penerima program ini dari APBD Dompu, tahun 2018 mendatang direncanakan 20 kelompok. Pembiayaannya juga ditingkatkan menjadi Rp 7 juta – Rp 8 juta per kelompok. “Hasil evaluasi, anggaran per kelompok tahun 2017 ini dirasa tidak cukup,” katanya. Kelompok penerima KRPL tahun 2017 berdasarkan hasil penilaian yang diwakili oleh kelompok Kasamaweki Desa Kareke meraih juara 2 tingkat Provinsi untuk kawasan rumah pangan lestari. Kelompok ini tidak hanya sayur mayur yang dibudidaya untuk kebutuhan pribadi dan dijual ke pasar, tapi juga membudidaya umbi – umbian dan ikan air tawar. M. Fagih juga mengungkapkan, di akhir 2017 ini juga ada 2 kelompok wanita di Dompu yang mendapat bantuan dari

(Suara NTB/ula)

Sekretaris DKP Kabupaten Dompu, Ir. Aminullah

Kepala Bidang Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, M Fagih, S.Pt.

Provinsi. Yaitu kelompok di Desa Nusa Jaya Manggelewa dan kelompok Cempi Jaya Huu. Bantuan yang diterima berupa ayam petelur dan masing – masing orang akan

mendapatkan 10 induk ayam dan setiap kelompok berjumlah 25 orang. “Kita berharap bantuan ini bisa dikembangkan anggota kelompok untuk kebutuhan mereka,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Banyak Penyandang Disabilitas Berat Belum Dapat Bantuan Dompu (Suara NTB) Penyandang disabilitas berat di Kecamatan Woja, Dompu dan Pajo tercatat ratusan orang. Jumlah mereka terus bertambah tiap tahunnya. Meski begitu, porsi bantuan yang diberikan pemerintah masih tetap sama, yakni cukup untuk 37 orang. Demikian ungkap Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, Drs. Abdul Haris kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (23/11). “Bukan kita tidak memberikan yang lain, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” ujarnya. Secara pribadi maupun

kelembagaan pihaknya sangat menginginkan semua penyandang disabilitas berat ini tersentuh bantuan pemerintah, namun demikian bantuan yang bersumber dari dana APBN itu sangat-sangat terbatas, perorang hanya mendapat Rp 250 ribu/bulan. Sementara dari

APBD II bantuan hanya dalam bentuk barang seperti kursi roda, sembako dan sebagainya. “Maunya kita, kita bantu semua penyandang disabilitas berat itu tapi kita kesulitan dengan kemampuan anggaran,” jelasnya. Mengingat jumlah mereka

cukup banyak dan belum tertangani pihaknya terpaksa menerapkan pola bertahap, tahun ini untuk 37 orang di satu kecamatan dan tahun berikutnya untuk 37 orang lainya di kecamatan yang berbeda. Dengan demikian harapnya uluran tangan pemerintah ini dapat dirasakan bersama. Terlebih harapan besar Dinsos sebetulnya lanjut Abdul Haris, yakni ada penambahan anggaran untuk mereka baik dari APBN maupun APBD. Dan beruntung saat ini

orang-orang yang tidak produktif tersebut juga masuk dalam komponen penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Hanya saja kuotanya untuk 20 orang. Sementara untuk mereka yang masih bisa mengenyam pendidikan hanya mendapat bantuan makanan tambahan. “PKH untuk penyadang disabilitas itu ada 20 orang, sedang untuk yang mengenyam pendidikan ada bantuan sosial berupa makanan tambahan, itu dana APBN,” pungkasnya. (jun)

Sektor Wisata Tak Hasilkan PAD, Dewan Desak Dispar Dibubarkan

(Suara NTB/uki)

GADUH - Suasana gaduh dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Bima, Kamis (23/11).

Bupati Bima Absen, Paripurna DPRD Gaduh Bima (Suara NTB) Rapat paripurna mendengarkan jawaban Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri atas pandangan umum fraksi terkait RAPBD tahun 2018, di aula kantor DPRD Kabupaten Bima, Kamis (23/11), berlangsung gaduh. Pantauan Suara NTB, kegaduhan bermula saat anggota DPRD, Edy Muklis mempertanyakan ketidakhadiran Bupati, perwakilan eksekutif yang akan memberikan jawaban atas pandangan tersebut. Dan justru diwakilkan kepada, Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd. Selain itu, duta Nasdem ini juga mendesak agar rapat tersebut ditunda, menunggu hingga Bupati Bima siap menghadiri. Apalagi selama ini setiap rapat paripurna jarang hadir. “Sebelum rapat ini dilanjutkan membahas agenda yang diajukannya eksekutif, Bupati wajib hadir dalam ruangan ini,” katanya. Menurutnya, kehadiran Bupati dalam rapat tersebut sangatlah penting. Mengapa? Karena akan menyampaikan jawaban terkait hal atau masalah yang terjadi di wilayah Kabu-

paten Bima, selama dua tahun ini. “Hampir dua tahun lebih kepimpinan Dinda-Dahlan (Bupati-Wakil Bupati.Red) ini namun masalah kerapkali terjadi,” katanya. Hal itu, lanjutnya, seringnya konflik horizontal atau konflik sosial yang hingga saat ini belum ada titik penyelesaian. Selain itu di dewan, seringkali menerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat dari berbagai daerah di Kabupaten Bima. “Makanya sangat penting hadirnya Bupati untuk memberikan tanggapan terkait persoalan ini. Jika tidak maka sebaiknya rapat ini dipending,” katanya. Ia menyayangkan sikap antipati Bupati. Menurutnya, Bupati seringkali ada waktu untuk menghadiri acara di luar daerah dengan menghabiskan anggaran yang banyak. Sementara dalam pembahasan daerah sangat jarang hadir. “Bagaimana mau bersinergis membangun daerah secara bersama, kalau caranya seperti ini. Saya harap sidang sebaiknya dipending,” ujarnya. Interupsi Edy tersebut langsung disanggah oleh anggota DPRD lainnya, yakni Ir. Suryadin. Duta partai Golkar ini, me-

negaskan tidak ada alasan untuk menunda rapat karena, sudah diwakilkan kepada Wakil Bupati Bima. “Lagipula persoalan rapat yang dibahas tentang jawaban atas pandangan Fraksi. Rapat sebelumnya seluruh anggota dewan atau fraksi telah diberikan kesempatan. Jadi apalagi yang mau dipertanyakan,” ujarnya. Mendapat sorotan itu, Edy Muhlis tiba-tiba membanting meja dan kursi sembari berteriak meminta kepada pimpinan sidang, supaya menunda sementara sidang tersebiut. Akibatnya suasana rapatpun menjadi gaduh. Sejumlah anggota dewan lain berupaya menenangkan Edy. Mencairkan suasana kembali dingin. Hal itu juga membuat pimpinan sidang, H. Muhamad dan Nukrah S.Sos menskorsing sidang. Hingga berita ini ditulis, skorsing sidang kemudian dilanjutkan pembahasan khusus antara pimpinan sidang, Wakil Bupati Bima dengan perwakilan fraksi masih berlangsung. Dengan agenda apakah sidang dilanjutkan atau tidak. (uki)

Bima (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muklis menyoroti kinerja Dinas Pariwisata (Dispar) lantaran tahun 2017 ini, tidak bisa memanfaatkan sektor wisata sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau tidak bisa memberikan kontribusi (PAD, red), sebaiknya dibubarkan saja,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (23/11). Misalnya, menurut dia, kegiatan pacuan kuda (pacoa jara), yang setiap tahun digelar oleh OPD tersebut. Namun tidak mampu memberikan nilai tambah bagi daerah. Padahal dukungan kegiatan itu tidak sedikit menelan APBD. “Pacuan kuda tahun ini dianggarkan Rp 700 juta, tapi tidak ada hasilnya sama sekali,” katanya. Ia meminta agar OPD tersebut bisa inovatif dan menggelar atau mengadakan kegiatan yang memberikan dampak timbal balik bagi daerah. Yang berujung pada peningkatan sektor PAD. Jika tahun 2018 nanti masih mengadakan pacuan kuda dan tapi tidak ada implikasi buat daerah, Dispar sebaiknya dibubarkan saja. Untuk apa pertahankan OPD yang menghabiskan APBD tapi tidak bisa menyerap PAD,” tegasnya. Tidak hanya itu, Duta partai Nasdem ini juga mengarahkan agar OPD tersebut memanfaatkan serta mengelola destinasi wisata yang sudah terkenal oleh masyarakat Lokal. Seperti pantai-pantai yang berada di Keca-

matan Lambu dan Sape. “Disana ada banyak yang bisa dikelola. Seperti pantai Pink atau toro wamba, pulau kelapa, pantai di pulau Bajo dan masih ada pantai di wilayah Kecamatan Lambu,” katanya. Selain itu, lanjutnya, ada pulau unik yang di dalamnya terdapat ular jinak dan tidak berbisa. Bahkan pulau itu hanya ada satu-satunya di dunia. Belum lagi, Pantai Sangiang di dekatnya, yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. “Hal-hal semacam ini yang harus dimanfaatkan dengan baik, tujuannya untuk menyerap PAD. Jangan berharap investor yang akan menanamkan modal saja,” ujarnya. Sementara Plt. Kepala Dispar Kabupaten Bima, Drs. H. Abdul Muis. M.Kes, memilih bersikap santai dan tidak ingin memperpanjang menanggapi pernyataan dan sorotan dewan tersebut. “Ini adalah kritik dan saran bagi kami untuk memberikan kontribusi bagi daerah,” katanya. Ia menegaskan, pihaknya sedang dan tengah berupaya mengelola destinasi wisata dengan baik. Dengan intens melakukan promosi diluar daerah dan menjaring kemitraan dengan pihak lain. “Tujuannya agar lebih menarik wisatawan. Sehingga akan meningkatkan perekonomian warga disekitar destinasi wisata ini. Tapi di satu sisi kita dihadapkan dengan persoalan keamanan dan kenyamanan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

Edy Muklis

(Suara NTB/uki)

H. Abdul Muis

Turun, Minat Angkatan Kerja Jadi TKI Dompu (Suara NTB) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu, Drs Amirudin mengaku minat angkatan kerja menjadi TKI di wilayah ini menurun signifikan. Hal itu dipercaya pengaruh berkembangnya program TERPIJAR (Tebu rakyat, Sapi, Jagung, Rumput Laut) yang dicanangkan pemerintah daerah. Peluang kerja dan usaha sudah tersebar di mana-mana.

“Sudah kurang sekali minat masyarakat jadi TKI karena program terpijar bupati ini, sudah luar biasa turunya, turunya drastis,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (23/11). Selama 4 – 5 tahun sebelumnya, jumlah angkatan kerja yang datang mengurus dokumen ketenagakerjaan sempat membuat pihaknya kewalahan, bisa dikatakan intansinya paling ramai dikunjungi masyarakat. Namun demikian, seiring

berkembangnya program terpijar dan munculnya beberapa perusahaan besar jumlah mereka terus menurun. Saat ini hanya segelitir orang yang dibawa PJTKI untuk mengurus dokumen ketenagakerjaanya. “Paling dibawa sama PJTKI itu satu dua orang seminggu, kalau ada lagi yang datang. Karena memang masyarakat sudah tau dengan pijar itu peluang disini besar. Kalau dulu itu, padat kewalahan kita, tiap

hari itu,” jelasnya. Penurunan ini, menurut dia, juga berlaku bagi mereka yang berencana berangkat non prosedural atau ilegal. Sebab pengalaman selama ini pihaknya selalu mendapat informasi terkait TKI dan PJTKI ilegal yang beroperasi, tapi beberapa tahun terakhir hal itu sudah tidak dijumpai. Meskipun, ada beberapa TKI yang juga lolos dari pengawasan Disnakertrans. “Orang tua sekarang juga

sudah tidak bersemangat lagi mengirim anaknya ke luar negeri, mungkin pikiran mereka karena lapangan kerja di sini sudah banyak, apalagi UMK kita sudah naik,” ungkapnya. Amirudin menambahkan, menurunnya minat masyarakat menjadi TKI tersebut tidak memberi pengaruh apa-apa bagi daerah, justru daerah besyukur dan bisa lebih fokus memantau tenaga kerja yang baru-baru berangkat. (jun)

SUARA NTB Jumat, 24 November 2017

POLHUKAM

Halaman 8

Kadernya Ikut Pilkada, NU Tidak Ikut Campur Buka Usulan Hakim Agung KOMISI Yudisial (KY) kembali menerima usulan calon hakim agung (CHA) Periode II Tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan surat Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial Nomor 28/Wk.MA.Y/X/2017 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung, MA membutuhkan enam hakim agung untuk mengisi kamar perdata (2 orang), kamar pidana (1 orang), kamar militer (2 orang), dan kamar tata usaha negara (1 orang, yang memiliki keahlian hukum perpajakan). “Berdasarkan hasil Rapat Pleno KY pada 15 Novem(Suara NTB/dok) Ridho Ardian Pratama ber 2017., KY membuka kesempatan kepada MA, pemerintah, dan masyarakat untuk mengajukan usulan CHA yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CHA Periode II Tahun 2017,” kata Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH., MH, Selasa (22/11). Dalam mencari enam CHA, KY menekankan pada aspek kapasitas dan integritas calon. “Hal ini penting mengingat hakim agung merupakan jabatan mulia yang berperan penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan agung,” jelasnya. Para CHA akan menjalani serangkaian tahapan di antaranya, seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka. Terakhir, KY akan mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. (ars)

Mataram (Suara NTB) Ketua Panitia Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) 2017, Robikin Emhas menegaskan bahwa NU secara kelembagaan tidak akan mengurusi politik praktis di Pilkada serentak 2017. Hal itu ditegaskan Robikin dalam jumpa pers yang digelar beberapa saat sebelum dibukanya Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Mataram, NTB, Kamis (23/11). Robikin menjelaskan, pihaknya memandang, tidak pantas jika NU mengurusi Pilkada sebagai bagian dari penerapan politik praktis. “Urusan politik praktis itu bukan urusan NU,” ujarnya saat dimintai tanggapannya soal sikap NU terkait tampilnya sejumlah kader NU di Pilkada NTB. Menurutnya, NU secara kelembagaan akan lebih fokus mengurusi aspek-aspek yang menyangkut perbaikan di ranah kebangsaan, perdamaian hingga ekonomi umat. Kalaupun ada kader NU yang tampil di Pilkada dan ingin menjaring suara kalangan Nahdliyy-

in, Robikin menegaskan hal itu menjadi wilayah personal dari masing-masing pihak. Sebab, bagaimanapun juga, sebagai warga negara mereka memang memiliki hak politik. “Kita serahkan (kepada sikap) mereka secara pribadi,” tegasnya sembari menambahkan bahwa persoalan ini juga nantinya akan diserahkan pada sikap para kyai NU. Robikin juga menambahkan bahwa saat ini NU telah mendorong agar warganya terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang telah menjadi medan baru dalam syiar Islam. Ia meniai, saat ini, “perang” yang terjadi adalah perang media, yang berbasiskan teknologi digital. Karenanya, penguasaan aspek yang satu ini dipandang cukup urgen.

“Kita kembangkan sarana teknologi modern sebagai sarana dakwah. Intinya NU siap menyambut era digital,” ujarnya. Agenda Munas Alim Ulama dan Konbes ini merupakan agenda yang digelar PBNU setiap dua tahun sekali. Dua agenda ini menempati posisi strategis karena menjadi mekanisme perumusan kebijakan tertinggi kedua setelah muktamar NU. Munas Alim Ulama akan membahas beragam isu keagamaan yang tengah mewarnai kehidupan umat dan bangsa. Munas Alim Ulama akan terangkai dalam sejumlah agenda, yaitu pembahasan masalah keislaman (bahtsulmasailad-diniyyah), meliputi masalah-masalah aktual (alwaqi’iyyah), tematik (almaudhuiyyah) dan perundang-

(Suara NTB/ist)

PANITIA - Suasana konferensi pers Panitia Nasional Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Mataram, Kamis (23/11). undangan (al-qanuniyyah). Sementara itu, materi Konbes NU akan membahas halhal yang menyangkut keorganisasian. Materi pertama Konbes NU akan fokus membicarakan program-program NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang berlandaskan fahamahlussunnahwalJama’ah.

Materi kedua lebih berfokus pada pembahasan PO (Peraturan Organisasi) yang penyebutan resminya diistilahkan dengan Peraturan Nahdlatul Ulama. Sedangkan materi ketiga adalah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan. (aan/*) (Suara NTB/ndi)

FORUM PEDULI NTB - Para politisi senior yang tergabung dalam Forum Peduli NTB, seperti L. Mesir Suryadi, M. Syamsir, Lalu Mudjitahid, Fathul Gani dan sejumlah tokoh lainnya sedang berdiskusi terkait pemimpin NTB lima tahun ke depan.

Polda NTB Bidik Perusahaan Penyalur TKW Rabitah Mataram (Suara NTB) Penyidik Polda NTB membidik peran perusahaan penyalur TKW Sri Rabitah dalam Kasus Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO). Dua tersangka sudah ditetapkan, namun penyidik masih akan terus mengembangkan kasus ini ke tersangka lainnya. “Nanti mengarah ke perusahaan penyalur, karena memang itu alurnya sehingga muncul TPPO ini,” kata Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati kepada Suara NTB kemarin. Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dialami wanita asal Dusun Lokok Ara, Desa Sesait tersebut diketahui PT. FRH Bersaudara berpusat di Jakarta. Rabitah berangkat melalui PT. FRH bersaudara yang membuka cabang di Lombok, namun ditutup sejak moratorium pengiriman TKI/TKW ke Timur Tengah tahun 2012 lalu. “Tapi perusahaan itu sudah tutup, sejak moratorium. Tim penyidik yang ke Jakarta juga tidak menemukan perusahaan ini, hanya personal pemilik perusahaan saja,” terangnya. Penyidik menelsuri melalui proses pemberangkatan melalui tekong berinisial U dan I, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Karena di sana ada proses dugaan pemalsuan dokumen berupa identitas Rabitah dan adiknya, Yuliani. Keduanya masih di bawah umur, namun di mark up sehingga memenuhi syarat pengurusan paspor dan dokumen lainnya hingga tembus ke Doha, Qatar. Ditambahkan Pujawati, saat ini penyidik masih fokus pada penyelesaian penanganan berkas untuk tersangka U dan I selaku tekong. Setelah dua berkas ini selesai, akan berkembang ke tersangka lain, tidak menutup kemungkinan pintu masuknya melalui PPTKIS tersebut. “Setelah selesai dua tersangka ini, tidak menutup kemungkinan ke perusahaan penyalur. Makanya kita koordinasi terus dengan Bareskrim Mabes Polri, karena pusatnya ada di Jakarta,” tandasnya. Masih soal kasus Rabitah, temuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, sebelumnya, keberangkatan Rabitah sebenarnya sudah sesuai Pergub 32 tahun 2008 tentang Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). PT. FRH Bersaudara memiliki surat izin nomor B 211 BPTK, untuk rekrut TKI di NTB sebanyak 100 orang tahun 2014. Sehingga diterbitkan Surat Perintah Rekrut (SPR) tahun 2014 tujuan Oman. Dalam proses pra penempatan melalui perusahaan itu, dalam data Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) tanggal 20 Mei 2014 dikeluarkan Kabupaten Serang Banten. Disinilah persoalan kemudian muncul, perubahan penempatan oleh operator BP3TKI Tanggerang, dari Oman ke Qatar tanggal 30 juni 2014. Setelah di Qatar, Rabitah yang tidak ada gangguan kesehatan, justru dibawa ke RS Doha dan dilakukan operasi. Setelah ke luar rumah sakit, justru Rabitah mengalami gangguan ginjal. Setelah itu tersebar kabar dugaan pencurian organ ginjal Rabitah. Namun Polda NTB saat ini fokus penyidikan terkait dugaan pemalsuan dokumen. (ars)

Mantan Kepala Pasar Sayang-Sayang Didakwa Pungli Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Pasar Sayang-Sayang, H Muzakir didakwa melakukan pungli sewa dan pembangunan lapak. Jaksa penuntut umum menerapkan pasal dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu, terdakwa H. Muzakir juga terancam pidana denda Rp 200 juta. Hal itu sesuai rumusan pasal Pasal 12 huruf e dan atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Perbuatannya meminta uang kepada pedagang dengan alasan uang sewa dan pembangunan,” ungkap Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Abadi, kemarin. Dalam berkas dakwaan yang disusun jaksa Kejari Mataram Iman Firmansyah itu juga terdakwa disebut melanggar Pasal 3 Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 5/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar. Perwal tersebut mengatur tata cara pengajuan izin pemakaian dan ketentuan yang harus dipenuhi pedagang, yakni dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota Mataram melalui Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Mataram. Usai sidang perdana tersebut, terdakwa H Muzakir akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda penyampaian nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan, Selasa (28/11) pekan depan. (why)

Pilkada NTB

Politisi Senior Prihatin Bursa Pencalonan Didominasi Petahana Mataram (Suara NTB) Sejumlah tokoh senior NTB, berkumpul dalam forum peduli NTB, menggelar diskusi untuk menyabut Pilkada NTB 2018 yang sudah di depan mata. Mereka mengadakan diskusi tersebut, berangkat dari keprihatinannya melihat bakal calon pemimpin yang muncul saat ini, tidak ada yang membawa misi perubahan untuk masyarakat. “Saya cemas melihat caloncalon ini. Tapi Pilkada ini kan harus dikaksanakan. Jadi mau tidak mau, kalau tidak ada rotan akarpun jadi akhirnya,” ucap tokoh senior NTB, Lalu Mudjitahid, mengawali pemaparannya

dalam forum diskusi tersebut, Kamis (23/11) kemarin. Ia melihat, bakal calon gubernur yang berpeluang besar untuk lolos sebagai peserta pilkada, rata-rata adalah orang incumbent, alias merek rata-rata pernah sebagai kepala daerah, seperti, Ali BD, Suhaili, Ahyar Abduh, dan Muh. Amin. Tapi selama kiprahnya memimpin, belum ada hal yang fenomenal dalam aspek pembangunan yang sudah ditorehkannya. “Masyarakat kita tetap masih miskin, karena pembangunan berbasis proyek,” sebut mantan Bupati Lombok Barat dua periode ini.

Begitu juga dengan mantan Ketua DPRD NTB, Lalu Mesir Suryadi juga mengutarakan keprihatinan atas situasi politik menjelang Pilkada ini. “Saya memantau terus keadaan kita, secara pribadi dan organisasi saya melihat keprihatinan daerah, karena tidak terlalu menggembirakan apa yang dihasilkan selama ini,” ujarnya. “Kalau incumbent yang maju, dasarnya apa yang pernah dikerjakan selama mereka berkiprah untuk kita jual di masyarakat. Kalau tidak ada, buat apa jadi pemimpin. Sementara kita berhadapan dengan globalisasi ini,” lanjutnya. Ia melihat, belum ada kan-

didat yang memberikan gagasan untuk membawa perubahan bagi NTB yang bisa melompat lebih cepat. “Kita cari pemimpin yang bisa membawa gairah kemakmuran masyarakat. Kalau hanya mengharapkan dana transfer pusat, itu ndak usah jadi kepala daerah, karena cukup jadi jual rokok saja bisa,” sebutnya. Mantan Ketua DPD Partai Golkar itu juga mengkritisi peran partai politik dalam menjalankan tugasnya untuk merekrut pemimpin daerah. Ia melihat partai saat ini terlalu pragmatis, dan transaksional. Sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan

pemimpin yang merakyat, tidak pernah bisa didapatkan. “Partai kita tengkurep, dia diharapkan sebagai motivator, mencari pemimpin tapi ndak dilakukan. Masyarakat akhirnya ikut jadi apatis, tidak mau mendengar partai,” ujarnya. “Para incumbent yang maju ini kan semua sudah, bisa mereka buktikan tidak apa yang pernah dikerjakan selama jadi pejabat. Tidak ada, makanya kalau yang itu-itu saja kita disalip oleh daerah lain. Makanya ini kita cari yang terbaik dari yang terjelek. Begitu juga dengan partai-partai itu, kepengkepeng (uang) saja dibicarakan,” sambungnya. (ndi)

Belum Jera

Enam Kades di Loteng Dipidana Jaksa Teliti Berkas Dugaan Mataram (Suara NTB) Sedikitnya enam kepala desa di Lombok Tengah (Loteng) dipidana selama 2016. Catatan ini relatif banyak dibanding daerah lain. Kasus berpotensi bertambah, karena masih ada yang sedang dilakukan penyelidikan tahun 2017. Enam kepala desa yang sudah diproses pidana, bahkan sudah jatuh putusan adalah di Desa Lekor, Desa Tumpak, Desa Mujur, Desa Landah, Desa Lajut dan Desa Pemepek. Beragam kasus yang membelit kepala desa, seperti pungutan liar (pungli) untuk Desa Pemepek dan Lajut. Selebihnya, tersangkut kasus korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Terakhir yang sudah dijatuhi vonis adalah Kades Lekor dan sudah mengembalikan uang kerugian negara Rp 140 juta lebih. Kasi Pidsus Kejari Lombok Tengah, Hasan Basri, SH., MH mengaku, dengan rentetan proses hukum itu, rupanya kasus sama masih muncul. “Tahun 2017 ini, masih ada yang sedang kita lidik. Bisa disimpulkan sendiri. Ini artinya kan belum ada efek jera untuk oknum oknum (Kades) tertentu. Meski upaya persuasif sudah kita lakukan,” kata Hasan Basri kepada

Suara NTB kemarin. Masih dalam catatan Pidsus, selama tahun 2016, ada 18 laporan dugaan korupsi melibatkan kepala desa masuk melalui Seksi Intelijen. Dari jumlah itu, ada enam laporan diteruskan ke Pidsus karena unsur perbuatan melawan hukum cukup kuat untuk ditindaklanjuti ke penyidikan. Sementara tahun 2017, belum direkapnya. Namun diantara jumlah laporan yang masuk, sebagaimana diungkapkan sebelumnya, ada yang berlanjut ke tahap penyidikan. Munculnya kembali kasus kasus penyalahgunaan anggaran di tingkat desa itu, mengindikasikan efek jera dari para pelaku belum menyeluruh. Godaan besarnya ADD dan DD bersumber dari pemerintah pusat, jadi salah satu faktor menurut Hasan Basri. Faktor pendorongnya, kesadaran masyarakat untuk melapor. “Kita positive thinking aja, mungkin ada kepedulian masyarakat atas masalah pembangunan di desa. Tidak bisa kita menampik juga, tensi politik di tingkat desa mempengaruhi,” terangnya. Ada banyak laporan yang masuk dengan tendensi politis ingin menggulingkan kepala desa yang sedang menjabat.

Sehingga secara teknis, pihaknya tidak ‘menelan’ begitu saja laporan yang masuk. Untuk proses seleksi, pihaknya memberdayakan Apip yang mengedepankan fungsi Inspektorat untuk benar benar menseleksi laporan yang kuat unsur pidananya dengan laporan bertendensi politis atau pengaduan fiktif. Seperti yang dilakukan tahun 2016, dari belasan laporan, hanya beberapa yang diteruskan ke penyidikan. “Kalau ada potensi pidananya jelas, baru masuk. Kita tingkatkan ke penyidikan. Jadi tidak semuanya, kita selektif juga,” tandasnya. Itulah fungsi koordinasi pihaknya dengan Seksi Intelijen yang melekat dengan Apip. Unsur unsur yang memungkinkan untuk bahan penyelidikan penyidikan, syaratnya harus dipenuhi terlebih dahulu. “Jadi potensi kerugian harus jelas, unsur pidana di dalamnya juga harus ditemukan, baru diserahkan ke kami di Pidsus,” paparnya. “Tapi intinya kita sebenarnya kedepankan persuasif dahulu. Kalau memang kira kira memungkinkan pembinaan tingkat desa, maka Apip lebih kedepankan. Kalau sudah keterlaluan, kerugian cukup besar, tidak ada pilihan. Kita pidanakan,” pungkasnya. (ars)

Pungli Prona Mambalan

Mataram (Suara NTB) Jaksa Kejari Mataram telah menerima pelimbahan berkas kembali kasus dugaan pungli pengurusan sertifikat Prona Desa Mambalan dari penyidik Polres Mataram. Berkas tersangka Lalu Ahmad Yudni tersebut sedang dalam tahap penelitian. Kasi Pidsus Kejari Mataram, Andritama Anasiska menjelaskan, tim jaksa peneliti memerlukan waktu untuk meneliti kelengkapan berkas tersebut. “Berkasnya baru masuk pekan ini, pastinya akan diteliti lagi, apa masih ada kekurangan atau tidak,” ujarnya kemarin di kantornya. Dia belum dapat menjelaskan hasil penelitian berkas dimaksud. Secara umum, Andritama mengatakan apabila ada kekurangan maka belum dapat dinaikkan ke tahap penuntutan dan akan dikembalikan lagi ke penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram. “Kalau sudah cukup, ya kita P21 (dinyatakan berkas lengkap),” sebutnya. Terpisah, Kasatreskrim

Polres Mataram, AKP Kiki Firmansyah Effendi mengatakan berkas yang sudah dilimpahkan lagi ke jaksa tersebut disertai pemenuhan keterangan sesuai petunjuk P-19 jaksa sebelumnya. “Kita tentu berharap berkasnya segera dinyatakan lengkap dan segera bisa lanjut ke tahap selanjutnya,” kata Kiki. Kades Mambalan nonaktif, Lalu Ahmad Yudni disangka melakukan pungli terhadap pemohon sertifikat Prona Desa Mambalan tahun 2016. Pungutan diduga dilakukan terhadap 258 warga yang mengurus sertifikat Prona. Korbannya dipungut biaya pengurusan mulai dari Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. Total uang yang dipungut mencapai Rp 111,557 juta. Desa Mambalan pada tahun 2016 mendapat jatah sertifikat Prona sebanyak 350 bidang tanah. Sebanyak 80 orang saksi sudah diperiksa penyidik untuk melengkapi berkas tersangka mantan Kades Mambalan, Lalu Ahmad Yudni. Termasuk ahli pidana. (why)

SUARA NTB Jumat, 24 November 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

2018, Semua Pintu Masuk ke NTB Dilengkapi Spanduk Wisata Halal Mataram (Suara NTB) Lombok telah dinobatkan sebagai destinasi wisata dan destinasi wisata halal terbaik dunia dua tahun berturut-turut. Ini sekaligus menjadi salah satu segmen wisata yang dikembangkan di NTB. Namun sebelumnya Sekda NTB H. Rosyadi Sayuti menyangkan tidak ada spanduk atau penyambutan wisatawan yang bertuliskan selamat datang di destinasi wisata halal NTB di berbagai pintu masuk wisatawan. Oleh sebab itu, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB berencana akan membuat spanduk di semua pintu masuk wisatawan dan di berbagai destinasi wisata halal yang ada. “Kami sangat berterima kasih kepada Sekda yang telah memberikan masukan kepada kami. Kami sangat bersyukur, karena ini memang sebelumnya tidak terpikirkan. Tahun 2018 nanti kami akan buat spanduk ucapan selamat datang di destinasi wisata halal di semua pintu masuk wisatawan,” kata Ketua BPPD NTB H. Afan Ahmad di Mataram, Kamis (23/11). Ia mengatakan bahwa pihaknya selama ini telah berupaya untuk mempromosikan NTB sebagai destinasi wisata halal. Namun demikian masih banyak yang perlu disempurnakan. Ia juga mengajak para industri pariwisata untuk melakukan hal yang sama yaitu dengan menempelkan spanduk bertuliskan ucapan selamat datang di destinasi wisata halal. “Saya lihat di beberapa hotel dan toko oleh-oleh sudah buat seperti itu. Tapi memang belum semua, bagi yang belum silakan dibuat. Inilah yang membedakan kita dengan des-

(Suara NTB/lin)

H.Afan Ahmad tinasi wisata lainnya,” ujarnya. Ia melihat hal ini penting untuk dilakukan untuk membuat wisatawan benar-benar merasakan suasana destinasi wisata halal, meskipun ada pula segmen wisata konvensional. Kedepannya, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar hal itu dapat dilaksanakan segera.

“Kami akan melakukan koordinasi dan akan membicarakan konsepnya bagaimana. Sehingga ini bisa dilakukan secara serentak dan kompak,” ujarnya. Sebelumnya Sekda NTB menyayangkan kurang pekanya industri pariwisata di NTB untuk mengambil momen ini untuk mempromosikan segmen wisata halal yang dimiliki NTB. Ia mengatakan bahwa hal semacam itu sangat penting, mengingat itu merupakan salah satu bentuk penguatan label wisata halal yang dimiliki NTB. Apalagi banyak dari pelaku pariwisata yang sudah membuat paket wisata halal. Ia berharap NTB bisa seperti Aceh yang megangkat wisata halal dan mengelolanya dengan lebih maksimal. Sebab bukan hanya pemenuhan kebutuhan wisata halal saja, namun hal-hal kecil yang mengingatkan wisatawan bahwa NTB merupakan salah satu destinasi wisata halal terbaik dunia juga perlu untuk dilakukan. (lin)

(Suara NTB/lin)

Peredaran Uang di Sentra Oleh-oleh Capai Ratusan Juta

(Suara NTB/lin)

TENUN - Seorang pedagang kain tenun di Dusun Sade tengah memperlihatkan hasil tenunnya kepada pengunjung yang lewat di depan lapaknya.

Ada Ribuan Penenun Aktif di Kecamatan Pringgasela Mataram (Suara NTB) Kecamatan Pringgasela belakangan semakin dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kerajinan tenun di Kabupaten Lombok Timur. Di Kecamatan ini terdapat setidaknya 1.500 orang penenun yang masih aktif menghasilkan kain tenun setiap harinya. Ada ratusan kain tenun yang diproduksi setiap hari di kecamatan ini. Seluruh penenun merupakan wanita-wanita Pringgasela yang sudah diajarkan menenun secara turun temurun. “Kami punya 1.500 penenun bahkan lebih yang masih aktif menenun saat ini. Mereka memproduksi berbagai motif kain tenun dengan kualitas yang baik,” kata Kepala Desa Pringgasela, Mul’an. Ia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Pringgasela. Wisatawan dapat melihat proses pembuatan kain tenun secara langsung. Se-

lain itu, wisatawan juga bisa membeli langsung dari produsen atau penenun dengan harga yang relatif terjangkau. “Kainnya bagus-bagus, motifnya juga bagus. Ini yang kami dorong saat ini, bagaimana caranya agar Pringgasela itu semakin dikenal oleh wisatawan,” ujarnya. Diketahui bahwa terdapat ratusan motif kain tenun yang dapat diproduksi oleh masyarakat Pringgasela. Misalnya ragi bayan, ragi sudan, ragi pucuk rebong, ragi songket, ragi sari menanti dan banyak lainnya. Ini yang membedakan kain tenun Pringgasela dengan kain tenun di pusat kerajinan lainnya. Menurut Mul’an, terdapat beragam motif yang bisa didapatkan oleh wisatawan, tentu saja dengan kualitas kain yang tidak diragukan lagi. “Menenun sudah menjadi tradisi sejak ratusan tahun lalu di Pringgasela. Sehingga jangan heran kalau di setiap rumah itu ada penenunnya.

Apapun pekerjaannya,” ujarnya. Saat ini para pemuda dan pemerintah desa setempat tengah berupaya untuk mempromosikan Kecamatan Pringgasela sebagai salah satu destinasi wisata industri kerajinan tangan. Wisatawan diharapkan dapat berkunjung dan bisa menjadikan kain tenun khas Pringgasela sebagai buah tangan saat kembali ke daerah atau negaranya. “Saat ini masyarakat sedang berupaya agar Pringgasela bisa menjadi pusat kerajinan tenun yang bisa menjadi tujuan wisatawan. Kami sangat berharap pemerintah bisa membantu kami dalam hal promosi,’ harapnya. (lin)

BPPD dan Asosiasi Pariwisata Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir Lotim Mataram (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir di Kabupaten Lombok Timur. Bantuan itu berupa makanan, pakaian dan banyak lainnya yang sekiranya dibutuhkan oleh para korban banjir. Ini merupakan salah satu upaya BPPD dan asosiasi dalam rangka membantu para korban. “Ini merupakan sumbangan yang diberikan oleh asosiasi dan BPPD NTB. Semua asosiasi bersama-sama untuk mengumpulkan sejumlah bantuan supaya bisa meringankan beban saudara kita yang terkena musibah banjir,” kata Ketua BPPD NTB H. Afan Ahmad, di Mataram, Kamis (23/11). Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban banjir. Ini merupakan bentuk kepedulian para asosiasi pariwisata untuk membantu masyarakat. Sebab masyarakat Lotim merupakan bagian dari mitra untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan. Ter-

(Suara NTB/lin)

BANTUAN - Sejumlah bantuan yang telah diserahkan kepada korban banjir di Kabupaten Lombok Timur, Kamis (23/11). utama di Lotim bagian selatan yang saat ini diterjang banjir. “Para asosiasi itu antara lain ASITA, PHRI, HPI, Puteri, ASPPI dan para pelaku pariwisata secara pribadi juga ada yang memberikan bantuan. Ini merupakan bentuk komitmen kebersamaan para asosiasi yang peduli terhadap korban banjir di Lotim,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa pi-

haknya sudah berkoordinasi dengan pemda setempat meski tidak secara formal. Bantuan itu juga sudah diserahkan pada Kamis pagi kemarin. Ia berharap para korban banjir tetap bersabar dalam menghadapi musibah ini. “Tentu tidak ada yang menginginkan musibah, namun ini terjadi kita harus bersabar,” ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dengan sektor ekonomi. Masyarakat di sekitar destinasi wisata banyak yang membuat desanya sekaligus sebagai sentra oleh-oleh. Misalnya Dusun Sade dan Sukarara. Dua desa ini merupakan penghasil kerajinan tangan yang belakangan banyak dikunjungi wisatawan. Dinas Pariwisata Provinsi NTB memprediksi peredaran uang dalam sehari mencapai Rp 200 juta di berbagai sentra oleh-oleh ini. “Peredaran uang di Sade dan Sukarara dan sentra oleh-oleh lainnya bisa mencapai Rp 200 juta dalam sehari. Ini merupakan hal yang bagus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L. Moh Faozal, S.Sos.,M.Si. Ia mengatakan bahwa kerajinan tenun NTB menjadi salah satu oleh-oleh khas yang dapat dibawa pulang oleh wisatawan. Selain itu, kualitas yang ditawarkan pun meru-

pakan kualitas terbaik. Sehingga tidak heran jika banyak wisatawan yang tertarik untuk membeli. Hal inilah yang membuat peredaran uang di berbagai sentra kerajinan di Lombok ini menjadi banyak. “Kita bersyukur sekarang sudah semakin banyak wisatawan yang berkunjung. Kita berharap ke depannya semakin banyak wisatawan yang berkunjung dan belanja. Jangan hanya berkunjung saja tapi tidak belanja,” ujarnya. Hal ini berbanding terbalik dengan yang diungkapkan salah satu warga Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Inaq Andi. Ia mengatakan bahwa sejauh ini memang semakin banyak wisatawan yang berkunjung, namun tidak semuanya berbelanja. Sebagian hanya melihat-lihat dan hanya mengambil gambar. Meskipun sebagian ada pula yang membeli. ‘’Kadang ada sih yang beli, tapi banyak juga yang tidak beli. Entah itu beli di tempat lain atau me-

mang tidak beli. Tapi memang banyak juga yang datang hanya lihatlihat, foto lalu pulang,” ujar Inaq Andi dalam bahasa Sasak. Inaq Andi merupakan salah satu dari ratusan pedagang kain tenun di Dusun Adat Sade yang berharap kain hasil tenunannya bisa dibeli oleh wisatawan. Meski dengan harga yang relatif lebih murah dari harga pasar, namun ia selalu berusaha untuk memberikan produk terbaiknya kepada wisatawan. “Kalau kita jual keluar memang harganya lebih mahal bisa sampai Rp 500 ribu. Tapi kalau jual di sini harganya bisa sampai Rp 350 ribu,” akunya. Ia merupakan salah satu dari banyak pedagang di Dusun Sade yang mengharapkan setiap wisatawan dapat berbelanja. Ia juga berharap para pemandu wisatawan terlebih dahulu mengajak tamunya berkunjung ke Dusun Sade sebelum membeli oleh-oleh kain tenun di sentra oleh-oleh lainnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 24 November 2017

Halaman 10

UKG Masih di Bawah Rata-rata Nasional

Guru Harus Tingkatkan Kompetensi

Mataram (Suara NTB) – Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2016 lalu menunjukkan rata-rata nilai UKG masih berada di bawah rata-rata nasional. Diperlukan kemauan guru untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri. “Langkah yang bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, ada pengembangan diri secara mandiri dan swadana, guru tidak harus menunggu diberikan oleh pemerintah, harus berusaha meningkatkan kompetensinya sendiri-sendiri,” kata Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Drs. Muh. Irfan, MM., dikonfirmasi Kamis (23/11). Menurutnya, diperlukan upaya peningkatan kompetensi kepribadian yang mengarah ke pengembangan karakter siswa, seperti

keteladanan, kedisiplinan, etos kerja, dan pendukung lainnya. Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) di NTB pada tahun 2016 yang tercantum pada Neraca Pendidikan Daerah (NPD) NTB tahun 2016, menunjukkan rata-rata kompetensi guru di NTB sebesar 52,38. Angka itu di bawah rata-rata nilai UKG secara nasional yaitu 56,69. Menurutnya, diperlukan pengembangan keprofesionalismean dari guru. Jika ada berbagai pelatihan untuk guru seharusnya diikuti oleh guru untuk mengembangkan kemampuannya.

“Jadi sebenarnya ada banyak ruang yang dilakukan oleh berbagai lembaga, guru kita harus ikut. Harus ada kemauan di diri guru,” katanya. Irfan mengatakan, sarana dan prasarana sebagus apapun, jika tidak didukung dengan kemauan guru untuk meningkatkan kompetensinya akan sulit mengingkatkan pendidikan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Regional Bali Nusra, Ermawanti, hasil UKG itu menunjukkan rata-rata UKG guru di NTB masih di bawah standar. Ia menyampaikan, masih banyak hal yang harus dibenahi, mulai dari pola pelatihan guru yang tidak tepat sasaran, karena belum meratanya guru yang mengikuti pelatihan. Termasuk rendahnya penguasaan teknologi informasi guru-guru di NTB,

terutama guru pada jenjang SD. “Pola pelatihan juga harus diubah, jangan membiasakan guru berharap dari pemerintah untuk peningkatan kompetensinya karena guru-guru akan stagnan,” kata Ermawanti, dihubungi Kamis (23/11). Padahal, kata Ermawanti tunjangan sertifikasi guru dimaksudkan untuk digunakan peningkatan kompetensi. “Tambah miris lagi stelah disertifikasi bukannya tambah naik rata-rata UKG, malah tidak ada peningkatan,” sesalnya. Saran dari Ikatan Guru Indonesia, kata Ermawanti, agar guruguru berupaya memperbarui kemampuanya secara mandiri, membeli buku, belajar lewat kelompok kerja guru atau mengikuti kegiatankegiatan secara mandiri untuk peningkatan kualitas dirinya. (ron)

DATA UKG MENUNJUKKAN RATA-RATA NILAI UKG GURU DI NTB MASIH BERADA DI BAWAH RATA-RATA NASIONAL.

Sebagai Indikator Keberhasilan

Sekolah Siapkan UN dengan Maksimal

Antisipasi Gangguan UNBK BERBAGAI upaya dilakukan sekolah dalam mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Selain persiapan dari segi pendidikan, sekolah juga mengantisipasi gangguan teknis saat UNBK, seperti gangguan jaringan internet atau listrik. Kepala SMKN 9 Mataram, Ridwan, S.Pd., MMPd., Kamis (23/11) mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan diri menghadapi UNBK, sebanyak 60 komputer dan server sudah disiapkannya. (Suara NTB/dok) Termasuk mengantisipasi gangguan lisRidwan trik saat UNBK dengan menyediakan generator set (genset) yang memadai. “Kami sudah siapkan genset yang memadai,” kata Ridwan. Komputer yang disediakan berasal dari sekolah sendiri. Pihaknya berharap pelaksanaan UNBK bisa berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan listrik atau jaringan internet. “Kita berharap semua berjalan dengan baik, kalau memang gangguan tak terduga bisa saja terjadi, misalnya tiba-tiba listrik mati, kita tak tahu juga,” ujarnya. Namun demikian, ia meyakini dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan bersurat kepada instansi terkait, agar tidak ada gangguan listrik atau jaringan internet selama UNBK berlangsung. Sementara itu dalam mempersiapkan siswa, pihaknya sudah melaksanakan simulasi UNBK beberapa waktu lalu. Komputer dan server juga diakuinya sudah siap dalam menyambut UNBK. “Yang jelas komputer sudah siap, server sudah siap, termasuk kemarin sudah kita lakukan simulasi tahap pertama, alhamdulilah simulasi tahap pertama berjalan lancar,” katanya. Selain itu, SMKN 9 Mataram juga sudah melaksanakan pengayaan kepada siswa. Pemberian pelajaran tambahan itu dengan menambah jam belajar siswa. “Pengayaan sudah dilakuan, kita tambahkan di jam belajar,” ujarnya. (ron)

(Suara NTB/ist)

SIMPOSIUM - Simposium Mubalig PMII Cabang Lotim dengan tema dakwah transformatif dan moderat dalam menangkal radikalisme.

PMII Cabang Lotim Gelar Simposium Mubaligh Tangkal Radikalisme Selong (Suara NTB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur (Lotim) menggelar simposium dengam tema Islam sebagai agama dakwah, bukan agama kekerasan. Pasalnya, sebagai umat Islam, tentu saja akan merasa sangat tidak setuju jika Islam dikatakan sebagai agama yang radikal. Terlebih lagi, Islam sebagai agama yang dianggap sebagai sarang teroris. Hadir sebagai pembicara pada kegiatan ini, TGH. Mahsun Faisal (MUI), TGH. Hudri Abdullah (mubaligh), Lalu Miftahul Surur (Kemenag), dan Ahmad Fatoni (Pimpinan Pondok Pesantren). Pada kesempatan ini, TGH. Mahsun Faisal dari MUI menerangkan Pancasila bukanlah ideologi yang menghalangi syiar Islam. Justru Pancasila adalah ideologi yang membuka peluang sebesar-besarnya agar nilai-nilai Islam tumbuh subur di tanah air.”Pancasila adalah lahan subur untuk menegakkan nilai Islam di republik ini,’’ tegasnya. Menurutnya, Pancasila merupakan hadiah terindah dari para pahlawan yang diberikan kepada umat Islam di Indonesia. Seperti halnya sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal yang senada disampaikan, TGH Hudri Abdullah. TGH Hudri kembali mengingatkan kepada generasi muda, jika Pancasila merupakan bagian dari piagam Jakarta yang telah melalui perjuangan panjang para ulama. “Coba perhatikan kalimat pembuka pada piagam Jakarta. Yakni dengan berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” jelasnya. Hanya dengan melihat susunan kalimat tersebut, lanjut dia, tentu dapat dipastikan bahwa hal itu merupakan sebuah penghargaan yang ditujukan bagi umat Muslim. Dan, kalimat pada sila pertama sangat identik dengan kalimat syahadat dalam agama Islam. Pada sesi tanya jawab, salah seorang peserta, Huryadi dari MMI NTB mempertanyakan barometer seseorang dikatakan radikal. Menjawab hal ini, TGH. Mahsun Faisal, menjelaskan, tolak ukur radikal adalah ketika seseorang sudah mulai menghalalkan kekerasan untuk memberikan pemahaman kepada golongan lain. Hal ini menyebabkan munculnya sikap-sikap intoleran bahkan hingga memunculkan tindakan terorisme. Sementara pembicara lain, Ahmad Fatoni salah satu pimpinan pondok pesantren di Lotim, menyayangkan stigma radikal yang sering disematkan kepada santri. Bahkan tak jarang, pondok pesantren dituding sebagai penyuplai utama gembong teroris. Ia sendiri merasa sangat heran dengan keinginan sekelompok orang untuk membentuk negara khilafah. Padahal di Indonesia, umat Islam sudah bisa beribadah dengan tenang. Tidak seperti di negara-negara Timur Tengah yang keamanan beribadahnya sangat terganggu akibat konflik di negara tersebut. “Indonesia adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita sebagai umatnya. Di negara ini kita bisa salat, ngaji, bershalawat, berdzikir dengan tenang,” terangnya. Ia juga berharap agar tak ada lagi kelompok yang memaksakan pemahamannya kepada golongan lain. Dan hendaknya, umat Muslim menunjukkan sifat Islam yang toleran, santun, dan mengikuti cara dakwah Rasullulah. (yon)

(Suara NTB/dys)

KULIAH UMUM - Mantan Mendikbud Mohammad Nuh bersama Rektor Unram H. Sunarpi usai memberikan kuliah umum di Ruang Sidang Senat Unram, Kamis (23/11).

Generasi Milenial Diingatkan Manfaatkan Bonus Demografi Mataram (Suara NTB) Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, memberikan kuliah umum bertajuk “Bonus Demografi dan Strategi Menuju Generasi Emas Indonesia 2045” di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram, Kamis (23/11). Dalam kuliah umum yang dibanjiri mahasiswa Unram berbagai jurusan itu, mantan Mendikbud era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengingatkan agar mahasiswa sebagai generasi milenial mampu memanfaatkan bonus demografi. Dikatakan Nuh, perkembangan dunia saat ini sangat luar

buasa. Berbagai perubahan terus terjadi di sekitar manusia. Teknologi terus bermunculan, bahkan tanpa disadari terus bergerak maju ke depan. Berbagai perubahan yang terjadi menurut Nuh, harus disikapi bijak generasi milenial. Jika tidak maka akan tergerus oleh zaman. “Dua tiga tahun ke depan akan muncul generasi kelima. Kita harus siap siap mengalami perubahan. Nanti akan muncul pesawat terbang tanpa pilot, mobil tanpa sopir,” ujarnya. Di samping itu, saat ini seiring perkembangan teknologi, semua orang semakin terhubung (connected society) antar satu dengan lainnya, antar satu komunitas dengan

komunitas, negara dengan negara. Konsekuensinya ialah muncul rasa takut untuk tidak mendapatkan informasi (fear of missing out). Akibat dari itu semua, kebutuhan dasar juga akan ikut berubah. Kebutuhan tidak berhenti sampai di sandang papan saja, tapi sudah ada kebutuhan baru seperti HP, wi fi, kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya. “Ada perubahan yang luar biasa,” urainya. Dia pun meminta agar para mahasiswa selaku generasi milenial mampu memanfaatkan bonus demografi yang luar biasa ini. “Mumpung kita punya anak muda banyak, pakai, kelola,” tukasnya. (dys)

Kalangan Akademisi Bedah Buku Gagasan Kebangsaan TGH. M. Shaleh Hambali Mataram (Suara NTB) Lakpesdam Nahdlatul Ulama (NU) NTB menggelar bedah buku TGH. M. Shaleh Hambali. Bedah buku untuk menggali ide, gagasan TGH. M. Shaleh Hambali menghadirkan pembicara di antaranya TGH. Sohimun Faishal, MA, dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. H. Adi Fadli, MA., selaku penulis buku, Prof. Mansur Makshum mantan Rektor Universitas Mataram (Unram), dan Staf Kepresidenan Munajab, PhD. Bedah buku tersebut dihadiri berbagai kalangan akademisi, pemuda, mahasiswa, tokohtokoh NU, serta para peserta Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang sudah hadir di halaman utama Pengurus Wilayah NU NTB. Ketua Lakpesdam NU NTB M. Akbar Jadi atau Viken Madrid menyebut kegiatan ini untuk mengingatkan para generasi muda akan pikiran-pikiran besar TGH. M. Shaleh Hambali, terkait berbagai aspek seperti aspek kebangsaan. “Karena ada tokoh yang memiliki karya tahun 1800-an dan ini harus digali oleh anak muda NU untuk dikaji secara akademis, merefleksikan pemikiran TGH.M. Shaleh Hambali,” ujar Akbar Jadi. Menurut Akbar Jadi, bukubuku karya TGH. Moch Soleh Bengkel ditulis berpesan tentang revolusi mental yang berkaitan langsung dengan moralitas dan akhlak. Pikiran dan gagasannya masih relevan dengan situasi ke-

(Suara NTB/dys)

BEDAH BUKU - Bedah buku TGH. M. Shaleh Hambali di halaman PW NU NTB, Rabu (22/11) lalu. bangsaan aaat ini. “Apalagi di zaman sekarang, kita harus belajar pada sejarah yaitu tentang tokohtokoh tentu kalau kita melupakan ulama kita akan tersesat,” ujarnya. Ditambahkan, kegiatan ini bagian dari rangkaian Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Lombok 2017. Menurutnya ada pesan yang disampaikan oleh TGH.M. Sholeh Hambali yang masih relevan hingga kini yaitu untuk menjaga persatuan, dan belajar pada ulama-ulama ahlussunnah wal jamaah. “Kita mengingatkan kepada generasi muda dan pengurus NU sejarah para kiyai dan ulama, menggali intisari dari pemikiran buah karya TGH. M. Sholeh Hambali untuk relevansi dengan kondisi kekinian serta untuk memahami

dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada konsep Islam Nusantara,” sebutnya. Pihaknya berharap agar ke depan semakin banyak masyarakat yang membumikan karya beliau, dan terus mengkaji karya tulis yang jumlahnya mencapai 18 lebih buku. Termasuk berharap ke depan banyak elemen dan pemerintah daerah mendorong TGH. M. Shaleh Hambali menjadi pahlawan nasional. Staf Kepresidenan Munajab, PhD., menyebut pemikiran TGH. M. Shaleh Hambali harus diteladani dan maha karyanya menjadi pesan moral untuk dijadikan rujukan terutama jamaah nahdliyin, karena zaman ini pengaruh digital sangat rentan, sehingga penting untuk kita kembali belajar tentang karya bukubuku yang pernah ditulis. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Ujian Nasional (UN) tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan, meski demikian sekolah tetap mempersiapkan UN dengan maksimal. Alasannya, karena UN masih sebagai indikator keberhasilan sekolah, selain juga di beberapa perguruan tinggi, nilai UN menjadi salah satu faktor penentu diterimanya calon mahasiswa. “Walaupun UN tidak sebagai penentu kelulusan, tapi itu sebagai indikator keberhasilan sekolah, sehingga tetap kita persiapkan anakanak,” ujar Kepala SMAN 8 Mataram, H. Abdul Khalik, S.Pd., belum lama ini. Ia berharap hasil ujian nasional bisa lebih baik dari sebelumnya. Meskipun tidak menjadi penentu kelulusan, pihaknya tetap memperhatikan pelaksanaan dan persiapan siswa menghadapi UN. “Beberapa perguruan tinggi juga melihat nilai murni dari UN,” tambahnya. Sebagai upaya menyiapkan siswa itu, SMAN 8 Mataram sudah melaksanakan pengayaan kepada siswa sejak tiga minggu yang lalu. Dilaksanakan empat hari dalam seminggu dengan memberikan materi tambahan mata pelajaran yang diujikan di UN. Tak hanya itu, anak-anak

disediakan buku bahan latihan soal, berisi pembahasan soal dan ringkasan pelajaran untuk UN. “Lebih awal kita mulai, hampir sebulan yang lalu, dan buku-buku juga kita sediakan,” kata Khalik. SMAN 8 Mataram akan melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK). Simulasi tahap pertama sudah dilaksanakan pada 13, 14, 15 November yang lalu. Meskipun masih kekurangan perangkat komputer, simulasi tetap dilaksanakan. Dalam mengatasi kekurangan komputer itu, SMAN 8 meminjam laptop di guru dan siswa. “Ada lima buah kita punya server, client (komputer) yang masih kurang,” katanya. Selain meminjam di guru dan siswa, tambahan unit komputer nantinya diberikan oleh pemerintah sebanyak 21 unit komputer. Total komputer yang tersedia di sekolah dengan bantuan yang diberikan menjadi 40 unit. Sisa 60 unit nantinya akan dipinjam di guru dan siswa SMAN 8 Mataram. Dengan begitu diharapkan pada simulasi kedua nanti sarana dan prasarana UNBK di SMAN 9 Mataram sudah lengkap. “Sehingga kita harapkan pada simulasi kedua sudah lengkap, rencananya akan ada tiga kali simulasi,” kata Khalik. (ron)

UIN Mataram Sinkronisasi ’’Education Management Information System’’ Mataram (Suara NTB) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. H. Mutawalli, MAg., membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penguatan data dan sistem informasi beberapa waktu lalu. FGD yang berlangsung selama satu hari diikuti 50 peserta terdiri dari para dekan, kabag dan kasubag serta bagian perencanaan dan keuangan di lingkup UIN Mataram Wakil Rektor Dua UIN Mataram Dr. Hj. Faizah, menjelaskan, pentingnya data Education Management Information System atau yang disingkat EMIS ini untuk diselesaikan. Mengingat semua kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran kegiatan akan mengacu kepada satu data yang terintegrasi. Untuk itu, pentingnya jajaran pejabat lingkup UIN Mataram hadir dalam kegiatan ini untuk melaksanakan up dating data EMIS. Menurutnya, saat ini UIN Mataram terus berbenah melakukan perbaikan pelayanan data dan sistem informasi. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan data EMIS dalam proses perencanaan program dan anggaran Faizah selaku penanggung jawab kegiatan berharap kepada seluruh peserta, realitas ke depan tantangan semakin berat, dan jika tidak dipersiapkan, maka implikasinya akan semakin besar pula. Proses perencanaan program dan anggaran saat ini mengkombi-

nasikan dengan e-Planning yaitu perencanaan program dan anggaran berbasis data elektronik. Sementara Rektor UIN Mataram H. Mutawalli dalam sambutannya menegaskan, ketersediaan data yang akurat, mudah dan cepat menjadi prasyarat utama dalam mendukung kelancaran program dengan anggaran yang berimbang, adil dan proporsional. Keterpaduan data dan informasi menjadi target selanjutnya yang akan digalakkan sebagai satu sumber data yang multifungsi. Apalagi, ujarnya, kondisi kita saat ini adalah BAN-PT baru-baru ini menerbitkan peraturan No 4 tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi serta Panduan Penggunaan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) yang merupakan dasar bagi seluruh Perguruan Tinggi untuk mulai secara serius merumuskan capaian, merencanakan dan melaksanakan serta menggunakan hasil tersebut untuk merumuskan dan melaksanakan tindakan perbaikan secara berkelanjutan implikasinya adalah mulai tahun depan semua komponen harus melengkapi data sesuai dengan tupoksi dan dipublikasikan ke web lembaga. Berdasarkan evaluasi pimpinan masih belum maksimalnya beberapa unit baik fakultas, bagian, sub bagian dan unit pelaksana teknis dalam memanfaatkan web lembaga sebagai media online. (dys)

(Suara NTB/ist)

FGD - Rektor UIN Mataram H. Mutawalli dalam acara FGD EMIS di salah satu hotel di Mataram beberapa waktu lalu.

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 24 November 2017

Kerjasama Dispora Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

Pecahkan Rekornas Remaja dan Petik Dua Emas di PON

FOSSBI NTB

Taklukan Jabar 3-0

Mataram (Suara NTB) Tim sepak bola NTB sukses menundukkan tim Jawa Barat (Jabar) 3-0 di pertandingan sepak bola Kelompok U-13 di Kejuaraan Nasional Sepak Bola FOSSBI II yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah (Jateng), (23/11) kemarin. Atas kemenangan itu, tim FOSSBI NTB berhasil duduki puncak kelasemen Grup D dengan meraih poin tiga di babak penyisihan. Ofesial tim Sepak Bola FOSSBI NTB, Muhammad Zaelani yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Kamis (23/11) kemarin mengatakan tiga gol anak-anak NTB itu dicetak oleh Rizky Prasastia, Ronaldo Kuwateh dan Aksal Araya. Dikatakan Zaelani, pertandingan tersebut merupakan laga pertama penyisihan Grup D. NTB yang satu grup dengan Jatim Satu, Jabar dan tuan Rumah Solo berhasil meraih kemenangan muda di hari pertama. “Rencananya besok akan melawan tim Jatim satu,” ucapnya. Menurut Zaelani, hasil kemenangan laga pertama itu membawa tim FOSSBI NTB menempati peringkat pertama sementara dengan mengoleksi poin tiga. Pertandingan tersebut di ikuti 32 tim yang terdiri dari enam grup. Sementara NTB sendiri masuk di Grup D. NTB masih harus melewati dua pertandingan lagi dilaga tersebut. “Kita harus menang satu kali pertandingan lagi sudah bisa lolos ke babak 16 besar,” ucapnya. NTB yakin bisa lolos ke babak 16 besar karena mereka hanya mengincar satu kemenangan lagi sudah bisa lolos ke babak 16 besar. Pasalnya tim yang lolos ke babak delapan besar ada dua tim yakni juara dan runner-up. (fan)

PERAIH medali emas di nomor lompat jangkit dan estafet 4x100 meter pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat (Jabar ) tahun 2016 ini mengungkapkan bahwa sebelum fokus di lompat jauh dan lompat jangkit, ia pernah menjadi atlet terbaik di nomor 100 meter remaja dan junior di kejurnas tahun 2010 hingga 2011. Namun tak disangka setelah usianya menginjak dewasa justru dia berprestasi di nomor lompat jauh dan lompat jangkit. “Dulu tahun 2010 hingga 2011 saya selalu menjadi yang tercepat di kejurnas remaja dan junior. Tapi memasuki tahun 2015 sampai sekarang saya memilih fokus latihan di nomor lompat jauh dan lompat jangkit serta meraih juara,” ucap Safwaturrahman ketika diwawancara Suara NTB di Mataram, (23/11) kemarin. Awal mula atlet kelahiran 15 Mei 1994 ini menjadi atlet atletik sebenarnya memang di nomor lari 100 meter dan lompat tinggi. Ayahnya, Sanafiah Arsyad yang pernah mengikuti Penataran Pelatih Fisik di Mataram melatih dirinya terkait latihan di nomor lompat tinggi, lari jarak pendek dan renang. Saat itu Safwaturrahman masih berusia 4 tahun. Begitu dikenalkan ayahnya dengan olahraga atletik, ternyata Safwaturrahman suka

dengan olahraga tersebut. Setelah setahun berlatih dengan ayahnya, Safwaturrahman mengikuti kejuaraan usia dini di Sunbawa. Dan berhasil meraih peringkat satu di kejuaraan renang dan peringkat dua di lompat jauh. Dari situlah Safwaturrahman mulai berlatih, hingga duduk di bangku kelas 1 (satu) SMP Safwaturrahman selalu dipanggil mewakili sekolahnya untuk ikut kejuaraan. Karena sering menjuarai event regional NTB, Safwaturrahman dipanggil ikut seleksi atlet PPLP NTB lewat Porseni tahun 2007 dan tahun 2008 dipanggil masuk PPLP NTB. “Saya berhasil juara dua di nomor lompat tinggi di Porseni tingkat nasional di Jakarta tahun 2007. Dan tahun 2008 dipanggil masuk atlet PPLP NTB,” jelasnya. Belum setahun menjadi atlet PPLP NTB, Safwaturrahman dikirim mengikuti kejuaraan nasional antar PPLP di Jakarta tahun 2008 dan berhasil meraih juara tiga di nomor lompat tinggi. Selain latihan di nomor lompat tinggi, Safwaturrahman diminta oleh pelatih PPLP NTB Suratman (Almarhum) latihan di nomor 100 meter. Pilihan latihan di 100 meter cukup tepat, pasalnya Safwaturrahman langsung berhasil menjuarai nomor 100 meter di kejurnas atletik antar PPLP tahun 2008. Atas prestasi tersebut, Safwaturrahman dipanggil mengikuti Pelatnas persiapan Kejuaraan Remaja Tingkat Asia tahun 2009. Dan hasilnya Safwaturrahman masuk finalis diperingkat delapan Asia. Sepulang mengikuti kejuaraan Asia prestasi Safwaturrahman di nomor 100 meter terus bersinar. Bahkan Safwaturrahman berhasil memecahkan rekor nasional di Kejurnas Remaja dan Junior di Jakarta tahun 2010 dengan mencatat waktu terbaik 10.63 detik. Melampaui rekor nasional sebelumnya dipegang atlet NTB,

Made Budiasa 10.73 detik. Prestasi Safwaturrahman di kelas remaja tak mampu ditandingi oleh atlet remaja dan junior nasional lainnya. Sehingga Safwaturrahman selalu menjadi yang tercepat di kejurnas remaja hingga junior tahun 2010 hingga 2011. Namun sayangnya menginjak usia senior, prestasi Safwaturrahman di nomor 100 meter perorangan mulai meredup. Pasalnya dia tak mampu bersaing dengan seniornya sesama atlet NTB, Fadlin dan Iswandi yang saat itu menjadi pelari tercepat nasional. Melihat peluang di 100 meter kurang bagus untuknya, Safwaturrahman juga mengasah kemampuannya di lompat jauh. Meski peluang di 100 meter perorangan berat, namun Safwaturrahman berhasil menyumbangkan medali emas untuk NTB di nomor estafet 4x100 meter di PON tahun 2012. Melihat peluang meraih medali emas sangat kecil di nomor 100 meter, Safwaturrahman memutuskan untuk fokus latihan di lompat jauh dan lompat jangkit sepulang dari PON 2012. Keinginan Safwaturrahman latihan di lompat jauh dan lompat jangkit akhirnya bisa terpenuhi setelah bertemu dengan Aria Yuniawan yang memilih mundur dari pelatnas tahun 2015. Mulai tahun 2015, Safwaturrahman dilatih oleh Aria Yuniawan di NTB untuk persiapan PON di Jabar 2016. Dan akhirnya Safwaturrahman berhasil meraih medali emas di lompat jangkit dan medali emas di nomor estafet 4x100 meter putra. Setelah sukses di PON, Safwaturrahman juga sukses meraih dua medali emas di nomor lompat jauh dan lompat jangkit di POMNAS 2017 di Makasar belum lama ini. Keberhasilan Safwaturrahman meraih medali emas di dua nomor lompat itu diakui

RUPA-RUPA

LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery,Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall). PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

SALON

SALON MUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

Safwaturrahman berkat dilatih oleh pelatihnya, Aria Yuniawan. Dan target Safwaturrahman kedepan adalah mengejar limit lolos Asian Games 2018 dan Olimpiade tahun 2020. (fan/ *)

Nama : Safwaturrahman TTL : Sumbawa, 15 Mei 1994

Prestasi: 1. Medali emas di nomor estafet 4x100 meter PON Tahun 2012 2. Medali emas di lompat jangkit dan estafet 4x100 meter di PON 2016

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

FOSSBI - Inilah tim Forum Olahraga Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) NTB yang berhasil mengalahkan tim Jabar di Laga Penyisihan Grup D di Kejurnas Sepak Bola Kelompok U-13 Tahun Piala Menpora Cup di Solo, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (23/11).

Menjadi atlet berprestasi memang tidak selalu berjalan mulus. Manusia hanya bisa merencanakan, tapi keputusan akhir adalah milikTuhan. Atlet atletik NTB, Safwaturrahman misalnya. Meski pernah memecahkan rekor nasional di nomor 100 meter pada Kejurnas Atletik Remaja 2010, namun setelah menginjak dewasa justru berprestasi di nomor lompat jangkit dan lompat jauh.

3. Medali emas di lompat RUPA-RUPA jauh dan lompat jangkit POMNAS 2017 LORE SPA : Refresing Body,

HILANG HLG BPKB R2 HONDA DR3803BY NOKA/NOSIN: MH1JF5121CK850478/ JF51E-2848386 AN.BAIQ SURYANINGSIH HLG DSKTR JL SELAPARANG HLG STNK R2 KAWASAKI DR6759CT NOKA/NOSIN : MHSLX150FHJP39385/ L X 1 5 0 C E W 3 6 7 8 3 AN.MUHAMMAD H. HILANG DSKTR JL.BUNG KARNO MATARAM

Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

HLG STNK R2 HONDA DR6740CO NOKA/NOSIN : MH1JFU1106K357690/ J F U 1 E - 1 3 5 1 0 4 0 AN.MUHAMAD NATSIR HLG DSKTR AMPENAN HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO.02066 ALAMAT LINK.ASAK KEL.PAGUTAN BARAT KEC.MATARAM KOTA MATARAM AN.NI NYOMAN SUNANTRI HLG DSKTR PAGUTAN BARAT

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008

LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekaliksekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Jumat, 24 November 2017

SUARA NTB

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

„ Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 24 November 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar Pin ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 24 November 2017

Serius Tuntaskan Masalah Sampah SAMPAH merupakan persoalan laten yang masih belum tuntas diatasi di Kota Mataram. Dalam menangani masalah sampah, Pemkot Mataram telah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk penanganan sampah. Namun, penanganannya masih belum maksimal. Pada tahun 2017 ini, Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16 miliar lebih untuk pengadaan kendaraan roda tiga bagi 325 lingkungan. Belum lagi, ada penambahan armada kurang lebih Rp 5 miliar. Keberhasilan Pemkot Mataram meraih piala adipura setelah tujuh tahun absen dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan pada tanggal 2 Agustus 2017 lalu ‘’ternodai’’ dengan masih banyaknya sampah yang menumpuk di beberapa titik di Kota Mataram. Sementara di satu sisi, Kota Mataram saat sekarang ini menjadi lokasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama hingga tanggal 25 November ini. Adanya sampah yang menumpuk tentunya menjadi tamparan besar bagi Pemkot Mataram, karena event yang dihadiri ribuan tamu dari luar daerah, termasuk kehadiran Presiden Ir. H. Joko Widodo yang membuka langsung Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama setidaknya menjadi ‘’promosi’’ buruk bagi daerah. Pemerintah daerah, khususnya kepala daerah dianggap tidak becus dalam menangani sampah, karena di beberapa titik terlihat sampah yang menumpuk dan membuat keindahan kota terganggu. Kota Mataram dengan pembenahan yang dilakukan di beberapa titik seakan tidak ada artinya, ketika masih ada tumpukan sampah yang mengganggu pemandangan. Meski demikian, harus diakui upaya Pemkot Mataram seperti disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Irwan Rahadi, Rabu (22/11) telah maksimal. Pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, yakni Rp 16 miliar membeli kendaraan roda tiga dan Rp 5 miliar untuk penambahan armada. Armada roda tiga yang disalurkan ke setiap lingkungan ini sudah berupaya mengangkut sampah warga menuju kontainer atau tempat pembuangan sementara (TPS) yang ada di beberapa titik. Namun, masih rendahnya kesadaran warga membuang sampah pada tempatnya, membuat upaya Pemkot Mataram menjadikan kota ini terbebas sampah masih belum selesai. Tidaklah salah apa yang disampaikan Irwan Rahadi, sebesar apapun anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah dalam menangani sampah, kalau masyarakatnya masih belum mendukung program pemerintah ini akan sia-sia. Inilah yang menjadi tugas besar jajaran pemerintah daerah, mulai dari level bawah, yakni RT, lingkungan, kelurahan hingga kecamatan memberikan penyadaran kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak mengingkari, kesadaran sebagian masyarakat membuang sampah pada tempatnya masih sangat rendah. Di beberapa tempat di Mataram, meski pemerintah sudah menempatkan kontainer di satu lokasi, sementara di dekatnya ada sungai, banyak oknum masyarakat yang justru membuang sampah di sungai dan bukan di kontainer yang sudah disediakan. Masih adanya warga yang membuang sampah secara sembarangan menjadi tugas bersama untuk diberikan penyadaran. Sosialisasi harus intens dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan RT atau kepala lingkungan sekitarnya. Jangan sampai tindakan yang dilakukan warga ini dibiarkan pemerintah, sehingga merusak image daerah di mata pendatang atau nasional. Apalagi, Kota Mataram sudah mendapatkan piala adipura di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan dari pemerintah pusat. Namun, jika ada kebijakan lain yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya sanksi pada warga yang membuang sampah secara sembarangan sebagaimana program sebelumnya harus diterapkan. Jangan sampai, aturan yang sudah dibuat justru tidak dipergunakan dalam mengatasi masalah sampah. Sebagai masyarakat Kota Mataram kita menunggu keseriusan dan komitmen pemerintah kota dalam menangani masalah sampah. Penanganan sampah tidak boleh dianggap remeh, tapi harus serius dilakukan, sehingga Kota Mataram sesuai dengan mottonya Maju Religius dan Berbudaya mampu bersaing di level nasional. (*)

OPINI

Halaman 14

Guru sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Relevankan? (Sebuah Renungan Guru di HGN) PREDIKAT sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini telah disematkan masyarakat kepada para guru, sepertinya perlu kita (para guru) tinjau ulang. Hal ini terlebih lagi dengan perbedaan keadaan dan kondisi para guru yang terus berubah dari waktu ke waktu. Baik perubahan kewajiban yang berdampak pada hak berupa gaji yang diterima maupun pada aspek-aspek lain yang menuntut semua elemen pendidikan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan itu sendiri. selain itu, perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat juga telah mempengaruhi pola pandang kepada pendidikan itu sendiri, termasuk keberadaan para guru. Perubahan-perubahan itu jelas mempunyai konsekuensi terhadap keberadaan dan eksistensi para guru. Tuntutan masyarakat yang semakin kompleks terhadap pendidikan sebagai bentuk masih tingginya harapan-harapan akan masa depan anakanaknya, merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang diemban para guru. Amanah dan tanggung jawab yang besar seharusnya pula dibarengi dengan penghargaan yang tinggi bagi guru itu sendiri. Legalitas formal terhadap keberadaan dan kedudukan guru juga telah dicantumkan di berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah undang-undang guru dan dosen nomor 15 tahun 2005. Dalam undang-undang ini dijabarkan bahwa seorang guru/pendidik merupakan tenaga profesional dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-undang ini secara gamblang dan tegas menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang selanjutnya dalam undang-undang ASN menduduki jabatan fungsional khusus yang seharusnya setara dengan profesi-profesi lain. Tuntutan terhadap keprofesionalan guru ini sudah kontradiksi dengan gelar yang disematkan masyarakat sebagai ‘pahlawan tanpa tanda jasa’. Kekontradiksian ini tentu saja berkaitan dengan kewajiaban-kewajiban serta hak-hak guru dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak ini sudah sama seperti kewajibankewajiban dan hak-hak aparatur sipil lainnya. Sehingga pengabdian para guru saat ini, bukan lagi sebatas pengabdian tanpa pamrih atau keihlasan semata, namun pengabdian-pengabdian para guru itu menuntut para pemangku kebijakan/pemerintah serta masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta kesejahteraan para guru.

Oleh : Lalu Mungguh, S.Pd. (Guru SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat-NTB) Gelar Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Dulu, sematan mulia masyarakat terhadap guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa merupakan hal yang lumarh dan sangat wajar. Kelumrahan dan kewajaran ini didasari oleh berbagai hal, salah satunya adalah bahwa dulu, orang-orang yang menjadi guru merupakan orang-orang yang memiliki rasa keterpanggilan hati untuk mencerdaskan bangsa tanpa mengharap imbalan/gaji ataupu bayaran. Selian itu, orang-orang yang bercita-cita menjadi guru adalah mereka yang betul-betul merasa terpanggil untuk tugas mulia ini adalah orang-orang yang memiliki latar belakang ekonomi yang sudah mapan. Ki Hajar Dewantara dan RA Kartini adalah contoh orang-orang berlatar belakang tokoh masyarakat dengan tingkat ekonomi di atas rata-rata masyarakat pada waktu itu. Hal ini menggambarkan bahwa, mereka yang mengabdikan dirinya dalam pendidikan sebagai guru atau pendidik adalah orang-orang yang benar-benar tidak membutuhkan lagi upah/bayaran terhadap jasa-jasanya. Guru Saat Ini Saat ini, para guru yang berstatus sebagai ASN telah memiliki hak yang telah diatur pula oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1 menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, salah satu hak guru adalah ‘Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial’. Selain itu, para guru ASN juga berhak untuk ‘mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.’ (Imran:2014) Berdasarkan undang-undang tersebut, profesi guru bukan lagi menjadi profesi kelas ‘dua’ di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kelas yang mengkategorikan sebagai profesi alternatif terakhir sebagai acuan masyarakat dalam menentukan profesi yang dipilihnya. Sangat diyakini bahwa semakin ke belakang, profesi guru akan menjadi profesi yang setara dengan profesi-profesi lainnya di negara tercinta ini. Selian itu, minat terhadap profesi guru juga semakin tinggi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai indikator. Salah satunya adalah semakin banyaknya calon mahasiswa yang memilih institut, fakultas-fakultas ataupun program studi-program studi keguruan. Berbanding terbalik dengan keadaan lembaga-lembaga tersebut di zaman dulu yang sepi dan minim peminat. Perubahan-perubahan kondisi serta keaadan tersebut, tentu pula berimbas pada perubahan berupa tuntutan-tuntutan terhadap segala hal

yang berkaitan dengan pendidikan. Sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini masih ‘dinomorduakan’ oleh masyarakat, mulai menjadi bagian yang penting dan utama dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Masyarakat mulai menyadari bahwa pendidikan merupakan hal mendasar dan urgen untuk meraih segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan. Sehingga, dengan perubahan pandangan masyarakat ini, pendidikan dan semua yang berkaitan di dalamnya termasuk pendidik/guru dan tenaga kependidikan, menuntut pula untuk menjadi prioritas. Sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun pemerintah dan masyarakat, pasti memiliki visi dan misi yang mulia. Visi dan misi yang bercita-cita menjadikan manusia seutuhnya. Manusia yang mengembangkan potensi-potensi untuk kemaslahatan ummat manusia. Maka, sekolah dan lembaga-lembaga tersebut, harus mulai dikelola dengan baik dan profesional. Dengan pengelolaan yang baik dan profesional inilah, akan ada jaminan terhadap hasil didik yang memuaskan. Usaha mewujudkan visi dan misi mulia sekolah-sekolah dan lembagalembaga pendidikan ini, juga membutuhkan tenaga-tenaga kependidikan yang profesional. Keprofesionalan tenaga kependidikan (guru) dalam menajalankan tugas dan kewajibannya saat ini sudah menjadi mutlak karena telah didukung oleh berbagai perangkat undang-undang. Undang-undang keprofesionalan tenaga pendidik (guru) tersebut, juga merupakan jaminan pemerintah terhadap nasib dan keberlangsungan hidupnya. Di lain sisi, undang-undang ini juga menuntut guru untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kompetensi. Kompetensi yang akan menunjukkan tingkat keprofesionalan mereka. Guru sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Predikat pahlawan tanpa tanda jasa merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat. Gelar ini adalah murni ungkapan masyarakat terhadap pengabdian para guru. Gelar ini hadir sebelum istilah profesionalisme guru diperdengarkan. Dikotomi antara pahlawan tanpa tanda jasa dengan guru profesional menjadi semakin jelas. Guru-guru yang telah menyandang status sebagai guru negeri atau guru ASN, sudah lebih pantas disebut sebagai guru profesional. Guru yang kewajiban dan haknya telah diatur oleh perundang-undangan. Hak-hak para guru profesional sudah disetarakan dengan hak-hak yang diterima oleh ASN-ASN lainnya. Identitas pahlawan tanpa tanda

RADIO

jasa, memang tidak pernah dan tidak layak dituntut sendiri oleh para guru itu. identitas-identitas itu, pun bila masih diberikan atau disematkan masyarakat, adalah hak mutlak masyarakat itu sendiri. Namun sejatinya, gelar dan identitas ini, akan semakin menjadi amanah yang berat, yang harus diterima para guru untuk terus meningkatkan kinerjanya, baik secara tulus ihlas maupun secara profesional oleh karena hak-hak yang telah diterimanya. Di balik hal ini, bahwa akan sangat memperihatinkan, apabila kita yang sudah menyandang gelar ‘guru profesional’, belum mampu memberikan warna dan dampak yang baik/positif dalam perkembangan dunia pendidikan kita. Akhirnya, tuntutan terhadap guru untuk terus meningkatkan dan mengembangkan diri dalam menjalankan profesinya secara profesional adalah hal lumrah bahkan mutlak. Sematan gelar sebagai pahlwan tanpa tanda jasa oleh masyarakat, harus mampu kita buktikan dan wujudkan melalui kerja dan kinerja terus menerus secara ihlas dan bertanggung jawab. Kita sangat meyakini, bahwa dengan kinerja terus menerus dan ihlas tanpa batas, merupakan ukuran utama gelar pahlawan itu diproleh. Bukan dengan ukuran-ukuran yang hanya sebatas atas penilaianpenilaian untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Gelar ‘pahlawan tanpa tanda jasa, apakah masih relevan? Biarlah masyarakat yang mempertimbangkan! Selamat Hari Guru Nasional. Kerja Ikhlas dan Profesional Tanpa Batas!

2018, Presiden pastikan infrastruktur KEK Mandalika diperbaiki Semoga tak sekadar janji

*** Proyek Balai Budaya di Pagutan diduga mangkrak Harus diusut tuntas

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 24 November 2017

Dirut Bank NTB : Persiapan dan Pelaksanaan Konversi Komprehensif dan Governance Dari Hal. 1 Untukitu,dalammengembangkan perbankansyariahterutamadalam persiapan proses konversi Bank NTB mengajak seluruh stakeholder dapat terlibat tidak terbatas dari umat Islam semata, namun juga tokohmasyarakat,tokohagama,nasabah dan regulator. Bank syariah juga perlu meningkatkan daya tarik tidak hanya bagi umat Islam sebagai salah satu segmen konsumen, namun juga masyarakat umum sebagai target yang potensial. Perbaikan manajemen yang lebih efisien akan membuat produk yang ditawarkan lebih menarik, dan membuat kehadiran bank syariah lebih terekspos kepada khalayak ramai. Oleh karena itu, dalam arahan pemegang saham tentang pelaksanaan konversi agar memperhatikan pada empat hal, antara lain, persiapan dan pelaksanaan konversi benar-benar dilakukan secara komprehensif sesuai prinsip good corporate governance. Dalam pengembangan SDI, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan/ karyawati baik muslim maupun non muslim yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik untuk tetap berkarir di Bank NTB Syariah. Performance Bank NTB yang sudah sangat baik agar dijaga tetap baik bila dikonversi dan menjadi lebih baik. Dan pelaksanaan konversi agar didokumentasikan yang baik agar bisa menjadi rujukan bagi Bank lainnya yang akan melakukan konversi. Sehingga dalam proses persiapan konversi Bank NTB, secara internal, persiapan meliputi pembentukan Tim Project Management (TPM) konversi, dimana TPM konversi Bank NTB menjadi Bank NTB syariah dilakukan pada tanggal 16 November 2016 yang diketuai oleh Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir dengan pembagian tugas yang dikoordinir oleh masing-masing direktur yang membidangi. Pembentukan Tim Pengarah (TPM) konversi, dimana TPM konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dilakukan pada tanggal 16 November 2016 yang diketuai oleh Direktur Utama Bank NTB H.Komari Subakir, dengan pembagian tugas yang dikoordinir oleh masing-masing direktur yang membidangi. Melakukan Kajian Bisnis Dengan Komprehensif, menurut H. Komari, dalam kajian bisnis yang harusdilakukansecarakomprehensif, bank telah menunjuk konsultan independen yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yaitu PT Markplus Indonesia. Dalam pekerjaannya terdapat empat hal yang menjadiisuuntukpelaksanaansurvey,antaralainterkaitpreferensinasabah; preferensi masyarakat; brand equity; analisis potensi risiko yang akan timbul serta kondisi ekonomi dan potensi pasar. Pekerjaan survei telah selesai dilakukan pada bulan Februari 2017 selanjutnyamerupakanbahandalampenyusunan corporate plan. Melakukan perekrutan konsultan dalam rangka pengadaan konsultan pendamping yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan melalui website Bank NTB, Surat Kabar Nasional (Kompas) sebagaimana tata kelola pengadaan di Bank NTB. Proses ini dilakukan seleksi umum dengan prakualifikasi untuk dua paket pekerjaan. Yaitu Paket 1, merupakan pengadaan konsultan pendamping proses konversi meliputi bidang perencanaan strategic, akuntansi dan laporan, perijinan dan edukasi, infrastruktur teknologi informasi, pengamanan peralihan asset asset bisnis dan liabilitas, review dan reklasifikasi SOP, pembuatan BPP dan SOP, legal corporate dan legal produk serta manajemen risiko dan dalam hal ini telah ditetapkan PT Bataza Tazkia Contulting. Paket 2, merupakan konsultan pendamping dalam rangka pengembangan bisnis antara lain pengembangan organisasi, pengembangan produk, bisnis, jasa operation syariah serta pengembangan teknologi dan dalam hal ini telah ditetapkan ICD (The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) Penyiapan Teknologi Informasi, selanjutnya bank melakukan 2 hal strategis, yaitu dengan

melakukan rekruitmen tenaga ahli bidang teknologi informasi bank syariah dan pendalaman terhadap performance TSI. Dalam pengembangan core banking syariah, bank melakukan assesment terhadap performance aplikasi core banking bankumumsyariahyangdibangun oleh konsultan Core BankingPTColegaIntiPratama(CIP) serta melakukan rekruitmen tenagaahliITeks.BankMandiri Syariah. Melakukan kerjasama dengan konsultan independen khususnya bidang SDI, bank melakukan kerjasama dengan konsultan independen dalam rangka penyiapan tenaga potensial yang bersumber dari internal Bank NTB serta melakukan survei. Sedangkan untuk preferensi karyawan/ karyawati bank melakukan rekrutmen konsultan bidang SDM yaitu Dunamis Human Capital dengan target untuk penyiapan SDM internal; penyusunan blueprint Human Capital Management System dan Man Power Planning serta menyusun strategi untuk mempersiapan seluruh jajaran pegawai Bank NTB. Melakukan Customisasi Tranning Dengan Konsultan dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dengan menunjuk LPPI sebagai lembaga penyelenggara. Merencanakan Kerjasama Dengan Bank UmumSyariahYangTerdepan. Penyiapan Dan Penyusunan Corporate Plan dengan menunjukLPPImenyusuncorplandengan melakukan review terlebih dahulu untuk disusun kembali sesuai rencana bisnis menjadi Bank Umum syariah pada tahun 2018. Selanjutnya Melakukan Rapat Koordinasi Dengan Pihak Konsultan Secara Intens, Menyusun Workplan Hingga Melakukan Asistensi Dengan Pihak Otoritas. Sedangkan dari aspek eksternal, kata H. Komari, adalah dengan menjaga agar nasabah, baik di sisi pembiayaan dan pendanaan, dapat di-maintain dalam proses transisi ini. Pada Agustus 2018 Bank NTB akan total berubah menjadi Bank NTB Syariah, dengan demikian Bank NTB adalah Bank PembangunanDaerahkeduadi Indonesia yang bertransformasi menjadi bank umum syariah dan telah disosialisasikan kepada seluruh stakeholder pada tanggal 15 November 2017 dan akanmenyampaikannyasecara terus menerus kepada publik berbagai hal terkait transformasi PT Bank NTB menjadi bank syariah. Secara khusus pekerjaan konsultan yang terdapat dalam paket 2, bertugas melakukan pendampingan dalam rangka pengembangan organisasi, pengembangan produk, bisnis, jasa operation syariah serta pengembangan teknologi disamping untuk mencari keunggulan produk eksisting yang dapat dikembangkan lebih baik oleh ICD. Dalam pekerjaan tersebut telah dilaksanakan due diligent pada tanggal 3-4 April 2017 dimaksudkan untuk memberikan masukan, pandangan dan rekomendasi mengenai produk dan jasa, teknologi informasi dan sumber daya manusia yang akan berperan dalam pelaksanaan konversi ke dalam sistem syariah sehingga tercipta Bank NTB syariah yang modern dan melayani kebutuhan nasabah. Seiring dengan arahan pemegang saham, bahwasanya untukkesiapanSDIakanmemberdayakan secara penuh seluruh potensi karyawan/karyawati baik muslim maupun non muslim, hal ini tentu sangat memberikan harapan baru kepada seluruh pegawai yang memiliki integritas dan kompetensiyangbaikuntuktetapberkarir di Bank NTB Syariah sebagaimana yang terjadi pada beberapa Bank Umum Syariah lainnya bahwa penempatan dan pemberdayaan SDM diberikan kepada karyawan baik muslim maupun non muslim.(tim bank NTB/bul/*)

Sekda NTB Ajak Masyarakat Dukung Konversi Bank NTB Dari Hal. 1 maupundaerahberkembangcukup baik, dan sangat diterima oleh seluruh umat dari keyakinan apapun. ‘’Tidak perlu ragu-ragu. Kalaupun ada nasabah yang ragu, kumpulkan dan berikan jaminan khusus supaya nasabah tidak ragu (terutama nasabah besar),’’ ujarnya. Rosiady Sayuti juga mengingatkankepadaselurukASNdiProvinsi NTBagarmembukarekeningsyariahdiBankNTB. Iameluruskansoal salahpemahamanmasyarakat,bila masyarakat beranggapan menempatkandananya(menabung)dibank konvensional akan lebih menguntungkan karena menjanjikan keuntunganyangbesar. Sementara permintaan kred-

it sandarannya kepada perbankan syariah, dengan harapan margin kredit yang dibayar setiap bulan besarannya flat (stabil). ‘’Itu asumsi yang salah, nabung di bank konvensioal agar keuntungan yang diterima lebih besar. Sementara ngambil kreditnya di bank syariah agar cicilannya flat. Padahal, dengan menabung di bank syariahjauhlebihmenguntungkan karena kepastian bagi hasil yang besar jika keuntungan besar,” katanya. Karena itu, Sekda menekankan kembali agar masyarakat NTB dapat membuktikan, bahkan perbankan syariah adalah pilihan yang menjanjikan.(bul/*)

Halaman 15

Tekan Pengaruh Rentenir

HNSI - Baznas Perkuat Produktivitas Masyarakat Pesisir Mataram (Suara NTB) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB bekerjasama dengan Badan Amil Zakat nasional (Baznas) Provinsi NTB dan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB melakukan penguatan produktifitas masyarakat pesisir. Salah satunya dengan mengarahkan penyaluran zakat untuk penguatan modal usaha agar ketergantungan kepada rentenir dapat dihilangkan. Kepengurusan HNSI Provinsi NTB baru dua bulan terbentuk, dipimpin Mantan Sekretaris Dinas Kelautan perikanan Provinsi NTB, Ir. H. Djoko Supriyanto,MM. Program awalnya adalah melaksanakan di daerah kerjasama antara HNSI Pusat dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan RI dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Untuk tahap awal, penguatan modal sasaran kepada 6 kelompok di Kabupaten Lombok Barat

dan 5 kelompok di Kota Mataram (1 kelompok 10 anggota). Selanjutnya akan dikembangkan kepada kelompok-kelompok masyarakat pesisir lainnya di provinsi ini. Kamis (23/11) kemarin, berkesempatan langsung menyalurkan zakat dalam penguatan modal kepada 5 kelompok di pesisir pantai Penghulu Agung Mataram, Ketua HNSI Provinsi NTB, H. Djoko, Sekretaris Baznas NTB, H. Awaluddin, Jajaran Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, diwakili Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Nurjamil, Koordinator WCS Wilayah NTB, Tasrif, dan Ketua HNSI Kota Mataram, H. Marwi. Satuanggotadiberikantambahan modal sebesar Rp 500.000 bukan dana bergulir. Tetapi penerimanya dituntut untuk mengembangkannyauntukkegiatanusaha. Baik secara individu maupun berkelompok. Penguatan modal usaha dengan sumber dana zakat ini diharapkan Baznas berkembang

(Suara NTB/bul)

TERIMA BANTUAN - Para ketua kelompok masyarakat pesisir di Penghulu Agung yang menerima bantuan penguatan modal dari Baznas yang difasilitasi oleh Dinas Kelautan Perikanan NTB. menjadi lebih besar. Para penerimanyajugadimintaagardapatmenyisihkan tabungan semampunya setiap hari di ketua kelompok. Tabungannyaitunantinyadapatdi-

manfaatkan oleh anggota ketika membutuhkan modal tambahan. “Jadi tidak perlu lagi menggantungkan tambahan modal dari bank subuh yang nagih setiap hari.

Cukup dengan modal Rp 500 ribu ini, kemudian ditambah tabungan yang disisihkan setiap hari dari hasil pemanfaatan modal,” kata H. Awaluddin. (bul/*)

PBNU Apresiasi Keputusan Jokowi Soal Hari Santri Nasional Mataram (Suara NTB) Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, resmi membuka kegiatan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) 2017 di Masjid Raya Hubbul Wathan, Islamic Center, Mataram, 23-25 November 2017. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mendapatkan apresiasi atas keputusannya menetapkan pemberlakuan Hari Santri Nasional. Apresiasi itu disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj kepada Jokowi yang telah memutuskan Keppres No. 22 Tahun 2015, yang menjadi lan-

dasan diberlakukannya Hari Santri Nasional. “Itu sudah pengajuan dari pemerintah dan negara, (menegaskan) peran santri dalam berjuang kemerdekaan sangat besar. Kemerdekaan kita bukan hadiah. Tapi diraih dengan darah,” ujar Said Aqil Siroj. Adapun, pembukaan Munas dan Konbes ini ditandai dengan pemukulan beduk oleh Jokowi bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj, kyai khos NU, KH. Maimun Zubair, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin, Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin

dan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Dalam sambutannya, Jokowi menuturkan sekilas pertemuannya dengan para ulama Afghanistan yang berkunjungan ke Istana Kepresidenan di Bogor dua hari lalu. Dalam kesempatan itu, para ulama tersebut mengutarakan kekagumannya terhadap Indonesia yang saat ini begitu diberkahi dengan semangat toleransi yang tinggi sehingga jauh dari perpecahan. Padahal, Indonesia memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Indonesia yang terdiri dari 714 suku yang berbeda-beda agama dan 1.100 bahasa daerah,

Soal Tol Lembar-Kayangan Dari Hal. 1 Jokowi mengatakan belum dilaporkannya hasil kajian itu bisa jadi karena belum urgen atau ada yang lebih urgen di tempat lain. ‘’Tunggu saja lah. Apakah dari lapangan urgensinya sangat mendesak semuanya harus dilihat,’’ katanya. Sebelumnya diberitakan Suara NTB, Kementerian PUPR menganggap rencana pembangunan jalan tol dari Pelabuhan Lembar Lombok Barat (Lobar) – Pelabuhan Kayangan Lombok Timur (Lotim) belum urgen. Meskipun demikian, Kementerian PUPR tetap melakukan kajian terkait dengan rencana pembangunan jalan ini. Hal tersebut dikatakan Kabag Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah Setjen Kementerian PUPR, Ir. Riono Suprapto, MT ketika dikonfirma-

si Suara NTB di Mataram pada sosialisasi pelaksanaan DAK Infrastruktur 2018. Riono menyatakan Lombok belum begitu padat arus lalu lintasnya. Selain itu, tingkat kemantapan jalan nasional di NTB sudah berada di atas 90 persen. “Jalan tol itu kan perlu biaya. Kalau tidak terlalu urgen, tidak perlu (dibangun) jalan tol. Belum terlalu urgen kecuali fly over, under pass di simpang-simpang jalan kalau ada bottleneck atau kemacetan, perlu,” kata Riono. Jika melihat kondisi kepadatan arus lalu lintas yang ada di Lombok, Riono melihat belum terlalu urgen dibangun jalan tol. Namun, Kementerian PUPR sudah melakukan kajian mengenai usulan rencana pembangunan jalan tol Lembar – Kayangan ini. Ia menjelaskan perencanaan ke depan ada rencana

Dari Hal. 1

li membangun bangsa dan daerah tercinta ini. Selanjutnya Presiden Jokowi memberikan pertanyaan kepada para santri dan memberikan hadiah sepeda bagi santri yang mampu menjawab dengan tepat. Presiden juga membagikan buku tulis kepada ribuan santri/santriwati yang hadir. Ziarah ke Makam Maulana Syeikh di Pancor Dari Anjani presiden dan rombongan melanjutkan silaturahminya ke PBNW Pancor, sekaligus juga ziarah ke makam Pahlawan Nasional Maulana Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Presiden Jokowi berziarah ke makam Pahlawan Nasional Maulana Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, di Pondok Pesantren Darunnahdlatain NW Pancor. Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.15 Wita disambut Pengurus Yayasan Hamzanwadi, Ummi Hj. Sitti Rauhun didampingi putra putrinya, Muhammad Syamsul Lutfi, Dr. Hj.Sitti Rohmi Djalilah dan sejumlah pengurus besar Nahdlatul Wathan Pancor lainnya. Presiden juga disambut sholawat dan hadrah oleh ratusan santri Ponpes setempat yang kemudian menuju ruang transit yang telah dipersiapkan panitia untuk sejenak mengadakan pertemuan. Didampingi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan istri, Hj. Erica Zainul Majdi serta keluarga besar Maulana Syeikh, Jokowi kemudian menuju kompleks makam dan langsung memanjatkan doa untuk almarhum Maulana Syeikh. Ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap salah seorang putra terbaik NTB yang telah berjuang merebut dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan bangsa ini. Usai berdoa, presiden kemudian menuju Musholla Al Abrar yang letaknya bersebelahan dengan makan. Di musholla yang menjadi pusat perjuangan Maulana Syeikh tersebut, presiden menggelar pembacaan Al-Qur’an bersama

lakukan oleh pemerintah. Karena sekarang pegangan kita sudah kuat, ada UU-semua, perpunya. Jadi kalau memutuskan, ada payung hukumnya yang jelas,” ujarnya sembari menegaskan pihaknya selaku pemerintah akan berupaya bersikap tegas terhadap penyebar aliranaliran radikal dan sikap intoleran di Indonesia. Terkait ini, KH. Said Aqil Siroj menegaskan pernyataan serupa. Ia menilai, kelompok radikal memang sudah seharusnya tidak diberi tempat di Indonesia. “Yang kita usir ideologinya. Ada keluarga HTI, monggo masuk NU, pintu terbuka,” ujarnya. (aan/*)

Buku dan Seragam Sekolah pembangunan jalan tol di NTB. Tetapi hal itu akan dikaji dari segala sisi. Baik mengenai lahan, tipologi daerah dan lainnya. Ia mengatakan, persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan suatu infrastruktur kadang menjadi hambatan. Sehingga harus betul-betul dikoordinasikan mengenai tata ruang dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan perkembangan pariwisata NTB, kata Riono bahwa memang perlu penyiapan infrastruktur yang memadai. Kementerian PUPR sudah memproyeksikan akan ada peningkatan yang cukup signifikan infrastruktur di NTB. Pasalnya, banyak wisatawan yang berkunjung di NTB. Jika ada gangguan alam seperti bencana Gunung Agung di Bali beberapa waktu lalu maka wisatawan akan eksodus ke NTB. (nas)

Presiden Kunjungi Ponpes NW Anjani dan Makam Maulana Syeikh di Pancor Terlebih sebelumnya, kata Presiden Jokowi bahwa Pimpinan Ponpes NW Anjani, Ummi Hj. Sitti Raihanun sudah tiga kali berkunjung dan bersilaturahmi menghadap presiden di Istana Negara di Jakarta. Terakhir kali Ummi Hj. Sitti Raihanun berkunjung ke Istana Negara, ungkap presiden adalah pada tanggal 9 November 2017, saat pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Maulana Syeikh, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid. ‘’Alhamdulillah, saya sangat bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan Pengurus Besar NW Anjani,’’ ujarnya. ‘’Berarti kunjungan pertama ini merupakan balasan atas kunjungan pimpinan NW Anjani sebelumnya,’’ sambungnya. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa Ummi Hj. Sitti Raihanun telah mengundangnya untuk berkunjung kembali ke Anjani pada bulan Maret 2018 mendatang. Dihadapan ribuan santri dan pengurus besar NW Anjani, presiden mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi karunia negara besar Indonesia. Sebuah negara yang kaya raya, dengan penduduk 258 juta jiwa, 714 ribu pulau, 15 ribu bahasa, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Yakni 87 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh santri dan masyarakat untuk menjaga persatuan dan merawat kebhinnekaan di Negara Demokrasi Pancasila ini. Contohnya dalam politik, baik dalam pemilihan bupati/walikota, gubernur dan presiden. ‘’Monggo pilih bupati/ walikota yang terbaik, silakan pilih gubernur yang terbaik dan silakan pilih presiden yang terbaik menurut aspirasi masingmasing,” ujarnya. Tetapi setelah itu mari kita bersatu kemba-

mampu hidup dalam kebersamaan dan persatuan yang cukup kokoh. Sementara itu, Afghanistan yang hanya terdiri dari tujuh suku, dua diantaranya bertikai sehingga memicu perang dan membawa intervensi asing. Perang yang berlangsung sejak 1973, kini sudah berumur empat dekade. Kepada Jokowi, para ulama ini menginginkan Indonesia bisa menjadi mediator perdamaian di Afghanistan. Terkait agenda NU ini, Jokowi mengaku akan sangat menantikan rekomendasi NU yang terkait dengan gerakan radikalisme dan paham yang intoleran. “Apa yang harus di-

ribuan santri dan santriwati yang memenuhi musholla. Presiden menyampaikan bahwa sudah beberapa kali ia merencanakan untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar NW di Pancor. ‘’Alhamdulillah, baru kali bisa terlaksana,’’ ungkap Jokowi disambut tepuk tangan ribuan santri. Jokowi juga mengucapkan terima kasih, karena ahli waris Maulana Syeikh, Ummi Hj. Sitti Raihanun telah hadir di istana negara pada penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Maulana Syeikh, 9 November 2017 lalu. Sebelum mengakhiri sambutannya, Jokowi meminta sejumlah santri dan santriwati untuk menghafal Pancasila dan namanama pulau di Indonesia. Gelak tawa para santri, termasuk presiden tidak terhindarkan saat salah seorang santri salah mengucapkan Pancasila. ‘’Ini bukan karena nggak bisa, tapi grogi berdiri di samping saya,” ungkap Jokowi yang menambah riuhnya suara tawa para santri. Para santri yang dapat menghafal Pancasila dan nama nama pulau, Jokowi memberinya hadiah sepeda. Sebelumya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas keluangan waktu Presiden Jokowi mengunjungi dan bersitaurrahim dengan keluarga besar Ponpes NW. Ponpes tersebut lanjut gubernur, merupakan pusat perjuangan dan pengabdian Maulana Syeikh untuk bangsa dan negara. ‘’Pak Presiden, di musholla ini, berpuluh puluh tahun, Maulana Syeikh mengajar dan berjuang. Mengisi hari harinya di sini dengan perjuangan,’’ ujar gubernur. Karena itu, atas nama keluarga besar NW dan masyarakat NTB, gubernur menyampaikan terima kasih kepada presiden karena telah menetapkan Maulana Syeikh sebagai Pahlawan Nasional. Seraya berdoa semoga Presiden Jokowi diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas. ‘’Kehadiran Bapak Presiden ini merupakan penguat bagi kami,’’ pungkasnya. (yon/r)

Dari Hal. 1 Khofifah turun ke lokasi banjir di Kecamatan Keruak pada Kamis (23/11) sore, usai pembukaan Munas dan Konbes NU oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). “Pertama, ingin menyampaikan bela sungkawa terhadap ahli waris yang keluarganya ada yang meninggal karena banjir yang di Lombok Timur,” kata Mensos. Akibat banjir bandang yang menerjang empat kecamatan di Lombok Timur (Sakra, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru) menyebabkan dua orang meninggal. Dua korban meninggal dunia adalah Wasila Cantika (9) akibat tertimpa bangunan roboh dan Rozi Gozali (16) akibat hanyut terbawa banjir. Kedua korban meninggal telah ditemukan oleh petugas SAR. Kemudian 367 rumah warga yang rusak akibat banjir bandang itu terdiri dari rusak berat sebanyak 125 unit, rusak sedang 223 unit dan rusak ringan 19 unit. Selain itu, ada 14 jembatan dan satu masjid yang rusak. Mensos menjelaskan, akan menyampaikan santunan kematian kepada ahli waris korban banjir yang keluarganya

meninggal dunia sebesar Rp 15 juta. Kemudian akan diberikan juga bantuan kepada korban banjir yang mengalami lukaluka. Juga memberikan bantuan logistik seperti makan. “Ada SOP di Kementerian Sosial, itu kemarin sudah didistribusikan. Tapi nanti kita akan menyampikan kembali,” katanya. Ia menyatakan banjir bandang yang terjadi di Lotim sesuai laporan yang diterima tidak sampai membuat masyarakat mengungsi. Hanya beberapa orang saja yang mengungsi di SDN 6 Sepit Kecamatan Keruak. Sementara korban banjir yang lain mengungsi ke keluarga mereka. Mengenai pemberian jaminan hidup (Jadup) kepada korban banjir, Khofifah mengatakan sangat bergantung dari SK Bupati Lotim terkait masa tanggap darurat. Bupati Lotim sudah mengeluarkan SK tanggap darurat bencana banjir Lotim selama tujuh hari, sejak 18 – 24 November 2017. “SK Bupati ini kan tujuh hari. Sementara jadup itu diberikan jika tanggap darurat 14 hari. Ini yang sedang kita komunikasikan. Tadi malam (kemarin malam) saya koordinasi dengan Direktur Bencana Alam,” ungkapnya. (nas)

Presiden Tunggu Rekomendasi Munas dan Konbes NU Dari Hal. 1 “Saya minta jajaran di pemerintahan agar tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap aliran-aliran radikal, intoleran. Apapun organisasinya,” tegas Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, ia juga menunggu rekomendasi mengenai ekonomi umat dan redistribusi aset. Dikatakan, redistribusi aset ini sudah mulai dilakukan sejak empat bulan terakhir. Yakni membagikan lahan-lahan konsesi kepada masyarakat untuk mengelolanya. Namun, mengenai redistribusi aset ini nampaknya Jokowi belum yakin apakah skema yang dilakukan sudah benar atau tidak. Sehingga redistribusi aset ini belum dilakukan secara besar-besaran. Ia menyebutkan saat ini baru 250 ribu hektare lahan konsesi yang diberikan pengelolaannya kepada rakyat. Sementara rencana pemerintah pusat seluas 12 juta hektare. ‘’Jangan sampai nanti setelah kita bagi-bagikan, jutaan hektare kemudian konsesi ini dijual lagi ke yang itu-itu lagi. Tidak ada artinya, sehingga kami hati-hati sekali. Proses redistribusi aset ini agar sesuai dengan rencana yang kita inginkan,’’ ucapnya. Untuk itu, rekomendasi dari Munas dan Konbes NU sangat ditunggu. Bagaimana implementasinya di lapangan dan bisnisnya. Bagaimana agar bank syariah dan konvensional dapat memback up. Sehingga program redistribusi aset tersebut benar-benar produktif dan bermanfaat bagi umat. ‘’Ini sesuatu yang tak mudah. Gampang direncanakan,

diputuskan di kantor.Tetapi dalam praktiknya pasti ada yang bolong,” katanya. Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Prof. Said Aqil Siraj menegaskan bahwa di dalam Alquran telah ditegaskan bahwa kelompok radikal dan intoleran harus diusir. Dalam arti mengusir ideologinya bukan orangnya. Ia mempersilakan eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan oleh pemerintah masuk ke NU. Ia berterima kasih kepada Presiden yang telah mengeluarkan Keppres No. 22 Tahun 2015, ada Hari Santri Nasional. Ia mengatakan hal itu sebagai bentuk pengakuan negara bahwa peran santri sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih bukan hadiah. Tapi diraih dengan darah dan banyak santri yang meninggal dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan. Ia menjelaskan, dalam Munas dan Konbes NU itu akan dibahas Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan aktual), Bahtsul Masail adDiniyyah al-Maudlu’iyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan tematik), dan Bahtsul Masail ad-Diniyyah al-Qonuniyyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan berkaitan dengan perundang-undangan). Beberapa isu yang dibahas dalam bahtsul masail kali ini di antaranya terkait investasi dana haji untuk proyek insfrastruktur, penggunaan frekuensi publik, pahan intoleran. Islam dan penyandang disabilitas serta radikalisme. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 24 November 2017

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memberikan edukasi terkait pemahaman kependudukan dan keluarga berencana di kalangan remaja khususnya pelajar di Pulau Lombok, Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara mengadakan kegiatan GenRe Vaganza dengan tema “GenRe Beraksi Untukmu Negeri”. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menghadirkan berbagai kegiatan dimulai dari sosialisasi PIK-R, Lomba Debat dan diakhiri dengan Pelantikan Pusat Informasi Konseling – Remaja (PIK – R). Hari pertama kegiatan berlangsung pada selasa (14/11) bertempat di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTB. Pada hari pertama yang diisi dengan kegiatan sosialisasi, panitia mengundang perwakilan siswa-siswi SMA se Kota Mataram untuk menjadi peserta kegiatan. Pengembangan dan Pengelolaan PIK-R adalah materi yang menjadi bahan sosialisasi. Sosialisasi ini disampaikan

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Lalu Makripudin, M.Si ditemani oleh Kepala Bidang KSPK Dra. Baiq Nurhayati dan Kasubbid Bina Ketahanan Remaja Wahyu Hidayat Yusuf, S.S.,MSc serta didampingi oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) Provinsi NTB 2017. Sosialisasi ini dirasa sangat penting untuk diadakan karena mengingat masih minimnya PIK-R yang ada di Kota Mataram, serta masih belum optimalnya pengelolaan PIK-R yang telah ada. Padahal jika dilihat, PIK-R memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi ruang edukasi bagi pelajar atau remaja. Selanjutnya pada rabu (15/11), panitia melaksanakan lomba debat terkait kependudukan dan generasi berencana. Lomba ini diikuti oleh siswa SMA se Pulau Lombok. Lomba debat ini sendiri dilaksanakan untuk melatih kemampuan berfikir kritis, public speaking dan pendalaman pemahaman siswa tentang kependudukan dan GenRe. Dalam lomba debat yang juga berlangsung di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi NTB ini, SMAN 1 Selong berhasil keluar menjadi juara pertama, selanjutnya SMAN 1 Praya sebagai juara kedua dan

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SMA IT Ar-Risalah sebagai juara ketiga. Untuk peserta terbaik, diraih oleh Putri Jelita Maimun yang merupakan siswi SMAN 1 Mataram. Puncak kegiatan GenRe Vaganza ini berlangsung di Desa Ungga, Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Desa ini dipilih menjadi lokasi kegiatan di hari akhir pelaksanaan GenRe Vaganza karena BKKBN juga memiliki program Berugak Belajar GenRe yang seremonial peresmiannya sekaligus dilakukan di hari itu juga. Pada kegiatan yang berlangsung di hari kamis (16/11) ini bkkbn provinsi NTB juga sekaligus melakukan pelantikan atas terbentuknya beberapa PIK-R baik dari jalur pendidikan maupun dari jalur masyarakat. Di lokasi ini pula, para pemenang lomba debat yang dilaksanakan di hari sebelumnya menerima hadiah dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB selaku pelaksana kegiatan.(*) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Lalu Makripudin, M.Si saat berbincang dengan salah satu peserta sosialisasi

Foto rangkaian kegiatan sosialisasi BKKBN

DPRD Karangasem Berkunjung ke Lobar

KUNJUNGAN PRESIDEN - Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo di dampingi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi foto bersama dengan jajaran manajemen Golden Palace Hotel Lombok, sesaat sebelum meninggalkan hotel Golden Palace tempatnya menginap, menuju ke tempat acara kunjungan presiden di pulau Lombok, Kamis (23/11).

Presiden RI Menginap yang Ketiga Kalinya di Golden Palace Hotel Lombok Mataram (Suara NTB)Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo menginap untuk yang ketiga kalinya di Golden Palace Hotel Lombok, Kota Mataram. Presiden datang Rabu (22/11) di dampingi Gubernur NTB dan disambut oleh Wakil Gubernur NTB serta owner dan General Manager Golden Palace Hotel Lombok. “Bapak Presiden terlihat senang dan terkesan dapat kembali menginap di Golden Palace Hotel Lombok dan kami pun selaku jajaran management merasa bangga dapat kembali melayani Bapak Presiden untuk yang ketiga kalinya. Ini membuktikan bahwa Golden Palace Hotel Lombok dipercaya dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk orang Nomor 1 di Indonesia tersebut,” kata Ernanda Agung D, General Manager dalam keterangan persnya. Setelah menginap selama satu malam, Bapak Presiden Jokowi meninggalkan Golden Palace Hotel Lombok pada Kamis (23/11). Kedatangan presiden RI ke tujuh ke Pulau Lombok dan menginap di Golden Palace Hotel Lombok untuk ketiga kalinya ini ialah dalam rangka kunjungan kerja untuk membuka Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdatul Ulama di Kota Mataram. Sebelumnya presiden telah menginap di hotel yang mewah tersebut sebanyak dua kali yaitu yang pertama dalam rangka menghadiri acara peresmian PLTU Jeranjang di bulan Juni 2016 dan yang kedua ialah untuk menghadiri acara pembukaan MTQ Tingkat Nasional XXVI tahun 2016 pada bulan Juli. Hotel yang terletak di tengah kota Mataram dengan bangunan full AC dimulai dari Lobby tersebut, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan beberapa pejabat penting di Indonesia saat sedang berkunjung ke pulau Lombok yang ingin beristirahat sembari menikmati makanan khas Lombok. Golden Palace Hotel Lombok memiliki fasilitas yang lengkap seperti Skylounge di lantai 11 dan Roof Top Garden di lantai 12 dengan pemandangan Kota Mataram serta pantai, pegunungan hingga Sunset yang sangat indah di sore hari. Juga memiliki areal parkir cukup luas. Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Golden Palace Hotel Lombok di 0370 - 6170000 (hunting), atau datang langsung ke Jalan Sriwijaya No. 38 Mataram dan dapat pula mengunjungi website di www.goldenpalacelombok.com. (r)

Giri Menang (Suara NTB) Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Kamis (23/ 11) menerima kunjungan dari Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem Bali bersama para awak medianya. Tidak tanggung-tanggung, Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi bersama Sekretaris DPRD Kabupaten Karangasem turut hadir mendampingi rombongan. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar, H. Saepul Ahkam mengapresiasi kedatangan rombongan. Diakuinya, selain bersilaturahmi dan menambah teman, kunjungan Ketua DPRD Karangasem bersama awak media menjadi ajang untuk

mempromosikan seluruh potensi yang ada di Lobar. Ahkham menilai, hubungan pemerintah daerah dengan wartawan harus saling

menguntungkan, lantaran kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan satu dengan lainnya. Baginya, keberadaan wartawan menjadi

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar H. Saepul Ahkam bersama jajaran saat menerima kunjungan ketua DPRD Karangasem Bali bersama awak media, Kamis (23/11).

sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi program kerjanya kepada masyarakat luas. Selain itu, untuk menunjang promosi wisata, dan potensi yang dimiliki juga butuh peran wartawan. “Keberadaan wartawan juga jadi fungsi kontrol bagi pemerintah daerah. Yakni, lewat berita yang memuat unsur kritikan sehingga

perlu mendapat perhatian,” katanya. Sementara itu, Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi mengaku bangga dengan sambutan yang diberikan. Dikatakannya, sharing informasi ini sangat penting khususnya dalam peliputan untuk mendukung kinerja legislatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (her)