Edisi Jumat, 23 Februari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

JUMAT, 23 FEBRUARI 2018

16 HALAMAN NOMOR 287 TAHUN KE 13

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Ali BD Silaturahmi dengan Warga Sasak di Pekat Dompu DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul alias Ali BD alias Ama Elo (panggilan dalam Bahasa Mbojo) bersilaturahmi dengan masyarakat Sasak di Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Dompu pada Selasa (20/2) lalu.

Kehadiran Amaq Asrul yang juga calon Gubernur NTB ini disambut riang warga Sasak yang sudah menetap menjadi warga Dompu.

Warga Sasak ini cukup antusias mendengar penyampaian Amaq Asrul yang langsung dengan menggunakan bahasa Sasak. Pesan Bupati Lotim yang saat ini sedang cuti kampanye, hendaknya seluruh warga Sasak ini memperkuat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan. Saling membantu satu sama lainnya.

Diketahui kawasan di wilayah Kadindi ini merupakan areal transmigrasi. Warga Sasak datang menjadi transmigran sudah lama. Penurut penuturan mereka, ada yang datang tahun 1984 silam bahkan ada yang jauh lebih lama dari itu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

Warga Sasak yang ada di Desa Kadindi Barat Kecamatan Pekat menyalami Amaq Asrul saat bersilaturahmi, Selasa lalu.

Gali Aspirasi Masyarakat Dompu

(Suara NTB/rus)

Ama Elo: Saya Bertindak untuk Rakyat

Warga Desa Kadindi Barat, kecamatan Pekat, Dompu, siap memenangkan pasangan Ali-Sakti, pasangan calon Gubernur NTB dari jalur independen.

AMA Elo alias Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul alias Papuq Abada, Selasa(20/2) lalu melakukan silaturrahmi dengan masyarakat Dompu. Bertempat di Gedung Paruga Sama Kai, Dompu, masyarakat hadir tumpah ruah dan menyampaikan langsung sejumlah aspirasinya kepada calon Gubernur NTB dari jalur independen ini.

Ali Dachlan mengaku dirinya bukanlah ahli pidato. Sama dengan yang sebelumnya dilakukan di sejumlah tempat di Bima. Kesempatan bersilaturahmi dengan

masyarakat Dompu ini diisi dengan menjawab sejumlah aspirasi dari masyarakat.

Pandangannya, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan pidato.

Masalah hanya bisa diselesaikan dengan bekerja keras. ‘’Banyak ahli pidato, tapi saya tidak ahli pidato.

Saya 10 tahun jadi bupati semata menjalankan perintah Tuhan dan berusaha tegakkan keadilan,’’ urainya.

Adanya orang senang atau tidak senang karena kepentingan pribadi tidak penting bagi Ali BD. Bersambung ke hal 15

Investor Matangkan Rencana Bangun Pelabuhan dan Kilang Minyak TO K O H

Investasi di Global Hub Melanggar Demokrasi

Mataram (Suara NTB) – Pascakeluarnya surat rekomendasi pemanfaatan ruang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), sejumlah investor mulai mematangkan rencana investasi di Global Hub Kayangan, Lombok Utara. Sejumlah investor, diantaranya berasal dari Rotterdam Belanda dan Rusia menggelar pertemuan penting dengan Pemprov NTB dan pengelola Bandar Kayangan di Jakarta, Selasa (20/2) lalu.

CALON Gubernur Independen, non partai dan non blok nomor urut 4, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan angkat bicara soal adanya larangan memasang iklan kampanye di media massa. Ali Dachlan mengaku sudah membaca seluruh Peraturan KPU. Adanya larangan kampanye di media disebut telah melanggar demokrasi.

Melanggar ketentuan perundang-undangan. ‘’Ini demokrasi ‘’bau terasi’’ atau demokrasi ‘’overdosis’’,’’ ungkap Amaq Asrul kepada Suara NTB via ponsel, Bersambung H. Moch Ali Bin Dachlan ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/nas)

Tekan Konsumsi Rokok PEMPROV NTB terus berupaya menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen setahun sesuai target RPJMD 2013-2018. Beras dan rokok masih menjadi penyumbang penduduk miskin di NTB. Pelaksana Harian Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Subhan Hasan mengatakan, masalah rokok dan beras ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) akan diadopsi di NTB. Bersambung Bersambung kehal hal15 15 ke

melakukan percepatan pembangunan Global Hub Kayangan. Pada hari yang sama, dilakukan pertemuan antara Bupati Lombok Ut-

(Suara NTB/ist)

PERTEMUAN - Pemprov NTB dan pengelola Global Hub Kayangan melakukan pertemuan dengan investor Belanda dan Rusia. Investor tersebut mematangkan rencana investasi di megaproyek Global Hub Kayangan Lombok Utara. Mereka akan membangun pelabuhan internasional dan kilang minyak.

Kemenpar Siapkan Rp 1,5 Miliar Dukung FPT 2018 Mataram (Suara NTB) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI mendukung penuh pelaksanaan Festival Pesona Tambora (FPT) 2018. Bahkan Kemenpar sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk mendukung promosi dan pelaksanaan event tahunan itu. ‘’Kita siapkan Rp 900 juta untuk promosi dan Rp 600 juta pelaksanaan eventnya. Tentu saja ini sangat kecil, tapi kita memang hanya bisa anggarkan itu.

Bersambung ke hal 15

(Humas PLN NTB for Suara NTB)

(Suara NTB/rus)

Juru Bicara Pemprov NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME menjelaskan, Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) serius

ara, Dr.H.Najmul Akhyar dengan PT. Diamar Mitra Kayangan membahas izin lokasi dan kawasan. ‘’Rapat ini penting karena masalah lokasi kawasan tentu harus dituntaskan segera untuk proses investasi selanjutnya,’’ kata Irnadi dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/ 2) siang.

Megaproyek Global Hub Kayangan memiliki core bisnis sebagai pelabuhan internasional (international port), kilang minyak dan kota mandiri yang membutuhkan areal atau lahan yang luas.

Bersambung ke hal 15

Upaya PLN menyambungkan kabel listrik bawah laut ke Gili Gede, Sekotong Lombok Barat.

PLN Bangun Kabel Laut 20 KV ke Gili Gede Mataram (Suara NTB) PLN Wilayah NTB tengah membangun infrastruktur kelistrikan untuk mengalirkan listrik ke salah satu pulau potensi pariwasata di NTB, yakni Gili Gede Sekotong Lombok Barat. Kabel laut 20 kilovolt (kv) sepanjang 2 x 2,4 km akan disambungkan.

Sulitnya medan dan terbatasnya alat transportasi men-

jadi tantangan besar PLN untuk mengalirkan listrik ke gili yang menjadi buah bibir wisatawan, selain Gili Matra di KLU. PLN harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah 450 kepala keluarga yang berada di pulau tersebut.

General Manager PLN Wilayah NTB Mukhtar ditemui di Dinas ESDM Provinsi

NTB, Kamis (22/2) kemarin ia mengungkapkan. Bahwa, tantangan paling besar yang dihadapi saat memenuhi listrik ke wilayah-wilayah terpencil adalah medan yang sulit dan alat transportasi yang terbatas.

Untuk listrik ke Gili Gede misalnya, pengangkutan peralatan kelistrikan dengan cara-cara tradisional, yaitu Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/lin)

KETERANGAN - Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara I Gede Pitana didampingi Kadispar NTB H. L. Moh Faozal saat memberikan keterangan pers, di Mataram, Kamis (22/2).

Resmikan ’’Rumah Kita’’ Ahyar Abduh Ingin Lobar Jadi Daerah Metro Wisata

(Suara NTB/ist)

PENDUKUNG - Ribuan pendukung pasangan TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori) tampak memadati lokasi peluncuran “Rumah Kita” yang dijadikan sebagai wadah menyerap aspirasi masyarakat Lombok Barat.

Giri Menang (Suara NTB) Bakal Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh, meresmikan “Rumah Kita” di Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Kamis (22/2). Kegiatan ini dihadiri oleh tak kurang dari 1.500 warga yang terdiri dari para tokoh agama, tokoh adat, pemuda hingga para ibu.

Agenda peresmian “Rumah

Kita” ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat untuk sadar akan haknya untuk memilih sekaligus sebagai rumah yang menampung aspirasi masyarakat Lobar. Demikian disampaikan Bakal Calon Gubernur NTB nomor urut 2 ini di hadapan ribuan pendukungnya. ‘’Jika masyarakat Lombok Barat mempercayai saya dan

memilih saya pada Pilkada 27 Juni 2018 nanti, maka apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat “Rumah Kita” ini akan menjadi acuan kami dalam menjalankan dan mewujudkan program yang mensejahterakan rakyat,’’ kata Walikota Mataram dua periode ini.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 23 Februari 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pertumbuhan Ekonomi di Mataram Meningkat Bangun Saluran dan Pintu Air SEBAGAI daerah yang selama ini dikenal langganan banjir, pembangunan saluran masih menjadi prioritas bagi kelurahan Kekalik Jaya. Seperti yang diungkapkan Lurah Kekalik Jaya, Fathurrahman, Kamis (22/2), pembangunan saluran air ini akan dituntaskan di tahun ini baik melalui dana pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota. “Yang jadi fokus kita di tahun ini adalah di jalan Panjitilar yang sudah tuntas kemarin dan jalanjalan penghubung lingkungan,” jelasnya.

Bahkan pemerintah provinsi merencanakan (Suara NTB/uul) untuk melakukan normalFathurrahman isasi saluran di Kekalik Jaya. “Dari konsultan Dinas PU, normalisasi dilakukan hampir 3 km mulai dari jalan Majapahit sampai Kekalik Gerisak. Nantinya saluran akan terkoneksi dengan bagus sampai ke kali,” kata Fathur. Pembuangan air di kali pun dilakukan secara otomatis karena direncanakan akan dibangun pintu air yang bersifat otomatis nantinya.

“Begitu air besar datang, pintu air akan menutup sendiri sehingga tidak akan sampai menggenangi rumah warga,” terangnya. Fathur menambahkan pintu air akan dibuatkan di dua lingkungan yaitu Kekalik Baru dan Kekalik Gerisak. Hal ini disebabkan kedua lingkungan tersebut merupakan langganan banjir karena wilayahnya yang lebih rendah dibandingkan badan kali. “Normalisasi akan difokuskan di Sungai Sukaraja yang sudah dibuatkan sodetan di bagian tengah dan sudah beberapa yang dilaksanakan, tinggal dilanjutkan saja,” jelasnya.

Adanya perbaikan saluran di jalan Panjitilar dan normalisasi ini sudah memberikan dampak langsung saat hujan deras melanda beberapa waktu lalu. “Tidak ada banjir kemarin di sini, karena dari pemerintah kota juga sudah menaikkan tinggi jembatan penyebab banjir setinggi 1 meter, sehingga air yang mulanya tertahan oleh badan jembatan sekarang bisa lolos,” kata Fathur. Saluran-saluran yang ada di lingkungan juga akan diperbaiki terutama di daerah langganan banjir.

“Yang diprioritaskan yaitu Kekalik Kijang, Kekalik Barat, dan Kekalik Gerisak yang karena memang wilayahnya padat dan paling sering terkena banjir,” tukasnya. Apalagi di sana termasuk pemukiman padat penduduk, sehingga jika dilakukan pelebaran saluran akan terhalang oleh pembebasan lahan dan lainnya. (uul)

Penurunan Kemiskinan Relatif Kecil

Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram terus meningkat, namun penurunan kemiskinan relatif kecil. “Saya juga heran, kok penurunan kemiskinan semakin kecil. Tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi kita (Kota Mataram,red),” papar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin saat membuka diskusi publik penyusunan RKPD, Kamis (22/2).

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram dari 2013 mencapai 7,95 persen, naik pada tahun 2014 menjadi 8,10 persen. Terjadi penurunan di 2015 menjadi 7,99 persen, mengalami peningkatan mencapai 8,06 persen pada tahun 2016. Sedangkan akhir 2017 mencapai 8,11 persen.

Sementara itu, penurunan

angka kemiskinan sejak 2015 pada posisi 10,45 persen. Kemudian hanya mampu turun 0,25 persen pada tahun 2016 atau tersisa 9,80 persen.

Dipaparkan, teridentifikasi bahwa persoalan kemiskinan di Kota Mataram terlihat pada belum optimalnya permberdayaan terhadap penyan-

dang masalah sosial, masih ditemukannya kasus kekerasaan terhadap perempuan dan anak, tingginya kerawanan sosial serta belum terjalinnya kemitraan pemerintah dan swasta dalam upaya pengentasan masalah sosial.

Meskipun demikian kata Amir, pihaknya tidak akan me-

lepas diri dalam hal pengentasan kemiskinan tersebut. “Kita ingin mengkaji bersama sehingga bisa dicarikan solusi,” katanya.

Pengamat Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Prayitno Basuki menambahkan, turunan angka kemiskinan dilihat dari indeks kedalaman dan keparahan. Bilamana indeks keparahan meningkat ditambah indeks kedalaman, jika tidak diatasi maka akan semakin parah.

Dia menganalogikan, jarak warga miskin dengan warga miskin lainnya semakin jauh, sehingga distribusi ekonomi tidak baik. Maka, ada indikasi

potensi polemik komunal. “Apa yang terjadi saling panah - panahan. Karena distribusi ekonomi tidak baik. Kalau semakin parah lagi bisa saling tembak tembakan,” tambahnya.

Berbeda halnya dengan perekonomian pedesaan.

Masyarakat pedesaan mengandalkan tanaman pangan. Persaingannya pun bagaimana lebih kreatif mengemas produk mereka. Oleh sebab itu, dua faktor tersebut harus dicermati dan diintervensi dengan baik oleh pemerintah, sehingga mampu menekan persoalan sosial tersebut. (cem)

Bentuk UPTD MWP KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., mengapresiasi langkah Pemkot Mataram yang meresmikan operasional Mataram Water Park (MWP) setelah sekian lama aset milik Pemkot Mataram di Jalan Udayana Mataram ini mangkrak. Namun, ia memberi catatan, bahwa jangan sampai peresmian MWP hanya seremonial belaka. Untuk itu harus ada kebijakan yang jelas bagaimana agar pemangaatan MWP terus berlanjut. ‘’Dispora paling tidak harus punya program-program ke depannya. Saya pikir sudah pasti mereka menyiapkan.

Bagaimana MWP itu dimanfaatkan oleh anak-anak untuk berlatih renang. Terutama anak SMP dan SMA,’’ terangnya menjawab Suara NTB di Mataram, Kamis (22/2). Dia yakin dengan telah dioperasionalkannya MWP, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai OPD teknis yang mengelola MWP, sudah punya hitung-hitungan, termasuk soal pemeliharaan.

Sebab, pengelolaan MWP, kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan pada DPRD Kota Mataram ini, tidak main-main. Pada prinsipnya, Dewan tidak mempersoalkan manakala Dispora menggratiskan operasional MWP. Tetapi perlu dipikirkan bahwa operasional MWP berikut perawatannya membutuhkan anggaran. Ia khawatir MWP akan mangkrak kembali lantaran Dispora tak mampu membiayai pengelolaannya. ‘’Harus ada inovasi dari Dispora. Harus bisa menyiasatinya. Karena bagaimanapun kolam itu harus dirawat,’’ cetusnya. Tidak hanya perawatan terhadap kolam renang, pengelola nantinya diharapkan melengkapi MWP dengan fasilitas penunjang berupa ruang ganti, kantin dan lain sebagainya. Sehingga, para pengunjung merasa nyaman di sana. Ke depan, kalaupun MWP harus dikomersilkan, Dewan mempersilakan eksekutif melakukannya.

Oleh karena itu, agar pengelolaan MWP lebih terfokus, Wiska menyarankan dibentuk lembaga tim khusus. Misalnya dalam bentuk UPTD atau yang lainnya. ‘’Yang jelas, itu (MWP, red) harus dikelola dengan profesional. Tidak asalasalan,’’ pungkasnya. Orang-orang yang duduk di UPTD itu nantinya, haruslah orang-orang yang mengerti manajemen pengelolaan kolam renang, berikut marketing-nya. ‘’Saya pikir dengan inovasi-inovasi dari Dispora, saya yakin ini bisa berjalan dengan baik,’’ tandasnya.

Pada bagian lain, Wiska menekankan perlunya pendampingan guru olahraga saat para siswa berlatih renang di sana. Ini mengingat insiden nyaris tenggelam yang dialami beberapa siswa saat peresmian MWP oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, R a b u (21/2). (fit)

(Suara NTB/cem)

DIALIHFUNGSIKAN - Mataram Craft Center terletak di Kelurahan Pagesangan, yang diharapkan jadi sentra kerajinan emas dan mutiara di Kota Mataram. Namun karena sepi pengunjung, Dinas Perdagangan mengusulkan mengalihfungsikan aset tersebut.

MCC akan Dialihfungsikan Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan mengusulkan akan mengalihfungsikan Mataram Craft Center (MCC), menyusul diserahkannya pengelolaan MCC di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram itu oleh oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan UMKM. “Sudah ada SK –nya. Kita

(Dinas Perdagangan,red) diminta mengelola kembali,” kata Alwan, Kamis (22/2). Setelah penyerahan ini, ia pun berpikir untuk mengalihfungsikan MCC terutama yang bangunan di lantai II. Jika memungkinkan rencananya akan disewakan sebagai kantor biro jasa atau perkantoran, bukan

untuk kepentingan lain - lain.

Sedangkan bangunan di lantai utama tetap menjual kerajinan emas dan mutiara. “Kalau memang diizinkan kita alihfungsikan,” kata dia.

Selama ini aktivitas di MCC, sepi. Letaknya strategis justru tidak memancing minat pengunjung. Sepinya pengun-

Gaji Ratusan ASN Pemkot Tak Dipotong Zakat Mataram (Suara NTB) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terpaksa tidak memotong 2,5 persen zakat aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Mataram.

Alasannya, ratusan pegawai memiliki gaji minus.

Sebagai gantinya kata Kepala Baznas Kota Mataram, H. Mahsar Malaka dikonfirmasi usai menggelar rapat, Kamis (22/2), tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai tersebut dipotong satu persen sebagai infak. “Apanya yang mau kita potong, gaji mereka saja ndak ada,” kata Mahsar.

Dia mencatat ASN yang memiliki kewajiban membayar zakat 2,5 persen sejumlah 5.710 orang. Sedangkan, sekitar 10 persen dari jumlah itu tidak membayar zakat,tapi diganti dengan infak.

Bagi pegawai di OPD sambungn-

(Suara NTB/cem)

H. Mahsar Malaka ya, tetap dipotong infak dari gaji dan TKD mereka. “Tetapi ASN sudah berjalan, TKD dan gaji dipotong jalan terus,” ujar Mahsar.

Baznas mengkalkulasi bahwa potensi zakat dari ASN Kota Mataram mencapai Rp 6 miliar. Dari potensi itu kata dia, ditargetkan zakat dipotong dari pegawai mencapai Rp 5 miliar. Sebab, ia berkaca dari pencapaian di tahun 2017 yakni Rp 4,74 miliar. Jumlah ini pun setelah gaji guru SMA/SMK jadi kewenangan Pemprov NTB. “Kalau ndak ditarik ke Provinsi mungkin lebih dari ini,” imbuhnya.

Baznas pernah mewacanakan menarik zakat rekanan yang memenangkan tender di masing - masing OPD sebesar 2,5 persen. Tetapi kata Mahsar Malaka, wacana itu belum bisa terealisasi. Karena rata - rata OPD belum siap. “Pak Sekda memberikan pengarahan seperti itu.

Tapi belum pada siap. Mungkin tahun depan baru bisa mulai,” demikian kata dia. (cem)

Investasi Asing di Mataram Masih Belum Jelas

I Gede Wiska (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah rencana investasi asing di Kota Mataram hingga kini belum jelas. Di antaranya, investor asal Korea yang bakal mengelola sampah. Kedua, investor asal Prancis yang akan mengembangkan eco distrik. Baru - baru ini, kembali Pemerintah Amerika Serikat membawa investor untuk mengelola limbah dan sanitasi.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Kamis (22/2) menjelaskan, investor asal Korea tengah menyelesaikan studi kelayakan terhadap pemanfaatan pengelo-

laan sampah menjadi sumber energi listrik yang rencananya projet di Kebon Talo Ampenan.

Dari feasibility study (FS) tersebut nantinya dipaparkan seperti konsep bakal dikembangkan. “Pada prinsipnya kita (Pemkot Mataram,red) posisinya menunggu,” kata Eko. Menurut Sekda, pertemuan awal dengan investor dari negara ginseng sudah jadi modal bagi Pemkot Mataram, karena telah dilirik oleh investor luar negeri.

“Mereka datang ke sini saja, kita sudah berterima kasih,” ucapnya.

Pengalaman sebelumnya bahwa Pemkot Mataram beru-

langkali diberi harapan palsu tidak saja investor asing, tapi juga lokal. Di antaranya, pengembangan kawasan Loang Baloq oleh PT. Mas Murni Sejahtera.

Keberanian investor Korea datang ke Mataram memiliki banyak pertimbangan. Apalagi mereka menawarkan program yang dianggap Kota Mataram layak sebagai tempat berinvestasi. “Kalau soal itu Wallahualam,” jawab Eko. Pemkot juga cukup berhati - hati memberikan kepercayaan kepada investor. Sampai saat ini, tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan bagi investor asing. (cem)

jung kata Alwan, karena masyarakat malas untuk naik di lantai II. Bukan berarti MCC kalah saing dengan pengrajin di Sekarbela maupun pusat oleh oleh di sekitar daerah itu.

Namun, sebagai perajin memiliki pola pemasaran produk berbeda. Selain memiliki langganan tetap, juga

menjual produk mereka lewat aplikasi online. “Kan bisa jualan lewat HP. Ada yang punya pelanggan sendiri,” katanya.

Ditambahkan, bergeraknya dunia pariwisata saat ini berimbas kepada perajin lokal emas mutiara. Pengunjung datang ke Sekarbela juga menyempatkan mampir ke MCC. (cem)

Masih Belum Jelas

Pengangkatan Purnawirawan TNI/Polri Jadi Kepala Pasar Mataram (Suara NTB) Rencana pengangkatan kepala pasar dari unsur purnawirawan TNI/Polri oleh Pemkot Mataram, hingga kini belum ada kejelasan. Proses rekrutmen belum ada signal, termasuk penempatannya.

Sebelumnya diwacanakan, penempatan mantan anggota TNI/Polri nantinya diprioritaskan pada pasar induk seperti Mandalika dan Kebon Roek.

Pertimbangan ini dilihat dari potensi retribusi relatif besar.

Kepala Dinas Perdagangan, Lalu Alwan Basri belum memberikan kepastian kapan rekrutmen dan pergantian kepala pasar dari unsur purnawirawan TNI/Polri dilakukan. Termasuk pola dilakukan oleh Pemkot Mataram dalam proses rekrutmen. “Tunggu saja,” jawabnya singkat.

Pertimbangan pemerintah menunjuk purnawirawan TNI/ Polri sebagai kepala pasar dilihat dari kemampuan jelajah atau teritorial mereka. Termasuk sikap disiplin dalam mengemban tugas. Yang jelas kata dia, proses pengangkatan para purnawirawan ini sudah disiapkan. Dengan harapan nanti terjalin kerjasama dengan aparat serta petugas yang membantu mengelola pasar.

Terhadap wacana pergantian serta rotasi yang menimbulkan kegaduhan bagi kepala pasar di Mataram, Alwan meminta kepala pasar bekerja maksimal saja dulu. Mereka tidak terpengaruh dengan

(Suara NTB/cem)

Lalu Alwan Basri informasi yang berkembang di luar. “Ya bekerja saja dulu.

Mereka gak usah mikir macam - macam,” ucapnya.

Sebagai tambahan informasi, pengelolaan 19 pasar tradisional di Mataram dari tahun ke tahun belum maksimal. Upaya perbaikan dan revolusi terus dilakukan, tapi tak berbuah manis. Bahkan, satu oknum kepala pasar terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli.

Di samping itu, indikasi kebocoran retribusi terus berulang. Hal ini juga jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan. Sejumlah persoalan di pasar menyebabkan pemerintah mencari formula baru dengan mengangkat purnawirawan TNI/Polri sebagai kepala pasar. (cem)

SUARA NTB Jumat, 23 Februari 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Pembangunan Sumber Listrik Tenaga Nuklir Memasuki Tahap Awal Mataram (Suara NTB) – Rencana membangun sumber pembangkit listrik tenaga nuklir sepertinya bukan isapan jempol.

Pemprov NTB melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) mulai melaksanakan tahapannya.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, telah menandatangani MoU dengan Batan, kaitannya dengan kerjasama di berbagai sektor terkait. MoU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Kerjasama antara Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M. Si dengan Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir Batan, Suparman, Kamis (22/2) kemarin.

Penandatangan kerjasama penelitian dan pemilihan tapak pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah NTB ini dilaksanakan di kantor Dinas

ESDM Provinsi NTB di Jalan Majapahit Mataram ini, disaksikan langsung oleh anggota Komisi VII DPR-RI, Dr. H. Kurtubi, dan General Manajer PLN Wilayah NTB, Mukhtar.

Para pihak selanjutnya akan membentuk tim. Beranggotakan dari pusat penelitian ini, dan Dinas ESDM. Dengan anggaran sharing, tim akan melakukan penelitian dari berbagai aspek.

Termasuk penentuan wilayah yang tepat untuk pembangunan pembangkit listrik dengan sumber tenaga nuklir ini. penelitian akan dilakukan selama dua tahun, atau lebih, dan kerjasa-

(Suara NTB/bul)

TANDATANGAN - Kadis ESDM NTB, M. Husni (kanan) dan Kapus Batan, Suparman, disaksikan Dr. Kurtubi dan Mukhtar menadatangani PKS penelitian dan pemilihan tapak pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah NTB Kamis kemarin masih tercukupi. Bahkan sur- yang saat ini didominasi oleh ma dapat diperpanjang.

Kepala Dinas ESDM Provin- plus. Tetapi ke depan, harus pembangkit listrik konvensionsi NTB mengatakan, saat ini dipertimbangkan sumber-sum- al, tenaga diesel dan batu bara.

Pemerintah telah menketersediaan daya listrik di NTB ber pembangkit listrik baru,

canangkan, dan telah melaksanakan proyek 35.000 megawatt (MW), NTB mendapat jatah sebanyak 500 MW. Sayangnya, tidak satupun yang menggunakan sumber listrik dari tenaga nuklir, sebagai energi baru terbarukan. Padahal, ke depan, dunia sudah terancam kehabisan tenaga migas.

Sementara Dr. H. Kurtubi meyakini, RUPTL menjadi ranah Komisi VII DPR-RI memperjuangkannya. Agar arah kebijakan pembangunan kelistrikan dengan mengakomodir pemanfaatan tenaga nuklir. Bicara membangun pembangkit listrik dengan energi nuklir adalah program jangka panjang. Bukan program jangka pendek 1 atau 2 tahun ke depan. Indonesia pada 2045 mendatang mencanangkan diri menjadi negara maju. Tentu syarat menjadi maju adalah tersedianya energi yang berkecukupan, terutama energi

listrik.

Negara-negara maju di Eropa, juga di Asia, telah memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit listrik utama. Misalnya Amerika yang sumber energi listriknya 20 persen dari pembangkit listrik tenaga nuklir, demikian juga Prancis konstribusi nuklir sebesar 70 persen. Tanpa terkecuali Jepang yang sebetulnya sangat trauma dengan nuklir yang menghanguskan Nagasaki dan Hirosima, justru sebagaian besar pembangkit listriknya menggunakan tenaga nuklir.

NTB adalah bagian dari rencana besar pemerintah menjadikan Indonesia negara maju.

Provinsi ini membutuhkan listrik tidak kecil ke depannya.

KEK Mandalika, Global Hub, smelter di KSB dengan industri turunannya. Semuanya berpotensi menjadikan NTB sebagai provinsi industri. (bul)

Konversi Elpiji di Sumbawa Tergantung Pertamina “Menteri dan semua pihak sudah setuju. Pertamina juga sudah sanggup. Pertamina di sini tolong didorong juga,” kata Dr. Kurtubi kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M.Si, usai penandatanganan kerjasama penelitian dan pemilihan tapak pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah NTB antara Dinas ESDM Provinsi NTB dan Kampus Batan, Kamis (22/2) kemarin.

Untuk pembangunan depo elpiji, Pertamina bahkan telah menyetujui pembangunan infrastruktur menggunakan lahan milik Pertamina di Bima.

Artinya, tak perlu proses panjang untuk menyegerakan pembangunannya.

Sampai saat ini belum ada eksekusi dari Pertamina, Dr. Kurtubi mengatakan akan membahasnya kembali dengan pertamina, serta mendesak BUMN ini untuk segera

merealisasikan janjinya untuk pembangunan NTB. M. Husni menambahkan, Pemprov NTB juga mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan konversi di Pulau Sumbawa. Kementerian ESDM telah melakukan verifikasi data masyarakat yang akan menerima. Ia menyebutkan, jumlahnya 254 ribu Kepala Keluarga (KK) termasuk usaha mikro kecil yang ada di Sumbawa. Verifikasi dilakukan pada 2016, dan rencananya konversi akan dilaksanakan 2017.

“Berapa sih anggarannya, paling Rp 50 miliar untuk tabung gratis, selain membangun infrastruktur dasarnya,” ujarnya.

Bahkan ia menduga, ada pihak-pihak yang tidak

menginginkan konversi segera dilakukan di Pulau Sumbawa.

Alasannya, ada peluang bisnis di sana. Misalnya, penyelundupan mitan subsidi dari Pulau Sumbawa di daerah lain yang mitannya sudah memberlakukan non s u b s i d i .

Demikian juga sebaliknya untuk elpiji. (bul)

M. Husni

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pertamina menjadi pemegang kunci pelaksanaan konversi minyak tanah ke elpiji di Pulau Sumbawa.

Konversi diyakini akan tetap akan dilaksanakan tahun 2018 ini. Hal ini dikemukakan Dr. Kurtubi, anggota Komisi VII DPR-RI dari NTB, Dr. H. Kurtubi. Konversi di Pulau Sumbawa sebenarnya menjadi keraguan. Anggaran yang disediakan oleh Kementerian ESDM telah dibintang alias telah digunakan.

Saat RAPBN-P lalu, konversi elpiji di Pulau Sumbawa termasuk yang dibicarakan. Tetapi Kementerian Keuangan memotong alokasinya. Solusi yang kemudian ditawarkan, konversi elpiji di Pulau Sumbawa seluruh fasilitasnya menggunakan anggaran Pertamina. Tidak menggunakan anggaran Kementerian ESDM.

Bappeda Gelar Diskusi Publik Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2019 Mataram (Suara NTB) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menggelar diskusi publik penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2019, yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram.

Diskusi publik ini dihadiri oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Kepala Bappeda, Ir. H. Amiruddin dan akademisi Universitas Mataram, Dr. Prayitno Basuki Martawang mengapresiasi akselarasi program yang dilakukan Bappeda. Terutama dalam menyusun laporan kinerja pemerintahan. Dari sebelumnya mendapat nilai C, berubah menjadi B. Dengan ketersedian sumber daya manusia (SDM) Kota Mataram yang mumpuni ditargetkan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah mendapat nilai A.

“Tentu ada harapkan kita bersama supaya Lakip ditargetkan Kota Mataram mendapat nilai A. Karena, Pak Wakil sering menyampaikan bahwa SDM Kota Mataram sangat bagus,” kata Martawang.

Martawang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda melihat, diskusi publik sebagai wadah untuk mensinkronkan dan menyelaraskan program agar terjadi pemahaman bersama antar OPD dalam penyusunan RKPD. Dia mengingat sinkronisasi pernah ditawarkan pada pokok - pokok pikiran (Pokir) Anggota Dewan dengan konteks satu kesatuan skenario perencanaan.

Hasil musrembang pernah ditawarkan tapi belum sinkron. Karena, mekanisme pokir harus penyerapan aspirasi.

“Waktu penganggarannya saja yang tidak pas saat itu,” ujarnya.

Sistem perencanaan diinisiasi oleh Bappeda dengan e - planning perlu diapresiasi. Artinya, keseluruhan skenario bisa diakses lebih mudah oleh masyarakat.

Sementara itu, Amir menambahkan, konsultasi publik RKPD berdasarkan perintah Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017.

Dalam aturan ini diharuskan partisipasi publik dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Tujuan diskusi publik ini, pertama untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Kedua, menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat. Menyelaraskan program dan kegiatan program prioritas pembangunan di 2019. Ketiga, menyepati isu strategis, sasaran program dan prioritas pembangunan tahun 2019.

Dr. Basuki pada pembukaan awal

(Suara NTB/cem)

Kepala Bappeda H. Amiruddin memaparkan skenario pembahasan dalam diskusi publik penyusunanan RKPD Kota Mataram tahun 2019.

menyampaikan bahwa diskusi publik sangat penting dengan menghadirkan seluruh OPD, agar tidak ada anggaran yang menjadi penumpang gelap, sehingga penyusunan penganggaran akan lebih akuntabel dan terarah. “Sekarang ini kita bahas bersama supaya tidak ada penumpang gelap pada anggaran SKPD,” katanya.

Beberapa masukan muncul pada diskusi publik RKPD tersebut. Diantaranya, usulan disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sutrisno. Disampaikan bahwa penyusunan RKPD harus diperhatian pengendalian penduduk terutama prioritas pada pengaturan jarak kelahiran.

Sebab berbicara kependudukan dunia ini sudah padat. Penduduk Indonesia jika tidak ada pengendalian bisa tembus angka 400 juta jiwa.

“Saya yakin kalau sudah dikendalikan penduduk ini, maka tidak ada masyarakat miskin,” tandasnya.

Pengendalian penduduk Kota Mataram cukup bagus. Artinya, posisinya lebih rendah dibandingkan rata rata pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, pihaknya ingin memfokuskan program tersebut.

Masukan berbeda disampaikan Kabag Ortal Setda Kota Mataram, I Nyoman Swandiasa. Menurutnya, apa yang dilakukan dalam penyusunan Lakip tinggal dilakukan penyempurnaan saja. Yang terpenting adalah penyelarasan pemahaman bersama, karena penyusunan laporan tidak bisa diserahkan ke masing - masing OPD. “Saya kira teman - teman di SKPD butuh pendampingan. Nah, tinggal kita sempurnakan saja apa yang sudah ada sebelumnya,” tambahnya. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

Kepala Bappeda, H. Amiruddin (tengah), Asisten I, Lalu Martawang (kanan) dan akademisi Unram, Prayitno Basuki duduk bersama saat diskusi publik penyusunan RKPD Kota Mataram tahun 2019.

(Suara NTB/cem)

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang memberikan pengarahan saat diskusi publik penyusunan RKPD Kota Ma-

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/cem)

Para peserta dari seluruh OPD Lingkup Pemkot Mataram mengikuti diskusi publik penyusunanan RKPD Kota Mataram tahun 2019.

Kepala DPPKB, Sutrisno memberikan masukan pada diskusi publik penyusunanan RKPD Kota Mataram tahun 2019.

SUARA NTB Jumat, 23 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tindak Lanjut Global Hub Wajib Gelar UNBK KANTOR Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mewajibkan seluruh Madrasah (MA) khususnya melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2018 ini. Hal itu sudah diputuskan berdasarkan hasil rapat antara semua Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad) se-NTB belum lama ini.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/2), Kepala Kemenag Lotim, H. Azharuddin, membenarkan jika seluruh MA di Lotim untuk tahun 2018 ini diwajibkan untuk (Suara NTB/yon) melaksanakan UNBK. SeH. Azharuddin mentara untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk tahun ini diwajibkan hanya untuk MTs negeri, akan tetapi madrasah s2asta yang sudah siap juga dipersilakan melaksanakan UNBK. Meski demikian, Azharuddin mengaku MA yang berjumlah sekitar 80 madrasah masih banyak yang memiliki kekurangan fasilitas, terutama dalam melaksanakan UNBK ini. Namun dari jumlah itu jika ditemukan beberapa kendala, maka langkahnya akan digabung dengan madrasah yang sudah siap, termasuk pemanfaatan keberadaan MTs/SMP yang sudah siap melaksanakan UNBK mengingat jadwal pelaksanaan UNBK berbeda.

Disebutkan Azharuddin, alasan diwajibkannya seluruh MA melaksanakan UNBK, karena saat ini untuk MA sudah tidak ada anggaran atau DIPA di dalam melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Sementara untuk MTs anggarannya terbatas.

Hal itulah menjadi salah satu dasar semua MA di Lotim diwajibkan melaksanakan UNBK. “Keputusan ini sudah final, keputusan rapat semua Kepala Seksi Penmad se-NTB,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengharapkan kepada seluruh MA di Lotim untuk mempersiapkan diri, terutama dalam melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap siswa serta memanfaatkan keberadaan anggaran-anggaran yang dikelola saat ini dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Dengan begitu pelaksanaan UNBK nantinya berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Azharuddin berpandangan dengan pemberlakukan UNBK akan menuntut siswa untuk belajar dan jeli terhadap setiap butir soal yang nantinya akan keluar dari layar komputer masing-masing peserta UNBK. Terlebih di dalam menjawab setiap butir soal itu, siswa harus berhadapan dengan waktu yang terbatas. Selain itu, keunggulan dari UBNK juga lebih kepada efisiensi anggaran serta hasil dari ujian siswa lebih berintegritas. (yon)

Bupati Tuntut Konsistensi dan Jaminan Tanjung (Suara NTB) Pascaekspose oleh PT. Bandar Kayangan Indah (BKI) di Aula Kantor Bupati Selasa (20/2) lalu, Bupati Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menekankan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti. Utamanya menyangkut konsistensi dan jaminan perusahaan kepada warga KLU, penyelesaian Perda Tata Ruang oleh DPRD KLU, hingga terbentuknya Perusda KLU sebagai lembaga yang mewakili Pemda KLU di jajaran manajemen PT Bersama Bandar Kayangan.

Kepada Suara NTB, Kamis (22/2), bupati, mengungkapkan sebenarnya PT. BKI selaku pengelola Global Hub saat ini sudah masuk dan mengantongi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Luas lahan yang direkomendasikan untuk dikuasai mencapai 7.000 hektar.

“Sudah ada rekomendasi dari Kementerian ATR untuk mengeluarkan IPPT. Sudah diberikan ke kita, dan nanti Perda RTRW kita harus mengacu pada Global Hub,” ungkap Najmul.

Dari luasan lahan yang dikuasai sesuai IPPT Kementerian ATR itu, ia berharap agar dikuasai dan dikelola secara bertahap. Bupati tak menginginkan hak guna lahan seluas 7.000 hektar pada satu perusahaan akan menghalangi investor lain untuk berinvestasi di kawasan yang sama. Terlebih lagi, Pemda KLU juga masih belum tahu, berapa sebenarnya jumlah real pemakaian lahan dari 7 ribu hektar yang dikuasai tersebut.

Ia juga menuntut, agar PT. BKI sebagai satu-satunya perusahaan yang berkoordinasi dengan Kementerian ATR tetap konsisten kepada perjanjian awal. Bahwasanya, kepa-

da warga yang terdampak atau terkena pembebasan lahan. Di antara warga di lahan itu, maka perumahannya agar dibeli dan dibuatkan rumah baru oleh perusahaan. Dalam konteks ini, warga dijanjikan dua keuntungan sekaligus yakni rumahnya dibeli dan dibuatkan tempat tinggal baru.

Selanjutnya warga yang memiliki lahan yang dibebaskan, agar masuk sebagai pemegang saham yang akan memperoleh dividen sebesar 10 persen yang akan dibagikan setiap tahun.

Alasan itu pula, Najmul menyarankan agar masyarakat tidak langsung melepas hak atas tanahnya. Lahan-lahan itu nantinya akan dicatat sebagai aset dan pemilik lahan sebagai pemegang saham. “Kalaupun harus menjual maka sebaiknya dijual kepada pengelola Global Hub ini. Sebab kalau diberikan kepada spekulan, nanti mereka yang dapat saham,” imbuhnya.

Dalam aspek ketenagakerjaan pada proyek Global Hub, Bupati KLU juga meminta kepada penyelenggara atau investor, agar mengutamakan masyarakat lokal dalam membangun. Menurutnya, Global Hub tidak akan berguna bagi masyarakat apabila keterlibatan masyarakat lokal terabaikan.

Ia bahkan berpandangan, ke depan Pemda KLU akan mengambil langkah untuk membuat perjanjian bersama dengan PT. BKI. Tujuannya, mendapatkan jaminan agar sekian persen dari masyarakat KLU akan diprioritaskan sebagai tenaga kerja pada proyek tersebut.

“Menurut saya penting sekali, Pemda KLU mengundang mereka untuk MoU, misalnya menyertakan masyarakat bekerja, persentase misalnya di atas 60 persen sebagai jaminan masyarakat. Umpama benar bahwa Global Hub membutuhkan 300.000 tenaga kerja, maka jaminannya tidak boleh ada masyarakat kita yang nganggur. Lah 300.000 kok, lebih banyak dari jumlah penduduk kita saat ini, jadi tidak logis kalau ada masyarakat kita tidak bekerja,” paparnya.

Terakhir, Bupati Lombok Utara berharap agar kalangan DPRD segera membahas raperda prioritas di antara Raperda BUMD dan Raperda RTRW. Draf Raperda ini sejatinya sudah dipersiapkan oleh eksekutif dan tinggal menunggu penjadwalan pembahasan di Bapem Perda DPRD KLU. Keberadaan BUMD sebagai perpanjangan Pemda KLU di PT. BKI ini, amat penting.

Polres Lombok Utara Amankan Rastra

Penguatan Kapasitas, Petugas Registrasi Pencatatan Adminduk di Lotim Dilatih Selong (Suara NTB) Petugas registrasi pencatatan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan kelompok kerja, Kamis (22/2) dilatih dalam upaya penguatan kapasitasnya. Pelatihan yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lotim ini dihadiri langsung Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH., Ketua LPA NTB dan Ketua LPA Lotim.

Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Halik, mengharapkan kesulitan pendataan diharapkan menjadi motivasi semua pihak untuk mengejar ketertinggalan dalam mencapai adminduk yang belum terdata. Secara hukum akte kelahiran sangat diperlukan untuk keperluan administrasi.

Ahsanul berharap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bekerjasama dengan dinas terkait segera melakukan pendataan terhadap anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran, dengan cara menggerakkan semua aparat terkait baik desa, kecamatan maupun kabupaten untuk mencatat seluruh anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran. “Lakukan percepatan,”imbaunya.

Dalam melakukan pendataan, ujarnya, harus melibatkan bidan-bidan desa untuk mempercepat pendataan administrasi, bila perlu adakan aplikasi-aplikasi untuk lebih memudahkan pendataan. Bahkan, ditegaskannya, anak yang tidak memiliki orang tua pun tidak boleh ditolak untuk membuat akte kelahiran, karena administrasi kependudukan itu merupakan kewajiban pemerintah untuk masyarakatnya. Apalagi, akte kelahiran merupakan hak-hak sipil untuk memilikinya.

Ahsanul memandang, pelatihan ini sangat penting karena melakukan pelompatan-pelompatan untuk anak-anak yang ingin memiliki akte kelahiran, terlebih anak-anak yang akan memasuki sekolah harus memiliki akte kelahiran.Pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan LPA dan Kompak untuk melaksanakan kebutuhan akan hak-hak sipil masyarakat agar kebutuhan masyarakat akan haknya terpenuhi.

Hal senada disampaikan Ketua LPA Provinsi NTB, Sahan, SH, jika kegiatan pelatihan ini salah satu bentuk kegiatan LPA yaitu untuk percepatan administrasi berbagai desa baik di kabupaten maupun di provinsi. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksnakan untuk percepatan Adminduk baik di tingkat kecamatan, desa dan kabupaten dengan melakukan pelayanan keliling. Sahan juga berharap dengan mengikuti pelatihan ini peserta mendapatkan ilmu yang dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai harapan bersama.

Sebelumnya Ketua LPA Lotim, Judan Putrabaya, SH, menyebut pada 39 desa sebagai wilayah dampingan LPA-KOMPAK 2016-2018 di Kecamatan Bayan, Kecamatan Pemenang (KLU), Kecamatan Terara, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Bolo dan Kecamatan Woha menunjukkan pencatatan administrasi kependudukan tingkat desa belum maksimal.

Data kependudukan yang dipergunakan sebagai acuan program desa masih mengacu pada data 3 sampai 5 tahun sebelumnya. Hampir semua desa tidak melakukan update data administrasi kependudukan. Bahkan di beberapa desa terdapat warga atau penduduk dengan disabilitas tidak memiliki dokumen identitas hukum. (yon)

(Suara NTB/dok)

H. Najmul Akhyar BUMD iniilah yang nantinya akan memastikan apakah KLU memperoleh saham atau tidak di Global Hub. “Saya berharap di dewan, Raperda BUMD masuk ke pembahasan prioritas.

Kalau tidak maka 20 persen saham ke daerah akan diberikan ke provisnsi,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD KLU yang membidangi investasi, Tusen Lasima, SH., menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengetahui eksposes terakhir PT. BKI di Aula Bupati.

DPRD hanya mengetahui ekspose sebelumnya. Namun prinsipnya, investasi ini menguntungkan investor, menguntungkan Pemda dan menguntungkan masyarakat KLU. “Pembebasan lahan tidak bisa kita hindari tapi juga harus jelas. Masyarakat agar direlokasi oleh siapapun kontraktor pemenang tender.

Bahwa lahan masyarakat adalah saham di PT itu, maka

pemilik tanah harus sudah terdata sejak awal sehingga menghindari transaksi aset kepada spekulan,” ujarnya.

Tusen mengatakan, dampak pembebasan lahan agar dipikirkan. Alternatifnya memberi jaminan kepada keluarga pemilik lahan, karena tidak adanya lahan tempat bercocok tanam.

Penting bagi Pemda dan perusahaan agar memprioritaskan lapangan kerja baru bagi keluarga yang terkena dampak pembebasan. Menghindari tidak terakomodirnya warga, ia menyarankan agar Pemda bergerak cepat melakukan negosiasi.

“Saya juga sempat menyaranakan agar warga yang terkena dampak diberikan pelatihan sesuai kebutuhan pasar. Tentu tidak hanya investor saja yang bertanggung jawab tetapi juga Pemda agar melatih,” sarannya.

Terhadap Perda RTRW dan Perda BUMD sebagaimana dipertanyakan eksekutif, Tusen mengakui akan menjadi prioritas pembahasan di legislatif. Sebagaimana Perda Tata ruang masih terganjal oleh Perda RTRW Provinsi yang belum rampung, maka pihaknya mengingatkan pembahasan Perda ke depan mengacu pada renstra nasional sehingga tidak bertentangan dengan RTRN. “Terkait BUMD sebagai perwakilan KLU di Global Hub, harus segera dibuat karena itu syarat. Saya sarankan, nama Perusda itu kemarin, PT. Dayan Gunung. Karena ini kebanggan kita. Saya kira prosesnya akan cepat, karena tinggal diajukan saja,” demikian Tusen. (ari)

(Suara NTB/yon)

TERTIBKAN - Suasana penertiban pedagang di Pasar Paokmotong Kecamatan Masbagik, Kamis (22/2). Dari penertiban itu, arus lalu lintas terpantau ramai lancer.

Pedagang Pasar Paokmotong Mulai Ditertibkan Selong (Suara NTB) Keberadaan pedagang di Pasar Paokmotong Kecamatan Masbagik yang berjual mendekati badan jalan, Kamis (22/2) mulai ditertibkan.

Para pedagang diminta untuk berjualan lebih dalam agar tidak mengganggu kendaraan baik yang melakukan bongkar muat maupun melintas.

Penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan dari Satlantas, Dishub dan Satpol PP Lotim cukup membuahkan hasil. Untuk pertama kalinya arus lalu lintas di depan Pasar Paokmotong terpantau ramai lancar pada pagi hari. Petugas menegur semua pedagang maupun kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang parkir sembarangan terlebih memasuki badan jalan. Seluruh pengendara yang melakukan bongkar muat penumpang maupun barang diminta supaya parkir areal pasar dengan tidak memasuki badan jalan.

Kapolsek Masbagik, Kompol Lalu Sughiarta, yang terjun langsung ke lokasi men-

gaku jika aparat Polsek Masbagik siap mendukung dan mengawal segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Termasuk dalam penertiban para pedagang untuk menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas.

Dari Polsek Masbagik, katanya, siap menerjunkan sedikitnya lima anggotanya setiap hari untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas serta mengawal supaya pedagang tidak lagi mengubah sekat pembatasan untuk berjualan sebagaimana yang diharapkan. “Kita minta supaya para pedagang beberapa meter masuk ke dalam. Sehingga kendaraan ketika parkir tidak di badan jalan,” ungkapnya.

Pantauan Suara NTB sekitar pukul 07.00 wita, penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan sama sekali tidak ada penolakan dari para pedagang. Pedagang dengan lapang dada menuruti permintaan dari petugas yang meminta supaya lokasi berjualan lebih masuk ke dalam. Pasalnya, untuk di Paokmotong ini un-

tuk bagian dalam masih terdapat lokasi yang kosong.

Sebelum dilakukan penertiban, Pejabat Sementara Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik pada, Rabu malam terjun langsung ke pasar Paokmotong untuk memberikan pengarahan terhadap para pedagang yang melakukan bongkar muat barang berupa sayur pada malam harinya. Diharapkan di dalam penertiban ini tidak ada unsur yang dirugikan baik pedagang, pengendara dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dijelaskan sebelumnya, pemindahan pedagang di Pasar Paokmotong itu, menjadi salah satu perhatiannya supaya pasar Paokmotong tidak lagi mengganggu arus lalu lintas baik pagi maupun sore. Termasuk perlunya dibuat formasinya oleh instansi terkait. Jika yang menyebabkan tidak bisa direlokasinya para pedagang ke pasar yang baru karena masih kurangnya lahan Ahsanul mengaku siap akan mengkomunikasi lahan yang merupakan aset milik Provinsi NTB yang berdekatan dengan pasar.(yon)

Tanjung (Suara NTB) Jajaran Satreskrim Polres Lombok Utara, menangkap 4 sopir pengangkut beras sejahtera (rastra), Selasa (20/2).

Mereka diamankan, karena diduga telah menyelewengkan beras untuk warga miskin itu selama dalam perjalanannya dari Mataram ke Lombok Utara.

Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria, S.Sos. SH. MH., kepada wartawan Kamis (22/2), mengungkapkan ke empat pelaku berasal dari Kota Mataram.

Mereka masing-masing SM (54) asal Patemon, Desa Pagutan Timur, MD (37) asal Lingkungan Karang Parwa, Abiantubuh Baru. Selanjutnya KS (45) asal Dusun Karang Pansor, Lingkungan Karang Parwa, (Abiantubuh baru) dan SS (71) asal Lingkungan Rembiga, Kelurahan Rembiga.

“Ke empat pelaku adalah sopir truk pengangkut beras rastra yang ditugaskan mengangkut beras oleh saudara Zainudin selaku pengurus UD. Sentosa Abadi sebagai pihak ketiga pemenang tender pengangkutan beras Rastra dari gudang Bulog Mataram ke wilayah Lombok Utara, yakni Desa Sambik Elen, Desa Loloan, Desa Senaru, Desa Karang Bajo dan Desa Salut,” ungkap Materia.

Pengungkapan dugaan penggelapan beras rastra dilakukan Satreskrim Polres Lombok Utara di depan Polsek Tanjung, Selasa pukul 17.30 wita. Waktu itu, SM membawa truk Fuso DR 8876 AA mengangkut rastra sebanyak 1.400 kg, pelaku MD membawa truk cool Diesel DR 8976 AA membawa muatan rastra sejumlah 7.320 kg.

Selanjutnya pelaku KS membawa truk Fuso DR 8254 A dengan mengangkut beras sejumlah 15.500 kg, dan pelaku SS membawa truk Fuso DR 8321 D yang mengangkut beras sejumlah 15.490 kg.

Metria mengatakan, pel-

aku yang merupakan sopir pengangkut beras membawa buruh dalam proses pengangkutan. Rupanya pelaku sudah merencanakan akan menyisihkan rastra dari karung, dengan menyiapkan alat concongan berupa pipa sepanjang 20 cm yang diruncingkan. Alat lain yang disiapkan berupa karung, jarum karung dan benang nilon.

Dalam perjalanannya, para buruh menusuk karung beras rastra yang diangkut dengan alat concongan tersebut. Setelah berasnya terkumpul dimasukkan dalam karung beras yang disiapkan dan dijahit dengan jarum dan benang yang sudah disiapkan. Beras rastra hasil concongan tersebut akan dijual kepada pihak pembeli di Mataram.

“Namun belum sampai dijual sudah diamankan oleh Sat Reskrim Polres Lombok Utara.

Sebelumnya para pelaku sudah sering melakukan perbuatan yang sama pada saat melaksanakan pengangkutan beras rastra,” ujarnya.

Pengungkapan ke empat pelaku, sambung Metria, bermula dari informasi yang diperoleh pihaknya. Bahwa ada truk yang melakukan pengangkutan rastra hasil dari penggelapan, yang mana truk yang ditugaskan mengangkut beras rastra dari Bulog Mataram dengan tujuan wilayah Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan pada saat kembali ke Mataram masih tersisa beras di dalam truk yang diduga hasil dari penggelapan. Selanjutnya, bertempat di depan Polsek Tanjung, pelapor bersama-sama dengan anggota Polsek dipimpin oleh Kapolsek Tanjung, memberhentikan 4 truk yang dicurigai mengangkut rastra. Aparat lantas menggeledah masing-masing truk dan terbukti ditemukan sisa beras, alat concongan berupa pipa dibuat runcing untuk menusuk/mengeluarkan beras dari karung dan jarum, benang nilon. (ari)

Najmul Tak Ingin Pilkada Hancurkan Persatuan Masyarakat Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk tetap kompak, menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah hiruk pikuk pilkada. Ia tidak menginginkan, suasana pilkada justru mereanggangkan kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan di KLU. “Dalam suasana kampanye ini, agar dilandasi semangat berpilkada gubernur dengan semangat persatuan

dan kebersamaan. Jangan sampai menganggap lawan politik sebagai lawan, tetapi mereka mitra dalam berdemokrasi.

Kalau menganggap kawan lain sebagai lawan, maka hancurlah kita,” ungkap Najmul Akhyar, Kamis (22/2).

Bupati mengingatkan agar lawan politik tidak dipandang sentimental atau atau dianggap sebagai lawan mutlak karena perbedaan politik dan pilihan calon kepala daerah. Sebaliknya, menganggap lawan politik sebagai mitra akan menumbuhkan semangat dan kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Menurut saya, kawan yang berada di tim lain, semuanya itu adalah mitra dalam berdemokrasi. Siapapun pilihan kita, silakan, saya tidak berhak juga untuk mengkooptasi masyarakat. Siapapun yang kita pilih itu, tolong utamakan persatuan kita di Lombok Utara,” ajaknya.

Tahapan Pilkada Gubernur tahun ini yang memasuki masa kampanye, ia sadari akan banyak diwarnai oleh dinamika di masyarakat. Kendati demikian, ia tidak berharap pelaksanaan kampanye oleh tim diwarnai oleh kampanye hitam maupun

politik uang yang justru mencederai nilai-nilai berdemokrasi.

Kampanye hitan atau black campaign menurut dia bisa saja terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta kepada pelaksana Pilkada baik KPU maupun Panwaslu, agar bekerja maksimal untuk mengawal jalannya Pilkada sehingga tercapai Pilkada yang bersih, jujur dan adil. “Kampanye hitam, bisa saja seperti itu, tapi harapan saya kita di Lombok utara tidak terjadi hal seperti itu, termasuk money politic,” tandasnya.

Sebelumnya kepada wartawan, Najmul Akhyar yang juga Ketua

DPC Partai Demokrat KLU, menargetkan raihan suara 70 persen di KLU untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah – Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Pilgub NTB, 26 Juni mendatang. Target pencapaian itu ia anggap tidak muluk-muluk, sebab di KLU, raihan suara Partai Demokrat cukup besar.

Di Pileg 2014 lalu, Demokrat meraih perolehan kursi terbanyak dengan 5 kursi di DPRD KLU, meski secara perolehan suara sah, raihan Demokrat berada di urutan kedua setelah Golkar. (ari)

(Suara NTB/ist)

AMANKAN - Rastra yang diamankan Polres Lombok Utara dari tangan sopir truk yang membawa rastra dari Mataram menuju KLU.

SUARA NTB Jumat, 23 Februari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Pansus DPRD Loteng Gali ”Benang Merah” Persoalan Pembangunan Dam Mujur Praya (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Pembangunan Dam Mujur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis (22/2) menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat Desa Selebung dan Desa Persiapan Lelong Kecamatan Praya Tengah. Pertemuan ini untuk membahas persoalan yang terjadi di masyarakat, terkait rencana pembangunan Dam Mujur. Pansus berharap bisa menggali benang merah yang membuat rencana pembangunan Dam Mujur terhambat.

Ketua Pansus Percepatan

Pembangunan Dam Mujur DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah menggelar beberapa pertemuan dengan pihak terkait. Dan, kali ini pansus bertemu langsung dengan perwakilan masyarakat yang bakal terkena dampak pembangunan Dam Mujur bersama perwakilan pemerintah desa dan kecamatan.

Pihaknya merasa perlu bertemu dengan masyarakat, karena ingin mengetahui apa persoalan yang sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat.

Mengingat, dari informasi yang diterima pihaknya, pembangunan Dam Mujur terham-

bat dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat. “Kita ingin tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Sehingga perlu kita dengar langsung pengakuan dari masyarakat yang bakal terkena dampak pembangunan Dam Mujur ini nantinya,” terangnya.

Dari hasil pertemuan itu, ujarnya, masyarakat tidak menolak pembangunan Dam Mujur. Hanya ada beberapa persoalan yang memang butuh kepastian dan jawaban dari pihak terkait, terutama pemerintah. Misalnya, kepastian lokasi ke mana masyarakat yang terkena dampak pembangunan Dam

Mujur akan dipindah.

Kemudian kejelasan soal harga pembebasan lahan milik warga. Termasuk kepastian siapa yang akan bertanggung jawab terhadap dua persoalan tersebut. “Untuk persoalan yang terakhir, masyarakat sebenarnya meminta ada jaminan dari gubernur atau Bupati Loteng soal kejelasan tempat relokasi serta harga pembebasan lahan masyarakat,” ujarnya.

Kenapa kemudian masyarakat selama ini terkesan menolak? karena memang ketiga persoalan tersebut belum bisa terjawab. Masyarakat sampai saat ini belum mendapat kepastian, kemana akan

direlokasi. Soal harga pembebasan lahan. Termasuk keinginan masyarakat untuk bisa bertemu dengan gubernur atau paling tidak Bupati Loteng juga belum bisa terwujud.

Hasil dari pertemuan dengan masyarakat tersebut, lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini, nantinya akan menjadi bahasan selanjutnya.

Karena setelah pertemuan dengan masyarakat, Pansus selanjutnya akan bertemu dengan pemerintah daerah, baik itu Pemkab Loteng maupun dengan Pemprov NTB. Kemudian dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I termasuk dengan pemerintah

pusat. “Semua pihak yang terkait dengan pembangunan Dam Mujur ini kita akan duduk bersama. Supaya persoalan yang menghambat pembangunan Dam Mujur bisa terjawab. Dan, pada akhirnya nantinya semua pihak punya komitmen yang sama. Bahwa Dam Mujur harus terbangun,” tambah Suhaimi.

Masyarakat komitmennya berupa dukungan moral serta kesanggupan untuk direlokasi dan dibebaskan lahanya. Sementara pemerintah komitmen berupa penyiapan anggaran untuk mendukung pembangunan Dam Mujur tersebut. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

Suhaimi

Dinilai Rawan

IDB Siap Berikan Pinjaman PENGEMBANGAN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika diperkirakan bakal menelan dana mencapai Rp 4,2 triliun. Sumber dananya pun tidak hanya satu. Selain dari Penyertaan Modal Negara (PMN) juga dari dana Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan ditambah dana loan (pinjaman) dari luar negeri.

Untuk dana pinjaman, sudah ada beberapa lembaga keuangan dunia yang menyatakan kesanggupannya untuk membiayai pengembangan KEK Mandalika. Salah satu di antaranya Islamic Development Bank (IDB). “Jadi anggaran untuk pengembangan KEK Mandalika bukan hanya dari PMN maupun modal ITDC saja. Ada juga pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri,” ungkap Administrator KEK Mandalika, Ir. H. Winarto, kepada Suara NTB, Kamis (22/2).

Dan, yang paling potensial memberikan pinjaman ialah IDB. Pasalnya, tim dari IDB sendiri sudah datang beberapa waktu lalu ke Lombok Tengah (Loteng) untuk melakukan uji kelayakan soal bisa tidaknya pengembangan KEK Mandalika dibiayai oleh IDB. Pihak IDB menunjukkan minat dan atuasiasme yang tinggi, bahwa KEK Mandalika bisa dibiayai oleh IDB dengan sistem pinjaman. Apalagi, melihat prospek perkembangan KEK Mandalika yang terbilang cukup cerah.

Winarto menjelaskan, dana pengembangan sebesar Rp 4,2 triliun tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas penunjang kawasan. Mulai dari infrastruktur jalan, saluran drainase, jaringan listrik sampai air bersih.

Sementara untuk pembangunan fasilitas pariwisata itu menjadi tanggung jawab pihak investor.(kir)

Winarto

(Suara NTB/kir)

Lion Buka Rute Lombok - Banjarmasin Praya (Suara NTB) Satu rute penerbangan baru, Lombok – Banjarmasin resmi dibuka di Lombok International Airport (LIA) oleh maskapai Lion Air, Rabu (21/2). Rute ini menjadi rute ke 11 yang dilayani maskapai Lion Air di LIA. Selain rute Lombok – Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Benete, Bima, Sumbawa, Bali, Surabaya serta Makassar.

Untuk melayani rute penerbangan Lombok – Banjarmasin, pihak Lion Air menggunakan pesawat Boeing tipe baru seri 737-900ER dengan kapasitas penumpang sebanyak 214 tempat duduk. “Pembukaan rute penerbangan ini merupakan satu langkah maju yang dilakukan pihak Lion Air,” terang General Manager (GM). PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, saat pelepasan penumpang perdana rute Lombok-Banjarmasin, Rabu malam.

Bagi kedua daerah, pembukaan rute juga memiliki arti yang sangat strategis yang diharapkan mampu mendorong peningkatan arus wisatawan antar kedua daerah. Tidak kalah penting bisa semakin memudahkan konektivitas, sehingga mampu mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kedua daerah.

Terlebih bagi NTB dan Lombok Tengah (Loteng) pada khususnya, yang pembangunannya saat ini begitu mengeliat dengan pembukaan rute penerbangan tersebut bisa semakin mengeliat. Karena tentunya arus ekonomi kini semakin bertambah dengan adanya rute penerbangan ini.

Bagi LIA, penambahan rute penerbangan jelas merupakan satu tantangan tersendiri sekaligus pemacu semangat untuk bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon penumpang dan pihak maskapai selaku pengguna bandara. “Kita selaku pengelola bandara dengan sendiri juga turut terpacu untuk bagaimana bisa terus meningkatkan kualitas layanan kebandarudaraan. Dan, itulah yang saat ini tengah kita lakukan,” ujarnya. (kir)

Tindakan Intimidasi dan Debat Paslon Jadi Atensi Giri Menang (Suara NTB) Kapolres Lombok Barat (Lobar) AKBP Heri Wahyudi menyoroti situasi keamanan dan ketertiban mulai memanas pascapentapan paslon dan masa kampanye pilkada di Lobar. Situasi saat ini mulai memanas, banyak intimidasi-intimidasi yang dilakukan masingmasing paslon. Terakhir, Kamis pagi terjadi perusakan baliho paslon di wilayah Sekotong.

Selain itu, kapolres mengkritisi pelaksanaan kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati Lobar lantaran tidak memenuhi dua kali kampanye di dua kecamatan. Pasalnya, semua paslon rata-rata melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU. Bahkan ada paslon menggelar kegiatan mengumpulkan massa, namun di luar jadwal, rata-rata paslon ini tidak ada yang melaporkan ke aparat kepolisian. “Situasi pelaksanaan pilkada saat ini di Lobar sekarang ini mulai memanas, banyak intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh masingmasing paslon,terakhir kejadian di wilayah Sekotong,” ungkap Kapolres Lobar di hadapan Pejabat Sementara Bupati Lobar H. L. Saswadi dan Sekda Lobar H. Moch.

Taufiq di Aula Kantor Bupati Lobar, Kamis (22/2).

Ia mengajak Panwaslu secara bersama-sama agar melakukan langkah antisipasi dengan turun langsung ke loka-

si bersama Tim Gakkumdu.

Kapolres mencontohkan apa yang dilakukan paslon, misalnya belusukan ke pasar.

Menurutnya, jika memberitahukan ke aparat, maka pihaknya bergerak mengamankan sekitar pasar. Akan tetapi para paslon terkadang dadakan memberitahukan kegiatannya. Namun terkait jadwal kampanye di pilkada Lobar lebih mendingan dibandingkan pilkada, sebab paslon tanpa pemberitahuan ke aparat tiba-tiba muncul turun ke masyarakat.

Disamping itu, ia menyarankan terkait pelaksanaan debat terbuka paslon. Belajar dari pengalaman penentuan nomor urut paslon, memang di dalam lokasi acara tertib, akan tetapi di luar lokasi begitu susah mengatur massa yang mau masuk. Bahkan ia mendapatkan laporan dari anggota, ada oknum mengaku anggota KPU untuk meminta masuk berikut massa pendukungnya. Kondisi ini nyaris mengakibatkan ter-

(Suara NTB/her)

RAPAT - Pjs Bupati Lobar H.L . Saswadi didampingi Sekda Lobar H. Moch. Taufiq memimpin rapat Forkopimda di Aula Kantor Bupati, Kamis (22/2). jadi keributan.

Ia pun meminta agar kegiatan yang melibatkan massa terutama debat terbuka lebih baik diganti di tempat tertutup. Sebab untuk mengendalikan ratusan massa pendukung ini cukup sulit.

Untuk memperkatat pengamanan pilkada, pihaknya berencana memasang CCTV di sejumlah titik tetentu. Pihaknya berencana memasang 4 unit CCTV di GMS, Rumak, Senggigi dan Sekotong. Ia menyarankan KPU dan Panwaslu memasang CCTV lalu mengkoneksikan dengan Polres Lobar.

Sementara itu Komisioner KPU Suryadi Hidayat menya-

dukung lainnya. Namun mengingat luas wilayah yang cukup luas, pihaknya menargetkan untuk penertiban APK di wilayah Kota Praya ditargetkan selesai dalam 3 hari.

“Yang kita sasaran itu semua APK paslon Pilkada NTB tanpa terkecuali. Mulai dari ukuran kecil sampai baliho berukuran besar. Termasuk juga baliho-baliho kecil yang terpasang di pohon-pohon. Karena sesuai aturan yang ada, pohon tidak dibolehkan sebagai tempat pemasangan baliho jenis apapun,’’ tegasnya.

Pihaknya turun melakukan penertiban, lanjut Yudo setelah mendapat rekomendasi dari Panwaslu Loteng. Di mana pihaknya Panwaslu Loteng sudah melayangkan surat peringatan kepada masing-masing paslon untuk menurunkan sendiri APK yang ada. namun pada kenyataan, hampir tidak ada APK yang diturunkan oleh pihak paslon.

Atas dasar itulah Panwaslu Loteng merekomendasikan kepada pihaknya untuk melakukan

jadwal kampanye. Pihaknya harus memastikan apakah yang kampanye itu dari tim yang boleh atau tidak melakukan kampanye sesuai yang terdaftar di KPU, lalu pihaknya memastikan apakah ada surat pemberitahuan ke kepolisian. Kalau salah satu dari beberapa hal ini tidak ada maka tentu kampanye tersebut bisa dibubarkan.

Sementara iPjs Bupati HL Saswadi menyatakan semua pihak terkait harus bersamasama menjaga kondusivitas daerah pada saat pilkada berbekal informasi dari semua pihak.”Kami dari Pemda juga akan tuntaskan apa yang perlu dan penting,” janjinya. (her)

DD Semua Desa di Lobar Masih ”Ditahan” Giri Menang (Suara NTB) – Semua desa di Lombok Barat (Lobar) belum bisa mencairkan dana desa (DD), lantaran belum memenuhi syarat untuk pencairan. Sebagian besar desa belum memenuhi syarat seperti surat pertanggungjawaban (SPJ) DD tahun 2017, laporan pertanggungjawaban dan APBDes tahun 2018. Dari 119 desa yang ada, baru beberapa desa yang menyelesaikan SPJ DD tahun 2017. Semua desa pun diberikan batas waktu hingga akhir Februari ini untuk melengkapi semua syarat agar DD bisa dicairkan.

Menurut Kasi Bantuan Keuangan pada Dinas PMD Lobar, Ahmad Marzuki pencairan DD saat ini masih proses pengajuan persyaratan dari desa. Sejauh ini baru ada 10-15 desa yang menyerahkan syarat. Desa yang menyerahkan SPJ baru beberapa yang sudah masuk ke dinas terkait, sebab laporan pertanggungjawaban diikuti dengan SPJ. Dari sejumlah persyaratan tersebut, rata-

rata APBDes yang belum selesai, sebab terkendala RAB fisik di lapangan. Penyusunan RAB ini menyebabkan APBdes belum selesai.

“Seharusnya sesuai kesepakatan kemarin akhir Februari harus selesai, sebab kalau bulan Naret terlalu terlambat, sebab posisi DD sudah masuk rekening tinggal didistribusikan. Semua desa belum cairkan DD karena belum penuhi syarat itu,” tegasnya.

Secara umum jelasnya dari total DD Rp 128 miliar belum dicairkan semua. Namun desa yang sudah selesai ABDes bisa mencairkan DBH yang ditransfer, sedangkan DD akan ditransfer ke rekening kas desa lalu dari desa bisa dicairkan melalui rekomendasi ke SDKP terkait.

Saat ini transfer dana dari kas daerah ke rekening kas desa belum bisa dilakukan, karena petugasnya sakit. Sehingga permintaan untuk mentransfer ke desa tidak bisa dilaksanakan.

Setelah masuk ke kas desa barulah rekomendasi dikeluarkan bagi yang memenuhi syarat.

Apakah bisa dicapai target selesai akhir bulan ini, sementara saat ini sudah memasuki akhir bulan? Menurutnya pada tataran perencanaan memang harusnya akhir bulan ini, namun hal ini tergantung desa sebab pihak kabupaten tidak bisa memaksa desa. Namun demikian pembinaan terus dilakukan desa,terutama RAB fisik. Desa yang memenuhi syarat jelasnya akan dicairkan lebih dulu. Sedangkan yang belum penuhi syarat maka harus menunggu kapan syarat bisa dilengkapi.

Ia menambahkan saat ini BPK tengah turun ke desa untuk melakukan pemeriksaan.

Item yang diperiksa jelasnya, seputaran realisasi, pelaporan, dan silpa dana. Terkait temuan Inspektorat menyangkut DD, menurutnya jika ada temuan pasti diberitahukan ke Dinas PMD. Jika temuan menyangkut kerugian maka akan dikembalikan.

“Biasanya ada laporan LHP kita diberikan, kalau kerugian dikembalikan,” ujarnya. (her)

Satpol PP Tertibkan APK Paslon Pilkada NTB Praya (Suara NTB) Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengambil langkah tegas terkait maraknya pemasangan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon kepala daerah pada Pilkada NTB, di daerah ini.

Salah satunya dengan melakukan penertiban paksa terhadap APK-APK yang tidak sesuai aturan KPU mulai Kamis (22/2).

Pantauan Suara NTB menunjukkan, untuk melakukan penertiban APK yang ada tersebut, Satpol PP Loteng, menerjunkan dua tim sekaligus dengan sasaran utama seluruh APK dalam berbagai ukuran di seluruh wilayah Kota Praya. “Untuk hari pertama ini, target kita seluruh APK yang terpasang di wilayah Kota Praya,” ungkap Kasi Panwal Satpol PP Loteng, Wiyatmo Yuda, kepada wartawan.

Penyisiran mulai dilakukan jalan-jalan utama serta jalur protokol Kota Praya, baru kemudian di jalur-jalur pen-

takan terkait jadwal kampanye baik berupa rapat umum, pertemuan terbatas dan tatap muka sudah disepakati dengan semua paslon. Setelah dikoordinasi dengan semua tim paslon, barulah ditetapkan, menyangkut tempat, waktu dan izin kepolisian diserahkan ke paslon. “Soal itu ranahnya Panwaslu kenapa tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” kilahnya.

Di sisi lain, Divisi Pengawasan Panwaslu Lobar Abrar menyatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan kampanye menyusul adanya masukan polres terkait dugaan pelanggaran

penertiban. “Jadi kita melakukan penertiban sudah ada dasar aturannya yang jelas. Tidak sembarangan Pol PP menurunkan APK, tanpa ada rekomendasi dari Panwaslu,” ujarnya.

Hasil penertiban terhadap APK-APK itu nantinya selanjutnya akan direkap. Untuk kemudian dibuatkan laporan dan diserahkan ke pihak Panwaslu Loteng, karena kewenangan Pol PP dalam hal ini hanya sampai pada penertiban. Soal bagaimana kelanjutan penanganan terhadap APK-APK tersebut, itu ranahnya Panwaslu Loteng.

Terkait penertiban APK di masing-masing kecamatan, Yuda mengaku juga tetap akan dilakukan. Tetapi secara bertahap dan melibatkan petugas di masing-masing kecamatan. (kir) (Suara NTB/kir)

TURUNKAN - Anggota Satpol PP Loteng sedang menurunkan baliho milik salah satu paslon Pilkada NTB di wilayah Kota Praya, Kamis (22/2).

(Suara NTB/her)

LAPOR - Tim F-One melapor ke Panwaslu Lobar terkait perusakan baliho di Sekotong, Kamis (22/2).

Keberatan Baliho Dirusak

Tim F-One Lapor ke Panwaslu Giri Menang (Suara NTB) – Tim pasangan calon nomor urut 2 Nauvar F Farinduan dan TGH Muammar Arafat (F-One) mendatangi kantor Panwaslu Lombok Barat (Lobar), Kamis (22/2). Tim F-One dari Sekotong ini melaporkan dugaan perusakan baliho dan intimidasi yang dilakukan oknum terhadap mereka. Pasalnya tidak saja perusakan baliho, namun sebelumnya tim F-One ini juga mengalami insiden seperti percobaan pembakaran rumah.

Tim F-One H. Mahdi bersama kuasa advokasinya mendatangi kantor Panwaslu sekitar pukul 11.30 Wita. Tim ini diterima oleh petugas di Bagian Penanganan Pelanggaran Hukum, tim F-One ini hanya membawa diri tanpa barang bukti.

Ditemui di Kantor Panwaslu Lobar, H. Mahdi mengutarakan perusakan baliho dan bendera paslon yang didukungnya terjadi Kamis pagi. Kebetulan baliho terpasang di kediamannya yang dijadikan Bale Pemenangan F-One. Sehari sebelum perusakan, pihaknya menggelar pertemuan dengan tim relawan F-One Sekotong-Lembar.

Menurutnya berbagai kejadian ini terjadi dalam jangka waktu tidak terlalu jauh. Pertama kali ketika pencabutan nomor urut, lalu tambaknya dirusak. Tambak ini menurut rencana akan digunakan untuk mengadakan lomba mancing, namun dirusak orang tak dikenal.

Ketua Panwaslu Lobar, L.

Arjuna menyatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan perusakan baliho posko salah satu paslon di Sekotong.

Pihaknya akan menindaklanjuti laporan ini, terkait unsur pelanggaran apakah administrasi ataukah pidana pemilu atau pidana umum nanti dipastikan setelah selesai kajian. Sebab terkait hal ini, banyak hal yang perlu dikaji, salah satunya tentang alat peraga. Apakah peraga yang dirusak adalah alat peraga kampanya atau sosialisasi. Makanya butuh waktu panjang untuk melakukan kajian. Sebab jika baliho itu dianggap APK sementara KPU belum memasang APK, tentu di sini perlu kajian. “Yang jelas kita usut laporan ini, kita akan proses pelanggaran di panwas dan tim Gakkumdu,” tegasnya.

Sebelumnya, gerbong relawan yang dinamakan Maju Berkah yang sebelumnya mendukung TGH. Hasanain Juaini mengarahkan dukungan ke paslon F-One. Tim relawan ini menggelar silaturahmi akbar dengan F-One di Narmada, Rabu (21/2) lalu.

Ketua Tim Media “Maju Berkah” Fairuzzabadi menyatakan terkait nama tim “Maju Berkah” ini kemungkinan akan ada perubahan sebab tim ini tidak bisa membawa maju berkah lantaran telah dipakai oleh bakal paslon sebelumnya. “Ini acara silaturahmi antara relawan yang sebelumnya di Maju Berkah dengan F-One. Yang hadir semua tim relawan yang tadinya di Maju Berkah,” jelasnya. (her)

SUARA NTB Jumat, 23 Februari 2018

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program Tugas Pembantuan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Verifikasi dan Pelaporan BOS, Operator UPT Dilatih UPTnya kita berikan pelatihan,” terangnya.

Dengan cara ini, lanjut Alwan, bisa terjadi efisiensi anggaran, terutama bagi sekolah sekolah terpencil yang selama ini harus ke Kabupaten. Kini verifikasi bisa dilakukan di UPT. Sekaligus mengurangi beban kerja Dikbud Kabupaten. Mengingat kebijakan dana BOS sekarang ini, tidak hanya pelaporan secara online ke pusat, tetapi juga mesti dilaporkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbawa. Sebab dana BOS masuk dalam pagu APBD Sumbawa.

“Kami sering mengalami keterlambatan pelaporan. Dengan adanya verifikasi di UPT, keterlambatan itu bisa diminimalisir,” jelasnya.

Materi pelatihan diantaranya, pengenalan dan praktek aplikasi BOS versi 2018. Kemudian pengenalan dan praktek cara penyusunan dan verifikasi RKAS sekolah. Pengenalan dan praktek

Program Penanganan Fakir Miskin

Hasil Deklarasi Masih Jalan di Tempat Taliwang (Suara NTB) Program penanganan fakir miskin hasil deklarasi dari program pengentasan kemiskinan di Sumbawa Barat hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari warga masyarakat terdata dalam penerima program ini. Belum jelasnya metode penyaluran yang tengah digodok saat ini bisa menjadi salah satu kendala, sehingga penanganan fakir miskin ini belum juga terealisasi.

“Kita masih menggodok aturan terkait metode penanganan fakir miskin hasil deklarasi kemarin. Karena (Suara NTB/ils) hingga saat ini kami belum H. Syaifuddin menemukan formula terbaik. Tetapi yang jelas, dalam waktu dekat kita targetkan regulasi ini sudah harus ada dan akan langsung kita sosialisasi kepada warga masyarakat yang terdata kemarin,” ungkap Kadis Sosial (Disos) Sumbawa Barat dr. H. Syaifuddin, Kepada Suara NTB, Kamis (22/2).

Dikatakannya, metode yang saat ini tengah dirubah yakni adanya program pemberdayaan bagi para fakir miskin. Hal ini tentu menjadi alasan pihaknya untuk membahas kembali, karena hasil keputusan sebelumnya di program ini murni kepada perlindungan saja tanpa adanya pemberdayaan.

Dengan masuknya pola pemberdayaan di program ini, maka pihaknya harus berpikir dan melihat jumlah masyarakat yang layak untuk diberdayakan. Sehingga perlu dibuat kriteria khusus terkait masalah ini, tidak bisa di sama ratakan begitu saja. Termasuk juga jumlah bantuan yang akan diberikan apakah sifatnya stimulan atau tidak dan pengawasan terhadap program ini juga harus jelas.

“Ada perbedaan metode, sehingga program ini tidak kunjung berjalan, tapi kami tetap akan berupaya maksimal supaya pelaksanakan program segera berjalan dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menyebutkan, saat ini tercatat sekitar 1.586 kepala keluarga yang dianggap berhak menerima bantuan kartu penangangan fakir miskin.

Pihak terkait juga menyiapkan kartu untuk program pemberdayaan kepada warga miskin ini melalui program kartu Bariri. Meskipun saat ini sudah ada kartu pariri sebagai perlindungan sosial, tetapi kartu ini penerimanya sudah sangat spesifik yakni bagi lansia dan para disabilitas.

“Kita sudah punya program perlindungan melalui kartu Pariri dan tidak bisa diotak atik lagi. Tetapi kartu perlindungkan yang akan kita terbitkan akan lebih fokus pada pemenuhan hak-hak dasar warga miskin,” tukasnya.

Kartu perlindungan ini, juga diharapkan bisa terealisasi di pertengahan tahun 2018. Sementara untuk pembiayaan kartu ini, tidak hanya bersumber dari anggaran APBD dan CSR perusahaan. (ils)

Wereng Cokelat Serang Lahan Pertanian di Seteluk Taliwang (Suara NTB) Sekitar 60 are lahan pertanian yang berada di Kecamatan Seteluk, rusak dan terancam gagal panen setelah terserang hama wereng cokelat belum lama ini. Hama tersebut bisa merusak, dengan cara menyerap cairan yang berada di batang padi sehingga padi akan menghitam dan mati.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) KSB melalui Kabid Pertanian dan tanaman pangan Syaiful Ulum SP, kepada Suara NTB, Kamis (22/2) membenarkan adanya lahan rusak yang diakibatkan oleh serangan hama tersebut. Hanya saja luas areal yang terserang tidak terlalu besar yakni sekitar 60 are saja.

Meskipun demikian, pihaknya sudah mulai mendistribusikan saprodi berupa pestisida dan sekitar 40 liter insektisida untuk membasmi serangan hama ini. Hal ini dilakukan, jika tidak akan menyebar ke lokasi lainnya. Tetapi secara keseluruhan tidak terlalu berdampak karena luas lahannya juga tidak banyak dan pihak terkait juga sudah dilakukan antisipasi.

“Kita antisipasi dengan mengirimkan saprodi ke lokasi yang terdampak. Kita juga sangat berharap tidak ada lokasi lain yang mengalami hal ini,” ujarnya.

Dikatakannya, adapun titik-titik yang terkena dampak tersebut yakni, di desa Lamusung sekitar 0,24 hektar, desa Rempe Loka sekitar 0,30 hektar, desa Rempe sekitar 0,5 hektar, dan desa Air Suning sekitar 0,50 hektar. Jika dikalkulasikan dari jumlah ini ada sekitar 60 are yang rusak.

Sementara untuk lokasi lainnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan. Namun demikian, pihaknya sangat berharap adanya laporan masyarakat ketika hama ini menyerang, sehingga bisa langsung diantisipasi. Jika tidak ada laporan, sedangkan hama ini ada dikhawatirkan akan meluas ke lokasi lainnya dan akan lebih banyak lagi lahan yang terancam gagal panen.

“Kita sangat berharap adanya laporan dari masyarakat terkait serangan hama wereng ini dan kita tetap akan antisipasi. Sehingga tidak meluas ke lahan berikutnya,” tukasnya.

Seraya menyebutkan, sementaraa untuk kebutuhan sarana pengobatan hingga saat ini masih tersedia dan lengkap. (ils)

sistem laporan sekolah dan verifikasi laporan. Serta pengolahan hasil laporan. “Sekdis Dikbud saat pembukaan acara juga menekankan lebih banyak praktek, sesuai Juknis. Apalagi dana BOS triwulan pertama tahun ini akan segera cair,” tukas Alwan.

Dalam Juknis BOS 2018, juga dijelaskan Tim BOS Sekolah, yang dibentuk Kepala Sekolah yang anggotanya terdiri dari bendahara, satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya.

Serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Sekolah meliputi, mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memastikan data yang

(Suara NTB/arn) (Suara NTB/arn)

Para peserta pelatihan dari operator UPT setiap kecamatan. masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah.

Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada.

Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan. Menyusun dan menyampaikan laporan secara

lengkap, bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima.

Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan BOS. Dan memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Salah seorang pemateri dalam pelatihan khusus bagi operator 20 UPT Pendidikan di kecamatan, Rabu (21/2) hingga Jumat (23/2), di Hotel Harapan.

Perwakilan orang tua dalam Tim BOS Sekolah memiliki fungsi kontrol, pengawasan, dan memberi masukan dalam pelaksanaan tanggung jawab Tim BOS Sekolah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Sekolah, bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki ke-

wenangan melakukan audit sesuai dengan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari BOS maupun dari sumber lain. Dilarang bertindak menjadi distributor/ pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.(arn/*)

DPRD KSB Berharap Hasil Penjualan Saham PT NNT Segera Diterima Taliwang (Suara NTB) Hasil penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang menjadi hak pemerintah tiga daerah oleh banyak pihak diharapkan dapat segera diterima. Tidak terkecuali oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang juga memiliki harapan sama.

Ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST mengatakan, sudah selayaknya Pemda KSB mendapatkan haknya atas hasil penjualan saham PT NNT tersebut.

“Harusnya kan sudah diterima. Karena prosesnya (penjualan) sudah selesai,” ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (22/2).

Diakui Natsir, pihaknya tidak mengetahui secara persis keberadaan hasil penjualan saham PT NNT tersebut saat ini. Apakah sudah ada di tangan PT Daerah Maju Bersaing

(DMB) perusahaan konsorsium pemerintah tiga daerah atau masih di tangan PT Multi Daerah Bersaing (MDB). Namun yang jelas, sebagai bagian dari hak pemerintah tiga daerah sudah selayaknya dana tersebut diterima segera.

“Kalau soal itu yang paling tahu provinsi karena prosesnya banyak di sana. Tapi yang kita tahu itu sudah dijual dan harusnya hasilnya sudah kita terima,” ujarnya.

Ia pun mendorong Pemda KSB agar berkomunikasi secara intens baik dengan pemer-

intah provinsi NTB dan Sumbawa selaku pemegang saham PT DMB. Termasuk ke manajemen PT DMB mempertanyakan dana hasil penjualan saham PT NNT tersebut.

“Apalagi sekarang kita sebentar lagi mau bahas APBDP (perubahan). Kalau masuk sekarang kan bisa kita alokasikan dananya untuk pembiayaan program tahun ini juga,” paparnya.

Sementara itu, ditanya mengenai keberlangsungan PT DMB sebagai perusahaan patungan pemerintah 3 daerah. Politisi

Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, pemerintah 3 daerah harus duduk bersama dengan manajemen perusahaan. Membuka komunikasi seluruh pihak apakah perusahaan patungan tersebut akan dipertahankan ke depannya.

“Saya kira harus duduk bersama. Terutama oleh para pemegang saham apakah mau dibubarkan atau dilanjut dengan kegiatan bisnis lain,” timpalnya.

Menurut hematnya, PT DMB sejauh ini belum pernah menunjukkan proposal terkait rencana bisnis inti yang akan dijalaninya pasca penjualan saham PT NNT kepada pemerintah 3 daerah. “Sekarang belum bisa kita bilang realistis atau tidak dipertahankan atau dibubarkan perusahaan itu. Karena sampai

(Suara NTB/bug)

Muhammad Natsir sekarang kita belum lihat proposal (rencana) mereka mau bisnis apa setelah ke depannya,” pungkasnya. (bug)

BPKD KSB Belum Tetapkan Besaran Anggaran PHDG

(Suara NTB/ind)

TURUNKAN APK - Panwaslu dan Pol PP menurunkan APK pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang masih bertebaran di Sumbawa.

Panwaslu dan Pol PP Tertibkan APK di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpampang di seputaran kota Sumbawa Besar mulai ditertibkan. Penertiban tersebut dilakukan oleh Panwaslu Sumbawa bersama KPU, Satpol PP, Panwascam dan PPK Sumbawa, Kamis (22/2).

Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsi Hidayat yang ditemui wartawan menyampaikan, penertiban APK tersebut dilakukan di seputaran kota Sumbawa. Star mulai dari depan kantor Panwaslu menuju simpang Bingung, berlanjut ke Jalan Diponegoro, kemudian ke depan RS HL. Manambai Abdulkadir. Setelah itu kembali ke jalan Hasanuddin dan Jalan Garuda.

Pihaknya juga sudah menginstruksikan Panwascam untuk berkoordinasi dengan Sat Pol PP dan PPK untuk melakukan penertiban di wilayah kecamatan. “Kita menertibkan yang ini dulu, yang belum menjadi calon lah. Ini kita instruksikan juga kepada teman-teman yang juga ada di kecamatan. Panwascam kita instruksikan berkoordinasi dengan Satpol PP dan teman-teman PPK untuk sama-sama menertibkan alat peraga ini,” ujarnya.

Menurutnya, dari hasil pertemuan dengan Pol PP dan KPU, pihaknya bersama-sama menertibkan alat peraga yang masih terpampang. Karena alat peraga yang ada, buklanlah yang diatur oleh KPU. Baik dari segi pen

empatan, ukuran dan lainnya.

“Makanya kita harus menertibkan. Karena alat peraga yang telah ditentukan ukurannya oleh KPU akan segera di pasang. Saat ini belum ada alat peraga yang dipasang oleh KPU,” terang Syamsi.

Diakuinya, sebelum melakukan penertiban, pihaknya sudah terlebiuh dahulu bersurat kepada tim sukses masing-masing calon untuk menurunkan semua alat peraga yang ada. Namun surat tersebut belum ditindaklanjuti. Dimana berdasarkan aturan PKPU Nomor 4 tahun 2017, jika imbauan sudah disampaikan namun tidak diindahkan, maka 1x24 jam pihaknya menertibkan alat peraga yang masih terpampang. “Kami sudah bersurat satu kali sebelum melakukan penertiban,” lanjutnya.

Penertiban ini akan dilakukan sampai semua alat peraga yang terpampang diturunkan.

Jika tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, maka akan dilanjutkan hari selanjutnya. Karena memang ada alat peraga yang membutuhkan sejumlah peralatan untuk mencabutnya.

“Kalau memang ada yang tidak bisa kita turunkan hari ini, kita lanjutkan besok. Karena ada beberapa alat pearag yang belum bisa kita turunkan. Saeperti contohnya yang berada di atas agak kesulitan. Harus menggunakan alat seperti tangga dan lainnya untuk menurunkannya,” pungkasnya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) perkirakan berapa anggaran Badan Pengelola Keuangan yang akan digelontorkan untuk Daerah (BPKD) Kabupaten program PHDG. “Bulog sebeSumbawa Barat (KSB) hingga narnya yang punya tugas ini. kini belum menetapkan besaran Makanya nanti kita akan minanggaran yang akan dialokasi- ta komitmen mereka dalam perkan untuk Pengamanan Harga temuan,” ujarnya.

Dasar Gabah (PHDG) tahun Ia menyampaikan, mekanis2018 ini. me penyaluran anggaran PHDG Kepala BPKD KSB, Nurdin Pemda KSB akan tetap mengRahman, SE mengatakan, pen- gandeng pihak ketiga selaku etapan besaran anggaran untuk pengelola. Hal ini sesuai ketenprogram PHDG tahun ini baru tuan yang berlaku demikian juga akan dimulai proses pem- oleh Bulog yang menggunakan bahasannya pada 22 Februari mitranya. ini. “Untuk besarannya belum “Bulog dengan kita berbeda. ada. Kita baru mau mulai mem- Bulog punya anggaran dan mebahasnya besok (hari ini),” ter- kanismenya sendiri. Jadi dana angnya kepada Suara NTB, Ka- yang kita siapkan tidak bisa mis (22/2). dikelola Bulog. Tapi Bulog seDalam pembahasan nanti bagai alat pemerintah punya tuPemda KSB akan turut men- gas khusus yaitu mengamankan gundang pihak Bulog. Menurut harga gabah petani juga,” tanNurdin, pihaknya akan memin- dasnya. ta keterangan Bulog terkait Sementara itu kepala Dinas berapa alokasi anggaran yang Koperasi Perindustrian dan disiapkan tahun ini untuk men- Perdagangan (Koperindag) KSB, gamankan harga gabah petani Ir. Amin Sudiono, M.Si menyedi KSB. Sebab selama ini Pem- butkan, pihaknya belum da KSB tidak mengetahui bera- mengetahui pasti besaran angpa kemampuan Bulog menga- garan PHDG yang akan disiapkomodir gabah petani KSB se- kan pemerintah pada tahun ini. bagai instansi pemerintah pu- Namun demikian selaku SKPD sat yang salah satunya memilyang ditugasi meniki tugas membantu petani. yalurkan pi“Kita mau tanya dulu ke haknya menBulog berapa sebenarnya seyatakan telah lama ini kemampuan meresiap. ka membeli gabah petani “Kan besok kita setiap musim panen. baru mau Jangan sampai kita saja dibahas soal yang menyediakan anggaanggarannya. ran pengamanan sementaKalau kami ra alokasi mereka ke petani tugasnya penKSB sedikit,” tandas yaluran saja,” Nurdin. timpalnya.

Ia menyata(bug) kan, setelah mengetahui kemampuan pihak Bulog barulah Pemda KSB bisa memNurdin Rahman (Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa menggelar pelatihan khusus bagi operator 20 UPT Pendidikan di kecamatan, Rabu hingga Jumat (23/2), di Hotel Harapan.

Terkait verifikasi dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2018. Nantinya, verifikasi dan pelaporan dana BOS sekolah langsung ditangani UPT masing masing.

Kasubbag Tugas Pembantuan Dinas Dikbud Sumbawa, M. Husnul Alwan S.Ag, kepada Suara NTB, menjelaskan, tahun 2017 lalu, pihak sekolah yang datang ke Dikbud Kabupaten untuk verifikasi dan pelaporan BOS. Namun mulai 2018 ini, pelayanan untuk verifikasi dimaksud dialihkan ke setiap UPT. “Jadi, masing masing UPT yang akan melaksanakan verifikasi dan pelaporan BOS sekolah. Makanya operator

Konstruksi Beringin Sila Segera Dimulai Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan bendungan “raksasa” Beringin Sila di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Kepastian ini diperoleh setelah peninjauan lokasi bendungan oleh Tim Ahli Bendungan dari Balai Bendungan Kementerian PUPR, didampingi Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril,

B.Sc. bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Demikian disampaikan Kabag Humas Protokol, M. Lutfi Makki, Kamis (22/2).

Lutfi menyatakan Tenaga Ahli Bendungan Kementerian PUPR Ir. Adi Suryo telah mengungkapkan, posisi bendungan Beringin Sila Kec. Utan merupakan lokasi bendungan

yang sangat bagus dan ideal.

Proses pembangunan bendungan ini dan berbagai fasilitas penunjangnya diperkirakan memakan waktu sekitar tiga tahun. Bendungan yang memiliki garis tengah sepanjang enam ratus meter, dengan ketinggian air nantinya mencapai 93 meter ini dapat mengairi areal pertanian seluas empat ribu hektar.

Sementara itu, Bupati Sumbawa H.M.Husni Djibril, B.Sc. atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumbawa menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran BWS dan Pemerintah Pusat yang telah mempercepat proses terwujudnya bendungan Beringin Sila.

Menurut Bupati Husni, ben-

dungan tersebut telah menjadi dambaan masyarakat kecamatan Utan dan kabupaten Sumbawa sejak puluhan tahun yang lalu. Dengan beroperasinya bendungan tersebut nantinya, bukan sekedar menghidupkan program pertanian, tetapi bisa memberi efek pengganda bagi pengembangan sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya. (arn)

SUARA NTB Jumat, 23 Februari 2018

Revisi Perda Retribusi

Pemda Sumbawa Tunggu Persetujuan Pemerintah Pusat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Sumbawa telah melakukan pembahasan mengenai revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi. Untuk mengesahkan revisi Perda retribusi tersebut, Pemda Sumbawa tengah menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

Kabid Pengendalian, Pengembangan dan Pelaporan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa, Usman Yusuf, S.E., M.E kepada wartawan, Rabu (21/2) kemarin menyebutkan, ada 3 perda retribusi yang dibahas revisinya. Yakni perda retribusi tentang jasa umum, perda retribuusi tentang jasa usaha, dan perda retribusi tentang perizinan tertentu. Dimana pembahasan revisinya di level Pemdasudah selesai pada pertengahan tahun 2017 lalu.

Dalam hal ini Bupati sudah menyampaikannya ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan pengesahan.

Saat ini konfirmasi dari Kemendagri melalui Gubernur belum diterima oleh Pemda Sumbawa. Dari pertemuan pihaknya dengan Kepala Biro Hukum di Kantor Gubernur, informasi terakhir masih menunggu rekomendasi dari Kementrian Keuangan. Karena terkait dengan tarif retribusi, makanya harus ada rekomendasi dari Kemenkeu. Dimana informasi terakhir yang diperoleh minggu ini, bahwa Kemenkeu sudah menyampaikan ke Kemendagri tentang rekomendasi persetujuannya terhadap tarif-tarif yang dikenakan dalam Perda retribusi tersebut. Dan Gubernur nanti menyampaikan ke Pemkab dalam hal ini pak Bupati untuk disahkan menjadi Perda.

“Itu prosesnya. Beberapa tarif yang kami ajukan dalam perubahan Perda itu kita masih menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri bersama kemenkeu melalui Gubernur,” ujarnya.

Dijelaskannya, dilakukannya revisi Perda retribusi ini karena Bapenda yang terbentuk sejak awal tahun 2017 lalu ingin memaksimalkan potensi penerimaan daerah dari unsur-unsur yang selama ini menjadi obyek Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya rertribusi. Karena banyak obyek retribusi yang dikenakan sekarang ini dari sisi tarif belum maksimal. Masih menggunakan tarif lama yang tidak ekonomis. Selain itu, banyak juga obyekobyek retribusi yang belum masuk dalam Perda sebelumnya, terutama di beberapa OPD terkait. Kemudian ada beberapa penyesuaian-penyesuaian tarif di beberapa obyek yang sudah tidak layak untuk dikenakan tarif yang lama. “Kita ingin terus menggali semua potensi segala usaha, salah satunya dengan merubah Perda. Bahkan sebelumnya perda disahkan pun kita bisa melakukan pungutan dengan hanya menerbitkan Perbup. Tapi itu tentative sifatnya sementara dan berlakunya hanya satu tahun. Kalau revisi itu bisa segera direalisasikan akan ada pendapatan dan penerimaan signifikan dari retribusi daerah,” terang Usman.

Menurutnya, tahun ini pihaknya hanya menargetkan Rp 23 miliar dari retribusi. Namun kedepannya pihaknya akan menargetkan lebih dari jumlah tersebut. Bahkan kenaikannya bisa mencapai 20 sampai 25 persendengan adanya tarif baru. “Banyak nantinya obyek pengelolaan seperti pariwisata, pengelolan GOR dan lainnya yang dikenakan tarif yang jauh lebih besar. Sehingga pendapatan dari retribusi bisa lebih besar,” pungkasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dompu Masih Butuh Lele dan Nila dari Mataram Dompu (Suara NTB) Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Dompu, Abdurrazak mengatakan, animo masyarakat untuk budidaya ikan air tawar meningkat drastis. Disamping pengaruh harga penjualan yang tinggi, juga minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan air tawar ini pun demikian.

“Peningkatan itu disamping harganya bagus juga minat masyarakat untuk makan ikan cukup bagus,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (22/2).

Ikan air tawar yang cukup diminati masyarakat yakni lele dan nila. Bahkan persedian stoknya belum begitu mencuk-

upi. Tak heran kemudian banyak lele khususnya ikan nila yang dipasok dari luar daerah. Untuk itu di 2018 ini pihaknya ingin memprioritaskan pengembangan nila tambak dan kolam.

Harapanya, pengiriman ikan nila dari luar daerah dapat ditekan untuk membantu laju perekonmian masyarakat

lokal. “Stok nila di daerah ini ada tetapi persediaan hanya untuk kebutuhan masyarakat setempat saja, makanya dengan program nila tambak ini kita bisa mengerem nila-nila dari Mataram,” ujarnya.

Abdurrazak menjelaskan, budidaya nila tambak cukup produktif dan menjanjikan.

Dalam jangka watu 3-4 bulan saja produksinya mampu mencapai 1,3 ton/Ha. Dan dengan tebar 4000 ekor masyarakat sudah bisa panen 1,2 ton.

2018 ini, lanjut dia, pihaknya menargetkan pengembangan ikan air tawar untuk jenis nila, karper, patin dan lele sekitar 22,5 Ha di empat wilayah, yakni Kecamatan Pekat, Kempo, Woja dan Dompu. Sedangkan untuk tambak targetnya 1.750 Ha dengan target produksi di atas 2.500 ton.

“Target produksi antara produksi nila, bandeng dan udang. Dan tahun 2017 kemar-

in kita mencapai target produksi sebesar 100,7 persen dan 2018 ini diatas itu lagi untuk produksinya,” ungkap dia.

Guna memaksimalkan pencapaian target pengembangan budidaya ikan air tawar dan tambak pihaknya mengupayakan Balai Benih Ikan (BBI) yang ada untuk menyiapkan bibit ikan sebanyak mungkin, sehingga kebutuhan bibit untuk masyarakat yang akan membudidayakannya dapat terpenuhi. “Kita juga sudah ada unit pembelian rakyat disamping balai benih ikan,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/uki)

PEGIAT LITERASI - Pose bersama Bupati Bima bersama para pegiat literasi, usai pembukaan acara rembuk daerah Perpustakaan, di Aula La Hila, Kamis (22/2).

Semua SMA/SMK Dijamin UNBK Dompu (Suara NTB) Kepala UPTD Dikmen PK-PLK Kabupaten Dompu, Ahmad Taufik, S. Pd., memastikan semua SMA/SMK negeri maupun swasta di wilayah ini akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), tak terkecuali Madrasah Aliyah (MA). Hal itu berdasarkan kebijakan pemerintah pusat yang dikeluarkan baru-baru ini.

“Untuk semua sekolah SMA/SMK bahkan MA sebenarnya mengunakan pola UNBK, jadi tidak ada pola UNKP, tidak terkecuali untuk swasta juga seperti itu,” kata dia kepada Suara NTB dihubungi, Kamis (22/2).

Menyusul diwajibkannya semua sekolah melaksanakan UNBK ditengah terbatasnya sarana ujian yang dimiliki, alternatifnya UPTD Dikmen PK-PLK menerapkan pola saling menunjang antar lembaga pendidikan yang satu dengan lainnya.

Di satu kecamatan terpencil misalnya, jenjang SMP, SMA/ SMK akan bekerjasama menyiapkan dan menempatkan peralatan di satu tempat, sehingga pelaksanan ujian maupun simulasinya akan fokus disatu titik. “Jadi kita semua sudah siap, kemarin sudah simulasi dan berjalan dengan baik untuk beberapa sekolah,” ujarnya.

Selain itu, yang tengah dipersiapkan pihaknya saat ini ialah soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk dipakai semua sekolah. Hanya saja teknisnya tidak memakai pola USBN BK dengan pertimbangan terlalu banyak mata pelajaran yang akan diujikan.

Ahmad Taufik menegaskan, pengadaan komputer untuk pelaksanaan ujian tersebut dibebankan sepenuhnya pada pihak sekolah. Tak ada istilah peserta didik dibebankan biaya alat, siswa cukup mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dengan pola tersebut.

“Sekolah yang akan menyiapkan itu, dan tidak ada cara lain selain UNBK makanya siap tidak siap itu sudah harus dilaksanakan tahun ini,” jelasnya.

Untuk peningkatan kemampuan SDM guna mengahadapi ujian ini ada dua hal yang digodok pihaknya, pertama, meningkatkan kemampuan operator dengan memberi pelatihan dan membuat komunitas untuk mempermudah koordinasi ketika menemukan persoalan saat ujian.

Sedangkan siswa diintensifkan mengikuti simulasi untuk memahami tehnis-tehnis menjawab soal-soal ujian dan sebagainya. “Disimulasi itu juga siswa dilatih cara mengerjakan soal, siswa akan tetap dilatih melaksanakan ujian seperti ujian berbasis komputer sesungguhnya,” pungkas Taufik. (jun)

(Suara NTB/jun)

Ahmad Taufik

Perpustakaan Gelar Rembuk Daerah, Bahas Khusus Literasi Bima (Suara NTB) Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Bima, menggelar rembuk daerah.

Pembahasannya khusus mengenai literasi, di Aula La hila Bima, Kamis (22/2).

Rembuk daerah tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamanyati Putri. Dihadiri pula sejumlah Anggota DPRD, Kepala

UPT Dikpora, Camat, Kades dan Pegiat atau Komunitas Literasi se Kabupaten Bima.

Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Bima, Basyirun, S.Pd M.Pd mengatakan rembuk tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi, konsultasi dan komunikasi semua pihak terkait perpustakaan dan literasi.

“Diharapkan dengan rembuk ini, ada sinkronisasi dan siner-

gis program dalam mengembangkan perpustakaan dan literasi kedepannya,” katanya.

Karena Basyirun menyadari pihaknya tidak akan mampu melaksanakan program tanpa ada keterlibatan dan peran semua stake holder.

Lebih khususnya para pegiat atau komunitas literasi.

Sementara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi rembuk daerah

tersebut. Apalagi mengenai pengembangan literasi yang diharapkan bisa tertanam kepada generasi penerus agar lebih mencintai buku.

“Saya berharap apa yang dilakukan ini dapat berjalan dengan baik kedepannya dan tepat sasaran. Komunitas dan pegiat literasi makin tumbuh,” katanya.

Tidak hanya itu, pada kesempatan itu, Bupati juga

meminta kepada UPT Dikpora Camat, dan Pemerintah Desa agar bersinergis dengan para pengiat atau komunitas yang terbentuk dalam menggerakan program literasi di wilayahnya masing-masing.

“Misalnya menyediakan tempat membaca dan bukubuku. Selain itu Pemerintah Desa juga bisa memanfaatkan DD untuk mengembangkan literasi ini,” pungkasnya. (uki)

Dewan Dukung Kebijakan Lokal Tekan Pernikahan Dini

(Suara NTB/uki)

ZONA INTEGRITAS - Kepala KPPN Bima, Saprudin menandatangani pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM di aula KPPN setempat, Kamis (22/2).

KPPN Bima Canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM Bima (Suara NTB) Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KKPN) Bima mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (22/2).

Penancangan yang dipusatkan di aula KPPN tersebut dihadiri Kapolres Bima Kota, Kejari Dompu, Perwakilan Bank NTB Cabang Bima, Anggota Tim Independen, PPK dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Bima.

“Pencanangan pembangunan zona integritas ini sebagai komitmen kami dalam mewujudukan wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih,” kata Kepala

KPPN Bima, Saprudin.

Dikatakannya, pada tahun 2013 seluruh KPPN termasuk Bima mengikuti program tersebut dari Kemenpan-RB. Hanya saja tahun 2018 ini ditunjuk sebagai salahsatu KPPN yang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. “Penunjukakan ini berdasarkan surat Dirjen Pembendaharaan Nasional nomor S-1287/pb/2018 dan SK Kakanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi NTB, nomor KEP020/WPB.23/2018,” katanya.

Diakuinya, tujuan dari pembangunan zona integritas tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder agar tetap percaya bahwa kenirja KPPN tetap akuntabel

dan profesioanal dalam melaksankan tugas perbendaharaan Negara.

“Selain itu juga tetap menjaga komitmen untuk selalu menerapkan zore tolerance terhadap segala bentuk tindakan KKN dalam melaksanakan tugas, termasuk pemberian layanan kepada stakeholder,” ujarnya Meski demikian, pada kesempatan, itu Saprudin berharap seluruh pihak agar kinerja KPPN setempat terus dan tetap dikawal. Serta memberikan masukan, apabila pelayanan dirasa kurang baik.

“Kami berharap juga media massa dan tim independen agar selalu memantau pelaksanaan zona integritas yang kami bangun ini,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S. Sos., mendukung adanya kebijakan lokal untuk menekan angka pernikahan dini di wilayah ini.

Sepanjang kebijakan tersebut tidak melanggar kaidah dan norma-norma agama. Terlebih, tetap menjaga kerukunan hidup bermasyarakat.

“Ndak ada masalah, kami mendukung sepanjang tidak melenceng dari kaidah dan norma agama,” kata dia kepada wartawan, Kamis (22/2).

Bentuk dukungan pihaknya terhadap fenomena sosial itu ialah dengan merencanakan agenda pertemuan dengan jajaranya, sehingga bisa dipastikan apakah peraturan ini tepat untuk diterapkan atau tidak. Yuliadin mangatakan, fenomena pernikahan dini di wilayah memang sudah cukup memperihatinkan. Hal itu ditandai terus meningkatnya angka perceraian tiap tahunnya. Indikasi utamanya, pasangan suami istri belum cukup siap secara skologinya untuk menjalani hidup berkeluarga.

“Memang ini menjadi masalah, banyak perceraian karena mental anak yang menikah dini masih labil, angka perceraian ini juga cukup tinggi,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut dia, jika kebijakan tersebut dipandang efektif menekan pernikahan dini tak adanya salahnya untuk diterapkan, intinya jangan sampai bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku ditengah masyarakat. “Rencana untuk membuat perda ini sudah baik dan tidak ada masalah,” ujarnya.

Kepala BKKBN Dompu, Ga-

tot Gunawan, Skm, MMKes., yang ditemui sebelumnya mengaku, penting adanya kebijakan lokal untuk menekan pernikahan dini di Dompu, sebab menikah di bawah usia ideal tersebut cukup berbahaya bagi kehidupan rumah tangga sang anak itu sendiri. Terlebih mengancam bertambahnya jumlah kematian ibu dan anak saat melahirkan.

“Aturan ini hanya sebagai pelengkap, yang utama bagaimana setiap keluarga bisa membangun keluarga yang tangguh,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam aturan yang masih dipelajari itu akan ada sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

Hanya memang akunya, saat ini terdapat peraturan yang tidak singkron seperti undang-undang perkawinan yang memperbolehkan anak menikah umur 19 tahun. Sementara di program KKBPK yang dikampanyekan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menekankan wanita menikah diusia 21 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun.

Dan Jika sebelumnya Kecamatan Pekat dan Manggelewa yang padat penduduk transmigrasi dianggap sebagai daerah tertinggi angka pernikahan dini, sekarang tegas Gatot Gunawan, kondisinya hampir merata di semua kecamatan.Penyebabnyayaknirendahnya pemahaman orang tua dan pengaruh pergaulan bebas.

“Orang tua dulu kan kalau anaknya sudah baliq atau tamat SMA suda berpikir untuk dinikahkan, kalau ndak nikah orang tuanya tidak tenang. Faktor kedua ya pergaulan apalagi di era ITE ini,” pungkas dia. (jun)

Jumat, 23

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 23 Februari 2018

Halaman 8

TPPO Warga Dompu ke Turki

Penangguhan Penahanan Tersangka Ditolak Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) warga NTB ke Turki masih berproses di tahap penyidikan.

Permohonan penangguhan penahanan tersangka UA ditolak tim penyidik. “Permohonan penangguhan untuk sementara kami tolak,” kata Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati, Kamis (22/2). Alasan penolakannya, karena kondisi kesehatan yang dikeluhkan tersangka masih dalam batas toleransi. “Kami sudah terima data dari rumah sakit, tidak ada permasalahan medis yang mendesak yang dialami tersangka,” kata dia.

Penahanan tersangka, lanjut Pujawati, diperlukan dalam proses penyidikan. Sebab penyidik akan kembali meminta keterangan tersangka bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan.

Penahanan tersangka akan memudahkan proses tersebut. selain itu, penyidik memiliki alasan subjektif penahanan itu agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. “Untuk kepentingan proses penyidikan, tersangka tetap kami lakukan penahanan,” tegas Pujawati.

Tersangka UA ditahan atas dugaan perannya sebagai perekrut dan penampung enam warga Dompu untuk diberangkatkan ke Turki sebagai TKI. Terpisah, Penasihat Hukum tersangka UA, Yan Mangandar mengaku kecewa dengan keputusan penyidik. Dia yakin kliennya memerlukan penanganan medis khusus di luar ruang tahanan.

“Kami kecewa karena sampai saat ini klien kami belum bisa jalan. Saya sudah bertemu dokter syaraf RS Bhayangkara, dijelaskan sekitar enam minggu baru sembuh,” terangnya.

Permohonan penangguhan penahanan tersangka UA, kata dia, berangkat dari keinginan agar dapat sembuh total agar dapat lancar mengikuti proses hukum. “Keinginan kami dan pihak keluarga semata sampai UA sembuh total setelah itu silahkan ditahan lagi,” ujarnya. “Kalau memang tetap ditahan, silakan. Tapi jika terjadi hal yang buruk terhadap klien kami, penyidik harus bertanggung jawab,” imbuh dia.

Yan mengklaim, kliennya tetap kooperatif dalam proses penyidikan kasus tersebut. Dia berharap, setiap orang yang terlibat juga ditangkap. “Pemberangkatan TKI yang menjadi korban itu bukan semata peran klien kami, semuanya yang terlibat diperiksa dan ditetapkan tersangka,” tutupnya. (why)

Sebut Diri Tak Diunggulkan, Bagian dari Strategi Suhaili Mataram (Suara NTB) Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Cagub dan Cawagub NTB, H. M. Suhaili FT - Muh. Amin (SuhailiAmin), Lalu Pelita Putra, SH, memberikan penjelasan terkait pernyataan Suhaili FT yang melontarkan pernyataan pesimis. Bahwa dirinya hanyalah sebatas penggembira dalam kontestasi Pilkada NTB 2018 saat ini.

“Saya kira, sikap yang terlalu optimis yang berlebihan juga tidak terlalu baik. Justru rasa pesimisme tapi yang mendorong untuk semangat menjadi lebih kuat itu lebih baik. Saya kira begitu ya,” ujar Pelita menjelaskan pernyataan Suhali baru-baru ini.

Suhaili mengatakan bahwa dari empat calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada NTB 2018 ini, pasangan Suhaili-Amin adalah pasangan yang tidak diunggulkan. Sehingga ia menyebutkan dirinya mungkin hanya sebatas penggembira saja.

Namun demikian, menurut Lalu Pelita, bahwa tidak ada yang tidak mengenal rekam jejak Suhaili-Amin dalam kancah panggung perpolitikan NTB. Oleh karena itu, ia sangat yakin, sebagai petarung, Suhaili tidak akan mudah menyerah dan juga tidak akan mudah untuk dikalahkan.

Diketahui bahwa Suhaili tercatat sebagai Bupati Kabupaten Lombok Tengah dua periode. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD NTB dan juga Ketua DPRD Lombok Tengah. Bahkan saat ini ia menjadi ketua partai terbesar di NTB, yakni Partai Golkar.

“Meskipun dianggap lemah, saya kira kita semua tahu kapasitas beliau. Walaupun kita akui juga bahwa yang maju saat ini adalah kader-kader daerah yang terbaik,” kata politisi PKB ini.

Menurut Lalu Pelita, pernyataan Suhaili tersebut hanyalah bagian dari strategi politik belaka. Justru dengan merendah mengatakan dirinya sebagai calon terlemah, menunjukkan bahwa ia adalah orang kuat yang perlu diwaspadai pergerakannya.

“Ibarat orang yang lagi mau main tinju itu ya, jika anda kuat maka anda harus terlihat lemah. Sehingga musuh itu lengah, tapi ketika anda kuat, maka anda harus terlihat lemah,” jelasnya, menggambarkan sosok peran yang tengah dimainkan oleh Suhaili dalam pertarungan Pilkada NTB 2018 ini. (ndi)

(Suara NTB/why)

DIPULANGKAN - Para korban TPPO ke Turki saat akan dipulangkan ke Dompu, Kamis (22/2).

Korban TPPO Turki Dipulangkan Mataram (Suara NTB) Enam korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Turki akhirnya pulang ke kampung halaman. Mereka tobat menjadi TKI ilegal dan memilih untuk mencari peruntungan di negeri sendiri. Para korban yang semuanya berasal dari Dompu itu diantaranya, SA (21) dan SY (21) dari Kecamatan Dompu; SK (19) dari Kecamatan Hu’u; LK (19) dan SR (21) dari Kecamatan Woja; dan JR (21) dari Kecamatan Manggelewa.

Mereka sebelumnya dipulangkan dari Ankara, Turki ke Jakarta pada 6 Januari 2018.

Selanjutnya untuk kebutuhan penyidikan di Polda NTB, mereka dipulangkan ke Mataram dan ditampung sementara di shelter Rumah Perlindungan Trauma Center.

Kasubdit IV Renakta Di-

kekerasan dari majikan di Turki itu masih akan terus didampingi. Penanganannya selama korban di Dompu dikoordinasikan dengan Dinas Sosial. Mereka juga masih akan berkordinasi dengan penyidik Polda NTB. “Kami meminta korban untuk tetap kooperatif karena masih banyak keterangannya

Peringati HUT Ke-57

Korem 162/WB Gelar Karya Bakti di Senteluk Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 57 Komando Resort Militer (Korem) 162/WB tahun 2018, digelar karya bhakti di Senteluk Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Lombok Barat. Kegiatan itu bersih bersih pantai Kamis (22/2) pagi kemarin.

Danrem 162/WB Kolonel Inf H. Farid Makruf, M.A., dalam sambutannya menyampaikan, karya bhakti pembersihan pantai dilakukan selain dalam rangka memperingati HUT Korem 162/WB ke 57, juga dalam rangka membantu pemerintah daerah dan masyarakat sekitar menjaga kebersihan lingkungan. Terlebih bibir Pantai Senteluk merupakan salah satu destinasi wisata yang diminati wisatawan domestik maupun mancanegara.

Farid melanjutkan, pada musim penghujan saat ini, beberapa daerah di NTB terjadi bencana alam berupa banjir dan tanah longsor akibat minimnya perhatian terhadap kebersihan lingkungan.

Imigrasi Dirikan Pos di Gili Trawangan Mataram (Suara NTB) Lalu lintas wisatawan asing ke kawasan tiga gili di Lombok Utara perlu diawasi lebih ketat.

Hal itu mencegah dini tindak pidana serta pelanggaran keimigrasian. Untuk pengawasan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram akan mendirikan Pos Imigrasi di Gili Trawangan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar menjelaskan pembangunan Pos imigrasi di Gili Trawangan dengan menggandeng Pemda Lombok Utara.

“Pos Imigrasi di Gili Trawangan diperlukan karena konsentrasi orang asing banyak di Lombok Utara, dapat mencapai 2.000 orang. Nanti untuk pendirian posnya akan dibantu Pemda KLU,” kata Dudi dalam rilis yang diterima Suara NTB. Pos imigrasi yang akan dibangun dengan biaya dari Pemkab Lombok Utara itu nantinya akan dilengkapi kapal patroli. Pengawasan orang asing lebih dinamis dengan patroli di laut dan operasi intelijen di daratan pulau.

Upaya lain dalam penguatan pengawasan orang asing, di antaranya dengan menggelar operasi gabungan Timpora, operasi intelijen keimigrasian, dan penguatan aplikasi pelaporan orang asing di tempattempat penginapan dan hotel.

treskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati mengatakan, keenam korban dikembalikan ke keluarga masing-masing.

“Pemulangan korban untuk memulihkan suasana psikologis yang lebih baik dengan kembali kepada pihak keluarga,” ujarnya Kamis (22/2).

Para korban yang mendapat

(Suara NTB/penrem)

KARYA BHAKTI - Kegiatan karya bakti anggota Korem 162/ WB dalam rangkaian HUT ke 57 Korem tahun 2018.

Oleh karena itu, kata Farid, kepada para peserta karya bhakti yang hadir untuk senantiasa selalu menjaga kebersihan lingkungan. “Selain itu, harus menjadi motivator di lingkungannya untuk menggiatkan kembali budaya gotong royong yang selama ini ditinggalkan,” tandas Danrem.

Mengakhiri sambutannya, orang nomor satu di Korem 162/WB tersebut mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Desa Senteluk, para pemuda, pelajar yang ikut berpartisipasi dan bergabung bersama melaksanakan kegiatan karya bhakti tersebut.

Hal ini sebagai salah satu

wujud kebersamaan kita dalam kemanunggalan TNI dan rakyat.

“Semoga kegiatan kita hari ini dicatat sebagai amal ibadah bagi kita sekalian dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai,” tutupnya.

Kegiatan karya bhakti pembersihan pantai yang dilaksanakan sekitar 500 orang personel Korem, Satdisjan Korem 162/ WB, Kodim 1606/Lobar, masyarakat Desa Senteluk, siswa-siswi SMA yang dihadiri Muspika Batulayar, Kades Senteluk beserta tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Batulayar. (ars/r/*)

yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini agar lebih terang benderang,” jelasnya.

Dalam kasus tersebut, dua orang yakni UA dan SU sudah ditetapkan sebagai tersangka.

SU di Dompu berperan membujuk rayu korban atas suruhan UA yang berada di Jakarta.

Para korban tersebut berhasil kabur dari penampungan di Kota Mersin, Turki November 2017 lalu. Dengan bersusah payah menempuh jarak sekitar 476 km, mereka sukses mencapai ke Ibukota Turki, Ankara.

Korban SA memimpin aksi kabur itu bersama lima kawannya pada 15 November

2017. Mereka yang ditampung di lantai dua sebuah apartemen kabur lewat dapur menggunakan tangga aluminium.

Modal mereka hanya keberanian dan baju di badan. Sempat terlunta di perjalanan dengan menggunakan bus, mereka akhirnya sampai ke kantor Kedutaan Besar RI di Ankara.

“Jangan ada lagi korban seperti kami. Saya harap juga pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang luas sehingga tidak ada lagi yang harus pergi mencari pekerjaan di luar negeri,” kata SA yang sudah mengantongi izin praktik kebidanan di Mataram ini. (why)

PKB Klaim Kebanjiran Peminat Caleg Mataram (Suara NTB) Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB NTB, Lalu Pelita Putra, SH, mengatakan bahwa partainya telah memulai tahapan dalam menghadapi Pemilu 2019, yakni dengan melakukan rekrutmen dini calon anggota legislatif (Celeg).

Dikatakan Pelita, sejak partainya membuka pendaftaran pencalegan dini, formulir pendaftaran caleg, laku keras.

Banyakmasyarakatyangmenyerbu Kantor PKB untuk mengambil formulir pendaftaran.

“Alhamdulillah, sampai saat ini sudah cukup banyak masyarakat yang antusias untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Pemilu lewat PKB,” ujarnya pada Suara NTB saat dikonfirmasi di DPRD NTB baru-baru ini.

Namun demikian, dalam proses perekrutan Caleg ini, pihaknya memasang standar untuk merekrut caleg yang berkualitas. Hal itulah salah satu alasan PKB membuka pendaftaran pencalegan dini tersebut untuk dapat merekrut orang-orang yang berkualitas untuk diturunkan bertarung pada Pemilu 2019 mendatang.

“Kita akan seleksi nanti.

Karena itulah pentingnya pencalegan dini dan penugasan, sehingga kita bisa dapatkan caleg yang berkualitas,” katanya.

Untuk DPRD NTB, PKB kembali menargetkan pada Pemilu 2019 nanti, ada penambahan kursi. Adapun daerah-daerah yang dibidik yakni daerah di mana PKB kosong saat ini. Diketahui bahwa pada pemilu 2014 lalu, PKB berhasil mendapatkan lima kursi di DPRD NTB dari sebelumnya hanya satu kursi.

“Besok ini harus kita maksimalkan. Terutama di beberapa kabupaten yang dulu kita kosong. Sehingga untuk provinsi Insya Allah bisa kita tingkatkan. Ada peningkatan lah, dan itu semua tentu memang dibutuhkan kerja keras dan kerjasama dari seluruh elemen partai,” katanya.

Anggota DPRD NTB itu optimis pada Pemilu 2019 mendatang pihaknya bisa mendapatkan penambahan jumlah kursi. Karena dengan mendapatkan nomor urut 1, menjadi salah satu modal optimisme tersendiri bagi PKB dalam meningkatkan raihan suara rakyat pada pemilu 2019 mendatang. (ndi)

KI Buka Aduan Sengketa Informasi Pilkada NTB 2018 (Suara NTB/why)

FOTO BERSAMA - Foto bersama (dari kiri ke kanan) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily, Anggota Wantimpres Bidang Hankam, Subagyo HS, dan Kadiv Keimigrasian, Eddy Setiadi.

Sementara untuk pengawasan CTKI Non Prosedural, Dudi menerangkan pihaknya menguatkan proses wawancara pemohon paspor, penguatan petugas Imigrasi di Bandara, dan mempererat sinergitas dengan Polri dalam bentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Untuk periode Januari 2017 sampai Februari 2018, kami sudah menolak 285 paspor yang dimohonkan diduga calon TKI Ilegal. Selain itu, 21 orang diduga calon TKI Ilegal ditunda keberangkatannya di Bandara,” tutup Dudi.

Sejumlah rencana dan capaian itu disampaiakan saat kunjungan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo saat berkunjung ke Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Rabu (21/2) kemarin.

Subagyo berkesempatan berdiskusi dengan Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Sevial Akmily serta jajaran UPT Keimigrasian dan Pemasyarakatan se-Kota Mataram. Tema diskusi yakni Pengawasan Orang Asing dan Pencegahan Calon TKI Non Prosedural. (why)

Mataram (Suara NTB) Pilkada serentak NTB 2018 sudah memasuki masa kampanye. Masa kampanye merupakan ajang bagi paslon untuk mensosialisasikan diri, program dan visi misinya. Sehingga dapat dikenal lebih jauh oleh masyarakat. Untuk itu, informasi terkait calon dan pencalonan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pilihannya pada tanggal 27 Juni mendatang.

Terkait itu, Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB tengah mempersiapkan diri melayani permohonan penyelesaian sengketa informasi Pilkada NTB. “KI NTB telah sangat siap melayani permohonan sengketa informasi Pemilukada, kapanpun, tentu saja sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku,” terang Komisioner KI NTB Bidang Ad-

vokasi Sosialisasi dan Edukasi,’’ Hendriadi, SE, MM kepada Suara NTB, kamis (22/2).

Dalam mendorong keterbukaan informasi dan transparansi terkait pelaksanaan Pilkada serentak NTB 2018, pada dasarnya KI NTB telah meneken MoU dengan KPU NTB yang berlangsung pada saat pelaksanaan deklarasi kampanye damai. Dimana salah satunya memuat poin seluruh calon berkomitmen kuat mewujudkan keterbukaan informasi.

“Secara teknis, kandidat dan penyelenggara Pemilukada diminta mewujudkan keterbukaan informasi publik terkait dengan informasi yang dihasilkan dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada,” lanjut Hendri.

Ia memaparkan bahwa Badan publik dan kandidat diminta mematuhi prosedur

permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi pemilukada. Pertama, terkait informasi yang dihasilkan dalam seluruh tahapan Pemilukada.

Ada 10 jenis informasi yang seringkali menjadi objek sengketa informasi Pemilukada, seperti pertama informasi profil kandidat (termasuk di antaranya status kesehatan dan kekayaan). Kedua terkait partai pengusung (surat rekomendasi dan dukungan). Ketiga, informasi hasil verifikasi calon perseorangan. Keempat informasi terkait nomor rekening dan dana kampanye calon. Kelima informasi laporan dana kampanye. Keenam informasi DPT. Ketujuh informasi laporan pengaduan ke Bawaslu dan tindaklanjut penanganannya. Kedelapan informasi hasil penetapan calon. Kesembilan informasi ha-

sil perhitungan suara dan penetapan calon terpilih dan terkahir Informasi terkait visi, misi dan program calon.

“Sejauh ini KI NTB mengapresiasi langkah KPU dan Bawaslu yang cukup terbuka terhadap akses informasi Pemilukada. Sejauh yang diketahui KPU juga telah membuat berbagai sistem informasi terkait Pemilukada yang sangat membantu masyarakat dan peserta Pemilukada mendapatkan informasi Pemilukada secara baik dan lengkap,” katanya.

Hendriadi menuturkan, sejauh ini, sengketa Informasi Pemilukada di NTB belum ada.

Namun di daerah lain sudah pernah terjadi. Terhadap hal ini KI NTB tidak ingin kasus seperti yang terjadi di daerah lain terulang di NTB. Lebih-lebih antar penyelenggara Pemilukada diharapkan tidak ada sengketa informasi. (ndi)

SUARA NTB

Jumat, 23 Februari 2018

Halaman 9

Bima Siap Sambut Wisatawan

(Suara NTB/lin)

TRAWANGAN - Wisatawan saat menikmati suasana di Gili Trawangan yang akan menjadi salah satu tujuan berwisata para peserta IMF-WBG nantinya.

Kawasan Sekotong Jadi Destinasi Peserta IMF-WBG Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB tengah mempersiapkan berbagai hal untuk menyambut kunjungan para peserta IMF-WBG pada Oktober mendatang. Salah satu destinasi yang akan menjadi tujuannya adalah kawasan gili-gili yang ada di Sekotong.

“Kita siapkan delapan destinasi, termasuk salah satunya gili yang ada di Sekotong. Kita siapkan semua kebutuhan mereka juga. Termasuk transportasi darat, laut dan udaranya. Penginapan juga kita usahakan yang bintang lima,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L. Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Kamis (22/2).

Ia mengatakan bahwa semua persiapan itu dipastikan akan rampung pada Juni mendatang. Pihaknya juga sudah menyiapkan pelabuhan di kawasan Gili Tramena, kawasan gili Gede di Sekotong hingga Pelabuhan Senggigi yang akan segera diperbaiki.

“Kemarin itu kan sempat rusak pelabuhan di Senggigi. Besok akan mulai diperbaiki sehingga bisa digunakan sebagai pelabuhan bagi peserta yang menggunakan jalur laut dari Padang Bai,” ujarnya.

Setidaknya sebanyak 6 ribu peserta yang akan berkunjung ke Lombok setelah pelaksanaan kegiatan IMF-WBG di Bali.

Sebanyak delapan paket wisata sudah dan sedang dipersiapkan. Termasuk diantaranya kawasan Gili Tramena, Desa Adat Sade dan Ende, Mandalika hingga kawasan gili di Sekotong.

“Untuk yang sekotong kita siapkan Gili Kedis, Gili Tangkong, Gili Gede, Gili Sudak sebagai tempat mereka berlibur. Semua persiapannya akan kita rampungkan dalam beberapa bulan kedepan. Intinya secara fasilitas dan destinasi kita sudah sangat siap,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan para pelaku pariwisata hingga Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di masingmasing destinasi. Sehingga bisa dilakukan penyambutan dengan meriah dan pelayanan yang diberikan juga maksimal.

“Kita persiapkan SDM ini dengan baik. Termasuk kita juga sudah koordinasi dengan Pokdarwis yang ada di masing-masing destinasi wisata yang akan menjadi tujuan para peserta.

Intinya secara keseluruhan kita sudah siap,” ujarnya.

Ia berharap semua persiapan ini dapat rampung sebelum pelaksnaaan kegiatan berlangsung. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Ia juga berharap para peserta nantinya bisa menikmati suasana dan keindahan alam NTB khususnya Lombok. Sehingga mereka bisa berkunjung kembali.

“Kita siapkan juga pusat oleh-oleh untuk mereka kunjungi.

Nanti mereka akan berkunjung ke Banyumulek, Sekarbela dan banyak lainnya. Harapan kita tentu saja mereka ini bisa menikmati perjalanannya selama di Lombok,” harapnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Kabupaten Bima memiliki banyak potensi wisata. Banyak pantai yang indah yang dapat dijadikan sebagai tempat berlibur bagi wisatawan. Berbagai destinasi juga sudah dan sedang dibenahi. Sehingga Bima dianggap sudah sangat siap untuk menyambut wisatawan.

Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan H.M.Noer, M.Pd pada sinkronisasi program kepariwisataan di Kota Mataram sempat menjelaskan tentang potensi pariwisata yang dimiliki Bima. Menurutnya, pariwisata Bima sudah bisa bersaing dengan pariwisata di daerah lainnya. Apalagi saat ini sudah semakin banyak destinasi wisata baru di Bima dan dilengkapi dengan berb-

agai fasilitas yang memadai.

“Ada enam zonasi kawasan pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bima. Semuanya memikiki potensi yang baik untuk pengembangan kepariwisataan. Tentu saja ini harus dilakukan bersama-sama,” ujarnya, di Mataram, Kamis (22/2).

Enam zonasi itu adalah zona Salawa yang meliputi Sape Lambu dan Wawo. Ada pula zona Teluk Waworada

yang meliputi Kecamatan Langgudu, Monta dan Parado.

Kemudian zona Metro Lewa Mori yang meliputi Woha, Belo, Palibelo dan Lambitu. Zona Madong Park yang meliputi kawasan Madapangga, Bolo, Donggo dan Soromandi. Zona Bentang Tambora yang meliputi Sanggar dan Tambora, serta zona Sangiang Api yang meliputi Ambalawi dan Wera.

“Itu zona-zona yang bisa

kembangkan pariwisatanya. Tentu saja masing-masing memiliki keunggulan yang dapat dinikmati oleh wisatawan,” ujarnya.

Dengan adanya potensi itu, menurutnya sangat perlu untuk melakukan promosi. Salah satunya dengan menggelar berbagai kegiatan di Bima. Sehingga bisa menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Ada beberapa kegiatan budaya dan pariwisata yang sudah dipersiapkan.

“Ada kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2018. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi ajang promosi pariwisata dan budaya yang kita miliki saat ini,” ujarnya.

Beberapa kegiatan itu dian-

tarnya Festival Uma Lengge, Festival Sangiang, Festival Tanjung Langgudu, Festival Teluk Bima, Pacoa Jara dan event lainnya. Pada bulan April 2018 akan dilaksanakan event Teka Tambora di Lingkar Utara Sanggar dan Tambora Kabupaten Bima. Hal ini juga disebabkan karena lebih dari 70 persen kawasan Tambora masuk dalam wilayah Kabupaten Bima.

“Nanti ada Teka Tambora juga, karena Tambora juga kan masuk di kawasan Bima bahkan 70 persen kawasan Tambora itu ada di wilayah Kabupaten Bima. Tentu saja semua ini harus kita lakukan bersama-sama,” ujarnya. (lin)

Melihat Jejak Puteri Kerajaan Taliwang di Air Terjun Lampas Mataram (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa memiliki berbagai kisah terutama di destinasi wisatanya. Tidak hanya Tanjung Menangis, ada pula Air Terjun Lampas yang berkisah tentang puteri kerajaan yang tidak mau dijodohkan dengan pangeran dari Kerajaan Taliwang.

Ari terjun ini berada di kawasan hutan Desa Padesa Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa. Di sini terdapat cerita rakyat yang hingga saat ini diyakini kebenarannya oleh warga setempat.

Cerita tersebut tertuju pada gua yang berada di tebing air terjun.

Konon katanya, pada zaman dahulu gua tersebut merupakan tempat persembunyian seorang puteri kerajaan yang tidak mau dijodohkan dengan pangeran Kerajaan Taliwang. Hal ini sebabkan karena sang puteri terikat tali asmara dengan seorang pangeran dari Kerajaan Goa. “Kita akan mendengar kisah itu dari warga sekitar. Jadinya kita mau meliat gua itu dan kita membayangkan kalau di sana itu tempat sang puteri bersembun-

(Suara NTB/ist)

AIR TERJUN LAMPAS Bebatuan yang harus dilewati sebelum sampai di Air Terjun Lampas.

yi,” kata warga Sumbawa Boden Rakasiwi, Kamis (22/2).

Air terjun Lampas ini hanya berjarak 43 kilometer dari Kota Sumbawa dengan waktu tempuh 45 menit hingga satu jam perjalanan. Selain itu, tak jauh dari lokasi air terjun juga terdapat objek wisata yang namanya Buin Racin yang berarti Sumur Racun. Namanya boleh saja racun, namun Air dari sumur ini tetap bisa dikonsumsi.

“Sumur itu juga ada mitosnya. Jadi kalau bisa ke air terjun ini dengan orang yang sudah pernah ke sana atau dengan warga sekitar. Jadi semua bisa diceritakan dan kita bisa tahu cerita rakyat dan mitos-mitos di sana,” ujarnya.

Kabarnya sejauh ini belum ada yang mampu mengukur kedalaman sumur tersebut yang letaknya berada diatas batu. Hal unik lainnya yaitu ketika masyarakat sekitar hendak mengambil air di Buin Racin, jika terlalu berisik maka dengan sendirinya air dari Buin Racin ini akan menjadi payau.

“Suasananya juga menyenangkan. Saya sarankan untuk berkunjung bersama teman-teman biar lebih seru,” ujarnya.

Untuk menjangkau Air Terjun Lapas, ada dua rute yang bisa ditempuh. Melalui perjalanan darat atau menggunakan perahu. Pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan hutan yang rimbun dengan aneka flora dan fauna. (lin)

Toilet Bersih Harus Jadi Prioritas Pengelola Desa Wisata Mataram (Suara NTB) Pariwisata tidak terlepas dari kualitas pelayanan dan fasilitas yang diharapkan memadai. Salah satu fasilitas yang paling penting adalah toilet.

Dengan semakin banyaknya destinasi wisata baru saat ini diharapkan semua pengelola dapat memastikan toilet di destinasi bagus dan bersih. Sehingga memberikan rasa nyaman kepada wisatawan.

Saat ini juga sedang banyak desa wisata yang dibuka oleh Pemda maupun warga. Segmen ini menjadi salah satu destinasi yang cukup diminati, terutama wisatawan mancanegara. Sejauh ini, sebagian besar desa wisata masih mengandalkan rumah warga yang disulap menjadi rumah sewa.

Dalam hal ini, pemilik rumah atau pengelola desa wisata harus memastikan bahwa rumah sewa tersebut memiliki toilet yang bersih dan memadai.

Sebelumnya beberapa wisatawan mengaku tidak nyaman dengan toilet di beberapa destinasi wisata di Lombok.

Ada beberapa destinasi yang bahkan tidak memiliki toilet sehingga membuat wisatawan menjadi tidak betah.

“Saya kemarin itu ke salah satu pantai di kawasan Lombok Timur itu toiletnya tidak memadai. Pintunya tidak punya kunci dan bolong di sampingnya. Selain itu juga kotor dan bau.

Saya harapkan tidak ada lagi toilet seperti ini di destinasi lain di Lombok,” kata wisatawan asal Surabaya Beni Prayogi, di Mataram, Kamis (22/2).

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) NTB Lalu Abdul Hadi Faishal mengatakan bahwa keberadaan desa wisata dan destinasi wisata baru itu sangat membantu perkembangan pariwisata NTB. Namun tentu saja harus diperhatikan fasilitasnya, terutama toilet.

Homestay yang dijadikan sebagai tempat tinggal di desa wisata harus memberikan jaminan toilet yang bersih dan nyaman digunakan. Begitu pula destinasi wisata lainnya di NTB. Saat ini Pemda NTB akan lebih terfokus pada pengembangan desa wisata yang sudah mulai terlihat di berbagai tempat. Sebab segmen wisata ini dapat menghidupkan perekonomian warga sekitar. Selain itu, warga juga bisa terlibat langsung ter-

kait pariwisata yang saat ini tengah serius digarap oleh pemerintah.

“Pemerintah juga sudah mulai terfokus untuk memajukan desa wisata yang sudah ada di berbagai tempat. Saya rasa ini ada kemajuan, karena kita lihat desa wisata ini sukses mendatangkan banyak wisatawan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa para pengelola desa wisata dirasa perlu untuk melakukan peninjauan ke desa wisata yang sudah bagus dan banyak mendatangkan wisatawan. Salah satunya Desa Wisata Penglipuran dan Desa Wisata Ubud yang terkenal dengan kebersihannya. Selain itu penataannya juga terbilang rapi dan warganya juga sangat peduli terhadap kebersihan desanya. Ini yang dianggap perlu untuk diduplikasi oleh pengelola desa wisata di NTB. “Bukan duplikasi konsepnya, tapi bisa dilihat cara mereka mengelola sampahnya bagaimana. Cara mereka menjaga kebersihannya seperti apa. Kemudian toiletnya itu dibuat seperti apa, kan kita perlu melakukan perbandingan,” ujarnya. (lin)

TDA Adakan Pesta Wirausaha Ke-4

Mataram (Suara NTB) Komunitas Tangan Di Atas (TDA) Mataram kembali menggelar Pesta Wirausaha yang ke-4 setelah vakum selama setahun terakhir. Acara ini memang menjadi agenda rutin tahunan TDA yang nantinya akan diadakan selama 2 hari. Mulai tanggal 3-4 Maret 2018 bertempat di Taman Budaya Mataram. “Di acara Pesta Wirausaha ini, bukan acara gathering biasa saja, tetapi sebagai ajang untuk berbagi ilmu dan wawasan terutama bagi pelaku UKM,” terang Fadhlillah Ma’shum, ketua panitia sekaligus Ketua Divisi EPIK TDA Mataram saat ditemui Rabu (21/2).

TDA NTB sendiri sudah berdiri sejak tahun 2012 lalu dengan anggota aktif mencapai 300-an orang.

Dalam acara ini, akan dihadirkan para mentor serta pengusaha berskala nasional yang nantinya akan membagi ilmunya untuk para peserta. “Kita juga tidak lupa mengundang pembicara dari kalangan pengusaha lokal agar seimbang,” kata Fadil. Tema besar yang menjelaskan industri kreatif dan pariwisata NTB di era digital ini, nantinya para pem-

bicara diharapkan dapat menaikkan semangat wirausaha para pengusaha UKM di NTB. “Karena di sini kebanyakan UKM masih berskala kecil, jadi kami memberikan wawasan agar mereka mampu bersaing dengan yang lain,” imbuhnya.

Ada 7 pembicara yang akan dihadirkan di acara Pesta Wirausaha ini yang pastinya sudah berkompeten di bidangnya masing-masing. Di antaranya Wahyuliz Ada Ide Aja (Creative Preneur), Ahmad Barra (Presiden TDA Pusat), Rendi Saputra (CEO Keke Busana dan produser Film Bunda), Didi Diarsah (National Creative Preneur), Sayuk Wibawati (Owner Nutsafir Cookies), Ingga Suandana (Lombok Trip Planner), dan Nuril Islamiyah (Pimpinan Wilayah PT Pegadaian Persero Bali Nusra). “Makanya kita bagi menjadi 2 hari kegiatannya agar materinya sampai ke peserta,” kata Fadil.

Untuk peserta, ia menargetkan hampir 250 – 300 peserta yang akan menghadiri acara ini nantinya. “Nantinya di acara ini, kita juga akan memberikan pembinaan dari mentor kepada para anggota TDA yang kelas monitoringnya sudah dibentuk sejak Januari kemarin,” terangnya. Tetapi bagi masyarakat umum yang tertarik, dirinya mempersilahkan agar mereka bisa memiliki bekal yang pasti untuk menghadapi persaingan. “Terutama di era digital seperti sekarang ini. Dimana dibutuhkan penge-

tahuan akan pemasaran yang kebanyakan melalui teknologi digital,” tambahnya.

Bagi masyarakat yang berminat, Fadil menerangkan harga tiketnya termasuk terjangkau, hanya Rp 250 ribu saja. “Di luran, dengan pembicara seperti itu membutuhkan dana yang cukup mahal,” terangnya. Tiket bisa diperoleh di beberapa ticket box yang telah ditunjuk yaitu di Lalapan Kampus (Jalan Swakarya A10, Kekalik), Fathur Komputer (Jalan Gunung Sasak, Dasan Agung), Toko Kartika Jaya (Jalan Selaparang, Cakranegara), Ricky Smartphone (Jalan Caturwarga), Lombok TV (Jalan Panjitilar, Kekalik), dan kantor JNE (Jalan Bung Karno, Mataram).

Fadil berharap acara ini nantinya bisa memberikan wawasan bagi para pelaku ekonomi kreatif di NTB. “Mereka bisa mengembangkan diri, mengupgrade dan mampu memperluas usahanya,” jelasnya. Selain itu, ia mengharapkan agar pemerintah bisa banyak berperan aktif untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi para pelaku UKM di NTB. (uul)

SUARA NTB Jumat, 23 Februari 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Cegah Kenakalan, Sekolah Perbanyak Aktivitas Murid Pilih Sistem Zonasi

Ida Ayu Putu Armyani (Suara NTB/ron)

Hadapi UN

Soal Isian Matematika Dibiasakan Mataram (Suara NTB) – Pada Ujian Nasional (UN) di tahun 2018 ini ada ketentuan soal isian singkat di mata ujian matematika. Sekolah mulai menyiapkannya, termasuk dalam mempersiapkan uji coba atau try out.

Kepala SMPN 17 Mataram, Woody Heksana, S.Pd., dihubungi Kamis (22/2) mengatakan sekolah sudah menyiapkan siswa mengerjakan soal isian singkat di UN Kertas Pensil (UNKP). “Sekarang kan ada perubahan, ada isian singkat dengan matematika, kami sudah membiasakan diri ke anak untuk menyelesaikan soal isian singkat,” ujarnya.

Pengayaan sudah dilakukan SMPN 17 Mataram sejak bulan Oktober tahun 2017 lalu. Dalam pengayaan itu, kata Woody, juga diberikan pemberian materi untuk isian singkat matematika. Menurutnya soal itu tidak jauh berbeda dengan soal lainnya.

Pada Senin (19/2) sampai Kamis (22/2) dilakukan uji coba atau try out di seluruh SMP di Kota Mataram. Woody mengatakan, 149 siswa kelas IX di SMPN 17 Mataram sudah siap mengikuti UNKP. Di pengayaan kali ini juga diujicobakan soal isian singkat matematika. “Soal diujicoba ini sudah semirip mungkin dengan ujian nasional. Alhamdulillah lancar pelaksanaannya,” katanya.

Bulan Maret mendatang akan dilaksanakan lagi uji coba UN. Woody mengatakan, pihaknya juga menyiapkan mental siswa dalam menghadapi UN. Setiap hari Senin selepas upacara bendera, memberikan pengertian kepada siswa mengenai UN. Pihaknya berharap pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu siswa diharap mampu meraih nilai yang lebih baik. Terutama dengan nilai yang tinggi itu agar siswa bisa diterima di SMA/SMK Negeri yang diinginkan. “Kita harapkan pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, juga ada peningkatan nilai UN,” harapnya.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, dijadwalkan sinkronisasi UN SMP/MTs. pada 20 sampai 21 April 2018.

UN SMP/MTs dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 April 2018. Untuk UN susulan SMP/ MTs pada dilaksanakan 8 dan 9 Mei 2018. (ron)

Woody Heksana

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dys)

DRUM BAND - Kegiatan drum band di SDN 42 Mataram merupakan salah satu cara mencegah kenakalan pada murid.

berbuat hal yang tidak diinginkan. Karena jika diberikan kekosongan waktu tanpa diisi oleh aktivitas yang tidak jelas, biasanya peluang berbuat buruk muncul di situ. Maka, sangat penting memiliki pemahaman terhadap penyebab kenakalan remaja guna mempermudah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut dapat bersifat preventif, represif, dan kuratif.

Diakui, situasi murid di tempatnya berbeda dengan murid sekolah lainnya. Kultur masyarakat setempat yang dihadapinya berbeda, sehingga membutuhkan kerja keras pihak sekolah. Terutama menanamkan karakter agar murid tidak terjebak dalam aktivitas yang tidak positif.

Tanggung jawab terhadap kenakalan remaja terletak tidak saja pada pihak sekolah, melainkan jadi tanggung jawab masyarakat dan terutama orang tua. Mereka harus punya kesamaan visi dan cara pandang yang sama melihat anak sebagai aset masa depan bangsa yang harus dipelihara. Semuanya harus bersatu pada mewujudkan generasi hebat dan berkualitas. (dys)

Enggan Bekerja Jadi ’’Sales’’

Siswa SMK Diberi Pemahaman Mataram (Suara NTB) Keberadaan SMK sebagai sekolah vokasi yang melahirkan alumni siap bekerja. Namun faktanya, banyak alumni SMK tidak terserap di dunia kerja.

Salah satu sebab alumnus SMK tidak terserap lantaran mereka dianggap pilih-pilih pekerjaan. Padahal ruang bekerja di berbagai sektor cukup banyak. Seperti halnya jadi sales (atau tenaga pemasaran).

Hanya saja jenis pekerjaan ini jarang diminati.

Kepada Suara NTB, Kamis (22/2) Motivator Nasional untuk industri/SMK, Dedi Budiman, menyampaikan ada yang salah dalam pemahaman siswa SMK selama ini. Mereka menganggap dengan masuk SMK pada jurusan tertentu bisa langsung bekerja dan menjadi bos.

Padahal, tidak segampang itu. Mereka orang-orang hebat dan besar tidak langsung jadi orang hebat. Melainkan ada proses yang mereka hadapi.

Proses mulai dari bawah, setahap demi setahap mereka bisa meraih kesuksesan.

Dia menyindir siswa SMK yang enggan bekerja jadi sales.

Menurutnya, siswa SMK Jurusan Pemasaran salah satu profil lulusannya ialah siap bekerja di bidang pemasaran.

Hanya saja, ketika ada lowongan pekerjaan menjadi sales, mereka tidak mau. Padahal di

samping itu, bekerja jadi sales butuh ilmu tinggi.

“Khususnya di bidang penjualan kesulitan mencari sales, suka ngak ngerti. Makanya kita memberikan pemahaman kepada siswa. Kita kasih tahu mereka trik-trik berjualan,” ungkap Dedi usai memberikan pemahaman terkait pemasaran di aula SMKN 2 Mataram.

Dia menyebut, saat ini salah satu kelemahan yang dihadapi dunia industri ialah ada yang tidak nyambung antara kebutuhan dunia industri dan kebutuhan lulusan di sisi lain. Di saat industri membutuhkan sales, lulusan SMK enggan bekerja di sektor itu.

“Mereka kesulitan memahami. Antara dunia usaha tidak nyambung. Kesiapan link and match yang nggak ada. Industri yang dekatkan dengan sekolah,” urainya.

Dia pun tidak ingin menyebut salah satu dari keduanya salah karena belum bisa menjembatani kebutuhan-kebutuhan tersebut. Hanya yang bisa dilakukan ialah memberikan pemamahan terus menerus kepada siswa dengan besarnya peluang kerja. “Tapi juga repot guru untuk hubungkan.

Karena siapa yang nyari salah ini dan itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 2 Mataram H. Ahmad Hudri menjelaskan memang ada sebagian alumni yang enggan bekerka lantaran tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan. Termasuk membenarkan jika siswa selama ini ingin jadi sukses tanpa usaha dan kerja keras.

“Yang jurusan pemasaran dibilang mau jadi bos saja.

Kita memberikan konsep untuk menjadi seorang sales.

Siswa kita tidak mau dari bawah. Konsep inilah yang mau diberikan,” jelas Hudri.

Sementara untuk menjembatani alumni dengan dunia usaha, kerjasama dengan dunia usaha dan industri banyak dilakukam. Tujuannya ialah mempermudah siswa bekerja pada sektor industri.

“Sehingga ketika mereka magang bisa dibina dididik lebih lanjut. Apalagi untuk aplikasi teori di sekolah mereka harus 70 persen,” terangnya. Di samping memfasilitasi dengan bursa kerja. Untuk bisa menampung kebutuhkan tenaga kerja sehingga mereka bisa memanfaatkan peluang. (dys)

(Suara NTB/dys)

PEMAHAMAN - Siswa SMKN 2 Mataram diberikan pemahaman untuk siap bekerja pada semua sektor, termasuk jadi sales di Aula SMKN 2 Mataram, Kamis (22/2).

SMKN 8 Mataram Lengkapi Kekurangan Sarana UNBK Mataram (Suara NTB) – SMKN 8 Mataram masih berupaya melengkapi kekurangan sarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Khususnya masih adanya kekurangan laptop untuk mendukung UNBK. Meski demikian, SMKN 8 Mataram yakin bisa melengkapi kekurangan itu.

Kepala SMKN 8 Mataram, Rubiyanto, S.Pd., M.Pd., melalui Wakil Kepala SMKN 8 Mataram Bidang Humas, Munezarah, S.Kep., Ners., pada Kamis (22/2) mengatakan, persiapan UNBK bagi siswa diakui sudah siap. Pada UNBK nanti, SMKN 8 Mataram menyiapkan dua laboratorium. “Namun masih berupaya melengkapi

kekurangan laptop di ruang lab 2,” kata Munezarah.

Munezarah menjelaskan, laboratorium SMKN 8 Mataram untuk UNBK sebanyak dua ruangan. Di satu ruang laboratorium itu ada 27 line yang membutuhkan 27 laptop. Ia meyakini kekurangan laptop itu bisa dilengkapi. “Insya Allah segera kita lengkapi,” katanya.

SMKN 8 Mataram menyiapkan siswa melalui uji coba dan simulasi UNBK. Simulasi ketiga direncanakan dilaksanakan pada 5, 6, dan 7 Maret nanti. Munezarah menekankan, pihaknya diharuskan menggunakan dua laboratorium saat simulasi ketiga itu. “Insya Allah sudah siap melaksanakan,” ujarnya.

SMKN 2 Mataram Matangkan Persiapan UNBK

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, jadwal UNBK SMK dilaksanakan pada 2, 3,4, dan 5 April 2018. Sinkronisasi UNBK SMK 29-31 Maret 2018. Pengumuman kelulusan UNBK dijadwalkan pada 2 Mei 2018.

Ia berharap pelaksanaan UNBK di SMKN 8 Mataram dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Khususnya mengantisipasi masalah teknis yang mungkin terjadi. “Ini yang paling kita fokuskan agar tidak terjadi kendala saat ujian berlangsung. Demikian juga kami mengharapkan siswa senantiasa dalam keadaan sehat dan fokus untuk menghadapi ujian yang akan diadakan,” harap Munezarah. (ron)

Mataram (Suara NTB) Tahun 2018 merupakan tahun ke tiga bagi Provinsi NTB dalam melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Menjelang pelaksanaan UNBK, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Mataram melakukan berbagai persiapan. Kepala SMKN 2 Mataram, H.Hudri Achmad, S. Pd, MM., mengatakan Untuk memprsiapkan pelaksanaan UNBK pihaknya melakukan pengayaan dan pemantapan selama satu bulan penuh terhadap 438 orang siswa calon peserta UNBK. Pengayaan dan pemantapan ini dilakukan seusai jam pelajaran sekolah yakni pukul 14.30 hingga 16.00 wita sejak

Isian Singkat Matematika akan Diperiksa Manual Mataram (Suara NTB) – Isian singkat pada mata ujian matematika saat Ujian Nasional (UN) direncanakan akan diperiksa secara manual. Namun demikian, teknis pemeriksaannya masih dikoordinasikan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram dengan panitia pusat.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., dihubungi Suara NTB, Kamis (22/2), menjelaskan, teknis isian singkat matematika pasti manual. “Karena isian tidak mungkin lewat komputer, karena di samping hasilnya prosesnya juga dilihat,” kata Sidik.

Sementara itu, ketika disinggung teknis pemeriksaannya, apakah di pusat atau di daerah. Sidik mengaku belum mengetahui secara pasti petunjuk teknisnya. Nantin-

ya akan dikoordinasikan dengan panitia pusat. “Pemeriksaan yang belum kita koordinasikan bagaimana teknisnya,” katanya.

Disdik Kota Mataram sendiri melaksanakan uji coba atau try out UN sejak Senin (19/2) sampai dengan Kamis (22/2) mengujikan empat mata ujian yang akan diujikan saat UN nanti. Ada sejumlah kendala yang dihadapi sekolah. Sidik mengakui ada beberapa sekolah yang terkendala listrik padam. Menurutnya, hal itubisa terjadi karena belum ada komitmen yang dibangun antara Disdik dan PLN untuk uji coba UN itu. “Ini kan karena try out, mungkin PLN mungkin tidak tahu,” katanya.

Namun, saat UN nanti, Sidik menekankan, pihaknya dan PLN akan duduk bersama, termasuk juga dengan Telkom dan

pihak terkait agar pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK) dapat berjalan dengan baik.

“UNBK koordinasi dengan sekolah sudah matang, yang kita lakukan dengan sekarang ini, persiapan terus menerus terutama kepada sekolah yang akan melaksanakan UNBK,” katanya.

Di tahun 2018 ini, ada sebanyak 23 SMP sederajat, baik negeri dan swasta di Kota Mataram melaksanakan UNBK. Terjadi penambahan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 13 sekolah. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) UN, dijadwalkan sinkronisasi UN SMP/MTs., pada 20 sampai 21 April 2018. UN SMP/MTs dilaksanakan pada 23 sampai dengan 26 April 2018. Untuk UN susulan SMP/MTs pada dilaksanakan 8 dan 9 Mei 2018. (ron)

(Suara NTB/dys)

ADANYA rencana dari Pemerintah Kota Mataram untuk menerapkan sistem zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri tahun 2018 disambut baik sekolah.

Terutama SMP negeri yang berada di pinggiran Kota Mataram yang selama ini masih minim peminat. Dengan diterapkannya PPDB sistem zonasi dengan maksimal, diyakini kuota di SMP yang berada di pinggiran kota akan terpenuhi.

Kepala SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu Armyani, pada Kamis (22/2) mengatakan, pihaknya merasa lebih optimis dan senang ketika mengetahui rencana penerapan PPDB Zonasi di tahun 2018 ini. “Kabarnya akan menerapkan sistem zona, karena jika diterapkan dengan baik dan maksimal, maka sekolah kami akan mendapatkan siswa yang lebih banyak dari kemarin,” katanya.

Pada PPDB tahun 2017 lalu, menurutnya sudah diterapkan juga pendekatan zona, namun masih belum dilaksanakan secara maksimal. Pada PPDB Sistem Zonasi sendiri, nantinya siswa hanya bisa mendaftar di sekolah yang berada di zona tempat tinggal mereka. Dengan begitu, diharapkan terjadi pemerataan siswa di sekolah.

“Kabarnya katanya sekarang ini akan dimaksimalkan dengan lebih baik, kalau diterapkan dan dimaksimalkan, kami akan bernafas lega,” ujar Ida Ayu. Di PPDB tahun 2017 lalu, siswa yang diterima SMPN 20 Mataram kurang dari kuota yang ditetapkan. Sementara di beberapa sekolah lainnya melebihi kuota, bahkan terpaksa menerapkan double shift atau masuk pagi dan siang.

Selain mengharapkan penerapan PPDB sistem zonasi, Ida Ayu mengatakan pihaknya akan melakukan sosialiasi ke SD yang berada di sekitar SMPN 20 Mataram. Menurutnya banyak SD yang ada di sekitar sekolah, lulusan di SD itulah yang diharapkan dapat mengisi kuota siswa di SMPN 20 Mataram. “Kami akan sosialisasi bahwa sekolah kami tidak kalah jauh dengan sekolah lain,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., mengatakan pihaknya akan mencoba menerapkan PPDB Sistem Zonasi. Nantinya jika PPDB Sistem Zonasi diterapkan, maka PPDB sistem online yang sebelumnya diterapkan, tidak lagi dilaksanakan. “Tapi sistem online kan amanat Perda, nanti akan kita rapatkan, bagaimana kita kawinkan sistem ini,” katanya.

Ia mengakui sudah melakukan sosialiasasi ke sekolah bahwa yang diutamakan akan diterapkan adalah PPDB Sistem Zonasi, sesuai amanat dengan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Saat ini pihaknya masih menimbang antara penerapan PPDB Zonasi dan PPDB online seperti sebelumnya. “Makanya nanti kita evaluasi seperti apa.

Tapi memang ada rencana untuk zonasi, intinya ingin kita laksanakan Permendikbud nomor 17 itu,” katanya. (ron)

Mataram (Suara NTB) Kenakalan remaja dan siswa merupakan gejala umum, khususnya terjadi di kota-kota besar. Banyak faktor melatarbelakangi munculnya kenakalan remaja. Selain itu, penyebab kenakalan remaja yang merupakan usia sekolah sangatlah kompleks, baik yang berasal dari dalam diri remaja tersebut, maupun penyebab yang berasal dari lingkungan, lebih-lebih dalam era globalisasi ini pengaruh lingkungan akan lebih terasa.

Untuk itu, diperlukan banyak cara mencegah terjadinya kenakalan remaja atau murid. Seperti yang dilakukan SDN 42 Mataram. Sekolah ini kian memperbanyak aktivitas siswa di sekolah yakni dengan menghidupkan beragam ekstrakurikuler seperti pramuka dan drumband.

Kepala SDN 42 Mataram, Johani, S.Pd., menyebut pihaknya memperbanyak segala aktivitas murid saat di sekolah. Dia menyebut tujuan memperbanyak aktivitas murid ialah agar murid sibuk dan aktivitas yang diciptakan sehingga tidak memberikan peluang untuk

H. Hudri Ahmad

awal Januari hingga awal Januari 2018 mendatang.

Dilanjutkan Hudri, beberapa hari lalu, pihaknya juga telah melaksanakan simulasi sebelum pelaksanaan UNBK, tanggal 29 Maret mendatang. Hasil simulasi UNBK waktu itu cukup baik. Tidak ada masalah apapun pada siswa maupun pada komputer yang digunakan.

Sementara untuk peralatan UNBK, kata Hudri, pihak sekolah sudah mempersiapkan, mengingat ini merupakan UNBK tahun ke tiga di SMKN 2 Mataram. Saat ini jumlah komputer yang disediakan 200 unit komputer.

Jumlah itu kata dia lebih dari cukup dari yang dipersyaratkan.

Adapun untuk jadwal try out, pihaknya hanya menjadwalkan try out secara mandiri sebanyak satu kali. Try out dilaksanakan mandiri oleh sekolah. Adapun try out dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) belum ada informasi. Dia berharap agar Dikbud juga menjadwalkan pelaksanaan try out, sehingga siswa benar-benar matang.

“Kita berharap Dikbud juga jadwalkan try out,” ungkapnya.

Para siswa yang nantinya lulus UNBK diharapkan tidak hanya sekedar lulus namun dituntut untuk mampu berdaya saing di era globalisasi. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 23 Februari 2018

Kemenpora Tawarkan Anggaran Pembangunan Sarana Olahraga Mataram (Suara NTB) Guna meningkatkan pemerataan membangun prestasi olahraga di daerah, pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menawarkan bantuan anggaran untuk pembangunan sarana olahraga kepada setiap daerah. Nilai anggaran yang dapat diberikan minimal Rp 15 Miliar untuk membangun satu gelanggang olahraga.

Demikian disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenpora, Dr. Samsuddin saat membuka acara Rapat Koordinasi (Rakoor) Pembangunan Keolahragaan dan Kepemudaan NTB yang di gelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB di Hotel Lombok Plaza Mataram, Kamis (22/2).

“Saya menawarkan semua daerah. Kalau mau membangun sarana olahraga, kita bantu dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini menjadi program kami (Kemenpora) mulai tahun 2019,” ucapnya.

Dikatakannya, pencairan bantuan anggaran olahraga untuk daerah itu akan dilakukan mulai tahun 2019. Sementara untuk pengajuan proposal rencana pembangunan gelanggang olahraganya sudah dapat diajukan tahun ini.

Menurutnya, bagi daerah yang ingin mengajukan permohonan bantuan anggaran harus memenuhi syarat. Salah satu persyaratnya adalah daerah tersebut harus memiliki atlet yang berprestasi nasional. Selain itu lahan yang diajukan untuk membangun sarana olahraga harus ditempat yang ramai dikunjungi warga, sehingga sarana olahraga yang dibangun nantinya dapat digunakan untuk kegiatan olahraga.

“Menurut kami lahan yang digunakan untuk pembangunan sarana olahraga harus di tempat ramai. Permohonan bantuan anggaran harus berdasarkan proposal, karena menunjukan keseriusan daerah,” jelasnya.

Untuk proses penyusunan proposal tersebut kata Samsuddin harus melibatkan pihak pemerintah daerah.

Dalam hal ini pembahasannya harus ditingkat dewan dan mendapat dukungan pihak pemerintah daerah untuk menyiapkan lahannya.

“Dalam hal ini Pemda setempat harus menunjukan sikap serius bahwa pemerintah ingin membangun masyarakatnya lewat prestasi olahraga,” ujarnya.

Lanjutnya, bila semua persyaratan sudah terpenuhi, pihak Kemenpora akan dapat memberikan bantuan anggaran.

Minimal anggaran untuk pembangunan satu GOR sebanyak Rp 15 miliar, yakni Rp 12 miliar untuk pembangunan fisik GOR dan Rp 3 miliar untuk isi atau peralatan latihan atlet.

Pantauan Suara NTB di lokasi Rakoor tersebut dihadiri Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, Kepala BPJS Mataram, Muhammad Ali, Kabid Olahraga, A n a n g Zulkarnain dan diikuti Kadispora di 10 kabupaten/ kota di NTB. (fan) Samsuddin (Suara NTB/fan)

Percasi NTB Pesimis Bisa Gelar Kejurda Mataram (Suara NTB) Melihat masih minimnya dukungan anggaran untuk cabor setiap tahunnya, pihak Pengprov Percasi NTB masih pesimis dapat menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) Catur tahun 2018.

“Anggaran untuk cabor tiap tahunnya belum cukup untuk penyelenggaraan Kejurda catur. Kemungkinan kita tidak bisa menggelar kejurda catur tahun ini,” ucap Ketua Umum Pengprov Percasi NTB, Abdullah Azis kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (22/2).

Dikatakannya, penyelenggaraan untuk Kejurda catur mencapai Rp 200 juta setiap event, sementara dukungan anggaran untuk pembinanaa cabor yang mereka terima dari KONI NTB hanya Rp 15 juta pertahun. “Makanya kita tidak bisa kita memaksakan untuk penyelenggaraan Kejurda,” terangnya.

Menurut Abdullah, untuk bisa menyelenggarakan Kejurda, dukungan penyelenggaraan kejuaraan daerah cabang olahraga catur minimal 50 persen dari anggaran yang dibutuhkan untuk Kejurda. Namun, bila anggarannya masih di bawah 50 persen dia pesimis untuk bisa membuat event tersebut.

Diakuinya, tahun 2017 lalu Kabupaten Sumbawa telah mengatakan siap untuk menjadi tuan rumah Kejurda. Namun karena minimnya dukungan daerah membuat Percasi Sumbawa batal menggelar event itu.

Ditanya soal terkait pembinaan atlet catur kedepan, Abdullah mengaku hanya bisa menyelenggarakan event-event lokal dan mengandalkan Porprov NTB untuk seleksi atlet. Setelah atlet terseleksi lewat event itu baru bisa melaksanakan pemusatan latihan atau latihan desentralisasi. (fan)

KONI Provinsi Se-Indonesia Gelar Pertemuan di NTB

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 34 pengurus provinsi KONI se-Indonesia mengadakan pertemuan di Hotel Santosa, di Kawasan Wisata Senggigi, Lombok Barat (Lobar), Kamis (22/2). Pertemuan pimpinan KONI provinsi se-Indonesia itu membahas kejayaan prestasi olahraga Indonesia lalu yang dari tahun ke tahun terus merosot.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, dalam sebutannya mengatakan bahwa pertemuan yang berlangsung tiga jam yakni pukul 16.00 Wita hingga 18.00 Wita itu diikuti oleh seluruh pimpinan KONI seIndonesia. Selain itu hadir juga Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mewakili Gubernur NTB serta pimpinan pengurus cabor NTB dan sejumlah pejabat SKPD NTB. Diskusi tersebut membahas terkait kegagalan prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Dimana sebelumnya Indonesia selalu menjadi juara umum berturut-turut selama sebelas kali berlaga di ajang SEA Games.

Dan mirisnya terakhir presta-

si olahraga Indonesia merosot diperingkat enam besar di SEA Games 2017.

Kemerosotan prestasi olahraga Indonesia di ajang internasional itu menjadi perhatian khusus seluruh pengurus KONI Provinsi di Indonesia. Sehingga mereka (seluruh KONI Indonesia) berkumpul di NTB untuk berdiskusi mencarikan solusi bersama untuk memajukan prestasi olahraga Indonesia di kancah dunia.

“Negara indonesia yang pernah memiliki olahraga yang luar biasa ini ternyata olahraganya dua tahun belakangan mengalami keterpurukan. Menurut beberapa referensi yang saya baca, Indonesia sudah 11 kali juara umum.

Tapi sepulang dari SEA Games 2017 prestasi atlet kita menurun di peringkat enam,” jelas Andy.

Keterpurukan prestasi olahraga Indonesia itu kata Andy tidak boleh ditanggapi biasa-biasa saja. Oleh karena itu KONI se Indonesia mengemas pertemuan itu untuk bicara apa adanya.

Banyak pikiran di pertemuan itu. Intinya, dalam pertemuan itu, para peserta ingin bahu-membahu untuk mendukung prestasi atlet habis-habisan. Supaya bangsa Indonesia ini bisa bangkit kembali prestasi olahraganya.

Sehingga bangsa Indonesia disegani dikancah dunia lewat prestasi olahraganya.

(Suara NTB/fan)

KONI - Suasana pertemuan KONI Provinsi se-Indonesia di Hotel Sentosa Senggigi Lobar, Kamis (22/2).

“PON Papua kita harapkan menjadi PON berprestasi. Bukan karbitan, kita harus sepakat di PON 2024 kami bersama Bali bisa ditunjuk bersama Bali 2024. Besar harapan kami

kita bisa membusungkan dada dipentaskan dunia. Kita tidak ingin lagi Indonesia berada di peringkat bawah karena Indonesia merupakan bangsa yang besar,” tegasnya. (fan)

Enam Negara Ambil Bagian

Loteng Tuan Rumah Sirnas Voli Pantai Pertama 2018 Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berkesempatan menjadi tuan rumah gelaran Sirkuit Nasional (Sirnas) Voli Pantai pertama ditahun 2018 ini. Selain diikuti tim-tim terbaik nasional, sebanyak 6 negara juga ambil bagian pada event yang digelar di kawasan Pantai Kuta Kecamatan Pujut, mulai 24 Februari sampai 1 Maret mendatang tersebut.

Demikian diungkapkan Ketua PBVSI Loteng, Suhaimi, S.H., kepada wartawan di Kute, Kamis (22/2) kemarin.

Total ada 26 tim putra serta 21 tim putri yang akan bertanding pada event yang juga merupakan rangkaian pembuka Festival Pesona Bau Nyale 2018 ini.

“Jadi ada 16 provinsi yang akan ambil bagian pada Sirnas Voli pantai pertama tahun ini. Ditambah tim dari enam negara. Masing-masing Jepang, Makau, Singapura, Malaysia, Timor Leste serta Hongkong,” jelasnya.

Kehadiran tim-tim dari enam negara tersebut, diharapkan bisa lebih memperketat persaingan antar tim yang bertanding. Mengingat, 16 provinsi yang mengirim tim voli

pantainya juga bukan tim sembarangan. Termasuk NTB sendiri. Karena inilah provinsi dengan rating tim volli pantai terbaik secara nasional saat ini.

Memang karena status event tersebut Sirnas, aturannya maka hanya tim nasional saja yang bisa ambil bagian.

Namun untuk event perdana kali ini ada pengecualian. Oleh panitia penyelenggara sengaja mengundang tim-tim luar tersebut. Dengan harapannya, bisa menjadi lawan tanding sepadan bagi tim nasional yang ada.

Sehingga kualitas dan kemampuan tim-tim nasional itu nantinya benar-benar terasah.

“Kan kalau hanya tim-tim dalam negeri saja yang bertanding, level persaingnya tidak begitu ketat. Tapi kalau ada tim luar negeri yang ikut berlaga, maka diharapkan level persaingnya bisa lebih ketat lagi,” tandasnya.

Di tempat yang sama, pelatih nasional tim voli pantai Indonesia, Agus Salim, yang juga panitia penyelenggara, mengatakan pertandingan akan menggunakan sistem grup. Dimana untuk tim putra akan terbagai dalam 7 grup. Sedangkan untuk tim putri bakal terbagi dalam 5 atau 6 grup. Dengan sistem setengah kompetisi.

(Suara NTB/kir)

PERSIAPKAN LOKASI - Alat berat dikerahkan untuk mempersiapkan lokasi pertandingan Sirnas Voli pantai di kawasan Pantai Kuta, Kamis (22/2).

Nantinya dalam sehari akan ada 7 sampai 8 pertandingan. Mengingat, penyelenggaran event sendiri harus selesai dalam jangka 5 hari.

“Untuk tim putra total akan ada sekitar 36 pertandingan sampai selesai. Dan, untuk tim putri sebanyak 31 pertandingan,” imbuhnya.

Menyinggung lokasi penyelenggara, mantan atlet voli pantai andalan Indonesia, mengaku sangat memuaskan. Bahkan kalau dibandingkan dengan lokasi penyelenggaraan voli pantai lainnya, kawasan Pantai Kuta bisa dikatakan yang paling baik. Baik itu dari aspek strategistas lokasi maupun

panorama yang ada.

“Dari sekian banyak lokasi pertandingan voli pantai yang pernah saya jajal, khususnya di NTB, kawasan Pantai Kuta ini bisa dikatakan yang terbaik. Karena jarang sekali ada lokasi pertandingan voli pantai seperti di Kuta ini,” pungkas Agus. (kir)

SUARA NTB

Jumat, 23 Februari 2018

Penambangan Pasir di Pantai Endok Terus Berlanjut Giri Menang (Suara NTB) – Aktivitas tambang penyedotan pasir di pesisir pantai Endok Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung belum tertangani sampai saat ini. Beberapa kali Pemda melalui OPD terkait melakukan penutupan paksa, namun penambangan terus berlanjut.

Sebagaimana terungkap dalam rapat Forkopimda Lombok Barat (Lobar), Kamis (22/ 2), bahwa alat tambang untuk penambangan pasir di sana malah semakin bertambah.

Sekretaris Badan Kesangpol Lobar, H. Lalu Supratman, bahwa aktivitas penyedotan air di muara pantai endok belum bisa ditangani. Aktivitas ilegal ini berjalan kurang lebih tiga tahun lamanya. ‘’Sampai saat ini masih terjadi, kami bersama OPD lain sep-

(Suara NTB/her)

RAPAT FORKOPIMDA – Rapat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang dipimpin Pjs Bupati Lobar, Lalu Saswadi, Kamis (22/2). erti DLH dan Satpol PP sudah melaksanakan komunikasi dan koordinasi beberapa kali rapat sampai turun ke lapangan, namun sampai saat ini belum bisa teratasi,” tegas Supratman. Karena itu perlu ada koordinasi lebih lanjut dari pemda dalam hal ini

Pjs Bupati dan Sekda untuk bersama-sama mengatasi persoalan di lapangan.

Pihaknya bersama OPD terkait lainnya sudah turun menutup paksa aktivitas tambang tersebut, akan tetapi kambuh lagi. Bahkan penambang me-

SALON

LOWONGAN

RUPA-RUPA

SALON LA DURBIN BY LILIUM Promo sulam alis 1jt,promo msker rambut+scrub free Vit 70RB, Gunting Rmbut : 25RB,promo body bleaching+ masker rmbut+body scrub+catok 199RB,smua promo datas Free Vo u c h e r 2 0 % , i n b o x / WA : 082236507224

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat.

Berminat Hub : 081907004335

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa, facial, Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar.

FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848 LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREA TMENT TREATMENT TMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngknbkasjrwatmncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/ bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM AMYRALD SALON & SP A SPA melayani perwatan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100-300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit, make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SP A : Refresing Body, SPA Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOT A MTR, dptkn TOYOTA Prgram Khusus blnAgsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

namah alat penyedot yang tadinya dua alat menjadi tiga alat untuk penyedotan. Ia menemukan di balik aktivitas tambang ini diduga ada tiga orang oknum yang ada di belakang. Padahal oknum in telah dibahas hingga tingkat forkopimcam, bahkan turun bersama, namun tidak kunjung selesai.

“Mungkin ada yang di belakangnya (beking) ini, beberapa kali dibahas oknum ini, namun tidak bisa selesai, apakah oknum ini bisa kita sentuh atau tidak,” tegasnya.

Menurutnya, terkesan persoalan ini ada pembiaran. Sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan di lokasi tersebut. Aktivitas ini sendiri ilegal dan melanggar UU Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Dandim 1606/Lobar, Letkol CZI Djoko Rahmanto, pun mengklarifikasi pernyataan Sekban Kesbangpol tersebut, terkait adanya oknum yang diduga turut serta di lokasi tambang tersebut. “Tambang Taman Ayu itu, dari angkatan ada pak?, maksudnya bagaimana pak? perlu diklarifikasi ini. Ia menjelaskan di sekitar lokasi pihaknya mengadakan kegiatan latihan penanggulangan bencana alam. Saat melaksanakan kegiatan itu, aktivitas penambangan sudah ditutup. Terkait persoalan ini pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut.

Sekda H.M. Taufq menegaskan terkait penanganan penyedotan pasir ini, pihaknya telah memerintahkan OPD untuk melakukan langkah penanganan. Jika langkah ini buntu barulah dilakukan level tegas baik melalui muspida dan bupati. “Jika tidak bisa tuntas, maka dilakukan tindakakan tegas,”tegasnya. (her)

Halaman 12

Kades Jeringo Akhirnya Penuhi Panggilan Panwaslu Giri Menang (Suara NTB) – Kepala desa Jeringo, Sahril, akhirnya memenuhi panggilan Panwaslu Lombok Barat (Lobar) untuk dimintai klarifikasi perihal dugaan keterlibatan aktif dalam politik mendukung salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah. Kades Jeringo ini dimintai keterangan sekitar satu jam lebih di ruangan ketua Panwaslu, Kamis (22/2).

Sahril yang dikonfirmasi usai diklarifikasi Panwaslu, menyatakan ia dipanggil terkait kehadirannya saat pencabutan nomor urut paslon di KPU. Ia menghargai undangan Panwaslu tersebut, sehingga ia menghadiri undangannya. “Saya hadir pada saat pencabutan nomor urut tersebut atas nama pribadi, bukan atas nama kepala desa, tapi atas nama pribadi seorang Sahril,”tegas Sahril.

Ia pun telah memberikan klarifikasi ke Panwaslu, kehadirannya pada acara tersebut sebagai bentuk penyampaikan aspirasi politiknya atas nama pribadi, bukan atas nama jabatan. Ia berharap kepada Panwaslu untuk bisa melaksanakan tugas fungsinya secara netral, bukan hanya memantau dirinya, sebab masih banyak temuan-temuan yang notabene harus dilacak. Sebab paslon lain juga banyak Kepala Desa lain yang melakukan hal tersebut, bahkan dilibatkan untuk politik. “Panwaslu tidak boleh tebang pilih, kalau tebang pilih maka masyarakat yang akan bertindak,’’ tegasnya. Ia menegaskan bakal melaporkan temuan lain jika sudah dipegang bukti.

Terkait ketegasan sanksi dari Panwaslu, menurutnya tidak ada berbicara masalah sanksi sebab ia hanya diundang untuk klarifikasi. Terkait hasil klarifikasinya akan ditindaklanjuti, tentu kewenangan di Panwaslu.

HILANG

RUPA-RUPA

HILANG STNK R2 HONDA DR6035CR NOKA/NOSIN : M H 1 J F X 111 G K 1 8 3 7 5 8 / JFX1E-1183854 AN. ROMMY KRISTIAN HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI GALERI,, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

(Suara NTB/her)

HADIRI PANGGILAN - Kades Jeringo, Sahril, saat menghadiri panggilan Panwaslu Lobar, Kamis (22/2).

Terkait konsistensinya sebagai relawan Zul-khair, ia megaskan tetap konsisten selaku relawan sebab menjadi hak politiknya.

Menurutnya, tidak ada yang boleh melarang hak politiknya.

Jika ada yang melarang maka itu telah melanggar HAM di mana diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 pasal 23, di mana setiap orang berhak menentukan hak politiknya.

Sementara itu, ketua Panwaslu Lobar, Lalu Arjuna menegaskan pemanggilan pertama dilayakan Panwaslu namun bersangkutan tidak hadir sehingga dilayangkan panggilan klarifikasi kedua. Pemanggilan bersangkutan untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan. “Karena ada dugaan keterlibatan bersangkutan mendukung salah satu calon pada proses pengambilan nomor urut paslon,” tegasnya.

Pihaknya tidak bisa menyampaikan unsur pelanggarannya, sebab pihaknya perlu melakukan

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

MEVITHA SALON & SP A SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

kajian lebih dulu melalui pengumpulan barang bukti. Setelah selesai proses kajian ini, barulah pihaknya bisa menyampaikan ke media. Atas dasar kajian dan analisa inilah nantinya ditentukan apakah perkara ini memenuhi syarat atau tidak untuk ditindaklanjuti.

Terkait dalih bahwa kehadiran bersangkutan atas nama pribadi bukan atas nama jabatan, menurutnya hal ini menyangkut persepsi, namun jika temuan ini memenuhi unsur maka tentu akan dilanjutkan.

Lantas bagaimana membedakan kehadiran atas nama pribadi atau jabatan sebab jabatan sendiri melekat di pribadi Kades, menurutnya kembali lagi hal ini menyangkut tafsiran. Artinya, tafisiran terhadap aturan dalam UU ini lah yang perlu dikaji dan dianalisa bersama melalui proses panjang. Bahkan jika memerlukan saksi ahli untuk mengkaji temuan ini maka pihaknya akan menghadirkan saksi ahli. Terkait apakah nanti akan ada panggilan kembali, menurutnya bisa jadi akan dilakukan. (her)

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp(081237564121) SALONMUSLIMAH SY AFIRA Melayani Face SYAFIRA Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani SALON : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp.

081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 23 Februari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 23 Februari 2018

Petakan Potensi Pasar KEBERADAAN Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek Kediri Lombok Barat (Lobar) masih belum tuntas. Sejak awal pengelolaan beberapa tahun lalu, RPH Banyumulek hingga dikelola PT. Gerbang NTB Emas (GNE) masih dihadapkan dengan beberapa persoalan. Jika keberadaan RPH ini ditargetkan mampu mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar. Termasuk mampu menjadi sentra produksi daging sapi dengan sapi yang dipotong di tempat ini masih belum sesuai ekspektasi.

Lebih ironis lagi, aset daerah yang diklaim bernilai Rp 23 miliar untuk sementara tidak difungsikan oleh PT. GNE selaku pengelola. Di satu sisi, kita sebagai masyarakat awam sangat menyayangkan langkah yang diambil perusahaan milik daerah ini. PT. GNE seperti disampaikan Direktur Utama PT. GNE Drs. H. Syahdan Ilyas sudah mempertimbangkan dan mengkalkukasi terkait baik buruknya penghentian sementara RPH Banyumulek ini. Apalagi dalam sebulan biaya operasional perusahaan lebih dari Rp 1,5 miliar.

Jika mencermati pernyataan Direktur Utama PT. GNE, kebijakan penghentian sementara waktu operasional RPH Banyumulek bisa diterima. Namun, masyarakat awam tentu tidak terima ketika RPH Banyumulek yang sudah dialokasikan anggaran sangat besar tidak dikelola secara profesional. Kita sebagai masyarakat khawatir anggaran untuk pengelolaan sebuah perusahaan berskala besar tidak dilakukan secara profesional.

Untuk itu, kita berharap RPH Banyumulek bisa segera dikelola pihak yang lebih paham dan memahami prospek penjualan daging sapi di masa mendatang. Keberadaan perusahaan tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat, hotel, restoran dan bisa beroperasionalnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah (Loteng) bisa menjadi pangsa pasar bagi RPH Banyumulek di masa mendatang.

Apalagi nanti jika Global Hub di Kabupaten Lombok Utara sudah jadi, ini menjadi potensi pemasaran bagi hasil produksi daging sapi/kerbau di RPH Banyumulek. Namun, sebelum KEK Mandalika dan Global Hub sudah beroperasional, PT. GNE sebagai pengelola RPH Banyumulek mesti membidik potensi pangsa pasar yang sudah ada. Misalnya, hotel di kawasan Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah hingga Mataram.

Namun yang menjadi permasalahan kenapa pihak hotel atau perusahaan besar belum tertarik mendatangkan dagjng dari RPH Banyumulek tentu ada persoalan yang harus dikoreksi.

Tidak menutup kemungkinan ada beberapa persyaratan atau kualitas daging yang belum dipenuhi, sehingga pihak perusahaan atau hotel memesan daging beku dari luar negeri, khususnya Australia. Sementara pihak hotel berbintang dan memiliki tamu mancanegara tentunya tidak mau sembarangan mengkonsumsi daging sapi. Mereka tentu tidak mau mengkonsumsi daging yang tidak higienis dan berstandar internasional, sehingga memilih mendatangkan daging sapi dari luar negeri.

Melihat kasus ini, tentu saja pihak pengelola RPH Banyumulek sudah memiliki strategi tersendiri dan memperhitungkan untung dan rugi. Jika selama ini pengelolaan RPH Banyumulek masih setengah hati dan dijadikan sebagai usaha sampingan, maka berapapun biaya yang akan dialokasikan untuk operasional RPH Banyumulek tidak akan pernah menunjukkan hasil maksimal. RPH Banyumulek selamanya akan terus menerus seperti ini, karena upaya mengembangkan perusahaan belum ada rencana pemasaran. Untuk itu, dalam upaya mengembangkan RPH Banyumulek harus melihat potensi pangsa pasar mana yang akan dibidik. Termasuk menjalin kerjasama dengan perusahaan atau kalangan perhotelan sebagai pemasok daging berkualitas, sehingga RPH Banyumulek mampu memberikan keuntungan maksimal bagi daerah. (*)

OPINI

Halaman 14

Pertumbuhan Ekonomi untuk Siapa?

KONOMIdiNusaTenggara Barat tumbuh tipis di level 0,11 persen di tahun 2017. NTB bahkan berada pada urutan paling buncit pertumbuhannya di antara provinsi lain di Indonesia.Tak berhenti di situ, lemahnya pertumbuhan ekonomi NTB ikut menarik pertumbuhan ekonomi regional Bali-Nusra menjadi yang terendah di banding pulau lainnya di Indonesia. Padahal perekonomian di Bali dan NTT tumbuh di atas 5 persen pada tahun 2017.

Ternyata saat sektor pertambangan dieliminasi dari penghitungan, pertumbuhan ekonomi NTB cukup fantastis bertengger pada level 7,10 persen. Menyikapi kinerja ekonomi di NTB perlu kehati-hatian sebab diperlukan dua kacamata berbeda untuk dapat memahaminya, dan salah satu kacamatanya berlabel pertambangan biji logam. Dengan atau tanpa pertambangan, terbesit pertanyaan mendasar untuk siapa sebenarnya perekonomian tumbuh.

Pertambangan Biji Logam yang Dominan Pertambangan biji logam di Kabupaten Sumbawa Barat, akan selalu menyeret pertumbuhan ekonomi NTB. Saat ekspor konsentrat tembaga tinggi ekonomi akan melesat naik. Ini pernah terjadi pada tahun 2015 dimana pertumbuhan ekonomi NTB merupakan yang tertinggi se-Indonesia. Namun saat ekspor tersendat dan berkurang, pertumbuhan ekonomi melambat bahkan acap kali mengalami kontraksi. Banyak yang minder mendengar kata “kontraksi� dalam perekonomian karena seolah identik dengan buruknya kinerja perekonomian. Dalam kasus NTB, kontraksi semestinya disikapi dengan lebih bijaksana karena di balik itu hanya kinerja satu subsektor saja yang mengalaminya. Ibarat karena nila setitik, sebelanga perekonomian NTB terkena imbasnya.

Bersama dengan sektor pertanian dan perdagangan, sektor pertambangan menjadi lapangan usaha dominan yang mampu membuat roda perekonomian NTB berputar. Ketika sepanjang 2017 kinerja sektor pertambangan memburuk, sektor pertanian dan perdagangan lah yang membantu mendorong dengan kuat sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi bernilai positif. Di luar tiga sektor dominan tersebut, kinerja sektor jasa keuangan dan sektor informasi dan komunikasi juga perlu diacungi jem-

Oleh : Yassinta Ben Katarti LD, M.Si (Kasi ASLS BPS Provinsi NTB) pol. Dengan pertumbuhan tinggi di atas 8 persen, kedua sektor ini melesat dan menunjukkan eksistensinya dalam kancah perekonomian NTB. Kinerja sektor akomodasi makan minum yang identik dengan dunia pariwisata juga menunjukkan rapor yang sangat baik dengan pertumbuhan mencapai hampir 8 persen.

Bagi masyarakat kecil, apalah arti pertumbuhan ekonomi bagi kehidupan mereka. Toh selama ini dampak dari tumbuhnya perekonomian seolah tidak dapat langsung mereka rasakan. Yang menjadi indikasi kepuasan mereka terhadap kondisi perekonomian secara umum hanyalah apabila kebutuhan pokok masih dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. Dampak dari pertumbuhan ekonomi memang tidak langsung terpapar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak setegas inflasi, yang begitu naik tinggi langsung membuat masyarakat resah karena kebutuhan hidup tak terbeli. Padahal inflasi, kemiskinan, pengangguran, hingga ke stabilitas sosial adalah bagian dari multiplier efek adanya pertumbuhan ekonomi, dengan catatan pertumbuhan ekonomi tersebut berkualitas dan menjangkau semua kalangan. Jadi saat pertumbuhan ekonomi menggeliat namun masyarakat masih tak beranjakartinya inklusif itu belum terjadi. Hanya segelintir orang saja yang merasakan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini para pelaku usaha kakap.

Kekhawatiran Belum Inklusifnya Pertumbuhan Ekonomi Kekhawatiran akan belum inklusifnya pertumbuhan ekonomi menyeruak saat angka Gini rasio semakin melebar dari 0,365 pada September 2016 menjadi 0,378 pada September 2017. Artinya kesenjangan antara penduduk kaya dengan yang miskin semakin melebar.

Bagaimana tidak, lebih dari 44 persen kue pembangunan ternyata dinikmati oleh kelompok penduduk kaya di NTB, padahal porsi mereka dari total jumlah penduduk hanya 20 persen saja. Jika kebijakan ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi kelompok penduduk kaya, teori trickle down effect menyatakan bahwa keuntungan itu akan menetes ke bawah yaitu kepada kelompok

RADIO

penduduk miskin melalui perluasan kesempatan kerja, distribusi pendapatan berupa upah dan perluasan pangsa pasar. Mungkinkah teori ini sedang berlangsung di provinsi kita tercinta ini?

Keberadaan PT AMNT, dibukanya KEK Mandalika bagi para investor dalam maupun luar negeri menggambarkan bahwa memang ada kebijakan yang diambil untuk memberikan keuntungan bagi kelompok penduduk kaya.

Yang ditakutkan adalah apabila, keuntungan ini tidak menetes ke bawah karena mampet dan semakin meluap ke atas. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan kembali lagi kaum miskin akan semakin terpinggirkan. Banyak pakar telah menyatakan bahwa trickle down effect ini sudah tidak relevan lagi di era sekarang, terutama untuk mengentaskan kemiskinan. Kendati demikian, bukan tidak mungkin NTB dapat menerapkannya dengan pengawalan yang ketat dari pemerintah tentunya.

Indikasi yang mengacu ke arah sana mulai bermunculan, dari persentase penduduk miskin yang semakin berkurang, tingkat pengangguran yang minim, hingga indeks pembangunan manusia yang semakin membaik. Peran pemerintah sangat krusial agar pertumbuhan ekonomi bisa benar dinikmati semua pihak dan membantu mengentaskan kemiskinan. Tidak cukup hanya melalui peraturan perundangundangan, pengawasan yang tegas juga penting untuk memastikan keberpihakan pemerintah kepada kaum miskin.

Bantah keraguan banyak pihak dengan bukti nyata bahwa walau telah menyeret pertumbuhan ekonomi NTB ke arah negatif, namun keberadaan tambang biji logam nyatanya mampu memberi dampak positif bagi penduduk Sumbawa Barat khususnya. Jawab cibiran miring orang dengan data bahwa nyatanya dibandingkan kondisi tahun 2014, porsi kue pembangunan yang dinikmati oleh kelompok 20 persen penduduk kaya di Lombok Tengah (sebagai pusat KEK Mandalika) semakin berkurang dari 44 persen ke 42 persen. Dan menggembirakannya lagi tidak sekedar kelompok penduduk 40 persen menengah saja yang semakin menikmati pendapatan namun juga kelompok 40 persen penduduk miskin ikut merasakan manisnya kue pem-

bangunan di Lombok Tengah. Target lebih luasnya lagi adalah bagaimana ke depan legitnya investasi yang sedang di galakkan mampu berdampak luas kepada seluruh masyarakat NTB. Inklusif Dapat Diwujudkan Pertumbuhan ekonomi inklusif dapat terjadi, dengan komitmen dari para pihak. Tidak perlu berkecil hati saat pertumbuhan ekonomi melemah akibat output pertambangan yang anjlok.

Walau belum sempurna, setidaknya masih ada keuntungan ekonomi yang menetes dari keberadaan tambang ini.

Waspadai adanya korupsi, virus korupsi hanya akan menggerogoti pembangunan dan perlahan akan semakin membawa kita pada kemerosotan mental. Pangkas lika liku birokrasi agar pembangunan bisa berjalan lebih mulus dan lempeng.

Investor matangkan rencana bangun pelabuhan dan kilang minyak Semoga tak sekadar wacana

*** Pertumbuhan ekonomi meningkat, penurunan kemiskinan relatif kecil Seharusnya berdampak linier

***

RAGAM Pusat Transfer Rp 183 Miliar, Penyaluran DD ke NTB Terhambat LPJ

SUARA NTB Jumat, 23 Februari 2018

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah mentransfer dana desa (DD) tahap I pada tujuh kabupaten di NTB sebesar Rp 183,8 miliar lebih. Namun, seratusan miliar rupiah DD yang dihajatkan untuk program padat karya itu masih banyak yang belum disalurkan Pemda kabupaten ke desa lantaran Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan DD 2017 belum tuntas.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Muhammad Budi Dharmanto mengatakan, dari delapan kabupaten yang memperoleh DD di NTB, tinggal Dompu yang belum ditransfer.

Berdasarkan informasi yang diterima, hampir semua desa sudah menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2018.

“Tapi LPJ-nya tahun 2017 banyak yang belum. Sebenarnya dari desa, seharusnya LPJ sudah diselesaikan untuk 2017.

Tapi kan banyak yang belum menyelesaikan LPJ 2017,”

ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/2) siang.

Untuk mempercepat penyaluran DD ke masing-masing desa, kata Budi, sepanjang APBDes sudah tuntas sebenarnya Pemda kabupaten sudah bisa menyalurkannya. Apalagi semangatnya pemerintah pusat sejak Januari mencairkan DD tersebut untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa melalui program padat karya. ‘’Jadi, kalaupun penyaluran ke desa terhambat itu di LPJ. Kalau Perda, sudah clear semua karena dana desa tahap I sudah disalurkan dari APBN ke APBD, atau RKUN ke RKUD,’’ terangnya.

Ia menjelaskan, Kemenkeu melalui KPPN sudah mecairkan DD tahap I ke NTB sebesar Rp 183,8 miliar lebih untuk tujuh kabupaten. Masingmasing, Lombok Tengah Rp 31 miliar lebih, Lombok Barat Rp 25,6 miliar lebih, Lombok Timur Rp 50,5 miliar lebih.

Selanjutnya, Bima Rp 31,3 miliar lebih, Sumbawa Rp 24,7 miliar lebih, Sumbawa Barat dan Lombok Utara masing-masing Rp 10,5 mil-

Tekan Konsumsi Rokok Dari Hal. 1 ‘’Penanggulangan kemiskinan akan fokus dia. Itu arahnya ke keluarga langsung, program keluarga harapan. Penanggulangan kemiskinan langsung ke keluarga,’’ kata Subhan ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/2).

Masyarakat miskin yang masuk dalam program PKH, kata Subhan, tidak boleh menggunakan bantuan yang diperoleh untuk membeli rokok. Penggunaan uang bantuan yang diperoleh hanya boleh digunakan untuk membeli beras. Bantuan pangan yang diberikan pemerintah saat ini melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bansos Rastra.

Selain itu, dengan menyalurkan Bansos Rastra tepat waktu dan tetap sasaran akan mampu menekan kemiskinan. Pemerintah pusat, kata Subhan, sudah memberikan tenggat waktu penyaluran Bansos Rastra maksimal disalurkan setiap tanggal 25 tiap bulan. Mulai tahun ini, Bansos Rastra diberikan sebanyak 10 kg bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), jumlah penerima rastra di NTB tahun 2018 sebanyak 447.154 KPM. Dengan rincian, Lombok Barat 66.996 KPM, Lombok Tengah 96.375 KPM, Lombok Timur 138.148 KPM, Kabupaten Sumbawa 34.040 KPM, Dompu 19.356 KPM, Kabupaten Bima 39.995 KPM. Selanjutnya, Sumbawa

Barat 10.096 KPM, Kabupaten Lombok Utara 33.755 KPM dan Kota Bima 8.393 KPM. PKH dinilai cukup efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sedang dirancang adanya PKH daerah pada 2019 mendatang. Yakni Gerakan Membangun Bersama Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (Gerbang Berkemas) NTB yang akan diformulasi dengan kekhasan daerah.

Selain ada PKH dari Kementerian Sosial, Pemprov juga akan menyiapkan anggaran untuk PKH daerah dari APBD NTB. PKH daerah ini akan menyasar masyarakat yang tidak masuk dalam PKH nasional. Kemudian penerimanya berasal dari keluarga sangat miskin. Selain itu, ada juga masyarakat miskin yang memang tidak tercover dalam basis data terpadu (BDT).

Dengan pola seperti ini, diyakini penurunan angka kemiskinan di NTB akan tetap berada di atas satu persen. Sehingga kemiskinan akan cepat dientaskan.

Angka kemiskinan di NTB periode Maret - September 2017 turun sebesar 1,02 persen. Angka kemiskinan di NTB saat ini sebesar 15,05 persen. Pada Maret 2017, angka kemiskinan di NTB sebesar 16,07 persen.

Kemudian menurun menjadi 15,05 pada September 2017. (nas)

Ahyar Abduh Ingin Lobar Jadi Daerah Metro Wisata Dari Hal. 1 Ahyar yang tampil bersama H. Mori Hanafi, SE, M.Comm di Pilkada NTB 2018 ini mengemukakan, salah satu fokus program ke depan mereka adalah membangun kawasan wisata desa.

Mengapa demikian? Bagi pria berkacamata ini, karena Lombok Barat adalah salah satu dari kawasan pariwisata andalan NTB yang sudah ada sejak lama. Dan Lombok Barat menurutnya perlu dibangun menjadi kawan metro wisata yang lebih maju dan berkelanjutan. “Itulah pentingnya wisata desa kami prioritaskan,” jelas Cagub dari paket AMAN ini.

Mudahkan Pelayanan Dasar Sementara itu, salah seorang tokoh, Ustad Safwan mengatakan, sosok TGH Ahyar Abduh adalah figur yang mumpuni untuk memimpin Provinsi NTB ke depan. ‘’TGH Ahyar merupakan figur berpengalaman sebagai pemimpin, baik dari sisi pengalaman birokrasi, politik, maupun pemerintahan. Kami rasa beliau berpengalaman dan beliau adalah sosok yang tepat menjadi Gubernur NTB ke depan,’’ katanya.

Ia berharap agar ke depan Ahyar-Mori bisa menjadi pemimpin NTB yang amanah dan memperhatikan nasib rakyat kecil. Perbaikan sejumlah sektor juga diharapkan khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. ‘’Tentu masyarakat berharap agar pemimpin NTB ke depan bisa meningkatkan perekonomian NTB, mensejahterakan masyarakat dan semakin memudahkan pelayanan-pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,’’ tukasnya.

Ahyar-Mori merupakan paslon dengan nomor urut 2 di Pilkada NTB 2018 ini.

Pasangan ini diusung gabungan Parpol antara lain, Partai Gerindra, PDIPerjuangan, PBB, PAN, PPP dan Hanura. TGH Ahyar Abduh merupakan Walikota Mataram untuk dua periode, dan Mori Hanafi sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB. Sebagai Paslon yang mengusung tagline NTB untuk Semua, Ahyar-Mori mengusung sejumlah program pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat dari semua lapisan.

Khususnya, masyarakat dari lapisan yang belum terberdayakan.

Salah satu program Ahyar-Mori adalah membangun ekonomi kreatif pedesaan. ‘’Ini merupakan salah satu program yang kami canangkan bagi masyarakat,’’ ujar Ahyar di akun resminya.

Pembangunan ekonomi kreatif pedesaan dipilih karena motor penggerak perekonomian tersebut tidak bisa hanya bertumpu pada satu titik saja yakni di perkotaan. Terlebih, NTB yang memiliki begitu banyak potensi hasil pertanian unggul yang ada di pedasaan. ‘’Jika hal tersebut mampu diseimbangkan serta dimaksimalkan. Maka, kami percaya bahwa kedepannya tingkat perekonomian yang ada di NTB akan dapat meningkat dengan baik. Sehingga, kehidupan masyarakat maupun para pelaku UKM yang ada di NTB akan bisa semakin sejahtera terlebih bagi masyarakat yang ada di desa,’’ pungkas Ahyar. (tim)

iar dan Rp 9,8 miliar lebih.

DD tahap I itu telha ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hingga menjelang akhir Februari ini. Budi mengatakan jika ada kabupaten yang mempersyaratkan pencairan DD tersebut harus tuntas LPJ 2017 merupakan hal yang benar.

“Karena memang itu perrtanggungjawaban dari desa,” katanya.

Untuk mempercepat penyaluran DD dari kabupaten ke pemerintah desa, ia menyarankan supaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) di masing-masing kabupaten agar intens melakukan pendampingan. Supaya pemerin-

tah desa dapat segera menuntaskan pembuatan LPJ. DD yang diperoleh NTB tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 lalu. Tahun 2018, DD yang diberikan kepada 995 desa pada delapan kabupaten di NTB sebesar Rp 983,1 miliar lebih. Terjadi kenaikan sebesar Rp 118,1 miliar lebih dari tahun 2017 sebesar Rp 865 miliar lebih.

Rincian DD yang diterima delapan kabupaten di NTB, cuma Kabupaten Sumbawa yang turun. Dari Rp 129,3 miliar lebih pada 2017 menjadi Rp 123,9 miliar pada 2018. Sementara itu, untuk tujuh kabupaten lainnya mengalami peningkatan. Seperti Kabupaten Bima,

dari Rp 155,2 miliar pada 2017 meningkat menjadi Rp 156,5 miliar pada 2018. Kabupaten Dompu, dari Rp 61,1 miliar pada a2017 meningkat menjadi Rp 63,1 miliar pada 2018.

Kemudian Lombok Barat, dari Rp 108,7 miliar pada 2017 meningkat menjadi Rp 128,6 miliar pada 2018. Lombok Tengah, dari Rp 118,5 miliar meningkat menjadi Rp 155,4 miliar. Lombok Timur, dari Rp 209,3 miliar menjadi Rp 253,3 miliar pada 2018. Kabupaten Sumbawa Barat, dari Rp 47,7 miliar pada 2017 menjadi Rp 52,3 miliar pada 2018. Serta Lombok Utara, dari Rp 34,8 miliar pada 2017, menjadi Rp 49,8 miliar pada 2018. (nas)

Kemenpar Siapkan Rp 1,5 Miliar Dukung FPT 2018 Dari Hal. 1 Selebihnya support dari daerah sendiri,’’ ujar Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar RI Prof. Dr. Ir. I Gede Pitana, M.Sc, di Mataram, Kamis (22/2).

Ia mengatakan bahwa Kemenpar sudah memasukkan Festival Pesona Tambora menjadi salah satu dari 100 wonderful event yang masuk dalam kalender Kemenpar. Hal ini pula yang membuat pihaknya merasa optimis bisa mendatangkan banyak wisatawan ke Pulau Sumbawa. Apalagi kegiatan ini akan diikuti dan dimeriahkan oleh semua daerah yang ada di Pulau Sumbawa. ‘’Kita lihat news value –nya (nilai beritanya, red) dari kegiatan ini. Dampaknya tentu saja tidak bisa dirasakan secara langsung. Tapi nanti setelah ini diketahui oleh wisatawan, ini bisa dikunjungi oleh banyak orang. Inilah yang kita harapkan,’’ ujarnya.

Setidaknya ada delapan aktivitas kegiatan yang akan meramaikan pelaksanaan FPT 2018 ini. Dimulai dari Tambora Challenge 320 K dengan rute yang dimulai dari Kabupaten Sumbawa Barat dan berakhir di Doro Ncanga, Kabupaten Dompu.

Festival Pesona Tambora 2018 ini akan diselenggarakan pada 9-11 April. Akan diisi

Suasana rapat sinkronisasi kepariwisataan sekaligus peluncuran program kalender wonderful event Pesona Tambora 2018, di Mataram, Kamis (22/2). dengan atraksi paralayang, unggulan seperti kopi tamboseni budaya rakyat termasuk ra, pasar rakyat dan pesta atraksi Barapan Kebo. Pada kuliner khas daerah.

Sementara itu, Kepala Dihari berikutnya akan ada pelepasan peserta Tambora Chal- nas Pariwisata Provinsi NTB lenge 320 K, Barapan Ayam, H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si dan kuliner disajikan di Sum- mengatakan bahwa pihaknya bawa Barat. Ada pula work- optimis bisa mempromosikan shop koreografi di Istana Asi Tambora sebagai salah satu Mbojo yang ada di Kota Bima. destinasi wisata potensial di Selain kegiatan pentas seni Pulau Sumbawa. Semua perdan budaya, dalam Festival siapan juga sudah dilakukan Pesona Tambora 2018 diada- agar pelaksanaan kegiatan itu kan juga trail adventure, sepe- berjalan dengan baik. ‘’Ikon utama kita tentu saja da gunung, memancing, paramotor dan kegiatan lainnya. Tambora. Kita berharap semua Seperti tahun sebelumnya, kegiatan yang kita persiapkan kegiatan ini juga rencananya ini dapat berjalan dengan baik. akan dilakukan pengemba- Sehingga bisa mendatangkan ngan ekonomi kreatif. Penghi- lebih banyak wisatawan ke Pujauan hutan kawasan Gunung lau Sumbawa di masa menTambora, pameran produk datang,’’ harapnya. (lin)

PLN Bangun Kabel Laut 20 KV ke Gili Gede Dari Hal. 1 menggunakan tongkang sederhana yang ditarik oleh sebuah kapal kayu. Untuk menaikan seluruh peralatan, seperti gulungan kabel, trafo dan tiang juga dilakukan secara manual, dengan digotong atau menggunakan gerobak.

“Hal ini membuat proses pengangkutan dan pembangunannya lebih lama. Karena kapal dan peralatannya sederhana, tentu kami harus lebih hatihati. Ombak besar sedikit, tentu menaikkan peralatan ke kapal lebih sulit, bahkan terk-

adang kami harus menunda pengangkutan sampai cuacanya membaik,” kata Mukhtar.

Begitu juga saat tiba di Gili Gede. Seluruh peralatan diangkut dari dermaga menuju lokasi pemasangan menggunakan gerobak, bahkan terkadang harus digotong oleh beberapa petugas. Pasalnya, selain akses jalan yang kecil, di Gili Gede pun tidak terdapat mobil.

“Kami akan menyambungkan 2 kabel sekaligus, satu sebagai cadangan, sehingga jika ada gangguan, penyaluran listrik bisa dialihkan. Selain itu, kalau pertumbuhan beban

tinggi, kami juga tetap bisa penuhi,” terang Mukhtar.

Gili Gede merupakan salah satu pulau yang memiliki potensi, khususnya di bidang perikanan dan pariwisata.

Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan budidaya ikan laut. Beberapa penduduk juga memiliki homestay bagi wisatawan. Saat ini, penduduk Gili Gede menggunakan genset untuk memenuhi kebutuhan listriknya.

Oleh karena itu, kehadiran listrik PLN ini juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat Gili Gede. (bul)

Ali BD Silaturahim dengan Warga Sasak di Pekat Dompu Dari Hal. 1 Pekat dalam penilaian Ali BD merupakan, salah satu wilayah kecamatan di Dompu yang terbilang paling makmur. ‘’Saya sangat senang bertemu, bersilaturahmi,’’ kata Ali Dachlan. Para kepala daerah kata Ali Dachlan harus sering datang mengunjungi warganya. Katanya jangan hanya datang saat Pilkada. Ali Dachlan mengaku sudah sangat sering datang ke Pekat, namun tidak banyak yang tahu. Bagi Ama Elo ini, meski di masa kampanye ini ia mendatangi selururuh warga NTB tidak mau

mengumbar janji-janji yang bersifat politis.

Warga Sasak yang sebagian besar merupakan petani ini pun turut menyampaikan sejumlah harapan kepada Amaq Asrul. Diantaranya soal penanganan pupuk, guru honorer dan masalah lainnya.

Masalah pupuk diakui Amaq Asrul ini menjadi pertanyaan semua warga dan petani yang sudah ditemui mulai dari Bima. Jawaban Ali Dachlan kembali menegaskan, pupuk sebenarnya tidak langka.

Masalah utamanya adalah pada tata niaga pupuk yang belum beres.

Harga pupuk yang diterima petani masih mahal dan kerap tidak sesuai harga eceran tertinggi. Kondisi inilah yang menyebabkan biaya produksi komoditi pertanian menjadi mahal. Tidak mengherankan harga jual komoditi pertanian itu pun menjadi mahal. ‘’Tata niaga yang tidak beres dan itu harus dibereskan,’’ tegasnya.

Pesan Ali BD selanjutnya, agar seluruh putra-putri Sasak terus disekolahkan. Anakanak Sasak harus pintar.

Hendaknya pula memelihara adat istiadat. Seperti tetap menjaga tali persaudaraan antara sesama. (rus)

Ama Elo: Saya Bertindak untuk Rakyat Dari Hal. 1 Ia tegaskan, dirinya seorang yang independen, bebas tidak terikat. Maju menuju NTB 1 lewat jalur rakyat ini ia buktikan tidaklah sulit. Harapannya, semua calon gubernur di Indonesia yang maju dari jalur independen ini bisa memenangkan kontestasi Pilkada 2018.

Menjadi calon independen katanya, itu lepas dari hambatan. Lepas dari kungkungan kekuatan. Inilah yang menjadi dasar pilihannya maju bersama rakyat. Bukan melalui partai. Kebebasan menurut Ali BD adalah dasar utama kemajuan pembangunan. Kebebasan merupakan sisi lain mata uang. Kebebasan itu menghargai perbedaan. Karena tanpa menghargai perbedaan bangsa itu tidak beradab.

Rasulullah SAW pada 1.400 tahun yang silam sudah mengajarkan perbedaan. Islam mengajarkan perbedaan. Bebas dan saling menghargai perbedaan. Hal ini harus tetap terjaga dan terpelihara. Kebebasan politik dan kemerdekaan mengambil sikap tanpa tekanan.

Selanjutnya, menjadi kepa-

la daerah harus punya tanggung jawab dan wewenang. Bupati dan gubernur harus punya ide dan tanggung jawab.

Mandiri dan sendiri gagasannya. Sebagai gubernur independen nantinya, Ali Dachlan ini bertindak dan mengambil kebijakan-kebijakannya untuk rakyat. Bukan untuk golongan, bukan untuk partai politik. Karena ia lahir dari non partai dan non blok.

Bupati Lotim yang tengah cuti kampanye ini menuturkan, saat di Lotim sudah banyak hal yang dilakukan atas nama rakyat. Bupati Independen ini telah membuktikan kerja kerasnya atas nama rakyat dan tidak bangga disebut bupati.

Senada dengan sebelumnya di Bima, masalah pupuk juga kembali ditanyakan oleh masyarakat Dompu. Harga pupuk yang terlalu tinggi dan langka bagaimana cara mengatasinya. Menjawab persoalan pupuk tersebut, Ama Elo menyatakan pupuk sebenarnya tidak langka. Namun karena masalah tata niaganya saja yang belum beres sehingga perlu segera dibereskan.

Masalah klasik lainnya di-

tanyakan adalah pesoalan guru honor. Menjawab persoalan ini, Ali BD menyebut sudah melakukan pengangkatan honorer daerah. Dipersiapkan anggaran dari APBD untuk menggaji para honorer.

Hal ini siap akan dilakukan kembali di tengah keterbatasan jumlah PNS yang terus pensiun.

Lebih khusus bagi masyarkaat Dompu, Gubernur Independen ini menyatakan ada model pembangunan yang berbeda yang dipersiapkan.

Kelebihan Dompu pada komoditi jagung. Pengembangan jagung ini bisa dengan mengundang para investor.

Bangun pabrik pakan diantaranya. Pabrik, kata Ali Daclhan di NTB ini sudah menjadi keharusan. Pasalnya, sudah 72 tahun republik ini merdeka belum pernah ada pabrik skala besar berdiri di NTB. Pabrik pakan yang bahan bakunya dari jagung. ‘’Siapapun berinvestasi harus bangun pabrik. Saat ini banyak gudang besar di NTB tapi gudang barang mentah. Kita hanya gigit jari dengan nilai tukar rendah,’’ katanya. (rus)

Halaman 15

Soal Penjualan Saham PT.DMB

Kejaksaan Heran SKK Harus Tunggu RUPS Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB heran dengan sikap Pemprov NTB soal penagihan piutang hasil penjualan saham PT. DMB (Daerah Maju Bersaing). Pengalaman selama menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk menagih uang negara, tidak perlu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Demikian disampaikan, Plh. Kajati NTB Hendrik Selalau, SH, Kamis (22/2) kemarin. Hendrik memberi gambaran soal sejumlah SKK, salah satunya dari Bank NTB untuk penagihan piutang debitur. ‘’ Tidak ada melalui RUPS. Ketika Bank NTB ingin melimpahkan kewenangan untuk penagihan, ya SKK langsung, ndak ada RUPS RUPS-an,’’ tegas Hendrik saat dikonfirmasi syarat SKK yang harus melalui RUPS. Malah dia mempertanyakan balik. ‘’Adakah aturan yang menyebut sebelum SKK diserahkan harus melalui RUPS,’’ tanyanya.

Dalam konteks kewenangannya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN)katanya, yang dapat mandat melalui SKK Pemda, tugasnya menagih uang negara atau daerah yang tersangkut di pihak lain. Demikian juga dalam kasus uang hasil penjualan saham Rp 408 miliar yang belum diterima pemilik saham, Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat dan Pemkab Sumbawa Besar. Langkah awal yang akan dilakukan jika menerima SKK adalah mengonfirmasi penjual dan pembeli saham, lantas mengidentifikasi keberadaan anggaran tersebut untuk segera ditagih dan dimasukkan ke kas daerah. Paling penting pertanyaan mendasar, posisi uang tersebut. ‘’SKK itu kan untuk meminta tolong kepada jaksa untuk menagih uang yang tertahan di pihak lain. Kecuali uangnya ada, kemudian akan dibagi bagi dengan pemilik saham, itu baru masuk logika RUPS,’’ tegasnya.

Sejak setahun lalu, atau ketika dana ratusan miliar ini tidak jadi polemik, sudah ada keinginan pihaknya untuk melakukan penagihan. Tapi karena tersandung mekanisme, SKK harus disetujui dan ditandatangani langsung Gubernur NTB. Pengalaman ini diungkapkan Hendrik yang juga Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB, sudah jamak dilakukan dalam hubungannya membantu Pemprov NTB dan instansi pemerintah lainnya.

Namun dalam masalah piutang hasil penjualan saham ini, ia melihat lebih kasuistis karena disebut Direktur PT. DMB harus melalui RUPS. Padahal menurutnya, jika ada itikad untuk melibatkan JPN dalam proses penyelesaian, tidak harus melalui proses yang rumit.

Sementara tujuannya sama, untuk memperjelas anggaran Rp 408 miliar yang tertahan di PT Multi Daerah Bersaing (MDB). (ars)

Melanggar Demokrasi Dari Hal. 1 Kamis (22/2) kemarin. Pers diketahui bekerja atas dasar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ada juga UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Menurut Ali Dachlan, mungkin tujuan KPU baik, untuk menolong calon-calon yang tidak mampu bayar iklan.

Akan tetapi, seluruh pasangan calon yang maju pada Pilkada ini menurut Ali BD bukan calon miskin. ‘’Mereka punya uang,’’ katanya. Dari gambaran tersebut, dinilai tidak ada calon miskin. Jika ada calon miskin, maka menjadi tugas KPU memberi subsidi bayarkan iklan di media.

Pencabutan gambar-gambar peserta Pilkada oleh pihak yang menganggap dirinya berwenang sangat jelas tidak sesuai dengan kebebasan. Ketentuan yang ditetapkan KPU sendiri sejak tanggal 15 Februari lalu diumumkan sebagai masa kampanye sampai dengan tanggal 23 Juni mendatang. ‘’Kalau masa kampanye itu tidak boleh masang alat peraga kampanye dan mengajak

orang memilih itu namanya masa tenang. Minggu tenang atau bulan tenang,’’ tegasnya.

Praktik larangan pasang iklan ini sangat jelas bertentangan dengan ketentuan waktu yang dibuat KPU. Bertentangan dengan judul kampanye. ‘’Kampanye apa namanya?

Kampanye kedok (tuli),’’ ujarnya dengan nada kecewa.

Media massa tugasnya adalah mencerdaskan dan mempublikasikan. Media bekerja atas dasar undang-undang.

Sehingga dipasangnya iklan di media agar bisa memberikan kecerdasan kepada para calon pemilih. Tidak cukup memasang gambar di jalanjalan. Pembatasan pemasangan APK ini dikhawatirkan tidak mampu menyampaikan pesan-pesan dari calon kepala daerah yang akan dipilih rakyat.

Pandangannya, tidak semua orang datang ke jalanjalan raya untuk melihat gambar. ‘’Tidak ada orang keluar ke jalan cari-cari gambar. Sehingga kita perlu mempublikasikannya, bukan disembunyikan,’’ pungkasnya. (rus)

Investor Matangkan Rencana Bangun Pelabuhan dan Kilang Minyak Dari Hal. 1 Dan harus diselesaikan secara baik dengan pemilik lahan agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kemudian hari.

Irnadi menjelaskan, dalam pertemuan di Jakarta antara Pemprov NTB, pengelola Global Hub Kayangan dan investor, fokus kepada rencana investasi. Investor yang datang yakni dari Rotterdam yang fokus dengan rencana investasi pembangunan pelabuhan internasional. Kemudian ada perwakilan investor dari Rusia yang akan berinvestasi untuk pembangunan kilang minyak.

Analis Busines Port of Rotterdam International (PoRint) Carlos Zepeda didampingi Konsultan Utama Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Rotterdam Indonesia, Sofie Tolk mengonfirmasikan berbagai kebijakan umum/teknis baik di nasional maupun di daerah. Progres serta rencana-rencana riil pengembangan usaha ke depan selain pembangunan usaha pelabuhan di Global Hub Kayangan.

Sementara itu Advisor President of Inter Rao, Yaroslav yang merupakan investor dari Rusia memaparkan keinginannya untuk berinvestasi di Global Hub Kayangan. Dengan menawarkan tiga program bisnis.

Yakni pembangunan kilang minyak dengan kapasitas

50.000 barel/hari. Kemudian pembangunan pelabuhan internasional untuk kapal ukuran panamax (extra large). Serta pembangunan listrik yang tahap awal 2 x 50 MW untuk selanjutnya dikembangkan hingga 900 MW. Investor Rusia lainnya, Svetlana yang berminat berinvestasi di pembangunan kilang minyak ini memaparkan kesiapannya untuk merealisasikan investasinya. Investor Rusia ini akan bekerjasama dengan investor dari Cina.

Terkait sumber minyak mentahnya, Svetlana menyebutkan dari Iran, Iraq dan Rusia yang sudah memiliki kesepakatan bisnis.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si yang mewakili Pemprov NTB dalam pertemuan tersebut memaparkan secara detail dan komprehensif berbagai konsep pembangunan Global Hub Kayangan mengenai progres serta prospek di masa datang.

Serta meminta investor untuk segera berkunjung ke Lombok untuk melihat dari dekat lokasi pembangunan Global Hub Bandar Kayangan.

Rencananya, tim dari beberapa investor tersebut akan berkunjung ke Lombok pada 25 - 28 Februari 2018 untuk inspeksi lokasi Global Hub Bandar Kayangan dan lokasi KEK Mandalika. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 23 Februari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dinilai Minim, Pengawasan Proyek di KSB Taliwang (Suara NTB) Ketua Komisi III DPRD Sumbawa Barat, Dinata Putrawan, ST, menilai banyaknya program fisik yang rampung tidak tepat waktu terjadi karena masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait. Seperti jembatan Desa Seran, Kecamatan Seteluk dengan anggaran yang dikucurkan sekitar Rp 1,8 miliar dan peningkatakan jalan Kabupaten Desa Seminar SalitBatu Melik yang rampung di masa perpanjangan waktu. “Meskipun kedua proyek dengan nilai miliaran rupiah tersebut rampung, tapi proses rampungya dengan tambahan waktu. Hal ini sangat kami disayangkan dan jangan sampai terulang kembali di tahun 2018. Karena jika masalah ini tidak dicari jalan

terbaik masyarakatlah yang menerima dampak dari lambanya pekerjaan ini,� ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (22/2).

Dikatakannya, menyikapi masalah ini terulang kembali, seharusnya dinas yang menjadi mitra komisi III harus bisa mempercepat proses peren-

canaan. Misalnya, jika ada proyek yang akan dilaksanakan di tahun 2019, di tahun 2018 juga sudah mulai direncanakan secara detail. Sehingga ketika pelaksanaan program bisa langsung dikerjakan dengan estimasi anggaran yang sudah dihitung terlebih dahulu. (ils)