Edisi Sabtu, 10 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

SABTU, 10 MARET 2018

16 HALAMAN NOMOR 09 TAHUN KE 14

SUARA NTB

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Pemimpin Harus Adil MENJADI pemimpin itu harus adil. Adil dalam semua hal. Adil dalam mengambil keputusan.

Pemimpin yang tidak biasa adil, lebih baik tidak usah menjadi pemimpin. Pedoman dalam Agama Islam jelas mengatur bagaimana seorang pemimpin harus bertindak atas dasar keadilan.

Hal ini disampaikan Amaq Asrul, Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok saat silaturahim dan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Dusun Sukaria, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.

Amaq Asrul yang juga kerap disapa Tuan Guru Tekes ini mengutip salah satu Firman Allah SWT Bersambung ke hal 15

Ali BD di Mata Ulama

TGH. Bahruddin:

Ali BD Keturunan TGH. Umar PENGASUH Pondok Pesantren Addinul Qoyyim Gunung Sari Lombok Barat, TGH. Bahruddin mengaku mengenal Ali BD sejak berkunjung ke Pancor Lombok Timur. Tuan guru ini mengaku kenal dengan orang tua Ali BD. Dikutip dalam buku H. Ali BD di mata ulama dan sahabat karya TGH Abdul Latief HR, Tuan Guru Bahruddin menuturkan pernah bertemu Ali BD saat berada di Makkah al Mukarramah. Saat ini samasama sedang menunaikan ibadah umrah.

Bersambung ke hal 15

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

(Suara NTB/rus)

SILATURAHMI - Calon Gubernur NTB, H.Ali BD bersilaturahmi dengan warga Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.

TO K O H Kritik Program Pusat

NTB akan Jadi Pusat Ekonomi Dunia

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan dua catatan terkait dengan pelaksanaan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dan Drs. H. M. Jusuf Kalla (Jokowi –JK). Dua catatan itu diberikan Tuan Guru Bajang (TGB) – sapaan akrab gubernur saat menjadi penanggap pada acara diskusi Capaian Tiga Tahun Kepemimpinan Jokowi – JK di Kampus Universitas Mataram, Jumat (9/3) siang.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R Investasi Belum Merata INVESTASI yang masuk pada suatu daerah dinilai berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Namun, investasi yang masuk di NTB dinilai masih terjadi disparitas, baik secara spasial maupun sektoral.

Untuk mendongkrak penurunan angka kemiskinan, pemerintah baik pusat dan daerah perlu mendorong investasi di sektor primer, yakni pertanian, perikanan dan kelautan.

Pasalnya, mayoritas penduduk miskin berada di sektorsektor tersebut.

Hal tersebut dikatakan Pemerhati Ekonomi Bersambung ke hal 15

Pemerintah Dukung Pembangunan Global Hub Kayangan

Firmansyah

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat berkomitmen mendukung pembangunan megaproyek Global Hub Kayangan, Lombok Utara. Megaproyek Global Hub Kayangan merupakan salah satu dari tiga kawasan yang menjadi atensi pemerintah pusat.

Hal tersebut dikatakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko pada acara diskusi Capaian Tiga Tahun Kepemimpinan Jokowi – JK di Kmapus Universitas Mataram, Jumat (9/3) siang. Moeldoko mengatakan, dengan pembangunan Global Hub Kayangan, maka NTB akan menjadi pusat ekonomi dunia. ‘’NTB akan menjadi pusat ekonomi dunia dengan adanya Global Hub di kawasan timur selain Makassar,’’ ujarnya.

Ia mengatakan, ada tiga pengembangan kawasan di NTB yang menjadi prioritas. Yakni pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) dan Global Hub Kayangan.

Ia mengatakan, dulunya pembangunan di Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Namun, sekarang di bawah kepemimpinan Jokowi – JK, pembangunan dilakukan dari daerah pinggiran.

Sehingga, sekarang ini pemerintah banyak membangun infrastruktur, seperti di Papua. ‘’Memang ada penentuan beberapa KEK dan pengembangan kawasankawasan industri yang lain. Diantaranya memang NTB ini menjadi sasaran. Sekali lagi itu dikaitkan dengan daya dukung,’’ terangnya.

(Suara NTB/nas)

SWAFOTO - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko didampingi Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi berswafoto usai diskusi Capaian Tiga Tahun Kepemimpinan Jokowi – JK di Kampus Universitas Mataram, Jumat (9/3).

Mantan Panglima TNI ini mengatakan, pembangunan tiga kawasan itu tidak mungkin dapat dilakukan sekaligus. Karena akan melihat kapasitas infrastruktur dan lainnya. Sehingga, dalam proses pembangunannya ada tahapantahapan yang dilalui. “Jadi ndak

bisa membangun kawasan langsung, tapi ada tahapan-tahapan. Dan itu disesuaikan dengan kemampuan APBN kita,” kata Moeldoko ketika dikonfirmasi usai kegiatan tersebut.

Seperti diketahui, pembangunan Global Hub Kayangan merupakan business to business. Kerjasama pem-

bangunan Global Hub Kayangan ini dilakukan melalui pola P4 (people, public, private, partnership). Artinya, masyarakat pemilik tanah, melalui pembentukan koperasi, akan memiliki 10 persen saham dari perusahaan Bandar Kayangan International.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Rohmi: Kebersihan Destinasi Bupati Sampaikan Terimakasih Atas Wisata Harus Diperhatikan Bantu Korban Banjir Dompu

KEMAJUAN pembangunan pariwisata NTB dalam 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi atau biasa disapa TGB (Tuan Guru Bajang) telah menjadikan pariwisata NTB mengalami lompatan kemajuan. Angka kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun terus meningkat signifikan.

Berdasarkan data di Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, tahun 2017 saja angka kunjungan wisatawan sudah mencapai3.508.903. Dengan rincian, 1.430.249 wisatawan mancanegara (Wisman) dan 2.078.654 wisatawan nusantara (Wisnus).

Bersambung ke hal 15

Nama Masyarakat Dompu

(Suara NTB/ula)

EVALUASI - Bupati Dompu saat pimpin rapat evaluasi penanganan bencana banjir.

Dompu (Suara NTB) Banjir bandang yang melanda Kabupaten Dompu telah membangkitkan rasa soliditas dan kegotong royongan masyarakat NTB untuk ikut membantu. Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin merasa bersyukur dan menyampaikan terimakasihnya atas nama masyarakat Dompu. Di masa transisi pasca tanggap darurat, bupati memerintahkan untuk memastikan stok pangan warga korban banjir aman.

Hal itu disampaikan secara khusus oleh Bupati Dompu, kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (9/3) kemarin. ‘’Banjir bandang yang melanda Dompu membangkitkan rasa soliditas dan kegotong royongan masyarakat NTB. Berbagai bantuan dari masayarakat

(Suara NTB/ula)

CEK POSKO - Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin saat mengecek posko banjir di simpang Potu dan kesediaan logistik untuk korban banjir bandang. dan pemerintah, mulai dari Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan pe-

merintah provinsi kita terima sejak banjir terjadi.

Bersambung ke hal 15

Calon Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama pendukungnya bersih bersih di Pantai Ampenan

SUARA NTB Sabtu, 10 Maret 2018

Perlu Dukungan Warga SELAIN kelurahan Bintaro, Selagalas, dan Mayura, kelurahan Pejanggik juga mendapatkan lurah baru menggantikan lurah sebelumnya. Sebagai lurah Pejanggik yang baru, Rahmat Fakhrurrozi, mengaku siap bekerja melayani masyarakat Pejanggik. “Kita akan tetap melanjutkan apa yang sudah diprogramkan sebelumnya, karena kinerjanya sudah bagus,” terangnya saat ditemui Suara NTB, Jumat (9/3).

Rahmat, panggilan akrabnya, menambahkan meski sempat terjadi keko(Suara NTB/uul) songan posisi lurah selaRahmat Fakhrurrozi ma beberapa bulan, tidak menjadi kendala aparatur kelurahan dalam melayani masyarakat. “Alhamdulillah dari hasil pengamatan saya beberapa minggu di sini kinerjanya bagus dan itu yang akan kita pertahankan,” ujarnya. Program-program yang memang sudah direncanakn sebelumnya dan bagus, akan dipertahankan dan ditingkatkan.

“Makanya saya butuh kerjasama dari semua elemen yang terkait agar bisa bekerja maksimal,” tambahnya. Dirinya juga langsung berkoordinasi dengan para kepala lingkungan untuk mengetahui keadaan wilayah. “Yang menjadi prioritas sekarang adalah masalah kebersihan dan keamanan,” sebutnya. Rahmat menjelaskan selama ini wilayah Pejanggik dikenal sebagai wilayah dengan kondisi lingkungan yang cukup bersih, sehingga perlu dipertahankan.

“TPS-TPS yang ada di sini tetap akan kita pantau agar lingkungan tetap bersih,” tukasnya. Keamanan juga menjadi prioritas agar masyarakat merasa aman. Tapi yang pasti, Rahmat akan melanjutkan apa yang sudah dirasa baik dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Apalagi jika ada program dari pemerintah kota, dirinya akan mendukung dengan sebaik-baiknya.

“Kita akan tetap mendukung program pemerintah kota yang ada disini, biar berjalan dengan baik,” kata Rahmat.

Ia berharap dukungan dari semua pihak dalam membantu dirinya melaksanakan program kerja. (uul)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemkot Mataram Terancam Defisit Pegawai Negeri

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bakal mengalami defisit pegawai negeri. Pasalnya, 187 pegawai fungsional umum dan guru bakal memasuki masa pensiun. Di sisi lain, formasi kebutuhan CPNS belum ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Ahmad Mujahiddin, Jumat (9/3) menyampaikan, dari Januari hingga Desember mendatang total 187 pegawai fungsional umum dan guru akan pen-

siun. Dari total tersebut 70 persen merupakan guru.

“Sekarang ini puncaknya adalah guru. Ini akibat pengangkatan sebelumnya. Tahun 2018 2019 banyak yang pensiun,” kata Muja. Dia mengakui akan terjadi defisit terhadap jumlah pegawai. Akan tetapi, Pemkot

telah mengusulkan ke Pemerintah Pusat sebanyak 250 formasi calon pegawai negeri sipil.

Formasi itu diprioritaskan atau 60 persen tenaga pendidik dan masing - masing 20 persen tenaga medis dan tenaga infrastruktur. Namun, Muja tidak mengetahui kuota akan

disetujui. Itu merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

“Kalau itu (kouta) kita belum tahu. Itu nanti kebijakan dari Pemerintah Pusat,” jawabnya.

Pemberian formasi ini pun, Pemerintah Pusat mempertimbangkan kondisi anggaran.

Sebab, belanja pegawai harus di bawah 50 persen. Ditambahkan Muja, setelah kuota diberikan oleh Pemerintah Pusat, nantinya akan ada pembatasan. Pembatasan ini berkaitan dengan formasi

yang menjadi skala prioritas.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengklasifikasikan kebutuhan pegawai baru kemudian diketahui apakah perlu diganti atau tidak. Kekosongan pegawai harus diantisipasi terutama guru. Sekolah harus secara mengoptimalisasikan guru kontrak yang sumber penggajiannya melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). “Kalau jabatan fungsional bisa diambil alih oleh jabatan satu tingkat diatasnya,” demikian kata Muja. (cem)

Masyarakat Ikut Berperan (Suara NTB/cem)

PEMULUNG - Seorang pemulung tampak sedang mengais sampah di kontainer belakang Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD), Kelurahan Mataram Barat, kecamatan Mataram, Jumat (9/3). Sampah jenis botol dan kardus dikumpulkan, kemudian dipisah dan dimasukkan dalam wadah tersendiri. Selanjutnya pemulung ini menjual sampah ke pengepul.

Pengangguran Bertambah Disinyalir Faktor Urbanisasi Mataram (Suara NTB) Bertambahnya angka pengangguran di Kota Mataram disinyalir akibat faktor urbanisasi yang begitu masif terjadi di Ibukota Provinsi NTB ini.

Mereka memiliki pandangan bahwa Kota Mataram sebagai daerah yang menjanjikan bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito, Jumat (9/3) mengatakan, angka pengangguran bisa bertambah karena pendatang dari luar Kota Mataram. “Mungkin bukan warga kota saja. Bisa jadi ini bertambah karena orang datang dari

luar,” kata Sekda.

Bagaimanapun peningkatan angka pengangguran terjadi, Pemkot Mataram tetap berupaya menekan persoalan sosial tersebut. Terutama pengangguran terdidik yang tidak terserap dunia kerja. Salah satunya diupayakan pemerintah kata Eko, dengan menyerap sebanyak - banyaknya investasi di Kota Mataram.

Ia meyakini peningkatan investasi memiliki peluang terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. “Makanya kita usahakan supaya investasi ini terus bertambah,” ujarnya. Namun demikinan, rencana peningkatan investasi terkendala akibat pe-

Pengelolaan Keuangan Pemkot Mataram akan Diaudit Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, akan memeriksa pengadaan aset baik bergerak dan tidak bergerak yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Selama 40 hari, mulai 5 Februari hingga Maret, auditor negara ini melakukan audit pendahuluan terhadap pengelolaan keuangan Kota Mataram tahun 2017.

Akan tetapi kata Kepala BKD, Drs. H.M. Syakirin Hukmi, Sabtu (10/3) hari ini, BPK kembali ingin memeriksa secara keseluruhan aset yang dikelola. Aset ini yang diperiksa secara independen itu untuk pengadaan tahun 2017

(Suara NTB/cem)

AKAN DIAUDIT - Salah satu kendaraan dinas (Randis) yang merupakan pengadaan tahun 2017 akan diperiksa. BPK ingin mengecek bukti fisik pengadaan aset bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Mataram. lalu. “Besok (hari ini,red) aset yang dikelola BKD mau di-

Anggaran Pembangunan Jalan di Ampenan Terancam Hangus Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sedang mengebut proses pembebasan lahan di Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan. Jika dalam waktu dekat tidak selesai, bantuan pembangunan jalan terancam hangus. “ Kita mengejar itu. Balai Jalan mau segera melakukan tender. Kalau tidak selesai, uangnya hangus,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi dikonfirmasi, Jumat (9/3). Pembebasan lahan ini menurut Syakirin, lumayan

berat. Pembangunan jalan oleh Balai Jalan Nasional (BJN) berimbas terhadap bangunan milik warga.

Dia mencatat, sedikitnya 41 kepala keluarga yang terkena dampak dengan permasalahan kompleks. Saat ini, 30 kepala keluarga yang sepakat lahannya dibebaskan. “Tinggal 11 KK yang belum,” sebutnya.

Rumitnya persoalan pembebasan lahan tersebut, Syakirin meminta bantuan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melengkapi dokumen milik masyarakat. Berapa pun

rubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Padahal kata Eko, sejumlah investor menunggu perubahan tersebut.

Data sebelumnya, pengangguran di Kota Mataram mengalami peningkatan menjadi 12 ribu jiwa dari total sebelumnya 7.375 jiwa. Tingginya angka pengangguran ini disebabkan lulusan perguruan tinggi, sekolah menengah atas dan kejuruan yang tidak terserap di dunia kerja.

Eko menambahkan, alternatif lain yang bisa dilakukan menekan pengangguran melalui job fair. Terdapat 27 perusahaan

biaya pembebasan lahan yang disepakati berdasarkan penilaian tim apraisal akan dibayar oleh pemerintah.

Tinggal masyarakat melengkapi dokumen berupa sertifikat dan sporadik yang nantinya akan diserahkan ke Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. “Prosesnya kalau keluar peta bidang baru dilakukan penilaian kemudian nego harga,” terang dia. Diakui Syakirin, pembebasan lahan di Kelurahan Banjar ditargetkan rampung awal Maret ini.

Sejumlah kendala dihadapi mengakibatkan rencana molor

hingga saat ini.

Soal pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan nelayan, Syakirin mengaku pihaknya masih konsentrasi terhadap pembebasan lahan di Kelurahan Banjar. Sebab, pembebasan lahan perumahan nelayan tidak terlalu rumit.

Artinya, lahan yang sudah ada tinggal dibayar.

Karena, Pemkot telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 miliar. “Kalau ini kan ndak terlalu rumit. Jadi staf saya minta fokus urus yang ini dulu,” demikian kata Syakirin. (cem)

periksa. Kami melayani apa yang mau diperiksa,” katanya.

Pemkot Mataram tidak pernah berkomunikasi apapun terkait audit ini. Pihaknya kata Syakirin, sebatas melayani kebutuhan data yang dicari. Detail pemeriksaan fisik aset tidak diketahui.

Karena, itu jadi kewenangan lembaga auditor negara tersebut. “Kita tidak tahu apa alasan BPK,” ucapnya.

Terhadap laporan keuangan lanjutnya, hanya bersifat administrasi saja. Dokumen pelaporan keuangan tahun 2017 dari masing - masing SKPD telah diserahkan.

Secara keseluruhan laporan keuangan sudah diselesaikan.

Disampaikan, setelah pemeriksaan pendahuluan. BPK akan kembali melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah selama 30 hari. “Biasanya akan serempak masuk ke kabupaten/kota se - NTB melakukan audit,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

NONGKRONG - Sejumlah warga usia produktif tengah asyik nongkrong di warung di Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang, Jumat (9/3). Pengangguran di Kota Mataram merupakan warga usia produktif dengan lulusan perguruan tinggi dan SMA/SMK. dengan total tenaga kerja dibutuhkan 1.327 orang. Artinya, ini

bisa menekan angka pengangguran sekitar 30 persen. (cem)

Jaringan Terganggu

Pencetakan KTP Elektronik Tertunda Mataram (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram harus menunda pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, karena jaringan terganggu. Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Chaerul Anwar mengaku, beberapa hari ini terjadi gangguan listrik dan jaringan, sehingga menghambat proses pencetakan KTP elektronik mencapai 100 keping.

Di samping itu, secara keseluruhan pelayanan di administrasi kependudukan terganggu.

“Ada perbaikan box listrik oleh petuga PLN. Siang hari baru bisa berjalan normal,” kata Chaerul, Jumat (9/3). Chaerul di dampingi Kepala Bidang

(Suara NTB/dok)

APLIKASI PARTNeR (Partisipasi Rakyat Terhadap Pembentukan Regulasi) yang diluncurkan oleh Bagian Hukum Setda Kota Mataram menuai apresiasi positif. Khususnya dari kalangan Bapperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kota Mataram. ‘’Kita apresiasi peluncuran aplikasi PARTNeR ini,’’ kata Wakil Ketua Bapperda DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (9/3).

Di mana dalam penyusunan Raperda ada klausul yang memuat hara(Suara NTB/fit) Lalu Suriadi pan untuk komponen masyarakat bisa berpartisipasi. Termasuk di dalamnya kalangan akademisi maupun eksekutif. ‘’Jadi kita harapkan semua komponen masyarakat turut berkontribusi dalam sistem inovasi daerah,’’ ujarnya. Suriadi menilai, diluncurkannya aplikasi PARTNeR ini dalam rangka e-government.

Dewan dalam hal ini, terlebih Bapperda akan terus melakukan pengawasan sejauh mana efektivitas aplikasi ini. Politisi PAN ini berharap, Pemkot Mataram tidak sebatas meluncurkan aplikasi tanpa jelas juntrungannya. Namun demikian, Suriadi yakin semua Pemda juga sedang gencar-gencarnya melakukan inovasi daerah. ‘’Nah, aplikasi ini adalah menjadi salah satu bagian dari sistem inovasi daerah, itu yang kita syukuri,’’ imbuhnya.

Bahkan, lanjut Wakil Ketua Pansus Sistem Inovasi Daerah, daerah lain yang belum mempunyai Perda Sistem Inovasi Daerah Seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Badung, Bali, justru sudah lebih dulu melaksanakan inovasi daerah. Kota Mataram diharapkan bisa seperti kota-kota tersebut. Suriadi tidak menampik bahwa tidak semua masyarakat Kota Mataram melek teknologi sehingga bisa mengakses aplikasi ini. ‘’Inikan tahap awal daripada tidak sama sekali,’’ pungkasnya. Akan tetapi memang, yang diharapkan ikut berpartisipasi memberikan kritik, saran maupun masukkan adalah masyarakat yang memang punya kompetensi terhadap persoalan tersebut. Semangat dari peluncuran aplikasi ini adalah bagaimana masyarakat juga terlibat dalam penyusunan Perda. ‘’Ketimbang ndak ada aplikasi ini, masyarakat kan ndak tahu ada perda,’’ tukasnya.

Dengan aplikasi ini diharapkan masyarakat benar-benar ikut berperan. Yang menjadi catatan Bapperda ke depan bahwa pengajuan Perda harus berbarengan dengan aturan teknis. Suriadi mengingatkan Bagian Hukum tidak setengah-setengah dalam mengelola aplikasi ini. Dan, aplikasi ini tentu harus disosialisasikan secara luas. Masyarat diminta tidak cuek. Paling tidak ada peran masyarakat untuk turut terlibat dalam penyusunan Raperda. Supaya, masyarakat tidak mengkritisi perda setelah perda bersangkutan disahkan. (fit)

Chaerul Anwar

Data dan Kependudukan, H. Hasmin menyampaikan, hasil konsolidasi data kependudukan pada Februari terjadi penambahan warga Kota Mataram yang belum merekam KTP elektronik. Totalnya mencapai 4,2 persen atau 13.280 jiwa. Jumlah ini seiring dengan penambahan usia penduduk yang wajib memiliki KTP. Untuk mengejar target perekaman ini, pihaknya jemput bola turun ke sekolah sekolah dan kelurahan. “Rencana kita mau turun ke Kelurahan Bertais,” ucapnya. Hasmin menjelaskan, kondisi peralatan pencetakan KTP dimiliki. Tahun ini, sedang diajukan penambahan satu server.

Server yang ada saat ini pengadaan tahun 2012, sehingga server baru dapat memback up server yang telah ada.

Selain itu, alat pencetak KTP dari lima unit, tiga telah rusak. Dan, ini akan diganti agar memaksimalkan pencetakan KTP. “Sehari itu kita bisa cetak 100 - 200 keping. Kalau sudah tembus 300 keping itu sudah kita paksakan printernya bekerja,” paparnya.

Data penduduk Kota Mataram yang wajib memiliki KTP elektronik 316.529 jiwa. Yang telah mereka cetak KTP-nya 303.249 jiwa. Hasmin menambahkan, capaian perekaman Kota Mataram 95,80 persen lebih tinggi dari capaian nasional. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 10 Maret 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Perusahaan Wajib Akomodir Penyandang Disabilitas Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disakertrans) Provinsi NTB akan mengawasi perusahaan, sekaligus meminta kewajibannya memberikan ruang bekerja yang sama kepada para penyandang disabilitas. Dinas Naketrans Provinsi NTB, beserta dinas yang membidangi Nakertrans di kabupaten kota akan turun melakukan pemantauan, sekaligus pembinaan kepada perusahaan-perusahaan.

H. Wildan

Ada 60 ribuan penyandang disabilitas di NTB. Terbanyak di Kabupaten Lombok Timur. Para penyandang disabilitas ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 telah memberikan perlindungan dan pengakuan

yang sama dengan orang normal pada umumnya.

“Undang-undang ini mengatur, setiap aktivitas atau lembaga, atau perusahaan, harus menampung penyandang difabel sebanyak 1 persen dari jumlah karyawan yang dipekerjakan. Ini yang akan

turun diawasi oleh bidang pengawasan,” kata Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan.

Baik organisasi, maupun pemerintah juga tak boleh mengabaikan. Undang-undang tersebut harus dijalankan. Jika tidak, tentunya ada sanksi hu-

kum, sesuai yang diatur juga oleh perundang-undangan.

Dalam sebuah forum khusus untuk penyandang disabilitas, pemerintah menerima banyak keluhan dari para penyandang difabel ini. Informasi yang diterima langsung, para penyandang disabilitas tidak diberikan kesempatan yang sama seperti orang normal lainnya, karena pertimbangan kemampuan yang pastinya berbeda.

Dikhawatirkan juga oleh perusahaan, penyandang disabilitas ini akan lebih berisi-

ko terhadap kecelakaan kerja.

H. Wildan menegaskan tidak bisa demikian. Soal risiko kecelakaan kerja ini, ancamannya akan sama baik yang difabel maupun yang normal.

Tinggal sejauh mana implementasi perusahaan terhadap Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3).

Sejak 12 Januri hingga 12 Februari, peringatan bulan K3 berlangsung. Momen tersebut, kata H. Wildan untuk mengingatkan arti pentingnya K3 di setiap perusahaan. Sehingga tak memunculkan ancaman

bagi siapapun pekerja.

Kepala dinas lebih jauh menjelaskan soal penyandang difabel. Bahwa semua pihak harus memperhatikannya.

Media di dalamya termasuk memiliki peran penting untuk mendukung pemerintah melakukan pengawasan.

“Tidak boleh ada diskriminasi. Itu hal yang tidak baik dan melanggar undang-undang. Ada sanksinya. Tetapi sebelum sanksi itu dikenakan ke perusahaan, kita lakukan pengawasan dan pembinaan,” demikian H. Wildan. (bul)

(Suara NTB/dok)

Pondok Perasi Diharapkan Jadi Pusat Kuliner ’’Seafood’’ Mataram (Suara NTB) Pantai Pondok Perasi merupakan salah satu pantai yang ada di Kota Mataram. Meskipun bukan merupakan destinasi wisata, namun pantai ini disebut memiliki potensi sebagai pusat kuliner seafood (sari laut). Sebab sebagian besar warga di dekat pantai ini bekerja sebagai nelayan.

“Saya berharap Pantai Pondok Perasi bisa seramai Pantai Ampenan. Jadi kita bisa jual sajian ikan dan sajian seafood lainnya,” kata warga Ampenan, Hamidah, Jumat (9/3).

Ia mengatakan bahwa potensi Pantai Pondok Perasi sebagai pusat sajian seafood memang cukup baik. Namun melihat kondisi pantai yang tidak bersih dan bangunan yang tidak beraturan, ia merasa masih belum bisa mendatangkan wisatawan. Sebab kondisi Pondok Perasi saat ini terkesan kumuh.

“Mungkin kalau ditata bisa seperti Pantai Ampenan. Jadi di pinggir-pinggir ini orang-orang bisa jualan ikan bakar,” ujarnya.

Ia bersama warga lainnya siap menjual aneka hidangan seafood segar apabila banyak wisatawan yang datang. Apalagi pantai ini letaknya tidak jauh dari Pantai Ampenan. Sehingga wisatawan yang berkunjung ke Kota Tua Ampenan juga bisa menikmati aneka hidangan seafood di Pondok Perasi.

“Selama ini kan belum ada penataan. Kalau dari saya sendiri sih besar harapan saya bisa berjualan dan menjadikan pantai ini sebagai pusat kuliner,” harapnya.

Di pantai ini memang banyak nelayan yang menangkap ikan. Sehingga para pedagang nantinya tidak perlu mencari ikan jauh-jauh. Wisatawan juga bisa menikmati aneka hidangan seafood segar yang baru ditangkap.

“Bisa kasih keuntungan juga bagi nelayan. Jadinya mereka tidak perlu keluar ongkos untuk jualan ikan,” ujarnya.

Ia berharap Pemda mau membantu penataan Pantai Pondok Perasi. Sehingga bisa menjadi lebih indah dibandingkan saat ini. Sebab saat ini keadaan pantai belum rapi.

Masih banyaknya bangunan di pinggir pantai. Hal ini tentu saja akan mengurangi keindahan pantai.

“Semoga pemerintah mau bantu penataan. Jadinya kita bisa memanfaatkannya untuk berjualan dan bisa datangkan banyak wisatawan. Ini harapan kami,” ujarnya. (lin)

Lagi, Pengemudi Taksi Konvensional dan ”Online” Bersitegang di Senggigi Mataram (Suara NTB) Instabilitas sosial di pusat pariwisata di Senggigi, Lombok Barat meningkat.

Pengemudi taksi dengan layanan daring/online dan konvensional bagaikan tikus dan kucing, saling intip dan bersitegang.

Jumat (9/3) kemarin, pengemudi taksi konvensional yang tergabung dalam Koperasi Jasa Wisata Senggigi bersitegang dengan pengemudi taksi online. Kronologis persoalan diceritakan Ketua (Suara NTB/dok) Koperasi, H. Nasruddin.

H. Nasrun Awalnya, anggota koperasi memantau aktivitas pengemudi taksi online di seputar Senggigi. Maklum, kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang tidak diperkenankan taksi online masuk, kecuali sebatas mengantar penumpang. Pembatasan yang sama juga dilakukan di Bangsal, Lombok Utara. Lembar, Lombok Barat, dan sekitar bandara di Lombok Tengah.

Dipantau melalui aplikasi, terdeksi salah satu kendaraan yang diduga taksi online beroperasi. Ia mengangkut penunpang di salah di Kebun Vila, Senggigi. Karena adanya pembatasan operasional taksi online, penertiban dilakukan langsung.

“Driver taksi online ini ribut dan mengeluarkan senjata.

Ia mengancam anggota koperasi yang merazianya. Ia menyebut dirinya polisi. Bagaimana ndak kabur orang-orang ini,” kata H. Nasruddin kepada Suara NTB. Dengan kejadian ini, instabilitas sosial di Kawasan Senggigi meningkat. Seharusnya, ketika telah ada pengecualian bahwa taksi online tak boleh beroperasi di kawasan-kawasan tertentu, mestinya ditaati. Keberadaan taksi online di Senggigi menurutnya benar-benar telah mematikan keberadaan taksi konvensional yang dikelola oleh masyarakat setempat.

“Anggota kami di sini benar-benar terpuruk pendapatannya. Setelah adanya taksi online. Persoalannya, karena kesepakatan tidak diindahkan oleh taksi online ini,” imbuhnya.

Operasional taksi online di Senggigi pada dasarnya tak diberatkan. Selama taksi online mematuhi ketentuan yang diatur oleh PM 108 tahun 2017. Terkait kewajiban yang sama seperti yang diberlaukan pada taksi konvensional.

“Hanya Uber yang sudah memenuhi ketentuan. Dan anggota kami tidak keberatan kalaupun anggota Uber yang masuk. Karena kewajiban sama sudah dilaksanakan,” kata H. Nasrun.

Karena itu, yang diharapkan adalah solusi dari pemerintah. Bagaimana stabilitas sosial di Senggigi tetap terjaga. Ditempat terpisah, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB, Antonius Zaremba Mustafa Kamal mengatakan ia telah menerima laporan tersebut. Hanya saja, belum ditentukan sikap organisasi, karena harus menunggu bukti-bukti yang kuat untuk melaporkan kasus tersebut.

Instabilitas sosial ini juga menjadi perhatian. Dalam waktu dekat ini, Organda akan melakukan pertemuan dengan Presiden untuk membahas solusinya. Sebelumnya, Organda menyuarakan agar Kemenhub memblokir aplikasi layanan taksi online, bila pengusahanya tak mematuhi kebijakan pemerintah.

“Ini yang akan kami sampaikan kepada Presiden untuk menekan instabilitas sosial di masyarakat dalam jangka panjang,” demikian Antonius Zaremba. (bul)

Mandiri Ekspansi Bisnis ke Mandalika

(Suara NTB/bul)

RESMIKAN - Jajaran Manajemen Bank Mandiri, bersama pimpinan BI NTB dan perwakilan OJK NTB meresmikan pemanfaatan rumah mandiri Lombok untuk karyawan Bank Mandiri.

Rumah Dinas Karyawan Bank Mandiri Resmi Dimanfaatkan Mataram (Suara NTB) Bank Mandiri menyulap lahan yang menjadi asetnya di Jalan Langko Mataram, persis di samping Kantor Perum Bulog Divre NTB menjadi komplek perumahan mewah.

Pembangunannya telah tuntas, sekaligus telah resmi dimanfaatkan.

Peresmian rumah dinas Griya Mandiri Lombok dilakukan Jumat (9/3) kemarin. Jajaran dari Mandiri pusat, Direktur Operations, Ogi Prastomiyono. Dari Region XI Bali Nusra, Regional Operations Head, Harsono Rudi Finandi, dan Area Head Mandiri Mataram, Gunawan Edi Sasongko beserta jajaran hadir langsung.

Turut serta hadir, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Mataram, Achris Sarwani, Hj. Aprillah, HS juga mewakili Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, serta stakeholdernya. Pendayagunaan aset-aset ini dilakukan oleh Mandiri dalam rangka efisiensi.

Sebanyak 14 rumah mewah lantai dua untuk karyawan Mandiri telah berdiri megah di komplek perumahan di Jalan Langko. Ada sekitar 6 are tanah yang dimanfaatkan khusus untuk membangun perumahan berarsitektur minimalis modern ini.

Di muka komplek, ada layanan drive thru Mandiri. Dengan warna dominan krem, dibalut warna karamel, komplek ini telah siap

huni. Fasilitas pendukungnya, taman bermain juga tinggal dimanfaatkan. Rumah yang dihuni 18 pegawai utama Bank Mandiri Mataram ini diawasi khusus oleh petugas yang disiagakan di sana.

Ogi Prastomiyono menegaskan, kantor pusat mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan tanah dan bangunan yang menjadi asetnya. Disatu sisi, Mandiri memiliki aset yang tidak sedikit. Namun tak dimanfaatkan optimal. Disatu sisi, Mandiri setiap tahun mengeluarkan anggaran yang tidak kecil untuk sewa perumahan karyawannya.

Seluruh aset-aset yang dimiliki kemudian diidentifikasi.

Lalu direhab/dibangun untuk dimanfaatkan optimal.

“Disatu sisi, aset-aset Mandiri banyak yang terbengkalai dan tidak terurus. Sementara di sisi lain, banyak daerah yang membutuhkan fasilitas. Karena itu, kebijakan manajemen, ada 13 aset yang akan dijual. Nilainya Rp 80 sampai 100 miliar. Hasil penjualan ini akan diover ke daerah yang membutuhkan. Atau mengoptimalkan aset yang dibutuhkan,” demikian Ogi. Harsono Rudi Finandi menambahkan, untuk wilayah Bali Nusra, Mandiri telah menyediakan fasilitas untuk karyawan. Misalnya khusus di Bali, ada 15 fasilitas sudah dibangun, 10 diantaranya adalah konsep apartemen.

Sementara di NTB, ada sekitar 60-an pegawai yang harus disiapkan tempat tinggal, atau 48 unit tempat tinggal di Lombok, termasuk 14 unit yang telah diresmikan. Dan 13 unit untuk memfasilitasi pegawai Mandiri yang dinas di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.

Dengan fasilitas perumahan yang tersedia di wilayah Bali Nusra, Bank Mandiri mampu menghemat anggaran sewa setiap tahun hingga Rp 4,2 miliar.

Sementara di NTB, dari anggaran sewa Rp 1,6 miliar setahun, penghematan bisa dilakukan hingga Rp 407 juta.

“Kedepan setelah KEK Mandalika terus bergerak. Saya yakin harga properti di sini (Lombok) akan terus naik. Karena itu kita harus mandiri menyiapkan fasilitas bagi karyawan,” demikian Harsono. (bul/*)

JUMAT, 09/03/2018

Mataram (Suara NTB) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah telah menjadi buah bibir. Jika diibaratkan gula, semutpun telah berdatangan. Potensi yang demikian besar itu juga memantik perhatian Bank Mandiri untuk melakukan ekspansi bisnis ke Mandalika.

Mandiri saat ini tengah berupaya mengembangkan digital banking di sana. Salah satunya dengan memperbanyak mesin Electronic Data Capture (EDC).

Mesin ini berfungsi untuk menerima pembayaran dari pelanggan menggunakan kartu. Baik itu kartu kredit maupun kartu debit.

Dari survei yang dilakukan, Kata Gunawan Edi Sasangko, Area Head Mandiri Mataram, ada 120 potensi mesin EDC yang memungkinkan diperbanyak. Mesinmesin EDC ini rencananya akan difasilitasi kepada pengusaha dan UMKM untuk memudahkan transaksi pembayaran.

“Potensinya ada di pengusaha restoran, kafe homestay, rumah makan serta usaha lainnya di sana,” kata Gunawan.

Persiapan-persiapan juga telah dilakukan. Mandiri intens melakukan pertemuan dengan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) selaku operator KEK Mandalika. Pedagang-pedagang asongan juga telah dikumpulkan. Bank pelat merah ini siap mengucurkan pembiayaan untuk berbagai entitas bisnis di sana.

“Kita pembinaan dan banyak UMKM yang bisa dibiayai,” imbuh Gunawan. Selain itu, pembiayaan komersil juga menjadi incaran Mandiri. Perbankan ini siap mengucurkan pembiayaan untuk mendukung seluruh kebutuhan pembangunan dan investasi di KEK Mandalika. Baru-baru ini, manajemen pusat Mandiri telah melakukan pertemuan dengan investor yang akan membangun. Melihat besarnya peluang ini, Mandi-

(Suara NTB/bul)

Gunawan Edi Sasangko ritelahmengusulkanpendirianlayanan, minimal kantor kas.

Region XI Bali Nusra, Regional Operations Head, Harsono Rudi Finandi tak menampikkan bahwa KEK Mandalika adalah sasaran bisnis yang tidak kecil bagi bankir. Dengan memperbanyak mesin EDC di kawasan khusus yang digeber pembangunannya oleh pemerintah itu, cukup untuk menyambut dan menyesuaikan kebutuhan wisatawan saat ini dan masa mendatang.

Ada market besar yang dilihat di KEK Mandalika, karena itu, Mandiri Region XI Bali Nusra memberikan perhatian untuk industri keuangannya.

Pangsa pasar untuk UMKM, kataHarsonosangatpotensial.Seiring bertumbuhkan pembangunan di kawasan-kawasan sekitar KEK Mandalika. Kerajinan, fashion, industry kreatif lainnya akan menjamur.Kebutuhanmodalnya,Mandiri yangakanmenyiapkan.Untukjasajasa lain, penyeberangan misalnya.

Mandiri juga menyiapkan fasilitas e-money. Fasilitas ini telah mulai dikembangkan untuk penyeberangan ke Gili Trawangan di KLU. Fasilitas ini sekaligus berpotensi besar dikembangkann di KEK Mandalika. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 10 Maret 2018

Halaman 4

Paslon Pasang Baliho di Papan Reklame Masih Direkapitulasi PPK PANITIA Pemilihan Kecamatan (PPK) masih melakukan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Hasil coklit ini akan diterima KPU Lombok Timur (Lotim) awal minggu ini.

“Hingga hari ini masih direkap di PPK, tanggal 10-11 Maret sudah ada datanya. Kita pastikan dua hari ke depan sudah ada,” ujar Ketua KPU Lotim, M. Saleh dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (9/3).

Dijelaskannya, informasi awal jumlah data yang diturun(Suara NTB/dok) kan untuk dilakukan coklit seM. Saleh banyak 929.000 data awal. Setelah itu penambahan-penambahan yang hingga saat ini KPU Lotim belum dapat menyampaikan datanya, karena masih dalam proses rekapitulasi di PPK. Datanya dari form A, form AC yang dipastikan tidak memiliki KTP elektronik dipastikan cukup banyak, namun KPU belum memiliki datanya. Sementara untuk progres coklit yang dilakukan beberapa waktu lalu dipastikan sudah 100 persen.

Setelah dilakukan rekapitulasi hasil coklit, dijelaskan untuk DPS dilakukan penetapan tanggal 11 Maret 2018. Adapun untuk yang belum melakukan memiliki E-KTP, namun sudah melakukan perekaman E-KTP, nantinya akan masuk dalam form AC. Sementara bagi yang sama sekali belum melakukan perekaman, dari ketentuan di KPU tidak didata.

Namun KPU Lotim berinisiatif untuk mendatanya dengan dibuatnya form AIC yang diperuntukkan untuk mendata dan dikoordinasikan dengan Dinas Dukcapil. Cara ini untuk mengetahui, apakah data perekaman tidak hilang datanya.

M. Saleh menambahkan, PPK harus segera menyerahkan hasil coklit sebelum dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) 11 Maret 2018 besok. Dari hasil laporan ke KPU itulah, coklit PPDP akan diketahui progresnya termasuk progres perubahan data yang terjadi sesuai dengan fakta di lapangan. (yon)

Antisipasi Kampanye Hitamdan Sara

FKUB Diajak Jaga Kondusivitas Pilkada Lobar Giri Menang (Suara NTB) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lombok Barat (Lobar) diajak ikut menjaga kerukunan dan perdamaian antar lintas agama. Terlebih kerukunan dan perdamaian dalam rangka menjaga stabilitas keamanan jalannya Pilkada Lobar dan Pilgub NTB 2018.

Hal ini ditekankan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. L. Saswadi saat silaturahmi dengan pengurus FKUB Lobar.

Saswadi menambahkan, pelaksanaan kegiatan Pilkada 2018 ini harus lebih baik daripada pilkada tahun sebelumnya. Lebih baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, karena Pilkada 2018 ini akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Selain itu, keberhasilan Pilkada Lobar 2018 ini ditentukan pula oleh tingkat kehadiran wajib pilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dalam silaturahmi ini, ada tiga hal penting yang dihasilkan.

Pertama, mengajak seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga kondusivitas jalannya Pilkada Lobar dan Pilkada NTB. Caranya, dengan menjaga semua proses pilkada sesuai dengan aturan, mulai dari awal penetapan paslon sampai dengan proses penghitungan. Kedua, saat proses pilkada, supaya menjaga jangan sampai mencoreng pencitraan jalannya pilkada seperti adanya isu SARA, pemasangan selebaran paslon di tempat-tempat terlarang supaya tetap terjaga.

Apalagi bagi umat Hindu segera akan melaksanakan Hari Raya Nyepi dilanjutkan dengan pawai Ogoh-Ogoh. Demikian pula dengan umat Muslim akan melaksanakan puasa Ramadhan. “Walaupun dalam situasi kampanye, jangan kita kotori acara keagamaan kita dengan hal-hal yang tidak baik,” ujarnya mengingatkan.

Senada dengan Pjs. Bupati, baik Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi dan Kapolres Mataram AKBP Muhammad serta Dandim Lobar memiliki keinginan yang sama. Mereka tetap ingin Pilkada Lobar maupun Pilkada NTB tetap berjalan kondusif. Untuk itu, peran FKUB bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat tetap saling berkesinambungan.

Demikian pula dengan Ketua FKUB Lobar, H. Subki Sasaki menyatakan, seluruh pengurus FKUB harus memiliki netralitas yang kuat, kecuali yang sifatnya personal harus melepas seluruh atribut yang berkenaan dengan FKUB. (her)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi silaturahmi dengan pengurus FKUB Lobar. FKUB diajak menjaga kondusivitas masyarakat menjelang Pilkada Lobar dan NTB.

KPU Lotim Akui Tidak Punya Kewenangan Melarang Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak bisa berbuat apa-apa terkait pemasangan baliho yang dilakukan oleh calon gubernur di papan reklame. Untuk calon gubernur dan wakil gubernur, menurut Ketua KPU Lotim, M. Saleh, pemasangan alat dan bahan kampanye ranah dari KPU provinsi.

“Itu ranahnya KPU provinsi, kami dari KPU kabupaten hanya memantau saja,” terangnya, Jumat (9/3).

Hal itu karena KPU provinsi memiliki ukuran tersendiri, di mana ukuran untuk balihonya itu yakni 4x6. Apakah kemudian foto untuk baliho bisa dilakukan pemasangan di papan reklame, dijelaskan juga bahwa kewenangan tersebut dari KPU NTB. Ditambahkannya, KPU Lotim hanya menentukan titik-titiknya, baik lima baliho yang dicetak oleh KPU maupun tujuh baliho yang dicetak oleh tim pemenangan masing-masing pasangan calon.

Sementara untuk keberadaan baliho salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan memanfaatkan keberadaan papan reklame yang terletak di simpang empat Taman Rinjani Selong, dikarenakan KPU NTB tidak menentukan titiknya. Selain itu, KPU NTB memiliki aturan dan pendapat tersendiri karena untuk pe-

masangan tujuh baliho yang dibuat oleh tim pemenangan dana tidak ditentukan oleh KPU. “Untuk yang lima baliho dicetak oleh KPU, kita pastikan titik-titik pemasangannya sama sebagaimana kesepakatan bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, baliho serupa di tempat yang sama diturunkan memasuki masa kampanye yang ditetapkan beberapa waktu lalu. Tidak hanya di sana, beberapa papan reklame yang memuat pasangan calon gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati yang terpasang di papan reklame juga diturunkan. Namun sekitar empat hari ini, baliho salah satu calon gubernur NTB nomor urut 4 kembali memasang baliho di papan reklame tersebut.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Lotim, Sahnam, SH mengungkapkan jika persoalan itu sudah dikoordinasikan dengan KPU maupun Bawaslu.

Sementara Ketua Pan-

(Suara NTB/yon)

REKLAME - Papan reklame yang memuat salah satu calon gubernur di Selong. waslu Lotim, Retno Sirnopati, menegaskan jika saat ini pihaknya terlebih dahulu akan melihat aturan dan jenis desain baliho maupun alat peraga kampanye (APK) untuk

PPK dan PPS Diminta Pahami Aturan Main KPU, PPK dan PPS harus bisa bersinergi dengan Pengawas Pemilu di Kabupaten, kecamatan dan desa. Petugas yang ditunjuk tidak boleh mendominasi. Pemahaman antara PPK, PPS dengan Panwas harus beriringan, karena kedua elemen KPU dan Panwaslu ini sangat penting dalam sinerginya menyukseskan pemilu yang berkualitas.

“Pemahaman teknis harus paham, jangan sampai ada PPS dan PPK terlalu paham kemudian Panwascam tidak terlalu paham. Oleh karenanya, mengawasi itu harus lebih tinggi makom keilmuannya, karena konteks mengawasi yang diketahui bukan yang tidak diketahui,” ujarnya.

Sementara, Ketua KPUD Lombok Utara, Fajar Marta, S.Sos., pada kesempatan tersebut menyampaikan PPK dan PPS Pemilu tahun 2019 yang dilantik harus bisa bekerjasama satu sama lain. Suksesnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu setidaknya diukur dari terlaksananya pemilihan dalam suasana kondusif dan menjadikan pemilih cerdas dalam menentukan pilihan.

“Saya mengimbau kepada seluruh PPK dan PPS yang sudah dilantik harus intens berkomunikasi dan melihat tahapan-tahapan Pilgub 2018 dan Pemilu 2019 agar pelaksanaannya nanti bisa berlangsung lancar, dan sesuai aturan,” kata Fajar.

pasangan calon di luar ketentuan yang ada, maka Panwaslu secara langsung dan tegas melayangkan rekomendasi untuk secepatnya baliho itu diturunkan. (yon)

Tempat Pelelangan Ikan

Sukseskan Pilgub

Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 114 orang terdiri 15 orang PPK dan 99 orang PPS se Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jumat (9/ 3) dilantik KPUD Lombok Utara. Mereka yang terpilih sebagai pelaksana penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan dan desa itu diharapkan memahami aturan main Pilgub 2018 dan Pilpres 2019 sehingga pelaksanaannya berjalan lancar.

Komisioner KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud usai menyaksikan pelantikan PPK dan PPS di Aula Kantor Bupati, menekankan pentingnya pemahaman terhadap tahapan pemilu.

Ke empat tahapan pemilu tersebut meliputi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, aturan pemilu dan lapangan permainan.

“Pemilu legislatif pada tahun 2019 akan diikuti 15 parpol yang sudah ditetapkan KPU. Sehingga pekerjaan Pemilu ini adalah pekerjaan teknis, penyelenggara dituntut harus memahami tahapan-tahapan dalam memberikan pelayanan,” kata Suhardi.

Pada Pemilu tahun 2019 mendatang, kata dia, sudah mengarah pada aspek subtantif. Artinya proses pemilu harus tepat dan benar serta menghasilkan pemilu berintegritas. Tidak lupa, penyelenggara pemilu di tiap tingkatan dari

gubernur dan wakil gubernur.

Termasuk di mana titik-titik yang menjadi lokasi pemasangannya. Jika segala aturan itu sudah diketahui dan keberadaan baliho salah satu

Pelantikan PPK dan PPS yang dilakukan ini merupakan salah satu tahapan pemilu 2019. Sebagaimana amanat Undang-undang, imbuh Fajar, terdapat perubahan jumlah personel PPK pada Pilgub 2018 dengan Pemilu 2019.

Pada Pilgub 2018, PPK tiap kecamatan di tunjuk 5 orang, namun pada Pemilu 2019, jumlahnya menyusut menjadi 3 orang PPK dan 3 orang PPS di tiap desa.

Dirinya optimis, dari 114 PPK dan PPS yang dilantik tersebut dapat bekerja maksimal mengawal jalannya pemilu 2019, meliputi Pileg dan Pilpres.

Oleh karenanya, PPK dan PPS diimbau mengetahui tupoksinya masing-masing.

Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., mengajak para petugas penyelenggara Pemilu untuk menjaga kondusifitas daerah dan keharmonisan di masyarakat. Tercapainya suasana itu berkorelasi dengan kinerja PPK dan PPS serta Panwas dalam mengawal setiap tahapan dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan. “Kami berharap melalui bintekbintek yang digelar, dapat dimaksimalkan oleh anggota PPK dan PPS, sehingga pelaksanaan Pilgub maupun Pemilu 2019 bisa berjalan dengan lancar dan aman,” imbuh Suardi. (ari)

Tiga Dusun di Gangga Dikaji Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara melalui Dinas Perhubungan Kelautan Perikanan tengah menggodok tempat pelelangan ikan (TPI) di KLU. Anggaran studi kelayakan untuk TPI sudah disiapkan melalui dana APBD murni 2018 ini.

Kepala Dishub KP KLU, Agus Tisno, S.Sos., melalui Kabid Perikanan Tangkap, I Wayan Suartana, S.STPI., M.Si., belum lama ini mengemukakan kajian TPI akan segera dilakukan pada tahun ini juga. Terdapat 3 lokasi alternatif di Kecamatan Gangga yang dijadikan lokasi studi kelayakan, antara lain, Dusun Lekok Desa Gondang, Dusun Karang Amor Desa Gondang, dan Dusun Kerakasa Desa Persiapan Segara Katon.

“Sesuai dengan kajian pengembangan kawasan, ada 3 dusun yang ditetapkan yaitu Kerakas, Karang Amor, dan Lekok menjadi kawasan perikanan tangkap.

Wilayah Bayan dan Kayangan juga memiliki potensi besar perikanan tangkap namun terhambat keberadaan Global Hub,” ungkap Suartana kepada koran ini.

Ia menjelaskan, potensi perikanan tangkap dan budidaya ikan yang dimiliki Lombok Utara cukup besar. Untuk mendukung optimalisasi sumber daya itu, maka Pemkab Lombok Utara tidak ragu untuk menyiapkan TPI guna mendukung mobilitas nelayan yang ada di daerah.

Tahun ini, sebut Suartana, kajian TPI di 3 dusun tersebut dilakukan. Hasil studi kelayakan nantinya akan menetapkan salah satu dari 3 lokasi yang paling memenuhi syarat baik dari luasan lahan, kemudahan akses su-

plai ikan, aksesibilitas nelayan, hingga dukungan prasarana kelistrikan dan air bersih. TPI ini nantinya sekaligus sebagai sentra kawasan pengembangan ikan, sedangkan sentra-sentra perikanan tangkap akan didesain untuk mendukung TPI induk.

Setelah TPI ditentukan lokasinya, maka menjadi kewajiban Pemkab Lombok Utara untuk menyediakan lahan minimal seluas 2 hektar. Luasan itu untuk mendukung keberadaan fasilitas dan sarpras TPI, cold storage (tempat pendingin ikan) dan lainnya.

“Pelabuhan perikanan tidak akan ada di Lombok Utara. Berdasarkan ketetapan Permen Kelautan Perikanan tentang RIPPN (Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional), KLU tidak bisa dibangun,” imbuhnya.

Kendati demikian, sumberdaya perikanan pendukung nanti bisa bersumber daya ikan hasil tangkapan masyarakat dan suplai ikan dari kapal-kapal luar daerah. Kapal-kapal ikan nantinya bisa bersandar di pesisir pantai atau parkir dengan melepas jangkar di tengah laut.

Selanjutnya perahu-perahu nelayan akan menjemput ikan-ikan untuk diangkut ke TPI. Dalam membangun TPI, pusat telah menyarankan agar Pemda KLU tidak mengeluarkan uang dalam jumlah banyak untuk berinvestasi. Mekanisme yang bisa ditempuh adalah melalui kerjasama dengan pihak swasta, mengingat biaya perawatan sarana dan prasarana TPI tidaklah sedikit. “Harus pihak ketiga karena operasional cold storage sangat besar,” tutup Suartana. (ari)

Pilkada, Khalik Imbau Sebagian Besar OPD di KLU Belum Punya Masyarakat Jaga Persaudaraan Perlengkapan Damkar Tanjung (Suara NTB) Perlengkapan pemadam kebakaran (damkar) sangat penting keberadaannya di kantor-kantor, khususnya di lingkup instansi pemerintahan.

Namun di Lombok Utara, dari 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dominan instansi diduga belum memiliki perlengkapan damkar tersebut.

Hal itu diakui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Achmad Dharma, SH., Jumat (9/ 3). Sebagai langkah antisipatif terhadap kebakaran, maka Satpol PP dan Damkar KLU pun turun ke masing-masing instansi untuk mengecek keberadaan peralatan damkar.

“Kita sedang turunkan anggota secara bergiliran, mengecek kantor-kantor pemerintahan mulai dari SKPD, camat, dan desa. Kita ingin tahu sejauhmana kesiapan mereka dalam mengantisipasi kebakaran,” ujar Dharma.

Ia menyebut, dari pendataan sementara yang dilakukan telah diketahui hanya ada 3 SKPD yang sudah memiliki peralatan damkar.

SKPD dimaksud yaitu, RSUD Tanjung, BPBD KLU dan Dukcapil KLU. Alat tersebut berupa alat pemadam api ringan (apar) dan hidran. Jumlah apar yang dimiliki juga masih harus dikaji, apakah persediaan yang ada memenuhi menurut ukuran jumlah berbanding luasan dan besarnya bangunan.

Sedangkan di SKPD lain, Dinas Satpol PP masih akan mendata lebih lanjut, termasuk ke kantor Camat dan kantor desa. Pihaknya menginginkan, keberadaan alat tersebut menjadi atensi pemangku kebijakan di setiap instansi agar dapat diadakan pada penganggaran berikutnya.

Lebih penting dari SKPD tersebut, tempat-tempat pelayanan seperti Puskesmas dan kantor desa juga diimbau untuk segera mengadakan apar dan hidran. Petugas Satpol PP juga

sudah dijadwalkan untuk menyisir instansi-instansi tersebut guna memastikan keberadaannya peralatan damkar.

“Puskesmas dan kantor desa akan disisir mulai dilaksanakan pekan depan. Setelah dicek baru diberikan rekomendasi ke masing-masing SKPD,” imbuhnya.

Mantan Kabag Hukum Setda KLU ini menyambung, pihaknya akan merekomendasikan apa saja peralatan damkar yang harus dimiliki oleh perkantoran. Demikian juga jumlah unitnya yang disesuaikan dengan luasan bangunan yang ada.

Tentunya jumlah unit tiap kantor akan berbeda sesuai ukuran besar kecilnya kantor.

Dinas Satpol PP juga telah merencanakan untuk memberikan pelatihan kepada para petugas jaga di tiap instansi terkait bagaimana mencegah dan mengantisipasi kebakaran di instansi masing-masing. Langkah ini penting dilakukan agar setiap kejadian kebakaran dapat ditanggulangi sedini mungkin sebelum

sembari memperoleh bantuan dari petugas damkar kabupaten. “Tahun ini kita lebih mengkedepankan kesadaran masyarakat, SKPD harus lebih dahulu memberikan contoh,” katanya.

Ia mencontoh, peristiwa kebakaran di kantor Desa Gondang, Kecamatan Gangga, perlu menjadi perhatian. Pasalnya, akibat kebakaran itu berbagai arsip milik kantor desa hangus terbakar, ditambah lagi kerugian materil, karena kebakaran pada peralatan elektronik dan inventaris kantor lainnya.

Pada skup pencegahan kebakaran yang menjadi tupoksi Satpol PP, Dharma mengisyaratkan telah meprogramkan pembangunan posko Damkar di wilayah Kecamatan Bayan senilai Rp200 juta. Bangunan ini nantinya ditempatkan berdekatan dengan Kantor Desa Anyar.

Sebagai pendukung, 15 personel dari 1 unit mobil damkar akan ditempatkan untuk bertugas mengawal wilayah Timur sampai Kayangan. (ari)

Selong (Suara NTB) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik, mengimbau kepada masyarakat tetap menjaga tali persaudaraan memasuki tahun politik pemilihan kepala daerah bupati/wakil bupati maupun gubernur/wakil gubernur.

Harapan ini disampaikannya di hadapan masyarakat Mamben Daya Kecamatan Wanasaba bersama Kapolres Lotim dan Komandan Kodim 1615 Lotim saat melaksanakan Silaturrahim Jumat Barokah ( Sijumrah) di Masjid Darussalam Desa Mamben Daya, Jumat (9/3).

Dalam khotbahnya, Ahsanul Khalik mengajak para jama’ah mengkaji kembali bagaimana menjaga persaudaraan dalam bermasyarakat, khususnya dalam menghadapi pilkada serentak 2018 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Bupati dan Wakil Bupati Lotim.

Menurutnya, pilkada merupakan pemilihan yang bersifat duniawi untuk memilih pemimpinpemimpin daerah, akan tetapi

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Pjs Bupati Lotim, H. Ahsanul Khalik, saat bersilaturahmi berrsama masyarakat di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba, Jumat (9/3). diharapkan juga ada nilai-nilai religius di dalamnya untuk bagaimana menyikapi pilkada dengan menjaga kedamaian, menjaga ketentraman dan ketertiban. Dengan menjaga persaudaraan, lanjutnya, maka nilai akhirat akan didapatkan, sehingga jangan sampai pilkada memporak porandakan persaudaraan.

Selain itu, ujarnya, perbedaan adalah sunnatullah, akan tetapi tidak boleh merenggang-

kan persaudaraan, boleh berbeda tetapi ada hal-hal yang harus disepakati dalam kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat atau adat istiadat.

Bila ada persoalan diselesaikan dengan kekeluargaan.

Usai Salat Jumat dilanjutkan silaturahim bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Wanasaba untuk menyerap permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 10 Maret 2018

Halaman 5

Pjs Bupati Sentil Panwaslu

Kekurangan Anggaran Tidak Jadi Alasan Membiarkan Pelanggaran

Optimis Menang

Giri Menang (Suara NTB) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Saswadi menanggapi keluhan Panwaslu terkait kekurangan anggaran yang dialami panwaslu, sehingga ''mengorbankan''kegiatan sosialisasi aturan pelanggaran pilkada ke masyarakat.

(Suara NTB/her)

PROSES persidangan terhadap gugatan PT. Damai Indah Utama terkait tender pembangunan kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru, kini sudah masuk tahap akhir.

Pemkab Loteng selaku pihak tergugat telah menyampaikan kesimpulan terhadap proses tender yang digugat PT. Damai Indah Utama tersebut, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram.

“Kami sudah menyampaikan kesimpulan atas proses tender proyek kantor Bupati Loteng ke majelis hakim PTUN Mataram. Jika melihat proses dan fakta persidangan yang ada, maka kami optimis menang,” tegas KabagHukum Setda Loteng, H. Mutawalli, kepada Suara NTB, Jumat (9/3).

Ia menegaskan, dalam proses tender pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru, pihaknya sudah menjalankan semua tahapan dan aturan yang ada, sehingga ketika muncul ada gugatan atau keberataan dari salah satu peserta tender, pihaknya mengaku cukup aneh. Mengingat, produser dan tahapan seleksi yang dijalankan cukup ketat.

Meski demikian, pihaknya tetap menghormati hak dari peserta tender. Untuk menempuh proses hukum, dengan melayangkan gugatan, lantaran keberataan dengan keputusan Pemkab Loteng dalam proses tender tersebut. “Dan, itu semua sudah kita jawab. Pada setiap tahap persidangan di PTUN Mataram,” terangnya.

Disinggung kapan putusan PTUN Mataram terkait gugatan tersebut akan keluar, Mutawalli mengaku dalam waktu dekat ini. Karena proses persidangan sudah pada tahap akhir dengan agenda penyampaian kesimpulan atas seluruh tahapan tender oleh Pemkab Loteng.

“Penyampaian simpulan biasanya menjadi ujung dari proses persidangan gugatan seperti ini. Artinya, setelah ini majelis hakim PTUN Mataram akan segera membuat keputusan.

Terhadap proses gugatan tersebut,” tandasnya.

PT. Damai Indah Utama sebelumnya melayangkan gugatan ke PTUN Mataram. Lantaran tidak terima dicoret sebagai calon rekanan bagi proyek pembangunan kantor Bupati Loteng dengan alasan, ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak PT. Damai Indah Utama. Padahal pihak bersangkutan mengklaim sanggup memenuhi kriteria tersebut.

Pemkab Loteng kemudian memutuskan untuk menunjuk PT. Abipraya sebagai rekanan proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp213 miliar menggunakan pola pembayaran multiyear. Di mana rekanan akan mengerjakan proyek selama dua tahun dan Pemkab Loteng akan membayar sebanyak empat kali selama empat tahun.

Saat ini, pihak PT. Abipraya sudah memulai proses pembanngunan gedung baru dengan konsep lima lantai tersebut. “Dalam kontrak kerjasama, kita ada masukkan klausul tambahan. Dimana kalau pemerintah daerah sampai kalah dalam sengketa, maka pihak PT. Abipraya siap mengembalikan uang muka yang disetor. Tapi kalau kemudian Pemkab Loteng menang, maka secara otomatis klausul tambahan tersebut tidak berlaku,” ujarnya. (kir) H. Mutawalli

Saswadi menyentil Panwaslu, jangan sampai kekurangan anggaran ini justru menjadi alasan membiarkan masyarakat melakukan pelanggaran di pilkada. Sementara dalam hal ini, pemda siap membantu Panwaslu untuk mencari solusi terkait permasalahan ini. Pihaknya mengaku belum melihat apa item anggaran yang penting bagi Panwaslu. Namun secara umum menurut informasi Panwaslu, kekurangan anggaran menyebabkan item kegiatan sosialisasi ditiadakan disebabkan keterbatasan anggaran. Menurutnya hal ini sama dengan perenH. Lalu Saswadi canaan di Musrenbang,

ketika usulan program yang banyak namun akibat kekurangan anggaran, maka tidak bisa diakomodir atau dipangkas.

“Cuma ini jangan sampai menjadi alasan kinerja dalam rangka pilkada tidak maksimal, jangan sampai membiarkan kekhilafan-kekhilafan dan pelanggaran dibiarkan, kan itu ndak benar,” ujarnya mengingatkan di Kantor Bupati Lobar, belum lama ini.

Ia menegaskan, persoalan ini sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan pemda. Se-

Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berancana akan memberikan reward atau penghargaan khusus bagi desa-desa yang mampu mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)-nya dengan baik. Pemberian reward direncanakan akan dimulai pada tahun 2018 ini. Hal itu diungkapkan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Jumat (9/3).

Ia menjelaskan, ada beberapa pola yang bisa diadopsi dalam pemberian reward terkait pengelolaan anggaran desa tersebut. Salah satunya, pola yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dengan memberikan tiga predikat mulai dari disclamer, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP).

“Pola inikan bisa juga kita terapkan dalam menilai pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa. Karena desa merupakan pemerintahan otonomi di bawah pemerintah kabupaten,” terangnya.

Sementara selama ini, ujarnya, pengelolaan keuangan desa selalu diaudit Inspektorat Loteng, sehingga sangat memungkinkan pemerintah daerah memberikan penilaian sesuai dengan hasil audit yang ada. “Metodenya coba nanti akan kita lebih matangkan lagi. Sehingga diharapkan pemberian reward tersebut bisa segera diterapkan. Termasuk bentuk reward yang akan diberikan nantinya kepada pemerintahan desa dengan pengelolaan anggaran desa terbaik,” terangnya.

Apakah itu sama dengan yang juga diterapkan oleh BPK RI. Dimana kalau ada daerah yang memperoleh WTP, dana perimbangannya ditambah lagi. Sedangkan kalau desa, mungkin dana apa yang nantinya akan ditambah, Nursiah menegaskan, adalahh adanya reward bagi pemerintah desa bersangkutan.

Adanya reward ini diharapkan pemerintah desa bisa lebih teliti dalam mengelola anggaran desa, sehingga potensipotensi penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa bisa diminimalisir.

Itu artinya, jika sudah begitu, penggunaan dana desa akan semakin baik.

“Ibaratnya kita berikan motivasilah kepada pemerintah desa. Supaya mau mengelola dana desanya dengan baik. Sesuai aturan dan regulasi yang berlaku,” imbuhnya. Kalau semua desa sudah mengelola anggaran desanya baik, sesuai aturan yang ada maka manfaat dari anggaran desa tersebut diharapkan bisa maksimal. (kir) H. M. Nursiah (Suara NTB/dok)

soalan baliho di Sekotong banyak yang belum diturunkan, mestinya pihak panwaslu memberitahukan ke pemda dan akan ditindaklanjuti oleh pemda.

Sementara Ketua Panwaslu Lobar L Arjuna mengakui memang sosialisasi kurang menyentuh ke desa, pihaknya sudah melakukan sosialisasi sebatas di tingkat kabupaten. Menurutnya sosialisasi ditingkat desa tidak bisa dilakukan, karena dari awal disampaikan terkendala masalah anggaran. Dari Rp4 miliar yang diajukan, dari APBD II diberikan hibah Rp 2,9 miliar kemudian APBD I Rp1 miliar lebih, sehingga totalnya Rp3,9 miliar. (her) (Suara NTB/her)

BUTUH PERHATIAN - Infrastruktur jalan di daerah terpencil membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Salah satu contohnya adalah di Dusun Serero Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat.

Tampak, warga mendorong kendaraan melalui jalur rusak untuk pulang menuju dusunnya. Kondisi ini harus jadi perhatian pasangan calon kepala daerah, baik gubernur dan calon Bupati Lombok Barat menuntaskan infrastruktur di daerah terisolir dan terpencil.

(Suara NTB/dok)

Desa Pengelola ADD Terbaik Disiapkan ’’Reward’’

harusnya Panwaslu membuat tim, untuk berkoordinasi dengan pemda untuk membuat semacam kerjasama. Tidak mesti kata Saswadi, anggaran diberikan ke panwaslu, namun bisa bekerjasama dengan pemda, sebab pemda memiliki perangkat dan kepolisian yang bisa diajak sosialisasi.

Untuk menambah anggaran ke Panwaslu, jelasnya cukup berat, sebab mesti dimasukkan di perubahan (APBD Perubahan). Sementara APBD Perubahan ditetapkan bulan Agustus atau September, sedangkan saat itu pilkada sudah selesai. Karena itu disini perlu dicari solusi bersama. Misalnya per-

KPU Imbau PPK dan PPS Tidak Tergoda Suap Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak ratusan PPK dan PPS dilantik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar), Jumat (9/3). Para PPK dan PPS ini nantinya akan bertugas saat penyelengaraan Pemilu legislatif dan Presiden 2019 mendatang.

Pelantikan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Lobar dan dihadiri Pjs Bupati Lobar besarta perwakilan Forkopimda Lobar.

Ketua KPU Lobar, Suhaimi Syamsuri mengingatkan bagi para PPK dan PPS yang baru dilantik tetap menjaga kekompakan dan integritas. Sebab menurutnya integritas dari PPK dan PPS menjadi harga mati bagi pihak penyelengara. Tak sampai di situ, pihaknya juga mengimbau untuk tidak mudah tergoda dan terpengaruh dengan berbagai iming-iming yang datang baik dari tim sukses maupun calon.

“Jangan mudah tergoda dengan iming-iming, petugas jangan berpihak baik lisan maupun perbutan. Hal itu harus dipertahankan,” ujarnya mengingatkan.

Nantinya para PPK dan PPS ini akan mulai melakukan pemutahiran data pemilih. Baik itu pemilih tetap maupun sementara. Jumlah PPK dan PPS yang dilantik tersebut sekitar mencapai 366 orang.

Sementara Pjs Bupati Lobar, H. Lalu

Saswadi berpesan kepada para PPK dan PPS menjalankan Pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya dalam Pilkada serenta 2018 ini, namun Pilpres dan Pileg 2019 mendatang.

“Terpilihnya PPK dan PPS adalah sebuah amanat yang patut disyukuri, karena PPK dan PPS telah mendapat kesempatan terhormat untuk ikut berperan aktif dalam pesta demokrasi. Karena tidak semua anak bangsa yang terpilih,” ungkapnya.

Selain itu, H. Lalu Saswadi yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB ini menyampaikan beberapa tugas dari PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan. Mulai dari sebagai mitra kerja dalam membantu KPU sebagai penyelengara pemilu, hingga pemutahiran data pemilih. Iapun mengharapkan para PPK dan PPS dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh kecermatan, teratur dan terukur.

Sebab hasil dari pesta demokrasi ini sangat tergantung dari proses.”Kita harapkan hasilnya berkualitas, sehingga terpilih nantinya menjadi orang-orang yang amanah,” harapnya.

Dalam kesempatan itu juga dirinya tidak hentinya menghimbau kepada ASN, TNI dan Polri untuk tetap menjaga netralitas semasa Pilkada serentak 2018 maupun Pemilu 2019 mendatang. (her)

Sempat Mangkrak

PLTS Komunal Dusun Terisolir Kembali Beroperasi Giri Menang (Suara NTB) Proyek bantuan PLTS komunal di sejumlah dusun yang berada di atas pegunungan di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong yang sempat mangkrak, kini kembali beroperasi. PLTS ini kembali beroperasi setelah pihak Pemprov NTB telah turun mengganti alat inverter (alat mengubah arus DC-AC) yang rusak.

Masyarakat setempat pun bisa menikmati nyala lampu melalui listrik bertenaga PLTS komunal tersebut.

Kepala Dusun Lebah Suren Nurdin menuturkan, tim Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB turun ke lokasi memperbaiki alat PLTS beberapa hari lalu. Tim ini mengganti alat inverter yang rusak, sehinggga PLTS pun bisa beroperasi. Ia bersama warganya pun sangat bersyukur PLTS tersebut bisa

beroperasi lagi. “Kami bersyukur PLTS untuk penerangan bisa beroperasi lagi,” kata Nurdin.

Dijelaskan bantuan PLTS komunal ini, jelasnya, berasal dari pusat dipasang tahun 2015 lalu. Jumlah PLTS yang dipasang 225 unit di tiga dusun di antaranya Dusun Lebah Suren, Loang Batu, Harapan Baru dan Serero. Sebelumnya, tahun 2013, PLTS terpusat yang dibangun berkapasitas 15 MW. PLTS tersebut bisa menerangi rumah 93 KK. Dari 93 KK itu terbagi di Loang Batu 26 KK, sedangkan sisanya lebih banyak di Lebah Suren.

Namun tahun 2016 lalu PLTS itu tidak bisa dimanfaatkan oleh warga, sebab kerusakan ada pada inverter tersebut.

Satu alat itu rusak tahun 2016 lalu, tak lama setelah dipasang.

Lalu puasa lalu satu alat rusak lagi, sehingga tersisa hanya satu

alat yang berfungsi. Pihaknya sudah melaporkan kerusakan ini ke dinas terkait (saat itu masih Distamben Lobar).

Tahun ini lah baru ada penggantian alat yang rusak, sehingga bisa PLTS bisa beroperasi lagi.

Pengeolaan PLTS ini, jelasnya, begitu maksimal, sebab warga mengeluarkan iuran per bulan Rp 15 ribu untuk biaya pemeliharaan dan upah mekanik. Bahkan sudah terkumpul iuran belasan juta.

Sementara itu, staf ketenagalistrikan Dinas Energi Sumber Daya Mineral NTB Sobri mengakui, pihaknya sudah mengusulkan sejak setahun lalu baik ke provinsi dan pusat dan bisa diprogramkan tahun 2018 di provinsi. Pengusulan dilengkapi dengan foto kondisi alat itu. “Alhamdulillah, sudah diganti alat yang rusak, PLTS sudah menyala,’’ katanya. (her)

ASN Loteng Galang Dana bagi Korban Banjir Dompu Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) melakukan penggalangan dana di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (9/3). Hasil penggalangan dana seluruhnya disumbangkan untuk membantu para korban banjir di Kabupaten Dompu. Bantuan yang sudah dikirim bersamaan dengan tim dari NU Care Loteng yang ke Dompu.

“Total dana yang terkumpul tidak seberapa. Hanya sekitar Rp15 juta. Tapi paling tidak, kita berharap dengan dukungan dana hasil penggalangan dari para ASN Loteng tersebut bisa sedikit meringankan beban warga Dompu yang menjadi korban banjir,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada awak media.

Selain mengirim uang, Loteng juga mengirim sejumlah bantuan material, seperti makanan, obat-obatan serta selimut ditambah petugas

sukarela dari NU Care. Tim ini nantinya akan berada di Dompu untuk membantu warga yang terkena dampak banjir selama masa pemulihan.

Keberadaan tim dari NU Care Loteng tersebut diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan daerah setempat, khususnya bagi warga yang terkena dampak banjir.

Herdan pun menegaskan, pengiriman bantuan, materi maupun petugas tidak ada maksud lain. Kecuali niat membantu sesama sebagai bagian dari masyarakat NTB. Karena kalau ada masyarakat NTB yang terkena musibah atau bencana, maka jadi satu kewajiban bagi masyarakat lainnya untuk membantu.

“Kita kirim bantuan petugas dan yang lain, sebagai bentuk kepedulian masyarakat Loteng kepada masyarakat Dompu. Dalam satu bingkai kebersamaan, sebagai masyarakat NTB,” ujarnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Sekda Loteng H. M. Nursiah menyerahkan hasil penggalangan dana dari ASN Loteng kepada tim NU Care Loteng akan diberangkatkan ke Kabupaten Dompu, Jumat (9/3).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 10 Maret 2018

Dua Pejabat di Kejari Sumbawa Diganti Sumbawa Besar (Suara NTB)Dua pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa yakni Kepala Seksi (Kasi) Intelijen dan Kasi Pidana Umum (Pidum) berganti. Pergantian tersebut ditandai dengan adanya serah terima jabatan (sertijab) yang dilakukan di aula kantor setempat, Jumat (9/3).

Untuk diketahui, pejabat lama, Kasi Intelijen, Erwin Indrapraja, SH., MH dipromosikan menjadi Kasi TP4D Kejati NTB. Posisinya diganti oleh Putra Riza Akhsa Ginting, S.H yang sebelumnya sebagai jaksa fungsional di Kejari Sumbawa. Sedangkan pejabat lama Kasi Pidum, Feddy Hantyo Nugroho, S.H juga dipromosi menjadi Kasi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejati NTB. Posisinya diganti oleh Lalu Mohamad Rasyidi, S.H, yang sebelumnya menjabat Kasi Intelijen Kejari Bima.

Kajari Sumbawa, Paryono, S.H menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama Kasi Intelijen dan Kasi Pidum karena kinerjanya selama menjabat dinilai sangat bagus. Ia berharap pengalaman serta kinerja yang dilakukan selama di Kejari Sumbawa dapat diterapkan dan ditingkatkan di tempat yang baru.

“Selaku pimpinan saya mengucapkan terima kasih. Karena kinerja mereka berdua sudah sangat bagus. Dan mereka juga dipromosi pindah ke Kejati. Saya berharap mereka bisa lebih sukses ditempat baru,” imbuhnya.

Sedangkan terhadap pejabat baru diharapkan supaya dapat melanjutkan dan meningkatkan apa yang telah dilakukan pejabat sebelumnya. Kepada Kasi Intel yang baru supaya dapat memonitor pelaksanaan Pilkada. Kemudian peran TP4D lebih ditingkatkan. Karena selama ini TP4D Sumbawa sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu juga penyuluhan khususnya program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan tugas intel yang lain dapat ditingkatkan.

“TP4D sekarang sudah dapat kepercayaan masyarakat dengan baik. Kita ingin lebih ditingkatkan. Karena sudah ngantri permintaan untuk pendampingan pengawalan dan pengamanan. Jelas harus lebih meningkat lagi,” terangnya.

Begitupula terhadap Kasi Pidum yang baru, dapat membangun kooordinasi selaku koordinator di Sentra Gakkumdu. Kajari juga menekankan terhadap penanganan kasus narkoba dan tindak pidana yang melibatkan anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku.

“Kasus ini cukup banyak di sini. Ini yang menjadi perhatian saya juga supaya kasi Pidum juga mengendalikan penanganan perkara , khususnya dua perkara ini. Juga keterlibatan kasi Pidum sebagai koordinator di Sentra Gakkumdu,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

SERTIJAB - Proses Sertijab Kasi Intelijen dan Kasi Pidum Kejari Sumbawa di aula kantor setempat, Jumat (9/3).

Halaman 6

Jaksa Bidik Dugaan Penyimpangan KUR di Bank NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank NTB Sumbawa diduga terjadi penyimpangan. Kini dugaan kredit macet yang mencapai miliaran rupiah tersebut tengah ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa.

Dengan mulai memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Informasi yang diperoleh, KUR yang diduga terjadi penyimpangan tersebut dalam rentang waktu tahun 2014 hingga 2017. Dimana ada enam debitur yang jumlah kreditnya bervariasi, dengan total keseluruhan lebih kurang Rp 2 miliar.

Jaksa pun sudah memanggil enam debitur untuk dimintai keterangan. Tiga diantaranya hadir untuk dimintai keterangan, dua diantaranya tidak hadir tanpa keterangan

dan satu orang meminta pemeriksaannya diundur minggu depan.

Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka PD, SH, Kamis (8/3) kemarin membenarkan adanya laporan dugaan tersebut. Saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah pihak terkait.

Baik debitur maupun pejabat di bank setempat.

Mengenai bentuk penyim-

pangan, pihaknya belum bisa menyampaikan secara gamblang. “Penyimpangannya seperti apa belum bisa kami sampaikan. Karena masih dalam tahap penyelidikan,” terangnya.

Dijelaskannya, terhadap debitur yang tidak hadir akan kembali dipanggil untuk dimintai keterangan. Pihaknya meminta supaya debitur tersebut dapat hadir untuk memudahkan proses penyelidikan.

Selain debitur, pekan depan pihaknya juga akan menghadir-

kan pejabat dari Bank NTB untuk dimintai keterangan.

Pjs. Kacab Bank NTB Sumbawa, Abdul Hafith yang dikonfirmasi, Jumat (9/3) kemarin mengakui pihaknya sudah menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa untuk dimintai keterangan. Hanya saja, saat tim jaksa datang ke Bank NTB Kamis (8/3) lalu, dirinya sedang berada di luar.

“Saat pihak kejaksaan datang ke Bank NTB, kami sedang di luar. Tetapi surat panggilan yang disampaikan sudah kami terima,” ujarnya.

Terkait adanya permasalahan ini, pihaknya tidak bisa berbicara banyak. Nantinya mengenai adanya dugaan

tersebut diakuinya tim pusatlah yang akan menghandelnya. Saat ditanya apakah benar adanya penyaluran KUR terhadap nasabah seperti yang dilaporkan, pihaknya juga enggan menjawabnya.

“Ini sudah dihandel oleh tim pusat. Karena posisi saya juga sebagai Pjs, semua dari tim pusat yang akan menjawab,” terangnya.

Meskipun demikian, pihaknya tidak akan menghalang-halangi proses penylidikan yang dilakukan kejaksaan. Pihaknya tetap akan kooperatif sesuai dengan prosedur yang ada. “Tentu kami selaku pejabat di Bank NTB akan kooperatif, sesuai prosedur kami,” pungkasnya. (ind)

214 Pejabat di KSB Kembali Digeser Taliwang (Suara NTB)Pemeritah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menggelar mutasi untuk kesekian kalinya. Mutasi tersebut juga merupakan mutasi terbanyak di awal tahun 2018, yakni sekitar 214 pejabat. Mutasi kali ini juga menyasar semua lini, mulai pejabat Eselon II.a hingga eselon IV.B, Jumat (9/3).

Adapun rincian pejabat yang dimutasi yakni, pimpinan jabatan tinggi pratama II. b, H. Taufiqurrahman M. Si, jabatan lama staff ahli Bupati, jabatan Baru Kepala Dinas Pemadam Kebakaran menggantikan H. Usman S. Pd, MM. Jabatan III. a.

Empat orang diantaranya yakni, Suhadi SP, M. Si dari Sekretaris Badan Pengeloaan Keuangan Daerah (BPKD) menjabat Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang. Kemudian administrator, III. b sebanyak 3 (tiga) orang, pejabat pengawas eselon IV. a sebanyak 156 orang serta eselon IV. b sekitar 50 orang. Pelantikan tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, dengan nomor, 070/ 821. 2/ BKD / 2018.

Bupati Sumbawa Barat, Dr.

(Suara NTB/ils)

SUMPAH - Pengambilan sumpah para pejabat administrator dan pengawas oleh Bupati KSB, H. W. Musyafirin di Jumat (9/3).

Ir. H. W. Musyafirin MM, mengatakan mutasi ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran terhadap para pejabat. Mungkin ada beberapa pejabat yang tidak suka dengan posisi baru yang dijabat, tetapi apapun itu,

mutasi harus dilaksanakan.

Sehingga pelaksanaan program yang ada di daerah tetap berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat juga tidak terganggu.

Sebagai pejabat negara

oran, inilah yang kita turun ke sana,” terang Kajari.

Seperti diberitakan, dugaan penyimpangan proyek rehabilitasi saluran irigasi Bendungan Batu Bulan tahun anggaran 2017 dilaporkan Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa. Dalam laporan, disebutkan proyek yang bersumber dari APBN dengan nilai Rp 9,1 miliar lebih tersebut belum selesai dikerjakan dan dan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pengerjaannya dimulai pada 1 Maret 2017 dan harus diselesaikan pada bulan September. Namun, pekerjaan tidak bisa diselesaikan sehingga dilakukan perpanjangan sampai tanggal 31 Desember lalu. Pelapor juga menyebutkan bahwa proyek tidak memungkinkan bisa dituntaskan karena masih banyak pekerjaan yang tersisa. Diantaranya perambasan dan pembongkaran jaringan. Dari pantauannya, pelapor memperkirakan progresnya baru mencapai 50 persen.

Sedangkan dugaan penyim-

pangan proyek Bendungan Arahmano pagu dananya Rp 18 miliar lebih, bersumber dari dana APBN. Waktu pengerjaan 240 hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017.

Dalam laporan disebutkan bahwa bendungan tersebut sudah bertahun-tahun dikerjakan namun selalu gagal.

Karena setiap tahun anggarannya yang bersifat mayor terletak pada bagian mercu dan pekerjaan sayap bendung.

Dimana di tahun-tahun sebelumnya mercu dan sayap bendung hancur dan dibawa air sehingga dikucurkan anggaran baru di tahun 2017.

Menurut laporan diduga ada beberapa indikasi korupsi dan konspirasi yang menyebabkan kerugian negara di dalam proyek bendungan. Diantaranya pekerjaan sayap pintu pembuang dan pintu penguras bendungan tidak dikerjakan sama sekali. Pekerjaan RIP-RAP dibawah mercu tidak dikerjakan. Dan pekerjaan saluran primer bendungan bagian barat atau sebelah kanan Bendungan Arahmano. (ind)

apapun posisinya sudah harus siap sedia. Selain itu juga, di dalam bekerja juga para ASN diharapkan tidak sematamata berorentasi pada hasil melainkan pada proses. Karena pada dasarnya proses tidak

akan pernah menyalahi hasil.

“Mutasi ini dilakukan untuk menjadikan roda pemerintahan tetap berjalan baik dan tidak ada yang stagnan.

Kalau ada yang stagnan masyarakat yang rugi nantinya,” ungkap bupati.

Dikatakannya, dimanapun ditempatkan, para ASN harus bisa bekerja dengan Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh (IJS) dan merendahkan diri. Jangan karena ada kekuasaan, tidak melihat kepada orang yang berada di bawah. Jika hal tersebut terjadi, maka awal dari sebuah kehancuran. Apalagi para ASN ini merupakan orang pilihan dan dianggap penting oleh masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai orang pilihan yang sudah masuk kedalam sistem pemerintahan, harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tentu dengan tetap mengedepankan tagline IJS sebagai motor penggerak dalam melaksanakan tugas.

“Saya berharap para ASN yang baru dilantik bisa memberikan kinerja maksimal dengan tagline IJS. Sehingga tujuan akhir dari semua aktifitas ini untuk kesejahteraan masyarakat bisa tercapai,” tandasnya. (ils)

Jangan Berpihak, PPK dan PPS Harus Proyek Bendungan Arahmano Belum Maksimal, dan Bendungan Batu Bulan Didalami Netral di Pemilu KSB akan Tata

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, meminta jangan ada keberpihakan muncul, karena PPK dan PPS harus bersikap netral. Hitam putih Pemilu terletak di pundak PPK dan PPS. “Bangsa kita bisa berdiri tegak karena tugas dan tanggung jawab petugas PPK dan PPS. Sebagai perpanjangan tangan KPU, anggota PPK dan PPS yang sudah diambil sumpahnya, harus menjunjung tinggi prinsip netralitas, integritas, dan profesionalisme,” demikian Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc. dalam arahannya pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sumbawa, Penyelenggaraan Pemilu 2019, Jumat (9/3).

Bupati juga mengingatkan kepada PPK dan PPS yang sudah dilantik untuk berhati-hati dalam bekerja dengan menempatkan kejujuran dalam melaksanakan tugas. Disertai dengan ketulusan dan keikhlasan, karena ketika penyimpangan terjadi maka ketidakadilan akan muncul, dan potensi-potensi konflik tidak dapat dihindarkan.

Bupati berharap agar dapat menjadi mitra kerja yang baik bagi KPU dan langsung dapat bertugas membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap guna kelancaran pesta demokrasi.

Bupati mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap berkontribusi dalam menjaga kondusivitas daerah.

Dengan bersama-sama mengawal proses demokrasi agar selalu berjalan dalam koridor aturan dan tata nilai yang berlaku menuju terciptanya masyarakat Sumbawa yang demokratis dan berkeadilan, karena untuk menjadikan Sumbawa Hebat dan Bermartabat merupakan tanggung jawab semua pihak.

Plh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Sudirman, S.IP menyampaikan pelantikan dan pengambilan sumpah 70 orang anggota Panitia Pemiliha Kecamatan (PPK) dan 445 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan hasil dari proses evaluasi yang telah ditentukan KPU, dan sudah melalui proses seleksi yang obyektif sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kepada PPK dan PPS yang telah dilantik dan diambil sumpahnya, serius dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan memberikan pengabdian terbaik dalam membangun proses demokrasi, serta berharap kelancaran proses tersebut akan diikuti dengan kelancaran tahapan-tahapan pemilu selanjutnya, sehingga secara keseluruhan rangkaian pesta demokrasi dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sukses. Karena sukses atau tidaknya pemilu akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan, dan pemerintahan di Indonesia. (arn)

(Suara NTB/arn)

SALAMI ANGGOTA - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, didampingi Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata, menyalami para anggota PPK dan PPS yang baru diambil sumpahnya.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus Dugaan penyimpangan proyek Bendungan Arahmano, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, dan dugaan penyimpangan rehabilitasi saluran irigasi Bendungan Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu tengah didalami pihak kejaksaan. Hal ini untuk memastikan kebenaran dari laporan yang disampaikan.

Kajari Sumbawa, Paryono, S.H yang dikonfirmasi, Jumat (9/8) kemarin menyampaikan, laporan dugaan penyimpangan proyek tersebut sudah diterima pihaknya. Namun pihaknya perlu melakukan pendalaman lagi untuk mengetahui benar tidaknya laporan yang disampaikan. Tentunya dengan melakukan turun lapangan dang melakukan pengumpulan data.

“Dugaan penyimpangan saluran irigasi Bendungan Batu Bulan masih didalami lagi. Apakah benar yang dilaporkan atau tidak. Termasuk Bendungan Arahmano juga. Benar atau tidaknya lap-

Bupati Akui MacMahon Rekrut Tenaga Kerja Luar Daerah Taliwang (Suara NTB)Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, tak menampik jika saat ini PT MacMahon Indonesia, perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) saat ini juga membuka rekrutmen tenaga kerja di luar daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan karyawannya.

Menurut bupati yang juga ketua tim bersama rekrutmen tenaga kerja PT MacMahon ini, rekrutmen karyawan di luar daerah yang dilaksanakan PT MacMahon khusus untuk tenaga skill (memiliki keterampilan) dengan sistem outsourching (kontrak). “Iya sedang dibuka di Kalimantan,” katanya kepada wartawan.

Ia menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan karyawan skill dengan cepat perusahaan memang harus merambah ke luar daerah. Dan untuk tenaga skill pertambangan saat ini

banyak di Kalimantan. “Banyaknya kan di sana (Kalimantan) jadi mereka buka rekrutmen di sana untuk mendekatkan pelayanan,” paparnya.

Meski merekrut tenaga kerja dari luar daerah khusus skill. Bupati menegaskan, seluruh tahapan proses rekrutmen tetap melibatkan Pemda KSB di dalamnya. Saat ini rekrutmen luar daerah itu sudah memasuki proses wawancara dan Pemda KSB sendiri mengirimkan wakilnya mendampingi kegiatan tersebut. “Saya kirim Disnaker dan Asisten I untuk mengawal proses yang di Kalimantan itu,” ungkapnya.

Selanjutnya bupati menyampaikan, terhadap kegiatan rekrutmen di daerah yang memprioritaska tenaga lokal diklaimnya tetap berjalan.

Untuk setiap kategori penerimaan tim terus menggodoknya sesuai tahapan rekrutmen.

“Yang di sini tetap jalan juga

karena memang perusahaan butuh cepat tenaga kerja yang direkrut saat ini,” ujarnya.

Ia menuturkan, salah satu penyebab lambatnya penyelesaian rekrutmen ini terjadi karena beberapa hal teknis di luar rencana. Dicontohkan terkait jadwal pelatihan yang sebelumnya hanya direncanakan berjalan selama 10 hari, tetapi di lapangan waktu tersebut tidak mencukupi.

“Untuk pelatihan awalnya ditetapkan 10 hari tapi ternyata tidak maksimal. Jadi ditambah lagi 15 hari sehingga jadwal agenda lainnya otomatis turut molor,” urainya.

Terakhir Musyafirin mengatakan, untuk mempercepat proses rekrutmen ini dirinya berharap perusahaan telah membuat jadwal baru terkait terkait target penyelesaiannya untuk tiap kategori rekrutmen penerimaan. “Harapan saya perusahaan sudah buat itu,” imbuhnya.(bug)

Retribusi Parkir Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat akan melakukan penataan lokasi parkir yang ada saat ini. Hal tersebut dilakukan, pasalnya hingga saat ini, pendapatan dari retribusi parkir sangat tidak maksimal. Bahkan terkesan mati suri, hal ini tentu tidak sebanding dari banyaknya lokasi potensial yang bisa dilakukan penarikan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Ir. H. Muslimin HMY, M. Si, kepada Suara NTB, Jumat (9/3) tidak memungkiri masih minimnya pendapatan yang berasal dari sektor retribusi parkir ini.

Bahkan di tahun 2017, pihaknya hanya mampu Rp. 10 juta, dari target Rp. 18 juta.

Hal ini jauh lebih rendah dari potensi yang retribusinya bisa ditarik dari sektor ini. Hal ini terjadi karena pengelolaan lokasi parkir yang belum maksimal dilakukan. Untuk itu, pihak terkait akan melakukan penataan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan. Sehingga dengan pola ini kedepannya, retribusi dari parkir akan bisa lebih maksimal lagi.

“Kita akui memang dari retribusi parkir belum bisa tarik secara maksimal. Makanya kita bertekad di tahun 2018 target retribusi parkir akan semakin maksimal,” ungkapnya.

Dikatakannya, sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 sudah sangat jelas bahwa sektor retribusi parkir dikelola oleh Dishub. Hanya saja di Sumbawa Barat,

baru bisa diterapkan di tahun 2018, hal tersebut terjadi karena sejak beberapa tahun terakhir masih di kelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) sebagai pajak parkir. Setelah berada di Dishub, langkah awal yang akan dilakukan pihaknya yakni dengan menggandeng pihak ketiga dan lembaga masyarakat untuk samasama mengelola retribusi parkir ini.

“Langkah awal kita yakni menggandeng pihak ketika serta masyarakat untuk sama-sama mengelola retribusi parkir. Kita juga siapkan karcis dan pakaian bagi petugas untuk mengindari para calo,” sebutnya.

Ia menyebutkan, ada beberapa lokasi yang sudah ditetapkan sebagai tempat untuk dilakukan penarikan retribusi parkir. Seperti di pasar Tana Mira, Pasar Seteluk dan tempat-tempat yang lain sebagai lokasi rutin pendapatan dark retribusi parkir ini. Selain di sektor yang sudah menjadi langganan, pihak terkait juga tengah membuat zona, khususnya di kota Taliwang untuk bisa mengoptimalkan retribusi parkir pinggir jalan.

Termasuk juga di pasar-pasar modern (Alfamart, Indomart) serta pasar modern lain.

“Saat ini kita tengah membuat rancangan aturannya supaya parkir pinggir jalan juga kita bisa tarik retribusinya.

Sehingga pendapatan dari sektor ini bisa lebih maksimal,” tandasnya. (ils)

H. Muslimin HMY (Suara NTB/ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 10 Maret 2018

Halaman 7

(Suara NTB/dok)

RAWAN LONGSOR - Kawasan hutan bekas pengerukan alat berat di TPA Desa Bara yang rawan longsor. Sejumlah pohon-pohon tumbang sewaktu turun hujan dan rumah para penduduk terancam tertimbun, Jumat (9/3).

Desa Rawan Konflik Bisa Dapat Keserasian Sosial Bima (Suara NTB) – Sejumlah Desa di Kabupaten Bima yang pernah mengalami konflik atau perang antar kampung, telah diusulkan mendapat program keserasian sosial dari Kementrian Sosial (Kemensos) tahun 2018. Hal itu disampaikan Kasubag Infomasi dan Pemberitaan Humaspro Setda Kabupaten Bima, Ruslan S.Sos, Jumat (9/3). Kata dia, selain desa yang sudah mengalami konflik, program tersebut juga diusulkan bagi desa yang rawan konflik.

Ruslan mengatakan pengusulan program tersebut berdasarkan arahan Direktorat Penanganan Bencana Sosial dan Kerawanan Kemensos saat meninjau Desa Tangga Baru, salahsatu desa yang mengalami konflik belum lama ini. “Saat meninjau desa ini pihak kemensos langsung mengarahkan OPD teknis terkait untuk mengajukan proposal program keserasian sosial,” katanya.

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Sosial dan dibantu TKSK meresponnya dengan langsung mengusulkan program berbasis kawasan dengan pola kosentrasi penanganan di wilayah rawan konflik “Program ini sebagai langkah atau upaya penanganan dari pemerintah untuk melakukan rehablitasi pasca konflik dan pencegahan konflik,” katanya.

Menurutnya, desa yang diusulkan mendapat program tersebut sebagian besar di Kecamatan Monta. Seperti desa Sondo, Waro, Nontotera, Wilamaci, Tolotangga, Tangga Baru dan Tolo Uwi. “Selain itu juga ada desa di Kecamatan Woha, yakni Desa Risa dan Dadibou,” ujarnya Ruslan menambahkan, dari program keserasian sosial akan dikucurkan anggaran antara Rp. 100 hingga 200 juta rupiah per Desa. Dana tersebut diperuntukkan bagi rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana olaharga di Desa. “Dana ini juga termasuk untuk biaya pembangunan kembali rumah warga yang rusak saat konflik,” pungkasnya. (uki)

Pemerintah Ajukan PK Atas Putusan TPA Bara Dompu (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) dan Kementrian PUPR RI mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kepemilikan lahan di TPA Bara yang dimenangkan warga. Pemerintah menemukan bukti baru atas perakara tersebut dan dilakukan sidang pengambilan sumpah terhadap saksi yang diajukan pemohon.

Humas PN Kabupaten Dompu, H M Nursalam, SH kepada Suara NTB, Jumat (9/3) kemarin membenarkan adanya permohonan peninjauan kembali (PK) dari Kementrian PUPR RI dan Pemda Dompu atas kasus kepemilikan lahan di TPA Bara yang sebelumnya dimenangkan Mukraman.

Permohonan tersebut diajukan sejak 3 pekan lalu melalui Pengadilan Negeri (PN) Dompu. Kamis (8/3) kemarin dilangsungkan sidang pengambilan sumpah terhadap saksi yang diajukan pemohon karena adanya bukti baru yang diajukan dan termohon dihadiri oleh kuasa hukumnya, Kisman Pangeran, SH. “Kemarin sidang mengambil sumpah karena ada alat bukti,” jelas M Nursalam.

Setelah sidang pengambilan sumpah terhadap saksi yang diajukan pemohon, lanjut M Nur Salah, termohon dan pemohon meminta waktu untuk membacakan kesimpulannya yang akan dibacakan pada Senin (12/3) pecan depan. “Setelah itu, majelis menyusun berkas baru dikirim ke MA untuk diperiksa oleh majelis hakim PK,” katanya.

M. Nursalam mengatakan, pemohon dalam pengajuan PK-nya mendalilkan ada bukti baru berupa dokuman. Namun 3 orang majelis yang memimpin siding pengambilan sumpah ini tidak bisa menilai dokumennya. “(Majelis) hanya sebatas, (mempertanyakan) apa benar itu surat baru dan kapan ditemukan?,” ungkap M Nursalam.

Kepala Bagian Hukum Setda Dompu, Haeruddin, SH mengakui, mengajukan PK atas kasus kepemilikan lahan di TPA Bara bersama Kementerian PUPR RI. PK itu diajukan karena pemerintah menemukan bukti baru atas perkara tersebut berupa dokumen kepemilikan lahan di lokasi TPA Bara.

“Hari ini kita sidang di PN untuk permohonan PK-nya,” kata Haeruddin. Sebagaimana diketahui, TPA Bara yang sudah dilengkapi fasilitas bak penampungan sampah dan pengolahan secara manual digugat Mukraman ke pengadilan. Sebelum gugatan dilakukan, berbagai upaya dilakukan dan menuntut Pemda melakukan ganti rugi atas kepemilikan lahan. Namun warga tetap bertahan tidak ingin membayar ganti rugi karena lahan tersebut sudah dikuasai puluhan tahun oleh pemerintah untuk TPA. Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, Mukraman memenangkan perkara perdatanya. Namun pemerintah mengajukan banding atas putusan PN Dompu. Masa banding, Pemda pun akhirnya membayar biaya sewa atas lahan TPA Bara karena terus digunakan sebagai tempat pembuangan sampah.

Putusan tingkat banding maupun kasasi oleh pemerintah tetap menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang memenangkan Mukraman sebagai ahliwaris pemilik lahan. (ula)

(Suara NTB/ula)

TPA - Kondisi TPA Bara yang kini tidak lagi dijadikan tempat pembuangan sampah oleh Pemda, Jumat (9/3).

Ratusan Batang Kayu Ilegal Ditemukan di Kebun Warga Bima (Suara NTB) – Ratusan batang kayu jenis sonokeling yang diduga hasil pembalakan liar (illegal logging) ditemukan oleh petugas gabungan, di kebun milik warga di Kecamatan Langgudu, belum lama ini.

Penemuan ratusan kayu tersebut saat petugas gabungan yang terdiri dari Polsek Langgudu, Badan Penguasaan Kawasan Hutan (BPKH) Topo Pajo Mada Pangga dan Polhut Kabupaten Bima, melakukan patroli di hutan lindung antara desa Pusu dan desa Waduruka Kecamatan Langgudu.

“Patroli gabungan yang berlangsung dari Rabu (7/3) hingga Kamis (8/3) sore kemarin, ditemukan ada 115 batang kayu yang diduga hasil pembalakan liar,” ungkap Kapolsek Langgudu Iptu Sirajuddin SH, Jumat (8/2).

Menurutnya, ratusan batang kayu tak bertuan tersebut masih berupa gelondongan yang akan menjadi balok kayu. Diduga kata dia, kayukayu tersebut hasil pembalakan liar di hutan lindung di wilayah setempat.

“Diduga kayu-kayu ini hasil pembalakan liar oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pada saat ditemukan disimpan di salah satu kebun milik warga,” katanya.

Menurutnya, barang bukti (BB) ratusan batang kayu tersebut, 90 batangnya dibawa ke kantor Polsek Langgudu yang diangkut menggunakan

truk. Sementara sisanya 25 batang dimusnahkan langsung di TKP. “Proses pemusnahan dengan dibakar juga disaksikan oleh petugas gabungan yang ikut serta dalam patroli. Sebagiannya dibakar karena tidak mampu dimuat oleh truk,” katanya.

Ia menambahkan, kayu yang belum dimusnakan saat ini masih diamankan di Mapolsek setempat. Untuk sementara diamankan terlebih dulu di kantor Mapolsesk sembari me nunggu hasil penyelidikan di lapangan,” katanya.

(Suara NTB/ist)

GELONDONGAN - Batang kayu gelondongan yang ditemukan petugas gabungan di kebun warga di Kecamatan Langgudu, belum lama ini.

“Pengamanannya bersifat sementara menunggu proses hukum lanjutnya dari pihak

terkait guna diproses hukum lebih lanjut,” pungkasnya. (uki)

Sekolah Terdampak

Pilkada NTB

Penyelenggara Jangan Banjir Masih Libur Terbawa Sentimen Pribadi Taliwang (Suara NTB) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2019 diminta agar selalu menjaga integritas dan netralitas selama menjalankan tugas.

Faktor sentimen pribadi terhadap salah satu peserta Pilkada, harus dijauhkan oleh para penyelenggara Pilkada.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Khairuddin, SE saat melantik PPK dan PPS Pemilu 2019, Jumat (9/3). “Saya harap dua hal ini ditanamkan dalam diri seluruh anggota PKK dan PPS dalam mengemban tugasnya mengawal Pemilu hingga akhir,” cetusnya.

Menurut Khairuddin, integritas dan netralitas seluruh elemen penyelenggara Pemilu menjadi benteng utama untuk menghasilkan Pemilu berkualitas. Dalam hal integritas setiap penyelenggara harus memiliki konsistensi menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Intinya pegang aturan main dalam menjalankan tugas itulah integritas yang benar sebagai pengeleng-

gara Pemilu,” terangnya.

Demikian juga soal netralitas. Ia menyebutkan, seorang PPK dan PPS tidak boleh memiliki keberpihakan terhadap para peserta Pemilu. Dan cara efektif untuk menghindari hal tersebut dengan cara berbuat adil kepada seluruh pihak dan tidak memasukkan unsur sentimen pribadi dalam menjalankan tugas.

“Ingat kerja PPK dan PPS bukan kerja perorangan tetapi sebagai bagian dari institusi penyelenggara Pemilu. Karena itu dalam bekerja ikuti ketentuan perundang-udangan yang ada. Jangan jalan dengan aturan sendiri,” tegasnya.

Selanjutnya Khairuddin menyampaikan, tugas PPK dan PPS sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu 2019 nanti sangat berat. Sebab Pemilu nanti akan digelar bersamaan dengan agenda pemilihan presiden (Pilpres). Proses Pemilu bersamaan itu membuat sejumlah aturan terjadi perubahan, karenanya kepada seluruh anggota PPK dan PPS untuk jeli melihat setiap perubahan aturan yang

ada. “Di Pemilu nanti kerjanya berat, sebab ada dua agenda pemilihan yang digelar selaligus, yakni pemilihan legislatif dan Pilpres,” paparnya seraya menambahkan pertaruhan kredibilitas PPK dan PPS sangat besar.

“Kita semua (pengelenggara) harus bisa bekerja maksimal karena yang kita pertaruhkan bukan sekedar lembaga tapi jaminan terhadap kualitas Pemilu sebagai etalase demokrasi negeri,” sambung Heru sapaan akrab Khairuddin.

Di bagian lain, Heru berpesan kepada para PPK dan PPS yang baru dilantik segera berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di wilayah kerja masing-masing. Terutama dengan pemerintah setempat guna kelancaran kerja-kerja mengawal Pemilu 2019. “Setelah dari sini saya harap teman-teman PPK langsung koordinasi dengan kecamatan dan PPS dengan pihak desa.

Bangun harmonisasi dan komunikasi yang baik karena kita tidak bisa mengandalkan kerja sendiri mengawal Pemilu ini,” pungkasnya. (bug)

Bupati : Jangan Mudah Percaya Hoaks dan Isu SARA Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri meminta masyarakat agar tidak langsung percaya begitu saja, terhadap pemberitaan serta informasi yang berkembang, terutama di media sosial.

Orang pertama di Kabupaten Bima ini mengaku saat ini banyak beredar informasi dan berita hoaks (bohong) yang rawan mengadu domba antar umat beragama dengan mengangkat

isu SARA. “Kita perlu hati-hati dalam menyikapi berita dan informasi yang beredar saat ini,” katanya belum lama ini.

Apabila mendapatkan berita dan informasi yang cenderung mengadu domba dan berbau mengandung unsur SARA. Ia meminta masyarakat untuk segera berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkantibmas serta aparat desa dan RT dan RW. “Biar tidak meresahkan segera koordinasi dan laporkan ke-

pada pihak terkait supaya diproses lebih lanjut,” katanya.

Meski di Kabupaten Bima belum ditemukan adanya hal tersebut. Bupati yang sedang menjalani cuti lantaran ikut kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur ini mengajak semua pihak untuk tetap menjaga keharmonisan.

“Mari kita tetap merawat, menjaga serta mempertahankan toleransi antar umat beragama,” katanya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SDN 8 Dompu belum juga berjalan, tak tampak satupun guru dan siswa di lingkungan sekolah yang terdampak banjir bandang tersebut. Padahal, kondisinya sudah cukup memadai.

Salah seorang pelajar, Sri mengaku belum bisa kembali sekolah karena tak ada guru yang datang, terlebih pakaian seragamnya banyak yang hanyut tergerus banjir.

“Sekolahnya juga masih kotor jadinya kita libur dulu,” kata dia kepada Suara NTB, Jumat (9/3).

Ia mengaku, tak mengetahui pasti sampai kapan libur sekolah akibat banjir tersebut berlangsung. Ia dan rekan-rekannya hanya bisa menunggu informasi dari pihak sekolah.

Pun bencana alam tersebut, kata Sri, membuatnya takut ke sekolah karena khawatir akan terjadi banjir susulan ketika turun hujan. “Iya, takut ke sekolah nanti banjir lagi kalau turun hujan,” ungkapnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dompu, Drs. Imran M Hasan dikonfirmasi soal kondisi lingkungan sekolah yang dikeluhkan belum layak dimanfaatkan karena masih banyaknya

endapan lumpur mengatakan, pasca dibersihkan oleh tim gabungan TNI, Polri beberapa waktu lalu sekolah tersebut sudah cukup layak dimanfaatkan. Sekarang tinggal menunggu inisiatif pihak sekolah untuk memulai kegiatan belajar mengajar.

“Itu kan ranahnya mereka (sekolah, red), yang penting lumpurnya sudah kita bersihkan. Kalau sudah bersih begitu tinggal dimanfaatkan kembali apa masalahnya,” kata dia.

Di Kelurahan Potu, sebut dia, ada dua fasilitas umum yang lumpuh aktivitasnya akibat banjir bandang, dan semuanya sudah total dibersihkan. Sementara untuk mengantisipasi penyakit berbasis lingkungan, lanjut dia, dimasa transisi saat ini dinas kesehatan akan melakukan fogging menyeluruh.

Rencananya, berdasarkan hasil rapat sebelumnya kegiatan itu akan mulai dilakukan Sabtu (10/3) ini. Terutama di Desa Wawonduru dan Kandai II yang memang kondisi sudah pulih. “Sekarang masuk transisi, kalau daruratnya sudah tiga hari transisi tiga hari lagi.

Mudah-mudahan cepat ke pemulihan sehingga apa yang bisa kita perbuat bisa kita lakukan,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

BELUM BERAKTIVITAS - Kondisi SDN 8 Dompu belum kembali beraktivitas setelah terdampak banjir bandang, Jumat (9/3).

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 10 Maret 2018

Halaman 8

Jadi Jurkam, TGB Tunggu Permintaan Tim Pemenangan Zul-Rohmi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa melakukan ekspose terhadap empat kasus dugaan korupsi, Jumat (9/ 3) kemarin. Dari ekspose yang dilakukan, tiga kasus dinaikkan ke tahap penyidikan dan satu kasus didalami kembali melalui penyelidikan Pidana Khusus (Pidsus).

“Hari ini ada empat kasus yang kita ekspose. Yakni kasus dugaan korupsi APBDes Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, kasus talut pengaman pantai Dusun Patedong, Desa Sebotok, Pulau Moyo, PNPM Kecamatan Labuhan Badas dan kasus tanah urug Pasar Brang Bara,” kata Kajari Sumbawa, Paryono, SH., usai melakukan ekspose bersama para Kasinya, Jumat (9/ 3) kemarin.

Disebutkan Kajari, kasus APBDes Lunyuk Rea sudah selesai dilakukan penyelidikan di Intelijen. Indikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) juga sudah ada. Hanya saja pihaknya masih perlu mendalami dari segi kerugian negaranya. “Penyelidikan di Intelijen sudah selesai dan PMHnya sudah ada. Tapi kita masih perlu mendalaminya lagi di penyelidikan Pidsus,” ujarnya.

Sedangkan tiga kasus lainnya yakni kasus talut pengaman pantai Dusun Patedong, PNPM Badas dan tanah urug Pasar Brang Bara dinaikkan ke tahap penyidikan. Dimana pihaknya sudah mempunyai dua alat bukti terkait perbuatan melawan hukum didalamnya. “Meskipun belum ditemukan adanya kerugian negara, tetapi ada unsur perbuatan korupsinya di situ,” kata Kajari.

Untuk diketahui, talut pengaman pantai Dusun Patedong pekerjaannya sampai sekarang belum diselesaikan. Di lokasi pun sudah tidak ada pengerjaan.

Padahal seharusnya proyek yang menelan anggaran Rp 186 juta tersebut dianggarkan melalui APBD tahun 2017. Selain itu pengerjaannya juga diduga tidak sesuai spesifikasi. Dimana talut yang seharusnya menggunakan batu dari kali tersebut, diganti dengan batu karang. Kemudian Kasus PNPM Kecamatan Labuhan Badas kurun waktu 2013 hingga 2014 dananya bersumber dari anggaran pusat kurang lebih 1 miliar.

Dana itu dialokasikan kepada 64 kelompok yang tersebar di tiga desa di kecamatan setempat. Berdasarkan informasi, dana pinjaman kelompok yang disetorkan kepada pengelola PNPM dengan cara mencicil, tidak disetorkan ke kas umum PNPM. Sedangkan kasus tanah urug Pasar Brang Bara dalam pengerjaannya diduga bermasalah karena terindikasi adanya perbuatan melawan hukum. Mengenai kontrak kerja juga tidak jelas dan selalu berubah-ubah. Perencanaannya tidak ada, tetapi pekerjaannya dilaksanakan.

Selain itu dalam pengerjaan juga tidak ada konsultan pengawas dan konsultan perencananya.

Terkait ketiga kasus ini, pihaknya belum menyebutkan tersangka. Namun calon tersangka sudah ada yang mengarah. Dimana dalam kasus tersebut melebihi tiga calon yang mengarah. “Untuk yang dikantongi sudah ada. Untuk Patedong lebih dari satu orang. PNPM juga lebih dari satu orang. Kalau tanah urug masih mengarah ke satu orang dulu,” pungkasnya. (ind)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB dua periode, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, (TGB) disebut-sebut akan turun gunung sebagai juru kampanye (Jurkam) di Pilkada NTB 2018, untuk pemenangan paslon Cagub dan Cawagub nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah -Dr. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi).

Ketokohon TGB dinilai cukup kuat memberikan pengaruh dalam mendulang suara maksimal bagi kemenangan pasangan ZulRohmi.

Tidak heran, di internal Partai Demokrat, mantan

Ketua DPD Demokrat NTB itu disebut-sebut akan dijadikan jurkam bagi pasangan Zul-Rohmi saat kampanye akbar yang akan digelar di Sumbawa Besar dan Selong, Lombok Timur.

Dikonfirmasi terkait hal

itu, TGB tidak menampik hal itu, bahwa ia akan jadi jurkam bagi kakak kandungnya. Namun demikian, ia mengaku bahwa sampai saat ini ia belum menerima permintaan tim pemenangan Zul-Rohmi sebagai jurkamnya.

(Suara NTB/why)

BUKTI SURAT - Hakim tunggal praperadilan, Ferdinand M Leander memeriksa bukti surat susulan yang diajukan pihak termohon Kejati NTB dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (9/3).

Praperadilan Kasus BPR NTB

Kejati NTB Serahkan Bukti Surat Susulan dan termohon sudah lengkap.

Supardin menjelaskan, bukti susulan itu yakni bukti pencairan pertanggungjawaban uang konsolidasi penggabungan PD BPR NTB menjadi PT BPR NTB. Satu bukti lainnya merupakan nota dinas peningkatan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan yang ditandatangani Aspidsus Kejati NTB. “Para pihak sudah cukup buktinya. Berarti sudah bisa dilanjutkan dengan kesimpulan pada persidangan selanjutnya,” kata Ferdinand usai memeriksa bukti yang diajukan termohon.

Dalam permohonan praper-

adilan tersebut, pihak pemohon yang diwakili DR Umaiyah mengajukan 23 bukti surat, satu orang saksi, dan satu orang ahli hukum.

Sementara dari pihak Kejati NTB sebagai termohon mengajukan 21 bukti surat tanpa mengajukan saksi ataupun ahli.

“Para pihak dapat membuat kesimpulan berdasarkan fakta di persidangan berupa pembuktian surat dan keterangan saksi,” jelas Ferdinand.

Sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan pada Senin (12/3) pekan depan. Agenda sidang adalah penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak. (why)

Kasubdit III Tipikor Dimutasi (Suara NTB/dok)

kan kakak kandungnya?

Pada saat itu, TGB memilih tidak berkomentar.

Seperti diketahui, sejauh ini TGB nyaris belum pernah memberikan pernyataan sikap terkait Pilkada NTB 2018, khususnya yang membicarakan pasangan Zul-Rohmi. Bahkan dalam beberapa kali aktivitas politik yang Paslon Zul-Rohmi, maupun kegiatan-kegiatan partai Demokrat, TGB tidak terlihat. (ndi)

Masyarakat Loteng Deklarasi Dukung Zul-Rohmi

Mataram (Suara NTB) Kejati NTB mengajukan bukti surat susulan dalam lanjutan permohonan praperadilan sah tidaknya tersangka kasus dugaan korupsi penggabungan PT BPR NTB. Bukti tersebut melengkapi total 21 bukti surat yang diajukan Kejati NTB sebagai termohon.

Termohon yang diwakili Supardin menyerahkan dua bukti surat susulan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Jumat (9/3) yang dipimpin hakim tunggal, Ferdinand M Leander.

Atas penyerahan bukti itu, hakim menyebutkan bukti surat masing-masing pemohon

Paryono

“Belum, belum ada permintaan untuk jadi jurkam,” katanya saat dikonfirmasi usai menjadi pemateri pembanding di Universitas Mataram, dalam kunjungan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn), Moeldoko, Jumat (9/3).

Lebih lanjut ditanya terkait keterlibatannya dalam pemenangan Paslon Zul-Rohmi yang akan melanjutkan ikhtiarnya membangun NTB itu, apakah akan turun langsung untuk mengakampanye-

Mataram (Suara NTB) – Jajaran pejabat lingkup Polda NTB dibongkar pasang.

Mabes Polri merombak beber-

apa perwira menengah. Diantaranya Irwasda NTB, Dirpolair, Kapolres Sumbawa Barat, sampai Kepala Sekolah Polisi Negara Polda NTB. Pergantian jabatan tersebut termuat dalam surat telegram Kapolri tertanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani Asisten SDM Polri, Irjen Pol Arief Sulistyanto.

Irwasda NTB, Kombes Pol Ismail Bafadal bakal bertugas di Mabes Polri sebagai perwira tinggi Baintelkam. Mantan Kapolres Mataram itu diarahkan dalam penugasan di Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Penggantinya, Kombes Pol Agus Salim yang kini bertugas sebagai Irbidjemen SDM II Itwil V Itwasum Polri. Di jajaran Ditpolair, Dirpolair Polda NTB, Kombes Pol Edwin Rachmat Adikusumo akan ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Polair Baharkam Polri.

Posisinya akan digantikan AKBP I Made Sunarta yang saat ini masih menjabat Wadirpolair. Jabatan yang ditinggalkannya akan diisi AKBP Sigit Hari Wibowo, perwira menengah Polda Jatim.

AKBP Kurnianto Purwoko akan dipindah menjadi Dosen Utama STIK Lemdiklat Polri.

Posisi yang sudah hampir empat tahun dijabat Kurnianto yakni Kepala SPN Polda NTB Belanting akan dijabat AKBP Andy Hermawan.

Andy akan meninggalkan

jabatannya sebagai Kapolres Sumbawa Barat. AKBP Mustofa, yang baru menjabat Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Desember 2017 lalu mendapat promosi sebagai Kapolres Sumbawa Barat.

Subdit III Tipikor memiliki pekerjaan besar menuntaskan sejumlah kasus korupsi, satu diantaranya, dugaan penyalahgunaan wewenang rekrutmen CPNS jalur Honorer K2 Dompu yang menyerat Bupati HBY. Sejak diambil alih pada Juli 2016, kasus tersebut pemberkasannya masih bolak-balik penyidik jaksa.

Kemudian dugaan korupsi pengadaan alat peraga untuk 33 SD di KLU tahun 2014. berkas kasus itu belum tuntas meskipun dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara posisi yang ditinggalkan Mustofa masih dicarikan penggantinya. Khususnya perwira menengah yang sudah menempuh Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti Jumat (9/3) mengatakan, mutasi tersebut adalah sebagai upaya kepolisian untuk menyegarkan susunan organisasi.

Selain itu, juga merupakan sistem pembinaan karir. “Untuk pelantikan masing-masing pejabat tersebut paling lambat 14 hari sejak dikeluarkan surat telegram,” ujarnya. (why)

Praya (Suara NTB) Masyarakat Lombok Tengah bagian selatan yang tergabung dalam forum silaturahmi relawan pasangan Cagub dan Cawagub NTB nomor urut 3, Dr. Zulkieflimansyah - Dr. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Jumat (9/3) kemarin menggelar deklarasi dukungan untuk pasangan yang diusung oleh koalisi Demokrat dan PKS ini.

Deklarasi dukungan tersebut berlangsung di Bale Sangkep, Jalan Raya Penujak-BIL. Deklarasi dihadiri oleh perwakilan Forum Silaturahmi Relawan Zul-Rohmi dari tiap-tiap dusun dan desa di Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Praya Barat, Pujut dan Kecamatan Jonggat. Sekitar seratusan orang hadir dalam deklarasi tersebut atas dasar inisiatif sendiri.

“Kami Forum Silaturahmi Relawan Zul Rohmi, Lombok Tengah Selatan menyatakan dukungan kepada ZulRohmi. Forum ini mengakomodir seluruh wilayah Lombok Selatan bagian barat,” kata Ketua Forum Silaturahmi Zul Rohmi Lalu Andy Sumantry kepada wartawan.

Dukungan Forum Silaturahmi Zul Rohmi Lombok Tengah Selatan untuk pasangan calon nomor urut tiga itu kata Andy punya alasan kuat.

Mereka merasa punya kesamaan visi dan misi dengan Zul-Rohmi. Andy menyebut duet pasangan yang diusung PKS dan Partai Demokrat

itu merupakan representasi dari kaum muda.

Mereka percaya Zul-Rohmi adalah dua figur yang tepat untuk melanjutkan ikhtiar Gubernur Petahana NTB, TGB yang telah sukses membangun daerah selama 10 tahun memimpin.

Untuk itu, relawan di kecamatan lainnya juga akan segera dibentuk forum silaturrahmi relawan Zul Rohmi, sehingga tersebar merata di seluruh kecamatan di wilayah Lombok Tengah.

“Bagaimanapun pasangan ini adalah penerus ikhtiar TGB. Mereka pasangan yang direstui gubernur yang memerintah sekarang.

Gubernur yang telah sukses membuka mata dunia terhadap NTB,” ujar Andy.

Ditempat yang sama, Sekretaris Forum Silaturahmi Relawan Zul-Rohmi, Lalu Suharmaji juga menyebutkan beberapa kesuksesan TGB terutama untuk kemajuan Kabupaten Lombok Tengah.

TGB telah membuka pintu NTB dari Bandara Internasional Lombok Praya di wilayah Lombok Selatan. Ada juga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang kini menjadi magnet wisatawan internasional.

Agar keberlanjutan pembangunan dan kemajuan yang dibuat TGB di Lombok Tengah khususnya dan NTB secara umumnya ini terus berlangsung, menurut Suharmaji, mereka harus mendukung pasangan calon yang telah direstui TGB. (ndi)

Hari Ini Suhaili-Amin Gelar Kampanye di Bima Mataram (Suara NTB) dua kali. Yakni sekali di zona Sabtu (10/3) hari ini, Paslon Pulau Sumbawa dan Satu kali Cagub dan Cawagub NTB no- di zona Pulau Lombok, yang mor urut 1, H. M. Suhaili FT - akan digelar di Lapangan H.M. Amin (Suhaili-Amin) akan bundar, Praya, Lombok Tengah. menggelar kampanye rapat Ketika ditanya siapa saja umum terbuka, di Kabupaten yang akan hadir dari DPP Bima. Diperkirakan sekitar 50 Golkar sebagai jurkam Suhailiribuan massa akan dihadirkan. Amin di Kampanye Bima?

Dipilihnya Kabupaten Bima, Karena sebelumnya oleh sejumsebagai tempat menggelar kam- lah politisi Partai Golkar lainpanye rapat umum terbuka, bu- nya mengatakan bahwa Ketua kan tanpa alasan. Bima diharap- Umum DPP Golkar, Airlangga kan menjadi salah daerah tem- Hartarto, akan hadir langsung pat mendulang suara besar bagi sebagai jurkam. kemenangan pasangan ini.

Isvie menjawab bahwa AirKetua Tim Sukses Suhaili- langga Hartarto, dipastikan Amin, Hj. Baiq Isvie Ruapeda, tidak akan hadir dalam kamSH, MH, yang dikonformasi panye hari ini sebagai Jurkam.

Suara NTB, Jumat (9/3) ke- Tapi ia akan diwakilkan oleh marin membenarkan bahwa Ketua PP Wilayah NTB. “Ya, Bima, memang sengaja dipil- Pak Airlangga tidak datang, ih sebagai lokasi kampanye tapi diwakilkan oleh Ketua PP terbuka, karena menjadi tar- Wilayah NTB,” katanya. get tempat mendulang suara.

Sebagai Ketua Tim Pe“Kita pilih Kabupaten Bima menangan, yang juga menjakarena pertimbangan, di Pulau bat sebagai Ketua DPRD Sumbawa itu, Bima adalah daer- NTB, dalam kampanye hari ah paling besar penduduknya, ini, Isvie sudah mengambil izin dan itu adalah lumbung suara cuti kampanye. Sebab berPartai Golkar,” katanya. dasarkan aturan dalam PKPU Diketahui memang, Kabupat- nomor 4 tahun 2017, anggota en Bima selama ini menjadi lum- DPRD yang terlibat dalam kabung suara bagi Partai Golkar. mpanye, diwajibkan untuk Di Kabupaten Bima, Golkar men- mengambil cuti. (ndi) jadi pimpinan DPRD. Selain itu, untuk DPRD NTB dari Dapil Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, Golkar mengirim dua wakilnya ke DPRD NTB. Bahkan anggota DPR RI dapil NTB yang dikirim Golkar juga berasal dari Bima.

“Didampingi itu, Ketua DPD Golkar Bima, ibu Dinda, merupakan Bupati perempuan pertama di NTB,” katanya. Sehingga dengan peta politik tersebut, maka tidak heran, jika SuhailiAmin memasang target perolehan suara cukup tinggi di daerah itu, yakni di atas 50 persen.

Kampanye rapat umum terbuka yang dijadwalkan KPU masing-masing Paslon selama Hj. Bq. Isvie Rupaeda

(Suara NTB/dok)

Tiga Kasus Korupsi di Sumbawa Dinaikkan ke Penyidikan

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 10 Maret 2018

Halaman 9 Duy Huynh-Songbird Sabbatical (pinterest.com)

CERPEN

Burung-burung di Punggung Ayahku Cerpen Tjak S. Parlan Ketika hari hampir gelap, ibuku memanggil kami untuk berkumpul di ruang makan. Aku masih bermain kelereng bersama kakakku di halaman rumah kami yang luas—yang sebagiannya dipenuhi oleh semak ilalang.

“MASUKLAH kalian, saatnya makan. Jangan lupa tutup gerbangnya. Ditutup saja, jangan digembok.”

Ayahku sepertinya akan pulang. Atau seseorang akan datang—bisa dipastikan itu Paman Sahe, sebab selain ayahku dan Paman Sahe, tidak pernah ada orang yang benar-benar datang ke rumah kami.

Di ruang makan, ibuku sedang mengelap sebotol anggur yang sepertinya sudah lama disimpan. Aku hanya melihat botol anggur semacam itu ketika ayahku sedang berada di rumah. Ibuku meletakkan botol anggur itu di antara dua piring kosong di meja makan.

“Hari ini Ayah pulang ya, Bu?” tanyaku “Sudah sebulan. Sepertinya begitu,” jawab ibuku.

Ayahku sering pergi ke tempat-tempat yang jauh dan selalu membutuhkan banyak waktu. Rata-rata sebulan. Paling cepat seminggu. Benar apa yang dikatakan ibuku—kalau ingatanku tidak keliru— ayahku pergi sebulan yang lalu. Jika ayahku pergi dalam waktu yang cukup lama, sesekali Paman Sahe datang ke rumah.

“Apa Ayah akan datang bersama Paman Sahe?” tanyaku.

Ibuku menatapku sejenak, lalu mengangguk perlahan.

“Hore!” teriak kakakku kegirangan.

Kakakku memang dekat dengan Paman Sahe. Jika Paman Sahe berkunjung ke rumah dan tidak sedang mengerjakan sesuatu di gudang bersama ibuku, ia akan mengajak kami pergi ke kota. Tapi aku kerap menolaknya dan membiarkan kakakku pergi bersamanya. Ayahku pernah mengatakan padaku, bahwa ketika yang lainnya pergi, harus ada seorang laki-laki yang tetap tinggal di rumah untuk berjaga-jaga, dan itu mungkin aku.

Ketika pulang, ayahku selalu membawa sesuatu yang tidak pernah terduga olehku. Ayahku pernah membawa tanduk bercabang-cabang seekor rusa dan selembar kulit harimau. Di lain waktu, ayahku membawa be-

berapa biji taring binatang yang tidak kuketahui namanya. Tapi yang paling menarik adalah ketika ayahku membawa pulang sekotak kupu-kupu yang beraneka warna sayapnya. Kupu-kupu itu sudah diawetkan. Beberapa hari kemudian ayahku mengemas kupu-kupu itu dalam bingkai-bingkai kaca yang menakjubkan. Sayangnya, hanya ketika ayahku ada di rumah saja aku boleh melihatnya. Kupukupu itu dipajang di dinding ruangan gudang yang menjadi tempat menyimpan benda-benda lain milik ayahku.

“Coba tengok ke depan sebentar. Sepertinya itu suara mobil,” kata ibuku.

Aku bergegas membuka pintu, berlari-lari kecil hingga gerbang dan tidak mendapati mobil ayahku di sana. Sebuah pick up warna gelap baru saja melintas. Namun aku yakin itu bukan mobil ayahku. Saat aku kembali, ibuku sudah menyelesaikan semua persiapan makan malam.

“Sudahlah, kalian makan saja dulu. Nanti Ibu bersama Ayah.”

Akhirnya aku dan kakakku makan malam terlebih dulu.

Ibuku menunggui kami sembari minum kopi. Hingga malam beranjak larut dan kami mulai mengantuk, tidak ada siapapun yang datang ke rumah.

“Tidurlah kalian. Mungkin Ayah kemalaman di jalan,” kata ibuku sebelum menutup pintu kamar kami malam itu. *** Keesokan harinya aku bangun agak terlambat dan mendapati mobil pick up ayahku sudah terparkir di samping rumah.

“Ayah sudah pulang, ya?” tanyaku.

Kakakku yang sedang duduk di belakang setir dan seolah-olah sedang menyetir hanya menggeleng.

“Kau tak melihatnya?”

Kakakku menggeleng sekali lagi. Ia turun dari pick up tua itu, dan berusaha menutup kembali pintunya dengan susah payah. “Ayah baru saja kecelakaan. Lihat ini!” katanya kemudian.

Pintu mobil itu seperti baru

saja terkena benturan sebuah benda keras sehingga penyok di sana-sini. Berkali-kali kami berusaha menutupnya, namun pintu mobil itu tidak bisa tertutup kembali.

“Mungkin Ayah di gudang.”

Aku mengikuti langkah kakakku menuju ke gudang. Di depan gudang, di atas meja kayu yang mulai keropos di sana-sini, sebotol anggur terbuka tutupnya. Kakakku menuang isi botol itu ke dalam sebuah gelas kosong di sampingnya, dan hanya mendapatkan beberapa tetes saja. Kakakku menenggak tetes terakhir itu, lantas menyeringai kepadaku.

“Ayah pasti di dalam,” katanya seraya memutar gagang pintu. “Dikunci dari dalam.

Mungkin bersama Ibu.” Aku dan kakakku tidak boleh sembarangan masuk ke gudang itu, kecuali sedang bersama ayahku, ibuku, atau Paman Sahe sekali waktu. Mereka selalu bilang ada urusan penting dan kami—yang masih bocah— tidak perlu terlibat.

“Sudahlah, ambil ketapelmu sana. Kita ke sana saja. Dari tadi burung kutilang itu berkicau.”

Aku memang mendengar kicauan burung kutilang itu. Kemarin pagi kami melihatnya di pohon mangga di belakang gudang.

Kakakku begitu bersemangat memburunya, sampai tali ketapelnya putus. Karena itulah ia ingin meminjam ketapelku.

Namun baru saja kami hendak melangkah, pintu gudang itu terbuka. Dari dalam gudang ayahku muncul diikuti oleh ibuku. Ayahku bertelanjang dada dan berkeringat. Ia memicingkan mata dan menyeringai ketika sinar matahari pagi mengenai wajahnya.

“Hai, sudah bangun kalian?

Bagaimana kalau hari ini kita ke kota?”

Ayahku mengatakan itu seraya mengacak-acak rambutku dan rambut kakakku—sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kakakku menyambut gembira tawaran itu.

Aku menoleh ke arah ibuku.

Ibuku menatapku dan menga-

ngguk. Wajah ibuku tampak lebih pucat dari biasanya.

“Kalau begitu, mari kita bersiap-siap.”

Ketika ayahku membalikkan badan untuk mengunci pintu gudang, aku melihat sebuah gambar di punggungnya. Gambar itu tampak menyerupai wajah seseorang. Sepertinya wajah seorang perempuan. Di bagian bawah gambar wajah itu ada sebuah tulisan—huruf-hurufnya dibuat sedemikian rupa dalam ukuran kecil sehingga aku kesulitan membacanya. Mungkin itu adalah ‘S-L-Y-H’ atau ‘S-L-Y-B’. Entahlah, tiba-tiba ayahku sudah membalikkan badan. Ayahku memang memiliki gambar di punggungnya—meski ayahku jarang memamerkannya. Kalau aku tidak salah ingat, bukan gambar yang seperti itu. Gambar di punggung ayahku adalah gambar sekelompok burung yang beterbangan.

“Kenapa Paman Sahe tidak datang bersama Ayah?” tanya kakakku.

“Oh, Paman Sahe masih banyak pekerjaan,” jawab ayahku singkat, sebelum kami bertiga berangkat ke kota pagi itu. *** Dua bersaudara itu—Sahal dan Sahe— terlibat cekcok di dalam sebuah pick up warna biru. Mereka terlihat serupa satu sama lain. Cara mereka mengumpat, cara mereka menggerakkan tangan, cara mereka melolot, bahkan jaket berlengan pendek warna gelap yang mereka kenakan, terlihat sama.

“Aku cuma ingin menjenguk anak itu. Bisa kau pahami kan?”

“Yakin, kau tidak melakukan apa-apa dengan Saliyah?”

“Ayolah. Bagaimana mungkin aku bermain api dengan istri kakakku?”

“He, bangsat! Kau pikir aku tidak tahu?”

“Jangan menatapku seperti itu.

Kau kira aku saja yang bangsat?”

“Kau meninggalkannya.

Dasar pengecut! Anjing! Bajingan! Dan akulah laki-laki bodoh yang harus menyelamatkan hubungan kalian…”

“Aku tidak meninggalkan-

nya. Aku diburu!”

“Dan kau pengecut!”

“Kaulah yang pengecut! Kau tidak berani mengakui kalau si kembar itu bukan anakmu kan?”

“Mereka tidak pantas memiliki ayah pengecut sepertimu.

Jadi, jangan pernah lagi datang ke rumah. Ini yang terakhir, dan kau tahu caranya turun dari mobil. Atau, aku benar-benar akan meledakkan kepalamu?”

Sahal mengarahkan senapan itu ke kepala Sahe. Sahe hanya mendengus, belum ada tanda-tanda ia ingin turun dari mobil. Sahal kehilangan kesabaran. Ia mulai mengokang dan menempelkan moncong laras panjang itu di kepala Sahe. Sahe membayangkan seekor rusa jantan yang terkapar dengan luka penuh darah di sebuah hutan yang dingin.

“Kalau masih ingin hidup, turunlah…”

Sahe pun turun dan berjalan setelah membanting pintu mobil itu dengan keras. Beberapa langkah di depan, ia berbalik arah dan meludahi kaca mobil itu. Sahal yang merasa terusik dengan tingkah Sahe, segera turun dari mobil. Saat ia membuka pintu dan menginjakkan kedua kakinya di jalan aspal yang basah petang itu, sebuah truk melaju dari arah berlawanan. Jalan di daerah perbatasan itu tidak begitu lebar untuk dua kendaraan yang berpapasan.

Mungkin karena itulah sebuah benturan keras terjadi. Pick up warna biru itu oleng. Truk itu terus melaju. Setelah itu, Sahe melihat tubuh Sahal terkapar di jalanan aspal. ***

Malamnya, setelah kami pulang dari kota hari itu, aku bermimpimelihatburung-burungbeterbangan dari punggung ayahku. Aku sedang duduk di kursi panjang bersama kakakku dan saling berbantah soal siapa yang lahir terlebih dulu. Kakakku bersikeras bahwa dirinyalah yang lahir terlebih dulu, sementara aku menyusul kemudian. Aku membantahnya dengan mengatakan bahwa tubuhku lebih tinggi satu jengkal dibanding kakakku. Kakakku membantahnya dengan mengatakan bahwa ukuran tubuh tidak bisa membuktikan seorang anak terlahir terlebih dulu lantas dianggap sebagai kakak. Aku membantahnya kembali dan suasana pun semakin sengit. Pada saat seperti itulah, ayahku muncul dari dalam gudang dengan bertelanjang dada. Ayahku mendekat kepada kami lalu menunjukkan sesuatu di punggungnya. Aku bisa melihat burungburungbeterbangandaripunggung ayahku.Burung-burungituterbang dalam kelompok-kelompok kecil, bergantian. Setiap satu kelompok terbang dan menghilang, maka akan muncul yang lainnya.

“Ayah, burung-burung itu terbang ke mana?” tanyaku.

“Burung-burung itu terbang ke langit. Sangat jauh di atas sana,” jawab ayahku seraya menggerakgerakkan punggungnya.

Ayahku terus-menerus menggerakkan punggungnya hingga burung-burung itu lenyap sama sekali. Aku meminta ayahku agar mendatangkan burung-bururng itu kembali, namun yang muncul kemudian adalah wajah seorang perempuan. Wajah perempuan itu mirip ibuku. Aku

mencoba meraihnya, namun tanganku tidak pernah sampai.

Aku menggapai-gapai sambil berteriak memanggil-manggil ayahku dan ibuku. Saat aku terbangun, ibuku dan ayahku tengah berdiri di antara ranjangku dan ranjang saudara kembarku.

“Cepatlah bangun dan bersiap-siap. Kita akan segera berangkat,” kata ibuku.

Hari itu kami akan pergi ke kota dan tinggal selama-lamanya di sana. Di kota, hingga bertahuntahun berikutnya, aku masih kerap bermimpi tentang burung-burung yang beterbangan dari punggung ayahku. Suatu kali, ketika aku menceritakan perihal itu kepada ibuku, ibuku menatapku sejenak dan segera berpaling memandang ke luar jendela di mana pick up tua ayahku teronggok di halaman rumah.

“Di punggung ayahmu hanya ada gambar Ibu,” kata ibuku.

“Tapi aku pernah melihat gambar burung-burung di punggung Ayah. Apa Ayah sudah menghapusnya?” tanyaku sembari mengingat-ingat.

“Kamu hanya melihatnya dalam mimpi. Mungkin juga di punggung orang lain,” jawab ibuku.

Tiba-tiba aku teringat Paman Sahe. Sejak kami pindah ke kota, saudara kembar ayahku itu belum sekalipun datang ke rumah. () Pagesangan, 7 Pebruari 2018 Tjak S. Parlan lahir di Banyuwangi. Buku kumpulan cerpennya Kota yang Berumur Panjang (Basabasi, 2017).

PUISI Rendy Jean Satria Masigit Kareumbi

Ciampea

Jauh di matamu masih tersimpan Suara angin ribut hutan-hutan Sekelebat cahaya tampak seperti Segerombolan yang akan makmum Pada kabut tebal di atas gunung karuhun

Langkahku semakin lelah menyusuri Jembatan bambu, pagar-pagar berlumut Batas antara dendam dan kebaikan Seperti jurang yang begitu lebar

Sebuah pagi dengan latar sungai-sungai Jalan kampung, akar-akar tua, dan rusa Yang diganggu anjing-anjing liar. Jembatan Gantung pemisah antara rumah pohon Dan sedu sedanku, menjadi remuk Pada puisi yang kutulis di tengah cuaca Amuk ini, masih tersisa sedikit kabar Tentang masa-masa keheningan Pada langit yang jauh, aku titipkan Kata –kata ini sebagai Amin 2018

Di Gang Pantes, Cipacing

Di balik suara adzan aku sembunyikan Luka yang terjadi di musim hujan Dzikir demi dzikir berjatuhan seperti Air di mulut goa Telah lama kujauhi suara-suara bising Membiarkan tubuhku dipenuhi gigitanGigitan nyamuk di kedalaman hutan ini Menolak untuk pulang dan bercengkrama Di kampung ini, kolecer-kolecer menahan Angin liar. Anjing-anjing bergerak dari Satu pohon ke pohon lainnya, daun-daun Menumpuk menjadi komposisi nyanyian 2018

Menginap di Cicalengka Di gang tua ini, dulu Aku pernah membuang Airmataku. Sendiri Tanpa kata Di jauhan, barisan pohon cemara Puluhan antena tv, bangku-bangku kayu Rumah-rumah berlumut Angin yang mengungsi Di lantai dua Dinding retak dan hujan Deras mengurungku Pot-pot kaktus, kura-kura mati Dan sebagaimana resah Yang basah, di dadaku Aku sedang menunggumu Tanpa doa atau harapan Dan sebagaimana resah Yang basah di dadaku

Di stasiun itu masih tersimpan Bangkai gerbong-gerbong tua Yang meleleh oleh waktu. Papan Penanda bagi peziarah Dari kejauhan langit sehalus Para arwah-arwah Pernah kupercaya pada kampung lain Namun berakhir juga di sini. Rumah Pertengahan bagi kata yang tak lagi Bisa dilukai oleh seribu pelukan ringan Di musim hujan, Kesepianku berdzikir Dan tegak bagai alif Di Cicalengka, kuseret langkah-langkah Kecilku, belajar tajwid demi tajwid Untuk menjaring cahaya. Tubuhku Yang lelah pada akhirnya hanya menjadi Kalam-kalam di makam 2018

Aku habiskan akhir pekanku Di gang ini, tanpa sentuhan Dan ciuman panjang seperti Biasa 2018

Rendy Jean Satria, lahir di Cimanggis, Depok 4 Januari 1989. Buku puisi terbarunya Pada Debar Akhir Pekan (Basabasi, 2018). Kini bekerja dan menetap di Bandung.

SUARA NTB Sabtu, 10 Maret 2018

PENDIDIKAN

Halaman 10

Moeldoko Ajak Generasi Muda Sambut Tantangan Zaman dengan Inovasi

Mataram (Suara NTB) Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengajak para mahasiswa dan anak-anak muda untuk melihat masa depan secara lebih optimis dan produktif. Menurutnya, banyak masalah di sekeliling, tapi kalau mau melihatnya secara berbeda, kita dapat menjadikan masalah-masalah tersebut sebagai peluang dan kesempatan.

Oleh karena itu, ia mengajak anak-anak muda untuk menyambut tantangan zaman ini dengan berinovasi. “Berinovasilah atau mati!”, itulah yang selalu dikatakan Moeldoko di hadapan sekitar 650 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Mataram yang hadir memenuhi Auditorium DOME Universitas Mataram dalam acara Diskusi Nasional 3 Tahun Jokowi – JK, Jumat (9/3).

Ia mengatakan perubahanperubahan yang terjadi di dunia ini berlangsung sangat cepat, mulai dari teknologi robot, kecerdasan buatan dan sebagainya. Untuk itu, ujar mantan Panglima TNI ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendor-

ong terciptanya ekosistem yang tepat untuk menumbuhkan sikap adaptif dan responsif terhadap perubahan.

Dalam konteks itu, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi aksi-aksi dan langkahlangkah nyata yang dapat menjadi inspirasi bagi anakanak muda yang lainnya dalam merespons perkembangan di era ekonomi digital.

“Dalam sistem sosial politik seperti sekarang ini, terbuka kesempatan bagi siapapun dan menjadi apapun,” kata Moeldoko.

Hadir dalam kegiatan di Universitas Mataram tersebut antara lain Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Rektor Universitas Mataram Prof.Dr. H. Lalu Husni, SH, M.Hum,

Implementasi PPDB Diminta Tepat PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi dianggap belum memberikan pengaruh bagi meningkatnya jumlah siswa di sekolah swasta. Implementasi aturan pada PPDB zonasi itu diharapkan dapat tepat.

Hal itu disampaikan Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., Kamis (8/3). Menurutnya, rencana PPDB sistem zonasi di tahun lalu sudah sangat bagus, tapi jika implementasi aturan tidak sesuai rencana, sangat sulit bisa diharapkan dampaknya. “Itu yang jadi (Suara NTB/dok) masalah, kita kembalikan Muhiddin lagi ke pemerintah,” ujarnya.

Muhiddin mengatakan, fungsi pemerintah membatasi, jika sudah diputuskan kuota tertentu di SMA, jangan sampai di tengah jalan ditambah lagi kuota itu. Pihaknya menaruh harapan besar ketika pengelolaan SMA beralih ke pemerintah provinsi NTB “Pemerintah provinsi seharusnya lebih baik penanganannya ketimbang sebelumnya, jangan sebaliknya,” harapnya.

Sejauh ini, ia mengatakan PPDB sistem zonasi belum memberikan dampak peningkatan siswa ke SMA Hang Tuah 3. Ketika sebelum dan sesudah PPDB zonasi, tidak ada dampak signifikan pendaftar di SMA Hang Tuah. “Ndak ada pengaruh, harapan kita sebenarnya kemarin itu (PPDB tahun ajaran 2017/2018), titik awal aturan itu bisa dilakukan dengan baik, apabila awal mulai perencanaan dengan baik, sehingga tahun berikutnya tidak susah lagi,” katanya.

Pada PPDB sistem zonasi di tahun ajaran 2017/2018 memang ada penambahan kuota siswa di sejumlah sekolah, akibat banyaknya tekanan masyarakat. dengan adanya kenyataan seperti itu, Muhiddin mengatakan pemerintah provinsi memiliki pekerjaan berat saat PPDB tahun ajaran 2018/2019 nanti. “Mudah-mudahan saja pemerintah berani membuat aturan tegas,” harapnya.

Ia juga menyarankan agar pada PPDB sistem zonasi tidak perlu ada jalur lintas zona. Dikhawatirkan jalur seperti itu yang berpeluang membengkakkan kuota di sekolah negeri. Muhiddin menyarankan agar secara menyeluruh menggunakan sistem zonasi dan menggunakan nilai UN untuk pemeringkatan. “Jangan terlalu banyak jalur yang kita buat,” sarannya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan akan memperketat aturan PPDB sistem zonasi. Jalur lintas zona akan dipersempit. Itulah yang saat ini tengah dibahas bersama sekolah. (ron)

Tarik Minat Masyarakat Lewat Pembenahan Sekolah Mataram (Suara NTB) – Sekolah mulai mempersiapkan diri menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Itu juga yang dilakukan oleh SMPN 5 Mataram. Pembenahan sekolah tetap dilakukan, meskipun selama ini masyarakat sekitar sekolah selalu memprioritaskan SMPN 5 Mataram sebagai tempat bersekolah.

Kepala SMPN 5 Mataram, H. Muhamad Ali, Jumat (9/3) mengatakan, pihaknya akan melakukan pembenahan sekolah. “Kita mungkin akan melakukan pembenahan fisik, kita akan mencat sekolah agar bersih,” ujarnya.

Selain itu sarana dan prasarana sekolah juga akan dibenahi, seperti menganti meja dan kursi yang rusak. Juga sarana teknologi informasi akan disiapkan. Termasuk juga membenahi perpustakaan, agar menjadi lebih luas, ruangan yang sebelumnya dua ruangan dijadikan satu ruangan, sehingga menjadi lebih luas dan bisa banyak siswa yang masuk perpustakaan.

Ruang tata boga di sekolah juga menurut Ali akan diperbaiki, meja yang rusak akan diganti. Selain itu kebersihan sekolah tetap dijaga. “Kami akan mempersiapkan sebaikbaiknya,” ujarnya.

Sebagai kepala sekolah, ia harus memastikan semua fungsi di sekolah berjalan dengan baik, seperti fungsi guru, sarana dan prasarana, keuangan sekolah, fungsi tenaga kependidikan, dan lainnya. “Itu semua harus berjalan dengan baik,” katanya.

Dengan begitu,maka akan menciptakan budaya mutu dan budaya prestasi, sehingga tidak berbagai kegiatan di sekolah tidak menjadi monoton. Setiap tahunnya, katanya, diharapkan budaya mutu selalu meningkat. “Budaya prestasi juga meningkat,” katanya.

Ali mengakui, di SMPN 5 Mataram ada orang tua siswa yang fanatik memilih SMPN 5 Mataram sebagai tujuan menyekolahkan anaknya. “Sudah tidak diragukan lagi masyarakat sekitar sekolah sebagian besar akan memilih SMPN 5 Mataram,” katanya. (ron)

Kapolda NTB Brigjen (Pol) Drs. Firly, M.Si, Komandan Pangkalan Udara Rembiga Kolonel (Pnb) Dodi Fernando, SE, M.Soc, Komandan Korem 162/Wirabakti Kolonel (Inf) Farid Makruf, MA, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dan Universitas Mataram.

Ajakan untuk membangun sikap optimis dan sikap positif juga datang dari Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi.

“Jika ada orang lain memberikan hal baik kepada kita, kita harus membalasnya dengan yang lebih baik. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi inovatif dan optimis,” kata Gubernur.

Acara bincang-bincang yang

digelar oleh Kantor Staf Presiden bekerja sama dengan Universitas Mataram merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kantor Staf Presiden menyambangi kampus-kampus untuk mendapatkan masukan, usulan, kritik, dan tanggapan atas berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sebelumnya, kegiatan serupa telah diselenggarakan di Yogyakarta, Bandung, Padang, dan Makassar.

Selain bertemu dengan para mahasiswa dan kalangan kampus, Moeldoko sebelumnya juga bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Manshuriyah, Lombok Tengah, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain yang diasuh oleh TGH. Hasanain Juaini. Selain itu, digelar juga bincang-bincang santai dengan para tokoh dan ulama, pengelola media massa, penggerak kebudayaan, tokoh masyarakat, dan aktivis sosial dan lingkungan. (dys)

(Suara NTB/dys)

TUKAR CINDERAMATA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) tukar cinderamata dengan Rektor Unram L. Husni dalam acara Diskusi Nasional 3 Tahun Pemerintahan JokowiJK di Unram, Jumat (8/3).

Museum Kenalkan Budaya Jalur Prestasi Diperkecil Dikbud NTB Pertegas Melalui Lomba Melukis PPDB Sistem Zonasi

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap budaya lokal di dalam diri anak-anak, Museum Negeri NTB menggelar lomba melukis tingkat TK, SD, dan SMP sekota Mataram dengan tema “Budaya Daerahku” Kamis (8/ 3) lalu. Lomba ini diikuti sekitar 160 peserta dari berbagai sekolah di Kota Mataram.

“Selain itu, kami mengadakan lomba ini agar anak-anak kita bisa lebih mengenal dan mencintai museum,” jelas Kepala Museum Negeri NTB Drs. Zubair Muslim.

Zubair yang juga pernah menjabat sebagai kepala Taman Budaya Provinsi NTB lebih jauh menjelaskan, lomba melukis ini adalah salah satu program khusus Museum Negeri NTB untuk mengenalkan museum kepada seluruh lapisan masyarakat dan mengkampanyekan slogan nasional “Museum di Hatiku”.

Dikatakan Zubair, kegiatan ini merupakan salah satu cara mendekatkan masyarakat kepada museum, khususnya untuk mencintai warisan budaya daerah. Program ini khusus untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP. Diharapkan melalui melukis, para siswa mampu mencintai budayanya.

“Jadi dengan melukis, siswa mengeluarkan imajinasinya, apa sih budaya, sejauhmana pengenalan mereka terhadap budaya NTB,” jelasnya.

Secara khusus, kegiatan lomba digelar dalam rangka bagaimana budaya itu membentuk karakter masyarakat.

Diperketat

(Suara NTB/dys)

HADIAH - Kepala Museum Negeri NTB Zubair Muslim memberikan hadiah pada juara lomba melukis tingkat SD dan SMP, Kamis (8/3) lalu.

Hal ini perlu ditanamkan sejak dini kepada masyarakat. “Ini juga objek untuk tanamkan kecintaan mereka pada museum.

Ini dituntut pikiran, olahrasa yang dalam,” jelasnya meski diakui jumlah pesertannya tidak mencapai target sebanyak 500 orang dari yang ditargetkan.

Pihaknya mengaku, memiliki tanggungjawab moral memperkenalkan nilai budaya kepada para siswa.

Maka untuk itu, pihaknya selalu rutin menggelar lomba seperti ini di museum. “Nanti

akan ada lomba peragaan busana batik tenun lokal, lomba cerdas cermat materi budaya, lomba lagu tradisi, baca lontar. Lain waktu kita programkan untuk kabupaten lain di NTB,’’ janjinya.

Anak-anak yang mengikuti lomba ini pun mengaku sangat antusias dan bersyukur dengan diadakannya lomba seperti ini. Karena diadakannya lomba ini, mampu menghidupkan lagi budaya di tengah arus dan zaman yang serba modern seperti saat ini. (dys)

STIKES Yarsi Mataram Gelar Seminar Lulus Uji Kompetensi Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram menggelar seminar dan workshop strategi uji kompetensi nasional 2018 bagi seluruh alumni institusi pendidikan kesehatan, yang dibuka Rabu (7/3) lalu. Seminar itu dilaksanakan agar seluruh alumni dapat lulus uji kompetensi nasional.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, , H. Zulkahfi, S.Kep., Ners., M.Kes., mengatakan seminar itu bertujuan untuk membantu semua alumni dari institusi pendidikan yang belum lulus uji kompetensi, supaya bisa lulus di uji kompetensi bulan Maret ini. “Untuk itu kami sampaikan, dua poin, ikhtiar maksimal dan doa yang sungguh-sungguh,” katanya.

Pembicara dalam seminar itu yaitu I Made Kariasa, S.Kp., MM., M.Kep.,Sp.KMB., PG.Cert, dan Yekti Satriandari, S.ST.,M.Kes. Dalam worskshop, ada item review yang diikuti oleh seluruh dosen STIKES Yarsi Mataram untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. “Artinya mulai materi di setiap mata kuliah, mereka dibekali dengan soal uji kompetensi,” ujar Zulkahfi.

Ketua Panitia Seminar, Sabi’ah Khairi, Ners.,Sp.Kep, Mat., mengatakan, sebagaimana yang diketahui bersama dalam menjamin kualitas lulusan dari masing-masing institusi kesehatan maka regulasi telah mengatur dan mewajibkan setiap lulusan untuk mengikuti uji kompetensi. Se-

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi (dua dari kanan) bersama pembicara seminar Uji Lulus Kompetensi, belum lama ini. lain dari akreditasi, uji kompetensi ini merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan kualitas dari sebuah institusi.

“Uji kompetensi juga berguna sebagai syarat untuk memiliki lisensi dan surat tanda registrasi. Terlepas dari keinginan mendapatkan legalitas sebagai perawat profesional, uji kompetensi juga berguna untuk meningkatkan profesionalisme pada praktik keperawatan, sehingga perawat bisa bersaing baik, di dalam maupun di luar negeri,” ujar Sab’iah.

Dengan demikian, dipandang perlu adanya upaya dalam meningkatkan kelulusan uji kompetensi nasional di STIKES Yarsi Mataram sebagai bentuk tanggung jawab dari lembaga dengan membuat program-program strategis. Pada dua periode terakhir pelaksanaan uji kompetensi nasional, STIKES Yarsi membentuk tim khusus peningka-

tan kelulusan uji kompetensi yang bekerja khusus melaksanakan program-program strategis untuk meningkatkan angka kelulusan uji kompetensi nasional.

Sab’iah mengatakan, sebagaiman pelaksanaan seminar sebelumnya, pada seminar kali ini pihaknya tidak hanya mengundang narasumber berskala nasional dari bidang keperawatan saja, namun juga mengundang narasumber dari kebidanan untuk lebih memantapkan lagi persiapan peserta baik peserta perawat maupun bidan yang akan mengikuti uji kompetensi.

Di tahun ini juga tim peningkatan kelulusan uji kompetensi STIKES Yarsi Mataram membuka diri dan memberi kesempatan pada peserta di luar Yarsi untuk bergabung.

Tercatat peserta tidak hanya berasal dari perguruan tinggi kesehatan di NTB, tapi juga berasal dari luar NTB. (ron)

Mataram (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun 2018 dipastikan diperketat. Hal itu ditandai dengan rencana kuota jalur prestasi diperkecil. Jalur prestasi memberikan peluang siswa mendaftar sekolah di luar zona tempat tinggalnya.

Hal itu disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji. Ia menjelaskan, terkait dengan pembahasan PPDB sistem zonasi, saat ini tengah dibahas bersama sekolah.

Pada Sabtu pekan lalu, dilakukan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah di Pulau Lombok. Pada pekan ini pertemuan serupa dilakukan bersama kepala sekolah di Pulau Sumbawa. “Artinya membahas dulu dengan sekolah.

Bisa dipastikan tidak ada lagi lintas zona,” ujar Suruji.

Dalam pertemuan dengan kepala sekolah, Suruji menekankan persentase bagi jalur prestasi akan diperkecil, bukan memperbesar. Dengan begitu, kuota lintas zona juga dengan sendirinya akan mengecil.

Di tahun 2017 lalu, kuota sebanyak 20 persen di satu sekolah bisa menerima siswa berprestasi dari zona man-

apun. Namun di tahun ini, akan dikurangi menjadi sekitar 10 persen saja. “Kita kurangi kuota lintas zona untuk jalur prestasi itu, kita hanya gunakan prestasi akademik tapi belum final,” katanya.

Sejak tahun lalu, PPDB SMA Negeri dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya.

Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota. Pendaftar hanya bisa mendaftar di sekolah yang sesuai dengan zona tempat tinggalnya.

Suruji menjelaskan, pihaknya akan merapikan zonasi siswa, disesuaikan dengan wilayah sekolah, agar tidak ada keluhan seperti tahun lalu.

Menurutnya, sudah ada data siswa sebelumnya di SMP secara online. Jika data pendaftar itu tidak sesuai atau berbeda dengan data yang ada di SMP atau sekolah sebelumnya, maka tidak siswa itu tidak bisa mendaftar. Kecuali bagi siswa yang berasal dari luar daerah seperti dari Pulau Jawa, dengan alasan pindah, barulah dikecualikan. (ron)

Pemekaran Bidang Dikdas Tunggu Persetujuan Bagian Ortal Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram berencana memekarkan Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) menjadi Bidang SD dan Bidang SMP. Hal itu dilakukan karena beban kerja Bidang Dikdas yang dilihat sangat besar menyusul ditiadakannya UPT di kecamatan. Keputusan kelayakan pemekaran bidang itu ada pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Kota Mataram.

Menurut Kepala Disdik Kota Mataram, H. Sudenom, saat dihubungi Jumat (9/3), pihaknya akan melakukan analisa jabatan, jika memang dianggap beban kerja Bidang Dikdas terlalu berat, maka pemekaran itu bisa dilakukan. Nantinya Bagian Ortal yang akan menilai kelayakan Bidang Dikdas dibagi menjadi dua bidang. “Kalau memang tidak layak ya tidak jadi dibagi, keputusan dari Bagian Ortal. Nantinya kami yang akan mengajukan kajiannya,” katanya.

Sudenom mengatakan, setelah tidak adanya UPT di Kecamatan Ampenan, Mataram, dan Cakranegara, dirasakannya beban Bidang Dikdas menjadi semakin berat. Ketika masih ada UPT, masih ada yang membantu tugas Bidang Dikdas. “Sehingga saya tertarik menganalisa bebannya, jam kerja mereka. Kalau kemarin kan ada yang bantu, SD itu seolah-olah UPTD yang bantu. Kalau sekarang dengan tidak ada UPT, pengawasan juga terlalu berat,” ujarnya.

Dengan beban kerja yang berat itu, Sudenom menekankan akan sangat mempengaruhi kualitas. Terlebih lagi di wilayah Kota Mataram banyak SD dan SMP. Disebutkannya, ada sebanyak 146 SD negeri dan 24 SMP negeri di Kota Mataram. Belum lagi sekolah swasta yang mulai tumbuh. “Swasta mulai menjamur, itu perlu juga dikontrol dan diawasi, kita tidak bisa diam saja dengan beban Bidang Dikdas ini. Harapannya rencana ini bisa terwujud untuk mengurangi beban,” katanya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) H. Adnan Muchsin, pada Jumat (9/3), menyampaikan bahwa dirinya setuju dengan rencana dari Disdik Kota Mataram. Rencana itu menurutnya untuk lebih memudahkan pengelolaan sekolah.

“Supaya pekerjaan lebih lancar, dan pembinaan lebih bagus, Dikdas itu SD dan SMP itu berat. Belum lagi sekolah swasta, perlu itu pembagian tugas, perlu ada Kabid SMP sendiri, Kabid SD sendiri,” sarannya. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 10 Maret 2018

Diinisiasi Dispora, Senam Massal dan Jalan Sehat Awali HUT Lobar Giri Menang (Suara NTB) Ribuan Pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) beserta anak-anak sekolah, guru, dan warga sekitar Kantor Pemerintahan tumpah ruah melakukan senam dan jalan sehat.

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Lobar ini diselenggarakan di halaman dan jalan seputaran tiga kelurahan pada Jum’at (9/3).

Acara ini menjadi pertanda dimulainya semarak perayaan menyambut Hari Ulang Tahun Kab. Lobar yang ke-60 yang jatuh pada setiap tanggal 17 April.Pada kesempatan itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar, H. Lalu Saswadi memberikan sambutan bahwa perayaan HUT Lobar menjadi tradisi tahunan yang dilaksanakannya pemda.

“Sesuai tradisi tahunan, jalan sehat ini mengawali seluruh rangkaian kegiatan menyambut hari jadi Kab. Lobar,” ujarnya sambil menyatakan bahwa ulang tahun kali ini harus lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya.

Saswadi pun berkenan ikut senam massal dan melepas peserta jalan sehat. Dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq dan Kepala Dispora H. Ilham, ia melepas para peserta jalan sehat dengan mengibarkan bendera start warna biru.Jalan sehat dimulai setelah seluruh peserta yang didominasi pelajar dan guru melakoni senam massal yang dipandu oleh seorang instruktur senam yang profesional.

Rute yang harus dilalui peserta sesuai keputusan panitia rute jalan protokol di Kota Gerung yang membelah tiga kelurahan yang ada di jantung ibu kota Giri Menang itu. Seusai menempuh rute kurang lebih tiga kilometer itu, sesampai garis finish seluruh peserta sudah siap menunggu pengundian door prize dengan hadiah yang cukup menarik. Panitia menyediakan hadiah berupa beberapa unit sepeda gunung dan puluhan bingkisan menarik lainnya. (her)

Butuh Rp15 Miliar Bangun Lintasan Atletik Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB mengaku membutuhkan anggaran kurang lebih Rp15 Miliar untuk perbaikan sekaligus membangun lintas atletik Sintetis GOR 17 Desember Turide Mataram dalam rangka menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.

Kabid Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dispora NTB, L. Fatanah yang dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (9/3) kemarin mengatakan anggaran Rp15 Miliar itu untuk perbaikan lintasan dan biaya membangun dua lintasan yang masih kurang.

“Kita sudah mencoba berhitung soal anggaran untuk perbaikan lintasan dan membangun dua sentelban lintasan atletik. Hasil hitungan kasarnya sekitar Rp15 Miliar,” ucapnya.

Dikatakan Fatanah total anggaran Rp15 Miliar itu hanya dapat digunakan untuk

memperbaiki lintasan atletik dan membangun dua sentelban di lintasan. “Untuk perbaikan lintasan sekitar Rp10 Miliar, sementara untuk Rp5 Miliarnya untuk membangun dua jalur di lintasan itu,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Verifikasi Tuan Rumah PON,

PON 2020

Papua Setujui Tujuh Cabor Tambahan Jayapura (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua menyatakan Pemprov Papua telah menyetujui tujuh cabang olahraga tambahan yang akan dipertandingkan pada ajang PON XX pada 2020 di Bumi Cenderawasih.

Sekretaris KONI Provinsi Papua Kenius Kogoya, di Jayapura, Papua, Jumat, mengatakan ketujuh cabang olahraga tersebut yakni muaythai, rugby, gateball, woodball, petanque, tarung derajat dan dansa.

“Cabang olahraga tambahan ini sudah disetujui oleh Pemprov Papua, dan KONI setempat sudah menyurati KONI Pusat untuk ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI se-Indonesia, pada 6 April 2018,” katanya.

Menurut Kenius, dengan demikian cabang olahraga yang akan dipertandingan pada PON 2020 sebanyak 44 cabang olahraga, jadi, 38 cabang olahraga sebelumnya yang sudah ditetapkan oleh KONI, ditambah dengan tujuh cabang olahraga usulan tuan rumah yang berpotensi menyumbangkan medali bagi kontingen Papua pada PON XX. “Memang ada kemungkinan bisa berkurang atau bertambah, tapi bukan itu masalahnya, yang paling penting itu jumlah cabang olahraganya,” ujarnya.

Dia menjelaskan pekan depan, KONI Papua akan melakukan pertemuan dengan Pusat di Jakarta untuk membahas cabang olahraga tambahan tersebut. (ant/bali post)

untuk PON 2024. Pasalnya lintasannya masih kurang, dan perlu dibangun tambahan dua jalur lintasan lagi.

Menanggapi pernyataan Suwarno tersebut, Kabid Sarpras Dispora NTB mengakui bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun anggaran untuk perbaikan sarana lintasan GOR. Sehingga lintasan tersebut dapat memenuhi standar untuk pertandingan PON. Menurut hitungan kasar pihaknya bahwa anggaran untuk perbaikan lintasan tersebut berkisar Rp15 Miliar. (fan)

Mila akan Kembali Bertarung

Alasan KONI Revisi SK Pelatda Mayung 2018 Dipertanyakan Mataram (Suara NTB) Kebijakan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB merivisi SK Pelatda Mayung 2018 menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku olahraga. Para pelaku olahraga menanyakan alasan KONI NTB merevisi SK Pelatda Mayung 2018 yang telah dirumuskan oleh tim Verifikasi KONI NTB itu.

“SK Pelatda Mayung 2018 sudah diputuskan lewat tim, diverikasi KONI NTB. Lantas apa alasan KONI NTB merevisi lagi,” tanya Anggota Tim Verifikasi KONI NTB yang enggan namanya disebutkan saat dihubungi Suara NTB, di Mataram, Jumat (9/3).

Informasi di lapangan, sebelumnya tim verifikasi KONI NTB yang berjumlah 12 orang telah menetapkan sebanyak 37 atlet dan 13 pelatih yang akan masuk Pelatda Mayung 2018. Sebanyak 37 atlet itu dipilih oleh tim verifikasi KONI NTB dari 48 atlet yang diajukan oleh 13 cabor unggulan NTB. Namun yang menjadi pertanyaan tim Verifikasi KONI NTB belakangan ini adalah terkait keputusan hasil rapat pimpinan (Rapim) KONI NTB yang mengatakan akan merevisi SK yang sudah diputuskan oleh tim verifikasi tersebut.

Yang dipertanyakan oleh anggota tim verifikasi KONI NTB adalah alasan Rapim merevisi SK Pelatda. Pasalnya tim Verifikasi tidak dilibatkan dalam rencana pimpinan KONI NTB akan merevisi SK Pelatda Mayung Tahun 2018 tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan akan merevisi SK melatda Mayung 2018 yang sudah diputuskan oleh tim Verifikasi KONI NTB tersebut. Dan sejauh ini Andy belum membeberkan bagian SK Pelatda Mayung 2018 yang sedang Direvisi tersebut.

“Atlet jangan tunggu SK, silahkan lanjut berlatih,” ujar Andy lewat pesan singkat di via WhatsApp-nya saat dikonfirmasi belum lama ini. (fan)

Mayjend TNI (Purn) Suwarno bersama 10 orang rombongannya telah memantau kesiapan sarana olahraga yang ada di NTB. Mereka memantau sarana yang ada di NTB karena NTB dan Bali mengajukan diri sebagai calon tuan rumah bersama PON tahun 2024.

Salah satu yang menjadi sorotan Suwarno dalam kunjungannya di NTB belum lama ini adalah soal lintasan atletik yang ada di GOR. Menurutnya kondisi lintasan atletik yang ada di GOR saat ini belum layak untuk digunakan

(ant/bali post)

KONTROL BOLA - Egy Maulana Vikri (tengah) berusaha mengontrol bola dengan dibayangi dua Pesepak bola Timnas U-19 Indonesia Rachmat Irianto (kiri) dan Syahrian Abimanyu (kanan) pada laga uji coba Timnas U-23 Indonesia melawan Timnas U-19 Indonesia di Lapangan ABC Senayan, Jakarta, Sabtu (24/2) lalu.

Egy Harus Buktikan Layak Bermain di Eropa Jakarta (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta kepada pemain muda Egy Maulana Vikri, yang dikabarkan telah bertolak ke Eropa, membuktikan diri layak bermain di salah satu klub di sana.

“Dia harus tampil beda di sana. Egy juga harus membuktikan jika memang layak untuk bermain di Eropa,” kata Menpora Imam Nahrawi di Jakarta, Jumat saat dimintai komentar soal keberangkatan Egy Maulana ke Eropa.

Pemain timnas U-19 asal Medan, Sumaterta Utara itu, hari ini dikabarkan sudah bertolak menuju Eropa. Hanya saja, negara yang dituju belum terpublikasi dengan

detail. Bahkan, Menpora-pun belum mau membocorkan negara mana yang dituju oleh mantan anak asuh Indra Sjafri.

Ada dua negara yang kemungkinan menjadi tujuan Egy Maulana Vikri yaitu Polandia dan Prancis. Selama ini dua klub di negara tersebut yang dikabarkan serius menggunakan jasanya yaitu Legia Warsama atau St Etienne Prancis. Sebelumnya dikabarkan ada tujub klub Eropa yang berminat terhadap Egy. Menurut Menpora, Egy mempunyai banyak modal selain kemampuannya dalam bermain sepak bola yaitu kemampuan berbahasa hingga emosi sebagai pemain bola. Bahkan, ia menilai Egy melampaui umurnya. “Saya

rasa dia bisa bermain di klub yang dicita-citakan. Apalagi dia mempunyai modal besar,” kata Imam.

Ia itu mengaku hingga saat ini terus memantau perkembangan Egy. Menpora juga terus menunggu laporan dari manajemen yang mendampingi Egy. “Mungkin setelah sampai di Eropa nanti hasilnya dilaporkan ke saya karena mestinya saya juga diundang,” kata Menpora sambil tersenyum.

Egy adalah pesepakbola Indonesia yang prestasinya cukup gemilang. Atas prestasinya, pemain kelahiran Medan, 7 Juli 2000 banyak diminati oleh klub termasuk dari luar negeri. Di timnas-pun langsung naik kelas ke U-23. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Atlet senior NTB, Milasari belum ingin mengakhiri karirnya sebagai atlet pencak silat. Peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2012 itu masih ingin membela NTB di multi event nasional meski pun baru saja menyandang status Ibu Rumah Tangga(IRT).

Pantauan Suara NTB di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (9/3) kemarin Milasari tampak terlihat gendut. Badannya memelar maklum atlet berdomisi di Lombok Barat (Lobar) itu baru saja melahirkan.

Meski baru lima bulan melahirkan Milasari sudah kembali latihan. Keinginan Milasari latihan cukup besar, alasannya dia ingin kembali membela marwah NTB di PON yang akan berlangsung di Papua tahun 2020. Selain itu duku-

ngan suaminya membuat dia ingin lebih fokus latihan.

“Rencananya ingin tampil lagi di event nasional. Makanya terus berlatih supaya berat badan menurun dan kondisi fisik kembali seperti dulu lagi,” ujarnya.

Meski saat ini fokus latihan, Milasari juga tidak melupakan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga. Setelah latihan dia akan kembali ke rumahnya untuk menjalani tugasnya sebagai ibu, terutama menyusui bayinya.

Tugas Milasari sebagai atlet memang terlihat berat dari sebelumnya. Pasalnya selain latihan dia juga menjalani kewajibannya sebagai IRT. Dia berharap tugasnya sebagai IRT tidak akan mengganggu persiapannya menghadapi event nasional. “Mudahan persiapan saya mengikuti PON 2020 lancar,” harapnya. (fan)

(Suara NTB/fan)

KEMBALI LATIHAN - Atlet pencak Silat NTB, Milasari saat menjalani latihan di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram Jumat (9/3) kemarin.

Timnas U-16 Cukur Kamboja 5-0 Jakarta (Suara NTB) Pelatih tim nasional U-16 Indonesia Fakhri Husaini menyebut kecepatan pemain menjadi kunci kemenangan skuatnya atas Kamboja dengan skor 5-0 di laga terakhirnya di Grup B Turnamen Jenesys 2018 di Jepang, Jumat kemarin.

Kemenangan itupun menjadi yang kedua beruntun Indonesia di Grup B dan membuat timnas U-16 berhasil melaju ke semifinal kompetisi yang diikuti 12 negara tersebut.

“Di babak pertama kami menguasai pertandingan, tetapi di paruh kedua lawan bertahan degan baik dan bermain kompak. Itu menyulitkan, tetapi kami berhasil membongkarnya dengan

kecepatan dua pemain sayap,” ujar Fakhri dikutip dari laman resmi PSSI di Jakarta, Jumat.

Timnas U-16 memang kembali mengulang penampilan apik di laga kontra Kamboja usai menaklukkan Filipina dengan skor 7-1 di pertandingan perdana Grup B, Kamis (8/3).

Meski tak ada jeda hari setelah partai sebelumnya, tim berjuluk Garuda Asia itu tetap bermain cepat dan langsung mencetak gol ke gawang Kamboja di menit kedua melalui penyerang Sutan Zico. Pemain sayap Hamsa Lestaluhu kemudian menambah keunggulan Indonesia di menit ke-30 dan membuat skor menjadi 2-0 sampai babak perta-

(ant/bali post)

Fakhri Husaini ma berakhir.

Penyerang sayap lainnya Mochammad Supriadi kemu-

dian mencetak dua gol tambahan untuk Indonesia di paruh kedua laga masing-masing di menit ke-71 dan ke-73.

Di menit ke-78, Hamsa Lestaluhu menjadikan skor 5-0 lewat gol keduanya yang bertahan hingga pertandingan usai.

“Ini adalah kemenangan tim.

Gol-gol dari para pencetak gol itu tidak mungkin terjadi tanpa bantuan dari rekan-rekan yang lain. Saya melihat koordinasi dan komunikasi antarpemain terus berkembang baik,” tutur Fakhri.

Di seminal, timnas U-16 akan menghadapi tuan rumah Jepang yang menjadi juara Grup A. Di penyisihan grup, Jepang menaklukkan Timor Leste 22-0 dan Malaysia 2-1.

Turnamen Jenesys ((Japan-

East Asia Network of Exchange for Students and Youths) 2018 diikuti 12 negara yaitu tuan rumah Jepang dan 11 negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Myanmar, Malaysia, Filipina, Kamboja, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos dan Timor Leste.

Timnas U-16 Indonesia sendiri menganggap Turnamen Jenesys sebagai pemanasan sebelum berlaga di dua turnamen penting pada tahun 2018 yaitu Piala AFF U-16 2018 di tanggal 30 Juli-1 Agustus 2018 di mana Indonesia sebagai tuan rumah dan Piala Asia U-16 2018 digelar di Malaysia tanggal 20-30 September 2018 mendatang. (ant/ bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 10 Maret 2018

Halaman 12

Program Padat Karya Dimulai

Potensi Desa agar Dimaksimalkan

Praya (Suara NTB)Program padat karya tahun ini akan dimulai di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dengan titik berat pada program-program fisik yang didanai dari dana desa. Untuk itu, sebagai pelaksana, pemerintah desa diminta supaya benar-benar mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki desa setempat. Mulai tenaga kerja yang digunakan sampai material proyek yang akan dipakai.

“Sebisa mungkin seluruhnya menggunakan potensi lokal yang ada,” tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, Jumat (9/3). Untuk tenaga kerja, hendaknya menggunakan tenaga kerja dari kalangan masyarakat kurang mampu di desa setempat. Karena memang hajatan dari program padat karya tersebut, ialah bagaimana bisa memberdayakan masyarakat semaksimal mungkin. Terutama masyarakat dari kalangan kurang mampu.

Sehingga masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah tersebut bisa memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Hasil dari bekerja tersebut bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup masyarakat bersangku-

tan. “Inilah kenapa program padat karya diluncurkan. Untuk bisa mengakomodir masyarakat kurang mampu ditingkat desa. Sehingga bisa memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” jelasnya.

Begitu pula soal material atau bahan yang digunanakan dalam proyek fisik di tingkat desa. Hendaknya menggunakan material lokal. Dengan tetap memperhatikan kualitas material proyek yang ada.

Kalaupun harus menggunakan material dari luar, sebisa mungkin itu jadi pilihan terakhir. Dalam artinya, sudah tidak material lokal yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan material proyek. Sehingga harus mendatangkan material dari luar desa.

“Kalau tenaga lokal maksimal digunakan. Begitu pula material juga dari lokal, maka itu bisa mendorong pergerakan ekonomi desa. Karena uang yang berada dari dana

HILANG HLG BPKB R4 TOYOTA DR1726A NOKA/ NOSIN: MHF21KF40-01152829/5K9204296 AN. RUDI MARDIAYANTO HG DSKTR JL. AA GDE NGURAH MENUJU JL. AIRLANGGA MATARAM

desa itu beredar penuh di desa,” timpalnya.

Semakin cepat peredaran uang didesa, maka itu bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi desa. Yang pada akhirnya mampu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga apa yang diharapkan dari dana desa, salah satunya mendukung upaya pengentasan kemiskinan bisa segera terwujud.

Apalagi tahun ini, masingmasing desa di Loteng akan mengelola dana desa cukup besar. Antara Rp 1,9 miliar sampai Rp. 2,5 miliar per tahun. Kalau dana sebesar itu bisa berputar di desa, maka akan mampu mengangkat taraf ekonomi masyarakat di desa setempat. “Kenapa pemerintah pusat mengalokasikan dana desa, supaya dana tersebut bisa dimaksimalkan untuk mengangkat ekonomi masarakat dan desa,” imbuhnya.

Dan, menjadi tanggung jawab dari kepala desa untuk mengelola dana desa tersebut dengan baik. supaya apa yang diharapkan dari keberadaan dana desa tersebut bisa segera terwujud. (kir)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

(Suara NTB/dok)

HONORER - Ribuan guru honorer di Lombok Timur, dalam sebuah kesempatan, beberapa waktu lalu.

Dipertanyakan, Program untuk GTT/ PTT dan Sertifikasi Guru Ngaji Mataram (Suara NTB) – Sejumlah kalangan memberikan penilaian yang bertolak belakang terhadap program penanganan terhadap 7.500 GTT dan PTT SMA/SMK, serta sertifikasi 1.000 guru mengaji yang diusung Ahyar-Mori di Pilkada NTB 2018. Sebagian mempertanyakan kelayakan program ini.

Sementara sebagian lainnya memberikan dukungan.

Hal itu terlihat dari reaksi pengguna media sosial terhadap program penanganan terhadap 7.500 guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) SMA/SMK, serta sertifikasi 1.000 guru mengaji yang diusung pasangan Ahyar-Mori di Pilkada NTB 2018.

Seperti diketahui, AhyarMori saat ini telah mengusung program untuk menangani tak kurang dari 7.500 GTT dan PTT di NTB. Selain itu, pasangan nomor urut 2 ini juga berjanji menyiapkan anggaran Rp 10 miliar setiap tahunnya untuk para guru mengaji di NTB. Namun, tidak semua warganet sependapat dengan program ini. Sejumlah pengguna facebook memberikan pandangan berbeda soal rencana pasangan yang

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

diusung sembilan parpol ini.

Pengguna Facebook dengan akun Naila Meylika menyangsikan terealisasinya program ini. Apalagi, pasangan AhyarMori juga punya program lain seperti pengembangan pariwisata. “Semua aja diprioritaskan. Wisata, guru honorer. Bisa gak nantinya terealisasi…. satu aja dulu, yang penting ngena,” tulis Naila.

Pengguna Facebook dengan akun Yudha Milyassandy menilai program Ahyar-Mori ini cukup menarik. Namun, ia menambahkan perlunya mempertimbangkan jumlah pegawai honorer yang jauh di atas angka yang ditargetkan Ahyar-Mori tersebut.

Sementara, pengguna akun Rafinha Junior mengutarakan kekhawatirannya jika program

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

ini nantinya hanya sebatas wacana. “Bener gak tu, bukan sekedar wacana sajakah?” demikian tulisnya.

Meski ada yang sangsi dan mempertanyakan, ada pula warganet yang memberikan dukungan terhadap program ini.

Pengguna dengan akun Ranggapoda menegaskan, GTT dan PTT memang membutuhkan perhatian ekstra dari para pemimpinnya. Terlebih, karena kesejahteraan mereka belum memadai. Padahal, beban tugas mereka bisa dibilang sama dengan yang PNS. “Salut untuk pemimpin yang punya program pro GTT dan PTT. AMAN memang paling cocok untuk NTB,” tulisnya.

Pendapat senada disampaikan pengguna akun Raden Rino Cabani. “Jika anda mau bukti, silakan dicek berapa anggaran yang dianggarkan TGH Ahyar Abduh saat beliau menjabat sebagai Walikota Mataram untuk para honorer, itu salah satu bukti yang telah dilakukan beliau saat menjadi pemimpin,” ujarnya.

Dikonfirmasi terkait kebijakan menyangkut guru honorer, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, H. Ali Rahim menegaskan bahwa di Pilkada ini, PGRI tidak memihak pada kandidat manapun. Namun, ia mene-

gaskan bahwa PGRI membebaskan setiap anggotanya, termasuk para guru honorer untuk memilih berdasarkan keinginan masing-masing.

“PGRI ini kan tidak berafiliasi kepada siapapun. Tidak ada instruksi dari kami. Tapi kami berikan keleluasaan kepada mereka (guru honorer) untuk memilih sesuai kepentingan mereka sendiri,” ujarnya Kamis (8/3).

Secara umum, Ali Rahim berharap pemimpin ke depan menempatkan pembangunan dunia pendidikan sebagai hal yang utama di dalam rencana APBD Kabupaten/Kota maupun Provinsi. “Karena masalah pendidikan dan kesehatan itu adalah bagian dari pelayanan dasar. Sebagai pondasi daripada sebuah daerah itu ada di pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Sebagai pondasi pembangunan, Ali Rahim menilai skala prioritas kebijakan memang harus dititikberatkan pada dunia pendidikan. Dengan demikian, lambat laun NTB bisa mengejar provinsi yang sudah lebih maju daripada kita.

“Jadi kalau pendidikan tidak diperhatikan serius, maka mimpi kita untuk dapat menyaingi provinsi lain yang sudah maju di Indonesia ini. Karena tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai,” tandasnya. (tim)

LOWONGAN SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 10 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Sabtu, 10 Maret 2018

SUARA NTB

Halaman 14

SUARA NTB

Sabtu, 10 Maret 2018

Halaman 15

Alat Peraga SMK Diduga Bermasalah

Kejaksaan akan Koordinasi dengan Inspektorat

(Suara NTB/ist)

CALON PAHLAWAN: Sekda NTB, H.Rosiady H.Sayuti , mewakili Gubernur NTB didampingi Ketua Yayasan Sumbawa Bangkit, Nurdin Ranggabarani usai menandatangani prasasti aspirasi rakyat NTB utk memperjuangkan beberapa nama putra terbaik NTB untuk diusulkan kepada Pemerintah Pusat sebagai calon Pahlawan Nasional 2018.

NTB akan Jadi Pusat Ekonomi Dunia Dari Hal. 1 Sehingga, seberapa besar berkembangnya Bandar Kayangan ini nantinya, para eks pemilik tanah tetap akan mendapatkan dividen.

Global Hub Kayangan akan menyerupai Kota Dubai Uni Emirat Arab dengan penduduk sekitar satu juta jiwa pada lahan seluas 7.000 hektare. Di mana, pada kawasan tersebut dibangun pelabuhan modern yang dapat menampung kapal-kapal raksasa dengan panjang 500 meter.

Di Indonesia, tidak ada pelabuhan internasional yang mampu menampung kapal sepanjang 500 meter tersebut kecuali di Global Hub Kayangan. Pasalnya, di daerah lain lautnya dangkal dan hanya mampu menampung kapal-kapal besar dengan ukuran atau panjang maksimal 300 meter.

Perairan di Pulau Lombok terutama di kawasan Global Hub Kayangan akan mampu menampung kapal dengan panjang 500 meter, dengan kedalaman sekitar 35 meter.

Kapal dengan ukuran seperti itu akan mampu mengangkut

18 ribu kontainer. Jika empat saja kapal yang sandar dan menurunkan separuh barangnya, maka kawasan industri seluas 1.000 hektare akan penuh.

Selain akan dibangun pelabuhan internasional, juga kilang minyak dengan investasi yang cukup besar mencapai Rp 130 triliun.

Sementara untuk pelabuhan diperkirakan investasinya sebesar Rp 30 triliun.

Sebagai pengelola kawasan itu, telah dibentuk PT. Bandar Kayangan Internasional. Komposisi kepemilikan saham perusahaan yang mengelola Global Hub Kayangan ini, 60 persen para investor, 20 persen Pemprov NTB dan 20 persen Pemda Lombok Utara.

Selain itu, PT. Bandar Kayangan Internasional juga sudah membentuk anak perusahaan yakni PT. Properti Bandar Kayangan. Dengan komposisi kepemilikan saham 65 persen milik investor dan 25 persen diberikan kepada perusahaan daerah, milik Pemprov dan Pemda Lombok Utara. (nas)

Investasi Belum Merata Dari Hal. 1 Universitas Mataram, Dr. Firmansyah, M. Si pada diskusi “Capaian Tiga Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK” di Universitas Mataram, Jumat (9/3) siang. Firmansyah melihat ada korelasi antara investasi yang masuk ke daerah ini dengan penurunan angka kemiskinan.

Ia menyebutkan, angka kemiskinan di NTB saat ini sebesar 15,05 persen. Terjadi penurunan sebesar 1,02 persen dari posisi 16,02 persen pada Maret 2017 menjadi 15,05 persen pada September 2017.

“Kami melihatnya, kemiskinan itu ada korelasinya dengan investasi yang masuk ke NTB. (Namun) masih terjadi disparitas spasial maupun sektoral terkait investasi yang masuk,” kata Firmansyah.

Disparitas spasial maksudnya investasi yang masuk ke NTB masih dominan di Sumbawa untuk sektor tambang.

Kemudian di Pulau Lombok adalah sektor pariwisata. Sementara disparitas sektoral, maksudnya investasi yang masuk masih dominan pada beberapa sektor. Yakni sektor tambang dan pariwisata.

Sementara investasi yang masuk di sektor primer seperti pertanian, kelautan dan perikanan. Dimana mayoritas masyarakat miskin berada di sektor tersebut masih belum banyak investasi yang masuk.

“Saya pikir ke depan perlu didorong sektor-sektor primer itu bisa disentuh oleh investasi,”sarannya.

Firmanysah menilai pengentasan kemiskinan yang ada saat ini masih kuat dari sisi pemerintah. Jika investasi mampu didorong pada sektorsektor primer tersebut, menurutnya akan mampu mempercepat penurunan kemiskinan.

Untuk itu, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Jokowi – JK dan pemerintah daerah perlu fokus untuk mengembangkan sektor pertanian dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pasalnya, mayoritas masyarakat ber-

gerak di sektor tersebut.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, total realisasi investasi di NTB pada 2017 lalu sebesar Rp 11,28 triliun. Dengan rincian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilainya sebesar Rp 9,075 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 2,2 triliun.

Investasi PMDN yang masuk terbagi Rp 284, 6 miliar untuk sektor pariwisata, Rp 161,8 miliar untuk sekktor perdagangan, Rp 8 triliun untuk sektor pertambangan energi dan kelistrikan, serta Rp 125,3 miliar untuk investasi industri, Rp 244,6 untuk jasa-jasa lainnya.

Sementara untuk investasi Penanaman Modal Asing (PMA), terbagi untuk sektor pariwisata RP 1,4 triliun, Rp 37,9 miliar untuk sektor pedagangan, Rp 63 miliar untuk sektor perikanan, Rp 146,8 milir untuk sektor pertambangan dan energi, Rp 12,8 miliar untuk sektor industri, Rp 509,7 miliar untuk jasa-jasa lainnya.

Realisasi investasi PMA tahun 2017 terbagi ke masing-masing kabupaten/kota di NTB. Sebarannya, Rp 383,8 miliar di Kota Mataram, Rp 622,2 miliar dai Lombok Utara, Rp 723,9 miliar di Lombok Barat, Rp 224 miliar di Lombok Tengah, Rp 167,6 miliar di Lombok Timur, Rp 24 miliar di Sumbawa Barat, Rp 49,3 miliar di Sumbawa, Rp 3,6 miliar di Dompu, Rp 6,3 miliar di Bima dan Rp 3,9 juta di Kota Bima.

Sementara realisasi investasi PMDN tahun 2017 sebesar Rp 9 triliun. Tersebar Rp 359,2 miliar di Kota Mataram. Rp 5,6 miliar di Lombok Utara. Rp 1,8 triliun di Lombok Barat. Rp 3,9 miliar di Lombok Tengah.

Rp 798 juta di Lombok Timur, Rp 6,6 triliun di Sumbawa Barat. Dan Rp 177,7 miliar di Sumbawa. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB membuka peluang menelusuri pengadaan alat peraga SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Hanya saja saat ini pelaksanaan proyek masih proses audit, sehingga jaksa merasa perlu koordinasi dengan Inspektorat Provinsi NTB. Tidak hanya sedang dalam proses audit, proyek itu saat ini dalam pendampingan TP4D Kejaksaan. Ini juga akan menjadi pertimbangan Pidsus Kejati NTB untuk mengkaji sebelum menyelidiki. ‘’Kita akan koordinasikan dengan Inspektorat, seperti apa progress auditnya,” kata Aspidsus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap, SH melalui Kasi Penyidikan Zulkifli, SH kepada Suara NTB kemarin.

Sepengetahuannya, proyek ini sedang dalam proses pendampingan TP4D yang personelnya berasal dari Kejati setempat. Artinya menurut Zulkifli, hal ini juga akan dikoordinasikan. ‘’Kita mempertimbangkan ini juga, karena TP4D masih bekerja, sehingga perlu koordinasi. Sampai di mana dan hasil pendampingannya seperti apa,’’ jelasnya.

Baginya tidak ada persoalan meski Inspektorat sebagai fasilitator bersama TP4D melakukan pendampingan pada proyek tersebut. Karena hasil audit dan monitoring evaluasi (monev) selama pendampingan. Jika memang ada masalah pada realisasi pengadaan, tetap bisa diusut jika memang rekomendasi tidak dijalankan dan ditemukan penyimpangan. ‘’Jadi tidak ada kepentingan, tetap bisa diusut kalau ada masalah,’’ pungkasnya.

Bagaimana realisasi proyek ditingkat sekolah? Penelusuran Suara NTB di SMK 4 Mataram, ada tiga komponen bantuan yang diterima berupa perangkat alat kecantikan, busana dan mesin jahit. Menurut Jaelani, penerima barang, tim Inspektorat sudah turun dan memberi catatan banyak komponen yang kurang. ‘’Yang lengkap cuma untuk praktik busana.

Kritik Program Pusat Dari Hal. 1 Saat ini, pemerintah fokus dalam pembangunan infrastruktur skala besar. Gubernur menyatakan perhatian kepada pembangunan infrastruktur skala besar tidak harus berarti pembangunan infrastruktur yang melibatkan padat karya menjadi berkurang. Pemerintah pusat diharapkan bukan hanya fokus membangun infrastruktur skala besar seperti jalan tol, kereta api ringan atau Light Rail Transit ( LRT), MRT dan lainnya yang padat teknologi.

“Tetapi juga pembangunan infrastruktur yang sangat nyata dan langsung terkait dengan masyarakat,” katanya.

Menurut TGB, pemerintah perlu juga memperhatikan pembangunan irigasi teknis yang langsung masuk ke sawah petani. “Sehingga tidak hanya (membangun) infrastruktur besar. Tetapi infrastruktur yang langsung menyentuh kepemilikan, aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

TGB merasa agak khawatir.

Jika yang dibangun pemerintah infrastruktur skala besar saja maka akan menjadi pertanyaan siapa yang akan menjadi penikmat keberadaan infrastruktur tersebut. Untuk itu, pembangunan infrastruktur skala besra perlu juga diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung sarana ekonomi masyarakat.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur skala besar hanya akan membuat pengusaha besar bisa mendistribusikan barangnya lebih murah ke masyarakat. Sehingga, yang lebih besar menikmati keberadaan infrastruktur besar itu adalah para pengusaha besar. Namun, masyarakat kemungkinan tak mendapatkan kemanfaatan ekonomi yang besar dari keberadaan infrastruktur tersebut.

Meskipun demikian, gubernur mengapresiasi program

pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat sejak 2014 lalu. Ia meyakini, pembangunan infrastruktur yang luar biasa dilakukan pemerintahan Jokowi – JK yang sekarang akan terlihat hasilnya pada 2019 hingga 2021 mendatang.

Gubernur dua periode ini menambahkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang diambil Pemprov NTB sejak 2008 hingga saat ini sama dnegan pemerintah pusat, yakni pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan provinsi didukung regulasi berupa Perda tahun jamak menjadi daya ungkit pembangunan di NTB. Gubernur mengatakan, beberapa kali NTB mendapatkan penghargaan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan berbasis kawasan atau potensi wilayah.

“Jadi, ada hitung-hitungannya. Kalau kawasan itu proyeksinya 10 tahun kedepan menghasilkan kemanfaatan ekonomi, menghadirkan tenaga kerja sekian, kalau terbuka maka dibangun infrastrukturnya,” jelasnya.

Infrastruktur yang dibangun bukan semata-mata untuk melancarkan mobilitas masyarakat atau barang dan jasa. Tetapi dikaitkan dengan kemampuan pembangunan infrastruktur itu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan. Hal itulah yang dilakukan sejak 2008 lalu.

Hasilnya, kata gubernur, pada 2017 lalu, pertumbuhan ekonomi NTB di luar sektor tambang mencapai 7,1 persen.

Selain itu, gini rasio juga mampu ditekan di bawah rata-rata nasional. Pengangguran berada pada posisi 3,32 persen dan angka kemiskinan

mampu diturunkan sebesar 1,02 persen pada 2017, yang merupakan penurunan tertinggi ke dua di Indonesia.

Selain memberikan catatan terhadap program pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat. Gubernur juga menyoroti maraknya keberadaan retail modern. Menurutnya, keberadaan retail modern ini berpengaruh terhadap struktur ekonomi masyarakat dan sosial keagamaan.

Masyarakat desa yang dulunya menjadi donatur untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, dengan keberadaan retail modern, kontribusinya semkain berkurang.

Jangankan menjadi donatur, kata gubernur, masyarakat yang dulunya punya kios atau toko, dengan keberadaan retail modern, agak kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. ‘’Sekarang kios-kios jarang laku. Sekarang masyarakat itu belinya di retail modern. Sehingga warga desa yang semula jadi donatur, mereka tak mampu lagi. Jangankan jadi donatur, untuk memenuhi kebutuhannya agak kesulitan,” bebernya.

TGB berkesimpulan bahwa liberasi ekonomi yang terjadi sampai di tingkat desa tidak hanya berpengaruh terhadap struktur ekonomi. Namun struktur keagamaan juga berubah. Uang yang ada tidak lagi beredar di pengusaha-pengusaha tingkat desa atau pedagang kecil. Tetapi uang yang ada disedot ke luar daerah. ‘’Jadi liberasi ekonomi dibuka benar-benar tanpa ada kontrol. Itu tidak hanya berdampak terhadap penguasaan aset. Tapi juga berpengaruh terhadap kohesivitas sosial,’’ tandasnya.

TGB memberikan masukan agar dibuat jaringan pengaman akibat liberasi ekonomi tersebut. Supaya liberasi kebijakan itu tak memporak-porandakan struktur sosial yang sudah terbangun di masyarakat. (nas)

Bupati Sampaikan Terimakasih Atas Nama Masyarakat Dompu Dari Hal. 1 Saya sebagai bupati, atas nama masyarakat Dompu menyampaikan terimakasih yang tiada terhingga atas dukungan dan bantuannya selama ini,” kata H Bambang.

Bantuan dan dukungan dari berbagai kalangan pasca banjir, diakui H Bambang, telah mengembalikan kondisi normal di daerah Wawonduru, Kandai Dua, dan Simpasai untuk Kecamatan Woja. Begitu juga dengan daerah Karijawa, Pelita Kelurahan Bada, dan Desa Kareke Kecamatan Woja. Sementara daerah Potu sebagai daerah yang paling parah terkena banjir bandang, masih menyisakan 20 persen sisa lumpur dan akan dibersihkan hingga Minggu (11/3) depan.

“Untuk posko utama di simpang Potu, mulai sekarang digeser ke Kantor Lurah Potu.

Dilakukan pembukuan yang rapi barang yang masuk dan keluar, agar tidak ada yang merasa belum kebagian bantuan,’’ pesan H. Bambang kepada jajaran BPBD dan Dinas Sosial Dompu saat rapat evaluasi pasca masa tanggap darurat, Jumat kemarin.

Pada masa transisi pasca tanggap darurat, H Bambang juga memerintahkan jajaran

Dinas Sosial Dompu untuk mendata secara detail korban banjir bandang untuk memastikan stok pangannya tersedia.

“Jangan sampai ada warga korban banjir yang tidak kebagian bantuan dan tidak memiliki stok pangan,” katanya. Korban banjir juga harus dipastikan ketersediaan air bersihnya dan dibantu dengan air tanki.

Agar tidak terjadi banjir susulan dan menggenangi pemukiman warga, H Bambang juga memerintahkan Dinas PUPR sebagai penanggung jawab normalisasi sungai dari simpang sungai di Simpasai hingga Bendungan Laju. Sementara koordinator lapangannya ada pada Dandim/1614 Dompu bersama Kapolres Dompu. “Normalisasi lanjutan sungai ini paling tidak, besok sudah bisa dimulai.

Normalisasi dilakukan mulai dari hilir ke hulu. Untuk lurah dan camat sebagai kepala wilayah, pastikan pemilik lahan tidak keberatan terhadap pengerjaan normalisasi sungai,” kata H Bambang.

Selain bertanggung jawab untuk normalisasi, Dinas PUPR juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasca normalisasi, pengerjaannya bisa lanjut ke pemasangan bronjong dan talut

yang bersumber dari BWS atau BNPB. “Normalisasi sungai menggunakan dana APBD. BWS dan BNPB juga yang akan menangani. Mungkin diarahkan untuk bronjong dan talut, supaya penanganannya berkelanjutan,’’ pesan H Bambang.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes pada kesempatan yang sama, menyampaikan pengobatan terhadap warga korban banjir banda langsung dilakukan pihaknya dengan memanfaatkan logistik obat – obatan yang ada.

“Setelah ini, kita akan lakukan foging yang dimulai dari daerah yang sudah selesai dibersihkan dan kaporitisasi terhadap sumur air bersihnya,” kata Gatot.

Rapat evaluasi penanganan pasca banjir di ruang rapat bupati, Jumat (9/3) kemarin juga dihadiri oleh Dandim 1614/Dompu, Letkol CZI Arif Hadiyanto, SIP., Kabag Ops Polres Dompu, Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si dan jajaran Pemda lainnya. Hadir juga Camat Dompu dan Camat Woja bersama kepala Desa Wawonduru, Lurah Kandai Dua, Lurah Simpasai, Lurah Karijawa, Lurah Bada, dan Kepala Desa Kareke. (ula/*)

Untuk alat kecantikan belum berani bongkar, masih banyak yang kurang. Sedangkan untuk mesin jahit sudah terpasang, tapi belum berani pakai karena belum datang teknisinya,’’ kata Jaelani.

Barang itu diketahui masuk Desember 2017 lalu diterima kepala sekolah sebelumnya Drs. Zumri. Pengganti Zumri belum bisa berbuat banyak karena mendapati barang dalam kondisi belum lengkap.

Kepala SMKN 4 Mataram, Bakriyanto, S. Pd mengaku tidak hanya kesulitan karena barang belum lengkap, untuk alat peraga yang sudah terpasang pun belum bisa digunakan. “Ini kan alat baru, lumayan canggih, butuh tim teknisi yang membimbing

guru guru praktik di sini,” katanya menjawab Suara NTB. Ia berharap dari pihak suplier segera mengirim tim teknis untuk pendampingan para guru.

Sementara untuk alat yang belum lengkap, diharapkan kepada rekanan untuk segera mengirim sehingga segera terpasang untuk digunakan praktikum.

Pada dasarnya, dengan bantuan alat peraga baru itu menjadi update bagi sekolahnya untuk peralatan yang lama. Karena sepengetahuannya dunia industri garmen dan dunia usaha lainnya semakin beradaptasi dengan teknologi. “Ketika para siswa mahir menggunakan alat ini, tentu akan mudah adaptasi dengan dunia usaha kecantikan dan industri garmen nantinya,’’ harapnya. (ars)

Rohmi: Kebersihan Destinasi Wisata Harus Diperhatikan Dari Hal. 1 Meningkatnya angka kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Kemudian diikuti dengan penambahan dan perbaikan berbagai infrastruktur menuju dan di kawasan wisata serta penataan destinasi, menjadi modal besar dalam mengembangkan sektor pariwisata NTB ke depan.

Terkait dengan penataan destinasi wisata, terutama kebersihannya, tampaknya masih harus menjadi perhatian utama kita bersama. Karena harus diakui bahwa masih banyak di destinasi wisata yang ada di NTB, persoalan kebersihan masih diabaikan. Misalnya di Pantai Ampenan, Pantai Senggigi dan pantai yang ada di Lombok Timur misalnya, kebersihannya masih memerlukan perhatian lebih.

Insya Allah pasangan calon Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah-Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) ke depan akan menjadikan seluruh destinasi wisata yang ada menjadi lebih bersih. Misaln-

ya dengan menyediakan fasilitas dan sumberdaya manusia yang memadai.

Zul-Rohmi akan mengedepankan kebersihan dan akan menjadikan perhatian utama dalam pembenahan seluruh aspek dalam upaya meningkatkan daya tarik destinasi yang ada. Selain itu, sebagai pengamalan nilai agama, penanganan kebersihan ini akan menentukan juga dalam perbaikan tata kelola lingkungan hidup kita agar tetap nyaman, segar dan menyehatkan. ‘’Cita cita inilah yang coba kita mulai wujudkan dengan mengajak berbagai pihak melakukan bersih- bersih pantai pada destinasi wisata bertepatan dengan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada 8 Maret 2018,’’ ujar calon Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah.

Di Pantai Ampenan maupun Senggigi kebersihan belum ditangani secara maksimal. Zul-Rohmi ke depan akan bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga wisatawan terus berdatangan ke NTB. (*)

Pemimpin Harus Adil Dari Hal. 1 dalam Al Quran Surah AnNisa ayat 58, Innallaha yakmurukum an tu’addul amanati ilaa ahliha, waidza hakamtum bainannaas an tahkumu bil ‘adli. Artinya, Allah menyuruh kami menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Maknanya, Ali BD menerangkan, menjadi pemimpin tidak mengutamakan partainya saja. Tidak mengutamakan organisasinya saja. Tidak mengutamakan keluarga atau kelompoknya saja. Menjadi tidak cocok jadi pemimpin kalau hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau ada orang tujuannya untuk menguntungkan partai, untung organisasisnya itu tidak sesuai dengan hukum Islam.

Menurut acuan adat Sasak, lanjut Ali BD, ada pepatah menyebutkan Datu Panjak Rakyat. Kalau ada jadi pejabat jadilah pejabat yang adil yang mengedepankan kepentingan rakyat. Bukan menjadi datu (pejabat dalam bahasa Sasak) yang bersaifat datu-datuan atau sebutan lain datu sangkawana.

Menjadi pejabat hanya gagahgagahan, akan tetapi tidak mau menyambangi rakyat. Pejabat atau pemimpin yang hanya menganggap dirinya orang penting itu tidak sesuai dengan adat Sasak.

Rasulullah SAW menjadi raja dunia bersikap adil terhadap semua. Rasulullah menjadi pemimpin dunia di Madina tidak kemudian bertambah hartanya. Rasulullah menjadi datu dunia tidak ada harta bendanya. Bahkan kalau ada sedekah orang tidak kemudian dimiliki sendiri,

akan tetapi dikumpulkan diberikan kepada orang miskin. ‘’Ini pemimpin menurut Islam,’’ urainya.

Dalam Al Quran lanjut Ali Dachlan, Allah menegaskan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Rencana Allah ini pun dalam Quran dikabarkan membuat Malaykat mengadu. Akan tetapi di jawab Allah maha tahu.

Diciptakanlah Adam, manusia pertama yang menjadi bapaknya manusia. Manusia adalah khalifah. Khalifah yang dimaksudkan disini bukanlah kepala desa, bupati, gubernur atau presiden. Akan tetapi semua sebagai manusia. ‘’Kalau bupati, gubernur itu semua tugas negara,’’ imbuhnya.

Namanya manusia, dia adalah pemimpin yang diberkan petunjuk oleh Allah. Setelah manusia dijadikan, lalu diberikan petunjuk. Mau jalan kiri atau kanan disilakan. Jadi tergantung manusia mau memilih karena dia sudah dijadikan khalifah. Jika pilihannya bagus, maka yang dipetik nantinya akan bagus.

Begitupun sebaliknya, jika yang dipilih buruk maka akan dipetik keburukan.

Lebih jauh soal kepemimpinan, lanjut Amaq Asrul, salah satu Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam Bukhari, Kullukum Ro’in Wakullukum Masulun ‘An Ro’iyatih. Semua adalah pemimpin dan akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Dimaksud dalam hadits ini semua manusia menjadi pemimpin.

Karena harus dipertanggungjawabkan, maka selalu berdoa memohon diselamatkan dunia dan akhirat. Berdoa agar bagus pekerjaan di dunia dan mendapat kebaikan di akherat nantinya. Setiap orang haruslah mohon ampun. (rus)

TGH. Bahruddin: Ali BD Keturunan TGH. Umar Dari Hal. 1 Ali BD katanya, adalah keturunan dari TGH.Umar Kelayu. Hal ini diketahui dari cerita TGH Muhlis. Apa yang telah dilakukan Ali BD di Lotim sangatlah bagus. Sedari awal menjadi Bupati Lotim 2004-2008 sudah menegakkan syariat Islam di Gumi Selaparang melalui Peraturan Daerah (Perda) Zakat.

Zakat itu banyak sekali manfaatnya. Terutama bagi orang-orang miskin dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, zakat adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan sebagai umat Islam.

Ali BD diketahui tidak saja mengerakkan zakat. Akan tetapi mulai memeriahkan syiar Islam dengan merayakan peringatan tahun baru Is-

lam. Meski tidak bergelar tuan guru, namun Ali BD sudah sangat komitmen menggangkan syiar Islam.

Festival Muharram yang digelar setiap tahunnya menyambut tahun baru dirasa sangat besar manfaatnya. Tahun baru Islam adalah momentum hijrah. Momentum bagi umat Islam untuk melakukan perubahan ke arah yag lebih baik.

Tuan guru ini menyatakan sangat setuju kalau Ali BD menjadi gubernur dari jalur independen. Bukan melalui partai politik. Rakyat menginginkan ada pemimpin yang partainya adalah dari rakyat sendiri. Amaq Asrul ini juga sangat dekat dengan rakyat. ‘’Karenanya banyak sekali rakyat yang mengenalnya dari pedesaan hingga perkotaan,’’ demikian urainya. (rus)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 10 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Trekking Rinjani

Banyak Wisatawan Sudah Pesan Tiket Mataram (Suara NTB) Paket wisata Trekking Rinjani merupakan salah satu paket yang ditawarkan oleh banyak pelaku usaha pariwisata di Sembalun. Ini juga yang ditunggu oleh banyak wisatawan yang ingin menjajal keindahan Rinjani. Apalagi kurang dari sebulan pendakian Rinjani akan segera dibuka.

“April hingga awal Mei ini saya sudah full book (penuh pesanan) untuk paket trekking Rinjani.

Karena memang biasanya ini yang menjadi bulan paling ramai sebelum puasa.

Bahkan sudah ada yang lakukan pemesanan paket dari tahun lalu,” kata pelaku pariwisata trekking Rinjani, Beri Putra, di Mataram, Jumat (9/3).

Ia memang merekomendasikan tamunya untuk berkunjung pada bulan April. Sebab pada saat itu, Rinjani baru selesai pemeliharaan. Sehingga pemandangannya bisa lebih asri dan hijau. Selain itu, April juga menurutnya merupakan waktu terbaik untuk

mendaki Rinjani apabila sudah tidak musim hujan.

“Biasanya April kan sudah tidak musim hujan, jadi kita rekomendasikan untuk mendaki pada saat itu. selain itu, pemandangannya juga lebih asri karena baru pemeliharaan selama tiga bulan setiap tahun itu,” ujarnya.

Hingga awal Mei nanti sudah ada empat kelompok yang melakukan pemesanan melalui jasanya. Tiga di antaranya merupakan wisatawan mancanegara. Ia berharap wisatawan atau tamunya nanti merasa senang, sebab ia merekomendasikan kunjungan pada waktu terbaik untuk berkunjung ke Rinjani.

“Sebenarnya waktu tebaiknya juga bulan Agustus dan September. Tapi biasanya pendaki sangat ramai pada bulan itu. bisa jadi tidak dapat tempat mendirikan tenda di Pelawangan maupun Danau Segara Anak,” ujarnya.

Biasanya paket itu nantinya digabung dengan kunjungan ke Gili Trawangan. Sebab tidak sedikit dari tamunya yang ingin bersantai sejenak

dengan mengunjungi pantai setelah pendakian. Biasanya ia akan menggunakan jalur Sembalun untuk pendakian, dan menggunakan jalur Senaru untuk turun. Sehingga wisatawan bisa melihat lebih luas pemandangan Rinjani dari berbagai sisi.

“Karena turunnya dari Senaru, jadi sekalian ke gili.

Mereka menginap selama satu malam untuk beristirahat dan menikmati suasana pantai. Setelah itu mereka jalan-jalan ke destinasi lain dan pulang,’ ujarnya.

Biasanya wisatawan asing mengambil paket wisata selama sepekan. Tiga hari pendakian Rinjani dan sisanya digunakan untuk jalan-jalan. Kadang juga mereka menyempatkan diri untuk berkunjung ke Bali.

“Kalau buat paket wisata, kita harus fleksibel. Karena selain kita menawarkan paket, kita juga tanya keinginan wisatawan itu seperti apa pada saat liburannya nanti,” ujarnya. (lin)