Edisi Senin, 09 April 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 9 APRIL 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 33 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK Dari Diskusi PW Pemuda Muhammadiyah (1)

Amaq Asrul : Carilah Pemimpin yang Adil DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan atau lebih senang dipanggil Amaq Asrul, Sabtu (7/4) memenuhi tantangan diskusi Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTB. Pemuda-pemuda Muhammadiyah dari seluruh NTB hadir dalam pertemuan tersebut.

Pada kesempatan bertemu dengan para intelek muda Muhammadiyah tersebut, Amaq Asrul mengutip salah satu firman Allah dalam Quran Surah An Nisa ayat 58: Innallahaya’murukum antuaddul amanati ilaa ahliha, waidzaa hakamtum bainannaas antahkumu bil’adli… yang artinya, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan Bersambung ke hal 15

Hanya Amaq Asrul Berani Jawab Tantangan Pemuda Muhammadiyah CALON Gubernur Independen Non Blok dan Non Partai, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan, menghadiri undangan diskusi Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah di Mataram pada Sabtu (7/4) lalu. Menurut pengakuan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammad Ali, SH. MKn, hanya Ali BD yang berani datang memenuhi undangan.

Katanya, semua calon sudah diundang dan siap diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi-misinya dihadapan para pemuda Muhammadiyah. Akan tetapi, undangan diskusi yang digelar di Kantro PW Muhammadiyah di Jl. Lingkar

Selatan, Mataram, NTB tidak ada yang merespons. ‘’Hanya Ali Bin Dachlan langsung cepat meresponsnya,’’ katanya.

Ketua PW Muhammadiyah NTB inipun langsung mengatakan, di depan seluruh pemuda Muhammadiyah saat prosesi pembukaan diskusi mendoakan agar Ali BD menjadi Gubernur NTB 20182023 mendatang. ‘’Seluruh Pimpinan Muhammadiyah dari Sape sampai Ampenan mendoakan Ali BD jadi Gubernur NTB,” ucapnya. Sang Pendobrak itu diberikan kesempatan luas untuk berdiskusi dengan pemuda Muhammadiyah.

Bersambung ke hal 15

Dampak Sosial Proyek Gagal Konstruksi (Suara NTB/ist)

DUA JARI - Ribuan pendukung pasangan Ahyar-Mori mengangkat tangan sebagai simbol salam dua jari milik pasangan Ahyar-Mori di Pilkada NTB 2018, dalam kampanye di Gerung, Lombok Barat, Sabtu (7/4).TGH. Ahyar Abduh aliasTGA bersama pendukungnya yang merupakan penyandang disabilitas (foto bawah).

TO K O H DD 123 Desa Ditahan PENCAIRAN dana desa (DD) tahap I kepada 123 desa di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram masih ditahan Pemda. Sebanyak 123 desa itu tersebar tiga kabupaten yakni, Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Kepala KPPN Mataram, Adnan Wimbyarto mengatakan penyaluran DD tahap I sebesar 20 persen dari total DD tahun ini Bersambung ke hal 12

Bencana sulit dihindari, apalagi ketika berdampak pada rusaknya infrastruktur. Tapi kekuatan fisik bangunan ditentukan perencanaan yang baik. Jika masih kapasitas bencana tidak seimbang dengan dampak rusaknya bangunan, patut diduga proyek itu gagal konstruksi.

Puluhan warga Desa Tangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima memblokade jalan lintas Parado –Tente awal Maret 2018

ngun, rusak akibat banjir.

Bersambung ke hal 15

Di Hadapan Ribuan Warga Gerung, TGA Beberkan Perkuat Pendampingan Program Prioritas TP4D Ingatkan Para PPK dan Kontraktor Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah program prioritas disampaikan oleh Calon Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh alias TGA saat menggelar kampanye dialogis di Gerrung, Lombok Barat, Sabtu (7/ 4). Meski berlangsung sederhana, namun peserta kampanye sangat membludak dengan hadirnya ribuan pendukung Ahyar - Mori dari segala

penjuru Lombok Barat.

Kampanye dialogis ini dihadiri oleh pimpinan-pimpinan partai pendukung pasangan Ahyar - Mori, beserta kader dan simpatisan partai. Di antaranya, dari Partai Gerindra, PDI - Perjuangan, Partai Bulan Bintang, PAN, Hanura, PPP, dan sejumlah partai pengusung lainnya.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Sebagai lembaga yang memberi advice hukum kepada para pengelola proyek pembangunan, memastikan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi NTB mengingatkan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor agar benar- benar Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)

Rapat koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah yang meminta pendampingan TP4D di ruang rapat Inspektorat NTB, dipimpin Ketua TP4D Provinsi NTB, Sucipto didampingi Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim (foto atas). TP4D Kejati NTB saat monitoring proyek percepatan peningkatan jalan Plampang-Sekokat di Labangka Kabupaten Sumbawa.

Adnan Wimbyarto (Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R Ada Perbedaan Realisasi DATA realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB masih terjadi perbedaan. Data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi KUR di NTB pada 2017 sekitar Rp 1,5 triliun. Namun, data perbankan justru lebih tinggi, nilainya mencapai Rp 2 triliun.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M. Sc.IB, MBA mengatakan Bersambung ke hal 12

lalu. Mereka melampiaskan kekesalannya dengan aksi itu lantaran proyek irigasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I yang baru diba-

Blok Elang, Prioritas Bisnis PT AMNT Taukhid (Suara NTB/dok)

SETELAH akuisisi saham PT.Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar 82,2 persen oleh PT. Amman Mineral Internasional (AMI), perusahaan tambang emas dan tembaga yang berlokasi di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Pascaakuisisi tahun 2016 lalu, aktivitas perusahaan nasional yang 17,8 persen sahamnya milik PT.Pukuafu Indah itu, seolaholah stagnan. Kenapa?

Memasuki areal perkantoran PT AMNT Kamis (5/4) lalu, suasana di perusahaan tam(Suara NTB/ist) bang tersebut tampak sibuk. TIGA BLOK - Sesuai IUPK, wilayah tambang PT AMNT ada tiga Bersambung ke hal 15 blok. Batu Hijau, Blok Elang dan Rinti.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 9 April 2018

(Suara NTB/uul)

Kurangi Produksi Asap MUSIM panen padi yang sedang berlangsung di kawasan jalan Lingkar Selatan membuat aktivitas petani membakar jerami mulai meningkat. Asap jerami yang mengganggu aktivitas warga mulai diupayakan oleh pihak kelurahan Jempong agar produksi asap berkurang. Limbah jerami diubah menjadi pakan ternak. “Kita sudah sering meminta petani agar tidak melakukan pembakaran jerami itu,” kata lurah Jempong, Muh. Yusuf, kepada Suara NTB. Muh Yusuf Terutama bagi pemilik lahan yang lokasi sawahnya berdekatan dengan jalan, pihaknya sudah seringkali mengingatkan agar tidak membakar jerami. “Mungkin sebagian kecil saja yang masih bakar itu,” ujarnya. Ia menerangkan sebelumnya petani di sekitaran Lingkar Selatan itu tidak ada yang membakar jeraminya. “Sebelumnya mereka tidak pernah bakar, malah dijadikan sebagai pakan ternak,” ujarnya.

Tetapi karena jumlah hewan ternak di Jempong yang sudah mulai berkurang, menjadi kendala para petani dalam memanfaatkan limbah jerami yang ada. “Di Jempong adanya kandang kumpul yang terdapat di Mapak Dasan sebanyak dua kandang kumpul dan satu kandang kumpul di Mapak Belatung,” jelas Yusuf. Nantinya pihaknya akan mencoba untuk mengarahkan agar limbah jerami ke sana sebagai pakan ternak. Ia juga akan mengaktifkan kembali usaha peternakan itu karena jumlah kandang kumpul yang ada berkurang dari sebelumnya.

“Yang dulunya ada tiga kandang di Mapak Dasan sekarang berkurang jadi 2,” imbuhnya. Padahal keberadaan kandang kumpul ini sangat penting karena bisa menjamin keamanan hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk petani yang berada dekat jalan yang masih membakar jerami, Yusuf akan mengerahkan petugas PPL untuk memberikan pengarahan kepada mereka agar tidak mengulangi kejadian serupa.

“Selain jeraminya digunakan sebagai pakan ternak, nanti kita juga akan usahakan untuk mengolah kotoran sapi menjadi pupuk,” jelasnya. Sehingga ada hubungan timbal balik yang didapatkan petani agar sama-sama untung. (uul)

Pasar Cakranegara akan Dijadikan Pusat Kuliner Mataram (Suara NTB) Rencana penataan kawasan bisnis Cakranegara oleh Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) akan dimanfaatkan oleh Dinas Perdagangan menjadikan Pasar Cakranegara sebagai pusat kuliner. Aneka masakan dari berbagai daerah di NTB akan dapat dijumpai di pusat kuliner tersebut.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, bahwa adanya penataan kawasan bisnis Cakranegara terutama di Jalan Selaparang dan Hasanuddin dari Satker PBL. Pihaknya nanti akan memadukan program dengan menjadikan Pasar Cakra sebagai pusat kuliner. Rencana pemerintah pusat menggelontorkan total anggaran Rp 25 miliar sangat sinkron dengan program Pemkot Mataram yang ingin membuat pasar Cakra sebagai ikon produk makanan tradisional dan makanan ringan.

Gagasan itu sebelumnya sudah disampaikan oleh kepala pasar, karena melihat potensi yang besar. “Kita akan padukan dengan proyeknya Satker PBL. Di sana (pasar Cakra) sangat terkenal makanan khas seperti klepon, serabi, kolak dan bubur sum - sum,” kata Alwan belum lama ini.

Menurut dia, ini yang khas dari sebuah pasar dan ini dibuatkan promosi sendiri. Di samping itu, ada rencana menata Pasar Loak. Sebelum penataan Pasar Loak, rencananya akan diekspose terlebih dahulu dengan meminta masukan dari kepala daerah selaku pengambil kebijakan.

Penyesuaian dilihat dari kondisi rill sehingga kesan Pasar Cakra berbeda

(Suara NTB/cem)

PUSAT KULINER - Pasar Cakranegara rencananya akan dijadikan pusat kuliner oleh Dinas Perdagangan. Konsep ini dipadukan dengan rencana penataan kawasan bisnis Cakranegara oleh Satker PBL. dari pasar lainnya. “Kita tidak ingin ada kesan pasar kumuh,” tambahnya. Wacana menjadikan Pasar Cakra sebagai pusat kuliner sudah ada sejak lama bergulir. Pemkot Ma-

Jangan Ada Rekanan ’’Titipan’’ ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta mendorong keberlanjutan pembangunan monumen Mataram Metro di bundaran lingkar selatan Kota Mataram. Dorongan ini menyusul nihilnya aktivitas pembangunan Mataram Metro ini sejak beberapa bulan lalu. Seperti diketahui, pembangunan monumen Mataram Metro dianggarkan melalui APBD Kota Mataram secara bertahap. Termasuk pada tahun 2018 ini.

Hanya saja, untuk tahun I Ketut Sugiarta 2018, belum terlihat kegiatan pembangunan lanjutan di sana. Pada tahun ini sudah memasuki bulan keempat.

Ketut Sugiarta mempertanyakan proses lelang proyek pembangunan monumen Mataram Metro di tahun 2018 ini apakah sudah dimulai atau sebaliknya. Pasalnya, beberapa proyek lain diketahui baru melakukan proses lelang. ‘’Secara prinsip proses lelang itu harus lebih awal disiapkan,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (8/4).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram ini berujar bahwa Pemkot Mataram memiliki beberapa pengalaman kurang baik dalam hal lelang proyek berikut pengerjaannya. Contohnya, kata Ketut Sugiarta, adalah pembangunan Jembatan Dasan Agung yang akhirnya menjadi temuan Kejaksaan. Ini harus menjadi catatan bagi OPD terkait, bahwa lelang proyek harus disiapkan di awal tahun anggaran. ‘’Minimal Juni itu harus sudah clear semua,’’ cetusnya.

Jika hingga Bulan April belum dilakukan lelang proyek, Ketut Sugiarta khawatir, pembangunan monumen Mataram Metro akan bernasib sama dengan proyek-proyek sebelumnya yang bermasalah. Pada bagian lain, anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini mengingatkan eksekutif agar selektif menentukan pemenang tender. Pihak-pihak yang mengikuti lelang proyek, harus diverifikasi dengan ketat.

Sehingga, rekanan yang mengerjakan proyek nantinya adalah rekanan yang layak. Tidak saja layak dari sisi permodalam, juga memiliki alat kerja secara mandiri. ‘’Syaratsyarat verifikasi ini harus jelas,’’ pungkasnya. Ketut Sugiarta menekankan perlunya Pemkot Mataram mengecek rekam jejak rekanan yang mengikuti lelang proyek. Dia mengingatkan, dalam lelang proyek, jangan sampai ada rekanan titipan oknum pejabat. ‘’Proses itu harus sesuai aturan yang ada,’’ tegasnya. Adanya rekanan titipan, lanjutnya, memang sulit dibuktikan. Namun paling tidak, kejadian yang sudah-sudah seperti pembangunan jembatan Dasan Agung yang bermasalah, terindikasi kea rah sana. (fit)

taram baru akan mengeksekusi tahun ini karena berkaitan dengan rencana penataan kawasan Bisnis Cakra.

Pantauan Suara NTB , terutama di pasar Loak terlihat kumuh. Pedagang

menjejerkan onderdil kendaraan untuk dijual. Akses jalan sempit terkadang membuat macet dan sesak.

Diperlukan konsep lebih serius untuk menata pasar dimaksud. (cem)

Lapak Samping Imigrasi Segera Dikerjakan

(Suara NTB/cem)

BELUM DISERAHKAN – Beberapa ekor ayam milik penduduk mencari makan di halaman shopping center, pusat pertokoan yang tidak lagi populer di Kelurahan Pejanggik ini. Dokumen HPL belum diserahkan oleh Pemkab Lobar ke Pemkot Mataram, menyebabkan perencanaan ke depan jadi terhambat.

Pemkot Belum Terima Dokumen Pengelolaan ’’Shopping Center’’ Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram hingga kini belum menerima dokumen hak pengelolaan lahan (HPL) aset shopping center.

Padahal, permintaan dokumen itu sejak 2017 lalu disampaikan ke Badan Pengelolaan Aset Pemkab Lombok Barat (Lobar).

Salinan bukti HPL aset yang berada di depan eks RSUP NTB di Kelurahan Pejanggik diakui Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi pernah ditunjukan oleh seseorang yang enggan disebutkan identitasnya.

Akan tetapi, Pemkot Mataram menginginkan menerima dokumen itu dari Pemk-

Tim Saber Pungli Atensi Dugaan Pungli di Dishub Mataram (Suara NTB) Tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kota Mataram mengatensi dan segera bergerak menindaklanjuti dugaan pungli dan praktik percaloan di Unit Pengelolaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.

Selain mengumpulkan data secara langsung, masyarakat juga diminta melapor. “Masyarakat yang memiliki data dan informasi indikasi pungli di PKB, dipersilahkan melapor ke sekretariat tim saber pungli di Inspektorat Kota Mataram,” kata Wakil Ketua Tim Saber Pungli yang juga Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang ditemui pekan kemarin.

Masyarakat yang melapor indikasi pungli yang dibuktikan berupa rekaman dijamin kerahasiannya. Pemberantasan praktik pungli maupun percaloan, tim saber pungli sudah memberikan peringatan kepada seluruh pegawai. Terutama yang memberikan pelayanan publik, agar menjaga integritas dan menjaga marwah sebagai aparatur sipil negara.

Halaman 2

Perang terhadap praktik haram itu masif dikampanyekan dengan meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memasang spanduk, supaya dibaca dan diinternalisasi sebagai sikap diri memberikan pelayanan publik. Akan tetapi, manakala praktik demikian masih terjadi, pihaknya akan menindak tegas dan menangkap pelaku.

“Kami sedemikian masif mengikhtiarkan untuk menghindari praktik - praktik yang namanya pungli. Manakala ada pelayanan publik seperti itu, kita akan tangkap,” tegasnya. Martawang tentu tidak bisa memvonis langsung.

Perlu pembuktian dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sehingga, perlu partisipasi masyarakat melaporkan praktik tersebut.

Dugaan pungli dan percaloan di PKB disinyalir sejak lama terjadi. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk bersih - bersih di internalnya. Di antaranya, menggelar inspeksi mendadak (Sidak). Akan tetapi, modus pelaku pungli terbilang rapi.

Transaksinya hanya di warung kopi. (cem)

ab Lobar, bukan dari orang lain. “Kalau fotokopiannya sudah saya lihat. Tapi yang kita inginkan menerima langsung dari Lobar bukan dari orang lain,” kata Syakirin pekan kemarin.

Dokumen ini sangat penting sebagai bukti penyerahan aset oleh Pemkab Lobar ke Pemkot Mataram di tahun 1994 silam. Komunikasi mengenai hal itu intens dilakukan oleh Bagian Aset Pemkab Lobar. Informasinya permintaan tersebut tengah diproses.

Berbagai upaya dilakukan oleh BKD Kota Mataram memperoleh dokumen berharga itu.

Baik komunikasi langsung maupun bersurat. Namun, tak ada jawaban sama sekali. “Kalau ini di luar kendali kami.

Berapa kali kita bersurat, tapi belum ada jawaban,” keluh Syakirin.

Shopping Center merupakan salah satu aset bermasalah di Kota Mataram.

Lahan bekas pasar tradisional Karang Sukun diduga telah dijual. Ini dibuktikan kepemilikan sertifikat oleh warga. Padahal, status lahan itu pinjam pakai. Di satu sisi, Pemkot Mataram tidak pernah merasa menjual aset. Kalaupun itu dilakukan prosesnya panjang dan harus melalui persetujuan Dewan.

Tak selesainya persoalan aset tersebut, Syakirin meyakini tidak sampai mempengaruhi penilaian Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Sebab, progres hasil tindaklanjut temuan mencapai 96,43 persen. “Banyak item pemeriksaannya, tidak cuman aset itu saja,” demikian ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram menyiapkan anggaran Rp 200 juta pada anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) 2018 untuk menyelesaikan lapak di samping Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyebutkan, anggaran itu menyelesaikan bagian tiang dan atap termasuk penyelesaian dua jembatan penyeberangan.

“Bagian bawah dan lantainya kan sudah selesai,” kata Mahmuddin kemarin. Dari anggaran Rp 200 juta sekitar 12 lapak diselesaikan. Jumlahnya diakui tidak sebanding dari total pedagang yang menempati lapak di samping Kantor DPRD NTB. Tetapi, ada rencana pengembangan di sebelah barat Islamic Center.

Di sana bisa menampung 10 15 pedagang. “Diupayakan semua pedagang masuk,” kata dia.

Mangkraknya pembangunan lapak samping Kantor Imigrasi tersebut, karena tidak ada anggaran. Setelah relokasi 2016 lalu, anggaran

(Suara NTB/cem)

SEGERA DIRAMPUNGKAN - Dinas PUPR di tahun 2017 baru menyelesaikan bagian pondasi lapak di samping Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Tahun ini kembali dianggaran Rp 200 juta untuk merampung lapak tersebut. hanya cukup menyelesaikan bagian pondasi dan jembatan saja. Dikatakan, pihaknya ingin menyelesaikan keseluruhan akan tetapi pemangkasan anggaran menyebabkan lapak itu tak dikerjakan.

Pengembangan lapak sebelah barat Islamic Center kemungkinan tidak bisa dieksekusi tahun ini, karena belum

memiliki anggaran. “Samping IC belum ada anggaran,” akunya. Pengelolaan lapak nantinya diserahkan ke Dinas Perdagangan. Secara teknis, Disdag bersama Asosiali Pedagang Kaki Lima (APKLI) dan Kelurahan diserahkan mengelola termasuk menentukan pedagang yang menempati lapak tersebut. (cem)

Pemkot Mulai Lelang Sejumlah Proyek Strategis Mataram (Suara NTB) Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) meminta Pemkot Mataram menyelesaikan penghapusan aset pada proyek pembangunan gedung kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) serta menyediakan lahan lokasi pembangunan kantor Walikota. Sehingga, pembuatan Detail Engineering Design sudah selesai, tapi lokasinya pindah dan membuat anggaran mubazir.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura pekan kemarin.

Mahmuddin menyebutkan, delapan paket dikerjakan tahun ini didampingi TP4D. Beberapa di antaranya sudah mulai dilelang, namun TP4D tetap meminta menyelesaikan persoalan pendukung.

Dari hasil ekspose proyek sudah bisa dilelang yakni

proyek jalan bersumber dari dana alokasi khusus senilai Rp 39,8 miliar. Dan, jembatan Dasan Agung senilai Rp 1,9 miliar. Sedangkan, proyek lanjutan Monumen Mataram Metro di Lingkar Selatan senilai Rp 1,5 miliar sudah bisa dilelang. “Dokumen sudah kita serahkan dan tinggal dilelang saja,” tambahnya.

Khusus pembangunan lanjutan gerbang kata Mahmuddin, masih menunggu persetujuan Balai Jalan Nasional (BJN). Disamping, ada hal lain mengenai rencana anggaran biaya (RAB).

Pihaknya perlu menyesuaikan harga. Bahan digunakan untuk gerbang ini merupakan bahan pabrikan, sehingga diminta standar analisis harga.

Terjadi tarik ulur dari pabrik mengeluarkan analisa.

Mereka hanya mengeluarkan analisa kalau membeli barang di mereka. “Tetapi kita melakukan upaya lain. Banyak pabrik lain,” imbuhnya.

Persoalan RAB menurut dia, tidak begitu masalah. Yang paling krusial adalah, persetujuan dari BJN. Pekerjaan selanjutnya adalah harus membongkar aset milik Balai Jalan Nasional. Pihaknya tidak merusak jalan, karena cukup penguatan struktur pondasi.

Kepastian rekomendasi itu, pihaknya terus berkomunikasi dengan BJN. “Tinggal menunggu izin tertulis dari Pemerintah Pusat saja. Kalau di sini tidak ada masalah,” tandasnya. Jika secara administrasi rampung, dia memastikan seluruh paket proyek miliknya bisa dilelang Mei. (cem)

BELUM DILELANG - Proyek gerbang di Lingkar Selatan senilai Rp 5 miliar belum bisa ditender. Dinas PUPR masih menunggu rekomendasi dari Balai Jalan Nasional (BJN).

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB

Senin, 9 April 2018

Halaman 3

Kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu masih menyisakan masalah stunting bagi warganya. Hal itu bukan karena kekurangan pangan, tapi keragaman konsumsi yang belum dilakukan. Bupati Dompu, Drs H Bambang M

Yasin menggelorakan agar warga Dompu memperbanyak konsumsi ikan dan sayur ketimbang nasi.

Hal itu disampaikan Bupati pada acara sehari makan ikan yang menjadi bagian dari kegiatan Festival Tambora 2018 di gedung Pemuda Dompu, Sabtu (8/4). Kegiatan yang menghadirkan siswa SD, guru, masyarakat umum dan pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu ini juga staf khusus Presiden Joko Widodo dan anggota Muspida.

Dikatakan H Bambang, stunting disebabkan peningkatan pertumbuhan badan yang terhambat. Bagi warga Dompu, stunting bukan karena kekurangan pangan, tapi keragaman yang belum dilakukan. “Kalau selama ini, kita makan selalu porsi nasinya lebih banyak. Itu yang bikin orang Dompu sakit gula (diabetes). Mulai hari ini, kita balik. Ikannya lebih banyak daripada nasi. (selama) Ini, kalau ndak penuh piring, ndak berhenti ambil nasi. Ikan seekor dibagi empat.

Dulu, orang bilang perbanyak makan garam biar cepat tumbuh rambut. Ternyata itu salah. Jadi mulai hari ini, nasi dikurangi, lebih banyak ikan dan sayur. Ini imbauan saya, permintaan saya,” kata H Bambang.

Ia juga menghimbau ibu – ibu yang hadir untuk mengurangi masak nasi dan menggantikannya dengan beragam pangan lainnya seperti jagung dan umbi – umbian.

Kandungan pada jagung jauh lebih baik dan lebih sehat dari nasi.

Bupati Dompu menyuapi ikan bakar kepada anak sekolah

“Jadi ibu – ibu, kurangi beli beras supaya kita tidak impor beras lagi,” imbaunya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Ir. Wahidin dalam laporannya menyampaikan, ikan merupakan bahan pangan yang paling digemari masyarakat di dunia. Ikan dapat dinikmati dan mengandung protein, vitamin, mineral dan zat gizi lainnya.

Provinsi NTB sebagai daerah berpulau dan memiliki sepadan pantai yang cukup panjang mencatatkan sebagai salah satu daerah dengan produksi ikan cukup tinggi.

Termasuk diantaranya Kabupaten Dompu. Dengan potensi kelautan tinggi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu menargetkan menjadi daerah dengan wisata alam yang menarik tapi bisa menghadirkan wisata kuliner. “Bupati telah mencanangkan, Tambora mampu menantang dunia dan perikanan siap mendukungnya,” katanya.

Acara sehari makan ikan sebagai bagian dari kegiatan mensukseskan Festival Tambora 2018 di bidang Kelautan dan Perikanan. Momen ini juga dilakukan pencanangan gemar makan ikan dalam mewujudkan masyarakat sehat, kuat dan penampilan prima. “Kegiatan ini juga untuk mendongrak konsumsi makan ikan yang masih rendah,” katanya.

Berdasarkan data yang ada, konsumsi ikan nasional 43,6 kg per orang per tahun, masyarakat NTB baru 32,35 kg per tahun dan Kabupaten Dompu sebany-

ak 35,46 kg per tahun. Sementara target dalam RPJMD Kabupaten Dompu sebanyak 40 kg per tahun.

Pada acara sehari makan ikan, tamu undangan mendapatkan ikan gratis yang disiapkan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Ikan didapat dengan menukarkannya dengan kupon yang dibagikan panitia. Panitia juga menyiapkan tungku dengan arangnya, sehingga tamu undangan bisa langsung membakarnya. Namun panitia juga menyiapkan ikan bakar yang dibakar sebelum acara dibuka.

Tidak hanya itu, Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin langsung mengancungkan tangan dan mendaftar untuk lomba makan ikan dan diikuti oleh staf khusus Presiden, Dandim Dompu, Kapolres Dompu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu. Para pejabat ini diberi waktu 5 menit untuk menyelesaikan ikan tuna bakar yang sudah disiapkan. Namun tidak satupun peserta yang berhasil menyelesaikan 1 kg ikan tuna bakar. Tetapi Dandim Dompu yang disaksikan istri tampak menjadi juara karena paling sedikit menyisakan ikan.

Kedua diikuti oleh Kapolres Dompu, Kepala Dislutkan Dompu, staf ahli Presiden, dan Bupati Dompu menjadi juara ke 5.

Tidak hanya sehari makan ikan yang dilakukan dalam rangka memeriahkan Festival Tambora 2018, di Calabai Kecamatan Pekat juga dilepas 30 orang pemancing profesional untuk mengikuti kegiatan fun fishing di Teluk Saleh. Sebanyak 10 orang dari pemancing luar Dompu seperti dari Jakarta, Bali, Bandung, Mataram, KSB, Bima. Sisanya 20 orang pemancing asal Dompu. “Kita tidak lombakan, tapi kita siapkan door prize untuk peserta,” kata Nurkumala, S.Pi kepala bidang perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu. (ula/*)

Bupati bersama staf Kepresidenan dan Muspida mengikuti lomba makan ikan di acara sehari makan ikan

Panitia dari Dinas Kelautan dan Perikanan Dompu foto bersama di sela-sela menyiapkan ikan bakar untuk warga.

Bupati dan Muspida bernyanyi lagu gemar makan ikan bersama siswa SD

Bupati dan Muspida bakar ikan

Ketua GOW Dompu, Dina Imayanti, S.Tp foto bersama dengan siswa SD juara lomba kepekaan pada acara sehari makan ikan

Peserta fun fishing foto bersama setelah dilepas di pesisir Pantai Calabai Kecamatan Pekat, Sabtu (7/4).

Bupati bersama jajaran Muspida Dompu

Bupati Dompu bernyanyi pada kegiatan sehari makan ikan

Rangkaian kegiatan gemar makan ikan menjelang HUT Dompu

Murid SD mengikuti permainan konsentrasi anak serangkaian kegiatan sehari makan ikan

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 9 April 2018

Halaman 4

Rawan Diselewengkan Tak Bisa Dipaksakan SEBANYAK 222 SMP/MTs di Lombok Timur (Lotim), baik negeri maupun swasta di tahun 2018 siap melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dari jumlah itu, masih banyak menggunakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).

Menurut Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi,S.Sos, pelaksanaan UNBK untuk seluruh sekolah tidak bisa dipaksakan.

Dari 222 SMP/MTs baik negeri maupun swasta yang melaksanakan UNBK tahun ini di antaranya terdiri dari SMP sebanyak 54 sekolah dan MTs 168 sekolah. Terkait banyaknya sekolah yang menyelenggarakan UNBK, jelas Suandi, pihaknya sudah menggelar rapat bersama seluruh sekolah untuk mematangkan persiapan baik dari segi sarana serta mental siswa.

“Jumlah sekolah yang melaksanakan UNBK baik SMP/MTs tahun ini cukup banyak, tapi masih banyak juga yang melaksanakan UNKP. Untuk keseluruhkan sekolah UNBK tidak bisa kita paksakan,” ujarnya.

Alasan tidak diminta seluruh sekolah untuk menyelenggarakan UNBK, karena harus mempertimbangkan berbagai hal, mulai dari sarana prasarana, kesiapan siswa serta kebutuhan lainnya. Namun untuk tahun depan, Lalu Suandi menargetkan seluruh sekolah baik SMP/MTs menyelenggarakan UNBK. “Untuk tahun ini saja ada beberapa sekolah yang gabung,” sebutnya.

Di samping itu, pelaksanaan ujian menggunakan UNKP tidak kalah penting untuk perhatikan dan dilihat persiapannya. Terutama dalam hal pendistribusian soal supaya kualitas soal dan lembar jawaban yang diterima oleh peserta didik sesuai harapan. Selain itu, kebocoran soal juga harus dipastikan terjaga karena pelaksanaan ujian nasional merupakan momentum untuk mengevaluasi siswa setelah duduk di bangku SMP maupun MTs selama kurun waktu tiga tahun. (yon) Lalu Suandi (Suara NTB/yon)

Pjs Bupati Ingatkan Kades Gunakan Anggaran Secara Transparan Selong (Suara NTB) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik dan unsur Forkopimda menggelar silaturrahim dan sambung rasa dengan camat dan kepala desa (kades) se-Kabupaten Lotim di Pendopo Bupati, akhir pekan lalu. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Baiq Gita yang merupakan Duta NTB dalam Liga Dangdut Indonesia (LIDA), Pjs bupati menekankan supaya penggunaan anggaran di Kabupaten Lotim dan di tingkat desa pada khsususnya dapat dilakukan secara transparan.

Menurutnya, pertemuan ini tidak ada kaitannya dengan politik. Persoalan-persoalan yang sedang terjadi di Kabupaten Lotim merupakan tanggung jawab yang besar dan harus dijalankan secara bersama-sama dengan baik.

Adapun, kata Ahsanul, ide pertemuan awalnya karena banyaknya laporan-laporan dari masyarakat terhadap kepala desa yang bermasalah.

“Tentu ini adanya sumbatan-sumbatan komunikasi sosial dan komunikasi individual yang sangat penting kita buka sekatnya secara bersama-sama melalui silaturahim ini dengan cara saling memberi informasi dan saling mengisi,’’ ujarnya.

Terlebih Dana Desa (DD) yang dimiliki masing-masing desa cukup besar, sehingga menjadi sorotan dan perhatian bagi orang-orang yang “tidak suka” kepada kepala desanya. Ahsanul berharap percepatan yang harus dilakukan adalah bagaimana dana desa dan juga dana yang ada di daerah bisa

dikeluarkan sesuai dengan aliran kas yang dibuat, karena kesejahteraan masyarakat tergantung dari bagaimana desa mengelola anggarannya dengan baik. “Mari kita mengayomi masyarakat dengan baik, membangun sebuah kebersamaan untuk mendapatkan langkah dan solusi terbaik ketika ada persoalan yang timbul ditengah-tengah masyarakat, sehingga persoalan tersebut tidak sampai terkendala dalam penanganannya,” terangnya.

Sementara itu Kapolres Lombok Timur, AKBP. M. Eka Faturrahman, S. IK, SH melaporkan kondisi Lotim selama ini belum ada hal-hal krusial yang perlu dikhawatirkan. Pihak kepolisian terus berupaya mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan berkomitmen dengan pemerintah daerah mengutamakan pencegahan untuk masalah penyalahgunaan keuangan yang ada di desa dengan cara bagaimana masing-masing kades mengelola anggaran desanya dengan

baik agar tidak terjerat dengan hukum. Berkaitan dengan pilkada, Polres akan melakukan semaksimal mungkin pengamanan dengan melibatkan masyarakat ikut turun langsung didalamnya.

Hal senada disampaikan Dandim 1615/Lotim, Letkol Inf. Agus Setiandar, S.IP., jika pihaknya tetap bersama untuk menciptakan ruang gerak dan kondisi kondusif yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pasalnya, tujuan yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sehingga proses pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan lancar.

Dandim berharap komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik semua pihak demi kepentingan masyarakat banyak dan berupaya untuk berinovasi demi kemajuan pembangunan Kabupaten Lotim.

Dandim juga berpesan untuk seluruh kepala desa untuk menjadi trisula desa yang tangguh sehingga tidak ada pihak yang mampu untuk memecahbelahkan persaudaraannya.

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Kegiatan silaturahmi dan sambung rasa Pjs Bupati Lotim H. Ahsanul Khalik bersama jajaran Forkopimda dan camat serta kades se Kabupaten Lotim, Sabtu (7/4).

Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. M. Juaini Taofik, M.AP., dalam laporannya menyampaikan untuk memperlancar pelayanan keuangan bagi desa-desa bahwa sampai hari Jumat tanggal 6 April 2018, dari 239 desa yang sudah direkomendasikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPkAD), sekitar 72 desa yang sudah memenuhi persyaratan. Posisi dari 239 desa dikurangi 72 desa memiliki posisi yang bervariatif, yaitu masih ada beberapa desa yang rancangan APBDesnya ada dalam pembahasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan regulasi yang ada, lanjut Taofik, bilamana ada polemik antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, masih menemukan kekosongan hukum dalam hal itu. Kalau rekomendasi camat jelas dikatakan bahwa bilamana dalam 20 hari camat tidak melakukan evaluasi rancangan peraturan desa yang mengatur tentang APBDes atau regulasi yang lain maka boleh langsung dilaksanakan tetapi kalau bersama Badan Permusyawaratan Desa, “Kami terus mencari celah itu dan sudah dikonsultasikan ternyata belum ada aturan untuk itu,” jelasnya. (yon)

Pemda Ekspansi Budidaya Udang di Lima Kecamatan Tanjung (Suara NTB) Isyarat pengembangan budidaya udang di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang disampaikan Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, langsung direspons Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishub KP). Dishub dalam hal ini akan mendesain pengembangan budidaya udang vaname di 5 kecamatan yang ada di KLU. Kepala Dishub KP, Agus Tisno, S.Sos., melalui Sekdis Hub KP KLU, H. Samsul Rizal, SP., Sabtu (7/4) mengungkapkan, pengembangan budidaya udang vaname di KLU cukup potensial di

wilayah KLU. Terlebih lagi, kelompok-kelompok nelayan di KLU saat ini berjumlah 75 kelompok.

Mereka berpeluang untuk dilatih budidaya udang sebagai alternatif usaha perikanan di samping budidaya ikan air tawar dan usaha tangkap perikanan.

“Pekan ini kita akan lakukan gelar pelatihan kepada kelompok-kelompok nelayan. Kita memiliki sekitar 75 kelompok nelayan di semua kecamatan,” ujar Samsul.

Pihaknya juga berpeluang untuk mengekspansi usaha budidaya udang vaname pada

tahun ini juga. Dinas Perhubungan dalam kapasitasnya akan memfasilitasi semua kelompok nelayan yang ada di KLU untuk mengembangkan udang melalui pembuatan kolam buatan menggunakan media terpal.

Upaya pemerintah ini dihajatkan semata-mata untuk mendorong ketersediaan pasokan udang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Betapa tidak, untuk kebutuhan pasar di tiga gili saja, udang vaname yang dibutuhkan sekitar 2,5 ton per minggu. Kebutuhan pasar yang besar itu diyakininya belum bisa

dipenuhi. Saat ini di KLU, hanya ada 2 usaha tambak udang yang sudah berproduksi (Mumbulsari dan Montong Pal), sedangkan dua usaha tambak lainnya masih dalam proses perizinan (Amor-Amor dan Sambik Elen).

Usaha budidaya udang vaname ini cukup menjanjikan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dari usaha perikanan sebelumnya.

Dengan hanya mengandalkan hasil tangkapan laut, kese-

Rusak Parah, Dewan Minta TAPD Usulkan Anggaran Jalan Buani Tanjung (Suara NTB) Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengajukan kembali anggaran perbaikan jalan ke Dusun Buani, Desa Bentek, Kecamatan Gangga.

Pasalnya kondisi jalan itu diketahui rusak parah.

Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., SIP., Minggu (8/2) mengutarakan, kondisi jalan yang mengarah ke Dusun Buani dan sekitarnya cukup memprihatinkan. Pihaknya bahkan sudah meninjau langsung kondisi jalan tersebut.

“Saya sudah melihat kondisi jalan yang menghubungkan Dusun Karang Lendang ke Dusun Buani, desa Bentek yang rusak parah. Jalan ini adalah akses menuju wisata Paralayang yang sudah di-launching Pemda KLU tahun

2017 lalu,” ujar Sudirsah usai meninjau jalan Buani.

Akses jalan itu juga menjadi akses satu-satunya bagi warga yang bermukim di sekitar Desa Bentek maupun Desa Gondang, Kecamatan Gangga, untuk melakukan ritual agama dan budaya umat Buddha.

Di Buani, terdapat tempat peribadatan yang kerap dikunjungi oleh umat Buddha dari berbagai daerah di NTB bahkan Indonesia.

“Di Buani juga ada tempat wisata religi Hutan Buani yang asri. Pak Bupati dan beberapa kepala SKPD sudah pernah hadir beberapa waktu yang lalu dalam rangka meresmikan tempat olahraga wisata Paralayang,” sambungnya.

Sudirsah mengingat betul, di mana Bupati KLU dalam kunjungannya menjanjikan perbaikan ruas jalan Karang Lendang – Buani untuk segera diperbaiki. Oleh SKPD, usulan itu pun sempat diajukan pada APBD Perubahan 2017 dan APBD murni 2018. Sayangnya, dalam anggaran yang telah disahkan di Perda APBD 2018, anggaran jalan dimaksud tidak tersedia.

“Pada anggaran perubahan 2017 jalan ini sudah kami anggarkan untuk perencanaannya di dinas PUPR sebesar Rp50 juta. Dinas PU sudah mengukur dan mendesain jalannya. Sehingga pada KUA PPAS RAPBD 2018 jalan ini masuk pembahasan dan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 3 miliar.,” katanya lagi.

Kenyataannya, anggaran yang direncanakan sebesar Rp3 miliar itu dihapus dari kesepakatan dengan DPRD. Salah satu alasan yang dikemukakan eksekutif adalah terjadinya pengurangan dana DAK dari pusat, sehingga banyak usulan jalan yang tidak terakomodir.

Sudirsah yang notabene berasal dari Fraksi Gerindra dan memilih walkout pada pembahasan RAPBD 2018, memaklumi penghapusan usulan tersebut. Kendati demikian, selaku pimpinan Badan Anggaran dirinya meminta agar TAPD kembali menganggarkan kembali jalan tersebut pada APBD perubahan 2018 mendatang. “Saya harapkan anggaran untuk jalan Buani ini diusulkan lagi di APBD perubahan 2018. Bagaimanapun jalan ini sudah rusak parah dan nyaris tidak bisa dilalui roda empat,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepal Dinas PUPR KLU, M. Zaldy Rahardian, ST. MT., melalui Kepala Bidang Bina Marga, Idris, ST., mengakui terjadinya pemotongan anggaran yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Dinas PUPR KLU selama ini hanya mengerjakan anggaran jalan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk tahun 2018 ini, DAK yang dikelola Dinas PU untuk jalan dan jembatan sekitar Rp 79 miliar.

Tidak hanya jalan Buani, pemerintah pusat yang telah memiliki pagu anggaran untuk pelebaran jalan nasional di KLU pun terhambat karena minimnya dana pendampingan (pembebasan lahan dari kabupaten).

“Pusat mau mengerjakan pelebaran jalan nasional tahun ini, apalagi surat dari Dinas PU Provinsi juga sudah datang. Arahannnya agar kita berkoordinasi dengan masyarakat terkait pelebaran jalan nasional. Tetapi dari alokasi dana yang diberikan TAPD, kita hanya memperoleh RP 1,7 miliar dari minimal 20 miliar tahap pertama. Dengan dana itu maka potensi panjang jalan yang bisa kita lebarkan hanya berkisar 200 meter saja,” demikian Idris. (ari)

jahteraan masyarakat sangat bergantung dari besar kecilnya volume hasil tangkapan. Tidak jarang kelompok nelayan mengalami kerugian karena tingginya biaya melaut. Melalui budidaya udang vaname, kelompok nelayan sudah bisa berhitung dari biaya produksi hingga hasil produksi untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya.

“Sudah ada 2 kelompok nelay-

an yang kita latih untuk budidaya udang vaname, yakni kelompok Mumbulsari, dan satu lagi di Bayan. Kelompok Mumbulsari ini telah melakukan panen perdana dan bekerjasama dengan pihak swasta,” ujarnya.

Pola kemitraan antara kelompok dan pengusaha akan terus digalakkan oleh Pemda KLU. Kelompok nelayan berkontribusi dalam penyediaan lahan dan

tenaga kerja, sedangkan pihak swasta nantinya akan berkontribusi sebagai penyandang dana yang dibutuhkan untuk berproduksi. “Kita juga berharap adanya dukungan dari anggota-anggota legislatif maupun DPD dalam mendukung usaha masyarakat. Kemarin ada satu anggota DPD RI (Baiq Diah Ratu Ganefi) ikut menyumbang 20 kolam,” sambungnya. (ari)

SUARA NTB Senin, 9 April 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Belum Kembalikan Randis Lengkapi Kekurangan DOKUMEN usulan pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar) ke provinsi ditemukan terdapat kekurangan SK dari DPP. Setelah dievaluasi provinsi ditemukan kekurangan, yakni SK dari DPP yang diminta oleh provinsi untuk dilengkapi. Sekretariat DPRD (Setwan) Lobar belum menerima SK dan akan diserahkan Senin ini. Selain pergantian Ketua DPRD, SK gubernur (Suara NTB/her) ini juga bersamaan dengan Isnanto Kurniawan pengganti Hj. Sumiatun menjadi anggota DPRD Lobar atas nama Sadeli.

Sekretaris DPRD Lobar H. Isnanto Karyawan, Ahad (8/4) mengaku, pihaknya segera membahas kekurangan SK ini secepatnya, sehingga bisa diserahkan Senin hari ini. SK ini, tambahnya, sudah diterima DPD Partai Golkar Lobar, namun pihaknya belum menerima SK. Pihak provinsi meminta agar SK ini segera diserahkan ke provinsi. Sebab sesuai target, PAW bisa dilaksanakan sebelum puncak HUT Lobar tanggal 20 April mendatang.

Sehingga ketua terpilih pun bakal memimpin rapat membahas SK dari DPP. Pelantikan Ketua DPRD ini, jelasnya, bersamaan dengan pelantikan anggota DPRD pengganti Hj. Sumiatun sebagai anggota DPRD Lobar. ‘’Dokumen ini sendiri sudah dilengkapi, sehingga pengusulan ke gubernur dilakukan bersamaan. SK yang terbitkan gubernur pun nantinya bakal kolektif baik untuk PAW Ketua dan anggota DPRD pengganti Hj Sumiatun,’’ ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Lobar menggelar rapat paripurna istimewa usulan pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD. Rapat tersebut menindaklanjuti permintaan DPP Partai Golkar untuk melaksanakan proses tahapan PAW atas nama Imam Kafali menggantikan Hj. Sumiatun. (her)

Gaji dan Tunjangan Semua Anggota DPRD Lobar ”Ditahan” Giri Menang (Suara NTB) Puluhan kendaraan dinas (randis) anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) periode 2014-2019 menjadi temuan BPK. Alasannya, puluhan randis ini belum dikembalikan para wakil rakyat. Akibatnya gaji dan tunjangan semua anggota DPRD Lobar pun masih “ditahan”. Gaji dan tunjangan ini bakal dibayarkan jika randis telah dikembalikan. Sementara dari puluhan randis, beberapa di antaranya diduga hilang.

Demikian disampaikan Sekretaris DPRD Lobar, H. Isnanto Karyawan yang dikonfirmasi, Ahad (8/4).

Menurutnya, berdasarkan

hasil rapat terakhir Rabu lalu dipimpin sekda, dihadiri Inspektorat dan BPKAD mengacu temuan BPK, semua randis jenis Vixion harus dikembali-

kan. “Kalau tidak dikembalikan maka tunjangan transportasi dan gaji tidak dibayar atau ditahan, ini mengacu aturan,” tegasnya, seraya men-

gaku dari 21 unit randis baru 5 unit sudah dikembalikan.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan 21 anggota Dewan yang belum mengembalikan randis. Dari hasil koordinasinya, ada beberapa kendala yang dihadapi untuk mengembalikan randis, sebab ada beberapa unit yang hilang. Hal ini rencananya akan dirapatkan lagi dalam rapat gabungan pimpinan untuk mencari solusi agar segera

mengembalikan randis.

Mengacu PP 18 yang terbaru jelasnya, semua randis diminta ditarik. Mengacu aturan ini menekankan kepada anggota dewan ada dua pilihan yakni mengembalikan randis dan dapat tunjangan transportasi atau tidak mengembalikan randis, namun diberikan tunjangan transportasi dari pusat.

Dewan memilih menerima tunjangan, sehingga harus mengembalikan randis. (her) (Suara NTB/kir)

DIPERLUAS – Lokasi perluasan apron di LIA yang ditargetkan tuntas September 2018 ini. Penyelesaian proyek itu dipercepat guna menyambut agenda pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Nusa Dua Bali, Oktober mendatang.

Pembangunan Dam Mujur Butuh Dorongan Politik Praya (Suara NTB) Rencana pembangunan Dam Mujur memang tidak masuk dalam program strategis nasional. Namun bukan berarti peluang untuk bisa terbangunya Dam Mujur sudah tertutup sama sekali.

“Tetap ada peluang,” tegas anggota Pansus percepatan pembangunan Dam Mujur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), Supriadi, kepada Suara NTB, Sabtu (7/4).

Diakuinya, pembangunan Dam Mujur tidak masuk dalam rencana pembangunan strategis nasional saat ini. Namun bisa didorong melalui jalur politik dengan bantuan para anggota DPR RI asal NTB. Apalagi Wakil Ketua DPR RI yang juga anggota DPR RI asal NTB, H. Fahri Hamzah sudah menyatakan kesiapan untuk mendorong terwujudnya pembangunan Dan Mujur.

Rencananya, pada bulan April ini juga Wakil Ketua DPR RI bersama perwakilan pemerintah pusat akan turun langsung ke lokasi rencana pembangunan Dam Mujur sekaligus akan bertemu dengan semua pihak yang terkait dengan pembangunan Dam Mujur untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada.

Termasuk dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat tidak ragu lagi untuk memasukkan rencana pembangunan Dam Mujur ke dalam program nasional, karena semua pihak sudah satu kata mendukung pembangunan Dam Mujur.

“Jadwal turunnya Wakil Ketua DPR RI bersama perwakilan pemerintah pusat, masih kita tunggu. Tapi yang jelas bulan April ini sesuai dengan hasil kesempatan antara Pansus Percepatan Pembangunan Dam Mujur DPRD Loteng dengan Wakil Ketua DPR RI beberapa waktu lalu,” terangnya.

Sembari menunggu jadwal, pansus saat ini masih terus bekerja, karena sesuai keputusan paripurna DPRD Loteng beberapa waktu lalu, Pansus Percepatan Pembangunan Dam Mujur hanya diberikan waktu sampai tanggal 25 April mendatang sudah harus ada hasil dan memberikan laporan melalui paripurna DPRD Loteng nanti.

“Semua hasil-hasil pertemuan dan pembahasan soal rencana pembangunan Dam Mujur sedang kita himpun. Untuk selanjutnya akan disampaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh paripurna DPRD Loteng,” pungkas politisi asal PKS ini. (kir)

Dinilai Lemah Bukti Kepemilikan

Dewan Kritisi Pemda Kalah Telak Sengketa Aset Giri Menang (Suara NTB) Komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritisi lemahnya bukti dokumen kepemilikan aset daerah, sehingga kondisi ini menyebabkan pemda kalah sengketa di pengadilan. Selain itu, Komisi I menyoroti minimnya aset yang disertifikasi atau bersertifikat.

Kondisi ini menyebabkan aset mudah diklaim oleh masyarakat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar H. L. Muhammad Ismail, (Suara NTB/her) mengaku pihaknya dari dulu H. L. Muhammad Ismail menyuarakan agar aset baik yang sudah memiliki legalitas dan sertifikat segera dibuatkan sertifikat. Di beberapa daerah ia menemukan banyak aset yang belum memiliki legalitas resmi. Silsilah aset ini, jelasnya diserahkan ke tokoh masyarakat tanah pecatu tanpa surat hibah, pinjam pakai dan lain-lain. Hal ini jelasnya yang perlu diterbitkan agar aset lebih tertata.

Menurutnya perlu dibentuk tim untuk menertibkan aset ini, melibatkan para pekasih, kepala desa, pemda dan kalangan Dewan. Bahkan libatkan kejaksaan agar lebih garang. Para pekasih ini lebih tahu terkait silsilah aset tersebut untuk menelusuri aset yang belum punah Legalitas.

“Bukti kepemilikan ini masih Lemah sehingga kita sering digugat Masyarakat, kita sering kalah. Karena itu Pemda harus mendata ulang aset ini,” tukasnya.

Lebih jauh, kata politisi PDIP ini persoalan sertifikasi aset juga masih minim, sebab kebanyakan belum disertifikasi, sehingga pihak aset harus serius menangani aset daerah supaya aset ini jangan sampai dari tahun ke tahun menjadi temuan dan sengketa, sehingga habis akibat diklaim. Apalagi masalah aset ini menjadi temuan BPK dan atensi KPK. Selain itu ia menyoroti aset yang disewakan, cenderung hanya dipercayakan ke satu orang saja. Ia ingin agar penyewaan aset ini dilakukan terbuka, sehingga masyarakat luas bisa menyewa. “Kita ingin agar sewa aset ini dilakukan terbuka, diumumkan secara terbuka,” imbuhnya. Sebab akibat hanya dilibatkan segelintir mengakibatkan lama kelamaan diklaim, sehingga berujung ke proses hukum sengketa.

Kepala BPKAD Lobar Joko Wiranto menyatakan,pihaknya melakukan langkah antisipasi agar jangan sampai aset daerah diklaim oknum perorangan. Sebab ada sertifikat aset daerah yang diklaim oleh perorangan. Terkait langkah antisipasi aset diklaim oknum pihaknya sudah mengusulkan sertifikasi aset tahun ini sebanyak100 bidang. Pihaknya menggenjot sertifikasi aset ini, sebab sebelumnya dalam setahun hanya 2-3 bidang aset yang disertifikasi.

Usulan 100 sertifikat ini, jelasnya, lengkap dari sisi administrasi, sehingga diupayakan bisa segera diterbitkan sebab dalam setahun BPN menerbitkan sertifikat 20 ribu bidang. Tahun lalu, jelasnya dari usulan 100 bidang hanya 60 persil yang bisa disertifikasi. Diakuinya kendala sertifikasi ini karena kelengkapan administrasi dan pendukung yang kurang lengkap, sehingga pihaknya mengusulkan seritifkasi aset yang lengkap. (her)

Dipercepat, Perluasan Apron LIA Praya (Suara NTB) Proyek perluasan apron (area parking pesawat) Lombok International Airport (LIA) awal bulan ini mulai dikerjakan dan ditarget bisa tuntas pada bulan September mendatang. Target penyelesaian ini lebih cepat dari target awal pada akhir tahun 2018. Hal ini disebabkan Pulau Lombok telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata para peserta IMF-World Bank Annual Meeting di Nusa Dua Bali pada Bulan Oktober men-

datang oleh pemerintah pusat.

“Akan ada sekitar 6 ribu lebih peserta pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang direncanakan berkunjung di Pulau Lombok nanti. Jadi fasilitas bandara harus benar-benar siap. Terutama apronnya,” ungkap General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA I Gusti Ngurah Ardita, kepada Suara NTB, Jumat (6/4).

Karena pastinya, akan banyak aktivitas penerbangan selama kegiatan pertemuan tingkat internasional tersebut. Lebih-lebih kemu-

ngkinan besar juga akan banyak pesawatyangbakaldiparkirdiLIA, karena daya tampung di Bandara Ngurah Rai Bali juga terbatas.

Sementara kemampuan daya tampung LIA juga terbatas, sehingga perluasan apron menjadi penting dan diharapkan bisa menampung limpahan pesawat dari Bandara Ngurah Rai tanpa mengganggu aktivitas penerbangan di LIA. Saat ini daya tampung apron LIA maksimal 10 pesawat untuk pesawat jenis narrow body.

Bangun Hotel Bintang Lima di KEK Mandalika

Investor Dubai dan Singapura Siap Investasi Rp1 Triliun Praya (Suara NTB) Satu demi satu investor terus masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Terakhir investor asal Dubai serta Singapura bakal menanam investasi hingga USD 80 juta atau setara Rp1 triliun lebih di kawasan Mandalika. Investor ini akan membangun hotel paling mewah di kawasan tersebut.

Rencananya,groundbreaking pembangunan hotel bintang lima ini akan dilaksanakan pertengahan bulan April ini.

“Namanya Paramount hotel.

Dan, groundbreaking pembangunan hotel ini direncanakan pada 12 April besok,” sebut Deputi Project Director KEK Mandalika, H. Adi Sujono, kepada Suara NTB, Sabtu (7/4).

Paramount Hotel merupakan branding hotel asal Hollywood Amerika. Tapi akan dibangun oleh gabungan investor asal Dubai dan Singapura.

Jika dibandingkan dengan dua hotel yang sudah lebih dulu dibangun yakni Pullman Hotel serta Royal Tulip Hotel, Paramount Hotel ini merupakan hotel yang paling mewah.

(Suara NTB/ist)

DAYA TARIK - Pesona KEK Mandalika menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi, dalam waktu dekat, investor asal Dubai dan Singapura akan membangun hotel mewah kelas dunia di KEK Mandalika.

Pasar untuk hotel tersebut juga tidak sembarangan. Kalangan pembisnis dunia kelas atas. Termasuk para pejabat tinggi dari luar negeri serta para artis dunia.

Nantinya, total kamar ada 200 kamar lebih yang akan dibangun dengan lama pembangunan direncanakan selama dua tahun. “Bulan Mei tahun 2020 mendatang, Paramount Hotel ditargetkan sudah

selesai dikerjakan dan bisa segera beroperasi,” terangnya.

Bersamaan dengan itu, pengembangan KEK Mandalika oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) juga terus dilakukan. Penataan kawasan serta penyiapan infrastruktur dasar terutama jalan kawasan menjadi perhatian utama agar semua bagian kawasan Mandalika bisa terhubung dengan baik. (kir)

Dengan perluasan apron, nantinya LIA bisa menampung hingga 18 pesawat narrow body sekaligus. “Perluasan apron ini dilakukan di sisi timur dan barat apron lama. Masing-masing dengan kapasitas 4 pesawat narrow body atau dua pesawat wide body (berbadan lebar) sekelas Boeing 777,” terangnya.

Selain perluasan appron, bersamaan juga dilakukan pelebaran taxi way (jalur masuk) pesawat. Yang menghubungkan antara landasan pacu dengan apron.

Dengan begitu, pesawat saat hendaktake off bisa langsung keluar dari apron ke landasan pacu tanpa harus dibantu mobil pendorong pesawat, sehingga bisa mengefektifkan waktu yang ada.

Soal waktu penyelesaian proyek pelebaran apron LIA, pihaknya sudah ada komitmen dengan pihak kontraktor dan optimis bisa selesai pada bulan September atau sebelum IMF-World Bank Annual Meeting berlangsung pada Bulan Oktober tahun ini. (kir)

LIA Jajaki Peluang Penerbangan Langsung Khusus Umrah Praya (Suara NTB) Manajemen PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA) saat ini tengah menjajaki kemungkinan untuk membuka rute penerbangan langsung internasional, khusus untuk jemaah ibadah umrah dari Lombok langsung ke Jeddah. Hal itu disampaikan General Manager (GM) PT. AP I LIA, I Gusti Ngurah Ardita, Jumat (6/4.

Menurutnya, peluang bagi penerbangan khusus initerbuka lebar dan bisa dikatakan sangat potensial. Mengingat, jumlah jemaah ibadah umrah yang cukup besar di daerah ini. Di mana hampir setiap minggu, ratusan jemaah umrah diberangkatkan ke tanah suci melalui Lombok.

“Selama ini banyak jemaah umrah diberangkatkan melalui Jakarta maupun Kuala Lumpur. Nah, kenapa tidak ada penerbangan khusus jemaah umrah dari Lombok langsung ke tanah suci,” ujarnya.

Untuk mewujudkan rencana penerbangan langsung ini, pihaknya sudah bertemu dengan hampir semua travel per-

jalanan haji dan umroh yang ada di daerah ini guna mendapat kejelasan, soal rata-rata jumlah jemaah umrah yang diberangkatkan dari LIA selama ini. “Data sudah kita peroleh. Nantinya, soal ini akan kita komunikasikan dan tawarkan dengan pihak maskapai,” sebutnya.

Keputusan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak maskapai. Pihaknya dalam hal ini hanya memfasilitas dan menyiapkan slot time untuk penerbangan khusus umrah tersebut.

Memang beberapa maskapai sudah mengatakan ketertarikannya untuk membuka rute penerbangan langsung khusus. Hanya saja, sampai saat ini belum ada satupun maskapai yang menindaklanjuti ketertarikannya, karena mungkin butuh waktu untuk melakukan analisasi peluang pasar untuk jalur penerbangan langsung tersebut. Kalau rute penerbangan ini jadi dibuka, maka LIA tidak hanya melayani penerbangan haji saja, tapi juga melayani penerbangan umrah.(kir)

Paslon di Lobar Saling Klaim Unggul Hasil Survei Giri Menang (Suara NTB) Tiga pasangan calon (paslon) saling klaim unggul berdasarkan hasil survei yang dilakukan masing-masing kubu. Ada paslon yang menggunakan lembaga survei resmi, ada juga yang menggunakan tim internal melakukan survei. Alhasil, semua paslon pun saling klaim untuk sementara unggul jika pilkada dilaksanakan saat ini.

“Kekuatan kami merata, kami berusaha di semua kecamatan. Namun kami spesifik di enam kecamatan diamankan kami unggul, yakni Batulayar, Gunungsari, Kediri, Gerung, Lembar dan Narmada, ini hasil survei internal kita sudah ungguli yang lain,” ujar Tim Pemenangan paslon H. M. Izzul Islam dan TGH.

Khudari Ibrahim (Zul-Khair), H. Zahrul Maliki, Ahad (8/4).

Tidak hanya itu, ujarnya, tim terus bergerak turun, bahkan Ahad kemarin tim Zul-Khair turun di lima tempat dari pagi sampai malam hari. Dari hasil survei yang dilakukan, paslon Zul-Khair di Kecamatan Gunung Sari-Batulayar diklaim unggul telak dengan persentase 65-70 persen. Sedangkan Kediri 65 persen, lalu di Gerung 60 persen dan Narmada 55 persen serta Lembar 50 persen. Sisanya di kecamatan lain dibagi dengan paslon lain. Sedangkan Kecamatan Labuapi dan Kuripan berkisar 40 persen.

Hasil survei ini, jelasnya, bisa dipertanggungjawabkan.

Ia mengklaim, paslon ZulKhair memiliki militansi mas-

sa tidak seperti yang lain.

Sedangkan di kubu Nauvar F. Farinduan – TGH. Muammar Arafat (F-One) memiliki masa militansi tersendiri. Ketua Tim Pemenangan F-One Muhazzam Fadly mengklaim berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan, F-One unggul dengan suara mendekati 30 persen, sedangkan paslon lain di bawah itu.

Ia tak menyebut lembaga survei, namun hasil survei ini sudah bisa mengkalkulasi hasil perolehan suara. “Kita unggul mendekati 30 persen, kalau melihat angka DPD 472 ribu lebih kalau tingkat partisipasi pemilih 75 persen, maka perolehan suara F-One sebanding dengan hasil survei internal kami,” ujarnya.

Menurutnya, bahwa basis

kekuatan suaranya terbesar di beberapa kecamatan. Salah satunya basisnya di Gerung.

Namun demikian kekuatan di kecamatan lain, tidak jauh beda persentase nya. Secara persentase kekuatan di tiga kecamatan unggul jauh. Ia mengkritisi hasil survei yang diklaim salah satu paslon yang perolehan suaranya di atas 50 persen. Sebab disemua hasil survey baik di KCI, LSI dan polmak, tidak ada satupun paslon yang melebihi 40 persen.

Sementara kubu paslon nomor urut 3 H. Fauzan Khalid – Hj. Sumiatun (Zaitun) melalui Tim Penghubung Ali Hidayat, mengklaim paslon nomor urut 3 masih unggul hasil survei beberapa lembaga survei resmi.

Hasil survei baru-baru ini dike-

luarkan oleh beberapa lembaga resmi menempatkan paslon petahana ini berada di urutan teratas, bahkan elektabilitas nya di atas 53 persen.

Namun capaian hasil survei diatas kertas ini tak membuat tim pemenang Zaitun lengah dan terlena. Zaitun terus melakukan gerilya dukungan ke masyarakat. Zaitun memperkuat dukungan tidak saja di basis massa seperti di Batulayar dan Gunungsari serta Sekotong-Lembar namun di semua kecamatan termasuk di beberapa desa di Narmada yang kategori merah juga terus diperkuat. “Hasil survei lembaga survei yang dipakai oleh Golkar itu Zaitun 53% sedangkan paslon lain berkisar 15,7%, dan 13%,”kata Ali. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 9 April 2018

Halaman 6

MacMahon Buka Lowongan Rekrutmen Non Skill Khusus KSB (Suara NTB/ind)

DALAM LOKA - Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh Faozal dan Kepala Dispopar Sumbawa, H. Junaidi foto bersama lainnya di dalam Istana Dalam Loka.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, H. Abdul Hamid.

M.Pd mengatakan, spesifikasi rekrutmen tenaga kerja lokal KSB ini dikhususkan bagi tenaga non skill (tanpa keterampilan). Di mana sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan, jumlah pekerja yang akan diterima sebanyak 60 orang. “Jadi jumlahnya juga terbatas dan tidak sebanyak jumlah rekrutmen awal,” terangnya kepada wartawan.

Dari 60 pelamar yang dibutuhkan itu, perusahaan melalui tim rekrutmen bersama tenaga kerja PT MacMahon

Dispar NTB Kuatkan Penjenamaan dan Konektivitas Wisata di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Untuk mengurangi kesan kesenjangan pembangunan, Dinas Pariwisata NTB telah memulai penguatan pariwisata di Pulau Sumbawa. Secara bersama sama mulai dari penguatan penjenamaan (branding) seperti melalui Pesona Lombok Sumbawa. Kemudian membuat suatu penjenamaan baru bagi Sumbawa. Serta memperkuat konektivitas.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh Faozal, ketika diwawancarai Suara NTB, di sela sela acara Semalam di Dalam Loka, Jumat malam lalu. Harus ada penjenamaan baru sebagai jualan untuk Sumbawa. Berikutnya memperkuat konektivitas. “Makanya landasan bandara (Sultan Muhammad Kaharuddin) ini harus diperpanjang. Itu jawaban karena itu jawabannya karena kalau orang kesini susah kemudian aksesibilitasnya berat siapa yang mau kesini,” cetusnya.

Bersama Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Sumbawa saat ini, pihaknya juga telah memetakan beberapa destinasi prioritas di Sumbawa. Yang memiliki daya ungkit bagi kunjungan wisatawan. Seperti Istana Tua Dalam Loka ini.

Masalahnya, lama tinggal wisatawan di Sumbawa hanya 1,2 hari.

“Artinya apa, ilustrasinya ketika saya datang ke Sumbawa turing misalnya menggunakan pesawat hanya lihat Dalam Loka setelah itu kita cari kuliner setelah itu mau ke Moyo eksklusif. Setelah itu kemana lagi kan belum tahu. Makanya pak Kadis harus bangun paket wisata. Paket wisata sudah selesai tinggal kita lounching bersama ASITA dan PHRI Provinsi paket 3 hari empat malam, 2 hari 3 malam seterusnya kita buat. Siapa yang harus membuat ? industri tidak mungkin kita semua yang membuat industrinya. Apalagi sekarang kita jadi tempat Sail Moyo Tambora,” urainya lebih detail.

Bentuk intervensi Provinsi untuk pariwisata Sumbawa juga naik siginifikan. Contohnya, Festival Moyo tahun lalu dibuka dengan meriah di Kantor Bupati. Kemudian Sail Moyo, yang mungkin anggarannya lebih besar dari Provinsi ketimbang Sumbawa sendiri. “Tapi tidak apa-apa demi kita membangun. Agar tidak ada namanya disparitas,” tukasnya.

Selain fashion, ada pula kuliner dan destinasi unggulan yang bisa dijual di Sumbawa. Yang terpenting saat ini ada ada penguatan dari sisi industrinya. Tetapi penjenamaannya juga harus kuat. “Makanya malam ini saya bilang ke pak Kadis Dispopar Sumbawa, harus kita lantik dulu caretaker PHRI kelembagaannya harus kita kuatkan dulu. Kalau tidak ada lembaga siapa yang akan membantuu penguatan industrinya,”kata Faosal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispopar Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si, mengakui penguatan kelembagaan menjadi penting saat ini untuk membangun industri pariwisata. Paket wisata ke Sumbawa juga telah disusun. Tetapi meski konek dengan Sumbawa Barat. Sehingga dengan semikian akan menjamin wisatawan bisa berlama-lama disini. “Kalau hanya dengan Sumbawa sendiri mungkin kita tidak akan bisa bertahan sampai 3- 4 hari,”jelasnya.

Kaitan dengan dukungan provinsi saat ini, pihaknya bersyukur atas perhatian yang diberikan. Festival Moyo dan Sail Moyo Tambora anggrannya juga banyak dibantu Provinsi. “Dua tahun ini, apa yang saya inginkan disambut luar biasa oleh Povinsi,”pungkasnya. (arn/ind)

Labuhan Lalar (Suara NTB/bug)

Dermaga Labuhan Lalar akan Ditawarkan ke Pihak Ketiga Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berencana menawarkan pengembangan dermaga Labuhan Lalar kepada pihak ketiga. Keputusan ini tampaknya diambil pemerintah setelah melihat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menyempurnakan akses pintu masuk daerah lewat jalur laut itu.

“Memang sekarang (untuk pengembangan dermaga) sedang diusahakan bekerja sama dengan pihak ketiga,” ungkap kepala Dinas Perhubugan (Dishub) KSB, Ir. H. Muslimin HMY. M.Si kepada Suara NTB. Dari salah satu opsi pengembangan yang dipilih Pemda KSB berdasarkan hasil Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan master plan pelabuhan tahun 2017. Untuk tahap awal pengembangan dermaga dibutuhkan dana sekitar Rp 230 miliar. Dengan dana sebesar itu, fasilitas yang akan dilengkapi berupa penempatan jembatan sekitar 200 meter menjorok ke lautan langsung dari bangunan induk dermaga untuk memperoleh kedalaman ideal.

Terasuk juga penempatan fasilitas pemecah ombak (water brake) dan beberapa fasilitas lainnya.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah proyek infrastruktur pemerintah provinsi di Kabupaten Sumbawa kerap menuai permasalahan di Sumbawa. Sebut saja, proyek bendungan Arahmano dan jaringan air bersih di Lenangguar, jaringan irigasi Bendungan Batu Bulan, dan kondisi pal 4 Jalan Sumbawa Lunyuk.

Bupati Sumbawa yang dikonfirmasi terkait hal tersebut menyampaikan, tetap ada koordinasi terkait pengerjaan melalui dinas terkait. Kemudian jika ditemukan adanya indikasi “terkesan” tidak adanya kepedulian terhadap pengawasan maka yang berhak menjawab adalah pemprov.

Hanya saja, pihaknya tetap menghimbau agar pemerintah provinsi betul-betul memperhatikan tentang tugas dan tanggung jawab kepada daerah bawahanya.

“Kalau kita menegur provinsi kurang tepat. Tetapi paling tidak ada yang mewakilinya. Dinas terkait dengan mewakilkan terkait pembangunan yang diselenggarakan oleh provinsi. Kapasitas saya sebagai Bupati mengingatkan saja. Kalau saya mendapat informasi tinggal panggil dinas terkait untuk menindaklanjuti. Apakah didengar atau disikapi tanggung jawab provinsi itu,” tandas Bupati. (arn)

Menurut H. Muslimin, selain pembangunan jembatan juga dibutuhkan lahan seluas sekitar 40 hektar untuk reklamasi dan pengembangan lanjutan dermaga. “Jadi gambaran jangka panjang pengembangannya sudah ada dalam RIP itu sehingga kita tinggal mengikutinya saja,” timpalnya.

Ia menjelaskan, untuk pemanfaatan dermaga sendiri pemerintah telah memproyeksikan dermaga Labuhan Lalar menjadi akses utama jalur laut di daerah. Bahkan fungsi dermaga Benete yang ada saat ini nantinya akan diupayakan dialihkan ke dermaga Labuhan Lalar seiring dengan pemanfaatan teluk Benete untuk kegiatan pertambangan proyek Batu Hijau.

“Arahnya ke sana nanti. Fungsi benete kemudian berpindah ke (dermaga) Labuhan Lalar sehingga bisa menjadi dermaga pengumpan regional dan dalam proyeksi jangka panjangnya sebaga dermaga umum,” urainya.

Muslimin sendiri mengakui belum mengetahui kapan rencana pengembangan dermaga Labuhan Lalar akan dimulai. Sebab selain menunggu pihak ketiga yang berminat mengembangkan-

nya, sejumlah persyaratannya juga masih terus dilengkapi oleh Pemda KSB. Diantaranya membahas dokumen RIP di Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta penyelesaian perubahan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dermaga yang baru dikerjakan pada tahun 2018 ini.

“Secara teknis pemerintah serius untuk segera memanfaatkan dermaga itu. Tapi tentu semua perlu waktu dan anggaran untuk menyiapkannya,” cetusnya.

Sebenarnya Pemda KSB sejak awal telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar dermaga Labuhan Lalar bisa segera dimanfaatkan. Kerja sama paling potensial yakni dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah bersedia menggunakan dermaga Labuhan Lalar sebagai tempat pembongkaran batu bara Pembangkit LIstrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari.

Rencananya, pada akhir 2018 ini PLN akan mulai memanfaatkan dermaga tersebut. Namun tampaknya rencana itu belum bisa terealisasi karena sejumlah fasilitas yang dibutuhkan pihak PLN belum dilengkapi oleh Pemda KSB. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Warga di desa Mataiyang, Kecamatan Brang Ene, mempertanyakan adanya biaya untuk bisa mendapatkan beras sejahtera (Rastra) bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran ini yang dirasakan berat oleh para KPM, karena rata-rata masyarakat penerima adalah masyarakat miskin yang notabene tidak memiliki uang.

Kepala Desa Mataiyang, Khairul Yadi kepada Suara NTB mengatakan, total masyarakat sebagai penerima KPM di desa Mataiyang ada sekitar 60 orang. Dari jumlah tersebut, rata-rata para penerima tidak sepakat adanya biaya untuk bisa mendapatkan bantuan ini.

Karena kondisi tersebut dirasa sangat memberatkan bagi masyarakat yang tergolong ekonomi lemah (miskin) untuk kembali mengeluarkan biaya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah, untuk bisa menyikapi hal ini. Jangan sampai masalah ini menjadi kebiasan dan masyarakat miskin yang akan menerima dampak nantinya.

“Kita minta kepada Pemerintah daerah untuk bisa menyikapi masalah tersebut, hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Menanggapi masalah ini, Kepala Dinas Sosial (Disos) dr. H. Syaifuddin, secara tegas mengatakan bahwa beras rastra tidak dipungut biaya satu rupiahpun. Terkait dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima KPM terjadi karena adanya biaya angkut dari beras-beras ini.

Hal ini terjadi karena kendaraan dari Bulog hanya sampai kantor camat, jika tetap dipaksa beras-beras ini dibawa ke lokasi (Mataiyang), maka harus bisa menggunakan kendaraan khusus karena jalannya rusak. Kondisi inilah yang harus dipahami masyarakat, karena tidak mungkin kendaraan yang ada untuk membawa beras sampai ke lokasi.

“Kami tegaskan disini, dalam hal penyaluran beras ini tidak ada pungutan sama sekali alias gratis. Sementara terkait biaya yang disuarakan kades, itu terjadi karena kondisi transportasi yang belum baik,” ungkapnya.

Ditambahkannya, kondisi ini juga tidak hanya terjadi di desa Mataiyang, desa- desa lain yang belum memiliki akses jalan yang baik juga mengalami kendala yang sama. Bahkan di desa Rarak Ronges saja, Kepala Desa turun tangan untuk membayar biaya angkut beras dari kantor camat menuju desa. Karena sangat memahami kondisi jalan menuju ke desanya tersebut.

Namun demikian, pihaknya tetap akan membicarakan dengan Bulog supaya ada solusi yang terbaik. Sehingga masyarakat juga tidak akan merasa terbebani dengan biaya yang harus mereka keluarkan kembali untuk bisa mendapatkan Rastra ini.

“Masukan ini tetap akan kita tampung, kita juga akan bertemu Bulog untuk membahas hal ini. Sehingga kedepannya masyarakat tidak lagi terbebani dengan biaya yang lain,” tandasnya. (ils)

Berjualan Ikan Keliling Demi Penuhi Kebutuhan Keluarga

Desa Labuan Sumbawa yang terletak di pesisir kota Sumbawa Besar dengan beragam karakteristik masyarakatnya. Sebagain mereka bekerja di sektor informal, nelayan, bakulan hingga berdagang. Salah satunya Hamidah (40), warga tidak mampu Dusun Kalibaru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas yang kesehariannya berdagang ikan keliling untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

IBU tiga anak ini terpaksa berjualan untuk membantu suaminya yang hanya sebagai pasukan kuning pengangkut sampah. Saban hari keliling menjual ikan dari rumah ke rumah setelah membeli hasil tangkapan nelayan setempat dengan modal pinjaman seorang pengusaha.

Hasil dari berjualan, sebagian untuk membayar utang pinjaman modal dan sisanya untuk membeli beras dan kebutuhan hidup lainnya. “Hasil berdagang untuk membayar hutan Rp 50 ribu sehari. Sisanya habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Anak pertamanya, kini sudah berkeluarga. Ia tinggal bersama suaminya dan dua orang anaknya yang masih menginjak bangku SMP dan

haan adanya tekanan selama ini dari masyarakat setempat.

“Ini tidak ada kaitannya dengan protes dan demo yang pernah terjadi di lingkar tambang. Ini semata komitmen pak bupati,” elaknya.

Untuk teknis penerimaan 60 pelamar non skill ini sendiri, dikatakan H. Hamid tidak akan sama persis dengan proses awal.

Pelamar akan langsung diseleksi dari data lamaran tahap awal yang sudah masuk sebelumnya.

Pelamar yang menempati nomor urut tertinggi dari proses rekrutmen awal secara otomatis akan diambil oleh tim untuk mengikuti seleksi lanjutan.

Dimintai Biaya, Masyarakat Pertanyakan Bantuan Rastra

Bupati Minta Pemprov Perhatikan Proyek Provinsi di Sumbawa

Potret Kemiskinan Pesisir Kota

Indonesia yang diketuai langsung bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM telah melakukan pembagian per wilayah.

Rinciannya sebanyak 30 untuk kecamatan Sekongkang, 10 kecamatan Maluk, 10 untuk kecamatan Jereweh dan 10 sisanya akan didistribusikan ke 5 kecamatan lain di KSB. Dijelaskan H. Hamid, secara khusus oleh Pemda KSB rekrutmen ini memang sebagai bentuk penghargaan kepada wilayah lingkar tambang (Sekongkang, Maluk dan Jereweh). Namun demikian prioritas itu bukan sebagai jawaban pemerintah dan perusa-

“Jadi tidak ada proses memasukkan lamaran lagi, kita cukup ambil dari hasil perengkingan lamaran yang masuk sebelumnya di tahap awal,” papar H. Hamid.

Disinggung mengenai rekrutmen non skil tahap awal? H. Hamid mengakui, sementara ini belum ada yang dipekerjakan. Mereka sementara ini masih menunggu jadwal kegiatan pelatihan sebelum kemudian di tempatkan di bagian kerjanya masing-masing.

“Tapi sebagian mereka sudah ada yang teken kontrak dan menerima gaji. Begitu juga yang skill masih ada yang perlu dilatih makanya proses pelatihannya sedikit berjalan lambat,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) PT MacMahon Indonesia terus menambah jumlah tenaga kerjanya. Di tengah proses rekrutmen yang masih berlangsung saat ini, perusahaan aliansi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di proyek tambang Batu Hijau itu kini bersiap membuka kembali lowongan khusus bagi pencari kerja lokal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

satunya sudah putus sekolah karena gangguan mental. Berjualan ikan keliling adalah pekerjaan yang digelutinya sejak setahun yang lalu.

Kondisi keuangan yang paspasan membuatnya membantu suaminya untuk menambah penghasilan yang hanya sebagai pasukan kuning. Saat ini, ia bersama suaminya juga memikirkan biaya sekolah anak keduanya yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Ia tetap akan berupaya untuk menyekolahkannya. “Anak saya ada yang masih sekolah kelas 1 SMP,” kata Ida sapaan akrab ibu Hamidah.

Hamidah termasuk salah seorang warga yang juga mendapatkan sejumlah bantuan dari pemerintah. Baik itu untuk program PKH maupun

Rastra termasuk memiliki kartu BPJS. Kondisi rumahnya, bisa dibilang cukup kumuh.

Rumah gedek yang ukurannya kecil. Rumah tersebut diakuinya dari program bedah rumah dengan jumlah dana diterima Rp 6 juta sejak lama.

Ia berharap bisa mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah. Karena untuk membangun dapur rumah seadanya, ia sudah meminjam uang Rp 4 juta. Yang harus dilunasi sebanyak Rp 7 juta dengan dibayar cicil.

“Harapan saya bisa mendapat bantuan rumah,” harapnya.

Sekdes Labuhan Sumbawa, Kamiruddin, S.Ap yang diwawancarai terpisah menyebutkan Desa Labuhan Sumbawa terdiri dari enam dusun. Yakni Dusun Kauman, Olat Rarang, Pasir, Kalibaru, Padak dan Griya Idola.

Jumlah penduduk keseluruhan desa Labuhan Badas, sekitar 13 ribu. Dimana untuk masyarakat yang kurang mampu ada beberapa jenis bantuan yang diberikan yakni Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, Beras Sejahtera (Rastra) dan PKH. Namun dari jumlah penerima

yang ada, masih ada yang dinilai layak menerima belum terakomodir. Sehingga untuk mengantisipasi, diupayakan melalui program bansos pemerintah daerah (pemda) dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) baik untuk berobat maupun pendidikan.

“Informasi terakhir semua data kemiskinan merujuk kepada pendataan yang dilakukan BPS. Ada yang menurut kami wajar mendpat bantuan tidak terakomodir. Sehingga kita antisipasi. Ketika ada yang sakit dan untuk pendidikan kita buat keterangan tidak mampu. Anggarannya dari bansos pemda dan kami usulkan. Kalau masuk syukur,” terangnya.

Disebutkannya, jumlah penerima PKH sebanyak 254.

Data berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan BPS. Tahun lalu sempat ada perbaikan data, namun karena waktunya yang mepet sehingga tidak begitu optimal. Pihaknya berharap ada pendataan ulang untuk penerima bantuan. Tentunya diharapkan dapat melibatkan RT setempat yang lebih mengetahui kondisi masyarakat di

lingkungannya.

Sedangkan jumlah penerima rastra sebanyak 482 KK. Tetapi persoalannya selama ini pihaknya menyalurkan rastra kepada 1.788 KK. Dimana jika rastra tersebut dibagikan kepada jumlah yang sudah ditentukan, maka akan terjadi keributan. Pihaknya pun berkoordinasi dengan pihak dinas termasuk kepada pihak kepolisian untuk mencari solusinya. Pihaknya pun disarankan untuk meminta kesepakatan kepada penerima untuk membagi rata bantuan tersebut ke 1.788 KK. Dalam pertemuan mereka menyepakati, sehingga penyaluran rastra dilakukan.

Adapun untuk masyarakat yang sudah dikeluarkan keterangan tidak mampu di tahun 2018 dari Januari hingga April ini sebanyak 161.

Baik untuk kesehatan maupun pendidikan.

Pemerintah juga berupaya melalui dana desa, hanya saja tidak ada bantuan langsung yang diberikan. Lebih kepada infrastruktur dan pemberdayaan. Untuk sementara di Labuhan Sumbawa kebutuhan pembenahan fisik yang

(Suara NTB/ind)

BERDINDING BAMBU - Hamidah bersama anaknya di rumah berdinding bambu milik mereka di Labuan Sumbawa. lebih besar. Pembenahan fisik ini harapannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal berusaha. Misalnya ada hambatan dari segi jalan untuk ke pasar, diperbaiki jalannya. Pihaknya juga membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) di dua lokasi. Yakni Pokdarwis Kelincing di Saliper Ate dan pokdarwis Jempol.

“Cuma sampai hari ini ben-

tuk faktual belum ada. Dari dana desa belum bisa ke sana.

Masih fokus kondisi fisik yang dibenahi,” tandasnya.

Tahun ini sambungnya, pihaknya juga menganggarkan untuk dana desa lima unit rumah. Dimana hal tersebut diwajibkan. Pihaknya juga akan melakukan pendataan nantinya terhadap masyarakat yang akan mendapatkan bantuan untuk rumah tersebut. (ind/arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 9 April 2018

Halaman 7

DLHK : Tak Boleh Operasikan Insinerator Tanpa Izin Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten Dompu, Andi Bahtiar, ST, MT menyesalkan masih dioperasikannya alat insinerator oleh RSUD setempat.

Padahal, penghancur limbah medis tersebut belum mengantongi izin. Ini jelas melanggar ketentuan peraturan terlebih mengancam kesehatan lingkungan.

“Tidak boleh beroperasi kalau tidak ada izin, sekarang dia (insinerator RSUD, red) operasi terus,” keluhnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya.

DLHK sudah beberapa kali

menyurati pihak RSUD untuk mengurus izin operasi alat insinerator tersebut, namun sampai saat ini belum juga ada hasilnya. RSUD selalu beralasan tengah dalam pengurusan izin ke pihak kemen-

terian.

Jika betul demikian, lanjut dia, harusnya alat itu tidak dioperasikan dengan pertimbangan mengancam kesehatan lingkungan, terlebih tidak memiliki kelayakan operasi

karena belum melalui uji coba.

“Alat itu diberikan izin beroperasi setelah diuji kelayakan operasinya, hasilnya bagaimana? Setelah dinyatakan layak baru operasi,” jelasnya.

Alat insinerator RSUD ini telah beroperasi tanpa izin kurang lebih tiga tahun terakhir, dan akan terus beroperasi ketika tak diambil langkah tegas. Pun demikian yang terjadi di sembilan puskesmas yang ada di wilayah ini. Infor-

masinya, mereka mengolah limbah medis juga di RSUD Dompu.

Menurut Andi Bahtiar, jika pusat pelayanan kesehatan tersebut memiliki inisiatif untuk menyewa pihak ketiga dirasa sudah sangat mampu, tinggal bagaimana mengatur teknis pembiayaannya. Dan targetnya di anggaran APBDP tahun ini persoalan itu harus jadi prioritas untuk mereka tuntaskan.

“Kalau disatukan (angga-

ran, red) puskesmas dengan rumah sakit sebenarnya bisa, ini kan harus ada anggaran jadi tidak ada di APBD mereka harus siapkan di APBDP 2018,” ujarnya.

Untuk mengambil sikap tegas terkait persoalan itu seperti halnya menghentikan sementara operasi RSUD dan puskesmas tak bisa dilakukan, DLHK hanya sebatas memberi pembinaan. Direktur RSUD Dompu, dr. H. Syafrud-

din yang berusaha dikonfirmasi persoalan ini Jumat (6/4) pagi tak berhasil ditemui, pun demikian dengan pihak dibagian Humas RSUD setempat.

Namun, informasi yang diperoleh Suara NTB sebelumnya dari Direktur RSUD bahwa izin insinerator tersebut tengah dalam pengurusan ke kementerian dan tidak ada sangkut pautnya dengan Dinas LHK Kabupaten Dompu. (jun)

Bidik 40 Emas Porprov

Antisipasi Pengeboman Ikan, DKP Perkuat Koordinasi dengan Aparat

KONI Dompu Kukuhkan Satlak Dompu Berlari Dompu (Suara NTB) KONI Kabupaten Dompu mengukuhkan satuan pelaksana (Satlak) pelatihan atlet daerah (Pelatda) Dompu berlari.

Satlak yang akan mengawasi dan mengevaluasi perkembangan atlet, sehingga target 10 medali emas pada pekan olah raga provinsi (Porprov) 2018 bisa diwujudkan. Pembentukan Satlak ini sebagai bentuk keseriusan KONI Dompu dan semua cabang olah raga (Cabor) diminta untuk ikut berkomitmen mewujudkannya.

Hal itu disampaikan Ketua Umum KONI Dompu, Putra Taufan, SH, MH saat pengukuhkan Satlak Pelatda Dompu berlari di taman kota Dompu, Minggu (8/4) pagi. Putra Taufan mengungkapkan, pihaknya sengaja mengukuhkan secara terbuka Satlak Pelatda agar bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Ketika target tidak bisa dicapai, maka rakyat sendiri yang akan mendesak untuk mundur.

“Ketika target tidak bisa dicapai, pengurus Cabor harus didesak mundur. Ketika semua pengurus cabor mundur, maka dengan sendirinya saya juga akan mundur. Karena target medali itu, akumulasi dari target – target cabor. Karena rohnya KONI itu, Cabor,” katanya.

Dikatakannya, KONI sudah persiapkan atlet yang bakal mendapatkan emas pada Porprov 2018 yaitu sebanyak 83 atlet, dan 16 pelatih untuk meraih 40 medali emas. 99

Dompu (Suara NTB) – Kejahatan di wilayah perairan Dompu belum sepenuhnya berhasil ditekan. Seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Hal itu lantas menjadi atensi para pihak terutama Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.

Kadislutkan Dompu, Wahidin kepada Suara NTB mengkui, kejahatan yang merusak biota laut tersebut masih sangat mengancam, karenanya sebagai langkah antisipasi pihaknya kini memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI Angkatan Laut (AU).

“Kita tetap koordinasi dengan pihak keamanan disamping itu kita memantapkan koordinasi dengan pihak provinsi, karena tugas pengawasan ini sekarang dititik beratkan pada pihak provinsi,” kata dia ditemui usai kegiatan sehari makan ikan di Gedung KNPI Dompu, Sabtu (7/4).

Bentuk antisipasinya, lanjut dia, yakni dengan turun langsung ke lapangan bersama kelompok masyarakat sadar lingkungan kelautan yang sudah dibentuk. Termasuk para nelayan yang memang menerima manfaat dari wilayah perairan tersebut.

Setidaknya, ada tiga wilayah rawan pengeboman ikan selama beberapa tahun terakhir, seperti Kecamatan Kilo, Huu dan Pekat. Dititik tersebut sebetulnya intens dilakukan pengawasan dan pemantauan, namun karena petugas patroli tak menetap disatu tempat membuat pihaknya terkadang kecolongan.

“Namanya masyarakat dia lihat tidak ada orang dia lakukan itu, cuma ini kita harapkan pengertian dari para pelaku itu untuk menghentikan aktivitasnya supaya jangan berlanjut lagi, karena itu membuat rugi untuk masa depan kita,” jelasnya.

Wahidin mengungkapkan, dari sekian pelaku pengemboman ikan yang berhasil ditindak tim gabungan selama ini rata-rata mereka berasal dari luar wilayah perairan Dompu, seperti oknum nelayan dari Sumbawa dan Bima. Sementara pelaku asli daerah tak lagi berani berbuat selepas ditindaknya tiga nelayan asal Kilo 2017 lalu.

Kendati begitu, pihaknya terus menghimbau agar kejahatan yang dapat merusak lingkungan perairan ini dihentikan. Karena sebagaimana aturannya barang siapa yang melakukan pengeboman ikan menggunakan bahan peledak diancam hukuman enam tahun dan denda Rp 1 miliar.

“Siapa yang mengebom akhirnya merusak lingkungan karang dan segala macam itu diancam hukuman 6 tahun dan denda kerugian 1 miliar,” pungkasnya. (jun)

atlet dan pelatih ini dibina selama 7 bulan hingga pelaksanaan Porprov melalui asupan gizi, dan uang pengganti transportasi. “Walaupun sedikit, tapi insyaallah itulah yang terbaik yang KONI dan Pemkab Dompu berikan,” ungkapnya. Pada Porprov tahun 2014 lalu, Dompu mendapatkan medali emas sebanyak 29 dan berada di peringkat 5.

Ia juga mengungkapkan, KONI Dompu juga melaunch-

ing Dompu berlari 10 K yang akan dilaksanakan pada Agustus 2018 sebagai event terbuka. Ini untuk mengenang kembali legendaris olah raga Dompu bernama Ahad Said atau yang dikenal dengan panggilan Hama Bojo sebagai pelari dunia asal Dompu.

Begitu juga dengan Sekolah Catur Dompu yang bekerjasama dengan sekolah catur Utut Adianto Jakarta untuk melatih kemampuan anak me-

mecahkan masalah dan melahirkan pecatur dunia. Sekolah catur ini juga diharapkan bisa menggeser kebiasaan anak – anak dari main HP. “Saya menargetkan 200 meja catur dibagikan ke masyarakat Dompu agar anak – anak Dompu terbiasa menyelesaikan masalah, meningkatkan daya konsentrasi,” kata Putra Taufan.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang mencanangkan

Satlak Pelatda Dompu berlari menyampaikan apresiasinya kepada KONI Dompu. Pencanangan ini sebagai bentuk keseriusan KONI dalam membina para atlet di masing – masing cabang olah raga berprestasi. Namun ia menyayangkan ketidak hadiran Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H Ichtiar, SH. Sebagai leding sektor, mestinya hadir langsung. “Bukan di wakili,” kata Yuliadin. (ula)

Teka Tambora, Promosi Objek Bobol Brankas, Wisata Tambora Lingkar Utara Mantan Karyawan Toko Modern Diringkus

Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri melepas ratusan peserta event Teka Tambora 2018, di museum ASI Mbojo Bima, Minggu (8/4).

Pelepasan ditandai dengan penyematan sal tenunan khas Bima oleh Bupati kepada perwakilan peserta dari Bandung.

“Selamat menaklukan Tambora dan kami tunggu di Kawinda To I Kecamatan Tambora,” kata Bupati para peserta.

Bupati Bima mengapresiasi para peserta yang telah berpartisipasi. Baik peserta dari asli Bima maupun dari luar Bima. Ia meminta kepada para peserta untuk terus mempromosikan potensi sejarah, budaya dan pariwisata di Kabupaten Bima.

“Adik-adik akan melewati sejumlah destinasi dan obyek wisata di lingkar utara Tambora Kabupaten Bima, saya berharap bisa diperkenalkan dan dipromosikan,” harapnya.

Sementara, Ketua Panitia Teka Tambora 2018, Muhammad Putra Ferryandi, S.IP menyebutkan peserta Teka Tambora 2018 berjumlah 250

Bappenda Segera Tertibkan Papan Reklame Dompu (Suara NTB) – Bappenda sepertinya baru menyadari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar dari papan reklame.

Jika sebelumnya terkesan tak serius ditangani, tahun ini dipastikan potensi tersebut maksimal digodok. Langkah awalnya dengan menertibkan keberadaan papan reklame.

Kepala Bappeda Kabupaten Dompu, Ir. Armansyah mengaku, pembayaran pajak gawang-gawang reklame yang dimanfaatkan masyarakat selama ini masih atas kesadaran pribadi, itupun hanya sebagian kecil. Kebayakan memilih tidak memenuhi kewajibannya.

“Banyak yang ndak bayar, ada yang sadar datang,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Mengingat potensi PAD di sektor ini cukuplah besar, mulai tahun ini pihaknya akan melakukan penertiban, terutama gawang-gawang yang tertanam dibeberapa titik seperti di samping Samada, Gedung DPRD, di Dusun Saka dan Kelurahan Karijawa. Harapannya, para pemasang iklan dapat berkoordinasi langsung dengan Bappenda.

“Sebab itu juga sumber PAD buat daerah, pajaknya kita terima bahkan sewa papannya juga ada nanti,” jelas dia.

Untuk tarif, lanjut dia, tergantung dengan ruang dan lama waktu masyarakat memanfaatkan papan reklame tersebut, hanya saja rinciannya belum bisa disebutkan. Kalau pun masih ditemukan oknum pemasang iklan tanpa melalui koordinasi lebih awal dipastikan tidak ada tolerir bagi yang bersangkutan.

Bappenda saat ini telah menyiapkan tim gabungan pengamanan pajak untuk menertibkan setiap pelanggaran yang ada, terutama dari intitusi kepolisian. “Tim pengamanan pajak melibtakan polisi, pol pp salah satunya untuk mengamankan itu, pemasang iklan sembarangan dan tidak jelas itu. Kan asal pasang mereka selama ini, dengan tali bergelantungan tanpa izin,” ungkapnya.

Armansyah mengatakan, potensi pajak disektor ini cukuplah besar jika dilihat dari jenisnya, mulai dari reklame diam, tempel hingga berjalan dengan memanfaatkan kendaraan.

“Termasuk mobil lewat itu reklame berjalan, kita kejar dia untuk bayar reklame. Itulah lika liku kita cari uang,” tandasnya. (jun)

(Suara NTB/uki)

TEKA TAMBORA - Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama dengan peserta teka Tambora sesaat sebelum pelepasan, di museum ASI Mbojo Bima, Minggu (4/8). orang. Jumlah itu termasuk tim Kesehatan, tim evakuasi, tim keamanan, Tagana dan dari BPBD Kabupaten Bima.

“Rencananya mendaki Tambora start Senin (9/4) pagi. Diperkirakan tiba di Kawinda To’I, Selasa, (10/4) sore dan disambut Parade Perahu, Pameran Ekonomi kreatif, Sangarai Kopi dan Pentas Kesenian,” kata Jeneteke Kesultanan Bima ini.

Menurutnya, selama per-

jalanan peserta Teka Tambora akan singgah dibeberapa obyek wisata. Seperti Makam Dana Taraha, Makam Raja Sanggar, Mata Air Tampuro, pembibitan Mutiara, padang savana piong, pembibitan Kayu Putih.

“Serta Labu Bili dan proses jual beli ternak Tradisional, Air Terjun Bidadari dan sejumlah destinasi wisata di Tambora bagian utara,” pungkasnya. (uki)

Dewan Minta Bulog Maksimalkan Gudang di Lamusung

(Suara NTB/dok)

Armansyah

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN BENDERA - Ketua Umum Koni Dompu, Putra Taufan, SH, MH (kanan) saat menyerahkan bendera KONI ke ketua Satlat Pelatda Dompu berlari, Wahyuddin, S.Sos (kiri), Minggu (8/4).

Taliwang (Suara NTB)Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk semakin memaksimalkan keberadaan gudang di Lamusung. Hal ini diatensikan, karena selama ini, keberadaan gudang Bulog di wilayah setempat dianggap belum bisa maksimal melakukan penyerapan.

Ketua Komisi II DPRD KSB Aheruddin Sidik, SE, ME, kepada Suara NTB belum lama ini mengatakan, kunjungan komisi II ke Bulog Divre NTB dilakukan untuk memaksimalkan keberadaan gudang Bulog yang ada saat ini.

Harapannya, gabah hasil produksi petani di KSB bisa dibeli dan diserap langsung oleh Bulog dan masuk gudang. Mengingat ke-

beradaan gudang ini belum mampu di maksimalkan oleh Bulog. Bahkan dari 10 ton gabah yang dihasilkan oleh para petani di KSB, hanya sekitar 3-5 ton saja yang mampu diserap Bulog.

Padahal, kapasitas gudang yang sudah terbangun beberapa tahun lalu, ditaksir bisa menampung 10 ton gabah. Akibat kondisi ini, masyarakat lebih memilih menjual berasnya ke luar daerah. “ Kita minta Bulog bisa lebih maksimal lagi menyerap gabah para petani disini (KSB), sehingga gudang yang luas ini bisa terisi penuh,” ungkapnya.

Dia menambahkan, selain masalah serapan gabah, komisi II juga meminta supaya Bulog, bisa dengan sungguhsungguh mengamankan harga dasar gabah (HDG) sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp3.700 per kilogram.

Hal tersebut diatensikan sehingga para petani tidak merugi ketika harga anjlok. Apalagi pada bulan April, merupakan puncak musim panen dan rentan terjadi gejolak harga gabah.

Bahkan kondisi harga gabah saat ini mulai menurun, dimana harga gabah saat ini mencapai angka Rp4.000 perkilogram.

Bahkan, di salah satu lokasi harganya sudah berada pada posisi Rp3.900.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap Bulog bisa turun langsung ke KSB untuk bisa melakukan penyerapan.

“Potensi harga dasar gabah di KSB akan turun sangat mungkin terjadi untuk itu kami minta Bulog segera turun. Sehingga masyarakat tidak rugi karena harga yang anjlok,” tukasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, berhasil meringkus dua orang diduga pelaku pembobol brankas di dua lokasi toko modern (Alfamart) berbeda. Bahkan keduanya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Mapolres setemat untuk di proses lebih lanjut.

Kapolres KSB kepada Suara NTB melalui Kasat Reskrim, Iptu Putu Agus Indra SIK, Sabtu (7/4) membenarkan adanya pengungkapan terhadap kasus bobol brankas di dua TKP toko Modern berbeda. Untuk TKP pertama di Desa Maluk, kedua pelaku berinisial IT (20) dan NP (23) berhasil menggasak Rp23 juta dan Rp4 juta di Desa Labuhan Lalar.

Saat ini pihak terkait juga masih malakukan pendalaman peran masing-masing tersangka ini. Selain itu, pihak terkait juga melakukan pendalaman untuk mengungkap tersangka lainnya.

Karena pihak terkait mengindikasikan, keduanya tidak bisa melakukan aksi tanpa ada bantuan dari pelaku lainnya.

“Untuk sementara baru dua orang saja yang kita tetapkan sebagai tersangka. Kita juga masih terus mendalami untuk mengungkap tersangka lainnya karena indikasinya ada,” ujarnya.

Dikatakannya, terungkapnya kasus ini berasal dari rekaman CCTV yang ada di kedua toko tersebut. Bahkan bukti rekaman CCTV di Maluk, sudah sangat jelas menggambarkan muka dari kedua tersangka ini.

Keduanya juga terekam datang beberapa kali dengan maksud untuk melihat situasi yang ada di TKP. Sementara, di TKP kedua di Labuhan Lalar, keduanya masuk sekitar pukul

24. 00 WITA, dengan menggunakan kunci toko yang mereka masih miliki. Sehingga pihak terkait tidak kesulitan untuk menangkap keduanya.

Bahkan aksi yang dilakukan keduanya hanya berselang tiga hari. Dimana untuk TKP Maluk keduanya melakukan aksi pada tanggal 30 Maret dan di Labuhan Lalar pada tanggal 3 April.

“Keduanya kita tangkap karena hasil rekaman CCTV yang terpasang di kedua toko tersebut. Kita juga masih terus mendalami peran dari keduanya,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, motif yang digunakan para pelaku ini dengan cara mengelabui para pegawai di toko yang tidak mengetahui bahwa keduanya sudah diberhentikan. Merasa masih dianggap sebagai karyawan dan menunggu pegawai lengah, keduanya langsung mencari brankas untuk mengambil sejumlah uang.

Aksi bobol brankas ini juga tidak mengalami kesulitan, karena pada saat itu kunci brankas masih menempel.

Selain itu, keduanya juga masih memiliki kunci untuk membuka toko yang belum sempat dikembalikan oleh keduanya. “Keduanya kita jerat dengan pasal 363 ayat 1 (satu) keempat karena dilakukan secara bersama-sama di malam hari dengan hukuman tujuh tahun penjara,” tandasnya. (ils)

Putu Agus Indra

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Senin, 9 April 2018

Bangun Komunikasi dengan Elite Politik Daerah Mataram (Suara NTB) Tampilnya nama putra NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di panggung politik nasional sebagai kandidat bakal calon Wakil Presiden telah memberikan semangat yang luar biasa pada masyarakat NTB. Karena untuk pertama kalinya putra asli NTB bisa tampil digadang-gadang menjadi pemimpin negara.

Diketahui saat ini, TGB pun rajin berkeliling ke berbagai daerah untuk memperkenalkan dirinya, dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya. Ia tampil mengindentifikasi diri sebagai tokoh dari kalangan umat Islam. TGB pun diterima dengan baik. Itu dibuktikan dengan menguatnya dukungan masyarakat Indonesia untuk dirinya.

Namun demikian, TGB juga diminta untuk membangun komunikasi politik dengan tokoh-tokoh di dalam daerah, tidak hanya di luar daerah. Hal itu disampaikan untuk memperkuat soliditas masyarakat NTB mendukung TGB tampil di bursa Pilpres 2019.

“Untuk maju sebagai kandidat nasional, apapun bentuknya, setidaknya ada silaturahmi yang dibangun dengan para tokoh masyarakat yang ada di NTB. Sebab itu tidak terlepas dari penilaian elit pusat, kemampuan berkomunikasi dengan tokoh di daerah itu menjadi pertimbangan menjadi tokoh nasional atau tidak,” ungkap salah salah satu tokoh NTB, TGH. Hazmi Hamzar.

“Tidak mustahil orang daerah menjadi tokoh nasional, menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Kan lucu, di daerah orang mengenal kita, tapi di daerah sendiri belum mengkomunikasikan hal itu. Ingat bangun komunikasi dengan elit politik dengan orang daerah itu penting, karena orang pusat punya orang di daerah,” katanya.

Ia mencontohkan tampilnya Presiden Jokowi di Pilpres 2014 lalu, tidak lepas dari kuatnya dukungan dari daerah asalnya. Hal itu tentu menjadi salah satu pertimbangan para elit pusat.

“Karena itulah supaya kita tidak kecewa dengan apa yang kita inginkan, setidaknya harus mendekati konsep yang tadi itu. Ini harus nampak di permukaan, untuk dilihat oleh para elit nasional. Sehingga bisa dilirik. Dan ini waktu masih panjang, hal itu masih bisa dilakukan oleh TGB,” ujar Anggota DPRD NTB dari Fraksi PPP ini. (ndi)

Penuntasan Korupsi Berorientasi Kuantitas Mataram (Suara NTB) Pucuk pimpinan Polda NTB sudah promosi ke KPK. Seiring hal itu, penanganan kasus korupsi yang ditangani Polda NTB pun menjadi perhatian. Selain dari kuantitas kasus yang dituntaskan, juga soal kualitas kasus korupsi tersebut.

Promosinya Brigjen Pol Firli ke KPK menyiratkan pimpinan Polda NTB itu mumpuni dalam penanganan kasus korupsi. Polda NTB pada tahun 2017 menuntaskan 17 kasus korupsi dari total 48 kasus yang ditangani.

Kemudian, tahun 2016 sebanyak 17 kasus dituntaskan dari total 29 kasus yang ditangani. Kebijakan penanganan korupsi difokuskan pada tunggakan kasus-kasus lama.

Polda NTB tahun 2018 ini menaikkan target penanganan korupsi. Yakni 36 berkas perkara dengan anggaran masingmasing perkara Rp 200 juta. Setiap polres ditarget tiga perkara, dan untuk tingkat Polda tujuh perkara.

“Organisasi kini ini well organized, well trained. Tidak perlu ada kekhawatiran. Kapolda boleh pergi, tapi fungsi pemberantasan korupsi tidak berhenti. Jadi tetap jalan,” kata Firli pekan lalu.

Target penanganan korupsi pencapaiannya diukur dengan indikator kuantitas. Hal itu seperti tertuang dalam kebijakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Meski begitu, Firli ogah membandingkan ukuran indikator antara kuantitas dan kualitas. Dia beralasan, kepolisian tidak membedakan penanganan setiap kasus korupsi.

“Di dalam undang-undang tidak ada dipilah mana yang kualitas atau tidak. Seluruh kasus dugaan korupsi ditangani sesuai dengan indeks pembiayaan di dalam DIPA,” terangnya.

Firli menjabarkan, setiap penanganan kasus korupsi membutuhkan pola yang relatif sama. Antara lain dalam hal mencari unsur pidana menggunakan keterangan ahli.

“Mau dia ruginya Rp 100 miliar sama perlakuannya dengan yang kerugian Rp 100 juta. karena sama-sam butuh ahli auditor kerugian negara, pakai ahli pidana, masih pakai ahli bahasa,” jelasnya.

Dia mengatakan, penyelidikan dan penyidikan tidak bisa berjalan apabila tidak memenuhi kriteria dan mekanisme seperti yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. (why)

SABTU, 07 APRIL 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Mahfud MD Dukung TGB Tampil di Pilpres 2019 Mataram (Suara NTB) Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Mahfud MD, memanfaatkan kedatangannya ke NTB sebagai pembicara dalam sebuah acara talk show di Universitas Mataram, Sabtu (7/4) malam lalu, juga untuk bertemu khusus Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

“Saya bertemu dengan TGB (Tuan Guru Bajang), dia itu sahabat saya, seorang pemimpin, tokoh politik sekaligus tokoh agama yang sangat baik sebagai sahabat.

Mumpung saya ke sini, saya mampir tadi ngobrol banyak hal, begitu saja,” kata Mahfud kepada wartawan.

Diakui oleh pakar hukum tata negara itu, dalam pertemuannya dengan TGB, juga untuk membicarakan soal kontestasi Pemilu Presiden 2019. Dimana TGB dan dirinya menjadi kandidat kuat yang digadang-gadang akan maju tampil di panggung percaturan politik nasional itu.

Pertemuan kedua tokoh ini berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (7/4) sore. “Ya pasti, sudah pasti bicara soal itu, (Pilpres),” kata Mahfud.

Namun demikian, Mahfud menolak untuk membeberkan isi pembicaraannya lebih detail dengan TGB, soal kontestasi Pilpres. “Tadi disepakati rahasia,” kata man-

tan Menteri Pertahanan era Presiden Gusdur tersebut.

Pada kesempatan itu, Mahfud MD juga mengungkapkan dukungannya secara pribadi agar TGB maju untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Karena menurut penilaiannya, TGB merupakan figur dan tokoh yang pantas untuk didukung menduduki posisi penting di negara ini.

Kapasitas TGB untuk duduk di jajaran posisi strategis, sangat mendukung, dengan pengalamannya sebagai Gubernur NTB dua periode dan juga Wakil Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, dalam waktu yang relatif muda, maka TGB dilihatnya pantas untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia.

“Bagus, bagus, pastilah orang sebaik dia pantaslah didukung menduduki posisi penting di negara ini,” ujarnya.

Selain membicarakan per-

(Suara NTB/ndi)

GENDONG - Mahfud MD tengah mengendong putri TGB, sesaat setelah pertemuannya untuk membicarakan soal Pilpres di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (7/4). temuaannya dengan TGB terkait Pilpres, Mahfud juga memaparkan pemikirannya terkait situasi politik nasional. Menurutnya, Pemilu 2019 itu merupakan agenda

politik rutin lima tahunan.

Sehingga dalam menyikapinya, masyarakat tidak harus bersitegang.

“Pilpres itukan agenda rutin lima tahunan kita, jadi

tidak perlu tegang-tegang lah, santai saja. Kita dukung semua pihak yang ingin tampil, jangan sampai karena Pilpres ini kita menjadi terpecah belah,” pungkasnya. (ndi)

Kejari Bima Dampingi Proyek Senilai Rp 30 Miliar Mataram (Suara NTB) Kejari Bima menerima pengajuan pendampingan proyek melalui Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Untuk tahun 2018 ini, total nilai proyek

yang didampingi mencapai Rp 30 miliar.

Kepala Kejari Bima, Widagdo Mulyono Petrus menjelaskan, proses pendampingan tersebut sejak proyek dianggarkan, ditender, sampai dengan penger-

jaan. “Total nilai proyeknya Rp 30 miliar untuk tahun ini yang didampingi TP4D,” ungkapnya.

Proyek yang didampingi itu meliputi proyek yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bima dan Kabupaten Bima.

(Suara NTB/ist)

DUKUNG - Ratusan Karyawan Mataram Mall dan Lombok Epicentrum Mall saat mendatangi kantor DPD Partai Golkar NTB dan menyatakan siap mendukung Suhaili - Amin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Karyawan LEM dan Mataram Mall Dukung Suhaili - Amin Mataram (Suara NTB) Ratusan tenaga kontrak yang bekerja di dua pusat perbelanjaan di Kota Mataram, yakni Lombok Epicentrum Mall dan Mataram Mall, Jumat (6/ 4), mendatangi Kantor DPD Golkar NTB untuk memberikan

dukungan kepada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTB nomor urut 1, H. Suhaili FT - H. Moh. Amin.

Ratusan tenaga kontrak yang didominasi perempuan ini menyatakan mendukung penuh Suhaili - Amin untuk menduduki kursi nomor satu dan dua di NTB. Selain memberikan dukungan, mereka juga menyampaikan aspirasi dan sejumlah persoalan yang dihadapi.

Diantaranya adalah sistem kerja kontrak yang dinilai merugikan pekerja. Mereka juga mengeluhkan upah minum yang dianggap belum layak serta penetapan hari libur.

Mereka mengeluhkan sistem kerja dimana pada hari raya seperti Idul Fitri mereka masih diharuskan untuk bekerja.

Perwakilan Karyawan Epicentrum Mall (Matahari), Hery Muhammad Jaelani meminta kepada paslon Suhaili - Amin untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi tersebut.

“Kami berharap Cagub atau Cawagub Suhaili-Amin membantu menyelesaikan semua persoalan ketenagakerjaan. Terutama persoalan hari libur pada hari raya, kami masih diharuskan bekerja, kami meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalan ini,” pintanya.

Selain itu, Hery juga menilai figur Suhaili - Amin sangat pantas memimpin NTB. Dengan prestasi mengembangkan Lombok Tengah dan berbagai pembangunan saat ini dianggap sebagai prestasi dan sangat layak untuk menjadi orang nomor satu di NTB. “Suhaili itu sosok yang san-

gat cerdas, lihat Lombok Tengah Saat ini perkembangannya luar biasa, dia pantas menjadi Gubernur,” cetusnya.

Sementara Ketua Tim Pemenangan Suhaili-Amin, Misbah Mulyadi yang menerima para karyawan ini menyatakan pihaknya telah membuka posko pengaduan masalah ketenagakerjaan. Misbahpun mempersilahkan para karyawan di dua pusat perbelanjaan ini untuk mengadukan persoalan yang menimpa mereka.

“Kami akan mengadvokasi dan mendampingi teman-teman yang mempunyai persoalan ketenagakerjaan. Silahkan laporkan kami membuka posko pengaduan,” paparnya.

Sementara itu, Cagub NTB Suhaili FT mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh ratusan karyawan mall ini. Namun ia meminta agar dukungan tersebut tidak hanya bersifat sementara.

Suhaili berharap bahwa dukungan dan kerjasama dengan dirinya akan berlanjut hingga dirinya nanti menjadi Gubernur NTB. Terkait persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi karyawan mall tersebut, Suhaili menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja masuk dalam visi misi yang diusungnya, termasuk menciptakan peluang kerja.

“Semua sudah jelas tercantum dalam visi misi, persoalan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan menjadi salah satu prioritas kami,” ujarnya.

Dukungan dari ratusan karyawan mall ini merupakan yang kedua kali. Sebelumnya Jumat lalu ratusan karyawan pusat perbelanjaan di Mataram juga menyatakan mendukung paslon Suhaili - Amin. (ndi/*)

Dia tidak merinci jumlah item proyek yang didampingi tersebut.

“Tetapi mayoritas yang kita dampingi pengadaan barang dan jasa, juga proyek infrastruktur,” jelasnya.

Dia menjelaskan, jaksa tidak dapat serta-merta menerima pengajuan pendampingan proyek. Setiap proyek yang diajukan akan diteliti lebih dulu.

Apabila memenuhi persyaratan, pendampingan baru bisa dilakukan. “Sebab seringkali pas bermasalah lari ke kita, nah kita jaksa tidak mau dianggap sebagai bumper,” kata dia.

Pengawalan proyek melalui TP4D mulai digaungkan sejak 2015 lalu. Hal itu menanggapi serapan anggaran yang lambat. Sebabnya, eksekutif takut

terjerat hukum.

TP4D berfungsi mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan.

Fungsi lainnya, yakni penerangan hukum di lingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Kemudian melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. (why)

Kasus Bawang Putih Impor Sembalun Ditutup Mataram (Suara NTB) Polda NTB menyudahi penyelidikan bawang putih impor yang ditanam di Sembalun, Lombok Timur.

Alasannya, dalam kasus bawang konsumsi yang ditanam sebagai bibit itu tidak ditemukan perbuatan melawan hukum.

Kasubdit II Indagsi Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Wahyudi menjelaskan, keputusan menutup penyelidikan kasus itu berdasarkan hasil gelar perkara pekan lalu.

“Disimpulkan bahwa ini bukan tindak pidana.

Hasil penyelidikan bahwa proses masuknya barang ini sudah betul,” ungkapnya di ruang kerjanya pekan lalu.

Gelar perkara tersebut dihadiri Balai Karantina Pertanian Lembar, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian Provinsi NTB. Kemudian, dari pihak internal kepolisian Pengawas Penyidikan Ditreskrimsus, Itwasda NTB, Ditintelkam, Bidang Propam, dan Bidang Hukum.

Sebanyak 78 ton bawang putih asal Taiwan yang diimpor PT Karya Tani Semesta (KTS) tersebut, kata dia, sudah memenuhi kriteria KT.9 atau Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan.

Meski demikian, proses masuknya bawang putih tersebut tidak melalui pemeriksaan karantina di Lembar, Lombok Barat. sebab, importir sudah

mengantongi KT.9 dimaksud yang dikeluarkan di Surabaya, Jawa Timur.

“Sesuai dengan kuantitas dan kualitas, bebas penyakit. Yang menjadi salah paham, importir ini tidak melapor ke Lembar.

Memang ada ketentuan dalam masa 30 hari sejak KT.9 terbit barang masih bebas di bawa ke manamana,” jelasnya.

“Barang yang diimpor sudah bebas dari penyakit. Tidak ditemukan penyakit sesuai keterangan ahli IPB Bogor, UGM, dan hasil uji lab Balai Besar Karantina di Jakarta,” imbuh mantan Kasatresnarkoba Polrestabes Medan ini.

Dari gelar perkara itu juga terungkap bahwa belum ada regulasi yang mengatur mengenai perlakuan terhadap penanaman bibit bawang putih.

“Tidak ada regulasi yang mengatur tentang barang yang ditanam ini wajib bibit. Jadi semua sepakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum,” papar dia.

Tetapi, setiap instansi yang ikut dalam gelar perkara itu menghendaki perbaikan pola masuk barang impor, khususnya tanaman. Paling tidak, importir berkoordinasi dengan dinas terkait saat memasukkan bibit tersebut.

“Ini soal etika pengusaha. Yang penting tidak menjual bibitnya. Persyaratannya standar mutunya. Asal bukan barang diperjualbelikan,” tutup Wahyudi. (why)

SUARA NTB Senin, 9 April 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9 (Suara NTB/ist)

Air Terjun Agal Jadi Favorit Wisatawan di Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Air Terjun Agal merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Sumbawa. Air terjun ini belakangan semakin banyak dikunjungi wisatawan. Tidak hanya wisatawan lokal, wisatawan yang dari luar Sumbawa pun banyak yang terpesona dengan kesegaran air terjun ini.

Suasana yang sejuk dengan air terjun yang indah sangat pas dijadikan sebagai salah satu daftar destinasi yang harus dikunjungi saat berkunjung ke Kabupaten Sumbawa.

Air Terjun Agal sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak air terjun indah tak terjamah yang ada di Kabupaten Sumbawa, Kepuasan batin dalam memenuhi selera berkelana anda tersimpan alami di sana. Agal adalah salah satu di antara sekian banyak pegunungan yang menyimpan potensi yang luar biasa di Kabupaten Sumbawa. Terletak di Kecamatan Alas, kurang lebih 70 kilometer dari Kota Sumbawa Besar.

Air Terjun Agal pada dasarnya memiliki daya tarik yang luar biasa. Pemandangan yang tersaji begitu menakjubkan. Air jernih yang mengalir dari sungai diatasnya membelah puncaknya menjadi dua bagian. Karena tingginya, seakan air jatuh dari langit menyeruak dinding tebing. Deburan airnya adalah satu-satunya suara yang memecah kesunyian hutan Marente. Di sekitarnya menjadi sangat lembab karena serpihan airnya terbang ke mana-mana dibawa angin. Sementara bebatuan pun menjadi licin dan berlumut.

“Kalau ke Sumbawa, rasanya tidak cukup hanya ke Moyo saja. Akhirnya saya ke Pulau Bungin dan ke Air Terjun Agal. Air terjunnya sangat eksotis,” kata wisatawan asal Makassar, Nano Putra.

Ia mengatakan suasana yang berbeda dari air terjun pada umumnya akan dirasakan oleh wisatawan saat sampai di tujuan. Pasalnya tempat ini tidak dekat dari pemukiman penduduk.

Sehingga wisatawan dapat bersantai dan menikmati suasana dengan nyaman.

“Saya senang karena berkesempatan untuk berkunjung. Karena air terjunnya bagus dan airnya juga bersih. Saya senang juga karena warga sekitar juga sangat ramah pada wisatawan,” ujarnya.

Diketahui bahwa Pemda Sumbawa juga saat ini tengah mempromosikan Air Terjun Agal sebagai salah satu destinasi wisata andalannya.

Suasana yang menyenangkan sekaligus menenangkan di air terjun ini dianggap bisa menggaet lebih banyak wisatawan. Kedepannya Pemda Sumbawa akan mengelola destinasi ini dengan lebih maksimal. (lin) AIR TERJUN AGAL - Keindahan Air Terjun Agal yang ada di Sumbawa.

Satonda Perlu Segera Dibenahi Mataram (Suara NTB) Kabupaten Dompu tidak hanya memiliki Tambora atau Lakey saja. Ada pula Satonda yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Dompu. Belakangan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke destinasi ini. Hanya saja belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang tarif sewa perahu, parkir dan banyak lainnya. Sehingga destinasi wisata ini perlu segera dibenahi, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Dompu.

Hal ini memang telah menjadi catatan Pemda Dompu.

Sehingga Dispar Dompu akan segera melakukan pembenahan dan mulai mengatur destinasi wisata Satonda. Pemda berharap masyarakat bisa bekerjasama dalam memajukan Satonda sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.

Sebelumnya, Sekretaris Dispar Kabupaten Dompu Syamsul Huriah, S.Sos mengatakan bahwa Satonda itu sangat bagus dan sangat potensial untuk mendatangkan wisatawan. Hanya saja belum dikelola dengan maksimal. Itulah mengapa Dispar Dompu saat ini sedang menyusun rencana untuk membenahi Satonda.

Ia mengatakan ini sangat penting mengingat perkembangan pariwisata saat ini sudah semakin baik. Sudah semakin banyak wisatawan yang ingin menikmati keindahan destinasi wisata di Dompu. Salah satunya keindahan Satonda.

“Itu kan belum ada batas tarif yang bisa dibebankan kepada wisatawan yang menggunakan jasa perahu untuk berkeliling di Satonda. Kalau harganya terlalu tinggi kan kasihan wisatawan. Makanya ini perlu kita atur,” ujarnya.

Tidak sedikit dari wisatawan yang berkunjung ke Tambora juga berkunjung ke Satonda. Sehingga kawasan ini dapat terintegrasi dengan paket wisata Tambora. Perlu peningkatan fasilitas dan kualitas SDM. Sebab dua hal itulah yang membuat wisatawan merasa nyaman dan senang.

Ia mengajak masyarakat dan para pelaku pariwisata untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Sementara Pemda juga akan terus berupaya untuk melengkapi fasilitas di berbagai destinasi wisata, termasuk di Satonda.

Dengan demikian, penataan itu nantinya diharapkan dapat meningkatkan angka kunjungan. Sehingga masyarakat sekitar juga bisa mengambil keuntungan. Selain itu, wisatawan juga diharapkan bisa merasa lebih nyaman saat berkunjung ke destinasi wisata ini. (lin)

NTB Berpotensi Jadi Pusat Wisata Menyelam Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB memiliki banyak pantai yang dapat dikunjungi. Tidak saja dapat menikmati keindahan panoramanya, wisatawan juga dapat menikmati keindahan bawah lautnya dengan menyelam. Karena banyaknya spot menyelam yang indah, NTB berpotensi menjadi pusat destinasi wisata menyelam di Indonesia.

Tidak hanya pantai di Lombok, pantai-pantai di Sumbawa juga banyak yang bagus. Wisatawan dapat menyelam sepuasnya, tentu saja dengan kelengkapan alat menyelam. Banyak penyewaan alat menyelam di berbagai pantai atau spot menyelam yang ada di NTB. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Drs. M. Ispan Junaidi, S.Pd., M.Ed mengatakan bahwa di Sekotong banyak sekali spot menyelam yang indah. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut yang ada di berbagai gili di Sekotong.

“Kita punya banyak destinasi yang bisa dijadikan sebagai tempat menyelam bagi wisatawan,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan pelaku pariwisata asal Lombok Barat, Zainuddin. Ia mengatakan bahwa spot menyelam terbaik tidak han-

ya di Lombok Barat namun juga di beberapa destinasi wisata di Lombok. Ia melihat sudah sangat cocok jika Lombok dijadikan sebagai pusat menyelam. Karena bawah lautnya yang indah dan masih terjaga keasriannya.

“Di Lombok Utara, Lombok Timur bahkan Lombok Tengah juga banyak spot menyelam yang bagus. Di Lombok Timur misalnya di Gili Bidara, di Lombok Utara misalnya di kawasan tiga gili. Masih banyak lagi spot menyelam yang bagus,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L. Moh Faozal, S.Sos., M.Si mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan spot menyelam yang bagus di NTB. Sehingga para pelaku pariwisata bisa membuat paket wisata menyelam bagi wisatawan pecinta minat khusus. Hal ini dianggap penting, karena NTB memiliki

280 Pelaut Dunia akan Hadir pada Sail Moyo Tambora Mataram (Suara NTB) – Sail Indonesia ke 10 akan dilaksanakan di NTB. Setelah sempat gagal menjadi tuan rumah pada tahun 2017 lalu, tahun ini NTB benar-benar menjadi tuan rumah. Bertempat di Pulau Sumbawa, Sail Indonesia kali ini bertajuk Sail Moyo Tambora.

“Sail Indonesia ini sudah pasti kita jadi tuan rumah.

Kenapa pasti? karena race dari perjalanan yacht dari Australia dan Singapura itu akan bertemu tanggal 78 di perairan Komodo. Nah, tanggal 8 itu 140 yachter, kira-kira diasumsikan orangnya hampir 280 pelaut dunia. Dalam lalu lintas itu, 8-9 September akan masuk perairan Moyo,” kata Kepa-

la Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L. Moh Faozal, S.Sos.,M.Si. Pihaknya juga akan menyediakan anggaran hingga Rp 4,2 miliar yang bersumber dari Dipa. Namun Demikian, ia tetap berharap dari kementerian juga ada bantuan pendanaan. Selain itu, ia juga meminta agar dari Pemkab Sumbawa juga mempersiapkan anggaran untuk kegiatan ini.

“Kita sudah menyatakan diri siap menjadi tuan rumah.

Nanti kita minta bantuan dari kementerian juga, jika tidak ada pun kegiatan ini akan tetap berjalan dengan anggaran Rp 4,2 miliar itu,” ujarnya.

Ia juga akan mempersiapkan Labuan Badas sebagai tempat pelaksanaan sail ini.

Selain itu, beberapa tempat di

Sumbawa juga akan dipersiapkan. Sebab ini merupakan salah satu kegiatan sail yang besar bukan hanya pada tingkat nasional, namun juga pada level internasional. Sehingga diharapkan bisa menjadi ajang promosi bagi citra pariwisata NTB, khususnya Pulau Sumbawa.

Kawasan Moyo dan Tambora saat ini mulai banyak diperbincangkan, bahkan hingga internasional. Pulau Moyo yang memiliki daya tarik kerapkali dijadikan sebagai pilihan utama berlibur para artis internasional. Sebut saja Mick Jagger, artis peran dan penyanyi asal Korea Selatan Rain dan Kim Tae Hee. Bukan itu saja, Tambora dengan sejarah panjangnya juga dianggap mampu mendatang-

kan banyak pencinta minat khusus.

“Ini artinya kita sudah dilirik, sekarang tinggal kita lakukan penguatan secara kelembagaan dengan membentuk pokdarwispokdarwis. Kemudian kita lakukan promosi dan perbanyak atraksi kesenian dan budaya yang bisa menjadi daya tarik wisatawan,” ujarnya.

Potensi yang dimiliki itu hanya perlu dimaksimalkan dengan menambah sejumlah fasilitas dan memperbarui akses. Selain itu investasi juga perlu diperbanyak. Sehingga tatanan kota dan tatanan destinasi bisa lebih rapi dan menjadi daya tarik wisatawan. (lin)

(Suara NTB/ist)

MENYELAM - Seorang wisatawan tengah melakukan aktivitas menyelam di Gili Trawangan belum lama ini. banyak spot menyelam yang bagus dan tidak kalah dari daerah atau destinasi lain di Indonesia.

“Segera akan kita petakan.

Karena kita punya banyak spot menyelam yang indah.

Harapan kita tentu saja ini

bisa menjadi referensi para pelaku pariwisata untuk membuat paket wisata menyelam,” ujarnya. (lin)

Istana Dalam Loka, Potensi Wisata Sejarah di Sumbawa Mataram (Suara NTB) – Semalam di Dalam Loka merupakan salah satu aktivitas kegiatan pada Festival Pesona Tambora 2018. Bertempat di Kabupaten Sumbawa, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi wisata sejarah di Sumbawa.

Semalam di Dalam Loka adalah suatu event sebagai pengingat tentang peninggalan Istana Dalam Loka yang merupakan salah satu istana dengan model rumah panggung terbesar di Indonesia. Adapun bentuk acara Semalam di Dalam Loka ini antara lain, pameran bendabenda pusaka serta koleksi peninggalan Istana Dalam Loka dan diskusi tentang pariwisata.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Junaidi menyambut baik pelaksanaan kegiatan Semalam Di Dalam Loka ini. Ia melihat potensi Sumbawa sebagai salah satu destinasi wisata sudah tidak dapat diragukan lagi. Selain wisata alam, ada pula wisata sejarah yang dapat dijelajah oleh wisatawan.

Menurutnya, kegiatan ini dapat dijadikan titik balik kebangkitan wisata di Kabupaten Sumbawa. Karena pada kegiatan ini juga sekaligus dilakukan pengukuhan fungsionaris sementara caretaker Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

(Suara NTB/ist)

Istana Dalam Loka yang ada di Sumbawa.

Kabupaten Sumbawa.

“Setelah dikukuhkan, selama enam bulan ke depan semoga bisa membentuk kepengurusan PHRI Kabupaten Sumbawa yang permanen dan bisa berbuat banyak demi kemajuan pariwisata Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L. Moh Faozal, S.Sos., M.Si mengatakan bahwa kegiatan Semalam di Dalam Loka ini merupakan salah satu upaya khususnya pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendatangkan minat wisatawan. Ia melihat potensi istana di Sumbawa ini untuk mendatangkan wisatawan pecinta sejarah terbilang cukup baik.

Hanya perlu branding dan promosi secara berkelanjutan.

“Malam ini sangat spesial

karena kita melaksanakan kegiatan event Semalam Di Dalam Loka yang merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa”, kata Faozal.

Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun kepariwisataan di Sumbawa.

Dengan kebersamaan dan persepsi yang sama akan mempercepat majunya industri pariwisata. Ia mengajak semua pihak untuk bekerjasama dan menyamakan pandangan dalam memajukan pariwisata di NTB, khususnya Sumbawa. Dengan demikian, promosi dapat dilakukan dengan baik dan wisatawan merasa senang dengan kunjungannya.

“Mari satukan pandangan kita, sehingga wisata ini bisa mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat,” harapnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 9 April 2018

Punya Andil Besar TANTANGAN Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbeda dengan SMA, SMK dinilai berhasil jika lulusannya diterima di dunia kerja. Oleh karena itu peran kepala sekolah sangat penting dalam membangun kerja sama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), serta pengembangan SMK lainnya.

“Memang di sini dalam arti teorinya, kepala sekolah hanya 25 persen di sekolah, kepala sekolah harus mengorganisisasi, siswa SMK ketika lulus harus bekerja, dalam arti kepala sekolah harus siap banting tulang, jelas akan (Suara NTB/ron) berbeda dengan SMA sangat jauh Gusti Ketut Tantra berbeda,” ujar Kepala SMK Saraswati Mataram, Gusti Ketut Tantra, AMd.Par., S.Pd., ditemui di ruang kerjanya pekan kemarin.

Di SMK Saraswati sendiri hanya memiliki satu program keahlian yaitu akomodasi perhotelan. Pihaknya tengah menjajaki dibukanya program keahlian yang lain seperti tata boga, tata busana, dan kecantikan. Sebagai upaya untuk mengembangkan keterampilan siswa, ia dituntut untuk menjalin kerja sama dengan banyak pihak, terutama untuk praktik kerja industri (prakerin).

“Untuk Prakerin, kita memang sudah melakukan nota kesepahaman atau MoU dengan sejumlah DUDI,” ujar Gusti.

Ia mengaku beruntung SMK Saraswati dikelilingi oleh sejumlah hotel, sehingga memudahkan pihaknya melakukan kerja sama untuk prakerin maupun untuk bekerja. Selain itu, banyak juga guru produktif atau guru yang mengajar khusus mata pelajaran program keahlian, yang berasal dari hotel. “Tidak ada hambatan untuk prakerin di hotel, karena kita berada di tengah-tengah, di daepan SMK ada hotel, samping kiri-kanan ada hotel,” ujar Gusti.

SMK Saraswati sendiri dibangun sejak tahun 2000 lalu, Gusti menekankan SMK memang harus dibangun di dekat DUDI. Jika tidak dibangun di dekat DUDI, sulit untuk mengarahkan mereka untuk prakerin atau pun bekerja. (ron)

Mahasiswa Jangan Mau Diadu Domba Berita Hoaks Mataram (Suara NTB) Ancaman persatuan dan kesatuan jadi ancaman nyata bangsa Indonesia. Banyak pihak tidak ingin bangsa Indonesia jadi negara besar. Berbagai cara dilakukan untuk memecah belah, salah satunya dengan menyebar berita bohong atau hoaks.

Peneliti Wahid Institute Inayah Wahid, mengemukakan potensi perpecahan belakangan ini cukup mengkhawatirkan. Beredarnya berita bohong, adanya fenomena ingin mengganti Pancasila, turut menghiasi perjalanan bangsa Indonesia dengan sasaran anak-anak muda.

Kondisi demikian menurutnya, tidak dapat dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya penyadaran terhadap anak muda, terutama tentang betapa pentingnya Pancasila yang sangat luar biasa. “Anak muda harus percaya bahwa Pancasila luar biasa dalam kehidupan,” ujar Inayah saat berkunjung ke Universitas Mataram, Sabtu (7/4).

Dia pun mengingatkan agar generasi muda mampu menjaga Pancasila, termasuk dengan cara menghindari adanya berita bohong. Mereka harus menyadari bahwa Pancasila berarti dalam kehidupan kemajemukan bangsa Indonesia. “Harus benar-benar dijaga. Situasi saat ini tidak enak, kita berharap anak muda bisa memelihara, menjaga Indonesia rumah bareng dan bagaimana pun harus tetap bersama. Mereka harus sadar Pancasila ini penting banget jangan sampai hilang. Kita bisa enak sekarang ini bahkan kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila bisa enak ngomong begitu karena dilindungi Pancasila,” jelasnya.

Di samping itu, Inayah memgingatkan bahwasanya anak muda kini punya kekuatan dan power yang sangat besar. Mereka harus percaya bahwasanya mereka punya kekuatan.

Misalnya dalam memilih pemimpin yang pro terhadap persatuan.

“Seberapapun tidak cocoknya kita sama mereka, bisa tetap bersama. Anak muda NTB bisa terus aman, cari tahu siapa yang mau pimpin kalian dan jangan mau dipecah belah,” tuupnya. (dys) Inayah Wahid (Suara NTB/dys)

Halaman 10

Hari Ini, 53.183 Siswa SMA/MA Ikuti UNBK Mataram (Suara NTB) Senin (9/4) ini, siswa SMA/MA akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Tercatat sebanyak 53.183 siswa SMA/MA di NTB akan mengikuti UNBK, sejak Senin ini sampai dengan Kamis (12/4) nanti. Pemerintah dan sekolah mengaku sudah menyiapkan pelaksanaan UNBK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, Sabtu (7/4) mengatakan pada Sabtu lalu dilakukan rapat evaluasi untuk menyiapkan UNBK SMA. Menurutnya tidak ada kendala dan UNBK sudah siap dilaksanakan. “Insya Allah tidak ada kendala,” ujar Suruji.

Dari data peserta ujian yang diperoleh di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, menunjukkan, sebanyak 303 SMA di NTB melaksanakan UNBK, dengan rincian 153 SMA negeri dan 150 SMA swas-

ta dengan jumlah seluruh peserta sebanyak 33,171 orang.

Sementara jumlah MA yang akan mengikuti UNBK sebanyak 499 sekolah, dengan rincian 17 MA negeri dan 482 MA swasta. Di mana, jumlah peserta UNBK di MA berjumlah 20.012 orang.

Terpisah Ketua Panitia UN Provinsi NTB, Drs. Sukran, dihubungi Minggu (8/4) mengatakan pelaksanaan UNBK sudah siap. Seluruh server sudah dilakukan sinkronisasi. “Alhamdulillah semua server sudah sinkron. Siap UNBK,” ujarnya.

Sukran mengatakan, seluruh SMA/MA dan SMK di NTB baik negeri dan swasta melaksanakan UNBK. “100 persen melaksanakan UNBK, tapi masih ada yang resource sharing,” kata Sekretaris Dinas Dikbud NTB ini.

Sementara berkaitan dengan kelancaran server UNBK agar tidak terjadi masalah, pihaknya akan mempertegas sekolah supaya dalam beberapa hari sebelum ujian, server tidak boleh di-online--kan atau terkoneksi ke internet untuk menghindari terkena

virus. “Menjelang ujian kita offline-kan, kecuali saat sinkronisasi dengan server pusat, sehingga terhindar virus itu,” ujar Sukran yang juga merupakan Sekretaris Dinas Dikbud NTB ini.

Terkait dengan upaya menghindari permasalahan UNBK, Sukran mengatakan menambah orang di bagian help desk UNBK menjadi 12 orang.

Nantinya jika ada masalah, sekolah bisa langsung mengomunikasikannya ke help desk UNBK yang ada di Dinas Dikbud NTB. “Sekitar 12 orang sebagai help desk, setiap orang akan menangani satu kabupaten/kota. Bagi kabupaten yang wilayahnya luas, kita beri dua orang help desk,” jelas Sukran.

Selain itu, bagi siswa yang tidak bisa mengikuti UNBK di

sekolah karena alasan tertentu, seperti sedang dirawat di rumah sakit atau rumah, atau sedang berada di penjara, maka mereka akan mengikuti Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) dengan sistem remote printing.

Pada sore hari sebelum UN, panitia pusat mengirimkan naskah soal, pagi harinya akan diprint oleh panitia lokal atau Dinas Dikbud. “Kalau terpaksa ujian di luar sekolah, terpaksa harus remote print,” ujarnya.

UNBK SMA/MA pada hari Senin (9/4) akan mengujikan mata ujian Bahasa Indonesia, pada Selasa (10/4) mengujikan mata ujian Matematika, di hari Rabu (11/4) mengujikan mata ujian Bahasa Inggris, dan hari Kamis (12/4) mengujikan salah satu mata pelajaran jurusan yang diujikan. (ron)

Tak Diakomodir, Guru Honor Sekolah Swasta Merasa Didiskriminasi Mataram (Suara NTB) Sejumlah guru honorer Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta di NTB meradang akibat adanya dugaan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Pasalnya, mereka merasa tidak diakomodir dalam proses rekrutmen tenaga kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru SMA/ SMK/SLB. “Padahal status kami dengan guru honorer di sekolah negeri itu sama. Kami samasama guru honor dan sama sama mencerdaskan anak bangsa, “ beber Kepala SMK NW Lanci yang juga Guru Honor di Bima Hairun Ramadan saat berkunjung ke Kantor PGRI NTB Sabtu (6/4).

Buntut dari adanya kekecewaan tersebut, Hairun bersama 4 kepala sekolah yang juga guru honorer di Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima setiap hari mereka berdatangan ke gedung PGRI NTB guna menyampaikan keluhan terkait nasib mereka.

Ketua PGRI NTB H. Ali H Arahim mengaku ikut tersinggung dengan sistem seleksi yang dilakukan pihak Dikbud. Pasalnya, dia juga melihat ada indikasi diskriminasi yang terjadi pada proses seleksi rekrutmen Guru Honorer melalui P3K yang sudah berlangsung saat ini. “Jelas kami juga ikut tersinggung dengan proses seleksi ini. Ini benarbenar timpang, kok ratusan bahkan ribuan guru honor kita di sekolah swasta tidak diakomodir juga,” paparnya.

Para guru honorer yang berada di Sekolah swasta itu lanjutnya, pada dasarnya tidak ada bedanya. Yang membedakannya hanya tempat mereka mengabdi s a j a , selebihnya tidak ada.

Justru pihak pemerintah dan juga Dikbud NTB harus berterimaksih terh a d a p sekolah swasta ataupun yayasan yang selalu tegak berdiri dengan kemandiriannya. Namun dalam hal tersebut, se-

mestinya pemerintah harus memperhatikan sekolah swasta itu, minimal guru guru honornya.

Diantaranya dengan merekrut mereka menjadi pegawai yang diakui pemerintah, lewat tenaga kontrak tersebut. Sehingga amanat Undang Undang no 5 tahun 2014 tentang ASN sistem Rekrutmen P3K tidak dilanggar.

Pasalnya dalam hal ini, semua warga negara Indonesia diberikan kesempatan untuk ikut serta pada proses seleksi sejenis P3K tanpa harus diberikan syaratsyarat tertentu.

“Tapi nyatanya, guru kita diperlakukan berbeda-beda, yang di sekolah negeri dipersilakan. Sementara guru honor kita di sekolah swasta tidak, ini kan aneh,” tegasnya.

Sementara, Mustakim Kepala SMK Pariwisata Dompu sekaligus Guru Honor di Dompu merasa pengabdiannya tidak begitu dihargai oleh pemerintah.

Bagaimana tidak tegasnya, keseriusan serta kesungguhannya dalam memperjuangkan dan mencerdaskan anak bangsa kurang dianggap. Hal ini dia buktikan lewat kurang diperhatikannya hanya gara-gara mengabdi di sekolah swasta.

Menurutnya, kondisi yang dialaminya ini benar benar tidak masuk akal. Itu sebabnya, pihaknya tidak pernah merasa bosan untuk menyuarakan ketimpangan yang dialaminya.

Selain mengadakan demo di Kabupaten Dompu dan Bima, pihaknya menyampaikan juga keluh kesahnya ke PGRI yang sebagai partner Dikbud NTB. Sementara Kepala Dinas Dikbud NTB H. Muh Suruji menegaskan, keputusan pelaksanaan rekrutmen guru honorer itu, tujuannya bukan untuk mengasihani mereka. Namun lebih kepeda pemerataan dunia pendidikan di NTB. Akibatnya, keputusan rekrutmen lewat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tersebut adalah cara yang tepat untuk menata kualitas pendidikan di NTB. Rekrutmen guru honorer kali ini lanjutnya, memang hanya untuk guru honorer yang mengajar di SMA/ SMK negeri saja. Kondisi ini bukan berarti pihaknya pilih kasih atau tidak mengakomodir yang di sekolah swasta. Melainkan sistem yang dilakukannya itu disebutnya itu yang terbaik berdasarkan pertimbangan sebelumnya. Sehingga seperti yang diketahui jumlah yang akan direkrut, pihaknya sudah tentukan jumlahnya yakni sebanyak 2.500 saja dari jumlah 6.700 honorer. Sementara sisanya, hingga saat ini nasibnya belum ditentukan pihaknya. (dys)

(Suara NTB/dys)

CINDERAMATA - Rektor Unram Prof. H. L. Husni memberikan cinderamata kepada narasumber Prof. Mohammad Mahfud MD pada acara talkshow bertajuk Pancasila di Zamanku di Unram belum lama ini.

Generasi Muda di Mataram Diingatkan Nilai-nilai Pancasila Mataram (Suara NTB) Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, nilai-nilai Pancasia seolah makin tenggelam dengan hingar bingarnya dunia anak muda milenial. Generasi muda menghadapi tantangan semakin kehilangan akar identitas kebangsaan dan jauh dari nilai-niai budaya yang luhur. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan Pancasia dipandang perlu dibumikam kembali di tengah-tengah kaum muda untuk menguatkan kembali wawasan kebangsaan.

Hal ini menjadi pembahasan dalam talkshow bertajuk Pancasila di Zamanku yang diselenggarakan Bakti Pendidikan Djarum Foundation bekerjasama dengan Universitas Mataram (Unram) dan Solidaritas Anak Bangsa (SABANG) yang berlangsung di Lapangan Atletik Universitas Mataram, NTB, pada Sabtu (7/4).

Hadir sejumlah pembicara yakni Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Mohammad Mahfud MD, pemerhati sosial dan pegiat di Wahid Institute Inayah Wulandari Wahid dan aktor film Reza Rahadian. Dipandu jurnalis senior Rosiana Silalahi, talkshow ini diikuti tak kurang dari 10.000 mahasiswa yang datang dari berbagai jurusan di Universitas Mataram.

Menurut Mahfud MD, Pancasila merupakan pijakan paling utama dalam semua aspek kehidupan terlebih generasi muda yang lebih dekat dengan tren komunikasi global. Menurut Mahfud, terjaganya persatuan bangsa Indonesia hanya bisa terwujud selama Pancasila menjadi landasannya.

“Pancasia menjadi kesadaran fisafat hukum dan sumber kesadaran berbangsa dan bemegara Pancasila itu ideologi yang mempersatukan,” terang Profesor Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.

Ia mengingatkan kembali tentang potensi perpecahan jika generasi muda saat ini tidak lagi merefleksikan Pancasila dalam kehidupan bersosialisasi mereka sehari-hari. “Radikalisme harus kita tangkal dengan Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia,” ujar Mahfud.

Hal senada diungkap Inayah Wahid. Putri bungsu Presiden Indonesia ke empat KH. Abdurrahman Wahid ini mengatakan Pancasila adalah perangkat nilai yang menjadi panduan Bangsa Indonesia untuk meraih kondisi negara

yang dicita-citakan. Tanpa Pancasila, ini akan kehilangan identitas dan jati diri, terlebih kaum mudanya. “Kita perlu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik sehari-hari. Bantu generasi muda untuk memahami apa sebenarnya Pancasila, mengapa penting untuk menghidupi Pancasila, sehingga akan terbangun rasa memiliki,” ujar Inayah.

Sementara itu aktor film Reza Rahadian menyoroti tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu keberagaman suku, agama, dan kebudayaan yang dimiliki Indonesia.

Sebagai seniman, pria bemama lengkap Reza Rahadian Matulessy ini memandang keanekaragaman yang dimiliki Indonesia sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. “Tuhan sudah memberikan anugerah kepada Indonesia berupa kekayaan alam dan aneka ragam suku dan budaya. Sebagai generasi muda, ini yang harus kita jaga. Caranya bagaimana, contoh sederhana adalah menanamkan rasa cinta dan menghargai perbedaan,” tutur aktor berdarah Ambon ini.

Tumbuh di lingkungan keluarga yang majemuk, Reza sejak kecil terbiasa menghargai perbedaan.

Ia bersyukur hidup dalam keluarga yang menjunjung toleransi meski berbeda keyakinan. “Toleransi telah menjadi bagian dalam hidup saya. Dengan saling menghormati dan menghargai, seperti nilanilai yang tertuang dalam Pancasila, kita bisa hidup dalam kedamaian,” terangnya.

Program Associate Bakti Pendidikan Djarum Foundation Laksmi Lestari mengatakan, Pancasila harus terus digiatkan kepada generasi muda saat ini. Derasnya arus informasi saat ini bisa menjadi ancaman ikan tidak dibentengi Pancasila sebagai lendasan “Kami mendorong kaum muda agar menguatkan wawasan kebangsaan, bersikap dan bersuara dengan kuat tentang pentingnya mengokohkan keutuhan Indonesia. Kesadaran akan makna dan hakekat bangsa dan kebangsaan juga dasar kepercayaan diri dan rasa hormat diri sebagai bagian dari bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” kata Laksmi.

Ia juga mendorong peranan kaum muda di Mataram dan NTB pada umumnya untuk mengembangkan anugerah potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Generasi muda perlu visi yang kuat untuk menjaga dan memberdayan kekayaan alamnya, khususnya di Indonesia Timur. (dys)

IGTKI Kota Mataram Gelar Workshop Mataram (Suara NTB) Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kota Mataram menggelar workshop dengan tema pengelolaan permainan besar (wide game) sebagai alat pendidikan kepramukaan dan pembekalan dalam mengikuti Jambore PAUD tahun 2018.

Workhsop itu dilaksanakan pada Sabtu (7/4) di Gelanggang Pemuda Mataram.

Ketua Umum IGTKI Kota Mataram, Sri Ekonomi, S.Pd,. ditemui di sela-sela kegiatan mengatakan, workshop ini dilaksanakan dalam rangka pembekalan kepada kepala TK dan guru TK dalam mengikuti jambore PAUD yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang.

“Kita ketahui di PAUD itu kegiatan pembelajarannya lebih fokus pada permainan, jadi workshop-nya mengenai permainan besar (wide game), bagaimana mengelola permainan itu,jadi kita dapat mengetahui apa saja yang termasuk permainan besar itu yang bisa kita terapkan pada anak TK, dan tentu saja disesuaikan dengan kurikulum 2013, dan tidak terlepas juga dari tema pembelajaran,” jelasnya.

Sri menyampaikan, peserta yang hadir pada workshop itu adalah kepala TK dan guru TK yang berjumlah sekitar 200 peserta. Tujuannya

untuk mempersiapkan mereka mengikuti Jambore. “Kami sangat senang kita mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan, dari organisasi-organisasi mitra kami, serta para pemateri dari pakar kurikulum, trainer outbound dan trainer pramuka karena kami sadar kami tidak bisa berjalan sendiri,” ujarnya.

Ketua Panitia Penyelenggara, Mutia Qanaah, S.Pd., menjelaskan dalam kegiatan workshop itu peserta diberikan materi, baik dari segi kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin, karakter, dan lainnya. Peserta juga akan diberikan contoh-contoh permainan besar yaitu permainan yang memang berkaitan pada kepramukaan, seperti merangkai puzzle, stick bergoyang, permainan baut barisan, dan masih banyak lagi lainnya. “Nanti akan berkesinambungan dengan Jambore Paud se-Kota Mataram yang akan

dilaksanakan,” katanya.

Mutia berharap ilmu yang didapat di workshop itu bisa diimplementasikan pada Jambore PAUD. Selain itu, melalui workshop itu, akan ada pemerataan materi di seluruh PAUD. “Semoga pendidik

PAUD se-Kota Mataram bisa bersilaturahmi dengan baik, tetap bekerjasama, tidak ada kompetisi antara lembaga satu dengan yang lainnya, jadi kita tetap bersosialisasi dan terus belajar demi kemajuan anak-anak,” harapnya. (r/ron)

(Suara NTB/ist)

WORKSHOP - Suasana workshop yang dilaksanakan IGTKI Kota Mataram, di Gelanggang Pemuda Mataram, Sabtu (7/4).

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 9 April 2018

Jadwal Mekaki Marathon Belum Ditentukan (Suara NTB/fan)

LEPAS PESERTA - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin melepas para peserta Kejurnas Motor Prix (MP) Region III Seri Pertama di Sirkuit Balap Motor Selagalas Mataram, Minggu (8/4).

Bali dan NTT Absen di Kejurnas MP Region III Putaran Satu Mataram (Suara NTB) Setelah setahun tidak ada gaungnya, Kejurnas Motor Prix (MP) Region III (tiga) akhirnya kembali dapat digelar di NTB tahun ini. Ajang adu cepat balap motor putaran satu tingkat regional Bali, NTB dan NTT itu digelar di Sirkuit Selagalas Mataram, Minggu (8/4). Event MP tahun ini, sayangnya minim peserta. Pasalnya, pembalap dari Bali dan NTT absen.

Kejurnas selama satu hari itu dibuka Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin bersama Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Hadir pada acara serimonial itu Kadispora Kota Mataram, Ketua IMI NTB, M. Nur Haedin S.Sos, Wakil Ketua I KONI NTB, H. Suhaimi SH dan pihak sponsor dari Pirelli dan Shell Advance.

Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin dalam sambutannya mengungkapkan rasa gembira teramat besar terhadap kinerja pengurus IMI NTB yang senantiasa mampu melaksanakan event nasional di NTB setiap tahunnya. Dia berharap melalui event nasional tersebut dapat melahirkan atlet-atlet NTB yang berprestasi nasional.

Selain berpotensi melahirkan atlet nasional, event tersebut diharapkan Kadispora mampu menjadi wadah untuk membangun karakter pemuda yang sehat jasmani dan rohani. Serta dijauhkan dari pergaulan bebas dan narkoba.

“Saya ingin ajang balap motor ini menjadi ajang untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi nasional. Saya harap atletatlet semua terhindar dari Narkoba,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto. Direktur Utama PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) itu berharap lewat cabang olahraga balap motor dapat memberikan sumbangsih medali emas NTB di PON Papua di tahun 2020. Alasannya bahwa salah satu atlet balap motor NTB sudah mampu berprestasi nasional bahkan telah menembus prestasi internasional.

“Saya berharap lewat cabang olahraga balap motor ini dapat menyubangkan medali emas NTB di PON 2020. Pasalnya saya dengar ada satu atlet NTB dari nomor motocross yang sudah berprestasi nasional bahkan internasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengprov IMI NTB, M. Nur Haedin melaporkan bahwa kejunas balap motor Region III NTB melibatkan pembalap dari Bali, NTT dan NTB. Namun sayangnya balapan MP Region III seri pertama tahun ini minim peserta, pasalnya atlet dari Bali dan NTT absen di kejurnas Region III Seri satu itu.

M. Nur Haedin yang biasa disapa Edo tidak mengetahui alasan absennya atlet Bali dan NTT di event itu. Namun menurut informasi yang diterima Edo bahwa ketidak ikutsertaan pembalap Bali dan NTT di kejurnas tersebut dikarenakan karena keterbatasan dana.

“Olahraga ini memang sedikit mahal. Harga satu motor saja bisa menghabiskan dana puluhan juta. Bisa jadi tidak hadirnya pembalap Bali dan NTT karena minimnya anggaran,” jelasnya.

Ditambahkan Edo, penyelenggaraan kejurnas MP Region III tahun ini akan berlangsung sebanyak tiga seri. Biasanya diselenggarakan di tiga provinsi yakni NTB, Bali dan NTT. Namun demikian pada kejurnas MP Region tahun ini akan dilaksanakan semuanya di NTB. Pengurus Pusat (PP) IMI mempercayakan kepada IMI NTB untuk penyelenggara kejurnas MP Region tiga selama tiga seri karena IMI Bali dan IMI NTT gagal menjadi tuan rumah penyelenggaraan event itu tahun lalu. (fan)

Alvin Naik Podium Pertama di Kelas Paling Bergengsi Mataram (Suara NTB) Atlet balap motor andalan NTB, Alvin SP tampil agresif di balapan Kejurnas Motor Prix (MP) Region III Seri Pertama di Sirkuit Balap Motor Selagalas Mataram, Minggu (8/4). Atlet asal Kota Mataram itu berhasil naik podium pertama di balapan paling bergengsi kelas bebek 150 CC 4 tak tune up seeded (MP1).

Alvin yang tampil menggunakan motor Yamaha 150 cc itu berhasil menyelesaikan balapan sejauh 25 ribu meter atau sebanyak 25 putaran di Sirkut milik Pemkot Mataram itu. Hasil balapan itu membuat Alvin berhasil mengantongi 25 poin pada balapan itu, selanjutnya peringkat kedua diraih oleh Ketut Madiasta dengan membawa pulang 20 poin.

Dalam balapan pada kelas paling bergengsi itu, Alvin yang mewakili tim motor Yogi Tani NNT ONK Jaya Sekape WGO Dizzy Next itu memimpin lomba sejak awal star. Ia yang menunggangi motor nomor 28 itu meluncur dengan cepat di garis start, mengalahkan rekan-rekannya, Ketut Madiasta dan Roy Cenk di peringkat dua dan tiga.

Dalam balapan sebanyak 25 putaran itu, Alvin meninggalkan saingannya cukup jauh. Itu bisa dilihat dari catatan yang dicatat oleh Alvin saat sampai pada finis pertama dengan catatan waktu 11 menit, 15 detik, mengalahkan lawannya Ketut Madiasta dengan catatan waktu 11 menit, 18 detik.

Selain menjuarai kelas paling bergengsi, Alvin juga berhasil merebut podium pertama di kelas MP2 mengalahkan saingan beratnya, Ketut Madiasta yang berada diperingkat dua.

Hasil balapan itu Alvin pun berhasil membawa pulang 50 poin dan dua trofi juara, yakni juara MP1 dan MP2.

Hingga berita ini ditulis masih berlangsung perlombaan 12 kelas lainnya. Untuk diketahui kejurnas MP Region III mempertandingkan sebanyak 14 kelas terdiri dari enam kelas Kejurnas dan sisanya 8 kelas lainnya merupakan kelas supporting yang melibatkan pembalap-pembalap lokal dan pembalap senior lainnya. (fan)

Giri Menang (Suara NTB) Kepastian jadwal kegiatan Mekaki Marathon 2018 hingga kini belum dipastikan. Pihak Dinas Pariwisata Lombok Barat belum menetapkan tanggal pelaksanaan even tersebut, meskipun beredar informasi jika kegiatan ini akan digelar 7 Oktober 2018 mendatang.

“Kepastian tanggal pelaksanaan (mekaki Marathon) belum ada,” tegas Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, Minggu (8/4). Menurutnya, kabar pelaksanaan Mekaki Marathon melalui pesan aplikasi WhatsApp yang beredar adalah informasi

tidak benar.

Ia justru mempertanyakan sumber pesan tersebut, karena dinas maupun event organizer belum menentukan tanggal kepastian event tersebut.

“Saya tidak tahu darimana info itu,” tanyanya.

Sebelumnya, Ispan me-

mastikan pelaksanaan Mekaki Marathon 2018 mundur dari jadwal. Dari semula bulan April, bertepatan dengan HUT Lobar ke-60, besar kemungkinan usai pelaksanaan Pilkada NTB serentak 2018 bulan Juni mendatang. Diakui pelaksanaan mundur dari bulan April, tapi ia optimis tahun ini tetap dilaksanakan (Festival Mekaki Marathon).

“Namun saya juga belum pastikan, apakah setelah itu (Pilkada), sepertinya. Yang jelas dinas masih tunggu keputusan sponsor utama,” tukas Ispan.

Dalam pesan yang disampaikan melalui web Mekaki Marathon, menginformasikan mengenai penundaan waktu penyelenggaraan Mekaki Marathon 2018. Yang semula direncanakan pada hari Minggu 29 April menjadi hari Minggu 7 Oktober mendatang.

Untuk tempat pelaksanaan, tidak mengalami perubahan. Yakni, di Pantai Mekaki, Kecamatan Sekotong, Lobar.

Dalam pesan itu berisikan pula permohonan maaf kepada pihak sponsor dan calon peserta lomba lari Mekaki Marathon 2018. (her)

(Suara NTB/her)

Ispan Junaidi

Petenis NTB Dominasi Juara Danrem Cup

SERAHKAN HADIAH Danrem 162/WB Kolonel Farid Makruf MA saat menyerahkan hadiah kepada atlet tenis junior asal Lombok Timur.

Mataram (Suara NTB) Petenis muda asal NTB mendominasi juara pada laga Danrem Cup 2018. Final turnamen berlangsung Minggu (8/ 4) kemarin di lapangan tenis Yonif 742/SWY. Diselenggarakan CBR Tennis Circuit.

Danrem 162/WB Kolonel Farid Makruf, MA hadir memantau langsung jalannya final. “Saya bangga, karena atlet NTB dominan. Seperti kelompok umur 8 tahun, juaranya dari NTB semua,” ujar Danrem.

Pertandingan itu memang sengaja dimintanya diadakan di NTB. karena selama ini ia melihat, jam terbang petenis NTB masih sangat kurang.

Hal itu jadi alasan masih minim prestasi. “Atlet di NTB sangat kurang dalam bertanding, sehingga pengalaman kurang,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia mengundang atlet dari berbagai daerah. Mulai dari Bali, Jawa Tengah, Jogja, sampai Kalimantan. “Disinilah kesempatan bagi atlet kita untuk menguji mental,” jelasnya.

Danrem pun bersyukur hasilnya maksimal. Atlet NTB dominan di semua kelompok umur. Padahal para atlet yang dibina di bawah payung Akdaemi Tenis Wirabhakti, baru lima bulan berlatih.

Ada 80 peserta berlaga dalam pertandingan itu. Diantaranya kelompok umur 8 tahun putra dan putri. Kelompok umur 10 tahun putra dan putri, kelompok umur 14 tahun putra dan putri, kelompok 16 dan 18 tahun untuk putra dan putri. Hasil sementara, di masing masing kelompok umur petenis NTB mendapat juara. (ars)

(Suara NTB/ars)

Klub Tenis Srikandi NTB Gelar Lomba Tenis Putri Mataram (Suara NTB)Klub Tenis Srikandi Putri Provinsi NTB menggelar lomba tenis putri tingkat Provinsi, selama dua hari, Sabtu (7/ 4) dan Minggu (8/4). Lomba tersebut dihajatkan dalam rangka untuk meningkatkan prestasinya olahraga tenis Putri di NTB. Lomba tenis tersebut diselenggarakan di lapangan tenis DPRD Provinsi NTB. Lomba tersebut diikuti 20 orang peserta dari seluruh NTB. “Kegiatan ini kita buat agar kaum ibu-ibu pecinta olahraga tenis ini aktif, dan pertandingan ini untuk persiapan menyambut hari Kartini dan juga even-even selanjutnya seperti korpri. Nah dari itu dari sekarang kita cari sia-

pa yang akan dikirim nanti,” terang Yudiyani, Ketua klub tenis srikandi putri NTB, pada Suara NTB, Sabtu (7/4).

Lebih lanjut disampaikan oleh Yudiyani, bahwa ia melihat tenis putri di NTB sudah cukup lama mati suri. Maka dari itulah, ia mulai menghidupkan tenis putri di NTB ini.

“Sudah lama mati suri, nah sekarang kita mulai ajak mereka lagi, kita mulai membina ibu-ibu ini untuk berprestasi.

Dan Alhamdulillah saya sangat bangga dengan semangatnya, untuk berlatih dan mengikuti kegiatan kita, ditengah kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga,” katanya.

Klub tenis srikandi itu juga diahajatkan untuk menjadi ajang silaturahmi. Selain itu,

adapun kegiatan yang lain selain latihan dan lomba-lomba, sebagai pembinaan, para anggota juga membuat program kunjungan keberbagai daerah dan bertemu dengan klub-klub tenis putri dari daerah lainnya.

“Selain silaturahmi, dan main tenis, kita berkunjung keluar daerah, berbagai dengan pengalaman dengan klub tenis didaerah lain. Ke dalam daerah seperti sumbawa dan bima juga kita turun,” tuturnya. Kegiatan lomba tenis putri NTB itu, mendapatkan dukungan sponsor dari media, Suara NTB, Global FM dan Ekbis NTB. (ndi)

(Suara NTB/ndi)

SEBELUM PERTANDINGAN - Anggota Klub Tenis Srikandi Putri Provinsi NTB berpose bersama sebelum pertandingan dimulai di lapangan tenis DPRD Provinsi NTB.

SUARA NTB

Senin, 9 April 2018

Halaman 12

Guru dan Pegawai Pemerintah Kota Mataram Gelar Dharma Santi Nyepi Mataram (Suara NTB) Serangkaian Hari Raya Nyepi Taku Caka 1940 yang dirayakan umat Hindu beberapa waktu yang lalu, Guru dan Pegawai Pemerintah Kota Mataram menggelar acara Dharma Santi pada Sabtu (7/ 4) di Taman Mayura, Mataram. Dharma Santi dihadiri Plt. Walikoat Mataram, H.Mohan Roliskana dan ketua DPRD Kota Mataram, H.Didi Sumardi, SH. Ketua Pelaksana Kegiatan Dharma Santi Dra. Ni Nengah Sri Swathi,M.Pd menjelaskan, dharma santi ini digelars erangkaian Nyepi. Kegiatan ini diwujudkan untuk menjalin kebersamaan antarumat Hindu dalam bentuk dharma wacana,diskusi, maupun mesimakrama baik dengan sesama agama Hindu dan non Hindu.

Sri menambahkan tujuan dari dharma santi ini, untuk mencapai kedamaian dengan jalan kebenaran. Kedamaian yang dimaksud di sini tidak hanya secara pribadi. Tetapi kedamaian untuk orang banyak. Kegiatan dharma santi ini sudah dilaksanakan tiga kali berturut-turut dan untuk kepanitiannya itu bergilir.

Kalau tahun lalu itu kepanitiannya dari ASN Kota Mataram. Sekarang guru-guru dan akan bergilir terus dari tahuntahun berikutnya. Peserta yang hadir sekitar 500 orang guru dan pegawai Pemkot Mataram.

Drs. I Made Ariawan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menambahkan, untuk kegiatan dharma santi kali ini mengambil tema kesetaraan gender. Jadi emansipasi wanita

DD 123 Desa Ditahan DARI HAL. 1 sudah dilakukan Januari - Februari lalu. KPPN Mataram telah menyalurkan DD untuk Lombok Utara pada 22 Januari lalu sebesar Rp 9,8 miliar. Kemudian Lombok Tengah pada 19 Januari sebesar Rp 31 miliar lebih dan Lombok Barat pada 6 Februari sebesar Rp 25,6 miliar lebih. ‘’Memang masih sedikit yang sudah sampai ke RKUDes (Rekening Kas Umum Desa). Untuk Lombok Barat baru 61 desa, Lombok Tengah 63 desa dan Lombok Utara 32 desa,’’ sebut Adnan di Mataram, akhir pekan kemarin.

Lombok Utara, penerima DD sebanyak 33 desa, Lombok Barat 119 desa, dan Lombok Tengah 127 desa. Hingga saat ini, jumlah desa yang mendapatkan pencairan DD dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) baru 156 desa pada tiga kabupaten tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Adnan mengatakan belum dicairkannya DD kepada seluruh desa lantaran ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi pemerintah desa. ‘’Kita dorong terus. Saya keliling terus ke pemda untuk segera disampaikan (dicairkan).Karenauntukmenggerakkan perkonomian di desa,’’ pungkasnya.

Diketahui, DD yang diperoleh NTB tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan

tahun 2017 lalu. Tahun 2018, DD yang diberikan kepada 995 desa pada delapan kabupaten di NTB sebesar Rp 983,1 miliar lebih. Terjadi kenaikan sebesar Rp 118,1 miliar lebih dari tahun 2017 sebesar Rp 865 miliar lebih.

RincianDDyangditerimadelapan kabupaten di NTB, cuma Kabupaten Sumbawa yang turun. Dari Rp 129,3 miliar lebih pada 2017 menjadi Rp 123,9 miliar pada 2018. Sementara itu, untuk tujuh kabupaten lainnya mengalami peningkatan.

Seperti Kabupaten Bima, dari Rp 155,2 miliar pada 2017 meningkat menjadi Rp 156,5 miliar pada 2018. Kabupaten Dompu, dari Rp 61,1 miliar pada a2017 meningkat menjadi Rp 63,1 miliar pada 2018.

Kemudian Lombok Barat, dari Rp 108,7 miliar pada 2017 meningkat menjadi Rp 128,6 miliar pada 2018. Lombok Tengah, dari Rp 118,5 miliar meningkat menjadi Rp 155,4 miliar. Lombok Timur, dari Rp 209,3 miliar menjadi Rp 253,3 miliar pada 2018.

Kabupaten Sumbawa Barat, dari Rp 47,7 miliar pada 2017 menjadi Rp 52,3 miliar pada 2018. Serta Lombok Utara, dari Rp 34,8 miliar pada 2017, menjadi Rp 49,8 miliar pada 2018. (nas)

karena bertepatan juga kita akan memperingati Hari Kartini. ‘’Jadi dapat kita lihat yang menjadi ketua panitia ada ibu pengawas, pengisi acara semua perempuan, penabuhnya semua perempuan.

Jadi betul-betul terlihat dominasi para perempuannya. Kita laki-laki hanya membantu di belakang saja,’’ ujarnya.

Sementara itu, Sri menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan, terjalin keakraban antarumat beragama. ‘’Kita ingin meminimalisir terjadinya perpecahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini.

Karena kita ingin berkumpul, berdiskusi, mungkin itu bisa menyelesaikan masalah atau konflik-konflik yang terjadi di masyarakat,’’ harapnya.

Simakrama ini katanya, juga secara langsung menambah

DARI HAL. 1 mengatakan hingga saat ini, pihaknya masih mengkonsolidasikan perbedaan data ini. ‘’Tahun 2017, angka kami masih Rp 1,5 triliun. Tapi angka perbankan sudah hampir Rp 2 triliun. Masih dikonsolidasikan dengan bank,’’ katanya ketika dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin.

Taukhid menegaskan, Kemenkeu akan mengacu kepada data SIKP untuk pembayaran subsidi bunga KUR. Ia memastikan, Kemenkeu akan membayar subsidi bunga KUR sesuai data SIKP yang terealisasi sebesar Rp 1,5 triliun tersebut.

Sementara KUR yang nilainya mencapai Rp 500 miliar atau setengah triliun masih dilakukan pengecekan. Apakah itu masuk skema KUR atau tidak. Jika masuk skema KUR, maka bunganya akan dibayar pemerintah. ‘’Yang lainnya itu nanti dinilai lagi. Dicek kembali. 2017, tadi saya katakan Rp 1,5 triliun data SIKP. Tapi klaim mereka sudah di atas Rp 2 triliun,’’ terangnya.

Pada 2018 ini, data penyaluran KUR antara SIKP dan perbankan masih terjadi perbedaan. Sampai dengan 31 Maret 2018, berdasarkan data SIKP, realisasi penyaluran KUR di NTB baru Rp 179,6 miliar dengan jumlah debitur 6.798 orang.

Sedangkan data bank, realisasi penyaluran KUR sudah mencapai Rp 259,7 miliar dengan jumlah debitur 7.472 orang.

HILANG HLG BPKB R2 HONDA DR4567AZ NOKA/NOSIN :MH1JF511154K448998/ JF51E1448464 AN. NURLAILING HLG DSKTR JL. LANGKO KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR4795CU NOKA/NOSIN:MH35G3120HK344627/G3VB4E0485072 AN. NUNING TRI WAHYU DIAN FITRIANA HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG BPKB R2 HONDA DR6877HA NOKA/NOSI– N:MH–1JF5116AK053809/ JF51E-1057193 AN. NURUL AINI HLG DKTR JL.MAJAP– AHIT KOTA MATARAM

keakraban dan persaudaraan. ‘’Bahwa kita memiliki satu visi untuk membangun Mataram, dengan itu kita menunjukan

kerukunan kita, jadi keinginan kita menjaga keutuhan NKRI dapat kita capai, ‘’ katanya. (adv)

Rektor Lantik Dekan Fakultas Hukum dan Pejabat Struktural Mataram (Suara NTB) Pelantikan dan serah terima jabatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) dan Pejabat Struktural Eselon III dan IV dilaksanakan di Ruang Senat Unram, Jumat (6/4). Pelantikan dan serah terima jabatan secara langsung dilantik Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum. Prof. Husni berpesan agar dengan dilakukannnya pelantikan ini, Dekan maupun Eselon III dan IV mampu menjalankan amanah yang telah diberikan dapat berjalan dengan sebaikbaiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika sudah mampu melaksanakan amanah dengan baik bisa memberikan manfaat bagi Unram sesuai dengan visi Unram yaitu berdaya saing menuju tahun 2025 nanti.

“Semoga dengan pelantikan ini, roda organisasi di unit-unit kerja dapat berjalan dengan

normal sebagaimana mestinya dan saya berharap kepada bapak/ibu dengan senantiasa menjalankan amanah ini dengan selalu mengingat sumpah jabatan yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggungjawab,” ungkapnya.

Adapun Dr. Lalu Parman, SH., M.Hum dilantik sebagai Dekan Fakultas Hukum PAW yang baru menggantikan Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., yang sekarang menjabat sebagai Rektor Unram periode 2017-2021.

Rektor juga melantik pejabat strukural yang beberapa waktu lalu terjadi kekosongan di beberapa unit karena sudah purna tugas, yaitu Eselon III sebanyak 3 orang dan Eselon IV sebanyak 12 orang.

Dalam acara ini juga hadir Ketua Senat Prof. Mansur Ma’sum Ph.D dan Sekretaris Senat Dr. Hirsanuddin, SH., M.Hum. Universitas Mataram, Wakil Rektor I Prof. H. Lalu Wirasepta Karyadi, Wakil Rektor II Prof. Enny Yuliani, M.Si., Wakil Rektor III Dr. Muhammad

Natsir, SH.M.Hum. Wakil Rektor IV Prof. Ir. Suwardji, M. App.Sc., Ph.D ,Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Mataram, Biro Umum dan Keuangan, Biro Akademik Kerjasama dan Perencananan serta Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Mataram. (dys)

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

RUPA-RUPA

Ada Perbedaan Realisasi Terdapat delapan bank penyalur di NTB. Yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BRI Syariah, Bank Artha Grha, Bank NTB, BPD Bali dan CTBC Bank. Berdasarkan data bank, BRI sudah menyalurkan Rp 78 miliar lebih, Bank Mandiri Rp 36 miliar lebih, BNI Rp 110 miliar lebih, BRI Syariah Rp 8,5 miliar lebih, Bank Artha Grha Rp 3,9 miliar lebih, Bank NTB Rp 10,1 miliar lebih BPD Bali Rp 5,4 miliar lebih dan CTBC Bank Rp 792 juta lebih. (nas)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Plt Walikota Mataram, H.Mohan Roliskana dan Ketua DPRD Kota Mataram, H.Didi Sumardi foto bersama dengan Panitia Nyepi guru-guru dan karyawan Pemkot Mataram, kemarin.

LOWONGAN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/TRONTON,PIC U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 9 April 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

Senin, 9 April 2018

SUARA NTB

Halaman 14

SUARA NTB

Senin, 9 April 2018

Amaq Asrul : Carilah Pemimpin yang Adil Dari Hal. 1 Berdasarkan perintah dalam Quran tersebut sangat jelas, menyuruh cari pemimpin yang ahli dan bisa berlaku adil. Ketentuan dalam dalil nash itu sudah jelas dan bukan untuk ditawartawar kriteria pemimpin yang akan dipilih nantinya.

Para pemuda dan mahasiswa Muhammadiyah disebut merupakan orang yang berilmu. Bisa memilih dan menimbang. Mana yang akan menjadi pilihan terbaik nantinya sebagai pemimpin di Provinsi NTB. Ali BD sendiri mengatakan, dirinya tidak berhak mengatakan pilih dirinya. ‘’Saya tidak berhak mengatakan pilihlah saya, itu jauh dari pikiran saya. Anda semua ahli dalam menentukan pilihan,’’ ungkapnya.

Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Setyagama Jakarta ini sengaja tidak mencantumkan gelar-gelar tersebut di gambar-gambarnya mengatakan, memilih pemimpin bukan yang menawar-nawarkan diri.

Ali BD sendiri menyatakan dirinya tidak pernah kampanyekan diri dalam setiap kesempatan. “Tujuan saya hanya untuk mencerahkan pikiran,” sebutnya.

Jadi calon pemimpin, tidak berhak pula katanya menyatakan diri terbaik. Ali BD ini sebutnya, adalah calon gubernur dari rakyat. Maju lewat independen bersama rakyat.

Dipilihnya dukungan rakyat, maju bersama rakyat, bukan berarti karena partai-partai tidak baik. Fakta menguraikan, banyak pimpinan partai yang saat ini beristirahat di hotel prodeo.

Menjadi pemimpin lewat partai ini katanya juga sangat mahal. Berdasarkan pengakuan dari sejumlah pihak, banyak kandidat yang harus bayar partai baru bisa mencalonkan diri.

Praktik membayar partai untuk menjadi calon pemimpin itu disebut menabur benih korupsi. Karena mereka dibayarkan oleh pengusaha.

Ali BD ini lama dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sebelum dirinya menjadi bupati. Pilihan masuk dalam sistem pemerintahan itu diniatkan karena melihat lewat kekuasaan baru bisa melakukan perubahan. ‘’Kalau jadi gubernur, jadi bupati tidak punya pikiran mendasar tentang perubahan negeri lebih baik tidak usah,’’ ucapnya. Tidak perlu katanya menghabiskan energi untuk menduduki kekuasaan namun tidak memiliki pemikiran untuk melakukan perubahan.

Ali Dachlan datang membawa cita-cita ingin mencerdaskan bangsa.

Kesempatan berdiskusi dengan para mahasiswa itu, Ali Dachlan diserbu sejumlah pertanyaan. Diantaranya, bagaimana komitmen Ali BD menangani TKI yang masih banyak yang ilegal di NTB? Jawaban Amaq Asrul, soal TKI memang sering disorot karena ada kasus-kasus tidak baik mendera para TKI. Bicara ketenagakerjaan, dalam hubungan antarbangsa banyak juga tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

Tenaga kerja dari Korea, Cina dan Amerika juga banyak di Indonesia. Namun mereka semua rata-rata memang sudah ahli. Tenaga ahli yang dikirim ke Indonesia.

Berbeda dengan Indonesia yang sebagian besar mengirim tenaga buruh. Tenaga kasar yang bekerja sebagai buruh kasar seperti di Malaysia atau

negara tujuan lainya. Pengiriman TKI memang masih tenaga kasar. Namun hal itu tidak mengecewakannya.

Karena faktanya kalau tidak kirim, maka akan diambil oleh negara lain.

Pengiriman TKI ini diharapkan bisa menghasilkan remitansi. Lombok Timur sendiri, laporan resmi dari perbankan jumlah remitansi atau uang luar negeri yang dikirim ke dalam negeri tembus Rp 860 miliar. Terhitung dengan yang lewat jalur lain maka bisa tembus Rp 1,1 triliun. Jumlah ini sama dengan APBD Kota Mataram.

Adanya TKI ilegal ini tidak bisa ditelusuri hanya di daerah asal. Negaranegara tujuan pun memiliki peranan besar terhadap adanya tenaga ilegal. Malaysia sendiri sebutnya terbilang senang dengan tenaga ilegal.

Pengiriman TKI secara ilegal ini memang harus dikurangi. Melalui layananlayanan pemerintah dengan sistem satu pintu dalam pembuatan persyaratan penempatan TKI dinilai sudah bagus. Mengurangi akibat negatif dari pengiriman TKI inilah yang harus diakukan. Ini adalah persoalan negara. Karena masalah ini terjadi antarnegara. Tidak saja di dalam negeri, tapi juga negara tujuan.

TKI paling banyak bermasalah sejauh ini yang bekerja di Timur Tengah.

Hal ini sangat diherankan.

Padahal gajinya ke Timur Tengah itu sangat kecil dibanding ke Taiwan dan Singapura. Kemungkinan dijanji-janjikan akan umrah dan naik haji.

Praktik tekong yang mencari TKI di tengah masyarakat langsung ini terlalu banyak. Ali BD menuturkan, dirinya memiliki Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau dulu disebut PJTKI. Sejumlah tekong pernah datang dan mencoba melobi dengan mengatakan berapa yang akan didapat perorang TKI yang berhasil dikirim. Ali BD langsung mengusir orang tersebut karena yang dicari orang-orang yang butuh pekerjaan.

“Ada banyak masalah di intern kita, tidak saja pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi memang harus ikut mengatasinya,” urainya.

Pertanyaan kedua, apakah Pak Ali Berani menjamin tidak melakukan money politics? Jawabannya, money politics merupakan sebuah kejahatan. Siapa yang melakukan money politics maka dia telah melakukan tindak kejahatan. Melakukan money politics itu juga dia teah menabur benih korupsi.

Ditegaskan Ali Dachlan, para pendukungnya adalah orang-orang tulus. Dia tidak mau orang mendukung karena ketidaktulusan. Pernah katanya ada orang mendatanginya yang meminta spanduk untuk dipasang di daerahnya. Ali Dachlan langsung mengarahkannya ke posko. Setelah beberapa hari kemudian, datang lagi orang tersebut dan meminta uang untuk biaya pasang baliho.

Kepada orang tersebut Ali BD tetap memberikannya uang namun tegas dimintanya agar tidak memasang spanduk dan alat peraga yang telah diambilnya tersebut. (rus)

Hanya Amaq Asrul Berani Jawab Tantangan Pemuda Muhammadiyah Dari Hal. 1 Dijelaskan, diskusi bersama Pak Ali BD merupakan rangkaian dari kegiatan Rapat Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah dalam upaya penguatan organisasi agar Muhammadiyah bisa lebih kuat ke depan. Termasuk dalam menghadapi Pilkada 2018.

Pemuda Muhammadiyah katanya, harus ambil peran dalam membangun daerah.

Pemuda Muhammadiyah turut berkontribusi dan memberikan sumbangan pemikiran untuk NTB yang lebih baik ke depan.

Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, Isfanari Iskandar menyampaikan, kehadiran Ali Bin Dachlan ke acara diskusi itu menunjukkan adanya keinginan besar untuk merubah NTB menjadi lebih baik. Hal ini bisa diketahui dari diskusi.

Muhammadiyah terangnya tidak berafiliasi dengan partai manapun. Kader-kader Muhammadiyah ada di manamana. Katanya inilah cara Muhammadiyah yang memberikan kebebasan kepada para kadernya untuk berkiprah membangun.

Pada pertemuan diskusi

tersebut, Ali Dachlan diberikan tema diskusi, “Bersama Rakyat Membangun NTB,” . Tema besar itu tampak karena Ali BD merupakan satu-satunya calon yang maju lewat jalur non partai. Pilihan kendaraannya adalah rakyat dengan jargonnya, Maju Bersama Rakyat.

Diskusi yang dihadiri peserta dari seluruh pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah dan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah serta mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Mataram. Di hadapan para pemuda, Ali Dachlan dicecar berbagai pertanyaan.

Pertemuan diskusi singkat yang disediakan PW Pemuda Muhammadiyah ini mulai pukul 16.30 Wita dan berakhir hampir menjelang magrib. Meski waktu singkat, pemuda dan mahasiswa Muhammadiyah ini terlihat sangat antusias dan semangat menyampaikan pertanyaannya. Semua pertanyaan dijawab dengan lugas dan dengan aplaus penuh semangat dari pemuda yang mendengar jawaban Amaq Asrul. (rus)

Halaman 15

TP4D Ingatkan Para PPK dan Kontraktor Dari Hal. 1 mematuhi ketentuan dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di dalam kontrak. Kualitas hasil dan spesifikasi teknis, harus benar-benar diperhatikan dan diutamakan.

“Di samping juga memenuhi kuantitas dan akuntabilitas secara administratif maupun keuangan,” ungkap Ketua TP4D Provinsi NTB, yang juga asisten Intelejen Kejati NTB, Sucipto, SH.MH didampingi Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.M.Si saat memberi pengarahan kepada sejumlah Perangkat Daerah yang meminta pendampingan TP4D di Ruang Rapat Kepala Inspektorat NTB, akhir Maret 2018.

“Kalau ada kendala dan permasalahan teknis yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, segera koordinasikan kepada kami (TP4D read), untuk kita kaji bersama. Prinsipnya kami siap memberikan bantuan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, secara tek-

nis operasional, PPK dan kontraktor merupakan garda terdepan dalam menjamin pelaksanaan proyek dapat mencapai target dan kualitas yang diharapkan. Namun pihaknya juga memaklumi bahwa dalam menjalankan tanggung jawab pelaksanaan proyekproyek pembangunan tersebut, para PPK dan pengelola kegiatan, seringkali dihadapkan pada banyak kendala yang sulit untuk diatasi.

Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk ikut mengawal dan membantu mengatasi permasalahan tersebut. ‘’Sekali lagi, TP4D hadir untuk membantu mencari solusi, bukan untuk merecoki,’’ tegasnya. Karenanya, ia berharap ada keterbukaan dan sinergi yang baik antara pendamping dengan yang didampingi. ‘’Tidak harus dalam pertemuan formal seperti ini. Bisa saja ketika ada kesulitan, kami diberi tahu lewat telepon atau didatangi dikantor dan pertemuan informal lainnya.

Dengan demikian segera kita

rumuskan penyelesaiannya,’’ terang Asintel ini. Tetapi ia meminta PPK jangan hanya meminta pendampingan di awal saja, namun tidak diikuti dengan informasi dan laporan tentang progresnya. Tibatiba saat masalahnya sudah sangat kronis, bahkan diakhir kontrak baru disampaikan. ‘’Hal seperti ini, akan sangat fatal akibatnya karena tidak ada lagi waktu untuk mencari solusi,’’ imbuhnya.

Karena itu, ia berjanji akan melakukan monitoring ke lokasi proyek secara berkala pada saat proses kegiatan sedang berjalan, bukan di akhir kontrak.

Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.M.Si meminta para PPK untuk menyiapkan seluruh dokumen proyek dengan sebaik-baiknya dan cermat, Seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau TOR dan dokumen pendukung lainnya, termasuk mencermati isi dalam dokumen kontrak agar mencerminkan prinsip prinsip berkon-

trak yang baik. Hal tersebut, kata Ibnu untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam eksekusi kegiatan yang berujung pada permasalahan hukum.

Di lain pihak, Koordinator Jaksa Ely Rahmawati saat melakukan monitoring proyek percepatan peningkatan jalan (Plampang-Sekokat) di Labangka Kabupaten Sumbawa, Jumat (6/4). Ia mengingatkan kepada kontraktor dan konsultan pengawas agar memperhatikan kualitas material yang digunakan, ketebalan cor trotoar, pengerjaan drainase serta ketebalan aspal, termasuk memberi catatan perbaikan pada beberapa item pekerjaan yang dinilai masih kurang.

Di Sumbawa Tim Monev TP4D ini melakukan monitoring pada proyek pembangunan infrastruktur jalan yang mendapat pendampingan TP4D Tahun 2017, khususnya proyek proyek pola multi years yang kontraknya akan berakhir tahun 2018 ini. Dian-

taranya paket Peningkatan jalan Ropang -Sekokang sepanjang 5 km, paket percepatan Plampang-Sekokat pola multi year, sepanjang 13,5 km.

Proyek proyek tersebut merupakan bagian dari 52 paket proyek infastruktur yang mendapatkan pendampingan TP4D tahun 2017 yang lalu.

Sedangkan untuk tahun 2018 ini, sejumlah PPK sudah meminta pendampingan dari TP4D, diantaranya Satpol PP Provinsi NTB untuk paket pengadaan pakaian Linmas dalam rangka Pemilu Kada, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) pada kegiatan Kediklatan, Dinas Pertanian dan Perkebunan pada bidang kegiatan Holtikultura dan lain-lain, serta Dinas Pemukiman dan perumahan rakyat pada kegiatan proyek pembangunan Rumah Layak Huni untuk masyarakat kurang mampu.

Total anggaran proyek untuk keempat Perangkat Daerah tersebut, mencapai lebih dari Rp. 415,7 Milyar. (ars/*)

Dampak Sosial Proyek Gagal Konstruksi Dari Hal. 1 Dampaknya, air bah meluap ke rumah warga tiap hujan.

“Karena rusaknya irigasi ini, aliran air juga tidak dapat mengalir lancar ke areal persawahan,” protes Deden, Ketua Karang Taruna Desa Tangga.

Warga semakin berang karena belum ada upaya perbaikan oleh pihak BWS sehingga bencana terus mengintai. Saluran irigasi ini hanya salah satu dari sejumlah proyek BWS di berbagai daerah di NTB. Jalan dan Jembatan Rusak Tidak saja di Bima, kerusakan infrastrukrtur tidak kalah parah terjadi di Sumbawa. Hujan berturut turut memicu banjir dan berdanpak Bendung Tiu Ai Angat dan jembatan Melung di Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu rusak parah.

Petani merana, sebab areal pertaniannya gagal dimaksimalkan untuk bertani akibat bendung rusak.

Dedi Ramli, seorang petani desa setempat yang ditemui Suara NTB beberapa waktu lalu mengaku selama ini mengandalkan Bendung Tiu Ai Angat untuk mengairi ratusan hektar areal persawahan. Terebih nanti untuk Musim Kemarau (MK) I petani membutuhkan air untuk lahan musim tanam kedua. ‘’Kalau sudah tidak ada bendung ini, kami warga resah. Karena ini (bendung) untuk mengairi areal persawahan kami,’’ akunya.

Keluhan senada disampaikan Hartawan. Ada 60 persen area

persawahan masih membutuhkan air. “Kita minta bantuan mesin penyedot air ke sungai.

Saat ini ada yang sudah mulai panen. Sedangkan saat ini ada yang mulai mau menanam seperti sebelumnya,” harapnya.

Infrstruktur lain yakni rusaknya jembatan Dusun Melung yang menjadi jalan penghubung dari Desa Batu Tering ke Desa Lito. Saat ini jembatan sudah bisa dilalui kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat yang tidak memiliki muatan terlalu berat, karena sudah dilakukan perbaikan darurat. Meskipun demikian, kondisi jembatan sangat memprihatinkan. Dikhawatirkan sewaktu-waktu jembatan akan runtuh, karena kondisi beberapa tiang yang bergeser dan jembatan yang retak.

Kades Batu Tering, Mujiburrahman menyampaikan Bendung Tiu Ai Angat merupakan sarana yang sangat mendukung untuk pertanian di Batu Tering, yaitu sekitar 300 hektar areal pertanian yang diairi. Hanya saja, akibat kerusakan bendung, untuk MK pertama tidak bisa dilakukan. Bahkan ada kekhawatiran manakala hujan berhenti ada sebagaian warga gagal panen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengakui beberapa infrastruktur terkena dampak akibat bencana banjir awal 2018.

Rugi Rp 1 Miliar Jalan di Labuhan Kuris Ke-

camatan Lape, sudah masuk penanganan darurat. Jika Jembatan Melung sudah penanganan darurat untuk dilalui kendaraan roda dua. Termasuk dua bendung yakni Tiu Angat dan Orong Reban tengah dalam proses pengusulan penanganan darurat. Bendung ini penting karena untuk mengejar musim tanam kedua. Untuk penanganan darurat Jembatan Melung anggarannya sekitar Rp 50 juta.

Sedangkan satu bendung sekitar Rp 60 sampai Rp 86 juta.

Dijelaskannya, total kerugian khusus infrastruktur untuk dua bendung satu jembatan dan satu ruas di tiga kecamatan itu, mencapai sekitar Rp 1 miliar. Namun untuk membangun kerusakan tersebut secara permanen membutuhkan dana lebih dari Rp 10 miliar. “Itu akan kita usulkan di program tahun 2019. Namun kita Dinas PUPR akan berupaya mendapatkan anggaran di tahun 2018,” terangnya.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah mengakui cukup banyak infrastruktur yang rusak akibat banjir di beberapa kecamatan di Sumbawa. “Banyak fasilitas yang terbangun rusak seperti Jembatan Melung (penghubung Desa Batu Tering dan Lito Moyo Hulu) sudah dari tahun lalu, harusnya diperbaiki. Namun waktu itu keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Kerusakan di Lotim Banjir bandang menerjang wilayah Kecamatan Labuhan Haji beberapa waktu lalu. Di wilayah ini terdapat beberapa

dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan pantauan di Desa Tirtanadi, sejumlah fasilitas umum maupun milik warga yang rusak yakni jalan penghubung antara Dusun Tirpas Desa Tirtanadi atau berara di depan koko Pancor Dao dengan Desa Gunung Malang.

Kerusakan lainnya yakni, putus atau ambruknya salah satu jembatan depan rumah warga. Bahkan, areal pertanian rusak akibat banjir bandang tersebut sekitar 50 hektar.

“Di antaranya tanaman yang rusak itu, sekitar 60 persen yang siap panen terdiri dari tanaman padi, jagung, kacang panjang, cabe dan tanaman lainnya,” demikian disampaikan Kepala Desa Tirtanadi, Ruspan.

Waktu yang hampir bersamaan, jembatan penghubung antara Desa Tirtanadi dengan Desa Korleko tepatnya dua jalan jurusan Tirpas Desa Tirtanadi ke Dusun Lekoq Desa Korleko ambruk. Akibat kejadian tersebut apabila tidak secepatnya ditangani, dikhawatirkan mengakibatkan petani mengalami gagal panen. Adapun luas wilayah pertanian yang diairi oleh saluran irigasi di tiga desa sekitar 500 hektar.

Dampak Sosial Bencana Soal dampak bencana, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) NTB sejak awal mengingatkan pemerintah.

Dampak lumpuhnya perekonomian masih dirasakan, meski banjir sudah surut. Pemerintah setempat diingatkan soal poten-

si meningkatnya angka kemiskinan, akibat masyarakat kehilangan mata pencaharian, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Kepala BPBD NTB, Ir.H. Mohammad Rum, MT mencontohkan, kerusakan infrastruktur tercatat sebanyak delapan jembatan rusak ringan hingga berat, 2.290 meter talud rusak ringan hingga sedang. Data lainnya 10 bendungan rusak ringan hingga berat, 623 meter jaringan irigasi rusak. “Kerusakan bendungan dan irigasi ini tentu saja mempengaruhi pengairan sawah dan kebutuhan air masyarakat,” kata Mohammad Rum. Disinilah letak potensi masalah menurut Rum. Khususnya dampak pada petani yang sudah mulai masa tanam atau mulai masa panen, sawahnya rusak akibat bendung dan bendungan jebol.

Data yang diverifikasi, terdampak kerusakan, 25 meter ruas jalan di Lombok Timur rusak parah, dua bendungan dan 250 meter tanggul. Di Dompu, satu bendungan rusak dan 210 meter jalan rusak. Tidak hanya di tiga daerah tadi, untuk terdampak banjir dialami seluruh warga di NTB akibat banjir beruntun beberapa waktu lalu, sehingga total warga terdampak 8.774 orang. Sedangkan kerusakan jembatan empat unit, kerusakan jalan 25 meter dan 10 buah bendungan rusak. Terkait kerusakan ini, pihaknya sedang mengajukan usulan juga ke BNPB. (uki/ ind/arn/yon/ars)

Di Hadapan Ribuan Warga Gerung, TGA Beberkan Program Prioritas Dari Hal. 1 Pada kesempatan memberikan orasi politiknya, TGH. Ahyar Abduh rasa terimakasih dan syukurnya, karena dukungan besar warga Lombok Barat menjadi kekuatan besar dalam perjuangan Ahyar - Mori, sehingga sudah sepatutnya program-program prioritas juga diperuntukkan bagi warga Lombok Barat.

Tuan guru yang kerap disapa TGA ini menjanjikan beberapa hal kepada masyarakat yang hadir, antara lain pembangunan Gerung yang lebih pesat, agar wilayah ini tercitra secara tepat sebagai ibu kota Lombok Barat.

“Gerung yang menjadi pintu gerbang segitiga emas, pembangunannya akan lebih pesat lagi, sehingga tercitra sebagai ibu kota Lombok Barat yang lebih baik lagi,” ujar TGA mengawali rangkaian jabaran program dan janji kerjanya.

“Kemudian saya juga menyoroti sektor pertanian di Lombok Barat. Jika Ahyar Mori terpilih menjadi gubernur

dan wakil gubernur, Insya Allah sektor pertanian akan lebih kita tingkatkan, karena sektor pertanian masih menjadi sektor utama di NTB, terutama Lombok Barat,” ujar walikota mataram 2 periode ini.

“Optimalisasi lahan pertanian akan kita tingkatkan lagi, dan tentunya subsidi pupuk akan kami perbanyak, serta pengadaan kartu pintar tani yang akan membantu menjembatani permodalan dan bantuan untuk para petani,” lanjutnya.

Sementara pada sektor pelayanan dasar, TGA berjanji untuk merevitalisasi puskesmaspuskesmas yang ada di seluruh NTB, terutama di Lombok Barat.

“Kita akan revitalisasi puskesmas-puskesmas itu, lalu kita pastikan ketersediaan ambulans, serta dokter-dokter dan perawatnya, agar seluruh masyarakat sampai di pelosok bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” beber calon gubernur yang didukung oleh 9 partai ini.

Sektor pariwisata di Lombok Barat juga akan ditingkatkan lagi pengembangannya, antara lain

dengan penambahan fasilitas di wilayah Senggigi yang sudah lama dikenal, serta wilayah Sekotong yang memiliki potensi pariwisata yang besar.

“Senggigi yang sudah dikenal dunia itu, akan kita intervensi pengelolaannya agar bisa kita lakukan penambahan fasilitas dan infrastuktur pendukung, agar lebih hebat lagi,” papar TGA. “Juga wilayah selatan, akan kita pastikan bisa terwujud Sekotong Mendunia, agar potensi Sekotong di pariwisata ini bisa dioptimalkan,” lanjutnya lagi.

“Saya tidak menjanjikan akan memetik bintang di langit. Tapi saya menjanjikan program-program yang realistis, dan sangat mungkin diwujudkan untuk masyarakat NTB dan Lombok Barat. Insya Allah,” tutup sang tuan guru.

Pada pertemuan terbatas ini, masyarakat yang hadir berharap, Tuan Guru Ahyar Abduh sebagai perwakilan dari Lombok Barat, benar-benar bisa menjadi gubernur NTB berikutnya, dan bisa mewujudkan aspirasi dan harapan masyarakat

Lombok Barat.

Komitmen Kader PBB Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur NTB nomor urut 2, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm menghadiri konsolidasi akbar pemenangan Ahyar-Mori yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kota Bima, Kamis (5/4).

Acara ini dihadiri oleh seluruh kader Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bima beserta tokoh nasional Partai Bulan Bintang, Aris Muhammad.

Saat tiba di lokasi acara, H. Mori Hanafi disambut hangat oleh seluruh kader Partai Bulan Bintang. Tak lupa kader PBB meneriakan yel-yel kemenangan untuk pasangan Ahyar-Mori pada pemilukada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 juni 2018.

Pada kesempatan ini, Mori menyampaikan komitmen dalam membangun NTB harus dilandasi dengan kebersamaan.

“Kami pasangan Ahyar-Mori membawa nilai NTB untuk semua. Ini bukanlah sekadar slo-

gan, tapi ini adalah nilai yang akan kita benar-benar perjuangkan, karena NTB ini bukanlah milik satu golongan, melainkan seluruh masyarakat NTB dan tentunya berhak untuk merasakan pembangunan yang merata,” ujar wakil ketua DPRD periode 2014 - 2018 ini.

Selain itu, Mori menyampaikan terima kasih kepada Partai Bulan Bintang atas komitmen seluruh kader sampai akar rumput dalam memenangkan Ahyar-Mori pada pemilukada NTB kali ini.

“Kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Partai Bulan Bintang atas komitmen dalam memperjuangkan NTB untuk semua, Kami siap bekerja keras untuk pembangunan NTB kedepannya dan siap melibatkan seluruh kalangan masyarakat dalam membangun NTB ini,” tutup Mori.

Kader Partai Bulan Bintang berharap ketika pasangan Ahyar-Mori diberikan amanah sebagai pemimpin di NTB mampu melaksanakan seluruh rencana yang tertuang dalam janji kerja Ahyar-Mori. (tim)

Blok Elang, Prioritas Bisnis PT AMNT Dari Hal. 1 Para karyawan, terlihat sibuk di ruang kerjanya dengan aktivitasnya masing-masing.

Dari kejauhan terlihat cerobong menjulang tinggi mengeluarkan asap putih membumbung ke angkasa. Cerobong yang mengeluarkan asap itu, menandakan bahwa aktivitas pengolahan bijih menjadi konsentrat di perusahaan tambang tersebut sedang berlangsung.

Di bagian lain, lalu lalang kendaraan besar tampak sibuk. Kepulan debu dan sengatan matahari, tak menyurutkan semangat para pekerja. Kendaraan-kendaraan besar dengan ukuran ban setinggi tiga meter, tampak sarat muatan mengangkut bijih mengandung tembaga dan emas. Kendaraankendaraan pengangkut bijih, tampak beriringan dari lokasi pemuatan menuju pabrik pengolahan.

Sementara, di lokasi pabrik pengolahan, terdengar deru suara mesin-mesin menggiling bijih. Dengan beragam proses,

mulai dari peremukan, penggilingan, flotasi hingga filtrasi, akhirnya menghasilkan produk berupa konsentrat. Aktivitas seperti ini di perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar ke dua di Indonesia itu berlangsung setiap hari dengan durasi 24 jam. ‘’Kami terus bekerja dan tetap berproduksi,’’ ujar Head of Corporate Communication, PT AMNT, Anita Avianty, menepis asumsi bahwa PT AMNT stagnan pascaakusisi dari PTNNT. Didampingi Community Develompment Manager, Bambang Triharyono dan Superintenden Media Relations and Specialist Project, Baiq Idayani, dijelaskan bahwa banyak hal yang sudah dan sedang dikerjakan. ‘’Dari tahun 2016, memang banyak perubahan. Tetapi tujuannya untuk memberi manfaat yang lebih besar tidak saja pada perusahaan (PT AMNT). Juga manfaat besar bagi masyarakat sekitar dan negara,’’ jelasnya kepada sejumlah Pemimpin Redaksi Media NTB dalam Kunjungan Tambang dan CSR Pro-

gram, Kamis lalu.

Soal Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK) juga disinggung Anita Avianty . Dalam setahun, proses integrasi telah berlangsung. ‘’ Sudah 96 persen lebih karyawan mengikuti program tersebut (RTK). Prosesnya sudah cukup baik,’’ tambahnya.

Terkait dengan areal penambangan. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikantongi PT AMNT ada tiga blok. Selain Batu Hijau, ada Blok Elang dan Rinti. Di lokasi penambangan Batu Hijau, sedang dilakukan pengembangan fase 7 dan fase eksplorasi.

Dalam waktu yang bersamaan juga sedang berlangsung pengeboran di Blok Elang. Menurut informasi, Blok Elang kandungan bijihnya (tembaga dan emas) sangat besar. Konon lebih besar dari Batu Hijau. ‘’Kami sedang melakukan kegiatan di sana (Blok Elang).

Soal potensi Blok Elang belum bisa kami jelaskan karena sedang dilakukan study untuk mengetahui data (potensinya) yang akurat,’’ jelas Anita Avian-

ty, menjawab Suara NTB, soal potensi Blok Elang.

Dalam program PT AMNT, Blok Elang merupakan prioritas bisnis dari perusahaan tambang ini. Di Blok Elang yang lokasinya berjarak sekitar 60 kilometer dari Batu Hijau, tahun ini direncanakan akan dilakukan eksplorasi . Pengeboran direncanakan 17.000 meter tersebar di 50 titik. Akses Lunyuk ke Elang akan menggunakan jalan Blok Elang untuk kelancaran pengeboran.

Pada tahap awal pengeboran akan menggunakan helikopter.

Selanjutnya akan menggunakan akses darat jalan Lunyuk-Elang berjarak 26 kilometer.

Anita Avianty pada kesempatan itu, juga menjelaskan soal kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter). Proyek smelter sedang dikerjakan oleh PT.Amman Mineral Industri (PT AMIN) yang merupakan perusahaan afiliasi PT.AMNT. Smelter dibangun di Desa Mantun, Benete, Kecamatan Maluk, KSB. Lokasi smelter masih berada di areal tambang PT

AMNT. Lahan yang disiapkan seluas 100 hektar. ‘’Izin Lingkungan dan Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) sudah ada.

Izin ini dikeluarkan 26 Januari 2018 yang lalu,’’ katanya. Berdasarkan verifikator independen PT.Surveyor Indonesia (perusahaan yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), kemajuan pembangunan smelter per Februari 2018 lalu, sudah mencapai 10,1 persen.

Kapasitas smelter diperkirakan 2-2,6 juta ton per tahun konsentrat. ‘’Rencana operasi smelter dijadwalkan pada tahun 2022 mendatang,’’ ujar Anita Avianty.

Kehadiran smelter, tidak saja berkontribusi positif pada pendapatan negara, khususnya daerah.

Keberadaan smelter mulai dari proses konstruksi hingga operasional nanti, diyakini akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Operasional pabrik pemurnian konsentrat ini, juga diprediksi akan menciptakan multiplier effect lainnya. (rak)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 9 April 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PT AMNT

Hadir dengan Comdev Paradigma Baru dan Konsisten Kelola Lingkungan OPERASIONAL tambang tembaga dan emas Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pascadiakuisisi dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh PT Amman Mineral Internasional (AMI) terus berjalan. Perusahaan tambang yang kini berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), di luar usaha tambang terus meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya di lingkar wilayah operasional-

nya. Begitu juga soal pengelolaan lingkungan. Melalui program reklamasi serta pengelolaan sumber daya alam lainnya dilakukan secara konsisten. ‘’Ada paradigma baru dalam pemberdayaan kepada masyarakat sekitar yang kami lakukan,’’ ujar Bambang Triharyono, Community Development (Comdev) Manager PT AMNT, Kamis (5/4) lalu kepada sejumlah Pemimpin Redaksi Media NTB dalam Kunjungan Tambang dan Program CSR Program.

Paradigma baru yang dimaksud, bahwa jika sebelumnya program-program Comdev orientasinya lebih pada pembangunan infrastruktur.

Sekarang arahnya, lebih kepada pemberd a y a a n ekonomi masyarakat. ‘’Kami berdayakan masyarakat tidak saja dalam bentuk memberi bantuan modal usaha. Pemberdayaan juga dilakukan dengan mendidik masyarakat bagaimana cara

Produk gula semut

Budi daya lebah madu trigona

membuat manajemen usaha prospeknya bagus, nanti akan kita ga ketika kelompok masyarakat yang baik dan benar. Sehingga us- kembangkan usaha budidaya ini yang mengajukan proposal ahanya nanti bisa berkesinambun- pada 30 kelompok lainnya.’’ dilengkapi business plan yang jelas Kelompok usaha lain yang ke Comdev PTAMNT, bantuan kegan,’’ jelas Bambang.

Bentuk pendidikan yang dilaku- berada di bawah binaan Com- pada kelompok ini sudah dicairkan. kan PTAMNT, masyarakat atau kel- dev PT AMNT adalah, usaha gula ‘’Nilai bantuannya Rp 250 juta unompok masyarakat yang ingin aren. Gula Aren Bariri diproduksi tuk usaha ayam petelur ini. Sifatnya memperoleh bantuan dari Com- oleh KUB Jalid Lestari, Tongo, dana bantuan ini bergulir.’’. dev disyaratkan membuat busi- Sekongkang, KSB. Gula ini bahBudidaya ayam petelur yang ness plan (rencana usaha). ‘’Inilah an dasarnya nira dari pohon masih dalam tahap uji coba ini paradigma baru Comdev enau yang diolah sedemikian sudah mulai berproduksi. Memang PTAMNT,’’AnitaAvianty, Head of Cor- rupa dengan alat pengolah (mes- produksinya masih terbatas. ‘’Naporate Communication PT AMNT in) modern. Jika dulu mengolah mun permintaan masyarakat yang didampingi, Baiq Idayani, Su- nira menjadi gula merah biasa. sudah cukup tinggi. Ini menandaperintenden Media Relations and ‘’Dengan bantuan perangkat kan bahwa jenis usaha ini tepat Specialist Project menambahkan. mesin, nira tersebut diproduksi dikembangkan,’’ katanya, seraya Saat ini sudah ada beberapa menjadi gula semut. Jadi olah- menambahkan budidaya ayam kelompok usaha masyarakat yang annya memiliki nilai jual lebih ting- petelur juga akan dikembangkan menjadi binaan Comdev PTAMNT. gi,’’ ujar Bambang, seraya me- pada kelompok-kelompok lainnya.

Misalnya usaha Budi Daya Lebah nambahkan bahwa usaha ini Program Comdev PT AMNT Madu Trigona. Usaha yang dikel- juga akan dikembangkan pada juga menyasar pengembangan ola kelompok masyarakat di kelompok kelompok lainnya di sektor pariwisata. Karena potenlingkar tambang ini, sudah mulai wilayah lingkar tambang. si pariwisata KSB cukup potenberproduksi. Madu yang dihasilBudidaya ayam petelur juga sial, khususnya pariwisata pankan lebah trigona (lebah madu prospeknya sangat cerah. Sehing- tainya. Untuk membantu yang dibudidayakan) ini, disebut madu serena. Madu ini dijual dengan harga sekitar Rp 300 ribu untuk ukuran botol kecil. ‘’Budidaya madu serena ini, baru tahap ujicoba.

Melihat Kelompok masyarakat mengolah nira menjadi gula semut

Karyawan PTAMNT menjelaskan proses reklamasi

pengembangan pariwisata KSB, kelompok-kelompok sadar wisata akan diberdayakan.

Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan Terkait dengan pengelolaan lingkungan,AnitaAvianty menyebutkan, luas areal yang terganggu akibat usaha penambangan di Batu Hijau luasnya mencapai 2.822 hektare. ‘’Dari luar area yang terganggu, hinggga Desember 2017, total area yang sudah direklamasi seluas 831 hektare,’’ sebutnya.

Pemantauan reklamasi dilakukan oleh Pusat Studi Reklamasi Tambang IPB yang menyebutkan bahwa komposisi dan struktur tegakan di area revegetasi secara umum lebih baik daripada di hutan alam. Begitu juga menyangkut tanaman per hektar, sudah memenuhi persyaratan (lebih dari 625 tanaman per hek-

tare). ‘’Jumlah dan jenis populasi burung dan kelelawar di area reklamasi, mendekati rona lingkungan sekitar hutan alami. Beberapa fauna terpantau melalui camera trap,’’ Baiq Idayani menambahkan.

Demikian juga dengan pengelolaan air tambang. Pengalihan air bersih dari hutan dilakukan untuk mengurangi volume air terkontaminasi oleh batuan asam. Pembangunan saluran pengalih air bersih dari hutan di sekeliling area tambang dengan sisten gravitasi menuju sungai telah dilakukan. Kegiatan ini memerlukan investasi sebesar 16,3 juta dolar Amerika. ‘’ Sejak 2014 hingga Juni 2017, kami berhasil menyelamatkan total 139,2 juta meter kubik air bersih dan meningkatkan volume air yang dibutuhkan masyarakat lingkar tambang (Desa Tongo). (rak)

Budidaya ayam petelur

Areal yang sudah direklamasi

Investor Korea Kembangkan Dermaga Teluk Nara Tanjung (Suara NTB) Salah satu investor asal Korea Selatan akan terlibat mengembangkan sarana in-

frastruktur pelabuhan di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Menurut informasi yang berkembang, investor yang

akan membangun pabrik LED di KLU ini akan berkontribusi untuk menata kembali sarana dermaga milik Pemda KLU di Teluk Nara, kecamatan Pemenang.

Demikian diakui Kabag Administrasi dan Pembangunan, Setda KLU, Lalu Majemuk, Jumat (6/4). Diutarakannya, investor yang akan menata dan mengembangkan dermaga Teluk Nara adalah PT. Hanla asal Korea Selatan.

Perusahaan ini sudah dipastikan akan membangun pabrik di Kabupaten Lombok Utara.

Sebagai bagian dari kontribusinya dalam membangun daerah, maka PT. Hanla melalui dana Corporate Social Responsibilitynya, ikut ambil bagian untuk menata Teluk Nara.

“Manajemennya tetap melakukan komunikasi dengan kita melalui Whats App. Mereka bertanya kapan bisa

langsung turun dan membangun,” ujar Majemuk menunjuk beberapa percakapan Whats App dengan manajemen Hanla.

Perwakilan PT. Hanla sejatinya sudah berkunjung ke Lombok Utara bersama rombongan pemerintah dan pengusaha asal Korea Selatan lainnya. Mereka cukup antusias setelah melihat desain mega proyek Global Hub oleh PT. Bandar Kayangan Indah di kecamatan Kayangan.

Untuk saat ini, mereka bahkan terus mendesak agar Pemda KLU memastikan kapan PT. Hanla bisa ambil bagian untuk mengembangkan dermaga Teluk Nara. Namun demikian, se-

bagaimana PT. Hanla adalah investor asing (PMA), maka PT. Hanla harus memastikan dulu izin-izinnya di pusat sebagai syarat masuk ke daerah.

Terkait kepastian pengembangan dermaga Teluk Nara sendiri, Majemuk menyebutkan akan mengundang kembali perwakilan investor Korea Selatan tersebut untuk duduk bersama dengan Pemda KLU. Nantinya dalam pertemuan tersebut, akan dituangkan MoU sebagai dasar dibolehkannya PT. Hanla menggarap penataan dermaga Teluk Nara.

“Investor sudah menunjukkan desain pengembangan dermaga.

Nantinya mereka akan menam-

bah panjang jetty tambat fastboat, menyiapkan ruang tunggu VVIP yang representatif sehingga memudahkan kita untuk menarik retribusi tiket masuk ke kawasan wisata,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dari desain yang ditunjukkan investor, di kawasan dermaga Teluk Nara juga akan disiapkan sarana dan prasarana pendukung lain, seperti restoran, sarana peristirahatan, toilet dan lainnya. Restoran yang dibangun nantinya akan dikelola oleh Pemda sehingga menambah pundi-pundi PAD bagi daerah.

“Itu gambaran yang mereka sampaikan, nanti untuk pembayaran penyeberangan disana

juga akan menggunakan sistem e-ticketing. Jadi alatnya juga mereka sediakan,” imbuhnya.

Rencana pengembangan dermaga Teluk Nara oleh investor tidak memperlihatkan detail anggarannya. Pihaknya berharap, dalam pertemuan nantinya pihak perusahaan bersedia mengungkap jumlah dana yang dikeluarkan untuk sarpras yang akan dihibahkan ke Pemda KLU. “Yang jelas mereka sangat serius, sampai kita berulang kali ditanya. Jelasnya, nanti akan dilakukan pertemuan dan menjalin MoU sehingga mereka sudah mulai bisa membangun,” demikian Majemuk. (ari)