Edisi Jumat, 9 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

JUMAT, 9 MARET 2018

16 HALAMAN NOMOR 08 TAHUN KE 14

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Silaturahmi di Dusun Peroa Sakra

Kenapa Bapak Mau Menjadi Gubernur?

KAMIS (8/3) kemarin, Amaq Asrul alias Papuk Abada, Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok bersilaturahmi dengan masyarakat Dusun Peroa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kehadiran Amaq Kake ini disambut dengan suasana keakraban dan kekeluargaan.

Satu pertanyaan menarik dari warga Dusun Peroa, Kenapa Bapak Ali mau menjai calon gubernur. Padahal bapak sudah

sangat kaya raya dan lebih baik duduk-duduk saja?. Seraya tersenyum Ali BD menjawab pertanyaan warga tersebut yang dianggapnya sangat bagus.

Dikatakan Ali BD bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Ia menjadi presiden bukan karena mengincar kekayaan. Begitupun dengan Wakil Presiden Jusuf Kala juga sangat kaya raya.

Bersambung ke hal 15

Masa Kampanye Ali BD: Rakyat Tidak Butuh Pidato DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan mengisi hari-hari kampanyenya dengan menggencarkan silaturahim dengan seluruh elemen masyarakat. Tanpa pandang bulu, Ali Dachlan mendatangi semuanya. Tidak membeda-bedakan kelompok satu dengan kelompok lainnya. ‘’Silaturahim ini kita harap membawa kemanfaatan,’’ ucap Amaq Asrul saat berada di tengah-tengah masyarakat Dusun Peroa, Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Diterangkan ia datang hanya bersilaturahmi. Bukan datang untuk berpidato.

Bersambung ke hal 15

Calon Gubernur Independen, Non Partai dan Non Blok

DIALOG - Ali BD saat berada di tengah-tengah masyarakat Dusun Peroa, Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur.

(Suara NTB/rus)

SALAMAN - Ali BD saat bersalaman dengan warga Dusun Peroa, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lotim, Kamis kemarin.

TO K O H

Kuota Belum Turun

NTB Luar Biasa

Masyarakat Diminta Waspadai Penipuan Rekrutmen CPNS 2018

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko, Kamis (8/3) bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan, Bonder, Lombok Tengah. Moeldoko disambut pengasuh pondok TGH A.Taqiuddin Manshur.

Moeldoko yang didampingi oleh Deputi IV Eko Sulistyo dan Tenaga Ahli Utama Abetnego Tarigan juga bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan ulama dari Lombok Tengah antara lain Moeldoko H. Lalu Mudjitahid, Tuan Guru Maarif Ma’mun, Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – Kepastian pembukaan rekrutmen CPNS 2018 sudah ada. Namun demikian, hingga saat ini kuota CPNS untuk masing-masing daerah masih belum keluar.

Momentum penerimaan CPNS rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penipuan. Karena itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta masyarakat di daerah waspada terhadap aksi penipuan.

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

yak yang sudah mulai mengatasnamakan BKN. Kita sudah dengar-dengar informa-

si dan memang beberapa komunikasi dengan kawankawan BKD kabupaten, se-

hingga saat ini kuota untuk masing-masing daerah belum keluar dari Kementerian PANRB. Ia menjelaskan, setiap informasi mengenai penerimaan CPNS pasti akan diinformaiskan secara terbuka dan tertulis. Baik melalui media massa maupun BKDPSDM kabupaten/kota.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

‘’Jadi memang beberapa waktu lalu dari Biro Pers BKN, akhir Februari lalu. Ada ban-

mua kita minta terus memantau hal-hal seperti ini,’’ ujar Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra, S. STP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (8/3).

Ia berharap, masyarakat jangan mudah percaya dengan adanya informasi penerimaan CPNS, baik honorer K2 maupun formasi umum. Pasalnya,

Akibat Perambahan Hutan BANJIR yang terjadi di Bima dan Dompu beberapa hari lalu terindikasi kuat, dampak perambahan hutan yang dilakukan masyarakat beberapa tahun terakhir. Perambahan hutan di wilayah Bima dan Dompu, ketika sektor kehutanan berada di bawah kabupaten/kota cukup marak terjadi.

Bersambung ke hal 15

Madani Mukarom (Suara NTB/dok)

BERSIHKAN - Usai perayaan Festival Pesona Bau Nyale di kawasan Pantai Seger, Kuta, Pujut, Lombok Tengah, Rabu (6/3) hingga Kamis (7/3) menyisakan sampah.

Tampak warga dan wisatawan bergotong royong membersihkan sampah di lokasi puncak perayaan Bau Nyale. Berita selengkapnya di halaman 5.

Petani Binaan AMNT Panen Raya dan Ekspor Perdana Rumput Laut Tenun Ntobo yang Mencuri Pelepasan secara resmi itu langsung dilakukan Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin.

Hadir pada kesempatan itu, General Manager (GM) PT AMNT, Wudi Raharjo, Senior Manager Social Responsibility (SR) Sarafuddin Jarot dan Manager Comdev Bambang

Triharyono serta disaksikan oleh petani pembudidaya rumput laut dan masyarakat luas.

Manager Comdev PT AMNT, Bambang Triharyono dalam laporannya menyatakan, rumput laut yang diekspor perdana ini merupakan hasil panen para petani rumput laut di tiga lokasi yakni Kertasari Kecamatan Taliwang, Sagenda dan Labu Beru. Kecamatan Poto Tano.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB)Produksi rumput laut petani Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai mendapatkan celah pasar luar negeri.

Hal ini dibuktikan dengan digelarnya panen dan pelepasan ekspor perdana rumput laut petani binaan Community Development (Comdev) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Desa Sagena, Kecamatan Poto Tano, KSB, Kamis (8/3) kemarin.

Perhatian Mori Hanafi

Bima (Suara NTB) – Kedatangan Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm di Ntobo disambut dengan sangat meriah oleh Hadrah, yang merupakan kesenian Islami. Suasana yang meriah juga hangat, tampak terasa saat Mori Hanafi berinteraksi dengan penduduk yang ada di Ntobo, Selasa (6/3) lalu.

Mayoritas penduduk yang ada di Ntobo memiliki mata pencaharian di bidang pertanian.

Bersambung ke hal 15

JELASKAN - Manager Comdev PT AMNT Bambang Triharyono memberikan penjelasan kepada Bupati KSB HW. Musyafirin terkait sejumlah produk masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan.

(Suara NTB/ist)

TENUN - Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, memperlihatkan sejumlah kerajinan tenun yang dibuat oleh masyarakat Ntobo, Kota Bima, Selasa (6/3).

EKSPOR - Bupati KSB, HW. Musyafirin dan GM PT AMNT Wudi Raharjo berjabat tangan di depan truk bermuatan rumput laut petani KSB yang akan diekspor.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 9 Maret 2018

Sambut Program ’’Kotaku’’ PROGRAM Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) untuk mengatasi daerah pemukiman yang kumuh, kelurahan Gomong berkesempatan mendapatkannya di tahun ini. “Sudah sejak bulan Januari kemarin dilakukan survei di kelurahan Gomong untuk mengetahui lingkungan mana yang terkesan masih kumuh,” jelas lurah Gomong, Lalu Husni Badrin, saat ditemui Suara NTB, Kamis (8/3). Ia menambahkan, baru di tahun ini wilayahnya mendapatkan program tersebut (Kotaku).

Lingkungan yang menjadi prioritas untuk program (Suara NTB/uul) ini, imbuhnya, adalah Lalu Husni Badrin lingkungan Gomong Lama.

“Wilayahnya masih terkesan kumuh, sehingga dari hasil survei lingkungan itu yang menjadi prioritas,” kata Husni. Selain merupakan pemukiman padat penduduk, Gomong Lama juga memiliki banyak masalah dalam bidang infrastruktur fisik. Sehingga nantinya ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk mengubahnya jauh dari kesan kumuh kembali.

“Ada tiga kegiatan utama yang direncanakan yaitu pembangunan saluran drainase, paving block, dan pembuatan WC,” sebut Husni. Pembangunan saluran drainase akan difokuskan pada pembuatan pipa saluran di setiap rumah yang nantinya akan menyalurkan limbah air rumah tangga, seperti air cuci piring dan mandi. “Bukan di septic tank-nya, jadi langsung ke saluran pembuangan,” terangnya. Sedangkan pembuatan WC akan dilakukan di 5 titik yang berbeda di semua lingkungan kelurahan Gomong.

“Untuk tahap pertama, ada lima rumah yang menjadi sasarannya baru kemudian menyusul yang lainnya,” papar Husni. Kegiatan pemasangan paving block dilakukan melihat kondisi jalan-jalan di setiap gang yang sudah banyak mengalami kerusakan. “Apalagi banyak kos-kosan di sana, sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari membuat jalan menjadi rusak,” tukasnya. Program Kotaku dalam beberapa waktu ke depan akan segera dimulai setelah survei sudah selesai dilakukan.

“Semoga saja dengan adanya program Kotaku ini, bisa mengubah wajah Gomong Lama menjadi lebih baik,” kata Husni. Ia sangat mengapresiasi adanya kegiatan tersebut, dilihat dari respon masyarakat yang sangat antusias menyambutnya. (uul)

Halaman 2

Pemkot Siapkan Konsep Penataan Kawasan Bisnis Cakranegara Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dikejar waktu menyiapkan kebutuhan berkaitan dengan penataan kawasan Cakranegara dengan konsep seperti Malioboro Yogyakarta. Salah satunya, dengan membangun komunikasi dengan pengelola Pura Miru.

Komunikasi ini berkaitan dengan rencana pemanfaatan lahan yang berada di depan Pura Miru. Lahan itu menurut Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi, sebagai lokasi alternatif untuk dijadikan lahan parkir. “Sesuai hasil rapat kami diminta melakukan pendekatan dengan Anak Agung untuk berkomunikasi supaya tanah di depan Pura Miru bisa dijadikan salah satu lokasi parkir,” kata Salman dikonfirmasi, Rabu (7/3).

Demikian juga dengan penataan pedagang kaki lima. Ini dikomunikasikan supaya bisa memanfaatkan lahan di sebelah barat atau timur SPBU Mayura. Setelah ada kesepakatan dengan pengurus Pura Miru, pihaknya akan mengko-

munikasikan rencana pemerintah ini ke pedagang. “Kita masih menunggu kepastian tempat relokasi,” ujarnya.

Selain berkomunikasi dengan pengurus Pura Miru, Salman mengaku, akan mencoba berkomunikasi dengan pengelola Selaparang Square untuk pemanfaatan lahan parkir. Sebagai salah satu tim, ia didesak untuk segera memberikan kepastian jawaban ke Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan sebelum tanggal 20 Maret. “Sebelum tanggal 20 Maret harus sudah ada jawaban,” jawabnya.

Salman memberikan gambaran bahwa konsep penataan kawasan bisnis Cakranegara seperti Malioboro akan banyak

menyedot perhatian masyarakat, terutama bagi wisatawan. Jika program ini terealisasi, maka pengelolaan lebih tertata. Selain itu, kerjasama dengan pengelola Pura Miru mendapatkan keuntungan dari pengelolaan parkir.

Manfaat lain dirasakan masyarakat disajikan kuliner khas dan lebih mudah mengakses situs budaya di Cakranegara. Meskipun demikian diakui Salman, tidak mudah mewujudkan hal tersebut. Perlu kerja keras serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai pihak lainnya.

“Semua harus terbuka untuk umum sehingga tidak muncul rasa kecurigaan,” demikian kata dia. (cem)

Izin Gangguan Dihapus

PAD Kota Mataram Tak Terganggu

(Suara NTB/cem)

PENGURAI SAMPAH - M. Aeko Zul Iman mempraktekan cara kerja teknologi yang dirancang untuk mengurangi sampah melalui metode pembakaran yang ramah lingkungan, Kamis (8/3).

Klarifikasi Jaspel Medis KOMISI IV DPRD Kota Mataram akan turun ke RSUD Kota Mataram dalam waktu dekat. Rencana turunnya Komisi yang membidangi masalah kesehatan ini, menyusul isu belum dibayarkannya tunjangan jaspel (jasa pelayanan) medis para pegawai oleh pihak rumah sakit plat merah itu. ‘’Saya harus cek dulu kedua belah pihak. Pihak manajemen dan pegawai RSUD supaya nanti kita tidak salah bicara,’’ kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., kepada Suara NTB, Kamis (8/3).

Fuad berujar, akan segera mengkomunikasikan hal ini dengan Ketua Komisi dan juga Wakil Ketua Komisi. Komisi IV berkepentingan mengklarifikasi kebenaran isu tersebut agar tidak bergulir menjadi persoalan yang lebih serius. Kalaupun tunjangan jaspel itu belum dibayarkan sejak Desember 2017 lalu, ia meyakini hal itu lantaran anggaran untuk itu memang belum turun dari pusat. ‘‘Untuk teman-teman pegawai, saran kami ya sabarlah menunggu. Karena bagaimanapun dipaksanakan kalau memang anggarannya belum turun, ya ndak bisa,’’ katanya. Senada dengan pernyataan Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, bahwa untuk jaspel medis, yang belum dibayarkan, bukan saja terjadi di Kota Mataram, tapi juga di sejumlah daerah.

Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini mengimbau para pegawai untuk tidak bertindak gegabah. Apalagi sampai mengumbar persoalan ini ke sosial media. ‘’Kalau anggarannya sudah ada tapi tidak diberikan oleh pihak rumah sakit, kami di Komisi IV tentu tidak akan tinggal diam,’’ tegasnya. Fuad menduga, ada sumbatan komunikasi antara manajemen rumah sakit milik Pemkot Mataram dengan para pegawai di sana.

Sehingga mereka lebih memilih sosial media sebagai tempat mencurahkan unek-uneknya. ‘’Nah itu dia yang saya kurang setuju. Jadi kalau ada masalah, jangan sedikit-sedikit diunggah ke media sosial,’’ cetusnya. Menurut Fuad, wajar kalau kemudian Plt Walikota Mataram menjadi geram atas ulah oknum pegawai tersebut yang dianggap bikin gaduh. Karena, masalah yang sudah diunggah ke sosial media, jelas akan menjadi konsumsi publik secara terbuka. ‘’Di sana kan yang suka dan tidak suka itu banyak,’’ imbuhnya. Ia khawatir, persoalan ini akan diseret-seret ke ranah politik oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. (fit)

Fuad Sofian Bamasaq (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

KAWASAN BISNIS - Seorang pengendara melintas di depan Selaparang Square di Kelurahan Mayura. Pemkot Mataram rencananya akan membangun komunikasi dengan pengelola Selaparang Square untuk memanfaatkan lahan parkir guna menunjang program penataan kawasan bisnis Cakranegara.

Warga Cakranegara Rancang Alat Pengurai Sampah Mataram (Suara NTB) M. Aeko Zul Iman, warga Cakranegara, Kota Mataram, menemukan alat pengurai sampah. Generator mini dikerjakan sejak 2017 itu, mampu membakar sampah tanpa menimbulkan dampak polusi.

Gagasan awal Eko bermula melihat persoalan sampah tak ada habisnya di Kota Mataram.

Ia terinspirasi dari sebatang rokok yang dihisap kemudian mencoba mengikat asap itu sehingga bisa dilakukan rekayasa secara cepat dan efektif. “Sampah ini bukan persoalan Kota Mataram saja, tapi masalah dunia. Bangun tidur saja kita sudah menghasilkan sampah,” kata Eko ditemui, Kamis (8/3).

Generator mini dirancang sejak 2015 memiliki kapasitas 0,016 meter kubik per satu kali bakar. Dengan 10 kali pembakaran menghasilkan 0,095 kubik.

Alat yang diciptakan dengan pendamping dari Badan Peneli-

tian dan Pengembangan Kota Mataram diklaim proses pembakarannya ramah lingkungan.

Sebab, dari cairan 1 mililiter menghasilkan 0,001. Artinya, air dihasilkan masih di bawah baku mutu. “Airnya masih aman untuk lingkungan,” tambahnya. Menghasilkan teknologi tepat guna dirasakan membutuhkan waktu panjang.

Ia melakukan penelitian yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 30 juta. Eko memiliki keinginan mengembangkan teknologi pengolahan sampah berkapasitas lebih besar.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. Effendi Eko Saswito mengapresiasi inovasi dihasilkan oleh salah satu warga Kota Mataram tersebut. Alat seperti itu diperlukan untuk mengurangi volume sampah.

Meskipun ini memerlukan penyempurnaan dan memperbesar kapasitasnya. “Ini cukup inovatif. Ini hasil karya anak

Kota Mataram,” terangnya.

Menurut Eko, teknologi seperti ini sangat dibutukan. Persoalan selama ini dihadapi pemerintah belum bisa secara maksimal mengurai sampah secara menyeluruh. Dengan sarana pengangkutan saat ini hanya mampu mengurai produksi sampai 70 persen.

Artinya, generator mini itu bisa menjawab permasalahan.

Eko mengaku, secara langsung melihat sistem kerja alat tersebut. Dalam waktu 10 menit mampu membakar sekian kubik sampah. “Ini mengatasi persoalan sampah di TPS,” jawabnya.

Kalaupun memungkinan baik dari segi anggaran.

Teknologi itu ke depan diharapkan bisa dikembangkan.

Pihaknya memfokuskan penanganan khusus di pasar. “Kalau lingkungan terlalu besar.

Cukup di pasar saja dulu,” demikian kata dia. (cem)

Pemkot akan Keluarkan Kebijakan Pengembangan Rumah Vertikal Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan mengeluarkan kebijakan pengembangan bagi pengusaha membangun perumahan vertikal seperti apartemen di kota - kota besar. Kebutuhan lahan untuk rumah vertikal relatif sedikit dibandingkan rumah tapak.

“Kemungkinan Pemkot mengambil kebijakan membangun perumahan vertikal,” kata Sekda Kota Mataram, Effendi Eko Saswito, Kamis (8/ 3). Pengembangan hunian modern bukan berarti perumahan pola tapak ditinggalkan. Akan tetapi, melihat kebutuhan hunian yang mencapai 20 ribuan tersebut dinilai tidak memadai dengan ketersedian lahan saat ini.

Pihaknya nanti akan mengkomunikasikan hal ini dengan Real Estate Indonesia (REI). Asosiasi yang mewadahi pengusaha property ini, juga harus memikirkan konsep hunian baru di tengah semakin sempitnya lahan. “Komunikasi sih belum. Tapi ke depan kita coba lakukan itu,” jawabnya.

Perhitungan kebutuhan hunian layak di Mataram di tahun 2017 seperti disampaikan sebelumnya oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H.M. Kemal Islam.

Yakni, idealnya 100 ribu hunian. Yang telah tersedia saat

Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri telah mencabut aturan retribusi izin gangguan (HO) berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017. Akan tetapi, pencabutan ini tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mengakui, pengurusan izin gangguan atau HO sudah tidak ada lagi. “Sekarang sudah tidak ada lagi. Karena sudah dicabut,” jawab Cok, sapaan akrabnya ditemui Kamis (8/3).

Pencabutan itu setelah Kemendagri melakukan evaluasi dan penyempurnaan sejumlah syarat perizinan. Selain HO, tambah Cok, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku seumur hidup. Masyarakat cukup satu kali mengajukan perpanjangan. Kemudian, berlaku seterusnya.

Demikian juga, Tanda Daftar Izin Industri. Hasil penyempurnaan pengusaha hanya cukup memiliki izin usaha industri. “Setelah dilakukan evaluasi dan penyederhanaan, pengusaha cukup ajukan perpanjangan sekali seterusnya berlaku,” ujarnya.

Pencabutan izin gangguan ini kata Cok, tidak memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sebab, pengurusan izin HO tidak ditarik retribusinya oleh Pemkot Mataram. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat segera mengajukan perpanjangan dan mengurus izin usaha mereka. Sebab, pelayanan perizinan lebih mudah dan cepat. (cem)

Tiga Investor Tertarik Kelola MWP Mataram (Suara NTB) Setelah resmi dioperasikan beberapa waktu lalu, Mataram Water Park (MWP) sudah menarik minat pengusaha. Tiga investor menunjukkan ketertarikan mengelola aset tersebut. Demikian disampaikan Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Kamis (8/3).

“Kalau tidak salah ada dua atau tiga investor yang sudah berkomunikasi untuk itu,” katanya. Pengelolaan oleh pihak ketiga memiliki mekanisme dan memerlukan waktu yang panjang. Pemkot Mataram tidak mau menunggu panjang, karena di satu sisi MWP harus beroperasi sebagaimana yang menjadi komitmen Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Kalaupun di ujungnya nanti ada mitra ketiga setelah melalui proses dan ketentuan ternyata dinyatakan layak mengelola dan memanfaatkan aset milik Pemda, tidak jadi persoalan.

“Kalau kita nunggu pengusaha ini kan lama prosesnya. Sedangkan, kita tidak butuh lama lama, sehingga dimaksimalkan kondisinya,” tuturnya.

Dikatakan, pemerintah

tidak begitu berharap untuk itu. Tetapi yang terpenting adalah MWP beroperasi dan dijadikan wahana rekreasi serta edukasi bagi masyarakat. Terhadap kondisi MWP saat ini, Dinas Kesehatan serta Dinas Lingkungan Hidup menyatakan kualitas air sudah layak.

Setelah dikeluarkan rekomendasi itu, ia mengecek langsung kondisi riil kualitas air yang sebelumnya kotor. “Dua atau tiga hari yang lalu sehabis pulang kantor saya langsung cek ke sana.

Saya tidak menyangka airnya sudah jernih begitu,” akunya.

Pemanfaatan saat ini, stakeholder yang bergerak di olahraga renang diajak berkomunikasi memanfaatkan MWP. Kemudian, sekolah - sekolah disurati agar mengarahkan siswa mereka latihan renang di sana. Termasuk juga mempersilakan Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) memanfaat kolam tersebut. “Langkah ini secara bertahap. Berikutnya kolam renang kecil juga dimanfaatkan,” ujarnya.

Secara bertahap fasilitas pendukung lainnya seperti tribun, kolam loncat indah akan ditata sehingga dapat dimanfaatkan kembali. (cem)

(Suara NTB/cem)

RUMAH TAPAK - Pemkot Mataram akan mengeluarkan kebijakan pembangunan perumahan dengan konsep vertikal.

Pembangunan hunian modern seperti apartemen membutuhkan lahan tidak terlalu luas, tidak seperti rumah tapak yang dikembangkan pengembang perumahan di salah satu kelurahan di Mataram ini. ini hanya 82 ribu hunian.

Dia memberikan gambaran terhadap tingginya kebutuhan hunian dari antusiasme masyarakat menempati rumah susun sewa sederhana. Ia menyangka rusunawa di Montong Are awanya tidak laku, ketika dibuka peminatnya sangat banyak. Bahkan, ada daftar tunggu 35 orang penyewa lain.

Tidak saja di Montong Are. Rusunawa Selagalas dan Mandalika juga penuh.

Pembangunan rusunawa sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap kebutuhan hunian di Kota Mataram. Pengusaha mengembangkan kawasan perbatasan kota untuk menopang kebutuhan hunian masyarakat Kota Mataram.

Disamping pemerintah juga mengupayakan menambah pembangunan rusunawa untuk mengakomodir kebutuhan terutama bagi masyarakat tidak mampu. (cem)

(Suara NTB/cem)

MEMIKAT INVESTOR - Kondisi Mataram Water Park (MWP) setelah diresmikan beberapa waktu lalu, kini terlihat lebih menarik dari sebelumnya. Perubahan kolam renang yang delapan tahun mangkrak ini memikat tiga investor untuk mengelola aset tersebut.

SUARA NTB Jumat, 9 Maret 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

REI akan Gandeng APH TINGGINYA backlog (kekurangan perumahan) di NTB, salah satunya karena ancaman kriminalisasi pengembang. Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB akan menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) agar pembangunan kawasan perumahan tak terhambat.

Data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB, backlog di NTB 348.000 unit. Sementara setiap tahun, pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 persen sampai 2 persen dari total 5 juta penduduk NTB membutuhkan 25.000 (Suara NTB/dok) unit rumah. Artinya, kebutuHeri Susanto han utama ada 348.000 unit ditambah 25.000 unit setiap tahun.

Di sisi lain, pengembang di dalam daerah hanya mampu membangun ribuan unit rumah. Itupun sebagian besar adalah rumah subsidi. Sementara tahun ini, daftar rencana pembangunan unit rumah oleh pengembang 12.000 unit.

Dengan target pembiayaan KPR oleh Bank BTN konvensional hanya 7.000 unit.

Ketua REI Provinsi NTB, Heri Susanto menyebut, kawasan pemukiman ring I dan ring II masih di seputaran Kota Mataram dan Lombok Barat.

Persoalannya, kota dan kabupaten ini belum memiliki identitas yang jelas terkait RTRWnya. Pemerintah belum juga memberikan kepastian di mana kawasan pemukiman, industri demikian juga kawasan pertanian. Yang ada saat ini, meskipun ada gambaran RTRWnya, pembangunan setiap kawasan masih tumpang tindih.

Karena itulah, pengembang cenderung khawatir membangun kawasan perumahan dalam jumlah besar. Jangan sampai, setelah membangun, justru pengembang di persoalkan lantaran dinilai menyalahi tata ruang.

“Ini yang terjadi. Ini artinya, pengembang dalam tekanan. Bisa dibayangkan kalau misalnya pengembang telah berinvestasi, kemudian di belakang hari dipersoalkan. Ini kan kriminalisasi. Padahal pengembang mendukug pemerintah memperkecil becklog,” kata Heri.

Persoalan-persoalan ini tentunya menghambat pembangunan. Karena itulah, REI NTB akan menggandeng Kajaksaan dan Kepolisian untuk meminimalisir terjadinya kasus yang menyeret pengembang.

Heri menambahkan, kebutuhan masyarakat saat ini harus dijawab. Kekurangan rumah di NTB hampir 350.000 unit, ditambah kebutuhan setiap tahun, sampai kapan tuntasnya jika pengembang terhambat. Pada dasarnya, pengembang siap membangun sebanyak-banyaknya, didukung perbankan. Hanya saja, pengembang juga tak ingin muncul permasalahan. Karena itulah diharapkan RTRW kabupaten/kota clear. (bul)

(Suara NTB/bul)

DERMAGA MARINA - Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim, Agung Kuswandono dan investor asal Australia melihat keindahan Gili Gede, tempat pembangunan Dermaga khusus yacht, Marina Lombok.

Pemerintah Pusat Minta Izin Dermaga Marina Dipercepat

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kemenko Maritim meminta pemerintah daerah mempercepat izin pembangunan pelabuhan kapal khusus Marina di Gili Gede, Sekotong Lombok Barat. Menyusul rencana besar pemerintah mendorong pembangunan 400 dermaga serupa di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim, Agung Kuswandono Kamis (8/3) kemarin beserta rombongan mengunjungi proyek Dermaga Marina yang dibangun oleh Marina Del Ray. CEO Marina Del Ray, Captain Raymond La Fontaine. Ia didampingi General Manajer Marina Del Ray, Puri Yusuf, SH mendampingi rombongan.

Dermaga khusus yacht ini

pembangunannya sedang berjalan. Dermaganya sudah dibangun. Tinggal prmasangan ponton (dermaga apung)nya. Marina Del Ray juga sudah mulai membangun restoran yacht club, mempersiapkan sambutan kedatangan yacht dari 25 negara jelang akhir tahun ini.

Agung menyebut Indonesia sangat butuh dermaga Marina. Target pemerintah pusat harus ada 400 dermaga ini di

Indonesia. Saat ini terhitung baru tiga di Indonesia. Yang dibangun di Gili Gede ini menjadi pilot project pertama dermaga Marina dengan standar dan fasilitas internasional.

“Pemerintah sedang gencar mengembangkan pariwisata maritim. Ini salah satu infrastruktur pendukungnya. Marina Lombok ini belum jadi saja sudah banyak dikunjungi kapal yacht, karena itu harus dipercepat izin- izinnya,” kata

Agung.

Membangun Marina harus didukung beberapa faktor. Diantaranya, faktor pemerintah, kebutuhan pendukung seperti listrik, air bersih, SPBU dan pendukung lainnya. Karena itu, dalam waktu dekat Kemenko Maritim akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Lombok Barat dan Pemprov NTB. “Pemerintah daerah kita ajak bicara, PLN, Pertamina.

Utamanya yang menyangkut soal izin-izin harus dipercepat, jangan lambat lambat,” imbuhnya.

Kedatangannya langsung ke Gili Gede dan bertemu

dengan investor dalam rangka mengecek apa saja yang masih menjadi kendalanya.

Sebab izin-izin di pusat dinyatakan sudah clear. Jika memungkinkan, izin-izin yang sudah enam tahun bisa dipercepat menjadi sebulan.

Ada beberapa daerah potensial di Indonesia yang antte untuk pembangunan Marina.

Diantaranya Raja Ampat, Wakatobi, Selayar, Bali Utara, Mentawai dan Manado.

Apalagi investor juga telah menunggu. Hanya saja Marina Del Ray harus menuntaskan pembangunan Marina di Gili Gede sebagai percontohan nasional. (bul)

Pasar Mete Makin Persiapkan NTB Jadi Pintu Masuk ’’Yacht’’ Menggiurkan Mataram (Suara NTB) Pasar biji jambu mete cukup menggiurkan. Salah satu perusahaan raksasa, PT. Mayora membutuhkan bahan baku dari biji mete dalam jumlah cukup besar. Kebutuhannya sampai 100-an ton setahun. Ini peluang besar bagi masyarakat, didukung pemerintah.

Ada beberapa perusahaan yang masih eksis membeli bahan baku mete dari NTB. PT. Japa Mente, dan PT. Sekar Alam. Kebutuhannya setahun di kisaran 3000-an ton masing-masing perusahaan. Ditambah lagi PT. Mayora yang mulai serius menggarap NTB, sebagai lumbung pemasok bahan bakunya.

Hal ini dikemukakan L. Wahidin, pengepul utama biji mete di NTB. Boleh dibilang, L. Wahidin pemain utama, spesialis bisnis mete. Baru-baru ini ia diundang khusus oleh Mayora, bertandang ke perusahaan produsen makanan terkemuka dalam negeri ini melihat langsung pabrik Mayora di Makassar. L. Wahidin diundang khusus oleh manajemen perusahaan raksasa nasional ini, dalam rangka membahas potensi produksi mete di NTB kedepannya.

Dari sana diketahui, dalam setahun, Mayora membutuhkan bahan baku 100-an ribu ton. Ada tiga provinsi yang diandalkan menjadi pemasoknya. Sulawesi, NTB dan NTT. Sementara keadaannya di NTB, mete masih dipandang sebelah mata, terutama oleh pemerintah.

Dari kebutuhan perusahaan sebesar itu, di luar kebutuhan dua perusahaan lainnya, L. Wahidin memproyeksikan produksi mete di NTB setahunnya sekitar 20.000 ton. Dengan rata-rata kemmapuan ia memasok bahan baku hanya 5.000 ton sampai 8.000 ton setahun. Masih jauh dari kebutuhan yang dilahap perusahaan.

Sementara di sisi lain, produksi mete di dalam daerah sebaliknya tak berkembang signifikan. Bahkan di Dompu, petani mulai melakukan pembabatan. Lalu beralih ke tanaman tebu. Disinilah diharapkan peran pemerintah, terutama dinas yang membidangi perkebunan. Masyarakat harus diedukasi untuk tidak membabat, namun harus dilakukan peremajaan.

“Jangan biarkan masyarakat salah langkah,” pesannya.

Ditemui di Mataram, Kamis (8/3) kemarin, L. Wahidin mengemukakan kondisi mete di NTB. umumnya, komoditas perkebunan ini rata-rata telah berusia tak produktif.

Bahkan di Dompu, usia mete sudah mencapai 25 tahun.

Sementara, idealnya usia produktif pohonnya maksimal 10 tahun. Dan harus dilakukan peremajaan.

Pembelian biji mete ditingkat petani Rp 26.000/Kg. Dalam satu hektar, petani mampu menghasilkan sampai 8 ton, bila perawatan pohonnya diperhatikan. Terutama soal pemupukan. Mete menghasilkan buah selama tujuh bulan nonstop. Dalam setahun, 1 hektar hitung-hitungannya mampu menghasilkan Rp 60 juta.

Harusnya petani tak melakukan pembabatan. Karena pohon mete bisa ditumpang sari dengan jagung.

Masa produksi mete yakni bulan Bulan Juli sampai Februari.

Sementara jagung bisa ditanam sejak Bulan Februari dan m e n g hasilkan hingga Juni. (bul) L. Wahidin (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Kemenko Maritim sedang menggodok seluruh kebijakan untuk memperbanyak pintu masuk bagi kapal pesiar. NTB salah satunya yang sangat memungkinkan. Penegasan ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim, Agung Kuswandono Kamis (8/3) di sela-sela kegiatan peninjauan pembangunan Dermaga Marina Lombok di Gili Gede, Sekotong Lombok Barat.

Di sekeliling Indonesia tersedia ribuan Dermaga Yacht. Sayangnya tak banyak yang parkir di perairan Indonesia. Padahal, jika melihat manfaat ekonomi yang didapat, sangat tidak kecil dan pergerakan ekonomi baginya luar biasa.

Pemerintah sedang berupaya mengembangkan pariwisata bahari. Agar pariwisata

tak hanya bergerak di darat.

Pemerintah ingin mendorong pariwisata bahari habishabisan. ”Yachter-yachter ini orang kaya-kaya semua. Tidak ada yachter miskin. Karena itu kita harus persiapkan fasilitas pendukungnya,” kata Agung.

Bisa dibayangkan penghasilan yang didatangkan, satu yacht ongkos parkirnya saja sekitar Rp 11 juta sebulan. Jika Indonesia memiliki 400 Dermaga Marina, negara memperhitungkan pendapatan yang tak kecil akan mengalir masuk.

“Pasar yacht kita we are the best, tapi selama ini kita tidak peduli, ini problem,” ujarnya.

NTB saat ini belum menjadi daerah pintu masuk (entry point) kapal yacht. Kapal-kapal pribadi khusus yang masuk ini, justru harus mendapat izin dari Imigrasi Bali.

Padahal NTB adalah daerah

pariwisata. Karena itu, Kemenko Maritim menurutnya akan mendorong NTB sebagai pintu masuk kapal yacht.

“Kita sedang bahas di pusat, entry poinnya akan ditambah. Kita ingin mempush NTB jadi entry point,” ujarnya. Selain itu, yacht berpotensi besar banyak orang Indonesia memilikinya. Hanya saja karena beban pajak yang

KAMIS, 08/03/2018

tidak kecil membuatnya menjadi sangat istimewa. Karena itu, negara ingin merubah struktur perpajakan yacht yang demikian mahal.

Agung menambahkan, keberadaan yacht akan mendatangkan multiefek yang tidak kecil. Terutama kepada masyarakkat dan daerah. Selain parkir, ia akan membutuhkan transportasi penduku-

ng lainnya untuk mendukung penjelajahan. Belum lagi kebutuhan makanan, bahan bakar energi, kuliner, kesenian dan budaya, serta suvenir.

“Kan aneh kalau kapal yacht masuk NTB tapi izinnya harus ke Bali. Sekarang kita sedang upayakan, investor bangun Marina, kita bangun regulasinya,” demikian Agung. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 9 Maret 2018

Anggaran Fantastis PEMBANGUNAN infrastruktur jalan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk tahun 2018 menelan anggaran yang cukup fantastis. Pasalnya, dari rekapan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim, total anggaran sebesar Rp74.037.400.000.

Dari total anggaran itu, menurut Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Lotim Dedi Irawan DL, diperuntukkan bagi pembangunan dua buah jembatan, yakni Jembatan Dasan Ban(Suara NTB/dok) tek dan Jembatan Sekarteja, Dedi Irawan DL untuk jalan hotmik dengan jumlah ruas sebanyak 31 ruas dan panjang ruas yakni 48,98 kilometer. Selanjutnya untuk jalan non hotmik (lapen) yakni satu ruas jalan dengan panjang ruas 0,49 kilometer. Selain itu, dialokasikan juga untuk pemeliharaan jalan berupa talud dan saluran.

Dari beberapa item yang akan dikerjakan berdasarkan rekapan tersebut, total anggaran, untuk hotmik sebesar Rp63.466.400.000, jalan lapen Rp315.000.000, dan jembatan Rp 6.300.000.000 serta talud dan saluran sebesar Rp3.956.000.000. “Totalnya, Rp74.037.400.000,” ujarnya, pada Suara NTB, Kamis (8/3).

Dalam prosesnya, terangnya, baru tujuh paket yang sudah masuk dalam tahap pelelangan. Sisanya dipastikan pada minggu depan. Sementara untuk kelanjutan pembangunan jembatan Sekarteja, jelasnya, masih menunggu pergeseran anggaran.

Pembangunan infrastruktur jalan tersebut tersebut di sejumlah wilayah di Kabupaten Lotim. Jalan-jalan yang akan dibangun pada tahun 2018 yang sudah ditentukan titik-titiknya itu berdasarkan permintaan dari masyarakat maupun dari hasil pemantauan lapangan pemerintah daerah, sehingga sejumlah infrastruktur jalan itu menjadi prioritas yang akan dikerjakan. “Untuk lima paket jalan hotmik itu, sesuai jadwal pada bulan Maret ini kontraknya.

Kita upayakan pengerjaan mulai bulan April mendatang,”sebutnya.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Lotim, Toni Satriawibawa menambahkan, sejumlah proyek infrastruktur jalan maupun saluran irigasi sudah masuk tahap pelelangan. Jumlah proyek yang dikerjakan tahun ini cukup banyak. Untuk pengerjaan jalan ini tergantung dari skala prioritas. “Sudah masuk proses lelang, kita tinggal menunggu hasil lelang itu. Proyek yang kita kerjakan tahun ini juga cukup banyak,” jelasnya. (yon)

Halaman 4

Langgar Aturan, Panwaslu Siap Tindak Paslon Tanpa Terkecuali Selong (Suara NTB) PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengklaim dalam melakukan tindakan pelanggaran kampanye tidak melihat calon, melainkan yang dilihat adalah pelanggarannya.

Sahnam

‘’Apabila sudah sesuai ketentuan, tidak mungkin Panwaslu merekomendasi alat maupun bahan kampanye itu ditertibkan,’’ jelas Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Lotim, Sahnam, SH, Kamis, (8/3).

Selain itu, kewenangan Panwaslu sebatas mengatasi, apabila ada pelanggaran menerbitkan surat rekomendasi tergantung dari pelanggaran

yang dilakukan. Jika pelanggaran berbentuk pidana, maka rekomendasi ditujukan ke aparat kepolisian, sementara untuk administrasi tergantung stackholder seperti tahapan, prosedur yang merupakan kewenangan dari KPU. Selanjutnya untuk netralitas ASN bisa disampaikan ke bupati maupun BKPSDM serta KASN. “Jadi tidak benar jika kita itu tebang pilih,” kilahnya.

Apabila ada timses maupun tim pemenangan yang tidak puas atau menilai Panwaslu tidak adil, ia mengharapkan supaya yang bersangkutan menyampaikan langsung ke Panwaslu untuk menghindari terjadinya polemik di tengah-tengah masyarakat. “Sebaiknya timses itu sampaikan langsung ke kami. Kami selalu terbuka, kita senang jika ada lapo-

ran itu. Nanti kita rekomendasi ke Panwascam, Pol PP maupun KPU, serta pihak terkait lainnya,”ujarnya.

Sahnam kembali menegaskan Panwaslu bukan merupakan lembaga eksekutor. Melainkan lembaga yang mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon beserta timnya. Apabila rekomendasi Panwaslu tidak ditindaklanjuti oleh pihak terkait, maka barulah hal dinilainya menjadi masalah.

Maka Panwaslu bersama Satpol PP dapat melakukan tindakan, itupun Panwaslu mengawasi pencabutannya. (yon)

(Suara NTB/yon)

Kades Protes, Ruas Jalan di Gili Air Diduga Dialihkan Tanjung (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Gili Indah, Kecamatan Pemenang, H. M. Taufik, melayangkan aksi protes melalui media sosial terhadap aktivitas perusahaan yang dinilai menyimpang. Di mana, salah satu perusahaan yang bergerak di perhotelan di Gili Air, diketahui memindahkan ruas jalan Gili Air. Pemindahan itu diduga dilakukan pemilik perusahaan, S, tanpa alasan yang jelas. Atas tindakan itu, Taufik meminta perusahaan segera menghentikan aktivitasnya dan mengembalikan ruas jalan seperti sedia kala.

“Tolong pemilik, jangan lanjutkan aktivitas Anda memindahkan jalan itu. Maaf saya sangat tidak setuju dengan cara-cara kalian seperti ini,” cetus Taufik melalui akun facebooknya, Kamis (8/3).

Dalam gambar yang diupload Taufik, memperlihatkan ruas jalan terkesan digeser atau menikung lebih dekat ke roi pantai oleh manajemen S. Sedangkan di ruas jalan semula, terlihat berdiri sebuah bangunan dengan konstruksi knockdown. Perusahaan juga seolah mempertegas larangan melewati jalan awal dan mengalihkan jalur ke roi pantai dengan memasang beberapa sak semen berisikan material bebatuan. Ruas jalan yang didesain lebih dekat ke roi pantai juga menyebabkan space public menjadi semakin sempit.

Menyikapi protes Kades Gili Indah itu, jajaran di Sekretariat Daerah pun bersikap. Kabag Administrasi dan Pembangunan, Setda Lombok Utara, Lalu Majemuk, mengatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut. Pihaknya akan turun mengecek dan mencari informasi yang jelas mengapa ruas jalan di dekat Hotel Sunrice dibangun.

“Kondisi seperti itu (pemindahan jalan), perusahaan setidak-tidaknya memiliki alasan mengapa sampai melakukan itu. Kalau memang itu tidak sesuai aturan maka kita hentikan dan kita sesuaikan dengan peruntukannya,” ujar Majemuk kepada wartawan di ruang kerjanya.

Menurut dia, Tim Penertiban akan mengecek kondisi di lapangan dan mencari tahu fakta yang sebenarnya. Apabila bangunan milik perusahaan menyentuh atau berada tepat di ruas jalan umum, maka perusahaan akan mendapat sanksi atas ulahnya.

Sanksi sementara yang akan diambil bilamana terbukti menyalahi aturan, adalah proyek pemindahan jalan oleh perusahaan itu akan dihentikan. Perusahaan juga diminta untuk mengembalikan ruas jalan seperti semula. Apabila dalam perjalanannya perusahaan masih tetap melakukan pelanggaran, barulah izin perusahaan akan ditinjau kembali.

Selaku tim di penertiban, Kabag Pembangunan masih menunggu instruksi dari Ketua Tim Penertiban yang saat ini dipegang Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lombok Utara. “Menurut informasi dari pihak Satpol PP, Pak Asisten memerintahkan untuk turun hari Senin menggali informasi ke masyarakat,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

DIALIHKAN - Lokasi jalan di Gili Air yang diduga dialihkan oleh salah satu perusahaan di Gili Air.

(Suara NTB/yon)

BEROPERASI - LTSP Lotim yang sudah mulai beroperasi beberapa waktu lalu. Keberadaan LTSP ini diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat ketika hendak berangkat ke luar negeri dan meminimalisir TKI non prosedural.

LTSP Minimalisir TKI Ilegal Asal Lotim Selong (Suara NTB) Keberadaan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) bertempat di kompleks Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lotim disambut baik sejumlah pihak.

Pasalnya, LTSP ini diyakini dapat meminimalisir bahkan memberantas keberadaan calocalo TKI. Bahkan Minggu depan, pencetakan paspor TKI dapat dilakukan di LTSP Lotim.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (8/3), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Dis-

nakertrans) Lotim, Andika Istujaya, menjelaskan untuk memaksimalkan keberadaan LTSP, beberapa persyaratan yang diminta oleh pihak Imigrasi sudah dipenuhi seperti sudah melatih staf dari pemerintahan untuk proses pencetakan paspor.

Menurut keterangan dari Kepala Imigrasi Mataram, kata Andika, Minggu depan petugas pencetakan paspor sudah mulai ditempatkan di LTSP Lotim untuk kemudian proses pencetakan paspor dapat dilakukan di LTSA Lotim.

Untuk personel inipun untuk yang murni pegawai dari Imigrasi sebanyak dua orang, kemudian dari pemerintah daerah sebanyak lima orang yang mengurus pengadministrasian paspor hingga pencetakannya. Sementara untuk instansi yang lain tidak ada masalah, seperti Dinas Kesehatan, BPJS, Disnakertran dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Dukcapil.

Sebagaimana tujuan dibentuknya LTSP ini, ke depan para calon TKI akan lebih mudah,

murah dan cepat di dalam mengurus dokumennya ketika hendak bekerja ke luar negeri.

Diharapkan, dengan mudahnya TKI di dalam mengurus dokumennya maka akan membuat ketertarikan masyarakat yang berangkat dari non prosedural menjadi jalur pemerintah atau prosedural. Sehingga ketika di luar negeri TKI khususnya yang berasal dari Kabupaten Lotim mendapat perlindungan dari pemerintah.

Permasalahan yang menyangkut buruh migran di luar

negeri memang masih terjadi.

Salah satu penyebabnya dikarenakan masih terjadinya masyarakat yang berangkat secara ilegal. Pemberangkatan secara ilegal pun karena sikap dan kesadaran masyarakat yang tidak ingin mengurus dokumennya. Untuk itu, dengan pengurusan dokumen yang berada pada satu tempat, diharapkan kesadaran masyarakat berangkat ke luar negeri melalui jalur prosedural terus mengalami peningkatan. (yon)

RSUD Tanjung Belum Miliki Registrasi Wilayah Keluar, Kecamatan Lenek Segera Diresmikan Dokter Spesialis Ortopedi Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) saat ini sudah mendapatkan registrasi wilayah untuk Kecamatan Lenek yang merupakan pemekaran Kecamatan Aikmel. Terkait hal itu, peresmian terhadap Kecamatan Lenek segera dilakukan dalam waktu dekat.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (8/3), Plt Asisten I Setda Kabupaten Lotim, Hanuddin, menjelaskan, kode atau nomor registrasi wilayah sudah didapatkan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Termasuk kode wilayah dari masing-masing desa.

“Untuk personil, sudah dikoordinasikan dengan BKPSDM. Nanti kita akan laporkan ke bupati. Terkait pemekaran Kecamatan Lenek ini, kantor dan mebeler sudah disiapkan,” ujarnya.

Untuk menjamin keberlangsungan roda pemerintahan di Kecamatan Lenek, Hanuddin mengungkapkan nantinya akan ditempatkan Plt Camat. Adapun untuk batas wilayah mengacu pada batas desa pada 10 desa yang masuk menjadi wilayah Kecamatan Lenek. Hanuddin menegaskan, pemekaran kecamatan ini tidak ada berpengaruhnya terhadap pelaksanaan Pilkada. Pasalnya, untuk DPT tetap masuk Kecamatan Aikmel.

Setelah keluar nomor registrasi, kode wilayah dan lain sebagainya itu, maka pemekaran Kecamatan Lenek dianggap berlaku atau definitif meskipun sesuai Perda kecamatan Lenek sebelumnya sudah lebih dulu terbit. Den-

(Suara NTB/ist)

LOKASI - Lokasi sementara Kantor Camat Lenek di Desa Seriman. gan nomer registrasi itu, ke tukan Kecamatan Lenek dan depan semua akan legal apa- telah keluarnya nomor regisbila sudah ada nomor registra- trasi dari Kemendagri dengan Nomor Surat 124/1039/BAK si kecamatan tersebut.

Diketahui Pemkab Lotim tanggal 2 Maret 2018.

Kode wilayah administrasi mengusulkan tiga wilayah untuk dimekarkan yakni Kecamatan Kecamatan Lenek Kabupaten Aikmel, Sikur dan Sembalun. Lotim yakni 52.03.21. Dengan Namun dari tiga kecamatan keluarnya kode kecamatan ini, yang diusulkan untuk dilakukan maka Lenek secara resmi terpemekaran terdapat satu keca- bentuk menjadi kecamatan. matan yang positif dan final Kecamatan Lenek ini mebamdimekarkan yakni Kecamatan bah jumlah kecamatan menAikmel. Hal itu dikarenakan jadi 21 kecamatan.

Sepuluh desa yang masuk wilayah Kecamatan Aikmel sudah memenuhi kriteria mau- dalam Kecamatan Lenek yakpun persyaratan yang ada, sep- ni dari sebelumnya masuk bagierti jumlah desa, luas wilayah an dari Kecamatan Aikmel yakserta penduduk maupun sejum- ni Desa Lenek, Desa Lenek Lauk, Lenek Daya, Lenek Baru lah kriteria lainnya.

Kabag Humas dan Pro- dan Desa Kalibambang. Selantokoler Setda Kabupaten jutnya, Desa Lenek Pesiraman, Lotim, Ahmad Subhan, men- Desa Lenk Ramban Biak, Desa jelaskan sesuai Perda Nomor Lenek Duren, Desa Sukarema 9 Tahun 2017 tentang pemben- dan Desa Kalijaga Baru. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Di tengah perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat, RSUD Tanjung terus menambah jumlah dokter spesialis. Saat ini tercatat sudah ada 14 dokter spesialis yang dimiliki RSUD Tanjung, kecuali dokter spesialis ortopedi atau bedah tulang.

Kabid Pelayanan RSUD Tanjung, Ketut Suasta, dalam penyampaian di DPRD KLU, Rabu (7/3) lalu mengungkapkan, RSUD Tanjung mempunyai 14 dokter spesialis. Di antaranya, 2 dokter spesialis obgin, 2 dokter spesialis bedah, 2 dokter spesialis penyakit dalam, 1 dokter spesialis anak, 1 dokter spesialis syaraf, 2 dokter spesialis anestesi, 1 dokter spesialis patologi klinis, 1 orang dokter spesialis radiologi, dan 1 dokter spesialis anak.

Namun terkait dengan keluhan Dewan perihal pasien bedah tulang, diakuinya sampai saat ini RSUD Tanjung belum memiliki dokter spesialis ortopedi. Pasalnya pihak RSUD Tanjung masih memfokuskan pada pelayanan pada jenis dan jumlah kasus yang banyak dialami masyarakat. Tetapi setidaknya, pada tahun 2018 ini RSUD sudah memiliki rencana untuk merekrut dokter spesialis ortopedi. “Cuma kita akan kaji dulu jangan sampai nanti dokter ini nanti tidak kita butuhkan,” ujar Suasta.

Berbicara pelayanan rumah sakit kata dia, berkorelasi dengan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang sudah diterapkan. Manajemen RSUD Tanjung sudah berkomitmen akan meningkatkan standar pelayanan

kepada masyarakat, termasuk pula memperbaiki kinerja manajemen RSUD. “Kaitannya dengan Perbup, jangan sampai nanti Perbup yang kita susun bukan untuk mengefektifkan pelayanan tetapi mempersulit. Perbup kita tidak bisa lepas dari regulasi hukum yang ada,” sambungnya.

Ditambahkan Kabid Humas RSUD Tanjung, Saparudin, pelayanan RSUD kerap menerima keluhan dari masyarakat karena tugas rumah sakit identik dengan pelayanan. Namun demikian, pelayanan yang mengarah pada pemenuhan administrasi tidak sepenuhnya dipahami. Dimana ada instansi terkait yang sebelumnya juga bertanggungjawab dalam memenuhi pelayanan di rumah sakit.

“Misalnya BPJS, ketika kami melakukan pelayanan dan meminta BPJS, masyarakat tidak bisa menunjukkan, (maka sesuai) SOP kami perlakukan selaku pasien umum. Nah ini kan persoalan,” katanya.

Kelemahan-kelemahan dalam pelayanan yang ada di semua lini, menurut dia, merupakan satu persoalan yang harus diperbaiki bersama. Tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga diinstansi terkait seperti faskes tingkat pertama, dinas kesehatan maupun instansi lain seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

“Yang jelas, pengaduan itu di rumah sakit tiap hari memang ada. Entah itu dari segi administrasi dari dinas-dinas yang bertanggungjawab. Sedangkan kami di rumah sakit itu hanya fokus pelayanan,” demikian Saparudin. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 9 Maret 2018

Halaman 5

Langgar Aturan Tunggu Rekomendasi Provinsi SEBANYAK 35 desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini tengah dalam proses untuk mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi sebagai desa pemekaran baru. Setelah sebelumnya, mengajukan pemekaran ke Pemkab Loteng.

Harapannya, tahun ini juga rekomendasi dari pemerintah provinsi sudah diterima.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, Kamis (8/3), mengungkapkan, pihaknya (Suara NTB/dok) mendapat banyak usulan Jalaludin pemekaran desa pada tahun ini. Namun setelah melalui proses evaluasi, hanya 35 desa yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke pemerintah provinsi.

“Desa-desa yang sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan, segara akan diusulkan ke pemerintah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi sebagai desa persiapan,” terangnya. Banyaknya desa yang akan dimekarkan tersebut diharapkan, bisa semakin mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Selain pemekaran desa, pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap 15 desa persiapan yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi. Evaluasi dilakukan, untuk melihat kesiapan desa-desa untuk keperluan penetapan sebagai desa definitif.

Jika dinyatakan belum siap, bukan berarti desa persiapan bersangkutan akan dicabut statusnya. Tapi tetap diberikan waktu perbaikan sampai tahun ketiga setelah rekomendasi dari pemerintah provinsi diberikan.

Meski demikian, pihaknya tetap berharap desa-desa persiapan yang ada bisa dinyatakan siap di tahun pertama, sehingga bisa segera ditetapkan sebagai desa definitif. “Jangan nunggu sampai tiga tahun. Kita berharap pada tahun pertama, desa-desa persiapan sudah bisa segera ditetapkan sebagai desa definitif,” harapnya. (kir)

Panwaslu Bubarkan Kegiatan Kampanye Paslon

Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu Lombok Barat (Lobar) membubarkan kampanye pasangan calon (paslon) di sejumlah kecamatan, lantaran tak mengantongi izin dari kepolisian dan panwaslu sendiri. Padahal pada mekanisme kampanye yang mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah dijelaskan ke tim paslon terdapat beberapa mekanisme yang harus diajukan.

Pertama, mengajukan surat pemberitahuan ke KPU secara tertulis dan ditembuskan ke Panwaslu. Kedua, izin kampanye dari kepolisian, dalam mekanisme ini Panwaslu sebenarnya menurunkan standar ke pemberitahuan saja, akan tetapi paslon tidak memberi tahukan ke panwaslu.

“Paslon ini banyak tidak memberitahukan secara tertu-

lis kepada kami terkait kegiatan kampanye, kami mengerti mungkin mereka tidak ingin diawasi. Tapi sejumlah kampanye kami bubarkan lantaran tak ada izin dari kepolisian dan pemberitahuan ke kami,” tegas Ketua Panwaslu lobar, L Arjuna, Kamis (8/3).

Diakuinya banyak paslon tak memberitahukan ke panwaslu terkait kegiatan kam-

panyenya, hal ini dikarenakan paslon tidak ingin diawasi.

Akan tetapi Panwascam tetap bergerak mendeteksi kampanye paslon, sehingga hasil temuan panwascam banyak paslon kampanye diam-diam, sehingga akibat paslon tak memberitahukan ke panwaslu menyebabkan tim paslon ada yang main kucing-kucingan dengan petugas panwascam.

ITDC dan KLSC Turun Tangan

(Suara NTB/her)

H. L. Winengan

(Suara NTB/dok)

H. Sulhan Muchlis

Pengawasan Pembangunan Tidak Boleh Tebang Piilih Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) dinilai tebang pilih dalam hal melakukan tugas dan fungsinya. Pasalnya, DPRD hanya mempersoalkan perumahan di jalur bandara II saja, padahal untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun di bandara I yang terang-terangan dibangun depo elpiji malah luput dari pengawasan DPRD. Pihak DPRD pun diminta jangan tebang pilih jika melakuan pengawasan.

“Kenapa Dewan selalu persoalkan by pass BIL II, kenapa tidak ada yang permasalahkan pembangunan gudang elpiji di by pass BIL I itu, padahal sama-sama di jalur bypass bandara sama kedudukannya. Kalau mempersoalkan BIL II saja kan itu artinya tebang pilih namanya,” kritik Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar , H. L. Winengan, Kamis (8/3).

Ia menegaskan jika pembangunan di jalur bandara II melanggar, maka tentu di jalur bandara I juga melanggar. Sebab sama kedududkannya di jalur bandara. Sementara gudang elpiji tidak ada yang persoalkan, padahal itu dibangun dekat jalur bandara juga sama dengan perumahan. Belum lagi di jalur bandara I ada pasar modern, namun luput dari pengawasan dewan.

Jika jalur bandara dipersoalkan juga, dilihat di jalur bandara Loteng hampir sepanjang jalan dibangun. Dulunya, kata Winengan, perusahaan-perusahaan ini ingin membangun di Lobar akan tetapi akibat hambatan tersebut maka mereka pindah ke Loteng. Menurutnya jika menunggu tata ruang seluruh pembangunan di Lobar ini tidak ada yang boleh sebab belum ada RTRW dan RDTR. Menanggapi hal ini, Wakil ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis menyatakan bahwa dewan tidak tebang pilih dalam hal pengawasan. Pihaknya mengevaluasi semua di derah yang abu-abu, sampai konsep pra RDTR untuk disepakati bersama.

Ia mendesak eksekutif mempercepat konsepnya, supaya tidak ada kerancuan. Bagaimana mau tebang pilih, sebab konsepnya saja tidak jelas. Sebab sejauh ini jelasnya, selama lima tahun Perda RDTR belum juga selesai. Kondisi belum adanya RDTR lanjutnya menyebabkan ada ruang abu-abu yang “dimanfaatkan” oleh oknum untuk membangun di lahan pertanian.

Untuk menyikapi ruang abu-abu ini, pihaknya pun meminta eksekutif menyiapkan konsep terkait berapa luas lahan yang harus disiapkan, lokasi mana saja unuk perumahan dan lainlain. Setelah pra konsep ini ada, barulah didiskusikan dengan OPD terkait dan leading sector komisi.

Seperti komisi II terkait lokasi pertanian di mana, komisi III menyangkut lokasi pembangunan perumahan dimana, komisi I tentang peruntukan lahan untuk pemerintahan dan komisi lain. (her)

panwascam,” ujarnya.

Terkait ini ia akan mengundang tim paslon untuk membicarakan terkait jadwal dan tempat kampanye. “Untuk kita sepakati bersama, dimana tempatnya, apakah menggunakan sistem volume atau jadwal tempat dan waktu,” terangnya.

Menurutnya hal ini akan disepakati oleh KPU dan panwalsu dengan tim paslon masing-masing. Menurutnya harus jelas kampanye ini, apakah menggunakan tempat dan waktu ataukah volume. Ia sendiri berharap mengacu dengan tempat dan waktu yang telah disepakati. (her)

Pembangunan Perumahan di Jalur Bandara II Diklaim Tak Masalah

Sampah Penuhi Kawasan Pantai Seger

Praya (Suara NTB) Gemerlap perayaan Festival Pesona Bau Nyale dikawasan Pantai Seger Kuta Pujut Lombok Tengah (Loteng), Rabu (6/ 3) hingga Kamis (7/3) menyisakan persoalan baru berupa sampah. Sampah ditemukan di sepanjang bibir pantai dan sekitar lokasi puncak perayaan Bau Nyale.

Sebagai bentuk kepedulian, pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bersama dengan Kuta Lombok Surf Club (KLSC) pun turun tangan langsung buat membersihkan sampah yang berserakan, Kamis (8/3).

“Terutama sampah dari plastik, itu yang paling menjadi atensi kita,” ungkap General Affair KEK Mandalika, I Gusti Lanang Bratasuta, kepada Suara NTB. Ia menjelaskan, kegiatan pembersihan sisa event Bau Nyale itu sendiri merupakan inisitif para pemuda yang tergabung dalam KLSC, karena prihatin melihat kawasan Pantai Seger Kuta yang awalnya bersih, namun kotor pascaperayaan Bau Nyale.

Pihaknya dalam hal ini hanya memberikan dukungan, berupa kendaraan pengangkut sampah ditambah beberapa tenaga pembersih. “Apa yang dilakukan teman-teman pelaku wisata yang tergabung dalam KLSC, patut menjadi contoh bagi kita semua. Terutama masyarakat di daerah ini,” tegasnya.

Menurutnya, menjaga kebersihan, apalagi itu kawasan pariwisata sangat penting. Karena kalau tidak dijaga, maka itu bisa merusak citra kawasan wisata itu sendiri. Terlebih kawasan Pantai Seger masuk ke dalam bagian dari KEK Mandalika, sehingga akan sangat disayangkan kalau kemudian kebersihan kawasan tersebut tidak diperhatikan.(kir)

Disampaikan pihaknya sejauh ini sudah membubarkan kampanye paslon berupa rapat terbatas yang diadakan di Lembar dan Kediri serta daerah lain.

Bahkan hampir semua paslon sudah dibubarkan kegiatan kampanyenya. Pembubaran dilakukan panwascam sebab setelah ditanya soal izin, ternyata paslon tidak memiliki izin.

Menurutnya paslon ini jelas melanggar aturan kampanye, sebab paslon tidak memberitahukan ke panwaslu dan izin dari polres. “Padahal kita sudah turunkan standar, oke tidak ada pemberitahuan namun cukup izin itu patokan kami ketika koordinasi dengan

(Suara NTB/her)

KETERANGAN - Pjs Bupati Lobar H. L. Saswadi didampingi Kepala Kesbangpol dan Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar H. Saepul Ahkam bersama Ketua Panwaslu Lobar L. Arjuna dan Komisioner KPU M. Suhardi dalam acara Ngopi dan Ngeteh Bareng, Kamis (8/3).

Selama Kampanye, Tren Pelanggaran Meningkat Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu Lombok Barat (Lobar) mencatat tren pelanggaran pada masa kampanye ini mengingkat. Tren pelanggaran yang dilakukan kepala desa (kades) dan perangkat desa lebih tinggi dibandingkan pelanggaran yang dilakukan ASN. Hal ini mengemuka di acara Ngopi dan Ngeteh Bareng yang diadakan Humas dan Protokol Setda Lobar, dihadiri Pjs Bupati H. Lalu Saswadi didamping Kepala Kesbangpol Lobar, H. Fajar Taufiq dan Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar H. Saepul Ahkam. Hadiri pula Ketua Panwaslu L Arjuna dan Komisioner KPU M. Suhardi, SH. Ketua Panwaslu Lobar L. Arjuna, menyebut, dari enam kasus pelanggaran kades dan perangkat desa satu kasus sudah direkomendasikan ke pemda. Sedangkan sisanya masih berproses. Sementara tiga kasus pelanggaran ASN, dua kasus sudah direkomendasikan ke pemda, sedangkan satu kasus direkomendasikan ke provinsi. Dua kasus pelanggaran ASN Lobar telah direkomendasikank ke pemda belum ada pemberitahuan tindak lanjut.

Selain kasus dugaan pelanggaran, ujarnya, ada juga kasus perusakan alat peraga sosialisasi sebanyak 3 kasus. Setelah dilakukan analisa dan kajian di centra Gakkumdu, ter-

hadap tiga kasus ini dua kasus sudah ditangani aparat Polres Lobar, sedangkan satu kasus ditangani Polsek Gerung.

Diakuinya memang sosialisasi kurang menyentuh ke desa, pihaknya sudah melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten. Menurutnya sosialisasi di tingkat desa tidak bisa dilakukan, karena dari awal disampaikan terkendala masalah anggaran. Dari Rp4 miliar yang diajukan, dari APBD II diberikan hibah Rp2,9 miliar kemudian APBD Provinsi sebesar Rp 1 miliar lebih, sehingga totalnya Rp3,9 miliar.

Sementara itu Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi menyatakan sosialisasi harus digencarkan terutama terkait aturan pelanggaran di pikada.

Hal ini untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, sebab banyak aparatur desa belum tahu aturan mainnya. Langkah pemda semenjak menjabat ia memberikan penekanan dalam rapim kepada ASN agar netral. Selain itu ia turun silaturahmi ke desa-desa terbagi menjadi empat titik.

Pertama ia mengumpulkan kades dan BPD Kecamatan Narmada dan Lingsar, lalu Kecamatan Gunungsari- Batulayar. Selanjutnya ia mengumpulkan tiga kecamatan yakni Sekotong, Lembar dan Gerung. Terakhir ia mengumpulkan kades dan BPD Keca-

matan Kediri dan Labuapi serta Kuripan.

Hal ini juga jelasnya untuk memaksimalkan tingkat partisipasi masyarakat khususnya pemilih di pilkada. Sebab ukuran keberhasilan penyelenggaraan pilkada adalah tingkat partisipasi pemilih, sehingga setiap ia turun ke kecamatan ia menekankan agar camat, kades menyampaikan hal ini ke kadus hingga RT. Menurutnya, pelaksanaan pilkada kali ini harus jauh lebih baik dan berkualitas dibandingkan sebelumnya. Sebab pilkada kali ini tidak ada istilah putaran ke dua, sehingga berapapun masyarakat yang datang memilih tentu akan ada pemenang di pilkada, namun kalau pemilih yang memilih hanya 100 ribu orang maka tentu kualitasnya kurang bagus.

Terkait tindak lanjut pelanggaran ASN yang direkomendasikan panwaslu ke Pemda, menurutnya sejauh ini ia belum ada informasi. Namun demikian tentunya pemberian sanksi tetap diberikan, namun disesuaikan tingkat kesalahan, tidak bisa pihaknya main pecat ASN. Sementara terkait kekurangan anggaran panwaslu, pihaknya akan membicarakan dengan panwaslu.

Saat ini, jelasnya, sudah masuk tahap kampanye, sehingga apapun kendala harus ditangani segera. (her)

Pelabuhan Marina Khusus Yacht di Gili Gede Segera Terealisasi Giri Menang (Suara NTB) Tim Kementerian Koordinantor Kemaritiman dipimpin Deputi Bidang SDM turun ke Gili Gede Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) untuk mengecek langsung kondisi lapangan di mana lokasi akan dibangun Dermaga Marina Del Ray khusus untuk kapal pesiar berukuran kecil atau yacht. Pengecekan ini dilakukan guna memastikan kesesuaian pemanfataan ruang yang menjadi salah satu persyaratan untuk mengurus izin-izin lain.

Sejumlah pejabat Lobar ikut turun mendampingi tim Kemenko Kemaritiman ke Gili Gede, antara lain Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) H. Ahmad Saikhu, Kepala Di-

nas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Made Artadana dan Kepala Dinas Pariwisata Ispan Junaidi.

Kepala Dishub Lobar Ahmad Saikhu menyatakan tim ini turun mengecek kesesuaian pemanfataan ruang di lokasi sebagai salah satu persyaratan. “Izin lokasi sudah dikeluarkan pusat, selanjutnya dia (investor) harus mengurus izin pembangunan dan operasional,”jelas Saihku.

Dijelaskan untuk mendapatkan izin membangun dan operasional ada beberapa yang perlu dilengkapi dan itu semua ranahnya pusat. Misalnya rekomendasi KSOP, navigasi dan beberapa syarat lain mengacu Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub). Mengacu permenhub ini, ada dua tahap, yakni izin lokasi sudah keluar. Selanjutnya mengurus izin pembangunan

dan operasionalnya. “Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, namun itu kewenangan di pusat,’’ tukasnya. Sedangkan untuk menyangkut daerah, hanya terkait pemanfataan ruang saja.

Terkait kapan realisasi pembangunan fisik, menurutnya tergantung kesiapan investor. Saat ini mereka tengah mengurus untuk pembangunannya.

Sementara Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi menyatakan terkait izin dari Marina ini tidak ada masalah di Lobar, sebab semua izin sesuai kewenangan pemda sudah dikeluarkan. Untuk rekomendasi ini, pemda perlu sosialisasi ke masyarakat, sebab itu arus pelayaran supaya masyarakat paham terkait pembangunan marina ini.(her)

Giri Menang (Suara NTB) Mencuatnya proyek perumahan jalur bandara II menyusul surat teguran dari Satker Balai Jalan Nasional diklarifikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lombok Barat (DPMPTSP) (Lobar) yang terlibat dalam proses kajian perizinan perumahan ini. OPD teknis terkait menegaskan perumahan ini tidak melanggar pemanfataan ruang, termasuk masalah jalur BIL II yang telah dikonsultasikan ke Balai Jalan Nasional, sehingga perumahan dibolehkan pembangunan perumahan tersebut. ‘’Dari sisi perizinan tidak ada masalah, sebab kajian dari dinas termasuk Dinas PU ada, sebelum keluarkan izin sudah kami konsultasi ke Dinas PU,” jelas Plt Kepala DPMPTSP H. Dulahir, Kamis (8/3).

Menurutnya, IMB berdasar kajian OPD termasuk Dinas PU di mana site plan telah disahkan sebab menurut dinas terkait tidak ada masalah. Apa yang disahkan Dinas PU ini tidak diubah sedikit pun, salah satunya kajian lokasi di mana dibangun di dekat akses jalur bandara II. Pihaknya juga mengeluarkan izin berdasakan rekomendasi BKPRD bahwa perumahan ini tidak melanggar tata ruang, pihaknya tidak berani menerbitkan izin kalau tidak sesuai rekomendasi BKPRD. Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi menyatakan terkait pembangunan perumahan di jalur bandara II dari aspek pemanfaatan ruang berdasarkan kajian OPD teknis, seperti Di-

nas PU, Dinas Pertanian dan SKPD terkait tidak ada masalah.

Begitu juga, ujarnya, dari sisi pemanfaatan ruang berdasarkan kajian OPD seperti Dinas Pertanian bahwa mengacu provitas hasil panen boleh dialih fungsi, dari aspek irigasi teknis dari kajian Dinas PU tidak ada persoalan.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, HL Winengan mengatakan tidak ada pelanggaran pembangunan perumahan di bandara II. Terkait adanya teguran dari Satker BJN, menurutnya surat tersebut keluar sebelum IMB terbit. Surat dari teguran itu keluar, karena waktu itu belum ada IMB, namun setelah keluar IMB tidak ada masalah.

“Tidak ada yang dianggar kan , apa yang dilanggar?,”kata Winengan mempertanyakan.

Terkait tata ruang ruang juga tidak ada melanggar, akses jalan itu dibangun tahun 2015, sementara RTRW tahun 2011. Artinya jauh lebih dulu ada RT RW, sehingga memang perlu dilakukan penyesuaian. Sejauh ini, jelasnya, RT RW belum ada termasuk RDTR. Terkait tudingan dirinya membela pengembang, menurut Winengan tidak demikian, sebab menurutnya apa yang dilakukan tidak ada yang melanggar.

Namun ia menegaskan, dinasnya adalah bagian dari perumahan. Sementara yang dibangun pengembang ini adalah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Di samping memang perumahan ini adalah nawacita Presiden Jokowi. Yang dibelanya adalah kebijakan Presiden agar warga berpendapatan rendah memiliki rumah. (her)

Kades di Loteng Tandatangani Pakta Integritas Praya (Suara NTB) Para kepala desa (kades) seKabupaten Lombok Tengah (Loteng), menandatangani pakta integritas untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara transparan dan akuntabel. Hal ini sebagai bentuk komitmen awal untuk mewujudkan pelaksanaan APBDes yang bersih dan bebas dari korupsi.

Penandatangan pakta integritas dipimpin langsung Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Loteng, Sahim, S.H., dengan disaksikan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., di Pendopo Bupati Loteng, Kamis (8/3).

Hadir juga Kasi. Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), Febi Rudy, S.H., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng serta Staf Kepresidenan, Enda Ginting.

“Penandatanganan pakta integritas ini kita harapkan sebagai awal yang baik dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBDes yang bersih dan bebas korupsi,” terang Sekda Loteng, H.M.Nursiah.

Dalam pakta integritas ini, para kades menyatakan bertanggung jawab secara penuh atas pelaksaanan APBDes 2018 dalam mengelola dana desa dengan baik, bersih dan transparan dengan tidak melakukan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Jika melanggar, maka para kades bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata maupun dilaporkan secara pidana.

Sementara Kepala DPMD Loteng, Drs. Jalaludin, menegaskan penandatanganan pakta integritas ini untuk menyatukan pemahaman serta komitmen di kalangan para kades di Loteng. Tujuannya, para kades di daerah ini punya pemahaman yang sama terkait pengelolaan dana desa tahun 2018 ini.

Apalagi tahun ini alokasi dana desa yang diterima desa-desa di Loteng cukup besar dengan total mencapai Rp155,4 miliar ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp106 miliar.

Sehingga rata-rata desa di Loteng tahun 2018 ini bakal mengelola ADD antara Rp 1,9 miliar sampai Rp2,5 miliar. (kir)

(Suara NTB/kir)

TANDATANGANI - Ketua FKD Loteng, Sahim, menandatangani pakta integritas terkait pengelolaan DD yang transparan dan bebas korupsi disaksikan Sekda Loteng, H.M. Nursiah, di pendopo Bupati Loteng, Kamis (8/3).

SUARA NTB Jumat, 9 Maret 2018

DLH KSB Kesulitan Tanggulangi Peredaran Merkuri Taliwang (Suara NTB)Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs. H. Hamzah, mengaku sangat kesulitan untuk menekan penggunaan merkuri yang masih terjadi di wilayah setempat.

Pola pemberian sosialisasi, penyuluhan masyarakat sudah sering dilakukan supaya sadar dan waspada bahaya zat ini. Tetapi kenyataannya, penggunaan zat kimia, masih ditemukan terutama di beberapa alat pemurnian (gelondong) emas yang ada di masyarakat.

“Kami sudah tidak punya cara efektif lagi untuk menekan peredaran zat ini di Sumbawa Barat. Segala upaya sudah kita lakukan, tetapi faktanya masih ada saja yang menggunakannya. Apalagi dampak lingkungan dari penggunaan ini sudah sangat meresahkan, karena sudah ada beberapa ekor ikan yang mati karena diduga terpapar merkuri,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (8/3).

Dikatakannya, keberadaan merkuri di KSB bisa dipastikan ilegal. Hal tersebut diyakini, pasalnya belum ada satupun yang melakukan pengurusan izin untuk menjual zat-zat kimia seperti ini. Tentu pemerintah juga tidak mau dibenturkan terkait masalah ini.

Artinya, pihaknya tidak bisa turun untuk menertibkan lokasi gelondong begitu saja, tetapi perlu juga ada upaya lain.

Karena pada hakikatnya, Pemerintah hadir supaya warganya sejahtera dan upaya untuk mencari hal tersebut juga bermacam-macam. Hanya saja kaitannya, dengan peredaran merkuri ini, pihaknya tetap turun memberikan himbauan terkait dampak penggunaan merkuri ini yang berkepanjangan.

“Kita tidak mau dibenturkan dengan masyarakat terkait masalah merkuri ini, tetapi yang jelas kita tetap akan upayakan pendekatan kekeluargaan supaya mereka tidak lagi menggunakan zat ini lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga sudah mengeluarkan himbauan terkait penggunaan merkuri yang ada saat ini. Hanya saja himbauan tersebut tidak akan memiliki makna yang cukup kuat bila masyarakat tetap diam ditempat dan acuh tak acuh terkait masalah ini. Karena pada dasarnya penanganan masalah dampak merkuri tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan semua pihak.

Hal ini juga terlebih dahulu harus bersumber dari kesadaran dari semua pihak untuk tidak menggunakan lagi zatzat ini. Karena dampaknya bukan akan dirasakan sekarang, melainkan beberapa tahun yang akan datang. “ Kita sangat berharap semua pihak untuk mengambil sikap terkait masalah ini. Sehingga tingkat pencemaran yang ada bisa semakin ditekan,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

40 Hektar Sawah ”Digulung” Banjir Sumbawa Besar (Suara NTB) Banjir yang terjadi di Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu beberapa hari yang lalu berdampak terhadap puluhan hektar areal persawahan baik yang siap panen maupun yang sudah mulai dipanen. Hingga kini pihak Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa masih mendata padi warga yang puso akibat banjir tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Tarunawan, S.P., S.Sos yang dikonfirmasi Kamis (8/3) kemarin menyebutkan, data sementara ada 40 hektar areal persawahan siap panen dan sudah dipanen terendam banjir.

Kelompok tani yang terdampak ada delapan, tepatnya di Dusun Lito A dan Dusun Lito B. Areal persawahan tersebut letaknya dekat dengan pinggir kali. “Data se-

mentara ada 40 hektar areal persawahan siap panen dan ada yang sudah dipanen terdampak,” ujarnya.

Pihaknya belum bisa menyampaikan mengenai jumlah areal yang terancam gagal panen karena puso. Mengingat timnya masih berada di lapangan untuk melakukan pendataan.

“Tim masih di lapangan melakukan pendataan untuk mendapatkan data rill. Intinya berapa yang puso dan tidak bisa meng-

hasilkan lagi sedang diselesaikan datanya,” terangnya.

Mengenai bantuan terhadap petani yang padinya rusak akibat banjir, pihaknya juga akan memberikan bantuan. Hanya saja dilihat dari segi kerusakan yang ada. “Kami masih menunggu data kerusakan. Nanti kita lihat. Pasti itu ada bantuan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Kedaru-

ratan dan Logistik, M. Nur Hidayat, S.T yang dikonfirmasi terpisah menyebutkan, data sementara banjir di Kecamatan Moyo Hulu pada Selasa lalu menyebabkan beberapa rumah penduduk tergenang setinggi 20 cm di Desa Lito.

Selain itu juga merendam areal persawahan siap panen tepatnya di Dusun Lito A, Dusun Lito B, Dusun Lito Desa Lito Dusun Geris Bage Loka, dan Dusun Sela, Desa Batu Tering.

Adapun yang terdampak di Dusun Lito A tergenangnya areal persawahan sekitar 300 Ha akibat dari jebolnya Bendungan (chek dam) Tiu Ai Angat Kecamatan Moyo Hulu.

Tergenangnya unit rumah warga dengan kondisi rusak

berat atas nana Abdul Gani.

Kemudian di Dusun Lito B tergenangnya areal persawahan sekitar 250 Ha dan hanyutnya satu unit kios milik A. Kadir.

Selanjutnya di Dusun Geris Bage Loka tergenangnya areal persawahan lebih kurang 150 Ha. Pihaknya sudah turun melakukan pendataan dan kaji cepat di lapangan serta memberikan bantuan kepada korban bencana. Kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Adapun bantuan yang sudah disalurkan berupa peralatan dapur, matras, sandang, sarung, selimut, handuk, peralatan kesehatan dan lainnya.

Saat ini pihaknya juga tengah melakukan pendataan bersama pihak kecamatan. (ind)

Bupati Ingatkan Camat dan Kades Tidak Ngotot Soal Tapal Batas Taliwang (Suara NTB) Belum tuntasnya beberapa penetapan tapal batas baik antar kecamatan maupun antar desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya diatensi oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. Orang nomor satu di KSB ini dengan tegas meminta kepada para camat dan kepala desa (Kades) agar tidak ngotot mempertahankan pendapatnya masing-masing atas tapal batas yang ada agar prosesnya bisa segera tuntas. “Kalau sudah ada penetapan tidak usah diperdebatkan lagi,” cetusnya di sela sambutannya saat acara panen dan ekspor perdana rumput laut di desa Sagena, kecamatan Poto Tano, Kamis (8/3).

Ia menjelaskan, prosedur penetapan tapal batas antar wilayah itu ada norma dan etikanya. Di sisi norma prosesnya memiliki tahapan dimulai dari tingkat bawah hingga ke pemerintah paling tinggi. Dalam hal ini penyelesaian penetapan tapal batas dan desa terakhir diselesaikan di tingkat kabupaten.

“Kalau misalnya antar desa tidak bisa naik ke kecamatan. Tidak bisa juga, lanjut ke kabupaten. Nah di kabupaten ini tingkatan terakhir. Kalau sudah ada ketetapan dari kabupaten itu sifatnya mengikat para pihak dan harus dipatuhi.

Jangan lagi mempertahankan pendapatnya karena itu sama saja tidak beretika,” tandasnya.

Menurut bupati, hasil penetapan tapal batas pada dasarnya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Sebab dari sebuah penetapan masyarakat dan pemerintah tidak akan dirugikan. Penetapan tapal batas dibutuhkan secara administratif untuk mempermudah kerja-kerja pemerintahan. “Kan tidak ada yang dirugikan. Kalau misalnya ada tanah warga A masuk wilayah B setelah penetapan kan tetap akan menjadi miliknya. Begitu juga di sisi pemerintah kan tidak ada yang dirugikan,” Bupati pun memberikan gambaran mengenai penyelesaian tapal batas antara KSB dengan Sumbawa yang meski saat ini telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tapi oleh sejumlah masyarakat masih dipersoalkan. Ia menyatakan, dirinya telah mejelaskan, khususnya terkait posisi Gili Kalong yang masih diperdebatkan apakah masuk KSB atau Sumbawa tidak lagi memperpanjang persoalan tersebut.

“Kan sudah selesai. Nanti kalau misalnya dikatakan masuk Sumbawa ya saya bilang tidak apa-apa. Toh nanti kalau dikelola Sumbawa tentu imbasnya pasti ada ke masyarakat kita karena posisinya dekat. Daripada kemudian dipersoalkan terus, justru pulau itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita (KSB) maupun Sumbawa. Padahal kita ini kan sama saja. Sama-sama di wilayah pulau Sumbawa juga,” bebernya.

Agar penyelesaian tapal batas baik antar desa maupun kecamatan itu segera tuntas. Dalam kesempatan itu bupati memerintahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar memfasilitasi para pihak. Termasuk juga dalam hal ini tokoh agama dan masyarakat turut mengambil peran menengahi masyarakat agar penyelesaiannya tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat. “Kita harus tuntaskan soal tapal batas ini. Supaya proses administrasi kewilayahan kita bisa selesai juga sehingga program-program kita jalannya lancar,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/ind)

GRATIS - Pelayanan kesehatan gratis yang dilakukan di Terminal Sumer Payung.

Polisi dan Jasa Raharja Gelar Pengobatan Gratis di Terminal Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa melalui Satuan Lalu Lintas melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis di terminal Sumer Payung, Kamis (8/3) kemarin. Dalam kegiatan yang dilakukan guna meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas ini, Polres bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja, Dinas Perhubungan dan

Dinas Kesehatan.

Kapolres Sumbawa, AKBP. Yusuf Sutejo, SIK, MT menjelaskan kegiatan ini merupakan bagaian dari Operasi Keselamatan Gatarin 2018. Sasaran utamanya yakni para sopir dan kondektur bus serta angkutan umum lainnya. Kemudian penumpang, pedagang, dan masyarakat sekitar. Selain pelayanan kesehatan gratis, pihaknya juga melakukan tes urine di

lokasi terminal. “Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan bagaimana caranya kita melakukan kegiatan preventif dan preemtif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

Kasat Lantas Polres Sumbawa, AKP. Gusriyadi Abustan, SH menambahkan, dalam operasi keselamatan ini, selain memberikan pelayanan kesehatan gratis pihaknya juga melakukan sosialisasi tentang

Hanya Zul-Rohmi yang Kampanye Rapat Umum di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari empat pasangan calon di Pilkada NTB, hanya pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah (Zul-Rohmi) yang akan menggelar kampanye dalam bentuk rapat umum di Kabupaten Sumbawa. Sementara untuk Alat Peraga Kampanye (APK) yang disediakan KPU NTB, dalam bulan ini juga akan diserahkan melalui KPU Kabupaten/Kota, ter-

masuk KPU Sumbawa.

Demikian disampaikan Komisioner KPU Sumbawa, Aryati S.Pdi, Kamis (8/3) kemarin. Berdasarkan jadwal yang ada di KPU, Zul-Rohmi akan menggelar rapat umum pada 15 April mendatang di Lapangan Brang Biji Sumbawa. “Ya dari jadwal yang ada untuk kampanye rapat umum, hanya Zul-Rohmi yang ngambil lokasi di Sumbawa,” terangnya.

Terkait jatah APK yang disediakan KPU, untuk Kabupaten/Kota diperkirakan da-

lam bulan ini juga akan turun dari KPU NTB. Untuk Sumbawa setiap paslon diserahkan, 5 buah baliho, 20 umbul-umbul per kecamatan dan 2 buah spanduk per desa. Yang nantinya akan dipasang oleh masing masing tim Paslon. Bila Paslon ingin memasang lebih dari itu, maka ketentuannya maksimal 150 persen dari yang disediakan KPU. “Kita hanya menyerahkan, Tim paslon yang akan memasang,”jelas Aryati. (arn)

Tim Paslon di Sumbawa Diminta Taati Aturan Kampanye Sumbawa Besar (Suara NTB)Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sumbawa meminta semua tim Pasangan Calon (Paslon) memahami dan menaati aturan kampanye.

Salah satu syarat yang mesti dipenuhi saat kampanye, harus memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian yang dikeluarkan oleh Polda NTB, sedangkan untuk izin keramaian disampaikan kepada Polres.

Sebagaimana dikatakan Ketua Panwaslu Sumbawa, Syamsihidayat S.IP, sejauh ini, pelaksanaan kampanye memang masih rancu dengan aturan. Sehingga sempat ada kekeliruan terjadi saat pelaksanaan kampanye. Namun, pada kampanye, Panwaslu Kabupaten Sumbawa mengimbau agar Paslon taat terhadap peraturan KPU No-

mor 4 Tahun 2017.

“Kami minta kepada pasangan calon agar taat terhadap peraturan KPU, jangan sampai saat melakukan kampanye melanggar sejumlah ketentuan aturan,” katanya.

Kepada tim kampanye Paslon diimbau agar sebelum melakukan kegiatan kampanye di lapangan untuk mengajukan izin terlebih dahulu.

Terkait STTP tersebut sudah diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye di pasal 9 ayat 3 huruf b.

Disitu disebutkan, tim kampanye menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Dan Panwaslu Kabupaten tentang kampanye.

“Jadi jika paslon atau tim kampanye yang melakukan kegiatan kampanye tidak

mengantongi STTP dari pihak kepolisian. maka kampanye tersebut dianggap sebagai kampanye liar. Sehingga kami Panwaslu akan menghentikan segala bentuk kampanye tersebut dengan melakukan koordinasi bersama kepolisian, seperti halnya kejadian kampanye dibeberapa tempat yang sebelumnya dihentikan oleh Panwaslu bersama pihak kepolisian karena tidak mengantongi STTP,” tukasnya.

Selanjutnya terkait dengan anggota DPRD yang ikut dalam kegiatan kampanye paslon agar mengajukan izin cuti kepada Pimpinan DPRD setempat. Hal ini sebagai bentuk kepatuhan pelaksana kampanye dalam menjalankan regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Lamanya cuti, tergantung berapa lama izin cuti yang diajukan oleh masingmasing anggota DPRD. Misalnya, mereka mengajukan

tiga hari maka manfaatkanlah cuti tersebut sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Sementara itu, aturan dalam kampanye juga tidak dibenarkan melibatkan massa yang terdiri dari anak-anak. Sebab sangat melanggar aturan, artinya membawa anak dalam setiap kegiatan kampanye.

Dalam Pasal 1, keterangan ke 21 berbunyi, bahwa peserta kampanye adalah a n g g o t a masyarakat atau warga negara Indonesia yang me-

menuhi syarat sebagai pemilih. Penafsirannya, anak di bawah 17 tahun tidak boleh diikut sertakan,” tandas Syamsi. (arn)

Syamsihidayat (Suara NTB/arn)

tertib berkendara dan aturan berlalu lintas di perguruan tinggi. Selain juga akan bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk memperbaiki jalan berlubang. Bahkan di akhir operasi, pihaknya akan memberikan 10 SIM gratis bagi pengendara roda dua yang safety yang belum memiliki SIM. Sementara Kepala Jasa Raharja, N. Andhika Panji W, S.Sos menyampaikan, pihakn-

ya rutin melakukan pemeriksaan gratis bagi para sopir dan penumpang. Kali ini kegiatannya bekerjasama dengan pihak kepolisian. “Kegiatan ini rutin kami lakukan biasanya sekali atau dua kali sebulan. Agar stamina selama dalam perjalanan terjaga termasuk sopir, karena sopir bertanggung jawab atas keselamatan penumpang.

Kami juga menyiapkan obatobatan gratis,” tandasnya. (ind)

Pendapatan dari Sektor Retribusi Uji KIR Terancam Tidak Terealisasi Taliwang (Suara NTB) UPTD pengujian kendaraan bermotor atau KIR, Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, kesulitan untuk bisa merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi sekitar Rp200 juta di tahun 2018.

Hal ini bukan tidak ada alasan, disamping potensi yang bisa ditarik dari sektor ini sangat minim, kesadaran untuk melakukan uji KIR juga masih sangat kurang. Bahkan target yang diberikan tersebut terkesan mengada-ada dan melihat kondisi riil di lapangan.

“Kita ditargetkan jauh lebih tinggi dari potensi kendaraan yang bisa kita tarik. Masa iya kita harus nombok dari uang kita sendiri, untuk mencapai target ini. Padahal TAPD bisa melihat kondisi riil yang ada di lapangan, bahwa potensi yang bisa kita tarik sangat kecil.

Tapi, kalau sudah ada target seperti ini, ya mau tidak mau harus dilaksanakan,” ujar Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas (UPTD) uji KIR Dishub, Ambo Nurung S. Ap, kepada Media ini, Kamis (8/3).

Dikatakannya, jika melihat potensi dan target yang dibebankan sangat tidak berbanding lurus. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan hasil catatan pihak terkait hanya ada sekitar 600 unit saja yang potensial untuk ditarik retribusi.

Bahkan dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen saja yang rutin, sementara sisa dari jumlah tersebut masih belum ada kejelasan. Apabila melihat dari potensi objek yang bisa ditarik, maka jumlah uang yang dihasilkan hanya sekitar Rp140 juta saja dan itu dianggap sangat maksimal. Jika target pendapatan dari sektor ini ditambah jadi Rp200 juta, maka objek mana bisa ditarik.

“Bukan kita mengeluh den-

(Suara NTB/ils)

Ambo Nurung gan target yang cukup tinggi.

Tetapi kenapa kita tidak hitung secara matang, kalau tidak bisa tercapai ya kita juga yang disalahkan,” sebutnya.

Dia menambahkan, memang setiap tahun target pendapatan selalu sesuai target. Sebut saja di tahun 2016 dari target Rp60 juta bisa tercapai Rp80 juta dan di tahun 2017 dari target Rp100 juta yang terealisasi Rp140 juta.

Sementara di tahun 2018 diberikan target sekitar Rp200 juta, pihaknya juga masih pesimis target tersebut bisa terealisasi atau tidak. Karena objeknya juga semakin berkurang di Sumbawa Barat, bahkan PT AMNT saat ini sudah memangkas kendaraan operasional yang ada. Sehingga pihaknya sangat kesulitan untuk merealisasikan target tersebut.

Meskipun dianggap sudah tidak mungkin untuk memenuhi target tersebut, pihaknya tetap berupaya maksimal sehingga tidak timbul fitnah di masyarakat karena target tidak bisa terealisasi. “Kita tetap akan berupaya maksimal, sehingga target yang telah diberikan bisa terealisasi.

Tetapi kami belum optimis target ini terealisasi karena tidak ada objek lain yang bisa kita tarik,” tandasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 9 Maret 2018

Halaman 7

Prioritaskan Air Bersih

(Suara NTB/ula)

SEKOLAH - Hj Siti Armini Makarau, S.Pd kepala SDN 8 Dompu menunjukan kondisi sekolahnya yang bersih setelah 2 hari dibersihkan secara gotong royong, Kamis (8/3) siang.

Akibat Banjir, Siswa SDN 8 Dompu Masih Diliburkan Dompu (Suara NTB) Banjir bandang yang melanda Dompu pada Senin (5/3) sore lalu menyebab aktivitas di SDN 8 Dompu terhenti. Sekolah yang berada di tengah perkampungan di Soriwono Kelurahan Potu ini direndam banjir bandang dan dipenuhi lumpur. Hingga Kamis (8/3) kemarin, gotong royong oleh berbagai pihak berhasil membersihkan lumpur di kompleks sekolah.

Hj Siti Armini Makarau, S.Pd kepala SDN 8 Dompu kepada Suara NTB, Kamis siang kemarin mengakui, ruang kelas, mebler sekolah sudah berhasil dibersihkan termasuk halaman sekolah. Walaupun di halaman sekolah masih terdapat sisa lumpur dan akan diupayakan pembersihannya pada Jumat dan Sabtu (9-10/3) ini. Sehingga pada Senin (12/3) akan datang, aktivitas sekolah sudah bisa dimulai kembali dan akan diumumkan lewat masjid serta mushallah. “Hari Senin mungkin sudah bisa belajar kembali, walaupun anak – anak pakaian bebas dan melakukan mid semester,” kata Hj Siti Armini.

Namun diakui, banjir bandang yang melanda Dompu mengganggu aktivitas belajar mengajar di SDN 8 Dompu. Pada Rabu (7/3), siswa SDN 8 Dompu direncanakan akan mengkuti lomba olimpiade tingkat Kecamatan Dompu di SDN 1 Dompu. Tapi gagal diikuti siswanya akibat banjir yang merendam SDN 8 dan perumahan siswa di Soriwono. “Senin kemarin sudah dilatih dengan soal olimpiade, tapi karena banjir akhirnya mereka tidak bisa ikut,” katanya.

Ia pun mengaku, akibat banjir bandang yang selalu merendam gedung SDN 8 Dompu, jumlah siswanya berkurang drastis. Pasca banjir bandang Januari 2015 lalu, banyak siswa yang pindah sekolah setelah diinsruksikan Kepala Dinas Dikpora Dompu. Semula jumlah siswa 200 orang lebih, kini tinggal 84 orang di tahun 2018 ini.

Setiap banjir bandang melanda Dompu, kata Hj Sartini salah seorang guru SDN 8 Dompu, sekolah ini selalu jadi langganan direndam banjir. Tapi banjirnya tidak juga setiap tahun merendam sekolahnya, tapi hanya banjir yang cukup besar seperti periode 20 tahun pada 1985 dan 2005, periode 10 tahun pada 2015 dan periode 3 tahun pada 2018 ini. “Tidak juga setiap tahun,” kata Armini.

Sekolah yang memiliki siswa sebanyak 84 orang ini beberapa kali diwacanakan untuk direlokasi ke daerah yang lebih aman. Namun warga setempat enggan pindahkan anaknya ke sekolah di daerah Soriwono. “Kalau kita tergantung pemerintah,” ungkap Hj Sartini. (ula)

Dewan Minta BWS Prioritaskan Bendung di Kamudi Dompu (Suara NTB) Pemkab Dompu dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 diminta memprioritaskan pembangunan bendungan Kamudi. PDAM selaku pengelola sudah memiliki jaringan perpipaan dan pelanggannya mencapai 3.500 sambungan di Kecamatan Woja. Di Manggelewa yang akan disuplai dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Tanju, belum memiliki jaringan dan pelanggan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Dompu, Rahmat Syafiuddin, SH kepada Suara NTB, Kamis (8/3) meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk memperhatikan kebutuhan air bersih bagi warga di wilayah Kecamatan Woja yang terkena dampak banjir bandang. Apalagi jumlah pelanggan PDAM di wilayah Kecamatan Woja yang dialiri dari Instalasi pengolahan Air (IPA) Selaparang mencapai 3.500 pelanggan.

“BWS yang sudah merencanakan pembangunan bendungan di Kamudi agar tetap diprioritas pembangunannya.

Jangan sampai dialihkan dulu,” katanya.

Bila rencana pembangunan bendungan tersebut belum bisa segera dilakukan oleh BWS, Rahmat meminta, pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengambil langkah strategis dalam mengatasi ketersediaan air bersih bagi warga di Kecamatan Woja. “Air

adalah sumber kehidupan.

Dari manapun anggarannya, harus diupayakan agar airnya tersedia. Jika selama ini (bendungan) diperbaiki dengan tambal sulam, apa salahnya kita permanenkan langsung,” ungkap politisi PKB ini.

Taha, S.Pt anggota Komisi III DPRD Dompu lainnya menegaskan, amanat konstitusi bahwa air tanah dikuasai oleh negara dan digunakan seluas – luasnya untuk rakyat. Karenanya, pemerintah wajib memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Apalagi wilayah Woja, warganya sangat bergantung dengan pasokan air PDAM karena sulit mendapatkan air tanah untuk dibor. “Untuk jangka pendek, pemerintah harus droping air bersih. Kalau tidak, cost yang dikeluarkan masyarakat untuk mencari air akan tinggi,” kata Taha.

Untuk jangka panjang, Taha mendorong pemerintah segera

membangun bendungan dan meningkatkan pengawasan dalam proses pembangunannya.

Ada indikasi, bangunan yang dibangun pemerintah tidak bertahan lama karena kualitasnya yang rendah dan itu akibat kurangnya pengawasan dalam pembangunan. “Apalagi konstruksi tanah kita di Dompu rata – rata berpasir, ditambah lagi dengan intensitas hujan tinggi, plus ditambah lagi dengan banyak pohon yang ditebang jadi gundul, tentunya aliran air akan semakin deras dan menyebabkan kerusakan,” kata Taha.

Ia pun mencontohkan kondisi ruas jalan nasional menuju Kecamatan Pekat di beberapa titik mulai amblas akibat digerus air banjir. “Dalam pembangunan harus diperketat pengawasan agar sesuai standar, sehingga umur penggunannya sesuai dengan direncanakan,” ungkap Taha.

Direktur PDAM Dompu,

Agus Supendi, SE yang dihubungi terpisah, mengungkapkan, banjir bandang yang kembali melanda daerah alirasn sungai (DAS) Baka memperparah bendungan tradidional di Kamudi sebagai sumber air baku untuk IPA Selaparang. “Sudah tidak ada yang diperbuat lagi, sudah tenggelam. Pondasinya kedalaman 4 meter akibat banjir kemarin. Untuk bendung kembali sudah ndak bisa, kecuali dipermanen,” kata Agus.

Agar bisa mengalirkan air ke IPA Selaparang, Agus mengaku, pihaknya berencana memasang pipa sepanjang 300 meter mengalirkan air sungai ke saluran penghantar. Namun resikonya, setiap hari harus dibersihkan dan terancam amblas pipanya dibawa banjir.

Ia pun mengaku, rencana BWS membangun bendungan baru bukan pada lokasi bendungan saat ini. Tapi di atas, 5 KM dari lokasi bendungan yang ada saat ini. Tapi tahun 2018 ini didahulukan di Tanju Kecamatan Manggelewa.

“Kalau wilayah Woja sedianya 2018 akan dikerjakan oleh BWS, otomatis bendungan yang ambruk sekarang

ndak kita pake, karena perpipaannya sudah nyambung ke sana. Wilayah Woja sudah aman, sambil menunggu yang 3 kali lipat sarananya yang akan dibangun oleh Satker.

Karena kenyataannya didahulukan Tanju dulu. Mau tidak mau, dam yang lama ini bagaimana caranya supaya berfungsi,” kata Agus.

Sebelumnya Kepala BWS Nusa Tenggara 1, Ir Asdin Julaidy, MM, MT mengatakan, air baku untuk IPA Selaparang bagi kebutuhan air baku di wilayah Kecamatan Woja akan memanfaatkan saluran interbasin Rababaka kompleks sepanjang 18 KM atau dari sumber dam Mila, sehingga tahun 2019 warga Dompu akan mendapatkan pasokan air yang cukup. Namun rencana ini, bila memanfaatkan gravitasi akan membantu PDAM. Tapi bila menggunakan pompa, justru akan membebani PDAM dengan biaya operasional 2 kali lipat.

“Kalau itu (diambil dari saluran interbasin) dipake gravitasi, ndak apa – apa. Tapi kalau pake pompa, kita kewalahan. Karena 2 kali biaya (yang akan ditanggung),” kata Agus. (ula)

Dikes Sesalkan Unsur Pimpinan Puskesmas Adu Jotos Dompu (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu menyesalkan insiden adu jotos unsur pimpinan Puskesmas Ranggo, Selasa (6/3) lalu. Insiden yang melibatkan Kepala Puskesmas, Iswan dan Sekretaris UPT, Muhammad tersebut dianggap mencederai nama baik lembaga kesehatan. Parahnya, kejadian saat apel pagi itu disaksikan langsung para pegawainya.

“Sangat disesalkan sekali apalagi itu di depan bawahan ketika apel pagi,” kata Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) Dikes Dompu, Abubakar Husain dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (8/3). Ia menegaskan, selaku pejabat tertinggi di Puskesmas Ranggo tindakan semacam itu tak perlu dipertontonkan. Kalaupun ada persoalan baiknya disikapi dengan duduk bersama untuk mencari solusinya, bukan justru brutal bertindak anarkis. Cara ini jelas memalukan dan sangat tidak elok dilakukan.

Informasinya, lanjut Abubakar Husain, insiden itu terjadi saat apel pagi 6 Maret lalu, yang mana keduanya sempat terlibat cekcok mulut hingga berujung pertikaian. Belum diketahui pasti apa motif di balik perselisihan mereka. “Kita konfirmasi ke anggota memang ada perseteruan, tapi kita tidak tahu persis apa masalahnya dan sempat adu jotos juga,” jelasnya.

Atas insiden yang dianggap mencederai nama baik lembaga kesehatan tersebut, para pihak yang terlibat akan dipanggil untuk dimintai keterangan, sehingga dapat diketahui akar persoalan guna menentukan langkah apa yang harus akan diambil oleh Dikes, apakah pembinaan atau memberi sanksi lainnya. “Sanksinya nanti kita lihat di peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik,” pungkasnya. (jun)

HBY Apresiasi Terbangunnya Solidaritas Sosial Masyarakat Dompu (Suara NTB) – Bantuan untuk korban banjir bandang Dompu terus mengalir, bahkan membanjiri posko-posko pengungsian, mulai makanan siap saji, pakaian, obat-obatan hingga perabotan rumah tangga. Respon cepat semua elemen ini tak pelak mendapat apresiasi yang besar dari pemerintah daerah.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) di hadapan wartawan mengaku bersyukur atas terbangunnya solidaritas sosial di tengah masyarakat tersebut. Terutama masyarakat Kabupaten/ (Suara NTB/jun) Kota Bima, Sumbawa tak H. Bambang M. Yasin terkecuali jajaran pemerintah Provinsi NTB dan organisasi kemasyarakatan.

“Jadi ini luar biasa harus kita syukuri, harus kita hargai apresiasi tumbuh kembanganya rasa solidaritas sosial diantara kita yang bertetangga,” ungkapnya. Jika diperhatikan, lanjut Bupati, bantuan dari berbagai daerah tersebut sudah membanjiri posko-posko pengungsian, jika hitung dalam satuan bungkus saja diperkirakan mencapai puluhan ribu. Kini tinggal bagaimana pengaturan agar pendistribusiannya tepat sasaran.

“Jadi kita kesannya bahkan kelebihan, bantuan juga tadi sampai dari Polda NTB. Barang-barang ini insaallah kita kelola dengan baik untuk penuhi kebutuhan saudara kita yang terkena dampak dari banjir,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB di lapangan, hingga hari ketiga pasca banjir bandang kiriman Senin (5/3) lalu bantuan logistik dan kebutuhan lainnya masih terus mengalir ke Dompu. Hanya memang jumlahnya tidak seperti harihari sebelumnya, pun pendistribusian berjalan normal dengan pengawalan ketat tim gabungan. (jun)

(Suara NTB/ula)

SISA LUMPUR - Anggota TNI 1614/Dompu sedang membersihkan sisa lumpur di pemukiman warga di Soriwono Kelurahan Potu, Kamis (8/3).

Masa Tanggap Darurat di Dompu Berakhir Dompu (Suara NTB) Masa tanggap darurat banjir bandang Dompu selama 3 hari berakhir Kamis (8/3).

Kendati tidak diperpanjang, pemerintah daerah (Pemda) menetapkan masa transisi menuju rehabilitasi hingga 90 hari kedepan. Sehingga pembersihan sisa lumpur akibat banjir dan pendataan kerusakan akibat banjir akan dilakukan kedepan.

Ketua Satuan Pelaksana (Satlak) bencana Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (8/ 3) kemarin mengatakan, masa tanggap darurat bencana banjir bandang Dompu tidak diperpanjang. Beberapa daerah terdampak banjir

bandang seperti Wawonduru, Kandai Dua, Simpasai, Karijawa, Kareke, Pelita dan Manggenda sudah rampung dibersihkan.

“Hasil rapat evaluasi kita tadi malam (Rabu malam) untuk Soriwono tinggal 30 persen. Hari (Kamis) ini akan kita tuntaskan pembersihannya,” kata Agus Bukhari.

Bila masih terdapat lumpur yang belum dibersihkan seteleh masa tanggap darurat, H. Agus Bukhari, pihaknya akan tetap menanganinya hingga tuntas. Karena masa transisi menuju rehabilitasi hingga 90 hari kedepan, pada prinsipnya sama saat masa tanggap darurat.

Tapi masa transisi ini lebih diarahkan pada pendataan

korban dan evaluasi sebelum masa rehabilitasi dan rekonsiliasi dilakukan.

Ia juga mengakui, bantuan untuk korban banjir Dompu masih terus mengalir. Baik dari pemerintah daerah (Pemda) Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, BNPB dan berbagai elemen masyarakat.

Bantuan ini akan tetap disalurkan ke masyarakat korban banjir kendati masa tanggap darurat sudah berakhir. “Semua bantuan yang terkumpul akan tetap kita distribusikan sampai habis,” jelasnya.

Bantuan dari BNPB yang membawa logistik untuk korban banjir akan tiba, Kamis (8/3) dan akan langsung didistribusikan. Tim satlak benca-

na juga akan melakukan pendataan terkait kebutuhan warga korban bencana banjir seperti kebutuhan akan pakaian seragam sekolah dan buku pelajaran. “Untuk bantuan perlengkapan sekolah, kita akan data dulu kebutuhannya biar tidak salah sasaran,” kata H. Agus Bukhari.

H. Agus Bukhari juga mengaku, dalam waktu 1 – 2 hari kedepan akan menangani tanggul sungai di Soriwono dan Pelita. Penanganan ini untuk menghindari dampak banjir susulan. Sementara untuk penanganan penanggulangan pasca bencana seperti normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur, falisitas umum, rehab rekon rumah penduduk yang rusak dilaku-

kan setelah dievaluasi oleh tim verifikasi. “Untuk normalisasi sungai, banyak fungsi bisa masuk di situ seperti BWS dan BPBD Provinsi yang akan masuk,” katanya.

Sementara kerusakan untuk jaringan listrik PLN akibat banjir bandang berdasarkan hasil pendataan dan perbaikan hanya ada 78 KWH meter yang diganti. KWH meter ini rusak akibat direndam banjir di Soriwono dan Magenda Kelurahan Potu yang langsung diperbaiki sehari setelah banjir bandang terjadi.

“Ada 78 KWH meter yang diganti di Soriwono dan Magenda. Itu ditanggung oleh PLN,” kata Han Yari Dwitra, supervisor transaksi energy PLN Unit Dompu di kantornya. (ula)

Terima Izin Cuti, Tugas Bupati Jangan Lagi Babat Bima Dialihkan ke Wabup Hutan Demi Jagung Bima (Suara NTB) – Terhitung sejak tanggal 9 hingga 22 Maret 2018, tugastugas Bupati Bima akan dialihkan kepada Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer. Pasalnya waktu tersebut Bupati akan menjalani masa cuti.

Pada tanggal 9 hingga 10 Maret orang pertama Kabupaten menjalani masa cuti untuk mengikuti kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 1, Suhaili-Amin.

“Kemudian setelah masa kampanye Pilgub hingga tanggal 22 Maret, Bupati menjalani cuti ibadah umrah. Sehingga tugas Bupati akan dilaksanakan oleh Wabup hingga masa cuti selesai,” kata Kasubag Infomasi dan Pem-

beritaan Humaspro Setda Kabupaten Bima, Ruslan S.Sos, Kamis (8/3).

Ruslan mengaku, surat izin cuti kampanye dari Gubernur NTB dengan nomor 100/029/ pem tertanggal 5 Maret 2018, perihal cuti diluar tanggungan negara. Sedangkan izin cuti umrah dari Gubernur NTB, bernomor 800/032/2018, tertanggal 2 Maret 2018.

Ruslan mengatakan, surat dan masa cuti tersebut juga sudah disampaikan Bupati kepada seluruh ASN dan pegawai saat memimpin apel pagi di lingkup Setda Kabupaten Bima, Kamis (8/3) pagi.

“Tadi pagi Bupati menyampaikan, bahwa ia sudah menerima izin cuti kampanye Pilgub sekaligus berangkat umrah,” katanya.

Menurut Ruslan, pada saat memimpin apel Bupati juga sempat memberikan beberapa pengarahan kepada ASN ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima antara lain tetap menjaga disipilin dan netrallitas selama Pilkada.

“ASN diwanti-wanti untuk tidak ikut berpolitik. Selain itu juga meminta agar hati hati memanfaatkan Medsos apalagi untuk kepentingan politik,” katanya.

Disamping itu, untuk tiga jabatan Kepala bagian yang hingga kini masih lowong, disampaikan akan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Kedepan para Kabag tersebut akan dikoordinir para asisten Bupati. “Sementara semua tugas OPD dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Wabup,” pungkasnya. (uki)

Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengakui musibah banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bima karena disebabkan alih fungsi lahan serta penggundulan hutan untuk penanaman jagung.

“Walaupun pemerintah memberikan bibit jagung dan harganya sangat menggiurkan. Tetapi perlu juga diperhatikan aspek lingkungan dan kelestarian hutan,” katanya.

Oleh karena itu, orang pertama di Kabupaten Bima ini mengingatkan kepada para petani khususnya yang berada di Kecamatan Bolo, Madapangga dan Bolo untuk tidak menanam jagung di gunung dan hutan tutupan.

“Menanam jagung boleh,

tapi jangan di hutan tutupan negara. Jika gunung sudah gundul, tidak akan ada lagi pohon yang meresap air,” katanya.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, Bupati sudah meminta para Camat dan Kepala Desa. Terutama yang berada di wilayah Kecamatan, Donggo, Bolo dan Madapangga untuk melakukan koordinasi.

Selain itu, Ia juga meminta kepada para petani menjalin komunikasi yang intens dengan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Melakukan konsultasikan mengenai pola tanam dan jenis tanaman yang akan ditanam.

“Menghadapi anomali cuaca yang tidak menentu saat ini, petani tetap harus konsultasi dulu ke PPL,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 9 Maret 2018

Tim Saber Pungli Kota Mataram Mati Suri

Kampanye Suhaili-Amin

Ketua DPRD NTB dan Bupati Bima Cuti Mataram (Suara NTB) Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, telah mengajukan permohonan cuti kampanye, yang ditembuskan kepada KPU dan juga Bawaslu NTB. Izin cuti tersebut akan digunakan Isvie untuk mengikuti kegiatan kampanye rapat umum terbuka pasangan Cagub dan Cawagub NTB nomor urut 1, H. M. Suhaili FT - H. M. Amin, di Kabupaten Bima, pada tanggal 10 Maret.

Dalam surat cuti tersebut, Isvie mengajukan cuti selama tuga tiga hari. Mulai tanggal 8 kemarin sampai tanggal 10 besok ini. Dengan izin cuti tersebut, maka kehadiran Isvie di arena kampanye paslon nomor 1 itu, tidak lagi sebagai Ketua DPRD NTB, tapi melainkan sebagai politisi Partai Golkar.

Dengan demikian, maka segala fasilitas milik negara/ daerah yang melekat dalam jabatannya sebagai pimpinan DPRD NTB, dilepas oleh Isvie. Ketentuan itu sudah sangat jelas diterangkan dalam pasal 63 ayat 1, PKPU nomor 4 tahun 2017, yang berbunyi Gubernur dan Wakil Gubernur, anggota DPR, DPD dan DPRD, Bupati dan Walikota serta pejabat negara dan daeran dapat mengikuti kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye di luar tanggungan negara.

Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, SP, yang dikonfirmasi terkait izin cuti kampanye Ketua DPRD NTB itu, membenarkan Isvie telah mengambil cuti kampanye, untuk mengikuti kegiatan kampanye Paslon Cagub dan Cawagub nomor 1, di Kabupaten Bima.

“Ya, tembusan surat cutinya sudah sampai ke KPU, dan untuk anggota DPRD baru dia saja, anggota yang lain belum ada,” ujar Aksar, Kamis (8/3) kemarin.

Kehadiran Isvie dalam arena kampanye Paslon SuhailiAmin tersebut, merupakan suatu keharusan, karena ia adalah Ketua Tim pemenangan pasangan Cagub dan Cawagub NTB nomor urut 1.

Lebih lanjut disampaikan Aksar, selain Ketua DPRD NTB, Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri juga telah mengajukan izin cuti kampanye, pada tanggal yang sama. Sebagai tuan rumah dan juga sekaligus sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima, Indah Damayanti, dipastikan akan hadir dalam arena kampanye tersebut. (ndi)

Pemilu 2019

PSI NTB Pasang Target Realistis

Mataram (Suara NTB) Setelah memastikan diri lolos sebagai peserta pemilu 2019 Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mulai mengambil ancangancang dalam rangka menghadapi pertarungan pertamanya dalam jagat perpolitikan nasional perebutan kekuasaan.

Meskipun sebagai pendatang baru, partai anak muda ini, berani memasang target dalam Pileg 2019 ini.

DPW PSI Provinsi NTB, misalnya telah memasang target perolehan kursi pada Pileg mendatang, yakni meraih dua kursi di legislatif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada pemilihan umum legislatif 2019.

“Itu target maksmimal kita di Pileg 2019, mengingat PSI merupakan partai baru,” ujar Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTB Ardani Ansori pada wartawan Kamis kemarin.

Ia menjelaskan, saat ini PSI NTB sedang membuka penjaringan bakal calon anggota legislatif yang nantinya bertarung di kontestasi Pileg 2019.

“Proses penjaringan sudah dibuka sejak Rabu (28/2) lalu dan ditutup pada akhir Maret ini, “ katanya.

Untuk proses pendaftaran, dibagi dalam dua tahap. Yakni tahap pertama pendaftaran melalui daring (online) atau pendaftaran langsung ke kantor PSI baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tahap kedua dengan mengikuti seleksi kelayakan.

“Tes seleksi kelayakan ini akan diuji oleh tim independen yang digandeng oleh PSI. Tim ini terdiri atas praktisi hukum, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan,” jelas Ardani Ansori.

Ia menegaskan secara eksplisit syarat yang harus dipenuhi oleh para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) ini sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh partai, yakni harus mempunyai sikap solidaritas, menentang korupsi dan harus mampu memiliki setidaknya 100 pendukung dan menyerahkan KTP. Sedangkan tugas tim independen hanya pada tataran melakukan seleksi kelayakan dan kepatutan. Keputusan apakah bacaleg tersebut diterima atau tidak menjadi caleg akan diputuskan oleh partai.

Meski pengurus partai ini didominasi kalangan anak muda, namun untuk perekrutan bacaleg tidak dibatasi umur sehingga semua kalangan dipersilakan untuk mendaftar menjadi bacaleg. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Tim Saber Pungli Kota Mataram belum melakukan penindakan hingga Maret 2018 ini. Alasannya, akan ada perombakan susunan tim dan itu memerlukan surat keputusan dari Walikota.

“Akan ada perubahan komposisi tim. SK Walikota akan direvisi tentang tim saber pungli ini,” kata Wakapolres Mataram, Kompol Nanang Santosa dikonfirmasi kemarin.

Dalam komposisi sebelumnya, Wakapolres Mataram bersama Wakil Walikota Mataram masing-masing menjabat

sebagai ketua pelaksana Tim Saber Pungli Kota Mataram.

Perubahan selanjutnya, tim akan diketuai oleh pejabat kepolisian dan inspektorat. sementara jajarannya di bawahnya meliputi kelompok kerja pencegahan, penindakan, dan yustisi.

“Itu dia yang mau direvisi SK-

nya. Biar lebih efektif, agar semua pihak bisa bergerak mulai pencegahan sampai penindakan dan penyuluhan,” sebut dia.

Untuk sejumlah laporan dugaan pungli, pihaknya mengaku belum menerima secara detail untuk tahun 2018 ini. Hal itu akan dikordinasikannya dengan Inspek-

torat Kota Mataram.

Meski sudah memasuki periode akhir triwulan pertama tahun ini, belum ada ancang-ancang dari tim untuk melakukan penindakan.

Masa sekarang diisi dengan pencegahan. Antara lain caranya dengan pemasangan spanduk imbauan, menggerakkan personel di Polsek.

Nanang menyebutkan, titik rawan yang masuk dalam pantauan tim saber pungli dititikberatkan pada sektor pelayanan publik.

Contohnya antara lain pelayanan SIM, pelayanan perizinan, pelayanan administrasi, serta di sektor pendidikan, dan pertanahan. “Kita akan masuk ke unit-unit pelayanan di dinas-dinas. Terutama di layanan publik,” tutup Nanang.

Pada tahun 2017 lalu, tim saber pungli Kota Mataram menindak dua kasus dugaan pungli. Pertama yaitu pungutan kepada peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta pungli sewa lapak Pasar Sayang-Sayang. (why)

Peringati Hari Perempuan Sedunia

SRD dan Jilbab Hijau Bersih-bersih Pantai Giri Menang (Suara NTB) – Memperingati Hari Perempuan Sedunia, Sitti Rohmi Djalilah (SRD) dan Relawan Jilbab Hijau Kamis (8/3) melakukan aksi bersihbersih sampah di kawasan Pantai Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Tampak sejumlah elemen masyarakat setempat juga terlibat dalam kegiatan ini.

Kegiatan bersih pantai yang melibatkan ratusan relawan jilbab hijau merupakan bentuk kepedulian Zul Rohmi terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem. Sementara itu Kerudung atau jilbab hijau adalah simbol perempuan pendukung Zul Rohmi.

“Pesan moral yang hendak disampaikan dalam Hari perempuan sedunia adalah perempuan itu harus bisa memberikan kontribusi pada pembangunan. Salah satunya menjaga lingkungan agar tetap bersih, indah, aman dan nyaman,” kata Sitti Rohmi di sela-sela aksi memungut sampah.

Kakak kandung TGB ini mengatakan, apa yang ia lakukan bersama ratusan perempuan jilbab hijau terlihat tampak sederhana. “Tapi Insya Allah hal ini akan berdampak besar untuk jangka panjang,” sambungnya.

Selanjutnya SRD menambahkan, jika masyarakat peduli lingkungan. Terutama di sekitar pantai, maka hal itu akan menjaga keseimbangan lingkungan hayati, termasuk biota laut. Sebab sampah-sampah terutama sampah plastik yang masuk ke laut akan mengancam keberlangsungan hidup biota laut yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi hasil laut.

“Sampah-sampah di pantai kalau masuk ke laut, nanti itu dimakan ikan. Itu kan beracun dan akan kita makan. Dampak buruknya ke kita juga,” sambung Husnul, Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Wathan itu.

Menurut Husnul, keterlibatan Muslimat NW bergabung dalam aksi bersih pantai ini merupakan komitmen moral Muslimat NW menjaga keseimbangan lingkungan agar tetap terjaga dengan baik.

Hamdi warga setempat senang dengan kehadiran SRD dan relawan jilbab hijau melakukan aksi bersih pantai di Senggigi. “Ini salah satu cara menggugah kesadaran masyarakat pantai untuk menjaga kebersihan lingkungannya,” ujarnya.

Selanjutnya Sitti Rohmi mengatakan, apabila kondisi alam NTB tetap terjaga kebersihan dan keindahannya, maka dampak besarnya akan terasa bagi masyarakat. Kalau banyak pantai NTB termasuk Pantai Senggigi sekarang menjadi tujuan wisata bagi masyarakat internasional. “Wisatawan lokal dan mancanegara akan semakin ramai datang ke NTB jika kondisi lingkungan terus terjaga,” kata Rohmi.

Terakhir Rohmi menambahkan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastuktur supaya orang semakin nyaman datang ke NTB. “Zul Rohmi memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keseimbangan lingkungan di NTB demi kehidupan generasi mendatang,” pungkasnya. (*)

Calon PAW DPRD NTB Dilaporkan Kasus Penggelapan Mataram (Suara NTB) – Calon pergantian antar waktu (PAW) DPRD NTB, SM alias SR dilaporkan ke polisi atas dugaan penggelapan. Korbannya Muslim Sejati, seorang pengusaha asal Gerung Lombok Barat merugi Rp 125,5 juta.

Dalam laporannya, Muslim menyebut terlapor meminjam uang dalam bentuk tunai dan barang pada tahun 2016, antara lain mobil Suzuki Futura, Daihatsu Taruna, serta uang Rp 15,5 juta.

“Pada waktu itu di rumah temannya ZF (disebutkan lengkap). Mobil itu dipinjam untuk keperluan proyek,” kata Muslim saat dihubungi Kamis (8/3) kemarin.

Pinjam-meminjam itu ditandatangani di atas kertas bermaterai enam ribu yang ditandatangani terlapor, pelapor dan tiga orang saksi.

Rincian pinjamannya, kata Muslim, yakni gadai Suzuki Futura Rp 30 juta, gadai Daihatsu Xenia Rp 30 juta, gadai BPKB dua unit sepeda motor Rp 10 juta, pinjaman dari Lalu Husni Rp 2,5 juta, pinjaman Sri Handayani Rp 1 juta, pinjaman dari Inaq Sahar Rp 2 juta, dan hasil gadai Daihatsu Taruna Rp 50 juta.

“Terlapor menyatakan sanggup akan mengembalikan paling lambat 3 November 2016. Tapi setelah dua tahun ini tidak pernah

Halaman 8

(Suara NTB/why)

LAPORAN - Muslim Sejati (paling kanan) saat memberikan laporan aduan dugaan penggelapan ke Ditreskrimum Polda NTB, kemarin. dikembalikan,” ujarnya.

Di dalam surat kuitansi pinjaman, terlapor SR menyatakan siap diproses hukum apabila tidak mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Dia mengaku sudah mencoba jalan mediasi tetapi terlapor tidak pernah mengangkat telpon darinya.

Saat disambangi di kantor pun terlapor beralasan sedang sibuk.

“Jadi saya memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian.

Paling tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kalau tidak kasus

akan kami proses terus,” ujar Muslim.

Terlapor SR belum bersedia memberikan konfirmasi terkait laporan tersebut. SR tidak menjawab panggilan telepon maupun pesan singkat media ini.

Terpisah Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti mengatakan pihaknya menerima laporan tersebut.

Selanjutnya, penyidik akan memeriksa berkas laporan untuk menentukan ditindaklanjuti ke tahap penyelidkan atau tidak. “Laporan aduan akan dipelajari dulu,” ujarnya. (why)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - SRD dan relawan jilbab hijau pose bersama usai kegiatan bersih-bersih pantai di Senggigi dalam rangka memperingati hari perempuan sedunia.

SUARA NTB Jumat, 9 Maret 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pekerja Asing Tak Berizin di Gili akan Ditertibkan Tanjung (Suara NTB) Tidak sedikit wisatawan asing yang berkunjung ke gili memanfaatkan kunjungannya untuk mengambil keuntungan. Salah satunya dengan bekerja tanpa izin resmi. Hal inilah yang menjadi perhatian dan sorotan dari Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini.

“Ada beberapa wisatawan yang datang tapi malah bekerja dan membuka usaha.

Padahal visa yang digunakan hanya visa kunjungan atau wisata bukan visa kerja,” kata Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, di Tanjung, Rabu (7/3).

Ia mengatakan bahwa hal

ini tidak dapat dibiarkan.

Sebab ini merupakan tindakan yang melanggar aturan.

Sehingga pihaknya sudah bekerjasama dengan Imigrasi untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi persoalan ini.

“Walaupun secara kasat mata tidak ada masalah, tapi

sesungguhnya ada masalah pada pariwisata kita ini. Salah satunya soal pekerja asing tanpa izin ini,” ujarnya.

Sebagai salah satu solusi, pihaknya sudah bekerjasama dengan Imigrasi untuk mengatasi persoalan itu. Sehingga akan dibuat Kantor Unit Keimigrasian di Gili Trawangan.

Ini diharapakan bisa membatasi aktivitas wisatawan yang ingin bekerja atau mengambil keuntungan materi atas kunjungannya ke NTB, khususnya ke Lombok Utara.

“Kita ingin semuanya menjadi lebih tertib dan rapi.

Wisatawan juga diharapkan untuk tidak melanggar aturan.

Karena ini berpotensi untuk diambil tindakan tegas,” ujarnya.

Ia sangat berharap wisatawan bisa menikmati waktu berliburnya di Lombok Utara dengan nyaman. Ia juga menyarankan kepada wisata-

wan untuk melihat dan membaca aturan yang ada di destinasi wisata itu. Sehingga tidak ada wisatawan yang melanggar aturan, baik disengaja ataupun tidak.

“Kita ini ingin wisatawan bisa menikmati waktu berliburnya dengan nyaman.

Tidak ada yang melanggar aturan. Tidak ada yang bekerja tanpa izin yang sebenarnya datang menggunakan visa kunjungan,” ujarnya.

Dengan adanya Kantor Unit Keimigrasian itu nantinya diharapkan wisatawan bisa

lebih nyaman saat melaporkan tentang keberadaannya selama berada di NTB, khususnya Lombok Utara. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Wisatawan bisa berkunjung dengan nyaman tanpa menyalahi aturan . (lin)

Najmul Akhyar (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

PANTAI POTO BATU - Seorang wisatawan tengah menikmati suasana di Pantai Poto Batu yang ada di KSB.

Dispar Dompu akan Benahi Satonda Mataram (Suara NTB) Satonda merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Dompu. Belakangan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke destinasi ini.

Hanya saja belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang tarif sewa perahu, parkir dan banyak lainnya.

Hal inilah yang menjadi catatan Pemda Dompu. Sehingga Dispar Dompu akan segera melakukan pembenahan dan mulai mengatur destinasi wisata Satonda. Pemda berharap masyarakat bisa bekerjasama dalam memajukan Satonda sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.

“Satonda itu bagus dan sangat potensial untuk datangkan wisatawan. Hanya saja belum dikelola dengan maksimal. Itulah mengapa kita (Dispar) saat ini sedang menyusun rencana untuk

benahi Satonda,” kata Sekretaris Dispar Kabupaten Dompu Syamsul Huriah, S.Sos. Ia mengatakan bahwa ini sangat penting mengingat perkembangan pariwisata saat ini sudah semakin baik. Sudah semakin banyak wisatawan yang ingin menikmati keindahan destinasi wisata di Dompu. Salah satunya keindahan Satonda.

“Itu kan belum ada batas tarif yang bisa dibebankan kepada wisatawan yang menggunakan jasa perahu untuk berkeliling di Satonda. Kalau harganya terlalu tinggi kan kasihan wisatawan. Makanya ini perlu kita atur,” ujarnya.

Tidak sedikit dari wisatawan yang berkunjung ke Tambora juga berkunjung ke Satonda. Sehingga kawasan ini dapat terintegrasi dengan paket wisata Tambora. Perlu peningkatan fasilitas dan kualitas SDM. Sebab dua hal itulah yang membuat wisatawan merasa nyaman dan senang.

“Kita terus berupaya untuk tingkatkan kualitas SDM kita di bidang pariwisata. Kita ingin semuanya dapat melayani wisatawan dengan maksimal.

Sehingga wisatawan merasa senang dan mau berkunjung kembali,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat dan para pelaku pariwisata untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Sementara Pemda juga akan terus berupaya untuk melengkapi fasilitas di berbagai destinasi wisata, termasuk di Satonda.

“Pariwisata ini milik bersama, bukan hanya Pemda.

Jadi kita semua yang harus jaga. Sehingga ini bisa mendatangkan manfaat lebih bagi masyarakat,” ujarnya.

Kedepan, pihaknya akan mengatur berbagai hal untuk membuat destinasi wisata Satonda semakin rapi dan teratur. Pihaknya juga akan mengatur tariftarif penggunaan semua jasa yang beroperasi di Satonda. (lin)

Mandalika, Tujuan Utama Wisatawan

Pilihan Berakhir Pekan di Pantai Poto Batu Mataram (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa Barat tidak hanya memiliki Mantar, Sekongkang dan Kenawa. Ada juga Pantai Poto Batu yang bisa menjadi pilihan berakhir pekan wisatawan saat berkunjung ke Sumbawa Barat.

Selama ini, banyak wisatawan lokal yang datang berkunjung. Meski kunjungannya tidak seramai Kenawa atau Mantar, namun pantai ini sangat cocok menjadi tempat berlibur bersama kerabat dan keluarga. Apalagi saat akhir pekan, pantai ini menjadi pilihan yang tepat.

Pantai ini memiliki pemandangan yang indah den-

gan deburan ombak dan pemandangan matahari tenggelam yang juga tidak kalah menarik. Batu-batu karang berdiri kokoh memiliki susunan yang unik menyerupai susunan lantai batu berwarna hitam. Pantai ini juga menjadi muara sungai-sungai yang mengalir dari Taliwang dan sekitarnya. Muara sungai yang lebar dengan arus yang cukup kuat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung terutama mereka yang memiliki hobi memancing.

“Biasanya orang lokal yang banyam datang. Kalau wisatawan luar itu masih terbilang sedikit,” kata warga KSB, Boden, Kamis (8/3)

Tidak jauh dari kawasan pantai ini, terdapat sebuah tanjung yang bernama Tanjung Berok. Tanjung ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat bekerjasama dengan investor-investor swasta sebagai lokasi budidaya mutiara yang bermutu tinggi. Mutiara hasil olahan masyarakat ini telah banyak dipasarkan ke luar daerah KSB. “Memang di sana ada juga yang budidaya mutiara. Kalau petugasnya mengizinkan, kita bisa lihat proses budidayanya,” ujarnya.

Pantai ini berada di tepi jalan raya menuju Kecamatan Jereweh dari arah Kota Taliwang. Dapat ditempuh selama

10 menit berkendara. Debur ombak yang menghantam karang dengan latar pemandangan matahari terbenam akan menjadi suguhan utama saat wisatawan berkunjung.

“Pemandangannya tidak kalah menarik dari pantai lain. Sayangnya masih kurang fasilitas dan kurang promosi,” ujarnya.

Ia berharap kedepannya Pemda dapat melengkapi berbagai fasilitas di destinasi ini.

Ia juga berharap masyarakat dan wisatawan bisa tetap menjaga kebersihan. Sehingga pantai ini tetap bersih dan bisa menjadi tujuan utama berlibur wisatawan yang berasal dari mana saja. (lin)

Mataram (Suara NTB) Setelah dinyatakan resmi beroperasi, banyak wisatawan yang menyatakan keinginannya untuk berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Banyak wisatawan yang menjadikan Mandalika sebagai destinasi atau tujuan utama berwisata di Lombok.

“Kita jual banyak paket wisata dan sekarang itu selain Gili, kawasan Mandalika sudah menjadi pilihan utama wisatawan. Mereka merasa tertarik untuk berkunjung ke destinasi wisata yang ada di sekitar Mandalika,” kata Pelaku Pariwisata asal Lombok Tengah Muhammad Fauzan, di Mataram, Kamis (8/3).

Ia mengatakan bahwa selama ini yang menjadi tujuan utama hanya kawasan tiga gili di KLU. Namun sekarang wisatawan sudah mulai tertarik untuk tinggal lebih lama di Kawasan Mandalika. Ini terlihat dengan banyaknya wisatawan yang lebih memiliki paket Mandalika saat berkunjung ke Lombok.

“Kita biasa buat paket itu tiga hari dua malam. Ada yang paket gili dan ada juga Paket Mandalika. Ini yang sekarang paling banyak dicari. Ke Mandalika itu kita ajak juga mereka ke Desa Adat Sade dan Desa Adat Ende,” ujarnya.

(Suara NTB/lin)

PANTAI KUTA - Keindahan Pantai Kuta yang ada di KEK Mandalika dan menjadi daya tarik wisatawan.

Selama tahun 2018 ini, hampir setiap minggu selalu ada wisatawan yang menggunakan jasanya. Kebanyakan merupakan wisatawan domestik. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya, dimana pada Bulan Januari dan Februari jumlah kunjungan wisatawan cenderung berkurang. Apalagi pada bulan ini, Rinjani belum dibuka untuk pendakian.

“Kalau dulu itu Januari dan Februari cenderung sepi. Karena memang bukan waktu libur dan Rinjani juga tutup. Jadi pilihan utama wisatawan itu terbatas hanya gili. Sementara sekarang sudah ada Mandalika yang bisa menjadi pilihan mereka,” ujarnya.

Ia berharap akan semakin banyak wisatawan yang berkunjung dan menikmati keindahan KEK Mandalika.

Sehingga pariwisata di Mandalika bisa semakin maju.

Wisatawan yang sudah pernah ke Lombok juga diharapkan bisa berkunjung kembali. Terutama wisatawan yang sebelumnya tidak sempat berkunjung ke kawasan Mandalika.

“Kan sudah banyak wisatawan yang datang dari dulu. Mungkin ada juga yang belum ke Mandalika. Kita harapkan mereka bisa berkunjung lagi dan bisa menikmati suasana dan keindahan Mandalika yang sekarang sudah memiliki fasilitas lengkap,” harapnya. (lin)

Ratusan Tiket Terjual dalam Sehari di Pelabuhan Bangsal Tanjung (Suara NTB) – Setiap harinya selalu ada wisatawan yang berkunjung ke kawasan tiga gili di Kabupaten Lombok Utara.

Dalam sehari, setidaknya ada 600 tiket yang terjual di Pelabuhan Bangsal. Bahkan saat akhir pekan bisa sampai seribu tiket.

“Koperasi kami kebetulan mengurus tentang tiket penyeberangan ke tiga gili dari Pelabuhan Bangsal. Dalam sehari itu bisa sampai 600 tiket yang terjual. Kalau Sabtu dan Minggu itu bisa sampai seribu tiket dalam sehari,” kata Ketua Koperasi Karya Bahari, Sabarudin, di Tanjung, Kamis (8/3).

Ia mengatakan, selama ini memang banyak wisatawan dan warga yang menyeberang menuju kawasan tiga gili melalui Bangsal. Namun demikian, ada pula yang melalui Teluk Nara. Sementara itu, pihaknya hanya mengurus dan mengatur penyeberangan yang dari Pelabuhan Bangsal saja.

“Kalau dari pelabuhan lain itu tidak kita urus. Koperasi kita hanya mengurus penyeberangan dari Bangsal saja. Tentu saja kita harapkan semakin banyak tiket yang bisa terjual,” harapnya.

Ia mengatakan, selama ini sudah bekerjasama

(Suara NTB/lin)

PENJUALAN TIKET - Suasana di loket penjualan tiket yang ada di Pelabuhan Bangsal belum lama ini. dengan boatman dan warga setempat untuk bisa mengantarkan wisatawan. Semuanya sudah melalui proses resmi dan perahu kapal yang digunakan pun selalu dicek kelayakannya. Sehingga menjamin keselamatan penumpang yang dibawanya hingga tujuan.

“Semuanya kita atur, tidak hanya tiket saja. Berapa boat atau fast boat yang kita punya, standarnya seperti apa dan bagaimana pelayanannya serta sistem kerjanya,” ujarnya.

Wisatawan atau pengguna jasa di Pelabuhan Bangsal terlebih dahulu harus

mendaftar, setelah itu akan diberikan tiket untuk kemudian menunggu hingga dipanggil oleh petugas. Setelah itu, petugas berkoordinasi dengan boatman yang akan mengantar wisatawan. Wisatawan yang sudah memegang tiket kemudian diarahkan untuk menaiki perahu kapal yang sudah diberikan namanama yang berbeda.

“Jadi semuanya menjadi tertib, kita harapkan semuanya aman dan berjalan dengan baik. Wisatawan juga bisa menikmati perjalanannya dengan nyaman tanpa ada rasa kekhawatiran,” harapnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 9 Maret 2018

Halaman 10

Perguruan Tinggi Asing Miliki Segmentasi Berbeda

(Suara NTB/ist)

TANDA TANGAN - Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, khususnya siswa SMA Hang Tuah Mataram, BNN Kota Mataram dan Yayasan Hang Tuah Mataram menandatangani MoU. Nantinya, pihak BNN akan memberikan informasi pada generasi muda mengenai bahayanya penyalahgunaan narkoba.

Sosialisasi Pencegahan Narkoba di SMA Harus Dimaksimalkan

Mataram (Suara NTB) – Usia labil siswa SMA menyebabkan mereka mudah terjerumus pada pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Sosialiasi pencegahan narkoba merupakan salah satu langkah untuk mencegah siswa mengonsumsi narkoba. SMA Hang Tuah 3 Mataram menggelar sosialiasi pencegahan narkoba, Selasa (5/3) lalu.

Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., menjelaskan, kegiatan itu dilakukan serentak di seluruh Indonesia di bawah satuan pendidikan Yayasan Hang Tuah. Ada tiga agenda, yaitu pembahasan narkoba oleh Ketua BNN Kota Mataram, Drs. Nurrahmat, A.Pt., penandatanganan MoU sebagai sekolah binaan BNN, dan ikrar atau sumpah siswa untuk tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.

“Narkoba bagi orang sehat sangat merusak organ vital dari manusia, menghancurkan generasi masa depan bangsa. Anak-anak ini kan di masa yang labil, usia SMA adalah masa labil, diperlukan sosialisasi dan pencerahan. Apalagi Indonesi salah satu tujuan peredaran narkoba,” ujarnya.

Dengan adanya sosialiasi untuk mencegah itu, diharapkan siswasiswa tidak mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Adanya kerjasama dengan BNN, sekolah bisa mendapatkan informasi tentang narkoba, bisa juga nantinya dilakukan pengecekan kepada sisswa. “Seperti tes urine nantinya, itulah harapan kita,” katanya.

Langkah ini, menurutnya untuk

mengingatkan kepada generasi muda akan bahaya narkoba. Kegiatan itu diawali dengan ceramah oleh Kepala BNN Kota Mataram.

dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara SMA Hang Tuah 3 Mataram dan BNN Kota Mataram. (ron)

Jago Melukis TARA Sabila Azka, salah satu siswi berprestasi yang dimiliki Kota Mataram. Siswa yang duduk di kelas IX pada MTsN 1 Mataram ini memiliki kemampuan melukis luar biasa. Kemampuannya tersebut mengantarkannya menjadi juara pada berbagai ajang tingkat daerah maupun nasional.

“Sudah terbiasa ikut lomba sejak TK. Sering ikut, puluhan kali ikut lomba sering dapat ada beberapa yang nggak,” katanya menerangkan. Di tingkat nasional, perempuan Ampenan 2 oktober 2002 silam pernah mengikutinya hingga empat kali.

Di antaranya ialah di ajang Festival Anak Soleh Indonesia (FASI), Lomba Galeri Nasional dan Lomba Duta Sanitasi.

“Di ajang nasional pernah empat kali pas TK di ajang FASI di Jakarta, di galeri nasional ikut dua kali, duta sanitasi di Jakarta,” ungkapnya. Terakhir, Sabila menyabet juara I pada lomba melukis tingkat SMP Se Kota Mataram yang digelar Museum NTB, Kamis (8/3).

Perasaan haru menyertai Sabila usai panitia mengumumkan sebagai juara.

Dijelaskan Sabila, kemahirannya melukis diwarisi dari ibunya yang juga gemar melukis. Dari ibu, Sabila belajar melukis.

Meski tidak sampai jadi hobi, namun dia menunjukkan kemampuannya pada bidang melukis. “Dari ibu, yang bimbing ibu.

Belajar melukis pas lomba dasarnya di ajarin sama ibu,” kata perempuan yang ber-

Mataram (Suara NTB) Rencana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mengizinkan sejumlah universitas asing membuka perwakilan di Indonesia tidak dianggap terlalu merisaukan. Pasalnya, perguruan tinggi yang hendak beroperasi di Indonesia memiliki segementasi pasar tersendiri, yang tentunya berbeda dengan perguruan tinggi negeri umumnya.

Wakil Rektor IV Universitas Mataram (Unram) Prof. Ir. Suwardji, menegaskan perguruan tinggi asing yang akan beroperasi di Indonesia tentu mempunyai biaya yang sangat mahal. Karena itu, segementasi “pasar” yang dapat masuk kesana tentu orang-orang yang berduit. Tidak mungkin orang yang tidak berduit dapat masuk ke situ, mengingat mahalnya biaya operasional sebuah perguruan tinggi asing.

“Kita harus lihat bahwa perguruan tinggi dari luar kan mahal, biarlah orang-orang yang berduit, kalau kita yang kurang-kurang tapi yang pintar masih bisa,” kata Suwardji.

Hal ini ujarnya, tidak terlalu menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan perguruan tinggi dalam negeri. Namun, tetap tidak boleh lengah memperbaiki kualitas secara terus menerus.

“Jadi segmentasi pasarnya sudah jelas, maka perguruan tinggi asing ke sini sudah jelas segmentasi pasarnya, makanya jangan terlalu dirisiaukan. Tapi jangan lengah juga untuk bersaing. Anggaplah untuk masul ke level perguruan tinggi itu berat,” ungkapnya.

Dia pun mengajak agar semua pihak bahu-membahu untuk terus menunjukkan eksistensi, terutama kaitannya dengan keunggulan perguruan tinggi. Karena keunggulan

sebuah perguruan tinggi sebagai indikator bagi mahasiswa masuk ke perguruan tinggi tersebut. Di Unram misalnya, tidak kalah beken dengan perguruan tinggi lain, beberapa tahun terakhir selalu saja ada mahasiswa asing masuk ke Unram baik di FKIP, maupun di Fakultas Pertanian.

“Saya mempunyai dua mahasiswa Perancis di (Suara NTB/dys) Fakultas PertaSuwardji nian, saya punya dua mahasiswa, dia riset. Tahun dulu dari Amerika.

Jadi memang tergantung riset , kalau riset kita bagus dicari orang,” sambung Suwardji.

Lebih jauh dia mengemukakan, adanya perubahan pada kebijakan dan tuntutan perubahan di sisi lain, merupakan suatu keniscayaan. Hal itu berarti menuntut banyak pihak juga harus berubah untuk kemajuan.

“Tapi begini Kita harus lari lebih cepat lagi konsekuensinya kan begitu. Sekarang PTN Mentangmentag sudah negeri terus santai, nanti dilindas oleh perguruan tinggi luar. Ancaman juga,” tutupnya. (dys)

Aktifkan Kegiatan Akademis

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar ”Visiting” Profesor (Suara NTB/dys)

Tara Sabila Azka cita-cita jadi seorang arsitek ini.

Meski bukan hobi karena tidak dilakukan secara rutin, namun dia menganggap melukis sudah jadi bagian dtidak terpisahkan. Baginya melukis adalah obat segala masalah. Di saat ada masalah, maka melukis adalah obat paling manjur. “Bukan hobi juga, cuma bisa saat ada masalah pasti melukis, jadi obat stres. Yang sering di lukis itu yang realis seperti wajah,” tutur anak kedua dari lima bersaudara buah hati Wihartini. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) – Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan kegitan Visiting Profesor dengan mendatangkan profesor untuk memberikan kuliah umum, pada Rabu (7/3) malam di Hotel Santosa Senggigi. Langkah ini sebagai upaya untuk mengaktifkan kegiatan akademis pada pascasarjana STAHN Gde Pudja.

Direktur Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE., Ak., MM., menjelaskan, visiting profesor itu sebagai salah satu programnya untuk mewujudkan kegiatan akademis yang lebih aktif. “Untuk menambah wawasan kepada mahasiswa pascasarjana, kebetulan kami kedatangan profesor dari Jakarta yang memiliki basis keagamaan Hindu, mengundang beliau untuk membagi ilmunya kepada mahasiswa kami,” ujarnya.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan visiting profesor yaitu Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., P.hD., yang juga merupakan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Putu Listiawati mengatakan peserta visiting profesor terdiri dari selurh mahasiswa S2 STAHN Gde Pudja Mataram sebanyak 65 orang.

Kegiatan itu mengusung tema melalui kegiatan visiting profesor, kita kembangkan wawasan mahasiswa tentang sejarah peradaban Hindu di dunia. Putu Listiawati menjelaskan, tujuan dari kegiatan itu untuk membangun kehidupan akademis agar tidak melempem. “Targetnya, menambah wawasan, di samping memang tuntutan akreditasi lembaga untuk membuat kegiatan yang bisa meningkatkan atmosfer akademis,” ujarnya.

Ke depan, kegiatan seperti itu akan sering dilakukan oleh Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram. nantinya akan dilakukan visiting profesor dari bidang keilmuan lainnya.

Diskusi itu dimoderatori Ketua Prodi Komunikasi, Ni Putu Sudewi Budhawati, S.Ag., M.Pd.H. Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., P.hD., dalam pemaparannya menyampaikan materi tentang tentang sejarah peradaban Hindu di dunia.

Pada kesempatan ini, Ketut Widnya mengaku memfokuskan studinya tentang sejarah agama Hindu di India dan perkembangannya sampai zaman modern ini.

(Suara NTB/ist)

VISITING PROFESOR - Prof. I Ketut Widnya, Direktur Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram, Ni Putu Listiawati, dan moderator, Ni Putu Sudewi Budhawati (dari kiri ke kanan), saat kegiatan Visiting Profesor yang dilaksanakan Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (7/3) malam di Senggigi, Lombok Barat.

“Saya sebenarnya membagi dalam pengalaman saya, sejarah itu selalu atita atau masa lampau, wartamana atau masa sekarang, dan nagata atau masa yang akan datang,” katanya.

Ia membuat evolusi naskah, evolusi dimulai sejak zaman pra Weda, sampai datanglah bangsa Arya. Dari situ munculnya Aryanisasi, mulai ada penulisan secara besar-besaran. Menurutnya pengaruh Hindu zaman Weda itu meliputi banyak pengaruh dewa-dewa. “Banyak ritual itu yang menonjol.

Dharma artinya ritual, makanya ketika di zaman itu, orang melakukan ritual,” katanya.

Menurut Prof. Ketut Widnya, peradaban Hindu memang berpusat di India, pada zaman pertengahan menyebar ke Asia, pada era modern menyebar ke seluruh dunia. (ron/*)

STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Rapat Kerja

(Suara NTB/ist)

RAKER – Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana (kanan, bersalaman) menyalami salah seorang perwakilan PHDI kabupaten/kota di NTB, seusai penandatanganan nota kesepahaman antara STAHN Gde Pudja dan PHDI. Penandatanganan ini disaksikan Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, I Ketut Widnya (paling kiri).

Giri Menang (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar Rapat Kerja (Raker) tahun 2018 di Hotel Santosa Senggigi, Lombok Barat (Lobar) sejak Rabu (7/3) sampai dengan Jumat (9/3). Tema yang diusung dalam raker yaitu merajut kerukunan, meningkatkan soliditas, dan profesionalitas.

Raker STAHN Gde Pudja itu dihadiri seluruh dosen dan pegawai di STAHN Gde Pudja. Selain itu juga turut mengundang Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB dan seluruh kabupaten/kota di NTB. Acara ini juga dihadiri Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI dan perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB. Ketua Panitia Raker STAHN Gde Pudja, I Gede Sumarda Cakra, SH., MH., dalam laporannya saat Pembukaan Raker, Rabu (7/3) sore mengatakan tujuan dari raker untuk melakukan evaluasi dan menyusun program kerja eksekusi anggaran tahun 2018 dan penyelenggaraan tahun 2018. Selain itu, melakukan penyusunan rencana kerja tahun 2019.

Menurutnya, jumlah peserta di dalam raker sebanyak 108 orang, terdiri dari unsur kelembagaan keumatan dari parisada sebanyak 10 orang, dosen dana pegawai sebanyak 78, dari mahasiswa 9 orang, dan panitia sebanyak 11 orang.

“Adapun rapat ini dirangkai dengan adanya penandatanganan naskah kerja sama seluruh parisada kabupaten/kota se-NTB, kerjasama tersebut untuk menjalin ke depan, seperti apa STAHN ini di dalam menjalankan aktivitas, sehingga perlu kerjasama dengan seluruh Parisada untuk penerimaan mahasiswa dan penggunaan alumni,” katanya.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan tema merajut kerukunan merupakan cara untuk bersinergi membangun masyarakat Hindu. Dengan mengundang PHDI seluruh kabupaten/kota di NTB, pihaknya ingin menyosialisasikan bahwa STAHN tidak lagi hanya mencetak mahasiswa menjadi pemangku saja.

“Sekarang di STAHN sudah dibuka juga prodi umum, tapi masih berbasiskan agama Hindu, Kita juga mengeluarkan sarajan ekonomi plus, memiliki tambahan ilmu yang berbasis agama Hindu, kami juga mencetak sarjana hukum plus, dengan memiliki nilai-nilai agama Hindu,” ujarnya.

I Nyoman Wijana mengatakan, kehadiran PHDI seluruh kabupaten/kota di NTB sebagai upaya membangun kampus. Peran membangun kampus STAHN Gde Pudja merupakan peran bersama. “Kenapa harus hal itu yang dilakukan, di dunia pendidikan saat ini, kita berada dalam gelombang yang sangat turbulen,” ujarnya.

Ia mengajak untuk mengantisipasi hal itu, menurutnya apa yang disebut globalisasi merupaka suatu yang sudah usang. Dunia sudah bergerak ke level ke-empat.

“Di tengah gelombang peradaban yang turbulen, STAHN walaupun bergerak di bidang agama, tidak hanya membangun kerukunan di internal, berkaitan juga dengan soliditas dan profesionalitas,” katanya.

Oleh karena itu, khusus di tahun 2018 ini, ada nota kesepahaman atau MoU dengan PHDI seluruh kabupaten/kota di NTB. Berkaitan dengan berbagai hal yang bisa dilakukan STAHN dan timbal balik dari PHDI. “Kami juga berharap bisa menyosialisasikan program STAHN ke generasi muda Hindu di daerah masing-masing,” harapnya.

Berbagai hal menurutnya perlu dibahas di raker berkaitan juga dengan apa saja yang bisa dilakukan di tahun 2019. Ada beberapa narasumber yang akan berbicara, termasuk juga Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI. Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI, Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., P.hD., dalam sambutannya mengatakan, pihak kampus memang harus memiliki kiat untuk menyosialisasikan lembaga. Terpenting tidak menyalahi aturan.

Ketut Widnya mengapresiasi raker yang dilakukan lebih awal. Ia berharap raker berjalan dengan lancar dan menghasilkan program yang terfokus bagi perguruan tinggi. “Saya sebagai Dirjen mengharapkan supaya STAHN fokus kepada peningkatan kualitas. Bagaimana fokus? Yaitu menyiapkan dana untuk tri dharma perguruan tinggi, ada pengajaran, pengabdian dan penelitian, juga harus ada kerjasama, setiap tahun harus dianggarkan,” sarannya.

Lembaga STAHN juga diminta untuk menyiapkan agar dosen bisa ke luar negeri. Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan kementerian untuk meningkatkan status perguruan tinggi, dari sekolah tinggi menjadi institut.

Ia juga senang ketika mengetahui STAHN mengundang Ketua Parisada seluruh kabupaten/kota di NTB. menurutnya langkah itu penting sebagai sosialisasi. “Saya minta Ketua Parisada untuk menyosialisasikan ke masyarakat,” ujarnya.

Seusai Raker dibuka oleh Dirjen Bimas Hindu, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara STAHN Gde Pudja dengan Ketua PHDI NTB dan Ketua PHDI seluruh kabupaten/kota di NTB. (ron/*)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 9 Maret 2018

KONI NTB Diminta Segera Terbitkan SK Pelatda Mataram (Suara NTB) Atlet Pelatda Mayung NTB meminta KONI NTB segera menerbitkan SK Pelatda Mayung 2018. Pasalnya SK Pelatda tersebut penting sebagai dasar atlet dapat meninggalkan pekerjaan dengan alasan mengikuti program Pelatda Mayung 2018.

Ridwan (Suara NTB/ist)

“Khususnya atlet yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat butuh SK Pelatda, karena SK tersebut sebagai alasan kami untuk dapat meninggalkan

pekerjaan dengan alasan mengikuti Pelatda,” ucap Atlet Atletik NTB, Ridwan yang ditemui Suara NTB diselasela menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (8/3).

Ridwan yang sehari-harinya bekerja sebagai Aparatur Sipil Ngara (ASN) di Dispora NTB ini mengatakan bahwa atlet yang berstatus PNS seperti dirinya tidak boleh meninggalkan pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Karena akan mendapat teguran dari pimpinan dia bekerja dan teg-

uran dari pihak BKD sebagai pembina ASN NTB. Seperti alasan dirinya mengikuti Pelatda diakui Ridwan harus ada SK Pelatda yang dikeluarkan oleh KONI NTB. Pasalnya SK Pelatda tersebut akan dijadikan alasan atlet meninggalkan pekerjaan sementara.

Menurut Ridwan, tanpa ada SK Pelatda Mayung yang dikeluarkan oleh KONI NTB, dirinya tidak dapat berdalih ketika ditanya oleh pihak BKD NTB terkait alasan dia meninggalkan pekerjaan.

“Kita harus punya bukti kalau kita masuk Pelatda. Sehingga ketika ditanya oleh BKD kita punya alasan yang kuat,” jelasnya.

Diakui Ridwan sejak Pelatda Mayung 2017 berakhir, dia tetap berlatih di GOR 17 Desember Turide Mataram sampai saat ini. Namun dia kadang merasa kurang nyaman ketika ditanya oleh pihak BKD terkait kegiatan latihannya di GOR, karena dia belum memiliki SK Pelatda.

Atas alasan tersebut, Ridwan pun menanyakan kapan terbitnya SK Pelatda Mayung 2018. Dalam hal ini dia berharap pihak KONI NTB segera menerbitkan SK Pelatda Mayung 2018, sehingga atlet yang berstatus PNS bisa berlatih dengan nyaman.(fan)

SK Pelatda Masih Direvisi Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB masih mengulur waktu untuk menerbitkan SK Pelatda Mayung 2018. Alasan KONI NTB mengulur waktu penundaan penerbitan SK Pelatda dikarenakan masih ada yang harus direvisi.

“Ada koreksi sedikit. Atlet jangan tunggu SK, silahkan lanjut berlatih,” ucap Ketua Umum KONI NTB yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Kamis (8/3).

Keputusan Direktur Umum PT.DMB mengulur waktu penerbitan SK Pelatda Mayung tersebut setelah menggelar rapat pimpinan (Rapim) KONI NTB yang di gelar di Sekretariat KONI NTB kemarin. Rapat itu dihadiri seluruh unsur pimpinan, seperti Wakil Ketua I (satu) KONI NTB, H. Suhaimi Hadir di Rapim tersebut.

Suhaimi yang dimintai komentarnya terkait penundaan SK Pelatda tersebut tak bermain berkomentar. “Saya tidak

bisa menyampaikan pendapat, biar pak Ketua Umum KONI saja yang sampaikan.

Informasi yang diterima Suara NTB, penundaan penerbitan SK Pelatda Mayung tersebut karena pihak KONI NTB akan menerbitkan dua SK Pelatda Mayung 2018. Kabarnya di Pelatda Mayung 2018 akan dibagi dua yakni terdiri dari Mayung satu dan Mayung dua.

Untuk Mayung satu akan dihuni oleh atlet-atlet yang memiliki prestasi terbaik nasional. Sementara untuk Pelatda Mayung dua akan ditempati atlet-atlet yang prestasinya. Ibarat ada atlet lapis satu dan ada atlet lapis dua.

Sayangnya informasi perbaikan SK tersebut sejauh ini masih dirahasiakan oleh Andy.

Orang nomor satu di KONI NTB itu beralasan penundaan penerbitan SK Pelatda Mayung 2018 karena ada bagian yang harus direvisi. Belum tahu bagian apa saja yang akan direvisi oleh KONI NTB. (fan)

SUARA NTB

Jumat, 9 Maret 2018

Halaman 12

Penerapan Absen ’’Online’’ di KSB Belum Merata Taliwang (Suara NTB) Penerapan absen online yang saat ini dilakukan Pemerintah Sumbawa Barat masih belum merata. Terutama di lingkungan pendidikan, tidak hanya di sekolah swasta, di sekolah negeri juga masih ada yang belum menerapkan. Namun demikian, Pemkab setempat masih memberikan waktu hingga bulan April mendatang untuk bisa diterapkan secara maksimal.

“Kalau kita ukur penggunaan absen online yang terpasang hingga saat ini masih sekitar 75 hingga 80 persen.

Artinya masih ada sekitar 20 persen yang belum menerapkan absen ini. Terhadap yang belum, kita masih memberikan waktu hingga bulan April untuk bisa merealisasikannya,”

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5075C NOKA/NOSIN : MH1JFB115CK195828/ JFBE-1193143 AN. SRI SUDJATMIANI HILANG DISEKITAR AMPENAN HILANG BPKB MOBIL TOYOTA AVANZA DR1040US NOKA/NOSIN : MHKM1BA2JEK052999/ MD57934 AN. ENDAH DEDAH MEKAR SARI CICURUG HILANG DISEKITAR JL. RAYA KOTA PRAYA

(Suara NTB/ils)

H. Malik Nurdin, ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) H. Malik Nurdin, S. Sos, M. Si kepada wartawan, Kamis (8/3).

Dikatakannya, sudah tidak ada alasan lagi pihak

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3103 NOKA/NOSIN : MH1JFD212CK166555/ JFD2E-1053481 AN. MARDIANA HILANG DISEKITAR KR. KELOK MENUJU JL. MAJAPAHIT MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR4368HC NOKA/NOSIN : MH1JBC112AK751821/ JBC1E-1751113 AN. IDA KETUT DIRGA HILANG DISEKITAR JL. PRABURANGKASARI PASAR ABIAN TUBUH HILANG STNK R4 SUZUKI DR8162AH NOKA/NOSIN : MHYFSLA15CJ-230746/ G15AID-846730 AN. SAUFI YUSRO HILANG DISEKITAR CAKRA – SAYANG SAYANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR2857BO NOKA/NOSIN : MH328D2039K009792/ 28D-1007410 AN. HASLAH HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

sekolah tidak menggunakan absen online (sidik jari). Di sekolah swasta yang memiliki PTT dengan SK Bupati juga harus menerapkannya.

Hal ini diatensikan, karena sebagai dasar pemberian biaya akomodasi kepada para PTT ini. Jika tidak mengabsen secara online, maka biaya akomodasi bagi para PTT tidak akan dibayarkan oleh Pemerintah. Tidak hanya itu, biaya gaji sertifikasi guru juga tidak akan dibayarkan jika tingkat kehadirannya tidak bisa maksimal.

“Absen online ini, kita jadikan sarana untuk mengukur tingkat kedisiplinan para pegawai itu sendiri. Termasuk juga sebagai alat pengukur pembayaran sertifikasi serta tunjangan lain-lainnya,” ujarnya.

Disinggung mengenai dampak dari penggunaan absen online ini, dia mengklaim sudah banyak ASN hadir tepat waktu di kantor. Bahkan tingkat kehadiran para ASN cukup signifikan apabila dibandingkan dengan sebelum penggunaan absen online ini.

Hal ini terjadi, karena konsekuensi dari tidak melakukan absen baik yang telat maupun yang tidak masuk akan ada pemotongan terhadap Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Karena ada konsekuensi langsung maka para ASN ini dengan sendirinya akan akan berubah.

Bahkan absensi dengan sistem ini tidak ada intervensi dari siapapun.

“Mau masuk tepat waktu, telat, atau tidak masuk, itu semua konsekuensinya di mereka (ASN). Tidak ada intervensi sama sekali terkait dengan masalah ini,” tukasnya. (ils)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

(Suara NTB/ndi)

SERAHKAN HADIAH - Penanggungjawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino didampingi Ketua Yayasan Sumbawa Bangkit, Nurdin Ranggabarani, dan ketua Panitia, Megawati Lestari, saat menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba Desain Poster Pahlawan Nasional TGKH Zainuddin Abdul Madjid, Rabu (7/3) malam.

Pemenang Lomba Poster Pahlawan Nasional Terima Hadiah Mataram (Suara NTB)Penanggung jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino, didaulat sebagai salah satu pemberi hadiah kepada satu dari lima orang pemenang lomba poster pahlawan nasional TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, yang digelar oleh Yayasan Sumbawa Bangkit, Rabu (7/3) malam kemarin, di Gedung Graha Bhakti Praja Pemprov NTB. Pengumuman Lomba poster yang digelar oleh Yayasan Sumbawa Bangkit tersebut, dihadiri oleh sejumlah pejabat publik dan juga tokoh masyarakat.

Terlihat di antaranya, Sekda NTB yang mewakili Gubernur NTB, Kepala DPMPD, Kadis Pemuda dan

Olahraga, anggota DPRD NTB, serta para dewan juri, yang salah satunya adalah Redaktur Pelaksana Harian Suara NTB, Raka Akriyani.

Dalam laporan Ketua Panitia Lomba Desain Poster Pahlawan Nasional TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid, Megawati Lestari, SH, men-

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778

K A M O R R Y BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

gatakan dengan ditetapkannya TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid sebagai Pahlawan Nasional akan menjadi jendela dan pintu bagi daerah NTB untuk lebih luas, dan akan menjadi inspirasi bagi masyarakat NTB, khususnya generasi muda serta menambah rasa percaya diri selaku warga NTB. Kiprah sumberdaya NTB patut dan layak diperhitungkan.

Megawati mengatakan

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

ada 65 karya poster yang masuk ke panitia lomba telah tergambar bahwa pengenalan dan sosialisasi terhadap sosok figur tokoh cukup mendapat atensi dari generasi muda. Kemudian dari 65 karya poster yang masuk panitia, dewan juri telah memilih 52 karya yang akan dibukukan dalam buku kumpulan poster yang berjudul “ TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, inspirasi NTB untuk Indonesia dan Dunia”.

Melalui proses penjurian yang ketat dan selektif dari nominasi 52 karya tersebut telah dipilih menjadi 25 besar karya poster oleh dewan juri .

Dari 25 poster nominator tersebut ditetapkan 5 karya sebagai pemenangnya. (ndi)

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

Jumat, 9 Maret 2018

SUARA NTB

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

0.0 5

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Jumat, 9 Maret 2018

Praya (Suara NTB) Seluruh rangkaian kegiatan Festival Pesona Bau Nyale tahun 2018 akhirnya, tuntas dengan sukses. Sebagai event pembuka dari event Wonderful Indonesia di tahun 2018 ini, event Bau Nyale yang dipusatkan di kawasan Pantai Seger Kuta, telah berhasil menggoreskan satu catatan manis.

Untuk selanjutnya siap menjadi event kelas dunia.

Pemerintah pusat pun telah menegaskan komitmen untuk terus mendukung event budaya masyarakat Lombok Tengah (Loteng) agar terus mendunia. Yang diharapkan ke depan bisa benar-benar menjadi event yang dikenal dunia. ‘’Sekarang event Bau Nyale sudah semakin dikenal dunia internasional. Dan, pemerintah pusat akan terus mendukung event ini,’’ ujar Staf Ahli Multi Kultur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Dr. Isty Retno Astuty.

Total ada 12 kegiatan yang digelar selama perayaan Bau Nyale tahun ini. Dimulai dengan temu wisata, voli pantai tingkat nasional, Mandalika Fashion Carnaval, Pemilihan Putri Mandalika, hingga malam puncak perayaan Bau Nyale. Pemerintah pusat berharap, ke depan kegiatankegiatan yang dilaksanakan pada event Bau Nyale lagi lebih baik lagi. Sehingga event Bau Nyale mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang dan berkunjung ke daerah ini.

Dukungan seluruh elemen tentunya sangat diharapkan untuk bisa mewujudkan target tersebut. Dan, selama semua pihak didaerah ini punya komitmen yang sama, target tersebut bukanlah hal yang sulit untuk bisa diraih. “Semua kita harus mendukung penuh event Bau Nyale. Sebagai kekayaan budaya masyarakat didaerah ini,” tandas Sekda NTB, H. Rosiady H.Sayuti, M.Sc.PhD. (kir/*)

Halaman 14

Plt. Bupati, L. Pathul Bahri, S.IP.,

Mandalika Fashion Carnival

Plt. Bupati, L. Pathul Bahri, S.IP., bersama Staf Ahli Kemenpar dan Sekda NTB, dimalam puncak event Bau Nyale

Mandalika Fashion Carnival

Mandalika Fashion Carnival

Suasana Bau Nyale di kawasan Pantai Seger Kuta

Suasana Bau Nyale di kawasan Pantai Seger Kuta

SUARA NTB

Jumat, 9 Maret 2018

Saksi Kasus TPPO Turki Masih Kurang Mataram (Suara NTB) Jaksa Kejati NTB sudah meneliti berkas dua tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) warga NTB keTurki. Hasilnya, penyidik perlu menambahkan lagi keterangan saksi.

Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL)

Kejati NTB, GinungPratidina, Kamis (8/3) menyebutkan, dalam berkas dicantumkan hasil pemeriksaan tersangka. ‘’Tersangka ada menyebut nama orang tetapi orang yang disebutkan namanya itu belum ada keterangan kesaksiannya.”

Dari hasil penelitian, kata dia, jaksa nantinya akan mengembalikan berkas terse-

Ali BD: Rakyat Tidak Butuh Pidato Dari Hal. 1 Menurutnya, rakyat tidak membutuhkan pidato-pidato.

Karenanya dalam setiap kesempatan ini, Ali Dachlan lebih banyak mendengar dan tanya jawab dengan masyarakat yang didatanginya. ‘’Kita datang untuk saling tatap muka saja,’’ katanya. Disampaikan kalau mau mendengar pidato datang saja ke pasar-pasar dan mendengar pidato para penjual obat-obatan.

Amaq Asrul katanya, adalah asli orang Sasak Lombok. Sebagai orang Lombok ia mengajak masyarakat bersyukur.

Lombok ini ibarat surga. Banyak orang yang terpana dengan keindahan Lombok. Sebagai orang Sasak, Amaq Asrul ini selalu berpakaian sederhana seperti orang Sasak. Bukan menjadi orang Sasak tiruan.

Memimpin NTB ke depan, memang dibutuhkan terobosan besar. Ali BD akan ke depankan program yang lebih menyentuh rakyat. Pemerintah bertujuan untuk mengatasi kemiskinan. Kalau tidak demikian, maka tidak

usah menjadi pemimpin.

Indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai tolok ukur pembangunan. IPM atau human devlopment indeks ini sudah menjadi kesepakatan dunia untuk dibangun. Tiga indikator IPM, pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Ketiganya saling terkait. Ketiganya kata calon Gubernur NTB pilihan rakyat ini menjadi sama-sama prioritas.

Memang tidak ada kemajuan tanpa pendidikan, tidak ada pendidikan yang baik tanpa kesehatan. Kesehatan pun tidak akan bisa terjangkau tanpa ekonomi yang bagus. Saat memimpin Lotim, menjadi Bupati Gumi Selaparang ini masih banyak yang belum bisa dituntaskan. Masih panjang jalan yang belum dibangun.

Keinginan Ali Dachlan ini membangun semua dengan cepat. Namun apa daya karena keterbatasan anggaran membuat tidak bisa dilakukan. (rus)

Akibat Perambahan Hutan Dari Hal. 1 ‘’Iya seperti itu. Ada pembukaan kawasan hutan. Itu akibat ulah masyarakat yang merambah hutan,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (8/3) siang.

Berdasarkan data Dinas LHK NTB, lahan hutan yang dirambah masyarakat hingga 2017 lalu seluas 101.324 hektare. Dengan rincian, jumlah perambahan hutan sejak 2014 hingga 2016 seluas 94.914 hektare dan tahun 2017 seluas 6.410 hektare. Tersebar di 11 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di NTB. Antara lain, KPH Rinjani Barat 18.640 hektare, KPH Rinjani Timur 2.300 hektare, KPH Sejorong 525 hektare, KPH Orong Telu Brang Beh 11.420 hektare. Kemudian KPH Ropang 1.600 hektare, KPH Puncak Batulanteh 5.854 hektare, KPH Ampang Plampang 14.585 hektare, KPH Ampang Riwo Soromandi 18.205 hektare, KPH Tambora 10.815 hektare, KPH Tofo Pajo 5.985 hektare dan KPH Maria Donggo Masa 11.395 hektare.

Sejak 2017, kata Madani, pengelolaan sektor kehutanan berada sepenuhnya di bawah pemerintah provinsi. Ia mengklaim, pada 2017, perambahan hutan terkendali 85 persen. Sejak 2017, perambahan hutan telah dihadang bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun).

Masyarakat yang merambah hutan untuk areal penanaman jagung atau tanaman semusim sudah ditekan. Bahkan, katanya, Distanbun mengharamkan masyarakat untuk menanam jagung atau

tanaman semusim pada lereng bukit dengan kemiringan tertentu.

“Banjir yang sekarang itu, dampak yang dulu sebelum Dinas Kehutanan dikelola provinsi. Yang masih 2016 ke belakang itu (lahan hutan) yang dibuka sejak 2014. Ini dampaknya sekarang. Kalau kami sudah jaga bersama Dinas Pertanian,” ucapnya.

Madani menambahkan, penanaman tanaman semusim sekarang menggunakan pola agroforestry.

Yakni penanaman tanaman semusim seperti jagung yang dicampur dengan kayu jenis tertentu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti durian, rambutan, manggis dan lainnya.

Dengan pola ini, kata Madani memang hasilnya tidak seperti pembukaan lahan secara total untuk tanaman semusim. Mungkin ada perbedaan sekitar 20 persen. Jika seluruh lahan ditanami tanaman semusim dalam satu hektare kemungkinan mendapatkan 8 ton. Namun dengan pola agroforestry, hasilnya 5 – 6 ton. Meskipun hasilnya kurang sedikit, namun alam tetap terjaga.

Penanaman tanaman semusim dengan pola agroforestry ini mulai dilakukan di Dompu pada lahan seluas 4.000 hektare. Di mana, Dinas LHK menjalin kemitraan dengan masyarakat dengan sistem bagi hasil.

Dimana, 25 persen hasilnya untuk pemerintah dan 75 persen untuk masyarakat.

“Sehingga sekarang mereka mau menjaga. Dengan pola kemitraan mereka ikut menjaga,” imbuhnya. (nas)

NTB Luar Biasa Dari Hal. 1 Ketua Anshor NTB Zamroni, dan Ketua Muslimat NU NTB. Selain bertemu dengan para kiai dan ulama, juga berkesempatan untuk memberi tausiyah kepada sekitar 200 siswa dan santri muda pondok.

Di hadapan para tokoh dan ulama, Moeldoko mengakui bahwa alam NTB itu sungguh luar biasa. Dia pun sempat mencicipi buah-buah lokal seperti manggis, durian, dan rambutan yang istimewa. Moeldoko mengharapkan, ke depan potensi ini harus digarap lebih baik. ‘’Manggis misalnya, banyak diminati oleh negara-negara seperti Cina, Taiwan, Hongkong.

Untuk upacara imlek ataupun kematian,’’ terangnya. Potensi NTB ini sangat besar. ‘’Jika dilihat dari titik berat pembangunan hari ini, maka Indonesia Timur mendapatkan perhatian yang luar biasa. Dulu pembangunan lebih banyak terkonsentrasi di Jawa dan sebagian Sumatera. Sekarang, ini pemerintah mendorongnya ke seluruh Indonesia, terutama Indonesia Timur. Salah satunya adalah NTB,” katanya.

Presiden Jokowi sendiri sudah tujuh kali mengunjungi NTB dan bertemu dengan banyak pihak. Kedatangan Kepala Staf Kepresidenan ke NTB kali ini salah satunya bertujuan

untuk mendengar dan mendapatkan masukan dari para tokoh, ulama, akademisi, budayawan, birokrat, dan penggiat sosial di NTB tentang berbagai program strategis yang ditujukan bagi masyarakat NTB. Beberapa proyek strategis nasional yang dikerjakan pemerintah pusat di NTB adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, pengembangan jaringan Global Hub Kayangan, sejumlah bendungan di Pulau Sumbawa, dan pembangkit listrik bergerak (mobile power plant).

Moeldoko mengaku ingin lebih banyak mendengar dari kalangan ulama dan santri di NTB, akademisi dan tokoh masyarakat, sekaligus menjelaskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Makanya kegiatan tersebut juga menggunakan tagar #SantriBicara #KSPMendengar. Tujuannya, supaya apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. ‘’Untuk itu, kami ingin banyak mendengarkan, termasuk dari kalangan santri dan ulama,’’ kata Moeldoko. (kir/r)

but kepada penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB. “Nanti untuk selanjutnya akan dikembalikan berkasnya kepada penyidik untuk dilengkapi lagi,” kata Ginung.

Berkas dua tersangka, UA dan SU dilimpahkan penyidik ke jaksa Senin pekan lalu.

Berkas tersebut memuat keterangan 24 saksi dan bukti

untuk menjerat dua tersangka dengan dugaan perdagangan orang.

Mereka merekrut enam korban untuk dipekerjakan ke Turki. Enam korban tersebut kemudian kabur pada November 2017 karena tidak tahan mendapat siksaan dan tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang dijanjikan.

Para tersangka ditangkap

Polda NTB akhir Januari lalu. Mereka dijerat dengan pasal 10 dan atau pasal 11 juncto pasal 4 UU RI No 21/ 2007 tentang Pemberantasan TPPO, ancaman hukumannya paling singkat tiga tahun paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta. (why)

Pemprov Dorong Hukuman Berat Pelaku ”Illegal Logging” Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mendorong Pengadilan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku illegal logging yang ada di daerah ini. Illegal logging dikategorikan kejahatan luar biasa lantaran menimbulkan bencana sosial, ekonomi dan bencana alam.

Yang banyak menimbulkan kerugian harta benda. ‘’Kita mendorong pemberian hukuman seberat-beratnya bagi pelaku. Kita maunya tuntutan maksimal melalui Kejaksaan. Cuma Pengadilan kan yang punya kewenangan,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (8/3) siang.

Sebagai orang yang bergelut dalam bidang kehutanan, kata Madani, pemberian hukuman berat paling bagus kepada pelaku illegal logging.

Namun, persoalannya pemberian hukuman itu bukan ranah pihaknya. Melainkan pemberian hukuman merupakan kewenangan hakim di Pengadilan.

Jumlah kasus illegal logging atau pembalakan liar selama dua tahun terakhir sebanyak 55 kasus yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 kasus yang masih tertunggak. Dan belasan tersangka kabur ke daerah lain hingga ke Malaysia.

Untuk penanganan illegal logging di NTB, kata Madani,

Menteri LHK, Siti Nurbaya memberikan dukungan penuh kepada TNI dan Satgas yang dibentuk Pemprov NTB. Sebelumnya, para terduga pelaku illegal logging mempermasalahkan keterlibatan TNI dalam penanganannya di NTB. Bahkan, kata Madani, para terduga illegal logging bersurat ke Menteri LHK, Panglima TNI hingga Presiden. Belakangan, Menteri LHK mengirim surat ke Dinas LHK yang ditembuskan ke gubernur, mendukung langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan illegal logging. ‘’Bahkan kemarin dari Ditjen Penegakan Hukum Kementerian LHK akan memberikan sokongan dana langsung dari sana,” ungkapnya. (nas)

Kenapa Bapak Mau Menjadi Gubernur?

Dari Hal. 1 Orang-orang seperti itu biasanya mau menyumbangkan ilmu dan kekayaannya untuk bangsa dan negara. Bagi Ali BD sendiri menjadi gubernur karena ingin melakukan perubahan. Perubahan bagi NTB yang lebih baik. NTB tidak diinginkan disebut terus dengan sebutan Nasib Tidak Baik. NTB ke depan harus bisa lebih baik.

Ada orang sebelum jadi bupati atau gubernur, memiliki satu rumah. Namun setelah menjadi bupati rumahnya bertambah. Berarti orang tersebut memang menginginkan bertambah rumahnya.

Atau sebaliknya, ada orang yang memiliki rumah lima, namun setelah menjadi bupati tersisa tinggal satu. Lainnya disumbangkan untuk pembangunan.

Menjadi bupati atau gubernur bagi Ali BD bukanlah sesuatu yang harus dibangga-banggakan. Menjadi pejabat tidak kemudian ia berubah statusnya sebagai amaq. Ada ide dan gagasan besar yang siap diimpelementasikan untuk membangun NTB ke depan.

Bagi Ali BD, dipilih atau tidak dipilih tidaklah masalah.

Tidak dipilih lalu kalah tidak membuatnya kemudian berting-

kah salah dan melakukan aksi protes. Kalah- kalah saja dan tidak perlu marah. Menjadi bupati atau gubernur adalah amanah Allah SWT. Karena itulah, apapun kebijakan yang diambil dan dianggapnya benar maka akan tetap jalan terus. ‘’Itu karena saya tidak punya kepentingan secara pribadi,’’ ucapnya.

Pertanyaan lainnya. Bagaimana keberpihakan kepada kelompok wanita tani? Jawaban Ali Dachlan peranan pemerintah harus membantu.

Disebut ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lotim sendiri sudah memiliki Selaparang Finansial yang sudah memiliki modal Rp 87 miliar.

Siap memudahkan kredit bagi siapapun.

Bicara petani, di Lombok tingkat kepemilihan lahan katanya sangat rendah. Hanya 42 persen penduduk Lombok ini memiliki lahan itupun hanya 0,5 hektare rata-rata.

Banyak warga miskin dan tidak punya uang. Kondisi ini berbeda dengan negara-negara maju yang memiliki jumlah petani sedikit namun tingkat kepemilikan lahannya sangat luas. Satu orang petani bisa memiliki ratusan bahkan ribuan hektare. Yang bekerja adalah mesin.

Melihat realita masyarakat, Ali BD mengatakan, harus dibangun berbagai sek-

tor. Negara maju karena industri. Itulah sebabnya Ali Dachlan saat menjadi bupati membangun Pelabuhan Labuhan Haji. Beroperasinya Labuhan Haji diharapkan melahirkan lapangan kerja. Banyak yang akan bekerja. Banyak truk dan transportasi beroprasi. Roda ekonomi bergerak.

Itulah sebabnya, Bupati Lotim dua periode ini mau mengeruk Pelabuhan Labuhan Haji. Pasalnya, sudah banyak yang menunggu bersandar di Pelabuhan Labuhan Haji.

Pikirannya untuk membangun ekonomi jauh ke depan. Tujuannya supaya banyak lapangan kerja. Lotim butuh diversifikasi lapangam kerja.

Karena itu pula, lanjutnya dibangun pasar-pasar. Jalanjalan akses ekonomi masyarakat dihotmix. ‘’Ini biar lebih banyak yang bekerja,’’ paparnya. Pasar-pasar yang bagus ini membuat pedagang nyaman berdagang. Retribusi pasar Rp 2 ribu per pedagang.

Sekarang terkumpul retribusi sebesar Rp 9 miliar.

Nantinya, siapapun pemimpin di Lotim dan NTB harus menghitung secara ekonomis. Hitung semua pengeluaran anggaran dengan tepat dan hemat. ‘’Tidak habis uang rakyat ini dikonsumsi oleh pejabat. Apa yang kurang saat ini harus dilengkapi.’’ (rus)

Petani Binaan AMNT Panen Raya dan Ekspor Perdana Rumput Laut Dari Hal. 1 Di mana 45 petani penghasil rumput laut merupakan binaan PT AMNT melalui program Comdev-nya. ‘’ Pak Bupati yang kita ekspor perdana ini ada 15 ton rumput laut kering. Dan sebanyak 7 ton adalah hasil petani binaan kami,’’ terangnya.

Petani rumput laut binaan PT AMNT saat ini menggunakan teknologi dan sistem tanam baru. Dengan dibantu pihak ketiga, PT AMNT mendapingi sebanyak 45 petani menerapkan pola tanam baru itu. Dijelaskan Bambang, petani binaan PT AMNT menggunakan sistem tanam keramba. Di mana pola tanam ini memiliki sejumlah kelebihan, mulai dari aeral tanam yang tidak terlalu besar. Perawatan mudah hingga hasil panen yang lebih banyak. ‘’Untuk memulai pola tanam ini kita melakukan penelitian kecil-kecilan melihat kondisi perairan di sini. Dan ternyata tempatnya, cocok dan Pak Bupati hasilnya ini lebih bagus dibanding sistem long line,’’ jelasnya.

Ia menyebutkan, kapasitas ekspor yang dijatahkan oleh mitra kerja samanya cukup banyak dan sementara ini permintaan tersebut belum dapat terpenuhi. Karena itu ke depan, PT AMNT secara bertahap akan terus menambah jumlah kelompok petani rumput laut binaannya di KSB. ‘’Sementara ini baru 45 petani binaan kita. Dalam beberapa bulan ke depan akan kita terus tambah sesuai dengan pola pendampingan yang sama,’’ ujarnya seraya menambahkan, produk rumput laut petani ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar di luar. ‘’Dalam pengembangan ekonomi masyarakat kami pu-

nya dua cara. Yang pertama kegiatan ekonomi yang produksinya untuk menyasar kebutuhan pasar dalam daerah dan yang kedua menyasar pasar di luar.

Nah rumput laut ini kita tujuannya menyasar pasar di luar,’’ sambung Bambang.

Sementara itu Senior Manager SR, Sarafuddin Jarot dalam sambutannya menjelaskan, pola pendampingan yang dilakukan PT AMNT terhadap petani rumput laut dan sejumlah usaha ekonomi masyarakat lainnya yang sudah dibina dilaksanakan secara komprehensif. Setiap jenis usaha terlebih dahulu dilakukan penelitian. Kemudian pelatihan strategis usaha budidaya, peluang pasar dan termasuk juga akses permodalan. ‘’Ini pencapaian luar biasa karena dengan pendampingan selama 6 bulan petani rumput laut kita sudah bisa mulai ekspor. Dan ini akan terus menerus berjalan karena kita sudah siapkan pasarnya,’’ katanya.

Ia pun berkomitmen, ke depan akan lebih banyak lagi kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang akan dibina.

Dengan cara menyeluruh tidak saja pada pemberian modal usaha tetapi hingga penyiapan pasar untuk menjamin keberlanjutannya. ‘’Pola kita sekarang berbeda. Semua dipersiapkan di awal dulu sampai ke peluang pasarnya.

Dan berikutnya masih ada banyak peluang usaha yang akan dibina. Sekarang sedang berjalan budidaya lele, pembuatan gula aren sampai pengolahan minyak lala (pelala).

Berikutnya menyusul sedang kita siapkan, budidaya ternak kambing, sapi dan ikan kerapu,’’ bebernya.

Bupati KSB, HW. Musyafirin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada

PT AMNT. Menurut orang nomor satu di KSB ini, kegiatan pemberdayaan perusahaan operator tambang Batu Hijau itu telah mampu secara cepat bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat KSB dengan cara mengembangkan ekonomi lokal. ‘’Pemberdayaan ini juga sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat karena ternyata hasilnya lebih menjanjikan,’’ katanya.

Melihat peluang pasar yang dibuka PT AMNT itu, bupati mengajak masyarakat khususnya yang berada di pesisir Pantai Kertasari hingga Labu Beru untuk menggiatkan tanaman rumput laut. Dan pemerintah akan turut mendukung langkah tersebut sesuai dengan tupoksinya. ‘’Ayo buat kelompok petani dan saya juga minta penyuluh aktif mendorong masyarakat. Jangan sampai kalah dengan kerja-kerja Comcev PT Aman,’’ katanya.

Bupati juga memuji konsep pengembangan masyarakat yang diterapkan PT AMNT. Terutama dalam pendampingan kegiatan usaha ekonomi masyarakat karena selain memberikan modal usaha turut juga diberikan ruang peluang pasarnya. ‘’Ini sangat bagus karena biasanya masyarakat dalam membangun usaha itu kesulitanya mencari pasar,’’ katanya, seraya berharap ekspor rumput laut petani akan terus berlanjut demikian pula dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang akan didampingi oleh PT AMNT. ‘’Mudah-mudahan tidak ini saja (rumput laut) yang bisa berkembang. Potensi usaha masyarakat lainnya yang punya peluang bagus agar dibina sampai mereka mandiri baik dari sisi produksi maupun pemasarannya,’’ harap bupati.(bug/*)

Halaman 15

Pembangunan Terhambat

Lobar Diminta Segera ”Appraisal” Lahan Bendungan Meninting Mataram (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) diminta segera melakukan appraisal terhadap lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan Bendungan Meninting.

Hasil appraisal ini akan menjadi acuan dalam pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR konsisten untuk mengawal pembangunan infrastruktur untuk ketahanan pangan. Pada 2019 mendatang, dua bendungan kembali dibangun di NTB. Yakni Bendungan Beringin Sila di Sumbawa dan Bendungan Meninting di Lombok Barat (Lobar). Anggaran untuk pembangunan dua bendungan ini diklaim sudah siap dari Kementerian PUPR. ‘’Tetapi untuk melakukan pembebasannya (Bendungan Meninting) masih menunggu proses appraisal dari Kabupaten Lombok Barat. Ketika appraisal selesai, dalam minggu-minggu ini, langsung bisa dilakukan pembebasan lahan. Uangnya sudah siap,’’ kata Ridwan ketika dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Ia mengatakan, anggaran

untuk pembebasan lahan ini sudah siap dari pemerintah pusat. Namun, ia belum mengetahui angkanya secara pasti lantaran belum ada hasil appraisal. Sesuai ketentuan, jelas Ridwan, appraisal ini dilakukan oleh Pemda Lobar. ‘’Kalau melihat ini begitu urgennya Bendungan Meninting ini. Bila perlu pemerintah provinsi akan membantu mengintervensi untuk melakukan appraisal itu. Supaya pembangunannya jangan terhambat,’’ ucapnya.

Kementerian PUPR menyetujui pembangunan dua bendungan, dari empat bendungan yang diajukan oleh Pemprov NTB. Anggaran yang mengalir ke NTB untuk pembangunannya mencapai Rp 2,7 triliun.

Bendungan Meninting Lombok Barat, dengan kebutuhan pembiayaan Rp 1,2 triliun dan bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa dengan pembiayaan Rp 1,5 triliun Tahun ini, Bendungan Rababaka Kompleks di Dompu dan Bintang bano di Kabupaten Sumbawa Barat ditargetkan sudah tuntas dibangun. Namun, untuk Bendungan Rababaka Kompleks, masih belum tuntas lantaran ada daerah genangan yang masih bermasalah.

Daereah genangan itu ditanami jagung oleh warga.(nas)

Masyarakat Diminta Waspadai Penipuan Rekrutmen CPNS 2018 Dari Hal. 1 ‘’Kalau sekarang belum ada hitam di atas putih berapa formasi yang kita dapat. Memang hasil koordinasi dengan BKD provinsi lain juga sama. Kementerian pasti akan memberikan informasi resminya,’’ katanya.

Yus mengatakan, BKN meminta masyarakat waspada terhadap penipuan rekrutmen CPNS. Pasalnya, berdasarkan surat yang diterima bahwa BKN menerima sejumlah pengaduan perihal adanya pelaksanaan seleksi CPNS dari Honorer K2 dan formasi umum yang terjadi di beberapa daerah oleh pihak yang mengaku bekerjasama dengan BKN. Selain bentuk pengaduan, BKN juga menemukan bahwa aksi penipuan serupa diumumkan via website link yang mengatasnamakan pemerintah daerah tertentu. BKN mengklarifikasi bahwa pelaksanaan seleksi tersebut merupakan aksi penipuan dan masyarakat diminta untuk waspada dengan oknum/pihak yang mengadakan pelaksanaan seleksi secara ilegal.

Jika menemukan aksi serupa, masyarakat diminta untuk mengkonfirmasi langsung ke BKN untuk menindaklanjutinya. BKN mengimbau masyarakat bahwa tidak ada

pihak manapun yang bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS baik melalui formasi umum maupun Honorer K2 tanpa seleksi resmi yang dilakukan pemerintah.

Dijelaskan, regulasi yang mengatur pengangkatan honorer telah berakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan Surat Kepala BKN Nomor D 26-30/V 224-1/ 99 tentang Batas Waktu Pengusulan Berkas Penetapan NIP CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.

Hingga saat ini, pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan apapun untuk pengangkatan Honorer K2 menjadi CPNS. Perihal isu penerimaan CPNS 2018, BKN mengatakan bahwa pemerintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS tahun anggaran 2018 secara resmi. Rencana kebijakan pengadaan CPNS 2018 masih dalam tahap penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansi masing-masing, yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ayat (1) dan (2). Selanjutnya kalkulasi kebutuhan tersebut diserahkan ke BKN dan Kemen PANRB. (nas)

Tenun Ntobo yang Mencuri Perhatian Mori Hanafi Dari Hal. 1 Wanita di daerah ini sedari kecil sampai dengan dewasa, bahkan manula, memiliki keahlian menenun. Salah satu hasil tenunan dari warga kelurahan Ntobo sempat dikalungkan kepada Mori Hanafi pada saat kedatangan.

Hasil tenun dari wanita Ntobo bisa dibilang memiliki kualitas nomor satu. Lama pembuatan satu kain tenun bisa menghabiskan waktu satu minggu jika sedang tidak musim bercocok tanam. Pada kesempatan ini Mori Hanafi juga membeli kain tenun ini.

Per lembar kain tenun ini dijual dengan harga Rp300 ribu, padahal jika dijual keluar dari Ntobo bisa mencapai harga jutaan rupiah. Seperti yang terlihat pada foto, Muti’ah Murni, juru bicara Mori Hanafi juga turut mengenakan salah satu hasil tenun dari Ntobo.

Dari dulu hingga saat ini, Ntobo masih dikenal sebagai daerah pusat kerajinan tenun di Kota Bima. Aneka kerajinan tenun seperti ikat kepala bagi laki-laki yang disebut Sambolo maupun selendang atau Weri untuk perempuan, bisa ditenun oleh masyarakat Ntobo.

Masyarakat Ntobo bahkan kerap membuat Sambolo dan Weri untuk digunakan oleh para bangsawan di Istana Bima. Sayangnya, waktu telah mengubah cara dan gaya berbusana kita. Saat ini, tradisi mengenakan Sambolo semakin jarang ditemukan.

Hal ini membuat warga Ntobo jarang membuat Sambolo dan Weri ini. Sejak tahun 2015 hingga kini, para penenun di Ntobo hanya membuat kain tenun yang bisa dijual dengan harga yang tinggi. Hal ini untuk menyiasati peruba-

han selera pasar. Satu buah kain tenun di Ntobo, harganya bisa mencapai Rp1 juta.

Meski demikian, saat ada permintaan Sambolo dan Weri dalam jumlah massal, mereka masih bisa membuatnya.

Strategi inilah yang membuat tradisi menenun di Ntobo tetap memiliki dimensi ekonomi yang memberdayakan.

Selain itu, permintaan kain tenun Ntobo rupanya tidak hanya datang dari para konsumen di Bima. Dari daerah lain, permintaan kain tenun ini juga mengalir. Tak heran jika hingga saat ini, kain tenun Ntobo masih terus bertahan di Bima.

Selain menenun, saat ini, mayoritas masyarakat di NTB memang berprofesi sebagai petani. Maka dari itu, Mori Hanafi dalam kesempatan tersebut juga memaparkan mengenai program pertanian yang diberikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori).

Salah satunya adalah untuk memodernkan pertanian.

Yaitu, dengan memperbaharui alat-alat pertanian. Selain itu, program dari Ahyar-Mori adalah menciptakan 10.000 orang wirausahawan baru. Dan akan diberikan Rp 10 juta per wirausahawan untuk modal dalam berusaha.

Wakil Ketua PAN Kota Bima, Syamsuri memberikan apresiasinya atas program-program yang ditawarkan Ahyar-Mori ini. ‘’Minimal kita harus mengantar pasangan Ahyar Mori mendapatkan 80% suara di Ntobo. Apabila masyarakat Sumbawa Bima Dompu menyatukan suara, maka bukannya tidak mungkin 30% dana APBD akan turun ke Bima,’’ ujar Wakil Ketua PAN Kota Bima, Syamsuri. (tim)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 9 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mutasi Pejabat di Lobar Masih Dipertimbangkan Giri menang (Suara NTB) Pjs Bupati Lombok Barat (Lobar), H.L. Saswadi belum memutuskan kepastian melakukan mutasi untuk pengisian enam jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong hingga kini. Saswadi mempertimbangkan berbagai hal, termasuk situasi dan kondisi pada masa Pilkada ini.

“Untuk sementara saya bilang kepada Pak Sekda, untuk yang lima lowong, asisten I dijabat asisten III, Asisten II dijabat oleh pak Sekda.

Kalau BKD dan Dinas Tenaga Kerja oleh Sekretarisnya,” ungkap Pjs Bupati Lobar, H. L. Saswadi yang dikomfirmasi, Kamis (8/3). Menurutnya pengisian sementara itu dilakukan sambil melihat kondusivitas perkembangan di Lobar. Sebab pihaknya tidak menginginkan nantinya mutasi justru menggangu kondusivitas Pilkada yang sedang berlangsung. “Sudah ada masukan juga dari semua lini, termasuk juga dari semua paslon,” ujarnya.

Kendati demikian belum tentu juga selama ia menjabat tidak ada mutasi. Namun ia akan melihat dulu keadaan kedepanya. “Kalau bisa jalan (tanpa mutasi) lolos saja, kan empat bulan setegah,” sambungnya.

L a n t a s

bagaimana nantinya muncul tanggapan jika tidak dilakukan mutasi akan membuat mubazir seleksi yang dilakukan?, menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB ini, terdapat tanggapan berbeda-beda terkait hal itu. “Tanggapan-tangapan itu yang kita serap, kan bermacam-macam. Ada yang memandang mubazir, ada juga yang memandang tidak mubazir,” ujarnya kembali.

Lebih lanjut disampaikan Saswadi, yang terpenting sekarang kelancaran dari pelaksanaan tugas-tugas jabatan itu. Intinya ia menegaskan pihaknya memberikan situasi yang kondusif. Soal mutasi tersebut bisa dilakukan atau tidak tergantung kondisi nantinya. “Kita selalu datang itu untuk memberikan kebaikan, kalau itu dipandang barang perlu (pengisian) kita lakukan, karena boleh mengisi kekosongan,” pungkasnya.

Awalnya mutasi direncakan akan digelar oleh bupati sebelum cuti, namun Surat Izin dari Kemendagri terdapat kekeliruan. Hingga kini Pemkab Lobar belum memperoleh kembali surat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Walaupun sebelumnya sudah ada surat izin untuk melakukan pengisian dan mutasi, namun itu diperuntukkan untuk Bupati Lobar yang kini cuti dan digantikan Penjabat Sementara (Pjs). (her)

H. L. Saswadi