Edisi Selasa 31 Desember 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 31 DESEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 244 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tanam Jagung

Bibit Senilai Rp40 Miliar Dibabat Mataram (Suara NTB) Penanaman jagung secara masif di Bima membuat warga kalap. Lahanlahan yang sebelumnya sudah ditanami bibit tanaman untuk mengembalikan kondisi hutan yang rusak, justru dibabat dan dibakar warga. Selanjutnya bi bit tanaman yang dibabat diganti dengan jagung.

Bibit tersebut diketahui hasil pengadaan BPBD NTB untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tahun 2018. Nilainya sekitar Rp40 miliar, sumber anggarannya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bertujuan untuk antisipasi banjir di Kota Bima dan Kabupaten Bima agar tidak terulang bencana 2016 lalu.

Namun fakta di lapangan,

sekitar 2,2 juta bibit yang ditanam diduga dibabat dan dibakar. Warga merusak bibit demi persiapan menanam jagung.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RHL BPBD NTB, Mustakim, mengaku sudah mendapat laporan kerusakan jutaan bibit yang sudah disebar. Laporan datang dari warga khususnya kelompok masyarakat (Pokmas) yang dilibatkan saat penanaman.

‘’Kejadian ini di luar dugaan kami. Padahal warga sudah kita libatkan saat menanam supaya ikut menjaga. Malah membakar bibit-bibit yang ada untuk diganti dengan jagung,’’ katanya menjawab Suara NTB kemarin.

Hasil pantauan dan laporan Pokmas, sebaran area yang terbakar di wilayah penanaman Kota Bima seperti Kelurahan Lelamase, Kendo dan Jatiwangi. Sementara di

Kabupaten Bima, tersebar di Kecamatan Wawo yang merupakan bagian hulu aliran sungai ke Kota Bima. ‘’Luas kebakaran, yang jelas dari 5000 hektar, sudah sisa sedikit. Berdasarkan pengakuan Pokmas, sepertinya sisa 20 persen,’’ sebut Mustakim.

Aksi pembakaran oleh petani itu sangat disesalkan.

Padahal saat proses penanaman melibatkan TNI dari Kodim 1608/Bima saat itu, warga begitu proaktif terlibat.

Bahkan mereka ikut serta menanam dan berjanji merawat hingga tumbuh. Terlebih jenis bibit yang ditanam berupa pohon keras produktif, seperti nangka, mangga, durian.

Ada juga sengon dan mahoni serta rajumas. ‘’Waktu nanam mereka (warga) antusias. Katanya, iya, mau dijaga. Tapi kalau lihat kejadian ini, kita jadi prihatin,’’ sesalnya.

Sulit membendung aksi pembakaran oleh warga tersebut, karena luasnya lahan dan sebarannya dari sebagian Kota Bima sampai sebagian wilayah Kabupaten Bima. Kesulitan sama juga dirasakan Pokmas yang dikontrak saat proses penanaman. Program itu dianggap gagal karena lebih dari 70 persen bibit tidak tumbuh akibat dibabat dan dibakar petani.

Bersambung ke hal 15

Tujuh Hakim Diduga Langgar Kode Etik

Mataram (Suara NTB) Setidaknya tujuh orang hakim yang bertugas di sejumlah pengadilan di NTB diproses Kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) NTB. Ketujuh hakim sudah dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Setelah didukung bukti, direkomendasikan dijatuhkan sanksi.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

(Suara NTB/her)

Achris Sarwani

PERTUMBUHAN ekonomi NTB di 2020 diprediksi akan tumbuh mencapai 5-6 persen. Mengingat sektor tambang sebagai salah satu motor penggerak ekonomi NTB diperkirakan akan kembali aktif.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB, Achris Sarwani, menerangkan bahwa pada 2020 NTB setidaknya memiliki empat motor penggerak ekonomi yang aktif.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Harga Tiket Naik 150 Persen

Dedy Asriady

BALAI Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) bersiap memberlakukan penerapan tiket masuk kawasan khusus untuk akhir pekan. Mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Kehutanan, harga karcis akan mengalami kenaikan sebesar 150 persen dibandingkan harga di hari biasa.

Bersambung ke hal 15

Tidak Terbit Berkaitan dengan Tahun Baru 2020 pada Rabu (1/1), SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Kamis (2/1/2020). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

1.000 Pasukan Zeni TNI Ditarik dari NTB Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., melepas 1000 personel Pasukan Satgas Zeni TNI percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa untuk kembali ke kesatuannya masing-masing. Pasukan Zeni TNI dilepas melalui Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Senin (30/ 12), terdiri dari 10 SSK berasal dari satuan Zeni Konstruksi dan Zeni Tempur TNI AD, dan Zeni Marinir TNI AL. Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dalam sambutannya menyampaikan, bencana gempa bumi yang melanda wilayah NTB setahun yang lalu tidak

hanya menyisakan duka bagi masyarakat yang kehilangan sanak saudaranya. Namun juga memporakporandakan rumah-rumah penduduk baik yang berada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. ‘’Keberadaan Satgas Zeni TNI memiliki makna yang sangat mendalam dan berarti bagi masyarakat NTB. Kehadiran rekan-rekan prajurit TNI mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat NTB dari rasa ketakutan, kecemasan dan kehilangan tempat tinggal,’’ ujarnya.

Menurutnya, banyak hal yang sudah dialami bersama masyarakat

NTB dan sulit untuk dilupakan terutama dengan masyarakat tempat prajurit bertugas. ‘’Dengan hati berat dan rasa syukur yang dalam, saya melepas rekan-rekan prajurit Zeni TNI dengan tulus dan ikhlas. Semoga ini tercatat sebagai amal ibadah, karena tidak ada kebaikan yang tidak terbalas,’’ ujarnya.

Gubernur atas nama pemerintah dan masyarakat NTB mengucapkan terima kasih kepada BNPB RI, TNI, Satgas rehab rekon terpadu dan seluruh masyarakat NTB yang mampu membuat kolaborasi menjadi nyata. ‘’Selamat jalan dan semoga selamat

Pergantian Tahun, Waspadai Hoaks Gempa dan Tsunami Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak cepat terpengaruh dengan informasi hoaks, khususnya saat malam pergantian tahun dari 2019 ke tahun 2020. Warga diminta tetap mengikuti petunjuk informasi resmi dari BMKG. Pada malam pergantian tahun, rawan muncul kabar hoaks bencana dari sumber tidak bertanggung jawab. Namun menyebar melalui akun akun media sosial. Masyarakat yang tidak mampu menyaring informasi itu, cepat terpengaruh.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Ar-

dhianto Septiadhi memberi gambaran pemahaman soal karakteristik gempa bumi dan tsunami.

Karakteristik gempa, merupakan peristiwa bergetarnya permukaan bumi akibat perambatan energi yang muncul dari lapisan batuan yang patah secara tiba-tiba karena adanya arus konveksi di inti luar bumi. ‘’Tsunami dan gempa bumi tidak dapat diprediksi kemunculannya, sebagaimana prakiraan cuaca serta iklim. Dua bencana itu hanya bisa diamati melalui kecenderungan aktivitasnya tetapi kejadiannya tidak dapat dipastikan waktu dan lokasinya,’’ kata Ardhianto.

Bersambung ke hal 15

Catatan Olahraga 2019

Anggaran Minim, Prestasi Atlet Tetap Bersinar Perkembangan prestasi olahraga NTB memperlihatkan tren positif di tahun 2019. Hal itu dapat dilihat dari capaian prestasi atlet NTB di kancah internasional. Di mana sebanyak 12 atlet NTB yang memperkuat tim Indonesia di SEA Games di Manila, Filipina tahun 2019 sukses mempersembahkan lima medali emas, dua perak dan dua perunggu.

LIMA medali emas diraih Ahmad Zigi Zaresta Yuda (karate), Danangsyah (voli pasir), Ahmad Rifqi Mukhlisin (menembak), Sapwaturrahman (lompat jauh atletik) dan Khairil Anwar di olahraga selancar. Se-

mentara dua medali perak diraih Endang di cabor tinju, kemudian di voli pasir putri beregu yang diperkuat Ni Putu Dini Jasita, Dhita Juliana, Desi Ratnasari dan Alyssa Mutakharah.

Sementara dua perunggu diraih

Huswatun di kelas 60 Kg cabor tinju dan Sapwaturrahman di lompat jangkit putra.

Bila dibandingkan dengan hasil SEA Games 2017, peroleh medali emas atlet NTB di tahun ini meningkat sampai lima kali lipat dari SEA Games sebelumnya. Pada SEA Games 2017, atlet asal NTB meraih satu medali emas, dua perak dan satu perunggu.

Satu medali emas saat itu diraih I Gusti Bagus Saputra di cabor balap sepeda BMX, kemudia dua perak dari Ahmad Zigi Zaresta Yuda (karate) Bersambung ke hal 15

sampai tujuan,’’ pesannya.

Selesai melaksanakan upacara pelepasan, acara dilanjutkan dengan pengalungan bunga, penyerahan piagam dan uang pembinaan dari BNPB RI kepada masing-masing Kompi Zeni sebesar Rp50 juta. Adapun satuan Kompi yang melaksanakan misi kemanusiaan rehab rekon terpadu selama tahun 2019 antara lain dari Yonzipur 18/YKR sebanyak 2 SSK (200 orang), Yonzipur 4/ Tanpa Kawandya sebanyak 1 SSK (100 orang), Yonzipur 2/SG sebanyak 1 SSK (100 orang), Yonzipur 9/Lang-Lang Buana sebanyak 1 SSK (100 orang), Bersambung ke hal 15

Pelamar TMS Berpeluang Lulus Administrasi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 347 pelamar CPNS Pemprov NTB yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau tidak lulus seleksi administrasi mengajukan sanggahan pada 22 - 24 Desember lalu.

Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS Pemprov NTB masih mengecek sanggahan dari 347 pelamar TMS tersebut.

Pemprov akan mengumumkan hasil sanggahan atau verifikasi tahap II pada 1 Januari 2020 mendatang.

Para pelamar yang mengajukan sanggahan, ada yang berpeluang lulus seleksi administrasi.

Sementara itu, kaitan dengan penyiapan lokasi tes CPNS 2019, NTB mengusulkan 11 lokasi ke Panselnas. Jumlah titik lokasi penyelenggaraan tes CPNS bertambah dari sebelumnya 10 lokasi yang diajukan. Karena Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang semula akan bergabung dengan Pemprov

NTB, menyatakan bisa menyiapkan lokasi tes CPNS secara mandiri. ‘’Lombok Utara siap dia mandiri. Sebelas titik ini kita usulkan ke Panselnas,’’ kata Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra, S.STP dikonfirmasi di Kantor BKD NTB, Senin (30/12) siang.

Sebelas lokasi tes CPNS yang diusulkan NTB nantinya akan dilakukan pengecekan oleh Panselnas.

Bersambung ke hal 15

Yus Harudian Putra

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Ekonomi Diprediksi Meningkat

SERAHKAN - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah bersama perwakilan BNPB menyerahkan piagam dan uang pembinaan dari BNPB RI kepada masingmasing Kompi Zeni.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 31 Desember 2019

Jaga Ketertiban LURAH Pejanggik, Rahmat Fakhrurrozi mengimbau kepada warga di lingkungan Pejanggik untuk selalu menjaga ketertiban selama perayaan pergantian tahun, Selasa (31/12) malam. “Sebisa mungkin, untuk warga agar mengadakan acara kumpulkumpul di rumah saja. Tapi yang jelas untukwarga kita bebaskan mau buat acara di mana pun. Tapi kita tetap imbau sebelumnya untuk tetap berhati-hati dan menjaga ketertiban,” katanya kepada Suara NTB, Senin (30/12).

Bukan untuk warga kalangan muda saja kata Rozi, sapaannya, pihak ke(Suara NTB/viq) lurahan juga menugaskan Rahmat Fakhrurrozi melalui masing-masing Kepala Lingkungan (Kaling) di Pejanggik agar mengarahkan warganya untuk tetap berhati-hati jika merayakan tahun baru di luar rumah.

Kepada semua Kaling bersama Linmas untuk terus melakukan koordinasi selama perayaan malam tahun baru nanti. “Kita juga pas malam tahun baru, kantor akan kita buka. Jika ada sesuatu yang harus dikoordinasikan, segera kita imbau warga melalui kaling dan linmas yang standbay di kantor,” katanya.

“Karena, melihat luas wilayah yang akan dikoordinir, semua Kaling kita suruh siap siaga. Kita juga ingatkan kalau ada apa-apa kita siap ke lokasi,” jelasnya. Untuk warga di luar kawasan Pejanggik kata Rozi, diimbau juga jika melewati jalan Pejanggik untuk selalu mengedepankan kehatihatian. Sebab, diyakini Rozi, pada malam pergantian tahun jalanan di kelurahan Pejanggik ke arah Taman Sangkareang akan membeludak.

“Tapi selama perayaan tahun baru, seperti sebelumnya, jalan Pejanggik dan Perempatan Karang Jangkong masih normal walaupun ramai. Selama ini tidak ada lokasi rawan macet. Tapi memang padat,” katanya. Untuk itu, baik warga Pejanggik dan luar Pejanggik harus menjaga ketertiban dan keamanan pada pergantian tahun, malam Rabu nanti. (viq)

Halaman 2

Rekanan Bale Budaya Belum Kembalikan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) – Rekanan yang mengerjakan proyek peningkatan Bale Budaya milik Dinas Pariwisata Kota Mataram, hingga ini belum mengembalikan kerugian negara.

Inspektorat kewalahan melakukan penagihan. Selain sulit dihubungi, kontraktor berada di luar daerah.

Tahap pertama Bale Budaya berada di kompleks Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur dikerjakan tahun 2016.

Proyek ini dimenangkan oleh CV. Utama dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar dari pagu Rp2 miliar lebih.

Dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB tahun 2017 lalu ditemukan kelebihan pembayaran sekitar Rp105 juta lebih. Dua tahun

berjalan tidak ada penyelesaian. Padahal kontraktor telah menandatangani surat keterangan tanggungjawab mutlak.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyampaikan, evaluasi terhadap temuan sedang dipersiapkan. Tidak saja, tunggakan yang menjadi rekomendasi auditor negara. Tetapi tindaklanjut dari permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan lainnya. Evaluasi baru efektif

berjalan di bulan Januari.

“Belum ada evaluasi. Kita mulai awal Januari,” kata Alwan dikonfirmasi Senin (30/12).

Secara bertahap temuan BPK telah diselesaikan. Yakni, potensi kerugian negara terhadap pengerjaan proyek rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram sekitar Rp500 juta.

Tunggakan memasuki tahun kedua yakni proyek Bale Budaya milik Dinas Pariwisata. Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan dengan dana hibah di Badan

Hj. Baiq Mirdiati (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

Lalu Alwan Basri

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ketahanan keluarga, dan Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Dinas Pengendalian tentunya dalam pembinaan 1234567890123456789012345678901212 Penduduk dan Keluarga keluarga,” terang Turmuji, 1234567890123456789012345678901212 Berencana (DPPKB) Kota Senin (30/12).

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Salah satu program kegMataram mensosialisasi1234567890123456789012345678901212 kan pentingnya pende- iatan dalam bidang KB ad1234567890123456789012345678901212 wasaan usia perkawinan alah upaya pemerintah untuk 1234567890123456789012345678901212 bagi remaja. Langkah ini memberikan pemahaman 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 untuk meminimalisir ka- dan kesadaran terhadap gen1234567890123456789012345678901212 erasi muda akan pentingnya sus perkawinan anak.

1234567890123456789012345678901212 Pendewasaan Usia PerkawiSekretaris DPPKB, H. 1234567890123456789012345678901212 Turmuji menyampaikan, nan. Hal tersebut dinilai pent1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sosialisasi PUP tujuannya ing mengingat dalam mem1234567890123456789012345678901212 membangun kesadaran re- bentuk keluarga, dibutuhkan 1234567890123456789012345678901212 maja dan mahasiswa guna kematangan rohani dan jas1234567890123456789012345678901212 menghindari hal – hal yang mani yang ditandai dengan 1234567890123456789012345678901212 sifatnya destruktif. Seper- kematangan reproduksi bagi 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ti, seks pranikah, pernika- wanita dan kematangan 1234567890123456789012345678901212 han usia anak dan pen- psikologi bagi lelaki.

1234567890123456789012345678901212 Dijelaskan, pendewasaan yalahgunaan narkoba.

1234567890123456789012345678901212 Menurutnya, peran rema- usia perkawinan diharapkan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 ja dalam pembangunan na- remaja memiliki kesunggu1234567890123456789012345678901212 sional sangat dibutuhkan. han membangun rumah 1234567890123456789012345678901212 Apalagi menghadapi bonus tangga dan siap secara men1234567890123456789012345678901212 demografi jumlah pen- tal memiliki keturunan sehat 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 duduk usia produktif harus dan berkualitas.

1234567890123456789012345678901212 Perkembangan remaja disikapi bijak oleh remaja 1234567890123456789012345678901212 dalam bentuk turut serta bergerak sangat dinamis.

1234567890123456789012345678901212 membangun kesadaran re- Pertumbuhan remaja se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 maja. “Program KB tidak cara psikologis cenderung 1234567890123456789012345678901212 hanya tentang persoalan cepat dan bila tidak dikon1234567890123456789012345678901212 alat kontrasepsi dalam arti trol akan menyebabkan pe1234567890123456789012345678901212 sempit. Namun dalam arti rubahan perilaku di kalan1234567890123456789012345678901212 yang lebih luas yakni mela- gan remaja. “Pola pendeka1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lui program Keluarga Ber- tan perlu dilakukan diant1234567890123456789012345678901212 encana, masyarakat diajak aranya dengan menggelar 1234567890123456789012345678901212 untuk memahami peren- sosialisasi yang melibat1234567890123456789012345678901212 canaan keluarga mulai dari kan remaja secara lang1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sisi kesehatan reproduksi, sung,” tandasnya. (cem) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 SOSIALISASI - Suasana sosialisasi PUP yang digelar 1234567890123456789012345678901212 oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 1234567890123456789012345678901212 Berencana Kota Mataram. Kegiatan ini bertujuan 1234567890123456789012345678901212 menekan perkawinan usia anak.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

DPPKB Sosialisasikan PUP bagi Remaja

Jangan Memberatkan Masyarakat MERAYAKAN malam pergantian tahun di Kota Mataram identik dengan kegiatan kumpul dan makan-makan bersama keluarga. Rupanya momentum setahun sekali ini dimanfaatkan oleh para pedagang ikan air tawar untuk mengatrol harga ikan yang dijajakan pada H-1 tahun baru. Seperti diketahui, ikan bakar menjadi salah satu menu ‘’wajib’’ di malam pergantian tahun.

Biasanya, pada H-1 sejak pagi hari para pedagang ikan air tawar sudah mulai menjajakan ikannya kepada para pembeli. Ruas jalan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Rembiga misalnya. Jalan tersebut, berubah menjadi pasar ikan dadakan akibat banyaknya pedagang ikan menawarkan ikannya kepada masyarakat yang melalui jalan tersebut.

Bahkan para pedagang dadakan itu juga menawarkan ikan plus jasa membersihkan ikan tersebut. Sehingga, masyarakat yang membeli ikan di sana tidak perlu lagi repot-repot membersihkan ikan yang dibeli setelah tiba di rumah. Masyarakat bisa langsung mengolah ikan tersebut.

Sayangnya, oleh pedagang harga kerap dinaikkan.

Namun menurut anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati, kondisi di mana pedagang menaikkan harga sepihak, lumrah terjadi pada momen-momen tertentu. ‘’Seperti harga ikan air tawar yang naik menjelang malam pergantian tahun. Begitu juga pada momentum maulid, semua harga-harga akan naik,’’ terangnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (30/12).

Untuk mengendalikan kenaikan harga, Mirdiati meminta dinas terkait supaya turun ke lapangan melakukan pemantauan harga. Ketua Fraksi Gerindra ini mengapresiasi langkah Dinas Kelautan Perikanan yang mengimbau para pedagang ikan air tawar supaya tidak menaikkan harga menjelang pergantian tahun.

Namun, tidak hanya mengimbau, Mirdiati berharap setelah memberikan imbauan kepada para pedagang, disusul dengan tindakan nyata dengan turun langsung ke pedang untuk mematau harga-harga.

Memang, kata mantan wakil Ketua Komisi IV ini, pada momen tertentu, seperti malam pergantian tahun, pasti terjadi ‘’hukum pasar’’.

Tinggi permintaan, akan dibarengi dengan kenaikan harga. Oleh karena itu, kalaupun terjadi kenaikan harga, Mirdiati menyerukan kepada para pedagang agar kenaikan harga dalam batasan yang wajar sehingga tidak memberatkan masyarakat. (fit)

Keswadayaan Masyarakat.

Auditor Pengawas Internal Pemerintah telah berulangkali menagih rekanan melalui Dinas Pariwisata. Kendalanya, kontraktor berada di luar Kota Mataram. Satu rekanan lainnya sulit dihubungi. “Kabar kita terima satu rekanan mengalami kesulitan uang,” ungkapnya.

Permasalahan ditemukan oleh auditor akan disampaikan ke majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR). Sidang majelis TPTGR, rekanan akan dipanggil.

Perkara mereka tidak hadir atau sanggup menyelesaikan kerugian negara akan diserahkan ke majelis. Jika rekanan tidak kooperatif penyelesaian akan diserahkan ke aparat penegak hokum (APH). (cem)

(Suara NTB/viq)

DIGEMBOK – Dua kendaraan roda empat digembok Dishub, Senin (30/12) di ruas jalan Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) jalan Pejanggik, Mataram. Larangan parkir di sepanjang ruas jalan tersebut tidak dihiraukan pengendara.

Parkir Sembarangan

Dishub Kembali Gembok Ranmor Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan Kota Mataram kembali menggembok tiga kendaraan roda empat di kawasan tertib lalu lintas (KTL) Jalan Pejanggik Mataram, Senin (30/12).

Dishub tidak lagi memberikan toleransi kepada siapa saja yang dinilai melanggar aturan parkir di kawasan tertib lalu lintas (KTL).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh mengatakan, pihaknya kerap melakukan penggembokan di ruas jalan depan Bank NTB dan di depan Taman Sangkareang Mataram. “Itu sebenarnya peringatan bagi semua.

Kalau sudah digembok, kita arahkan saja langsung untuk ambil surat tilangnya ke Satlantas Polres Mataram. Kemudian dia bayar tilang, tinggal foto bukti bayar tilang lalu kirim ke nomor yang ada di stiker itu, baru kita buka gemboknya,” kata Saleh yang

dikonfirmasi Suara NTB, Senin (30/12).

Kata Saleh, tata cara atau prosedur penilangan sudah diberitahukan di dalam stiker yang sudah ditempel saat penggembokan. Ada pun untuk pemilik kendaraan, diimbau mengikuti arahan dari Satlantas Polres Mataram. “Kalau mau cepat diproses tergantung dia segera ke Polres, untuk minta tanda tilang di sana,” jelasanya.

Untuk penindakan sendiri kata Saleh, Dishub Kota Mataram akan rutin melakukan penindakan sampai akhir tahun selama tidak ada acara insidentil dari Pemkot Mataram. “Kita akan rutin. Kita patroli dan kita juga siaga untuk kita lihat kondisinya,” katanya.

“Kalau KTL ramai di Sangkareang dan ditutup dikawal polisi, untuk sementara boleh parkir di sana. Tetapi jangan coba-coba parkir depan BRI,” ujarnya. Bukan hanya itu,

untuk di Jalan Pejanggik sendiri ujar Saleh, tidak ada alasan warga belum tahu jika jalan Pejanggik masuk dalam KTL kota Mataram.

Salah satu pelanggar yang terkena penggembokan, Syukri mengaku, selama ini ia tidak mengetahui bahwa kawasan Jalan Pejanggik masuk dalam KTL Kota Mataram.

Bukan hanya itu jelas Guru asal MAN 1 Mataram ini, tidak adanya sosialisasi terkait penggembokan juga membuatnya parkir di depan Taman Sangkareang.

“Tadi saya buru-buru karena harus mengurus perpanjangan SIM di Samsat yang ada di Sangkareang. Saya juga pertama kali parkir mobil di sini,” kata pemilik mobil Avanza hitam ini. Ia pun sempat akan parkir di dalam Taman Sangkareang. Namun karena penuh, maka Syukri memarkir kendaraannya di KTL depan Taman Sangkareang. (viq)

(Suara NTB/ist)

Tim Pansel JPTP Serahkan Tiga Nama ke Walikota Mataram (Suara NTB) – Tim Panitia Seleksi (pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Lingkup Pemkot Mataram, Senin (30/12) menyerahkan tiga nama ke Walikota. Pelantikan pejabat terpilih menunggu kebijakan pejabat pembina kepegawaian.

Sebelum penyerahan, Tim Pansel yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Dr. H. Iwan Harsono, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Muhammad Ali dan mantan Sekda Kota Mataram, Drs. H. Djaswad dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Baiq Nelly Kusumawati didampingi Kabid Pengembangan Aparatur, H. Ahmad Mujahiddin menggelar rapat tertutup di ruang kerja Sekda.

Tim pansel merumuskan dan mengkalkulasi nilai dari tes wawancara dan persentasi makalah. Pengumuman ha-

(Suara NTB/ist)

HASIL SELEKSI - Ketua Tim Pansel JPTP Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito menyerahkan tiga nama hasil seleksi lima jabatan dilelang kepada Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh di rumah dinas Walikota, Senin (30/12). sil pansel dengan nomor : 14/ PANSEL – JPTP/XII/2019.

Pejabat yang masuk tiga besar untuk jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Ir. H. Suhartono Toemiran dengan skor nilai 44,53. Lalu di-

ikuti Kepala Bidang di Badan Keuangan Daerah, Aulia Purnama Sari dan rangking tiga Camat Selaparang, Sudirman.

Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup berada di rangking pertama yakni Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, Muhammad Nazaruddin Fikri dengan skor 45,02. Lalu

mengikuti di bawahnya Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, H. Irwan Harimansyah dengan skor nilai 43,77 dan Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, Ir. Haris A Rasyid dengan skor 43,61.

Rupanya, Nazaruddin Fikri atau akrab dipanggil Ujang yang juga melamar di Dinas Pariwisata mengungguli lima pesaingnya. Ujang mendapat skor tertinggi yakni 44,88. Setelah itu disusul oleh Kepala Bagian Pemerintahan I Made Putu Sudarsana dengan skor 43,79. Posisi ketiga Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah, Nengah Wiarnata dengan skor 43,78.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari hasil seleksi wawancara dan persentasi makalah mendapatkan skor tertinggi atau rangking pertama yakni Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana pada BPBD, Mahfuddin Noer dengan skor 44,29. Selanjutnya, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pena-

taan Ruang, H. Irwan Harimansyah dengan skor 43,97. Lalu disusul Kepala Bagian Pemerintahan I Made Putu Sudarsana dengan skor 43,87.

Terakhir jabatan Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan juga berada di peringkat pertama adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana pada BPBD, Mahfuddin Noer dengan skor 44,48. Lalu disusul oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Muhammad Iswan dengan skor 44 dan Kabag Layanan Pengadaan, Ir. Moh Suryadi dengan skor 43,28.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia membenarkan, hasil seleksi sedang digodok oleh tim pansel.

Rencanannya, hari ini (kemarin, red) tiga nama akan diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya,penentuan siapa nama yang bakal dipilih untuk menempati posisi jabatan dilelang diserahkan sepenuhnya ke Walikota.

“Hari ini (kemarin, red) kita serahkan. Ini masih menunggu jadwal Pak Wali,” demikian kata dia. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 31 Desember 2019

Halaman 3

Target Menuju Level 4 APIP Mataram (Suara NTB) Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada level 3 penuh, tergolong prestasi gemilang, sebab hanya diraih Inspektorat Provinsi NTB dan Inspektorat DIY. Namun tidak berarti jumawa, Inspektorat Provinsi NTB target tembus rekor nasional hingga level 4, dari 5 level yang ditetapkan International Internal Audit (IIA).

“Dengan capaian tersebut, berarti kemampuan APIP di Inspektorat Provinsi NTB telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, dan ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal,” kata Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, kemarin.

Kendati prestasi yang telah diraih tergolong prestisius, kata Ibnu Salim, instansinya boleh berbangga, tetapi tidak cukup sampai kapasitas itu. Pencapaian ini menjadi acuan bagi Inspektorat Provinsi NTB untuk menuju level 4 dan bahkan level 5 yang berarti masuk dalam jajaran prestasi tingkat IACM (Internal Audit Capacity Model) dunia, juga telah diamanatkan dalam RPJMD NTB Tahun 2018-2023.

“Untuk itu diperlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh APIP Inspektorat Provinsi NTB agar terus berbenah diri dan meningkatkan infrastruktur yang telah ada serta menjadikannya proses yang berkesinambungan,” jelasnya.

Catatan dari Inspektur Pembantu I, Zuhudy Kadran, capaian ini merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi target RPJMN 2014-2019. Dimana APIP harus telah mencapai Level 3 dari 5 Level Internal Audit Capability Model (IACM) yang diterbitkan oleh International Internal Audit (IIA).

Peningkatan kapabilitas APIP dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional menjadi perhatian penting Presiden Republik Indonesia. Presiden memberikan target kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina APIP untuk meningkatan kapabilitas APIP dalam jangka waktu lima tahun ke depan. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

MEMUKUL GONG - Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memukul gong tanda dimulainya Rakorwasda 2019 di Mataram, yang dihadiri Inspektur Jenderal Kemendagri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA.

Refleksi Inspektorat Provinsi NTB 2019

Capaian dan Tantangan Tata Kelola Pemprov NTB 2020

Mataram (Suara NTB) Tahun 2019 Inspektorat Provinsi NTB menorehkan sejumlah capaian. Salah satu yang prestisius, ketika berhasil menembus capaian level 3 Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Namun capaian ini dipastikan menjadi jalan untuk mencapai sejumlah target tahun 2020. Salah satunya capaian level 4, termasuk tantangan beban audit sampai tingkat kabupaten dan kota. Tujuan akhir adalah perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi.

Dalam peningkatan kapabilitas APIP, Inspektorat Provinsi NTB menorehkan prestasi nasional.

DariseluruhAPIPProvinsiyangdilakukan Quality Assurance (QA) olehBadanPengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP), hanya 2 (dua) APIP Provinsi yang berhasil mencapai kapabilitas APIP level 3 penuh atau murni.

Pencapaian ini menjadi acuan bagi Inspektorat Provinsi NTB untukmenuju level4tahun2020mendatang, bahkan level 5 yang berarti

(Suara NTB/ist)

Kepala BPKP Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo menyerahkan laporan hasil pengawasan selama 2018 kepada Gubernur NTB, Zulkieflimansyah sekaligus menyampaikan pencapaian level 3 APIP Inspektorat NTB.

Jaga Kualitas dan Mutu Pengawasan Mataram (Suara NTB) Demi menjaga dan meningkatkan kapabilitas APIP, Inspektorat Provinsi NTB mengadakan Bimbingan Teknis ( Bimtek) maupun maupun pendidikan dan pelatihan (Diklat).

Konsentrasi kegiatan di berbagai tempat.

Sesekali dilaksanakan di kantor Inspektorat Provinsi NTB, menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan NTB. Bimbingan lain, dalam bentuk pengiriman mengikuti Diklat di luar daerah. Selain itu, menurut Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, untuk menjaga kualitas atau mutu pengawasan, Inspektorat mengadakan peer review, yaitu saling menilai laporan antar tim di masing masing Itban (Inspektorat Pembantu).

Bahkan, lanjutnya, laporan Inspektorat Provinsi NTB juga dinilai oleh Inspektorat Provinsi lain se Indonesia. “Contoh, sebelumnya Inspektorat Provinsi NTB dinilai oleh Inspektorat Provinsi Bali,” ungkapnya.

Dengan ditasbihkannya Inspektorat Provinsi NTB sebagai inspektorat ke 3 di Indonesia yang telah mencapai level 3 dari 5 level, menurutnya, semakin meningkatkan semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Terlebih, semakin banyak daerah yang berkunjung ke Inspektorat Provinsi NTB dengan tujuan untuk melakukan studi tiru terhadap kinerja APIP NTB. Petakan Sektor Rawan Inspektorat Provinsi NTB juga semakin menguatkan kapasitasnya setelah berhasil meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi level III. Dengan begitu, peran instansi ini kian bertaring. Kapasitas sebagai auditor kerugian negara semakin kuat dengan memetakan sektor rawan korupsi. Kemudian, temuan dan rekomendasi bisa jadi tindak lanjut Aparat Penegak Hukum (APH).

Ibnu Salim mengakui bertahun tahun lamanya, kapabilitas APIP di Inspektorat Provinsi NTB selalu berada di level 1 dan level II saja.

Kapabilitas yang demikian menyebabkan para auditor atau APIP di Inspektorat belum mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi. ‘’Sekarang jauh lebih bertaring. Fungsi penting adalah pemetaan dan penanganan kasus kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara,’’ ujarnya menjawab Suara NTB. Proses pemetaan yang diakui sudah dilakukan sejak lama, selain melalui temuan, juga pengaduan masyarakat.

Pemetaan itu kini semakin diperkuat pada tindaklanjut koordinasi dengan APH, baik Kejaksaan Tinggi NTB maupun Polda NTB. Koordinasi selama ini dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pendorong peningkatan kapasitas, juga semakin diperkuat.

Karena peran terpenting APIP, lanjutnya, semakin kuat untuk wujudkan birokrasi bersih, melalui penegakan integritas birokasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pungli serta penanganan pengaduan masyakat.

Dengan kapabilitas APIP level III itu, pihaknya sudah memiliki kualifikasi kemampuan dan ilmu untuk menilai sisi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu kegiatan. Serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada seluruh O P D . (ars/*)

masuk dalam jajaran prestasi tingkat IACM (Internal Audit Capacity Model) dunia. Target ini juga telah diamanatkan dalam RPJMD NTB Tahun 2018-2023.

Capaian lain, Pemprov NTB berada di peringkat teratas untuk penyusunan rencana aksi (Renaksi) pencegahan korupsi, mencapai 82 persen. Jumlah ini menjadi capaian terbaik di level nasional, khususnya kabupaten dan kota lain di NTB. Persentase itu berdasarkan penilaian KPK per tang-

gal 12 Desember 2019, Pemprov NTB ada di posisi 82 persen, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya hanya 64 persen.

Tahun ini hingga 2020 mendatang, Kewenangan Inspektorat Provinsi NTB bertambah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Diatur, kewenangan Inspektorat dapat melakukan audit atas indikasi korupsi di tingkat kabupaten dan kota. (ars/*)

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat menerima penyerahan LHP LKPD 2018 dari BPK

Terbaik Renaksi Pencegahan Korupsi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berada di peringkat teratas untuk penyusunan rencana aksi (Renaksi) pencegahan korupsi, mencapai 82 persen. Jumlah ini menjadi capaian terbaik di level nasional, khususnya kabupaten dan kota lain di NTB. Persentase itu berdasarkan penilaian KPK per tanggal 12 Desember 2019, Pemprov NTB ada di posisi 82 persen, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya hanya 64 persen.

“Capaian 82 persen ini naik signifikan dari posisi 64 persen sebelumnya,” kata Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, Minggu (22/12). Persentase ini tertinggi dengan kabupaten dan kota lain, setelah Kota Mataram dengan nilai 79 persen dan terendah Lombok Timur 45 persen.

Dalam upaya pencegahan korupsi, menurut Ibnu Salim, sesungguhnya pihaknya sudah banyak melakukan upaya. Bisa dilihat dari regulasi dan program pada OPD terkait, termasuk di kabupaten dan kota.

Ada tujuh indikator yang dinilai oleh KPK terkait rencana aksi pencegahan korupsi, mulai dari tingkat Provinsi, kabupaten dan kota. Pemprov NTB ada

di pencapaian jauh lebih baik dari sebelumnya, rata rata di atas 60 persen hingga 95 persen per indkator. “Upaya upaya yang kami lakukan adalah memaksimalkan di tujuh area intervensi, dengan intens berkoordinasi dengan OPD terkait,” kata Irbansus Inspektorat NTB Drs. Samsuddar,M.Ak. Ditambahkan Irbansus, KPK melakukan penilaian atas tujuh indikator yang dipenuhi pihaknya ini bersama OPD terkait. Penilaian dilakukan per triwulan. Terhadap yang masih ada kekurangan, diberi kesempatan sampai tanggal 31 Desember, baik untuk input data yang kurang.

Ibnu Salim menambahkan, endorse KPK melalui sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) ini adalah penguatan sistem di Pemprov NTV. Sistem yang dapat meminimalisir potensi fraud atau penyimpangan. Ibnu Salim mencontohkan, pada aspek pendapatan daerah. Sebelumnya, yang menjadi atensi adalah bagaimana pembelanjaan atau penggunaan uang keluar. Belakangan, KPK melihat bagaimana masuknya uang. Ada potensi kehilangan, tidak sekedar dari potensi yang seharusnya diterima. (ars/*)

(Suara NTB/beranda korsupgah KPK)

Progres rencana aksi pencegahan korupsi Pemprov NTB yang mencapai 82 persen.

(Sumber : kpk.go.id)

Daerah dengan indeks integritas tinggi, NTB masuk 10 besar.

10 Besar Daerah Berintegritas Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) pada 20 provinsi, salah satunya NTB. Hasil survei, daerah Timur Indonesia ini urutan keenam atau masuk 10 besar Indeks Integritas tahun 2018. Posisi NTB relatif baik untuk survei dua entitas, yakni pada survei kelompok kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Skornya mencapai 73,13. NTB lebih unggul dari Pemprov Jawa Barat pada urutan ke delapan dengan skor 72,97 persen.

Begitu juga untuk penilaian SPI khusus kategori pemerintah daerah, Provinsi NTB unggul dari Jawa Barat. Semakin tinggi nilai SPI, daerah tersebut dianggap berintegritas tinggi. Menurut Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana, SPI itu setelah melakukan penilaian yang dilakukan terhadap 6 Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi.

Langkah ini menurutnya sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mendorong kesadaran akan risiko

korupsi. ‘’Survei ini dilakukan dengan cara memetakan risiko korupsi seperti suap atau gratifikasi dalam layanan, penggelembungan anggaran, nepotisme dan suap dalam perekrutan pegawai.

Jual-beli jabatan hingga rekayasa dalam pengadaan barang dan ,’’ ujar Wawan.

Aspek yang dinilai dalam SPI antara lain budaya organisasi seperti kejadian suap, gratifikasi, keberadaan calo, sistem antikorupsi seperti sosialisasi antikorupsi. Pengelolaan SDM seperti nepotisme penerimaan pegawai/promosi jabatan, pengelolaan anggaran seperti penyelewengan anggaran/perjalanan dinas fiktif/honor fiktif.

Dia menambahkan, survei ini juga memberikan gambaran umum permasalahan integritas. Antara lain ditemukan sekitar 22 persen responden internal pernah mendengar/melihat keberadaan calo. Temuan ini muncul di semua lembaga peserta. Terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 17 persen. (ars)

Respons Proaktif Penunggak Kerugian Mataram (Suara NTB) Pemulihan kerugian negara atau daerah, Inspektorat Provinsi NTB menjalankan fungsi Majelis Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi (TPTGR). Langkah persuasif ditempuh. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diundang untuk klarifikasi. Secara kooperatif pimpinan instansi menyelesaikan bertahap, bahkan ada yang sudah lunas.

OPD itu diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dik-

bud) dan Sekretariat DPRD NTB. PUPR dengan tunggakan senilai 911 juta dinyatakan sudah lunas.

Menurut Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH., M.Si, hasll klarifikasi tiap OPD menyatakan kesiapannya menyetor ke kas daerah.

Setiap setoran yang dilengkapi bukti, jadi dasar input rekapan penerimaan.

“Sejak mereka (entitas, red) terima surat undangan majelis (TPTGR) ternyata ada sebagian langsung setor.

Tapi tadi mereka belum membawa tanda bukti setoran yang menjadi acuan kita, bahwa sudah selesai membayar,” kata Ibnu Salim.

Setelah semua setoran direkap, akan diketahui angka penerimaan pembayaran piutang daerah dari sejumlah OPD tersebut. Tidak hanya dari Kalangan instansi pemerintah, Ibnu Salim memastikan akan menyampaikan juga hasil tagihan pihak ketiga.

Sebelum sidang TPTGR, diawali dengan panggilan dilayangkan kepada sejumlah pihak. Selain OPD penunggak, juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi panitia lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Temuan juga tercatat pada pihak ketiga atau rekanan.

Para penunggak akan di-

Ibnu Salim

(Suara NTB/ist)

Suasana sidang majelis TPTGR di gedung Inspektorat NTB dihadiri perwakilan lima OPD penunggak kerugian. adili dan diklarifikasi item per item temuan kerugian

(sumber : Inspektorat NTB)

Tabel progres penyelesaian kerugian daerah.

yang belum dilunasi dengan nilai bervariasi. Para penunggak yang belum melunasi, akan diklarifikasi alasan dan diberikan tenggat waktu sesuai aturan penyelesaian agar tidak menjadi temuan berlarut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Posisi terakhir pengembalian kerugian negara atau kerugian daerah mencapai Rp 5.382.499.221. Jumlah setoral setelah sidang Rp 1.275.906.462. Sisa setoran hanya Rp 972.636.129. (ars)

SUARA NTB Selasa, 31 Desember 2019

Masa Depan Lobster, Loteng Tunggu Kajian KKP Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tak banyak memberikan komentar soal masa depan budidaya atau peluang ekspor komoditas lobster di wilayah ini. Setelah Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo berkunjung dan berdialog langsung dengan masyarakat nelayan 26 Desember lalu, nasib lobster diserahkan sepenuhnya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Wakil Bupati Loteng H.Lalu Pathul Bahri kepada Suara NTB, Senin (30/12) mengatakan, pihaknya hanya bisa menunggu kebijakan KKP pasca-dilakukannya dialog dengan para nelayan di Lombok. Ia yakin, kebijakan KKP akan memberi dampak positif bagi nelayan ke depannya.

“Karena Menteri sudah datang dan melihat dari dekat seperti apa kehendak dan keinginan masyarakat, kita menunggu finaliasi regulasi Menteri KKP,” terang Pathul.

Menurutnya, kehadiran Menteri KP pekan lalu menjadi dorongan dari Pemda Loteng agar kebijakan budidaya dan usaha lobster dicarikan jalan keluar yang terbaik. Ia memberi apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah turun langsung kepada nelayan dan menggelar dialog soal lobster ini.

“Kehadiran menteri dan mendatangkan masyarakat untuk berdialog terbuka, kita berikan peluang diskusi masyarakat itu bagian dari upaya menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.

Senada dengan Wakil Bupati, Sekda Loteng H.M Nursiah mengatakan, Pemda Loteng masih menunggu kebijakan pemerintah pusat soal lobster. “Kebijakan itu berdasarkan kajian idealnya.

Kalau kita menerka-nerka, malah salah juga nanti,” terangnya.

Adapun pembagian zonasi di wilayah laut di Loteng juga bagian dari kajian yang sedang dilakukan oleh KKP. Karena wilayah laut dibagi menjadi zona-zona tertentu, baik untuk usaha ekonomi, wisata bahari dan lain sebagainya. “Zonasi laut itu bagian dari kajian pusat, sehingga ideal serta layaknya kita tunggu saja,” tutupnya.

Pada bagian lain, Himpunan Nelayan Lobster Nusantara menyambut baik rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) unruk merevisi Permen KP Nomor 56/2016 tentang larangan menangkap dan mengeluarkan lobster dari wilayah NKRI. Revisi tersebut dinilai akan membawa dampak positif bagi perekonomian nelayan lobster yang selama ini terkungkung oleh regulasi yang melarang penangkapan dan jual beli benih lobster tersebut.

Ketua Himpunan Nelayan Lobster Nusantara Mahrup kepada Suara NTB, Senin (30/12) mengatakan, pihaknya ingin dilibatkan oleh KKP dalam revisi Permen KP 56/2016 tersebut. Ia mengatakan, secara umum pihaknya menginginkan dibukanya keran ekspor benih lobster seperti sebelum diberlakukannya Permen KP yang kontroversial tersebut. Sebab ia mengklaim, sebagian besar nelayan lobster di Indonesia, termasuk di NTB ingin agar ekspor kembali dibolehkan. “ Itu ramai di media nasional, mereka mengomentari soal lobster. Mereka yang berstatemen di media rata-rata bukan nelayan, coba mereka turun ke masyarakat untuk mendengar keinginan nelayan,” terangnya.

Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ini mengatakan, pasca diberlakukannya larangan menangkap dan ekspor benih lobster di era Menteri Susi Pudjiastuti, ada banyak nelayan yang berurusan dengan hukum lantaran mereka diketahui menangkap dan menyelundupkan benih lobster, “Belum lagi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Permen KP 56 itu,” terangnya.

Ia menuturkan, selaku nelayan lobster di NTB, banyak investasi yang telah dikeluarkan, terlebih ceruk bisnis ini sangat potensial untuk mengangkat ekonomi masyarakat pesisir. Namun investasi yang besar itu tiba-tiba tak memberikan dampak apapun setelah terbitnya aturan yang melarang menangkap dan mengekspor benih lobster.

Ia memperkirakan, khusus di NTB saja, nelayan lobster yang terdampak oleh kebijakan larangan menangkap dan mengekspor lobster itu sekitar 70 ribu orang. Karena lobster tidak hanya terdapat di pesisir selatan Lombok, namun juga di laut selatan Pulau Sumbawa.(ris)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

”Arong-Arong Jaran” Pondok Kerakat

Potensi Besar Majukan Pariwisata Lotim Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan budaya. Potensi di sektor wisata inipun secara perlahan muncul yang dikembangkan langsung oleh masyarakat. Seperti event bergengsi “Arong-Arong Jaran” di Pantai Pondok Kerakat Desa Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya.

“ARONG-Arong Jaran” atau balap kuda ini menjadi magnet bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Lotim. Dilaksanakan di pinggir Pantai Pondok Kerakat, kegiatan ini menarik wisatawan untuk datang ke pantai yang di penuhi oleh pasir besi ini. Bahkan dalam event tahun ini diikuti oleh pecinta olahraga balap kuda dari berbagai daerah di NTB. Menurut Ketua Panitia Arong-Arong Jaran, Asri, event tersebut dilaksanakan selama 5 hari dan disambut baik oleh masyarakat. Tahun 2019 ini merupakan event ketiga dilaksanakan dan ke depan diharapkan dapat dilaksanakan setiap bulan. Dikatakannya, hal pertama yang melatarbelakangi event

tersebut untuk memajukan pariwisata dan memenuhi permintaan masyarakat.

“Tahun ini diikuti sebanyak 28 joki berasal dari berbagai daerah di antaranya, Alas, Taliwang, Ampenan, Praya, Lobar dan Lotim,” sebutnya saat ditemui Suara NTB di lokasi Arong-Arong Jalan di Pantai Pondok Kerakat, Minggu (29/12) sore.

Adanya event ini, lanjut Asri, diharapkan dapat menghentikan aktivitas penambangan pasir besi oleh PT. AMG di wilayah tersebut. Pasalnya aktivitas pertambangan itu cukup mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar. Di mana Pantai Pondok Kerakat menjadi salah

(Suara NTB/yon)

BALAPAN KUDA - Event “Arong-Arong Jaran” atau balap kuda di Pantai Pondok Kerakat Desa Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya, Minggu (29/12).

Di samping adanya event pelaksanaan even Rebo Bonsatu sumber penghidupan masyarakat baik dari hasil balap pacuan kuda ini, Pantai tong dan Tetulak Tamperan. laut maupun keamanan dam- Pondok Kerakat juga dikenal Sementara untuk di pantai pak lingkungan dari penam- sebagai wilayah yang memili- Pondok Kerakat memiliki ki pantai bersih dan indah. event Tetulak Pesisi yang dibangan pasir besi tersebut.

“Kita berharap, ke depan event Pantai yang memiliki pasir laksanakan, Selasa 31 Desemini masuk kalender pariwisata besi ini menjadi “harta” ber 2019 hari ini. “Event buuntuk dilaksanakan. Karena ini tersendiri bagi pantai yang daya di Pantai Pondok Kerakat sangat memiliki potensi besar di bertetangga dengan Pantai kita juga melaksanakan TetuKetapang yang menjadi lokasi lak Pesisi,” pungkasnya. (yon) bidang pariwisata,”ungkapnya.

Tata Kelola Keuangan Amburadul

11 Anggota DPRD KLU Belum Terima Gaji Tanjung (Suara NTB) Tata kelola keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), menjadi bahan kritik sejumlah anggota dewan. Pasalnya, jelang tutup buku 2019, 11 anggota DPRD KLU tidak kunjung menerima gaji.

Hal ini lantas menjadi bahan pertanyaan kalangan legislatif. Tidak tanggung-tanggung, dana ratusan juta yang seharusnya dipergunakan sesuai peruntukan tidak dieksekusi dengan baik. Asumsikan saja, satu orang anggota DPRD menerima hak atas gaji dan tunjangan sebesar Rp 38 juta, maka dana yang tidak jelas juntrungannya mencapai Rp 418 juta. Jumlah itu belum ditambah anggaran kemitraan dengan unsur media

massa yang belum terbayar hingga saat ini.

“Kami ada 11 orang yang belum menerima gaji. Tidak tahu, apa yang jadi masalah di Bagian Keuangan DPRD KLU ini,” cetus anggota Dewan, Ruhaiman, Senin (30/12).

Ketua DPC PAN KLU ini heran, pengelolaan keuangan DPRD tidak terkontrol. Pasalnya, di antara 30 DPRD, 19 orang lainnya sudah lebih dulu menerima gaji. “Harusnya gaji

kawan-kawan dewan tidak diatur semau bendahara, peruntukannya sudah jelas,” cetusnya.

Anggota Dewan lain, Hakamah, S.KH., A.Md.Agr., mengamini dirinya belum menerima gaji bulan Desember. Atas persoalan itu, ia meminta Sekretariat DPRD dan BKD bersikap tegas memberi atensi staf yang bekerja tidak sesuai aturan. “Saya juga belum dapat gaji, entah bagaimana Bendahara Sekwan mengelo-

la keuangan,” tanyanya.

Hakamah meminta BKD memberi penekanan khusus terhadap masalah ini. Terlebih lagi, isu yang beredar jika anggaran Sekretariat Dewan dipergunakan secara pribadi oleh bendahara.

“Kami minta BKD mengevaluasi staf yang terindikasi tidak amanah seperti ini,” pintanya.

Terpisah, Sekretaris DPRD KLU, H. Kartady Haris, SH., yang dikonfirmasi mengamini sejumlah anggota Dewan KLU belum menerima gaji bulan Desember. Meskipun hanya satu bulan gaji, namun akumulasi dari sekian Dewan membuat anggaran bernilai

besar. “Termasuk hari ini (kemarin pagi) juga sudah saya panggil, diakui uang itu dipakai untuk keperluan pribadinya, tapi kita tidak tahu untuk apa,” aku Kartady.

Sekwan menegaskan kepada bendahara, agar anggaran Dewan dan kemitraan untuk media massa diselesaikan hari Senin itu juga. Ia bahkan meminta, Kabag Keuangan turun tangan menyelesaikan persoalan. “Pak Kabag (Keuangan) juga kita minta urus, dan sudah dipanggil.

Mudah-mudahan besok (Selasa- hari ini) bisa diselesaikan,” tandasnya. (ari)

Kaleidoskop KLU 2019 Dua Terduga Pelaku Pencurian Adu Cepat RTG dan Kendaraan Politik Diamankan Bakal Calon

Selong (Suara NTB) Sebanyak dua terduga pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) Mah (47) dan Muh (22) warga Desa Pringgajurang Utara Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur (Lotim) diamankan polisi.

Kepada Suara NTB, Senin (30/12), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, menjelaskan, terduga pelaku menjalankan aksinya tanggal 5 September 2019 dengan melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Sakra. Saat itu, keduanya diduga melakukan aksinya pada malam hari dengan mencongkel rumah korban kemudian mengambil sejumlah barang berharga. Termasuk salah satunya berupa kendaraan roda dua milik korban beserta STNKnya.

Atas kejadian itu, korban kemudian melaporkannya Polsek Sakra untuk dilakukan penanganan secara hukum. Salah satu terduga pelaku, Muh, ujarnya, menguasai satu unit sepeda motor milik korban hasil curian yang dibeli dari pelaku Mah seharga Rp3,5 juta tanpa kelengkapan dokumen STNK dan BPKB. Namun dari hasil interogasi pada Mah, kendaraan tersebut dibeli seharga Rp2 juta dari E, seorang residivis curan-

Kabupaten Lombok Utara (KLU) dihadapkan pada dua kesibukan ekstra selama 2019.Yaitu, percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG) dan adu kecepatan negosiasi kendaraan politik menyongsong pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar September 2020.

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Dua terduga pelaku pencurian beserta barang bukti saat diamankan di Mapolres Lotim, Senin (30/12) mor yang saat ini masih mendekam di Rutan Polres Lotim.

“Pelaku kita tangkap di depan Pasar Kotaraja saat sedang melintas menuju simpang empat Kotaraja menggunakan kendaraan hasil curian tersebut,” terang Yogi.

Dari hasil penangkapan, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor dengan nomor

polisi sudah dipalsukan oleh pelaku. Sementara dari interogasi terhadap pelaku E membenarkan menjual kendaraan tersebut seharga Rp2 juta. “Kita masih melakukan pengembangan terhadap pelaku utama yang beralamatkan di wilayah Lombok Tengah,”ungkapnya. (yon)

Kasus Pasar Sambelia Dilanjutkan Tahun 2020 Selong (Suara NTB) Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan Pasar Sambelia terus bergulir. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) saat ini masih melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi pascaditetapkan dua tersangka dalam pembangunan pasar tersebut. Sementara untuk pemeriksaan dua tersangka, LM selaku PPK dan A selaku rekanan diagendakan tahun 2020 mendatang.

Demikian disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Kejari Lotim, Wasita Triantara, dikonfirmasi Suara NTB, Senin (30/12). Dikatakan-

nya pihaknya juga masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di mana hasil audit itu nantinya akan menjadi rujukan untuk pemeriksaan LM dan A dengan statusnya sebagai tersangka.

Sebelumnya, Kejari Lotim melakukan pencekalan terhadap dua tersangka, inisial LM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan A selaku pihak rekanan untuk dapat keluar daerah atau keluar negeri. “Saat ini dalam proses pencekalan. Baik untuk jalur darat maupun udara. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi supaya yang bersangkutan tidak dapat bepergian ke luar negeri,”

terang Kajari Lotim, Iwan Setiawan Wahyuhadi, belum lama ini.

Dalam proses pencekalan ini, Kajari mempersilakan jika kedua tersangka ke luar daerah. Terlebih tersangka LM saat ini merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sehingga tidak dipungkiri jika yang bersangkutan memiliki beberapa agenda yang harus laksanakan di luar daerah. Akan tetapi, kata Kajari, perjalanan yang dilakukan tetap dalam pengawasannya Kejaksaan. “Silakan saja ke luar daerah. Untuk ke luar negeri kita lakukan pencekalan,” terangnya. (yon)

HIRUK pikuk pilkada yang ketiga di KLU, dengan sendirinya mengalahkan isu RTG. Munculnya H. Djohan Sjamsu sebagai penantang petahana, H. Najmul Akhyar dan H. Sarifudin, menguras emosi simpatisan. Terlebih lagi, paket NASA (Najmul - Sarif) yang memimpin saat ini, disebut-sebut pecah kongsi.

Konstalasi politik semakin menarik, setelah partai politik di KLU belum secara pasti menyatakan dukungan kepada salah satu bakal calon. Hanya PKB dan Demokrat yang secara pasti akan mendukung Djohan dan Najmul. Itu pun karena mereka berstatus Ketua DPC masing-masing parpol.

Sebaliknya Sarifudin, walaupun sebagai figur yang membawa dan membesarkan Gerindra di KLU, partai asuhan H. Prabowo Subianto itu, rupanya belum pasti mendukung Sarif. Kendati demikian, Sarif tidak kehilangan motivasi dan optimisme untuk diusung 5 kursi Gerindra.

“Saya daftar di 6 partai, dan apa yang saya lakukan belum tentu sama dengan yang dilakukan calon lain. Saya ketemu pimpinan partai PAN, saya ketemu Pak Surya Paloh, tidak mungkin saya cerita,” ujar Sarif.

Menurutnya, hingga saat ini belum satu pun bakal calon di KLU yang mengatakan sudah mengantongi SK DPP. Namun dalam hal tahapan, ia juga mengikuti langkah calon lain sesuai mekanisme masing-masing parpol. Untuk itu, ia meminta publik untuk tidak meragukan semangatnya membangun Lombok Utara melalui Pilbup 2020. Ia meyakini, keikutsertaannya di 3 kali pilkada memberi pengalaman berharga dalam berpolitik. Sehingga dalam hal strategi pun, tidak semua informasi ia ungkap ke publik.

“Kalau yang lain ketemu petinggi (parpol) langsung upload, saya tidak. Saya sendiri langsung ke DPP, dan tidak

ada yang tahu,” sebutnya.

Sementara bagi petahana, H. Najmul Akhyar, Najmul Akhyar pendaftaran di semua partai dilakukan secara maksimal. Ia turun langsung di Sekretariat Desk Pilkada masingmasing parpol sebagai wujud keseriusan dan menghargai semua partai politik tempatnya mendaftar. “Kami datang ke partai tidak main-main, tidak hanya sekedar formalitas. Jadi kami ingin mudahan Golkar ini bersama kami di Pilkada 2020 ini,” tegasnya saat mendaftar di Golkar.

Najmul melihat, Demokrat KLU yang dipimpinnya dengan sebagian besar parpol memiliki visi yang sama, yakni membangun Lombok Utara lebih baik lagi ke depannya. Namun ia sadar, bahwa semua bakal calon yang mencuat ke permukaan adalah figur terbaik yang dimiliki Lombok Utara.

“Saya sendiri menyadari bahwa saya ini bukan orang yang hebat, pasti ada kekurangan saya. Karena jika ada kritik dan saran itu saya jadikan sebagai hal untuk memacu saya lebih baik ke depannya,” tandasnya.

Sebaliknya, bakal calon H. Djohan Sjamsu, cukup percaya diri untuk tampil menantang petahana. Usia baginya bukan masalah. Justru, kubu Djohan optimis dukungan akar rumput berpotensi melahirkan ‘’Mahatir Muhammad’’ kedua di Lombok Utara. Mantan Bupati Lombok Timur, H. Ali Bin Dahlan, pernah membuktikan itu dengan mengalahkan petahana pada Pilbup Lombok Timur tahun 2014 silam. Bagaimana dengan Djohan? Wallahu’alam.

Setidaknya, kubu petahana, H. Najmul Akhyar, harus lihai mengelola isu. Entah capaian prestasi kerjanya atau sebaliknya, isu visi misi yang banyak disorot publik.

Lain politik lain pula RTG. Rehabilitasi dan konstruksi menjadi PR besar Pemda.

Pasalnya, pelaksanaan RTG yang efektif sejak Januari-

(Suara NTB/ari)

RTG - Pembangunan RTG menjadi salah satu fokus yang dikerjakan pada tahun 2019. RTG yang belum selesai akan dituntaskan tahun 2020 mendatang.

Desember 2019 memberi jumlah laporan RTG harus gambaran tidak mudah men- meningkat secara signifikan.

Menurut Muhadi, LPJ yang gatasi masalah pascagempa.

Kalak BPBD KLU, H. Muha- belum tuntas sampai akhir di, SH., kepada wartawan Senin tahun tidak mempengaruhi (16/12) mengungkapkan, progres anggaran DSP yang diterima. pembangunan RTG penerima Namun demikian, percepatan dari SK 1-21 terus berlangsung. LPJ merupakan satu bagian Dari catatan jumlah penerima evaluasi BPBD KLU karena masing-masing 41.709 Rusak tahun 2020 mendatang PemBerat (RB), 105 Rusak Sedang da KLU akan merekrut tenaga (RS) dan 289 Rusak Ringan fasilitator yang dibiayai dari (RR), diketahui ada yang sudah dana daerah. BPBD KLU tentu tidak akan menerima fasilrampung 100 persen.

Data sampai 15 Desember itator yang dianggap lamban lalu tercatat sebanyak 18.260 RB dalam bekerja. “Tidak ada dan 95 RS sudah rampung 100 (konsekuensi keterlambatan persen, sedangkan RTG yang LPJ) tapi ini merupakan tangmasih dalam proses sebanyak gung jawab,” tambahnya.

Terpisah, Koordinator 16.520 unit. Kendati 43,77 persen RTG jenis RB sudah rampung, Wilayah (Korwil) Fasilitator namun Pokmas yang menyetor- Lombok Utara, Asjad, tak menkan LPJ sangat rendah yakni yangkal rendahnya LPJ akibat minimnya tenaga. Fasilitator 0,01 persen atau 193 Pokmas.

“Total keseluruhan jumlah pun, tidak hanya berorientasi RTG yang sudah jadi sebanyak pada pemberkasan laporan 18.654 unit, tentu tidak seband- akhir melainkan laporan seing dengan LPJ (193 Pokmas) cara berkala. Bahkan di awal yang telah dilaporkan oleh fa- pembangunan, pokmas dipersilitator,” ungkap Muhadi. mudah untuk mulai membanMenurut dia, kendala yang gun dengan arahan saat itu, dialami di lapangan terletak berkas disetorkan menyusul. pada minimnya fasilitator Asjad menyebut, strategi pendamping. Oleh karena itu, yang pernah dilakukan adalah pihaknya meminta agar membagi tugas fasilitator. NaBPBD NTB memberikan mun kekurangan tenaga tetap dukungan tenaga fasilitator tak bisa terbantahkan. “Jumtambahan untuk KLU. “Wak- lah fasilitator di Lombok Utara tu rapat di provinsi, kita sudah tersisa 291 orang, tapi kami usulkan tambahan. Di Kota optimis LPJ bisa diselesaikan, Mataram yang RTGnya sudah minimal 70 persen,” ujarnya. jadi, fasilitator ya bisa diarAsjad tidak menyalahkan ahkan ke KLU,” usulnya. pola kerja fasilitator lapangan.

Kendati kekurangan tena- Sebab secara umum, seluruh faga fasilitator, Muhadi tetap silitator telah bekerja sesuai memenekankan kepada Korwil kanisme yang diatur. Pihaknya Fasilitator untuk tetap beker- juga berharap adanya dukungan ja maksimal melaporkan LPJ. tambahan fasilitator agar prosSebelum 31 Desember atau es penyelesaian LPJ dapat dikontrak fasilitator berakhir, lakukan lebih cepat. (ari)

SUARA NTB Selasa, 31 Desember 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Sambut MotoGP Boleh Ikut Pilkada KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal merevisi aturan terkait larang mantan terpidana kasus korupsi ikut dalam pemilihan umum (pemilu). Termasuk di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Itu artinya, mantan terpidana kasus korupsi bisa ikut dalam kontestasi politik, tidak terkecuali di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang.

Hanya saja aturan terkait larangan terpidana kasus korupsi tidak sepenuhnya dibuka. Ada beberapa kriteria atau batasan bagi mantan terpidana korupsi untuk bisa (Suara NTB/dok) ikut dalam pilkada. Dengan Ahmad Fuad Fahrudin kata lain tidak semua mantan terpidana kasus korupsi bisa ikut di pilkada.

“Hanya yang sudah melewati masa hukumnya selama lima tahun saja yang bisa ikut di pilkada. Jika belum lima tahun, maka tetap saja mantan terpidana korupsi tidak boleh ikut pilkada. Menjadi calon kepala daerah,” ungkap Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, kepada Suara NTB, Senin (30/12).

Masa lima tahun tersebut terhitung sejak terpidana kasus korupsi tersebut bebas dari masa hukumannya. Kalau belum terpenuhi lima tahun, aturan larangan mantan terpidana kasus korupsi ikut pemilihan tetap berlaku. “Revisi larangan tersebut kayaknya sudah final.

Sehingga kemungkinan sudah bisa diterapkan di pilkada serentak tahun 2020 mendatang. Termasuk di Pilkada Loteng,” terangnya.

Fuad mengatakan, awalnya aturan larangan mantan terpidana kasus korupsi ikut pemilihan tersebut tidak akan diubah.

Namun setelah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan terpidana korupsi ikut pemilihan, akhirnya perubahan larangan masuk dalam rencana revisi PKPU terkait pelaksaan pilkada serentak tahun 2020 mendatang.

Selain revisi terkait larangan mantan terpidana kasus korupsi ikut dalam pilkada, penerapan E-rekap juga masuk menjadi salah satu rencana revisi yang dilakukan oleh KPU. Hanya saja, seperti apa teknis pelaksanaan E-rekap tersebut sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan penjelasan yang lebih detail.

Pasalnya, proses revisi PKPU sendiri saat ini juga masih berjalan, sehingga KPU Loteng dalam hanya ini masih menunggu hasil revisi PKPU tersebut. “Prinsipnya kita hanya menjalankan aturan dan regulasi yang ada. Soal terkait perubahan ataupun revisi aturan, itu kewenangannya ada di KPU pusat. Selaku penanggung jawab dari pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 mendatang,” ujar Fuad. (kir)

Dewan Minta Program Pelatihan Diperbanyak

Praya (Suara NTB) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemberian pendidikan dan pelatihan diharapkan supaya diperbanyak kuantitasnya di tahun 2020 mendatang, terutama bagi masyarakat di lingkar kawasan The Mandalika. Hal ini penting dilakukan, supaya masyarakat lingkar kawasan The Mandalika benar-benar siap menyambut perubahan besar dengan adanya gelaran event MotoGP tahun 2021 mendatang.

“Kami masyarakat lingkar kawasan The Mandalika, sangat berharap kepada pemerintah daerah supaya programprogram peningkatan kualitas SDM seperti pelatihan-pelatihan bisa lebih diperbanyak guna menyambut gelaran MotoGP ke depan,” harap anggota DPRD Loteng Daerah Pemilihan Pujut-Praya Timur,

Mahrup, S.IP., Senin (30/12).

Sebagai masyarakat yang bakal terdampak langsung dengan perkembangan kawasan The Mandalika, masyarakat lingkar kawasan The Mandalika tentunya sangat berharap bisa merasakan manfaat dari proses pembangunan yang saat ini tengah berjalan. Masyarakat sekitar

(Suara NTB/her)

DERMAGA - Dermaga Senggigi yang diputus kontrak, karena rekanan yang mengerjakannya tidak bisa menyelesaikan proyek sesuai kontrak.

Kontrak Proyek Dermaga Senggigi Diputus Giri Menang (Suara NTB) Proyek yang diputus kontrak di Lombok Barat (Lobar) bertambah. Setelah sebelumnya Pemda memutus kontrak proyek Pasar Gunungsari II senilai Rp 3,5 miliar, kali ini proyek Dermaga Senggigi diputus kontrak dengan alasan deviasi negatif terlalu tinggi mencapai 39 persen lebih. Proyek senilai Rp 7,1 miliar ini diputus kontrak lantaran hasil monitoring dan evaluasi rekanan tidak bisa menyanggupi menyelesaikan proyek hingga kontrak berakhir tanggal 30 Desember ini.

Kepala Dinas Perhubungan Lobar H. M. Najib mengatakan proyek dermaga Senggigi diputus kontrak. Hal ini menjadi kewenangan PPK, konsultan dan pengawas berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring progresnya sangat rendah. “Sehingga kesimpulan dari PPK diputus kontrak, kelanjutan proyeknya ya pembiayaan dibebankan ke daerah,” jelasnya, Senin (30/12).

Terkait blacklist pada rekan-

2020, Pemda Diminta Serius Siapkan Paket Wisata Giri Menang (Suara NTB) 20 kapal pesiar dijadwalkan singgah di pelabuhan Kapal Pesiar Gili Mas Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar Lombok Barat tahun 2020. Dari 20 kapal ini, yang sudah pasti menyatakan diri singgah sebanyak 16 kapal pesiar.

Sedangkan 4 kapal pesiar masih tentatif.

GM Pelindo III Lembar Baharudin, menegaskan, pihaknya berupaya menyiapkan pelayanan dengan baik pada kapal pesiar yang akan singgah ini. Dengan baiknya pelayanan, tambahnya, maka akan makin banyak ditengok dan dikunjungi. “Kami terus berupaya kerja keras,” jelasnya, Senin (30/12).

Dalam mendukung datangnya wisatawan lewat kapal pesiar ini, ujarnya, perlu kerjasama tim di NTB. Dalam arti, yang menyambut tidak hanya dari Pelindo, tapi pemda juga harus mempersiapkan lokasi wisata dan paket-paket wisata. ‘’Saat ini pelabuhan kapal pesiar sudah jadi dibangun.

Tinggal, pemerintah menyiapkan lokasi tujuan seperti

(Suara NTB/her)

KAPAL PESIAR - Kunjungan kapal pesiar di Pelabuhan Gili Mas Lembar beberapa waktu lalu. Tahun 2020, sebanyak 20 kapal pesiar dijadwalkan singgah. Untuk itu, pemda harus mempersiapkan paket wisata yang menarik. destinasi wisata. Seperti Sekotong sudah mulai dikunjungi.

Paket-paket wisata juga harus dipersiapkan oleh pemda,’’ sarannya.

Selain itu, tambahnya, harus disiapkan juga atraksi yang menarik, sehingga bisa dijual kepada wisatawan. Menurut dia kunjungan wisatawan sudah jelas jadwal dan waktunya, tinggal saat ini bagaimana kesiapan pemda melayani para tamu dengan menyuguhkan lokasi wisata dan event-event lain.

Tidak hanya itu, desa di lokasi pelabuhan harus menyiapkan paket-paket wisata. Seperti Desa Labuan Tereng seharusnya me-

Menurutnya, masyarakat Loteng utamanya yang ada di lingkar kawasan The Mandalika tidak mesti harus terlibat langsung dalam proses pengembangan kawasan, tapi bagaimana masyarakat bisa merasakan efek pembangunan yang berlangsung. Itu semua bisa terjawab, kalau kualitas SDM masyarakat di daerah ini baik.

“Masyarakat jangan hanya bermimpi bisa bekerja di kawasan The Mandalika saja.

Tapi bagaimana masyarakat dengan kualitas SDM yang baik bisa menangkap peluang yang ada, efek dari pembangunan yang ada,” tandas politisi Partai Golkar ini. (kir)

Peluang Koalisi Golkar-Gerindra Sulit Terwujud

Sejumlah Proyek Puskesmas di Lobar Berpotensi Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah proyek puskesmas di Lombok Barat (Lobar) berpotensi mangkrak, lantaran pengerjaannya tak bisa tuntas tahun ini. Dari delapan proyek puskemas yang skala besar, hanya tiga proyek yang dipastikan PHO alias serah terima yakni Puskesmas Kediri, Sigerongan dan Sesela. Sedangkan sisanya lima proyek berpotensi molor hingga melampaui tahun anggaran. Lima proyek ini diantaranya proyek Puskemas Pelangan, Gerung, Meninting dan Gunungsari.

Koordinator membawahi Sarana Prasarana pada Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar Zulkifli mengatakan, proyek puskemas tidak ada yang putus kontrak. Dalam aturan proyek, setiap rekanan berhak mendapatkan penambahan waktu bekerja. Rata-rata semua rekanan puskesmas menggunakan hak untuk mendapatkan penambahan waktu kerja. Semua rekanan juga sanggup menyelesaikan proyek sesuai waktu perpanjangan. ‘’Puskesmas yang dibangun ada delapan, tujuh puskesmas di antaranya skala besar. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 70 miliar lebih. Di mana satu paket proyek mencapai Rp 6-7 miliar lebih,’’ ujarnya, Senin (30/12).

Dijelaskan secara umum progres proyek ini di atas 90 persen. Artinya masih ada deviasi negatif mencapai 10 persen. Kecuali, kata dia, proyek Puskesmas Meninting progresnya masih rendah. Seperti Proyek Puskesmas Pelanggan sebelum evaluasi memiliki progres 86 persen, sehingga deviasi negatifnya diperkirakan bisa dikejar sebelum kontrak berakhir.

Apakah proyek ini dikerjakan melampaui satu tahun anggaran? Dikatakan, dari delapan proyek ini tidak semua berpotensi dikerjakan melampaui akhir tahun. “Dari delapan proyek itu tidak semua melebihi akhir tahun, karena sudah ada yang PHO, seperti Kediri, Sigerongan, Sesela. Yang segera dikejar itu Labuapi. Sedangkan yang belum (berpotensi molor) Puskesmas Pelangan, Gerung, Meninting dan Gunungsari,” jelasnya.

Nantinya, proyek yang tidak tuntas ini akan dibebankan pada APBD. Namun, yang menjadi masalah nantinya menyangkut teknik pembayaran yang berbeda. “Karena pembayarannya melalui APBD. Pemda sudah antisipasi itu,” ujar dia.

Menurut dia sudah disiapkan dana dari APBD murni 2020 untuk melanjutkan pengerjaan. Sebab dana DAK dari pusat semua sudah masuk ke daerah. Pola ini, ujarnya, lebih aman daripada putus kontrak. Untuk itu, pihaknya butuh dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat. (her)

tidak ingin menjadi penonton di tengah kemajuan yang bakal terjadi.

Untuk bisa terlibat, tambahnya, tentunya masyarakat harus siap. Caranya, tidak lain dengan meningatkan kualitas SDM-nya. Tanpa itu semua, sulit bagi masyarakat lingkar kawasan The Mandalika untuk ikut terlibat, sehingga

harapan besar kepada pemerintah daerah bisa memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat lingkar kawasan The Mandalika.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Loteng, H. L. Ahmad Rumiawan, S.Sos. Menurutnya, dengan berbagai pembangunan fisik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama tahun 2019 ini, maka sewajarnya jika peningkatan SDM menjadi fokus program ke depan. Dengan modal SDM yang baik itu, masyarakat di daerah ini bisa merasakan dampak pembangunan yang begitu pesat terjadi di Loteng.

nyiapkan dan menata akses mulai dari rest area hingga lokasi pelabuhan. Desa Lembar juga harus siap menerima limpahan tamu dengan menyiapkan lokasi wisata menarik dan sederhana.

Pemda Lobar kata dia juga pihak yang terdepan menyiapkan diri dengan lebih serius lagi menyiapkan kawasan wisata sebagai tujuan. Misalnya, menata kawasan wisata Cemara dan kawasan sekitarnya. Hal ini penting agar para tamu yang turun jalan kaki ke sekitar kawasan bisa berkunjung ke lokasi wisata tersebut. (her)

an, M. Najib menegaskan, hal ini menjadi kewenangan PPK. Nantinya PPK koordinasi dengan pengawas dan konsultan untuk mengambil keputusan apakah di-blacklist atau tidak, sehingga pihaknya juga tidak salah dalam mengambil keputusan.

Menurutnya gara-gara proyek yang putus kontrak ini memang merugikan daerah, karena pembiayaan akan dibebankan ke daerah. Seharusnya, dalam proses lelang itu harus ada kehatihatian dalam memenangkan tender dan tidak menunjuk rekanan dengan mengacu hanya penawaran terendah saja.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Lobar, Heri Ramadhan mengatakan, proyek yang diputus kontrak bertambah dari sebelumnya hanya satu proyek, yakni proyek Pasar Gunungsari, namun ada tambahan proyek Dermaga Senggigi.

Ketika kontrak diputus, maka berpotensi terjadi sengketa kontrak tersebut, karena kemungkinan besar rekanan yang diputus kontrak ini akan mengajukan langkah hukum perdata. Menurutnya, potensi sengketa kontrak ini tetap ada, kecuali rekanan menerima diputus kontrak.

Diakuinya, sejak awal dari hasil pengendalian timnya se-

lama pengerjaan proyek, ada perbedaan pemahaman antara rekanan dengan PPK terkait dengan pembobotan, kemudian rekanan tidak bisa menyanggupi menyelesaikan pengerjaan proyek tanggal 30 Desember kemarin, sehingga Pemda pun mengeluarkan keputusan memutus kontrak. Posisi progres pengerjaan proyek dari rencana 100 persen, baru terpasang 60 persen sedangkan sisanya 40 persen belum, sehingga bisa dipastikan hanya 60 persen pekerjaan yang bisa diselesaikan.

Sedangkan sisanya 39 persen lebih belum bisa dipenuhi sesuai kontrak.

Sementara itu, PPK Proyek Pasar Gunungsari II yang juga Kabid Kemetrologian Disperindag, L. Agha Farabi membenarkan jika proyek Pasar Gunungsari II, karena rekanan dinilai melakukan wanprestasi. “Deviasinya sampai di atas 60 persen,” tegas dia.

Pemutusan kontrak ini atas hasil evaluasi dan rekomendasi TP4D, karena proyek ini didampingi tim kejaksaan tersebut. Diakuinya hasil supervisi tim kejaksaan dan kajian teknis konsultan pengawas serta tim teknis dinas memang proyek ini tidak bisa dilanjutkan. (her)

Praya (Suara NTB) Peluang koalisi antara Partai Golkar dengan Partai Gerindra di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang, terbilang kecil. Bahkan bisa dikatakan nyaris tertutup.

Pasalnya, pengurus DPD II Partai Golkar Loteng telah mengirim petisi (rekomendasi) ke DPP Partai Golkar agar merekomendasikan nama calon bupati pada Pilkada Loteng mendatang, bukan nama calon wakil bupati.

Di satu sisi, Partai Gerindra menegaskan juga akan mengusung calon bupati di Pilkada Loteng mendatang. “Kami (Partai Golkar, red) merasa sebagai partai pemenang di pemilu legislatif yang lalu. Jadi wajar kalau Partai Golkar mengusung calon bupati,” tegas Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Loteng, H.L. Ahmad Rumiawan, S.Sos., Senin (30/12).

Dikatakannya, seluruh pengurus DPD II Partai Golkar Loteng juga sudah menyatakan sikap yang sama dengan meminta supaya DPP Partai Golkar mengeluarkan rekomendasi nama calon bupati, bukan rekomendasi untuk menjadi wakil bupati. Soal siapa yang direkomendasikan, itu sepenuhnya menjadi kewenangan DPP. “Kita hanya minta DPP merekomendasikan nama calon bupati untuk Pilkada Loteng mendatang. Rekomendasi itu sudah kita kirim bersamaan dengan pengiriman namanama calon kepala daerah yang mendaftar pada seleksi calon kepala daerah untuk Pilkada Loteng dari Partai Golkar beberapa waktu lalu,” terangnya.

Di mana total ada 12 nama calon kepala daerah yang diusulkan ke DPP. Di antaranya Ketua DPD II Partai Golkar, H. Humaidi, H.M. Yusuf Saleh, S.H., anggota DPRD NTB, H. Achmad Puaddi FT, Ir. H. Dwi Sugiyanto, H. Bangun serta Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi. Ada juga nama putra Bupati Loteng, Ferdian Elmiansyah, Habib Ziadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Loteng, H. Masrun, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng, H.L.

(Suara NTB/dok)

H.L. Ahmad Rumiawan Putria, H. Azis S. Idrus dan Ketua DPC Partai Gerindra Loteg, H.L. Pathul Bahri, S.IP. Rumiawan mengatakan, Partai Golkar punya tradisi panjang dalam memimpin Loteng. Di mana kader-kader terbaik partai ini sudah terbukti mampu memimpin Loteng. Tradisi itulah yang perlu terus dijaga ke depan, sehingga menjadi penting Partai Golkar untuk kembali mengusung calon bupati di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang.

Kabar bakal berkoalisinya Partai Golkar dengan Partai Gerindra sendiri mencuat seiring menguatkan pasangan H.L. Pathul Bahri, S.IP - Ferdian Elmiansyah di Pilkada Loteng mendatang. Koalisi dua partai politik pemenang pemilu di Loteng ini bisa benar-benar terwujud jika Partai Golkar memutuskan untuk mengusung H.L. Pathul Bahri, S.IP., sebagai calon bupati.

Pasalnya, H.L. Pathul Bahri, S.IP., yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Loteng berpeluang besar mengamankan dukungan Partai Gerindra.

Namun jika Partai Golkar memutuskan untuk mengusung nama lain sebagai calon bupati selain H.L. Pathul Bahri, S.IP., maka peluang koalisi Partai Golkar dan Partai Gerindra bakal sulit terwujud.

“Soal itu (koalisi Partai Golkar dan Partai Gerindra) terserah teman-teman wartawan yang punya analisa. Tapi yang jelas kami di DPD II Partai Golkar Loteng menginginkan rekomendasi nama calon bupati,” tandas Rumiawan. (kir)

16 Pelaksana Tugas Kades Dilantik Praya (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Tengah (Wabup) H. L. Pathul Bahri, SIP., melantik 16 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa (kades) pengganti pejabat kades yang telah habis masa jabatannya diambil sumbah jabatannya di Kantor Bupati Loteng, Senin (30/12). Selain itu, dilantik juga kades Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Bunut Baok Praya.

Para Plt kades yang dilantik di antaranya, Naim, S.Sos, Plt Kades Desa Gapura Kecamatan Pujut, Misbahul Haram, S.IP., Desa Bayu Urip Praya Barat. Kemudian ada juga Plt. Kades Jurang Jaler, Suparman, Plt. Kades Karang Sidemen, Drs. H.L. Wireningsun serta L. Jayadi, Plt. Kades Jelantik Kecamatan Jonggat.

Usai dilantik, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., mengingatkan kepada para Plt kades yang baru dilantik untuk segera bertugas dan tidak menundanunda lagi, apapun alasanya. Terlebih bagi Plt kades yang desadesanya akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (pilkades) diminta segera mempersiapkan semua kebutuhan untuk keperluan

pelaksanaan pilkades.

Bagi Plt kades yang desanya akan mengelar pilkades, segera mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan pilkades dengan matang. Supaya gelaran pilkades yang tinggal beberapa bulan lagi bisa berjalan dengan aman dan lancar,’’ pesannya.

Selama tahapan pilkades berlangsung, lanjutnya, Plt kades diminta tetap menjaga keharmonisan di lingkungan kerja aparatur desa dengan tidak melakukan rotasi atau mutasi aparatur desa yang dikhawatirkan bisa memicu polemik di internal pemerintahan desa.

“Fokus saja pada pelaksanaan pilkades. Jangan ada rotasi aparatur desa,” tambahnya.

Tidak kalah penting, para Plt kades juga diharapkan bisa mengawal pengelolaan keuangan desa dengan tetap berpedoman pada regulasi yang ada sampai terpilihnya kepala desa yang baru nantinya. Karena sekali anggaran desa salah dikelola, dampaknya akan luas.

“Kalau ada persoalan desa, terutama soal pengelolaan keuangan desa jangan ragu untuk berkonsultasi dengan keca-

(Suara NTB/kir)

LANTIK - Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., melantik Plt kades di Loteng, Senin (30/12). matan. Sehingga tata kelola keuangan desa bisa tertata dengan baik,” tandasnya.

Pemerintah daerah dalam hal ini tentu tidak ingin ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga penting bagi para Plt Kades mengelola keuangan desa yang sebaik-baiknya. “Aturan terkait pengelolaan keuangan desa sudah ada, tinggal dijalankan.

Kalau itu sudah dijalankan, maka aman sudah,” tegas Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini.

Diakuinya, menjadi pemimpin, apalagi di tingkat desa tidak mudah, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga banyak persoalan yang harus dihadapi. Namun itu semua akan terasa ringan jika masyarakat semua dirangkul.

Karena pemimpin pada hakekatnya ada pelayan bagi yang dipimpinnya. “Jadi jalankan amanah ini dengan sungguhsungguh dan sebaik-baiknya,” pungkas mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini. (kir)

SUARA NTB Selasa, 31 Desember 2019

Kantongi Tiket, H. Mo Tentukan Pendamping di Januari Sumbawa Besar (Suara NTB)Petahana Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah kian mantap bertarung sebagai calon Bupati Sumbawa pada Pilkada 2020.

Ia semakin optimis karena akan mengantongi tiket dari sedikitnya dua parpol di Sumbawa. Kini, tinggal menentukan siapa yang bakal menjadi pendampingnya. Yang ditentukan Januari 2020 ini berdasarkan hasil survei.

Kepada Suara NTB, H. Mo, panggilan akrabnya, Senin (30/12) menyebutkan, ada se(Suara NTB/ist) kitar 11 bakal calon Wakil H. Mahmud Abdullah Bupati yang digadang gadang akan mendampinginya. Siapa figur yang layak menjadi pendampingnya akan dilihat berdasarkan hasil survei elektabilitas pada Januari 2020 ini.

“Kita tunggu saja, hasil survei di Januari ini seperti apa.

Yang jelas, figur itu harus bisa juga mengangkat elektabilitas saya juga. Jadi bisa saling mengisi,” ujarnya.

Untuk parpol pengusung, H. Mo sangat optimis mendapatkan tiket dari sedikitnya dua parpol di Sumbawa. Untuk dapat memenuhi syarat dukungan pencalonan di KPU Sumbawa nantinya. Tanpa menyebutkan parpol mana yang dimaksud, karena komunikasi masih terus berjalan hingga nantinya mendapatkan SK DPP dari parpol dimaksud.

Diketahui, H. Mo hingga saat ini telah mendaftar secara resmi ke sejumlah Parpol di Sumbawa. Seperti Partai Nasdem, Gerindra, PKB, PAN, Hanura dan lainnnya. Pada saat mendaftar di Hanura, H. Mo juga telah menegaskan, ada sebelas orang yang datang untuk menjadi pendampingnya sebagai bakal calon Wakil Bupati.

H. Mo akan berhati hati dalam memilih pendamping dengan tetap menjaga silaturrahim. Pihaknya tidak ingin ketika harus memilih salah satu, yang lainnya akan kecewa. Jadi, secara obyektif akan ditentukan melalui hasil survei. “Siapa figur yang akan kita pilih nantinya, akan kita koordinasikan kembali ke Parpol koalisi untuk dibicarakan lebih lanjut,” pungkasnya. (arn)

Koalisi di Pilkada Sumbawa, PKS Tunggu Sikap PDIP Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota TPPW PKS NTB, Sambirang Ahmadi, S.Ag, M.Si yang diberikan mandat bertanggung jawab pelaksanaan Pilkada di Sumbawa, merespons positif rencana koalisi dengan PDIPerjuangan di Pilkada Sumbawa. Sekaligus akan menindaklanjuti rencana tersebut.

Dalam hal ini, PKS menawarkan dua kandidat yakni Andy Tirta dan Dewi Noviany kepada parpol koalisi. Dalam hal ini, Andy yang akan diperioritaskan terlebih dahulu karena rekomendasi internal PKS. “Kalau PDIP tidak welcome dengan Andy (Suara NTB/ist) Tirta, iya tidak bisa dipaksa Sambirang Ahmadi juga. Kalau mereka minta Novi kita akan pertimbangkan dan membicarakan ulang di internal PKS,” jelas Sambirang, Senin (30/12).

Artinya, PKS kini menunggu sikap PDIP terlebih dahulu.

Semuanya masih cair dan terbuka. Termasuk koalisi dengan parpol lain. Menurut Sambirang yang juga ditugaskan membangun komunikasi dengan parpol, skema koalisi PKS di Sumbawa akan sangat dipengaruhi oleh skema koalisi Kabupaten/Kota lainnya yang akan Pilkada di NTB. “Ada keinginan kuat untuk satu skema koalisi di tujuh Kabupaten/kota di NTBB. Tapi sekali lagi ini masih cair dan dinamis,” pungkas Anggota DPRD NTB ini. (arn)

Realisasi Target Tanam Jauh di Bawah Target Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan (Tanbunnak) Sumbawa Barat, mengaku masih kesulitan untuk mengejar target tanam yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar 13.608 hektar untuk musim tanam OktoberMaret (Okmar) untuk padi. Sampai akhir tahun, angka tanam baru mencapai 3.063 hektar.

Jumlah ini juga dianggap sangak kecil meski hujan sudah mulai normal di wilayah setempat, sehingga pihaknya pesimis angka tanam tahun 2019 tercapai. ”Realisasi angka tanam kita masih sangat rendah diband(Suara NTB/dok) ingkan dengan target yang sudah Syaiful Ulum ditetapkan. Bahkan untuk jagung juga diprediksi tidak akan sesuai dengan target tanam lantaran baru terealisasi 5.223 hektar dari target sekitar 6.500 hektar. Molornya musim penghujan menjadi faktor utama sehingga angka tanam kita belum sesuai target. Bahkan sumber air untuk bisa mengejar target tanam juga masih belum maksimal, karena di beberapa lokasi juga masih ada yang mengalami kekeringan,” ujar Kepala Dinas Tanbunnak kepada Suara NTB melalui Kabid Pertanian Tanaman Pangan, Syaiful Ulum, SP, Senin (30/12).

Dikatakannya, untuk musim tanam perdana bulan OktoberMaret, KSB diberikan jatah sebesar 13.608 hektar tetapi hingga saat ini penanaman khusus untuk padi masih sangat kecil meski kondisi hujan sudah mulai normal. Hal itu terjadi lantaran musim hujan yang telat hingga pertengahan bulan Desember dari prediksi awal di bulan November sudah terjadi hujan.

Selain padi, para petani jagung juga masih belum melakukan penanaman secara merata. Bahkan di kecamatan Sekongkang saja dari target 1.600 hektar yang sudah terealisasi baru sekitar 184 hektar saja, begitu juga di kecamatan Poto Tano dari target 4.600 hektar yang sudah mulai ditanami baru sekitar 3.617 hektar.

Masih minimnya para petani jagung mulai menanam lantaran ada kekhawatiran musim hujan yang terjadi berlangsung lama sehingga benih yang akan disebar dikhawatirkan rusak. Di sisi lain, jika tidak segera ditanam maka petani khawatir tidak akan ada hujan lagi jika harus dilakukan penanaman di awal tahun 2020. Hal inilah yang membuat petani dilema untuk mengejar target tanam tersebut, sementara pihak terkait juga tidak bisa memaksa petani untuk tetap menanam baik itu padi maupun jagung.

“Memang untuk tahun ini kita sudah diberikan target sebesar 13.608 di bulan Oktober-Maret (Okmar) khusus padi dan kami pesimis akan tercapai. Kami juga tidak bisa memberikan intervensi khusus karena petani juga lebih faham terkait kapan waktu yang tepat untuk melakukan penanaman baik itu padi maupun jagung,” pungkasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

11 Titik Aset KSB Masuk Lokasi Smelter Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mendetailkan titik-titik aset daerah yang masuk dalam area calon lokasi pembangunan pabrik Smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Hasilnya, BPAD mencatat sebanyak 11 titik dengan berbagai bentuk dan jenis aset yang nantinya siap dilepaskan Pemda KSB untuk pembangunan pabrik pengolah mineral tambang tersebut.

“Ada sebelas titik ya. Bentuk dan jenisnya beragam mulai dari lahan, bendungan, bangunan sekolah, jalan, irigasi, sumur bor sampai drainase,” terang Kepala BPAD KSB melalui Kabid Aset, Rr. Gita Krishandayani, SE., M.Si kepada wartawan, Senin (30/12).

Pelepasan aset daerah yang

masuk dalam lokasi pembangunan smelter PTAMNT nantinya akan dilakukan dengan cara ruislag (tukar menukar barang sepadan).

Gita menjelaskan, PTAMNT selaku pihak yang akan mengambil aset daerah tersebut nantinya harus melakukan penggantian kepada pemerin-

tah dalam bentuk aset pula.

Dengan catatan nilai aset pengganti tersebut sepadan dengan aset yang diambil alih.

“Untuk bentuk dan jenis asetnya nanti akan disepakati kedua belah pihak. Tidak mesti sejenis tapi yang penting nilainya sepadan,” urainya.

Menurut Gita, pemerintah

sangat hati-hati dengan proses pertukaran aset dengan PTAMNT tersebut. Pasalnya setiap aset yang diambil oleh PTAMNT nilainya harus benar-benar setara dengan nilai aset penggantinya. Karena itu sebelum proses terjadi, seluruh aset yang akan dilepaskan akan terlebih dahulu dinilai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Penilaian terhadap aset-aset kita itu belum dilaksanakan.

Tapi pasti akan segera. Kita sangat hati-hati karena soal aset ini resikonya besar,” katanya.

Sementara ini, 11 titik

aset Pemda KSB yang masuk areal pembangunan smelter itu masih tetap dimanfaatkan oleh pemerintah. Contohnya saja gedung Sekolah SMP Maluk. Gita menyebutkan, lokasi dan bangunan gedung sekolah tidak akan ditinggalkan sebelum adanya pengganti yang disediakan oleh PTAMNT. Demikian pula aset-aset lainnya yang selama ini dimanfaatkan pemerintah untuk pelayanan masyarakat.

“Syarat penggantinya kalau sekolah mungkin ya, tentu harapan pemerintah lebih baik dari yang sebelumnya,” harap Gita. (bug)

Bersama Kantor Bahasa, UTS Siap Majukan Literasi NTB Sumbawa Besar (suara NTB) Kantor Bahasa Provinsi NTB menjalin kerjasama dengan berbagai kampus di Sumbawa dalam memajukan literasi NTB. Termasuk, Universitas Teknologi Sumbawa.

Upaya ini mengemuka saat Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Umi Kulsum, S.S, M.Hum mengunjungi UTS dan diterima Rektor UTS, Dr. Andy Tirta, Senin (30/12).

Umi Kulsum yang juga didampingi Marsa Gipta Juliana dan Ayu Safitri, S.Pd (Duta Bahasa NTB 2017 dan 2018), memaparkan program Kantor Bahasa NTB mendatang. Diantaranya, pemilihan duta bahasa dan program peningkatan literasi bagi anak, sekolah, dan masyarakat. Ada pula program lomba kepenulisan (cerita rakyat). Pada setiap program tersebut, UTS diharapkan ambil bagian dalam menyukseskannya. Baik mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti Duta Bahasa NTB, ataupun program lainnya.

Tim Kerjasama Kantor Bahasa NTB, Nuryati, S.S juga menambahkan, saat ini Kantor Bahasa NTB sudah berhasil melakukan rekam lisan ke tulisan untuk ‘Bahasa Daerah’, yakni Bahasa Samawa, Bahasa Sasak, juga Bahasa Mbojo. Juga sembilan bahasa serapan lainnya yang berkembang di NTB (seperti bahasa Jawa, Bali dan lainnya). Di masa mendatang pun, diharapkan Kantor Bahasa dapat mewujudkan Lab Bahasa bagi masyarakat NTB. Rektor UTS menyampaikan, UTS sebagai universitas yang plural, dengan mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia, akan menyambut baik program-program dari Kantor Bahasa ini. Para mahasiswa yang datang dari latar belakang budaya, dan khususnya bahasa yang berbeda akan sangat terbantu nantinya untuk belajar

(Suara NTB/ist)

CINDERAMATA - Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Umi Kulsum dan Rektor UTS, Andy Tirta tukar cinderamata di sela pertemuan di UTS, Sumbawa, Senin (30/12). bahasa Tau Tana Samawa.

Andy juga menuturkan, UTS dan Kantor Bahasa bisa menjalin kerjasama dalam hal bantuan buku bagi komunitas baca

yang didirikan oleh mahasiswa dan dosen UTS, serta bidang digitalisasi bahasa. Seperti pembuatan aplikasi bahasa daerah juga cerita rakyat digital. Hal ini

nantinya akan membantu percepatan belajar masyarakat tentang bahasa daerah dan, memudahkan siapa saja untuk mendalami tentang NTB.

“Semoga melalui program Kantor Bahasa NTB ini, bisa menambah referensi berbahasa, baik lokal, nasional, bahkan internasional,” pungkasnya. (arn)

Pemdes Poto Tano Waktu Pengerjaan Ikut Anggarkan Dermaga Rakyat di Poto Tano Penataan Desa Diperpanjang Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Desa (Pemdes) Poto Tano tidak tinggal diam melihat upaya penataan desanya yang tengah ‘disulap’ menjadi pintu gerbang Pulau Sumbawa (Lawang Desa).

Pemdes setempat menyatakan, akan turut urun anggaran membiayai beberapa program di desanya untuk mendukung kegiatan tersebut.

“Mulai tahun depan ya, kami sudah ada siapkan beberapa kegiatan untuk menata desa kami juga lewat APBDes,” kata Kepala Desa Poto Tano, M. Nur Hasan kepada Suara NTB, Senin (30/12).

Dalam menjalankan kegiatan penataannya, Nur Hasan menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas teknis. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) setempat.

Menurutnya, setiap kegiatannya harus selaras dengan agenda penataan pemerintah agar tidak tumpang tindih dan menyalahi skema penataan yang telah disusun sebelumnya.

“Kan master plan penataan desa kami ada di Dinas PU. Jadi kami akan ikuti. Mana-mana yang tidak disentuh ya kami akan partisiasi membangunnnya supaya cepat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya dan warga desa umumnya sangat mendukung langkah Pemda KSB menata Poto Tano sebagai ‘Lawang Desa’.

Terlebih, proyek tersebut menjadi salah satu pilot project Kementerian Peker-

jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di NTB untuk penciptaan pemukiman layak huni.

“Warga kami sangat senang. Mereka mendukung dan siap mengikuti seperti apa nanti kosep penataan pemukiman kami,” timpalnya.

Daya dukung pihaknya dan masyarakat desa umumnya, tidak saja karena alasan akan rapinya lingkungan pemukiman mereka. Lebih jauh konsep ‘Lawang Desa’ yang disematkan di desanya secara otomatis akan meningkatkan taraf hidup warganya. Sebab lingkungan pemukiman yang tertata rapi, lengkap dengan berbagai fasilitas publiknya akan memacu masyarakat hidup lebih baik lagi.

“Pertama lingkungan akan bersih artinya memicu peningkatan hidup sehat warga kami kan. Nah kalau sehat warga kemudian tidak terganggu dalam berusaha,” urai Nur Hasan.

Berikutnya, desa Poto Tano akan menjadi salah satu pusat destinasi wisata baru. Nur Hasan mengaku, dirinya telah melihat master plan pengembangan desanya. Di situ terlihat bahwa akan semakin banyak potensi perekonomian baru yang bisa diusahakan warganya.

“Usaha kuliner dan jajanan sangat potensi menggerakan ekonomi warga kami kalau penataan desa kami sudah selesai nantinya. Karena akan beberapa spot kuliner yang ditempatkan,” imbuhnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kepada kontraktor pelaksana pembangunan dermaga Poto Tano.

Upaya pemberian perpanjangan waktu tersebut dilakukan setelah tim dari Dinas terkait melakukan kajian atas laporan keterlambatan pekerjaan yang dilayangkan oleh Kontraktor pelaksana. Kendati diberikan perpanjangan waktu, denda keterlambatan tetap harus dibayarkan.

“Memang kita sudah berikan perpanjangan waktu pengerjaan selama 50 hari agar kontraktor bisa menyelesaikan pekerjaannya.

Meski kita berikan perpanjangan waktu, denda pekerjaan tetap harus dibayar mulai dari masa kontrak berakhir yang di tanggal

20 Desember lalu sampai dengan batas akhir pekerjaan.

Kami juga tetap akan melakukan pengawasan ekstra supaya tidak ada yang dikerjakan asal-asalan untuk mempercepat waktu pengerjaan,” ungkap Kepala Dishub KSB, Ir. Irhas R Rayes M.Si kepada Suara NTB, Senin (30/12).

Dikatakannya, pembangunan dermaga rakyat yang ditaksir telah menghabiskan anggaran sekitar Rp9,1 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan tersebut saat ini progresnya sudah mencapai angka 85 persen.

Apalagi saat ini materialnya sudah berada di lokasi sehingga tidak ada lagi alasan kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan memberikan atensi khusus atas masalah ter-

Irhas R. Rayes

sebut, karena jika sampai masa perpanjangan waktu itu tidak kunjung dituntaskan maka pihaknya tidak akan segan-segan melakukan black list terhadap perusahaan dimaksud. Parahnya lagi mereka tetap harus membayar denda dan Pemerintah hanya membayar persentase pekerjaannya saja tanpa pembayaran full.

Maka dari itu, pihaknya sangat berharap supaya kontraktor bisa fokus dalam bekerja untuk menuntaskan pekerjaan yang ada. Tim khusus yang sengaja dibentuk oleh dinas juga akan tetap intens turun lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung serta kendala yang dialami.

“Kami tetap akan melakukan pengawasan secara intens terhadap pemangunan dermaga tersebut supaya tidak lagi molor seperti sebelumnya.

Apalagi saat ini materialnya sudah lengkap tinggal dilakukan pemasangan saja dan perakitan terhadap komponen tersebut sehingga tidak ada alasan lagi pekerjaan mereka molor,” tandasnya.

Ia berharap, dengan rampungnya pembangunan dermaga dengan panjang dermaga yang mencapai 100 meter dan cos way sekitar 60 meter tersebut, diharapkan bisa disinggahi oleh kapal cepat untuk menunjang sektor pariwisata. (ils)

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Selasa, 31 Desember 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Dompu (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Dompu, mencatat sampai triwulan ketiga September tahun 2019 kemarin ada 236 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Baik dalam bentuk penelantaran, pelecehan seksual maupun penganiayaan. Jika dibanding data akhir 239 kasus pada 2018 lalu, dipastikan terjadi peningkatan. Karena masih tersisa data tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember yang belum terekap.

Kadis P3A Dompu, Hj. Daryati Kustilawati kepada Suara NTB di kantornya, Senin (30/12) menyampaikan, tingginya temuan kasus berdasarkan laporan yang diterima selain karena tingkat kejadian di lapangan memang meningkat, juga kesadaran warga untuk mengadu sudah lebih baik.

Berbeda halnya sebelum lembaga ini terbentuk. Di mana dari sekian banyak kejadian hanya sebagian kecil yang tampak ke permukaan. “Jadi mungkin sekarang mereka terlindungi dengan melapor, kalau dulukan seperti fenomena gunung es. Kasusnya banyak tapi tidak terlapor,” ungkapnya.

Dari 236 kasus yang diadukan serta mendapat pendampingan DP3A tersebut, 107 diantaranya merupakan kekerasan fisik dan seksual yang menimpa anak. Sementara 129 perkara dialami perempuan dominan berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Untuk hasil pendampingan sendiri, lanjut dia, cukup bervariasi. Ada yang berakhir diversi karena kesepakatan damai antara korban dan pelaku, pun berlanjut sampai ke meja persidangan. Sedangkan KDRT hampir semuanya mampu diselesaikan dengan menempuh jalur kekeluargaan. “Sekarang juga masih ada yang dalam proses hukum di kepolisian, khususnya untuk kasus pelecehan seksual,” ujarnya.

Terus meningkatnya temuan kasus selama tiga tahun terakhir, menurut Daryati Kustilawati, mesti menjadi perhatian serius semua pihak. Minimal dengan berupaya memastikan anak tetap terkontrol keberadaannya dengan baik, apakah dalam interaksi sosialnya di lingkungan keluarga maupun satuan pendidikan.

Sementara dari DP3A sediri, program prioritasnya di 2020 mendatang yakni menargetkan terbentuknya satgas perlindungan anak di Desa/Kelurahan. Disamping menggalakan upaya pencegahan juga satgas tersebut diharap mampu mempercepat penanganan dini terhadap para korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah ini. “Ini akan kita koordinasikan dengan DPMPD karena menjadi prioritas kami di perlindungan anak untuk tahun 2020,” pungkasnya. (jun) Daryati Kustilawati

Ketua MK Maafkan Pemfitnahnya Dompu (Suara NTB) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Dr H. Anwar Usman, SH, MH mengaku difitnah dan dicurigai macam-macam pasca putusan MK yang mengukuhkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf di sengketa Pilpres 2019. Pemfitnah dirinya justru datangnya dari warga Dompu dan Bima, namun sudah dimaafkannya.

“Saya sebenarnya sudah maafkan sejak dulu, tapi kali ini saya secara resmi memaafkan yang memfitnah saya dan berprasangka buruk pada saya,” kata Ketua MK RI, Dr H. Anwar Usman, SH, MH pada acara seminar tentang kewenangan mahkamah konstitusi republik Indonesia menurut UUD 1945 di pandopo Bupati Dompu, Senin (30/12) kemarin.

H. Anwar juga mengaku sempat ditelepon langsung H. Hamdan Zoelva (Mantan Ketua MK RI), bahwa ada warga Bima yang ingin menemuinya dan meminta maaf secara langsung kepada dirinya atas fitnah dan prasangka buruk terkait putusan sengketa Pilpres 2019 lalu. Secara pribadi, dirinya tidak punya masalah. Baginya, putusan MK merupakan putusan lembaga dan dirinya hanya menjalankan tugas negara sebagai hakim konstitusi.

Fitnah terhadap sembilan hakim konstitusi ini sempat menjadi perhatian Bareskrim Polri dan disangkakan dengan UU ITE. Sembilan hakim konstitusi tidak melaporkannya secara hukum, tapi kasus ini bukan delik aduan. Diantara fitnah dan tuduhan seperti munafik, karena lain dimulut dan lain diputuskan.

“Atas nama Tuhan yang kami sampaikan, bukan hanya lips service tapi jadi pedoman dalam setiap putusan diambil,” tegasnya.

Ia juga mengaku didoakan menjadi mentrinya JokowiMakruf setelah putusan sengketa hasil Pilpres dibacakan.

Baginya, doa tersebut sebagai penghinaan dan itu bentuk ketidak pahaman terhadap konstitusi. Sebagai ketua MK, dirinya setiap saat memanggil Presiden dan itu wajib hadir, bila ada UU yang diuji bersama DPR. Tapi mentri, dipanggil presiden untuk diberi arahan. “Kalau penghasilan, seperti yang disampaikan pak Hamdan Zoelva, gaji hakim konstitusi itu bisa membiayai 5 orang istri,” katanya.

H. Anwar juga mengajak di akhir tahun 2019 ini dapat dimanfaatkan untuk merenung dan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukan selama 2019. “Kita tutup lembaran hitam selama 2019, kita mulai dengan lembaran baru 2020,” ajaknya.

Ia pun memberi apresiasi atas kemajuan dan capaian yang berhasil diraih Kabupaten Dompu selama ini. Semua ini merupakan keberhasilan masyarakat Dompu dan jajaran pemerintah di kabupaten Dompu. “Bupati hanyalah sebagai mediator, motifator atas capaian itu,” ingatnya. (ula)

(Suara NTB/jun)

BERSIHKAN LAHAN – Petani jagung di So Madalibi saat membersihkan lahan jagung dengan menyemprotkan cairan herbisida, Senin (30/12).

Hasil Jagung Tak Menguntungkan, Petani Berharap Komoditi Alternatif Dompu (Suara NTB) – Program jagung yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, tengah menjadi sorotan. Tak hanya merusak lingkungan serta menimbulkan bencana alam. Hasil panen komoditi unggulan tersebut rupanya tak menjanjikan keuntungan seperti yang digembor-gemborkan.

Kalkulasi para petani, modal produksi dan pendapatan bersih yang diterima dari bercocok tanam jagung hanya sekitar Rp3-Rp5 juta. Bahkan, sebagian petani justru merugi. Kondisi itu lantas membuat mereka kini menaruh harapan besar akan adanya alternatif komoditas lain dari pemangku kebijakan.

Salah seorang petani jagung di So Doronaru kawasan Hutan Lindung (HL) RTK 55 KPH Ampang Riwo Soromandi (ARS), Sar’i ditemui Suara NTB mengungkapkan, saat ini dirinya hanya menggarap lahan jagung seluas 75 are dari

luasan 1 Ha ketika pembagian awal. 25 are lainnya diserobot sewaktu dibuka kembali setelah penutupan paksa beberapa tahun lalu.

Dari luas lahan yang ditanami jagung tersebut, ia hanya mendapat hasil panen maksimal 3 ton. Jika diuangkan dengan harga komoditi ini Rp3000/Kg penghasilannya mencapai Rp9 juta. “Itu hasil kotor belum dipotong biaya yang keluar. Untuk babat saja kita menghabiskan Rp1 juta, nanam sampai Rp3 juta dengan obat-obatannya. Belum lagi pupuk kemudian ongkos petik sampai penggilingan.

Kalau kita mau hitung-hitungan seperti ini termasuk dengan pengeluaran sehari-hari, pasti ndak ada untungnya petani,” ungkapnya.

Meski disadari keuntungan menanam jagung tak seberapa, ia memilih tetap bertahan karena tak ada pekerjaan lain.

Apalagi di usianya yang sudah tidak memungkinkan lagi menjadi buruh bangunan.

Menurutnya, petani baru bisa untung dengan program ini ketika harga jagung dinaikan. Jika tetap pada kisaran Rp3000-Rp3.500/Kg diyakininya lambat laun masyarakat akan dengan sendirinya ber-

Bupati Minta Kades Baru Tak Buru-buru Ganti Staf Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin mengingatkan 23 Kepala Desa (Kades) yang baru dilantik untuk fokus desanya ketimbang memikirkan pergantian stafnya. Masa pengabdian staf Desa hingga usia 60 tahun. Bila diganti tanpa alasan dan prosedur, justru kepala desanya bisa dipersalahkan.

Hal itu disampaikan H. Bambang M. Yasin di hadapan para kepala Desa di pendopo Bupati Dompu akhir pekan kemarin. “Kalau tetap ngotot ganti staf, nanti kepala Desanya bisa diarahkan dengan pasal korupsi karena menggaji orang yang tidak berhak, tapi itu prosesnya panjang,” katanya.

Namun bila harus diganti

(Suara NTB/ula)

H. Bambang M. Yasin karena terlibat politik praktis saat Pilkades, H. Bambang

mengaku, harus dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat. Untuk membuktikannya cukup sulit, karena harus jelas saksi dan kejadiannya. “Ketimbang urus pergantian staf karena ada janji politik dan sebagainya, lebih baik kerja saja dengan staf yang ada,” katanya.

Ketimbang memikirkan mengganti aparat Desa, kepala Desa sebaiknya fokus membangun Desanya. Penataan lingkungan dan bangunan perumahan harus menjadi perhatian. Mengupayakan agar perumahan saling membelakangi, sehingga semua menghadap jalan. Ketika ada musibah seperti kebakaran dan lainnya, ada akses jalan. (ula)

Polisi Gelar Perkara Kasus Dana RTG Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan penyimpangan dana bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Sumbawa masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Guna menentukan penanganan lebih lanjut, dilakukan gelar perkara di Polres Sumbawa, Senin (30/12).

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, IPTU Faisal Afrihadi, S.H menyampaikan, terkait dana Pokmas untuk bantuan gempa ada beberapa laporan yang diterima Polsek Alas Barat. Penanganan awal sudah dilakukan Polsek dan kini dilakukan gelar perkara. “Hari ini rencananya akan digelarkan. Ge-

(Suara NTB/dok)

Faisal Afrihadi lar perkara di Polres,” ujarnya, Senin (30/12).

Gelar perkara dilakukan, kata Faisal, untuk mendapatkan pendapat dari semua penyidik berdasarkan penyelidikan yang dilakukan. Di mana, sejauh ini sudah dimintai keterangan sejumlah saksi. Dari gelar perkara nantinya, akan diketahui apakah penanganannya ditingkatkan ke tahap penyidikan ataupun perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Dari situ nanti (gelar perkara), ada pendapat dari peserta gelar. Apakah kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan atau masih perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang jelas supaya bisa tergambar untuk penanganan,” tukasnya. (ind)

henti menggarap lahan, sebagaimana yang sudah mulai dilakukan beberapa orang rekannya pada musim tanam tahun ini.

“Kalau kita pikir-pikir tanam jagung ini ketimbang nganggur saja. Kalau kita ngganggur kan ndak ada yang kita harapkan,” ujarnya.

Dimintai tanggapannya ketika dilakukan penutupan atas dasar merusak lingkungan serta menimbulkan bencana alam. Sar’i dengan tegas menolak. Ia menilai keputusan tersebut bukan solusi terbaik di tengah keterbatasan lapangan kerja saat ini.

Meski begitu, ia menyambut positif seandainya diterapkan pola tumpang sari dengan penanaman pohon bernilai ekonomi, seperti misalnya nangka, kemiri dan sejenisnya. Disamping menjaga kele-

starian hutan, program tersebut akan menambah penghasilannya selain dari jagung.

Respon serupa juga disampaikan petani lain di So Madalibi, Kamrin. Dengan melihat hasil panen dari tahun ke tahun yang terus mengalami penurunan, ia menunggu alternatif lain dari pemangku kebijakan.

Untuk komoditas jangung saja dirasa tak ideal lagi, sebab pengalaman di tahun sebelumnya dari luasan 1 Ha lebih lahan yang ditanami jagung, ia hanya mendapat hasil panen Rp6 juta.

Sementara pengeluarannya cukuplah besar.

“Kalau memang mau dikembalikan hutan ini dengan tanam buah dan diselanya tetap ada jagung sangat kami dukung. Cuma harus dijaga karena musuhnya nanti pasti ternak warga yang dilepas liar,” pungkasnya. (jun)

Picu Kerusakan Hutan

Pemkab Bima Hapus Anggaran Bibit Jagung Bima (Suara NTB) Para petani jagung di Kabupaten Bima dipastikan tidak akan menerima bantuan bibit gratis jagung dari Pemerintah daerah setempat. Pasalnya anggarannya tidak terakodomir dalam APBD Kabupaten Bima 2020 mendatang.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK. M.Si, Senin (30/12). Sebab, kata dia, persoalan jagung berimplikasi pada kerusakan lahan dan hutan. “Untuk 2020 anggaran untuk pengadaan bibit jagung di-nol-kan dalam APBD,” katanya.

Menurutnya, program jagung selama ini juga menjadi pemicu rusaknya (gundul) hutan di wilayah Kabupaten Bma. Untuk menanam jagung masyarakat atau petani banyak membuka lahan baru dengan membakar bahkan merusak hutan.

“Makanya dengan kita tidak anggarkan lagi mudah-mudahan kerusakan hutan bisa dikendalikan,” katanya.

Menurutnya dalam APBD 2020 akan dianggarkan tambahan untuk penghijauan.

Selain itu, lanjut Taufik pihaknya juga telah membentuk tim yang bertugas mencabut izin SPPT lahan yang digunakan menanam

jagung. “Lahan-lahan yang dibebaskan ini nantinya akan dijadikan area Perkebunan dengan ditanam tanaman yang bernilai ekonomi,” katanya.

Sekda menambahkan pada sejak Tahun 2016 lalu Pemerintah Kabupaten Bima telah menganggarkan sebesar Rp2 miliar untuk menjaga pohon dan patroli gabungan bersama TNI/Polri. Namun usaha tersebut tidak didukung masyarakat terutama petani jagung.

“Bibit pohon yang kita tanam dicabut oleh masyarakat untuk menanam jagung.

Petugas gabungan yang berpatroli juga kerap dihadang saat turun ke lapangan,” pungkasnya. (uki)

Taufik HAK

(Suara NTB/Dok)

(Suara NTB/jun)

Meningkat, Kekerasan Fisik dan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

300 Tenaga Medis Asal Bima Diberangkatkan ke Taiwan

(Suara NTB/ula)

MK - Ketua MK RI, H. Anwar Usman, saat menyampaikan materi tentang kedudukan MK menurut UUD 1945 di Pendopo Bupati Dompu, Senin (30/12).

Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaketrans) akan memberangkatkan 300 tenaga media ke Negara Taiwan pada Tahun 2020 mendatang.

Kabid Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaketrans Kabupaten Bima, Irfan H.M. Nor S.Sos mengatakan pihaknya sudah bekerjas-

ama dengan salahsatu Perusahaan penyalur tenaga kerja khusus tenaga medis.

“Sudah ada kerjasamanya.

Ada 300 tenaga medis diberangkatlan ke Taiwan Tahun 2020,” kata Irfan kepada Suara NTB, belum lama ini.

Menurutnya pemberangkatan tenaga medis tersebut pertama kali dilakukan. Kedepan kata dia, program yang sama akan terus berlanjut.

Pengirimannya juga akan dilakukan secara berkala.

“Saat ini sedang tahap sosialisasi ke semua kampus Kebidanan dan Keperawatan yang ada di Bima,” katanya.

Menurutnya calon tenaga medis yang diberangkatkan itu yakni perawat dan bidan.

Sebelumnya mereka akan dites. Bahkan syarat-syarat sangat mudah seperti memiliki ijazah sesuai dengan bidang

dan kompentesi. “Serta mendapat izin dari pihak keluarga,” katanya.

Irfan menambahkan nantinya mereka akan ditempatkan di rumah sakit di negara setempat. Sementara gaji yang ditawarkan cukup tinggi dan pekerjaan tidak terlalu berat. “Semuanya akan ditempatkan di Rumah sakit, bukan jadi perawat atau bidan pribadi kalangan terten-

tu,” katanya.

Menurutnya langkah tersebut untuk menjawab masalah yang dihadapi saat ini. Yakni meningkatnnya lulusan (sarjana) tenaga medis baru di Kabupaten Bima, tapi tidak memiliki pekerjaan dan gaji yang tetap.

“Ini salahsatu solusi membuka lapangan kerja bagi tenaga medis. Mereka di daerah hanya sebagai tenaga sukarela dan honorer,” pungkasnya. (uki)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 31 Desember 2019

Terbentur Perjanjian Kerjasama

(Suara NTB/ndi)

Sembirang Ahmadi DPRD Provinsi NTB turun langsung melakukan peninjauan ke lokasi aset milik daerah di Gili Trawangan, berupa tanah seluas 65 hektar yang kini pengelolaannya masih dikuasai oleh PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Dari hasil kunjungan lapangan para wakil rakyat Udayana itu, diketahui bahwa potensi pendapatan daerah dari aset tanah seluas 65 hektar di daerah wisata itu lumayan besar jika pengelolaannya dioptimalkan.

Hanya saja, untuk saat ini,

Pemprov NTB tak bisa berbuat banyak untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari aset tersebut lantaran terbentur perikatan perjanjian kontrak kerjasama dengan PT. GTI. Sementara adapun kesepakatan kontribusi dari PT. GTI ke Pemda hanya sebesar Rp22 juta per tahunnya.

“Karena itulah kami sebut sebagai potensi pendapatan yang hilang. Kalau kita lihat transaksi ekonomi yang terjadi di Trawangan, itu tidak kurang dari Rp 2-5 milar dalam satu hari. Itu artinya sangat potensial secara ekonomi.

Tapi kan Provinsi tidak bisa berbuat banyak,” ujar Ketua Komisi III DPRD NTB, Sembirang Ahmadi, Senin (30/12).

Pemprov NTB saat ini hanya bisa menjadi penonton melihat geliat perekonomian Diatas lahan miliknya itu. Karena tidak bisa berbuat banyak untuk menarik kontribusi dari pihak-pihak yang melakukan aktivitas usaha di atas lahan tersebut, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Sangat masuk akal bahwa nilai aset kita itu sebesar Rp2,3 triliun kalau dihitung potensinya, itu hasil perhitungan BPKP. Kemudian jadi

pertanyaan kita kenapa ada pembiaran. Karena itu kita mau dorong lembaga terkait untuk melakukan audit investigasi,” kata Sembirang.

Menurut Sembirang, pada dasarnya kontrak kerja sama dengan pihak PT. GTI selama 70 tahun itu, bisa diputuskan di tengah jalan. Karena tidak sesuai dengan perjanjian.

Sampai dengan saat ini, PT. GTI tidak pernah melakukan kegiatan usaha sesuai dengan klausul kontrak.

“Karena PT. GTI ini tidak pernah ada usahnya. Tapi anehnya kenapa dia tetap bayar kontribusi Rp22 juta itu, sementara dia tidak punya usaha apa-apa di sana, kalau bicara ekonomi itu pasti rugi dong. Karena itu kami curiga, ini pasti ada apa-apanya. Dugaan kami aset ini sudah diagunkan dan digunakan berusaha di tempat lain,” ujar politisi PKS itu.

Untuk menelusuri kejelasan terkait dengan aset tersebut, Komisi III juga sudah mengagendakan akan memanggil pihak terkait, yakni biro ekonomi dan aset untuk membahas keberadaan aset tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan tersebut. (ndi)

Halaman 8

Koalisi Demokrat-PAN di KLU dan KSB Tunggu SK DPP Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahally Fikri menegaskan bahwa koalisi Partai Demokrat bersama PAN di Pilkada serentak 2020 di NTB dipastikan sudah tidak bisa diutak atik lagi. Koalisi kedua partai tersebut hanya tinggal diformalkan saja oleh Surat Keputusan (SK) dari DPP kedua partai.

Namun demikian, koalisi kedua partai tidak dijalin untuk semua daerah yang menggelar Pilkada serentak 2020, yakni di tujuh daerah kabupaten/Kota di NTB. Koalisi kedua partai disepakati hanya dijalin di dua daerah saja, yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Untuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kita sudah sepakat membangun koalisi bersama PAN, tinggal kita tunggu surat keputusan

(SK) saja dari DPP,” kata Mahally Fikri di DPRD NTB. Menurut anggota DPRD NTB itu, koalisi Partai Demokrat dan PAN itu baru pada dua kabupaten tersebut. Sementara, untuk lima kabupaten/kota lainnya yang akan melaksanakan Pilkada Serentak, seperti Kota Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima hingga kini belum ada kesepakatan antar kedua partai.

“Untuk yang lain belum ada.

Masih kita jajaki, komunikasikan. Yang sudah fix itu baru KLU dan KSB saja,” terangnya.

Untuk KLU kata Mahally, Demokrat dan PAN sepakat mengusung kembali calon petahana, Bupati KLU H. Najmul Akhyar.

Dukungan kepada Najmul itu diberikan tanpa ada paket pasangan calon wakil bupati, namun Najmul diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri paket pasangannya. Bahkan PAN sendiri juga tidak mengharuskan kadernya sebagai pasangan Najmul.

Sedangkan KSB, kedua partai telah sepakat mengusung paket Nur Yasin sebagai calon bupati dan Mustakim Patawari sebagai calon wakil bupati.

Mustakim sendiri merupakan Ketua DPD Demokrat KSB. Sementara itu, terkait komunikasi dengan partai lain selain PAN. Mahally Fikri menegaskan komunikasi atau penjajakan politik dengan partai lain tetap berjalan. Namun, lanjut Mahally komunikasi yang dibangun baru pada sebatas komunikasi tanpa ada komitmen seperti yang sudah terjalin bersama PAN ketika memutuskan KSB dan KLU. Mahally menegaskan Demokrat sendiri dalam menghadapi pemilihan bupati dan walikota di tujuh kabupaten/kota di NTB menargetkan kemenangan. Karena itu, untuk mencapai kemenangan tersebut dibutuhkan mitra koalisi yang samasama menginginkan menang.

“Jadi semua kita masih komunikasikan,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

SELAMAT - Kapolda NTB Nana Sudjana, memberikan salam selamat kepada Dansat Brimob Polda NTB Komaruz Zaman yang naik pangkat satu tingkat, dalam upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat, Senin (30/12).

Enam Perwira Naik Jadi Kombes Pol Mataram (Suara NTB) Sebanyak 1.176 personel Polda NTB naik pangkat.

Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana mengingatkan pangkat bukan menjadi bahan untuk gaya-gayaan. Melainkan pelecut untuk meningkatkan tanggungjawab tugas.

“Ini merupakan amanah yang tentunya perlu dipertanggungjawabkan. semakin tinggi pangkat maka semakin besar,” ujar Kapolda Senin (30/12) usai pacara Korps Raport Kenaikan

Pangkat di Mapolda NTB. Rinciannya khusus lingkup Polda NTB, sebanyak enam orang naik pangkat ke Kombes Pol; empat orang naik pangkat ke AKBP; lima orang naik pangkat ke Kompol; 12 orang naik ke AKP; 18 orang naik ke Iptu; 185 Bintara naik pangkat; dan dua Tamtama.

Sisanya Perwira, Bintara, ,dan Tamtama di Polres jajaran sebanyak 944 orang.

Mereka yang naik pangkat tersebut diantaranya, Kasat Bri-

mob Polda NTB Kombes Pol Komaruz Zaman; Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana; Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto; Dirpamobvit Polda NTB Kombes Pol Abi Darrin; Dirsamapta Polda NTB Kombes Pol Subandi; dan Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto.

Nana menyatakan, anggota yang mendapat kenaikan pangkat tersebut sudah memenuhi persyaratan yang diatur Perkap Kapolri. “Yang me-

menuhi kriteria. Ini adalah hak. Kalau yang bermasalah kan kita tunda,” ujarnya.

Kapolda mengharapkan peningkatan kinerja personel yang naik pangkat tersebut.

Sebab, tantangan keamanan ke depan akan semakin kompleks.

“Tingkatkan profesionalitas di bidang masing-masing.

Yang di Sabhara, Reserse, Binmas, dan Intelijen, mereka harus betul-betul menguasai sesuai tugas pokoknya,” ucap tandas Nana. (why)

Ketua DPD PAN Loteng Dikabarkan Maju Lewat Jalur Perseorangan Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD PAN Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Teguh Juangsa Putra dikabarkan memilih maju di Pilkada 2020 melalui jalur perseorangan, yang akan berpasangan dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov NTB, Lalu Saswadi sebagai balon Bupati dan balon wakil Bupati di Pilkada Loteng.

Terkait kabar tersebut, Ketua tim Pilkada DPW PAN NTB, Hadi Sulthon yang dikonfirmasi tak menampiknya jika Teguh bakal maju pada Pilkada Loteng lewat jalur perseorangan. Bahkan menurut Sulthon, tidak tertutup kemungkinan partai akan memberikan dukungan kepada calon perseorangan tersebut, mengingat

yang maju itu adalah kader.

“Meski Lalu Teguh memilih maju lewat jalur independen.

PAN potensi tetap dukung kadernya,” ujarnya, Senin (30/12) kemarin kepada wartawan.

Mantan anggota DPRD NTB itu mengungkapkan, bahwa Lalu Teguh sudah menyampaikan hal tersebut kepada DPW terkait keputusan dirinya memilih maju sebagai balon wakil Bupati melalui jalur perseorangan. Dengan berbagai pertimbangan dan telaah, diantaranya raihan kursi PAN hanya satu, membuat tidak cukup modal kuat bagi PAN dalam menjajaki dan komunikasi politik dengan parpol lain terkait kemungkinan berkoalisi. “Tetapi prinsipnya, kita tetap upayakan dukung kader,” tandasnya.

Menurut Sulthon bahwa arah dukungan PAN di Pilkada Loteng masih cenderung dinamis. Sesuai arahan DPP, PAN akan utamakan dukung kader di Pilkada. Dengan keputusan kader maju melalui jalur perseorangan itu sehingga sangat terbuka juga kemungkinan PAN buka penjaringan balon kada di Pilkada Loteng.

Hanya saja, hingga saat ini belum ada keputusan diri DPD PAN Loteng terkait kesiapan buka penjaringan. Sehingga belum bisa dipastikan apakah DPD PAN Loteng buka penjaringan atau tidak. “Pembukaan penjaringan tergantung dari kesiapan masing-masing pengurus DPD kabupaten kota,” tandasnya.

Namun begitu, lanjut Sulthon bahwa PAN tetap beri-

kan apresiasi terhadap keputusan kadernya tersebut tetap maju di Pilkada meski melalui jalur perseorangan.

Dikonfirmasi terpisah, bakal calon Bupati Loteng, Lalu Saswadi membenarkan bahwa dirinya sudah memutuskan berpasangan Lalu Teguh Juangsa di Pilkada Loteng. Kendati, keduanya memilih maju melalui jalur independen. Tetapi pihaknya juga tetap bangun dan jalin komunikasi politik dengan parpol ada. Misalnya dengan PAN. Apalagi mengingat, Pendampingnya Lalu Teguh Juangsa adalah ketua DPD PAN Loteng. Sehingga pihak sangat terbuka jika ada parpol berikan dukungan. “Tentu kami senang juga jika ada parpol yang ikut mendukung,” pungkasnya. (ndi)

Kaleidoskop 2019 Polresta Mataram

Lima Korupsi Terbongkar Lewat OTT Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram salah satu yang juara menangkap koruptor lewat operasi tangkap tangan. Sebanyak enam kasus korupsi diselidiki sepanjang tahun 2019. Lima kasus diantaranya terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT). Paling dominan terkait dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok M=7,0 2018. “Total OTT yang kami lakukan ada lima (kasus).

Dua kasusnya terkait dana gempa,” ungkap Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto dalam rilis akhir tahun 2019, Senin (30/12).

Dari enam kasus korupsi yang ditangani tersebut, lima kasus sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk diajukan ke pengadilan. Satu kasus masih mandek karena berkas belum lengkap. Kasus itu yakni mantan Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu

(SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi NTB Bulera yang diduga memeras kontraktor pelaksana pembangunan rumah susun Al-Kahfi di Kabupaten Sumbawa tahun 2019.

Tersangka Bulera tertangkap dalam operasi tangkap tangan September lalu dengan barang bukti Rp100 juta.

Kemudian yang tertangkap tangan pada Januari lalu, pengawai KUA Gunungsari Lombok Barat Lalu Basuki Rahman. Basuki ditangkap setelah meminta setoran dana bantuan perbaikan masjid terdampak gempa. Kasus lalu dikembangkan sehingga mantan Kasubag TU Kemenag Lombok Barat M Ikbaludin ikut terlibat. Ikbal disuruh pejabat Kanwil Kemenag Provinsi NTB, H Silmi untuk memotong dana bantuan sebesar 30 persen.

Total dana yang berhasil dipungut dari 12 masjid di tiga kecamatan di Lombok Barat yakni Rp104 juta. Silmi dapat

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolres Mataram Guntur Herditrianto menggelar barang bukti hasil kejahatan baru-baru ini. bagian Rp54,7 juta. tiga orang itu sudah mendapat vonis inkrah pengadilan. Satu kasus OTT lainnya yakni terkait dana perbaikan rumah rusak terdampak gempa di Desa Sigeron-

gan, Lingsar, Lombok Barat.

Bendahara Pokmas Repok Jati Kuning Indrianto ditangkap karena diduga mengambil Rp410 juta dana bantuan rehab rumah. (why)

SUARA NTB

Selasa, 31 Desember 2019

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin menerima kunjungan PPDI Lotim, di ruang kerjanya, Senin kemarin.

Tunjangan Dihapus, PPDI Lotim Protes Selong (Suara NTB) Tahun 2020 mendatang, tunjangan perangkat desa di kabupaten Lombok Timur (Lotim) dihapus dalam daftar penghasilan bulanan. Buntut dari penghapusan tersebut, perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lotim langsung melayangkan protes ke pemerintah daerah.

Pengurus PPDI Lotim, Hamzan kepada Suara NTB di Kantor Bupati Lotim, Senin (30/12) kemarin menerangkan, pada tahun 2019 perangat desa meliputi kepala kewilayahan (kepwil), kepala seksi dan kepala urusan di lingkup desa se Kabupaten Lotim menerima penghasilan tetap Rp1.450.000, tunjangan Rp400 ribu, tunjangan ketenagakerjaan Rp170.940 dan tunjangan kesehatan Rp100.645 perbulan.

Tahun 2020 perangkat desa menerima penghasilan tetap Rp2.022.200. Tunjangan ketenagakerjan dibayar Rp126.185 dan Rp60.666 sedangkan tunjangan kesehahan Rp80.888 dan Rp20.222 perbulan.

Keputusan Bupati Lotim yang tertuang dalam Nomor 188.45/75/718/PMD/2019 yang ditandatangani langsung Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy ini dinilai PPDI Lotim sangat tidak adil. Diketahui 2020, pemda Loim memang sudah memenuhi amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang penghasilan perangkat desa setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA. Akan tetapi, keputusan penghapusan tunjangan ini tidak diterima oleh perangkat desa. Dinilai, Pemda Lotim telah melanggar amanah UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana ada klausul yang mengharuskan adanya tunjangan untuk para perangkat desa. “Kepala Desa dan Perangkat desa ini mendapatkan penghasilan tetap dan tambahan tunjangan,” ucapnya.

Keputusan Bupati menghapus tunjangan Kaur, Kasi dan Kepwil ini dianggap sangat tidak adil karena disisi lain kepala desa justru dinaikkan tunjangannya. Tertuang, tunjangan Kepala Desa tahun 2019 Rp 1 juta mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi Rp2.300.000 untuk non PNS, Rp3.000.000 untuk PNS dan penjabat Rp1.500.000.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) beralasan, tidak adanya tunjangan perangkat desa itu karena keterbatasan Alokasi Dana Desa (ADD). Alasan PMD ini kurang diterima PPDI. “Kalau tidak mampu, kenapa tunjangan Kades justru naik sampai Rp2,3 juta,” katanya.

Menurut Hamzan, ketidakadilan yang terjadi di desa ini akan menimbulkan masalah. Dimana terjadi diskriminasi baru di desa. Pengaruhnya diyakinkan sangat jelas. Perangkat desa memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas.

Antara lain menyiapkan segala dokumen perencanaan dan kinerja lainnya. Tunjangan dihapus jelas akan sangat mempengaruhi kinerja. “Seandainya teman-teman PPDI ini mogok tidak mengerjakan dokumen perencanaan, saya tidak tahu apa jadinya gara-gara dihapus tunjangannya,” ungkapnya.

PPDI ini pun sempat bertemu langsung dengan Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy. Bupati kemudian mempersilahkan PPDI bertemu langsung Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin. Wabup langsung menerima penyampaian keluhan PPDI di ruang kerjanya. Mengutip pesan Wabup, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi mengatakan akan ada solusi terbaik bagi PPDI Lotim terkait keluhan atas penghapusan tunjangan tersebut. (rus)

Halaman 9

NTB Lampaui Target Indeks Pengurangan Risiko Bencana Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mengungkap capaian indeks pengurangan risiko bencana selama setahun terakhir. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah.

Refleksi tahun 2019, NTB berhasil melampaui target penurunan IRB menjadi 129.02. Jika dipersentasekan, penurunan sebesar 27,31 persen dari target sebesar 3 persen per tahun sesuai RPJMD. Sehingga, NTB berada dalam kategori sedang. Dalam penjabaran visi dan misi itu, BPBD memiliki peran dalam mewujudkan misi pertama, yaitu NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik menjelaskan, upaya wujudkan itu, langkah strategis Pemprov NTB melalui BPBD dalam penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB), diantaranya konsep perencanaan pembangunan berbasis kebencanaan dengan penyelarasan program dan kegiatan. Beban anggarannya melalui APBD Kabupaten/ Kota dengan APBD Provinsi.

Kedua, membangun koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, NGO, Dunia Usaha

dan Komunitas Masyarakat.

Ketiga, koodinasi dan komunikasi yang baik dengan BNPB termasuk salah satunya dalam penghitungan IRB. Keempat, sosialisasi dan peningkatan kapasitas terkait pengurangan risiko bencana.

Ditambahkannya, dalam proses perhitungan dan penyusunan IRB oleh BPBD Provinsi NTB, sejumlah langkah ditempuh.

Seperti, koordinasi dan pembinaan kepada 10 kabupaten/kota terkait penyusunan 71 Indikator Indeks Ketahanan Daerah. Kedua, pembagian buku 71 IKD ke 10 kabupaten/ kota sebagai bahan penghitungan. Ketiga, rapat koordinasi di BNPB pusat untuk persiapan dan penghitungan IRB. Keempat, rapat koordinasi di BPBD Provinsi NTB untuk penghitungan final IKD sebagai salah satu variabel untuk penghitungan IRB. Dalam hal ini, ditegaskannya, BPBD berkontribusi dalam peningkatan kapasitas daerah guna menurunkan IRB di NTB, dengan program dan kegiatan di tahun 2019 antara lain :

• Penyusunan rencana kontinjensi kejadian bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat • Rencana Kontinjensi Banjir (Dokumen Provinsi dan Dokumen Kabupaten) • Rencana Kontinjensi Banjir wilayah Lombok Utara • Rencana Kontinjensi Gunung Api • Pembentukan Desa Tangguh Bencana • 20 Desa selama 2019 • Pembentukan Sekolah Aman Bencana • 17 Sekolah selama 2019 • Pembekalan dan Simulasi Penanggulangan Bencana • Kegiatan simulasi di Instansi Pemerintah, perhotelan, sekolah, perguruan tinggi dan desa • Pelatihan Trauma Healing pada siswa SMA se-Lombok Tengah BPBD juga berkontribusi dalam peningkatan kapasitas daerah guna menurunkan IRB dengan pola lain, seperti sosial-

(sumber : BPBD NTB)

Capaian IRB Provinsi NTB yang dijalankan BPBD NTB. isasi dan penguatan kelembagaan, penyusunan buku khutbah kebencanaan, penyusunan buku setahun gempa bumi, penyaluran bantuan perlengkapan 20 Destana di 10 kabupaten/kota, Program Kentongan Tanggap Bencana bekerjasama dengan RRI dan multi pihak, pembinaan di sekolah dan desa rawan bencana.

Kegiatan lain, sosialisasi pengurangan risiko bencana di 10 Kabupaten/Kota seperti, KKN Tematik Tanggap Bencana bekerjasama dengan Universitas Negeri Malang di 5 desa di KLU, Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana di lembaga usaha, lembaga mitra, perguruan tinggi dan komunitas, Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana di Tempat Ibadah (Masjid, Gereja

dan Pura). Dua hal lainnya, Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di 20 desa, Pembentukan Forum PRB tingkat Provinsi NTB yang sedang dalam proses.

Sinkronisasi program kegiatan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan NGO dalam rangka menurunkan tingkat kerentanan, antara lain Pembangunan Rumah Tahan Gempa, Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pembangunan Embung dan DAM penahan air, Penghijauan dan penanaman bakau, Program Pengentasan Kemiskinan, Pembangunan Sumur Bor, Normalisasi sungai dan saluran air, Penguatan tebing, Program Zero Waste. (ars)

Air Sungai Tojang Disedot untuk Pengairan Selong (Suara NTB) Lahan seluas 35 hektar di Dusun Gonjong Desa Lendang Nangka Kecamatan Sikur termasuk wilayah yang gersang.

Meski berada di dekat Sungai Tojang, lahan pertanian ini justru tidak memiliki sumber air yang bisa digunakan sehari-hari untuk mengairi lahan.

Mengingat hal itu, Dinas Pertanian Lotim kemudian membangunkan pompa penyedot air dari Sungai Tojang.

Bangunan pompa air dengan kapasitas 50 kubik ini diyakini bisa mengairi lahan-lahan yang sebelumnya gersang.

Dipaparkan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Lotim, Lalu Kasturi menerangkan, lahan seluas 35 hektar itu terlihat hanya ditanami nanas.

Pengairannya pun hanya mengandalkan air hujan. Sementara, air Sungai Tojang dibawahnya melimpah.

Disebut, memang ada sumber air yang bisa dialirkan akan tetapi terbatas sehingga tidak bisa maksimal untuk mengairi lahan seluas 35 ha. Karenanya, penampung sengaja dibangunkan di dataran yang lebih tinggi.

Dari kebun nanas, dipastikan ke depan petani bisa menanam padi. Lahan pertanian ini diyakini akan lebih besar lagi memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan petani.

Dimana, dengan tersedianya sumber air akan memudahkan petani untuk bercocok tanam.

Selain di Lendang Nangka, Pembangunan sarana pompa air tahun 2019 ini dilakukan di Pijot Kecamatan Keruak dan Suela. Sebelumnya dibangun juga untuk petani di Jerowaru, namun karena terkena pemangkasan anggaran sehingga tidak bisa dilakukan semua. (rus)

(Suara NTB/ist)

PLTMGU Lombok Peaker

Lombok Peaker, Pembangkit Listrik Paling Ramah Lingkungan Pertama di Indonesia Mataram (Suara NTB) – Bagi sebagian orang di Lombok, khususnya bagi mereka yang tinggal di Mataram dan melintas di Jalan Arya Banjar Getas – Tanjung Karang, pasti mengetahui salah satu proyek pembangkit yang giat dibangun dalam beberapa tahun terakhir oleh PT PLN (Persero),

Kasus Panorama

Belum Ada Titik Temu Selong (Suara NTB) Kepala Desa Ekas Buana Kecamatan Jeorwaru, Ahmad Nursandi mengatakan upaya pemerintah termasuk pemerintah desa sudah cukup sering menggelar mediasi untuk menyelesaikan kasus Panorama Cottages. Mediasi mulai dari pemerintah Kabupaten menghadirkan Tata Ruang, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata Camat dan pihak terkait lainnya.

Hal ini disampaikan Kades Ekas Buana kepada Suara NTB, Senin kemarin. Dari semua proses mediasi yang dilakukan belum ada yang mengalah antara pihak Panorama Cottage dengan warga pemilik bangunan di depan.

Senada dengan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Muksin seperti dilansir sebelumnya, Kepala Desa Ekas Buana ini menyarankan untuk ditempuh jalur hukum antara kedua belah pihak. “Kita sarankan tempuh jalur hukum,” ucapnya.

Disampaikan, mediasi berulang-ulang hingga melibatkan aparat kepolisian di kantor Desa Ekas Buana. Dinilai, kasus ini terjadi karena ada perjanjian yang

belum dilaksanakan antara kedua belah pihak. Yakni Panorama Cottage dengan Warga Ekas Buana yang disebut merupakan mantan Kepala Desa Ekas Buana.

Kepala Desa Ekas Buana ini mengaku sebatas melakukan mediasi dan fasilitasi pertemuan untuk menyelesaikan masalahnya.

Akan tetapi, karena proses mediasi yang berulang-ulang in itidak kunjung ada solusi maka disarankan untuk menyempuh jalur hukum saja. “Kalau secara kekeluargaan saja sudah tidak bisa, maka kita lepas saja,” imbuhnya.

Dia tidak menampik, munculnya kasus perseteruan investor dengan warga sekitar ini menimbulkan ketidaknyamanan investasi. Kata Kades, semua proses pengurusan izin dan prosedur lainnya ini dilakukan di era kepemimpinan kepala desa sebelumnya.

Menurut Kades Ekas Buana ini, Panorama Cottages Beach Village ini berada di tengah-tengah permukiman .Lokasi pembangunan Panorama Cottages ini pun setiap hari digunakan untuk aktivitas warga dan nelayan.

Ketidaknyamanan pihak Panora-

ma hingga melakukan penutupan hotel ini dinilai bukan saja karena masalah bangunan di depan hotel, akan tetapi karena tidak nyaman dengan aktivitas nelayan.

Pandangan Kades, semestinya apapun yang terjadi di wilayah permukiman dan nelayan harus diterima pihak Panorama sebagai resiko. Aktivitas warga dengan mesin perahu nelayannya jelas tidak bisa dicegah.

Sebelumnya pengakuan Ibu Ruth pemilih Panorama Cottage, pihaknya harus membayar pengembalian ke tamu Rp27 juta karena tamu merasa tidak nyaman akibat bunyi-bunyian perahu nelayan pagi hari. Bunyi kenalpot nelayan ini dianggap cukup bising saat tamu sedang istirahat.

Keseharian nelayan membunyikan mesin perahunya tersebut kata Kades setiap hari terjadi dan tidaklah perlu dipersoalkan. Hal ini katanya harusnya diterima sebagai bagian dari risiko. Bagi Kades Ekas Buana, jika pengurusannya di era kepemimpinannya maka dipastikan semua resiko yang akan diterima pihak investor ini akan jadi pertimbangan sebelum diterbitkan izin. (rus)

Proyek pembangunan pembangkit dengan daya yang sangat besar, yang merupakan harapan untuk keberlangsungan daya pembangkit di pulau Lombok, yaitu Pembangkit Listrik Mesin Gas Uap (PLTMGU) Lombok Peaker.

Mungkin tidak banyak yang mengetahui, PLTMGU Lombok Peaker ini merupakan PLTMGU pertama yang dibangun di Indonesia. Disebut pertama karena PLTMGU Lombok Peaker menggunakan gas engine untuk proses pembakarannya, dan bukan menggunakan gas turbine seperti pada umumnya.

Beberapa pembangkit dengan kapasitas besar di Indonesia, terutama di Jawa Bali, rata rata adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), misalnya PLTGU Muara Karang di Jakarta, PLTGU Tanjung Jati di Jepara, PLTGU Grati di Pasuruan hingga PLTGU Tanjung Priuk yang merupakan PLTGU tertua di Indonesia, dan beberapa lokasi PLTGU yang lain menggunakan gas turbine dalam proses pembakarannya.

Proses kerja gas engine adalah sama dengan mesin yang digunakan pada sepeda motor atau mobil, yaitu jenis mesin pembakaran dalam (spark ignition combution). Perbedaannya adalah pada gas engine tidak memerlukan proses pengabutan seperti yang dilakukan oleh nozzle di ruang combustion chamber karena bahan bakar yang digunakan sudah berbentuk gas.

Selanjutnya, energi panas dan uap dari gas buang hasil pembakaran di gas engine (PLT-

MG) digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja pada turbin (PLTU), dengan cara memanaskan air di HRSG (Heat Recovery Steam Generator). Uap jenuh kering dari hasil HRSG inilah yang akan digunakan untuk memutar sudu (baling baling) dan selanjutnya menggerakkan turbin, generator dan yang akhirnya menjadi energi listrik.

Kolaborasi dari 2 sistem proses pembakaran di atas, yaitu PLTMG dan PLTU menghasilkan siklus gabungan yang dikenal dengan istilah “Combine Cycle”, yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pembangkit. Selain itu, pengoperasian PLTMGU juga telah menggunakan sistem komputerisasi sehingga lebih mudah dan lebih cepat.

Waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkan beban maksimum pada 1 unit PLTMG pun juga relatif singkat yaitu sekitar 15 menit.

PLTMGU Lombok Peaker terdiri dari 13 unit PLTMG yang terbagi menjadi 2 blok.

Masing-masing unit memiliki kapasitas 9.76 MW. Total daya yang dibangkitkan secara keseluruhan adalah sebesar 126.88 MW. Selebihnya, ±10 MW diperoleh dari pemanfaatan uap panas yang dihasilkan pada PLTU. Kapasitas penyimpanan bahan bakarnya pun terdiri dari dual fuel. Tangki penyimpanan untuk 20 Million Standard Cubic Feet/Day untuk Compressed Natural Gas dan 1221 kilo Liter untuk High Speed Diesel.

Dengan total kapasitas mencapai 136 MW atau memasok 52% beban puncak

sistem Lombok, dipastikan PLTMG Lombok Peaker ini akan menjadi salah satu pembangkit yang sangat penting untuk keandalan sistem kelistrikan Lombok saat ini.

PLTMGU Lombok Peaker saat ini telah memasuki tahap akhir. Setelah melewati rangkaian proses pengujian, akhirnya pembangkit yang berada di Tanjung Karang Ampenan tersebut akan memperkuat sistem kelistrikan Lombok secara bertahap.

Proses akan dimulai di minggu keempat bulan Desember 2019 hingga tahap akhir di pertengahan tahun 2020.

Proses pengujian dimulai pada tanggal 19 November 2019, diawali untuk tiga mesin gas pada Blok 1 dari tiga belas mesin yang telah selesai dipasang. Selanjutnya, seluruh mesin secara bertahap akan masuk ke dalam fase pengujian, hingga pengoperasian.

Tahapan pada proses pengujian juga cukup panjang.

Dimulai dari proses Load Rejection test hingga proses Reliability Run. Pengujian ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa mesin siap dioperasikan secara optimal.

Dengan daya mampu sebesar 136 MW, apabila beroperasi maksimal, maka PLTMGU Lombok Peaker akan memasok 52% dari beban puncak Lombok saat ini, yang berada di angka 263 MW (Beban Puncak tanggal 3/12).

Selain akan menjadi backbone pada sistem kelistrikan Lombok yang andal, PLTMGU Lombok Peaker juga merupakan pembangkit yang ramah lingkungan. Gas buang sisa pem-

bakaran yang keluar dari cerobong, dipantau khusus secara online dengan menggunakan peralatan CEMS (Combustion Emition Monitoring System).

Dengan sistem ini, maka emisi gas buang seperti SO2, NO2, total partikulat dan kepekatan dapat dipantau secara berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa emisi yang dihasilkan masih dalam ambang batas standar yang telah ditetapkan.

Sistem pertukaran panas atau yang lebih dikenal dengan heat exchanger pada PLTMG Lombok Peaker ini pun juga menggunakan media air laut yang diolah terlebih dahulu dan bersirkulasi dalam siklus tertutup. Jadi, secara otomatis tidak akan ada kebisingan yang ditimbulkan oleh radiator yang berfungsi sebagai sistem pendingin dari PLTMG tersebut.

Tak hanya di sisi pembangkit, infrastruktur kelistrikan lain yang dibangun adalah di sisi transmisi, Gardu Induk (GI) Lombok Peaker. Berada di satu lokasi yang sama, GI ini akan berfungsi untuk menyalurkan daya listrik yang dihasilkan oleh PLTMGU Lombok Peaker kepada masyarakat.

Total keseluruhan pembangunan PLTMGU Lombok Peaker memerlukan waktu kurang lebih 2.5 tahun, mulai dari bulan Oktober 2017, hingga rencana pengoperasian yang akan dilakukan di bulan Desember 2019.

Keberadaan PLTMG Lombok Peaker di Lombok ini pun akan mampu menyerap tenaga kerja hingga ratusan orang, baik selama proses konstruksi ataupun pengoperasiannya. (bul)

SUARA NTB Selasa, 31 Desember 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

NTB Gemilang Menuju Era Industri 4.0 Memerlukan Fondasi Desa yang Kuat (Desa Mandiri) Seperti halnya kita ketahui Pemerintah Provinsi NTB sebagai wakil pemerintah pusat di daerah telah beranjak dari pola pembangunan yang lalu ke pola baru sebagai provinsi gemilang dengan gerakan dalam upaya – mencapai kehidupan masyarakat yang gemilang pada periode 2019-2023 (gerakan enam program).

Hal ini merupakan andalan untuk membangun kehidupan masyarakat NTB yang gemilang, gerakan dimaksud masing-masing: bidang pariwisata; industri; pembangunan daya saing SDM; NTB ramah investasi; pengembangan konektivitas dan kestabilan wilayah NTB; dan NTB Bersih dan berkelanjutan. Program ini merupakan suatu momen magnetik dengan berlimpah dana dari Pemerintah Pusat ke desadesa di seluruh wilayah Indonesia, termasuk NTB dalam upaya mengadakan perubahan bagi desa-desa di Indonesia.

Tetapi belum banyak terjadi perubahan yang diharapkan, sebab pemerintah dan aparatnya masih banyak memegang peranan dominan sebagai pencipta, perencana, dan pelaksana. Akibatnya masyarakat belum banyak berubah dan terlatih baik dalam perencanaan maupun penggunaan dana. Sehingga dengan berlimpahnya

dana desa setiap tahunnya menjadikanmasyarakat sulit mempertanggungjawabkan, akibatnya pula sering terjadi suatu penyelewengan yang akhirnya tidak tuntasnya program pembangunan yang diandalkan dalam tahun berjalan.

Melihat kondisi sampai dengan saat ini, maka dapat dikatakan strategi pembangunan pedesaan di NTB masih tetap diwarnai dengan strategi pembangunan pedesaan masa lalu yang kita kenal Musbang (Musyawarah Pembangunan). Kita menyadari bahwa pembangunan masa lalu adanya dengan cara membanjiri masyarakat desa dengan bermacam-macam program tentu dengan maksud tiada lain untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Program-program tersebut direncanakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat secara berkelanjutan.

Kalau saja kita melihat

Lama Magang Bertambah SEKOLAH Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Mataram dipercaya oleh pemerintah sebagai pelaksana program Dual System bagi SMK yang memiliki Kompetensi Keahlian dengan masa pendidikan 4 tahun.

Waka Humas SMKN 2 Mataram, Sulman Haris, M.Pd.I, menjelaskan Kompetensi Keahlian dengan masa pendidikan 4 tahun yang ada di SMK Negeri 2 Mataram adalah Desain Interior dan Teknik Furnitur.

“Tujuan dari program Dual System ini adalah mencetak lulusan SMK yang memiliki kualitas (Suara NTB/dok) kompetensi yang memadai yang Sulman Haris sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri,” jelasnya pada Suara NTB belum lama ini.

Menurutnya, program yang akan dilakukan untuk mencapai hal tersebut di antaranya adalah menambah masa Magang siswa (PKL) menjadi 10 bulan sampai 1 tahun, sehingga siswa mendapatkan pengalaman praktik yang lebih lama dan diharapkan menjadi lebih terampil.

Program kedua dari Dual System ini adalah, lanjutnya, yakni mencetak lulusan SMK yang memiliki sertifikasi kualifikasi level 3 dan mengadakan penyelarasan kurikulum dengan Politeknik yang memiliki jurusan yang sama. “Sehingga Siswa Lulusan DITF dapat disetarakan kualifikasinya dengan lulusan Diploma 1,” paparnya. (dys)

Bangun Spirit Wirausaha

SMPN 7 Mataram Rutin Gelar Bazar Mataram (Suara NTB) Tantangan dunia pendidikan saat ini terletak pada kemampuan sekolah menghasilkan lulusan yang siap menerima dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya berwirausaha. Bagaimana pun siswa membutuhkan akses ekonomi memadai guna melanjutkan produksi mereka di dunia nyata. Untuk itu SMPN 7 Mataram mulai mendorong tumbuh kembangnya semangat berwirausaha di tengah siswa.

Hal itu terlihat pada saat kegiatan pembagian rapor siswa sekolah setempat beberapa waktu lalu. Usut punya usut, ternyata kegiatan bazar yang merupakan rangkaian acara pembagian rapor itu telah rutin dilakukan pihak sekolah. “Ada pameran dan bazar,” sebut Kepala SMPN 7 H. Muhammad Sibawaih pada Suara NTB, Senin (30/12).

Menurutnya, digelarnya pameran dan bazar di sekolah sebagai upaya pihaknya dalam membangun perspektif terhadap keluarga besar sekolah akan pentingnya memulai untuk berwirausaha. Apalagi pameran dan bazar itu diisi oleh keluarga besar sekolah sendiri. Dalam membangun kewirausahaan, ujarnya, berarti membangun suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain.

Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif berdaya, bercipta, berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Sementara seseorang yang memiliki karakter wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. ‘’Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya,’’ terangnya.

Adanya kegiatan ini, tambahnya, diharapkan mendorong siswa guru terus menumbuhkan kreativitas dalam bisnis. Paling tidak ada niat memulai usaha dalam bentuk apapun. Karena hal itu penting untuk di bangun terlebih dahulu. (dys)

(Suara NTB/ist)

BAZAR - Suasana bazar yang digelar di SMPN 7 Mataram beberapa waktu lalu. Bazar ini merupakan salah satu cara membangun perspektif untuk memulai wirausaha.

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) keadaan masa lampau sebelum masa pemerintahan “Kerja, kerja, kerja”, program direncanakan serta dibiayai pula oleh pemerintah pusat dilakasanakan oleh negara dengan aparatnya. Jadi negara membiayai semua program pembangunan perdesaan karena aparat pemerintah/negara merasakan mempunyai kewajiban atau wewenang secara langsung, sehingga keterlibatan aparat dalam melaksanakan program di tingkat pedesaan Oleh karenanya negara/pemerintah banyak membuat aparat-aparat pelaksana program dan jenisnya bermacammacam berdasarkan departemen masing-masing, seperti halnya mulai dari Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan lainnnya menurunkan programprogram langsung ke desa di mana aparat pusat bertanggung jawab melaksanakan programnya pada tiap-tiap desa. Program-program tersebut yang telah direncanakan oleh setiap departemen, sehingga merupakan entry point dalam pelaksanaannya bagi setiap desa.

Setiap program tersebut didampingi dengan juklak (petunjuk pelasanaan) dan juknis

(petunjuk teknis) yang dipegang oleh setiap kepala desa di seluruh desa dengan aparatnya. Hal ini dimaksudkan pemerintah adalah dalam upaya di samping meningkatkan sosial ekonomi masyarakat desa juga untuk memberikan edukasi kepada aparat desa dan masyarakat dengan harapan agar pengetahuannya meningkat dan terlatih, seh-

ingga perubahan kemajuan pembangunan yang akan datang dapat diikuti.

Tetapi lain halnya kemerdekaan politik nampaknya belum dapat diserap semua oleh aparat desa, sehingga siapapun memperoleh kesempatan dan memegang kewenangan dalam membangun NTB dalam usaha mensejahterakan masyarakat, maka sangat perlu dipahami alur kebijaksanaan pembangunan yang telah dilakukan negara kita kepada desa-desa di Indonesia mengingat pengalaman telah terpatri bagi masyarakat desa.

Jadi kebijakan pembangunan desa masa lalu belum banyak mengubah strategi pembangunan pedesaan yang telah dikembangkan oleh pemerintah maka kita akan menghadapi ketimpangan dari segi pemerataan dan penyebaran landasan beranjak tentang pembangunan itu sendiri karena falsafahentry point yang masih mengendap di masyarakat desa.

Kondisi yang akan datang dalam menyiapkan pimpinan milenial dengan berkembangnya ilmu digital dan internet, apakah dengan landasan yang

telah ada di desa dewasa ini akan dapat memecahkan permasalahan berkembang untuk menuju era industri 4.0 yang diharapkan.

Tentu kita nantikan saja, tetapi harus kita ketahui dengan berbagai program di atas dengan program NTB Gemilang tentu akan menyeret penduduk desa kembali ke kota dengan pengalaman seadanya, sehingga tidak akan menjadi pimpinan pada suatu perusahaan tetapi tetap menjadi buruh karena pengetahuan yang seadanya.

Harapan pembangunan desa dengan gemilang seyogianya membuat desa menjadi kehidupan kota, sehingga orang kota akan mencari pekerjaan di desa untuk menuju industri 4.0. Konsep pembangunan desa mandiri bermakna pembangunan kekuatan antara masyarakat pedesaan dan negara/pemerintah dalam menentukan arah dan tujuan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan seharusnya seimbang.

Hal ini tentu akan terjadi apabila pemerintah memandang masyarakat pedesaan sebagai sumber informasi dan tidak saja sebagai sumber energi, sehingga perlu mengubah pola pikir lama menjadi pola pikir baru, yaitu di dalam

membangun desa kita berhadapan dengan masyarakat desa tidak lagi memandang mereka sebagai kelompok miskin yang tidak mampu tentang perencanaan dan pelaksanaan dan tidak produktif.

Untuk itu dalam mempersiapkan kader-kader milenial di masa mendatang persepsi yang demikian harus ditinggalkan dan yang terpenting harus mengatasi kesenjangan yang terjadi, dalam program yang telah berjalan di tingkat atas agar menserasikan antara kepentingan mikro (desa) dan kepentingan makro (pemerintah) sebab keserasian itu akan membawa makna bagi penduduk desa dalam membangun kehidupan yang gemilang di masa yang akan datang.

Kini program Gemilang Ambasador telah memberikan kejutan kepada masyarakat desa bahwa program tersebut akan banyak menyerap tenaga kerja di NTB, sehingga masyarakat pedesaan akan berduyun-duyun untuk melamar pekerjaan. Tetapi yang kita harapkan bahwa pembangunan dengan dana yang cukup besar yang ada pada tiap-tiap desa akan banyak menghasilkan magnet untuk menarik pengangguran yang ada di kota, sehingga kehidupan desa semarak sebagai kota. (*)

Dikbud Ingatkan Siswa Bijak Sambut Malam Pergantian Tahun Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H. Rusman, SH.,MH., mengimbau para pelajar di NTB lebih bijak dalam merayakan pergantian tahun dengan cara-cara yang positif. Rusman menyarankan agar pelajar bermuhasabah atau berintrospeksi pada saat malam tahun baru.

“Kepada seluruh anak-anak kami, siswa sekolah yang ada di seluruh wilayah NTB, berharap agar dalam rangka menyambut tahun 2020 dan meninggalkan tahun 2019, kiranya disambut dengan bijak dan bermanfaat,” ujarnya, Senin (30/12).

Selain itu Rusman mengajak

pelajar agar pada momentum pergantian tahun untuk meningkatkan ibadah, kepedulian, dan kepekaan sosial untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu pula hendaknya dijadikan sebagai momen memperkuat

hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk berkumpul dengan keluarga dan sahabat-sahabat lalu mengevaluasi apa yang telah kita perbuat sepanjang tahun 2019,” ungkapnya.

Adanya muhasabah diri,

ujarnya, dapat memberikan banyak manfaat positif bagi kemajuan diri di masa mendatang.

Misalnya jika ada harapan yang belum terealisasi di tahun lalu, maka saatnya menambalnya di tahun mendatang. “Kiranya ada hal-hal yang masih kurang untuk kita lengkapi dan perbaiki di tahun 2020. Jika merasa belum banyak belajar dan mengukir prestasi, tahun 2020 kita ikhtiarkan untuk meraih prestasi itu,” sebutnya.

Sementara jika menyambut tahun baru dengan acara atau

rekreasi, kiranya tetap menjaga diri dan melakukan dengan bijak serta tidak menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif.

“Masa depan kalian ditentukan oleh sikap kita hari ini. Terus belajar untuk menjadi baik dan jangan pernah letih untuk itu karena jika hari ini kalian merasa letih untuk belajar lalu menyia-nyiakan waktu yang ada, saya khawatir bahwa itu adalah cara tidak baik yang bisa menghadirkan kebodohan dan penderitaan di masa depan,” tutup Rusman. (dys)

LSS Tingkat Kota Mataram

SMPN 6 Mataram Raih Juara Satu Mataram (Suara NTB) SMPN 6 Mataram meraih juara pertama Lomba Sekolah Sehat se-Kota Mataram tahun 2019. Keberhasilan meraih juara satu itu menjadi motivasi pihak sekolah untuk mampu menumbuhkembangkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kalangan warga sekolah.

Kepala SMPN 6 Mataram.

H. Azizudin, S.Pd., M.Pd., pada Senin (30/12) bersyukur atas keberhasilan tersebut. “Alhamdulillah upaya yang kami lakukan berhasil mengantarkan sekolah sebagai juara pertama yang penilaiannya khusus di SMPN 6 Mataram pada 6 November yang lalu,” katanya.

Ia menjelaskan kegiatan lomba sekolah sehat tingkat Kota Mataram dinilai oleh beberapa pihak antara lain Dinas Pendidikan Kota Mataram, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dinas Pertanian, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga, Balai Pengawas Obat

dan Makanan, dan Kementerian Agama Kota Mataram. Peserta LSS terdiri dari beberapa sekolah untuk mewakili kecamatan masing-masing.

Tim penilai menilai secara keseluruhan baik dari administrasi maupun kegiatan yang ada di sekolah. Menurut Azizudin, kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekolah menjadi fokus tim penilai. Tim mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, mulai dari Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), ruang kepala sekolah, ruang guru, kebersihan kelas, perpustakaan, laboratorium, kantin sehat, kamar mandi, dan lainnya.

Atas keberhasilan meraih juara pertama LSS ini, maka SMPN 6 Mataram berhak maju ke LSS tingkat provinsi mewakili Kota Mataram. Meski demikian, kata Azizudin, hasil lomba tidak menjadi tujuan akhir, tetapi menjadi motivasi bagi pihaknya untuk menumbuhkembangkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari siswa, guru, karyawan, dan komite sekolah. (ron)

Kebijakan Merdeka Belajar, Sekolah Butuh Kejelasan Mataram (Suara NTB) Sejumlah sekolah menyambut kebijakan merdeka belajar yang salah satunya mengenai rencana penggantian Ujian Nasional (UN) menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Sekolah menunggu adanya Permendikbud dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim untuk menindaklanjuti kebijakan merdeka belajar.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram, Baidawi mengatakan, terkait rencana penghapusan UN pada tahun 2021, secara pribadi ia mendukung pemerintah pusat untuk semakin memfokuskan hasil dan tujuan pembelajaran pada kompetensi dan akhlak. “Hal ini tidak mungkin bisa diukur dengan hanya UN dan USBN seperti rutinitas yang kita lakukan setiap tahun,” ujar Baidawi yang juga Kepala SMA Darul Falah

Mataram pada Suara NTB belum lama ini.

Namun, Baidawi menekankan, perlu dilihat wujud dari asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang akan dijadikan pengganti ujian nasional. Pihaknya belum bisa mengomentari lebih jauh, karena Permendikbud terkait kebijakan itu belum terbit.

“Yang jelas saya dan para guru entah mengapa baru mendengar program merdeka belajar dari Mas Menteri Nadiem terasa sudah berkurang seperlima beban dan para guru semakin bersemangat untuk membuat perubahan ke arah lebih baik,” ujarnya.

Ada empat poin utama pada kebijakan merdeka belajar yaitu mengenai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (ron)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyerahkan piala kepada Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin yang meraih juara I LSS tingkat Kota Mataram, Senin (30/12).

SUARA NTB

Selasa, 31 Desember 2019

Halaman 11

(Suara NTB/fan)

TENIS MEJA - Tampak para atlet ambil bagian di Kejuaraan Tenis Meja Antar Instansi se NTB di Kantor DPRD NTB, Senin (30/12).

Kejuaraan Tenis Meja Antar Instansi Libatkan Atlet PON Mahdi Muhammad itu melibatkan seluruh peserta dari puluhan instansi dan lembaga di NTB. Termasuk atletatlet yang lolos PON juga ikut mabuk bagian di event itu.

Terdapat sedikitnya 32 regu atau sekitar 64 peserta yang ambil bagian di event yang mempertandingkan kelas beregu tersebut.

“Peserta yang ikut di event ini sebanyak 32 regu berasal dari instansi dan lembaga yang

Zohri Liburan Tahun Baru di Lombok Mataram (Suara NTB) Juara dunia lari 100 meter junior atletik, Lalu Muhammad Zohri mendapat jatah liburan akhir tahun 2019. Selama liburan, atlet asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini mengaku ingin menikmati perayaan tahun baru bersama keluarganya di Lombok.

“Liburan akhir tahun ini saya pilih berkumpul dengan keluarga di Lombok. Saya ingin merayakan tahun baru bersama keluarga disini,” ucap Lalu Muhammad Zohri yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Minggu, 29 Desember 2019.

Lanjutnya, meski berlibur di Lombok namun Zohri mengaku tidak merasa sedang berlibur. Pasalnya, selama di Lombok dia tetap menjalani latihan. “Meski saya saat ini libur tahun baru, sebenarnya tidak ada libur, tetap saya melaksanakan program latihan-latihan. Latihan yang saya lakukan di pantai setiap hari pagi dan sore hari, selama liburan di kampung,” terangnya.

Ia menegaskan, jadwal libur tahun baru 2020 merupakan program Pelatnas. Dimana semua atlet Pelatnas diberikan kesempatan berlibur selama tiga Minggu. Sebagai atlet nasional dengan prestasi dunia, Zohri mengaku tidak lupa dengan program latihan. Selain itu, ia selalu menjaga pola makan supaya gizi dan fisiknya tetap terjaga.

Kepulangan Zohri di kampung halaman di Dusun Pangsor, Desa Pemenang Barat Lombok Utara, tetap dipantau Kadispora NTB, Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM, dengan mengunjungi dan melihat langsung atlet juara dunia tersebut yang tengah sibuk melakukan antivitas liburan di kampung halamannya.

Di tempat terpisah, Husnanidiaty membenarkan bila dirinya tetap memantau kepulangan Zohri. Bahkan dia juga sudah bertandang ke kediaman Zohri di KLU belum lama ini. Dia berpesan kepada mantan atlet PPLP NTB itu, agar selama liburan tetap menjalani program latihan dalam rangka menghadapi kejuaran-kejuraan.

“Kalau atlet itu, tidak ada namanya istirahat, apalagi sudah menjadi juara dunia, latihan harus terus dilakukan meski itu, latihan-latihan ringan,” ujarnya.

Husnanidiaty berharap selama liburan, Zohri tetap menjaga pola makan dan menjaga kesehatan. Selain itu Zohri diminta Agar dapat mempersiapkan diri untuk tampil di kejuaraan-kejuaraan yang akan di gelar di tahun 2020.

Menurut Kadispora, Zohri yang kini masih berusia 19 tahun tersebut, masih berpeluang besar dan menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia, untuk mengukir prestasi diberbagai kejuaran atletik tingkat dunia di tahun 2020. (fan)

da di kabupaten/kota se NTB,” ucapnya.

Banyaknya animo masyarakat yang ikut ambil bagian di event itu diakui Supendi karena banyaknya peserta yang menyukai olahraga tersebut. Dia berharap dengan terselenggaranya event-event seperti itu dapat menggairahkan pembinaan olahraga di NTB serta akan melahirkan atlet-atlet yang potensial yang berprestasi nasional.

Berbicata soal prestasi atlet, Supendi menjelaskan provinsi NTB tidak kalah saing dengan daerah lain. Hal itu telah dibuktikan dengan lahirnya atlet-atlet NTB berprestasi nasional. “Tahun 2015 ada atlet tenis meja NTB yang pernah mewakili Indonesia di kejuaraan di Cina. Tapi sayangnya dia bertanding di nasional mewakili daerah lain,” ucap Supendi tanpa menyebutkan nama atlet tersebut.

Tak sampai disitu, atlet putri NTB kata Supendi juga pernah mewakili Indonesia di kejuaraan Internasional tahun 2019. “Sebenarnya NTB punya banyak atlet yang berprestasi nasional, namun karena kurangnya dukungan anggaran mereka kurang mampu mengembangkan prestasinya.”

Sementara itu, Sekwan DPRD NTB, Mahdi Muhammad dalam sambutannya mengatakan bahwa Kejua-

raan olahraga di tingkat instansi sudah pernah di galakan pihak DPRD NTB. Dan hal itu diharapkan akan terus digulirkan oleh pihaknya.

Dia berharap melalui kejuaraan tenis meja antara instansi itu diharapkan dapat membantu pembinaan olahraga di NTB. Diharapkan event itu kedepannya dapat dibuat lebih meriah lagi, dengan melibatkan atlet-atlet terbaik NTB. Sehingga lewat

Rohani Tingkatkan Catatan Lompatan Mataram (Suara NTB) Impian atlet atletik NTB, Rohani untuk meningkatkan catatan lompatan di nomor lompat jauh cabor atletik akhirnya terwujud. Atlet asal Dompu ini telah mencatat lompatan sejauh 6,09 meter ketika menjalani latihan di Jakarta, Sabtu, 28 Desember 2019.

Pelatih Atletik Pelatnas asal NTB, Arya Yuniawan yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Minggu, 29 Desember 2019 kemarin mengatakan lompatan 6,09 meter tersebut telah melampaui hasil lompatan Rohani saat meraih medali perak di Kejurnas Atletik Pra-PON yang berlangsung di Bogor, tanggal 13 Desember lalu.

“Catatan lompatan Rohani di lompat jauh sudah lebih baik dari sebelumnya. Hasil latihan kemarin lompatan terbaiknya sudah

mencapai 6,09 meter,” ucapnya.

Catatan lompatan 6,09 meter itu diakui Arya lebih jauh dari hasil lompatan Rohani saat meraih medali perak di Pra-PON di Bogor belum lama ini. Dimana catatan terbaik Rohani sebelum 5,84 meter.

Itu artinya lompatan Rohani semakin jauh 0,25 meter dari sebelumnya.

Lanjutnya, meningkatnya lompatan Rohani ini tidak lepas dari kebijakan Panitia Pelatda Mayung NTB untuk mengirim Rohani latihan di Jakarta. Diakui Arya, Ro-

hani sudah enam bulan berada di Jakarta untuk menjalani latihan latihan terpusat.

Pihak Panitia Pelatda Mayung NTB sengaja mengirim Rohani latihan di Jakarta karena pelatih spesialis nomor lompat jauh NTB sedang berada di Jakarta untuk melatih atletatlet lompat jauh yang berada di Pelatnas. “Rohani dikirim oleh KONI NTB latihan di Jakarta untuk bisa dilatih oleh saya bersama atlet pelatnas. Dan Alhamdulillah banyak kemajuan lompatannya,” jelasnya. (fan)

Bidik Satu Emas, Menembak Butuh Dukungan Dana Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Perbakin NTB, I Gusti Lanang Bratasuta memasang target satu medali emas dari cabor menembak di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020. Namun untuk meraih target tersebut cabor menembak butuh dukungan peralatan latihan dan anggaran yang memadai dari Pemprov NTB. “Target cabor menembak di PON 2020 minimal meraih satu medali emas. Tapi harus disupport anggaran yang memadai,” ucap I Gusti Lanang Bratasuta yang diwawancara Suara NTB di Mataram, belum lama ini.

Bagi cabor menembak, target satu emas di PON XX di Papua tahun 2020 cukup realistis mengingat pada beberapa event nasional dan event internasional atlet menembak NTB selalu mempersembahkan medali emas. Bahkan saat ini cabor menembak sudah meloloskan sedikitnya 13 atlet untuk mengikuti PON di Papua tahun 2020.

Lanjutnya, prestasi tertinggi atlet menembak saat ini

(Suara NTB/ist)

I Gusti Lanang Bratasuta adalah meraih medali emas di SEA Games 2019. Dimana atlet menembak NTB, Ahmad Rifqi Mukhlisin berhasil menyubangkan medali emas untuk tim Indonesia di nomor metal siluet perorangan putra.

Tak hanya itu, beberapa atlet menembak NTB lainnya juga telah berhasil meraih medali emas di beberapa Kejuaraan yang di gelar secara

resmi oleh Pengurus Besar (PB) Perbakin tahun 2019.

“Potensi atlet menembak NTB sangat besar untuk meraih medali emas di PON. Itu sudah dibuktikan atlet menembak NTB di beberapa event nasional,” jelasnya.

Meski memiliki atlet berprestasi, namun yang menjadi kendala atlet menembak saat ini terkait peralatan latihan menembak yang belum layak. Pasalnya, saat ini atlet menembak NTB masih menggunakan peralatan latihan yang lama.

“Atlet menembak NTB masih menggunakan peralatan latihan lama. Mereka butuh peralatan latihan yang standar untuk bisa meraih hasil yang maksimal lagi,” jelasnya.

Lanjutnya, selain dukungan peralatan latihan yang masih kurang, dukungan anggaran olahraga prestasi di NTB diakui Bratasuta masih sangat kurang dibanding daerah lain.

Padahal atlet menembak butuh anggaran relatif besar untuk menambah pengalaman tanding di event-event nasional. (fan)

event itu dapat memembantu pembinaan atlet di NTB. “Untuk penyelenggaraan kita sudah pernah melaksanakan kejuaraan bola voli, bola basket. Kita ke depan bisa membuat event yang memperebutkan piala DPRD sehingga event ini bisa dilaksanakan setiap tahun. Mudahmudahan di tahun 2020 kita bisa melaksanakan pertandingan yang lebih baik lagi,” harapnya. (fan)

Rohani

Musim Hujan, Pemkab Sumbawa Antisipasi Ancaman Bencana Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa kerap dilanda bencana alam terutama banjir.

Sehingga memasuki musim penghujan ini, Pemkab setempat melakukan upaya persiapan guna mengantisipasi ancaman bencana.

Sebagai bentuk antisipasi, dilakukan rapat koordinasi (rakor) tentang penanganan ancaman bencana di ruang Lantai I Kantor Bupati setempat, Senin (30/12).

Rakor yang melibatkan sejumlah instansi terkait tersebut, dipimpin langsung Wakil Bupati, Drs. H. Mahmud Abdullah.

Menurut Wabup, rapat koordinasi ini dilaksanakan guna membahas kesiapsiagakan mengantisipasi ancaman bencana saat musim penghujan. Sehingga saat terjadi bencana, ada kesiapan untuk melakukan penanganan.

“Rapat koordinasi terkait penanggulangan bencana. Karena sekarang sudah memasuki musim hujan. Ini kan sudah ada SOP nya sejak setahun yang lalu. Kita kupas lagi, karena kita harapkan begitu ada banjir nanti ada kesiapan yang dilakukan,” ujarnya kepada war-

tawan usai rakor.

Dijelaskannya, dalam surat edaran sudah ada tupoksi masing-masing instansi dalam penanganan. Meskipun demikian, instansi terkait diingatkan kembali sebagai upaya antisipasi. Termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan nantinya.

“Jadi siapa mau menyediakan apa nanti sudah dibuatkan surat edarannya. Dulunya sudah, cuma mengingatkan kembali mereka. Kita antisipasi, termasuk langkah-langkah. Semuanya mengambil langsung langkah masingmasing. Semua sudah ada tupoksinya masing-masing. Begitu ada kejadian BPBD meneruskan informasi ke semua dinas terkait, seperti PU, Dinas Sosial bersiap siap sudah.

Sementara menunggu keterangan dari camat baru nanti apa tindakannya yang akan dilakukan,” terangnya.

Saat ini, lanjut Wabup, sudah ada posko tanggap darurat di Kantor BPBD Sumbawa. Bantuan logistik juga sudah disiapkan. Nantinya jika sudah dibutuhkan, maka akan segera disalurkan. (ind)

2.296 Orang Asing Masuk Bima Sepanjang Agustus-Desember 2019

(ant/bali post)

Lalu Muhammad Zohri

Kota Bima (Suara NTB) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima mencatat ada sebanyak 2.296 orang asing masuk di wilayah Bima melalui Bandara Sultan Muhammad Salahuddin (SMS) Bima selama pertengahan tahun 2019.

“Ada 2.296 orang asing yang masuk ke Bima, terhitung daru Bulan Agustus hingga Desember 2019,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non

TPI Bima, Dedy, dalam konfrensi pers di Kantor setempat, Senin (30/12).

Menurutnya, jumlah orang asing yang masuk di wilayah Bima, tertinggi pada Bulan Agustus yang mencapai 667 orang, September 553 orang, Oktober 446 orang. Kemudian Bulan Desember 329 orang serta November 302 orang.

“Pendataan ini hasil kerjasama kita dengan pihak Ban-

dara Bima sejak Bulan Mei 2019” katanya.

Pada tahun 2019 lanjutnya, pihak Imigrasi setempat juga melakukan tindakan administrasi Keimigrasian dengan jumlah 11 orang. Bahkan tiga orang diantaranya dideportasi dideportasi ke negara asalnya masing-masing. “Ketiga WNA ini dideportasi karena menyalahi Undang-undang Keimigrasian,” katanya.

Dedy menjelaskan ketiga WNA menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Dalam paspornya tujuan mereka hanya sebagai pelancong. Namun dari hasil pemeriksaan dalam urusan yang lain. “Lebih ke urusan bisnis bukan sebagai turis atau pelancong,” katanya.

Ia menyebutkan jumlah WNA yang dideportasi pada Tahun 2019 sama dengan Tahun 2018 kemarin. Jika

dibandingkan tahun 2017 ada peningkatan. WNA yang dideportasi 2017 ada dua orang.

Selain itu, pihaknya juga memberikan izin Tinggal Khusus (ITK) sebanyak 102 WNA. Kemudian Izin Terbatas (ITAS) 23 orang. ITA Perpanjangan sembilan orang dan ITAS TPI sebanyak 15 orang. “Sedangkan Izin Tetap (ITAP) hanya ada satu orang,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Tenis Meja Antar Instansi di Gelar di Aula Kantor DPRD NTB, Senin (30/ 12). Turnamen yang melibatkan pegawai instansi/lembaga se NTB itu juga melibatkan atlet PON tenis meja NTB. Ketua Panitia, Feri Supendi yang diwawancara Suara NTB disela-sela acara mengatakan, Kejuaraan Tenis Meja yang dibuka oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD NTB,

Selasa, 31 Desember 2019

SUARA NTB

Pembangunan IGD RSUD Terancam Mangkrak

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.6845 CD NOKA/NOSIN : MHIJFB119DK869304/ JF1B1E1820215 AN.I NENGAH SUARTANA HLG D’SKTR MATARAM MENUJU DESA BUWUN MAS KEC.SEKOTONG

Mataram (Suara NTB) – Proyek pengerjaan perluasan ruang instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, terancam mangkrak. Pemkot tidak mengalokasikan anggaran pada APBD 2020 mendatang untuk kelanjutan proyek dimaksud.

Pada tahap awal pengerjaan difokuskan pada bagian konstruksi saja. Rekanan pemenang lelang kabarnya telah menyelesaikan pekerjaan yang nilainya Rp7,6 miliar. Untuk merampungkan pekerjaan dibutuhkan anggaran sekira Rp6 miliar – Rp7 miliar.

“Pengembangan IGD sudah selesai. Kita pengerjaan struktur dulu. Namun finishing-nya belum,” kata Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra dikonfirmasi, Senin (30/12).

Gedung dua lantai itu akan dibagi per zona. Artinya, pasien dengan zona kuning, biru dan merah akan menempati ruangan berbeda. “Mungkin kita nanti akan perbanyak ruangan transit.

Artinya, seringkali pasien masuk ruangannya belum siap. Ini yang menyebabkan overload,” bebernya.

Pengembangan IGD terancam mangkrak. Pasalnya, di APBD 2020 tidak tersedia anggaran untuk melanjutkan pembangunan.

Dia menjelaskan, tahap awal pengembangan IGD berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran di tahun 2018 lalu. Maka dialokasikan di APBD perubahan tahun 2019 untuk menyelesaikan konstruksinya saja. “Iya tidak berlanjut karena tidak ada uangnya,” sebutnya.

Di satu sisi, Jack terus berupaya mengembangkan pengelolaan rumah sakit pemerintah tersebut. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan pelayanan, penyediaan fasilitas dan lainnya. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) realisasi melampaui target. Dari Rp150 miliar tembus diangka Rp156 miliar. Di tahun 2020 mendatang, ia kembali menargetkan pendapatan dari pengelolaan rumah sakit mencapai Rp170 miliar – Rp180 miliar. (cem)

HLG STNK R2 HONDA DR.4881 CT NOKA/NOSIN : MHIJFU118HK749169/ JFUIE – 1748266 AN.RAHMAT HADI HLG D’SKTR AMPENAN MENUJU GN.SARI HLG STNK R2 HONDA DR.6860 HC NOKA/NOSIN : MHIJF1314AK373734/JF13E0369637 AN.NOFA ZULIA HLG D’SKTR BATULAYAR

HILANG

HILANG

HLG STNK R2 YAMAHA DR.3676 EE NOKA/NOSIN : MH32SV001EK095446/2SV095615 AN.I WAYAN EKA SWASTIKA HLG D’SKTR JL.RAYA TANJUNG –BAYAN KAB. LOMBOK UTARA

HLG BPKB R4 TOYOTA DR.1519 DF NOKA/NOSIN : MHFXW42G2F2310988/1TR800849 AN.PT.COLMAR HLG D’SKTR JL.IMAM BONJOL KOTA MATARAM

RUPA-RUPA

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

DIJUAL TANAH

TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Selasa, 31 Desember 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 31 Desember 2019

Cegah Proyek Molor REKANAN Pasar Cakranegara, akhirnya putus kontrak. Rekanan tidak mampu menyelesaikan proyek pembangunan Pasar Cakranegara meski telah diberikan perpanjangan waktu. Pasar Cakranegara ini, mungkin salah satu contoh dari sekian proyek milik pemerintah di kabupaten/kota di NTB. Berdasarkan evaluasi dan monitoring (Monev) yang dilakukan Pemkab Lombok Barat melalui Bagian Pembangunan, belasan paket proyek DAK yang berpotensi molor karena deviasinya di atas puluhan hingga belasan persen. Sebanyak 16 paket proyek ini terdiri dari puskesmas dan perumahan tenaga kesehatan dan pasar. Melihat deviasi negarif yang terlampau tinggi, beberapa paket proyek ini pun diyakini tak bisa tuntas. Sehingga pihak bagian pembangunan pun merekomendasikan agar rekanan diputus kontrak dan diblacklist.

Proyek Pasar Gunungsari memiliki deviasi negatif sangat besar namun masih diberikan kesempatan untuk mengerjakan. Jika dibandingkan dengan progres dan deviasi negarif yang sangat besar, sehingga sulit bisa terkejar dengan sisa waktu yang ada. Konsekuensinya, pekerjaan ini akan didanai dari DAK sesuai realiasi, sedangkan sisanya pekerjaan akan didanai dari APBD. Pemda bisa melakukan upaya putus kontrak hingga blacklist rekanan karena merugikan daerah dan masyarakat.

Tidak selesainya proyek sesuai kontrak justru merugikan daerah karena proyek DAK ini akan menjadi beban daerah. Pemda tidak mungkin tidak menganggarkan di APBD sebab jika tidak, maka proyek tersebut akan mangkrak. Untuk mencegah terjadi proyek molor seperti tahun ini, ada baiknya kepala daerah membuat surat edaran kepada semua OPD. Surat edaran ini untuk mempercepat pembangunan tahun 2020. Sebab belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, banyak terjadi keterlambatan proyek. Surat edaran idealnya harus disertai dengan konseskuensi dan sanksi bagi OPD yang terlambat proyeknya.

Itu sebabnya, Inspektorat NTB meminta seluruh OPD yang melaksanakan proyek fisik agar intens melakukan monitoring secara berkala menjelang akhir tahun. Apabila ada proyek yang berat dituntaskan jelang tutup anggaran 31 Desember 2019, Inspektorat menyarankan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak.

Untuk itu, PPK diminta mengawal semua kegiatan di akhir tahun.

Pengawalan ini merupakan bagian dari strategi untuk mengefektifkan waktu dan mencapai target penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal dalam kontrak. Oleh karena itu, Inspektorat mendorong PPK intens berkomunikasi dengan kontraktor dan konsultan pengawas untuk mempercepat pekerjaan. Jangan sampai PPK menunggu pelaksanaan pekerjaan sampai batas waktu kontrak.

Hal ini untuk menghindari persoalan serapan anggaran dan administrasi yang belum tuntas. Yang berdampak terhadap munculnya persoalan lain dalam kegiatan tersebut. Apabila sampai 31 Desember 2019 ada pekerjaan yang belum bisa tuntas dikerjakan kontraktor sesuai kontrak, boleh ada perpanjangan waktu. Asalkan PPK atau OPD terkait berkoordinasi dengan BPKAD. Penumpukan belanja OPD yang sering terjadi di akhir tahun, harus menjadi atensi dari BPKAD. Pasalnya, cara kerja pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) baik berupa ganti uang, tambah uang, maupun belanja pihak ketiga selalu membuat kerepotan dan cenderung merugikan BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kerugian yang dimaksud adalah penerapan sistem bank garansi.

Selama ini sistem tersebut menjadi jaminan untuk pengajuan SPM masing-masing OPD melebihi batas waktu yang ditetapkan. Keberadaan bank garansi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen di masing-masing OPD. Artinya, seringkali bank garansi hanya sebatas formalitas dan tidak benar-benar berisi uang yang seharusnya menjadi penjamin SPM. Untuk itu BPKAD hanya akan memenuhi pembayaran SPM dari PPK sesuai dengan fisik pekerjaan yang selesai dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan. BPKAD menargetkan seluruh pengajuan selesai pada 31 Desember 2019 mendatang. Terkait komponen pembayaran yang melewati tanggal tersebut, akan diserahkan sepenuhnya kepada PPK untuk diselesaikan dengan pihak ketiga melalui kesepakatan bersama. (*)

OPINI

Halaman 14

Menyongsong dengan Optimis Bangkitnya Pariwisata NTB di Tahun 2020 ALAM hitungan hari, tahun 2019 akan tutup buku dan lembaran baru akan dibuka pada tahun 2020. Dari aspek ekonomi, Tahun 2019 merupakan tahun pemulihan perekonomian NTB setelah musibah gempa bumi pada Tahun 2018 yang memberi tekanan cukup kuat bagi perekonomian NTB. Salah satu sektor yang paling merasakan dampak gempa bumi adalah sektor pariwisata. Pukulan bagi sektor pariwisata semakin bertambah oleh adanya kenaikan harga tiket pesawat domestik pada triwulan keempattahun 2018. Kombinasi kedua masalah tersebut mengakibatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB tahun 2018 menurun sebesar 25 persen dibandingkan tahun 2017.Dengan kondisi penurunan yang signifikan tersebut, sektor pariwisata memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat pada tahun 2019 untuk kembali ke tren positif.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah maupun pelaku usaha pariwisata pada tahun 2019. Sebagai contoh, komunikasi yang dibangun Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha angkutan udara menunjukkan hasil riil berupa hadirnya rute penerbangan langsung (direct flight) yang baru, khususnya rute ke luar negeri. Pada tanggal 9 Juni 2019, penerbangan perdana rute Perth-Lombok yang dioperasikan maskapai swasta berhasil dilaksanakan dan masih berlanjut hingga akhir 2019 ini. Dampak dibukanya rute baru tersebut langsung terlihat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Imigrasi Bandara Internasional Lombok (BIL), untuk periode JanuariSeptember 2019, jumlah Warga Australia yang masuk mencapai 13.814 orang.

Terjadi peningkatan 425 persen jika dibandingkan periode Januari-September 2018 dengan jumlah wisatawan yang masuk hanya 2.633 orang.

Selain rutedirect flight LombokPerth, pada 4 Desember 2019 dimulai penerbangan perdana rute LombokJeddah yang dioperasikan maskapai swasta lainnya. Penerbangan tersebut membawa 257 jama’ah umroh ke tanah suci. Rute perdana direct flightke Timur Tengah berperan penting sebagai pembuka koneksi langsung ke pasar potensial wisata halal tersebut.

Reputasi wisata halal Provinsi NTBtidak diragukan lagi. Provinsi NTB menempati peringkat pertama provinsi terbaik destinasi Wisata Halal di Indonesia berdasarkan hasil rilis Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 oleh Kementerian Pariwisata

Oleh: Muhammad Zainuri, M.Stat (Fungsional Statistisi BPS Provinsi NTB pada tanggal 8 April 2019.Oleh karena itu, reputasi wisata halal sebagaimodal trategis harus terus dirawat dan dikembangkan di masa mendatang.

Keberhasilan direct flight LombokPerth rencananya akan diikuti dengan rutedirect flight lainnya. Gubernur NTB pada malam tasyakuran HUT NTB ke61 tanggal 18 Desember 2019 menyebutkan bahwadirect flightke wilayah lain di Australia seperti Lombok-Melbourne dan Lombok-Sydney sedang dibicarakan dengan pihak maskapai. Informasi lainnya bahwa akan ada penambahan maskapai yang akan melayani direct flight Lombok-Singapura yang semula satu menjadi dua maskapai. Saat ini proses perizinan sedang berjalan untuk penambahan maskapai tersebut.

Koneksi penerbangan dengan Singapura dinilai potensial karena Singapura merupakan penghubung (hub) penerbangan terbesar di Asia.

Upaya pemulihan wisata pada tahun 2019 tidak hanya pengembangan akses transportasi melalui udara, tetapi juga akses transportasi melalui laut. PT.Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) telah selesai membangun Pelabuhan Gili Mas di Lombok Barat untuk menunjang kegiatan pariwisata di NTB. Seiring telah beroperasinya pelabuhan tersebut, pada tanggal 5 November 2019 kapal pesiar perdana berlabuh dengan nyaman di Pelabuhan Gili Mas. Kapal pesiar tersebut membawa 1.988 orang wisatawan mancanegara dan 862 kru yang singgah sehari di Lombok untuk mengunjungi berbagai objek wisata.Selanjutnya pada tanggal 25 November 2019, kapal pesiar lainnya singgah di Pelabuhan Gili Mas dengan membawa 1.238 penumpang. Untuk kenyamanan penumpang yang berlabuh, Pelabuhan Gili Mas saat ini sedang menyelesaikan pembangunan terminal penumpang yang ditargetkan selesai pada bulan Februari2020.

Kado paling spesial bagi pariwisata NTB di tahun 2019 adalah pengumuman resmi terpilihnya Lombok sebagai salah satu tuan rumah pada perhelatan balap motor terbesar di dunia, MotoGP.Pada tanggal 28 Januari 2019, pihak PT.Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola KEK Mandalika menandatangi kontrak dengan Dorna Sports selaku promotor MotorGP. Pada tanggal 23 Februari 2019, Dorna Sports secara resmi mengumumkan Indonesia akan

RADIO

menjadi salah satu tuan rumah MotoGP pada tahun 2021 sebagaimana dilansir website resmi motoGP. Sekitar dua bulan lalu, tepatnya tanggal 28 Oktober 2019, CEO Dorna Sports meninjau pembangunan Sirkuit Mandalika dan menyatakan rasa optimisnya bahwa pergelaran MotoGP Mandalika akan diramaikan banyak penonton.

Ditambahkan, Sirkuit Mandalika merupakan sirkuit jalan raya pertama dalam event MotoGP dan akan menjadi ikon sirkuit jalan raya terindah di dunia.

Kepastian jadwal perhelatan MotoGP Mandalika pada tahun 2021 memacu berbagai persiapan untuk mendukung event olahraga populer tersebut.

Pembangunan Sirkuit Mandalika terus dilakukan sesuai standar konstruksi yang dipersyarkatkan dan harus sudah rampung pada tahun 2020. Selain itu, Pemerintah Pusat telah meningkatkan status KEK Mandalika menjadi program superpriotitas nasional. Salah satu implementasinya adalah pembangunan jalan by pass BIL-KEK yang sepenuhnya dibiayai oleh APBN.Pembanguna jalan tersebut untuk mempermudah dan mempercepat akses menuju lokasi sirkuit. Persiapan lainnya yaitu pihak ITDC menargetkan 1.200 kamar hotel akan tersediadi KEK Mandalika pada akhir tahun 2020 mendatang.

Peresmian untuk pre-booking tiket MotoGP Mandalika 2021 telah dilakukan pada hari tanggal 23 November 2019.Hadirnya MotoGP Mandalika tentunya akan menjadi magnet baru bagi pariwisata NTB. Sebagai gambaran, gelaran MotoGP tahun pertama di Thailand pada tahun 2018 langsung ditonton oleh 150 ribu orang.

Berikutnya pada tahun 2019 ditonton oleh 220 ribu orang. Padahal, jarak tempuh dari Bangkok ke lokasi sirkuit mencapai empat jam. Sementara itu, Sirkuit Mandalika bisa ditempuh hanya dengan 30 menit penerbangan dari Bali tentunya berpotensi mendatangkan penonton lebih banyak. Oleh karena itu,hadirnya motoGP Mandalika merupakan momentumyang harus dimanfaatkan sebaik mungkinuntuk bangkitnya pariwisata NTB dari kelesuan yang menghampiri pada tahun 2018. Label tuan rumah MotoGP akan menjadi gaung wisata NTB dari level nasional sampai dengan level internasional.

Dengan berbagai momentum positif yang terjadi pada tahun 2019,

tidak salah jika NTB akan menyongsong dengan optimis bangkitnya sektor pariwisata pada tahun 2020. Modal destinasi wisata berupa alam yang eksotis dan komplit, dipekarya budaya lokal, berbagai kerajinan dan kuliner khas, danbrand wisata halal terbaik di Indonesia telah dimiliki.

Akses transportasi yang secara progresif terus berkembang, baik melalui udara maupun laut. Ditambah lagi label baru sebagai tuan rumah event olahraga bertaraf internasional.

Sederet alasan tersebut dirasa cukup untuk menjadikan masyarakat bumigora optimis dengan geliat pariwisata di tahun 2020.

Yang patut menjadi perhatian bersama adalah industri pariwisata adalah bisnis kenyamanan. Menghadirkan kenyamanan bagi wisatawan akan menjadi mudah jika seluruh pihak baik pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat menjadikan kenyamanan sebagai ruh pembangunan pariwisata NTB.Semoga sektor pariwisata mampu menjadi salah satu tumpuan yang kokoh bagi ekonomi NTB di masa mendatang. (*)

POJOK Bibit senilai Rp40 miliar dibabat diganti jagung Harus diproses hukum

*** Rekanan bale budaya belum kembalikan kerugian negara Seharusnya melalui proses hukum

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 31 Desember 2019

Harga Tiket Naik 150 Persen Dari Hal. 1 Kepala BTNGR, Dedy Asriady, menerangkan penerapan harga tiket akhir pekan tersebut akan mulai dilakukan pada pembukaan perdana setelah penutupan rutin tahunan Rinjani berakhir.

Yaitu pada 1 April 2020 mendatang. ‘’Selama ini penerapan (harga) tiketnya itu belum optimal sesuai dengan PP 12, ada tiket khusus untuk akhir pekan,’’ ujar Dedy dikonfirmasi, Senin (30/12). Diterangkan bahwa kebijakan tersebut telah diberlakukan di hampir seluruh taman nasional di Indonesia. ‘’Di seluruh Indonesia itu sudah diterapkan, di Rinjani belum,’’ sambungnya.

Pihaknya akan melakukan pertemuan khusus untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut sebelum pendakian Rinjani kembali dibuka. Pertemuan tersebut khususnya akan dihadiri oleh para pelaku industri pariwisata, mengingat pendakian Rinjani berhubungan erat dengan aktivitas wisata minat khusus yang menjadi salah satu andalan sektor pariwisata di NTB. Sebagai informasi, saat ini harga tiket masuk ke dalam kawasan Rinjani untuk pengunjung lokal sebesar Rp5 ribu per orang per hari untuk hari biasa, dan Rp 7.500 per orang per hari untuk hari libur. Sedangkan untuk wisatawan asing pada hari biasa dikenakan tarif sebesar Rp150 ribu per orang per hari, dan Rp250 ribu per orang per hari untuk hari libur.

Mengikuti rencana kenaikan 150 persen, maka setiap akhir pekan tiket masuk un-

tuk pengunjung lokal akan menjadi Rp 7.500 per orang per hari. Sedangkan untuk wisatawan asing akan menjadi Rp250 ribu per orang per hari. Artinya, harga tiket akhir pekan akan sama dengan harga tiket pada hari-hari libur.

Diterangkan Dedy, selain menyiapkan penerapan harga tiket akhir pekan, pihaknya juga tengah melakukan pembenahan.

Baik dari segi fasilitas maupaun pengawasan pendaki.

Dicontohkannya seperti perbaikan sarana-prasarana yang telah rampung di Jebak Gawah, pintu masuk Rinjani melewati Desa Senaru, Lombok Utara. ‘’Di sana fasilitasnya sudah enak, kalau antre sudah ada tempat yang lapang.

Ada bangunannya cukup luas,’’ ujar Dedy.

Untuk tahun 2020, pembangunan sarana-prasaran serupa akan dilakukan di pintu-pintu lainnya, dimulai dari pintu Sembalun. Selain itu, akan dilakukan juga review SOP pendakian secara menyeluruh, serta penerapan Route Tracking berbasis Radiofrequency identification (RFID). ‘’Jadi nanti berapa pendaki yang masih ada di atas bisa kita tahu. Kalau ada pendaki yang harusnya sudah turun tapi masih di atas bisa terpantau, lokasi-lokasinya juga,’’ ujar Dedy. Dengan begitu, seluruh aktivitas pendakian di Rinjani diharapkan dapat lebih terjamin dari segi keamanan dan kenyamanan. (bay)

1.000 Pasukan Zeni TNI Ditarik dari NTB Dari Hal. 1 Yonzipur 10/Jaladri Palaka sebanyak 2 SSK (200 orang), Yonzipur 5/ABW sebanyak 1 SSK (100 orang) dan Yonzimar Pasmar 2 Surabaya sebanyak 2 SSK (200 orang).

Pada kesempatan tersebut hadir perwakilan BNPB RI Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Siregar, Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri, Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH, Bupati Lombok Utara, Dr.H.Najmul Akhyar para Dandim jajaran Korem, Kapolres Lobar dan undangan lainnya.

Sementara, perwakilan BNPB RI Mayjen TNI (Purn) Kamaruddin Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf Kepala BNPB RI Letnan Jenderal TNI Doni Monardo

yang tidak bisa hadir di tempat ini untuk melepas para prajurit Batalyon Zeni TNI yang telah melaksanakan proses percepatan rehab rekon terpadu selama satu tahun di NTB. Menurutnya, Gubernur NTB sebenarnya meminta anggota Satgas di NTB sampai bulan Maret 2020 karena kinerja prajurit di lapangan sangat bagus.

Namun Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., memiliki pertimbangan lain.

Namun surat permohonan Gubernur NTB, sambungnya, akan tetap disampaikan kepada Panglima TNI dan berharap semoga penggantinya segera datang dan melaksanakan tugas sampai bulan Maret 2020. (her)

Pergantian Tahun, Waspadai Hoaks Gempa dan Tsunami Dari Hal. 1 Pihaknya mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan kabar hoaks. ‘’Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya,’’ kata dia.

Karena BMKG sekalipun, tidak pernah mengeluarkan prediksi gempa dan tsunami.

Sebab hingga saat ini belum ada peralatan yang dapat mendeteksi bencana itu, bahkan di negara maju sekalipun.

Namun demikian, BMKG tetap menjalankan tugasnya dengan mengamati gempa bumi secara terus menerus selama 24 jam dan 7 hari.

Timnya juga akan selalu memperbaharui informasi soal gempa dan tsunami melalui media disseminasi.

Disarankannya, pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Seperti Instagram, Twitter @infoBMKG, website http://www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id. (ars)

Tujuh Hakim Diduga Langgar Kode Etik Dari Hal. 1 Namun sanksi atas pelanggaran kode etik sedang menunggu keputusan sanggahan atau keberatan Mahkamah Agung (MA). Jika tidak ada keberatan, maka tujuh oknum pengadil itu akan diproses sanksinya.

Koordinator Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH.,MH menyebut secara umum, mereka yang diajukan sanksi itu empat dari pengadilan di Pulau Lombok dan tiga dari Pengadilan di Pulau Sumbawa.

“Kami proses karena terkait dengan pelanggaran kode etik murni. Sudah diajukan rekomendasi dijatuhkan sanksi.

Tinggal menunggu keputusan MA,” kata Ridho kepada Suara NTB, Minggu (29/12).

Sesuai ketenuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, jika ada keberatan dari MA atas rekomendasi sanksi, maka akan dilakukan pemeriksaan bersama. ‘’Tapi kalau tidak ada sanggahan sampai dengan 60 hari, maka harus dieksekusi,’’ tegas Ridho. Sanksi bisa berupa penurunan pangkat hingga paling berat non palu.

Sementara soal dugaan pelanggaran kode etik oleh tujuh oknum hakim tersebut, tak disebutkan spesifik. Ridho

hanya menggambarkan, dari 10 pelanggaran kode etik hakim, ada diantaranya yang diadukan seperti bertemu dengan para pihak terkait persidangan, menjanjikan sesuatu, menerima sesuatu dan kasus asusila.

Dalam proses ini, pihak MA sebagai penentu, karena berpeluang disanggah atau diterima. Namun kewenangan KY juga sudah jelas, bahwa yang ditangani dalam kasus tujuh hakim tersebut di luar soal teknis yudisial yang jadi kewenangan MA. Selain itu, murni yang diproses adalah sesuai laporan ke pihaknya tentang perilaku oknum hakim tersebut bukan pemeriksaan terdahulu oleh MA. ‘’Tapi ini adalah murni pengaduan yang kami proses,’’ tandasnya.

Kini pihaknya menunggu putusan MA yang sedang memproses semua rekomendasi secara nasional dari KY RI. Dalam rangkaian penanganan laporan, Ridho merinci, sedikitnya ada 25 laporan yang masuk ke pihaknya. Namun tidak semua laporan bisa diproses terkait KEPPH. Sebagian diteruskan ke Badan Pengawas MA. (ars)

Halaman 15

Pulihkan Hutan dan Lahan Gundul dengan Kelor Mataram (Suara NTB) Kerusakan hutan di Kabupaten Dompu mengundang keprihatinan berbagai pihak. Untuk memulihkan kondisi hutan dan lahan yang sudah gundul, pemuda Dompu yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Islam (IKAPMI) Dompu melakukan penghijauan dengan menanam mangrove dan kelor.

Bahkan, mereka sudah merintis industrialisasi kelor di Dompu. Sekitar 3.000 hektare lahan kritis di Desa Malaju dan Desa Lasi Kecamatan Kilo akan ditanami kelor. Penanaman mangrove dan industrialisasi kelor di Kecamatan Kilo akan dilaksanakan 11-12 Januari 2020 mendatang, yang rencananya akan diresmikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc. Ketua IKAPMI Dompu, Arif Rahman yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (30/12) mengatakan inisiatif penanaman mangrove dan kelor dilatarbelakangi kondisi hutan dan lahan yang sangat kritis di Dompu. ‘’Kalau kita lihat di Pulau Sumbawa khususnya Dompu, gunung-gunung menjadi gundul.

Sehingga kami berinisiatif menanam kelor. Supaya menjadi solusi memulihkan kembali hutan yang sudah gundul dan meningkatkan ekonomi masyarakat di sana,’’ katanya.

Arif menjelaskan, alasan dipilihnyakelorsebagaitanamanuntuk

menghijaukan hutan dan lahan yangsudahrusakdisana.Pertama, kelor merupakan tanaman yang bisa bertahan di daerah kering. Kemudian, biaya perawatannya juga murah, tidak seperti jagung.

Di samping dapat memulihkan kawasan hutan dan lahan yang gundul, tanaman kelor juga mempunyai manfaat ekonomi yang luar biasa. Arif mengatakan masyarakat bisa sejahtera dengan menanam kelor. Karena daunnya dapat dijual dengan harga cukup menjanjikan.

Arif mengatakan, daun kelor sudah diekspor ke sejumlah negara. Dengan menanam kelor, masyarakat nantinya dapat men-

jual daunnya dan dibeli dengan harga Rp2.000/Kg. “Kita akan tanam di sepanjang pinggir jalan di Kecamatan Kilo. Nanti ada kolaborasi dengan BUMDes dan teman-teman yang bergelut di tanaman kelor dengan masyarakat di sana,” ujarnya.

Ia menyebutkan seluas 3.000 hektare lahan kritis yang akan ditanami kelor di Kecamatan Kilo. Diharapkan Kecamatan Kilo dapat menjadi percontohan untuk pengembangan industrialisasi kelor di NTB. “Sudah ada pengolahan tanaman kelor.

Sudah ada mesin, kita olah menjadi teh, sabun, cream wajah dan lain-lain,” jelas Arif.(nas)

(Suara NTB/ist)

KELOR - Lahan kritis yang akan ditanami kelor di wilayah Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Para pemuda yang tergabung dalam IKAPMI Dompu mengembangkan industrialisasi kelor di daerah tersebut.

Ekonomi Diprediksi Meningkat Dari Hal. 1 Yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, sektor pariwisata dan tambang yang sempat terhenti beberapa waktu belakangan.

“Prediksinya dengan tambang itu 5,4 sampai 5,8 persen, dan non-tambang 5,6 sampai 6 persen. Lebih tinggi dari nasional karena kita punya empat yang sektor (penggerak) itu,” ujar Achris dikonfirmasi, Senin (30/12) di Mataram.

Achris menyebut, keempat sektor tersebut memiliki prospek yang cukup tingi untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi NTB 2020 mendatang. Terlebih melihat kondisi sektor pertanian yang disebut semakin membaik dan menjadi pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2019.

Dengan penambahan industri pengolahan untuk hasil pertanian, prediksi tersebut ditegaskan Achris bukan tidak mungkin tercapai. Ditambah sektor pariwisata yang disebut mulai mendekati normal setelah sem-

pat melemah karena bencana gempa pada 2018 lalu.

Diterangkan Achris, salah satu strategi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan ekonomi 2020 adalah dengan menjamin pengolahan produk pertanian NTB. ‘’Kita masih yakin pertanian itu menjadi pendorongnya. Karena sekarang ini pertanian itu harus diolah supaya tumbuh, itu yang menjadi strategi pembangunan,’’ ujarnya.

Untuk tahun 2019, berdasarkan catatan BI pertumbuhan ekonomi NTB menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibandingkan taun 2018 pascagempa terjadi. Hal tersebu dilihat dari pemenuhan target pertumbuhan ekonomi NTB 2019 yang sebesar 4,75 persen, hingga kuartal III tercatat di atas 6 persen.

“Berarti di sini kita punya cara untuk tumbuh lebih besar di 2020.

Di satu sisi di daerah pertambangan juga disiapkan untuk smelter dan lain-lainnya,” ujar Achris.

Menurutnya pertubuhan ekonomi NTB tanpa andil pertambahan

memang membutuhkan waktu.

Namun hal tersebut harus dipersiapkan dari sekarang.

Di mana untuk waktu yang lebih dekat, pertumbuhan ekonomi punya hasil dari sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata yang perlu terus didorong. ‘’Artinya kita punya prospek ke depan ini,’’ ujarnya.

Dari empat motor penggerak ekonomi tersebut, Achris menerangkan bahwa NTB masih memiliki risiko di bidang konstruksi. Mengingat proses dari masa rekonstruksi pascagempa untuk pembangunan hunian tetap memasuki masa penyelesaian.

Untuk itu, peningkatan ekonomi yang didorong oleh aktivitas konstruksi diharapkan dapat terwujud melalui pembenahan infrastruktur pendukung untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. “Kita punya konstruksi pembangunan infrastruktur di Mandalika, ada pelabuhan dan by pass. Itu masih bisa tumbuh, karena kan prosesnya juga sedang dilakukan,’’ pungkasnya. (bay)

Pelantikan Kadisperin dan Kadiskominfotik Dijadwalkan 6 Januari Mataram (Suara NTB) Seleksi terbuka dua Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB telah tuntas. Tim Pansel selanjutnya melaporkan hasil seleksi tiga besar Calon Kepala Disperin dan Diskominfotik NTB ke Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

SekretarisBKDNTByangmenjadi Kepala Sekretariat Pansel JPTP Pemprov NTB, Yus HarudianPutra,S.STPmengatakansesuai jadwalyangtelahdibuatPansel,pelantikan Kepala Disperin dan DiskominfotikNTBdirencanakanpada pekan pertama Januari 2020 mendatang. “Tanggal 6 Januari direncanakan dilantik hasil Pansel, siapa yang dipilih oleh PPK,” kata Yus dikonfirmasi di Kantor BKD NTB, Senin (30/12).

Ia menjelaskan ditetapkannya 6 Januari 2020 untuk pelantikan pejabat hasil seleksi yang dilakukan Pansel yang dipilih PPK. Karena memang sesuai rancangan pengajuan Pansel ke Komisi Aparatur Negara (KASN), harus dicantumkan jadwalnya. Mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, psikotes, pembuatan makalah, presentasi dan wawancara, penyampaian laporan hasil Pansel ke PPK sampai jadwal pelantikan..

Sebelum penetapan hasil seleksi, dilakukan penelusuran rekam jejak bagi para calon kepala dinas yang ikut seleksi. Yus menyebutkan, dari 12 pejabat yang lulus seleksi administrasi untuk dua jabatan tersebut, satu orang tidak ikut tes wawancara.

Yakni, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP NTB, Arifin, SH, MH yang mendaftar untuk Calon Kepala Diskominfotik NTB. Diketahui, 12 pejabat yang lulus

seleksi administrasi, terdiri dari 6 orang calon Kepala Diskominfotik dan 6 orang calon Kepala Disperin NTB. 6 orang pejabat yang menjadi calon Kepala Diskominfotik antara lain Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP NTB, Arifin, SH, MH, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satpol PP NTB, Chairy Chalidyanto, S. Sos, Kabag Organisasi Setda KLU, Hairul Anwar, S. Kom. Kemudian Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si, Sekretaris Diskominfotik NTB yang juga sekarang menjadi Plt Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH dan Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB, Mahmud, A.KS, M. Si. Sedangkan 6 pejabat yang lulus seleksi administrasi sebagai calon Kepala Kepala Dinas Perindustrian NTB. Antara lain, Sekretaris sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperin NTB, Nuryanti, SE, ME, Kepala Bidang Industri Kreatif Sandang dan Kerajinan Disperin NTB, Drs. H. Muhtadi Hairi, M. Pd. Kemudian Kabag Umum Setwan KLU, Moh. Muldani, S. Sos, MM yang mendaftar sebagai Calon Kepala Disperin NTB, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Barat, H. Muktasimbillah, S. Sos, SE, MM. Selain itu, Kabag Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda NTB, Drs. Muhammad Nasir dan Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas LHK NTB, Dr. H. Ahmad Fathoni, SP, MT. (nas)

Bibit Senilai Rp40 Miliar Dibabat Dari Hal. 1 Seperti pengakuan Ketua Pokmas Jati Kendo, Bayu Setiawan.

Wilayah tugasnya di dua kelurahan, Jatiwangi dan Kelurahan Kendo. Dari 60 hektar yang sudah ditanam, hanya tersisa 20 hektar bibit. Itu pun dipastikan masih akan terancam dari aktivitas pembukaan lahan oleh warga. ‘’Bisa dikatakan hampir semua terbakar. Sulit kami pertahankan,’’ kata Bayu.

Proyek RHL itu diketahui bersumber dari dana hibah Rehab Rekon (RR) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan nilai total Rp 40 miliar.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk menebar bibit pada lahan 6000 hektar, baik di Kota Bima

maupun Kabupaten Bima.

Pengadaan terdiri dari empat paket, dengan nilai pagu anggaran Rp 19.805.067.260, kemudian kontrak dengan rekanan Rp 13.361.599.878.

Masih tersisa dari nilai kontrak Rp 6.443.467.382. Sebaran bibit RHL, mulai dari bagian timur Kota Bima seperti Lelamase, Nungga dan Kendo.

Sedangkan Kabupaten Bima, di Kecamatan Wawo yang merupakan bagian hulu sumber banjir.

Selain melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas), BPBD juga menggandeng TNI dari Kodim 1608/Bima dalam proses penanaman. Dari 5.581 hektar, bibit yang ditanam sebanyak 2.232.400 batang. (ars)

Pelamar TMS Berpeluang Lulus Administrasi Dari Hal. 1 Apakah sarana dan prasarana yang disiapkan Pemda memenuhi syarat atau tidak.

Sebelumnya, 10 lokasi tes CPNS yang diajukan NTB ke Panselnas. Untuk Pemprov NTB dan KLU lokasinya di Kantor BKD NTB atau Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur. Lombok Barat lokasinya di Aula Kantor Bupati Lombok Barat.

Kemudian Lombok Tengah lokasinya di SMKN 1 Praya Tengah. Kota Mataram lokasinya di SMAN 3 Mataram, Lombok Timur lokasinya di Kantor BKPSDM Lotim, Kabupaten Bima, lokasinya di Aula Gedung Vokasi Unram Kabupaten Bima. Selanjutnya, Dompu lokasinya di SMKN 1 Dompu, Kota Bima lokasinya di SMKN 1 Kota Bima, Sumbawa Barat lokasinya di Kantor BKPSDM KSB dan Kabupaten Sumbawa lokasi tesnya berada di SMKN 3 Sumbawa.

Kaitan dengan verifikasi sanggahan pelamar yang TMS, Yus menjelaskan terus dilakukan pengecekan sebelum diu-

mumkan pada 1 Januari mendatang. Sebelum diumumkan, Pemprov dan Pemda Kabupaten/Kota juga melaporkannya ke Panselnas. ‘’Selama tujuh hari kami mengecek satu per satu sembari kami laporkan ke Panselnas. Berbicara peluang, pasti ada peluang (lulus administrasi),’’ katanya.

Total pelamar CPNS untuk Pemprov NTB sebanyak 8.451 orang. Hasil verifikasi tahap I yang dilakukan beberapa waktu lalu sebanyak 7.667 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi atau memenuhi syarat (MS). Sedangkan pelamar yang TMS sebanyak 864 orang. Dari 864 pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi, sebanyak 347 orang mengajukan sanggahan ke BKD NTB. Sebelumnya, Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi atau verifikasi pelamar CPNS 2019 tahap pertama. Dari 85.870 pelamar CPNS di NTB, sebanyak 9.535 orang dinyatakan TMS atau tidak lulus seleksi administrasi.

Artinya, 76.335 pelamar din-

yatakan memenuhi syarat (MS) dan berhak untuk mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan 27-28 Februari 2020 mendatang. BKD NTB merincikan pelamar yang lulus dan tidak lulus seleksi administrasi untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/Kota.

Untuk Pemprov NTB mendapatkan 414 formasi CPNS tahun 2019. Dari jumlah itu, jumlah pelamar sebanyak 8.541 orang.

Sebanyak 864 pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan 7.677 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Lombok Barat, mendapatkan 205 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar sebanyak 4.261 orang. Hasil seleksi administrasi, sebanyak 1.183 orang dinyatakan tidak lulus dan 3.078 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Kemudian, kata Yus, Kota Mataram mendapatkan 275 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar 4.814 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 203 orang dinyatakan tidak lulus

seleksi administrasi dan 4.611 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Lombok Utara mendapatkan 237 formasi CPNS tahun 2019, dengan jumlah pelamar 6.110 orang. Hasil seleksi administrasi, sebanyak 363 orang dinyatakan tidak lulus dan 5.747 orang dinyatakan lulus.

Untuk Lombok Tengah mendapatkan 479 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar terbanyak di NTB mencapai 17.443 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 2.147 orang dinyatakan tidak lulus dan 15.296 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Selanjutnya, Lombok Timur mendapatkan 482 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar 12.771 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 1.768 orang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan 11.003 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Sumbawa Barat mendapatkan 105 formasi dengan jumlah pelamar 2.762 orang. Dimana, 812 orang dinyatakan tidak lulus dan

1.950 orang pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Untuk Sumbawa mendapatkan 342 formasi CPNS, dengan jumlah pelamar 8.233 orang. Sebanyak 922 pelamar dinyatakan tidak lulus dan 7.311 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Untuk Dompu, mendapatkan 249 formasi dengan jumlah pelamar 7.088 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 488 orang dinyatakan tidak lulus dan 6.600 orang dinyatakan lulus.

Untuk Bima, kata Yus, memperoleh 241 formasi dengan jumlah pelamar 10.225 orang. Sebanyak 535 pelamar dinyatakan tidak lulus dan 9.690 orang dinyatakan lulus. Terakhir, Kota Bima memperoleh 175 formasi CPNS tahun 2019 dengan jumlah pelamar 3.622 orang. Dari jumlah pelamar sebanyak itu, 250 orang dinyatakan tidak lulus dan 3.372 orang dinyatakan lulus. Sehingga apabila ditotal, jumlah pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi penerimaan CPNS di NTB sebanyak 9.535 orang dan lulus seleksi administrasi 76.335 orang. (nas)

Anggaran Minim, Prestasi Atlet Tetap Bersinar Dari Hal. 1 dan tim estafet 4x100 meter yang diperkuat Iswandi, Fadlin dan Sudirman Hadi. Sedangkan satu medali perunggu diraih Andrian di nomor 400 meter gawang atletik.

Sementara itu prestasi atlet NTB di level nasional juga masih bersinar meskipun prestasi beberapa atlet senior terlihat menurun.

Misalnya di tim estafet 4x400 meter atletik putra peraih medali emas PON 2016 belum mampu melampaui limit PON 2020.

Sementara cabor yang prestasinya menunjukan peningkatan di Pra-PON 2019 adalah tinju. Dimana tinju yang sebelumnya meloloskan lima atlet di PON 2016 berhasil meloloskan sembilan atlet di PON 2020 dan meraih tiga emas dan enam perak di Pra-PON 2019. Selanjutnya disusul atlet atletik meloloskan 16 atlet, menembak 13 atlet, voli pasir 8 atlet, dan hingga saat ini sedikit terdapat 100 atlet dari 16 cabor yang dipastikan lolos PON. Meski sudah mampu menorehkan prestasi di level nasional dan internasional, namun yang menjadi kendala pembinaan atlet NTB di tahun 2019 adalah dukungan anggaran dari Pemprov

NTB yang berkurang.

Informasi dari KONI NTB anggaran pembinaan olahraga prestasi yang diterima KONI NTB tahun 2019 sebesar Rp3 miliar.

Anggaran itu berasal dari APBD Murni NTB tahun 2019.

Bila dibanding anggaran Pra-PON yang diterima KONI NTB tahun 2015, anggaran yang diterima KONI NTB tahun ini menurun sekitar 300 persen.

Di mana Anggaran Pra-PON tahun 2015 diterima KONI NTB sebesar Rp11 miliar. Dana itu digunakan untuk Pelatda PON dan persiapan Pra-PON Cabor 2015.

Berkurangnya dukungan anggaran olahraga di tahun 2019 dapat dimaklumi oleh pelaku olahraga di NTB. Pasalnya di tahun 2019 Pemprov NTB dalam keterbatasan anggaran. Sebab anggaran masih difokuskan untuk mengatasi dampak gempa yang mengguncang NTB pertengahan tahun 2018. Pemprov NTB terpaksa harus memangkas anggaran olahraga di tahun 2019.

Perlu menjadi catatan bahwa keterbatasan anggaran olahraga di tahun 2019 telah menghambat pembinaan olahraga prestasi di NTB. Dimana Pelatda PON KONI NTB yang sudah berjalan

tiga bulan sempat dihentikan dua bulan karena dukungan anggaran minim. Bahkan gaji pelatih dan atlet di Bulan Juni belum dibayarkan hingga saat ini. Alasan pihak panitia Pelatda keterbatasan anggaran. ‘’Honor pelatih dan atlet di bulan Juni belum dibayar sampai sekarang,” ucap Pelatih Pelatda Atletik, H. Muhdar.

Masalah timbul tak sampai di situ. Akibat keterbasatan anggaran, memaksa KONI NTB membatalkan pengadaan peralatan latihan atlet pelatda. Padahal peralatan latihan penting untuk kegiatan latihan atlet. Akibatnya cabor pun memaksakan atlet latihan dengan peralatan seadanya.

Belum lagi masalah dana Pra-PON Cabor. Anggaran minim juga dikeluhkan oleh Cabor yang mengirim atlet di Pra-PON tahun 2019. Cabor mengeluh, karena KONI NTB mendukung Cabor dengan anggaran Rp10 juta untuk masing-masing Cabor yang ikut Pra-PON. Dukungan anggaran tersebut sangat memberatkan. Sebab Cabor harus mencarikan talangan dana relatif besar untuk biaya pengiriman atlet Pra-PON. Dimisalkan cabor muay thai yang mem-

butuhkan dana Rp100 juta lebih untuk biaya pengiriman atlet mengikuti Pra-PON hanya dibantu Rp10 juta.

Demikian juga atlet cabor lainnya yang ikut Pra-PON hanya menerima bantuan dana Rp10 juta dari KONI NTB. Anggaran tersebut diakui tak cukup untuk biaya transportasi, akomodasi atlet dan pelatih.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Sekretariat KONI NTB, Jumat (27/12) membenarkan bila dukungan anggaran olahraga tahun 2019 sangat minim bila dibanding Pra-PON tahun 2015. Meski dukungan anggaran minim namun pimpinan KONI NTB masih bisa tersenyum lebar. Sebab prestasi atlet NTB masih tetap bersinar di level nasional hingga level internasional.

Yang membanggakan lagi adalah prestasi atlet NTB di SEA Games 2019 dimana atlet NTB mampu mempersembahkan lima emas, dua perak dan dua perunggu. Prestasi tersebut merupakan sejarah yang diukir atlet NTB dimana pada SEA Games 2017 NTB hanya meraih satu emas, dua perak dan satu perunggu. ‘’Atlet, pelatih dan pengurus

Cabor luar biasa. Mereka tak mudah menyerah. Meski anggaran minim, namun semangat atlet-atlet NTB luar biasa. Saya bangga dengan semangat atlet kita,’’ ucapnya.

Dikatakan Andy, keberhasilan atlet NTB meraih prestasi di level internasional tidak lepas dari dukungan semua pihak.

Khususnya dukungan pengurus cabor dan pelatih diakui Andy sangat besar dalam melahirkan atlet juara.

Andy berharap, persoalan minimnya anggaran olahraga di tahun 2019 tidak terulang lagi di tahun 2020. Pasalnya saat ini KONI NTB akan menyiapkan 100 patriot olahraga NTB yang akan membela marwah NTB menghadapi PON XX di Papua tahun 2020.

Bagi Andy, PON 2020 adalah tujuan utama atlet-atlet andalan NTB untuk menunjukan prestasi gemilang. Oleh karena itu dukungan anggaran dari Pemprov NTB dan sponsor sangat diharapkan demi mengibarkan bendera kebanggaan NTB di event tertinggi olahraga nasional. Dimana para patriot olahraga NTB yang akan bertanding di 16 Cabor ditargetkan meraih 17 medali emas. (fan)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 31 Desember 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Catatan Penegakan Hukum 2019

Tanpa Terobosan, Kejutan Hanya di Level Kejari dan Polres Setahun proses penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dan Kepolisian Daerah (Polda) NTB dilalui tanpa terobosan. Dua institusi berkutat mengani kasus relatif kecil dan menyelesaikan tunggakan lama. Kejutan justru ada ditingkat Kejari dan Polres.

CATATAN penanganan kasus korupsi di Pidsus Kejati NTB, setahun terakhir ada empat kasus ditangani. Dari empat kasus itu, hanya satu yang baru menetapkan tersangka.

Kasus pertama yang ditangani, terkait robohnya Dam Kadi Mbodo di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur.

Ditangani sejak Januari 2019, namun dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti.

Kasus kedua, terkait dugaan korupsi penyertaan modal pemerintah daerah Lombok Barat pada PT. Tripat tahun 2013.

Kasus ini menetapkan Direktur PT. Tripat AS sebagai tersangka. Namun untuk kasus “kakap” soal agunan lahan Lombok City Center (LCC) oleh PT. Bliss senilai Rp 95 miliar tak dilanjutkan. Kasus ketiga, dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan lahan relokasi korban banjir tahun 2017. Kasus ini mulai ditangani Mei 2019, sudah naik tahap penyidikan namun belum menetapkan tersangka. Kasus keempat, dugaan penyimpangan pada pembangunan Masjid Terapung Kota Bima tahun 2016. Ditan-

gani sejak Juni 2019, namun statusnya masih menggantung.

Selama dipimpin Kajati NTB, Arif, SH.,MH, belum ada terobosan penanganan kasus atau kejutan menyeret tersangka dengan kerugian negara besar, alih alih kasus menjadi tunggakan.

Sementara Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB dengan kewenangan yang sama, kualitas penanganan perkara juga serupa. Tahun 2018 lalu, menyelesaikan penyidikan empat kasus korupsi dari total target tujuh kasus. Tahun 2019, dari target Sembilan kasus, ditangani lima kasus baru.

Namun dalam prosesnya, Ditreskrimsus disibukkan dengan penyelidikan dan penyidikan tunggakan kasus dan penyelidikan kasus baru dengan nilai relative kecil. Seperti, dugaan penyimpangan pembangunan gedung MAN Insan Cendekia Lombok Timur. Dalam kasus itu ditetapkan tiga tersangka, yakni PPK proyek, YS mantan pejabat perencana Kemenag Lombok Timur; dan ter-

sangka pihak rekanan, pasangan suami istri, Direktris PT EM berinisial RB dan Komisaris, WK. Kerugian Negara kasus itu mencapai Rp700 juta.

Selain itu, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band pada SMA/SMK tahun 2017 pada Dinas Dikbud Provinsi NTB. Penyidik menjerat Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA berinisial MI, dan Direktur CV Embun Emas, LB sebagai tersangka. Pengadaan alat marching band anggarannya bersumber dari APBD NTB tahun 2017 yang total nilainya Rp2,7 miliar. Kasus ini menjadi tarik ulur antara penyidik dengan JPU yang tak kunjung menerima berkas untuk diproses P21.

Kasus lainnya, dugaan korupsi pengelolaan DD/ADD Sukamulia, Labangka, Sumbawa tahun 2016. Kerugian Negara dari total anggara sebesar Rp1,1 miliar itu mencapai Rp600 juta.

Kades Sukamulia, berinisial AZ ditetapkan sebagai tersangka.

Terakhir kasus yang tinggal menunggu pelimpahan tahap dua yakni dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglass kabu-

paten bima tahun 2012, dengan tersangka berinisial TR. Kerugian negaranya mencapai 159,8 juta. TR menjadi tersangka ketika menjabat di Dinas PU Kabupaten Bima menjadi Kabid Bina Marga. Kini dia menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Bima.

Catatan Suara NTB lainnya, kasus baru yang ditangani, terkait pembangunan dermaga apung Gili Air Lombok Utara tahun 2017 yang masih di tahap penyelidikan, kasus sandang pangan Lombok Timur tahun 2014, serta pengadaan buku madrasah tahun 2018.

Namun kasus buku menyeret pihak Kementerian Agama NTB dihentikan.

Kejutan justeru datang dari level Kejari dan Polres. Dua institusi menghentak dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), tradisi penegakan hukum yang hanya mampu dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejari Mataram saat dijabat Kajari I Ketut Sumedana, SH.,MH mengawali kejutan dengan OTT oknum anggota DPRD Kota Mataram H. Muhir. Muhir ditangkap September 2018 lalu dengan barang bukti uang Rp 30 juta, hasil pemerasan Kepala Dikbud Kota Mataram terkait dana rehabilitasi dan rekonstruksi ban-

gunan sekolah pascagempa.

Uang Rp 30 juta itu, fee dari proyek dengan total nilai Rp 4,2 miliar. Masih terkait dana gempa, Polres Mataram memberi kejutan dengan OTT pegawai Kementerian Agama NTB, H. Silmi. Oknum memeras pengurus masjid penerima bantuan dengan meminta fee, sehingga terkumpul Rp 50 juta.

Tersangka lain yang diseret adalah Kasi Ortala dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTB, H Silmi, Kasubbag TU Kemenag Lobar, Muhamad Ikbaludin, dan Staf KUA Gunungsari, Lalu Basuki Rahman Polres Mataram semakin menghentak ketika menangkap tangan Bulera, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah NTB. instansi yang nyaris tak pernah disentuh proses pidana di NTB. Bulera ditangkap setelah memeras kontraktor senilai Rp 100 juta, terkait pengerjaan tujuh proyek Rusun pada tahun 2019 dengan nilai total Rp21 miliar.

Tak berhenti sampai disitu. Sat Reskrim Polres Mataram kembali melakukan

Bantu Sesama Melalui Donasi Konsumen ALFAMART sebagai toko komunitas yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, mengajak peran aktif pelanggan untuk membantu sesama yang membutuhkan uluran tangan.

Melalui program Donasi Konsumen, pelanggan bisa memberikan uang receh kembalian belanjanya sebagai donasi.

“Salah satu program positif Alfamart untuk menggalang donasi dari konsumen yang akan dikelola oleh yayasan penyalur dan diberikan kembali manfaat sepenuhnya untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan,” ujar Nur Rachman, Corporate Communication GM Alfamart.

Yayasan penyalur donasi konsumen Alfamart adalah yayasan sosial yang memiliki izin resmi, memiliki struktur organisasi yang jelas, program yang

bisa memberikan manfaat, kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan. Selain itu program Donasi Konsumen Alfamart telah mendapatkan legalitas izin resmi pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Agama, dan laporan pertanggungjawabnya diberikan secara periodik.

Nur Rachman menyebutkan bahwa dari bulan Januari hingga Oktober 2019 ini terdapat 5 yayasan yang bekerja sama untuk menyalurkan donasi konsumen. “Setiap periode penggalangan yakni ada yang satu bulan, dua bulan hingga tiga bulan disalurkan oleh satu yayasan dengan program bantuan yang berbeda pula,” tambahnya.

Periode Januari hingga Maret, disalurkan oleh yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indone-

sia berupa paket sembako untuk masyarakat prasejahtera.

Total donasi sebesar 3.312.940.280 rupiah dibagikan dalam bentuk lebih dari 29.000 paket sembako. Nomor registrasi izin penggalangan donasi periode ini adalah SK Kemensos RI no 56/HUK - PS/2019.

Sedangkan pada periode April hingga Juni, donasi 3.604.782.245 rupiah disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Izin LAZISNU dikeluarkan oleh Kementerian Agama no SK Kemenag 255/2016. Penyalurannya berupa 200 gerobak usaha mandiri, kegiatan khitan massal yang diselenggarakan di 12 kota/kabupaten dan juga untuk perbaikan atau pembangunan 20 rumah ibadah.

Pada bulan Juli, donasi 1.246.519.005 rupiah disalurkan kepada Yayasan Peduli Anak Kanker Indonesia untuk biaya operasional rumah singgah anak penderita kanker. Periode ini mendapat izin penggalangan dari SK Kemensos RI no 56/HUK - PS/2019.

Bulan Agustus, Yayasan Mizan Amanah menyalurkan donasi konsumen 1.200.523.452 rupiah untuk sepatu sekolah kepada lebih dari 10.000 siswa SD dan SMP keluarga kurang mampu di berbagai kota. Izin penggalangan oleh Yayasan Mizan Amanah mendapat izin dari Kementerian Agama melalui SK Kemenag RI no 764/2018.

Donasi konsumen periode Bulan September disalurkan oleh Yayasan Sayap Ibu untuk bantuan disabilitas dan anak terlantar. Jumlah donasi 1.155.396.029 untuk bantuan 110 alat bantu penyandang disabilitas dan program pengembangan layanan masyarakat terapi terpadu, yakni pemberian terapi bagi penyandang disabilitas dan pelatihan kewirausahaan. Izin SK Kemensos RI no 1070/08-2019.

Yayasan Mizan Amanah kembali menyalurkan donasi konsumen Bulan Oktober untuk bantuan pendidikan duafa, dengan izin SK Kemensos RI no 0510/04-2019.

Donasi 1.244.598.640 rupiah akan diberikan berupa pembangunan PAUD di NTT, 2000 pasang sepatu, beasiswa perguruan tinggi untuk 5 mahasiswa dari keluarga duafa, 450 kacamata minus serta 200 paket perlengkapan sekolah.

“Bantuan di bidang pendidikan duafa ini penting, karena bermanfaat bisa memberikan akses dan dukungan anakanak dari keluarga duafa yang memiliki semangat belajar di sekolah namun terkendala oleh biaya dan hal sebagainya ,” terang Nur Rachman.

Donasi konsumen mampu memberikan bantuan kemudahan di banyak bidang seprti so-

sial, pendidikan dan kesehatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap pelanggan Alfamart yang suka rela memberikan donasi atas uang kembalian belanjanya, meskipun sedikit namun bila dihimpun dan diberikan tepat sasaran terbukti bisa membawa manfaat bagi yang benarbenar membutuhkan,” tutup Nur Rachman. (adv)

OTT,kali ini bendahara kelompok masyarakat (Pokmas) yang menilep dana gempa senilai Rp 700 juta.

Jelang akhir tahun, Kejari Mataram yang baru hitungan pekan dipimpin Yusuf, SH, membuat gebrakan dengan menangkap Kadispar Lobar Ispan Junaidi. Tim Jaksa menyita uang Rp 95 juta dari tangan Ispan, diduga fee dari tiga proyek destinasi wisata di Lobar. Saat ini perkaranya sedang dalam proses persidangan di PN Tipikor Mataram.

Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) NTB menilai, belum ada gebrakan saat kepemimpinan Kajati NTB Arif dalam penanganan kasus korupsi, termasuk yang sedang berlangsung di Polda NTB di bawah kepimpinan Direskrimsus Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin.

“Berbicara dalam konteks prestasi, tidak ada yang menonjol dalam penanganan permasalahan korupsi. Masih banyak kasus yang menjadi perhatian masyarakat, sangat jelas siapa calon tersangka, tetapi tidak ada tindak lanjut,” sorot Ketua MAKI NTB, Heru Prasetyo dihubungi Kamis (19/ 12) kemarin.

Dia mencontohkan di Kejati NTB, seluruh kasus itu ditangani saat Aspidsus dijabat Ery Ariansyah Harapan, SH. Rata rata penanganan kasus lebih banyak ngambang, tidak menjerat ke pelaku utama, terlebih alih alih kasus yang ditangani lebih berbobot. Seperti kasus LCC, menurutnya di luar ekspektasi, karena yang disentuh hanya soal penyertaan modal.

Sedangkan untuk masalah lahan yang diagunkan dan merugikan daerah tak disentuh.

Namun masih ada harapan.

Kajati NTB yang baru, Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH diharapkan lebih menggedor, utamanya kasus kasus kakap yang tak muncul ke permukaan.

Secara khusus ia berharap ada atensi dari Kapolda NTB pada level kinerja Ditreskrimsus dan Kajati NTB untuk kinerja Aspidsus. Bagaimana melakukan evaluasi kinerja seluruh jajarannya. Utamanya, menilai serta mengevaluasi kinerja Aspidsus dan Direskrimsus.

Jika tidak mampu menghasilkan kinerja lebih baik dari sebelumnya, Kajati dan Kapolda diharapkan mampu melakukan evaluasi dan rotasi..(ars)