HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
RABU, 31 OKTOBER 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 194 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
BKN Undur Pelaksanaan Tes CPNS Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengundur pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemprov NTB. Semula direncanakan tes akan mulai dilakukan 1 - 12 November. Namun diundur menjadi 5 - 17 November. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si menjelaskan bahwa Senin (29/10) lalu, pihaknya bersama Pemda kabupaten/kota dipanggil BKN Regional X Denpasar yang membawahi Bali, NTB dan NTT. ‘’Tadi pagi jam 11.00 Wita (kemarin, red) baru ada keputusan final terkait dengan jad-
sanakan tes secara mandiri. Seperti Lombok Timur dan seluruh kabupaten/kota yang berada di Pulau Sumbawa. Pengunduran jadwal tes CPNS untuk Pemprov NTB, jelas Fathurahman karena ada distribusi petugas dari BKN. Setiap lokasi tes akan
wal tes SKD di seluruh Kanreg Wilayah X Denpasar, yang meliputi Bali, NTB dan NTT,’’ jelas Fathurahman, Selasa (30/10) siang di Mataram. Untuk pelaksanaan tes SKD CPNS Pemprov NTB, BKN memberikan jadwal 5 - 17 November mendatang. Penyesuaian jadwal ini juga termasuk kabupaten/kota yang melak-
ditempatkan tiga orang dari BKN, satu petugas server dan dua orang pengawas. ‘’Disesuaikan ulang. Karena banyak titik yang harus disesuaikan. Kalau Pemda yang gabung dengan UPT BKN Mataram tempatnya di Imperial Ballrom termasuk istansi vertikal. Dia mengikuti jadwal yang ditetapkan UPT BKN Mataram,’’ terangnya. Diketahui, jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB yang mendaftar secara online sebanyak 6.556 orang. Setelah
dilakukan verifikasi dan validasi berkas, sebanyak 997 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Artinya, 5.559 orang berhak ikut seleksi tes berikutnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan peserta seleksi tes SKD CPNS 2018. Pertama, harus membawa kartu tanda ujian, KTP asli, menggunakan pakaian yang disyaratkan. Kemudian tak membawa barang lain. Harus datang 60 menit sebelum pelaksanaan tes. Karena ada registrasi dan pengara-
han sebelum tes. Jika datang terlambat maka gugur. Rekapitulasi jumlah pelamar CPNS 2018 di seluruh kabupaten / kota se NTB sebanyak 61.195 orang dengan formasi 3.186 formasi. Formasi untuk Pemprov NTB sebanyak 433 formasi dengan jumlah pelamar per tanggal 16 oktober 2018 6.556 orang. Pemkot Mataram jumlah formasi 262 dengan pelamar 7.213, Lobar 219 formasi jumlah pelamar 9.461 orang. Loteng formasi 481 jumlah pel-
amar 3.411 orang. KLU formasi 274 jumlah pelamar 5.602 orang formasi. Lombok Timur sebanyak 225 formasi dengan jumlah pelamar 7.035 orang. Kemudian Sumbawa Barat formasi 238 jumlah pelamar 2.642 orang. Kabupaten Sumbawa formasi 275 jumlah pelamar 4.905 orang. Kabupaten Dompu formasi 229 jumlah pelamar 4.905 orang. Kabupaten Bima formasi 352 luas pelamar 8.245 orang dan Kota Bima formasi 198 jumlah pelamar 1.541 orang. (nas) (Suara NTB/her)
BONGKAR - Suasana bongkar muatan kapal yang baru merapat di Pelabuhan Lembar dari Pelabuhan Padangbai.
Gapasdap Prihatin Bongkar Muat Bongkar Muat di Pelabuhan di Pelabuhan Lembar Dikeluhkan Lembar
TO K O H Investasi Bangun Dermaga
Mataram (Suara NTB) Lamanya bongkar muat di Pelabuhan Lembar dikeluhkan penumpang di daerah ini. Untuk bisa sandar, satu kapal penyeberangan yang datang dari Pelabuhan Padangbai Bali, harus antre 3-4 jam bahkan lebih untuk bisa menunggu bongkar. Koordinator Satuan Pela-
BONGKAR muat kapal bukan hanya dikeluhkan penumpang di lintas penyeberangan Lembar Padangbai. Namun, kondisi serupa juga dikeluhkan di lintas penyeberangan Kayangan - Pototano. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, ia sudah berbicara dengan Menteri Perhubungan (Menhub) mengenai persoalan tersebut. Pemprov berencana menanamkan investasi untuk membangun dermaga di Pelabuhan Kayangan maupun Pelabuhan Pototano. Bersambung H. Zulkieflimansyah ke hal 15
KO M E N TTAA R
yanan Wilayah Kerja Lembar Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) XII Bali - NTB Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Koda Pahlianus Nelson D membenarkan bahwa beberapa hari lalu bngkar muat di Pelabuhan Lembar terjadi antrean yang cukup panjang. ‘’Memang tiga hari yang
kan aturan yang tegas, sebab pelabuhan tersebut adalah “wajah” NTB melalui laut dari pintu masuk bagian barat. ‘’Kami prihatin dengan lamanya aktivitas pelayaran di Pelabuhan Lembar. Bersambung ke hal 15
Ummat Dorong Konsep Halal ’’Tourism’’ Lebih Totalitas
(Suara NTB/nas)
OMBUDSMAN NTB melayangkan panggilan ke sejumlah pejabat Kementerian Agama (Kemenag) NTB terkait temuan dugaan maladministrasi pengadaan buku dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Panggilan untuk klarifikasi Rabu (31/ 10) hari ini. ‘’Rabu (hari ini) kita akan panggil mereka, untuk pendalaman akhir. Ini terkait kewenangan kita soal indikasi pelanggaran maladimistrasi,’’ kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim SH.,MH kepada Suara NTB, Selasa (30/10). Sementara untuk dugaan tindak pidana, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
KERJASAMA - Serah terima kesepakatan kerjasama antara Presiden UnKL Prof. Dr. Aznam Shah Hashim dan Rektor Ummat H. Arsyad Gani.
Giri Menang (Suara NTB) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) menggelar seminar internasional bekerjasama dengan Universiti Kuala Lumpur (UnKL) Malaysia, Selasa (30/10) di Hotel Aruna, Senggigi Lombok Barat. Seminar ini untuk mendorong agar NTB lebih totalitas dalam menerapkan konsep pengembangan pariwisata, tidak saja untuk membidik pasar Timur Tengah tapi juga dunia. Seminar dibuka Sekda NTB, Ir.H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc.PhD dihadiri Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Akbar, PhD, Presiden UnKL Prof. Dr. Aznam Shah Hashim, Rektor Ummat Drs. H. Arsyad Gani M.Pd. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Foto bersama Rektor Ummat H. Arsyad Gani, urusan UnKL dan pembicara di International Conference on Halal Tourism, Products and Service.
Rakornis Kominfo 2018
Diskominfotik Sangat Strategis, Wagub Tekankan Akrab Teknologi dan Melek IT
(Suara NTB/nas)
(Suara NTB/dok)
GABUNGAN Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) prihatin dengan leletnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Semestinya harus ada perbaikan sistem dan penega-
’’International Conference on Halal Tourism, Products and Service’’
Layangkan Panggilan
Adhar Hakim
lalu sempat kapal yang antre masuknya cukup lumayan lama. Permasalahannya dari Padangbai, ada acara keagamaan,’’ katanya dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (30/10) siang. Nelson menjelaskan, banyak antrean truk sampai ke jalan di Pelabuhan Lembar. Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 2018 dengan mengundang Diskominfotik kabupaten/kota. Acara tersebut dibuka langsung Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Hotel Lombok Raya, Senin (29/ 10) malam. Wagub mengatakan, peran Diskominfotik sangat strategis di era millenial seperti sekarang ini. Dalam era globalisasi saat ini, Pemda sudah tak bisa menutup diri. ‘’Tak ada piliTri Budiprayitno
han bagi kita. Apakah kita mau survive, bertahan atau tergerus,’’ kata Wagub mengawali sambutannya. Di hadapan ratusan peserta yang hadir, Wagub mengatakan jika mau bertahan. Maka tentu bertahan dengan kepala tegak. Jika ingin bertahan dengan kepala tegak maka harus mengikuti perkembangan zaman dengan baik. Kemajuan teknologi informasi adalah keniscayaan. Segala sesuatu, sekarang sudah dikendalikan oleh internet. Sehinga mau tidak mau harus berhadapan dengan kondisi seperti itu. ‘’Sehingga, pilihannya kita mau disrupsi diri kita atau kita yang didisrupsi oleh perkembangan zaman,’’ kata Wagub. Rohmi mengatakan, berbicara kemajuan industri 4.0, banyak bisnis yang tenggelam. Karena tidak sempat menyesuaikan diri dengan cepat. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/nas)
RAKORNIS - Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membuka Rakornis Kominfo 2018, Senin (29/10) malam.
SUARA NTB Rabu, 31 Oktober 2018
SUARA MATARAM
Halaman 2
Kunjungi Keluarga Korban SALAH seorang warga Lingkungan Melayu Faiz Saleh Harharah diduga jadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang, Jawa Barat. Kelurahan akan mendatangi rumah korban untuk memastikan kejadian tersebut. Lurah Ampenan Tengah, Hasbullah terkejut mendengar informasi tersebut. Sejauh ini, ia belum menerima laporan baik dari kepala lingkungan maupun keluarga korban. Kepastian informasi warganya masuk dalam manifes pesawat Lion Air 610 tujuan Pangkal Pinang akan dicek. “Malah baru dengar saya ini dari media,” kata dia (Suara NTB/cem) ditemui, Selasa (30/10). Hasbullah Pihak kelurahan akan turun sekaligus mengucapkan belangsungkawa jika benar peristiwa itu menimpa keluara Saleh Harharah. Hasbullah meminta keluarga korban bersabar sambil menunggu kepastian dari Basarnas dan pihak maskapai. “Saya pribadi mengucapkan duka cita,” ucapnya. Faiz Saleh Harharah diketahui bertugas di Pangkal Pinang sebagai Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Korban setiap Senin pagi kembali ke Pangkal Pinang setelah Jumat bertemu keluarganya di Cililitan Kecil, Jakarta. Hasbullah menambahkan, peristiwa itu memang santer menjadi pembicaraan di media nasional. Tapi tak satupun informasi di dengar ada penumpang berasal dari Pulau Lombok. Meskipun demikian, pihaknya mengharapkan keluarga korban di Ampenan tetap tenang dan tabah. (cem)
Undang BLUD RENCANA Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Mataram merumahkan karyawan, mendapat tanggapan dari Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Zaini. ‘’Kemarin sudah kita komunikasikan dan konsultasikan ke pemerintah pusat terkait penerapan rujukan berjenjang itu. Apalagi ada persentase yang harus dicapai sebelum masuk ke rumah sakit tipe B. tipe C dulu. Sementara Pemkot Mataram belum memiliki rumah sakit tipe C,’’ terangnya kepada Suara NTB di ruag kerjanya, Selasa (30/10). Zaini mengaku saat ini Pemkot Mataram sedang melakukan pengkajian sejauh mana kelayakan membangun rumah sakit tipe C itu. Termasuk, menjajaki kemungkinan Puskesmas rawat inap yang ada di Kota Mataram, dinaikkan gradenya menjadi rumah sakit tipe C. ‘’Tapi ini masih dalam kajian untuk mengantisipasi hal yang seperti ini,’’ cetusnya. Ketua Fraksi Demokrat ini menyesalnya aturan rujukan berjenjang itu tidak diujicobakan terlebih dahulu sebelum diterapkan. ‘’Ini ndak ada ujicoba, sudah langsung berlaku,’’ katanya. Hal ini membuat RSUD Kota Mataram kelabakan. Demikian pula dengan masyarakat yang biasanya berobat ke RSUD Kota Mataram, sekarang tak bisa langsung mendapat penanganan di sana. Pasien harus mampir dulu ke rumah sakit tipe C. Sementara, rumah sakit tipe C yang ada di Mataram, ratarata milik swasta. Ini membuat RSUD Kota Mataram sepi pengunjung. Dengan demikian, pendapatan rumah sakit tipe C ini juga menurun. ‘’Ya kita mau ngomong apa kalau sudah begini, serba salah,’’ cetusnya. Namun demikian, Komisi yang membidangi masalah BLUD ini memberi sinyal akan mengundang BLUD RSUD Kota Mataram untuk membahas persoalan ini. Termasuk opsi mendorong percepatan pembangunan rumah sakit tipe C ini. Karena untuk menaikkan grade puskesmas menjadi rumah sakit tipe C, tidak semudah yang dibayangkan. Dari luas lahan, jelas tidak memenuhi syarat. ‘’Nah ini kita memang terkendala lahan,’’ sesalnya. Sedangkan untuk menambah luas lahan puskesmas, juga tidak gampang. Belum lagi, pembangunannya membutuhkan anggaran yang besar. Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini memaklumi mengingat kesehatan dan pendidikan ini merupakan pelayanan d a s a r. (fit)
H.M. Zaini
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/fit)
TUNTUTAN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi (paling kiri), saat mendengarkan tuntutan dari Forum Honorer K2 Kota Mataram di DPRD Kota Mataram Selasa kemarin.
Honorer K2 Mataram Tuntut Diangkat Menjadi ASN
Mataram (Suara NTB) Sejumlah tenaga honorer K2 yang tergabung dalam forum K2 Kota Mataram, Selasa (30/10), mendatangi DPRD Kota Mataram. Tiga jam lebih menunggu di depan pintu masuk gedung DPRD Kota Mataram, forum K2 ini akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Sembari menunggu kedatangan Ketua DPRD, mereka berorasi secara bergiliran. Ketua Forum honorer K2 Kota Mataram, Muzakallah menegaskan tuntutan mereka agar diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Tuntutan menjadi ASN, katanya merupakan harga mati. Forum honorer K2 ini sudah menyuarakan tuntutan yang sama sejak tahun 2014 lalu. Namun, hingga kini tuntutan
itu tidak digubris oleh pemerintah karena memang keinginan mereka itu bertentangan dengan regulasi yang ada. Forum honorer K2 ini menilai Pemkot Mataram minim perhatian. Artinya, kalaupun mereka tidak diangkat menjadi ASN, paling tidak Pemkot Mataram dapat mengambil kebijakan yang berpihak pada masa depan
2.800 Warga Mataram Belum Rekam KTP Elektronik Mataram (Suara NTB) Sebanyak 2.800 warga Kota Mataram masih belum melakukan perekaman KTP elektronik. Sebagian besar merupakan warga yang baru pertama kali membuat KTP atau yang baru berusia 17 tahun. “Kitasudahlakukanupayadengan mendatangi sekolahnya masing-masing. Ada progresnya, satu sekolah itu bisa sampai 50 orang yang lakukan perekaman,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Chaerul Anwar, Selasa (30/10). Ia berharap kepada warga yang belum melakukan perekaman untuk segera mendatangi kantor camat atau kantor Disdukcapil Kota Mataram. Pasalnya perekaman KTP elektronik ini juga dapat dilakukan di kantor camat, namun pencetakannya tetap dilakukan di Kantor Disdukcapil Kota Mataram. “Di kecamatan tetap ada juga perekaman, cuma pencetakannya tetap dilakukan di kantor Disdukcapil,” ujarnya. Target pemenuhan perekaman KTP sudah mencapai 304.069. KTP elektronik yang tercetak 302.215 dan siap cetak sebanyak 8.846. Sementara saat ini pihaknya masih menunggu warga yang ingin melakukan perekaman KTP elektronik, terutama bagi pemula yang baru pertama kali membuat KTP. “Sekarang ini menurun. Semua rata – rata sudah memiliki KTP. Sisanya yang sekian persen adalah warga yang memasuki usia 17 tahun. Termasuk lansia yang tinggal di panti sosial,” ujarnya. Menurut Chaerul, pelayanan administrasi kependudukan sep-
(Suara NTB/lin)
Chaerul Anwar erti KTP, KK, akta dan kartu identitas anak (KIA) melalui jemput bola. Mobil pelayanan keliling dimaksimalkan ke pemukiman padat melayani masyarakat. Termasuk saat car free day di Taman Udayana serta dengan langsung mendatangi sekolah-sekolah. “Berbagai upaya sudah kita lakukan. Sehingga target untuk perekaman KTP elektronik itu dapat tercapai. Harapan kita, bagi warga yang belum untuk segera datang melakukan perekaman,” ujarnya. Ia berharap kelurahan juga dapat mengingatkan warganya yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dengan demikian semua warga Kota Mataram dapat tercatat data kependudukannya secara legal di Disdukcapil Kota Mataram. (lin)
honorer K2 ini. ‘’Ada daerah yang sudah memberlakukan kebijakan ini, yaitu Kabupaten Jembrana, Bali,’’ sebut wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., yang juga sempat menerima honorer K2. Untuk itu, dia mendorong Pemkot Mataram membuat Perda yang menjadi payung hukum peberian insentif kepada
lesai, baru mereka diminta untuk kembali berjualan di tempat yang akan disediakan. “Untuk sementara sabar dulu, ini diperbaiki juga demi kenyamanan pedagang dan pembeli. Kita perbaiki biar semuanya bagus,” ujarnya. Ada tiga pasar yang akan diperbaiki menggunakan APBD Perubahan. Yaitu Pasar Kebon Roek, Pasar Cakranegara dan Pasar Karang Sukun. Anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan tiga pasar itu sebesar Rp500 juta. Selain bersumber dari APBD Perubahan, ada pula dana perbaikan pasar yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Anggaran yang akan diberikan sebesar Rp2,3 miliar. Pasar yang akan diperbaiki itu ialah Pasar Kebon Roek, Pasar Mandalika, Pasar
Cakranegara, Pasar Karang Lelede, Pasar Pejeruk dan Pasar Karang Sukun. Perbaikan pasar yang anggarannya bersumber dari APBD Perubahan itu akan dilakukan November ini. Sementara yang anggarannya dari pusat masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Dengan demikian pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik sesuai rencana. Ia berharap dengan diperbaikinya pasar-pasar ini dapat membangkitkan geliat perekonomian warga Kota Mataram. Ia juga berharap warga, baik pedagang maupun pembeli dapat bersabar sembari menunggu proses perbaikan rampung dikerjakan. Sehingga mereka bisa menempati pasar ini dengan lebih
nyaman. “Kalau sudah diperbaiki kan jadi lebih enak bertran-
untuk memperjuangkan nasib honorer K2. Didi membantah kalau dewan dikatakan hanya berjanji. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini membacakan surat yang dikirim ke pusat melalui Adeksi (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia) tertanggal 20 September 2018. Surat ini intinya meminta dilakukan perubahan terhadap regulasi supaya honorer K2 ini dapat terakomodir. Politisi Golkar ini mengimbau agar honorer K2 tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak membuat gejolak di bawah. (fit)
Penyerahan Sertifikat
Warga Diduga Bayar Biaya Pengukuran Tanah Mataram (Suara NTB) Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTLS), diduga ada oknum yang memanfaatkan. Bukannya gratis, warga diduga dikenakan biaya pengukuran. Pembebanan biaya pengukuran diduga Rp 150 ribu. Biaya ini tak melihat luas tanah. Warga Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Ratnasih mengaku, membayar biaya pengukuran Rp150 ribu ke petugas. Uang itu diserahkan saat pengukuran ke petugas. Luas tanahnya pun tak seberapa. Hanya tanah pekarangan 1,5 are. “Ndak tahu mau pakai apa. Cuman saya bayar saat pengukuran,” ucapnya ditemui, Selasa (30/ 10). Berbeda halnya dengan Nur Sanusi. Warga Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah tak membayar sepeserpun ke petugas. Dia mengaku, bersyukur tanahnya telah memiliki sertifikat. Karena, puluhan tahun tak memiliki dokumen kepemilikan lahan. “Kalau bayar sekian ndak ada,” ucapnya. Penyerahan sertifikat gratis diberikan ke 7.500 warga se - Kota Mataram. Kepala Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Arya Sanjaya menegaskan, pensertifikatan tersebut gratis. Petugas tidak ada mematok biaya apapun, termasuk biaya pengukuran yang dikeluhkan warga. Arya meminta, petugas yang menarik biaya diserahkan identitasnya. “Laporkan secara lengkap
Pemkot Segera Rehab Pasar Kebon Roek
Mataram (Suara NTB) Perbaikan Pasar Kebon Roek akan dimulai pada 1 November dan berakhir pada 31 Desember. Pemkot Mataram telah menyiapkan anggaran sebesar Rp200 juta bersumber dari APBD Perubahan tahun 2018. “Kita akan mulai perbaiki Pasar Kebon Roek pada November ini. Pengerjaannya dua bulan, kemarin kita kan menunggu dana APBD Perubahan ini cair,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Selasa (30/10). Ia berharap para pedagang dapat bersabar sembari menunggu proses perbaikan pasar ini selesai. Para pedagang sementara waktu akan diminta untuk berjualan di luar. Setelah perbaikan ini se-
honorer K2 ini. Dalam orasinya di hadapan honorer K2, Parhan menjelaskan mengapa keberadaan K2 ini menjadi sulit, karena K2 yang diangkat menjadi ASN adalah honorer K2 terakhir pada tahun 2015. Setelah itu tidak ada pengangkatan. ‘’Berapa kali kami ke kementerian PAN RB, ke BKN membahas masalah ini. Memang kalau regulasinya tidak diubah ndak bisa terealisasi atau diberikan peluang kepada K2 yang tersisa. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menegaskan bahwa Dewan sudah berbuat
saksi. Ini yang tentu saja menjadi tujuan dari perbaikan pasar-pasar ini,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/lin)
SEMRAWUT - Suasana di Pasar Kebon Roek, Selasa(30/ 10). Diberikannya kesempatan bagi para pedagang berjualan di luar bangunan pasar, menyebabkan pasar terkesan semrawut. Pasar ini segera akan direhab untuk kenyamanan pedagang dan pembeli.
namanya siapa yang mungut itu. Program ini gratis,” tegasnya. Sejauh ini, belum ada laporan diterima dari warga. Arya mengaku, petugas telah mensosialisasikan ke warga dan memberikan surat ke kelurahan. Ini sebagai salah satu cara membentengi diri jika terjadi dinamika di masyarakat. “Kita sudah sosialisasikan. Semua pelayanan gratis,” tegasnya. Penarikan biaya pengukuran tambah Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana, dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Baik petugas BPN/ATR dan
Pemkot Mataram telah memastikan program tersebut gratis. Putu menyarankan, warga melapor agar oknum tersebut diberikan sanksi tegas. “Silakan dilaporkan,” pintanya. Sementara itu, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dalam sambutannya mengapresiasi penyerahan sertifikat gratis bagi 7.500 warga. Kepemilikan sertifikat harus dimanfaatkan sehingga jelas sistem peruntukan sesuai tata ruang. “Kalau mau sertifikatnya disekolahkan (dijadikan agunan, red), cari sekolah yang baik baik,” selorohnya. (cem)
(Suara NTB/humas)
SERTIFIKAT – Walikota Mataram menyerahkan sertifikat kepada warga, Selasa (30/10).
Dana Program Keluarga Harapan Dikurangi Mataram (Suara NTB) Kementerian Sosial memangkas dana bantuan program keluarga harapan (PKH) di Kota Mataram. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Dra. Asnayati menerangkan, Kementerian Sosial mengurangi besaran jumlah bantuan untuk mengejar capaian 1.000 penerima PKH seluruh Indonesia. Bantuan dana PKH seharusnya diterima masyarakat Rp2 juta. Untuk penyaluran tahap ke IV hanya memperoleh Rp1.840.350. Demikian pula, bagi penyandang disabilitas mendapat pengurangan yang sama. Di Kota Mataram sebut Asna, penerima PKH berjumlah 17.804 orang. Pembagian dana itu selama ini
berjalan lancar. “Kemungkinan mulai pengurangan diterima tahap IV,” ucapnya. Pengawasan serta pemanfaatan dana bantuan itu melalui pendamping dan supervisor. Dinas Sosial memiliki 44 tenaga pendamping PKH di Mataram. Mereka mendampingi proses pencairan serta mengarahkan pemanfaatan dana tersebut. Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial setiap bulan mengevaluasi pelaksanaan di lapangan. “Ada aplikasi SIM PKH kita punya,” sebutnya. Program Keluarga Harapan diharapkan akan tetap berlanjut. Kementerian Sosial telah menargetkan program itu berlanjut dan memperluas jangkauan. (cem)
SUARA NTB Rabu, 31 Oktober 2018
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Kalah Saing, Masyarakat Konstruksi Berbenah Mataram (Suara NTB) Lembaga Pengebangan Jasa Konstruksi (LPJK) mengingatkan masyarakat konstruksi yang ada di daerah untuk berbenah bila ingin memenangkan persaingan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengintervensi. LPJK tak memungkiri soal masih kalah saingnya kontraktor-kontraktor lokal dalam pelaksanaan tender proyek, baik untuk ukuran proyek skala kecil, menengah, apalagi besar. Ketua LPJK Provinsi NTB, Siti Nurul Hijah, ST. MT dalam kesempatan Musda ke-IV Gapeksindo beberapa waktu lalu secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat konstruksi. Bahwa asosiasi, sebagai wadah pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi di NTB, saat ini dihadapkan pada tuntutan peningkatan profesionalisme organisasi. “Tidak hanya sekedar asosiasi, tapi fungsi pembinaan yang perlu,” ujarnya. Disamping itu sebagai mitra pemerintah, asosiasi masyarakat konstruksi diharapkan mampu menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang baik dan sehat
serta senantiasa mengedepankan kepentingan daerah dan nasional dengan tetap berpegang teguh pada nilai moral dan peraturan yang ada. Beberapa hal penting yang menurutnya harus diperhatikan dalam rangka mengantisipasi tantangan dan persaingan yang kian kompetitif. Salah satunya adalah dengan memberikan arah pada upaya penyehatan usaha Jasa Konstruksi melalui penyehatan
struktur, penguatan permodalan dan Peningkatan kompetensi SDM yang andal. Sehingga mampu menghasilkan pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. “Penguatan modal ini yang jelas, jangankan kontraktor. Asosiasi saja kantornya yang mana yang kelihatan di sini. Hanya Gapensi, Inkindo, APEI, Gapeksindo juga ada. Terus yang lain-lain ini mana.
Penguatan modal harus siap, alat juga harus siap. Baru bisa bersaing,” imbuhnya. Hal ini sangat penting agar asosiasi jasa konstruksi mampu bersaing secara sehat dan dinamis. Tentu hal ini menurut Nurul Hijah merupakan tantangan yang tidak mudah untuk diimplementasikan, karena harus didukung oleh iklim usaha yang sehat sehingga mampu mendorong peningkatan daya saing dan profesionalisme para anggotanya. Pemerintah daerah sebagai pembina jasa konstruksi menurutnya dengan segala keterbatasannya sudah melakukan berbagai kebijakan guna meningkatkan daya saing jasa konstruksi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, LPJK NTB dan seluruh masyarakat jasa konstruksi sangat berharap agar pemerintah daerah dalam
hal ini Dinas PUPR NTB melalui Bidang Jasa Konstruksi untuk lebih meningkatkan kapasitasnya dalam pembinaan jasa konstruksi. “Peran pemerintah daerah menjadi ujung tombak peningkatan kapasitas dan kompetensi sektor konstruksi,” ujarnya. Harapannya, keberadaan asosiasi-asosiasi konstruksi mampu menghasilkan pengurus yang andal dan mencetak SDM-SDM yang tangguh dan lebih maju. Tentang kearifan lokal dan intervensi pemerintah secara khusus juga disinggung, menjadi hal yang juga sangat perlu. Tetapi, masyarakat konstruksi yang ada di daerah juga harus turut berusaha bagaimana agar memiliki modal kemampuan berdaya saing dengan memenuhi syarat-syarat yang kuat untuk bersaing. (bul)
Siti Nurul Hijah (Suara NTB/bul)
BUMD Diminta Berlari Kencang
Soal Dermaga, Pemerintah Pusat Harus Peka Mataram (Suara NTB) Buruknya pelayanan kapal penyeberangan di Dermaga Lembar, Lombok Barat NTB disebut sebagai bukti bahwa pemerintah pusat tak peka terhadap keadaan. Bambang Haryo S, anggota Komisi V yang membidangi perhubungan turut menyampaikan keprihatinannya pada kondisi ini. Diketahui, penyeberangan laut melalui Pelabuhan Lembar – Padang Bai menjadi sorotan penggunanya. Lantaran lamanya proses bongkar. Untuk bongkar kapal di Pelabuhan Lembar saja, dibutuhkan waktu antre kapal antara 4 jam sampai 5 jam untuk mendapat giliran bongkar. Bambang Haryo, dihubungi dari Mataram, Selasa (30/10) kemarin mengemukakan, jumlah kapal yang melayani penyeberangan Lembar-Padang Bai, dan sebaliknya tidak sebanding dengan infrastruktur yang melayaninya. Jumlah kapal penyeberangan very diketahui lebih dari 40 unit di sana. Jika infrastruktur yang ada hanya dua dermaga di Lembar dan satu dermaga di Padang Bai, dalam keadaan normal, idealnya hanya 40 persen dari jumlah kapal yang seharusnya melayani rute penyeberangan ini. “Tapi kalau misalnya dipaksakan setiap hari beroperasi sekitar 50 persen. Seperti sekarang ini, maka akan berdampak terhadap lamanya waktu tunggu selama mereka di laut,” ujarnya. Kapal dan penumpang akan lebih lama waktunya terapung di laut, sekitar 8 sampai 9 jam dari lama penyeberangan dan lama antre kapal. Ini terjadi karena ketidakberimbangan jumlah kapal dan dermaga. Yang menjadi korban penumpang. Yang seharunya, kata Bambang, prinsip transportasi adalah kecepatan lalu lalang dan biaya murah. “Yang sekarang, akhirnya mereka harus terapung apung dengan biaya yang sangat tinggi dan masyarakat juga dirugikan dengan waktu yang cukup lama,” kata Bambang. Dengan lamanya waktu tunggu kapal untuk bongkar. Secara otomatis, biaya yang dikeluarkan untuk operasional kapal akan membengkak. Terutama untuk pengeluaran bahan bakar, sementara jumlah penumpang yang dimuat, mustahil akan bertambah tiba-tiba. Akibatnya, biayanya akan dibebankan kepada penumpang melalui tarif penyeberangan. Bambang mengatakan akan melakukan rapat dengan Kementerian Perhubungan. Ia menyatakan akan menyampaikan persoalan yang diterimanya dari Suara NTB kepada kementerian dimaksud. Mengingat, persoalan ini menjadi persoalan klasik yang belum juga ada titik terangnya. Untuk mengurai persoalan di Pelabuhan Lembar, ia mengatakan pemerintah pusat harus menambah infrastruktur pendukung dengan membangun tambahan dermaga. Memang tidak bisa cepat, daripada tak ada penyelesaian sama sekali. Jika alternatifnya dengan mengurangi jumlah kapal. Juga tak mungkin. Menurut Bambang, pengusaha juga telah telanjur berinvestasi. “Kapal-kapalnya mau digunakan di mana?,” tanyanya. Besarnya jumlah kapal yang beroperasi melayani Lembar-Padang Bai ini, lanjut Bambang, ditengari sebagai salah satu kesalahan pemerintan pusat sebagai pemberi izin. Akibat dugaan permainan izin. Padahal, dengan banyaknya izin yang diberikan pemerintah, bisa menambah risiko pelayanan. Misalnya, akibat kapal tak banyak melayani penumpang, otomatis biaya-biaya perawatan kapalpun ikut berkurang. Jika terjadi kecelakaan, pemerintah pusat sebagai pemberi izinlah yang harus menjadi tersangka. Karena itu, pemberian izin kapal sudah harus di moratorium. Demikian juga kepada wakil rakyat NTB yang ada di pusat, juga diharapkan menyuarakannya ke pusat bersama pemerintah, agar pemerintah pusat lebih peka. (bul)
Bambang Haryo S (Suara NTB/ist)
GNE Minta Tambahan Anggaran
(Suara NTB/ist)
HONDA BEAT - New Honda BeAT Street eSP semakin tampil beda
Warna Baru New Honda BeAT Street eSP Semakin Tampil Beda Mataram (Suara NTB) PT Astra Honda Motor (AHM) memperkaya pilihan warna New Honda BeAT Street eSP dengan meluncurkan warna Spesial Matte Black. Karakter Street Style semakin kuat dan tampil beda dengan disematkannya stripe baru yang mempertn pada warna baru New Honda BeAT Street eSP tampil berbeda dari varian warna lainnya, dengan tetap mempertahankan konsep Urban Street Style. Tampilan terbaru yang dipadukan dengan fitur naked handlebar semakin memperkuat ciri khas gaya anak muda yang ingin bergaya macho. Varian warna baru Spesial Matte Black dari New Honda BeAT Street eSP ini akan menemani varian Street Black dan Street White yang telah lebih dahulu menemani anak muda dalam beraktivitas. Marketing Director AHM Thomas Wijaya dalam keterangan resmi yang diteruskan Humas Astra Motor NTB, Selasa (30/10) kemarin mengatakan, Honda BeAT menjadi motor skutik terlaris di Indonesia yang telah dipilih sekitar 15 juta orang. New Honda BeAT Street eSP yang diperkenalkan sejak 2016 terus semakin diminati generasi muda di Indonesia, khususnya anak muda perkotaan dalam menemani beragam aktivitas namun tidak meninggalkan gaya modis mereka. “Penambahan varian warna New Honda BeAT Street eSP ini merupakan salah satu upaya AHM untuk terus menghadirkan produk yang beriringan dengan perkembangan gaya khas anak muda perkotaan di Indonesia serta pecinta sepeda motor yang menyukai tampilan produk sesuai dengan identitas mere-
ka,” ujar Thomas. Saat ini, Honda BeAT Street eSP menjadi motor pilihan anak muda yang ekspresif, senang berkumpul dan beraktivitas olahraga bersama teman-temannya, dan mendukung gaya hidup mereka yang tampil beda. Kehadiran model ini diapresiasi baik dari sisi desain yang atraktif dan unik seperti pada striping dan naked handlebar, maupun bodinya yang ramping dan ringan. Honda BeAT Street eSP mengaplikasikan mesin 110cc dengan fitur eSP (Enchanced Smart power), sehingga mampu memaksimalkan pembakaran secara efisien dan meminimalisasi gesekan untuk mengurangi terbuangnya emisi bahan bakar dengan percuma. Model ini dibekali dengan teknologi terdepan yakni sensasi menghidupkan mesin motor tanpa suara melalui teknologi ACG Starter. Dibekali fitur ECO Indicator yang menampilkan tanda berkendara secara irit. Saat berkendara dengan irit, ECO Indicator berwana hijau ini akan menyala di panel meter dengan 3 pola untuk memberikan informasi berkendara yang irit termasuk saat lampu dalam kondisi off. Desain compact yang disesuai dengan postur tubuh rata-rata orang Indonesia ini dapat memberikan akselerasi mencapai 12,6 detik untuk menempuh jarak 0-200m, serta dapat menghasilkan tenaga dengan top speed hingga mencapai 94 km/jam (berdasarkan alat uji performa). Honda BeAT eSP series tetap mempertahankan posisinya sebagai motor skutik paling irit di kelasnya yang mencapai 55 km per li-
ter (Metode ECR R40) dengan pengetesan EURO 3 (EURO 2 = 57 km/l). Sebagai moda transportasi harian, AHM telah menyematkan Combi Break System (CBS) yang berfungsi untuk menyeimbangkan pengeraman roda belakang dan roda depan secara optimal. Model ini pun tetap dilengkapi fiturfitur canggih lain yaitu standar samping otomatis (Side Stand Switch) sebagai fitur keamaan yang mana mesin tidak dapat dinyalakan apabila posisi standar samping dalam posisi turun, serta Parking Break Lock yang memudahkan dioperasikan untuk mencegah motor loncat saat dinyalakan dan berfungsi untuk menjaga kondisi motor dalam tetap diam saat berhenti di tanjakan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar yang besar hingga 4 liter mampu menghadirkan kemampun jelajah hingga 236 km setelah mengisi bahan bakar secara penuh. Naked Handle Bar yang lebih rendah kearah depan juga diadopsi untuk menghadirkan posisi berkendara terbaik sehingga menghadirkan rasa berkendara yang nyaman dan jarak pandang yang lebih baik. Skutik compact ini dilengkapi dengan U-box (utility box) yang besar yaitu 11 liter dalam ukuran motor yang ramping. Fitur unggulan lain juga dipertahankan seperti pengaman kunci bermagnet (Secure Key Shutter) yang efektif mencegah pencurian. New Honda BeAt Street eSP dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Rp. 16.175.000 untuk tipe CBS. Model ini akan tersedia jaringan sepeda motor Honda pada awal bulan November 2018. (bul)
Mataram (Suara NTB) PT. Gerbang NTB Emas (GNE) adalah salah satu dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan berlari kencang mendukung pembangunan dan ekonomi daerah. Semangat pemilik saham ini disambut sangat positif, karena itu, GNE juga meminta dukungan yang berimbang dari pemilik saham. Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Zul dan Dr. Rohmi mengamanatkan kepada jajaran direksi dan komisaris BUMD melakukan terobosan yang tidak biasa dalam mengembangkan bisnis BUMD. Kedepan, ada wacana pemegang saham, BUMD harus mandiri. Direktur Utama PT. GNE, Drs. H. Syahdan Ilyas memaknai berlari kencang yang diinginkan oleh gubernur dan wakil gubernur adalah semangat bahwa BUMD tak boleh berpangku tangan dan terus disuapi. Pada prinsipnya, apa yang menjadi visi misi pemimpin baru di provinsi ini siap dijalankan oleh GNE, termasuk bagaimana percepatan pembangunan BUMD di bawah Pemprov NTB. kontribusi GNE kepada daerah dalam bentuk PAD telah dibuatkan target tiap tahunnya hingga 2023 mendatang telah diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah. “Kesanggupan kita sudah ada. Dan sudah ada rencana strategis tahunan. Itulah bentuk komitmen kita,” kata H. Syahdan kepada Suara NTB, Selasa (30/10) kemarin. Dengan catatan, harus ada kesimbangan antara apa yang dibutuhkan oleh BUMD untuk mendukung keinginan pemilik saham. Perlu difasilitasi oleh Pemprov NTB. Jika sebelumnya, PT. GNE ngotot mengajukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp80 miliar untuk mengembangkan dirinya. Hingga kini, belum ada kejelasan jawaban usulan tersebut. Karena itu, H. Syahdan nampaknya tak lagi bersemangat membahas soal usulannya tersebut. Paling tidak untuk balancing semangat pemegang saham. Ia mengharapkan dukungan dari dana hibah. “Berapa sajalah, berapa maunya Pemprov, kita ndak mau paksakan. Yang penting ada bantuan, dan bila perlu gubernur dan wakil gubernur memantau langsung posisi BUMD yang ada. Apa yang dilakukan sangat terbuka untuk dievaluasi. Termasuk DPRD juga. Saya mau undang siapapun boleh,” ujarnya. (bul)
Tak Terpengaruh Tragedi JT 610 PESANAN tiket Garuda Indonesia tak terpengaruh tragedi jatuhnya pesawat Lion JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang awal pekan ini. Tingkat keterisian kursi untuk penerbangan dari dan ke NTB juga tetap berjalan normal. Hal ini dikemukakan Novian, Manager Sales dan Service Branch Office Lombok. “Yang terdekat ini, belum ada kelihatan. Satu dua pengaruhnya (khawatir terbang) iyalah, tapi secara masifnya belum. Kita ndak tau seminggu atau sebulan ke depan. Masih normal-normal saja,” demikian penegasan Novian di ruang kerjanya, Selasa (30/10) kemarin. Seperti diketahui, dunia penerbangan dalam negeri sedang berduka. Setelah pesawat dengan nomor penerbangan JT610 dikabarkan hilang setelah beberapa saat take off dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Banten. Pesawat membawa 189 penumpang, terdiri dari 2 crew pesawat, 6 awak kabin, 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, dan 2 bayi itu masih dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Pesanan tiket dari Garuda Indonesia masih seperti biasa. Beda halnya dengan lalu-lalu. Ketika muncul kejadian, konsumen langsung merespon dengan melakukan penyesuaian perjalanannya. Hal itu nampaknya tak terlihat saat ini. Mungkin karena masyarakat sangat sadar, soal tragedi-tragedi seperti ini sudah menjadi kehendak di luar kuasa manusia. Secara khusus, Garuda Indonesia saat ini sedang fokus melakukan persiapan menyambut perayaan tahun baru. Maskapai plat merah ini sedang melakukan perawatan armada-armadanya untuk penggunaan pesawat sebaik-baiknya pada Desember mendatang. “Jangan sampai ada pesawat yang terganggu. Saat permintaan tinggi di Bulan Desember. Kami sedang fokus ke arah itu sekarang,” kata Novian. Dampaknya, salah satu armada yang biasanya digunakan untuk melayani penerbangan Lombok-Jakarta dikurangi karena alasan itu. Penerbangan yang biasanya empat kali sehari, dikurangi menjadi tiga kali sehari. “Hanya alasan teknis saja untuk menghadapi peak season,” jelas Novian. Pesawat digunakan tidak mungkin sepanjang tahun. Karena itulah, dilakukan pengecekan dan perawatan terhadap seluruh komponen pesawat. Di momentum low season ini. Pengurangan jadwal penerbangan dari Lombok-Jakarta dan sebaliknya ini, menurut Novian juga tak tiap hari diberlakukan. Kemungkinan hanya sampai November ini saja. Selanjutnya, jadwal penerbangan akan normal. (bul)
Novian (Suara NTB/bul)
SUARA NTB Rabu, 31 Oktober 2018
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Protes Juknis Bantuan
Korban Gempa Paksa Wabup Tandatangani Surat Pernyataan
Tanjung (Suara NTB) Aksi demo warga korban gempa menuntut perubahan petunjuk teknis (juknis) BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali dilakukan Selasa (30/10). Ratusan massa menyuarakan beberapa tuntutan. Tidak adanya Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., di kantor kontainer menyebabkan warga emosional hingga aksi demo nyaris ricuh. Bahkan, warga memaksa Wakil Bupati (Wabup) KLU Sarifudin, SH., MH., menandatangani surat pernyataan. Massa menuntut beberapa persoalan kaitan dengan proses recovery rumah korban gempa. Pertama, meminta BNPB merevisi juklak juknis dana stimulan terutama halaman 34 yang venderung berbelit-belit. Kedua, menuntut dana stimulan dikelola langsung oleh kelompok masyarakat (pokmas) bukan melalui aplikator lagi. Ketiga, menolak segala bentuk rumah instan, Risha, Riko, Rika melalui mekanisme BNPB. Warga meminta diberi kewenangan penuh menentukan jenis rumah yang diinginkan. Ke empat, meminta BPBD KLU melaporkan secara lengkap dana donasi yang masuk dan keluar. Alasannya pada demo pertama, Bupati KLU H. Najmul Akhyar, berjanji mengekspose data donasi dalam 2x24 jam siap. Sayang hingga kemarin tidak ada pernyataan dari bupati maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Serta mendorong Pemda KLU dan DPRD KLU mendukung aspirasi masyarakat ke istana negara. “Kami di sini menuntut apa yang sudah dibilang oleh Jokowi. Saya katakan kepada Pemerintah Lombok Utara, jangan sampai mengkriminalisasi masyarakat yang meminta haknya,” cetus orator, Endri Susanto. Warga menyoroti perbedaan dana bantuan. Di satu sisi, dana bantuan untuk guru-guru digelontorkan tanpa pertanggungjawaban. Sedangkan dana bantuan rumah harus melalui atu-
ran yang rumit. “Tidak perlu bupati turun sampai ke dusun-dusun, tidak perlu presiden datang sampai 3 kali. Cukup berikan uang itu ke masyarakat. Betul ini adalah kewenangan pusat, kalau bupati, DPRD berpihak kepada masyarakat, dukung aspirasi masyarakat,” sambung orator Tarpiin Adam. Menjelang tengah hari, orasi massa masih bergulir. Mereka mendesak bertemu Bupati. Massa yang sudah menembus pagar kantor bupati menyeruak ingin memasuki halaman kantor Bupati lebih dalam. Namun tertahan oleh barikade aparat dan Satpol PP. Massa dan aparat kemudian terlibat aksi saling dorong. Massa melempar beberapa air gelas ke barisan aparat. Salah seorang anak yang ikut aksi berada di atas dump truck sampai terjatuh karena ikut meneriakkan aspirasi, hingga harus dilarikan ke RSUD. Sementara di barisan massa, salah seorang diduga melakukan kontak fisik kepada aparat. Salah seorang perwira polisi terkena bogem mentah di bagian perut hingga harus diamankan keluar barisan karena takut tersulut emosi. Emosi massa mereda seiring upaya kedua pihak mengontrol aksi. Massa yang meminta dipertemukan dengan bupati kemudian diakomodir. Sekitar 20 orang perwakilan massa masuk ke kantor kontainer. Mengetahui tidak ada bupati, perwakilan massa memilih ke-
luar meski dipertemukan dengan perwakilan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Kolonel Hengki, Wabup Sarifuddin, Sekda KLU Drs. H. Suardi, Ketua DPRD dan ketua-ketua Komisi. “Kami menyampaikan aspirasi tapi tidak ada bupati, dengan hormat kami tidak akan melanjutkan pembicaraan,” cetus perwakilan massa, Fajar Marta. Mereka pun keluar ruangan dan kembali melakukan orasi. Setelah Zuhur, massa kembali diundang ke kontainer oleh Pemda KLU. Di sana kemudian disepakati tuntutan massa. Dengan kesimpulan perwakilan massa masingmasing kecamatan, perwakilan mahasiswa, Pemda KLU dan DPRD KLU akan membawa persoalan itu ke Jakarta. Masing-masing pejabat, Wabup KLU, Ketua DPRD KLU, Sekda KLU, Ketua-ketua komisi menandatangani kesepakatan untuk membawa aspirasi tuntutan ke istana negara. Mereka yang terlibat menandatangani tuntutan warga antara lain, Wakil Bupati KLU, Sarifudin, Sekda KLU, Drs. H. Suardi, MH., Wakil Ketua DPRD KLU, H. Djekat Demung dan Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH. Seluruh pejabat yang hadir menerima perwakilan massa tak ragu menyepekati dan menandatangani tuntutan. Adapun hasil kesepakatan warga dan para pejabat antara lain, pemerintah daerah KLU
dan seluruh pimpinan DPRD KLU sepakat untuk melaksanakan tuntutan aksi. Pihak BPBD Lombok Utara segera mengeluarkan dan memberikan data terkait penggunaan anggaran donasi tanggap darurat dalam waktu 1×24 jam, dan harus diserahkan ke koordinator umum (kordum) aksi. Pihak DPRD KLU harus segera membentuk Pansus untuk mengevaluasi kinerja BPBD KLU selambatnya tanggal 30 November 2018, dan hasilnya disampaikan ke kordum aksi. Bupati KLU dan seluruh pimpinan DPRD KLU harus berani mengambil sikap tegas untuk membela kepentingan rakyat korban gempa, dan membentuk kebijakan yang pro rakyat. Selanjutnya, pemberian bantuan dana gempa secara tunai ke rekening korban gempa, serta pemerintah daerah KLU bersama-sama perwakilan Aliansi masyarakat korban gempa KLU untuk beraudiensi ke Presiden RI di Jakarta. Wabup KLU, Sarifudin mengakui, dirinya sebagai korban terdampak gempa. Hanya saja, tidak etis jika pejabat perpanjangan tangan pemerintah pusat menyatakan tidak puas. “Perlu dibicarakan lagi, seluruh warga menolak juknis. Kita akan katakan kami hanya ingin uang tunai, selesai. Apa bedanya dana untuk guru yang sudah dapat Rp 12 juta tapi tidak ada pertanggungjawaban,” tanya wabup. Ia juga mempertanyakan pada persoalan praktik lapangan. Salah satunya kebutuhan pasir untuk panel konstruksi. “Hanya satu yang direkomendasikan pasir di Lombok ini, itu di Ijobalit, Lombok Timur. Ini dilematis. Maaf saya katakan, saya harus ikut memfasilitasi saudara-saya saya untuk bertemu dengan Jokowi,” tegasnya.
(Suara NTB/ari)
TANDA TANGAN - Wabup Sarifudin menandatangani kesepakatan dengan warga untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Istana Negara terkait pencairan dana bagi korban gempa, Selasa (30/10). Senada Wabup, Sekda KLU, Suardi, mengatakan sebagai masyarakat yang samasama menerima kebijakan pusat. Pemda KLU yang men-
jelaskan persoalan tidak akan ada penyelesaian mengingat kebijakan murni dari pusat. Pimpinan DPRD, Djekat Demung mendukung kesimpulan
eksekutif. Ia berkilah lamanya proses dana bantuan disebabkan implementasi bahwa seakan-akan juknis adalah harga mati. (ari)
Dinilai Lambat Kerja, Warga Desak Mutasi Kepala BPBD Tanjung (Suara NTB) Warga korban gempa gerah dengan kinerja lambannya penanganan korban gempa. Mulai dari pemenuhan hunian sementara, hingga transparansi anggaran donasi bantuan yang dituntut warga tidak terekspose ke publik. Mereka pun mendesak agar Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara, M. Iwan Maret Asmara, diganti.
Hal ini diungkapkan perwakilan massa aksi demo, Asmayadi, saat bertemu pejabat di kontainer, Selasa (30/10). “Kami minta Kepala BPBD dimutasi,” cetusnya di hadapan Wakil Bupati KLU Sarifudin, SH., MH., Sekda Drs. H. Suardi dan unsur pimpinan DPRD. Alasan yang diungkapkan, pertama Iwan Maret tidak mampu menjalankan tuntutan warga pada demo pertama perihal transparansi dana donasi.
Butuh Rp1,7 Triliun SESUAI usulan dari masing-masing kecamatan, Lombok Timur (Lotim) membutuhkan dana cukup besar untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Diakumulasi sekitar Rp 1,7 triliun lebih dana untuk memuluskan jalan sepanjang jalan sesuai visi dan misi Bupati Lotim. Untuk jembatan saja dari usulan 21 kecamatan sekitar 8 unit jembatan dengan alokasi Rp46,45 miliar, jalan kabupatan sendiri dibutuhkan Rp1,14 triliun dengan panjang sekitar 400 km. Jalan-jalan desa masuk data membutuhkan sekitar Rp 605,4 miliar lebih. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi ketika dikonfirmasi, Selasa (30/10) mengaku, usulan dari para camat tidak bisa dilaksanakan dalam satu tahun. Usulan dari 21 camat se Kabupaten Lotim ini akan direncanakan pembangunannya secara tahun jamak atau multi years. Menurutnya, kemampuan anggaran yang dimiliki Lotim sangat terbatas. Diketahui APBD Lotim saja dalam setahun Rp 2,5 triliun, sehingga tidak memungkinkan untuk semua APBD dikerahkan untuk infrastruktur semua dalam satu tahun anggaran. Karenanya dilakukan dengan sistem tahun jamak. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang memverifikasi sejauh mana kemampuan anggaran yang dimiliki Lotim. Total panjang jalan kabupaten yang diusulkan itu 447 km. Perintah Bupati, maka yang menjadi paling priroritas, termasuk yang akan digenjot sesuai visi dan misi bupati, yakni infrastruktur di wilayah Lotim bagian selatan. “Kita sedang menimbang bersama tim di TAPD seberapa kemampuan kita dan mana-mana nanti yang menjadi skala prioritas sesuai persetujuan bupati,” terangnya. Prioritas Bupati Lotim pada tahun 2019 mendatang dipilih wilayah Lotim bagian selatan, karena persentase jumlah jalan yang bagus di selatan itu masih kecil. Untuk itu, pemerintah daerah di bawah komando Bupati Lotim mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah selatan itu. Diakui pernah ada janji dari pemerintah pusat untuk menganggarkan dana alokasi khusus untuk wilayah Lotim Selatan itu. Hanya saja sampai sekarang belum ada kepastian. “Memang ada rencana sebagai jalan hibah nasional, tapi sampai hari ini belum ada kepastian” akunya. (rus) Achmad Dewanto Hadi (Suara NTB/dok)
Sebagaimana bupati ketika itu, menyanggupi untuk membeberkan data dana bantuan gempa kepada masyarakat KLU dalam 1x24 jam pascademo. Dalam aksi demo kali ini, pihaknya ingin bertemu dengan Kepala BPBD guna mengklarifikasi soal dana bantuan, berapa dana masuk dan berapa pula yang keluar. Apalagi kata dia, asesmen BPKP perihal dana tersebut sudah beredar di media online.
Kedua, hearing FKMLU di DPRD tidak pernah diatensi pejabat terkait. Kalak BPBD ketika itu diundang, namun tidak hadir. “Kalau terus-terusan tidak hadir begini masyarakat berstigma yang tidak-tidak. Jadi ya wajar, hati-hati lho ini isunya lain sekali di bawah soal temuan BPKP segala macam,” jelasnya. Asmayadi menilai, tupoksi BPBD dalam menyalurkan dan mendata rumah hunian sementara tidak maksimal. BPBD tak
memiliki data huntara. Sementara, pengadaan material huntara tak mendapat respon cepat dari BPBD. Menanggapi tuntutan warga, Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH., mengatakan tidak masalah bagi Pemda untuk mengganti atau memutasi pejabat. Penyegaran pejabat memang perlu dilakukan. Ia akui pula, BPBD dalam menangani kebencanaan gempa terkesan tertutup soal data. “Wajar ada tuntutan war-
Pengguna Jalan Terkesan Taat Aturan hanya Saat Razia Selong (Suara NTB) Kesadaran masyarakat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tentang keselamatan berlalu lintas masih sangat standar. Kesan yang muncul selama ini masyarakat hanya menaati aturan lalu lintas saat ada gelaran razia. Hal ini dikemukakan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Kepolisian Resort (Polres) Lombok Timur, AKP Ryan Faisal, SIK. Ditemui di Selong, Selasa (30/10), Kasat Lantas meminta pengendara tetap menaati aturan berlalu lintas demi keselamatan. Disebut selama dua pekan ke depan, mulai Selasa (30/10) sampai dengan 12 November mendatang akan mengelar razia Zebra. Intensitas polisi turun mengecek kelengkapan para pengendara selama operasi ini lebih diintensifkan. Tidak seperti hari-hari biasanya. Hanya saja pada pelaksanaan Operasi Zebra ini, Kasat Lantas Polres Lotim ini menyebut tidak seperti pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Dituturkan, wilayah kerja Polda NTB dan Sulawesi Tengah diberikan dispensasi, karena dua provinsi tersebut diketahui terkena musibah gempa bumi. “Kita diberikan dispensasi, sehingga tidak ada target untuk penindakan,” ucapnya. Proses operasi masih mengedepankan simpatik daripada penegakan hukum. Meski demikian, terhadap para pelanggar lalu lintas yang dinilai tingkat fatalitas laka lantasnya tinggi akan langsung diberikan tindakan hukum. Dispensasi bukan berarti tidak ada tindakan kepada para pelanggar aturan. Operasi Zebra memang bertujuan untuk melakukan penegakan hukum. Namun karena NTB masih berduka, sehingga diringankan.
(Suara NTB/yon)
GELAR PASUKAN - Apel gelar pasukan Operasi Zebra Gatarin 2018 di Mapolres Lotim, Selasa (30/10). Bahkan perintah Korlan- ini memang sangat mempentas, sebut Kasatlantas, kegia- garuhi tinggi rendahnya angka tan Operasi Zebra kali ini akan laka lantas. “Pengaruh jalan ini diisi oleh kegiatan bakti sos- 40 persen sampai 50 persen. ial. Rencana bakti sosial akan Namun, yang paling besar addigelar di Sembalun Kabupat- alah human error,” demikian. Sementara saat operasi hari en Lotim. “Rencana kita akan bawa semen ke Sembalun un- pertama, aparat berhasil mentuk membantu pembangunan jaring sebanyak 35 pengendara sejumlah fasilitas umum sep- roda dua maupun roda empat. erti tempat ibadah,” tuturnya. Banyak kendaraan yang tidak Ditambahkan, pada pelak- dilengkapi dengan surat-suratsanaan Operasi Zebra kali ini, nya, tidak memiliki SIM, tidak Pihak Satlantas Polres Lotim membawa STNK serta kenini mengaku lebih hati-hati daraan yang digunakan tidak dan teliti. Diketahui, sejum- dilengkapi atribut dalam berklah indikasi pelanggaran peng- endara seperti penggunaan gunaan kendaraan banyak helm serta spion. Sebelumnya dilakukan geterjadi. Termasuk adanya indikasi pemalsuan surat surat lar pasukan Operasi Zebra kendaraan. Polisi ini juga siap Gatarin bertempat di Mapoluntuk melacak keberadaan res Lotim yang dipimpin langkendaraan-kendaraan bodong. sung Wakapolres Lotim, KoPihaknya memetakan, pel- mpol. Wendi Oktariansyah, anggaran biasanya banyak ter- SIK. Menurut wakapolres, gejadi di jalan-jalan kabupaten. lar pasukan dilakukan untuk Utamanya di jalan-jalan yang mengetahui sejauhmana kebaru dan mulus banyak juga siapan personel maupun saradigunakan untuk aksi kebut- na pendukung lainnya, sehingkebutan. Tingkat lakalantas di ga kegiatan operasi dapat berjalan mulus ini pun dinilai Sat- jalan dengan optimal dan dalantas lebih tinggi dibanding- pat berhasil sesuai dengan kan dengan jalan yang masih tujuan serta sasaran yang rusak. Pengaruh kualitas jalan sudah ditetapkan. (rus/yon)
ga seperti itu. Karena kemarin dengan Pak Ardianto (Ketua Komisi I) tidak dijawab dengan tegas (soal donasi),” tegasnya. Ia juga mempersoalkan bentuk pertanggungjawaban moril dari BPBD atas groundbreaking Risha di Desa Salut. Padahal di desa itu belum ada kelompok masyarakat (pokmas) saat itu. “Secara keseluruhan penanganan oleh Pemda kita akui tidak maksimal. Huntara saja mana ada datanya,” tandasnya.
Sementara, Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., tak menyangkal kinerja OPD perlu dievaluasi. Tidak hanya BPBD saja, namun semua pimpinan OPD akan segera dievaluasi. Dari hasil evaluasi itu nantinya pimpinan akan mengambil sikap. “Mulai hari Jumat kita akan mulai proses evaluasi. Kecuali yang urusan kepegawaian dalam evaluasi ini konteksnya keseluruhan,” jawab Sekda. (ari)
Jadwal Tes CPNS Lotim Tetap Selong (Suara NTB) Badan Kepegawaian Pembinaan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaan tes CPNS dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya yakni dimulai tanggal 1 November 2018. Dalam pelaksanaan tes yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) tersebut, peserta ujian CPNS diminta lebih teliti dan berhati-hati di dalam mengisi dan menjabat setiap pertanyaan dan soal yang keluar. Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, M. Bahrain, Selasa (30/10), mengaku saat menggelar rapat di BKN. Tes CPNS untuk Kabupaten Lotim sebelumnya diminta untuk diundur, karena alokasi pengawas ke semua kabupaten/kota se-Indonesia sudah habis sampai ke titik terjauh. Akan tetapi dengan adanya beberapa pertimbangan, salah satunya pengumuman jadwal tes sudah disebarluaskan, maka tes CPNS untuk Lotim tetap dengan jadwal semula yakni dimulai tanggal 1 sampai 13 November 2018. “Tes CPNS ini ada yang mulai tang-
M. Bahrain (Suara NTB/yon)
gal 31 Oktober, tanggal 1 November dan tanggal 3 November,” terangnya. Sementara untuk kesiapan alat, jaringan maupun sistem CAT tidak ada kendala. Hanya saja yang perlu dilakukan oleh peserta tes yakni ketelitian dan kehati-hatian. Terutama yang sangat penting password registrasi dan password tes yang diberikan pada hari itu harus tetap diingat oleh peserta serta jangan pernah menekan tombol klik keluar sebelum selesai menjawab seluruh soal. “Nanti kita akan tayangkan simulasi tata cara mengisi dan menjawab setiap butir soal sebelum tes dimulai,” ujarnya. Sebelumnya, Bahrain mengatakan untuk Kabupaten Lotim jumlah peserta tes CPNS yang memenuhi syarat administrasi atau dinyatakan lulus sebanyak 5.976 orang dan yang tidak memenuhi syarat 844 baik kategori umum maupun khusus. Dalam pelaksanaan tes akan dilaksanakan di gedung CAT yang terletak di kompleks kantor BKPSDM Lotim. Gedung CAT itu memiliki kapasitas 100 orang untuk satu sesi. Sedangkan dalam pelaksanaan tes ini, direncanakan sebanyak lima sesi, sehingga dalam kurun waktu satu hari, pelamar yang mengikuti tes CPNS sebanyak 500 orang dengan waktu pelaksanaan selama 12 hari. “Tes kita lakukan selama 12 hari karena kemampuan kita hanya 500 orang sehari dengan lima sesi,” ujarnya. Dalam pelaksanaan tes seleksi CPNS tahun ini, M. Bahrain mengungkapkan jika pihaknya tidak menggunakan sekolah-sekolah sebagai lokasi pelaksanaan tes seperti tahuntahun sebelumnya. Sehingga waktu pelaksanaan tes selama 13 hari dengan difokuskan pada satu lokasi. (yon)
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 31 Oktober 2018
Halaman 5
Tunggu Hasil PKN BPK Siap Kawal Penyaluran Bantuan KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Tengah (Loteng) Ely Rahmawati, SH., MM., MH., menegaskan pihaknya akan mengawal ketat proses penyaluran bantuan dana bagi korban gempa di daerah ini. Pengawalan ini sebagai upaya memastikan dana bantuan korban gempa benar-benar tersalurkan dengan tepat sasaran. “Di tim pengawal bantuan korban gempa yang dibentuk oleh Pemkab Loteng, kita juga akan terlibat di situ,” tegasnya saat dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (29/10). (Suara NTB/dok) Semula pihaknya berenEly Rahmawati cana akan membentuk tim khusus untuk mengawal penyaluran dan penggunaan dana bantuan korban gempa. Namun setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, diputuskan tim Kejari Loteng akan ikut masuk dalam tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Pihaknya berharap dengan keterlibatan pihaknya dalam proses mengawal penyaluran dan penggunaan dana bantuan korban gempa manfaat dari dana yang diberikan pemerintah bisa maksimal dirasakan oleh para korban gempa. Pihaknya tidak ingin dana bantuan diselewengkan dan membuat korban gempa tidak bisa merasakan secara maksimal manfaat dari dana ini. “Dana inikan hajatannya untuk membantu meringankan beban korban gempa. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Supaya manfaatnya optimal. Jangan kemudian bantuan dana korban gempa tersebut justru dijadikan ladang untuk mencari keuntungan pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungajawab,” ujarnya. Bahkan jika diperlukan, pihaknya sewaktu-waktu akan turun ke lapangan untuk mengecek langsung proses penyaluran dan penggunaan dana bantuan korban gempa. Hal ini bertujuan agar masyarakat tahu kalau penyaluran dana diawasi langsung kejaksaan. Sebelumnya, Kepala BPBD Loteng, Drs. H. Muhammad, mengatakan sampai saat ini jumlah korban gempa di Loteng yang sudah terisi rekening banknya sebanyak 1.481 jiwa dari sebelumnya sebanyak 799 jiwa. Di mana, total dana yang masuk sebesar Rp 62,7 miliar. (kir)
Penetapan Tersangka Kasus Bantuan Kedelai
Praya (Suara NTB) Hingga saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) masih terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna menuntaskan proses Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dalam kasus dugaan korupsi program bantuan benih kedelai tahun 2017. Hasil PKN itu nantinya sebagai dokumen pelengkap sebelum Kejari Loteng menetapkan tersangka dalam proyek senilai Rp 12,6 miliar tersebut. Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, SH., MH., saat dihubungi Suara NTB, Selasa (30/10) mengaku, sedang di Jakarta untuk berkoordinasi dengan BPK RI terkait penuntaskan proses PKN kasus bantuan benih kedelai tahun 2017. Ditegaskannya, proses penyidikan kasus dugaan korup-
si program bantuan benih kedelai tetap berjalan. Seluruh dokumen pendukung saat ini bisa dikatakan sudah hampir lengkap dan tinggal menunggu hasil PKN oleh BPK RI saja. Dari PKN inilah bisa diketahui berapa nilai kerugian negara dalam program yang dijalankan tahun 2017 ini.
Kalau dari hasil penyelidikan pihaknya, ada indikasi kuat terjadi penyimpangan. Namun untuk memastikan berapa nilai penyimpangan yang ada, itu yang punya kewenangan BPK. Pihaknya tidak punya kewenangan untuk itu. Sehingga hasil PKN dari BPK sangat menentukan
Warga Minta Pilkades Ulang
Bantuan Stimulan Rawan Salah Sasaran
Operasi Zebra Fokus ke Preventif Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) mengimbau masyarakat agar melengkapi kelengkapan berkendaraan saat akan keluar rumah. Sebab pelaksanaan Operasi Zebra Gatarin 2018 serentak dimulai, Selasa (30/10). Operasi rutin setiap tahunnya ini akan digelar sampai 13 November mendatang. Hanya saja berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengedepankan penindakan. Tahun ini pihak Polres Lobar diminta untuk mengutamakan tindakan preventif dan preemtif dari pada penindakan. Di mana persentasenya masing-masing 40 persen untuk preemtif dan preventif. Sedangkan penindakan 20 persen. Selain itu pada kegiatan operasi zebra kali ini diberikan semacam trauma healing kepada pengendara di wilayah terdampak gempa. “Jadi kegiatan kita lebih banyak ke trauma healing dan Dikmas, miripmirip Operasi Simpatik lah,” ungkap Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu L. Panca Warsa di sela operasi di depan Polres Lobar. Pada operasi ini penindakan penilangan tetap akan diberikan kepada pengendara yang melanggar tujuh prioritas pelanggaran. Di antaranya mengunakan handphone saat berkendara, tidak mengunakan helm atau safety belt, pengendara di bawah umur, berkendara di bawah pengaruh alkohol maupun narkoba hingga berkendara melebihi batas penumpang dan kecepatan tinggi. Pada bagian lain, pihaknya tidak akan melakukan razia pada pada daerah terdampak bencana. Tapi pihaknya fokus memberikan trauma healing dan imbauan. (her)
(Suara NTB/her)
OPERASI ZEBRA - Kasat Lantas Polres Lobar L. Panca Warsa bersama jajaran sedang melakukan operasi Zebra di depan Mapolres Lobar, Selasa (30/10).
kita tetap bekerja maksimal, agar bagaimana kasus tersebut bisa segera tuntas,” tegas Hasan. Sementara itu, Ketua Forum Silaturahmi Untuk Advokasi Petani & Petani Tembakau (FORSUADSIPT) Loteng, Hamzanwadi, mendesak pihak Kejari Loteng segera menuntaskan penyidikan kasus benih kedelai. Termasuk kasus dugaan penyimpangan bantuan alat sistem pertanian (alsintan) Loteng. Agar bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kinerja aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejari Loteng. (kir)
Banyak Suara Batal
Akibat Salah Verifikasi
Giri Menang (Suara NTB) Bantuan stimulan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa rawan salah sasaran. Hal ini disebabkan kesalahan pendataan dan verifikasi kerusakan yang menyebabkan klasifikasi pun salah. Di Lombok Barat (Lobar) ditemukan banyak rumah korban gempa yang salah klasifikasi. Seharusnya rusak ringan, namun terdata rusak berat. Sebaliknya, rusak berat diklasifikasikan rusak ringan. Akibat dari itu banyak korban gempa yang rumahnya rusak ringan menerima transfer dana mengacu klasifikasi rusak berat senilai Rp50 juta. “Kerawanan itu pada klasifikasi kerusakaan, karena itu klasifikasi rusak berat, sedang dan ringan ini harus cermat berhati-hati. Itulah yang kami kerjakan di Lobar, perlu hatihati agar di belakang hari tidak ada masalah,” aku Inspektur pada Inspektorat Lobar H. R. Agus Hidayat, Selasa (30/10). Diakuinya, setiap proses kegiatan pasti ada kerawanan. Seperti pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ada Perpres diatur indikator harus menggunakan Risha dengan membentuk kelompok masyarakat (pokmas). Namun pada pelaksanaannya di tengah jalan terkendala sarana pendukung Risha, sehingga menyebabkan keterlambatan. Karena itulah bisa saja pokmas menggunakan struktur tahan gempa tidak mesti menggunakan Risha. Menyusul adanya kebijakan kelenturan yang disampaikan presiden pada saat berkunjung terakhir ke Lombok. Pengawalan ketat pun dilakukan terhadap rehab rekon hingga pemanfaatan rumah bantuan tersebut. Pihak Inspektorat bersama BPKP dan BPK turun melakukan pendampingan, pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bantuan ini betul-betul terarah agar tidak salah sasaran. Diakuinya, penyaluran bantuan korban gempa di Lobar menjadi temuan BPKP, namun bukan menyangkut kerugian. Temuan itu bersifat administrasi yang perlu dicocokkan atau disinkronisasi. Bantuan yang masuk dari semua pihak ke BPBD tercatat, demikian pula ketika penyaluran dari kecamatan harus tercatat. Dari kecamatan pun yang menyalurkan bantuan ke korban gempa harus tercatat. “Bukan temuan kerugian hanya bersifat administrasi, tinggal dilengkapi kelengkapan pendukung administrasi,” kata Inspektur. Ia menegaskan bantuan yang disalurkan tidak kurang dari volume, misalnya yang seharusnya 3 bantuan namun diberikan ke korban gempa 1 atau 2. (her)
kelanjutan dari penyidikan kasus tersebut. Hasan mengaku, penyelesaian kasus bantuan benih kedelai diperkirakan bakal butuh waktu cukup panjang, mengingat, luasnya cakupan program. Belum lagi, pihak-pihak yang harus diperiksacukup banyak. Saat ini saja sudah ratusan saksi yang diminta keterangan, mulai dari kelompok tani penerima bantuan hingga pejabat pemerintah daerah. “Tapi pada prinsipnya kasus ini harus tuntas. meski butuh waktu cukup lama. Jadi masyarakat kita harapkan bisa bersama. Yang jelas,
(Suara NTB/her)
BELUM DIGARAP - Inilah suasana kawasan Mekaki yang indah. Sayangnya, investor belum serius menggarap kawasan yang sudah lama diberikan izin ini.
Izin Investor Mekaki akan Dievaluasi Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) telah melayangkan surat teguran kepada investor Mekaki Sekotong. Pasalnya pihak investor sangat sangat lambat merealisasikan investasi di kawasan tersebut. Padahal izin telah diperoleh sejak 4 tahun lalu. Pihak investor hanya membangun gapura di lokasi. Pihak investor belum menanggapi surat teguran pemda tersebut. “Kita tunggu beberapa waktu ke depan, kami akan panggil investor ini untuk menanyakan kapan realisasi dan apa kendala yang dihadapi,” tegas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar, H. Dulahir, Selasa (30/10). Pihaknya sudah melayangkan teguran sebulan lalu ke investor. Namun sejauh ini belum ada respons dari investor tersebut. Di sini seharusnya tugas satgas perizinan berusaha yang sudah dibentuk
Pemda, terdiri dari OPD terkait, kepolisian, BPN dan instansi terkait lainnya untuk menggenjot perusahaan yang lambat. Karena tim ini terkendala belum ada anggaran, maka pihaknya sebatas bisa bersurat dulu ke investor. Tidak saja investor Mekaki yang ditegur, ujarnya, ada 80 investor lain yang ditegur, karena lamban merealisasikan izin. Tahun depan pada triwulan I, pihaknya akan mengundang semua investor ini termasuk investor Mekaki. Jika tidak jelas dan tak masuk akal alasan dari investor maka pihak Pemda menyarankan sebaiknya mundur saja. Sebab ada investor yang lebih sungguh-sungguh mau menggarap kawasan tersebut. Menyoal tindakan tegas pemda dengan mencabut izin investor, karena menghambat pengembangan kawasan, menurutnya pemda bisa melakukan langkah itu jika
investor ini memang tak bersungguh-sungguh. Setelah disurati dan dipanggil berkalikali, namun pihak investor tak menggubris, maka Pemda bisa mencabut izinnya. Pihaknya akan menempuh upaya persuasif melalui bersurat ke investor. Namun kalau upaya ini tak ditindaklanjut maka Pemda bisa mengevaluasi dan menjuau ulang izinnya. Menurutnya, pemda berani memberikan tindakan tegas kepada mereka. Ia menambahkan perihal investasi di kawasan selatan diakui kemungkinan investor masih saling menunggu, karena itu pemda perlu menghidupkan event dan rapat di kawasan setempat agar terlihat hidup. Pemda bisa saja menggelar rapat di kawasan tersebut. Sebab investor memiliki minat yang tinggi berinvestasi, hanya saja mereka masih saling menunggu untuk merealisasikan investasinya. (her)
OPD Dikritik Belum Selaras dengan RPJMD
(Suara NTB/her)
H. Baehaqi Giri Menang (Suara NTB) Pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar) perlu diarahkan untuk membantu program pencapaian RPJMD. Pokir perlu diarahkan terhadap kebijakan dan program pemda mencapai target RPJMD. Di samping itu, OPD juga diharapkan harus menyelaraskan program yang disusun dengan pencapaian RPJMD. Sebab sejauh ini banyak OPD yang belum selaras dengan RPJMD. Hal ini harus dibenahi ke depan pada penyusunan RPJMD 2019-2024. Inspektur pada Inspektorat Lobar H. R. Agus Hidayat, mengatakan, penyusunan indikator RPJMD harus diselaraskan dengan RPJMN. Apalagi ada tambahan indeks baru yakni kesejahteraan rakyat masuk dalam RPJMD. Hal ini ber-
dasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. “Tidak boleh OPD itu tidak cocok atau tidak selaras dengan RPJMD. Keluhan Bappeda sejauh ini ada OPD yang belum selaras atau sesuai dengan RPJMD,” ujarnya, Selasa (30/10). Termasuk dari DPRD, katanya, awalnya ada progam pokir bukan kepada program dan kegiatan, namun memberikan masukan dan pertimbangan terhadap kebijakan yang dilaksanakan Pemda untuk mencapai tujuan RPJMD. Sementara itu, Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi mengaku ada OPD yang kurang memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM) dalam menyusun program. OPD ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan Dinas Sosial. “Penegasan Bappeda sendiri harus seluruh OPD sesuai dengan SPM. Harus selaras dengan RPJMD,” tegasnya. Untuk mencapai indikator RPJMD tersebut, tambahnya, diperlukan perencanaan yang matang, kinerja OPD yang betul-betul profesional mengacu pada SPM. Untuk RPJMD 2019-2024 harus betul-betul SPM itu mengarah dan terkoneksi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
(Suara NTB/her)
H. R. Agus Hidayat Substansi dari RPJMD, jelas Baehaqi, adalah SPM dan KLHS yang sinkron dengan rencana kerja (renja) OPD sebagai dasar untuk menyusun RKPD tahun 1,2,3 hingga tahun ke 5. Sehingga diharapkan perencanaan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun tersebut betul-betul spasial, holistik dan tematik dan teknoratik. Nantinya RPJMD itu akan diturunkan (break down) lagi selama lima tahun, break down itu nanti yang menjadi RKPD sudah disesuaikan dan disinkronisasi dengan rencana strategis OPD menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, dan top down bottom up. Sehingga dengan demikian IKU yang tertuang dalam RPJMD salah satunya indeks Kesejahteraan rakyat bisa tercapai sesuai dengan target. (her)
Praya (Suara NTB) Ratusan warga dari sejumlah desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (30/10) menggelar aksi di halaman kantor Bupati Loteng. Mereka mendesak pemerintah daerah menggelar pilkades ulang di beberapa desa yang jumlah suara batalnya dinilai cukup masif. Hal ini sebagai bentuk penyelamatan terhadap suara rakyat. Perwakilan warga yang datang di antaranya dari Desa Lajut, Selebung Rembiga, Menemeng, serta Desa Sabe. Tidak hanya itu ada juga perwakilan warga Desa Janapria serta Desa Bakan. Awalnya, warga terpecah di beberapa titik. Ada yang terkonsentrasi di bencingah dan Kantor DPMD Loteng. Mereka baru bergabung menjadi satu ketika berada di kantor Bupati Loteng. Puluhan aparat kepolisian dibantu dari Satpol PP Loteng turut mengawal jalannya aksi. Sejumlah perwakilan warga lantas diterima Asisten I Setda Loteng, Ir. H. L. Moh. Amin, MM., Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli serta Kepala DPMD Loteng, Drs. Jalaludin, di ruang rapat utama Bupati Loteng. Sementara warga lainnya mengelar orasi di halaman kantor Bupati Loteng dan menuntut supaya surat suara yang tercoblos simetris yang oleh panitia desa dinyatakan tidak sah, supaya disahkan. Warga beralasan, di beberapa desa surat suara yang tercoblos simetris tetap dinyatakan sah. Sekitar satu jam menggelar
orasi, jalannya aksi mulai memanas. Warga yang menuntut agar bertemu dengan Bupati atau Wabup Loteng, mulai kehabisan kesabaran. Mereka membakar potongan bambu di halaman kantor Bupati Loteng, kendati sempat dihalangi aparat keamanan, warga tetap ngotot melakukan aksinya. Tidak puas, warga terus mendekat dan merusak pot bunga. Melihat warga mulai tidak terkendali, satu peleton Sat Brimob Polda NTB diterjunkan. Bermodalkan tameng, polisi berusaha mendorong warga untuk menjauh dari kantor bupati. Sempat terjadi ketegangan, namun kericuhan akhirnya berhasil diredam. Aparat kemudian memadamkan api yang masih menyala di halaman kantor Bupati Loteng. Menjawab desakan tersebut, Asisten I Setda Loteng, H.L.Moh. Amin, menegaskan, apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan warga sudah ditampung pihaknya dan akan dijadikan bahan kajian oleh tim penyelesaian sengketa pilkades yang sudah dibentuk oleh Pemkab Loteng. “Terkait penyelesaian sengketa, di aturan yang ada sudah jelas mekanismenya diselesaikan oleh tim penyelesaian sengketa,” tegasnya. Soal nanti keputusan tim penyelesaian sengketa ada yang puas, ujarnya, masih ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh, karena dalam penyelesaian sebuah persoalan, hukum harus menjadi panglima — yang menjadi pegangan dan pedoman utama. (kir)
(Suara NTB/kir)
BAKAR - Warga dari beberapa desa yang tidak puas hasil pilkades di Loteng membakar potongan bambu di halaman Kantor Bupati Loteng, Selasa (30/10).
Rekomendasi Tak Dijalankan
TP4D Loteng Ancam Putus Kontrak Kerjasama Praya (Suara NTB) Tim Pengawalan dan Pengawasan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Lombok Tengah (Loteng) mengancam akan memutus kontrak kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) terkait pengawalan sejumlah proyek fisik di daerah ini. Ancaman ini akan direalisasikan jika rekomendasi tidak dijalankan OPD bersangkutan. Demikian ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Ely Rahmawati, SH., MM., MH., kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (29/10). Dikatakannya, saat ini pihaknya sedang mengawal beberapa proyek fisik di Loteng. Bahkan, sudah ada beberapa proyek yang diberikan rekomendasi oleh TP4D Loteng, terutama terkait kualitas pengerjaan proyeknya supaya ditingkatkan. Seperti proyek Pasar Ganti dan Beleka Praya Timur milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan ada juga proyek jalan di Dinas Perhubungan (Dishub) Loteng. Sayangnya, beberapa rekomendasi TP4D Loteng justru tidak dijalankan oleh OPD terkait. “Tapi kita lihat saja. Kalau sampai rekomendasi kita tidak diselesaikan, kita putus kontrak kerjasama,” ancamnya. Menurutnya, tidak akan ada artinya, kalau kemudian TP4D melakukan pengawalan. Tapi
rekomendasinya tidak dijalankan OPD bersangkutan. “Buat apa kita kawal proyek kalau kemudian apa yang kita rekomendasikan tidak dijalankan. Lebih baik putus kontrak saja,” tegas Ely – sapaan akrabnya. Kalau sudah putus kontrak, itu artinya proyek tersebut bukan lagi di bawah pengawasan dan pengawalan TP4D. Jadi ketika terjadi persoalan di kemudian hari, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab TP4D ketika ditemukan ada indikasi penyimpangan, maka pihaknya tidak akan segan melakukan tindakan hukum. Terpisah, Kasi Intel Kejari Loteng, Febi Rudi, S.H., menambahkan, proyek Pasar Ganti menjadi sorotan pihaknya, karena pihaknya merekomendasikan supaya proyek tersebut tidak dilanjutkan oleh rekanan yang sama. Alasannya, kualitas pekerjaannya kurang bagus. Namun ternyata rekomendasi yang diberikan tidak dijalankan oleh Disperindag Loteng. Kepala Disperindag Loteng H. Saman mengatakan kalau rekomendasi dari TP4D Loteng tetap jadi perhatian pihaknya. Rekomendasi itupun sudah disampaikan ke PPK (pejabat pembuat komitmen) untuk dipertimbangkan. “Soal dilanjutkan tidak proyek itu (pasar Ganti) itu jadi kewenangan PPK dengan mempertimbangkan rekomendasi TP4D loteng,” sebut Saman. (kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Rabu, 31 Oktober 2018
Halaman 6
Kerjasama Bidang Pengembangan Partisipasi dan Sosbud Masyarakat DPMD KSB dengan Harian Suara NTB
Kegiatan Forum Yasinan Pemda KSB Digelar di Setiap Desa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membuat inovasi jadwal kegiatan kegiatan Forum Yasinan (Pelayanan Setara dan Inklusi Andalan). Jika selama ini kegiatannya dilaksanakan terfokus di sentral Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), ke depan jadwalnya akan digilir di setiap desa. INOVASI pelaksanaan agenda Yasinan pada Kamis malam setiap pekannya ini, diyakini akan lebih efektif. Sebab dengan mendekatkan kegiatannya di tingkat desa, maka acara mingguan untuk menggali persoalan yang terjadi di tengah masyarakat itu dapat diikuti lebih banyak orang. “Kalau banyak yang datang kan artinya banyak persoalan yang juga bisa didengar langsung oleh pemerintah di setiap setiap desa,” terang Kabid Pengembangan Partisipasi dan Sosbud Masyarakat, Dinas Pember-
wakil bupati berserta jajarannya yang mendatangi langsung masyarakat. Dan masyarakat juga akan lebih mudah lagi bertemu dengan pemimpinnyanya langsung,” cetus Slamet. Forum Yasinan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari agenda PDPGR ini, selama ini rutin dilaksanakan setiap Kamis malam (malam Jum’at). Menurut Slamet, pasca gempa melanda KSB 19 Agustus lalu kegiatannya sempat terhenti. Dan untuk kembali mengembalikannya, Pemda KSB membuat formu-
dayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) KSB, Slamet Riadi kepada wartawan, Selasa (30/10). Ia menjelaskan, selama ini agenda yang didadakan di gedung sentral PDPGR bertempat di kediaman Bupati KSB tidak bisa menjangkau banyak masyarakat. Setiap pekannya, warga desa digilir dan dimobilisasi menuju sentral dan jumlahnya sangat terbatas. Padahal di sisi lain Pemda KSB meyakini banyak persoalan yang terjadi di masyarakat dan perlu penanganan segera. “Nah kalau di desa, bupati dan
lasi terbaru sehingga proses pelayanan pemerintah kepada masyarakat semakin dekat. “Di forum Yasinan ini kan apa saja boleh disampaikan masyarakat kepada pemerintah. Ini saluran paling efektif bagi pemerintah mengetahui persoalan di masyarakat,” urainya. Sementara itu berdasarkan surat keputusan bupati Nomor 414.2/58/DPMD/X/2010, Forum Yasinan akan dilaksanakan bergilir di masing-masing desa/kelurahan. DPMD selaku gugus pelaksana melakukan pembagian berdasarkan zona per kecamatan. Setidaknya ada empat zona yang ditetapkan, di antaranya untuk zona I meliputi kecamatan Poto Tano dan Seteluk, zona II meliputi kecamatan Brang Rea dan Brang Ene, zona III kecamatan
Taliwang dan zona IV meliputi kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang. “Untuk perdana, kita mulai malam Jumat pekan ini. Sudah kita jadwalkan mulai di zona I dan desa Seteluk Tengah yang pertama dapat giliran,” sebut Slamet. Slamet menambahkan, sama halnya dengan kegiatan Forum Yasinan ketika di sentral PDPGR. Para agen PDPGR mulai tingkat peliuk hingga kecamatan tetap turut dilibatkan, termasuk TNI/Polri (Babinsa/Bhabinkamtibmas) serta tokoh agama dan masyarakat. “Pesertanya tidak ada yang berbeda. Cuma sekarang lebih ramai karena pasti masyarakat akan lebih banyak yang hadir, kan kegiatannya dekat dengan mereka. Jadi forum
(Suara NTB/bug)
YASINAN - Suasana forum Yasinan yang digelar setiap Kamis malam di sentral PDPGR kediaman Bupati KSB. Ke depan agenda rutin setiap pekan ini akan mulai dilaksanakan di setiap desa secara bergiliran. Yasinan bisa lebih maksimal dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan per-
soalan yang dihadapinya langsung kepada bupati atau wakil bupati,” imbuhnya. (bug/*)
KSB Dukung Rencana Jembatan Selat Alas Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberikan dukungan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk melanjutkan wacana pembangunan jembatan Selat Alas. but didapati sejumlah data awal untuk pra rencana pembangunan jembatan. “Belum FS ya, masih pra sebenarnya. Kalau FS butuh anggaran lebih besar lagi,” sebutnya. Dari data awal yang diperoleh, panjang jembatan yang dapat dibangun untuk menghubungkan pulau Lombok Sumbawa berkisar antara 15 sampai 16 kilometer. Rutenya, untuk ujung di pulau Lombok berada di antara pelabuhan Khayangan dengan Labuhan Haji, kabupaten Lombok Timur (Lotim) sementara di KSB berada di kecamatan Poto Tano. “Ada alternatif lain memang untuk di wilayah kita yakni menyusuri pulau di depan desa Kertasari. Tapi ujungnya tetap di Poto Tano,” beber H. Amry. Berdasarkan data pra itu pula, H. Amry mengungkapkan, dana yang dibutuhkan untuk membangun jembatan selat Alas sangat besar. Dari penjelasan pihak perusahaan, jika nantinya jembatan tersebut dibangun akan membutuhkan angga-
H. Amry Rakhman
ran sekitar Rp 1 triliun per kilometernya. “Silakan hitung kalau untuk 15 atau 16 kilometer berapa biayanya. Makanya kami menyarankan provinsi mengundang investor jangan pakai APBN apalagi APBD karena biayanya sangat mahal,” tukasnya. Ia pun menambahkan, jika Pemprov serius menindaklanjuti wacana pembangunan jembatan yang akan menyatukan dua pulau di NTB itu dapat mulai menyiapkan angaran untuk penyusunan FS-nya (studi kelayakan). Sebab investasi untuk jembatan itu sangat besar sehingga diperlukan kajian mendalam untuk melihat seluruh sisi kelayakannya. “Kalau memang dari FSnya sudah bagus ya silakan juga undang investor yang tertarik membangunnya,” imbuhnya. (bug)
(Suara NTB/arn)
SOSIALISASI - Warga Labuan Badas peserta sosialisasi penyelesaian sengketa lahan PT Pelindo III di kantor Bupati Sumbawa, Selasa (30/10).
Pemkab Bentuk Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Pelindo III Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa membentuk dua tim demi percepatan penyelesaian sengketa lahan tanah Pelindo. Terkait dasar kepemilikan, tanah PT. Pelindo III (Persero) adalah sertifikat hak pengelolaan nomor 1, 2, 3 dan 4 tahun 1988 dengan luas total 465 ha. Sebagian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat tinggal yang memicu munculnya sengketa lahan. Hal itu disampaikan Bupati Sumbawa dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Sumbawa Dr.
H. Muhammad Ikhsan M.Pd, pada sosialisasi penyelesaian sengketa pertanahan antara PT. Pelindo III (Persero) Masyarakat Desa Labuhan Badas yang digelar Bagian Pertanahan Setda Sumbawa, Selasa (30/10). Yang juga dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, CEO Regional Bali Nusra Pelindo III (Persero) dan lainnya. Dari dua tim yang dibentuk Pemkab, lanjut Ikhsan, Tim pertama adalah tim supervisi identifikasi dan survei lahan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Labuhan Badas yang diketuai Wakil Bupati Sumba-
wa. Tim kedua adalah tim identifikasi dan survei lahan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Labuhan Badas yang diketuai Kepala Bagian Pertanahan dan memiliki tugas melakukan identifikasi dan survei lahan. Bupati berharap sengketa lahan ini tuntas pada masa pemerintahannya. Bupati berkomitmen, pemerintah daerah tidak akan menelantarkan masyarakat. Dan percaya bahwa PT. Pelindo III (Persero) akan menertibkan dan mengelola asetnya, serta tidak akan mengambil kebijakan yang menyengsarakan masyarakat Sumbawa. Kepala Bagian Pertanahan
Setda Sumbawa, Abdul Haris, S.Sos melaporkan sosialisasi dilaksanakan dilatarbelakangi dengan sengketa Lahan yang sejak dulu terjadi dan belum ada penyelesaiannya. Sosialisasi diikuti 130 kepala keluarga, tim supervisi, dan tim identifikasi/survei lahan penyelesaian sengketa lahan PT. Pelindo III (Persero) dengan masyarakat, yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Pemkab Sumbawa, TNI 1607 Sumbawa, Polres Sumbawa, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sumbawa, PT. Pelindo III (Persero) dan OPD terkait. (arn)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Setelah ada hasil pemerik- periksa terkait perannya dalam dinaikan ke tahap selanjutdesa Kemuning, masih dalam Taliwang (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Satuan Reserse Kriminal tahap penyelidikan serta pen- saan saksi ahli (dinas PU), kasus tersebut,” imbuhnya. nya. Apalagi, dugaan awal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Ditambahkannya, dalam tindak pidana yang sudah (Sat Reskrim) Polres Sum- gumpulan bahan keterangan. kasus tersebut baru bisa dit1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bawa Barat, masih terus Kita juga masih mencoba un- ingkatkan status dari tahap penanganan kasus ini, penyid- terjadi sudah sangat jelas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mendalami dugaan penyim- tuk meminta keterangan dari penyelidikan menjadi penyid- ik sudah memanggil beberapa yakni dugaan penyalah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pangan DD dan ADD Desa saksi ahli (DPU-PRRP) untuk ikan sekaligus menetapkan orang saksi, Bendahara, TPK gunaan kewenangan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kemuning tahun 2016- 2017. bisa melakukan pengecekan calon tersangka. Bahkan un- Desa, dan Badan PerSelain itu, indikasi lain 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Bahkan, untuk sementara proyek fisik yang telah dikerja- tuk saat ini, pihaknya masih musyawaratan Desa (BPD). yakni penyalahgunaan uang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ini total kerugian akibat ka- kan rentang tahun 2016-2017 terus mendalami peran dari Bahkan waktu dekat ini juga, negara yang diberikan ke 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sus tersebut ditaksir menca- itu,” ujar Kapolres KSB, kepa- mantan Kades serta pemerik- penyidik akan segera me- masing -masing desa tetapi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pai angka Rp1 miliar. Dima- da Suara NTB melalui Kasat saan saksi lainnya. Tapi san- manggil TPK lain untuk di- tidak ada laporan pertang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 na, di tahun 2016 lalu oknum Reskrim Iptu Putu Agus Indra gat disayangkan sampai den- lakukan pemeriksaan lanju- gung jawaban dari Kades 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gan saat ini oknum terlapor tan dan pendalaman. Sehing- yang bersangkutan. “MeKades setempat diduga SIK, Selasa (30/10). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Dia mengatakan, di dalam (mantan kades) belum di- ga dalam penanganan kasus mang indikasi awal tindak pimengemplang pajak hingga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Rp100 juta dan di tahun penanganan kasus ini, pihakn- periksa terkait perannya ini nantinya tidak ada yang dananya sudah kita kanton1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 2017 pelaksanaan proyek ya juga melibatkan tim audit dalam kasus tersebut karena ditinggalkan. gi. Tetapi kita masih harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kasus ini juga sudah mela- mendalaminya bersama Indesa ditaksir mencapai ang- dari Inspektorat. Hanya saja, sudah tidak berada di tempat. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Oknum kadesnya (Terlapor) lui tahapan Pemeriksaan spektorat dan saksi ahli , supada tahap penanganan selanka Rp900 juta. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 belum kita periksa. Makanya Khusus (Riksus) oleh Inspek- paya kasusnya bisa tuntas jutnya, masih perlu pendamp“Memang untuk saat ini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kasus dugaan penyimpan- ingan ahli konstruksi di dinas dalam waktu dekat kita akan torat dan tinggal dilakukan dan tidak ada masalah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 segera panggil kembali untuk di- ekspose bersama untuk bisa baru,” tandasnya. (ils) gan anggaran yang terjadi di PU-PRPP setempat. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
Polisi Terus Dalami Kasus APBDes Kemuning
(Suara NTB/bug)
Meski sebelumnya wacana tersebut diinisiasi oleh Pemda KSB, namun posisi jembatan yang akan menghubungkan pulau Lombok dengan Sumbawa itu, dinilai paling tepat menjadi kewenangan provinsi. “(Jembatan) Itu kan akan menghubungkan pulau dan antar dua wilayah kabupaten berbeda. Jadi sudah seharusnya menjadi kewenangan provinsi,” jelas Asisten Ekonomi Pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada Suara NTB. H. Amry menceritakan, inisiatif wacana membangun jembatan penguhubung antara pulau Lombok dengan Sumbawa dicetuskan oleh Pemda KSB setelah bertemu dengan investor asal Korea Selatan (Korsel) beberapa waktu lalu. Saat itu difasilitasi Yayasan Korea Indonesia (KORINDO) dan KOPIA (Korea Plant Industries Asociation) - Kadin Korsel, sebuah perusahaan bernama DOHA tertarik membangun jembatan setelah melihat kondisi perairan selat Alas. “Nama perusahaannya DOHA. Perusahaan inilah yang tertarik untuk membangun jembatan penghubung Lombok - Sumbawa. Makanya kami tertarik dan menginisasi ide itu,” papar H. Amry. Atas keterarikan itu, Pemda KSB kemudian memberikan ruang kepada perusahaan melakukan Pre Feasibility Study (FS). Dari kegiat a n terse-
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
Parlementaria
Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB
DPRD Sumbawa Setujui 18 Raperda Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa menyetujui 18 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sebelumnya dibahas bersama secara kolaboratif antara ekssekutif dan legislatif. Dalam rapat paripurna, Selasa (30/10). 18 Raperda tersebut seperti tertuang dalam Keputusan DPRD Sumbawa, yang kemudian dibacakan Sekretaris DPRD Sumbawa, H. Amri S.Sos, M.Si, yakni, Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2027, Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan Daerah, Raperda tentang Bagunan Gedung, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sabalong Samalewa, Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa, Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda tentang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat, Raperda tentang Pengembangan Hortikultura, Raperda tentang Drainase Perkotaan dan Perdesaan, Raperda tentang Sumur Resapan dan Biopori, Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2007 tentang Irigasi. Kemudian, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa 2016-2021. Rancperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan
Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. Sebelum Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda, DPRD Sumbawa telah membentuk empat Pansus yang laporannya juga telah disampaikan pada Paripurna tersebut. Dengan satu harapan Raperda yang dilahirkan merupakan buah dari pemikiran dua lembaga pemerintah dareah. Sehingga bermanfaat baik untuk kepentingan pemerintah daerah maupun masyarakat. Seperti dikatakan juru bicara Pansus I, Andi Rusni S.E, sesuai dengan asas keterbukaan dan transparansi, pihaknya telah melakukan diskusi yang panjang dan alot serta penuh perdebatan. Pansus I bersama tim asistensi eksekutif telah melakukan pembahasan secara mendalam, yang dilandasi oleh semangat kemitraan dan ser-
ta saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing. Untuk mewujudkan kebijakan daerah yang komprehensif dan aspiratif serta dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Begitu pula juru bicara Pansus II, Pansus III dan Pansus IV masing masing juga memberikan penjelasannya. Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, atas nama pemerintah daerah menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas persetujuan ini. Sebagai wujud dari kerja sama yang baik dalam semangat kemitraan sejajar kedua lembaga. Pada pembahasan Raperda tahun 2018 ini, jumlah Raperda yang dibahas sebanyak 20 Raperda. Namun setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pansus bersama tim pembahasan Raperda pemerintah daerah dan dilanjutkan dengan proses fasilitasi oleh Gubernur, maka jumlah Raperda yang
(Suara NTB/arn)
PENETAPAN RAPERDA - Suasana rapat paripurna penetapan 18 Raperda di kantor DPRD Sumbawa, Selasa (30/10). disetujui bersama menjadi jutkan dengan proses penata- 2010 tentang pajak daerah pan dan pengundangan dalam akan disampaikan kepada GuPerda sebanyak 18 Raperda. Dengan selesainya seluruh lembaran daerah Sumbawa. bernur untuk dilakukan evalutahapan pembahasan Raperda, Sedangkan terhadap dua asi. Selanjutnya terhadap 1 maka pemerintah daerah akan Raperda, yaitu Raperda ten- Raperda yaitu Raperda tentang menindaklanjutinya sesuai tang perubahan kedua atas Per- perubahan atas Perda Nomor peraturan perundang-undan- da Nomor 1 tahun 2016 tentang 12 tahun 2016 tentang pembengan, yaitu terhadap 15 Raper- rencana pembangunan jangka tukan dan susunan perangkat da yang telah dilakukan fasili- menengah daerah kabupaten daerah kabupaten sumbawa tasi oleh Gubernur akan diper- sumbawa 2016-2021 dan akan disampaikan kepada Gubaiki dan disempurnakan se- Raperda tentang perubahan bernur untuk mendapatkan persuai hasil fasilitasi serta dilan- atas Perda Nomor 34 tahun setujuan. (arn/*)
SUARA NTB Rabu, 31 Oktober 2018
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kerjasama Dinas Kominfotik Sumbawa dengan Harian Suara NTB
Butuh Dukungan Semua Pihak, Gali Potensi Keindahan Alam dan Budaya Sumbawa KABUPATEN Sumbawa, memiliki potensi keindahan alam serta budaya yang sangat besar. Selain keindahan alam Pulau Moyo dan Teluk saleh yang dikenal sebagai akuarium dunia, juga masih banyak potensi lainnya. Dibalut keragaman dan keunikan budayanya. Namun, potensi tersebut masih harus terus digali dan menggeliatkan promosi secara luas. Agar Sumbawa lebih dikenal luas di kancah nasional maupun internasional. Dengan dukungan semua pihak lintas sektor, masyarakat dan dunia usaha. Itulah satu satu poin penting dalam acara Talk Show TVRI NTB bersama Pemkab Sumbawa, di Aula Diponegoro Sumbawa, yang bertema “Merajut Kebersamaan untuk NTB Gemilang”. Dihadiri pimpinan OPD lingkup Pemkab Sumbawa, tokoh masyarakat dan lainnya. Sebagai gambaran, selama tiga tahun terakhir, telah diidentifikasi 160 destinasi wisata pada 24 kecamatan (dengan jenis daya tarik wisata alam, 111 budaya dan wisata buatan 5). Sesuai SK Bupati Nomor 679 tahun 2017. Kemudian bersama Dinas LHK NTB membangun ekowisata di Batudulang, Teba Muren, Labuan Jambu, Pernek, Agal Marente pada 2017 lalu.
Kemudian, dalam rangka promosi potensi kepariwisataan salah satunya melalui Festival. Selama tiga tahun berturut turut dari 2016 yang hanya empat Festival, menjadi 27 Festival di 2017 dan 26 Festival yang telah berjalan sejauh ini di 2018. Kunjungan wisatawan selama tiga tahun terakhir juga telah terjadi peningkatan, yakni 2016 sebanyak 133.388 wisatawan, 2017 sebanyak 144.065 wisatawan dan hingga September 2018 sebanyak 156.045 wisatawan. Kemudian, tahun 2018 juga telah telah berhasil disusun Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sumbawa (RIPPARDA) 2018-2027 dan Perda Usaha Keperawisataan. Kelembagaaan pariwisata dengan melakukan pembentukan Pokdarwis, dari 2016 sebanyak 33 Pokdarwis, 2017 sebanyak 42 Podarwis dan 2018 sejumlah 50 Pokdarwis. Pada 2017 pula, Sumbawa berhasil menjadi anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), Kemudian masing masing kecamatan juga mengembangkan pola baru pengembangan promosi pariwisata. Berlanjut di tahun ini, Sumbawa sebagai lokasi puncak kegiatan Sail Moyo Tambora. Sekaligus Festival Pulau Moyo yang dijadikan sebagai salah satu event nasional. Bupati Sumbawa, H. M. Hus-
Tarunawan
Thalifuddin
H. Junaidi
Dirmawan
ni Djibril, B.Sc menyambut positif talk show dalam rangka menggali potensi keindahan alam dan budaya di Sumbawa ini. Diharapkan, kegiatan ini akan berkelanjutan sehingga Sumbawa semakin dikenal di tingkat nasional. Keindahan alam dan budaya erat kaitannya dengan pariwisata, diyakini pariwisata Sumbawa akan selalu menggeliat. Terlihat dari catatan kunjungan wisatawan yang cukup bagus dan mengalami peningkatan. “Saat saya menjabat tahun 2016 yang paling pertama adalah memperhatikan pariwisata kita sekaligus dengan budayanya. Setiap momen tertentu kami selalu menampilkan budaya Sumbawa dan kami juga mencoba menggali potensi keindahan alam,” jelasnya. Namun, kata Bupati, jika menye-
but Sumbawa masih banyak yang belum begitu mengenalnya. Tidak seperti Pulau Lombok yang sudah terkenal apalagi dengan adanya tiga gili. Padahal di Sumbawa juga banyak pulaupulau yang tidak kalah indahnya, hanya saja belum terlalu gencar dipromosikan. Terkait pariwisata Sumbawa, Kepala Dispopar Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi M.Si, memaparkan, mulai tahun 2016 lalu sektor pariwisata sudah masuk sebagai salah satu sektor prioritas daerah. Di tahun 2017, Sumbawa juga sudah memiliki dokumen rencana induk kepariwisataan daerah. Dan di tahun 2018 ini sudah ada dua perda yang sudah dibentuk. “Di Sumbawa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan pariwisata ini, Pak Bu-
pati sudah membentuk tim percepatan pembangunan daerah, yang seluruh sektor itu terbentuk dalam satu tim. Karena pariwisata itu harus ada keterlibatan seluruh sektor yang lain. Yang jelas Sumbawa sudah punya perencanaan yang jelas tentang arah kebijakan pariwisata,” jelasnya. Di sektor kelautan dan perikanan, juga memiliki banyak potensi. Seperti halnya kekayaan laut serta ikan dan habitat lainnya. Menurut Kepala Dislutkan Kabupaten Sumbawa, Ir. Dirmawan, bahwa Sumbawa memiliki Teluk Saleh yang merupakan akuarium dunia. Ditambah dengan keberadaan Hiu Paus di wilayah setempat. Saat ini, pihaknya tengah menyusun rencana zonasi beberapa pulau, seperti Pulau Liang dan
Pulau Rakit. Selain itu juga rencana zonasi Taman Pesisir Penyu di Kecamatan Lunyuk. “Saya kira ini akan memberikan kemudahan kepada para investor,” urainya. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin M.Si, juga menyampaikan program unggulan. Salah satunya Gerakan Masyarakat Jagung Integrasi Sapi (Gema Jipi). Sumbawa mempunyai areal tanam jagung yang paling luas dan ternak yang banyak di NTB. Sebelumnya setelah jagung dipanen limbahnya dibuang dan dibakar, dan sapi dilepas untuk mencari makan. Sekarang melalui program Gema Jipi semua limbah jagung diproses menjadi pakan. Program ini dilakukan percontohan di Kecamatan Labangka dan Lunyuk.
Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, memberikan sambutan dalam Talk Show TVRI NTB bersama Pemkab Sumbawa, di Aula Diponegoro Sumbawa, yang bertema “Merajut Kebersamaan untuk NTB Gemilang”.
Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril didampingi sejumlah pejabat lainnya saat talk show.
“Kalau kita pergi ke Labangka pada bulan Februari, kita melihat jagung sejauh pandangan mata dengan potensi sapi yang luar biasa. Petani punya tenak, petani punya jagung. Jadi keduanya merupakan komoditi unggulan kita gabung menjadi satu. Sehingga peningkatan pendapatan menjadi cepat. Di era pak Bupati ini sudah berjalan dua tahun. Mudah-mudahan kedepan menjadi lebih meningkat lagi,” tukasnya. Sementara Kepala Dinas Pertanian, Tarunawan S.Sos, S.P, mengatakan pariwisata didukung oleh tingkat kesediaan pangan yang cukup. Sumbawa adalah lumbung pangan nasional. Dari hasil produksi padi 542 ribu ton, hanya sepertiga digunakan di Sumbawa. Sisanya untuk membantu dan dikirimkan ke daerah lain, diantaranya Bali dan NTT. Tarunawan menambahkan, padi hampir kalah dengan jagung yang menjadi primadona masyarakat Kabupaten Sumbawa. Di tahun 2015 areal tanam jagung Sumbawa 49 ribu hektar. Kemudian di tahun 2017 meningkat lebih dua kali lipat hampir 100 ribu hektar. Dan sekarang tahun 2018 areal tanam sudah mendekati 120 ribu hektar dengan produksi kurang lebih 700 ribu ton. (ind/arn/*)
Suasana saat talk show bersama Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril.
Honorer K2 Berharap Langsung Diangkat Bima (Suara NTB) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia akan segera digelar dalam waktu dekat, tanpa terkecuali di Kota Bima. Namun hal itu justru ditolak oleh Honorer K2 karena proses dan syaratnya dianggap mendiskriminasi mereka. Menyikapi persoalan hal itu, ratusan pegawai non CPNS tersebut menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kota Bima, Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Walikota Bima pada Selasa (30/10). Pantauan Suara NTB, tuntutan massa aksi Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Bima tersebut mendesak Presiden Jokowi agar mengangkat honorer K2 langsung menjadi
CPNS. Karena selama ini sudah cukup lama mengabdi. “Kami meminta Pemerintah Daerah agar menyuarakan aspirasi dan tuntutan ini ke Presiden Jokowi. Jokowi yang selalu menindas tenaga honorer K2,” kata Ketua FHI Kota Bima, Jubair S.Sos. Selain itu, Jubair mendesak agar Pemerintah Daerah tidak hanya tinggal diam dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, terkait jumlah kouta honorer
K2 yang ditetapkan untuk mengikuti seleksi CPNS 2018. “Kami berharap Walikota bisa bergerak hatinya. Membantu kami untuk menyuarakan aspirasi ini langsung ke Presiden,” harapnya. Walikota Bima melalui Asisten II Setda Kota Bima, Dr. Syamsuddin didampingi Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs. H. Supratman M.AP Syamsuddin saat menemui massa aksi mengatakan pihaknya akan mendukung
sepenuhnya aspirasi honorer K2 tersebut. “Pemerintah sangat mendukung dan akan meneruskan aspirasi ini sampai ke Pemerintah Pusat,” katanya. Sementara Supratman mengaku pihaknya juga memiliki keinginan yang sama seperti tuntutan para honorer K2 tersebut. Yakni mengangkat langsung mereka menjadi CPNS tanpa harus melakukan tes. “Terus terang saja kami menginginkan sama apa yang menjadi tuntutan teman-teman ini. Kami pun tidak tidur memikirkan soal ini,” katanya. Hanya saja lanjutnya keputusan dan ketetapan tersebut sepenuhnya merupakan we-
wenang Pemerintah Pusat. Oleh karena itu Ia meminta honorer agar mendorong Legislatif yang saat ini tengah merevisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. “Saya pikir dalam UU ini ada hal-hal yang menguntungkan honorer K2. Jadi temanteman harus tetap mengawalnya. Karena tanpa ada perubahan, sistem juga tidak bisa diganti,” katanya. Usai mendengar tanggapan perwakilan Walikota, tidak membuat mereka lega. Bahkan mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa dengan mengajak anak dan keluarga dalam waktu dekat. Hingga mogok secara massal. (uki)
175 Desa Belum Cairkan DD Tahap III
Gizi Buruk, Balita Penderita Gangguan Perut Dirujuk Dompu (Suara NTB) RSUD Dompu kembali merawat balita penderita gizi buruk. Usman (3) warga Mbawi, putra kedua dari pasangan Makasau dan Jawariah memiliki berat badan 8,5 kg dari normal anak seusianya 11,3 – 16,2 kg. Tidak hanya menderita gizi buruk, Usman juga menderita gangguan pada perut yang membuatnya harus dirujuk ke RSUP di Mataram. Sumarni, A.Md.Kep petugas di ruang zal anak RSUD Dompu kepada Suara NTB, Selasa (30/10) kemarin mengungkapkan, Usman masuk melalui IGD RSUD Dompu pada Minggu (28/10) sore dengan keluhan menderita gizi buruk. Ia memiliki berat badan 8,5 kg dengan panjang badan 81 cm dari normal anak seusianya 11,3 – 16,2 kg dan panjang minimal 85 cm. “Dia dirawat dengan keluhan gizi buruk,” kata Sumarni. Hasil pemeriksaan dokter spesial bedah, Usman direkomendasikan untuk dirujuk ke RSUP NTB di Mataram. Karena ia memiliki riwayat pernah dioperasi untuk membuat anus buatan oleh RSUP Mataram 1 tahun lalu, sehingga perlu diperiksa kembali. “Karena punya riwayat pernah dioperasi perutnya, makanya dokter bedah merekomendasikan untuk dirujuk ke Mataram,” terangnya. Jawariah, ibu kandung Usman mengaku, sakit yang diderita anaknya mulai parah dan perutnya membesar sudah berlangsung 15 hari. Hasil pemeriksaan dokter, direkomendasikan untuk dirujuk ke Mataram. Usman sendiri dirawat dengan peserta BPJS kesehatan. Sebelum dirawat dengan perut kembung, Jawariah mengaku, anaknya pernah dioperasi membuat lubang anus pada bagian perut oleh tim dokter RSUP NTB di Mataram 1 tahun lalu. Setelah itu kemudian dirujuk ke RSU Sanglah Bali untuk penyambungan saluran anus. “Anusnya kecil, makanya sedikit – sedikit keluar BAB-nya,” ungkap Jawariah. Menurut dokter, lanjut Jawariah, lubang anus hasil operasinya sudah baik dan tidak ada masalah dengan anusnya. Tetapi tetap diminta untuk dirujuk ke Mataram. Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan surat – surat untuk keberangkatan. “Kita urus tinggal surat keterangan miskin,” akunya. Usman merupakan anak kedua dari Makasau dan Jawariah. Anak pertamanya juga sudah meninggal saat usia 1,5 bulan karena lahir belum cukup usia. Usman merupakan keluarga miskin di Desa Mbawi. Makasau bekerja sebagai pencari kepiting di Mbawi. (ula)
(Suara NTB/Uki)
UNJUK RASA - Honorer K2 di Kota Bima menggelar unjuk rasa di depan kantor Walikota Bima, Selasa (30/10).
(Suara NTB/jun)
GURU HONORER - Puluhan peserta unjuk rasa dari Forum Komunikasi Guru Honorer (Figur) saat menggelar orasi di halaman kantor DPRD Dompu, Selasa (30/10).
Tuntut Kesejahteraan, Figur Kembali Demo DPRD Dompu (Suara NTB) Puluhan GTT dan PTT yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (Figur) kembali menggelar aksi demonstrasi, Selasa (30/10). Aksi dengan sasaran di DPRD Dompu itu masih dengan tuntutan yang sama, yakni menyangkut kesejahteraan mereka. Ketua Figur Dompu, Mahfud, S.Pd menegaskan, kedatangannya untuk kesekian kalinya ini tidak lain meminta kejelasan soal rancangan regulasi terkait penganggaran gaji dan jaminan kesehatan bagi guru honorer. Sehingga di 2019 nanti aturan tersebut bisa langsung dimanfaatkan para guru. “Itu persoalan teknis yang pal-
ing mendasar yang menjadi tuntutan kami,” kata dia. Kehadiran figur untuk membahas persoalan krusial tersebut sudah cukup sering, bahkan diakui bosan bertemu dengan anggota legislatif. Namun, dengan sekelumit beban yang dirasakan mau tidak mau haknya sebagai tenaga pendidik harus tetap diperjuangkan. Harapannya, ini menjadi aksi yang terakhir dengan jaminan tuntutan mereka dikabulkan oleh pemangku kebijakan. “Kalau memang tidak dikabulkan tuntutan kita hari ini sesungguhnya dewa yang bermain di sini,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Dompu, Ikhwahyudin AK menanggapi tuntutan
massa aksi menegaskan, sudah berupaya maksimal memperjuangkan nasib para guru honorer sebagiamana hasil pertemuan sebelumnya, baik dengan meminta kejelasan data GTT dan PTT maupun soal penganggaran gaji honorer. Faktanya, sampai hari ini udangan yang disampaikan ke pemerintah daerah untuk membahas APBDP yang didalamnya juga menyangkut gaji honorer sama sekali tidak pernah mau dihadiri pihak eksekutif. Sehingga wajar sampai saat ini nasib GTT dan PTT tidak ada kejelasan sama sekali. “Bagaimana kita mau bicara nasib honorer sementara pemerintah daerah tidak mau hadir,” pungkasnya. (jun)
Bima (Suara NTB) Tinggal dua bulan waktu tersisa di tahun 2018. Tapi pencairan Dana Desa (DD) tahap III masih juga terkendala. Dari 191 desa di Kabupaten Bima baru 16 desa yang mengantongi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dengan kata lain, sebanyak 175 desa belum mencairkan DD Tahap III. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, mengaku SP2D belasan desa tersebut diterbitkan oleh bagian Keuangan Daerah usai diusulkan pihaknya belum lama ini. “Sudah diterbitkan SP2D untuk pencairan DD tahap III. Ada 16 dari 191 desa,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (30/10. Ia menyebutkan 16 desa tersebut antara lain Desa Belo kecamatan Palibelo, Desa Monggo dan Ncandi Kecamatan Madapanga. Desa Kananga, Rato, Leu, Nggembe dan Bontokape Kecamatan Bolo. Desa Kaboro dan Kaowa Kecamatan Lambitu. Desa Tolotangga dan Simpasai Kecamatan Monta, Desa Sangga Kecamatan Lambu, Desa Cenggu Kecamatan Belo Desa Oi Maci Kecamatan Sape serta Desa Raba Kecamatan Wawo. “Kisarannya antara Rp200 hingga 300 juta masing-masing desa. Total secara keseluruhan-
nya mencapai Rp19 miliar lebih dari Rp62 miliar DD tahap III,” katanya. Selain itu, lanjutnya, ada tiga desa yang saat ini sudah diusulkan SP2D ke bagian keuangan daerah. Tiga desa tersebut Yakni Donggo Bolo Kecamatan Woha, Desa Panda Kecamatan Palibelo dan Ndano Kecamatan Madapangga. “Sudah diserahkan tiga desa ini, tinggal menunggu penerbitan SP2D,” katanya. Ia menambahkan ada 11 Desa juga yang saat ini mengajukan pencairan DD tahap II. Diantaranya seperti yakni Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora, Nangawera dan Sangiang Kecamatan Wera, Desa Baralau Kecamatan Monta. Desa Mawu Kecamtan Wera serta Desa Simpasai dan Lanta Kecamatan Lambu. “Desa-desa ini telat mengajukan pencairan DD tahap II kemungkinan telat menyelesaikan administrasi penggunaan DD tahap I,” katanya. Kendati demikian, Sirajuddin berharap dengan waktu yang tersisa 2 Bulan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa agar segera menyelesaiakan administrasi dan menyelesaikan program kegiatan. “Kita juga terus dikejar oleh Pemerintah Pusat karena telat mencairkan DD tahap II dan III,” pungkasnya. (uki)
POLHUKAM
SUARA NTB Rabu, 31 Oktober 2018
Halaman 8
Tim Pemenangan Temukan Caleg Parpol Koalisi Tak Kampanyekan Jokowi-Ma’ruf Mataram (Suara NTB) Tim pemenangan pasangan Capres/Cawapres, Joko Widodo - Ma’aruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) Provinsi NTB, mengungkapkan temuannya terkait sejumlah caleg yang berasal dari partai koalisi tidak mengampanyekan Jokowi-Ma’rif, melainkan mengkampanyekan capres/cawapres lain. Hal itu diungkapkan Sekretaris Tim Pemenangan JokowiMa’ruf daerah Provinsi NTB, Ir. Made Slamet. Menurutnya pihaknya banyak menemukan sejumlah caleg dari parpol koalisi sangat aktif mengkampanyekan capres/cawapres lain. “Masih ada yang kita temukan anggota dewan atau caleg
dari partai koalisi belum banyak berbuat. Itu bisa kita lihat dari kiriman-kiriman konten kampanye di grup-grup WA (WhatsApp)-nya. Dari isi pembahasan diskusinya kelihatan arahnya ke mana orang-orang itu,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (30/10). Terhadap perilaku para ca-
leg dan anggota dewan yang berasal dari partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf di NTB itu, telah dilaporkan ke tim pemenangan pusat. Selain itu pihaknya juga telah meminta kepada partai tempat caleg dan anggota dewan tersebut bernaung untuk menindak tegas yang bersangkutan.
“Kita juga laporkan perkembangan daerah seperti apa saat diberikan kesempatan diskusi saat Rakernas kemarin. Tapi kita juga sudah minta ke partainya itu supaya bersikap. Jangan sampai sikap partai di atas bersemangat, tapi di bawah berbeda, biar sama lah,” kata anggota DPRD NTB itu. Namun demikian, politikus PDIP itu enggan menyebutkan partai asal caleg yang terindikasi mengkampanyekan capres/ cawapres lain. Terkait itu, pihak menjadwalkan untuk menggelar pertemuan dengan semua
pimpinan parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf di NTB. “Sedang kita jadwalkan, kita masih cari waktu. Nanti di sana kita bahas supaya semua partai di bawah dan di pusat itu senafaslah dalam memenangkan Jokowi. Nanti kita sampaikan bukti-bukti anggotanya ke luar dari komitmen, dan kita minta agar tertibkan,” katanya. Diketahui pada pekan kemarin, (27-28/10) Tim Kampanye Nasional (TKN) JokowiMa’ruf telah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Rakernas tersebut menghasil-
kan beberapa rekomendasi. Diantaranya semua partai koalisi yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, dan PSI untuk menggerakkan seluruh elemen kepartaiannya baik struktur partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, seluruh anggota legislatif di semua tingkatan, serta seluruh anggota partai untuk bergerak serentak memenangkan pasangan Ir. Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin. Selain itu, rakernas juga menyepakati untuk meningkatkan disiplin, koordinasi dan ker-
jasama seluruh elemen pemenangan guna meningkatkan elektabilitas pasangan calon. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap calon anggota legislatif di semua tingkatan wajib melakukan sosialisasi pasangan calon. Penegakan sanksi disiplin organisasi bagi seluruh anggota dan kader partai yang terbukti mengampanyekan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lain akan diberlakukan sesuai mekanisme dan peraturan setiap Partai Politik Koalisi Indonesia Kerja. (ndi)
(Suara NTB/why)
Dukung Rencana Pembangunan Pelabuhan KOMISI IV DPRD NTB yang membidangi urusan perhubungan mendukung penuh rencana Pemprov NTB untuk berinvestasi membangun pelabuhan yang representatif di Pelabuhan Kayangan-Poto Tano. Dukungan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi IV, Burhanuddin Jafar Salam (BJS). Menurutnya, Provinsi NTB yang terdiri dari dua pulau besar (LombokSumbawa) harus diintegrasikan oleh sebuah pelabuhan yang layak untuk memperekuat pemban(Suara NTB/ndi) gunan ekonomi di kedua Burhanuddin Jafar Salam pulau tersebut. “Dermaga yang representatif, saya kira itu kebutuhan dan penting untuk disegerakan. Keberadaan pelabuhan yang representatif bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (30/10). Dikatakan BJS, sapaan akrab wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Sumbawa dan KSB tersebut. Bahwa kondisi pelabuhan KayanganPoto Tano saat ini masih belum representatif untuk meningkatkan arus penyeberangan. Hal itu nampak dari pelayanan penyeberangan yang masih sering kali mengalami gangguan teknis. “Dengan kita punya pelabuhan yang representatif, dapat memberikan pelayanan yang nyaman, aman dan tepat waktu kepada masyarakat. Dengan begitu arus barang dari kedua pulau menjadi lancar, yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya. Selain itu, NTB yang dikenal sebagai daerah pariwisata, menjadi alasan pentingnya memiliki pelabuhan yang representatif. Sehingga wisatawan yang datang ke NTB dapat dengan lebih mudah untuk berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Sumbawa dan Lombok. “Itu menjadi faktor pendukung dan pengungkit pariwisata kita. Tentu harus ada sarana transportasi yang representatif,” cetusnya. Sebagai bentuk konkrit dukungannya terhadap rencana investasi pembangunan dermaga yang lebih representatif itu. Komisi IV berkomitmen akan menyetujui anggaran yang dibutuhkan. “Faktor anggaran, saya kira tak masalah, kita dukung penuh. Soal alokasi anggarannya, bisa sharing dengan anggaran pemerintah pusat,” katanya. “Jadi sekali lagi kita tidak ragu, karena selain riil untuk peningkatan pelayanan publik, juga bisa meningkatkan pendapatan daerah dan efek dominonya banyak,” pungkasnya. (ndi)
Kemenkumham NTB Diminta Inovatif dalam Pelayanan Publik Mataram (Suara NTB) – Dinamika kebutuhan layanan publik masyarakat kekinian menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pelayanan publik sebagai hak dasar warga negara perlu dipenuhi dengan tepat dan akuntabel. Demikian juga dalam hal layanan pemasyarakatan, hak cipta dan keimigrasian di bawah urusan Kemenkumham RI. Plt Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Faisol Ali menerangkan, tahun 2018 ini merupakan tahun penerapan electronic government. Pelayanan publik didorong berbasis teknologi informasi. “Aplikasi dan kesisteman terus harus diperbaiki dan ditingkatkan kecepatan dan akurasi datanya,” ucap dia, Selasa (30/10) pada peringatan Hari Dharma Karyadhika 2018 di Mataram. Kemenkumham RI memiliki data center terpadu. Aktivitas birokrasi di lingkungan Kemenkumham RI disajikan secara tepat, akurat, dan akuntabel. Mengutip sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, Faisol mewanti-wanti jajarannya untuk tidak berbuat melenceng dari aturan. Seperti makna dari Dharma Karyadhika yang berarti, manusia diberikan kelebihan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, aturan, dan kebenaran. “Saya minta terus bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Hati-hati dan waspada, jangan sekali-kali melakukan penyimpangan atau melanggar aturan. Ada banyak mata yang mengawasi kita, khususnya Tuhan,” terangnya. Dalam menjalankan tugas, sambung Faisol, pemerintah tidak boleh absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. “Negara menolak lemah, caranya dengan menghadirkan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Konsep negara hadir di tengah masyarakat bisa terlaksana,” pungkasnya. (why)
(Suara NTB/why)
Kanwil Kemenkumham RI NTB memeringati Hari Dharma Karyadhika, Selasa (30/10) di Mataram.
ZEBRA GATARIN - Kapolda NTB, Achmat Juri menyematkan pita tanda Operasi Zebra Gatarin 2018, Selasa (30/10). Operasi kepolisian terpadu di bidang lalu lintas ini mengedepankan penindakan dalam setiap pelanggaran berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal.
Operasi Zebra Gatarin 2018
Pelanggar Langsung Disanksi Tilang Mataram (Suara NTB) Polisi bakal lebih rutin merazia pelanggar lalu lintas untuk dua pekan mendatang. Operasi Zebra Gatarin 2018 mulai digelar sejak Selasa (30/10). Sanksinya tak hanya teguran. Operasi ini mengedepankan penindakan. Kapolda NTB, Irjen Pol Achmat Juri menjelaskan personel yang diterjunkan tak hanya dari kepolisian, melainkan juga bersama TNI dan Dinas Perhubungan. “Operasi melibatkan 605 orang personel,” ujarnya, Selasa (30/10) usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Zebra Gatarin 2018 di lapangan gajah mada Mapolda NTB.
Operasi penindakan lalu lintas terpadu se-Indonesia ini dimulai sejak kemarin. Sampai nanti berakhir pada 12 November 2018 mendatang. Razia digelar acak di sejumlah jalan protokol yang selama ini tercatat terjadinya pelanggaran. Juri mengajak masyarakat untuk semakin tertib di jalan raya. Dia menekankan pentingnya keselamatan berkendara. Kecelakaan kerap diawali pelanggaran lalu lintas. Operasi ini menekankan pada penindakan mengacu pada skala prioritas. Khususnya pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan fatal. Diantaranya, pengendara
tidak memakai helm dan pengemudi kendaraan roda empat tanpa mengenakan sabuk pengaman. Lalu, melaju melebihi batas tinggi kecepatan dan berkendara roda dua dengan penumpang lebih dari dua orang. Outputnya, kata Kapolda, angka kecelakaan dapat ditekan dan sebagai persiapan menjaga kondusivitas menjelang Natal dan Tahun Baru. Direktur Lalu Lintas Polda NTB, Kombes Pol Arman Achdiyat, mengatakan Polda NTB menetapkan kebijakan khusus di daerah yang terdampak bencana gempa bumi. “Khusus dua wilayah yang terdampak gempa NTB dan Sulteng, dalam operasi ini
Saksi Jelaskan Penyerahan Uang Jatah Loloskan Proyek Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum menghadirkan tiga orang saksi dalam lanjutan sidang perkara korupsi fee proyek dana rehabilitasi bencana Disdik Kota Mataram, Selasa (30/10). Mereka menerangkan rangkaian operasi tangkap tangan yang menemukan adanya serah terima uang tunai yang melibatkan terdakwa, H. Muhir. Tiga orang saksi itu antara lain pegawai pada Kejari Mataram yang mendapat surat perintah tugas penyelidikan kasus yang dilaporkan pada Agustus 2018 lalu. Yakni, M Gufran, Mahesti, dan Doni Gautama. Gufran mendapat kesempatan diperiksa lebih dulu dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Isnurul Syamsul Arif di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Gufran pada Jumat (14/10) pagi datang lebih dulu ke warung Encim, di Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram. Kemudian datang menyusul politisi Golkar, H. Muhir, mantan Kepala Disdik Kota Mataram, H Sudenom, dan stafnya Tjatur Totok Hadianto. “Saksi Sudenom bilang, ‘Kasih dah Tok’,” kata Gufran menirukan percakapan yang didengarnya. Dia duduk membelakangi mereka. Ketika percakapan itu pula dia menoleh ke belakang dan melihat amplop cokelat digeser. Dari saksi Totok kepada H. Muhir. Meyakini ada penyerahan uang, Gufran lantas menghubungi tim lain yang sudah menunggu di luar. Seketika kemudian saksi Doni Gautama masuk dan
(Suara NTB/why)
SAKSI - Terdakwa H. Muhir mendengarkan keterangan saksi yang diperiksa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (30/10). menyerukan agar H. Muhir Sudenom dan Totok untuk tetap diam di tempatnya. Lalu menyusul Agus Taufikurrahman. Muhir diberi kesempatan hakim untuk menguji kesaksian Gufran, yang lantas menjawab. “Ada yang salah pertama Doni tidak ada, tetapi Agus langsung masuk. Kedua yang ada uang langsung saya tolak,” klaim Muhir. Mahesti juga berada di dalam warung menguatkan kesaksian Gufran. Berbeda dengan Doni yang tidak melihat langsung serah terima uang. “Waktu saya masuk, saya lihat ada amplop di kantong Totok. Uang sudah dimasukkan lagi ke dalam kantong,” ucap Doni dalam pemeriksaan terpisah. Dia masuk ke warung menanggapi informasi Gufran. Doni juga dapat bagian menggeledah badan H. Muhir. “Saya geledah kantongnya, ada dompet,” kata dia. Amplop berisi uang disita saksi Agus yang menggeledah Totok
di teras depan warung. Sidang hari itu dicukupkan untuk pemeriksaan tiga saksi tersebut. Kemudian ditunda untuk dilanjutkan lagi Selasa pekan depan. Masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H menjadi terdakwa perkara fee proyek rehabilitasi pascabencana SD/ SMP Kota Mataram 2018 didakwa dengan tiga lapis pasal korupsi. Politisi Golkar itu didakwa memeras Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram sebesar Rp31 juta. Terkait proyek pascabencana gempa Lombok pada APBD-P 2018 sebesar Rp4,29 miliar. H. Muhir yang juga anggota Banggar DPRD Kota Mataram diadili dengan dakwaan pasal 12 huruf e dan atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (why)
mengedepankan tindakan simpatik,” ucapnya. Tindakan simpatik diantaranya dengan fokus kegiatan
pemulihan seperti penanganan trauma, bantuan kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan dasar warga korban terdampak. (why)
Catatan Kepemimpinan AKBP Muhammad Mataram (Suara NTB) AKBP Muhammad resmi menanggalkan jabatannya setelah 1 tahun 7 bulan memimpin Polres Mataram. Perwira menengah lulusan Akpol 1997 ini digantikan AKBP Saiful Alam. Muhammad mencatat sejumlah hal yang perlu menjadi atensi. “Kita mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan,” kata Muhammad yang sudah memulai dinas sebagai Kabagbinkar Biro SDM Polda NTB ini, Selasa (30/10). Wilayah hukum Polres Mataram yang juga meliputi Kecamatan Gunungsari, Lingsar, dan Narmada, Lombok Barat masih rawan kejahatan konvensional. Diantaranya pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). “Penanganan 3C perlu jadi prioritas. Korupsi juga. Mataram ini pusat pemerintahan, pusat jasa dan bisnis, jadi perlu diatensi persoalan 3C ini,” kata dia. Selanjutnya, antisipasi gangguan ketertiban di masyarakat menjelang Pemilu 2019. Muhammad optimis dengan kemampuan Polres Mataram dalam menangani konflik sosial. Kala mulai menjabat Kapolres Mataram Maret 2017 lalu, mantan Kapolres Sumbawa ini langsung disambut konflik sosial di perbatasan Kecamatan Selaparang dan Cakranegara. Baru benar-benar tuntas Januari 2018 lalu. Berikut kondusifnya pelaksanaan Pilkada serentak 2018. “Kita harap jelang Pemilu presiden dan
legislatif ini kondisi ini diharapkan bisa tetap lancar,” ucapnya. Dinamika sosial kekinian mengharuskan pimpinan kepolisian kewilayahan untuk lebih sigap. “Saya harap, kapolres yang baru melakukan pendekatan demi keutuhan dan persatuan masyarakat,” pesan Muhammad. Tidak kalah penting juga koordinasi dengan Pemda baik Kota Mataram, Lombok Barat, sampai Pemprov NTB. Berkenaan dengan pemulihan pascagempa. Gunungsari, Lingsar, dan Narmada juga di dalam Kota Mataram terdampak hebat rangkaian gempa Juli-Agustus lalu. Polisi diinstruksikan presiden untuk turut serta berperan dalam rekonstruksi dan rehabilitasi. “Ini ada warga yang belum mendapatkan hakhaknya. Kapolres baru koordinasikan dengan Pemda untuk pemenuhan hak itu,” jelasnya. Sementara Polres Mataram tetap bekerja dengan menyalurkan air bersih, membersihkan puing bangunan, atau membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa. Muhammad juga memberi penekanan pada pemberantasan narkoba. Selain jadi tujuan penyalahgunaan narkoba, Mataram pula tempat transit para pengedar ke sasaran tempat wisata. Modusnya semakin beragam. Bahkan yang terkini ganja disajikan dalam bentuk panganan seperti dodol. “Awasi terus paket kiriman, sekarang selain pakai kurir orang bandar juga kirim barang lewat paket kilat,” tutupnya. (why)
Suara NTB/why)
HORMAT - Mantan Kapolres Mataram, Muhammad memberi salam penghormatan dalam prosesi Pedangpora pada upacara pelepasan, Selasa (30/10). Pimpinan Polres Mataram kini dipimpin Saiful Alam.
SUARA NTB
Rabu, 31 Oktober 2018
Halaman 9
13 Desa di Lotim Diaudit Khusus
Sebanyak 13 desa yang sedang dilakukan audit khusus diantaranya dalam penyusunan dan penggunaan APBDes, penerbitan sertifikat prona serta dana desa (DD). Dugaan penyimpangan hingga dilakukan audit khusus tersebut merupakan laporan dari masyarakat selain dari pelimpahan dari aparat pene-
gak hukum (APH) baik dari kepolisian maupun kejaksaan. “Desa yang saat ini masih kita tangani sebanyak 13 desa. Ini desa yang kita audit khusus baik APBDes, prona dan dana desa,” terang Inspektur pada Inspektorat Lotim, Drs. Haris, MAP, belum lama ini. Ketika dilakukan audit
khusus, lanjut Haris, apabila sudah ada indikasi berupa kelebihan pembayaran, maka kepala desa harus mengembalikan anggaran yang dikelolanya ke kas desa dalam kurun waktu 60 hari kalender. Apabila dengan durasi itu belum juga dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran, maka kembali
dilakukan pemanggilan terhadap kepala desa tersebut. Apabila tidak diindahkan, selanjutnya dilakukan penyerahan ke Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Apabila dengan adanya indikasi kerugian dan Kades belum melakukan penyerahan pengembalian meski melalui TPTGR, maka selanjutnya Inspektorat Lotim menyerahkannya ke aparat penegak hukum sebagaimana instruksi bupati. Adapun dari 13 desa yang dilakukan audit khusus, yang merupakan pelimpahan
dari penegak hukum Kejari Lotim sebanyak empat desa dan kepolisian lima desa. Sisanya merupakan pengaduan masyarakat. Dijelaskan Haris, temuan-temuan penggunaan anggaran yang dinilai menyimpang dikarenakan kurang matangnya perencanaan yang dilakukan oleh desa. Misalnya, ketika desa itu membangun saluran irigasi, kepala desa harus memahami betul panjang lebarnya. Termasuk dalam menyusun RAB harus jelas harga satuan yang digunakan. Sehingga sebelum dimu-
Fasilitas TNI International Marathon Dilengkapi Toilet Mataram (Suara NTB) Lomba lari yang digelar TNI di Kuta Mandalika, PrayaLombok Tengah, dipastikan 4 November 2018 mendatang. Bertajuk TNI International Marathon (TIM), lomba yang digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-73 TNI ini diikuti pelari lokal, nasional dan internasional dalam kategori 5K, 10K, 21K dan 42K dengan total hadiah 10 Miliar. Persiapan maksimal pun telah dilakukan panitia untuk menyukseskan event internasional tersebut. Salah satunya adalah penambahan toilet hingga penyediaan toilet portable maupun toilet mobile. Menurut Danden Zibang Zidam IX/Udayana Letkol Czi Edy Dzuendi, penambahan dan pemasangan toilet ini memperlancar orang saat buang air kecil. Letkol Czi Edy Dzuendi juga merinci jumlah toilet yang sudah dipasang. “Kita sudah memasang toilet di sejumlah titik, ada70 buah dari bahan triplek, 51 buah portable plastik 51 buah dan 10 buah yang mobile,” jelas Dandenzibang, di Kuta Mandalika, Selasa (30/10). Edy juga menambah, event TIM ini diharapkan mampu meningkatkan wisatawan di Kuta Mandalika. “Selain menjadi atlet TIM, para atlet juga menjadi wisatawan pastinya. Tentu mereka juga akan mengisi penginapan dan berbelanja oleh-oleh. Begitu juga sektor kuliner, pasti menikmati imbas baiknya,” pungkasnya. (ars/*)
(Suara NTB/penrem)
Salah satu persiapan TNI Marathon Mandalika dengan penambahan toilet portable dan toilet mobile.
lainya pembangunan saluran irigasi itu secara teknis, desa itu harus memiliki gambar, RAB, analisis dan harga satuan bahan dan upah. Inilah, kata Haris produk didalam melakukan perencanaan. Namun fakta di lapangan masih banyak desa-desa yang perencanannya tidak mempedulikan aspek tersebut. (yon)
(Suara NTB/yon)
Selong (Suara NTB) Sebanyak 13 desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini diaudit khusus oleh Inspektorat. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan anggaran oleh pemerintah desa yang tidak semestinya. Baik dari pengaduan masyarakat, temuan Inspektorat maupun pelimpahan dari aparat penegak hukum (APH).
Nasib KLS Belum Jelas
(Suara NTB/her)
PADAMKAN - Tim Damkar Lobar memadamkan api akibat pembakaran lahan di Lembar.
Pembakaran Lahan Kembali Terjadi di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pembakaran lahan kembali terjadi di wilayah Lombok Barat. Kali ini lahan bambu di Dusun Padak Desa Lembar Selatan terbakar. Lahan ini diduga dibakar oknum, sehingga nyaris menjalar ke pemukiman warga. Untungnya, pihak dari Dinas Pemadam Kebakaran cepat memadamkan api sehingga tak ke permukiman warga. Informasi diperoleh koran ini, kejadian pembakaran lahan bukit tersebut terjadi Senin (29/10) kemarin sekitar pukul 11.00 lebih. Kebakaran lahan ini diketahui setelah ada pihak kepolisian melaporkan kejadian ini ke Dinas Damkar Lobar. “Jadi kami terima informasi sekitar pukul 11.43 Wita, kami langsung meluncur ke lokasi,” kata Kadis Damkar Fauzan Husniadi kemarin. Dijelaskan pihak yang melapor ke Damkar melalui telepon yakni Bripka
Amala dari Polsek Lembar, bahwa telah terjadi kebakaran lahan Gunung bambu di Dusun Padak Desa Lembar Selatan. Pihaknya pun langsung berangkat ke lokasi kejadian, sekitar pukul 11:53 Wita pasukannya baru tiba di lokasi kebakaran. Untuk memadamkan api tersebut, pihaknya menghabiskan dua tangki air. Terjadinya kebakaran ini jelasnya menambah kejadian pembakaran di Lobar. Bulan ini saja ada 5 kasus pembakaran. Aktivitas pembakaran lahan sebelumnya di Kuripan, bahkan akibat api yang membesar dari hasil pembakaran sampah di sekitar lokasi hampir merembet ke Pasar Kuripan. Untungnya, api cepat bisa dipadamkan oleh Tim Damkar dengan menghabiskan 9 tangki air. Selain di Kuripan, terjadi juga kasus pembakaran hutan di perbukitan Dusun
Beroro Lembar menyebabkan api hampir merambah ke pemukiman warga. Ia pun mengerahkan tim untuk memadamkan api. Dua kasus pembakaran lahan di daerah Aik Ampat dan Reyan Gerung. Menurutnya, tingginya kejadian pembakaran lahan dipicu musim kemarau yang panjang. Pihaknya berupaya melokalisir penyebaran api agar tidak merambah ke rumah penduduk dan pasar serta fasilitas umum lain. Selain pembakaran lahan, kasus kebakaran juga kerap terjadi. Bahkan beberapa waktu terakhir kasus kebakaran cukup tinggi. Disamping menangani kebakaran, pihaknya juga ikut membackup distribusi air bersih ke lokasi kekeringan. Setiap hari, paling tidak 2-3 kali ia menerjunkan armada untuk droping air ke warga yang mengalami Kekeringan. (her)
Selong (Suara NTB) Nasib daerah otonomi baru Kabupaten Lombok Selatan (KLS) sampai sekarang belum jelas. Pemerintah pusat belum membuka moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), karena belum ada anggaran. Tidak saja KLS, keberadaan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Kota Samawa Rea juga bernasib sama. “Pemerintah belum mencabut moratorium,” ungkap Anggota DPD RI Hj. Robiatul Adawiyah usai menemui Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly, Selasa (30/10). Senator dari Daerah Pemilihan NTB ini menyebut, terakhir sudah bertemu dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang membahas soal DOB tersebut. Wapres, ujarnya, kebijakan moratorium masih dipertahankan, karena hasil evaluasi DOB itu 80 persen tidak berhasil. Apalagi sesuai pengakuan dari Menteri Keuangan juga belum siap untuk mengalokasikan anggaran yang besar untuk DOB. Bahkan, ujarnya, saat dengar pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan banyak dari daerah yang sudah mekar itu justru ingin kembali ke induknya, karena belum siap menjadi DOB. Meski demikian, masih ada harapan. DPD meminta prioritas NTB. Saat nantinya dibuka, maka tiga daerah di NTB sudah masuk prioritas. Ang-
gota Komite I DPD RI ini pun mendorong sepenuhnya pembentukan DOB di NTB tersebut. Diketahui, terakhir hasil pemekaran Kabupaten Lombok Utara (KLU) masuk kategori yang berhasil dalam melakukan pemekaran. Tiga DOB di NTB ini diharapkan saat moratorium nanti dibuka ini bisa lebih dipermudah syaratnya. Tidak harus mengulang kembali semua berkas persyaratan seperti pengajuan dari baru “Cukup tinggal melakukan revisi saja,” pintanya. Sekda Kabupaten Lotim, H. Rohman Farly mengemukakan Pemda Lotim sangat berharap agar KLS segera terwujud. Harapannya, pemerintah pusat tidak berpikir soal kemandirian daerah mekar. Lotim sendiri, sampai saat ini belum bisa mandiri, karena kalau dihitung Lotim selama ini memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 294 miliar. ‘’Sebagian besar pendapatan Lotim bersumber dari transfer pusat. Kalau mengandalkan PAD, maka Lotim sendiri bisa lumpuh,’’ akunya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat selama ini cukup bagus. Adanya ADD misalnya ke desa-desa selama ini telah mampu menggerakkan perekonomian. Gambaran sederhana dari hasil pembangunan selama ini di Lombok khususnya sudah bisa dibandingkan dangan Jawa. “Lombok sudah tidak beda dengan daerah-daerah di Jawa,” klaimnya. (rus)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Rabu, 31 Oktober 2018
DPR Dorong Pemerintah Percepat Perbaiki Gedung Unram
Banyak Sekolah Belum Disentuh
Mataram (Suara NTB) Proses perkuliahan di Universitas Mataram (Unram) masih dilaksanakan di bawah tenda darurat. Hal itu mengingat sekitar 35 persen bagian gedung Unram rusak parah. Namun bagi fakultas yang tak terlalu rusak, perkuliahan sudah berlangsung normal.
(Suara NTB/dok)
AKIBAT guncangan gempa bumi sejak Minggu 29 Juli 2018 lalu hingga beberapa kali gempa susulan, membuat 292 unit sekolah diidentifikasi mengalami kerusakan. 24 rusak berat dan sisanya rusak ringan dan sedang. Dari jumlah itu, hanya 77 unit sekokah yang baru bisa disentuh perbaikan. Sebagian besar belum bisa dilakukan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lalu Suandi Lalu Suandi saat ditemui di Selong, Selasa (30/10). Sebanyak 77 unit sekolah itupun katanya hanya yang rusak ringan saja. Sedangkan yang berat informasinya akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Lalu Suandi menyatakan, kondisi sekolah rusak ini membuat sejumlah sekolah masih menggelar kegiatan belajar mengajar di sekolah darurat dan di bawah-bawah tenda. Diyakinkan, kegiatan belajar mengajar siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat sudah berjalan normal. “Memang masih ada yang digelar di bawahbawah tenda. Hal ini dikarenakan kondisi sekolahnya yang tak memungkinkan lagi untuk ditempati,” ungkapnya. Menurutnya, sekolah dikategorikan tiga. Pertama, rusak ringan yang secara struktur aman dan bisa dipakai. Seraya masih dipakai dilakukan beberapa upaya untuk segera juga dilakukan perbaikan. Kedua, kategori rusak sedang. Rusak sedang ini dibutuhkan kegiatan pembersihan dulu baru bisa dipakai. Sekarang sudah mulai dilakukan rehab. Lainnya memang sekolah yang hancur tidak lagi bisa dipakai ruang belajarnya. Untuk sekolah rusak berat memang harus dirobohkan dulu baru bisa dibangun. Karena itulah, aktivitas belajar mengajar para siswa digelar di kelas sementara. Kelas sementara pakai spandek, pakai lantai dan kasibot. “Standarnya aman untuk setahun sampai dua tahun ke depan,” sebutnya . Tahun 2018 ini dibangun bukannya yang berat karena tanggungan dari Kemendikbud dan Pemda. “Semua pengerjaan prinsip pengerjaan swakelola. Soal kabar dari PUPR belum mulai dibangun, karena masih belum ada petunjuknya,” ucapnya. (rus)
Sementara bagi gedung rusak parah masih menggunakan tenda. Terparah dari semua gedung yang rusak itu terdapat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Di tempat ini, gedung perkuliahan rusak parah hingga tak dapat digunakan kembali. Rektor Unram Prof. Lalu Husni menjelaskan kerusakan gedung Unram mencapai 35 persen. Termasuk juga gedung pascasarjana dan rumah sakit pendidikan. Pemerintah pun telah berkomitmen membantu pemulihan dan perbaikan seluruh gedung Unram. Husni berharap agar proses perkuliahan dapat segera berjalan normal kembali seperti sediakala. Apalagi tak saja mendapat bantuan fisik kata Husni, mahasiswa korban gempa juga telah diberi
bantuan oleh pemerintah. Sementara itu, Ketua DPR RI H. Bambang Soesatyo saat berkunjung ke Unram Selasa (30/10) pagi berjanji akan mendorong pemerintah untuk merealisasikan bantuan bagi perbaikan gedung Unram. “Kita dorong untuk segera membantu agar kegiatan belajar mengejar segera,” ungkapnya. Di samping itu Bambang Soesatyo juga berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk tetap semangat belajar dan belajar. Mengingat keterbatasan yang dimiliki saat ini tak boleh menghentikan semangat belajar, karena sesungguhnya tidak ada yang ingin mendapat musibah ini. “Semangat belajar dan tidak boleh putus asa ini musibah yang tak bisa kita hindari,” jelasnya. (dys)
(Suara NTB/ist)
JUARA - Mahasiswa STP Mataram yang meraih juara satu pada lomba nasi tumpeng, Rozita (kanan) dan Ni Komang Dewi Widiartini (kiri) saat mengikuti lomba di acara Green Restaurant and Culinary Event (GRACE) Bali 2018.
STP Mataram Juara Satu Lomba GRACE di Bali
(Suara NTB/dys)
TINJAU - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meninjau kondisi tenda yang dijadikan sebagai lokasi perkuliahan di Unram, Selasa (30/10).
Banyak Fasilitas Rusak, Keputusan UNBK Masih Belum Diputuskan Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB belum memutuskan kepastian metode pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada sekolah yang berada di daerah terdampak gempa bumi. Pihak Dinas Dikbud NTB masih menunggu hasil rapat koordinasi (rakor) di pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Kurikulum SMK bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbud NTB, Umar, S.Sos., MM., saat dihubungi Selasa (30/10). Ia menekankan, pihaknya belum memutuskan kepastian metode pelaksanaan UN pada jenjang SMA/SMK, menggunakan metode UN Berbasis Komputer (UNBK) atau UN Kertas Pensil (UNKP). “Untuk SMA/SMK belum kita putuskan, tunggu hasil Rakor di Jakarta. Belum ada keputusan resmi,” ujar Umar yang juga mantan Kepala SMKN 3 Mataram ini. Pada Ujian Nasional (UN) tahun 2018 ini, keikutsertaan SMK dalam UNBK mencapai 100 persen. Namun, pas-
cagempa bumi yang mengguncang Lombok dan sekitarnya, banyak sarana penunjang UNBK di SMK yang mengalami kerusakan. Saat ini tengah dilakukan pendataan peserta UNBK, jika sekolah terdampak tidak bisa melaksanakan UNBK lagi, maka terpaksa sejumlah SMK kembali melaksanakan UNKP. Pada tahun UNBK tahun 2018 ini, sebanyak 275 SMK negeri dan swasta melaksanakan UNBK. Ada sejumlah SMK juga yang belum melaksanakan UNBK, karena belum ada siswa kelas XII, atau SMK yang masih menumpang pelaksanaan UNBK di sekolah lain. Diharapkan pada tahun 2019 semua SMK bisa melaksanakan UNBK secara mandiri. Umar menyampaikan pihanya sudah membicarakan dengan pihak sekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai daerah terdampak cukup parah. Umar mengatakan pihaknya mengupayakan komput-
Santri YGMC Diperkenalkan Proses Budidaya Tanaman dan Ikan
Mataram (Suara NTB ) – Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram berhasil meraih juara satu pada lomba nasi tumpeng dan juara tiga pada lomba Asian Fusion Food di acara Green Restaurant and Culinary Event (GRACE) Bali 2018 yang dilaksanakan di Dinasty Resort, Bali, 14 Oktober lalu. Prestasi ini suatu kebanggaan, karena lomba itu juga banyak diikuti para profesional. Mahasiswa yang meraih juara satu pada lomba nasi tumpeng yaitu Rozita dan Ni Komang Dewi Widiartini, keduanya mahasiswa semester III Program Studi (Prodi) Perhotelan di STP Mataram. Sementara mahasiswa yang meraih juara tiga pada Lomba Asian Fusion Food yaitu Roy yang merupakan mahasiswa semester I Prodi S1 Pariwisata dan Roditya Wirastana, mahasiswa semester III Prodi Perhotelan. Dosen pendamping mahasiswa itu yang juga dosen Produktif Tata Boga di STP Mataram, Lahmudin, Amd., Par., ditemui Selasa (30/10) mengatakan, STP Mataram mengikuti dua mata lomba di GRACE Bali 2018, yaitu Nasi Tumpeng dan Asian Fusion Food. Pihaknya bersyukur bisa meraih juara pada kegiatan itu. Apalagi pesaing merupakan para profesional di bidang kuliner. Selain itu, pada mata lomba Asian Fusion Food, juri tidak memutuskan ada juara satu. Ada dua peserta yang meraih juara tiga. Dengan begitu prestasi Juara III yang diraih oleh STP Mataram merupakan raihan tertinggi. Lahmudin menjelaskan, nasi tumpeng yang disajikan oleh mahasiswi STP Mataram mengangkat tema Gemah Ripah Loh Jinawi. “Kita angkat makanan tradisional di sini. Kita menggunakan nasi putih, nasi kuning, dan nasi hitam disusun jadi lima susun, tempatnya juga kita pakai nyiru,” katanya. Mahasiswi STP Mataram, Rozita menambahkan, salah satu yang membuat sajian nasi tumpeng dari STP berbeda, karena menggunakan tiga warna nasi, nasi putih, nasi kuning, dan nasi hitam. “Kalau nasi tumpeng yang lain ratarata cuma nasi kuning,” katanya. Ia bersama tim melaksanakan persiapan lomba selama satu bulan. Latihan membuat tumpeng dilakukan sebanyak dua kali. Pada saat lomba, tim hanya menata dan menyajikan tumpeng serta melakukan presentasi. Proses masak dilakukan sebelumnya. Rozita mengaku tidak menyangka bisa meraih juara satu, karena melihat saingan yang sangat banyak dan berasal dari orang-orang yang memiliki pengalaman banyak di bidang kuliner, tidak hanya mahasiswa. “Senang sih rasanya, terharu, dan bangga,” akunya. (ron/*)
Halaman 10
Mataram (Suara NTB) Yayasan Generasi Muslim Cendekia, Lombok Tengah mengajak peserta didiknya mengenal kekuasaan Tuhan melalui kegiatan outbound. Mereka diajarkan proses budidaya berbagai jenis tanaman dan ikan dengan mengunjungi langsung lahan pertanian dan kolamkolam ikan yang berada di Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat. Ketua Yayasan Generasi Muslim Cendekia Prof. Sunarpi, menjelaskan kegiatan diikuti oleh para santri putra dari jenjang SMP dan SMK pada Sabtu dan Minggu tanggal 27-28 Oktober 2019. Seminggu sebelumnya juga dialaksanakan acara serupa untuk santriwati jenjang yang sama. Kegiatan dimulai pada Sabtu sore (27/10) yang diisi dengan rangkaian kegiatan keagamaan seperti pembacaan Surat Yasin, Ratibul Athos dan dilanjutkan dengan siraman rohani serta pengarahan untuk kegiatan siang hari. Kegiatan dilanjutkan pada pagi harinya setelah melaksanakan Salat Subuh dengan jalan sehat dan mengunjungi pasar tradisional. Selanjutnya setelah sarapan, santri dibagi menjadi tiga kelompok dan secara bergilir mendapatkan pelatihan renang, belajar ke lahan pertanian dan belajar budidaya ikan. Santri diajarkan berbagai teknik renang oleh guru olah raga YGMC. Prof. Sunarpi yang memandu kegiatan di lahan pertanian menjelaskan proses pembibitan sampai pemanenan serta pengolahan tanaman bawang, padi, dan berbagai jenis sayuran. Sunarpi berharap kegiatan ini bisa menjadi sarana santri merenungi kebesaran Allah SWT, sehingga tingkat keimanan dan ketakwaan mereka semakin bertambah. “Setelah mereka belajar mengenai ciptaan Allah SWT. kita berharap mereka semakin yakin dengan kebesaran-Nya dan meyakini bahwa semua yang diciptakan Allah SWT. tidaklah sia-sia asalkan kita mau mempelajarinya. Kalau dalam Al-Qur’an, orang-orang yang melihat tanda kebesaran Allah akan mengucapkan , Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka,” ujarnya. Sedangkan untuk pelatihan budidaya ikan dipandu H. Madra yang menjelaskan proses pemilihan induk, pemilahan, pemilihan bibit, pembesaran, sampai pemanenan berbagai jenis ikan air tawar. Para santri juga diajak memanen ikan nila dan lele. Secara berkelompok mereka turun ke kolam dan menangkap ikan menggunakan jarring. Ikan hasil tangkapan mereka bersihkan dan masak dibantu para ibu guru. Ketua Panitia Outbound, Baehaki menjelaskan bahwa kegiatan outbound ini rutin dilaksanakan setiap pertengahan dan akhir smester. Selain untuk refreshing supaya santri tidak jenuh juga supaya mereka bisa belajar tentang alam dan kekuasaan Allah SWT. (dys)
er yang masih bagus akan dirakit kembali. Jika ada kerusakan akan segera diperbaiki. Juga akan diupayakan pengadaan melalu Dinas Dikbud NTB. “Kita upayakan perbaiki,” katanya ketika dihubungi sebelumnya. Persiapan UNBK biasanya sudah dilaksanakan sejak jauh hari. Uji coba atau try out pertama dilaksanakan pada akhir tahun 2018. Namun, dengan kondisi pascabencana seperti saat ini, Umar tidak mau membebani sekolah terdampak gempa. Uji coba yang akan dilakukan sekolah terdampak akan berbeda dengan sekolah lain. Sementara di Kota Mataram, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) H. Adnan Muchsin, mengingatkan, mestinya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram harus segera mencari informasi mengenai UNBK.Belum lagi adanya arahan dari pemerintah pu-
sat agar seluruh jenjang pendidikan dari SMP sampai dengan SMA dan SMK menggunakan UNBK. Karena itu, menurut Adnan, akan ada bantuan komputer dari pemerintah pusat bagi sekolah-sekolah. Namun kebenaran realisasi informasi itu belum sepenuhnya diketahui kelanjutannya. Adnan mempertanyakan proses persiapan UNBK dari Disdik Kota Mataram. Pasalnya, pelaksanakan UNBK akan dilaksanakan pada April dan Mei 2019. Biasanya akan ada try out atau uji coba di sekolah-sekolah jauh sebelum pelaksanaan UNBK. “Seharusnya jauh sebelumnya sudah disiapkan. Harus mempercepat proses persiapan dan pendataan sekolah, jadi kan di dinas itu punya data, di dinas pendidikan bagaimana kondisi sekolah masing-masing sudah ada,” kata Adnan. Terpisah, Kepala Bidang
Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., belum bisa memberikan kepastian pelaksanaan UNBK. Pasalnya, banyak juga sekolah yang mengalami kerusakan dan berdampak pada sarana penunjang UNBK, seperti yang dialami SMPN 6 Mataram dan SMPN 12 Mataram. “SMP yang mengalami kerusakan gedung dan rusak jaringan juga, itu tidak bisa kita paksakan, bagaimana sumber pendanaan dan perbaikannya,” katanya. Ia juga masih menunggu informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terkait UNBK. Mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini berharap, Pemerintah Provinsi NTB bisa mengkoordinasikan kejelasan pelaksanaan UNBK di NTB, karena dampak gempa bumi di sekolah terjadi secara menyeluruh di NTB. (ron)
Guru Diusulkan Dapat Insentif
Pusat Bantu Lobar Rp10,7 Miliar Bangun Sekolah Terdampak Gempa Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) mengusulkan sebanyak 400 guru dan tenaga kependidikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk diberikan insentif. Sejauh ini dari ratusan guru ini, sebanyak 28 guru yang sudah memiliki buku tabungan dan mendapatkan transfer dana. Sedangkan sisanya masih menunggu giliran. Kepala Dinas Dikbud M. Hendrayadi belum lama ini, mengakui, jika dana insentif sudah cair atau tidak ia tidak tahu. Yang jelas para guru dan tenaga kependidikan ini sudah punya nama di BRI dengan nomor rekening masing-masing. Jumlah guru yang sudah memiliki buku tabungan sebanyak 28 orang di 2 sekolah. Data guru dan tenaga kependidikan ini dari dulu sudah dihimpun, namun karena masih terdampak gempa, sehingga lamban diusulkan. Lalu menteri datang berkunjung, sehingga percepatan dilakukan dan saat itu menteri membawa buku tabungan dengan pola disampel. “Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang kita usulkan sebanyak 400 orang lebih. Sudah dikirim data ke Direktorat Jenderal GTK, dari jumlah ini 28 sudah menerima tabungan,” ujarnya Terkait apakah dana bisa dieksekusi langsung atau tidak ia mengaku belum tahu. Disebutkan jumlah bantuan insentif yang diberikan Rp 1.500.000 per orang bagi guru ASN selama 6 bulan dan guru non ASN tak punya NIP Rp2 juta selama enam bulan. “Mereka ini terdata di dapodik. Mudahan tidak dicarikan NUPTK, sebab banyak guru tidak punya,” imbuhnya. Sejauh ini, katanya, pihaknya sudah menandatangani
(Suara NTB/her)
BELAJAR - Siswa salah satu sekolah di Narmada masih belajar di tenda darurat akibat gedung sekolah rusak.
(Suara NTB/her)
SEKOLAH DARURAT - Sekolah darurat yang dibangun oleh pusat di wilayah Narmada. memorandum of understanding (MoU) dengan Kemendikbud terkait dana Rp10,7 miliar untuk bantuan pembangunan 63 sekolah rusak sedang dan berat dengan mekanisme swakelola. Awalnya sebelum gempa dan tsunami
Palu, bantuan ini dieksekusi awal Oktober, namun karena gempa Palu ia belum tahu pasti apakah tereksekusi semua atau tidak. “Kami berharap agar segera,” kata Hendra sapaan akrab Kadis Dikbud ini. (her)
Halaman 11
SUARA NTB Rabu, 31 Oktober 2018
Nurhaidah Optimis Lolos Seleknas Mataram (Suara NTB) Pesilat putri NTB, Nurhaidah berangkat ke Jakarta, untuk mengikuti Seleksi Nasional (Seleknas) atlet pencak silat. Keberangkatan atlet asal Kota Bima itu tanpa didampingi pelatih. Nurhaidah yang dihubungi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (30/10) kemarin mengatakan Seleknas yang diikutinya itu dalam rangka penjaringan atlet pencak silat Indonesia yang akan mengikuti kejuaraan dunia pencak silat di Singapore, 11-17 Desember 2018. Dirinya akan ambil bagian di kelas D putri. “Seleknas nanti dalam rangka mengikuti kejuaraan dunia di Singapore. Saya akan main di kelas D putri,” ucapnya. Ditanya soal target, Nurhaidah optimis bisa meraih juara. Alasannya dia sudah menjalani persiapan maksimal untuk tampil di event itu. Selain itu hasil raihan medali perak di PON Jabar membuat dirinya semakin optimis mengalahkan lawan-lawannya di Seleknas. “Kalau Seleknas dalam bentuk tanding, saya optimis bisa juara, soalnya persiapan saya sudah maksimal,” tuturnya. Rasa optimis Nurhaidah memang beralasan, pasalnya atlet silat senior ini merupakan atlet Pelatda Mayung NTB yang sudah menjalani latihan cukup panjang yakni dua tahun berjalan. Nurhaidah sendiri masuk Pelatda Mayung awal tahun 2018. Bagi Nurhaidah, persiapan 10 bulan sudah maksimal, pasalnya dia juga punya pengalaman tanding cukup lama, kurang lebih 10 tahun. Maklum sejak usia 16 tahun Nur sudah sering menjuarai event nasional tingkat pelajar dan senior. Saat ini usia Nur sudah 29 tahun. (fan)
Andy Berharap Nurhaidah Raih Tiket Kejuaraan Dunia Mataram (Suara NTB) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB menaruh harapan besar kepada pesilat NTB, Nurhaidah yang tengah mengikut Seleksi Atlet Nasional (Selaknas) di Jakarta, Selasa (30/10) kemarin. Mereka berharap Nurhaidah lolos mengikuti kejuaraan dunia pencak silat di Singapura 11-17 Desember 2018. Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (30/10) kemarin mengatakan bahwa tidak ada yang tak mungkin diraih pesilat NTB. Dia sangat yakin atlet silat NTB dapat meraih tiket mengikuti kejuaraan dunia di Seleknas yang berlangsung di Jakarta, Rabu (30/10) hari ini. Apalagi tahun lalu atlet NTB juga pernah memeberikan kontribusi medali emas pada kejuaraan dunia tahun 2016. Dimana pesilat putri NTB, Mariati berhasil meraih medali emas di kejuaraan dunia pencak silat di Bali tahun 2016. Namun Mariati sudah tutup karir sebagai atlet pencak silat karena kelebihan usia. Setelah Mariati pensiun dari atlet silat tahun 2016, sudah saatnya lahir pengganti Mariati di kejuaraan dunia. Dengan bertolak dari hasil prestasi silat NTB sebelumnya, Andy pun yakin bila salah seorang atlet NTB akan mampu meraih tiket mengikuti kejuaraan dunia. Namun demikian, Andy berpesan kepada Nurhaidah yang saat ini tengah mengikuti Seleknas kejuaraan dunia untuk dapat tampil maksimal dan yakin pasti bisa. “Asalkan tetap semangat dan tunjukan kemampuan maksimal. Saya Yakin Nur bisa,” ujarnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PB IPSI NTB telah menerbitkan surat pemanggilan atlet NTB, Nurhaidah mengikuti Seleknas Atlet silat di Jakarta 1 November. Dan Nur pun bertandang ke Jakarta, Selasa (30/10). (fan)
(Suara NTB/ist)
SEBELUM KEJUARAAN - Para atlet karate NTB bersama ofisial berpose bersama sebelum mengikuti Kejuaraan Karate Terbuka di Malang, 2-4 November 2018.
Puluhan Karateka NTB Ikuti Kejuaraan Karate Terbuka Mataram (Suara NTB) Sebanyak 90 atlet karate asal NTB bertandang ke Malang, Senin (29/10) lalu. Mereka akan ambil bagian di Kejuaraan Karate Terbuka di Malang, Jawa Timur (Jatim), 2-4 November 2018. Sekretaris FORKI NTB,
Ahwan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (30/ 10) kemarin membenarkan bila puluhan atlet karate asal NTB mengikuti kejuaraan karate terbuka di Malang. Para atlet dan ofisial sudah bertambah dangdut ke Malang, Senin (29/10) lalu.
“Puluhan atlet dan ofisial sudah berangkat kemarin (Senin 29 Oktober) mengikuti Malang Open,” ucapnya. Dikatakannya jumlah atlet karate NTB yang mengikuti kejuaraan karate terbuka di Malang sebanyak 90 atlet mereka terdiri dari atlet karate asal
Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Para atlet itu terdiri dari beberapa perguruan karate di NTB. Lanjutnya, tujuan atlet mengikuti event itu untuk menambah jam tanding setelah cukup lama mempersiapkan diri menghadapi Pekan
Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang akan berlangsung di Mataram, 9-17 Desember 2018. Dalam hal ini para atlet yang ambil bagian di event itu akan memanfaatkan kejuaraan tersebut sebagai ajang pemanasan mengikuti Porprov NTB 2018. (fan)
POBSI NTB Larang Atlet Luar NTB Ikut Porprov Mataram (Suara NTB) Pengprov Persatuan Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) NTB akan memberlakukan aturan yang sangat ketat di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB, di Mataram, 9-17 Desember 2018. Mereka memberlakukan larangan atlet luar NTB ikut ajang multi event regional NTB tersebut. “Kita ingatkan kabupaten/ kota mengirim atlet lokal NTB ikut Porprov. Kabupaten/kota tidak boleh mengambil atlet luar NTB untuk mengikuti pertandingan biliar di Porprov 2018,” ucap Sekretaris Pengprov POBSI NTB, Bahtiar Tamrin kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (30/10). Dikatakannya, pengurus cabang olahraga biliar akan memanfaatkan momentum Porprov NTB sebagai ajang
seleksi atlet yang akan mewakili NTB di ajang nasional. Khususnya, para atlet yang akan mewakili NTB pada Prakualifikasi PON akan dijaring lewat Porprov NTB. Cabang olahraga biliar akan dipertandingkan mulai tanggal 10 Desember hingga tanggal 15 Desember di Arena Biliar Kura-Kura Mataram. Olahraga ini akan mempertandingkan sebanyak sepuluh nomor pertandingan, yak-
ni bola 8 putra tunggal putra, bola 9 tunggal putra, bola 10 tunggal putra, bola 15 tunggal putra, bola 8 doble putra, bola 9 doble bola 10 Doble putra, bola 15 Doble putra, biliar putri, dan kelas campuran. Nomor yang dipertandingkan di Porprov NTB sesuai dengan jumlah nomor pertandingan di PON Papua 2020. Pihak POBSI NTB sengaja mempertandingkan nomor-nomor yang ada di PON karena
atlet-atlet yang juara di Porprov NTB akan dipersiapkan mewakili NTB di Prakualifikasi PON Biliar yang dijadwalkan tahun 2019. Pihak POBSI NTB mengaku sudah siap mempertandingkan 10 nomor pertandingan cabor biliar Porprov NTB. Pasalnya sepuluh nomor yang dipertandingkan di Porprov NTB sudah mendapat pengesahan dari Ketua Pertandingan Porprov NTB 2020. (fan)
Bahtiar Tamrin
Pemain Sepak Bola NTB Husein Digadang-gadang Pimpin PASI NTB Diseleksi Ulang H. Andy Hadianto
Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga sepak bola pelajar NTB berhasil meloloskan timnya mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua tahun 2019, setelah tim NTB berhasil meraih peringkat dua di POPWIL di
Mataram, Sabtu (27/10) lalu. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tim sepak bola NTB tampil sebagai finalis. Tim NTB berhasil mengalahkan tim Jatim 3-1 di babak semifinal. Sayangnya, di pertandingan final melawan Sulsel, tim sepak bola NTB kalah 3-4 melalui drama adu penalti. Meski kalah di babak final tim NTB tetap lolos Popnas 2019 karena dua tim finalis yang berhak lolos Popnas 2019. Namun, meski berhasil lolos Popnas 2019 belum tentu semua pemain NTB di Popwil akan dikirim. Pasalnya, sebagian besar atlet sudah lewat usia atau sudah menginjak kelas tiga SMA. Rencananya, cabor sepak bola akan menggelar seleksi pemain muda untuk menggantikan sejumlah pemain yang sudah duduk di bangku kelas 3 SMP. “Sebagian besar pemain sepak bola pelajar NTB sudah duduk di bangku kelas tiga. Para pemain yang sudah kelas tiga akan kita ganti dengan yang muda atau layak tampil di POPNAS,” ucap Pelatih Sepak Bola Pelajar NTB, Hamzah Wardi kepada Suara NTB belum lama ini. Dikatakannya, untuk menggantikan posisi para pemain pelajar yang sudah duduk di bangku kelas tiga SMA, pihaknya akan melaksanakan seleksi kembali atlet muda di Mataram awal bulan November 2018. Begitu juga semua pemain yang meloloskan tim sepak bola NTB akan mengikuti seleksi ulang. Dalam seleksi nanti sedikitnya terdapat kurang lebih 18 atlet yang akan diambil memperkuat sepak bola NTB di Popnas 2019. “Kita akan melibatkan semua atlet sepak bola pelajar kabupaten/kota mengikuti seleksi nanti,” jelasnya. (fan)
Mataram (Suara NTB) Di tengah krisisnya figur calon ketua cabor atletik, kini nama Husein Hizam disebut-sebut sebagai figur calon Ketua umum PASI NTB yang layak memimpin PASI NTB. Para pencinta olahraga atletik yakin bahwa atlet atletik akan menunjukan prestasi lebih baik lagi bila dipimpin oleh pengusaha muda ini. Demikian disampaikan oleh atlet Atletik NTB, Ridwan kepada Suara NTB di Mataram Selasa (30/10) kemarin. “Kalau bisa Abah Husein bisa dicalonkan sebagai ketua PASI NTB, karena orangnya masih muda dan pengusaha sukses yang suka olahraga,” ucapnya. Tak hanya Ridwan, namun Pelatih Pengprov PASI NTB, H. Muhdar juga mendukung bila Ketua PASI NTB dipimpin oleh Husein. Pasalnya selain masih muda, Husein juga menggemari olahraga. Selain gemar olahraga, Husein juga merupakan pengusaha muda yang sukses serta peduli dengan pembinaan olahraga. Selanjutnya Husein juga merupakan keponakan dari pengusaha besar di NTB, H. Farid Amir. Melihat latar belakang dari orang berada, Husein diyakini akan mampu membina olahra-
ga di NTB. Karena secara materi Husein punya kemampuan finansial yang cukup untuk mendanai anggaran pembinanaan atlet atletik. Di tempat terpisah Husein Hizam yang dikonfirmasi Suara NTB terkait namanya disebut-sebut sebagai salah satu figur yang mumpuni memimpin PASI NTB mengaku belum berani mengatakan siap. Pasalnya, menurutnya masih ada orang yang lebih baik untuk memimpin organisasi olahraga itu. Namun demikian dia juga tidak menolak bila dicalonkan sebagai ketua PASI NTB asalkan didukung oleh semua pihak, baik cabor, atlet dan pelatih. “Kalau memang tidak ada figur lain, dan saya didukung penuh oleh pengurus cabor untuk menjadi ketua PASI NTB kenapa tidak. Tentunya kita harus menerima, tapi dengan syarat semua cabor mendukung,” ucapnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya Ketua PASI NTB, H. Suhaimi mengatakan periodesasi Pengprov PASI NTB sudah berakhir, Maret lalu. Pihak PASI NTB belum bisa melaksanakan Musprov PASI NTB karena tidak ada calon figur ketua. Sementara itu Suhaimi tak akan mencalonkan diri lagi. (fan)
Pertandingkan Empat Cabor, Gala Desa Dipusatkan di Empat Kecamatan Selong (Suara NTB) Event Gala Desa di kabupaten Lotim resmi digelar setelah Pemkab Lotim melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) diberikan kepercayaan oleh Kemenpora untuk melaksanakan Gala Desa. Kegiatan Gala Desa ini mempertandingkan empat cabang olahraga (cabor) tingkat desa itu di empat kecamatan, diantaranya Kecamatan Selong untuk atletik, Masbgaik untuk Cabor Badminton, Keruak Cabor Sepak Bola dan Kecamatan Terara akan dipusatkan untuk Cabor bola voli. Kepala Dispora Lotim, Drs. M. Zaini, Selasa (30/10), kepada Suara NTB menjelaskan pelaksanaan Gala Desa bertujuan untuk menghidupkan pandangan masyarakat terhadap olahraga. Masyarakat desa ikut serta dan berkompetisi secara sehat. Dalam pelaksanaan Gala
M. Zaini Desa ini, akan diikuti oleh umum dan satuan pendidikan. Kedepan, dengan event Gala Desa diharapkan muncul atlet-atlet dari empat cabor yang dilombakan. Pembukaan Gala Desa dilakukan pada hari Jumat lalu yang dibuka langsung oleh perwakilan dari Kemenpora. Dalam pelaksanaan Gala Desa Kemenpora ini. Selain Lotim, beberapa kabupaten yang mendapatkan program
dari Kemenpora ini yakni Kabupaten Lombok Tengah, dan Bima. Event Gala Desa tahun 2018, merupakan kali kedua dilaksanakan semenjak dimulai tahun 2013. “Kegiatan Gala Desa merupakan program dari Kemenpora yang diberikan terhadap 138 kabupaten/kota se-Indonesia dan Kabupaten Lotim salah satu dari kabupaten yang mendapat program tersebut. Gala Desa bertujuan untuk bagaimana memakmurkan olahraga dari desa,” terang Zaini. Dalam pelaksanaan event ini, diungkapkan bahwa peminat dalam Gala Desa cukup tinggi karena membangun olahraga dari desa. Adapun waktu pelaksanaan selama satu bulan hingga akhir bulan November 2018. Kedepan dengan adanya event Gala Desa diharapkannya muncul atlet-atlet dari empat cabor yang dilombakan. (yon)
SUARA NTB
Rabu, 31 Oktober 2018
Kota Mataram Dapat Jadwal Terakhir Tes CPNS Mataram (Suara NTB) Kota Mataram menjadi daerah terakhir yang akan melaksanakan tes seleksi CPNS. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Mataram memastikan pelaksanaan tes akan dimulai pada 8 November mendatang. Waktu pelaksanaannya akan dibagi menjadi beberapa sesi dalam empat hari. “Kita sudah persiapkan berbagai hal. Kita juga belajar dari kendala-kendala yang dihadapi kemarin, tentu dengan harapan waktu pelaksanaan tes CPNS Kota Mataram nantinya tidak ada kendala apapun,” kata Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusuma-
wati, Selasa (30/10). Ia sudah menerima laporan terkait beberapa kendala yang dihadapi peserta pada saat pelaksanaan tes CAT. Semua sudah masuk dalam evaluasi yang akan dilakukan oleh BKPSDM. Pihaknya akan berupaya agar kendalakendala teknis itu tidak terjadi pada pelaksanaan tes CPNS Kota Mataram. “Kita sudah dapat laporannya dan kita sudah melakukan evaluasi. Kita melihat pelaksanaan di BKN Pusat seperti apa, itu yang akan kita adopsi,” ujarnya. Malam sebelumnya, pihaknya akan memeriksa jaringan internet dan laptop yang
akan digunakan oleh para peserta. Dengan demikian, pihaknya dapat memastikan tidak ada kendala pada pelaksanaannya nanti. Sebab kendala seperti jaringan internet dan laptop eror itu akan membuat konsentrasi peserta menjadi buyar. “Kita cek dulu jaringan internetnya, panitia juga kita latih dan persiapkan sebaik mungkin. Sehingga kita dapat meminimalisir kendala dalam bentuk apapun,” ujarnya. Diketahui bahwa jumlah pelamar CPNS Kota Mataram sebanyak 7.216 orang. Sebanyak 439 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi seperti STR dan keterangan akreditasi kampus. “Sebanyak 6.777 itulah yang akan berkompetisi memperebutkan kuota yang didapatkan Kota Mataram. Harapan kita agar Kota Mataram bisa mendapatkan SDM yang berintegritas dan andal,” ujarnya. (lin)
Halaman 12
Dana Kelurahan Dapat Selesaikan Masalah Kecil di Masyarakat Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kota Mataram mengapresiasi janji Presiden RI Ir. H. Joko Widodo memberika dana kelurahan selayaknya dana desa. Anggaran itu dinilai akan membantu menangani masalah kecil di masyarakat. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, sebenarnya sejak lama Pemkot Mataram menyuarakan agar pemerintah pusat mengalokasikan anggaran bagi kelurahan selayaknya desa. Sebab, ada kecemburuan dan ketidakadilan bilamana desa saja diberikan mengelola anggaran besar.
Kebijakan pemerintah pusat sempat diprotes saat rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Kota Batu, Jawa Timur. “Kami sampaikan semua kelurahan di Kota Mataram mau diubah
RUPA-RUPA DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
jadi desa,” kata Putu ditemui, Selasa (30/10). Namun demikian, ia mengapresiasi wacana dana kelurahan bergulir. Selama ini, kelurahan hanya mengandalkan dana melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemanfaatannya pun terbatas sesuai porsi anggaran diperoleh. Jika dana kelurahan terealisasi, maka akan menggerakan banyak sektor. Disamping itu demikian kata Putu, permasalahan kecil di kelurahan dapat teratasi. “Misalnya pembangunan skala kecil bisa lewat dana itu,” ucapnya. Pemanfaatan anggaran pasti memiliki petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Pengawasan bagaimana prosedur apakah oleh kecamatan atau pemerintah pusat tergantung
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2438 CW NOKA/NOSIN MHIJFS113HK394710/ J F S 1 E 1 3 9 7 5 6 5 AN.BURHANUDDIN HLG D’SKTR JL.MAJAPAHIT KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR 3762 CL NOKA/NOSIN MH1JFP110FK137692/ JFP1E-1126472 AN.BUAMIN HLG D’SKTR JL.DODOKAN I KOTA MATARAM. HLG STNK R4 SUZUKI SWIFT DR.1131BD NOKA/ NOSIN MHYEZC21SBJ119399/M15A1A-623280 AN.NI PUTU SRI PADMAWATI HLG D’SKTR WILAYAH RS.KOTA MATARAM.
q
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
juklak - juknis. Putu lebih awal mengingatkan, agar nanti lurah berhati hati menggunakan anggaran. “Lurah ini kan semuanya PNS. Jadi mereka taulah mana pemanfaatan yang benar,” ujarnya. Sekretaris Daerah yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito juga mengapresiasi wacana dana kelurahan tersebut. Menurut dia, akan banyak hal yang bisa dikerjakan oleh kelurahan dalam mengatasi permasalahan di wilayah mereka. Penggunaan dana itu dipastikan memiliki petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Polanya apakah melalui APBD atau APBN. “Belum bisa kita prediksi karena akan ada juklak juknisnya,” ucapnya. Meski demikian, ia mengingatkan tetap mengedepankan prinsip kehati - hati dalam mengelola anggaran. (cem)
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa(setrika waja h ) : M n g n c a n g k n Kulit,Mngurangi Kriput, flek, Komedo,Mcrhkan Kulit,Mngangkt Klopak Mata,Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment k Rmh Anda Min.2org, ,Jl.Lalu Mesir,Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
SALON
PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)
KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAHFULLFURNITURELOKASISTRATEGIS,3KAMARTIDUR,2KAMARMANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA590JT NEGODIKIT.JL.WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISAMENJAHITAKANDIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRALSUDIRMAN,BTNKOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain SongketdanmenerimaJahitBusana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 31 Oktober 2018
Halaman 13
RUKO - VILA - KOST
500.000
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Rabu, 31 Oktober 2018
OPINI
Halaman 14
Bencana Alam, Hunian dan Kesehatan Reproduksi Selektif Rekrut Pegawai GELOMBANG tuntutan dari honorer K2 di sejumlah daerah, benar-benar harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah. Tuntutan mereka sama, ingin diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Untuk memenuhi keinginan mereka yang jumlahnya ribuan se-NTB ini, tentu bukan perkara mudah. Karena regulasi jelas bertentangan dengan keinginan itu. Jika ditarik ke belakang, honorer K2 ini sebetulnya hal kecil yang seharusnya tidak akan menjadi persoalan. Hanya saja, Pemda terkesan abai sehingga lambat laun, keberadaan mereka justru menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja dan pastinya akan menjadi beban daerah. Hadirnya honorer K2 ini seperti diketahui berawal dari rekrutmen pegawai non ASN. Paling banyak di lingkup Pendidikan. Banyak ragam dan motif mereka menjadi honorer K2 di sekolah-sekolah misalnya. Mulai dari sekedar ingin mengbdikan ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah, hingga ingin menimba pengalaman. Diawal mereka berjanji tidak akan menuntut apa-apa karena mereka di sekolah karena keinginan mereka sendiri. Ada juga yang merupakan titipan oknum pejabat dan lain sebagainya. Namun, belakangan, tidak sekadar menuntut insentif dinaikkan, mereka bahkan menuntut diangkat menjadi ASN tanpa syarat. Padahal, pemerintah saja telah mengatur bahwa syarat usia maksimal menjadi ASN adalah 35. Sementara mereka yang notabene honorer K2 ada yang usianya sudah menjelang pensiun. Jikapun pemerintah memaksakan mengangkat mereka menjadi ASN, ini tentu akan menjadi beban tambahan bagi pemerintah. Pun, pemberian insentif akan menambah beban bagi daerah. Untuk honorer K2 yang sudah terlanjur ini, pemerintah jangan menutup mata. Harus ada solusi bagi mereka. Karena bagaimanapun ini juga berkaitan dengan masa depan mereka. Kalaupun Pemda tidak berhasil merayu pemerintah pusat agar mengubah regulasi yang dianggap merugikan ASN, paling tidak harus dipikirkan solusi lainnya. Toh, daerah lain sudah ada yang berhasil menyesaikan persoalan honorer K2 ini. Kabupaten Jembrana, Bali misalnya. Sadar tak bisa menerobos regulasi pusat, Pemkab Jembrana mengambil kebijakan membuat regulasi di daerah. Kabupaten Jembrana telah membuat Perda (peraturan daerah) sebagai payung hukum pemberian insentif terhadap honorer K2 yang nilainya dianggap layak. Langkah ini dapat ditiru oleh Pemkot Mataram agar masalah honorer K2 ini tidak terus-terusan mengemuka di permukaan. Memang di sisi lain, seperti diungkapkan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bahwa Dewan tidak tinggal diam melihat nasih hononer K2 yang tanpa kejelasan. DPRD mengklaim mereka juga berjuang untuk nasib honorer K2 ini. Ketua DPRD mengklaim bahwa surat yang dikirim pihaknya melalui Adeksi (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia) sebagai bukti kepedulian mereka terhadap nasib honorer K2 ini. Namun di sisi lain, Pemda juga harus mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Agar ke depan memperketat pengangkatan tenaga honor di OPD-OPD. Bahkan jika tidak terlalu urgen, Pemda dapat mengambil kebijakan untuk memoratorium pengangkatan pegawai non ASN di OPD-OPD yang ada. Ini untuk mencegah berulangnya kasus honorer K2 ini. Toh, saat ii pemerintah sedang melakukan perekrutan ASN. (*)
NDONESIA merupakan salah satu negara yang secara geografik memang sangat rentan terhadap bencana. Karena posisinya yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia yang bergerak relatif saling mendesak antara satu dengan lainnya. Karenanya, frekwensi gempa cukup tinggi dan menurut BMKG, paling tidak terjadi 4.500 kali gempa dalam setiap tahunnya mulai dari gempa dengan magnitude kecil, sedang dan besar. Namun dalam 3 tahun terakhir, peristiwa gempa di Indonesia cenderung semakin meningkat frekwensinya mulai dari gempa dengan kedalaman dangkal, menengah maupun yang dalam. Sebagai contoh, gempa dengan kedalaman dangkal. Jika tahun 2014 sekitar 3.445 kali, maka naik menjadi 3.796 kali di tahun 2015 dan 3.968 di tahun 2016 (BPS 2017). Demikian pula dengan kasus Gempa di Pulau Lombok. dimana dalam kurun waktu 2 bulan antara 29 Juli hingga 11 September 2018 tercatat ada 7 guncangan dengan magnitude besar (5,3 SR – 7,0 SR). Yang Terpinggirkan Dengan demikian, maka upaya pengurangan risiko dampak bencana melalui kesiapan penanggulangan bencana (emergency preparedness) menjadi keniscayaan.Hal ini tidak hanya untuk menanggapi dampak bencana, tetapi juga untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat sambil mengelola krisis, sekaligus untuk memandu pemulihan dan rekonstruksi secara efektif. Penanganan bencana lebih bersifat proses sosial dan sensitif pada persoalan gender yang membutuhkan dukungan publik untuk inisiatif perencanaan dan partisipasi dari berbagai pihak. Salah satu yang kurang disiapkan dalam penanggulangan selama ini dan termasuk penanganannya adalah masalah kesehatan reproduksi yang meliputi . kesehatan maternal dan neonatal, layanan alat kontraspsi atau keluarga berencana, kekerasan seksual dan lainnya. Padahal masalah kematian ibu dan bayi,risiko kehamilan dan persalinan, dan terhindarnya perempuan dari kehamilan tak dikehendaki serta kekerasan seksual telah menjadi salah satu standard minimum di bidang kesehatan dalam konteks respon bencana berdasarkan piagam kemanusiaan. Kesehatan reproduksi pengungsi perempuan acapkali diabaikan dalam setiap bencana karena dianggap tidak mendesak ketimbang penanganan ter-
Oleh: Haiziah Gazali (Ketua Gema Alam NTB) hadap korban yang mengalami luka, disamping posisi perempuan di masyarakat yang dianggap nomor dua. Menurut United Nations Population Fund (UNFPA), bahwa dalam situasi bencana setidaknya25% korban pengungsi di Indonesia merupakan perempuan di usia subur. Selain itu sekitar 20% perempuan mengalami permasalahan dalam kehamilannya yang banyak disebabkan oleh faktor rendahnya kebersihan serta asupan gizi yang tidak memadai serta trauma akibat bencana. Hanya sekitar 4%Ibu yang sedang hamil dalam kondisi sehat. Dalam kasus di Lombok, khususnya di Lombok Timur, menunjukan bahwa mayoritas (75%) ibu-ibu hamil dan menyusui yang menjadi pengungsiternyata tidak mengkonsumsi suplemen nutrisi saat kehamilan dan menyusui paska bencana gempa.. Dalam asupan makanan, umumnya yang dikonsumsi adalah apa yang diterima dari bantuan yaitu mie instan, makanan dalam kaleng dan sesekali nasi dan sambal beberuk. Sehingga bagi Ibu-ibu yang sedang menyusui mengalami masalah dengan kualitas ASI dan bayi nampak gemuk karena faktor kebanyakan karbohidrat. Bahkan terdapat kasus dimana beberapa Ibu yang terpaksa menyerahkan bayinya untuk disusui ibu lain di pengungsian karena payudara luka dan tidak mengeluarkan ASI. Di lain sisi, akses pada air bersih dari ibu hamil dan menyusui yang tinggal di pengungsian terbatas. Kebiasaan memberikan air minum yang tidak dimasak kepada bayinya menyebabkan tingginya kasus bayi diare di antara pengungsi. Faktor lain yang menyebabkan masalah kesehatan reproduksi kurang ditangani dengan baik saat bencana adalah minimnya tenaga kesehatan yang faham dan menjalankan standar layanan kesehatan reproduksi di lokasi pengungsian. Pada kondisi bencana gempa di Lombok, bidan desa juga merupakan penyintas, sehingga mereka tak mampu melayani secara purna. Sementara itu, kerusakan berat dari Puskesmas, misalnya di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur menjadikan layanan kesehatan dasar menjadi terganggu. Dari pemeriksaan kesehatan sekitar 300 orang ibu hamil oleh relawan dokter spesialis kandungan yang dimobilisasi oleh Sahabat Gema Alam dan Gema Alam NTB pada titik terdampak serius di Kecamatan Sembalun dan Desa Beririjarak,di Kabupaten Lombok Timur ditemui 57 ibu hamil dengan status risi-
RADIO
ko tinggi, (Risti) seperti kondisi bayi sungsang, usia ibu hamil di atas 35 tahun dan memiliki tekanan darah tinggi, ibu hamil dengan kasus penyakit cacar dan hepatitis B, dan anak hamil karena pernikahan anak (usia antara 15 sampai 18 tahun) yang tidak menerima pembekalan informasi kehamilan berisiko oleh pihak bidan desa dan atau dokter setempat. Padahal Ibu hamil Risti perlu melahirkan di fasilitas kesehatan yang memiliki unit emerjensi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa hanya 20% tenaga relawan yang terlatih dan itupun sebatas membantu urusan operasional seperti perawatan korban luka, distribusi bantuan dan tidak sampai kepada penanganan kesehatan. Hunian Memastikan tersedianya layanan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana haruslah menjadi bagian penting yang harus disiapkan dalam perencanaan penanganan bencana. Bukan saja sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak asasi perempuan, namun dengan perencanaan yang baik kelak dapat menyelamatkan nyawa dan penderitaan warga yang terkena dampak seperti ; risiko kematian ibu hamil, kekerasan seksual di tenda pengungsian dan lainnya Dalam masyarakat patriarkhi seperti di wilayah Lombok, potensi terjadinya kekerasan berbasis gender (Gender Based Violence/GBV) sangat terbuka. Dimana kekerasan tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak perempuan, tetapi juga pada laki laki dan anak laki laki, termasuk di dalamnya kekerasan seksual yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, Namun ironisnya kasus kekerasan yang tidak menyenangkan, seperti meraba, merayu, memukul dan memaksa untuk melakukan hubungan seksual atau melakukan kekerasan, nyaris tidak dilaporkan. Sehingga, banyak warga yang merasa tidak nyaman tinggal di tenda pengungsian massal. Karenanya salah satu pilihan kebijakan yang penting dilakukan terkait dengan penanganan kesehatan reproduksi adalah penyediaan hunianbagi setiap keluarga yang terdampak serius tempat tinggalnya. Sekalipun sifatnya sementara dan sederhana kualitasnya.Dalam assessment terhadap kebutuhan Ibu hamil dan menyusui korban bencana menunjukan bahwa mayoritas (82%) bantuan tim
medis yang faham kesehatan reproduksidan rumah hunian sementara yang aman dan nyaman sebagai prioritas. Hunian yang disediakan cepat bagi penyintas bencana, khususnya keluarga dengan ibu hamil dan menyusui membantu mengurangi risiko penyakit fisikdan sosial, mempercepat proses pemulihan psikis serta pemulihan ekonomi. Pemerintah (BNPB) sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam perencanaan penanganan bencana sangatlah penting tidak sekadar menggunakan akal sehat yang dikodifikasi, namun juga perlu memahami kompleksitas persoalan bencanayang menuntut profesionalisme yang substansial dalam penanganandilapangan.Kebutuhanperubahan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi dari masyarakat korban, memerlukan penyediaan hunian bagi setiap warga secara cepat, murah dan cukup merupakan tantangan dalam mengelola keadaan darurat dengan baik. Jika tidak, maka masyarakat miskin, perempuan, khususnya perempuan hamil dan menyusui dan terpinggirkan karena terpaksa tinggal di pengungsian akan semakin berat beban kehidupannya.
POJOK Bongkar muat di Pelabuhan Lembar dikeluhkan Dibutuhkan solusi cepat dan tepat
***
Penetapan tersangka kasus bantuan kedelai, tunggu hasil PKN BPK Lebih cepat lebih baik
***
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 31 Oktober 2018
KSB Maksimalkan Persiapan UN Taliwang (Suara NTB) Dampak gempa terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak saja merusak infrastruktur sekolah. Kegiatan belajar mengajar (KBM) pun turut terpengaruh. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya angka Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) belajar siswa yang siap menghadapi Ujian Nasional (UN) tahun depan. Untuk mengejar pemenuhan angka ketuntasan belajar itu, kini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) setempat tengah mengupayakannya. Di mana dinas telah menginstruksikan seluruh sekolah tingkat SD dan SMP untuk menempuh sejumlah upaya agar standar KKM itu dapat dicapai para siswa. “Ini dampak lain gempa yang melanda dunia pendidikan kita, saat ini KKM siswa siswa yang akan ikut UN belum terpenuhi,” ujar Kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Tajuddin kepada Suara NTB. Ia menjelaskan, pemenuhan KKM belajar siswa oleh siswa perlu dikejar terutama bagi mereka yang saat ini duduk di kelas akhir baik SD maupun SMP. Pasalnya kriteria penilaian itu menjadi salah satu parameter untuk melihat kesiapan siswa menghadapi UN. “Kalau tidak tercukupi kita tidak akan punya gambaran kemampuan dan kesiapan siswa mengikuti ujian. Karena memang nilai KKM berbanding lurus dengan penyelesaian seluruh materi pelajaran yang harus diikuti siswa,” timpalnya. Adapun upaya yang saat ini tengah disiapkan Dinas Dikpora untuk mengejar ketertinggalan itu, Tajuddin menyampaikan, salah satunya dengan menambah jam belajar anak di sekolah, selanjutnya memberikan pengayaan bahan pelajaran sehingga siswa untuk setiap mata pelajaran. “Beberapa sekolah sekarang sudah ada yang mulai. Tapi kita akan efektifkan lagi supaya kegiatan lebih masif,” urainya. Selanjutnya ia menyampaikan, untuk mengembalikan semangat belajar siswa pasca gempa banyak pekerjaan rumah yang perlu pemerintah jalankan. Salah satunya pemulihan rasa trauma siswa sehingga mereka bisa dapat menjalani aktivitasnya seperti sedia kala. “Di awal kita sudah laksanakan kegiatan trauma healing bekerjasama dengan sjeumlah pihak. Tapi perlu ada kelanjutan karena memang masih ada anak yang belum pulih dari traumanya,” tukasnya. (bug)
Investasi Bangun Dermaga Dari Hal. 1 ‘’(Kapal lama bongkar muat) bukan hanya di Lembar. Tapi juga di Kayangan - Pototano. Saya sudah ngomong sama Menteri Perhubungan, bahkan kemarin di rapat pimpinan ada usul bagaimana Pemda juga membangun dermaga,’’ kata gubernur kepada Suara NTB di Kantor Gubernur, Selasa (30/10). Dikatakan, lamanya bongkar muat kapal akibat kurangnya dermaga. Dengan dibangunnya dermaga dapat memecahkan persoalan yang terjadi selama ini. Dari sisi hitungan bisnis, kata gubernur, Pemprov memungkinkan ikut untuk menanamkan investasi membangun dermaga di Pelabuhan Kayangan atau Pototano. ‘’Ini masukan untuk Pototano - Kayangan. Kalau Lembar saya belum dengar. Tapi nanti bisa bicara dengan ASDP,’’ katanya.
Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D menjelaskan berdasarkan pembicaraan dengan pihak Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), mereka mengharapkan Pemprov dan Pemda kabupaten berinvestasi membangun satu unit dermaga di Pelabuhan Kayangan atau Pelabuhan Pototano. Menurut Sekda, investasi pembangunan dermaga ini akan memberikan dua kemanfaatan. Pertama, mengurangi antrian bongkar muat kapal di penyeberangan Kaangan - Pototano. Kedua, Pemprov dan Pemda akan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ‘’Kalau memungkinkan slotingnya (alokasi anggaran) kita siapkan di 2019, kita bagi dua dengan kabupaten,’’ katanya. (nas)
Ummat Dorong Konsep Halal ’’Tourism’’ Lebih Totalitas Dari Hal. 1 Peserta seminar internasional dari berbagai benua Afrika, Timur Tengah dan Asean, termasuk utusan sejumlah universitas di Indonesia. Rektor Ummat H. Arsyad Ghani dalam sambutannya menjelaskan, akan ada gagasan cemerlang dalam konfrensi tersebut dapat diadopsi oleh Pemprov NTB sebagai kontribusi pengembangan pariwisata, produk dan jasa di daerah. ‘’Saya berharap hasil konferensi ini dapat ditindaklanjuti dan diterjemahkan dalam program nyata yang sejalan dengan visi NTB Gemilang,’’ ujar Rektor Ummat. Arsyad Gani mendorong agar Pemprov NTB lebih totalitas dalam memaksimalkan program wisata halal tersebut. Tidak saja soal makanan yang ditekankan agar terjaga kehalalannya tanpa mengabaikan kebutuhan makanan umat lain. Fasilitas di hotel juga harus dilengkapi dengan sarana atau kebutuhan ibadah umat Islam. Meski sudah mulai diterapkan, namun dilihatnya belum maksimal. ‘’Seluruh aktivitas hotel pun harus lengkap. Di dalam kamar ada sajadah, ada tasbih, arah kiblat. Supaya menunjukkan identitas kita bahwa Pulau Seribu Masjid ini ramah untuk wisatawan mancanegara yang butuh dengan konsep halal tourism,’’ sarannya. Konsep yang diterapkan Malaysia saat ini patut diadopsi. Benar-benar totalitas dengan konsep wisata halalnya. Dengan begitu, justru kunjungan wisatawan tidak surut. Fasilitas musala di bandara dan objek wisata harus dilengkapi dengan tempat ibadah yang representatif. Ia memuji di Bandara Ngurah Rai Bali, setiap gate ada musala, sebagai bentuk dukungan ibadah kepada kepada umat muslim dan ramah bagi wisatawan muslim. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berbasiskan Islam, pihaknya sangat mendukung program unggulan Pemprov NTB tersebut untuk dikembangkan. Melalui lembaganya, salah satu bentuk adalah bekerjasama dengan kampus kampus di Asia. Salah satunya Universiti Kuala Lumpur (UnKL) Malaysia yang sudah matang dengan konsep wisata halal tersebut. ‘’Kita ingin dorong Pemprov NTB menjadi lebih totalitas,
tidak setengah-setengah. Kita ingin identitas ke-Islaman ini menjadi pembeda untuk pengembangan pariwisata halal,’’ tandasnya. Sementara Prof. Dr. Abdul Manan Bin Dos Mohamed dari Universitas Kualalumpur yang hadir pada kesempatan itu, memuji konsep wisata halal NTB. Segala syarat sudah dimiliki, hanya menurutnya tinggal dibenahi dan ditambah dengan fitur fitur unggulan lainnya. ‘’Kalau di Indonesia sudah jadi negeri Islam. Cuma, tinggal membetulkan beberapa benda saja, beberapa perkara saja. Seperti membuat koreksi dalam bilik hotel, ada arah kiblat, ada sajadah, ada keperluan air sembahyang, itulah yang basic,” jelasnya. Jepang adalah negara yang dilihatnya tergolong ramah untuk pengembangan wisata halal. Awalnya konsep yang dianggap janggal, karena berbeda pada umumnya dalam pengembangan industri pariwisata. ‘’Sekarang mereka memakai konsep halal. Ada konsep Muslim Friendly. Mereka memberi tumpuan sepenuhnya pada konsep ini,’’ jelasnya. Dalam seminar internasional itu, ia mendorong ada standard yang digunakan untuk seluruh industry tourism dunia. Ketika ke Indonesia dan NTB khususnya, para pelaku wisata dan wisatawan memahami standar itu. ‘’Kita ikuti dan dikembangkan dan dipatuhi oleh seluruh dunia. Karena standar halal setidaknya ada 20 jenis, seperti food, hotel, fashion, transportasi dan lainnya.’’ Sementara Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI) Ummat, Dr. Lukman, M.Pd menjelaskan, seminar tersebut ingin mendorong konsep wisata halal yang sudah dibuat pemerintah lebih implementatif. Dengan Undang Undang Nomor 33 tahun 2014, pihaknya ingin ada lembaga yang khusus mengurusi konsep halal dimaksud. Tidak sebatas ide, tapi harus dituangkan dalam bentuk kelembagaan. ‘’Dengan tema ini, tidak lagi berbicara regulasi. Tapi lebih pada pemetaan dan stadarisasi, termasuk strategi, bagaimana konsep halal tourism ini lebih implementatif,’’ tandasnya. (ars/*)
Halaman 15
Pejabat BUMD Bantah Aliran Dana TPPU Mataram (Suara NTB) Sejumlah pejabat salah satu BUMD Provinsi NTB yang dipanggil sebagai saksi, membantah ada aliran dana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mereka hanya sebatas mengetahui bahwa Kejaksaan Tinggi NTB sedang menelisik kasus tersebut, namun tak menjelaskan modus dan pihak - pihak yang terlibat. “Sejauh ini belum ada aliran dana itu. Tidak ada itu. Kalau lebih jauh soal itu, ditanyakan saja kepada penyidik yang lebih tahu,” kata Alamsyah Dahlan, SH, selaku tim hukum BUMD Suara NTB Selasa (30/ 10). Pihaknya belum tahu persis soal dugaan TPPU tersebut, karena para pejabat BUMD selama ini diklarifikasi soal tindak pidana berkaitan dengan kredit bermasalah.
Dalam pendampingan menjalani pemeriksaan selama ini, belum ada pembahasan khusus dengan para direksi soal aliran dana TPPU. Apalagi ketika disebutkan ada transaksi lima kali dengan nilai Rp6,3 miliar, sama sekali tidak diketahui pihaknya. Terlebih ada nama sejumlah direksi disebut - sebut menerima aliran dana sehingga tercatat sebagai TPPU. Dalam penanganan perkara ini pihaknya hanya kooperatif. Dipanggil sebagai saksi untuk pidana kredit atau pun terkait TPPU akan tetap kooperatif. Diketahuinya, sejumlah direksi instansi itu sudah dipanggil penyidik Kejati NTB sebelumnya. Pemeriksaan bahkan beberapa kali untuk dua kasus sekaligus. Pertama terkait tindak pidana awal
yang diduga merugikan negara miliaran rupiah, kedua untuk TPPU. “Tapi saya tidak tahu, apakah kasusnya nanti displit atau dibuat terpisah,” jelas Alamsyah. Selain para direksi, tim pemeriksa dan tim komite kontrol sudah dipanggil untuk diperiksa. Belum jelas apakah masih akan ada pemeriksaan lagi. Sehari sebelumnya salah satu kepala cabang BUMD dipanggil penyidik. Pemeriksaan itu masih terkait pendalaman pemeriksaan sebelumnya, dengan materi tentang TPPU. Namun kepala cabang itu didampingi oleh pengacara keluarga. Sejauh ini belum waktunya untuk melakukan pembelaan, termasuk dalam kasus TPPU tersebut. Karena ruang itu disediakan saat di penga-
dilan nanti. “Pembelaan nanti ketika kasus hukum ini di pengadilan. Kalau sekarang kan kita dipanggil untuk pemeriksaan,” jelasnya. Sehari sebelumnya, Senin (29/10) seorang Kepala BUMD yang menjabat di salah satu cabang diperiksa penyidik Kejati NTB. Ia diperiksa sebagai saksi untuk memperdalam dugaan TPPU senilai Rp6,3 miliar. Saksi didampingi kuasa hukumnya, Suhartono, SH datang memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 09.00 Wita. Pemeriksaan di gedung Pidsus Kejati NTB berlangsung cukup panjang. Saksi ditanya dalam kapasitas sebagai kepala cabang BUMD tersebut. Pertanyaan seputar kewenangan, tugas dan fungsi lainnya. Saksi juga dit-
anya seputar transaksi bertahap lima kali selama tahun 2017 yang dilakukan atas persetujuan BUMD pusat. Menurut Suhartono, ini merupakan pemeriksaan kedua kliennya. Belum jelas, apakah pemeriksaan tersebut masih akan berlanjut. Namun dipastikannya, kliennya akan tetap kooperatif. Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH menjelaskan sebelumnya, saksi saksi yang dipanggil tersebut adalah dari kalangan pejabat BUMD dan pengusaha yang diduga terlibat TPPU. Pemeriksaan dilakukan maraton sepekan terakhir. Namun dari panggilan yang dilayangkan, hanya dari pihak BMUD yang kooperatif. “Untuk pihak swasta sudah dua kali tidak hadir. Kita layangkan panggilan ketiga,” sebutnya. (ars)
Pemuda NTB akan Dikirim Belajar Pengelolaan Sampah ke Polandia Mataram (Suara NTB) Puluhan pemuda NTB akan dikirim belajar pengelolaan sampah ke Polandia. Program tersebut merupakan tawaran Warsawa University Of Technology, salah satu Universitas terbaik Polandia. Tawaran tersebut disampaikan Guru Besar Warsawa University Of Technology Polandia, Profesor Thomas Szczygielsk. Ia bersama gubernur menggelar pertemuan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (30/ 10). Rencananya, proses rekrutmen pemuda ke Polandia ini akan dilakukan di bulan Februari mendatang. “Anak-anak muda kita ini punya ide yang bagus. Tadinya, bagaimana limbah tambang tidak lagi merugikan tapi bisa dimanfaatkan. Ternyata studinya bukan hanya tentang limbah tambang, tapi juga sampah-sampah yang dihasilkan masyarakat,” kata Gubernur. Gubernur mengatakan NTB punya masalah yang cukup seri-
us kaitan dengan sampah. Baik sampah yang dihasilkan masyarakat maupun limbah tambang. “Ia menawarkan post graduate program antara Warsawa University of Technology untuk mengakomodasi keinginan yang baik. Tapi ini bukan pendidikan gelar,” kata Gubernur. Program ini, kata Gubernur hanya berlangsung 3 - 4 bulan. Biaya yang dibutuhkan satu orang sekitar Rp10 - 15 juta. Pemprov NTB akan mengirim sekitar 50 pemuda NTB untuk mengikuti program magang di Polandia. Warsawa University Of Technology mengundang para pemuda NTB untuk menekuni ilmu di bidang lingkungan. Tentu saja, yang ditawarkan tersebut harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh pihak universitas. Terutama kualifikasi bahasa asing dan bidang ilmu terkait. Gubernur menyambut baik program tersebut. Sebab belum adanya lulusan S2 yang konsen pada enviromental engineering di
NTB. “Semua kandidat akan memasukkan aplikasi ke jurusan enviromental engineering, tidak hanya untuk memperdalam ilmu. Tapi, diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung di bidang enviromental industry dengan program magang di perusahaan/ industri di bidang environmental, langsung di Polandia selama satu atau dua bulan,” katanya. Melalui program tersebut diharapkan pelajar bisa menerapkan dan mengaplikasinya langsung di NTB. Sehingga menjadi solusi dari problematika sampah yang ada. Guru Besar Warsawa University Of Technology Polandia, Prof. Tomasz menggagas program zero waste bagi NTB. Program ini katanya tidak akan terwujud bila masyarakat belum mengubah mindset-nya. Maka, pendidikan adalah salah satu cara menembus batasan itu. Tomasz, didampingi Gubenur memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir untuk ber-
dialog. Peserta bernama Ahmad, penggiat pariwisata di Gili Air, yang menggeluti bidang recycle, menjeskan manfaat pengolahan sampah bagi kesejahteraan masyarakat. “Kegiatan ini telah
dijadikan sarana alternatif pendapatan baru masyarakat dengan mengubahnya menjadi cinderamata berefek besar mengurangi jumlah polusi plastik di Gili Air,” katanya. (nas)
(Suara NTB/nas)
BERBINCANG - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi istri, Hj. Niken Zulkieflimansyah berbincang dengan Guru Besar Warsawa University Of Technology Polandia, Prof. Tomas Szczygielsk usai pertemuan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (30/10) kemarin.
Layangkan Panggilan Dari Hal. 1 sudah diserahkan sepenuhnya kepada Polda NTB karena berwenang dalam urusan proses hukum. Terkait kewenangannya, pemanggilan itu untuk melakukan pendalaman akhir untuk temuan dugaan pelanggaran prosedur pada pengadaan buku untuk ribuan madrasah se NTB. Namun tidak dijelaskan siapa saja yang akan dipanggil mulai Rabu itu dan materi lebih jauh soal isi klarifikasi. Tapi katanya, hasil klarifikasi untuk pendalaman akhir itu untuk dituangkan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Semua hasil pemeriksaan dan permintaan keterangannya akan di-
tuangkan dalam LAHP tersebut. ‘’Di situ (LAHP) ada hasil temuan kami. Kemudian kesimpulan dari dugaan kekeliruan serta tindakan tindakan korektif yang wajib sifatnya ditaati oleh Kemenag,’’ tegas Adhar. Dalam semua bentuk indikasi pelanggaran maladministrasi pengadaan buku dana BOS yang ditemukan pihaknya, sifatnya wajib dilakukan perbaikan. Seperti dalam mekanisme pengadaan buku dan belanja dana BOS untuk 2.256 madrasah dengan nilai sekitar Rp200 miliar lebih. Sebab sudah ada dugaan kuat terjadi kesalahan prosedur. ‘’Nanti dalam LAHP itu akan sampaikan bentuk kesalahan kesalahannya. Sebab ini persoalan serius. BOS itu tata kel-
ola pendidikan, khususnya bagi warga miskin di madrasah. Intinya kesalahan itu sifatnya wajib diperbaiki,’’ tegasnya. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka kesalahan itu dipastikannya akan terakumulasi menjadi tindak pidana korupsi karena perbuatannya terus berlanjut. Sehingga tujuan untuk memperbaiki pendidikan khususnya di madrasah gagal tercapai. ‘’Jika ini menumpuk menjadi kasus korupsi, kami khawatir tidak tercapainya perbaikan SDM melalui pendidikan. Intinya kami tidak mau main main soal ini,’’ tandasnya. Setelah dituangkan dalam LAHP, selanjutnya akan dilakukan monitoring perbaikan atas
semua temuan tersebut. Jika tidak ada tindakan lanjut perbaikan, maka pihaknya akan koordinasi dengan Kementerian Agama RI dan Inspektorat. Lebih jauh akan dikeluarkan rekomendasi ke Ombudsman RI jika masih tetap membandel. ‘’Sejauh mana kepatuhan mereka memperbaiki beberapa kesalahan dalam temuan maladministrasi. Kita lihat lagi, tidak mau berandai andai (soal tindaklanjut). Ada proses sesuai dengan UU Pelayanan Publik dan UU Ombudsman,’’ tandasnya. Kabid Pendidikan Madrasah, Hj.Eka Muftatiah SH,MH siap memenuhi panggilan Ombudsman atas temuan dugaan maladministrasi itu. Semua kejang-
galan sesuai hasil investigasi lapangan Ombudsman akan diberikan klarifikasi. ‘’Kita siap kalau dipanggil Ombudsman kapan saja,’’ ujarnya. Gambaran awal disampaikannya, bahwa tidak ada upaya nepotisme mengarahkan pengadaan buku tersebut kepada rekanan tertentu, khususnya PT. AK. Semua kebijakan itu diserahkan kepada madrasah untuk menentukan tempat dan spek pembelian buku. Namun jika Ombudsman punya temuan lain, pihaknya kooperatif untuk menjelaskan. “Itu kan kewenangan Ombudsman untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Kita kooperatif penuhi panggilan,” jelasnya. (ars)
Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dikeluhkan Dari Hal. 1 Sementara akan ada kegiatan keagamaan keesokan harinya. Sehingga BPTD Bali dan NTB yang berada di Pelabuhan Padangbai melakukan penambahan trip kapal. Dalam kondisi normal, sebanyak delapan trip kapal selama 12 jam. Namun, agar tak ada antrean truk di dekat Pelabuhan Padangbai, sehingga di-
lakukan penambahan menjadi 12 trip. Hal itulah yang kemudian membuat penumpukan kapal di Pelabuhan Lembar. Nelson mengatakan penyeberangan Lembar - Padangbai belum bisa bebas dari antrean pada waktu-waktu tertentu. Jika terjadi cuaca buruk di Pelabuhan Padangbai, maka kapal tak akan bisa sandar. Dermaga II yang ada di Pelabuhan Padangbai otomatis tak akan dapat difungsikan
jika terjadi cuaca buruk. Penyebab kedua, ketidakseimbangan jumlah dermaga antara di Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Padangbai. Nelson menyebutkan, jumlah dermaga di Pelabuhan Lembar sebanyak 3 buah. Sementara di Padangbai sebanyak dua dermaga. Itupun satu dermaga kadang tak dapat difungsikan ketika ada cuaca buruk. ‘’Keterlambatan sewaktu-wak-
tu bisa terjadi. Di sana sering terjadi ombak pantai. Tapi kami terus berupaya meminimaisir supaya tak banyak antrean,’’ ujarnya. Ketika ditanya adanya dugaan kapal tertentu didahulukan bongkar muat dari kapal-kapal lainnya, Nelson membantahnya. Ia menegaskan tidak ada kapal yang didahulukan melakukan bongkar muat. ‘’Karena semua melihat. Di Lembar ada 10 pelayaran. Ka-
lau kita dahului yang satu, sembilan protes ini. Makanya kita sesuai jadwal yang ada. Kalau jadwalnya kapal A, iya A. Kalau B, iya B,” katanya. Nelson menambahkan, penyeberangan Lembar Padangbai sewaktu-waktu bisa terjadi keterlambatan bongkar muat. Hal tersebut menurutnya tak bisa dihindari. ‘’Kalau terjadi ombak pantai pasti di sini kena imbasnya,’’ jelasnya. (nas)
Gapasdap Prihatin Bongkar Muat di Pelabuhan Lembar Dari Hal. 1 Itu memprihatinkan, karena masih saja berulang,’’ kata Ketua DPC Gasdap Denny F. Anggoro menjawab Suara NTB, Selasa (30/10). Ia menghitung, sebelumnya waktu tempuh kapal dari Pelabuhan Padangbai – Bali menuju Pelabuhan Lembar maksimal 4,5 jam hingga bongkar. ‘’Sekarang hampir sampai 7 jam,’’ ungkapnya. Seharusnya dengan fasilitas tiga dermaga yang ada di Lembar, situasi itu tidak terjadi dan menjadi kasus berulang. Ia ingat, di era Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi pernah
mempersoalkan itu. Lamanya bongkar muat menghambat alur distribusi logistik ke luar dan masuk NTB dan menjadi penyebab inflasi NTB. Beberapa faktor yang menurutnya sangat mempengaruhi. Seperti jadwal bongkar dan muat kapal yang tidak diperketat. Pihak operator menurutnya seharusnya lebih tegas. ‘’Masalahnya masih ada toleransi terlalu tinggi. Misal, sebuah kapal waktu sandar bisa sampai 1,5 jam. Karena satu dan lain hal tidak ditertibkan. Sehingga ini menjadi efek domino, berpengaruh ke kapal kapal lainnya,’’ ktiriknya.
Persoalan klasiknya, di Pelabuhan Padangbai, Bali masih menggunakan satu dermaga, sehingga keseimbangan arus transportasi dari Bali ke Lombok belum juga tercapai. ‘’Persoalannya ada di seberang (Bali). Penyeberangannya menjadi tidak imbang. Karena yang beroperasi cuma satu dermaga. Apalagi salah satu dermaga sedang dilakukan perbaikan sekarang,’’ katanya. Ia tidak memungkiri juga ada persoalan internal di pengusaha kapal yang masuk dalam kepengurusan Gasdap. ‘’Saya selaku ketua asosiasi memberi dorongan dan support kepada regulator. Jika ada anggota yang tidak men-
dukung, silakan diberikan sanksi dan pembinaan sesuai ketentuan,’’ sarannya. Tapi semua itu bisa normal jika semua pihak yang berkaitan dengan otoritas pelabuhan duduk bersama. Harus ada skenario perbaikan. Jika tidak, sampai kapan pun situasi ini menurutnya akan berulang dan mencoreng nama NTB sebab pelabuhan adalah pintu masuk menggambarkan wajah daerah. ‘’Harus ada upaya bersama untuk membuat skenario. Ini juga soal ketegasan dalam upaya menegakkan aturan. Saya juga selaku ketua asosasi, mendorong pemerintah harus tegas
dan tegak di hadapan kita semua. Supaya layanan kepada warga kepada masyarakat NTB dan sebaliknya di Bali benar benar prima,’’ sarannya. Sehari sebelumnya ia dan sejumlah stakeholder mengaku sudah duduk bersama membahas pesoalan ini. Beberapa rumusan rekomendasi sudah dibuat untuk dijalankan dengan sistem dan jadwal yang sudah ada. ‘’Dan alhamdulillah, semua stakeholder mau membenahi. Jika ingin memperbaiki, menurut kami pola pengaturan (jadwal) yang kurang tepat, segera dibenahi dengan ketegasan,’’ tandasnya. (ars)
Diskominfotik Sangat Strategis, Wagub Tekankan Akrab Teknologi dan Melek IT Dari Hal. 1 Ia mencontohkan perusahaan telekomunikasi seperti Nokia. Beberapa tahun lalu, orang yang memiliki handphone Nokia. Pasti sudah memiliki HP yang mewah. ‘’Tapi secara tidak disadari nokia menyerah. Dan CEO Nokia, mengatakan kami merasa tak pernah melakukan kesalahan apapun. Tapi inilah yang terjadi. Ternyata tergilas oleh zaman,’’ tuturnya. Menurut Wagub, zaman sekarang pilihannya harus akrab dengan teknologi. Generasi sekarang harus melek information technology (IT) atau teknologi informasi. Sehingga tidak tergerus oleh zaman. Dan menjadi pemenang di zaman ini. ‘’Peran Kominfotik skup NTB beserta kabupaten/kota
sangat strategis,’’ ujarnya. Berbicara suatu program, kata Wagub, sebenarnya bicara tentang strategi. Bicara suatu program, maka ada output atau outcome yang ingin dicapai. Genap 40 hari Zul - Rohmi memimpin NTB, kata Wagub, Diskominfotik sudah bisa melaksanakan beberapa program yang sudah diberikan. Seperti membuat aplikasi NTB Care, pelatihan bisnis online dan lainnya. ‘’Memang Dinas Kominfotik tidak boleh orang tua, yang susah lari. Tapi yang harus lincah, cepat. Apalagi banyak komunitas millenial. Jadi harus bisa menyesuaikan diri,’’ kata orang nomor dua di NTB ini. ‘’Beberapa program kami tak muluk-muluk maunya. Kita ingin kehadiran pemerintah ada di masyarakat,’’ katanya. Dikatakan, program NTB
Care tak mungkin berhasil tanpa sinergi yang baik dengan kabupaten/kota. Karena masalahnya berada di kabupaten/kota. Sehingga kabupaten/kota perlu merespons dengan baik. Dengan NTB Care, masyarakat bisa bicara apapun yang dilihat kemudian disampaikan ke pemerintah. ‘’Karena banyak pencapaian kita, 10 tahun TGB. Tapi kalau mau maju tak perlu menutupi kekurangan kita. Itu kita bedah satu persatu untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,’’ imbuhnya. Begitu juga masalah data. Menurut Wagub data adalah dasar pijakan program pemerintah daerah. Untuk membuat program yang tepat sasaran maka datanya harus didukung data. Ke depan NTB akan mengembangkan NTB Satu
Data. ‘’Kalau tepat sasaran maka terasa manfaatnya bagi masyarakat,’’ katanya. Kepala Diskominfotik NTB, Tri Budiprayitno, SIP,M. Si menjelaskan, dinas yang dipimpinnya melaksanakan tiga urusan. Yakni Komunikasi, Informatika dan Statistik. Melalui Rakornis Kominfo 2018 ini pihaknya ingin berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota membahas tiga urusan tersebut. ‘’Sehingga kita juga mengundang BPS untuk bisa memfasilitasi atas ketersediaan datadata statistik sektoral dan statistik khusus,’’ katanya. Tri menjelaskan, kewenangan Pemda adalah statistik sektoral dan khusus. Sedangkan BPS adalah statistik dasar. Dari sisi Kominfo, kata Tri, ada kewenangan pemerintah pusat yang sudah
tak ada di daerah terkait telekomunikasi. ‘’Itu sebabnya kita membutuhkan pemerintah pusat hadir. Karena apapun itu, daerah ketempatan. Sehingga pejabat dari Balmon (Balai Monitoring) juga hadir,’’ ujarnya. Terkait dengan telekomunikasi, Tri mengatakan selama dua tahun terakhir, Kementerian Kominfo terus menambah jumlah menara telekomunikasi di NTB, terutama pada daerah-daerah yang blank spot. Pada 2017, Kementerian Kominfo membangun 27 menara telekomunikasi di NTB. Pada 2018, angkanya meningkat tajam mencapai 78 titik pembangunan menara telekomunikasi. ‘’Saya masih menduga ada titik-titik yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi,’’ kata Tri. (nas/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 31 Oktober 2018
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Bendungan Meninting akan Penuhi Kekurangan Air PDAM Mataram (Suara NTB) Saat ini sebanyak 20 persen warga Kota Mataram tidak terlayani air PDAM. Salah satu kendalanya karena PDAM belum memiliki cukup air untuk didistribusikan. Namun jika bendungan Meninting sudah jadi, akan ada penambahan 200 liter air per detik.
(Suara NTB/lin)
MATARAM METRO - Kondisi terkini pembangunan Mataram Metro yang yang ada di Jalan Lingkar Kota Mataram. Monumen ini akan dirampungkan pembangunannya tahun depan dengan total anggaran Rp15 miliar.
Progres Pembangunan Monumen Mataram Metro di Atas 50 Persen Mataram (Suara NTB) Dinas PUPR Kota Mataram terus melanjutkan pembangunan Monumen Mataram Metro dan gerbang Kota Mataram. Progres pembangunan monumen sudah 70 persen. Sementara untuk pembangunan untuk gerbang masih di bawah 50 persen. “Monumen itu sudah 70 persen, hampir 80 persen malah. Kalau yang gerbang masih belum, karena kita masih menunggu panelnya untuk disetel kemudian dipasang,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura, Selasa (30/10). Proyek gerbang itu senilai Rp6 miliar. Meski sempat mengalami kendala pada perencanaannya, namun pihaknya optimistis proyek ini dapat selesai hingga akhir tahun ini. Sebab hanya tinggal menunggu panelnya saja yang dibuat di pabrik. “Kita dijanjikan awal November ini sudah dikirim panelnya. Tinggal disetel saja, kemudian dipasang. Itu kemungkinan akan menghabiskan waktu hingga satu bulan,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ada perubahan pada desain tiang atau penempatan tiang pada pembangunan gerbang. Namun sekarang sudah rampung dan
sudah bisa mulai dikerjakan. Ia berharap pengerjaan proyek itu dapat segera dilaksanakan. Sehingga semua pengerjaannya dapat selesai tepat pada waktunya. Sementara untuk proyek pembangunan Mataram Metro akan dilanjutkan tahun depan. Tahun ini menghabiskan anggaran kurang lebih Rp4 miliar. Tahun depan akan dianggar-
kan lagi kurang lebih Rp11 miliar. Dengan demikian proyek Mataram Metro ini dapat rampung dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Apalagi di dekat Mataram Metro ini rencananya akan dibuatkan tempat khusus bagi Pedagang Kreatif Lapangan. Sehingga keberadaan monumen ini bisa memberikan dampak ekonomi bagi warga. (lin)
“Saya (PDAM, red) akan dapat penambahan air 200 liter per detik. Ini cukup untuk dialirkan ke 20 persen warga Kota Mataram yang belum tersambung PDAM,” kata Direktur Utama PDAM Gili Menang Mataram, Lalu Ahmad Zaini, Senin (29/10). Ia menjanjikan sambungan PDAM kepada warga yang selama ini belum menikmati air PDAM ini. Dengan demikian target sambungan PDAM untuk semua warga Kota Mataram dapat terrealisasikan. Meski sebagian menolak untuk memasang saluran PDAM, namun sebagian besar sudah mengajukan dan akan segera ditindaklanjuti. Ia meminta kepada masingmasing kelurahan untuk mendata warganya yang belum tersambung PDAM. Pihaknya akan menjadikan data itu sebagai acuan untuk mengajukan bantuan ke pusat agar pemasangan PDAM ke rumah warga dapat dilakukan secara gratis. Satker Air Bersih juga masih memiliki anggaran yang cukup
untuk membantu warga hingga akhir Desember ini. Hanya saja perlu data yang valid dari kelurahan sebagai acuan untuk diakukan kepada Satker tersebut. Zaini melihat masih ads 20 persen warga Kota Mataram yang
belum tersambung PDAM. Baik korban gempa maupun yang rumahnya tidak rusak. “Masih lumayanlah warga Kota Mataram yang belum tersambung PDAM dan itu menyebar. Hampir di semua kelurah-
an ada saja yang belum tersambung PDAM. Ini yang sedang kita perjuangkan,” ujarnya. Belum lama ini, pihaknya sudah memasang 2.000 instalasi PDAM secara gratis bagi warga Kota Mataram. Tujuannya agar semua warga dapat menggunakan dan mengakses air bersih. Ia berharap peran aktif dari warga dan kelurahan untuk bisa memberikan data warga yang belum tersambung instalasi PDAM. (lin)