Edisi 31 Januari 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com

E-mail: suarantbnews@gmail.com

SUARA NTB

RABU, 31 JANUARI 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 268 TAHUN KE 13

(Suara NTB/ist)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DIBUKA - Kondisi Gate Benete yang kembali dibuka, setelah sebelumnya sempat diblokir warga.

Aktivitas PT AMNT Kembali Normal Taliwang (Suara NTB) -

Aktivitas PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di proyek tambang Batu Hijau, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah kembali berjalan normal. Sejak Selasa (30/1) kemarin, kegiatan para karyawan dan kendaraan perusahaan keluar masuk dengan lancar di gate admin Benete, kecamatan Maluk. Pemandangan ini tidak seperti dua hari sebelumnya, di mana di gerbang utama perusahaan tersebut lumpuh sejak hari Minggu dan puncaknya Senin (29/1) akibat diblokir ratusan warga dan pelamar kerja PT MacMahon Indonesia yang memprotes hasil pengumuman kelulusan ujian tes tulis jalur non skill dan semi skill. Massa aksi memprotes hasil ujian tulis karena dari ribuan pelamar lokal khususnya lingkar tambang sedikit yang dinyatakan lulus. Mereka pun menuntut kepada Pemerintah KSB dan PT MacMahon yang tergabung dalam tim bersama rekrutmen mengakomodir dengan melulus-

kan mereka sebagai bentuk keberpihakan perusahaan kepada para pelamar lokal. Senior Manager Social Responsibility PT AMNT, Syarafuddin Jarot kepada Suara NTB membenarkan kondisi saat ini di seluruh akses jalan perusahaan telah normal. Menurutnya, semua akses pintu ke proyek Batu Hijau telah normal kembali setelah beberapa pengunjuk rasa mendapatkan penjelasan dari Ketua Tim Rekrutmen Bersama dalam hal ini Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan jajarannya serta pertemuan dengan Manajemen PT AMNT. Ia pun menyampaikan, uca-

pan terima kasih kepada semua pihak atas upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga dan mendukung operasi tambang Batu Hijau yang juga merupakan obyek vital nasional. ‘’Kepada semua pihak termasuk aparat keamanan dan pemerintah serta masyarakat kami sampaikan terima kasih,’’ sebutnya. ‘’Manajemen PT AMNT memiliki harapan besar untuk bisa terus mengoperasikan proyek tambang Batu Hijau dan dapat terus memberikan manfaat baik bagi masyarakat, KSB, NTB maupun bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).’’ Bersambung ke hal 15

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121 Penyelidikan kegiatanLombok Marathon 2017 masih 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 dilakukan Polda NTB. Namun belum dipastikan fokus 123456789012345678901234567890121 delik pidana yang diusut. Tapi gambaran awal dari 123456789012345678901234567890121 peristiwa saat kegaduhan, polisi menyimpulkan semen123456789012345678901234567890121 tara ada dugaan penipuan. 123456789012345678901234567890121 Sebelumnya Ketua KONI NTB, Andy Hadianto sudah 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 dimintai keterangan sebagai saksi, atas penyelenggaraan 123456789012345678901234567890121 kegiatan yang mengundang 5.000 pelari nasional dan in123456789012345678901234567890121 ternasional itu. Selain Andy, sejumlah panitia juga sudah 123456789012345678901234567890121 diperiksa dan sebagian masih akan dipanggil. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Firli, M.Si menegaskan ko123456789012345678901234567890121 mitmen pihaknya terus melanjutkan penyelidikan kasus ini. 123456789012345678901234567890121 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121

Polisi Selidiki

Dugaan Penipuan Lombok Marathon

(Suara NTB/nas)

TO K O H Harus Bebas Titipan

H.L.Suhaimi Ismy

REKRUTMEN karyawan PT. MacMahon Indonesia yang akan bekerja di PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) diharapkan objektif dan bebas dari titipan atau pesanan. Sehingga, tidak muncul protes atau kekecewaan para pencari kerja yang berujung aksi protes. ‘’Kita berharap betul-betul tidak ada kekecewaan, prasangka kurang bagus kepada panitia seleksi. Maka betulbetul panitia itu kalau seleksinya tidak boleh sama sekali dimasuki oleh subjektivitas, Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

PERSAUDARAAN - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi meminta warga Karang Taliwang dan Monjok yang sempat konflik beberapa waktu lalu agar mengokohkan persaudaraan. Permintaan tersebut disampaikan gubernur usai salat Zuhur di Masjid Qubbatul Islam, Kelurahan Karang Taliwang, Selasa (30/1). Berita selengkapnya di halaman 2.

Kemungkinan Tak Terwujud HINGGA 2019 mendatang, proyek jalan by pass Lembar – Kayangan kemungkinan tak akan terwujud. Dua tahun sejak dijanjikan Presiden awal 2016 lalu, proyek ini masih berkutat pada penyusunan feasibility study (FS). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP yang dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Bersambung ke hal 15

LIA Belum Layak sebagai Bandara Internasional GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta senator asal NTB untuk mengawal janji pemerintah pusat untuk mengembangkan Lombok International Airport (LIA) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pemerintah pusat sudah menyatakan landasan pacu (runway) LIA akan diperpanjang menjadi 3.000 meter. Senator asal NTB, Drs. H. L.

Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)

Suhaimi Ismy yang dikonfirmasi usai bertemu Gubernur NTB, di ruang kerjanya, Selasa (30/1) siang mengatakan pengembangan LIA belum terlihat. “Ini yang sudah nyata-nyata dulu Pak Presiden menjanjikan untuk bandara, perpanjangan runway. Belakangan saya pernah bertemu juga dengan Angkasa Pura I. Menurut hasil evaluasi, katanya, prioritas bukan pada perpanjangan

runway tetapi perluasan terminal penumpang,’’ ungkapnya. Meskipun PT. Angkasa Pura I menyatakan, perpanjangan runway belum prioritas tetapi akan memperluas terminal penumpang. Suhaimi mengatakan pihaknya mendukung untuk segera direalisasikan. Pasalnya, kapasitas terminal penumpang yang ada saat ini sudah sangat tidak memadai.

Undang Semua Kandidat

Kapolda NTB Serukan Pilkada Damai Mataram (Suara NTB) Polda NTB memberi atensi khusus penyelenggaraan Pilkada khususnya Pilgub NTB agar berlangsung kondusif. Untuk itu, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs Firli, M.Si akan mengundang secara khusus semua kandidat yang lolos penetapan KPU untuk menyamakan persepsi tentang Pilkada damai. ‘’Saya harap, saat saya un-

dang nanti, semua tim sukses harus hadir. Kalau nanti empat pasangan lolos menjadi calon, maka bersama pasangannya, delapan orang harus hadir semua nanti,’’ ujar Kapolda NTB saat menyampaikan salah satu rencana agenda kampanye Pilkada damai yang digagasnya. Sedikitnya ada tiga agenda terkait Pilgub dan

Pilkada kabupaten dan kota yang akan dijadwalkan secara khusus Kapolda NTB. Karena sejauh ini kampanye Pilkada damai masih minim. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ars)

PILKADA DAMAI Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli didampingi Kabid Humas, AKBP, Dra.Hj. Tri Budi Pangastuti.

‘’Jadi boleh saja mau runway atau terminal. Karena kalau kita melihat daerah-daerah lain yang sudah mendapat predikat sebagai bandara internasional, memang LIA masih memprihatinkan,’’ katanya. Suhaimi menggambarkan kondisi penumpukan penumpang di terminal LIA antara pukul 06.00 – 10.00 Wita. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 31 Januari 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Gubernur Minta Warga Karang Taliwang dan Monjok Kokohkan Persaudaraan Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta warga Karang Taliwang dan Monjok yang sempat konflik beberapa waktu lalu agar mengokohkan persaudaraan. Warga kedua lingkungan di Kota Mataram tersebut diharapkan hidup rukun dan damai. Permintaan tersebut disampaikan Gubernur usai salat Zuhur di Masjid Qubbatul Islam, Kelurahan Karang Taliwang, Selasa (30/1). Warga diminta senantiasa merawat

dan menjaga hal hal baik yang ada di tengah masyarakat. Sebab, jika masyarakat hidup damai serta menjauhkan diri dari perselisihan, maka akan tumbuh keberka-

han bagi masyarakat. “Yang paling mahal dalam hidup kita bermasyarakat adalah persaudaraan,” kata gubernur hadapan ratusan jemaah salat Zuhur.

Dikatakan, arti yang paling mendasar dari Islam adalah kedamaian dan ketenangan. Maka hidup damai merupakan bentuk nyata bagaimana umat Islam menunaikan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. “Kalau kita tidak paham bahwa Islam itu membawa perdamaian, keselamatan, maka salat juga kitapun tidak maksimal,” katanya. Gubernur yang akrab disapa

Tuan Guru Bajang (TGB) ini merasa bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat Karang Taliwang yang telah menjaga dan merawat kerukunan. Termasuk telah dibuat kesepakatan untuk saling menjaga dan merawat persaudaraan. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menjaga kesepakatan itu. Karena, perjanjian itu tidak hanya disaksikan oleh tokoh masyarakat,

tokoh agama, atau pihak keamanan. Namun, yang lebih besar adalah disaksikan oleh Allah SWT. “Sekarang, mari kita lihat kedepan. Ini kampung para ulama, para pejuang Islam. Maka, warisan yang baik dari para ulama kita terdahulu, agar dijaga. Arahkan masa depan anakanak kita ke hal hal yang baik dan berkah,” ajaknya. Pada kesmepatan tersbeut,

Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, aparat keamanan dari TNI dan Polri yang telah berupaya maksimal menjaga keamanan daerah dan masyarakat. “Kalau daerah kita aman, maka kita rezeki yang melimpah akan tercurah dan daerah kita akan maju,” tandas TGB. (nas)

Diterjang Gelombang Pasang, Rumah Warga Mapak Rusak Penyusunan Program Makin Gampang PENYUSUNAN program kerja untuk tahun ini dipermudah dengan adanya E-MPBM sehingga memudahkan pihak kelurahan menyusun program kerja. Seperti yang disampaikan oleh Lurah Mataram Barat, Lisdiyanto Tri R., mengadakan EMPBM membuat pihaknya tidak lagi meraba-meraba program apa saja yang harus disusun ke depannya. “Karena sekarang kita bisa melihat proyek dan program apa saja yang dikerjakan (Suara NTB/uul) oleh dinas sehingga penyusuLisdiyanto Tri R nan program lebih terarah,” jelasnya, Selasa (30/1). Lis menerangkan pada MPBM sebelumnya saat menyusun program kerja, masyarakat dan pihak kelurahan menampung seluruh usulan tanpa mengetahui program tersebut bisa berjalan atau tidak. “Dulu semuanya kita tampung, tapi sekarang ada EMPBM masyarakat mengusulkan program yang sesuai dengan proyek dari dinas, “ terangnya. Ia mencontohkan seperti program Dinas PU yang akan memperbaiki drainase dan saluran air. “Pertemuan MPBM yang baru kita lakukan Selasa (30/1), masyarakat dan kepala lingkungan (Kaling) mengusulkan pembangunan drainase,” kata Lis. Seperti contohnya di lingkungan Karang Medain yang posisinya berdekatan dengan Kali Ancar. “Di Gomong Timur juga mengusulkan demikian tetapi hasilnya bagaimana, kita tidak tahu, karena bersaing dengan kelurahan lainnya,”jelasnya. Program yang paling banyak diusulkan oleh masyarakat adalah program di bidang SDM, terutama untuk sarana prasarana sekolah. “Contohnya di SDN 7 Mataram yang mengusulkan pembangunan tembok belakang ulang,” imbuh Lis. Selain itu, diusulkan pembangunan gerbang, tembok, dan lainnya sebagai fasilitas sekolah juga banyak diminta. “Sedangkan dari segi ekonomi, ada usulan pengadaan pelatihan dan lainnya,” jelasnya. Pertemuan itu, tambah Lis, merupakan rapat pleno terakhir untuk menyetujui proker yang disusun. “Sebelumnya kita sudah mendiskusikan sebelumnya dengan kepala lingkungan tentang program apa saja yang penting diadakan,” terangnya. (uul)

Dukung Kantor Walikota Dipindah WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menanggapi positif rencana kepindahan Kantor Walikota Mataram ke lingkar selatan Kota Mataram. “Mungkin supaya satu atap dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain,” ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (30/1). Karena daerah lain sudah ada yang seperti itu. “Satu lokasilah, bahkan ndak terlalu jauh dari Dewannya,” imbuhnya. Sehingga kalau ada tamu yang datang berkunjung tidak bingung (Suara NTB/fit) karena lokasinya sama. H. Muhtar Dewan, lanjut Muhtar mendorong pembangunan Kantor Walikota Mataram berada di lokasi yang sama atau berdekatan dengan OPD maupun DPRD. Namun demikian, kepindahan kantor Walikota Mataram ini tidak bisa cepat. Politisi Gerindra ini menyatakan bahwa hal itu merupakan program jangka panjang. “Kita perlu lihat anggaran seperti apa,” imbuhnya. Karena, pembangunan kantor Walikota tentu akan menelan anggaran yang tidak kecil. Oleh karena itu, rencana ini harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Muhtar melihat desain kantor Walikota saat ini belum representatif. “Karena masih semrawut,” cetusnya. Tetapi untuk pembangunan kantor Walikota luasannya sudah diatur dalam undang undang. Sepanjang kepindahan kantor Walikota untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik, Muhtar menegaskan komitmen Dewan untuk mendukung pembangunan tersebut. Terkait opsi pemanfaatan bekas kantor Walikota Mataram nantinya, Muhtar lebih setuju kalau di sana dijadikan ruang terbuka hijau. “Atau menjadi alun alun kota juga bisa. Mumpung ada taman Sangkareang juga di sana,” pungkasnya. Kebetulan Kota Mataram juga belum memiliki alun - alun. Muhtar tidak menyangkal bahwa kondisi Kantor Walikota Mataram sudah tidak representatif lagi. Terlebih dengan bertambahnya jumlah pegawai. Meskipun di sisi lain cukup disayangkan juga kalau nantinya bangunan bekas kantor Walikota Mataram akan diratakan lantaran bakal dijadikan alun - alun. Tetapi, Muhtar mengatakan bahwa itu merupakan risiko sebuah kota. “Apalagi Mataram sedang berbenah untuk menjadi kota metro,” tambahnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Gelombang pasang setinggi 2,5 meter disertai angin kencang, Senin (29/1) petang menyebabkan satu rumah warga di lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, rusak parah. Kendati tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta. Camat Sekarbela, Cahya Samudra, S.STP.MH., Selasa (30/1) menjelaskan, kronologis kejadian sekitar pukul 18.00 Wita gelombang pasang setinggi 2,5 meter menerjang rumah milik Marzukin. Dapur dan sebagian rumah milik korban terbawa ganasnya gelombang. Pihaknya dibantu Tagana dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berhasil mengevakuasi empat orang keluarga Marzukin dan harta bendanya. “Sekitar pukul 20.00 Wita rumah Pak Marzukin terbawa gelombang,” kata Cahya. Keganasan gelombang menyebabkan tujuh kepala keluarga di Lingkungan Mapak terdampak. Tetapi kerusakan tidak begitu parah. Camat bersama Dinas Sosial menginventarisir kerusakan – kerusakan, yang nantinya akan diberikan bantuan. “Tadi dari Dinas Sosial sudah memberikan bantuan sembako,” sebutnya. Untuk penanganan lebih lanjut, pihaknya bersama BPBD membangun tanggul menggunakan karung berisi

pasir agar tidak terjadi abrasi lebih parah. Sementara, penanganan jangka panjang akan diajukan pembangunan pemecah gelombang seperti di Loang Baloq dan Bangsal. Berhadap kerugian dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta. “Satu rumah yang hanyut diterjang gelombang, paling tidak sekitar Rp 50 jutaan,” taksirnya. Kepala BPBD Kota Mataram, Dedi Supriyadi, SH., mengatakan, apa yang dialami oleh Marzukin kali kedua setelah pada tahun 2017 mengalami hal sama. Terjangan gelombang pasang kali ini lebih parah dari sebelumnya. “Tahun lalu juga terkena gelombang. Sekarang ini satu rumahnya hanyut,” kata Dedi. Gelombang pasang hampir setiap tahun terjadi di wilayah pesisir Pantai Ampenan. Pencegahan dini, pihaknya membuat tanggul sementara agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Terkait dengan biaya tanggap darurat, Dedi mengatakan tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Mekanismenya harus bersurat ke Walikota dan BPBD meski memenuhi persyaratan formal. “Kaau relokasi nanti urusan instansi teknis lainnya,” ujarnya. Relokasi Marzukin (70), korban yang rumahnya diterjang gelombang terlihat membantu petugas mengisi karung untuk di-

(Suara NTB/cem)

TANGGUL - Petugas BPBD bersama Linmas Kecamatan Sekarbela ramai - ramai membuat tanggul dari karung yang diisi pasir sebagai penahan gelombang. jadikan tanggul. Diusianya tak lagi muda, Marzukin sesekali mengangkat karung berisi pasir dan merapikan sisa puing rumah miliknya. Dia menuturkan, kejadian ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya terjadi di 2017. Gelombang ganas kali ini merusak TV dan lemari serta menghanyutkan rumah miliknya yang baru rampung direnovasi. “ Baru saya rehab itu. Uang saya habis Rp 23

juta,” tuturnya. Tinggal berumah di tepi pantai bersama anak serta cucunya, Marzukin merasa tak tenang. Setiap tahun, ia harus bertarung melawan ganasnya gelombang. Ada keinginannya pindah. Keterbatasan ekonomi jadi penghalang bagi dirinya. “Mau beli tanah tapi harganya Rp 200 juta,” sebutnya. Kalaupun direlokasi, pria berjanggut ini tak ingin jauh

dari kediamannya saat ini. Alasannya, ia sudah betah dan tidak bisa jauh dari profesinya sebagai nelayan. “Kalau mau dipindah, ada tanah pemda. Iya, di situ saja jangan jauh dari sini,” pintanya. Terkait kerusakan rumahnya, Marzukin malu meminta ke pemerintah. Apalagi tahun lalu sudah diberikan bantuan. Tapi, ia mengharapkan ada biaya perbaikan rumahnya yang rusak. (cem)

OPD di Pemkot Mataram Pejabat Pemkot Diberikan Batas Segera Diaudit Sampai Akhir Februari

Laporkan Kekayaan

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram memberikan batas waktu hingga akhir Februari 2018 mendatang untuk pelaporan harta kekayaan milik penyelenggara Negara (LHKPN). Sebagian pejabat menilai LHKPN tersebut cukup ribet, yang menyebabkan mereka enggan untuk segera melengkapi dokumen LHKPN dimaksud. Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia mengatakan, pelaporan harta kekayaan jadi kewajiban pejabat penyelenggaran negara. Sistem pelaporannya tak lagi dengan sistem manual, melainkan sistem elektronik. “Kita sudah diberikan username dan password. Tinggal mengisi saja,” kata Evi, Selasa (30/1). Penyelenggara negara di-

haruskan melaporkan kekayaan mulai pejabat eselon II,III, IV dan bendahara masing - masing organisasi perangkat daerah. Evi melihat, keengganan pejabat segera mengisi LHKPN dinilai ribet. Mereka harus mencari dokumen kepemilikan tanah, kendaraan, tabungan dan lain sebagainya. Sehingga, ini yang membuat pejabat malas. “ Isi LHKPN sebenarnya gampang dan mudah. Hanya saja mengumpulkan dokumen itu saja yang bikin mereka ribet. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Baiq Nelly Kusumawat menambahkan, aplikasi sistem LHKPN baru diterima akhir 2017 lalu. Sosialisasi manual sudah dilakukan, sehingga penyelenggara negara secara

mandiri mengisi melalui e LHKPN. “Kita urutan tertinggi lho pelaporan LHKPN di NTB,” jawab Nelly. Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara diwajibkan berdasarkan ketentuan Undang - undang serta surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pascapelaporan menggunakan elektronik, pejabat Pemkot diberikan batas waktu hingga akhir Februari. Ditanya ribetnya pelaporan dengan mencantumkan dokumen? Sistem itu jawab Nelly sudah sesuai ketentuan. Pihaknya nanti akan melakukan pendampingan dan asistensi bila ada kesulitan dalam hal pelaporan. “BKPSDM sekarang tidak duduk manis. Kita jemput bola supaya pelaporan tepat waktu,” demikian ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB akan melakukan audit pendahuluan terhadap pengelolaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Mataram tahun 2017. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi, Selasa (30/1) membenarkan segera turunnya lembaga auditor negara tersebut. Pemeriksaan ini rutin dilakukan tiap tahun, sehingga tidak ada persiapan khusus dilakukan Pemkot Mataram. Tetapi perlu segera dituntaskan penyusunan laporan keuangan. “Tidak ada persiapan khusus. Yang ada, kita sedang menyusun laporan keuangan,” kata Syakirin. Penyusunan laporan keuangan, ia meminta satuan kerja perangkat daerah segera menyelesaikannya. Syakirin

mengakui, hasil audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 masih banyak catatan - catatan diberikan oleh BPK. Catatan - catatan tersebut diminta agar ditindaklanjuti oleh SKPD teknis. Karena, persoalan tersebut tidak mungkin sepenuhnya dikerjakan oleh BKD. “Semua SKPD kita minta tindaklanjuti temuan itu. Kan sudah ada catatan catatannya,” kata Syakirin. Audit pendahuluan dalam waktu dekat ini, Syakirin mengaku bahwa permasalahan aset di salah satu SKPD masih sulit diproses. Terhadap pemeriksaan pendahuluan ini, pihaknya masih menyusun laporan keuangan. Setelah itu final, laporan keuangan itulah jadi dasar auditor melihat pengelolaan keuangan daerah. “Itu sudah direview oleh Inspektorat,” demikian ujarnya. (cem)

Pemkot Belum Ajukan Pengisian Saldo Kosong KKS akan Jabatan Lowong ke Kemendagri Dilaporkan ke Pusat Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memiliki waktu kurang dari dua pekan untuk bisa mengisi sejumlah jabatan lowong sebelum penetapan sebagai Calon Gubernur 12 Februari mendatang. Akan tetapi, Pemkot Mataram sejauh ini belum mengajukan pengisian jabatan ke Kementerian Dalam Negeri. Informasinya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan belum menuntaskan sejumlah nama yang bakal dipromosikan mengisi kekosongan tersebut. Baperjakat yang diketuai Sekda Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, Senin (29/1) baru membahas dan mempersiapkan pengisian jabatan tersebut. Rupanya, Baperjakat cukup hati - hati mengusulkan sejumlah nama ke pejabat pembina kepegawaian. Kekhawatirannya, keputusan nanti berpengaruh terdapat proses eskalasi politik diikuti oleh Walikota. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati secara normatif menjawab, jika usulan pengisian jabatan di eselon III dan

(Suara NTB/cem)

Baiq Nelly Kusumawati IV dalam pekan ini dibawa ke Kementerian Dalam Negeri. Persoalan nantinya pengisian jabatan setelah Walikota cuti, kemungkinan pelantikan bisa dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Walikota. “Usulannya minggu ini kita bawa ke Mendagri. Yang penting sudah dikirim. Jatuhnya apakah setelah Pak Wali ngajukan cuti. Bisa Plt yang melantik,” kata Nelly dikonfirmasi, Selasa (30/1). Nelly mengatakan, Baperjakat cukup hati - hati men-

gusulkan nama ke PPK. Matara (Suara NTB) Kosongnya saldo milik Sebab, ada banyak pertimbangan terutama melihat ada pe- warga Sintung Kelurahan jabat juga pensiun tanggal 1 Banjar, Kecamatan Ampenan Februari besok. “Ada banyak sepenuhnya bukan jadi kepertimbangan. Kan ada juga wenangan Pemerintah Daerah yang pensiun 1 Februari. Iya, dalam hal ini Dinas Sosial. mungkin sekalian nunggu itu Kewenangan pengisian saldo pada pemegang Kartu Keluardulu,” ujarnya. Pengajuan pengisian jaba- ga Sejahetra (KKS) jadi urutan lowong dipastikan tidak san Pemerintah Pusat. Kepala Dinas Sosial Pemkot terlalu lama dibandingkan sebelumnya. Izin pengisian cuk- Mataram, Baiq Asnayati, Seup hingga ke Direktorat Jen- lasa (30/1) menegaskan, pengideral (Dirjen) Otonomi Daer- sian saldo tabungan milik warah (Otda). Oleh karena itu, pi- ga di Ampenan menjadi tanggungjawab Kehaknya berusaha pengisian menterian jabatan bisa digelar sebelum Sosial. PiWalikota cuti. haknya Seperti diketahui, sekitar h a n y a sembilan jabatan eselon III memfasilikosong. Yakni, posisi Kabid tasi pelakTrantibum dan Linmas Satsanaan propol PP, Kabid Perdagangan, Sekretaris PUPR, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris dan Kabid di Bakesbangpol. Sedangkan, jabatan struktural eselon IV yakni Lurah Pejanggik, Bintaro, Selagalas, Mayura serta jabatan kepala seksi di sejumlah organisasi perBaiq Asnayati angkat daer(Suara NTB/dok) ah. (cem)

gram tersebut. Terhadap warga di Lingkungan Sintung Kelurahan Banjar diminta bersabar. Pihaknya akan menyampaikan apa yang jadi keluhan masyarakat. “Kita minta warga bersabar dulu,” kata Asna. Namun demikian, ia meminta masyarakat melaporkan kekosongan saldo tersebut ke Kasi Peksos di masing - masing kelurahan atau ke petugas. Berdasarkan data itu, pihaknya akan menyampaikan ke Kementerian Sosial, agar ditindaklanjuti. Dikatakan Asna, Pemerintah Pusat memberikan tambahan sekitar 12 ribu penerima bantuan . Hasil verifikasi oleh tim hanya delapan ribu dinyatakan layak. Dari delapan ribu dinyatakan layak itu, kartu yang tercetak 3.378 kepala keluarga. Sementara, sisanya masih diproses. “Tanggal 17 Januari itu kita terima suratnya dari Kementerian Sosial,” sebutnya. Berkurangnya jatah penerima bantuan ini disebabkan orangnya telah meninggal, pindah serta dari segi ekonomi telah mapan. Terkait penyebab kekosongan saldo mencapai lima - tujuh bulan, Asna yang baru dua pekan dilantik belum berani memastikan hal tersebut. (cem)

SUARA NTB Rabu, 31 Januari 2018

BSM Incar Ponpes dan Pengembang Mataram (Suara NTB) Bank Syariah Mandiri (BSM) mengincar Pondok Pesantren (Ponpes) dan para pengembang lokal. Dua segmen pasar yang cukup empuk. BSM ingin mendukung pengembangan pariwisata syariah di provinsi ini, dengan mengembangkan program “Islamic Icon”. Polanya, BSM mendukung pondok-pondok pesantren melaui Conten Management System (CMS). Dimana sistem pengelolaan keuangan ponpes, akan terintegra(Suara NTB/bul) si dengan sitem pengelolaan Nur Intan keuangan yang ada di perbankan, jelas Branch Manajer BSM Mataram, Nur Intan. NTB dengan brand provinsi yang kental dengan wisata syariah ini, turut mendukung pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB mencatat pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah lebih dari 30 persen tahun lalu. Sementara BSM Mataram sendiri, pembiayaan tumbuh sampai 15 persen. “Apalagi akhir tahun, pertumbuhan pembiayaan syariah cukup baik,” demikian Intan. Menyasar pondok-pondok pesantren ini, menurutnya tak lepas dari suburnya pondok pesantren di setiap tempat di provinsi ini. Nur Intan mengatakan, BSM masuk mendukung penguatan manajemen keuangan pondok-pondok pesantren ini. “Di Ponpes-ponpes ini, taunya tarik uang dan transfer. Melalui CMS ini, semua fasilitas layanan keuangan sudah ada di Ponpes. Sejauh ini kami baru membangun komunikasi dengan dua Ponpes di Pulau Lombok,” terangnya. Dengan menyasar Ponpes melalui penguatan manajemen keuangan dimaksud, otomatis produk-produk keuangan syariah dengan sendirinya akan melekat. Potensi pasar yang tak kalah penting, BSM menyediakan fasilitas pembiayaan untuk Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). BSM ikut bermain di sektor properti dalam rangka mendukung para pengembang menyediakan perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Diketahui tingkat kebutuhan masyarakat akan perumahan di provinsi ini cukup tinggi. Para pengembang mulai aktif menggarap penyediaan kawasan perumahan subsidi. BSM Mataram ikut memberikan pilihan bagi pengembang, demikian Nur Intan. Tak tanggung-tanggung, BSM Mataram menargetkan dapat membiayai 500 unit perumahan subsidi. “Karena melihat potensi pasar sebelumnya. Prospeknya, jangankan 500 unit, 1.000 unit nampaknya masuk,” ujarnya. Karena itu, ia mulai intens membangun komunikasi dengan para pengembang- lokal. Terutama dua pengembang besar seperti Varindo dan Royal Lombok Property. Sebagai penguatan, Mandiri Syariah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Kemenhupera) terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Desember 2017 lalu. Kerjasama tersebut adalah upaya Mandiri Syariah mendukung program Sejuta Umat yang dicanangkan Presiden RI, dalam rangka menyalurkan pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan maksimal Rp 4 juta/bulan (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Moratorium Pengiriman TKI ke Timteng Dibuka April Mataram (Suara NTB) Negara-negara Timur Tengah dalam waktu dekat akan mencabut kebijakan moratorium pengiriman TKI dari Indonesia. Rencana ini mendapat respon positif pengusaha PPTKIS. Sebab akan memperbanyak kembali pilihan Negara tujuan penempatan buruh migran. Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Provinsi NTB, H. Muhammadun. Informasinya yang diterima langsung dari pusat, moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah akan dibuka pada April 2018 ini. Apjati sudah mensosialisasikannya kepada Apjati yang ada di kabupaten/kota. Dengan rencana pembukaan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah itu, diproyeksikan pengiriman TKI akan kembali menembus angka 50.000-an setahun.

mencatat remitansi TKI menembus angka Rp 1,7 triliun setahun. Atau rata-rata Rp 1,4 triliun setahun. Tahun 2017 lalu, rata-rata dalam sebulan pengiriman TKI dari NTB mencapai 3.000 orang sehari. Untuk 2018 ini H. Muhammadun mengatakan masih harus melakukan kalkulasi. Beberapa Negara yang mendominasi tujuan pengiriman TKI NTB, Malaysia dan Singapura. Negara berpotensi lainnya adalah Brunei Darussalam. Terhadap rencana pencabutan moratorium TKI ke Timur

(Suara NTB/dok)

H. Muhammadun oleh calon TKI. Dengan kata lain, paspor tersebut digunakan untuk memuluskan niat menjadi TKI tanpa prosedur lazim. (bul)

(Suara NTB/bul)

OJK Cek Kesiapan SDM Bank NTB di Lapangan

(Suara NTB/bul)

UJI LAPANGAN - Kepala OJK NTB, Farid Faletehan dan jajaran direksi serta komisaris Bank NTB uji lapangan SDM Bank NTB sebelum izin konversi diterbitkan. perkembangan, serta kesiapannya oleh otoritas. Belum lama ini otoritas telah mengundang direksi untuk menjelaskan kesiapannya. Disampaikan bahwa persiapan terkait SDM telah dilakukan pelatihan. Tetapi OJK tidak serta merta meyakini laporan tersebut. Sebab secara teori di ruangan, biasa saja SDMnya sangat faham, tetapi harus dilakukan pembuktian di lapangan. “Nah apakah siap ndak nanti begitu izin keluar. Ini yang kita antisipasi. Secara bersamaan Bank NTB ada program teller, CS dan analis pembiayaan dan treasuri dilatih langsung di lapangan. Saya kepingin secara langsung melihat di lapangan,” jelasnya. Kesiapan konversi bank NTB dari konvensional ke syariah telah mencapai 80 sampai 90 persen, kata Farid. Tetapi beberapa yang harus diperbaiki juga terus berpros-

“Maka akan banyak terbuka lagi lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita di NTB. Informasi ini kami telah sosialisasikan kepada Apjati di kabupaten/kota,” ujarnya. Tidak saja dampaknya terhadap lapangan pekerjaan. H. Muhammadun menyebut dampak yang paling ditargetkan adalah pergerakan ekonomi masyarakat NTB. sebab tahun-tahun sebelumnya, perputaran uang dari kiriman TKI ini bahkan menembus Rp 1 miliar sehari. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB tahun lalu juga pernah

Tengah ini, H. Muhammadun mengatakan persiapan sudah dilakukan. Diantaranya tersedianya BLK LN (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) yang menyediakan fasilitas dan perangkatperangkat pelatihan bagi caloncalon TKI/TKW yang berencana masuk ke Timur Tengah. Pelatihannya sesuai keterampilan yang menjadi kebutuhan negara tujuan pengiriman TKI. “Misalnya untuk pelatihan baby sister, caretaker,” demikian H. Muhammadun. H. Muhaammadun juga menyinggung soal masih adanya pemberangkatan TKI tanpa dilengkapi dokumen (illegal). Salah satu sumbu persoalannya, karena Imigrasi masih leluasa menerbitkan paspor pelancong. Paspor pelancong tersebut biasanya disalah manfaatkan

BAWANG MERAH - Pasar Mandalika Mataram menjadi pasar sasaran pelimpahan barang dan komoditas dari berbagai daerah di NTB. Bawang merah dari Pulau Sumbawa misalnya, ditransitkan di pasar percontohan ini sebelum dikirim ke luar daerah.

Proses Konversi

Mataram (Suara NTB) Konversi Bank NTB dari konvensional menjadi syariah penuh terus berproses. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator ikut memastikan kesiapan SDM bank milik daerah ini sebelum izin konversi diterbitkan. Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan sendiri turun memastikan kesiapan SDM Bank NTB ini. Ia didampingi langsung Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir dan Branch Manajer Bank Syariah Mandiri (BSM), Nur Intan dan Komisaris Bank NTB, M. Nur. Bank NTB dalam konversi konversi ini telah melakukan pelatihan kepada SDMnya. Mereka yang telah dilatih ini kemudian magang di kantor pusat BSM di Mataram, dan kantor-kantor cabang pembantu BSM yang tersebar di kabupaten/kota lainnya. Kegiatan ini dilakukan setelah dilakukan kesepakatan kerjasama. Farid Faletehan mengukur kemampuan para pegawai Bank NTB yang dimagangkan, dengan memposisikan dirinya sebagai nasabah. Komunikasi dua arah, layaknya customer dan nasabahpun terjadi. Banyak hal yang ditanyakan langsung orang nomor satu di OJK NTB. Pertanyaan-pertanyaan seputar layanan bank syariah dan produk-produk syariah terus dilontarkan Farid. Pertanyaan itupun dijawab langsung. “Ya sudah siaplah, SDMnya Bank NTB,” kata Farid Faletehan menyimpulan. Rencana konversi Bank NTB ini dipantau terus

Halaman 3

es. Prinsipnya seluruh kesiapan dipantau terus. Sementara itu, H. Komari Subakir menyebut, sesuai arahan pemegang saham, konversi dilakukan seraca komprehensif. Untuk SDM, sejak akhir tahun 2016 sampai selama tahun 2017 secara bergilir SDMnya dididik oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Sebagai tindaklanjut pelatihan dimaksud, Bank NTB bekerjasama dengan manajemen BSM melalui MoU. Setidaknya ada tiga bidang yang dikerjasama. Diantaranya magang (pendampingan). Seluruh kru secara bertahap dimagangkan. Kerjasama pemagangan dilakukan selama tiga bulan. Ada juga kerjasama pengelolaan liqiuditas. Dimana direktur dan stafnya di divisi treasuri juga diberikan pelatihan dan pemagangan secara komprehensif. (bul)

Pembangunan Lapak PKL Dialokasikan Rp 10 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 10 miliar, khusus untuk pembangunan lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL). Termasuk untuk program revitalisasi pasar yang juga nilainya tak kecil. Menurut Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Ruslan Haerani, lapak PKL ini akan dibangun di pusatpusat pergerakan ekonomi. Juga di pusat-pusat tujuan wisata. Tahun ini NTB memiliki anggaran Rp 10 miliar untuk pembangunan lapak PKL ini. Turun 50 persen dari alokasi tahun 2017 lalu sebesar Rp 20 miliar. Anggaran tersebut, dialokasikan untuk pembangunan lapak di kawasan-kawasan yang diusulkan olek dinas terkait di kabupaten/kota di NTB yang mengajukan. “Sekarang ini APBD banyak tersedot untuk anggaran Pilkada. Karena itu, tersedia anggaran hanya Rp 10 miliar,” jelasnya. Kepada Suara NTB, Ruslan mengatakan, lapak-lapak PKL yang akan dibuat rencananya di wilayah Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa dan Bima. Selain lapak PKL ini, yang tak kalah besar anggarannya untuk kegiatan revitalisasi pasar tradisional. Nilainya mencapai puluhan miliar. Ruslan tak menyebut angka detailnya, dan pasar mana saja yang akan direvitalisasi. “Anggaran revitalisasi pasar cukup besar. Pemerintah menginginkan pasar – pasar tradisional menjadi pasar yang refresentatif,” ujarnya. Pada 2017 lalu, untuk revitalisasi pasar tradisional sasarannya Pasar Sindu, Mataram mendapat alokasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar

Rp 1,9 miliar. Menyusul Lombok Barat direvitalisasi beberapa pasar tradisional menggunakan APBD, diantaranya Pasar Keru Kecamatan Narmada sebesar Rp 1,4 miliar lebih. Pasar Giri Sasak Gerung Rp 600 juta, Pasar Jelateng Lingsar Rp 200 juta, Pasar Kuripan Rp 1 miliar, Pasar Bukit Tinggi Gunung Sari Rp 200 juta. Selanjutnya Pasar Sekotong Rp 600 juta, Pasar Agro Karang Temu Rp 2 miliar, Pasar Tempos Gerung Rp 600 juta dari APBN dan Pasar Duman Kecamatan Lingsar mendapat alokasi anggaran pusat sebesar Rp 2,2 miliar lebih Untuk Lombok Utara, Pasar Tempes Kayangan digunakan APBD KLU sebesar Rp 1,5 miliar dan anggaran pusat sebesar Rp 800 juta. Untuk Lombok Timur, pasar tradisional Pancor mendapat anggaran revitalisasi dari APBD sebesar Rp 11 miliar dan pasar kuliner Kelayu Labuan Haji mendapatkan anggaran daerah sebesar Rp 2,5 miliar. Kabupaten Sumbawa, Pasar Labuan Sumbawa dan Pasar Kecamatan Alas mendapat anggaran pusat masing-masing Rp 800 juta dan Rp 400 juta. Untuk Kabupaten Bima masing-masing Pasar Belo mendapat anggaran pusat Rp

SELASA, 30/01/18

1,4 miliar, menyusul Pasar Woha Rp 50 juta, Pasar Sape 25 juta. Sementara di Kota Bima, Pasar Amahami RasanaE diban-

tu anggaran pusat sebesar Rp 6 miliar dan Pasar Kumbe RasanaE Timur mendapat dukungan pusat Rp 1,2 miliar. (bul)

SUARA NTB Rabu, 31 Januari 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Proyek TRS Gagal Bentuk ’’Cyber Patrol’’ T E R W U J U D N YA keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat (kamtibmas) merupakan salah satu tugas dari aparat kapolisian. Termasuk dalam momentum Pilkada 2018, untuk memastikan keamanan di tengah-tengah masyarakat, Polres Lotim sudah membentuk cyber patrol untuk memantau media sosial serta memperketat pengawasan di kantor KPU dan Panwaslu. Kapolres Lotim, AKBP. M. Eka Fathurrahman, SH, SIK., menjelaskan, pembentukan cyber patrol untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan gangguan nyata. Mis(Suara NTB/yon) M Eka Fathurrahman alnya untuk penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang mengarah pada black campaign. Upaya polisi saat ini sudah membentuk tim saber patrol yang bertugas untuk melakukan patroli di dunia maya. “Kalau Sabhara melakukan patroli dengan sambang desa, namun tim khusus ini melakukan patroli di medsos,” ujarnya. Kapolres meminta kepada masyarakat supaya melapor apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, sehingga laporan itu akan dinilai dan dikaji, apabila masuk dalam potensi gangguan keamanan pilkada, maka secepatnya akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Saber patrol ini hanya dapat melakukan pantauan terkait adanya indikasi-indikasi pernyataan di medsos yang dapat menyindir atau merugikan orang lain. “Bila ada pihak yang merasa dirugikan, silakan melapor kepada kami,” pesannya. Namun untuk pantauan saat ini, belum ada laporan yang masuk terkait sindiran satu sama lain di medsos. Namun kegiatan patroli saber itu akan terus ditingkatkan hingga pelaksanaan pilkada usai digelar. Untuk di dunia nyata, lanjut dia, saat ini aparat kepolisian sudah diterjunkan untuk melakukan pengamanan di tempat-tempat yang berkaitan dengan Pilkada, seperti di kantor KPU dan Panwaslu Lotim. Langkah itu untuk mengantisipasi potensi-potensi gangguan sebelum muncul ke gangguan nyata. (yon)

Perintah PTUN, Pilkades Ulang Desa Sokong Ditunda Tanjung (Suara NTB) Pilkades ulang di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, akhirnya ditunda Pemkab Lombok Utara. Hal tersebut seiring adanya perintah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, Senin (30/1) lalu. Keputusan penundaan Pilkades Ulang Sokong yang sedianya digelar Rabu (hari ini), keluar melalui Surat Bupati No. 141/ 94/KLU/2018 tanggal 29 Januari 2018. Sebagaimana isi surat bupati, penundaan dilatarbelakangi adanya surat penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 177/G/2017/ PTUN.MTR yang ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PTUN Mataram tanggal 26 Januari 2018. Adanya surat dari PTUN tersebut, maka bupati memerintahkan kepada Panitia Pilkades Sokong untuk menunda pelaksanaan PSU sebagaimanadfiatur sebelumnya melalui Surat Bupati No.141/253/KLU/2017. Dengan terbitnya surat tersebut, maka dengan terpaksa Panitia Pilkades diminta untuk menarik kembali logistik surat suara pencoblosan yang telah diedarkan sejak Senin pagi ke masyarakat (pemilih). “Ya ditunda, Pak Bupati sudah mengeluarkan surat penundaan PSU,” kata Kabag Pemerintahan Setda KLU, Tresnahadi, Selasa (30/1), membenarkan. Bagian Pemerintahan sejatinya sudah menyerahkan logistik kepada Panitia Pilkades Sokong. Namun karena adanya perintah terbaru untuk menunda, maka logistik itu ditarik kembali oleh Setda. Ia menjelaskan, penundaan PSU direncanakan akan berlaku hingga bulan Februari mendatang. Pada periode itu, proses sidang di PTUN masih harua dilakukan setidaknya 2 kali lagi. Terpisah, Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, SH., mengatakan perintah penundaan PSU dari PTUN baru diterima pihaknya pada Senin sore. Mengingat pada Senin pagi, Kasubag Hukum telah mengikuti rangkaian sidang ke-5 di PTUN menghadapi gugatan Calon Kades, Marianto. “Penundaan PSU sampai kapan tidak disebutkan dalam surat dari PTUN. Jadi kita tunggu sampai ada putusan akhir,” sebutnya. Adapun Surat penetapan PTUN No. 177/G/2017/ PTUN.MTR yang dikirimkan ke Pemda KLU berisi 4 point, meliputi dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan penggugat (Marianto). Kedua, memerintahkan tergugat (Pemda KLU) untuk menunda pelaksanaan PSU sesuai Surat Bupati Lombok Utara (Desember 2017 lalu). Serta menunda pembebanan biaya perkara yang timbul karena adanya penetapan penundaan ini bersamaan dengan putusan akhir. (ari)

DPRD akan Panggil Dinas LHK Selong (Suara NTB) Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dalam waktu dekat ini akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Dinas LHK) dan ULP Lotim terkait pengerjaan revitalisasi Taman Rinjani Selong (TRS). Pemanggilan itu dilakukan terkait gagalnya pengerjaan taman, sehingga dilakukan pemutusan kontrak dengan pihak rekanan. “Minggu ini kita akan panggil Dinas LHK dan ULP kenapa pengerjaan Taman Rinjani Selong yang merupakan ikon Lotim bisa mandek seperti ini. Padahal kita sudah anggarkan,”terang anggota Komisi IV DPRD Lotim, H. Maydi, Selasa (30/1). Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lotim ini mengaku sangat menyayangkan tidak tuntasnya pengerjaan revitalisasi TRS. Untuk mengklarifikasi hal tersebut, Komisi IV akan memanggil DLHK Lotim selaku pemilik proyek serta ULP selaku pihak yang memenang kontraktor dalam proyek tersebut. Pemanggilan dilakukan untuk mencari suatu kejelasan dan solusi untuk menyikapi tidak terealisasi proses revitalisasi TRS. Terkait pemasangan lampu yang saat ini dipasang di lokasi taman oleh Dinas LHK, Maydi mengaku itu tidak memberikan pengaruh terhadap nilai estetika

pada taman, karena kondisi taman yang sebelumnya merupakan andalan Kabupaten Lotim sudah rusak. Tidak tuntasnya pengerjaan TRS itu juga menjadi catatan tersendiri bagi DPRD Lotim dalam menyetujui anggaran yang diminta untuk proses revitalisasi taman. Jika diusulkan kembali, maka dewan akan terlebih dahulu mengklarifikasi secara detail dan mengkaji alasan-alasan untuk dilakukan revitalisasi. “Untuk pemberian anggaran nantinya, kita terlebih dahulu akan mengkaji secara detail,” ungkapnya. Sebelumnya, Kepala Dinas LHK Lotim, Mulki mengungkapkan, untuk Taman Rinjani Selong (TRS) yang sudah diratakan dan sebagian sudah dikerjakan oleh pihak kontraktor, nantinya akan ditata kembali melalui kegiatan gotong royong. Penataan sederhana akan dilakukan berupa penataan bunga dan lainnya

(Suara NTB/yon)

KONDISI - Beginilah kondisi Taman Rinjani Selong, gersang dan panas salah satu dampak dari pengerjaan yang tidak tuntas. sembari menunggu kebijakan bupati untuk menganggarkan kembali dalam upaya meningkatkan kapasitas taman. Mulki meyakini TRS untuk penganggaran berikutnya pasti dianggarkan kembali terutama pada APBD perubahan 2018. Selain itu, Dinas LHK sudah menyiapkan review desain terhadap perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. “Untuk

di APBD induk tidak dianggarkan. Namun sangat bisa dianggarkan kembali pada APBD perubahan,”terangnya. Terkait peluang untuk dianggarkan kembali pada APBD perubahan, Mulki menegaskan jika penataan TRS tidak terlalu mepet. Menurutnya, apabila proses review desain, perencanaan serta segala sesuatu secara cepat disetujui pimpinan, maka penger-

jaan dapat dilakukan. Anggaran yang digelontorkan dalam revitalisasi TRS sekitar Rp 4,9 miliar yang dihajatkan untuk pembangunan fasilitas pendukung di dalam taman berupa air mancur, tempat bermain serta beberapa fasilitas lainnya. Namun sayang, pengerjaan melebih batas kontrak, sehingga dilakukan pemutusan kontrak dengan pihak rekanan. (yon)

AKAD Usulkan Dua Camat Diganti Pasangan Harum Paling Kaya Tanjung (Suara NTB) Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai bersikap terhadap lemahnya koordinasi yang dilakukan pihak kecamatan dengan pemerintah desa. AKAD meminta 2 dari 5 orang camat diganti. Menurut AKAD, kinerja kedua camat itu dianggap kurang berdampak terhadap persoalan dan perkembangan pemerintahan desa. Sekretaris AKAD, Budiawan, SH., Selasa (30/1) mengakui, usulan pergantian 2 camat ini sudah disampaikan ke pemangku kebijakan. AKAD meminta agar kedua camat itu diganti. “Lima malam lalu kami sudah ke Pak Bupati. Ke Wabup dan Pak Sekda juga sudah. Kami minta supaya 2 orang camat ini diganti,” kata Budiawan saat mengikut Rencana Kerja peningkatan IPM di Medana Bay Marina. Alasan permintaan pergantian camat menurut dia, bukan dikarenakan faktor like and dislike. Melainkan pemahaman tupoksi (tugas pokok dan fungsi) camat di wilayah kerjanya. Budiawan mengakui, koordinasi antara 2 camat itu dengan pemerintah desanya nyaris terputus, baik dalam hal penyusunan rencana kerja APBDes, pelaksanaan anggaran maupun laporan pertanggungjawaban. “Kami desa harusnya dimonev oleh camat, dibina dan lain-lain. Tapi rakor saja tidak pernah dilaksanakan, ya tidak berdampak apa-apa,” cetusnya. Diinginkan AKAD, paling tidak Camat melaksanakan rakor tiap bulan dengan desa-desa. Tujuannya dalam mensinkronkan percepatan pembangunan melalui program yang disusun Kabupaten dan Pemdes. “Sekarang banyak Camat tidak lakukan itu. Bahkan sejak mereka dilantik tidak pernah rakor. Kades baru pun be-

(Suara NTB/ari)

Budiawan gitu (tidak pernah diajak koordinasi, red),” sambungnya. Persoalan tidak jalannya pemerintahan di camat, ia duga karena camat tidak memahami tupoksi. Tidak jarang, Pemdes kelimpungan dalam proses penyusunan LKPJ. Tahun ini saja, baru 3 desa di Kecamatan Tanjung yang menyelesaikan LKPJ yakni Desa Tanjung, Desa Jenggala dan Desa Sigar Penjalin. “Kami sudah sampaikan ke Bupati, ke Wabup dan Pak Sekda. Dua Camat ini harus betul disikapi,” sebutnya. Pada konteks kelancaran APBDes baik pertanggungjawaban 2017 dan perencanaan 2018, Budiawan menegaskan pula agar bupati segera mengisi kekosongan pada Kepala Bidang PMD pada Dinas P2KB PMD. Sepeninggal almarhum Edi Agus Wahyudi, kekosongan Kabid sangat dirasakan oleh desa dalam menjalankan programnya. “Perbup rata-rata clear. Cuma tatanan di desa harus betul dikuatkan, perlu pengayoman oleh kecamatan. Tidak adanya kabid membuat kami gamang. Desa seolah tidak punya induk dan koordinasi juga terputus,” tandasnya. Menguatkan pandangan Kades di Tanjung, anggota AKAD dari Pemdes di Kayangan men-

gamini. Kades Sesait, Aerman, S.Pd., beserta 4 kades lainnya meminta hal serupa, yakni Camat Kayangan diganti. Alasan dia antar lembaga pemerintahan di kecamatan dan pemdes saat ini tidak terjalin komunikasi intensif dibandingkan periode camat sebelumnya. “Tupoksi koordinasi Kecamatan dan Desa bukan atasan dan bawahan. Sekarang ini konsep desa tidak dipahami camat dan konsep camat juga tidak bisa kami ketahui. Yamg paling remeh, kalau ada acara undangan warga camat tidak menempatkan diri sebagai camat kecuali kalau acara adat,” keluh Aerman. Untuk diketahui, sebelum menjabat di kecamatan, salah satu yang diusulkan diganti memiliki latar belakang seorang guru di salah satu Sekolah Dasar (SD). Sedangkan camat lain yang diusulkan diganti adalah alumni Sarjana Seni dan berlatarbelakang guru SMA. Latar belakang inilah yang dinilai para kepala desa memberi dampak kurang memuaskan dalam membina dan mendampingi Pemdes. Mengemuka pula bahwa pergantian camat sudah digaungkan sejak 3 bulan lalu namun tidak mendapat respons Pemda. Terpisah, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., yang dikonfirmasi via pesan Whats App belum merespon saat dimintai tanggapannya. Kali kemarin, bupati usai membuka Renja IPM langsung bertolak ke Jakarta dalam rangka penandatanganan MoU dengan BPPT. Sementara Kabag Pemerintahan Setda KLU, Tresnahadi, SP., menanggapi singkat. Menurutnya, pergantian camat merupakan wewenang bupati. “Selama ini koordinasi 2 camat itu bagus, tidak tahu juga penilaian di bawah. Dan yang berhak mengevaluasi camat sepenuhnya kewenangan bupati,” demikian Tresnahadi. (ari)

Selong (Suara NTB) Pasangan bakal calon Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin dan bakal calon Wakil Bupati H. Machsun Ridwainy (Harum) terlapor sebagai bakal pasangan calon paling tajir berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dapat diakses melalui website http://kpk.go.id/id/ pantau-pilkada-indonesia. Kekayaan H. Haerul Warisin yang terverifikasi berdasarkan LHKPN tertanggal 9 Januari 2018 mencapai Rp 23,766 miliar. Sedangkan harta kekayaan H. Machsun Ridwainy terverifikasi paling besar dari seluruh bakal pasangan calon, yakni mencapai Rp 50,728 miliar. Harta kekayaan Ali Masadi yang dilapor pada tanggal 18 Januari 2018 juga terlihat cukup besar, yakni menembus Rp 8,886 miliar. Sedangkan pasangannya Putrawan Habibi terverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling kecil yakni hanya Rp 44 juta. H. M. Sukiman Azmy melaporkan harta kekayaannya saat ini sudah mencapai Rp 6,03 miliar. Laporan mantan Bupati Lotim ini dilaporkan ke KPKpada 28 Desember 2017 lalu. Sedangkan pasangannya, H. Rumaksi melaporkan harta kekayaannya tanggal 4 Desember 2017 dengan jumlah harta kekayaan mencapai Rp 11.031.000.000. Sementara harta kekayaan

H.M. Syamsul Luthfi terverifikasi sebanyak Rp 3,98 miliar. Wakilnya, H. Najamudin Moestafa memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2,3 miliar. Pasangan Fiddin ini dicatat barengan menyampaikan laporan ke KPK pada tanggal 12 Januari 2018 lalu. Ketua KPU Kabupaten Lotim, Muhammad Saleh yang dikonfirmasi terpisah mengenai hasil LHKPN tersebut mengaku belum menerima tembusan resmi dari KPU. Diakui sudah tersebar kabar mengenai jumlah masing-masing harta kekayaan para kandidat. “Kita belum menerima surat resmi dari KPK,” ucapnya. Soal besaran harta kekayaan masing-masing calon ini menjadi kewenangan KPK untuk merilisnya. Pada saatnya nanti katanya akan segera dipublikasikan. Biasanya dilakukan setelah penetapan pasangan calon setelah tanggal 12 Februari mendatang. Ketua Divisi Hukum KPU Lotim, Taharudin menambahkan, KPU mensyaratkan untuk seluruh kandidat menyerahkan bukti LHKPN. Ketentuan tersebut sesuat Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang syarat calon bupati dan wakil bupati. Dipublikasikannya harta kekayaan pasangan calon ini diakui menjadi penting bagi masyarakat nantinya. Sebagai pejabat negara, akan mudah diawasi harta kekayaan dari para pemimpinnya. (rus)

Jumlah Kekayaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim

Bappeda Masih Jumpai Ibu Melahirkan di Jalan Tanjung (Suara NTB) Sejumlah NGO (Non Government Organization)- Kompak, Save The Children, Yayasan Tunas Cilik, dan Plan International- menginisiasi penyusunan rencana kerja (renja) lintas lembaga untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dalam pertemuan di Medana Bay Marina, Selasa (30/1), mengemuka indikator-indikator yang masih harus diperbaiki oleh Pemda KLU dalam meningkatkan IPM. Salah satunya perbaikan program di sektor kesehatan. Kabid Sosbud Bappeda Lombok Utara, Yuni Kurniati, selaku narasumber menyampaikan problem kesehatan perlu menjadi atensi. Sebagai salah satu acuan, Bappeda masih menemukan indikator yang memprihatinkan. Pada angka kematian bayi, beberapa faktor yang mempengaruhi seperti gizi buruk, gizi remaja dan gizi ibu hamil yang perlu ditingkatkan. “Pada gizi remaja, remaja kita di KLU 20 persennya masih anemia. Kami di Bappeda bahkan menemukan masih ada ibu hamil yang melahirkan di jalan. Itu kami temukan di dusun Batu Rakit, Desa Sukadana,” ungkap Yuni sembari menganjurkan

perbaikan akses jalan di wilayah tersebut. Secara korelatif, gizi ibu hamil yang rendah mempengaruhi gibur dan gizi kurang pada bayi, hingga menyebabkan bayi lahir stunting (pendek). Bappeda juga mengidentifikasi, ibu hamil dalam kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) ada 8 desa. Hanya saja Yuni tak merinci desa-desa tersebut. Sedangkan dari jumlah bayi lahir stunting, cakupannya masih berkisar 36 persen. “Program di desa masih fokus di infrastruktur. Kita harapkan ada intervensi ke ibu hamil, pembangunan dan perbaikan pustu yang kondisinya masih memprihatinkan,” tambahnya. Ia juga mengeluhkan keberadaan data indikator kelemahan dan capaian yang terangkum oleh dinas-dinas belum diketahui okeh desa. Akses data belum terkoordinir dengan baik dari dinas ke kecamatan hingga ke desa. Padahal data tersebut bisa menjadi acuan bagi Pemdes untuk mensinkronkan kebijakan. Sementara, Kepala BPS Lombok Utara, Ir. Muhadi, pada kesempatan yang sama menyampaikan secara indikator beberapa capaian KLU mengalami peningkatan. IPM

KLU pada tahun 2016 meningkat 0,25 menjadi 65,88 poin dibandingkan 2015. Sementara di sektor pendidikan, dua parameter substantif, yakni harapan lama.sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata lama sekolah warga KLU tahun 2016 sebesar 5,47 tahun. Artinya, penduduk KLU jika diratakan baru tamat SD. Sedangkan harapan lama sekolah warga KLU setara Semester I Perguruan Tinggi atau 12,68 tahun. Secara pengeluaran pendapatan, warga KLU teridentifikasi mengeluarkan dana rata-rata Rp 8,155 juta per tahun. Angka tertinggi indikator seripa dipegang Kota Mataram sebesar Rp 13,733 juta. “Walaupun terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi, kadangkadang pertumbuhannya masih bersifat semu karena tidak dinikmati masyarakat langsung. Pertumbuhan yang diharapkan itu di Triwulan I dan Triwulan II karena saat itu perputaran ekonomi terjadi,” ujarnya. Ia juga berharap, proyek pemerintah daerah di KLU dapat melibatkan masyarakat dan kontraktor lokal daerah. Tujuannya untuk meningkatkan perputaran dana dalam daerah dan tidak mengalir ke luar daerah. Untuk diketahui, renja IPM ini dilakukan 2 hari (30-31 Jan-

Distribusi Pupuk Non Subsidi Jangan Menekan Petani

(Suara NTB/ari)

RENJA - Renja yang melibatkan sejumlah NGO dan Pemda KLU untuk meningkatkan IPM di KLU, Selasa (30/1). uari). Manager Field Save The Children Indonesia, Andi Wahyu W, menambahkan pelaksanaan renja menyasar output yakni peningkatan IPM di KLU. Adapun 4 indikator IPM meliputi, angka harapan hidup, lama sekolah, akses pelayanan dasar dan pendapatan per kapita. Output lainnya yakni menyasar rencana aksi untuk melaksanakan renja yang sudah disusun. Renja dapat dalam bentuk komitmen pemda untuk mendukung

program melalui surat edaran, perbup hingga perda. “Keterkaitan antar lembaga untuk mencapai target bersama juga penting, dalam kapasitas dan tupoksi lembaga untuk meraih target. Masalahnya banyak kebijakan dan peluang besar tapi tidak terdiseminasi dengan baik. Kita harapkan diseminasi terbangun melalui knowledge center, sehingga informasi sampai ke masyarakat,” tambah Andi. (ari)

Selong (Suara NTB) Pupuk non subsidi mulai beredar di tengah masyarakat. Penjualan pupuk yang bebas dijual dengan harga berapapun ini tidak ada ketentuan juga untuk menggandengkannya dengan pupuk bersubsidi dalam proses pendistribusiannya. Bagi Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Lotim, Kamal Marsudi, pihaknya menyarankan agar petani bisa turut membeli. Selain itu, distributor dipersilakan menebus pupuk non subsidi apabila jatah dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sudah habis. “Memang kalau jatah RDKK sudah habis disarankan untuk membeli non subsidi,” paparnya. Dalam proses pendistribusian pupuk non subsidi ini tidak ada kewajiban bagi petani untuk mem-

belinya. Apalagi saat kuota pupuk bersubsidi masih ada untuk para petani. Termasuk tidak ada ketentuan mengabung-gabungkan antara pupuk subsidi dengan non subsidi. Mengenai adanya informasi upaya menggandengkan pupuk non subsidi ini dengan yang bersubsidi, apabila menebus 1 ton diharuskan membeli 1 kuintal, Kamal Marsudi membantahnya. Dalam hal ini diminta para pengecer dan distributor tidak membuat aturan yang menekan atau memberatkan petani. Harga pupuk non subsidi ini akuinya jauh lebih mahal daripada subsidi. Untuk jenis urea saja yang non subsidi bisa tembus Rp 7-8 ribu per kilogramnya. “Pedagang bebas menjual dengan harga berapa saja,” imbuhnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 31 Januari 2018

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Dorong Peningkatan Kesejahteraan, Penataan Pasar dan Jalan Terus Digenjot

(Suara NTB/kir)

Terminal dan Pasar Jelojok Kopang bakal ditata tahun ini.

(Suara NTB/kir)

Jalan-jalan kabupaten di Loteng sebagian besar kini sudah dalam kondisi mantap. Termasuk jalan di Kota Praya.

Praya (Suara NTB) Tidak kurang dari Rp 130 miliar anggaran daerah bakal digelontorkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk menata pasar tradisional dan meningkatkan kualitas jalan-jalan yang ada di daerah ini pada tahun 2018 ini. Dengan begitu diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dipimpin Bupati dan Wakil Bupati, H.M. Suhaili FT – L. Pathul Bahri, S.IP., ini. Khusus untuk penataan pasar sendiri, total anggaran yang disiapkan tidak kurang dari Rp 79 miliar yang diarahkan untuk membangun Pasar Jelojok Desa Kopang Rembiga dan beberapa pasar tradisional lainnya. Pasar Jelojok menjadi fokus utama Pemkab Loteng kali ini. Pasalnya, Pasar Jelojok nantinya akan diproyeksi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor pedagangan. Di mana Pasar Jelojok akan diubah menjadi pasar tradisional tapi dengan konsep modern, sehingga bukan hanya pasar saja yang akan dibangun. Tetapi fasilitas pendukung lainnya, seperti pusat kuliner serta rest area dan fasilitas penunjang lainnya. “Pasarnya tetap pasar tradisional, tapi dengan konsep modern. Jadi semua kebutuhan yang ada, tersedia di Pasar Jelojok ini nantinya,” terang Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT di Praya. Jika sudah selesai, maka Pasar Jelojok ke depan bakal

Kontraktor Proyek Dermaga Apung Kuta Didenda Rp 143 Juta Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjatuhkan denda sebesar Rp 143 juta kepada rekanan proyek pembangunan dermaga apung Desa Kuta Pujut. Denda sudah dibayar dengan cara memotong langsung dana jaminan yang diserahkan pihak rekanan bersangkutan. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Loteng, Drs. H. Supardan kepada Suara NTB, Senin (30/1). Ditemui di pendopo Bupati Loteng, Supardan mengatakan, jumlah denda sendiri kemungkinan masih bisa bertambah. Pasalnya, denda sebesar Rp 143 juta hanya untuk pembayaran denda keterlambatan pengerjaan untuk 33 hari saja. Masih ada sisa keterlambatan 16 hari lagi yang dendanya belum dibayar. “Untuk denda keterlambatan yang 16 hari masih dihitung besarannya. Nantinya kalau hasilnya sudah keluar, baru akan dibayar. Sedangkan untuk keterlambatan selama 33 hari sudah tidak ada masalah lagi. Karena dendanya sudah dibayar,” tegasnya. Adapun proyek dermaga itu sendiri, saat ini sudah selesai

dikerjakan per tanggal 16 Januari kemarin. Dan, kini masih tahap pemeliharaan oleh pihak rekanan, sehingga kalau kemudian ada kerusakan terhadap bahan-bahan yang ada di dermaga tersebut, masih menjadi tanggung jawab pihak rekanan. Hanya saja, meski sudah dinyatakan tuntas oleh pihak rekanan, pihaknya tetap melakukan audit guna memastikan, apakah pengerjaan dermaga apung sudah sesuai kontrak yang ada atau belum. Jika memang masih yang belum selesai, maka itu akan menjadi dasar perhitungan pembayaran terhadap sisa pembayaran yang sudah diberikan sebelumnya. Tim audit dari Inspektorat Loteng bersama dari Dishub Loteng juga sudah turun ke lokasi untuk mengecek dan

memastikan hasil pekerjaan. “Hari ini (Selasa kemarin, red) tim audit sudah turun. Hasilnya, kita tunggu nanti,” akunya. Disinggung terkait dermaga apung Desa Selong Belanak, juga terlambat. Tapi hanya 3 hari saja. dan, pihaknya juga sudah dikenakan sanksi berupa denda, tapi tidak banyak, karena keterlambatan hanya 3 hari. Terpisah, Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, membenarkan kalau tim audit dari Inspektorat Loteng sudah turun ke lokasi dermaga apung Desa Kuta. Tim akan bekerja dalam beberapa hari ke depan. Seperti apa hasil auditnya, ujarnya, nanti tim yang akan menentukan sesuai dengan hasil temuan di lapangan. (kir)

(Suara NTB/ars)

DERMAGA APUNG - Dermaga Apung Desa Kuta Loteng yang sudah mulai rusak. Pemkab Loteng mendenda rekanan yang mengerjakan proyek ini sebesar Rp 143 juta.

menjadi pusat sirkulasi dan distribusi semua komoditi di daerah ini, sehingga akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Berada di jalur lintas kabupaten, memungkinkan Pasar Jelojok sebagai tempat singgah masyarakat yang melintas, sehingga dibuatkanlah rest area, pusat oleh-oleh dan kuliner serta pasar semi modern. “Semua terintegrasi di satu tempat. Jadi orang mau belanja apapun, ada di Pasar Jelojok,” tambahnya. Soal penataan jalan, tahun ini sudah disiapkan anggaran sekitar Rp 50 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler untuk memperbaiki ruas-ruas jalan kabupaten yang masih rusak. Anggaran tersebut belum termasuk anggaran yang bersumber dari anggaran daerah sendiri. “Peningkatan kualitas jalan tetap menjadi prioritas. Sehingga setiap tahun alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas jalan tetap disiapkan,” tambah Wabup Loteng. L. Pathul Bahri. Saat ini hampir semua ruas jalan kabupaten sudah dalam kondisi baik. Tinggal beberapa ruas jalan lagi yang butuh perhatian, sehingga Pemkab Loteng tetap konsisten menyiapkan anggaran peningkatan jalan. Dengan begitu pihaknya optimis dalam beberapa tahun ke depan seluruh ruas jalan kabupaten di Loteng bisa dituntaskan perbaikannya. Jalur Praya-Biao Siap Dibangun Pemerintah pusat tahun

ini juga akan ikut intervensi dengan menangani sejumlah ruas jalan. Di antaranya pembangunan jalur dua dari perempatan pos polisi Kota Praya hingga Biao Kelurahan Jontlak. Setelah seluruh proses pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan jalur tersebut diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dengan menghabiskan anggaran hingga Rp. 40 miliar. Termasuk pembangunan ruas jalan dari Lombok International Aiport (LIA) sampai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sepanjang sekitar 14 km. Di mana pemerintah pusat sudah memerintahkan Pemkab Loteng untuk melakukan pembebasan jalan sepanjang 2 km, untuk tahap awalnya. Setelah lahan dibebaskan, baru pembangunan jalan akan dimulai. “Anggaran di pusat sudah siap. Tinggal menunggu proses pembebasan lahan saja,” terangnya. Di jalur bandara menuju KEK Mandalika itu sendiri nantinya akan dibangun jalan dengan 8 lajur dengan lebar jalan sekitar 100 meter. Menurutnya, semua itu bukan semata-mata hasil kerja keras Suhaili-Pathul saja. Tetapi buah dari dukungan serta doa seluruh elemen masyarakat di daerah ini. Tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat, apa yang dilakukan pemerintah daerah tidak akan ada artinya. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

Jalan Praya-Biao bakal ditata menjadi jalur dua.

(Suara NTB/kir)

Jalan dari LIA menuju KEK Mandalika yang sedang dalam pengerjaan. Pemerintah pusat berencana membangun kawasan ini menjadi 8 jalur dengan lebar 100 meter.

Bupati Akui Terjadi Pelambatan Pengentasan Kemiskinan Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengakui program akselerasi pengentasan kemiskinan selama ini digaungkan Pemkab Lobar masih berjalan lambat. Ia mengbaratkan, seperti keong bahkan tak jarang seperti ubur-ubur. “Program yang bertujuan untuk akselerasi tingkat penurunan kemiskinan terus kita gaungkan, namun jalannya seperti keong, lambat sekali. Bahkan tidak jarang seperti ubur-ubur, jalan selangkah namun mundur dua langkah. Ini kami sikapi dengan memberikan berbagai bantuan dan pembinaan yang bersifat sinergis dan terintegrasi,” akunya, Selasa (30/1). Ia mencontohkan program yang telah dilaksanakan sep-

erti pengembangan gula aren, di samping memberi manfaat positif juga memiliki efek negatif seperti peredaran miras. Bahkan menurut data terdapat 10 ribu liter air nira per hari disalahgunakan untuk dijadikan sebagai miras tradisional. Melihat kondisi ini, ujarnya, pemda melakukan pembinaan secara terintegras. Di mana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan, seperti Dinas Pertanian ikut membina petaninya mulai dari pembenihan, pemeliharaan, peremajaan pohon aren, sehingga menghasilkan air nira berkualitas untuk dibuat menjadi gula merah dan gula semut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga ikut dari kemasan sampai dengan pe-

Salurkan Bantuan bagi Masyarakat

Loteng Bentuk Satgas Khusus

Praya (Suara NTB) Satuan tugas (Satgas) khusus direncanakan akan dibentuk Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Satgas ini akan bertugas untuk mengawal penyaluran program-program bagi masyarakat miskin, sehingga bisa benar-benar tepat sasaran. “Selama ini, program kemiskinan cukup banyak. Tapi hasilnya dirasakan masih belum signifikan dalam menekan angka kemiskinan. Terbukti angka kemiskinan masih cukup tinggi. Sehingga diperlukan satu terobosan, untuk bisa mengoptimalkan program kemiskinan tersebut,” jelas Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. H.L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Selasa (30/1). Diakuinya, penyaluran program kemiskinan belum maksimal. Salah satu contohnya dalam hal penyaluran beras sejahtera (rastra). Di mana, di lapangan banyak yang dibagi rata pada masyarakat. Akibatnya, masyarakat miskin yang mestinya mendapat jatah 15 kg beras, justru berkurang. Akibatnya, masyarakat miskin tetap saja kesulitan, karena jatah berasnya berkurang. “Tapi dengan

adanya satgas ini nantinya, halhal tersebut tidak boleh lagi terulang,” tegasnya. Karena saat penyaluran, satgas yang akan turun langsung mengawal sampai programnya benar-benar diterima oleh masyarakat penerimaannya. Satgas, ujarnya, tidak hanya bertugas pada penyaluran rastra saja, tapi untuk semua program kemiskinan. Termasuk program bantuan tunai maupun program padat karya. Untuk anggota satgasnya nantinya akan diambil dari tenaga yang sudah ada, seperti tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan yang lainya. Dan, supaya keberadaan satgas tersebut sah, nanti juga akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) resmi dari kepala daerah. “Tahun ini juga satgas khusus tersebut sudah harus terbentuk,” janjinya. Jika program pengentasan kemiskinan sudah berjalan optimal, maka diharapkan angka kemiskinan di daerah ini bisa maksimal ditekan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, program pengentasan kemiskinan banyak, namun hasilnya belum maksimal. (kir)

masaran bahkan pembinaan teknis terkait bagaimana mengolah menjadikan air nira supaya memiliki hasil yang makimal. Di samping itu, Dikes juga ikut supaya gula semut yang dihasilkan dijamin dari sisi kesehatan. Begitu juga Diskop ikut dalam hal pembinaan SDM dari para petani bagaiman membuat gula aren yang akhirnya menjadi gula semut. Bupati menegaskan, Sebelum diambil klebijakan ini terlebih dahulu ia mengumpulkan semua dinas terkait untuk meminta presentasi program yang dilaksankan, barulah diberikan anggaran. Kebijakan lain untuk penurunan kemiskinan jelasnya, pengembangan garam rakyat di wilayah Sekotong.

Terdapat 10 hektar garam yang telah dikembangkan, lalu tahun ini ditambah menjadi 25 hektare. Lantas kemana menjual produk garam ini? menurutnya target sederhana Pemda supaya tidak impor garam. Namun diakui hambatan yang ditemukan, jika 25 hektare garam dikembangkan lantas di mana tempat menyimpannya. Sehingga produk garam ini bisa dijual petani pada musim hujan, di mana petani paceklik. Dinas Koperasi pun menyiapkan KUD, sebab selama ini KUD ini kosong.”Inilah yang dimaksudkan program pengentasan kemiskinan harus sinergis, ini juga dilaksanakan untuk kebijakan sosial bantuan ekonomi sehingga bantuan ini tidak hilang,”jelasnya. (her)

Tim Kampanye, Zul-Khair Kumpulkan Tokoh Agama Giri Menang (Suara NTB) – Dukungan tokoh-tokoh Lombok Barat (Lobar) yang menjadi simpul kekuatan di masing-masing daerah berupaya disatukan oleh Bakal Calon Bupati H. M, Izzul Islam dan pasangannya TGH. Khudari Ibrahim (Zul-Khair) menjadi modal menghadapi pilkada nanti. Dalam daftar tim juru kampanye (jurkam) (Suara NTB/her) duet ini pun memasukkan 20 H. Syukri tuan guru di Lobar. Tim Juru Kampanye Zul-Khair, H. Syukri, menjelaskan, ada 100 tokoh penting dilibatkan sebagai juru kampanye. Seperti, Sekjen Perindo, PKB dan PDIP serta 20 tuan guru menjadi bagian jurkam Zul-Khair. ‘’Tinggal kita serahkan nanti ke KPU,’’ ujarnya, Selasa (30/1). Terkait siapa ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan, karena dari parpol menjadi tim pemenangan maka ketuanya ditunjuk Ketua DPC PDIP H. Sardian, Sekretaris dari PKB, sedangkan bendahara dari Perindo. Tim Jurkam juga jelasnya dibagi dua, ada dari parpol dan relawan. Sedangkan untuk ketua tim relawannya H. Abdul Kasim dari Beringin Berkarya. Di samping itu lebih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang bergabung ke gerbong Zul-Khair. Sedangkan TGH Munajib Khalid, jelasnya, sudah pasti mendukung Zul-Khair sebab pada pengukuhan tim relawan di Gunungsari dihadiri langsung, termasuk pada saat pendaftaran ke KPU dihadiri juga oleh Calon Wabup 2008 yang saat itu berpasangan dengan H. L. Sajim Sastrawan ini. Pihaknya juga terus jalin komunikasi intensif dengan tokoh Gerung H. L. Sajim Sastrawan. Bahkan balam pekan ini akan ada pertemuan besar-besaran antara simpatisan H. L. Sajim Sastrawan dengan Zul-Khair di kediaman almarhum H. L. Anggrat. Di pertemuan ini akan dikumpulkan semua tim sukses dan relawan H. L. Sajim pada saat pilkada dulu. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 31 Januari 2018

Halaman 6

Kerjasama Bidang Ketenagaan Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Inovasi Berlanjut

Program Guru Baik 2018 Dipusatkan di Lape dan Unter Iwes SumbawaBesar(SuaraNTB)Program inovasi di Kabupaten Sumbawa masih terus berlanjut pada tahun ini. Fokus programnya, berupa inovasi gema literasi yang dipusatkan di Pulau Moyo-Medang. Sedangkan program inovasi guru baik dipusatkan pada dua kecamatan, Unter Iwes dan Lape. Sebagaimana disampaikan Distric Fasilitator Inovasi Kabupaten Sumbawa, Thamrin S.E, M.Ak, Selasa (30/1) kemarin. Pelaksanaan program guru baik di Lape dan Unter Iwes melibatkan 30 guru dari empat Kelompok Kerja Guru (KKG). Dua KKG dari Unter Iwes dan dua KKG dari Kecamatan Lape. “Untuk orogram Inovasi guru baik 2018,

kita gunakan pendekatan KKG dan Gugus,”terangnya. Ha ini sedikit berbeda dengan 2017 lalu, yang lebih menggunakan pendekatan kecamatan dan sekolah. Dengan hanya melibatkan 25 sekolah, 50 guru dari tiga kecamatan. Yakni Batulante, Moyo Hulu dan Moyo Utara. Kalau pendekatan kecamatan atau sekolah seperti 2017 lalu, sebaran materinya lambat. Sedangkan pada 2018, APBD akan mengimbaskan ke Kecamatan Unter Iwes dan Lape dengan pendekatan KKG dan gugus. Pendekatan yang berbeda ini, lanjut Thamrin, diterapkan untuk lebih mempercepat penyebaran materi pelatihan kepada guru sasaran program. Gugus terdiri dari sekolah inti

keempat, refleksi dan evaluasi. Namun sepertinya tidak semua siklus dapat dilaksanakan. Mengingat anggaran yang dibebankan melalui APBD itu terbatas. Sehingga tim inovasi akan menekan siklus tersebut kemungkinan menjadi dua atau tiga siklus, sesuai dengan kemampuan anggaran. Tanpa kemudian mengurangi substansi. Sedangkan inti dari program guru baik, para guru memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah pembelajaran serta mampu memberikan solusi atas masalah tersebut. “Yang paling tau masalah dan jalan keluarnya ya guru itu sendiri,” jelas Thamrin. Menurutnya, pelaksanaan program guru baik paling ce-

(Suara NTB/arn)

Pelaksanaan program guru baik yang digelar pada tahun 2017 lalu. pat pada Maret 2018 mendatang. Fasilitatornya terdiri dari 10 orang. Mereka berangkat dari guru, kepala

sekolah dan pengawas di dua kecamatan tersebut. Fasilitator lokal itu tidak asal comot. Melainkan lahir atas dasar

(Suara NTB/arn)

Thamrin seleksi. Sehhingga kemampuan fasilitator lokal ini sebenarnya tidak kalah dari fasilitator Nasional. (arn/*)

PPDP Mulai Masuk Townsite Gelar Coklit

RPH Poto Tano, Bakal Dijadikan RPH Integral PT LNJW Taliwang (Suara NTB) Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, KSB akan dijadikan sebagai RPH integral PT Lembu Nusantara Jaya Wijaya (LNJW). Bahkan perusahaan yang bergerak di bidang penggemukan dan pembibitan sapi tersebut sangat setuju supaya RPH ini diintegralkan, dengan harapan bisa mengurangi biaya. Pola ini harus dilakukan, supaya RPH yang sudah terbengkalai sejak beberapa satu tahun lalu bisa kembali bermanfaat. “Kita sudah bicarakan pola ini (integral) dengan pihak perusahaan, bahkan mereka sangat menyambut baik usulan tersebut. Sementara untuk proses saat ini pihak perusahaan tinggal menunggu LC (garansi Bank) untuk beroperasi di wilayah Sejorong,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan litbang kepada Suara NTB melalui Kabid Ekonomi Mars Anugriansyah, S. Hut, M. Si, Selasa (30/1). Dikatakannya, apabila LC-nya keluar dari pihak perusahaan siap beroperasi di wilayah setempat. Sehingga pola integral dengan keberadaan RPH ini juga akan berjalan sesuai kebutuhan daging yang dibutuhkan. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena untuk mencari pengelola baru sangat sulit dan hasil daging yang dihasilkan selalu kalah bersaing dengan daging impor. Perusahaan juga tidak mau mengambil resiko jika potensi pengembangan usaha tidak di support oleh kebutuhan daging yang ada. “Tidak ada solusi yang kita anggap paling baik selain pola integral untuk memanfaatkan RPH ini. Karena jika tetap menggunakan perusahaan yang murni membutuhkan profit (keuntungan) tidak akan berminat sama sekali berinvestasi di sektor ini,” ungkapnya. Ia berharap, perusahaan ini bisa bergerak cepat, sehingga RPH ini tidak rusak begitu saja. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini juga diharapkan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana dalam satu tahun saja RPH hanya mampu menghasilkan Rp 40 juta saja sebagai PAD. Jumlah ini tentu masih sangat kecil, untuk itu dengan pola integral yang saat ini tengah dirancang diharapkan PAD dari sektor ini bisa semakin meningkat. “Kita sangat berharap setelah PT LNJW beroperasi dan RPH ini dimanfaatkan PAD kita akan semakin meningkat,” tukasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kecamatan Sekongkang mulai masuk ke townsite PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih terhitung, Selasa (30/1). Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Khairuddin, SE mengatakan, pencoklitan di pemukiman proyek tambang Batu Hijau itu langsung dikawal pihaknya bersama Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. “Saya berada di Sekongkang sekarang dan kami kawal berasama Panwas juga,” terangnya kepada Suara NTB. Ia menjelaskan, pihak PT AMNT selaku operator tambang Batu Hijau memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan Coklit saat ini. Un-

tuk memudahkan petugas pendata, perusahaan memberikan data para karyawan untuk dikroscek oleh petugas guna mengetahui jumlah karyawan yang harus dicoklit. “Jadi mereka kasih kita data karyawannya. Nanti tinggal kita kroscek mana karyawan domisili KSB dicocokkan sehingga petugas dapat dengan mudah bertemu langsung dengan pemilih untuk didata,” papar Khairuddin. Kegiatan coklit di areal pemukiman tambang tembaga

dan emas itu, menurutnya tidak dibatasi waktu oleh perusahaan. Sesuai jadwal proses coklit untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB itu akan berakhir pada 18 Februari mendatang. “Perusahaan tidak membatasi sampai kapan. Yang jelas kita punya waktu 18 Februari. Tapi saya kira tidak selama itu juga untuk menyelesaikannya,” sambung Heru sapaan akrab Khairuddin. Selanjutnya ia berharap kepada para karyawan PT AMNT

berikut karyawan sub kontraktornya yang rercatat sebagai warga KSB turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Coklit ini. Sebab meski difasilitasi perusahaan, namun tanpa adanya peran pemilih proses penataan data pemilih itu juga tidak akan berjalan lancar. “Makanya untuk memastikan diri masuk sebagai data pemilih di Pilkada, besar harapan kami para karyawan juga aktif membantu petugas kami di lapangan,” timpalnya. Terakhir, ditanya mengenai potensi jumlah pemilih di dalam areal tambang Batu Hijau. Heru mempekirakan bisa mencapai 1.000 lebih yang memiliki hak pilih. “Tapi itu perkiraan kami karena nanti

(Suara NTB/bug)

Khairuddin data riilnya kita tunggu hasil Coklit karena yang kita data hanya pemilih yang terbukti berdomisili di KSB ini,” pungkasnya. (bug)

Disdukcapil Terus Jemput Bola Lakukan Perekaman Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa terus menjemput bola ke desa-desa, melakukan pelayanan administrasi kependudukan, terutama perekaman KTP Elektronik. Upaya ini sudah dilakukan sejak tahun lalu. Namun, akan lebih digiatkan dalam rangka menghadapi Pilkada pada Juni mendatang. “Kita terus melanjutkan pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk kita di Kabupaten Sumbawa. Lebihlebih menjelang akan dilaksanakannya Pilkada. Kita semakin intensif, seperti yang dilaksanakan hari ini (kemarin red) jemput bola di Desa Pelat. Yang mana antusiasme masyarakatnya sangat tinggi. Dibuktikan dengan kita perlu menambah peralatan lagi untuk pelayanan. Kita juga berharap di desa lain masyarakat bisa hadir dengan jumlah yang banyak. Sehingga semua penduduk yang belum memiliki adminsitrasi khususnya KTP-El dalam rangka menghadapi Pilkada 2018 bisa tuntas dan bisa melaksanakan haknya dalam berdemokrasi,” ujar Kepala Disdukcapil Sumbawa, Ir. H. Zulqifli yang ditemui Suara NTB, Selasa (30/1). Dijelaskannya, dalam bulan

SMPN 1 Sumbawa Berupaya Pertahankan Prestasi UNBK Sumbawa Besar (Suara NTB) SMPN 1 Sumbawa Besar berhasil meraih prestasi di Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun lalu. Dimana 21 besar nilai tertinggi berasal dari sekolah setempat untuk lingkup Kabupaten. Tahun pelajaran 2017/2018 ini, prestasi yang telah digapai tersebut diupayakan dapat dipertahankan, bila perlu ditingkatkan. Kepala SMP Negeri 1 Sumbawa Besar, Sri Irianti, S.Pd., M.Pd kepada Suara NTBH, Selasa (30/1) menyebutkan, tahun pelajaran 2017/2018 peserta ujian nasional sekolah yang dipimpinnya sebanyak 280 siswa. Dalam rangka persiapan UNBK pihaknya sudah melakukan pemantapan materi ujian nasional sejak 3 bulan sebelum berakhirnya semester 1 tahun 2017 lalu. Dilanjutkan dengan try out secara online. Selanjutnya, akan melaksanakan tryout untuk tiga hari kedepan dimulai dari Rabu (31/1). Upaya ini dilakukan guna mempertahankan prestasi yang sebelumnya telah diraih. Bila perlu bisa ditingkatkan lebih baik dari tahun sebelumnya. “Tahun 21 besar untuk nilai tertinggi. Kiat-kiat yang kita lakukan dari tahun ke tahun dengan melakukan pemantapan kemudian try out. Evaluasi selalu kita lakukan. Alhamdulilah dari tahun ke tahun prestasi ujian nasional selalu meningkat. Di tahun ini kita juga terus melakukan persiapan. Tentu harapan kami yaitu prestasi yang kami raih tahun lalu bisa sama minimal dengan tahun sekarang. Bila perlu lebih baik lagi,” ujarnya. Pihaknya sudah melakukan beberapa kiat-kiat dalam rangka persiapan UNBK ini. Pihaknya juga perlu mengundang orang tua siswa, karena bagaimanapun upaya yang dilakukan sekolah perlu adanya dukungan dan peran serta orang tua untuk menyukseskannya. Karena dalam pemantapan yang dilakukan, peserta ujian akan pulang lebih lama dari siswa lainnya. “Guru-guru sudah melakukan pembinaan dalam rangka mempersiapkan pemantapan materi-materi ujian nasional. Anak-anak hendaknya mengikuti dengan maksimal juga. Inipun perlu dukungan orang tua, karena mereka akan pulang lebih lama dari yang lain, karena ada pemantapan,” harapnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

TUNGGU GILIRAN - Tampak antusiasme masyarakat di Desa Pelat yang sedang menunggu giliran dilakukan perekaman oleh petugas Disdukcapil Kabupaten Sumbawa. Jumlah yang melakukan perekaman mencapai ratusan orang, sehingga pihak Dinas harus menambah peralatan. Januari ini, pihaknya fokus melakukan jemput bola di wilayah kota dan desa terdekat. Pihaknya juga menyambangi sekolah-sekolah terutama untuk pemilih pemula. Di bulan Februari mendatang, pihaknya akan menyusun jadwal untuk menyasar seluruh desa melakukan jemput bola perekaman. Pihaknya pun tetap berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa. Karena sebelumnya

sudah diberikan data by name by addres penduduk yang belum melakukan perekaman di wilayah masing-masing. “Sekarang fokus kita di wilayah kota dan desa terdekat. Nanti mulai bulan Februari kita akan semakin menggiatkan untuk jemput bola di seluruh desa yang ada. Kalau kita buatkan dua tim, maka bisa seluruh desa kita lakukan pelayanan. Alat-alat yang belum berfungsi kita coba bereskan

dari sekarang,” terangnya. Menurutnya, kedepannya pihaknya juga akan terus menggiatkan jemput bola untuk persiapan Pileg. Mengenai data terbaru mengenai jumlah penduduk yang belum merekam diakuinya belum diterima dari pusat. Data yang ada masih data semester satu. Pihaknya berharap pasca Rakornas yang akan dilaksanakan di Batam pada 7 Februari mendatang data semester dua

sudah bisa didapatkan. Sehingga bisa diketahui perkembangan yang sudah dicapai dan jumlah yang tersisa untuk perekaman. “Yang kita gunakan masih data semester satu. Untuk jumlahnya hanya bisa kita tahu melalui Data Konsolidasi Bersih (DKB). Data tersebut dua kali setahun dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kita menunggu yang DKB kedua. Sedang diolah, mudah-mudahan segera,” pungkasnya. (arn)

Luas Lahan Pertanian Gagal Pantai Batu Gong Perlu Ditata Ulang Panen di KSB Meluas

(Suara NTB/ind)

Sri Irianti

dan sekolah imbas. Pertemuan pun rutin dilaksanakan di sekolah inti. Ada empat siklus yang mesti diterapkan dalam program inovasi guru baik. Pertama identifikasi masalah kesulitan pembelajaran siswa. Dalam hal ini, guru akan dibekali dengan cara mengidentifikasi masalah pembelajaran siswa. Sebab ketika melakukan identifikasi, maka mudah untuk melakukan langkah selanjutnya. Siklus kedua, guru akan dibekali dengan tekhnik pengembangan serta merancang skenario pembelajaran. Pada siklus ketiga, dilakukan pengkajian ulang atas skenario pembelajaran serta menyelipkan formatif asesment di dalamnya. Sedangkan siklus

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) Sumbawa Barat mencatat hingga saat ini, luas lahan pertanian yang terancam gagal panen di musim panen pertama tahun 2018 bertambah menjadi 8 hektar. Jumlah ini juga diprediksi akan terus meningkat seiring dengan masih ada beberapa lokasi lahan pertanian yang terendam. Namun untuk persentase kemungkinan rusak lahan pertanian ini hanya sekitar 30 persen saja. “Luas lahan pertanian yang terancam gagal panen di Sumbawa Barat kini bertambah menjadi 8 hektar. Dimana Kecamatan Taliwang terdapat sekitar 4,73 hektar dan di Kecamatan Brang Rea dengan luas lahan sekitar 4,63 hektar. Jumlah ini juga kita prediksi akan terus bertambah,” ungkap Ke-

pala Distanbunnak Sumbawa Barat kepada Suara NTB melalui Kabid Pertanian dan tanaman pangan Syaiful Ulum SP, Selasa (30/1). Selain masalah lahan terendam, pihak terkait juga saat ini tengah melakukan pengecekan terhadap beberapa lokasi lahan pertanian yang terserang hama penyakit. Bahkan saat ini sudah mulai masuk laporan dari kecamatan Brang Ene dan masih dilakukan pendataan guna menyimpulkan luas lahan yang terkena dampak. Sementara untuk jenis hama penyakitnya sendiri yakni penggerek batang dan pusuk daun padi. Terhadap kondisi ini, pihaknya sudah melakukan pendistribusian obat - obatan seperti pestisida dan pungisida untuk menekan terjadinya perluasan lahan. “Kita sudah tanggulangi untuk serangan hama ini, kita juga sudah melakukan aplikasi, baik itu yang sudah kena maupun yang belum sebagai lang-

kah antisipasi,” sebutnya. Ia mengatakan, guna menyikapi kondisi gagal panen akibat dua hal ini, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar dalam bentuk program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Bahkan untuk program tersebut, luas lahan yang bisa tercover sekitar 6. 587 hektar. Bahkan per hektar lahan yang rusak diberikan asuransi sekitar Rp 36 ribu dari anggaran APBD dan APBN sekitar Rp. 120 ribu. Sehingga jumlah total secara kesuluruhan nilai asuransi program AUTP ini sekitar Rp. 184 ribu perhektar lahan yang rusak. Diharapkan, dengan anggaran yang sudah disiapkan bisa mengurangi beban dari para petani padi. “Kita sudah siapkan dana asuransi pertanian (AUTP) untuk menekan supaya para petani ini tidak merugi,” tandasnya. (ils)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, BSc. mengatakan, obyek wisata Batu Gong perlu ditata ulang agar menjadi destinasi wisata yang sehat. Bupati merasa miris ketika melewati pantai wisata Batu Gong dan melihat langsung “pemandangan” yang tidak pantas dilakukan secara terbuka. Sebagaimana disampaikan Bupati pada rapat evaluasi capaian target program Satpol PP dan beberapa OPD lainnya, minta kepada jajaran Pol PP, Dinas Pariwisata, dan pihak pihak terkait agar secara intens menjaga obyek wisata Batu Gong dari penyakit masyarakat. “Jangan sampai peristiwa yang berpotensi merusak kondusivitas Sumbawa terulang kembali,” cetusnya. Bupati menekankan agar tidak mentolerir hal hal yang membawa penyakit bagi masyarakat. Namun demikian Bupati mengingatkan agar tetap mengedepankan cara-cara persuasif dalam melakukan pem-

binaan. Bupati memberikan solusi, antara lain melakukan pendataan dan pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal dan mencari nafkah di sana, kemudian membuat kafe kafe sehat yang bisa menjadi wisata keluarga, misalnya sajian kuliner khas Sumbawa dan hiburan yang sehat. Jika nantinya terwujud Batu Gong menjadi destinasi wisata yang sehat, Bupatipun berkeinginan sewaktu waktu berwisata ke Batu Gong. “Yang penting jangan kita disuguhkan yang ‘macam macam’,” kata Husni. Bupati juga mengungkapkan, belakangan ini berbagai ikhtiar dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa yang religius, seperti dzikir dan doa bersama di seluruh wilayah kabupaten, maupun mendatangkan da’i kondang dari Jakarta. Semua ini dihajatkan agar pembangunan daerah Sumbawa bisa berjalan lancar, membawa manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 31 Januari 2018

Halaman 7

Angin Kencang

Empat Ribu Hektar Lahan Jagung di Donggo Rusak

Bima (Suara NTB) – Angin kencang yang menimpa wilayah Kabupaten Bima, Senin (29/1), tidak hanya menyebabkan pohon tumbang dan beberapa unit rumah warga rusak parah. Bencana itu juga merusak sekitar 4.043 hektar tanaman jagung di Kecamatan Donggo. Kabid Holtikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan (Disperbun) Kabupaten Bima, Syahrial S,P mengatakan, terjangan angin kencang terutama di Kecamatan Donggo menyebabkan tananan pertanian dan warga rumah rusak. “Selain beberapa unit rumah. Terjangan angin kencang di Donggo merusak tanaman Jagung milik warga yang mencapai ribuan hektar,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (30/1). Menurutnya berdasarkan hasil pendataan sementara kurang lebih 4.043 hektar tanaman jagung rusak di Kecamatan Donggo yang tersebar pada sembilan Desa di Kecamatan setempat. “Di Kecamatan Donggo tercatat seluas 11.950 hektar

warga yang menaman jagung tahun 2018. Namun ribuan hektar rusak akibat terkena angin kencang,” katanya. Syahrial merincikan, di Desa Ndano Nae, dari luas tanam 1.200 hektar tanaman jagung, yang rusak sekitar 480 hektar. Sementara, Desa Bumi Pajo dari luas tanam 1.250 hektar yang rusak sekitar 625 hektar. Kemudian, di Desa Rora tercatat luas tanam 1. 400 hektar, sementara yang rusak akibat dihempas angin sekitar 635 hektar. Desa Palama dari luas tanam 700 hektar, yang rusak seluas 175 hektar. Sementara, Desa Mbawa dari luas tanam sekitar 3.677 hektar, yang yang rusak sekitar 1. 286 hektar. Sementara Desa

Jembatan Rusak

Kuburkan Mayat, Warga Harus Seberangi Sungai Bima (Suara NTB) – Warga Desa Sondosia Kecamatan Bolo, apabila menguburkan mayat harus menyeberang menggunakan perahu. Pasalnya, akses penghubung atau jembatan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) sudah lama rusak. Sekdes Sondosia, Kecamatan Bolo, Salahuddin, SE, mengatakan, jembatan yang berada di dusun Pali Sondo, tersebut telah rusak sejak tahun 2012 lalu. Sehingga ada warga yang meninggal selalu dibawa menggunakan perahu menyeberang ke TPU yang berada di seberang kampung. “Sudah tujuh tahun lamanya aktivitas seperti ini. Jika menuju TPU harus menyeberang menggunakan perahu dengan jarak sekitar 40 meter,” katanya. Dikatakannya, akses jembatan tersebut rusak akibat diterjang banjir sungai. Bahkan hingga saat ini tiang penyangga sebagian besar materialnya sudah tenggelam ke dasar sungai. “Sama sekali tidak bisa dipakai,” katanya. Menurutnya, dalam memperbaiki atau membangun jembatan tersebut, Pemerintah Desa tidak berdaya. Pasalnya, anggaran pembangunannya tidak cukup menggunakan ADD. Diperkirakan total untuk membangun kembali jembatan mencapai sekitar belasan miliaran rupiah. “Harus dibangun total. Anggaran bisa mencapai miliaran,” katanya. Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi sejumlah Kepala OPD teknis terkait Kabupaten Bima, mengecek dan meninjau langsung kondisi jembatan tersebut, Selasa (30/1). “Akan kita upayakan pembangunan kembali jembatan ini tahun 2018 melalui APBD perubahan,” katanya saat bertemu dengan warga dan Pemerintah Desa. Tidak hanya itu, Bupati juga menginstruksikan kepada Pemerintahan Kecamatan Bolo dan Desa Sondosia untuk bermusyarawah dengan warga terkait perluasan areal pemakaman sehingga bisa dianggarkan melalui ADD dan APBD. “Jika tidak cukup ADD kita bisa diupaaykan melalui APBD. Tapi Pemerintah desa dan warga harus rembug dulu. Hasilnya bisa bersurat supaya ditindaklanjuti,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

JEMBATAN - Kondisi jembatan Pali Sondo menuju TPU yang tinggal puing-puing. Akibatnya, selama bertahuntahun, warga yang ingin menguburkan mayat harus menyeberang menggunakan perahu.

Mpili luas tanam 963 hektar dan luas kerusakan 144 hektar. Berlanjut Desa O’o luas tanam sekitar 890 hektar sementara luas kerusakannya 222 hektar. Sementara di Desa Kala luas tanam mencapai 1.020 hektar dan luas kerusakan hanya mencapai 306 hektar. “Dan terakhir di Desa Doridungga luas tanam 850 hektar, luas kerusakan sekitar 170 hektar. Sehingga total keseluruhan yang rusak mencapai 4.043 hektar,” sebutnya. Ia menambahkan, jumlah kerusakan tersebut masih didata sementara di Kecamatan Donggo. Sementara di wilayah Kecamatan lain, seperti Madapangga, Bolo dan Sanggar masih dilakukan pendataan oleh petugas lapangan. (uki)

(Suara NTB/uki)

DIHEMPAS ANGIN – Kondisi tanaman jagung di Kecamatan Donggo yang rusak akibat dihempas angin kencang, Selasa (30/1).

BPBD Sebut Bendungan Darurat Kamudi Sudah Diaudit BPK Dompu (Suara NTB) – Bendungan darurat Kamudi yang ditangani melalui dana tanggap darurat tahun 2017 senilai Rp 600 juta lebih sudah diaudit BPK. Tidak ditemukan adanya masalah dalam proses pembangunan bendung yang belum berusia 6 bulan ini. Jebolnya bendungan diduga akibat panjang bentangan sungai dan besarnya arus sungai. Hal itu disampaikan Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran M. Hasan kepada Suara NTB, Selasa (30/1) kemarin. “Pihak BPK sudah turun periksa ke lapangan. Tidak juga ditemukan hal – hal, sehingga tidak dijadikan temuan. Malah ada kelebihan volume. Dengan anggaran segitu, sudah baguslah,” kata Imran saat ditemui di kantornya. Bendungan darurat dengan

pemasangan bronjong 8 jejer di terap dasar, 6 jejer di terap kedua, 4 jejer di terap ketiga, dan 2 jejer di terap keempat sudah cukup kokoh sebagai bendungan darurat. Hanya saja, bentangan sungai yang cukup panjang dengan lebar 25 meter dan arus air yang cukup kuat memungkinkan bendungan tersebut cepat jebol. Terlebih banjir di daerah aliran sungai (DAS) Baka lebih besar ketimbang DAS Laju. “Yang namanya darurat, sementara. Sehingga kedepan harus dihitung matang – matang konstruksinya, supaya lebih kuat,” katanya. Imran juga mengaku, bendungan darurat Kamudi sebagai bendungan pengalih air baku untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Selaparang yang melayani kebutuhan air bersih warga di Kecamatan Woja sudah sering je-

(Suara NTB/ula)

Imran M Hasan bol diterjang banjir. Karenanya, diperlukan sistem yang memadai untuk mengatasi bendungan yang jebol. Derasnya aliran air, bentangan dan konstruksinya dihitung secara matang.

“Barang kali ada sistem yang memadailah, supaya pihak masyarakat bisa dilayani dengan rutinitasnya dan anggarannya tidak terbuang – buang,” harapnya. Imran pun meminta kepada Direktur PDAM Dompu untuk segera melaporkan tentang kondisi bendungan darurat yang jebol sehingga bisa dibantu pemerintah. Laporannya tidak bisa secara lisan, tapi secara tertulis. Sehingga bisa diperhitungkan pemerintah, apalagi IPA Selaparang menjadi sumber air bersih bagi warga di Kecamatan Woja. “Kalau masih perlu ditangani, kirim pake surat supaya bisa dibantu,” ungkapnya. Sebelumnya, jebolnya bendungan darurat di Dusun Kamudi Desa Rababaka menyebabkan suplai air ke IPA Selaparang terhenti. Awalnya, IPA Selaparang

tidak mendapat pasokan air baku karena saluran penghantar di bendung Kamudi yang menjadi sumber air baku tertimbun lumpur dan pasir sisa banjir. Pembersihan secara manual oleh pegawai PDAM berhasil mengalirkan air ke IPA Selaparang. Pada banjir akhir Desember 2017, terap atas bendung darurat Kamudi dibawa banjir. Namun sisa tiga terap bronjong masih bisa menahan air ke saluran penghantar. Banjir pada Kamis – Jumat (25-26/1) pekan lalu kembali membawa menjebolkan terap ketiga bronjong bendungan darurat, sehingga sisa 2 terap bronjong tidak mampu menahan air dan air ke IPA Selaparang mati total. Pihak PDAM untuk sementara masih akan menanganinya secara mandiri sebelum dilaporkan ke Pemda. (ula)

Lelang Jabatan di Dompu Masih Sepi Pelamar Dompu (Suara NTB) Proses lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Kabupaten Dompu yang dibuka sejak 24 Januari lalu hingga saat ini masih sepi peminat. Diduga para pejabat masih mempersiapkan berkas administrasi lamaran dan akan mengajukannya pada pekan terakhir masa pendaftaran. Di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu sendiri, banyak pejabat administrator (eselon III) yang memenuhi syarat. Namun bukan berarti pejabat administrator yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan langsung terpilih dalam JPTP yang dilelang. “Lelang jabatan ini dilakukan secara terbuka dan bisa diikuti oleh semua pejabat yang memenuhi syarat se Provinsi NTB. Penentuan siapa yang terpilih, itu akan terjawab dengan proses yang ada. Jadi tidak ada istilah bahwa di SKPD A sudah ada orangnya dan di SKPD B sudah ada orangnya,” tegas Kepala Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) lelang JPTP Kabupaten Dompu, Ir Ruslan yang juga kepala BKDPSDM Kabupaten Dompu kemarin. Sebagai kepala sekretariat Pansel, Ruslan memastikan pihaknya akan bekerja profesional dan mengikuti setiap tahapan yang ada. Mereka yang tidak memenuhi syarat tidak mungkin akan dinyata-

(Suara NTB/ula)

Ruslan kan memenuhi syarat dan proses ini tetap diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Untuk memastikan seseorang pernah mendapat sanksi administrasi sedang atau berat selama menjadi PNS, Pansel akan berkoordinasi dengan Inspektorat. Begitu juga dengan sanksi pidana akan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. “Ketika lembaga yang disurati tidak menjawab suratnya, Pansel menganggap tidak ada masalah dengan para pejabat yang ditanya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh daerah – daerah yang lebih dulu melakukan proses pansel,” katanya. Ruslan juga mengaku, hingga saat ini belum ada pejabat

yang memasukan administrasi lamaran ke Sekretariat Pansel melalui Pos. Kemungkinan para pejabat masih mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan. Namun beberapa pejabat melakukan koordinasi untuk menanyakan syarat dan berkas yang dibutuhkan. “Sampai siang ini, belum ada satupun berkas lamaran yang masuk kita terima. Tapi ada beberapa pejabat yang datang konsultasi. Mungkin mereka akan memasukan di pekan – pekan terakhir batas lamaran,” ungkap Asraruddin, SH kepala bidang Pengembangan di BKDPSD Kabupaten Dompu, Selasa (30/1). Ada 10 JPTP di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu yang dilelang dengan masa pengajuan lamaran hingga 9 Februari 2018 stempel pos. Kesepuluh jabatan yang lelang antara lain Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. (ula)

Pemilik Toko Bangunan Disekap Kawanan Pencuri Dompu (Suara NTB) – Pemilik toko bangunan Anugerah di Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II yang akrab disapa Bude (65) disekap kawanan pencuri bersama anggota keluarganya. Penyekapan itu sudah berlangsung selama tiga hari. Belum diketahui pasti barang berharga yang raib digondol maling. Terlebih, pemilik toko masih enggan melaporkan kejadian ini. Sudirman, warga setempat menuturkan, penyekapan ini diketahui setelah salah seorang warga melihat dua orang tak dikenal keluar dari toko bangunan tersebut. “Mereka tiba-tiba kabur ke arah selatan (Simpasai), sempat dikejar tapi tidak berhasil kita dapat,” kata dia kepada Suara NTB, Senin (30/1).

Mengetahui toko bangunan itu telah dimasuki maling, beberapa orang warga lantas mendatangi pemilik toko, hingga didapati Bude bersama anggota keluarganya dalam kondisi terikat. Menurut keterangan korban, kata Sudirman, selama penyekapan itu berlangsung sejak Minggu (28/1) malam, para pelaku menetap dan leluasa memeriksa isi rumah yang menyatu dengan toko bangunannya. Sesekali pelaku memukuli korban lantaran berusaha memberontak. “Makanya ada luka di tangannya Bude itu karena dia sempat melawan,” ujarnya. Meski telah menguasai isi rumah para pelaku yang diperkirakan berjumlah tiga orang itu rupanya enggan keluar, dua orang keluar pada malam kedua dan satu lainya

pagi tadi, Selasa (30/1) sekitar Pukul 5.30 Wita. Sejauh ini, lanjut Sudirman belum diketahui pasti barang berharga korban yang raib dogondol maling. Kuat dugaan bahwa para pelaku orang yang kenal dan sudah tahu kondisi toko tersebut. “Karena CCTV juga mereka matikan, makanya kemungkinan pelaku ini orang dalam,” duganya. Bude yang berusaha dikonfirmasi terkait penyekapan itu belum bisa ditemui, ia memilih mengurung diri dalam kamar lantaran trauma atas kejadian yang menimpanya. Sementara Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Suhatta, SH, yang berusaha dikonfirmasi belum mengetahui pasti kejadian ini, sedangkan Kapolsek Woja Iptu Rusdi belum bisa dihubungi hingga berita ini ditulis. (jun)

(Suara NTB/ula)

DI DOMPU - Dr. H. Zulkieflimansyah (tengah) bersama Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.i (kanan) dan Ketua DPD PKS Kabupaten Dompu, Nasruddin, SH (kiri) di Dompu, Sabtu, 27 Januari 2018.

Konsolidasi di Pulau Sumbawa, Dr. Zul Tawarkan Kesinambungan Dompu (Suara NTB) – Bakal Calon Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah terus melakukan konsolidasi masyarakat di pulau Sumbawa. Hal ini merupakan bentuk keseriusannya maju dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 27 Juni 2018 mendatang. Di Dompu, sejumlah tempat dan tokoh dikunjungi Dr. Zul yang berpasangan dengan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, kakak kandung Dr. TGH. M. Zainul Majdi alias TGB. Kepada wartawan usai menunaikan shalat magrib, Sabtu (27/1), Dr. Zul mengungkapkan, rasa optimisnya untuk meraih kemenangan dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur NTB akan datang. Saat ini dirinya mengkonsolidasikan warga di pulau Sumbawa bahwa orang pulau Sumbawa juga punya kekuatan. Selain itu, Dr. Zul merasa yakin, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd sebagai Ketua Muslimat NW dan sebagai tokoh Partai Demokrat punya pasar yang cukup besar di Lombok. “Oleh karena itu, majunya kita sudah dihitung betul akan sangat kompetitif. Tidak ada secuilpun pesimis, tapi justru optimis. Masyarakat semakin diyakinkan bahwa kita serius, kita layak, dan pulau Sumbawa sengaja kita konsolidasikan supaya kepercayaan diri itu ada dan sangat mungkin NTB itu maju bersama – sama,” tegasnya meyakinkan. Namun ia tidak menampik keunggulan calon lain dari sejumlah survei dan itu dinilai wajar karena lebih dulu

mensosialisasikan diri untuk maju dan mereka sudah puluhan tahun berada di NTB. Sedangkan dirinya banyak yang ragu akan maju hingga menjelang pendaftaran di KPU NTB. Tapi dinamika survei sangat cepat dan tokoh lama juga memiliki elektabilitas stagnan. “Kalau nanti, kita punya penetrasi juga sangat intensif, masyarakat melihat keseriusan kita, melihat ide – ide besar yang kita tawarkan, bukan mustahil akan sangat kompetitif. Lima bulan masih cukup buat survei untuk berubah,” terangnya. Paket Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menawarkan ide industriliasasi, ide tekhnologi, sains dan sebagainya. Hadirnya industri pengolahan yang lebih banyak di NTB, kesinambungan itu bisa terus berlanjut. Banyak industri yang bisa dikembangkan di NTB seperti akan ada industri pengolahan logam di Kabupaten Sumbawa Besar (KSB) (smelter) dan itu membutuhkan SDM yang tidak sederhana. “Kalau kita menjadi penonton di negeri sendiri, tensi itu nanti tinggal menunggu waktu saja. Kalau pemimpin memimpin dengan gaya biasa saja, tidak memahami dinamika besar yang sedang terjadi di NTB ini. Nah kita khawatir NTB bisa mundur, stagnan, bukan lagi melangkah kedepan,” katanya. “Kita menawarkan kesinambungan pembangunan, industriliasasi, sehingga persoalannya nanti kita tidak mau warga NTB menjadi penonton di daerah sendiri,” tambahnya menegaskan. (ula/*)

SUARA NTB Rabu, 31 Januari 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Tindak Pelanggaran Kampanye

Baliho Minim, Suhaili-Amin Bantah Nihil Dana Kampanye Mataram (Suara NTB) Dari empat pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, pasangan H. Suhaili FT – H. Muh. Amin terlihat paling sedikit memasang baliho di jalan-jalan. Baliho berukuran raksasa hampir tidak dimiliki oleh Suhaili-Amin. Berbeda dengan tiga bakal calon lainnya yang sedang “perang” baliho dengan ukuran raksasa. Tidak hanya dari sisi baliho dan alat-alat peraga kampanye lainnya. Pasangan Suhaili-Amin juga sangat minim membangun gerakan untuk turun langsung menyapa masyarakat. Kedua pasangan yang masih aktif sebagai kepala daerah ini, hanya sesekali muncul ke hadapan publik, jika ada kegiatan-kegiatan resmi pemerintah. Tapi untuk muncul dalam kapasitas sebagai bakal calon peserta Pilkada NTB 2018, nyaris tidak pernah dilakukan. Dikonfirmasi terkait kondisi itu, Ketua Tim Pemenangan Suhaili-Amin, Hj. Baiq Isvie Rupada, SH, MH, mengakui kondisi tersebut. Jika dibanding dengan gaung gerakan pasangan lain, maka pasangan Suhaili-Amin memang tidak ada apa-apanya. Namun demikian, bukan berarti Suhaili-Amin tidak bergerak sama sekali. Menurut Isvie pihaknya tetap bergerak, tapi tidak dengan gembar gembor seperti kandidat lainnya. “Ya tetap kita bergerak, hanya saja ndak mau heboh seperti yang lain. Sistim Pak Suhaili itu lebih banyak door to door menyapa masyarakat, saya kira itu lebih efektif,” ujarnya. Pernyataan Isvie tersebut dikuatkan oleh politisi Partai Golkar, Hasan Masat. Menurutnya Hasan, memang Suhaili-Amin belum bergerak maksimalkan. Karena saat ini masih belum ditetapkan sebagai kandidat pasangan calon oleh KPU. Pihaknya akan mulai bergerak setelah KPU menetapkan pasangan calon. “Ya memang kita belum terlalu, itu tapi lebih karena pertimbangan efektifitas saja, kita tunggu dulu pencabutan nomor urut, setelah ditetapkan besok ini. Baru kita mulai habis-habisan,” tegasnya. Isvie yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD NTB itu juga membantah rumor yang beredar terkait alasan di balik minimnya gerakan yang dibangun oleh SuhailiAmin. Karena pasangan ini isunya terkedala oleh biaya. Isunya bahwa pasangan ini masih belum memiliki anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan kampanye dan pemenangan. “Ndak lah, kita kan masih konsentrasi untuk persiapan verifikasi parpol ini, sambil menunggu penetapan KPU. Kalau soal biaya saya kira, kalau kita siap jadi calon, maka tentu siap juga dengan biaya kampanye. Tapi kan kita meskipun punya uang ndak perlu vulgar,” pungkasnya. (ndi)

Sentra Gakkumdu Diharapkan Lebih Garang Mataram (Suara NTB) Memasuki masa kampanye Pilkada serentak NTB 2018, yang akan dimulai pertengahan Februari mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB melakukan berbagai persiapan. Salah satunya yakni dengan menjalin koordinasi yang kuat bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pilkada 2018 ini. Bawaslu bersama Sentra Gakumdu menggelar rapat koordinasi yang dilaksanakan di Hotel Aruna Sengiggi, Senin (29/1) malam untuk membahas kesamaan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan antara Bawaslu dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mewujudkan Sentra Penegakan Hukum yang terpadu, sebagai tindaklanjut dari keputusan bersama Bawaslu RI, Kejagung dan Polri. Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid dalam sambutannya mengatakan, Sentra Gakkumdu menjadi wadah bagi tiga institusi, yakni Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk bersama-sama menangani dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu/Pilkada. “Bayak kasus yang berakhir dengan ketidakpuasan yang dirasakan menjadi tidak adil bagi banyak pihak, kasus-kasus

pemberian uang atau materi kepada pemilih sering kali berhenti karena ketikdakpahaman penegak hokum. Pemberian imbalan dalam pencalonan yang tidak pernah terungkap dalam pemilihan. Maka dari itulah sentra Gakkumdu harus bangkit dan bergandengan tangan dalam menegakkan keadilan pemilu,” ujar Khuwailid. Ia menuturkan standarstandar pemilu untuk dikategorikan sebagai pemilu yang demokratis salah satunya adalah dapat dilihat dari sisi penyusunan kerangka hukum pemilunya. “Tapi yang jelas yang harus dikaji adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu,” katanya Khuwailid menyebutkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah didasari oleh Undangundang nomor 10 tahun 2016 sebagai perubahan terakhir dari undang-undang nomor 1 tahun

2015 dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai dasar terselenggaranya pemilu. “Laporan dugaan pelanggaran pemilihan dapat disampaikan oleh WNI yang memiliki hak pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan atau peserta pemilihan, laporan paling lambat 7 hari sejak peristiwa, serta menentukan batas waktu bagi pengawas pemilu untuk menindaklanjuti,” cetusnya Menurutnya, berbeda dengan Sentra Gakkumdu sebelumnya, pada Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2013 hanya melalui satu atap. Bawaslu dalam hal ini dipercaya dan bartindak sebagai leading sector dalam Sentra Gakkumdu pada Pilkada 2018 Untuk Pilkada 2018 saat ini, setiap pelanggaran mengarah ke tindak pidana langsung ditangani Gakkumdu. Berbeda dengan tahun sebelumnya harus melalui proses dan kajian

(Suara NTB/ndi)

ROMPI - Pemasangan rompi kepada perwakilan Sentra Gakkumdu oleh Ketua Bawaslu NTB. di Bawaslu atau Panwaslu baru diserahkan ke Gakkumdu. “Kalau sekarang Gakumdu sudah berada di dalamnya, jadi kalau ada pelanggaran pidana Gakkumdu langsung turun lapangan,” tegas Khuwailid Ia juga berharap Sentra Gakkumdu berjalan efektif yang nantinya ketika samasama menjalankan tugas di lapangan dalam menindak pelanggaran Pemilu/Pilkada. Kendati begitu, dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada, Bawaslu tetap akan mengedepankan pencegahan.

“Dengan mengedepankan pencegahan tentu kita dapat berharap tidak terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu/ Pilkada nantinya,” lugasnya. Lebih lanjut, dengan adanya forum ini maka akan ada komunikasi yang efektif dan optimal. “Rakor ini hendaknya dapat menghasilkan sebuah solusi atas permasalahan yang kerap dihadapi di lapangan dalam penanganan tindak pidana Pemilu/pilkada, serta kesamaan pola penanganan yang sesuai dengan SOP,” pungkasnya. (ndi)

Warga Pemalikan Berpeluang Bisa Memilih Giri Menang (Suara NTB) – KPU Lombok Barat tengah melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap DP4 yang nantinya menjadi Daftar pemilih sementara sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Hasil Coklit tersebut hampir 40 persen dari total DP4 yang diserahkan ke KPU. Dari temuan KPU di lapangan, banyak pemilih yang meragukan lantaran tidak sinkron data NIK di KTP didata DP4 tersebut. Selain itu, KPU juga menemukan banyak pemilih Pemula yang tidak memiliki NIK KTP. (Suara NTB/her) Terkait persoalan di PeSuhardi malikan, hasil coklit sementara KPU menemukan sebagian warga memiliki KTP di luar daerah setempat namun di daerah Lobar. Sehingga mereka pun berpeluang bisa menggunakan hak pilih di Pilkada. Ditemui di Gerung kemarin, Komisioner KPU Lobar Suhardi menyatakan bahwa disinilah pentingnya coklit untuk memastikan data pemilih yang dianggap meragukan sehingga dilakukan coklit agar pemilih tersebut memenuhi syarat sebagai pemilih. Proses saat ini jelasnya dalam akselerasi dokumen pemilih, sebab jangan sampai ada pemilih tak memenuhi syarat namun dimasukkan sebagai pemilih. Terutama di daerah perbatasan, seperti di perbatasan KLU, Loteng dan Mataram. “Hasil Coklit yang dilakukan KPU, ada orang ber-KTP Kota Mataram namun tinggal di Lobar nanti itu akan disandingkan dengan data di Kota Mataram. Sebab jangan sampai satu pemilih terdaftar di lebih dua tempat. Disamping sudah diantisipasi melalui adminduk bahwa satu NIK dimiliki satu orang, tidak boleh dobel. Hasil konsultasi dengan PPK 10 kecamatan jelas Suhardi, progres coklit variatif ada yang sudah selesai 40 persen dari DP4 ada yang 38 persen sehingga jika dirata-ratakan mencapai 40 persen calon pemilih sudah tercoklit se-Lobar. Dari 40 persen yang sudah dicoklit ini diakui Suhardi banyak data calon pemilih yang meragukan. “Disamping banyak pemilih pemula seperti di Lembar yang tidak memiliki NIK KTP, dan inilah maksud proses pemutakhiran data pemilih ini tujuannya kalau yang sudah punya KTP dicoklit kalau yang belum punya KTP dimasukkan dalam daftar pemilih,” jelasnya. Nanti hasil Coklit ini berupa DPS sebagai bahan untuk DPT. DPS jelasnya akan diumumkan lebih dulu ke parpol, tim pemenangan paslon untuk mengecek apakah ada pemilih yang belum dimasukkan. Namun perlu memberikan dokumen pemilih yang belum masuk tersebut. Proses penetapan DPT pun kembali diumumkan untuk meminta masukan. 30 hari sebelum penetapan pencoblosan DPT sudah ditetapkan. Bagaimana dengan kasus Pemalikan? Menurutnya pihaknya sudah melakukan pendataan. Sampai hari ini belum disimpulkan berapa jumlah penduduknya. Kesimpulan sementara hasil Coklit di sana, bahwa ditemukan warga memiliki KTP yang beralamat di luar Pemalikan. Ada dari Jelateng, Lembar, Mareje dan Sekotong. Terkait warga yang ditemukan dokumen kependudukannya ini, akan disisir sebab mereka pasti sudah terdaftar di TPS alamat tinggalnya. Sehingga pihak KPU tidak mengabaikan hak konstitusi mereka. “Artinya mereka berpeluang bisa memilih kalau mereka punya KTP. Kalau yang tidak punya KTP masuk ke form AC lalu kita komparasi dengan data Dukcapil,” imbuhnya. Jika sampai 30 hari sebelum pencoblosan tidak ada status warga yang belum ber KTP maka demi hukum KPU tidak bisa mengakomodir mereka sebab sangat rawan. Sebab ketentuannya, jika ada lebih satu pemilih mencoblos di satu TPS yang tidak berhak maka bisa dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. (her)

(Suara NTB/why)

DIHUKUM - Terdakwa mantan pengelola Pegadaian Tente dan Dorotangga, Roswati dihukum terkait kasus korupsi gadai fiktif dalam dua perkara sehingga total hukuman penjara delapan tahun.

Terdakwa Korupsi Pegadaian Bima dan Dompu Divonis Berlapis Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi gadai Pegadaian Bima dan Dompu, Roswati menjalani siding vonis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa (30/1). Hakim menghukum terdakwa masing-masing pidana penjara empat tahun. Selain itu terdakwa dihukum membayar denda Rp 200 juta dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan dua bulan, untuk masing-masing perkara Pegadaian Bima dan Pegadaian Dompu.

“Terdakwa disidangkan pada perkara terpisah sehingga hukumannya kumulatif,” ungkap Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathurrauzi usai persidangan. Dalam sidang tuntutan sebelumnya, terdakwa dituntut jaksa dengan hukuman yang sama, yakni empat tahun untuk masing-masing perkara. Sementara jaksa menuntut terdakwa dengan denda Rp 300 juta subsidair empat bulan namun hakim menghukum lebih

ringan. Dalam perkara korupsi gadai fiktif Pegadaian cabang Tente, Bima, Roswati terbukti korupsi selama kurun waktu 2014-2015 saat dia menjadi pengelola unit pegadaian. Terdakwa memberikan gadai fiktif kepada 77 nasabah dengan 299 surat kredit. Modusnya, gadai emas dengan tanpa hitungan kadar karat serta kredit tanpa jaminan. Terdakwa terbukti korupsi melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No

31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kerugian negara yang timbul mencapai Rp 1.211.270.000. Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sesuai nilai kerugian dimaksud. “Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama satu tahun,” kata Fathurrauzi. Sementara untuk perkara gadai fiktif saat terdakwa menjabat di unit Pegadaian Cabang Dorotangga, Dompu selama kurun 2015-2016,

uang pengganti yang wajib dibayar terdakwa sesuai vonis yakni Rp 860.350.600. Apabila tidak dibayarkan, terdakwa harus menggantinya dengan penjara selama satu tahun. Dalam kesempatan tersebut, Roswati menitipkan pembayaran uang pegganti sebesar Rp 81,9 juta. Sebelumnya juga terdakwa sudah membayar Rp 175 juta. “Uang pengganti tersebut dirampas untuk disetor dan dikembalikan ke kas pegadaian cabang Bima dan Dompu,” tutupnya. (why)

Maling Elpiji di SPBU Meninting Ditangkap Mataram (Suara NTB) – SPBU Meninting di Jalan Raya Meninting, Batulayar, Lombok Barat dibobol maling. Sebanyak tiga tabung elpiji 3 kg digondol maling. Pelakunya tak awas. Aksinya terekam kamera CCTV. Pencurian pada Senin (29/ 1) dini hari sekitar pukul 02.00

Wita itu dilakukan AL alias AZ (24) seorang diri. Warga Bentek, Pemenang, Lombok Utara itu pagi itu juga diciduk. Kanit Reskrim Polsek Senggigi, Iptu I Made Dimas Widiantara, Selasa (30/1) menjelaskan, pelaku ditangkap di Dusun Peresak, Meninting,

Batulayar saat sedang di perjalanan kembali ke rumahnya. “Cepat terungkap bahwa AZ pelakunya berdasarkan interogasi saksi korban dan rekaman CCTV yang terpasang di lokasi kejadian,” terangnya. Dia menjelaskan, pelaku masuk ke lokasi SPBU yang

Fraksi Hanura DPRD NTB Kompak Berada di Kubu Mudahan Hazdie Mataram (Suara NTB) Anggota Fraksi Partai Hanura di DPRD NTB menegaskan pihaknya berada dalam barisan kepengurusan kubu Mudahan Hazdie yang berkantor di Jalan Amir Hamzah, Karang Sukun Mataram. Demikin ditegaskan oleh Sekretaris Fraksi Hanura, H. Suharto, ST, MT kepada wartawan, Selasa (30/1) kemarin. “Semua kompak di kepengurusan Pak Mudahan, ya dong, kami masih pengurus Hanura yang sesuai dengan hasil Munaslub,” tegasnya. Suharto membantah ada anggota Fraksi Hanura yang bergabung ke kepengurusan Syamsu Rijal. Semua anggota Fraksi kompak di kubu Mudahan Hazdie. Namun demikian, pihaknya tidak keberatan dengan KPU NTB, yang memverifikasi kepengurusan Hanura NTB kubu Syamsu Rijal. Sebab pihaknya tidak ingin meributkan hal tersebut. Karena bagaimanapun pihaknya juga berke-

pentingan terhadap verifikasi KPU, agar Hanura tetap lolos sebagai peserta pemilu 2019. “Kita tidak mau mengerjakan konflik dulu, kita menahan diri, karena sedang verifikasi. Jadi mau kubu sana mau kubu sini yang diverifikasi oleh KPU, tetap saja itu Partai Hanura. Kita inginkan tidak boleh perjuangan kita ini gagal ikuti pemilu, makanya kita tahan diri dulu,” ujar Suharto. “Kita berharap di DPC-DPC juga proses verifikasi ini berjalan lancar lah, kalaupun ada konflik, jangan sampai membuat Hanura tidak lolos,” sambungnya. Ditegaskan oleh Suharto, bahwa setelah melewati proses verifikasi parpol ini, pihaknya akan melakukan upaya-upaya politik untuk menyikapi situasi politik di internal partai yang tengah terbelah ini. Pihaknya tentang menunggu arahan dari pengurus DPP Hanura hasil Munaslub. “Informasinya pengurus hasil Munaslub akan melakukan rapat harian besok ini. Kita

tunggu arahan dan pengurus Hanura hasil Munaslub itu masih bergerak,” ucapnya. Ditegaskan Sekretaris Fraksi Hanura di DPRD NTB itu, bahwa ia masih menganggap kepengurusan Hanura yang sah adalah hasil Munaslub. Karena SK di Kemenkumham juga sudah direposisi. “Munaslub ini terjadi pasti ada sesuatu, kita melihat sinyal besar, ada restu dewan pembina. Sehingga kami begitu percaya diri memang, bahwa SK sebelum Munaslub itu akan dibatalkan,” katanya. Ditempat terpisah, Hanura Kubu Syamsu Rijal, mengklaim bahwa pihaknya terbuka untuk merangkul semua kader Hanura. Pihaknya tidak ingin membuat kisruh di tubuh Hanura. Untuk itu, termasuk anggota fraksi juga ikut dirangkul dalam kepengurusannya. “Ada beberapa anggota fraksi yang masuk dalam kepengurusan kita. Kalau ndak salah tiga orang,” ujar Syamsu Rijal. (ndi)

telah tutup dengan melompati tembok. Pelaku kemudian menuju etalase dan menggotong tiga tabung elpiji. Pelaku mengenali sasarannya sebab pernah pada suatu waktu mengisi bensin di SPBU tersebut. Survei sementara itu pelaku terapkan un-

tuk beraksi pada malam hari waktu kejadian itu. “Pelaku sudah kami amankan di Mapolsek Senggigi. Dia kami jerat dengan dugaan pencurian sesuai sangkaan pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP. Ancamannya paling lama tujuh tahun,” tutup Dimas. (why)

Berkas Dua Tersangka Kasus TPPO Rabitah Lengkap Mataram (Suara NTB) – Berkas tersangka kasus TPPO ke Oman, Timur Tengah, Hulfa dan H Ijtihad dinyatakan lengkap oleh jaksa. Dua tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan ke jaksa yang akan mengajukan ke persidangan. Dirrekrimum Polda NTB, Kombes Pol Kristiaji menerangkan, pihaknya sudah menerima surat berkas P-21 dari jaksa Kejati NTB. “Berkas sudah dinyatakan lengkap. Sehingga dua tersangka akan segera kita limpahkan ke jaksa untuk proses penuntutan,” ujarnya ditemui kemarin. Dua tersangka, Hulfa dan H Ijtihad diduga melanggar pasal 10 dan atau pasal 11 jo pasal 6 UU RI No 21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana per-

dagangan orang. Tersangka Hulfa berperan mengajak dua korbannya, Sri Rabitah dan Juliani dengan mengimingi pekerjaan bergaji besar di Abu Dhabi tahun 2014. Meski korban Juliani pada waktu itu berumur 16 tahun, tetapi tersangka menggandeng H Ijtihad untuk memalsukan data identitasnya. H Ijtihad yang merupakan perekrut lapangan PT Falahrima Hudaity Bersaudara Cabang Lombok membuatkan KK, KTP, dan Akta kelahiran Sri Rabitah dan Juliani dengan data yang sudah dimanipulasi. Bukannya ke Oman, dua korban kemudian diberangkatkan ke Qatar untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga selama dua tahun. (why)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 31 Januari 2018

Halaman 9

Kemenpar Beri Jatah Empat Kegiatan Nasional di NTB (Suara NTB/rus)

DITATA - Kawasan Kebun Raya Lemor yang terus ditata. Pemkab Lotim menargetkan bisa meraih PAD Rp 1 miliar di kawasan wisata alam ini.

PAD Kebun Raya Lemor Ditargetkan Rp 1 Miliar Selong (Suara NTB) Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan kolam Lemor melalui pihak ketiga, Rp 55 juta dinilai terlalu kecil. Padahal dilihat dari potensinya, bisa lima kali lipat dari target yang ada sekarang. Bahkan jika digabungkan keseluruhan target pengelolaan kawasan Kebun Raya Lemor bisa tembus Rp 1 miliar. Demikian penegasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Lotim, Mulki, SSTP. Menjawab Suara NTB, Mulki menjelaskan, pengelolaan Lemor ini pun siap diambil alih pihak LHK Lotim dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Insya Allah, untuk kolam saja bisa mencapai Rp 250 juta. Target 2018 ini bisa tembus Rp 1 miliar,’’ ujarnya yakin. Menurutnya, dalam waktu dekat, Kebun Raya Lemor yang sudah rampung pembangunannya ini sudah siap diluncurkan tanggal 25 Februari 2018 mendatang. Rencana peluncuran ini mundur dari jadwal semula, karena kondisi hujan yang tidak memungkinkan. Alasan tidak lagi dikelola pihak ketiga melalui Dinas Pariwisata, karena penetapan kawasan Kebun Raya Lemor, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) penyedia anggaran tidak menginginkan kawasan tersebut dikelola dua instansi. Pengelolaan dua instansi dinilai akan menyulitkan dalam koordinasi. Atas dasar itulah, sehingga pengelolaannya dikembalikan ke DLHK. Sejauh ini, anggaran dari APBD memang belum dipersiapkan. Cara penataan masih gotong royong dan bersumber anggaran dari pemerintah pusat. Kawasan Lemor ini masih menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Kawasan Kebun Raya Lemor sampai saat ini masih fokuskan pada flora. Belum mengarah untuk mendatangkan berbagai jenis binatang lain. Tapi sudah ada rencana untuk mendatangkan rusa dan dibuatkan kawasan khusus. (rus)

Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB mendapatkan jatah empat kegiatan pariwisata berskala nasional. Ini merupakan salah satu ajang untuk mempromosikan pariwisata NTB bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pemilihan empat kegiatan ini berdasarkan penilaian dari berbagai kegiatan yang diajukan oleh masing-masing daerah di Kementerian Pariwisata RI. “Kita kebagian empat event nasional tahun ini. Ya lumayan, ada juga daerah yang dapat cuma satu. Tapi kalau program promosi kita secara keseluruhan itu banyak, mungkin ada 60 kegiatan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Selasa (30/1). Empat kegiatan itu adalah Festival Pesona Bau Nyale, Festival Pesona Tambora, Festival Moyo dan Bulan Pesona Lombok Sumbawa. Keempat kegiatan ini akan dipromosikan secara langsung oleh Kementerian Pariwisata RI. Sehingga pada pelaksanaannya, banyak wisatawan yang dapat berkunjung dan menyaksikan kegiatan itu. “Kita dapat empat ini sudah syukur. Saya rasa tidak

perlu terlalu banyak juga, yang penting kita bisa mengemas ini dengan baik. Sehingga kunjungan wisatawan bisa bertambah dan target kunjungan kita bisa terpenuhi,” ujarnya. Dalam waktu dekat akan diadakan Festival Pesona Bau Nyale di Kabupaten Lombok Tengah. Ia mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata telah bersiap untuk mempromosikan kegiatan itu kepada wisatawan. Sehingga banyak wisatawan yang datang. Ia juga berharap pelaku pariwisata bisa mengemas kegiatan ini sebagai paket wisata yang dapat dijual. Sehingga perjalanan wisatawan selama di NTB bisa lebih menarik. “Event nasional yang paling dekat adalah Bau Nyale. Tentu

saja kita berharap ini bisa menjadi event yang banyak dikunjungi wisatawan. Mereka banyak belanja, sehingga bisa memberikan nilai lebih bagi warga NTB pada umumnya,” ujarnya. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang sudah masuk dalam calender of event yang sudah diluncurkan akhir tahun lalu. Diantaranya pula Pesona Khazanah Ramadhan yang akan dilaksanakan 16 Mei – 13 Juni 2018, Mantar Paragliding XC Open dilaksanakan pada 15-18 Juli 2018, Bulan Pesona Lombok Sumbawa (BBLS) digelar 18 Agustus – 16 September 2018, Festival Pesona Moyo 10 September – 8 Oktober 2018, Festival Pesona Senggigi 20 September 2018, Sail Samota (Saleh Moyo

(Suara NTB/lin)

PESONA LOMBOK SUMBAWA - Bulan Pesona Lombok Sumbawa yang menjadi salah satu dari empat event nasional tahun 2018. Tambora) 12 – 20 September 2018, Rinjani Golf Tournament pada November 2018, Pesona Desa Wisata bulan November 2018, Festival Lawata Bulan November 2018, Festival Pesona Bau Nyale, dan lainnya.

“Semuanya itu merupakan kegiatan yang kita upayakan bisa lebih memperkenalkan potensi pariwisata NTB. Disamping itu, kita juga berharap ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan kita,” harapnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

PENYEWAAN ALAT SELAM - Ini adalah satu penyedia jasa penyewaan alat selam yang ada di Gili Trawangan.

Paket Saling Menguntungkan Bali-Lombok Mataram (Suara NTB) Paket wisata Bali-Lombok tidak hanya dijual oleh pelaku pariwisata dari NTB saja. Para pelaku pariwisata dari Bali pun menjual paket serupa. Ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan antardaerah. Sebab berpengaruh pula pada lama tinggal wisatawan. “Kalau soal pasar, teman-teman di industri pariwisata jauh lebih detail. Pelaku pariwisata di Bali pun menjual Lombok dalam paket wisata mereka. begitu pula temanteman pelaku pariwisata yang di Lombok, juga menjual Bali,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Selasa (30/1). Ia melihat bahwa paket wisata ini merupakan paket yang menguntungkan kedua daerah. Tidak hanya Bali, Labuan Bajo pun masuk dalam paket wisata pelaku pariwisata di NTB. Sehingga diharapkan ada penerbangan langsung dari Bali ke Labuan Bajo dan sebaliknya. Ini dianggap akan menguntungkan Lombok, sebab tidak sedikit dari wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo juga ingin berkunjung ke Lombok. “Ini masih menunggu (maskapai) penerbangan dari dan ke Labuan Bajo. Jadi wisatawan yang langsung ke Bajo itu bisa juga diajak ke Lombok. Intinya para pelaku pariwisata inilah yang paling mengerti pasar,” ujarnya. Selama ini memang banyak pelaku pariwisata dari Bali yang menjual Lombok, termasuk Trawangan. Namun hal itu justru dianggap menguntungkan bagi masyarakat Lombok. Sebab wisatawan yang datang pastinya akan membelanjakan uangnya. Sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang tinggal di lingkar destinasi wisata. “Ya tidak masalah kan mereka (pelaku pariwisata Bali) menjual Lombok. Kita juga melakukan hal yang sama. Kalau sifatnya saling menguntungkan kenapa tidak. Yang penting masyarakat bisa merasakan manfaat dari kunjungan wisatawan itu,” ujarnya. Ia berharap para pelaku pariwisata dapat semakin banyak menjual paket wisata ke Lombok. Sehingga kunjungan wisatawan juga bisa semakin meningkat. Entah itu wisatawan nusantara ataupun mancanegara. Baik yang datang dari Bali, Labuan Bajo maupun daerah lainnya. “Teman-teman industri kan lebih cerdas dalam hal ini. Kita percayakan saja soal kunjungan wisatawan atau paket wisata apa saja yang dibuat untuk mendatangkan wisatawan ke NTB ini pada mereka. Semoga kunjungan wisatawan kita bisa terus meningkat,” harapnya. (lin)

Wisatawan Semakin Gemar Menyelam di Lombok Mataram (Suara NTB) – Wisatawan semakin menyukai keindahan bawah laut di NTB, khususnya Lombok. Tidak sedikit wisatawan yang khusus berkunjung untuk menikmati pemandangan bawah laut, terutama di kawasan gili. Ini juga menguntungkan para penyedia jasa atau sewa alat selam yang ada di destinasi wisata. “Banyak dari wisatawan yang meminta untuk diajak menyelam. Saya biasanya ajak menyelam ke Gili Meno, kalau di pinggir-pinggir saja,

mereka bisa menyelam di Gili Trawangan. Pemandangan bawah lautnya juga tidak kalah menarik,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Barat, Zaenuddin, di Mataram, Selasa (30/1). Banyak dari wisatawan yang merasa kurang lengkap saat berkunjung ke Gili Trawangan tanpa melakukan kegiatan snorkel atau menyelam. Pengusaha penyewa yang kebanyakan warga lokal ini mengaku cukup untung, sebab setiap hari selalu ada wisatawan yang menggunakan jasa pada penyewaan alat selam.

Teruma wisatawan mancanegara yang tidak pernah melewatkan waktu untuk menyelam selama di Trawangan. “Setiap hari selalu ada yang sewa. Satu set alat snorkel itu kita sewakan dengan harga Rp 50 ribu. Biasanya bule-bule (wisatawan mancanergara) banyak yang sewa,” kata salah satu pengusaha penyewaan alat selam, Jojo Winarta belum lama ini. Ia mengaku dalam sehari setidaknya ada 20 wisatawan yang menggunakan jasanya. Ia bisa mendapatkan untung

Budaya Pacoa Jara Perlu Dilestarikan Mataram (Suara NTB) Pacoa Jara merupakan salah satu budaya atau kesenian asli Bima. Kesenian ini sudah masuk dalam warisan budaya tak benda Indonesia belum lama ini. Namun banyak generasi muda yang tidak tahu tentang kesenian ini. Sehingga perlu dilestarikan. Konon, kuda dulunya merupakan simbol kekayaan dan kekuasaan di Bima. Ini seusai dengan filosofi masyarakat Bima yaitu Wei Ma Taho (Isteri yang baik), Uma Ma Taho (rumah yang baik), Daha Ma Taho (tanah yang baik), dan Jara Ma Taho (kuda yang baik). Keempatnya masih tetap dijaga hingga saat ini, sehingga Pacoa Jara masih tetap dilestarikan. Sebelumnya Kepala Balai Pelestarian Budaya Bali Wilayah Kerja Bali Nusra I Made Dharma Suteja mengatakan, NTB memiliki banyak warisan budaya. Ia menegaskan bahwa generasi muda perlu mencatat dan terus melestarikannya. Termasuk kesenian Pacoa Jara yang merupakan salah satu kesenian asli dari Bima. Pacoa Jara bermula pada saat seleksi pasukan berkuda pada kesultanan Bima dulunya. Dimana kuda-kuda itu diuji kekuatan dan kecepatannya dengan melakukan pacuan kuda di pinggir pantai. Sementara saat ini sudah pada tahap pacuan kuda mod-

ern namun tetap menampilkan sisisisi tradisionalnya. “Inilah yang menjadi catatan kita, bagaimana agar generasi muda ini lebih mencintai lagi budaya dan keseniannya. Sehingga bisa terus melestarikannya hingga keturunannya,” ujarnya. Pacuan kuda modern ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke 20 oleh pemerintah Hindia Belanda kala itu. Namun kebudayaan itu tetap dilestarikan hingga saat ini menjadi warisan budaya tak benda Indonesia asal Bima. Meski demikian, generasi muda dianggap perlu untuk mengetahui dan terus melestarikan budaya ini agar tidak terlupakan dan punah Ia mengatakan bahwa warisan budaya harus dilestarikan dan harus dicatat dengan baik. Sebab budaya merupakan identitas suatu tempat yang harus tetap dijaga keberadaannya. Misalnya warisan budaya benda yang berupa cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs serta kawasan cagar budaya. Sementara warisan budaya tak benda merupakan warisan budaya yang tidak dapat dipegang. Seperti musik, bahasa, tari, upacara serta berbagai perilaku terstruktur lainnya. “Ada warisan budaya tak benda dan warsan budaya benda. Keduanya merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga,” ujarnya. (lin)

kurang lebih Rp 1 juta dalam sehari. Saat sepi, ia dapat mengantongi setidaknya Rp 600 ribu dalam sehari. Pengakuan yang sama juga diungkapkan Muhammad Sukri selaku pengusaha penyewaan alat selam di Trawangan. Ia mengaku bisa mendapatkan hasil penyewaan hingga Rp 2 juta dalam sehari. Kalau sedang sepi, ia bisa mendapatkan hingga Rp 800 ribu dalam sehari. “Disini yang snorkel banyak. Karena memang spot snorkelingnya banyak. Ada juga

yang diving, tapi kita tidak bisa sewakan. Karena izinnya khusus,” ujarnya. Zaenuddin melihat, selama keindahan bawah laut di kawasan gili tidak rusak atau tercemar, wisatawan akan selalu meminta untuk diajak menyelam ke sana. Sebab wisatawan sudah banyak yang tahu bahwa Lombok memiliki gili yang memiliki pantai dan bawah laut yang indah. Baik gili yang ada di Kabupaten Lombok Utara maupun gili-gili yang ada di daerah lainnya di NTB. (lin)

Air Terjun Agal, Destinasi Alternatif Selain Moyo di Sumbawa Mataram (Suara NTB) Air Terjun Agal merupakan salah satu destinasi wisata yang sudah banyak dikunjungi wisatawan di Pulau Sumbawa. Kendati demikian, belum banyak wisatawan dari luar Sumbawa yang berkunjung ke destinasi ini. Air terjun ini bisa menjadi alternatif kunjungan, selain berwisata ke Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa. Belum banyak pelaku pariwisata yang membuat paket wisata ke air terjun ini. Padahal keindahannya tidak kalah jika dibandingkan dengan air terjun lain yang sudah terkenal. Air Terjun Agal merupakan salah satu dari sekian banyak air terjun indah tak terjamah yang ada di Kabupaten Sumbawa. Terletak di Kecamatan Alas, kurang lebih 70 kilometer dari Kota Sumbawa Besar. “Sebagai warga Sumbawa, kurang rasanya kalau belum berkunjung ke Air Terjun Agal. Karena air terjun ini sangat indah dan eksotis. Saya berharap banyak wisatawan yang datang, termasuk bule-bule (wisatawan mancanegara),” kata warga Sumbawa, Amiruddin, di Mataram, Selasa (30/1). Sebelumnya,KepalaDinasPari-

wisata Kabupaten Sumbawa Junaidi mengatakan, pihaknya tengah berupaya melengkapi fasilitas padaAirTerjunAgal.Denganharapan banyak wisatawan yang berkunjung. Tidak saja wisatawan lokal, tapi juga wisatawan yang berasal dari luar Sumbawa. “Kita punya Agal yang kita rasa sudah siap untuk dikunjungi wisatawan. Keindahan alamnya itu tidak kalah dari air terjun lainnya,” kata Junaidi belum lama ini. Air Terjun Agal pada dasarnya memiliki daya tarik bagi wisatawan. Air jernih yang mengalir dari sungai di atasnya membelah puncaknya menjadi dua bagian. Karena tingginya, seakan air jatuh dari langit menyeruak dinding tebing. Deburan airnya adalah satu-satunya suara yang memecah kesunyian Hutan Marente. Di sekitarnya menjadi sangat lembab karena percikan airnya terbang dibawa angin. Suasana yang berbeda dari air terjunpadaumumnyaakandirasakan oleh wisatawan saat sampai di tujuan. Pasalnya tempat ini tidak dekat dari pemukiman penduduk. Sehingga wisatawan dapat bersantai dan menikmati suasana dengan nyaman. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 31 Januari 2018

Pupuk Moral Siswa DEWAN Pendidikan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) angkat bicara terkait banyak siswa di daerah ini yang terlibat kasus kriminalitas. Kondisi tersebut tidak terlepas dari bobroknya moral siswa. Untuk itu, Dewan Pendidikan mendorong supaya pendidikan agama dan Pancasila dapat digalakkan. Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/1), Ketua Dewan Pendidikan Lotim, Drs. H. Mahsus, menjelaskan, satuan pendidikan merupakan wadah untuk penerapan pendidikan agama dan Pancasila, di mana kondisi di lapangan (Suara NTB/yon) bahwa penerapannya saat H. Mahsus ini masih lemah. Apabila dua item tersebut digalakkan, ia meyakini pendidikan di Lotim terutama moral siswa akan lebih baik. H. Mahsus juga mendesak kepada pihak sekolah untuk memanfaatkan keberadaan musala sekolah sebagai tempat penggemblengan akhlak dan kepribadian siswa menjadi lebih baik. Disinggung terkait pelaksanaan imtaq setiap pagi sebelum dilakukan KBM untuk mata pelajaran umum, langkah tersebut belum memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembentukan moral dan karakter siswa. Selain itu, antara orang tua dan pihak sekolah harus membangun kerjasama yang baik di dalam memperhatikan siswa. Misalnya, ketika siswa itu tidak masuk sekolah seharusnya hal tersebut harus dipertanyakan oleh orang tua siswa maupun pihak sekolah. Karena siswa diyakininya pasti memiliki alasan tersendiri tidak masuk sekolah pada saat jam sekolah. “Orang tua jangan sebatas menyekolahkan anaknya,” kritiknya. Ia juga meminta kepada Dinas Dikbud serta pengawas untuk turun melakukan pembinaan. Termasuk pengawas yang turun melakukan pengawasan dinilainya masih lemah didalam memberikan contoh-contoh yang baik terhadap siswa maupun guru. Apabila pengawasan dilakukan secara benar, menurutnya, maka tidak akan terjadi apa-apa terutama yang negatif terhadap dunia pendidikan. Semestinya guru diberikan pelatihan yang bersentuhan langsung dengan siswa. H. Mahsus menjabarkan, sektor pendidikan merupakan wadah yang sangat penting, karena masa depan anak dan masa depan bangsa terletak pada sektor pendidikan. Terhadap sektor pendidikan inipun, lanjut dia, semua pihak bertanggung jawab. “Sangat kita sayangkan terjadi pencabulan, pemerkosaan, siswa terlibat kriminalitas. Itu harus kita perhatian dengan serius, itu tanggung jawab kita bersama,”tegasnya. Sementara Ketua Kwarcab Lotim, H. Gufranuddin, menjelaskan pendidikan karakter terhadap siswa sangat penting, itulah yang terus dipupuk oleh kwarcab memalui kegiatan di sekolah-sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Misalnya melalui gerakan pramuka yakni bagaiman menciptakan siswa memiliki karakter yang bagus dan akhlak yang mulia, jiwa disiplin dan mandiri. Di samping itu, pendidikan karakter terhadap siswa tidak hanya tugas dari dunia pendidikan, melainkan juga merupakan tugas dari keluarga, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Dari pengamatannya, Gufranuddin, melihat masih kurangnya perhatian terhadap indidividu terhadap anak baik oleh pihak sekolah maupun orang tua. “Perhatian individu baik dari guru maupun sekolah masih kurang. Padahal itu sangat penting,”terangnya. (yon)

Pilrek Ditunda, Sejumlah Kegiatan Kampus Terkendala Mataram (Suara NTB) Pemilihan Rektor (pilrek) Universitas Mataram (Unram) kembali ditunda untuk ke sekian kalinya berdasarkan surat Sekjen Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 286/A.A2/KP/2018 tanggal 18 Januari 2018 lalu. Surat yang ditujukan ke Senat Unram itu menyatakan bahwa pemilihan lanjutan rektor Unram ditunda, karena ada permasalahan yang harus diselesaikan. Akibat penundaan pemilihan rektor, praktis aktivitas kampus tidak berjalan normal. Penundaan pemilihan rektor

berakibat pada sejumlah fakultas dan program studi tidak berjalan dengan baik. “Molornya pilrek ini membuat beberapa fakultas dan program studi (prodi) tidak bisa berjalan dengan baik,” kata anggota Senat Unram Dr. Ahmad Jupri beberapa waktu lalu. Lebih jauh dikatakan bah-

wa saat ini banyak mahasiswa yang akan diyudisium. Hal ini tentunya membutuhkan tanda tangan seorang rektor. Jelas saja ketiadaan rektor definitif berakibat pada belum bisa terlaksananya yudisium. Ditambah lagi dengan begitu banyaknya ketua program

studi dan kepala tata usaha (KTU) yang masa jabatannya habis. Saat ini, lanjut Jupri, program studi (prodi) yang berada langsung di bawah rektor membutuhkan tanda tangan Rektor jika ingin yudisium. Banyak kendala jika perguruan tinggi (PT) tidak memiliki rektor definitif. Di antara program studi di bawah pengelolaan rektor langsung ialah Ilmu Komunikasi, Sosiologi, Farmasi, dan Hubungan Internasional. “Mestinya tidak di-

lakukan penundaan pada pilrek ini,” terangnya. Jupri mempertanyakan alasan pilrek ini molor. Mestinya Menteri Ristekdikti secepatnyamenggelar pemilihan,mengingat jabatan pelaksana tugas (Plt) memiliki kewenangan terbatas. “Tidak bisa menandatangani semua urusan di kampus,” ujarnya. Pihaknya pun hingga kini belum mengetahui kapan pemilihan lanjutan akan digelar. “Kita ini belum ada yang tahu kapan pilrek ini,” katanya. (dys)

Angkat Ratusan GTT Jadi GTD

Kebijakan Bupati Lobar Didukung Banggar Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid kembali berencana mengangkat tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi Guru Tetap Daerah (GTD) tahun 2018 ini. Kebijakan ini pun mendapatkan dukungan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD di mana tahun ini dianggarkan Rp 1 miliar untuk mengangkat 200-400 orang GTT. Kebijakan ini dinilai pro terhadap guru terpencil yang selama ini memiliki penghasilan rendah. “Jumlahnya sekitar 200-400 orang GTT tahun ini rencananya kembali diangkat jadi GTD. Kami di dewan mendukung dengan mengalokasikan Rp 1 miliar pada APBD 2018 ini,” jelas Anggota Banggar DPRD Lobar, H. Ahmad Zaenuri , Selasa (30/1). Pengangkatan para GTT, jelas politisi asal Narmada ini mengacu pertimbangan kinerja guru, sehingga ia sebagai dewan khususnya banggar akan mencarikan solusi bagaimana caranya mengakomodir GTT untuk diangkat sebanyak 200-400. Ia menegaskan akan memperjuangkan GTT agar mendapatkan perhatian yang sama seperti ribuan GTT yang diangkat tahun ini. Menurutnya, kebijakan ini juga

BERSAMA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid berbincang bersama siswa SMPN 4 Gerung belum lama ini. (Suara NTB/ist)

SDN 4 Labuan Tereng Kembangkan Ekskul Zikir Zaman mengajarkan anak pada perilaku Islami. Terlebih, dilihat dari latar belakang Zikir Zaman ini, terkesan ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, karena tergerus zaman. “Kami termotivasi untuk mencoba mengangkat kembali budaya islamic yang terkesan mati ini, apa lagi, Zikir Zaman ini mempunyai pesan moral yang mendidik tentang agama Islam,” ujarnya. Kegiatan ekskul dikembangkan dan sudah berjalan ini sekitar tiga tahun lalu. Namun tidak semua peserta yang dihimpun, hanya diambil dari kelas tiga sampai kelas enam saja.”Kami terapkan peserta didik mulai dari kelas III hingga kelas, tapi khusus siswa yang laki saja,” terangnya. Dijelaskannya, Zikir Zaman ini masih menjadi kesukaan masyarakat, untuk itu, mereka sangat mengapresiasi kegiatan ini agar tetap diselenggarakan. Untuk itu, warga mendorong dan meminta, baik para tokoh masyarakat dan tokoh agama di sekitar wilayah Tibu Lilin Labuan Tereng memberikan dukungan kepada pihak sekolah.”Kita libatkan tokoh agama untuk melakukan bimbingan,” ungkap Haniq.

untuk memenuhi janji politik Fauzan, di mana komitmennya agar memberikan kesejahteraan dan memperhatikan para GTT dengan menaikkan SKnya menjadi GTD, sehingga kejelasan terkait SK-mereka menjadi jelas. Di sisi lain, pemberian SK ini juga bisa menjadi pintu masuk GTD masuk mendapatkan sertifikasi. Selama ini, jelasnya, sisa sertifikasi yang tidak bisa dibayarkan mencapai Rp 30-40 miliar, dikarenakan tidak ada SK GTD. Selama ini, penghasilan GTT dan guru kontrak hanya Rp 300 ribu itupun dirapel 3 bulan sekali. Namun dengan adanya pemberian insentif dari daerah bisa menambah penghasilan mereka. Untuk memberikan insentif kepada para guru ini, pemda sudah menganggarkan Rp 6,5 miliar tahun ini, pihak dewan akan mengupayakan tambahan Rp 1 miliar untuk mengakomodir ratusan GTT tambahan tersebut. Untuk tahun ini, pengangkatan bagi GTT saja, sebab kebutuhan guru di semua sekolah sangat perlu. Bagaimana dengan penjaga sekolah, pihaknya sebenarnya sudah mensosialisasikan, namun kepala sekolah belum ada yang mengajukan. Menurutnya, penjaga sekolah sama dengan cleaning service boleh diajukan, termasuk sopir, tenaga keperawatan dan bidan. Pihaknya mengupayakan agar bisa terlaksana Februari tahun depan keluar SK, sehingga bisa dieksekusi awal tahun. Terkait kesiapan data sudah ada di Dinas PDK. “Tinggal lihat porsi anggaran,”jelasnya.(her)

Jaringan Masyarakat Madani Kembali Gelar Dialog Publik

Lestarikan Seni dan Budaya

Giri Menang (Suara NTB) Dalam rangka menjamin mutu dan kualitas pendidikan dan mempertahankan seni dan budaya lokal, SDN 4 Labuan tereng Lombok Barat (Lobar) melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) di sekolah. Ekskul tidak hanya berbentuk akademik, akan tetapi kegiatan ekskul non akademik pun ikut dikembangkan, terutama Zikir Zaman. Kepala SDN 4 Labuan Tereng, Haniq, S.Pd., mengatakan kegiatan ekskul sekolah pihaknya mungkin tidak terlalu jauh beda dengan kegiatan ekskul yang diterapkan di sekolah lain. Selain kegiatan Pramuka, kegiatan olahraga pun tetap dilaksanakan. “Namun salah satu kegiatan ekskul yang difokuskan di sini adalah ekskul Zikir Zaman untuk pertahankan seni dan budaya lokal kita,” jelasnya belum lama ini. Soal potensi Zikir Zaman diterapkan di sekolah, menurutnya, sangat digemari masyarakat. Semangat dan minat anak terhadap kegiatan ini, terdorong karena pesan moralnya lebih

Halaman 10

Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini sebenarnya bisa dikatakan menyita perhatian masyarakat. Bahkan, pada musim haji, siswa yang sudah dinyatakan fasih selalu diundang masyarakat setempat untuk mengisi kegiatan ziarah haji dan hajatan lain, dan ini kita mencoba upayakan untuk yang sudah menjadikan tradisi.”Ini barangkali nilai yang sangat positif ya, masyarakat juga sangat mendukung dan siswa kami sering diundang isi kegiatan,” lanjutnya. Lebih jauh dipaparkan, tidak hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap budaya dan merupakan dorongan masyarakat, kegiatan ini juga menjadi salah satu andalan sekolah dalam mengikuti sejumlah lomba. Hal itu terbukti dari beberapa prestasi yang sudah diraih sekolah baik tingkat UPTD di kecamatan maupun ajang lomba lainnya.”Kami apresiasi juga terhadap dukungan dari para guru. Walaupun tenaga PNS hanya 6 orang dan honorer baru 3, tapi kinerja kawankawan guru sangat memuaskan dan luar biasa,” pujinya. (her)

Selong (Suara NTB) Jaringan Masyarakat Madani kembali menggelar acara dialog publik melibatkan berbagai elemen masyarakat Lombok Timur (Lotim) sebagai peserta dialog publik. Hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebur perwakilan Kemenag Lotim, Kesbangpoldagri Lotim. Koordinator Jaringan Masyaramat Madani, Samsul Hasan Basri mengemukakan sebagai bangsa yang kaya dengan perbedaan dan keberagaman, tentu menjadi sebuah keniscayaan bagi semua pihak untuk mengantisipasi terjadinya konflik-konflik sosial di kalangan masyarakat. Konflik ini diakibatkan dangkalnya pemahaman atau kesalahan dalam memahami faham-faham yang muncul di lingkungan sekitar masyarakat. Dengan kondisi masyarakat yang demikian, maka potensi munculnya konflik itu menjadi besar. Maka dari itu sejak dini, mesti harus dilakukan identifikasi dan deteksi sejak dini, apa yang menyebabkan hal ini terjadi dan bagaimana cara bersikap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. “Mayoritas penduduk masyarakat Lotim adalah beragama Islam, di mana kabupaten ini memiliki paling besar jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah penduduk di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Samsul. Maka dari itu, perlunya ruangruang dialog, diskusi atau pertemuan semacam ini dalam rangka memahami esensi dasar dari problem sosial kemasyarakatan kita. Jaringan Masyarakat Madani sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang secara sadar menginisiasi dialog publik dengan tema membangun harmonisasi

(Suara NTB/ist)

DIALOG PUBLIK - Dialog publik yang digelar JMM di Selong Lotim beberapa waktu lalu. bangsa, menangkal paham ekstrem di kabupaten Lombok Timur. Kasubid PMS Bakesbangpoldagri Kabupaten Lotim, Lalu Dami Ahyani, S.IP., menyambut baik dialog publik ini. Mengingat yang dilakukan Jaringan Masyarakat Madani sama dengan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpoldagri adalah mengoptimalkan peran dan fungsinya. Di Bakesbangpoldagri, ada lima bidang, salah satu bidang menginisiasi forum-forum, di mana bertugas untuk mendeteksi apa sebenarnya yang menjadi permasalahan di Kabupaten Lombok Timur. Pihaknya setiap bulan rutin melaksanankan pertemuan, ada juga forum intelejen daerah, mendeteksi secara dini potensi mengganggu stabilitas daerah, ada juga forum kerukunan antar umat beragama (FKUB). “Intinya kami menfasiliatasi forum pimpinan daerah. Apa yang dibicarakan disana, kami mohon petunjuk yang bisa kita lakukan disini. Al-

hamdulilah di tempat kita, bisa mengendalikan potensi konflik yang ada di masyarakat melalui forum-forum yang kami inisiasi,” ujarnya. Di samping itu, pihaknya juga datang ke sekolah-sekolah, mengoptimalkan jejaring Kamptibmas, di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. “Mengadakan pertemuan setiap bulan, untuk menangkal disharmonisasi atau instabilitas,” katanya. Narasumber lainnya, Sulaiman, M.Pd., MM., mengungkapkan bahwa di tengah masyarakat memiliki figur pemersatu. Mereka adalah simpul bersatunya umat. Maka, yang paling penting didekati oleh pemerintah itu adalah tuan guru atau ulama. “Kenapa gotong royong itu tidak dilakukan karena sudah tidak diinstruksikan oleh tuan guru. Kalau ada pemuda demo dan polisi maka bentrok , tapi kalau berhadapan dengan tuan guru, maka tidak bisa berkonflik,” ujarnya. (dys)

SMK GMC Kembangkan Seni Musik Islam Hadrah

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala SDN 4 Labuan Tereng Haniq bersama murid-murid yang tergabung dalam ekstrakurikuler Zikir Zaman.

Praya (Suara NTB) Seni musik Islam Hadrah merupakan salah satu kesenian tradisi di kalangan umat Islam. Seni Hadrah selalu menyemarakkan acara-acara Islam seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tabligh akbar, perayaan tahun baru hijriyah, dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Sampai saat ini seni Hadrah telah berkembang pesat di masyarakat Indonesia sebagai musik yang mengiringi pesta pernikahan, sunatan, kelahiran bayi, acara festival seni musik Islami dan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolahan, pesantren, remaja masjid dan majelis taklim. Keberadaannya pun semakin diminati para pelajar dan mendapat tempat di sejumlah lembaga pendidikan. Salah satu yang tengah mengembang-

kan seni musik Islam Hadrah ialah SMK Generasi Muslim Cendekia (GMC), Puyung, Lombok Tengah. “Adanya hadrah di GMC adalah wujud dari pembinaan karakter peserta didik untuk gemar dalam sholawat dan memupuk mahabbah kepada Rasulullah SAW,” ungkap Hilal Imtiyaz, ST., guru SMK GMC. Lebih jauh dia menyebut di sekolah yang mengembangkan konsep keislaman dan kemodernan ini, seni musik Islam Hadrah kini resmi jadi ekskul baru dan dimainkan oleh para pemain yang terintegrasi antara siswa SMP dan SMK. Keberadaannya pun jadi daya tarik baru bagi sekolah, terutama saat ada kegiatan dan tamu kunjungan ke sekolah. “Hadrah juga merupakan bagian dari ekskul GMC. Latihan setiap malam Ahad di GMC dengan pembacaan Maulid

Addhiaul lami’ ciptaan Al-’allamah Alhabib Umar Bin Salim Bin Hafidz Hadramaut Yaman,” ungkapnya pula. Hadrah sabagai kegiatan ekstrakurikuler rutin mingguan para siswa. Segala perlengkapan bermain musik Hadrah pun kini sudah lengkap dimiliki sekolah ini. Menurutnya, ditambahkannya ekskul Hadrah di tengah-tengah siswa semata-mata merupakan untuk penyaluran bakat seni bagi siswa dan sekaligus menjadi ciri khas sekolah. Keberadaan seni musik Islam Hadrah sebagai kesenian bernuansa Islami kerap digunakan saat menyambut kedatangan tamu dan pada acara lainnya. Dengan demikian, nuansa islaminya lebih kelihatan. “Alhamdulillah sering mengisi acara-acara di luar bulan maulid kemarin diundang dari kampung ke kampung,” tukasnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 31 Januari 2018

Diguyur Rp 11,5 Miliar, KONI Anggap Masih Kurang Mataram (Suara NTB) Pihak KONI NTB akan menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Mataram, 3-4 Februari 2018. Kabarnya RAT yang akan berlangsung selama dua hari nanti akan membahas tiga topik penting. Salah satu topik yang akan dibahas adalah anggaran sebesar Rp 11,5 miliar yang dirasa masih kurang untuk membiayai tiga agenda penting tahun ini. “RAT KONI NTB akan membahas tiga agenda penting. RAT akan digelar di Mataram tanggal 3 sampai 4 Februari 2018,” ucap Ketua Panitia RAT KONI NTB 2018, H. Mufti Murat saat memimpin rapat persiapan panitia RAT di Sekretariat KONI NTB, Selasa (30/1). Mufti Murad yang biasa dis-

apa Ayi menjelaskan bahwa tiga agenda penting yang dibahas panitia RAT nanti adalah Pelatda Mayung 2018, Porprov NTB 2018 dan Persiapan NTB menjadi tuan rumah PON bersama Bali tahun 2024. Namun dari tiga agenda yang akan dibahas tersebut, terdapat satu agenda penting

yang bakal dibahas secara serius dan bakal alot, yakni persiapan KONI NTB menggelar Porprov NTB 2018. Pembahasan Porprov NTB akan dibahas secara serius karena anggaran untuk pelaksanaan Porprov NTB belum jelas. Menurut Informasi dari Bidang Perencanaan Angga-

ran KONI NTB, Samsul, anggaran olahraga yang akan dicairkan lewat APBD Murni NTB tahun 2018 sebanyak Rp 11,5 Miliar. Jumlah anggaran tersebut tidak cukup untuk membiayai tiga agenda olahraga tahun ini. “Anggaran olahraga yang akan dicairkan di APBD Murni NTB tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp 11, 5 Miliar. Anggaran ini tidak termasuk biaya Porprov NTB,” ucapnya. Para peserta rapat berpendapat bahwa kekuarangan anggaran untuk Porprov NTB 2018 bisa diusulkan di APBD

Perubahan. Namun demikian untuk lebih jelasnya harus dibahas secara serius di APBD 2018. Dalam hal ini di RAT KONI NTB nanti semua bidang harus mengajukan program kegiatan, sehingga KONI NTB bisa memperkirakan estimasi anggaran yang dibutuhkan di tahun 2018. Itu artinya bila ada kekurangan anggaran di APBD Murni NTB tahun 2018. Pihak KONI NTB akan mengupayakan penganggaran dari sumber anggaran lain, dan haraoannya dapat dianggarkan lewat APBD perubahan tahun 2018. (fan)

(Suara NTB/fan)

PERSIAPAN - Suasana rapat persiapan panitia Rapat Anggota KONI NTB yang digelar di Sekretariat KONI NTB, Selasa (30/1). Rapat itu dipimpin Ketua Panitia RAT KONI NTB, H. Mufti Murad.

Kempo Pasang Target Satu Emas di PON Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga beladiri kempo punya ambisi besar memajukan prestasi atlet olahraga persaudaraan kempo di NTB. Mereka ingin memberikan kontribusi medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020. Ketua Umum Pengprov Perkemi NTB, Fauzan Husniadi yang ditemui Suara NTB diruang kerjanya di Kantor Pemadam Kebakaran Lombok Barat (Lobar), Selasa (30/1) kemarin mengatakan bahwa dirinya punya mimpi untuk membawa prestasi olahraga kempo lebih baik lagi di level nasional. Bila sebelumnya kempo hanya bisa medali perunggu di PON 2016, maka lewat kepemimpinan Kepala Pemadam Kebakaran Lobar ini, Kempo harus bisa meraih medali emas. “Target saya meningkatkan prestasi olahraga kempo di level nasional. Atlet kami harus mampu meraih paling tidak satu medali emas,” ucapnya. Dikatakan Fauzan, target satu medali emas di pesta puncak olahraga nasional tidaklah berlebihan. Pasalnya NTB punya segudang atlet yang berprestasi nasional. Salah satu atlet NTB yang punya prestasi nasional adalah Yulia Prayanti peraih medali perunggu di PON 2016. “Atlet-atlet potensial inilah yang akan kita dorong untuk meningkatkan prestasi di ajang nasional,” jelasnya. Selain mendorong atlet yang berprestasi nasional, pihak Perkemi NTB juga kata Fauzan akan melaksanakan Pelatda Desentralisasi bagi atlet-atlet terbaik di kabupaten/kota di NTB. Lewat Pelatda Desentralisasi itu diakui Fauzan akan dapat menelurkan atlet muda berprestasi nasional. Untuk mencari bibit atlet terbaik yang akan masuk program Pelatda Desentralisasi Perkemi NTB tahun 2018. Pihaknya akan melakukan seleksi lewat kejuaraan level regional dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. Hasil Porprov NTB nanti akan dipanggil sejumlah atlet dari 10 kabupaten/kota mengikuti Pelatda Desentralisasi. Dengan adanya Pelatda Desentralisasi nanti Fauzan yakin kekuatan atlet NTB akan merata. Dalam hal ini, semua kabupaten/ kota memiliki keterwakilan atlet andalannya di NTB. Dengan begitu, akan muncul sejumlah atlet terbaik dari berbagai daerah. (fan)

Fauzan Husniadi (Suara NTB/ist)

(Suara NTB/fan)

MENEMBAK - Atlet menembak NTB tengah menjalani latihan di Lapangan Menembak Saraswati Mataram belum lama ini. Latihan itu dalam rangka menghadapi event-event regional NTB dan nasional.

Perbakin NTB Gelar Kejuaraan Menembak Pemula Mataram (Suara NTB) Yayasan Saraswati Mataram bekerjasama dengan pengurus cabang lahraga menembak NTB akan menggelar kejuaraan menembak pemula di Mataram, 3-4 Februari mendatang. Event yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Saraswati Mataram itu akan mempertandingkan dua kategori kelas, yakni kategori pelajar dan kategori umum.

Ketua Bidang Pertandingan, Andik Budi Hariono yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Selasa (30/1) kemarin mengatakan, kejuaraan menembak Saraswati itu akan menjadi agenda tahunan. Melalui event itu, Saraswati Mataram ingin memberikan kontribusi untuk pembinaan atlet olahraga menembak di kabupaten/ kota di NTB. “Event ini sebagai kontribusi Yayasan Saraswati dalam mem-

bantu pembinaan olahraga menembak di NTB,” ucap Andik. Terkait dengan adanya event itu, pihak panitia akan membuka kesempatan kepada semua atlet pelajar dan umum untuk ambil bagian di event itu. Bagi peserta yang punya talenta di olahraga menembak bisa langsung mendaftar di SMA Saraswati Mataram. Pihak panitia telah membuka pendaftaran mulai kemarin. Event yang akan berlang-

sung selama dua hari itu kata Andik akan mempertandingkan sebanyak dua kelas, yakni kelas air rifle pemula dan air rifle umum. Bagi peserta yang juara akan mendapatkan hadiah uang pembinaan, piala dan piagam penghargaan. Pihak panitia membuka kesempatan bagi semua atlet kabupaten/kota di NTB untuk ambil bagian. Khususnya atlet pelajar dan pemula umum diperioritaskan untuk ambil bagi-

an di event itu, sementara bagi atlet Perbakin NTB yang pernah meraih medali di level nasional tidak diperbolehkan ikut. Diakui Andik, event itu sangat tepat untuk Perbakin kabupaten/kota yang tengah mempersiapkan atletnya mengikuti Porprov NTB 2018. Lewat event itu kabupaten/kota bisa mengevaluasi sejauh mana perkembangan atletnya. Dan Andik berharap semua atlet kabupaten/kota di NTB bisa ambil bagian. (fan)

Beckham Dapat Hak Bentuk Klub Liga AS Miami Mantan kapten timnas Inggris, David Beckham, mendapat hak dari Liga Sepak Bola Amerika Serikat (Major League Soccer/MLS) untuk membentuk klub di Miami, dengan harapan timnya akan mulai bermain pada 2020. “Kami tahu orang-orang yang tepat berada di tempat dan waktu yang tepat bagi Miami untuk menjadi kota Major League Soccer yang hebat,” kata Komisioner MLS Don Garber pada acara perkenalan publik pada Senin yang dihadiri oleh pejabat lokal dan para penggemar. Garber belakangan mengatakan kepada para pewarta bahwa tim tersebut akan tampil pada musim 2020 MLS dan dapat bermain di arena temporer sebelum stadion baru dibangun. Beckham pertama kali mengumumkan niatnya untuk membentuk tim di kota Florida selatan itu empat tahun lalu, namun ia menghadapi serangkaian masalah dalam menemukan arena yang cocok dan harus menyesuaikan diri dengan konsorsium yang mendukung rencananya. Selain Beckham, klub akan dimiliki oleh Marcelo Claure, CEO perusahaan telekomunikasi Sprint, Jorge dan Jose Mas, pemimpin perusahaan telekomunikasi dan konstruksi MasTec yang bermarkas di Miami, Masayoshi Son, pendiri dan CEO SoftBank, dan pengusaha hiburan Simon Fuller.

“Ini adalah sesuatu yang menjadi impian selama bertahuntahun,” kata Beckham. “Ketika saya mendapatkan hak tim hanya ada satu kota untuk saya dan itu adalah di sini. Saya tertarik ke kota ini untuk alasan yang sama dengan jutaan orang lainnya — keragaman, budaya, masyarakat, cuaca, pantaipantainya,” tuturnya. Beberapa Detail Namun baru sedikit rincian yang disampaikan mengenai rencana akurat bagi klub. “Kabar dan informasi tambahan pada klub, termasuk musim debut di MLS, nama tim, logo, dan staf akan diumumkan selanjutnya” menurut pernyataan liga. Beckham menjustifikasi minimnya informasi dengan mengatakan ia ingin para penggemar terlihat dalam pembuatan keputusan. “Kami ingin melibatkan para penggemar dari hari pertama. Maka mereka memiliki kesempatan untuk menamai tim mereka, untuk menentukan warna mereka, dan itu penting bagi kami dan itulah mengapa kami belum mengumumkan semuanya pada hari ini.” Beckham memberikan alasan mengenai kurangnya informasi seputar klub, mengatakan bahwa dia ingin para penggemar terlibat dalam pengambilan keputusan. “Kami ingin melibatkan penggemar sejak hari pertama. jadi mereka punya kesem-

patan untuk menamai tim mereka, memilih warna mereka, dan itu yang paling penting bagi kami dan itu mengapa kami belum mengumumkan semuanya hari ini,” katanya. “Sekarang (dalam) waktu beberapa pekan kami akan mengumumkan warna, dalam beberapa pekan kami akan mengumumkan nama, namun masyarakat akan menjadi bagian dari itu,” tuturnya sebagaimana dikutip Reuters. Beckham, mantan gelandang Manchester United dan Real Madrid, memiliki hak untuk mendirikan klub sebagai bagian dari kesepakatan yang membuat dirinya dapat bermain di MLS pada 2007, ketika ia bergabung dengan LA Galaxy. “Itu merupakan proses. Itu merupakan saat-saat yang menyakitkan,” kata Beckham kepada stasiun berita Miami, Local 10 News. “Saya selalu yakin pada proyek ini. Itu lah mengapa, bagi saya, saya tidak pernah menyerah. Saya mengenal Miami sebagai satu kota. Saya tahu ini akan menjadi istimewa.” “Ada banyak (rintangan),” kata Beckham. “Saya orang yang gigih dan saya tidak suka kalah.” Rencana Stadion Grup Beckham memiliki dua rencana yang berbeda untuk stadion di tepi sungai, dan tidak berhasil mengamankan satu kesepakatan untuk loka-

si ketiga yang dekat dengan markas tim bisbol Miami Marlins. Usul terkininya di lingkungan Overtown, di mana grup telah membeli enam acre (2,42 hektare) tanah dan memiliki kesepakatan untuk tiga acre lagi setelah membuat kesepakatan dengan pihak berwenang di Miami Dade County. Rencana itu juga menghadapi tentangan di tingkat lokal, termasuk tentangan dari pengusaha Bruce Matheson, dan masih harus mendapatkan persetujuan zonasi, namun Beckham berkata bahwa tidak ada keraguan Overtown merupakan salah satu tempat yang akan menjadi kandang timnya. “Ini adalah tempat kami,” kata Beckham. “Ini adalah tempat yang telah kami bayar. Ini merupakan tempat yang rencananya kami gunakan.” Tidak lama setelah acara, Beckham mengatakan dia menginginkan stadion yang sedang direncanakan berkapasitas 25.000 orang, dan akan siap pada 2021. Hak-hak pendirian klub akan membuat Beckham mengeluarkan biaya 25 juta dolar AS menurut berbagai laporan — yang masih di bawah nilai pasar. Para pemilik Los Angeles FC, yang bergabung di liga pada Maret, dilaporkan membayar lebih dari 100 juta dolar untuk hak-hak pendirian klub, demikian menurut Reuters. (ant/bali post)

David Beckham (Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Rabu, 31 Januari 2018

Halaman 12

Gelombang Pasang Terjang Sekotong dan Lembar Giri Menang (Suara NTB) Gelombang pasang menerjang pemukiman warga pesisir di Sekorong Barat dan Lembar, Selasa (30/ 1). Cuaca ekstrem yang melanda tersebut mengakibatkan para nelayan di sejumlah kecamatan di Lobar tak bisa melaut. Akibat cuaca ekstrem itu, peralatan melaut milik nelayan juga rusak terkena terjangan gelombang. Sahnil, warga Dusun Batu Kijuk Desa Sekotong Barat menuturkan, cuaca ekstrem melanda daerah setempat sejak beberapa pekan terakhir. Namun terparah sejak sseminggu kemarin hingga mengakibatkan banjir rob. Pemukiman warga pun terendam air laut. Tidak saja banjir rob, abrasi juga menerjang pesisir sepanjang pantai setempat hingga mengakibatkan vila yang ada di pinggir laut rusak. Abrasi ini juga menyebabkan reklame ambruk sehingga menutup akses jalan menuju Pelangan dan Batu Putih. Selain abrasi, sampan dan peralatan melaut nelayan rusak diterjang gelombang. “Sekitar 10 sampan dan puluhan bagan milik nelayan rusak akibat gelombang pasang sejak beberapa pekan terakhir. Parahnya sejak seminggu nelayan tidak bera-

ni melaut,” kata Sahnil. Akibat kerusakan sampan ini, nelayan merugi mencapai jutaan. Karena disampinng sampan mereka rusak, juga bagan (tempat budidaya) juga rusak. Biaya pembuatan satu bagan sendiri mencapai jutaan rupiah. Dikatakan, nelayan yang ada di sepanjang pesisir pantai Sekotong Barat hingga Desa Batu putih mencapai ribuan orang. Mereka tak bisa melaut sejak beberapa hari terkakhir akibat cuaca ekstrem tersebut. Mereka pun berharap bantuan dari pemerintah di tengah situasi paceklik. Akibat angin kencang ini juga, para boat man tidak berani mengantar tamu ke gili-gili. “Kita berharap ada bantuan dari Dinsos karena nelayan tidak ada penghasilan,” harap Sahnil. Hal serupa dialami para nelayan di Cemare Lembar juga tidak melaut karena cuaca ekstrem. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Lombok Barat, H. Ahmad Subandi mengatakan rata-rata nelayan di sepanjang pesisir pantai Lobar,

(Suara NTB/her)

GELOMBANG PASANG – Sebuah vila di pesisir pantai Sekotong Barat, Lobar, yang rusak akibat gelombang pasang, Selasa. mulai dari Sekotong hingga Senggigi tidak bisa melaut lantaran cuaca ekstrem. Pihaknya sendiri sudah turun melakukan pengecekan lapangan terkait kerusakan akibat gelombang pasang yang melanda sejumlah titik di Lobar. Sejauh ini pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait gelombang tinggi yang melanda sejumlah titik tersebut. “Tim kami tengah turun melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi,

HILANG HLG BPKB R2 HONDA VARIO DR6246HL NOKA/NOSIN: MH1JF8115DK69189A/ JF81E-1686105 AN. OLIV KIRANA HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R4 HONDA JAZZ DR1248QZ NOKA/NOSIN: MHRGE8760BJ203802/N15AJ4742991 AN. NURYTANTO HLG DSKTR JL.PENDIDIKAN KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

terkait bantuan nanti Dinsos yang bakal memberikan bantuan,”kata Subandi. Sebelum memberikan bantuan, pihak Dinsos nantinya koordinasi dengan DKP untuk mengecek apakah yang terkena dampak nelayan atau bukan. Nantinya DKP akan mengeluarkan rekomendasi untuk memberikan bantuan ke nelayan, bantuan yang diberikan nantinya berupa beras, mie dan kebutuhan dasar lain. Sebab sesuai UU bahwa mereka termasuk terkena bencana sehing-

SALON LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/081236448081 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836

RUPA-RUPA DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

ga harus diberikan bantuan. Ia menambahkan sejauh ini, total jumlah nelayan di Lobar mencapai 5.800 orang. “Hampir semua tidak bisa melaut, Sekotong, Cemare, Kuranji hingga Meninting,”jelasnya. (her)

RUPA-RUPA JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

Tender Proyek di Loteng Bebas Intervensi Politik Praya (Suara NTB) Seluruh proses tender atau lelang proyek di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) di tahun politik kali ini, dijamin bebas intevensi dan kepentingan politik. Karena seluruh proses tender dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sehingga memungkinan seluruh rekanan bersaing secara sehat dan terbuka. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa/LPSE Loteng, Helmi Qazwaini, Selasa (30/ 1) mengatakan, semua pihak bias mengawal proses tender. “Dengan sistem online yang kita terapkan, maka proses lelang terbuka bagi semua perusahaan. Dan, semua pihaknya bisa ikut mengawal serta mengawasi proses lelang tersebut,” terangnya. Karena setiap tahapan lelang proyek bisa diakses melalui website yang ada, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pihaknya pun dalam hal ini tidak bisa intervensi untuk menentukan perusahaan mana yang menjadi pemenang tender. Karena seluruh tahapan dilakukan by sistem. “Jadi mau tahun politik atau bukan, tidak berpen-

garuh bagi kami. Artinya, dengan menggunakan sistem online maka proses tender yang kita lakukan bebas dari intervensi atau kepentingan apapun,” tandasnya. Ia mengungkapkan, tahun ini ada sekitar 145 paket proyek yang akan ditender melalui LPSE. Di mana sampai sejauh ini baru dua paket proyek saja yang sudah berjalan proses tendernya. Semua paket proyek tersebut sudah masuk dalam daftar rencana lelang pihaknya. Tinggal nanti calon rekanan bisa mengakses paket proyek mana saja yang sudah masuk tahap lelang. Helmi menjelaskan, dengan sistem online tersebut antarrekanan bisa saling awasi. Begitu pula, rekanan bisa mengawasi pihaknya. Sehingga ketika ada salah satu pihak yang bermain, maka dengan cepat akan diketahui. “Masyarakat dalam hal ini juga bisa mengawasi. Jadi tidak ada celah bagi kita untuk bermain. Karena semua pihaknya bisa mengawasi dan mengontrol proses lelang yang ada,” timpal mantan Sekretaris Dinas Pendapatan (Dispenda) Loteng ini. (kir)

RUPA-RUPA

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

La Durbin Salon by Lilium :promo gntng Rambut+msker rmbt only 50rb, Facial Free body scrub only 125rb,Promo Eyelash 200rb,Prwtan BB Glow 1 gratis 1. Jl Bung Karno dpn perumahan BPD Pesongoran,Pgutan, hp : 082236507224(Wa Only)

Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

L O R E S P A : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

LOWONGAN

LOWONGAN

SALON

DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

AMYRALD SALON membutuhkankaryawanyangprofessional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget.gaji1-2jt/bln.Hp085239056182/ jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTURUMAHTANGGA(PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 31 Januari 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Rabu, 31 Januari 2018

Perdamaian Permanen SALAT zuhur yang dilakukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, bersama jajarannya di Masjid Qubbatul Islam, Kelurahan Karang Taliwang, Selasa (30/1) menjadi awal yang baik bagi perdamaian yang telah disepakati oleh dua kelurahan yang sempat terlibat konflik beberapa waktu lalu, yakni Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang dan Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara. Sehari sebelumnya, warga Lingkungan Monjok Culik, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang dan Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara sepakat membubuhkan tanda tangan dalam lembar perjanjian damai. Mereka berjanji tak berkonflik lagi. Tak lagi saling memprovokasi. Menyatakan diri sebagai saudara terdekat. Mereka sepakat bermusyawarah, serta siap diproses hukum apabila melanggar perjanjian. Kesepakatan damai itu diinisiasi warga masing-masing lingkungan. Selain itu, senjata tajam dan pistol rakitan, berikut anak panah juga diserahkan kepada polisi untuk diamankan. Perjanjian itu dilaksanakan di Gedung Sasana Dharma Mapolda NTB, Senin (29/1), disaksikan Kapolda NTB, Brigjen Pol Firli, Danlanal Mataram, Kolonel Mar Djentayu Suprihandoko, Danlanud Rembiga, Kolonel Pnb Dodi Fernando, serta Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Semua pihak menyambut gembira perdamaian yang terjalin antardua kelurahan yang betikai sejak tahun 2016 lalu itu. Sebab, perdamaian itu merupakan gagasan dari kedua belah pihak. Tidak hanya warga Monjok maupun Karang Taliwang, masyarakat Kota Mataram pada umumnya juga ikut senang dengan perdamaian yang difasilitasi oleh pihak kepolisian itu. Karena, selama mereka bertikai, tidak hanya dua kelurahan itu yang warganya menjadi cemas bahkan sangat terganggu dengan adanya konflik itu, tapi juga masyarakat Kota Mataram. Orang nomor satu di NTB juga akhirnya ‘’turun tangan’’ dengan cara melakukan salat zuhur berjamaah di masjid yang ada di Karang Taliwang. Diakui atau tidak, konflik ini secara tidak langsung menanggu citra Kota Mataram dengan visi maju, religius dan berbuda, begitu juga dengan Provinsi NTB yang terkenal sebagai ‘’gudangnya’’ ulama. Apalagi Mataram merupakan ibukota provinsi. Wajar kalau kemudian Gubernur meminta warga senantiasa merawat dan menjaga hal hal baik yang ada di tengah masyarakat. Sebab, jika masyarakat hidup damai serta menjauhkan diri dari perselisihan, maka akan tumbuh keberkahan bagi masyarakat. Gubernur juga mengajak masyarakat untuk menjaga kesepakatan itu. Karena, perjanjian itu tidak hanya disaksikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pihak keamanan. Namun, yang lebih besar adalah disaksikan oleh Allah SWT. Konflik sosial yang mendera dua daerah di ibukota NTB itu masuk menjadi salah satu atensi pihak Kepolisian. Semua pihak meyakini bahwa konflik sosial yang berlarut akan menghambat pembangunan. Benang merahnya pada jaminan rasa aman para pelaku usaha. Pemkot Mataram yang ‘’sudah lelah’’ menangani konflik tersebut berharap bahkan mewantiwanti supaya kesepakatan damai itu menjadi kesepakatan yang permanen. Sehingga ke depan tidak lagi muncul peristiwa serupa yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu, masyarakat di dua kelurahan harus memegang teguh isi perjanjian damai itu. Jangan sampai gampang terhasut oleh halhal yang belum pasti kebenarannya. Dengan cara itu diyakini kedua kelurahan dapat hidup rukun. (*)

OPINI

Halaman 14

Menyikapi Banjir Janji Pilkada NTB AHAPAN Pilkada NTB 2018 sudah masuk pada pendaftaran dan jelang penetapan peserta atau kontestan. Tahapan yang segera hadir dan paling dinanti publik adalah kampanye. Kampanye identik dengan musim janji politik. Tebar janji politik saat kampanye adalah keniscayaan yang dibenarkan. Esensi kampanye untuk mendulang suara membutuhkan strategi janji. Janji yang terlarang menurut UndangUndang Pemilu adalah menjanjikan sesuatu agar pemilih tidak menggunakan atau menggunakan hak pilihnya. Janji semacam ini tergolong politik uang. Kompetisi yang keras dan ketat berimplikasi terhadap semakin beraninya politisi dalam menebar janji. Trauma publik mengisyaratkan bahwa sebagian besar janji politik sekadar angin surga dan banyak diingkari. Kondisi ini menjadi tantangan politisi kontestan pilkada dan pemilu untuk meyakinkan publik saat berjanji. Publik juga penting mencermati, menilai, dan memilah mana janji yang realistis, legal, dan berpotensi dipenuhi. Janji Politik Janji merupakan strategi kampanye demi meningkatkan elektabilitas. Menurut UU Pemilu, Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta pemilu dan atau informasi lainnya. Kampanye tersebut merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Artinya janji politik mesti berprinsip mendidik publik melek politik dan akuntabel. Kristiadi (2014) menyampaikan bahwa janji politik merupakan etika sosial dan bagian dari peradaban. Hal ini terkait dengan niat, komitmen, dan iktikad untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Janji politik misalnya berupa akan melakukan upaya menyejahterakan rakyat atau tidak akan

Oleh : Ribut Lupiyanto ( Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)) melakukan korupsi. Sihir janji politik di musim kampanye Pemilu 2019 diprediksikan akan memudar kekuatan pengaruhnya. Kondisi ini berangkat dari pengalaman masyarakat menyikapi jani-janji pada pemilu sebelumnya. Pemimpin yang dinilai belum memenuhi dan mengingkari janji dapat disebabkan beberapa kemungkinan sebab. Pertama, parpol tidak menyusun visi dan misi secara realistis dan aplikatif. Kedua, parpol pemimpin tersebut dibentuk secara pragmatis yang hanya berambisi mencari keuntungan pribadi dan kelompok. Ketiga, parpol pemimpin tersebut menjadi tempat pelarian politisi yang kurang puas dari parpol lamanya. Keempat, parpol pemimpin tersebut sekadar tempat mencari makan dari politisi. Kepala daerah yang sengaja atau tidak sengaja belum memenuhi dan mengingkari janji politik disebabkan faktor kualitas dan integritas. Mereka yang tidak memili kapasitas memadai akan kebingungan bagaimana merumuskan dan merealisasikan janjinya dalam kebijakan politik saat berkuasa. Kepala daerah dan aleg yang tidak memiliki integritas akan mudah melupakan janji dan hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Antisipasi Kritis Masyarakat tidak bisa lari dari kenyataan hadirnya angin surge selama pilkada. Masyarakat mesti proporsional pula dalam mengajukan proposal politik terhadap konstestan. Sikap kritis penting ditunjukkan terhadap pemberi janji agar mereka tidak main-main dan menempatkan janji sekadar angin surga. Pertama, melihat rekam jejak serta integritas kontestan dan timnya. Rekam jejak menjadi indikator peluang penepatan janji. Perilaku dan tingkah polah mereka selama ini dapat menjadi ukuran penilaian. Integritas dapat dinilai dari moralitas dan akuntabilitas. Kontestan yang kerap melanggar mo-

RADIO

ralitas politik dan tidak akuntabel terhadap publik hampir pasti akan mudah mengingkari janji. Kedua, basa basi menanggapi janji berlebihan atau dari politisi busuk. Kontestan yang hanya memberi angin surga dalam berjanji mesti disikapi dengan sngin surga juga. Janji meraka cukup didengarkan sambil lalu untuk tidak diperhatikan dengan serius. Masyarakat diharapkan tidak mudah memberikan janji dukungan suara kepada mereka. Ketiga, menangkal janji politik material. Iming-iming materi dalam pemilu termasuk politik uang yang haram. Politik uang adalah hantu penghisap darah uang rakyat. Korupsi umumnya menjadi jalan politisi untuk mengembalikan modal dalam berpolitik uang. Janji ini bukan lagi sekadar angin surga tetapi sudah mengarah pada niatan mengkhianati demokrasi. Janji materi mesti dilawan dan dilaporkan kepada Panwaslu. Keempat, menghukum pemberi janji palsu secara sosial dan elektoral. Trauma berdasarkan pengalaman sebelumnya mesti diungkapkan dengan pemberian hukuman. Konstestan yang sudah terbukti pernah mengingkari dapat dihukum dengan tidak memberikan suara kepadanya. Sebelum menyikapi janji terlebih dahulu dapat dituntut dari mereka janji sebelumnya. Upaya ini dapat menjadi informasi sekaligus pendidikan politik bagi publik. Publik berhak memberikan sanksi elektoral sebagai karma bagi para pemberi janji yang mudah mengkhianati. Kelima, ke depan semua pihak penting memikirkan mekanisme pertanggungjawaban atas janji politik. Upaya ini dapat menjadi pertimbangan politisi agar tidak mudah memberikan janji manis di depan tanpa realisasi. Pengaturan janji politik tentu akan sulit dan rumit. Sulit mengingat penyusun regulasi memiliki konflik kepentingan. Rumit terkait ukuran penilaiannya. Janji-janji normatif,

kualitatif, dan tanpa bukti akan tidak mudah dinilai. Selama ini janji politik masih bekerja di lingkup etika dan moralitas. Minimal publik mesti melek politik untuk bisa menyikapi kritis setiap janji dan memberikan sanksi jika mengingkari. Pilkada serentak 2018 menjadi barometer pengukuran kualitas demokrasi. Jika angin surga masih marak terjadi, maka mengindikasikan belum membaiknya kualitas demokrasi. Rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan berhak menilai dan mengawasi sehingga kontestan pemilu berpikir seribu kali setiap akan menyodorkan janji-janji. Konstestan juga mesti berhati-hati untuk tidak mudah menghembuskan anger surga jika ingin memenangi kompetisi demokrasi secara bermartabat.

Gubernur minta warga Karang Taliwang dan Monjok kokohkan persaudaraan Damai itu indah

*** LIA belum layak sebagai bandara internasional Janji Presiden belum direalisasikan

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 31 Januari 2018

Halaman 15

Kasus Merger PT. BPR, Jaksa Periksa Auditor BPKP Mataram (Suara NTB) Penyidik Kejaksaan Tinggi NTB memangil auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melengkapi berkas kasus PT. BPR. Selasa (30/1) kemarin, auditor investigasi dimintai keterangan.

(Suara NTB/ars)

PERIKSA: Mantan auditor BPKP NTB, Ngatno masuk ke dalam mobil usai diperiksa di Kejati NTB.

Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 08.30 Wita di ruang penyidik Pidsus Kejati NTB. Dimintai keterangan pagi itu, mantan Korwas Investigasi BPKP NTB, Ngatno, SE. Pemeriksaan Ngatno berakhir pukul 10.11 Wita. Menjawab Suara NTB usai pemeriksaan, Ngatno mengaku ditanya penyidik seputar kegiatan audit yang dilakukannya saat memimpin penghitungan kerugian Negara kasus merger PT. BPR. “Saya jelaskan bagaimana teknsi pengitungan sampai dengan ketemu angka kerugian negaranya,” kata Ngatno yang kini pindah menjadi auditor di BPKP Denpasar Bali.

Jaksa Siap Tagih Piutang Penjualan Saham DMB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberi batas waktu kepada PT. DMB untuk segera menyelesaikan piutang daerah atas hasil penjualan saham 6 persen sampai 16 Februari mendatang. Jika PT. MDB tidak ada iktikad baik, maka Gubernur akan menyerahkan penagihannya melalui Kejati NTB sebagai JPN. Terkait dengan hal itu, Kejati NTB menyampaikan kesiapannya. Penagihan akan dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) jika ada penyerahan kewenangan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Gubernur NTB.

Kesiapan penagihan itu disampaikan Asdatun Kejati NTB Hendrik Selalau, SH melalui juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH. Menurut Dedi, kewenangan Datun yang di dalamnya ada tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) memang membantu pemerintah ketika ada uang daerah yang tersangkut di pihak tertentu. “Sebagai Datun dan JPN, kita sangat siap kalau gubernur memberikan SKK kepada kita,” katanya menjawab Suara NTB, Selasa (30/1). Hanya saja katanya, sejauh ini belum ada diskusi soal rencana penyerahan SKK dari gubernur dan jajarannya ke pihak

Harus Bebas Titipan Dari Hal. 1 pesanan-pesanan, titipan-titipan,” kata Anggota Komite III DPD RI asal NTB, Drs. H.L.Suhaimi Ismy ketika dikonfirmasi, Selasa (30/1) siang. Anggota DPD RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan ini mengatakan jika melihat secara nasional, angkatan kerja cukup tinggi. Begitu juga di NTB. Hal ini akibat banyaknya lulusan perguruan tinggi dan SMA/SMK tiap tahun. Jika ada peluang yang dibutuhkan ratusan orang sementara yang mendaftar ribuan orang maka sangat rentan mneimbulkan protes jika panitia seleksi tak objektif. ‘’Saya yakin karena angkatan kerja itu juga orang-orang cerdas, terpelajar. Kalau mereka tidak mencium adanya indikasi ketidakobjektifan, itu juga bisa menimbulkan keresahan, protes dan lain sebagainya,’’ ucapnya. Meskipun anggapan itu belum tentu benar, namun biasanya tidak ada protes tanpa sebab akibat. untuk itu diharapkan panitia seleksi benar-benar netral dan independen. Tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan dari siapapun. Mengenai aksi pencari kerja yang menutup gate atau

akses ke PT. AMNT, menurut Suhaimi hal tersbeut tidak bagus. Para pencari kerja disarankan mengedepankan dialog daripada melakukan tindakan tersebut. ‘’Karena penutupan seperti itu, yang rugi bukan saja perusahaan. Tetapi juga efeknya kepada kita, pembangunan dalam arti luas,’’ katanya. Sementara itu, terkait dengan hak daerah berupa piutang hasil penjualan saham sekitar Rp 400 miliar lebih, Suhaimi mengatakan harus segera diselesaikan. Begitu juga mengenai komitmen PT. AMNT yang akan memberikan jatah komisaris dan proyek kepada daerah, meskipun tidak lagi memiliki saham diperusahaan tersebut harus ditepati. ‘’Pemda harus agresif untuk bisa menyelesaikan itu. Sehingga tidak berlarut-larut. Ini (hasil penjualan saham) belum lunas, komitmen itu belum terealisasi. Kalau dari situ saya lihat suatu kemunduran. Maka harus ada upaya yang lebih agresif lagi. Tidak boleh dibiarkan berlarutlarut. Karena kalau mandeg berarti mundur,’’ tandasnya. (nas)

Kemungkinan Tak Terwujud Dari Hal. 1 Selasa (30/1) siang mengatakan FS jalan by pass Lembar – Kayangan masih disusun Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. ‘’Kalau FS, tahun ini dia selesai. Kemudian dilanjutkan DED (Detailed Engineering Design). Mudah-mudahan setelah itu bisa pembangunan. Tapi kayaknya 2019 belum bisa dipastikan, karena dia harus ada DED dan Amdal,’’ kata Ardhi. Ardhi mengatakan, untuk mempercepat pembangunan proyek ini. Pihaknya pernah sepakat membantu menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Namun, FS saja belum rampung dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Setelah FS rampung maka dilanjutkan dengan penyusunan DED. “Jadi, harapan kita tahun ini sudah ada DED-nya. Tapi kan belum ada. DED paling tidak dia tahun depan (tahun 2019),’’ ungkapnya. Awalnya, penyusunan FS akan dilakukan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTB. Namun, Ardhi mengatakan tak mengetahui secara pasti alasan harus dilakukan Ditjen Bina Marga. Meskipun baru sebatas penyusunan FS, lanjut Ardhi, namun rencana

pembangunan jalan port to port dari Pelabuhan Lembar Lombok Barat (Lobar) menuju Pelabuhan Kayangan Lombok Timur (Lotim) ini tetap berproses. ‘’Kita paham juga, usulan dari daerah lain banyak. Bukan saja dari NTB. Sekarang ini rupanya Jakarta (pemerintah pusat) itu dengan NTB ini betul-betul mempertahankan ketahanan air. Itu yang sangat diprioritaskan,’’ terangnya. Pembangunan jalan layang sepanjang 103 km itu diperkirakan akan menelan anggaran Rp 4,5 – 5 triliun. Masterplan atau FS dan DED merupakan tanggung jawab Kementerian PUPR. Pemerintah daerah hanya bertanggung jawab membuat Amdal. Jalur pembangunan jalan ini rencananya ada dua alternatif, yakni dari Lembar menyusuri pantai sampai Kota Mataram kemudian dibuat elevated high way sampai Lotim. Kemudian, alternatif yang kedua, by pass itu akan dibangun existing dari Lembar sampai Turide Kota Mataram. Kemudian ke utara, selanjutnya dibuat elevated high way sampai ke Lotim. (nas)

Asdatun. Akan tetapi mengenai kesiapan, awal Februari tim Datun mengklaim sudah siap untuk memulai proses tagihan. Perlu dikaji juga oleh pihaknya bersama Pemprov NTB, apakah dana Rp 400 miliar itu sudah masuk kategori uang daerah. Sehingga celah terjadinya tindak pidana korupsi bisa dikaji. Apalagi dana ratusan miliar itu menurutnya tidak sedikit. “Artinya harus dilihat dulu posisi uang itu, apa sudah ada atau belum,” jelasnya. Berdasarkan catatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), uang hasil penjualan saham PT. DMB yang belum masuk ke kas daerah sekitar Rp 400 miliar. Angka tersebut merupakan hasil penjualan saham sebesar 6 persen PT. DMB yang merupakan

milik Pemprov NTB, Pemda Sumbawa dan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan komposisi kepemilikan saham 40 persen Pemprov, 40 persen Pemda KSB dan 20 persen Pemda Sumbawa. Faktanya, uang itu belum juga masuk ke kas daerah. Beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT. DMB, H. Andy Hadianto, SH, MM menyebutkan perusahaan daerah ini menerima hasil penjualan saham dari Multi Capital atau PT Multi Daerah Bersaing (MDB) sebesar Rp 718 miliar. Dengan rincian dividen tahun buku 2012 Rp 87.468.360.000, advance dividen tahun buku 2013, 2014 dan 2015 sebesar Rp 161.232.000.000, dan nilai investasi pada perusahaan asosiasi Rp 469.299.640.000. (ars)

Ia menjelaskan juga, penyidik ingin memastikan bagaimana teknis penghitungan kerugian negara dari total anggaran Rp 1,6 miliar. Sehingga dari total pagu anggaran itu, pihaknya bisa mengerucutkan kerugian negara menjadi Rp 1,1 miliar.”Ya seputar itu saya berikan keterangan. Nanti selebihnya bisa ditanyakan ke Pidsus,” sarannya. Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH menjelaskan, penting bagi pihaknya meminta keterangan auditor, meski resume penghitungan kerugian negara sudah diterima pihaknya. Karena dalam standar penyidikan, BPKP harus dimintai keterangan sebagai ahli,

KPU Lobar Verifikasi Faktual 16 Parpol Giri Menang (suara NTB) – KPU Lombok Barat (Lobar) mulai turun melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik (parpol) untuk memastikan apakah syarat administrasi yang diserahkan parpol ke KPU memenuhi syarat atau tidak. Verifikasi faktual ini menentukan apakah parpol memenuhi syarat atau tidak sebagai peserta pemilu, sebab jika kabupaten/kota di NTB tak memenuhi syarat, maka parpol terkait tidak bisa ikut sebagai peserta pemilu. Terdapat 16 parpol yang diverifikasi, masing-masing 12 parpol lama sedangkan 4 parpol baru. Dari hasil verifikasi hari pertama, KPU menyimpulkan sementara bahwa parpol baru seperti Perindo memenuhi syarat dari sisi faktual. “16 parpol kita verifikasi faktual, terdiri dari 12 parpol lama dan 4 parpol baru seperti Perindo, Berkarya,

LIA Belum Layak sebagai Bandara Internasional Dari Hal. 1 Terjadi penumpukan penumpang di ruang tunggu. Di satu sisi NTB patut bersyukur angka kunjungan wisatawan ke daerah ini semakin besar. Tetapi di sisi yang lain kapaistas terminal penumpang di LIA belu memadai. “Maka saya menyetujui, mensupport silakan terminal dulu yang diperluas. Karena daya tampung overload. Walaupun sudah disiati dengan membuka kaca pembatas di ruang tunggunya. Tapi belum menjadi solusi yang memadai untuk sebuah keramaian bandara yang berjuluk internasional,” ucapnya. Suhaimi melihat kondisi LIA masih jauh dibandingkan

dengan bandara-bandara lainnya di Indonesia yang berstatus bandara internasional. Jika melihat daerah lain yang tidak begitu luas dari NTB, bandara yang dimiliki cukup bagus dan memadai. Selain diminta mengawal pengembangan LIA, anggota DPD RI asal NTB juga diharapkan dapat mengawal percepatan pembangunan KEK Mandalika. Baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun investor yang sudah berencana menanamkan investasinya. Pasalnya, kata Suhaimi, jika tidak dilakukan percepatan pembangunan di KEK Mandalika. Kemudian lahan tetap dibiarkan kosong, maka dapat

memicu penguasaan atas lahan oleh masyarakat. Sehingga evaluasi setiap enam bulan kepada investor yang sudah berencana menanamkan investasinya harus dilakukan. Evaluasi terhadap investor yang berinvestasi di KEK Mandalika diperintahkan Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian operaisonal KEK Mandalika tahun 2017 lalu. Pengelola kawasan diminta mengevaluasi investor yang ada, jika sampai enam bulan belum melakukan konstruksi maka diminta izinnya untuk dicabut. ‘’Enam bulan dilakukan evaluasi kemudian tidak dilakukan itu yang membuat kepercayaan menjadi luntur,’’ pungkasnya. (nas)

Polisi Selidiki Dugaan Penipuan Lombok Marathon Dari Hal. 1 Saat penyelidikan awal kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, belum ada gambaran naik ke penyidikan. ‘’Kita akan kaji unsur pidananya nanti di mana. Kan di pengumuman dijanjikan medali, dijanjikan kaos, makanan, faktanya di lapangan sudah jelas kan? Nah, kita lihat nanti unsur penipuannya,’’ kata Kapolda, memberi gambaran arah penyelidikan delik pidana dugaan penipuan. Saat ini kasus itu ditangani Subdit I Ditreskrimum Polda NTB. Guna melengkapi bahan penyelidikan, sejumlah panitia

lokal termasuk KONI NTB sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Giliran penyelenggara di Jakarta , termasuk manajemen dunialari.com. ‘’Nanti EO (event organizer) Jakarta itu kita akan panggil. Akan kita telusuri keberadaannya. Dan harus kita telusuri. Kan tidak mungkin bisa dapat keterangan atau bahan apapun tanpa memanggil yang penyelenggara awal,’’ terangnya. Dua hari sejak kacaunya acara Minggu (28/1) lalu itu, setidaknya penyidik sudah mendapat gambaran dari para saksi peserta lari yang merasa ditipu. Namun petunjuk lain terkait

penyelenggara kegiatan, tidak diperolehnya di sekitar panggung depan Kantor Gubernur NTB. Simbol dunialari.com dan EO dari Jakarta. ‘’Nah ini yang kita cari, dunialari.com itu di mana, kantornya di mana? Janganjangan tidak ada kantornya lagi. Sekarang kan banyak aktivitas without office,’’ katanya. Tidak menutup kemungkinan Ditreskrimsus juga akan dilibatkan untuk penyelidikan. Karena penyelenggaraan kegiatan melalui jalur online, mulai dari pendaftaran sampai dengan penyetoran uang pendaftaran melalui transaksi elektronik. (ars)

Kapolda NTB Serukan Pilkada Damai Dari Hal. 1 Agenda pertama tanggal 5 Februari mendatang, mereka akan bekerjasama dengan Universitas Mataram (Unram), menggelar acara Focus Group Discussion (FGD). Isinya terkait peran masyarakat untuk Pilkada damai dalam rangka ketahanan nasional. Disebutkan Kapolda, ada lima unsur narasumber yang akan hadir. Salah satunya Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, sebagai keynote speaker. ‘’Keynote speaker adalah Gubernur NTB. Yang hadir civitas akademika, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, Toma, Toga, LSM, BEM. Jadi total target yang hadir sekitar 1000 orang. Nanti, informasi apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat NTB untuk Pilkada damai, akan disampakan di FGD itu,’’ beber Kapolda didampingi Kabid Humas, AKBP Dra.Hj. Tri

Budi Pangastuti, MM. Agenda berikutnya, tanggal 9 Februari tidak lepas dari hasil kunjungan Kapolda NTB ke seluruh daerah di NTB dan bertemu tokoh agama serta tokoh masyarakat. Giliran Kapolda yang akan mengundang semua tokoh tersebut, masih dalam rangka kampanye mensukseskan Pilkada damai. Alasannya mengundang para tokoh tersebut, karena menjadi penentu Pilkada akan aman. Karena pada awal Februari nanti, Kapolda meyakini kotak kotak dukungan itu sudah mulai terjadi. Masyarakat sudah punya pilihan dukungan ke pasangan calon tertentu. Sementara Parpol sedang memanaskan ‘’kendaraannya’’. ‘’Sehingga mereka harus ikut menjaga keseimbangan supaya tidak terlampau panas, hangat boleh. Beliau beliau juga harus membuat suasana nyaman, tidak ada ‘ledakan’, apalagi konflik. Ini yang akan kita sam-

atau diperiksa atas keahliannya sebagai auditor yang menentukan kerugian negara. “Dan keterangannya dituangkan dalam BAP,” sebut Aspidsus. Setelah meminta keterangan auditor BPKP, dipastikan Aspidsus akan berlanjut pada permintaan keterangan tersangka. Sesuai agenda sebelumnya, target setelah kerugian negara dikantongi dan berlanjut ke pemeriksaan ahli dari BPKP, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka. ‘’Setelah ada pemanggilan, baru dilanjutkan ke penetapan tersangka,’’ tandasnya. Meski belum memanggil dan meminta keterangan, setidaknya calon tersangka

sudah ditetapkan. Namun calon tersangka belum bisa diumumkan. Tapi gambaran disampaikannya oknum dari kalangan tim konsolidasi. ‘’(tersangka) Dari internal, itu dari dalam tim konsolidasi. Sebab yang bertanggung jawab adalah tim konsolidasi,’’ pungkasnya. Audit anggaran untuk kasus BPR ini sebelumnya terkait dengan penggunaan dana operasional BPR senilai Rp 1,6 miliar. Anggaran itu disebut jaksa tidak jelas nomenklatur, sehingga terindikasi pidana korupsi. Selain operasional, anggaran miliaran itu dipakai membiayai studi banding DPRD NTB ke daerah yang sukses merger BPR. Selain itu, anggaran sebesar Rp 600 juta dipakai untuk membeli server yang kini ditempatkan di BPR Lombok Tengah. (ars)

paikan nanti,’’ paparnya. Agenda ketiga tidak kalah krusial tanggal 15 Februari mendatang. Ia akan mengundang komponen masyarakat lainnya terkait agenda dengan judul “Meraih Pilkada Damai”. Pihaknya akan mengundang para calon pemimpin, bagaimana mereka menyampaikan agenda mensejahterakan masyarakat dan komitmen Pilkada damai. Sehingga ia sangat berharap, semua kandidat hadir untuk terlibat dalam forum itu. Kehadiran para kandidat juga akan mencegah kesan keberpihakan kepolisian pada kandidat tertentu. “Tim suskes pasangan calon hadir, empat pasangan calon hadir, sehingga semua akan diberi kesempatan bicara. Kalau hanya satu hadir, nanti dikira kami kampanye. Ini yang akan membatasi ruang ekspersi saya bicara,” tandas Kapolda. (ars/*)

Garuda dan PSI,” jelas Komisioner KPU Lobar M. Suhardi, SH., MH., Selasa (30/1). Begitu pula parpol lama yang diverifkasi juga terkait domisili kantornya, berapa lama disewa sebab ketentuan minimal sampai selesai tahapan pemilu sekitar bulan Oktober 2019. Terkait ketentuan verifikasi faktual ini, jelasnya, meskipun kesannya sederhana, namun hasilnya berdampak terhadap nasional. Jika di NTB ada tiga pengurus kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat, maka bisa berimplikasi tidak bisa sebagai peserta pemilu 2019.

Penentuan hasil verifikasi faktual ini, jelasnya tanggal 17 Februari 2019 yang nanti ditetapkan oleh KPU RI. Sementara itu ketua DPC Perindo Lobar, H Syukri mengakui pada verifikasi awal mengalami kesulitan, sebab dokumen yang masuk dua tahun lewat. Namun begitu ada putusan MK lebih memudahkannya sebab dari target kekurangan 9 orang pengurus bahkan mampu dihadirkan 15 pengurus.”Artinya dengan sistem ini kita lebih mudah, sebagai parpol baru. Atas bimbingan dari KPU kita ucapkan terima kasih sekali,” ujarnya. (her)

25 Ribu Warga Miskin di Lobar Belum Terdaftar JKN Giri Menang (Suara NTB) – Total warga Lombok Barat (Lobar) yang terakomodir Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 61 persen. Sedangkan sisanya 39 persen belum terakomodir JKN. Dari total warga yang belum terakomodir, terdapat 25 ribu warga miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan gratis tersebut. Sebagai bentuk komitmen pemda memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang belum terakomodir tersebut, pemda tahun ini menganggarkan Rp 2,5 miliar. Masing-masing warga bakal diberikan jaminan sebesar Rp 5 juta untuk membayarkan premi. Jumlah jaminan naik dari sebelumnya Rp 2 juta. Kepala Dinas Kesehatan Lobar, H. Rahman Sahnan Putra, Selasa (30/1) menjelaskan, pihaknya sudah menghitung jumlah warga miskin yang belum punya JKN sebanyak 25 ribu orang. Mereka inilah yang diberikan jaminan kesehatan agar dilayani kesehatan secara gratis. ‘’Kita sudah menghitung jumlah warga miskin yang belum punya JKN sebanyak 25 ribu orang,’’ jelasnya. Untuk program jaminan kesehatan ini bupati telah menandatangani MoU dengan

BPJS untuk mengakomodir masyarakat yang belum memiliki JKN. Di antaranya mereka yang harus menjalani rawat inap. ‘’Mereka dibantu maksimal Rp 5 juta, kalau dulu maksimal Rp 2 juta. Total anggaran yang disiapkan pemda Rp 2,5 miliar, ini merupakan bentuk wujud perhatian pemda dalam upaya memberikam jaminan kesehatan terhadap warga miskin yang belum memiliki JKN,” tegas Kadikes ini. Di samping itu, seluruh masyarakat tidak mampu yang melahirkan seluruhnya juga dijamin. Untuk melayani warga miskin yang belum terkaper JKN ini lanjutnya, pihaknya sudah bekerjasama dengan sejumlah rumah sakit antara lain Rumah Sakit Tripat Gerung, RSUD NTB, RSUD Kota Mataram, RS Bhayangkara, RSJ. Mutiara Sukma. Mekanisme pengurusan jaminan ini sendiri jelasnya ada teknisnya yang sudah dibangun antara pihaknya dengan rumah sakit. Dijelaskan pengalokasian anggaran untuk jaminan kesehatan bagi warga miskin ini bentuk komitmen pemda, di samping Dikes juga mendorong seluruh masyarakat tahun 2019 harus menjadi peserta JKN. (her)

Aktivitas PT AMNT Kembali Normal Dari Hal. 1 Untuk diketahui pascaaksi di gate Benete, para pelamar kerja atas kesepakatan dengan tim bersama melanjutkan dialog di Kantor Bupati KSB sejak Senin. Dalam pertemuan secara maraton yang dipimpin langsung oleh bupati selaku ketua tim, tim mendengar semua tuntutan para pelamar termasuk memberikan solusi berupa penambahan kuota per kecamatan yang masuk dalam areal lingkar tambang (Sekongkang, Maluk dan Jereweh). Minta Tambahan Kuota Sementara itu, tokoh masyarakat lingkar tambang, Jabir Sanela meminta kepada tim bersama rekrutmen tenaga kerja PT MacMahon Indonesia untuk bisa menambah kuota tenaga kerja khusus daerah lingkar tambang. Karena katanya, yang paling awal merasakan dampak ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan PT AMNT adalah desa lingkar tambang. Terhadap kondisi tersebut, sudah seharusnya jatah untuk lokasi lingkar tambang jadi prioritas. ‘’Kita tidak lagi mempermasalahkan hasil tes yang telah dilakukan oleh ECC UGM, karena SOPnya memang sudah saperti itu,’’ katanya.

Tetapi yang diinginkan saat ini adalah kebijakan dari Bupati KSB untuk bisa menambah kuota bagi wilayah di lingkar tambang. ‘’Hal itu kami anggap sangat penting karena kamilah yang akan mendapatkan dampaknya ketika ada halhal yang terjadi dengan perusahaan tersebut,’’ ungkapnya dalam rapat di Graha Fitrah Kantor Bupati KSB, Selasa (30/1). Menanggapi hal ini, Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, mengatakan, pihaknya tetap akan membangun komunikasi dengan perusahaan untuk bisa dipenuhi. Namun demikian, bupati tetap berharap kepada masyarakat. Karena yang jelas perusahaan ini tetap membutuhkan karyawan baik yang non skill maupun yang skil. Untuk itu, sembari menunggu informasi perekrutan, peran dari Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah terbangun saat ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Sehingga tenaga kerja dari lokal KSB bisa bersaing dengan tenaga kerja non lokal. ‘’Saya tetap akan suarakan masalah ini ke managamen. Tetapi saya berharap masyarakat bisa lebih bersabar dan mempersiapkan diri untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja non lokal,’’ katanya. (bug/ils)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 31 Januari 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dua Kecamatan di Lobar akan Dimekarkan Giri Menang (Suara NTB) Rencana Pemekaran dua kecamatan di Lombok Barat (Lobar), yakni Narmada dan Sekotong kembali berhembus jelang pilkada ini. Pemda tahun ini memprioritaskan pemekaran dua kecamatan tersebut untuk diusulkan tahun 2019 ke Kemendagri.

Infrastruktur pendukung seperti sarana kesehatan pun telah disiapkan di kecamatan Narmada untuk menunjang pelayanan ke masyarakat setempat. Bupati Lobar di sela-sela peresmian pemanfataan proyek di Narmada, Senin lalu menyatakan pihaknya memiliki rencana pe-

mekaran kecamatan. Diakuinya, ada sejumlah masyarakat bertanya ke dirinya terkait pembangunan Puskesmas di Surenadi sebagai pertanda atau sinyal bahwa kecamatan Narmada dimekarkan. “Ini pertanyanaan warga ke saya, saya jawab pintar juga bapak bisa menangkap

isyarat yang diberikan pemda Lobar. Memang tahun 2017 sudah meminta pak Sekda melakukan kajian dua kecamatan dulu yaitu Sekotong dan Narmada untuk nanti dimekarkan tahun 2019, kita lengkapi infrastrukturnhya dulu kayak Puskesmas,”kata Bupati.

Sarana prasarana yang dibangun semuanya di lahan milik pemda, selain nanti dilengkapi bangunan perkantoran yang diperlukan. Dari kebijakan yang diambil ini, banyak muncul partisipasi, inisiasi dari jajaran bawah seperti Kades dan Camat serta masyarakat bawah. Ia pun memberikan apresiasi terhadap Kades yang memunculkan ide dan gagasan seperti Buwun Sejati sebagai desa wisata dan sebelumnya juga Sesaot. Bahkan beberapa waktu kedepan rencananya desa di lingkar Gunung Sasak bakal dilaunching sebagai desa wisata. Kabag Pemerintahan Setda Lobar, H. Hamka, S.Sos mengatakan, usulan pemekaran ini masih menunggu keluarnya peraturan pemerintah (PP) dari UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Namun sembari menunggu PP tersebut, Pemda dibolehkan memproses usulan melalui pembentukan Raperda Pemekaran Kecamatan lebih dulu tahun ini, pemda akan mengusulkan anggaran pembuatan Raperda tersebut tahun ini untuk dianggarkan tahun depan. Hamka menyatakan, pemekaran dua kecamatan ini sangat memungkinkan diusulkan mengingat kedua kecamatan ini memenuhi syarat baik secara administrasi dan teknis. “Tapi kami masih menunggu PP UU nomor 23 tahun 2014, itu infonya sudah diteken pak presiden namun belum keluar sehingga pengusulan belum bisa. Tapi kita dibolehkan memproses dulu,” kata Hamka. Menurutnya, mengacu keten-

tuan secara teknis dan administrasi pemekaran kecamatan

dilakukan jika sudah mekar lebih dari lima tahun. (her)