HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 30 NOVEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 219 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/ist)
DITERTIBKAN Aparat kepolisian dan TNI saat menertibkan PETI dan gelondong yang berada di Kecamatan Sekongkang.
16 Kecamatan Lagi, PETI di Wilayah Selatan KSB Ditertibkan Waspada Cuaca Buruk Taliwang (Suara NTB) Aparat gabungan dari Polres Sumbawa Barat, kembali menertibkan paksa terhadap lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah selatan KSB, Kamis (28/11). Penertiban
Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi BIL mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca buruk. Diingatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang tercatat di 16 kecamatan. Berdasarkan update peringatan dini cuaca di NTB mulai Jumat (29/11), hujan lebat dan sedang masih berpotensi terjadi. Saat bersamaan disertai petir dan angin kencang. Bersambung ke hal 11
paksa dilakukan, menyusul aktivitas penambangan emas ilegal yang beberapa waktu lalu sempat ditutup paksa. ‘’Penertiban paksa yang kita lakukan bukan kali ini saja. Melainkan
sudah sering. Tetapi masih tetap ada juga penambang yang ngeyel dengan alibi tidak memilki pekerjaan,’’ tegas Kapolres KSB, AKBP Mustofa SIK, MH kepada Suara NTB, Jumat (29/ 11) kemarin.
Hasil Verifikasi Faktual
1.050 Pelamar CPNS Pemprov Dinyatakan TMS
Mataram (Suara NTB) Hasil verifikasi faktual sementara yang dilakukan Panitia Seleksi Daerah (Panselda), sebanyak 1.050 pelamar CPNS Pemprov NTB dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS). Jumlah pelamar CPNS Pemprov NTB hingga penutupan pendaftaran, Kamis (28/11) Pukul 00:00 Wita sebanyak 8.541 orang.
TO K O H
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, verifikasi faktual berkas-berkas persyaratan seluruh pelamar ditargetkan tuntas Jumat (29/11). ‘’Jumlah sementara verifikasi faktual Panselda 1.050 orang yang masih kategori tidak memenuhi syarat,’’ sebut Fathurrahman dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/11) sore kemarin.
Bendungan Mujur Tetap Prioritas
’’
(Suara NTB/dok)
PEMPROV NTB menegaskan bahwa proyek Bendungan Mujur akan tetap menjadi prioritas. Pasalnya, pembangunan bendungan di Lombok Tengah tersebut merupakan bagian dari rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di NTB. ‘’Bendungan Mujur itu tetap jadi prioritas bagi kita. Karena itu kita harus segera selesaikan semua persyaratannya,’’ ujar Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Ir. H. Ridwan Syah, kepada Suara NTB, di Mataram. Menurutnya Pemprov NTB beserta Pemda Lombok Tengah saat ini tetap menargetkan pengerjaan bendungan tersebut dapat dimulai pada 2020 mendatang. Bersambung ke hal 11
Meski demikian, penertiban tetap dilakukan, karena warga melakukan penambangan emas di wilayah yang menjadi konsesi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Bersambung ke hal 11
H. Fathurrahman
Beberapa hal yang menyebabkan pelamar dinyatakan TMS. Antara lain, ada pelamar yang salah tujuan lamarannya. Mereka melamar di formasi CPNS provinsi, tetapi dalam surat lamarannya ke kabupaten. Kemudian ada juga pelamar yang tidak lengkap dalam mengupload berkas-berkas persyaratan sesuai formasi jabatan yang dilamar. Seperti tidak mengupload ijazah, padahal persyaratan lain sudah diupload semuanya. Bersambung ke hal 11
Jumlah sementara verifikasi faktual Panselda 1.050 orang yang masih kategori tidak memenuhi syarat
Ribuan Guru Tidak Tetap SMA/SMK Pemprov NTB akan Diangkat Jadi P3K Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH, MH mengaku mendapatkan informasi dari Kemendikbud bahwa Guru Tidak Tetap (GTT) atau guru honorer SMA/SMK akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal ini menjadi angin segar bagi ribuan GTT SMA/SMK/SLB yang ada di NTB. ‘’Ada planning yang saya dapat informasinya bahwa semua Guru Tidak Tetap itu akan menjadi P3K. Bersambung ke hal 11
H. Rusman (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
H. Ridwan Syah
KO M E N TTAA R Validasi Ulang BDT Kemiskinan PEMPROV NTB melalui Dinas Sosial (Disos), sedang melakukan validasi ulang 2 juta penduduk miskin dan rentan miskin yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT). Ditargetkan awal 2020 mendatang, perbaikan data BDT kemiskinan di NTB sudah tuntas. Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah mendorong Pemda Kabupaten/Kota segera meminta Pemerintah Desa/ Kelurahan melakukan musyawarah desa (musdes)/ musyawarah kelurahan (muskel). Sehingga masyarakat yang benar-benar miskin terdata dalam BDT. Bersambung T. Wismaningsih Drajadiah ke hal 11
Perajin Mulai Tertarik Membuat Suvenir Menyambut Event MotoGP Praya (Suara NTB) Perajin perak di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai tertarik untuk membuat aneka suvenir untuk menyambut event MotoGP di Sirkuit Mandalika tahun 2021 mendatang. Salah satu desain yang ingin dibuat seperti miniatur pembalap, motor balap, nomor kendaraan dan lainnya.
Farid Rizki, Salah seorang perajin perak di Desa Ungga kepada Suara NTB, Jumat (29/11) mengatakan, para perajin sudah mendapatkan pelatihan dari Pemda setempat terkait dengan pentingnya menyambut event MotoGP dengan produk suvenir yang bagus. Namun demikian, pihaknya masih khawatir soal hak paten desain yang dimiliki oleh Dorna Sports. Karena itulah para
perajin masih menunggu kejelasan soal hak paten itu dari pemerintah pusat dan Dorna. ‘’Kita sudah punya desain suvenir untuk MotoGP ini. Namun petugas dari Kementerian bilang kita tanyakan dulu ke Dorna apakah kita diizinkan membuat miniatur MotoGP atau tidak, karena jangan sampai kita bermasalah di sana,’’ terangnya. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/ris)
SUVENIR - Rancangan souvenir yang telah disiapkan perajin perak di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat, Loteng.
DPMPD Dukcapil NTB Gelar Bimtek Jamin Regenerasi Petugas
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/bay)
BIMTEK - Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. Ashari, SH. MH. (tengah) memberikan pengarahan pada kegiatan Bimtek ADB, Jumat (29/11).
Mataram (Suara NTB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB menggelar kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) bagi petugas administrator database (ADB) yang bertugas di masingmasing kabupaten/kota. Hal tersebut ditujukan terutama untuk menjamin regenerasi di dalam pengelolaan sistem informasi dan administrasi kependudukan. ‘’ADB senior yang sudah lama akan promosi jabatan. Ini persiapan bagi teman-teman yang tadinya operator komputer, bisa menggantikan teman-teman yang sudah senior,’’ ujar Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Dr. Ashari, SH. MH., Jumat (29/11) di Mataram. Untuk target jangka panjang, kegiatan tersebut ditujukan untku menjamin penjenjangan karir bagi aparat DPMPD Dukcapil. Sedangkan untuk jangka pendek hal tersebut diharapkan dapat memberikan pembangian beban kerja
yang merata. Diterangkan Ashari, selama ini tugas pokok dan fungsi untuk pengelolaan sistem informasi seringkali dibebankan hanya kepada ADB senior. Hal tersebut mengikuti peran ADB sebagai tenaga fungsional di masing-masing Kantor Dukcapil. Pasalnya, hal tersebut perlu mengalami perubahan karena beberapa waktu belakangan DPMPD Dukcapil juga telah melakukan inovasi dengan membangun UPT Dukcapil di masing-masing kecamatan, seperti yang ada di Lombok Timur. ‘’Masyarakat bisa lebih terlayani di Kecamatan setempat. Kelemahannya, dengan itu dibutuhkan tenaga untuk mengelola sistem, melakukan maintenance dari jaringan ataupun perawatanperawatan,’’ ujar Ashari. Bimtek untuk ADB itu, disebut Ashari merupakan program rutin DPMPD Dukcapil NTB sejak dua tahun belakangan. Bersambung ke hal 11
SUARA NTB Sabtu, 30 November 2019
Dukung Tambahan RTH KELURAHAN Ampenan Selatan mendukung adanya tambahan ruang terbuka hijau (RTH) di lingkungan. Ini menyusul, luas RTH di Kota Mataram yang belum mencapai 25 persen dari luas wilayah kota Mataram. Lurah Ampenan Selatan, H. M. Amanah menjelaskan, wacana pengadaan lahan untuk RTH dari Pemkot Mataram akan didukung penuh pihak kelurahan. Pasalnya, RTH itu nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan sekitar RTH. “Lahan itu sudah dicek ke(Suara NTB/viq) marin dari Pemkot MatH. M. Amanah aram. Dalam hal ini kan, pihak BKD kota Mataram bersama BPN, dan kelurahan sudah mengukur tanah rencana untuk RTH ini.RTH ini lokasinya di Ampenan Selatan,” jelasnya, Jumat (29/11) kemarin. Luas RTH yang akan dibangun ini jelas Amanah, sekitar 80 are. Adapun kepemilikan lahan, hingga saat ini belum jelas. “Cuma sudah dicek keberadaan lahan itu, apakah tanah ini menjadi hak milik adat atau tanah sengketa. Yang sudah diukur oleh BPN itu tanah milik warga di Karang Buyuk, Karang Panas, dan Lingkungan Karang Kates,” imbuhnya. “Kita sangat mendukung untuk wacana RTH ini. Karena ini bisa meningkatkan taraf ekonomi warga, untuk meningkatkan penghasilan remaja, dan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan,” jelas Amanah. Nanti, setelah adanya RTH ini, pihak kelurahan akan memanfaatkan RTH ini sebagai pusat kumpul warga. Di samping itu, jelas Amanah, RTH ini juga dapat menjadi tempat ekonomi baru bagi warga sekitar. “Mereka bisa jualan, mereka juga bisa mengadakan kegiatan pendidikan. Ada banyak manfaatnya nanti,” jelasnya. Dikatakan Amanah, besar kemungkinan, jika ada RTH ini, kelurahan Ampenan Selatan mempunyai wisata lokal. Sehingga, kelurahan Ampenan Selatan dilirik oleh wisatawan ataupun pengusaha. “Mungkin wacana ini bisa sampai dua hingga tiga tahun ke depan. Kita berharap secepatnya pihak Pemkot menyiapkan RTH ini,” pinta Amanah. (viq)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Anggaran Minim, Kasus Stunting di Mataram 4.662 Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan Kota Mataram perlu kerja keras. Pasalnya, kasus stunting mencapai 4.642. Kebijakan penganggaran untuk penanganan kasus ini relatif minim. Intervensi anggaran untuk penanganan kasus stunting tahun 2020 hanya Rp300 juta. Jumlah ini tidak sebanding dengan kasus ditemukan di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H.Usman Hadi menyampaikan, khusus anggaran penanganan kasus stunting, gizi buruk dan gizi kurang pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 mencapai Rp 300 juta. Selain itu, ada juga intervensi dari bantuan operasional kesehatan dari dana alokasi khusus bagi 11 puskesmas mencapai Rp 4 – Rp 5 miliar. Anggaran BOK tidak fokus
pada penanganan kasus stunting, melainkan biaya operasional dan lain sebagainya. “Kalau khusus stunting cuma Rp300 juta,”sebut Usman ditemui, Jumat (29/11). Bentuk intervensi melalui pemberian bantuan makanan tambahan, susu serta pelatihan – pelatihan bagi ibu hamil. Kasus stunting di Kota Mataram yang dirilis oleh pemerintah pusat mencapai 24 persen. Data rill yang dimiliki anak
mengalami stunting, gizi buruk dan gizi kurang mencapai 4.662 kasus. Usman menjelaskan, penyebab stunting ada berbagai faktor. Diantaranya, kurangnya kebersihan lingkungan yang menyebabkan anak terkontaminasi bakteri, janin kekurangan asupan makanan bernutrisi semasa kehamilan, tidak mendapatkan aksi eksklusif sehingga menyebabkan malnutrisi pada anak. Oleh
karena itu, antisipasi yang dilakukan adalah dengan memberikan asupan makanan tambahan serta suplemen bagi ibu hamil. Pola ini dinilai akan efektif mengurangi risiko anak stunting, gizi buruk dan gizi kurang. (cem)
H. Usman Hadi
(Suara NTB/cem)
PJU - Sejumlah PJU dipasang di Jalan TGH.M.Faisal menggunakan mesin lampu tenaga surya. Pemkot Mataram terus berupaya menekan tagihan PJU. Polanya dengan mengubah dari kontrak daya ke meterisasi.
Harus Ada Antisipasi ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Isti Ningsih, S.Ag., memberikan perhatian khusus terhadap Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram. Dia menyarankan supaya anggaran untuk Dinas Pemadam Kebakaran ditambah. ‘’Kenapa kemarin saya ada perhatian karena kemarin saya pernah kebakaran. Dan itu rasanya orang kebakaran itu kayak apa ya. Walaupun yang kebakaran itu sebelah rumah saya, tapi mepet dengan rumah saya,’’ katanya kepada Suara NTB kemarin. Usul ini karena melihat laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran terhadap fasilitas yang masih kurang memadai. ‘’Sehingga keinginan kita minimal kalaupun tidak membeli, itu ada perawatan yang lebih intensif,’’ ujarnya. Sehingga ketika pada saat darurat, bisa cepat dipergunakan. Sementara, Dinas Pemadam Kebakaran memberi gambaran bahwa kendaraan operasional Dinas Pemadam Kebakaran masih ada yang perlu masuk bengkel. ‘’Lah kalau kebakaran sekarang terus kendaraan macet, bagaimana,’’ sesalnya. Apalagi tingkat kepadatan penduduk yang kian bertambah, juga menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan Pemkot Mataram untuk memberikan anggaran tambahan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram. Karena semakin padat suatu kawasan maka potensi terjadinya kebakaran juga semakin tinggi. Terlebih saat musim kemarau seperti saat ini, titik panas juga diyakini bertambah. Apalagi di banyak tempat di Mataram, rumah penduduk berhimpitan satu dengan yang lainnya. ‘’Sehingga sambungan listrik juga perlu diwaspadai menjadi pemicu kebakaran,’’ sebut politisi PKS ini. Isti berharap di Kota Mataram tidak terjadi peristiwa kebakaran. Namun demikian, lanjut anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini, tetap harus ada langkah antisipasi. ‘’Harus ada perhatian terhadap Pemadam Kebakaran ini. Menurut saya tidak harus membeli kalau memang yang ada ini masih bisa dilakukan perawatan yang lebih intensif,’’ demikian Isti. Sehingga, kapanpun ada peristiwa, kendaraan operasional pemadam kebakaran dalam kondisi siap pakai. ‘’Jangan mengandalkan water canon. Kan lain itu fungsi, lain peruntukkannya,’’ ucapnya. Isti menyayangkan, dari pengalihan anggaran pembangunan Kantor Walikota Mataram sebesar Rp60 miliar, Dinas Pemadam Kebakaran tidak kecipratan anggaran, meski pihaknya sudah meyampaikan bahwa fasilitas pemadam kebakaran dalam kondisi urgen untuk dilakukan perawat a n . (fit)
Pemkot Mataram Tekan Pembayaran PJU Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram mendapat tambahan anggaran sekira Rp3,4 miliar lebih. Pemanfaatan anggaran salah satunya diperuntukan untuk program meterisasi. Pemkot Mataram terus menekan pembayaran penerangan jalan umum. Pembayaran tagihan PJU yang harus dibayar perbulan sekitar Rp1,8 miliar – Rp1,9 miliar lebih. Dengan tambahan anggaran Rp2,5 miliar di
tahun 2020 mendatang kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram, H.M. Kemal Islam, diprioritaskan untuk program meterisasi. Dengan meterisasi ditargetkan pembayaran PJU stagnan di posisi Rp 1,5 miliar. “Saya ingin pembayaran PJU kita perbulan pada angka Rp1,5 miliar,” harap Kemal dikonfirmasi, Jumat (29/11). PJU yang menggunakan meterisasi baru mencapai 60 persen. Dengan tambahan anggaran itu, ditar-
getkan meterisasi mencapai 80 – 85 persen. Artinya, tagihan pembayaran PJU perbulan bisa mencapai Rp18 miliar pertahun. Kemal menegaskan, pendapatan dari pajak penerangan jalan umum setiap tahunnya tetap surplus. Di tahun 2019 PPJU mencapai Rp42 miliar – Rp43 miliar. PPJU diperoleh Kota Mataram lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. “Bisa dicek Kota Mataram paling tinggi,” tegasnya. Pengalihan dari kontrak
daya ke meterisasi tidak ada masalah. Koordinasi dengan PLN telah siap memenuhi pengalihan tersebut. Titik –titik pemasangannya akan diintervensi terlebih dahulu. Perkim memprioritaskan pada titik PJU yang memiliki tagihan paling tinggi, sehingga menekan tagihan pembayaran PJU. Kemal menggambarkan kebutuhan PJU dengan banyaknya ruas jalan di Kota Mataram mencapai 17 ribu titik. Saat ini, hanya dapat ter-
penuhi mencapai 12 ribu titik PJU. Artinya, ada kekurangan 5 ribu titik PJU yang perlu harus dipasang. Pemasangan titik PJU diwacanakan melalui dana kelurahan. Rencana ini baru dikoordinasikan apakah diperbolehkan berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Intervensi melalui dana kelurahan diharapkan pemenuhan PJU di lingkungan segera tuntas. “Kita baru berencana apakah boleh sesuai juklak – juknisnya,” demikian Kemal. (cem)
Dinas Pertanian Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani Utama Mataram (Suara NTB) Inovasi petani di Kota Mataram patut diapresiasi. Atas kerja keras itu, Dinas Pertanian meraih penghargaan Abdi Bakti Tani Utama dari Kementerian Pertanian. Penghargaan itu langsung diterima Kepala Dinas Pertanian, Ir. H. Muttawali, Jumat (29/11) di Jakarta. Muttawali mengapresiasi inovasi para petani di Dasan Cermen yang mampu mengkolaborasikan antara hortikultura dengan peternakan. Kolaborasi itu diimplementasikan melalui program SI PINTAR oleh kelompok peternakan Taker Dirik dan kelompok pan-
gan hortikultura Sumber Rejeki. “Kementerian Pertanian memberikan penghargaan Abdi Bakti Tani Utama,” bebernya. Inovasi kelompok peternakan dan kelompok pangan dan hortikultura setidaknya memberikan motivasi kepada kepada kelompok peternakan lainnya. Artinya, kolaborasi ini dapat menghasilkan pupuk kandang dan sisa sayur yang
tidak terjual dapat dijadikan pakan ternak. “Ini bisa jadi contoh bagi kelompok lainnya,” tandasnya. Pengembangan inovasi diharapkan terus dikembangkan oleh kelompok ternak dan pangan hortikultura. Pola ini dapat mengurangi pembiayaan serta saling menguntungkan antar kedua belah pihak. (cem/*)
PENGHARGAAN - Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram menerima penghargaan Abdi Bakti Tani Utama dari Kementerian Pertanian, Jumat (29/11). Penghargaan ini kolaborasi kelompok ternak dan kelompok pangan hortikultura melahirkan inovasi SI PINTAR.
(Suara NTB/ist)
Tender Peningkatan Jalan akan Dipercepat Hj. Isti Ningsih
(Suara NTB/cem)
Miftahurrahman Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Mataram, akan mempercepat proses tender proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan. Tender diupayakan pada awal tahun 2020 mendatang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Miftahurrahman ditemui, Jumat (29/11) menyampaikan, dana alokasi khusus diterima di tahun 2020 turun 50 persen dari sebelumnya Rp24 miliar, sehingga tidak semua ruas jalan dapat intervensi. Dari penundaan anggaran pembangunan Kantor Walikota sekira Rp 60 miliar. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, membagi porsi anggaran tersebut untuk pelaksanaan program sifatnya mendesak. Pihaknya mengusulkan lokasi – lokasi
perlu mendapatkan intervensi. Empat paket pemeliharaan jalan dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. “DAK kita terima turun 50 persen. Ruas jalan tidak banyak yang bisa diintervensi,” kata Miftah. Anggaran tambahan diterima khusus pemeliharaan jalan Rp6,7 miliar untuk empat paket proyek. Diantaranya, paket III Jalan Pande Mutiara senilai Rp 2,1 miliar lebih, paket IV Jalan Kecial Kuning Lingkungan Montong Are senilai Rp 945 juta. Paket V Jalan Kompleks Iman Safi’i Rp 1,7 miliar lebih dan paket VI Jalan Pembaharuan I dan II senilai Rp 1,8 miliar lebih. Sejumlah paket pemeliharaan jalan ada yang sudah
bisa ditender dan butuh perencanaan. Dari empat paket tambahan sekira satu atau dua paket membutuhkan perencanaan. Seperti pembuatan detail engineering desain serta penyesuaian harga. Disatu sisi tambah Miftah, Presiden RI Ir.H.Joko Widodo mendorong agar pekerjaan fisik mulai ditender awal Januari. Dalam pelaksanaan butuh persiapan administrasi seperti penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, tim pokja di Bagian Layanan dan Pengadaan serta dokumen teknis lainnya. “Kita butuh persiapan administrasi seperti perangkat secara struktur,” tandasnya. Namun demikian, pihaknya akan mengupayakan memper-
cepat. Untuk empat ruas pemeliharaan jalan belum diketahui dari masing – masing anggaran berapa ukuran panjang yang bisa dikerjakan. Selain proyek jalan sambungnya, Dinas PUPR juga memperoleh tambahan anggaran Rp17,7 miliar untuk lanjutan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia nilai anggarannya Rp5,5 miliar, lanjutan kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp4,5 miliar, landscape kompleks perkantoran di Lingkar Selatan Rp2 miliar, lanjutan pembangunan Kantor Camat Ampenan Rp400 juta dan Kantor Lurah Sayang – sayang Rp300 juta. (cem)
SUARA NTB Sabtu, 30 November 2019
Tata PKL Sebelum MotoGP GELARAN MotoGP di KEK Mandalika pada 2021 mendatang adalah event bergengsi dunia. Multiflier efek event internasional ini jangan sampai hanya dinikmati pengusaha menengah atas. Misalnya hotel, restoran atau pengusaha transportasi. Jangan fokus pada persiapan, hotel, restoran dan transportasi saja saat puluhan ribu, bahkan lebih dari 100 ribu tamu yang datang dari berbagai belahan dunia untuk menyaksikan MotoGP di Lombok yang disebut-sebut lintasanya paling unik dan indah di dunia. (Suara NTB/bul) Usaha – usaha kecil, Muhammad Sahidin para pedagang lapak juga harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Agar masyarakat local tak hanya menikmati remah-remahnya hingar bingar MotoGP. “Belum terlambat,” kata praktisi, sekaligus Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Apkli) Kota Mataram, Muhammad Sahidin. PKL tidak identik dengan pangsa pasar level bawah. Justru turis, atau wisatawan juga tak pobia berbelanja di emperan. Lihat saja di Kota Mataram, PKL-PKL yang ada Cakranegara kerap kali disambangi turis. Sementara itu, berdasarkan pantauan Suara NTB, sampai sejauh ini pembangunan KEK Mandalika, nyaris dilupakan penataan PKL di luar KEK Mandalika. Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola KEK hanya menyediakan lapak bagi pedagang-pedagang suvenir di dalam kawasan. Harusnya, pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Tengah juga turut melakukan penataan PKL di luar kawasan. Konsep penaataan PKL yang ideal, kata Sahidin memberikan pandangan, para PKL jangan digusur. Ataupun jika tempat berjualannya dititik-titik yang tidak seharunys, ada baiknya PKL dipindah ke tempat yang tak kalah representatif. Kita bisa melihat bagaimana lapak-lapak PKL di Kuta, Lombok Tengah. Pada lokasi-lokasi yang bersebarangan dengan KEK Mandalikapun, PKL nampaknya apatis dengan hebohnya KEK Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP pada 2021 mendatang. Tidak ada yang dipersiapkan. Para PKL juga tetap berjualan seperti biasanya. Tidak ada perubahan. Beberapa PKL yang pernah dijumpai media ini di jalan raya Kute juga mengaku belum mempersiapkan apa-apa. Tidak dimengerti juga apa saja yang mereka harus siapkan. Pemahaman mereka ke sana sangat terbatas. Padahal, pelaksanaan MotoGP adalah momentum untuk meraup pendapatan sebanyak-banyaknya agar mereka mendapatkan manfaat besar. Menurut Sahidin, konsep penataan PKL dimana saja idealnya sama. Harus ditata tempat berjualannya yang lebih refresentatif. “Misalnya, khusus untuk PKL kuliner. Harus ada los khusus. Bila perlu warnanya juga beda. Demikian juga PKL souvenir, harus disiapkan lapak yang lebih menarik. Bila perlu, pedagangnya haruskan menggunakan atribut adat saat berjualan,” imbuhnya. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
NTB Minta Layanan Kapal Ternak Diperbanyak Mataram (Suara NTB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB meminta Kepala Kementerian Pertanian melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNak) untuk memperbanyak layanan kapal ternak. Terutama saat hari besar keagamaan. Berkaca saat Hari Raya Idul Adha (Hari Raya Kurban), hanya satu layanan kapal ternak di Pelabuhan Bima. Akibatnya, pengusaha berebut mendapatkan pelayanan pengiriman ternaknya ke Jakarta. Idelnya, 5 kapal yang melayani. “Akhirnya nunggu kapal lagi sampai semingguan. Selama menunggu, bobot ternak akan berkurang. Otomatis harganya juga berkurang. Karena itu kita sampaikan, minta lima kapal ternak melayani,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Sekretaris Dinas, Iskandar Zulkarnain. Jumlah ternak yang dikirim dengan fasilitas tol laut ini sudah sebanyak 3.650 ekor selama tahun 2019. Diluar pengiriman dengan kapal ternak, ada 8 ribuan ekor yang dikirim oleh
pengusaha/peternak. Umumnya ke Jakarta. Selain itu, ada 223 ekor yang dikirim ke Kalimantan. Diluar jumlah yang dikirim dengan kapal ternak. “Kita juga minta agar kapal ternak ini tidak hanya sampai di Pelabuhan Bima saja. Harus sandar juga di Pelabuhan Lembar supaya peternak-peternak yang di Lombok juga mendapat kemudahan,” jelas Iskandar di ruang kerjanya, Jumat (29/11) kemarin. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) medapat penugasan mengoperasikan dua arma-
da kapal ternak dari pemerintah. Kapal ternak merupakan bagian dari kapal Tol Laut untuk memperlancar distribusi ternak antar pulau di Indonesia, demi meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus mendukung swasembada daging nasional. Adapun konektivitas trayek angkutan ternak tahun ini ada 6 rute, yakni: KM. Camara Nusantara 1 oleh PT Pelni (Kupang - Waingapu - Tanjung Priok - Cirebon Kupang), KM. Camara Nusantara 2 oleh PT ASDP (Kupang - WiniAtapupu- Tanjung Priok - Kupang),
KM Camara Nusantara 3 oleh PT Pelni (Kupang - Waingapu - Tanjung Priok - Cirebon - SurabayaDumai- Cirebon-Kupang). Selanjutnya KM. Camara Nusantara 6 oleh PT Subsea (Bima - Badas - Parepare - Palu Balikpapan/Samarinda - Bima), dan rute yang terakhir KM. Camara Nusantara 5 oleh PT ASDP (Celukan Bawang - Tanjung Priok - Kupang - Wini - Atapupu Samarinda - Celukan Bawang). Disisi lain, sesuai arahan Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah terkait program unggulan, hilirisasi. NTB juga akan meminimalisir pengiriman ternak hidup. Pengiriman ke luar daerah akan diupayakan dalam bentuk daging beku. Atau dikirim dalam bentuk produk turunan daging. Persiapan ke arah itu, kata Iskandar seluruh Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di NTB, RPH Banyumulek di Lombok Barat,
(Suara NTB/bul)
Iskandar Zulkarnain RPH Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat, RPH Bangkong di Kabupaten Sumbawa, RPH di Dompu, dan RPH Asa Kota di Bima. RPH-RPH ini sudah berstandar nasional. (bul)
Pemprov Kesulitan Tertibkan Taksi ”Online” Tak Berizin Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB cukup kesulitan melakukan penertiban kepada pengemudi taksi daring (online) yang belum mengajukan izin ke pemerintah daerah. Sebelumnya, Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB telah memberikan kuota taksi onlie sebanyak 750 di pertengahan tahun 2019 ini. Sampai saat ini, jumlah pengemudi taksi online yang telah mendaftarkan diri secara legal sangat minim. “Baru 40 orang yang daftar,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windiya. Sebelumnya juga, Asosiasi Driver Online (ADO) Provinsi NTB terus mendesak pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan penertiban kepada taksi-taksi online yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Menurut L. Bayu, cukup sulit menertibkan para pengemudi taksi online ilegal ini. Pertama untuk mendeteksinya juga tidak mudah. Meskipun sedang beroperasi. Menggunakan pelat hitam (kendaraan pribadi), tidak adanya penanda (stiker). Sebelumnya, diberlakukan penggunaan stiker bagi taksi online untuk memudahkan menandanya. “Sekarang ada aturan lagi, boleh ndak pakai penanda (stiker),” jelas L. Bayu. Hal itulah yang membuatnya sulit ditertibkan. Yang paling memungkinkan untuk memastikan taksi online, kata kepala dinas dengan menyetop mereka yang dicurigai, kemudian mengecek langsung melalui ponselnya. “Tapia apa dasarnya kita pegang hp orang. Dilematis,” imbuhnya. Dinas Perhubungan Provinsi NTB dalam melakukan penertiban ini tetap bekerjasama dengan Polda NTB sebagai pemilik utama kewenangan di jalan raya. Juga sedang dicarikan rumusan yang tepat untuk mendorong para pengemudi taksi online memenuhi ketentuan yang berlaku. (bul)
NTB Krisis Polsus untuk Hentikan Pengeboman Ikan Mataram (Suara NTB) Aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan (destructive fishing) masih terjadi di perairan NTB. Disatu, jumlah Polisi Khusus (Polsus) yang bertanggung jawab melakukan pengawasan juga sangat terbatas. “Polsus kita cuma dua. Mengawasi 12 mil kali sepanjang pantai NTB,” kata Kepala P2SDP3K Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Sri Wijayaningsih, M. Si. Penangkapan ikan dengan penggunaan bahan peledak seperti bom, kata Ningsih dapat memusnahkan biota dan merusak lingkungan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, mengakibatkan biota laut seperti karang menjadi patah, terbelah, berserakan dan hancur menjadi pasir dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Indikatornya adalah karang patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Pengeboman ikan ini masih terjadi. Itulah yang disampaikan ke Kementerian Kelautan Perikanan agar didukung penguatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan perairan. Ningsih mengatakan, salah satu usulan NTB adalah memperbanyak Polsus. Jika rekrutmen PPNS terbatas, diharapkan para penyuluh perikanan yang ada di kabupaten/kota sekaligus mendapat peran khusus pengawasan. Sebelumnya, NTB juga belajar ke Semarang sebagai provinsi zero Destructive fishing (DF). Salah satu yang membuat Semarang demikian, kerjasama Satgas penanggulangan DF berjalan dengan baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. “Itulah yang ingin kita bangun juga di NTB nanti,” ujarnya. Kepada Suara NTB, Jumat (29/11) kemarin, Ningsih menyebut sebetulnya NTB sudah memiliki perangkat pengawasan perairan, misalnya tim gabungan pengawasan yang terdiri dari Polisi, Kejaksaan, Lanal, Bea Cukai, dan lainnya. Kemudian ditambah dengan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) di semua kabupaten tersebar sebanyak 153 Pokmaswas. Cuma, aktif atau tidaknya seluruh Pokmaswas ini, provinsi masih harus menginventarisirnya. (bul)
(Suara NTB/viq)
STIKER - Pemasangan segel pada salah satu papan reklame di perempatan Pejanggik sebelum Mataram Mall, Jumat (29/11) kemarin. Bagi penunggak pajak reklame yang sudah disegel, selama 7 hari tidak membayar pajak, papan reklame akan dipotong pihak BKD Kota Mataram.
BKD Potong Reklame Nunggak Pajak Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram melalui Badan Keuangan Daerah akan memotong reklame menunggak pajak. Pasalnya, pendapatan daerah dari pajak reklame masih jauh dari target. Kabid Penagihan BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin menegaskan, penunggak pajak reklame di Mataram akan disegel terlebih dahulu. Setelah penyegelan selama tujuh hari, BKD akan melakukan pemotongan papan reklame. “Hari ini, Jumat (29/11) yang disegel ada di tiga titik. Tiga-tiganya milik Ika Advertasing, ada di perempatan Airlangga, Bundaran eks Bandara
Selaparang, dan Perempatan Pejanggik sebelum Mall lama,” katanya kepada Suara NTB, saat sedang memasang segel pada papan reklame penunggak pajak, Jumat (29/11) kemarin di Mataram. Kata Amrin, pada periode pemasangan papan reklame tahun 2019 ini, satu objek penunggak pajak papan reklame di Mataram (Ika Advertaising) tembus hingga Rp400 juta. “Semua reklame yang dikelola (Ika Advertaising) itu lebih dari 3 titik. Kita sudah melalui proses menyurati lewat perpajakan. Baik mulai dari SKPD, sampai tagihan, kemudian kita melakukan tindakan penyegelan,” tegas Amrin.
Penyegelan ini ujar Amrin, akan dilakukan selama penunggak pajak tidak memenuhi tagihan dari pihak BKD Kota Mataram. Untuk itu jelas Amrin, selain memberi efek jera kepada penunggak pajak, ini juga demi menggenjot peningkatan PAD Kota Mataram. “Apalagi ini sudah akhir tahun, harus digenjot,” imbuhnya. Ditegaskan Amrin, semua reklame melebihi batas waktu 7 hari selama pemasangan segel dari BKD, akan dipotong. “Pokoknya, setelah itu tidak ada respon nanti kita akan bersurat untuk melakukan pemotongan papan reklamenya,” tegasnya. “Nanti pihak
Re-Opening Ta Wan Restoran di Lombok Epicentrum Mall
(Suara NTB/ist)
MENU TA WAN - Beberapa menu di Ta Wan Restoran Lombok Epicentrum Mall Mataram (Suara NTB) – Keberadaan Ta Wan di Lombok Epicentrum Mall memang sudah banyak diketahui masyarakat. Namun kali ini Ta Wan menempati tempat baru dengan konsep yang berbeda. Ditemui saat Re-Opening Ta Wan, Bagus Purwanto, Koordinator Project Ta Wan Lombok menjelaskan mengenai berpindahnya Lokasi Ta Wan. ‘’Sebenarnya kita hanya bergeser ke depan ya, mengingat tingkat kunjungan semakin meningkat jadi kita butuh kapasitas yang lebih luas dan dengan atmosfir yang berbeda. Kalau dulu kita berada agak di tengah kalau sekarang kita bisa lihat view dan pemandangan di luar dari sini, dan ke-
betulan pihak LEM juga sedang melakukan penataan jadi nanti gerai-gerai kuliner akan dikumpulkan di satu lokal jadi lebih rapi,” ungkapnya Mengusung konsep Chinese food yang halal, Ta Wan tetap dengan menu andalannya yaitu bubur khas Ta Wan. ‘’Brand kita kan sudah nasional jadi Chinesenya masih sama. Cuma kita lebih tonjolkan untuk restoran familynya dan konsep yang ditawarkan pun bergaya minimalis modern tetapi tidak melupakan ciri khas lokal seperti mural-mural yang ada di depan ada pemandangan laut di Lombok, serta gambar perajin kain tenun. Sama halnya dengan rasa yang kami tawarkan pun
sudah kita sesuaikan dengan khas nusantara. Memang menu yang disajikan sama dengan menu Ta Wan sebelumnya namun selain bubur khas Ta Wan, favorit pengunjung kami juga ada sapi lada hitam, ayam kung pao, jamur enoki goreng special,” terang bagus. Dengan daya tampung kurang lebih 100 orang, Ta Wan ingin memberikan kenyamanan dan suasana yang berbeda kepada para pengunjung dan customer setianya. Pada re-openingnya kali ini Ta Wan tentu saja tidak lupa memberikan promo menarik bagi setiap pengunjung. ‘’Tentu pada Re-Opening kali ini kita ada promo ya. Jadi promonya itu buy 2 get 1 dengan selektif menu yang terdiri dari 17 menu, pesen 3 menu akan kena charge 2 menu saja,’’ imbuh bagus. Promo re-opening ini akan berlaku selama satu minggu sejak tanggal 29 November - 5 Desember 2019. Pengunjung bisa reservasi atau datang langsung karena jam oprasional kami dari jam 10.00 Wita 22.00Wita,” sebutnya. Bagus berharap dengan suasana baru dari Ta Wan Restoran membuat pengunjung semakin betah. “Ya harapannya Ta Wan Bisa lebih diterima di masyarakat, dengan konsep baru ini pengunjung semakin meningkat dan Ta Wan selalu menjadi pilihan untuk berkumpul dan makan bersama kerabat dan keluarga,” harapnya. (*)
BKD Kota Mataram akan bersurat ke Dinas Perkim Kota Mataram untuk melakukan pemotongan papan,” jelasnya. Penunggak pajak rekmale yang dipotong, akan diblacklist dari daftar pengusaha reklame di Mataram. “Dan usul pembekuan izin juga sekalian kita blacklist dari daftar reklame di Mataram. Kita lihat datanya kembali. Ini akan terus dilakukan pe-
nindakan.Kalau pun memang ada objek lain yang masih berhutang pajak. Kita akan usulkan pemotongan saja,” tegasnya. Dari target reklame sebesar Rp5 miliar, tahun 2019 ini, baru bisa tercapai Rp3,8 miliar. “Kita akan usahakan capai target hingga akhir Desember mendatang. Kita akan kejar sampai bisa mencapai itu,” demikian Amrin. (viq)
PLN UIW NTB Tanam 1.000 Pohon Se Pulau Lombok Mataram (Suara NTB) Setiap tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI), PLN Unit Induk Wilayah NTB memperingati dengan menanam 1.000 batang pohon di beberapa wilayah di Pulau Lombok. Tersebar di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Timur. Kegiatan penanaman secara simbolis bertempat dilakukan di Pantai Tanjung Karang, Kota Mataram. Dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Madani Mukarom. “Saya mengapresiasi PLN karena telah berkomitmen dan rutin melakukan penanaman pohon di setiap tahunnya dalam rangka mewujudkan salah satu NTB Gemilang, yakni NTB Asri dan Lestari, “ ungkap Madani. Di sepanjang Pantai Tanjung Karang akan ditanami sebanyak 300 pohon hingga 400 pohon cemara laut. Sisanya akan ditanam di sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang
tersebar di Pulau Lombok. “Penanaman juga diarahkan di sana karena untuk menjaga ketersediaan air di mata air, sungai, dan danau agar tetap besar. Sehingga pembangkit tersebut tetap handal,” ujar Senior Manager Pembangkitan PLN UIW NTB, Edyson Rajaguguk. Adapun jenis pohon yang ditanam yakni mahoni, cemara laut, ketapang kencana, flamboyan, matoa, nangka genjah dan tanaman buah seperti durian, kelengkeng dan lainnya. Kedepan akan dilakukan pemeliharan selama 3 bulan untuk memastikan pohon yang telah ditanam berhasil hidup dan tumbuh dengan melibatkan masyarakat dan pecinta alam. Penanaman ini merupakan tahun ke-2 PLN UIW NTB melaksanakan penanaman pohon pada peringatan HMPI, setelah tahun 2018 lalu menanam 2.000 pohon yang tersebar di Lombok. Secara total keseluruhan PLN melalui 21 unit kerjanya, menanam sekitar 80.000 pohon yang tersebar se-Indonesia pada peringatan HMPI ini. (bul)
(Suara NTB/ist)
TANAM POHON - Seremoni penanaman seribu pohon di Pulau Lombok.
SUARA NTB Sabtu, 30 November 2019
(Suara NTB/rus)
12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ASN Dituntut Terampil 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 KETUA Korpri Lombok Timur (Lotim) Andika Istu12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 jaya mengatakan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) 12345678901234567890123456789012 harus bisa menjadi pelayan masyarakat. Sesuai tema 12345678901234567890123456789012 Hari Ulang Tahun ke 48 tahun 2019, berkarya melay12345678901234567890123456789012 ani dan menyatukan bangsa. Sebagai ASN harus se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lalu berpikir dan berperilaku memberikan pelayanan 12345678901234567890123456789012 terbaik. ASN dituntut juga harus terampil. 12345678901234567890123456789012 Hal ini disampaikan Andika Istujaya kepada Suara 12345678901234567890123456789012 NTB, Jumat (29/11). Saat ini, ujarnya, semua pihak 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 sedang menghadapi revolusi industri 4.0. Kemajuan 12345678901234567890123456789012 dunia teknologi ini juga wajib diikuti. ASN tidak boleh 12345678901234567890123456789012 ketinggalan zaman. Kemajuan teknologi harus diman12345678901234567890123456789012 faatkan untuk memudahkan pelayanan. 12345678901234567890123456789012 Dengan memiliki mental melayani, ujarnya, maka 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 ASN akan bisa memberikan pelayanan terbaik, mes12345678901234567890123456789012 ki tidak memegang jabatan. “Menempatkam ASN pada 12345678901234567890123456789012 struktur jabatan organisasi itu kan hasil penilaian dari 12345678901234567890123456789012 pimpinan,” ungkapnya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Jabatan kata mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja 12345678901234567890123456789012 dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim adalah 12345678901234567890123456789012 amanah dari pimpinan. Mengisi jabatan tertentu itu 12345678901234567890123456789012 bukanlah hak dari pegawai negeri. Sebagai amanah, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 maka tergantung pemberi amanah. 12345678901234567890123456789012 Dari keseluruhan ASN yang menjabat maupun yang 12345678901234567890123456789012 tak lagi memegang jabatan dan ditempatkan jadi staf 12345678901234567890123456789012 biasa diyakini tetap masuk bekerja dan melayani 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 masyarakat dengan baik. “Dari absensi, semua ASN 12345678901234567890123456789012 tetap masuk bekerja,” ungkapnya. 12345678901234567890123456789012 Semua ASN diingatkan juga berangkat dari staf 12345678901234567890123456789012 biasa. Tidak langsung menduduki 12345678901234567890123456789012 jabatan struktural, karenanya, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 seluruh ASN harus menunjuk12345678901234567890123456789012 kan kemampuan bekerja 12345678901234567890123456789012 secara profesional. Ke depan 12345678901234567890123456789012 ASN dituntut juga untuk 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 berbenah dan memperbaiki 12345678901234567890123456789012 diri. Sebagai bahan evaluasi, 12345678901234567890123456789012 sambungnya selama ini 12345678901234567890123456789012 pengurus Korpri baru 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mulai aktif. Melalui 12345678901234567890123456789012 Korpri, sedang 12345678901234567890123456789012 diupayakan 12345678901234567890123456789012 peningkatan 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kesejahter12345678901234567890123456789012 aan dari 12345678901234567890123456789012 ASN. 12345678901234567890123456789012 “Kami 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 baru 12345678901234567890123456789012 mulai 12345678901234567890123456789012 berger12345678901234567890123456789012 ak 12345678901234567890123456789012 karena 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 10 12345678901234567890123456789012 tahun 12345678901234567890123456789012 vakum,” 12345678901234567890123456789012 tuturnya. 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 (rus) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Andika Istujaya 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 HUT Korpri 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Selong (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman 12345678901234567890123456789012 Azmy.,MM, mengajak kepada seluruh Aparatur 12345678901234567890123456789012 Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Lotim maupu 12345678901234567890123456789012 n instansi lainnya untuk mendukung program yang 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dijalankan oleh pemerintah. Adanya dukungan dan 12345678901234567890123456789012 kerjasama itu berdampak baik terhadap pemban12345678901234567890123456789012 gunan yang dilakukan. 12345678901234567890123456789012 Harapan bupati ini disampaikannya saat memberi12345678901234567890123456789012 kan sambutan di acara HUT Korpri ke-48 di halaman 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 Kantor Bupati Lotim, Jumat (29/11). 12345678901234567890123456789012 Puncak Peringatan HUT Korpri ke 48 Tahun 2019 12345678901234567890123456789012 Tingkat Kabupaten Lotim ini diikuti seluruh 12345678901234567890123456789012 karyawan dan karyawati lingkup Pemda Lotim. Pada 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 kesempatan itu, Sukiman mengungkapkam pengha12345678901234567890123456789012 pusan pejabat eselon III dan IV oleh pemerintah pu12345678901234567890123456789012 sat harapnya tidak menjadi gusar para pejabat di 12345678901234567890123456789012 jajaran Pemda Lotim. Penghapusan tersebut jelas12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 nya hanya mengubah nomenklatur akan diganti den12345678901234567890123456789012 gan job yang ahli di bidangnya 12345678901234567890123456789012 Dalam momentum HUT Korpri ini, kata bupati, 12345678901234567890123456789012 birokrasi Lotim patut berbangga atas beberapa keber12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 hasilan diraih di tahun 2019 ini. Di antaranya terpilih12345678901234567890123456789012 nya Desa Kembang Kuning sebagai Desa Wisata 12345678901234567890123456789012 Berkembang Terbaik se-Indonesia, Ombudsman mem12345678901234567890123456789012 berikan penghargaan predikat kepatutan tinggi 2019 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 terhadap standar pelayanan publikasi dan Pemerin12345678901234567890123456789012 tah Provinsi NTB telah menetapkan Kabupaten Lom12345678901234567890123456789012 bok Timur sebagai daerah yang paling proaktif dalam 12345678901234567890123456789012 menurunkan angka kemiskinan tahun 2019 di bidang 12345678901234567890123456789012 RTLH, bantuan modal usaha, beasiswa anak yatim, 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 bansos telah beralih ke kecamatan, sunting dan gizi 12345678901234567890123456789012 buruk. “Untuk itu saya berharap kepada seluruh apar12345678901234567890123456789012 at birokrasi, ASN maupun masyarakat agar tetap men12345678901234567890123456789012 dukung arah pembangunan yang telah tepat tersebut 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 dan tetap melanjutkannya,”harap bupati. 12345678901234567890123456789012 Selesai upacara dilanjutkan dengan pembagian 12345678901234567890123456789012 hadiah bagi para pemenang Lomba, di antaranya ang12345678901234567890123456789012 gota Korpri teladan yang diraih M.Toha.S.Pd dari 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 SDN3 Suela, Kaharudin. S.Sos., dari Kantor Camat 12345678901234567890123456789012 Lenek, L. Suruji Ahmad S.KM., dari Dinas Keseha12345678901234567890123456789012 tan, Jumahir di Sekretariat Daerah dan 12345678901234567890123456789012 Marzuki.S.Sos dari Dinas Kominfo masing-masing 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 mendapatkan hadiah umrah. Berikutnya diberikan 12345678901234567890123456789012 kepada 6 orang pegawai berprestasi sebagai peringkat 12345678901234567890123456789012 pertama diraih oleh Baiq Imran Suryaningsul, SP, MSi 12345678901234567890123456789012 mendapatkan hadiah berupa piala, piagam penghar12345678901234567890123456789012 gaan dan uang pembinaa sebesar Rp 4.000.000.- se12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 lanjutnya, lomba pengucapan panca prasatya Korpri 12345678901234567890123456789012 yang diraih oleh, L. Achmad Nadorsyah SH dan pem12345678901234567890123456789012 berian bantuan kepada 20 pegawai golongan I dan II 12345678901234567890123456789012 pada Lingkup Pemda Lombok Timur. (yon) 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012 KORPRI - Upacara hari Korpri ke-48 tingkat 12345678901234567890123456789012 Kabupaten Lotim bertempat di halaman Kantor 12345678901234567890123456789012 Bupati Lotim, Jumat (29/11). 12345678901234567890123456789012 12345678901234567890123456789012
Bupati Ajak ASN Dukung Program Pemerintah
(Suara NTB/yon)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Jumatan Bersama Warga
Kapolda Ingatkan Pilkada 2020 Mencontoh Pilkades Tanjung (Suara NTB) Kapolda NTB, Irjen Pol. Nana Sudjana, beserta jajaran berkesempatan menggelar ibadah Salat Jumat bersama di Masjid Baiturrahim, Tanjung, Jumat (29/11). Kapolda banyak mengingatkan pentingnya keamanan dan kondusivitas daerah, serta peran serta masyarakat untuk menjadi “polisi” bagi dirinya sendiri. “Saya berharap masyarakat mampu menjadi polisi, tidak hanya bagi institusi, tetapi polisi masyarakat dan polisi bagi dirinya sendiri,” ungkap Nana. Keamanan di masyarakat di wilayah hukum Polda NTB relatif terkendali. Namun demikian, kejahatan baik dalam bentuk curanmor, curas, curat, masih sangat banyak. Ia berpesan di institusinya, bahwa jajaran kepolisian dari Polda, Polres sampai Polsek harus turun langsung ke masyarakat. Selain pribadi aparat sebagai anggota kepolisian, mereka juga dituntut harus mengamankan lingkungan masing-masing. Cara tersebut berdampak pada penilaian indeks keamanan
yang ia lihat dari tahun ke tahun semakin membaik. “Pengamanan sampai di tingkat desa, ada tiga pilar penting, yaitu Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kalau ketiga ini jalan, kami yakin seluruh masalah bisa diminimalkan,” optimisnya. Menguatkan upaya pengamanan dimaksud, Kapolda berencana untuk mengumpulkan tiga pilar tersebut. Hal serupa pernah ia sampaikan di forum Forkopinda untuk mengkonsolidasikan pengamanan di desa-desa. Lebih lanjut, Kapolda juga secara khusus menyorot pelaksanaan pilkades serentak di 25 desa pada 21 November lalu. Perkembangan pel-
(Suara NTB/ist)
SAMBUTAN - Kapolda NTB Nana Sudjana memberikan sambutan saat Salat Jumat Bersama di Masjid Baiturrahim Tanjung, Jumat (29/11). “Pilkades bisa dikatakan kesdaran hukum masyarakat aksanaan pilkades dan jalannya pengamanan menjadi menjadi test case untuk Pilka- banyak peningkatan,’’ ujarnya. atensi tersendiri. Ia ber- da ke depan. Tahun 2020, “Walaupun ada kesalahan, itu syukur, tingkat kesadaran Pilkada berlangsung di 7 daer- hal wajar. Dan saya harapkan politik calon kades dan mem- ah termasuk Lombok Utara. Pilkada ke depan bisa menbaik, sehingga tidak muncul Tetapi kami yakin, walaupun contoh Pilkades, pelaksanaanprovokasi yang dapat men- Pilkades dan Pilkada lain, nya berjalan tertib, lancar dan imbulkan konflik horisontal. namun kesadaran politik dan kondusif,” tambahnya. (ari)
Proyek Pendampingan TP4D Diklaim di Atas 50 Persen untuk oleh Dinas PUPR serta sejumlah proyek di Dinas Perkim dan Disnakeswan. “Sisanya rata-rata sudah di atas 50 persen. Termasuk proyek Taman Rinjani Selong sudah mencapai 80 persen. Kita optimis semuanya tuntas sebelum berakhir tahun 2019,” ungkapnya. Kasi Intelijen Kejari Lotim ini menerangkan jika pendampingan yang dilakukan oleh TP4D terpadu untuk menjaga komitmen penyedia, PPK dan konsultan pengawas dalam pengerjaan proyek fisik di lapangan. Apabila tidak sesuai maka dapat proses secara hukum, sehingga ia menyarankan supaya pihak-pihak terkait tersebut bekerja sebaik-baiknya sesuai kontrak yang ada. “Jadi pendampingan yang dilakukan oleh TP4D bukan berarti aman dari jeratan hukum. Apabila ada pengerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi, maka proses hukum tetap berjalan. Sehingga persoalan-persoalan inilah yang diawasi oleh TP4D melalui pendampingan yang dilakukan,” terangnya. (yon)
Selong (Suara NTB) Menjelang akhir tahun 2019 ini, sejumlah pengerjaan proyek di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih berjalan. Bahkan progres pengerjaan fisik yang didampingi oleh TP4D Terpadu rata-rata sudah di atas 50 persen. Beberapa di antaranya juga sudah selesai. Ketua TP4D Terpadu Lotim, Irawan Soehendra, menyebut sejumlah OPD yang didampingi di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Dinas Perhubungan (Disbub), Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Pertanian. Selanjutnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Selanjutnya Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selama dilakukan pen-
dampingan, diakui Wawan, terdapat beberapa temuan di lapangan. Akan tetapi dari TP4D terus memacu untuk dilakukan penyelesaian. Sehingga dari sejumlah pengerjaan proyek yang didampingi, saat ini beberapa OPD sudah ada selesai, seperti pembangunan pasar di Dinas Perindag, pengadaan sapi oleh Dinas Sosial, termasuk pengerjaan jalan
Selong (Suara NTB) Seorang pemuda, Rah alias Ranum (27) asal Dusun Trans Gubuk Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru terpaksa berhadap dengan aparat penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindak kriminal dengan melakukan pembakaran terhadap mobil milik temannya sendiri. Pasalnya, tindakan ini dilatarbelakangi adanya motif dendam pribadi oleh pelaku terhadap korban, Muhammad Fauzi (45) asal Dusun Penendem Desa Senyiur Kecamata n Keruak. Pelaku pembakaran atau pengerusakan 1 unit kendaraan roda empat yang terjadi di Dusun Penendem, Desa Senyiur, Kecamatan Keruak ini terjadi pada 19 November 2019. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang berjumlah dua orang ini diduga melakukan pembakaran terhadap 1 unit mobil Suzuki Carry milik korban yang terparkir di garasi rumah korban. Pelaku mendatangi TKP menggunakan sepeda motor dan membawa 1 jeriken bensin berisi 10 liter yang kemudian dituangkan ke mobil korban yang selanjutnya dibakar. Setelah api membesar, pel-
DIAMANKAN - Satu terduga pelaku pembakaran mobil saat diamankan petugas. Sementara aktor utama dalam kasus ini masih dalam tahap pengejaran. aku meninggalkan TKP. Pelaku Carry 1.0 milik korban,” terang melakukan aksinya tersebut Kasat Reskrim Polres Lotim, atas permintaan salah satu pel- AKP. I Made Yogi Purusa Utaaku dengan cara dibayar. Satu ma, SE,SIK, Jumat (29/11). Pelaku mengaku saat pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran juga ikut melakukan aksinya dibayar oleh malam itu dikarenakan rekan salah satu rekannya tersebut. Di pelaku tersebut tersangkut den- mana rekan pelaku yang merudam pribadi dengan korban. “Pel- pakan aktor utama pembakaran aku kami tangkap tanpa perla- mobil ini yang masih dalam wanan di Dusun Pengoros, Desa pengejaran tim. “Saat ini pelSekaroh, Kecamatan Jerowaru aku dan barang bukti diamanbersama Polsek Keruak. Dalam kan untuk pengembangan dan kasus ini, pihak kepolisian men- proses hukum lebih lanjut,gamankan 1 unit mobil Suzuki ”pungkas Yogi. (yon)
(Suara NTB/yon)
Irawan Soehendra
Diduga Masalah Dendam, Mobil Teman Dibakar
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/Humas Setda KLU)
TUNJUKKAN - Bupati KLU H. Najmul Akhyar menunjukkan hasil tenun Bayan pada perwakilan UNESCO saat hadir di KLU.
’’Recovery’’ Ekonomi
UNESCO Dampingi Temu Publik Pameran Tenun KLU Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Bappeda bekerja sama UNESCO menggelar Temu Publik dan Pameran Program Pemulihan Pascagempa bagi Penenun Lombok, Kamis (28/11). Kegiatan itu dihadiri Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH., Kepala OPD, Tokoh Adat, Budayawan, Pengrajin Tenun dan pihak UNESCO dan BPMB Bali. Dalam sambutannya Bupati KLU H. Najmul Akhyar menyampaikan, perlunya para pihak berbicara masalah tenun secara holistik dalam konteks ruang yang lebih luas. Hal ini lantaran pihaknya tidak memandang para pengrajin tenun hanya dalam koridor pelaku ekonomi semata tetapi lebih sebagai pahlawan. “Kami lihat beliau-beliau bukan hanya jadi pelaku ekonomi tetapi kami menganggap mereka sebagai pahlawan, sehingga Pemda KLU memberikan support kepada mereka,” ujar Najmul. Menurut dia, diskusi publik tentang tenun lokal dipandang sangat strategis. Diperlukan terobosan yang berdampak pada peningkatan ekonomi para pelaku. “Khusus kami di Lombok Utara kepala dinas kami punya kebijakan hari Kamis harus menggunakan pakaian adat. Kebijakan ini berdampak pada pelaku usaha tenun dan penenun,” sambungnya. Pengaturan kebijakan penggunaan pakaian adat bagi aparatur Pemda KLU akan diatur melalui peraturan bupati (Perbup). Saat ini, tambahnya, Pemda KLU melalui OPD leading sector sedang menggodok rancangan perbup dimaksud. Di samping itu, bupati juga berencana mengundang para kepala OPD dan kepala sekolah untuk menandatangani MoU penggunaan tenun agar bisa berdampak langsung terhadap para penenun. Ketua BPMB Bali, I Made
Darma Suteja, SS, M.Si., pada kesempatan tersebut mengharapkan kehadiran para desainer dari Jakarta dapat membantu sekaligus mengangkat ekonomi penenun dan pelaku usaha tenun KLU. Menurut Suteja, kain tenun merupakan produk yang melekat dengan kebutuhan seharihari, sehingga ketika berbicara tenun pada hakekatnya tidak hanya berbicara ekonomi saja, tetapi ada nilai-nilai kultural yang memiliki makna penting. Sementara, Kepala Unit Bidang Budaya UNESCO, Moe Chiba menjawab pertanyaan awak media terkait pendapatnya terhadap tenun Bayan mengatakan dalam otoritasnya sebagai Kepala Unit Kebudayaan UNESCO setiap kali mendampingi penenun dari seluruh dunia, ia selalu tertarik dengan tekstil tradisional atau kain tenun tradisional lantaran banyak hal yang dapat diilhami seperti budaya, selera, cara membuat dan ritualnya dan nilai-nilai kearifan lokal lainnya “Terkait dengan harapan supaya penenun Bayan perlu meneruskan kepandaian dan ide-idenya lantaran UNESCO tidak bisa melanjutkan pendampiangan sembari berharap adanya mitra-mitra yang lain untuk membantu,” ujar Diana Setiawati Project Coordinator UNESCO Jakarta. Sementara itu, Kepala Bappeda Heriyanto, SP., menjelaskan, pascagempa bumi meratakan Lombok Utara, sejak saat itu pula konsentrasi pemerintah daerah, relawan dan masyarakat beralih pada recovery baik itu fisik, ekonomi dan juga budaya. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Lombok Utara tersebut juga ditampilkan fashion show kolaborasi tenun Bayan dan tenun Pringgasela, pameran tenun penenun Pringgasela dan Bayan serta diisi talkshow program disampaikan oleh Moe Chiba. (ari)
Desa Kembang Kuning Dijadikan Tempat Belajar Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) patut berbangga dengan tampilnya Desa Kembang Kuning sebagai desa wisata berkembang terbaik tingkat nasional. Kembang Kuning bisa menjadi tempat belajar desa-desa wisata yang lain. “Tapi desa yang lain jangan nyontek, jangan fotocopy 100 persen,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lotim, Dr. H. Mughni. Menjawab Suara NTB, Jumat (29/ 11), Kadispar Lotim mengatakan desa-desa wisata yang
lain harus ada perbedaan dengan Kembang Kuning. Lotim saat ini terdapat 26 unit desa wisata. Masingmasing desa meski memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, seluruh desa wisata ini bisa memiliki paket wisata yang lebih beragam. Wisatawan menjadi banyak pilihan tempat kunjungan. Kembang Kuning menjadi juara karena paket wisatanya cukup bagus. Ada proses pembuatan kopi tradisional. Selain itu, partisipasi masyarakat Kembang Kuning dinilai juga
sangat baik. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pariwisata juga berjalan. Kemasan paket wisata yang dibuat desa-desa wisata ini bukanlah dinikmati masyarakat lokal. Paket wisata itu untuk wisatawan mancanegara dan kepentingan wisatawan nusantara yang ingin menikmati suasana khas di desa-desa.”Wisata desa itu menjual antraksi dari masyarakat desa,” ungkapnya. Soal perbedaan produk paket wisata, tetangga-tetangga desa Kembang Kuning tidak dinafi-
kan tidak bisa dinafikan banyak persamaan. Seperti dengan Desa Jeruk Manis, Tetebatu dan Tetebatu Selatan. Diketahui tiga desa di wilayah Kecamatan Sikur tersebut memiliki kemiripan suguhan paket wisata. Melihat hal tersebut, pihaknya akan coba mengaturnya dengan pembentukan kawasan. Semisal Desa Jeruk Manis. Desa yang bersebelahan dengan Kembang Kuning ini merupakan penghasil gula merah. Jika kopi Kembang Kuning, maka gulanya bisa dari Jeruk Manis. “Kopi ini kan
tidak saja pakai gula pasir, tapi juga pakai gula merah,” paparnya. Desa Jeruk Manis bisa menyuguhkan paket wisata pembuatan gula aren dan paket wisata lainnya. Terpenting kata Mughni, desa wisata ini bisa menggerakkan sektor perekonomian masyarakat. Dampak kunjungan wisata ini berdampak baik pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat desa wisata. Tidak sekadar juara secara nasional, tapi efek kemajuan desa wisata ini nyata dirasakan masyarakat. (rus)
SUARA NTB Sabtu, 30 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Soal Dam Mujur
Bupati Loteng Siap Bertanggung Jawab Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili FT., menegaskan kalau Pemkab Loteng sudah melakukan upaya maksimal untuk bisa mewujudkan terbangunnya Dam Mujur. Hanya saja, karena persoalan yang begitu kompleks, membuat harapan masyarakat untuk bisa melihat Dam Mujur terbangun belum bisa diwujudkan hingga saat ini. Suhaili pun mengaku siap bertanggung jawab, jika dianggap gagal mewujudkan pembangunan Dam Mujur. “Saya tidak takut disalahkan atapun kalau mau diberhentikan (sebagai bupati) garagara tidak bangun Dam Mujur, rela juga saya. Karena memang kenyataannya seperti itu,” tegas Suhaili, kepada Suara NTB, Kamis (28/11).
Tetapi yang pasti, pihaknya sudah berupaya maksimal untuk bisa mewujudkan pembangunan Dam Mujur. Hanya saja, membangun Dam Mujur sekali lagi bukan perkara gampang, karena banyak persoalan dihadapi di lapangan. Menurutnya, bukan hanya soal kesiapan anggaran. Tapi juga persoalan sosial di bawah, jika masih banyak masyarakat yang tidak mau Dam Mujur dibangun. Itulah yang butuh proses penyadaran kepada masyarakat. “Lalu (masyarakat) mau dia (Dam Mujur dibangun), tapi (minta) harga lahan selangit, bagaimana? Sama artinya tidak mau,” sebutnya Kemudian soal anggaran, untuk pembebasan lahan saja itu diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 600 miliar. Jika ke-
mudian anggaran itu dibebankan kepada pemerintah kabupaten, mau dapat anggaran dari mana, karena anggaran (PAD) daerah saja hanya Rp 200 miliar, sehingga harus ada sharing dengan pemerintah pusat dan provinsi. Dalam hal ini, tegasnya, tidak akan bisa Pemkab Loteng menanggung sendiri beban anggaran pembebasan lahan, mengingat, anggaran daerah yang dimiliki sangat terbatas. Artinya, Pemkab Loteng bukan tidak memperhatikan keinginan masyarakat supaya Dam Mujur dibangun. Apalagi dam ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pemda juga tetap berjuang. Tapi karena kenyataan sulit, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. (kir)
Halaman 5
Hasil Verifikasi Sementara
Ratusan Pelamar CPNS di Lobar Gugur Giri Menang (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Lombok Barat (Lobar) tengah melakukan proses verifikasi terhadap lamaran CPNS. Hasil verifikasi sementara yang dilakukan BKD baru memverifikasi 1.000 lebih pelamar dari 4.261 pelamar yang masuk. Dari 1.000 lebih pelamar tersebut, terdapat 800 lebih pelamar dinyatakan memenuhi syarat (MS) tahap administrasi. Sedangkan sisanya 200 orang lebih pelamar dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) alias gugur dengan beragam penyebab. Kasubid Pengadaan Pegawai pada BKD dan PSDM Lobar H. Risky Bani Adam, menjelaskan, tahap verifikasi berkas persyaratan lamaran sudah dilakukan sejak proses pendaftaran berlangsung. Beberapa penyebab pelamar tidak lolos pada tahap administrasi, ujarnya, salah tujuan surat lamaran. Selain itu, ujarnya, ada lamaran tidak sesuai format, ada juga masalah prinsip, yakni kualifikasi pendidikan tak sesuai
dengan kualifikasi pendidikan yang dicari di formasi. Ada juga, jelas dia, pelamar gugur akibat akreditasi perguruan tinggi. Khusus masalah akreditasi perguruan tinggi, ada pengecualian diberikan kesempatan ini untuk melakukan sanggahan. Bahkan, kata dia, pelamar memiliki peluang lolos administrasi jika mereka melakukan sanggah dengan membawa kelengkapan, seperti yang dipersyaratkan. “Banyak pel-
amar TMS akibat akreditasi perguruan tinggi ini, tapi mereka ini dikasih kesempatan dari sekarang mencari syarat yang perlu membawa berkas izin. Sebab itu bukan kesalahan pelamar. Kalau itu dipenuhi maka bisa MS (lolos) administrasi,” jelasnya. Lebih lanjut jelas dia, tahap verifikasi akan berupaya dituntaskan pekan ini. Pihaknya menargetkan verifikasi bisa tuntas dua hari ke depan. Barulah setelah ada proses supervisi,
setelah itu sebelum tanggal 15 Desember dibuat berita acara untuk hasil verifikasi. Lalu tanggal 15 Desember diumumkan hasil verifikasi tersebut. “Kita umumkan sementara pelamar yang MS dan TMS berikut alasan kenapa TMS. Kami akan umumkan melalui website yang lebih cepat diakses,” jelas dia. Sehari setelah pengumuman sementara, barulah masuk masa sanggah selama 3 hari mulai tanggal 16 Desember hingga 18 Desember. Pihaknya sendiri akan memeriksa sanggahan dari pelamar selama tiga hari, terhitung mulai Senin 16 Desember sampai sampai dengan Rabu tanggal 18 Desember. “Kami membuka masa sanggah selama tiga hari mulai tanggal 16-18 Desember 2019,” imbuh dia. (her)
Dukung Desa Wisata
Kades di Loteng Tandatangani Pakta Integritas Praya (Suara NTB) Puluhan kepala desa (kades) yang desanya sudah ditetapkan sebagai desa wisata oleh Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menandatangani pakta integritas di Bencingah Adiguna Praya, Jumat (29/11). Pakta integritas ini terkait kesanggupan untuk menyiapkan anggaran pendukung pengembangan desa wisata dengan besaran minimal 10 persen dari alokasi anggaran desanya. Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., kepada wartawan, mengatakan, keharusan untuk mengalokasikan anggaran pengembangan desa wisata sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah pusat. Hanya saja, pada tatap aplikasinya di bawah belum maksimal. Di mana masih ada desa-desa yang belum bersedia mengalokasi anggaran pendukung pengembangan desa wisata. Kalaupun adanya, jumlahnya tidak terlalu besar, sehingga pengembangan desa wisata juga belum bisa maksimal. “Nah, tapi dengan adanya penandatanganan pakta integritas ini kita ingin mempertegas kembali komitmen kepala desa. Soal dukungan
pengembangan desa wisata. Dengan begitu diharapkan, pengembangan desa wisata di daerah ini bisa lebih maksimal,” ujarnya. Terutama lagi bagi desadesa yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai desa wisata. Adanya pakta integritas tersebut bisa jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperingatkan para kepala desa supaya mengalokasikan anggaran pengembangan desa wisata. Jika tidak, berdasar pakta integritas itulah nantinya pemerintah daerah bisa menegur pihak desa. Suhaili mengatakan, pengembangan desa wisata menjadi fokus pemerintah saat ini. Sebagaimana Loteng sudah sudah ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas pengembangan pariwisata dengan adanya kawasan The Mandalika. Di mana desa-desa wisata ini nantinya bisa menjadi penyangga kawasan The Mandalika. Dengan begitu, wisatawan yang datang ke daerah ini akan punya banyak pilihan destinasi wisata untuk dikunjungi dan tidak hanya mengunjungi ka-
(Suara NTB/kir)
TANDA TANGAN - Salah seorang kades menandatangani pakta integritas kesanggupan mengalokasikan anggaran pendukung pengembangan desa wisata, Jumat (29/11). wasan The Mandalika dan sekitarnya saja. “Wisatawan nantinya datang tidak hanya mengunjungi kawasan The Mandalika saja. Pastinya mereka juga mau berkunjung ke tempat yang lain. Dan, desa wisata bisa menjadi alternatif untuk dikunjungi,” jelasnya. Menurutnya, saat ini meru-
pakan momen yang tepat bagi desa-desa wisata di daerah ini untuk mempersiapkan diri. Mengingat, proses pengembangan kawasan The Mandalika masih tahap pengembangan untuk bisa mempersiapkan diri menjadi desa wisata, maka harus ada dukungan anggaran dari desa. (kir)
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB
DPRD Loteng Setujui RAPBD 2020 dan Sahkan Ranperda Pemekaran Desa Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Persetujuan diambil pada rapat paripurna DPRD Loteng yang dipimpin Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., Kamis (28/11). Bersaman dengan itu, DPRD juga mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penetapan 15 Desa Definitif hasil pemekaran desa. Sebelum disetujui, Banggar Anggaran (Banggar) DPRD Loteng, melalui juru bicaranya, Ahmad Rifai, menyampaikan hasil pembahasan RAPBD Loteng tahun 2020, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, proses pembahasan RAPBD Loteng dihadapkan dengan berbagai dinamika. Namun secara umum proses pembahasan bisa berjalan lancar sesuai rencana yang ada ditetapkan. Secara umum, postur APBD Loteng untuk pos pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,2 triliun. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp225,8 miliar. Dana perimbangan pusat ditargetkan sebesar Rp1,6 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp429,9 miliar. Adapun untuk pos belanja daerah ditargetkan sebesar Rp2,3 triliun. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp1,2 triliun dan belanja langsung sebesar Rp1,03 triliun. Sehingga ada defisit sebesar Rp26,1 miliar yang nantinya akan ditutup dari pembiayaan netto pada tahun anggaran 2020. Dengan begitu posisi APBD Loteng pada posisi berimbang. Terpisah, juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Ranperda penetapan 15 desa definitif hasil pemekaran desa, Didik Ariesta, mengatakan proses pembahasan ranperda tersebut sudah berjalan sesuai target. Secara umum pansus mendukung penuh rencana penetapan desa definitif hasil pemekaran desa tersebut, karena itu lahir dari aspirasi masyarakat. Di era otonomi daerah, kata Didik, pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengatur tata kelola pemerintahannya. Termasuk soal pemekaran kecamatan dan desa. Karena pemekaran wilayah, baik itu kecamatan
maupun desa dibolehkan asalkan memenuhi kriteria serta ketentuan yang ada. Pemekaran wilayah dimaksudkan untuk lebih mempercepat pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan, khususnya yang terkait infrastruktur dan mungkin sulit dicapai saat belum ada pemekaran wilayah. “Pemekaran wilayah dalam hal ini desa, penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. Pun demikian, walaupun desa-desa pemekaran tersebut sudah ditetapkan sebagai desa definitif, bukan berarti dilepas begitu saja. Pengawasan dan bimbingan dari pemerintah daerah tetap sangat diharapkan, karena sebagai desa baru, tentu banyak persoalan yang dihadapi. Dengan bimbingan dari pemerintah daerah, diharapkan desa-desa definitif yang baru tersebut bisa berkembang lebih cepat, sehingga mampu seg-
era mensejajarkan diri dengan desa-desa yang sudah lama. Terutama dalam hal pembangunan infrastruktur serta sumber daya manusia (SDM)-nya. Di tempat yang sama, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., menyampaikan apreasianya atas kinerja DPRD Loteng bersama TAPD Loteng yang sudah menuntaskan pembahasan APBD Loteng tepat waktu. Pihaknya berharap kerjasama tersebut bisa terus terjadi dengan baik di masa-masa yang akan datang. Karena bagaimanapun juga, eksekutif dan legislatif merupakan mitra dalam membangun daerah. “Khususnya desa-desa yang sudah ditetapkan sebagai desa definitif yang baru, pemerintah daerah menyampaikan selamat. Setelah tiga tahun lamanya menjadi desa persiapan. Tentu kita berharap perubahan status tersebut bisa menjadi pendorong semangat bagi desa-desa yang baru tersebut untuk maju,” tandasnya. (kir/*)
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
Wabup Loteng beserta pimpinan DPRD Loteng para rapat paripurna DPRD Loteng, Kamis (28/11).
Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., menyampaikan sambutan di rapat paripurna DPRD Loteng, Kamis (28/11).
(Suara NTB/ist)
Juru bicara Banggar DPRD Loteng, Ahmad Rifai.
(Suara NTB/ist)
Ketua DPRD Loteng, M.Tauhid, S.IP., menerima laporan hasil pansus.
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., memimpin rapat paripurna DPRD Loteng.
Anggota DPRD Loteng hadir di rapat paripurna DPRD Loteng, Kamis (28/11).
(Suara NTB/ist)
Ketua DPRD Loteng, M. Tauhid, S.IP., menerima laporan pembahasan Banggar DPRD Loteng.
(Suara NTB/ist)
Juru bicara Pansus DPRD Loteng, Didik Ariesta.
SUARA NTB Sabtu, 30 November 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
KSB akan Fokus Penggemukan Pilkada Sumbawa dan Pengelolaan Pakan Ternak Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) setempat akan memulai menetapkan fokus pola pengelolaan ternak para petani di daerah. Bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), fokus pola ternak yang diterapkan adalah kegiatan pengemukan dan pengelolaan pakan khususnya bagi ternak sapi. “Kerjasama kita dengan Suhadi kehutanan ini khusus peme(Suara NTB/ist) liharaan sapi dulu ya,” kata kepala DPPP KSB, Suhadi, SP., M.Si. Ia menjelaskan, dalam menjalankan dua fokus agenda peternakan daerah itu. Bentuk kerjasama yang dibangun para petani dengan KLHK adalah sistem pinjam lahan hutan. Pihak kehutanan meminjamkan kawasan hutan yang ada di daerah kepada pemilik ternak untuk dijadikan ladang produksi pakan. Selain lahan, kehutanan juga memberi bantuan bibit tanaman pakan berupa lamtoro. Di mana bibit lamtoro tersebut nantinya oleh pemilik ternak ditanam di lahan-lahan hutan yang dipinjamkan. “Jadi kerjasama ini menguntungkan peternak. Dapat pinjaman lahan sekaligus bibit tanaman pakannya,” papar Suhadi. Tahun ini, lewat kerjasama itu, KLHK meminjamkan lahan hutan di KSB untuk dijadikan lahan pakan sekitar 200 hektar lebih. Seluruh lokasi lahan hutan itu berada di kecamatan Poto Tano. Dikatakan Suhadi, durasi waktu pinjam lahan itu hingga puluhan tahun. Karenanya selain aktivitas penggemukan, kegiatan pengelolaan pakan juga dapat dilaksanakan lewat kerjasama tersebut. Program pinjam lahan bagi peternak oleh KLHK ini sebagai salah satu bentuk pengelolaan kehutanan sosial kementerian. Diungkapkan Suhadi, di satu sisi pola ternak tradisional yang selama ini masih banyak diterapkan masyarakat turut menyusahkan pemerintah dalam upaya pelestarian hutan. “Ternak kita kan selama ini banyak dilepas. Nah kalau ternak masuk hutan bisa merusak juga. Berangkat dari situlah, kehutanan buat pola ini,” urainya. Ia pun meyakini kerjasama dengan kehutanan itu akan memberikan banyak manfaat buat peternak dan Pemda KSB secara umum. Kerjasama itu bisa membuat fokus kegiatan penggemukan ternak dan pengelolaan pakan ternak dapat terealisasi. “Pakan ternak kita terjamin, ternaknya bisa dipelihara intensif (penggemukan) dan kelebihan produksi tanaman lamtoro bisa kita jadikan celah merintis pengelolaan pakan,” pungkasnya. (bug)
Lima Calon Ambil Formulir di Partai Golkar
Sumbawa Besar (Suara NTB) Lima bakal caon Bupati telah mengambil formulir pendaftaran dalam proses penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Partai Golkar. Sambil menunggu pengembalian formulir, Partai Golkar masih terbuka bagi siapapun yang ingin menggunakan Golkar sebagai kendaraan politiknya di Pilkada 2020. Demikian disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, Jumat (29/11). Kelima figur tersebut, yakni H. Syarafuddin Jarot (Pejabat AMNT), H. M. Husni Djibril B.Sc (Bupati Sumbawa), Dr. Arahman Alamudy (Abi Mang) yang juga politisi senior Partai Golkar Sumbawa. Kemudian, ada nama Heri-
yanto dan Ridwan, yang terhitung masih asing di telinga masyarakat. Sebab keduanya kini berkiprah di bidang masing masing. Ridwan diketahui Kepala Cabang Bank Mega Sumbawa dan Heriyanto diketahui sebagai salah satu pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. “Kita tunggu saja, apakah mereka akan mengembalikan
berkas formulirnya atau tidak sesuai tahapan penjaringan yang sudah kita buka,” terangnya. Diketahui sebelumnya, Berlian yang juga Ketua Tim Pilkada DPD Partai Golkar Sumbawa, menyebutkan waktu pengembalian formulir, 24 November - 10 Desember 2019. Pendaftaran dilakukan di Kantor Sekretariat DPD
Partai Golkar tanpa dipungut uang pendaftaran. Kepada bakal calon yang mendaftar diharapkan bisa melakukan konfirmasi dua hari sebelumnya. Penjaringan ini sebagai bentuk sikap Partai Golkar yang terbuka terhadap smeua calon. Baik itu kader internal partai maupun figur dari luar yang ingin menggunakan kendaraan Partai Golkar di Pilkada 2020. “Nama nama yang nantinya masuk ke kami, akan kami godok dan diserahkan di DPD Partai Golkar NTB,” terangnya. (arn)
KSB Terima Penghargaan Kinerja Terbaik Pengelolaan APBD Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam sepekan terakhir terus diguyur penghargaan tingkat nasional. Setelah sebelumnya Ombusdman RI mengganjar predikat kepatuhan tertinggi terhadap penerapan sistem pelayanan publiknya (SPP). Terbaru KSB menerima penghargaan sebagai salah satu kabupaten terbaik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Pada ajang anugerah peng-
hargaan yang dilaksanakan oleh Katadata Insight Center (KIC) bertema INDEKS KELOLA 2019, Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan APBD’ itu, KSB menyabet dua dari empat kategori penilaian. Pertama kategori pengelolaan APBD di bidang kesehatan dan kedua kategori terbaik pada pengelolaan APBD bidang kesejahteraan. “Alhamdulillah saya baru saja menerima penghargaannya didampingi kepala dinas kesehatan,” kata Bupati via ponsel kepada wartawan usai mengha-
diri acara penganugerahan di XXI Ballroom Djakarta Theater Jakarta, Kamis (28/11) malam. Bupati menjelaskan, penghargaan pertama diterima karena kinerja dan pengelolaan APBD KSB dinilai sangat efektif dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Berbagai program kesehatan pro rakyat, seperti ditanggungnya iuran BPJS bagi seluruh atau 100 persen warga kurang mampu dengan kegiatan Kartu Pariri Sehat terintegritas BPJS/KIS.
“Program itu kan buat Indeks Pembangunan Kesehatan (IPMK) jadi terbaik keenam nasional dan pertama di NTB. Itulah yang jadi patokan tim penilai,” paparnya. Demikian di bidang kesejahteraan. Kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD KSB telah dinilai tim INDEKS KELOLA 2019 telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperoleh dari hasil dari implementasi visi daerah, yakni Terwujudnya Hak-Hak Dasar Masyarakat
KIP KI NTB
Pemkab Sumbawa Masuk Kategori Cukup Informatif Sumbawa Besar (Suara NTB)Sejumlah badan publik di Provinsi NTB yang meliputi Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, OPD Provinsi, Partai Politik dan BUMN/BUMD menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, pada Anugerah KIP. Kabupaten Sumbawa, masuk dalam kategori cukup informatif. Sebelumnya KI NTB telah melakukan monitoring dan evaluasi melalui instrumen SAQ (pengisian kuesioner) dengan beberapa indikator penilaian. Selain itu juga dilakukan presentasi oleh badan publik yang menitikberatkan penilaian pada komitmen, kolaborasi, dan inovasi badan publik dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Dari hasil monev ditetapkan 5 kategori badan publik, yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif. Sebagaimana disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, H. Tajuddin S.H, Jumat (29/11), terdapat 6 badan publik yang mendapatkan penghargaan untuk kategori Informatif yaitu Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, RSUD Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, KPU Provinsi NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Adapun Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori Menuju Informatif yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Bima. Untuk Kategori Cukup Informatif yaitu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Sedangkan yang masuk kategori Kurang Informatif yaitu Kabupaten Lombok Utara, dan kategori Tidak Informatif yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2018, Kabupaten Sumbawa berada pada kategori Kurang Informatif dengan jumlah nilai 49,69. Namun di tahun 2019, Kabupaten Sumbawa berhasil menaikkan peringkatnya menjadi Cukup Informatif dengan jumlah nilai 61,21 atau meningkat 11,52 poin dari tahun sebelumnya. Seperti dikutif Tajuddin, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam anugerah penghargaan tersebut Kamis lalu, keterbukaan informasi publik bukan hanya menjadi kewajiban tetapi juga kebutuhan. Sementara itu, Ketua KI NTB, Hendriadi, SE, menyebutkan kualitas keterbukaan informasi publik di NTB untuk tahun 2019 mengalami peningkatan. “Kualitas tertinggi yaitu badan publik informatif yang semula 4 naik menjadi 6 badan publik, sedangkan badan publik yang menuju informatif yang semula hanya 3, saat ini naik menjadi 9 badan publik, begitu juga pada kategori lainnya juga mengalami peningkatan,”ungkap Hendriadi. (arn)
PENGHARGAAN - Bupati KSB, H. W. Musyafirin memegang kedua trofi penghargaan ajang ‘INDEKS KELOLA 2019, Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan APBD.
(Ist/Dok Bupati KSB)
KSB yang Sejahtera dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong. “Program Bariri yang kita kelola lewat PDPGR itu tolok ukur tim penilai. Kita dianggap berhasil meningkatkan kesejateraan masyarakat dengan produk Program Bariri UMKM, pertanian, peternakan dan nelayan itu. Selain itu juga kita kan ada bedah rumah, Pariri lansia dan disabilitas,” sambung bupati. Bupati mengaku, capaian yang diraih Pemda KSB itu atas campur tangan berbagai pihak yang membantu pemerintah selama ini. Terutama semua elemen yang turut ambil bagian dalam pelaksaaan agenda PDPGR (program daerah pemberdayaan gotong royong). “Saya berterima kasih kepada masyarakat KSB, para agen (PDPGR) dan secara khusus kepada aparat TNI dan Polri yang sangat banyak mendukung kita mengawal PDPGR,” cetusnya. Dalam melaksanakan ajang anugerah ‘INDEKS KELOLA 2019, Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD ini, KIC mengkaji tiga komponen APBD tiap daerah, yaitu administratif, kuantitatif, dan kualitatif. Komponen administratif meliputi opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil audit APBD oleh BPK, sedangkan aspek kualitatif meliputi inovasi dan terobosan kebijakan. Sedangkan penilaian aspek kuantitatifnya, meliputi komponen ketepatan dan pencapaian pertumbuhan sektoral. Adapun penilaiannya berdasarkan analisis data yang dimulai dengan mengelompokkan 508 kabupaten dan kota di Indonesia ke dalam empat kelompok menurut besarnya APBD per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hingga akhirnya didapatkan 64 Pemda dengan indeks kelola tertinggi. (bug)
UPTD KIR KSB Masih Kekurangan Sarana Pendukung Taliwang (Suara NTB) – Unit Pelayanan Teknis Dasar (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan (Dishub) KSB, membutuhkan anggaran sekitar Rp200 juta untuk melengkapi sarana pengujiannya. Karena dari empat item standar yang seharusnya dimiliki, ada tiga item terpenuhi dan terkalibrasi oleh petugas. Kepala UPTD PKB fungsional penguji, Furqan, A.Md, kepada Suara NTB, Jumat (29/11) tidak menampik masih minimnya sarana pengujian yang dimiliki saat ini. Bahkan baru-baru ini
salah satu alat untuk uji rem yang sudah lama rusak sudah diperbaiki dengan baik. Dengan diperbaikinya alat uji rem yang dianggap sangat penting tersebut membuat UPTD KIR KSB mendapatkan akreditasi C dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga dengan terpenuhinya alat tersebut, standar pengujian kendaran di KSB bisa lebih maksimal. Kendati demikian, pihaknya tetap berharap agar sarana yang lain bisa dipenuhi dengan maksimal, sehingga capaian akreditasi C yang didapatkan saat ini bisa menjadi lebih baik.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumbawa Menurun Sumbawa Besar (Suara NTB)Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan tahun ini. Berdasarkan data di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, tahun 2018 lalu TPT sekitar 3,59 persen. Sementara di tahun 2019 ini TPT sekitar 3,47 persen. “Angka pengangguran kita tahun 2019 berjumlah 8.764. Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka berkisar 3,47 persen. Memang ada penurunan dari tahun 2018 yang berkisar 3,59 persen,” kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri, M.Si, Jumat (29/11). Menurutnya, meskipun adanya penurunan, tetapi persentase TPT ini masih cukup besar. Karena total angkatan kerja jumlahnya sebanyak 252.530. “Tetapi 3,47 persen pun masih cukup besar. Karena presentase dari total angkatan kerja kita, totalnya sekitar 252.530,” imbuhnya. Dalam menurunkan angka pengangguran, kata H. Ikhsan, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu atapun beberapa OPD. Tetapi butuh kolaborasi lintas sektor ataupun instansi dan organisasi. Misalkan di Dinas Koperasi ada program yang berkaitan dengan pemberdayaan UKM. Kemudian juga ada program di Dinas Sos-
Berlian Rayes
ial dan lainnya. “Kita mesti berkolaborasi dalam rangka mengentaskan pengangguran ini, sehingga bisa mengurangi secara signifikan,” terangnya. Dilihat dari RKA Disnakertrans, jelasnya, tentunya tidak bisa menurunkan angka pengangguran secara signifikan. Apalagi mengalami rasionalisasi sampai 30 persen. Karenanya dengan keterbatasan anggaran yang ada, pihaknya mensiasati melalui kerjasama dengan OPD lain. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas PMD agar nantinya desa menganggarkan melalui APBDes pelatihan terhadap masyarakat. Pelatihan ini tentunya dari berbagai kejuruan, tergantung kebutuhan desa setempat. Misalnya kejuruan las listrik, otomotif, perbengkelan, menjahit, Prosesing Hasil Pertanian (PHP) serta kuliner ibu-ibu. Setelah pelatihan tersebut, maka masyarakat akan bisa berwirausaha. Minimal tidak lagi ada ketergantungan dengan pihak lain. “Ini siasat-siasat yang kita lakukan dengan keterbatasan anggaran
seperti ini. Kita juga paham daerah ini banyak untuk kebutuhan infrastruktur proyek strategis yang menjadi prioritas daerah. Kalau mau penurunannya signifikan, pengangguran harus dikeroyok secara kolaboratif,” paparnya. Kedepannya, dengan upaya kolaboratif ini mestinya bisa menekan angka pengangguran menurun 3 persen. Pihaknya juga berharap, dalam mensiasati anggaran dari OPD dapat dibiayai dari aspirasi anggota DPRD. Dana aspirasi tersebut sebagian kecilnya bisa dialokasikan untuk pelatihan terhadap masyarakat di masing-masing dapilnya. “Kalau itu bisa dilakukan, itu juga saya prediksi bisa menurun drastis angka pengangguran kita,” tandasnya. (ind)
H. Muhammad Ikhsan Safitri (Suara NTB/ind)
“Kami sangat berharap perbaikan alat untuk uji rem segera dilakukan. Jika item sebagai syarat utama tidak kunjung diperbaiki maka pelayanan yang diberikan tidak akan maksimal,” ungkapnya. Disebutkannya, selain alat yang sudah ada saat ini, ada juga alat uji yang lain yang harus bisa dipenuhi dengan baik. Alatalat itu yakni, alat uji speedometer, alat uji penyimpangan roda, alat uji kaki-kaki kendaraan, alat uji klakson, dan alat uji ketebalan ban. Padahal alat- alat uji itu merupakan sarana pelayanan standar dan harus dipenuhi dengan baik oleh setiap balai pengujian kendaraan.
Hal ini tentu sangat beralasan, karena jika ada salah satu item tidak teruji dan terjadi kecelakaan maka hal itu akan menjadi preseden buruk bagi dinas terkait. Tentu sarana yang belum lengkap juga menjadi item akreditasi, jika tidak kunjung dipenuhi juga maka UPTD PKB/KIR ini terancam ditutup. “Kita sudah sering mengusulkan agar sarana pengujian iru bisa dilengkapi. Tapi sampai dengan saat ini belum juga dilakukan, makanya kita minta ke Pemkab supaya sarana itu segera dilengkapi demi pelayanan yang baik ke masyarakat,” tandasnya. (ils)
Pembangunan Dermaga Rakyat Diyakini Tuntas Desember Taliwang (Suara NTB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) optimis pembangunan dermaga rakyat di Desa Poto Tano tuntas sesuai target. Bahkan progres pembangunan saat ini mencapai angka 75 termasuk pemasangan tiang pancang yang diprediksi tuntas minggu depan. Proyek dermaga ini ditaksir menghabiskan anggaran sekitar Rp9,1 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan tersebut diharapkan bisa beroperasi awal tahun 2020 mendatang untuk menunjang sektor pariwisata. Kepala Dishub, Ir. Irhas R Rayes M. Si Kepada Suara NTB, Jumat (29/11) mengatakan, memang saat ini progres pembangunannya masih sangat kecil yakni di angka 75 persen dengan batas waktu pengerjaan di akhir tahun 2019 sudah rampung. Tentu dengan progres pembangunan dermaga yang sudah mencapai angka 75 persen pihaknya optimis pengerjaannya tidak akan molor. Apalagi saat ini material dan komponen dermaga lainnya sudah berada di lokasi tinggal dilakukan pemasangan saja.
Jika itu semuanya sudah terpasang, maka progres pembangunannya diklaim bisa mencapai 80-90 persen sehingga akhir tahun sudah rampung sesuai dengan masa kontrak kerja. Tentu dibangunnya dermaga ini diharapkan bisa menjadi salah satu infrastruktur penunjang yang dianggap sangat penting untuk pengembangan sektor pariwisata. Karena selama ini, akses yang terbatas masih menjadi masalah dalam menggeliatkan sektor pariwisata. Selain untuk pengembangan pariwisata keberadaan dermaga ini juga bisa dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mencari ikan dan memancing. “Kami optimis pembangunan dermaga ini selesai tepat waktu karena pembangunannya tidak ada kendala. Apalagi saat ini materialnya sudah lengkap tinggal dilakukan pemasangan saja dan perakitan terhadap komponen tersebut,” ungkapnya. Dikatakannya, dengan panjang dermaga yang ditaksir mencapai 100 meter dan cos way sekitar 60 meter dianggap sudah layak untuk disingahi kapal cepat yang akan datang ke KSB. Selain
Itu pembangunan ponton (dermaga apung) juga akan dilakukan di dermaga tersebut supaya kapal dengan jenis tertentu tidak sulit untuk merapat. Sehingga di akhir tahun 2019 sudah mulai terlihat bentuk dermaganya, tinggal dilakukan pekerjaan sisanya. Jika berjalan sesuai target dan tidak ada gangguan cuaca maka awal tahun 2020 dermaga ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Pihaknya juga tetap akan melakukan pengawasan ekstra untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu langkah tersebut yakni dengan menggandeng TP4D mulai dari tahap perencanaan sampai dengan rampungnya pekerjaannya. Hal itu semata-sama dilakukan supaya pembangunan dermaga ini tidak sia-sia karena jadi temuan kerugian negara di kemudian hari. “Kami targetkan tahun 2020 dermaga rakyat ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat dan pelaku pariwisata yang lainnya. Makanya dari awal perencanaan kita tetap libatkan TP4D untuk mengamankan pembangunan dermaga tersebut,” tandasnya. (ils)
(Suara NTB/ula)
Kabupaten Dompu Surplus Anggaran Rp240,429 Miliar Dompu (Suara NTB) Pendapatan daerah pada Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2019. Penurunan yang cukup besar pada dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat hingga Rp42,581 miliar. Secara keseluruhan, APBD Dompu surplus anggaran sebesar Rp140,42 miliar pada 2020 mendatang. Kepala Badan PengeloMuhammad laan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad, ST kepada Suara NTB, Jumat (29/11) mengungkapkan, dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Dompu tahun 2020 mendatang berkurang hingga Rp3,306 miliar. Penurunan ini tidak hanya terjadi untuk Kabupaten Dompu, tapi seluruh Indonesia dan ini yang dikeluhkan daerah – daerah. Kabupaten Dompu mendapat dana bagi hasil sebesar Rp32,001 miliar dari tahun 2019 ini sebesar Rp35,307 miliar. Tidak hanya dana bagi hasil yang berkurang, tapi juga pada dana alokasi khusus (DAK) juga turun dari Rp242,095 miliar tahun 2019 jadi Rp202,820 miliar tahun 2020 mendatang. Sementara untuk Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari Rp589,832 miliar tahun 2019 menjadi Rp606,854 miliar untuk tahun 2020 atau ada kenaikan sekitar Rp17,022 miliar. “Ada tambahan Rp7 miliar lebih untuk gaji P3K,” jelas Muhammad. Ketetapan DAU, DAK dan dana bagi hasil diperoleh pemerintah daerah setelah APBD Dompu tahun 2020 disahkan bersama Dewan. Bahkan ketetapan itu diperoleh setelah evaluasi APBD 2020 oleh Gubernur dilakukan. “Kita langsung sesuaikan dalam (dokumen) APBD-nya, karena ketetapan itu kita dapat setelah evaluasi (APBD) Gubernur,” katanya. Penyesuaian pendapatan daerah setelah mendapat keputusan dari pemerintah pusat, kini menjadi Rp1,155 triliun. Sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp914,870 miliar, sehingga ada kelebihan anggaran (surplus) hingga Rp240,429 miliar. Surplus anggaran ini akan disesuaikan dalam APBD perubahan 2020 mendatang. (ula)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
KPH Akui Ada Praktik Jual Beli Kawasan Hutan Dompu (Suara NTB) – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo Soromandi (ARS) mengakui adanya praktik jual beli kawasan hutan. Baik di lingkar Bendungan Tanju maupun area lain yang sudah dirambah petani untuk penanaman jagung. Pelakunya diduga kuat oknum anggota kelompok kemitraan. Kasi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistim (KSDAE) KPH ARS, Ir. Iswanto mengaku, kesulitan menindak praktik jual beli kawasan hutan ini karena bukan menjadi kewenangannya. Melainkan tugas Aparat Penegak Hukum (APH) setelah menerima pengaduan langsung dari masyarakat. “Kadang ada juga masyarakat dia bilang bukan jual beli tapi ganti lahan. Nah itu yang buat kita susah. Sudah pernah saya sampaikan juga masalah ini ke pihak intel, jawabannya harus
diadukan dulu oleh korban,” kata dia menjawab Suara NTB. Praktik jual beli kawasan hutan di wilayah ini tak dipungkirinya banyak terjadi. Bahkan terduga pelaku utamanya yakni oknum-oknum di kelompok kemitraan. Terkadang ada juga dari eks anggota kelompok yang terpaksa keluar karena persoalan internal. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua DPRD Dompu, Jamaludin di lingkar Bendungan Tanju beberapa waktu lalu, memang sudah menjadi
rahasia umum. Tetapi masalahnya saat ini para korban atau anggota kelompok yang diminta menyerahkan bukti kwitansi jual beli takut melayangkan aduan atau menyerahka bukti yang dimiliki. “Memang banyak yang punya bukti itu, saya minta dibawakan tapi ndak ada yang berani. Karena memang dua-duanya salah nanti baik pembeli maupun yang menjual,” jelasnya. Dua pihak yang terlibat jual beli kawasan hutan potensial bersalah secara hukum. Karena menjual area bukan hak mi-
lik yang kemudian berimbas pada perambahan hutan oleh pembelinya. Mengingat keterbatasan wewenangnya dalam menindak, Iswanto berharap, agar semua pihak baik eksekutif, legislatif dan aparat untuk ikut membantu upaya penindakan terhadap oknum dimaksud. Karena ketika dibiarkan berlanjut kerusakan hutan yang telah menghilangkan ribuan titik mata air itu akan semakin menghawatirkan. “Aturan sudah kita jalankan. Penindakan juga kita lakukan tapi hanya sebatas menyetop, belum bisa masuk sampai ke ranah hukum,” pungkasnya. (jun)
Demokrat Buka Penjaringan Cabup dan Cawabup Bima
(Suara NTB/jun)
Desember, Tunggakan Klaim BPJS Terbayar Dompu (Suara NTB) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Dompu, masih menunggak pembayaran klaim dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Besarannya, Rp12 miliar lebih untuk tiga bulan pelayanan kesehatan (Juni-Agustus). Tunggakan akibat defisit anggaran secara nasional itu dipastikan terbayar Desember mendatang. Kepala BPJS Dompu, M. Zainudin kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (29/11) M. Zainudin kemarin mengakui belum terbayarnya tunggakan klaim untuk pelayanan kesehatan peserta BPJS Mandiri tersebut. “Kemungkinan Desember ini baru bisa terbayar, cuma saya ndak tahu apakah dibayar semua atau separuh dulu,” ungkapnya. Selain tunggakan klaim selama tiga bulan, yakni Juni, Juli dan Agustus. Biaya perawatan untuk peserta BPJS pada November-Oktober pun dipastikan menjadi piutang. Rinciannya belum diketahui lantaran masih dalam proses penyusunan berkas klaim oleh rumah sakit. Lambannya pembayaran tunggakan ini, lanjut M. Zainudin, tidak lain karena defisit anggaran yang dialami pemerintah pusat setahun terakhir. “Adanya keterlambatan ini karena kekurangan droping dana dari pusat akibat defisit. Defisit kita perkiraannya sekitar Rp3,7 triliun,” ujarnya. Sementara untuk mengharapkan biaya pembayaran dari internal peserta BPJS Mandiri di Dompu, menurutnya, sangat tidak memungkinkan. Selain karena tingginya biaya perawatan yang sudah diterima, juga tingkat kesadaran mereka untuk membayar iuran masih sangat rendah. Untuk satu bulan saja hanya mampu terkumpul Rp2Rp3 miliar, sedangkan pengeluarannya mencapai Rp6-Rp7 miliar/bulan. Karenanya dirasa wajar ketika penyelenggara harus menunggak pembayaran dalam jangka waktu tertentu sambil menunggu kuncuran dana tambahan dari pemerintah pusat. “Faktor utamanya karena biaya pelayanan kesehataan lebih tinggi, kemudian banyak yang tidak rutin membayar iuran. Ada yang memang karena tidak mampu dan lemah kesadarannya,” pungkas dia. (jun)
Ratusan Wisatawan Perancis Kunjungi Pamulung Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapal pesiar La Perouse menyinggahi Kabupaten Sumbawa, Sabtu (30/11) hari ini. Kapal yang berpenumpang ratusan wisatawan ini mengunjungi obyek wisata Dusun Pamulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas. Para wisatawan yang sebagian besarnya dari Perancis ini berkeinginan menyaksikan Barapan Kebo sebagai atraksi budaya di Sumbawa. “Besok (Sabtu red) kita ada kedatangan 161 wisatawan dari Perancis datang menggunakan kapal pesiar La Perouse. Mereka ingin melihat budaya Sumbawa yang ada di Pamulung. Kebetulan program mereka culture village. Mereka di sana ingin menyaksikan Barapan Kebo sebagai budaya Sumbawa,” kata Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Jufri, S.Sos, M.Si, Jumat (29/11). Rencananya, kata Jufri, ratusan wisatawan ini akan singgah selama empat jam di Sumbawa. Selanjutnya dari Sumbawa akan berkunjung ke daerah lain seperti Pulau Komodo, Sulawesi kemudian ke Irian Jaya dan terakhir ke Raja Ampat. “Kita memang yang bisa lakukan hanya empat sampai lima jam, atau dari pagi sampai sore. Kalau untuk nginap saat ini kita belum bisa. Karena fasilitas kita belum memadai,” terangnya. Pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Pelindo dalam rangka persiapan penyambutan wisatawan ini. Selain itu juga sudah bertemu dengan kepala desa serta camat agar bisa memanfaatkan momentum kunjungan ratusan wisatawan ini. “Kemarin sudah kita rapat dengan Pelindo. Kemarin saya langsung ketemu dengan kepala desa, camat, kita harus bisa menangkap ini bahkan kedepan ini suatu keadaan positif untuk kunjungan wisata kedepan,” jelasnya. Kedatangan Kapal Pesiar ini, sebut Jufri, menjadi tolok ukur bahwa wisatawan tertarik berkunjung ke Sumbawa. Karena dalam tahun ini, sudah empat kapal pesiar yang singgah di Sumbawa. “Itu juga menjadi tolok ukur kita, bahwa ketertarikan mereka terhadap daerah kita. Jadi dalam tahun ini ada empat sudah datang kapal itu dan terakhir besok datang. Bulan Desember juga akan datang,” tukasnya. Tahun 2020 mendatang rencananya juga akan datang lima kapal berkunjung ke Sumbawa. Hal ini menandakan, bahwa Kabupaten Sumbawa mempunya daya tarik serta keunikan wisata tersendiri. “Karena kayak Lombok, Bali yang sudah tumbuh pesat, tetapi kenapa kita yang diinginkan. Karena keunikan sendiri, ada daya tarik sendiri mereka untuk datang ke Sumbawa,” tandasnya. (ind)
Iswanto
(Suara NTB/Uki)
PEMUSNAHAN - Kapolres Bima Kota dengan sejumlah perwakilan BNNK, Dikes, Kejari dan PN Bima memusnahkan ganja, di halaman depan Mapolres setempat, Jumat (29/11).
Ganja 1 Kg Dimusnahkan, Pengedar Terancam 12 Tahun Penjara Kota Bima (Suara NTB) – Ganja seberat satu kilogram yang disita oleh Aparat Sat Resnarkoba Polres Bima Kota dari pengedar inisial S belum lama, dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman Mapolres setempat, Jum’at (29/11). Pemusnahan barang haram yang disaksikan pengedar S, Perwakilan Pengadilan Negeri (PN) Bima, Kejari, BNNK dan Dikes Kota Bima tersebut dipimpin langsung Kapolres Bima Kota yang baru, AKBP Haryo Tejo Wicaksono S.Ik, SH. “Ganja yang dimusnahkan ini hasil sitaan dari pengedar S alias C, yang didapatkan dari seorang kurir asal Makassar. Barang ini sedianya akan diedarkan di wilayah Bima dan sekitarnya,” kata Haryo Tejo. Kapolres mengaku meskipun
hal tersebut merupakan sebuah prestasi lantaran telah berhasil mengungkap dan menggagalkan peredarannya. Namun di sisi lain, Ia merasa sedih, karena masih marak peredaran narkoba di Kota Bima. “Hasil ini (satu kilogram yang diamankan) menjadi bukti nyatanya ,” katanya. Bukti nyata lainnya, lanjut dia, juga diungkap kasus serupa di wilayah hukum Polres setempat. Dengan menangkap tiga orang yang diduga Bandar dan kurir shabu di wilayah Kecamatan Sape belum lama ini. “Barang bukti yang diamankan juga cukup banyak, yakni shabu seberat 3 ons,” katanya. Terkait kasus ganja satu kilogram tersebut, Haryo Tego menegaskan akan terus dikembangkan lebih lanjut. Bahkan saat ini sejumlah nama
samaran pengedar dan kurir telah dikantongi. “Mereka sudah dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” katanya. Untuk pengedar S alias C yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lanjutnya akan dikenakan pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. “Ancaman hukumannya 12 Tahun penjara,” ujarnya. Haryo Tejo berharap semua pihak agar sama-sama menanggulangi peredaran narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Karena dalam memberantas narkoba tidak hanya mengandalkan peran aparat penegak hukum. “Saya minta masyarakat tetap laporkan. Tidak masalah kita ungkap yang kecil-kecil, itu artinya sudah ada kesadaran masyarakat,” pungkasnya. (uki)
Bima (Suara NTB) – DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima membuka penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam Pilkada 2020 mendatang di Sekretariat yang berada di Desa Tente Kecamatan Woha. “Rencananya penjaringan dibuka sejak, Jumat, 29 November hingga 24 Desember mendatang,” kata Ketua Panitia Penjaringan, Irwan, SH, Jum’at (29/11). Ia mengatakan pihaknya di Daerah hanya bertugas untuk membuka penjaringan Cabup dan Cawabup Bima. Dari hasil tersebut akan diserahkan atau disampaikan kepada DPD Provinsi hingga DPP. “Tugas kita di DPC hanya membukan penjaringan saja,” ujarnya. Irwan memastikan, proses penjaringan Cabup dan Cawabup Bima akan dilakukan secara terbuka. Semua pihak atau kalangan dari manapun bisa mengambil formulir dan mendaftar. “Tidak ada batasan. Bisa kader internal juga figur-figur lain di luar partai,” katanya. Ia mengaku, pada hari pertama mulai dibukannya penjaringan, sudah ada salaseorang figur yang mengambil formulir pendaftaran sebagai Cabup Bima, yakni Drs. H. Syafruddin H. M. Noer M.Pd. “Tadi ada perwakilan H. Syafru yang datang mengambil formulir pendaftaran,” katanya. Irwan menambahkan, kedepan akan sejumlah figur yang mengambil formulir dan mendaftar, karena mereka sudah melakukan komunikasi dari awal. Sayangnya ia tidak menyebutkan figure-figur tersebut. “Sekitar satu atau dua minggu kedepan akan ada lagi figur yang mengambil formulir ke Demokrat,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Ist)
SERAH TERIMA - Ketua Panitia Penjaringan Cabup dan Cawabup Bima partai Demoktrat menyerahkan formulir pendaftaran kepada perwakilan H. Syafruddin H. M. Noer, di Sekretariat yang berada di Desa Tente Kecamatan Woha, Jumat (29/11).
Lalu Lintas HPR Melihat Antusiasme Warga di Laga Sulit Dikontrol Persebi vs Perseden
Bima (Suara NTB) – Laga Persebi dengan Perseden di lapangan Bola Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Jumat (29/11), mendapatkan sambutan penuh antusiasme dari warga. Laga final leg pertama liga 3 zona Bali-Nusra ini baru dimulai pukul 15.30 Wita. Namun sebelumnya, para penonton sudah ramai terlihat di tribun. Bahkan mereka rela berdesak-desakan, demi menyaksikan langsung klub kebanggannya tersebut. Warga Desa Risa Kecamatan Woha, Satria, mengaku dari awal memikirkan akan banyak penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Sehingga dua jam sebelum pertandingan dimulai ia sudah berada di lapangan. “Karena saya pikir juga dari jauh, makanya saya cepat kesini. Ternyata sudah banyak penonton,” katanya. Ia mengaku, untuk hadir di lokasi dengan menggunakan motor membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dari rumah sampai masuk ke lapangan menghabiskan sekitar Rp50.000. Jumlah itu termasuk harga tiket sebesar Rp20.000 biaya parkir dan lain-lain. “Saya tidak memikirkan modal yang dikeluarkan, yang penting saya bisa menyaksikan pertandingan ini secara langsung,” katanya Satria mengaku sangat senang bisa menyaksikan laga tersebut, walaupaun sehari sebelumnya
(Suara NTB/Uki)
ANTUSIAS - Warga terlihat antusias menyaksikan pertandingan final leg pertama kompetisi liga 3 zona Bali Nusra antara Persebi dengan Perseden di lapangan bola Desa Lanta Kecamatan Lambu, Jumat (29/11). agak kesal karena pertandingan ditunda akibat kendala teknis pihak penyelenggara “Kami kemarin sudah siapsiap. Tapi pas akan berangkat kami diberitahu pertadingan ditunda dan akan digelar Jum’at sore ini,” katanya. Sementara bagi warga Lambu pertandingan final leg pertama antara Persebi dan Perseden itu dijadikan untuk meraup rezeki. Banyak warga setempat menjual makanan dan minuman ringan serta membuka lahan parkiran. “Biaya parkir sepeda motor disekitar lapangan Rp10.000. sementara dirumah warga hanya Rp5.000,
belum lagi ada yang menjual makanan ringan,” kata Mustakim. Selain itu lanjut Mustakim, pertandingan tersebut bisa dijadikan sebagai momentum untuk menunjukkan kondisi keamanan di Kecamatan Lambu khususnya Desa Lanta selalu terjaga dan kondusif. “Kita harapkan image Lambu yang selama ini rawan bisa hilang pasca pertandingan ini,” harapnya. Pantauan Suara NTB, pertandingan sengit antara kedua tim berakhir dengan skor imbang 1-1. Rencananya final leg kedua akan di gelar di Bali pada tanggal 2 desember mendatang. (uki)
Dompu (Suara NTB) – Vaksinasi dan eliminasi Hewan Pembawa Rabies (HPR) di Dompu, intens dilakukan setahun terakhir. Bahkan, sampai melibatkan pemerintah Desa/Kelurahan di semua kecamatan. Akan tetapi hasilnya belum begitu signifikan. Ditandai masih adanya temuan korban gigitan tiap harinya. Sulitnya mengontrol lalu lintas HPR antar kabupaten salah satu pemicu utama, disamping penolakan warga atas dua program pencegahan yang digalakkan selama ini. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Disnakeswan Dompu, drh. Mujahidin kepada wartawan di kantornya, Jumat (29/11). Ia mengatakan, eliminasi HPR belum terasa berdampak pada pengurangan populasi karena memang lalu lintas keluar masuknya dari Kabupaten Bima dan Sumbawa tidak terkontrol dengan baik. Sehingga wajar tingkat gigitan di lapangan masih terus terjadi. “Lalu lintas anjing ini juga tidak bisa terkontrol dengan baik. Masih banyak orang dari kabupaten lain atau dari Dompu yang mengirim keluar. Apalagi yang berladang di Dompu ini tidak semua orang Dompu, kadang mereka bawa semua anjing-anjing dari kampung halaman ke sini,” ungkapnya. Kesulitan mengontrol lalu lintas HPR hanya untuk tingkat kabupaten se-Pulau Sumbawa. Sedangkan perpindahan dari luar pulau sulit karena diawasi ketat Balai Karantina. Sementara disinggung total populasi HPR yang terdata sepanjang tahun 2019 ini, disebutkannya, ada sekitar 27.727 ekor. Baik itu HPR liar maupun berpemilik. Untuk cakupan eliminasinya baru 20,2 persen dan vaksinasi 41,22 persen. “Sedangkan korban gigitan yang meninggal masih 13 orang dan luka-luka 1.946 orang. Ini data yang terlaporkan di tahun 2019,” jelasnya. Hambatan menekan korban gigitan ini, tambah Mujahidin, selain karena populasi HPR yang terus bertambah akibat lalu lintasnya tidak terkontrol dengan baik, juga dipicu penolakan warga atas program vaksinasi dan elimininasi yang dilakukan. Mereka beranggapan bahwa ketika HPR divaksin langsung seketika jinak, sehingga sulit untuk diandalkan menjaga lahan jagung dari serangan babi hutan dan sebagainya. “Padahal sebanarnya tidak demikian,” tandasnya. (jun)
(Suara NTB/jun)
SUARA NTB Sabtu, 30 November 2019
SUARA NTB Sabtu, 30 November 2019
Temuan Riset KPU
Tekanan Kepentingan Picu Penyelenggara Pemilu Tak Profesional dan Berintegritas Mataram (Suara NTB) Pada pemilu 2019 lalu, terjadinya banyak kekacauan di tingkatkan penyelanggara pemilu badan adhoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tindakan penyelenggara badan adhoc yang dinilai kurang profesional dan berintegritas menjadi pemicu terjadinya kegaduhan serta mengganggu jalannya tahapan pemilu dengan baik dan lancar di sejumlah tempat. Karena itu, KPU Provinsi NTB menyoroti betul peroblem profesionalitas dan integritas pada penyelenggara pemilu Adhoc tersebut. Untuk menemukan jawaban penyebab penyelenggara Adhoc tersebut rentan melakukan tindakan yang tidak profesional dan tidak berintegritas. KPU kemudian melakukan riset ilmiah untuk mencari jawaban faktor-faktor yang menyebabkan penyelenggara badan adhoc tersebut tidak bekerja dengan profesional dan berintegritas, dengan menggandeng lembaga penelitian Samalas Institut. Hasil riset yang dilakukan oleh Samalas Institut tersebut yang di disimininasikan dan dipublikasikan oleh KPU, Jumat (29/11) kemarin menyampaikan sejumlah temuan-temuan penting yang menjadi faktor penyebab penyelenggara pemilu badan adhoc kerap bertindak tidak profesional dan berintegritas. Disebutkan dalam temuan riset tersebut bahwa salah satu faktor utama penyebab dari penyelenggara pemilu badan adhoc tersebut tidak bekerja dengan profesional dan berintegritas yakni karena tingginya beban kerja mereka. Sehingga kemampuan kemudian cenderung mendorong penyelenggara badah adhoc untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan. “Salah satu hasil riset yang kami lakukan adalah tekanan elit dan kepentingan di daerah tersebut mempengaruhi meningkatnya beban kerja, karena penyelenggara harus menghadapi tekanan, intervensi dan juga intimidasi. Berbeda dengan di daerah lain yang tekanannya kurang, itu relatif baik kinerjanya. Karena itu semakin tinggi tekanan beban kerja menyebabkan integritas dan profesional penyelenggara makin rendah,” jelas Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud. Lebih lanjut disampaikan Suhardi, temuan riset tersebut berkolerasi linear dengan temuan KPU di Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilu 2019 lalu. Dimana lamban dan terlambatnya PPK menuntaskan proses rekapitulasi, sehingga Kabupaten Lombok Tengah kemudian menjadi daerah paling akhir yang menuntaskan proses rekapitulasi. Karena ada tekanan dari sejumlah pihak soal hasil pemilu. “Kenapa lamban, ternyata ada problem integritas dan profesional di situ berdasarkan hasil riset. Sama dengan fakta yang kami temukan di lapangan. Dalam sejarah rekapitulasi tingkat kecamatan itu, baru pertama kali KPU Provinsi turun semua, kenapa ini lambat sekali, kita temukan fakta tarik ulurnya yang panjang, ada proses pelambatan,” sebutnya. “Sehingga dari sini juga kita mendorong agar direkrukmen badan adhoc besok ini dianalisis problemnya, kemampuan menyelesaikan menghadapi tekanan massa itu bagaimana, karena karakter masyarakat kita berbeda-beda di satu tempat, membuat beban kerja menjadi bertambah karena beban psikologis,” sambungnya. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
HASIL RISET - KPU melakukan desiminasi dan publikasi hasil riset badan penyelenggara Adhoc. Adapun temuannya, tingkat beban kerja mempengaruhi profesionalitas dan integritas penyelenggara.
Jaksa Tolak JC Muhir Mataram (Suara NTB) Harapan mantan anggota DPRD Kota Mataram H. Muhir mendapat remisi pupus. Permohonan justice collaborator (JC) terpidana korupsi fee anggaran rehab sekolah terdampak gempa ini ditolak jaksa. JC itu merupakan prasyarat bagi terpidana korupsi agar bisa mendapat pengurangan masa pidana. Kasi Pidsus Kejari Mataram Anak Agung Gde Agung menyatakan pihaknya tinggal mengeksekusi denda pidana Muhir. Sementara pidana penjara sudah dieksekusi sebelumnya. “Kalau untuk JC-nya tidak kami kabulkan. Jadinya nanti dapat dipertimbangkan untuk tidak mendapat remisi,” ujarnya dikonfirmasi kemarin. Alasannya, Muhir tidak memenuhi syarat sebagai orang yang berkolaborasi dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Sehingga jaksa melaksanakan putusan hakim tanpa adanya pertimbangan JC tersebut. “Putusannya sudah kita eksekusi. Tinggal menunggu pembayaran pidana dendanya,” imbuhnya. Penasihat hukum Muhir, Burhanudin dikonfirmasi terpisah mengaku belum bersikap atas ditolaknya JC tersebut. “Saya belum koordinasi dengan tim,” ucapnya. Mahkamah Agung menghukum Muhir dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan. Vonis itu dijatuhkan dalam putusan kasasi. Terdakwa Muhir terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang sebesar Rp30 juta dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom. Uang tersebut terkait anggaran Rp4,29 miliar untuk perbaikan fisik dan program rehabilitasi pascabencana 5 SMP negeri, dan tiga PAUD/ TK negeri di Kota Mataram. Sementara hakim banding Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi NTB sebelumnya, menghukum Muhir dengan empat tahun penjara. Serta denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan. Pada pengadilan tingkat pertama, Muhir dijatuhi Pengadilan Negeri Mataram dengan penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. (why)
POLHUKAM
Halaman 8
Mohan Usahakan Tidak Salah Ambil Wakil Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini, petahana bakal calon Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana masih belum bisa menentukan figur yang akan menjadi kandidat calon wakilnya. Karena pengamatan dan penjajakan figur calon wakil yang tepat, sedang berproses dilakukan oleh pihaknya. Ditegaskan Mohan, ia tidak ingin tergesa-gesa menetapkan wakil, dan ia juga tidak mau terpancing dengan manuver rival politiknya. Mohan menyadari bahwa persoalan memilih wakil tersebut bukan persoalan yang sederhana, namun memiliki banyak aspek yang harus dipertimbang-
kan. “Karena kita usahakan tidak salah lah ambil wakil,” katanya baru-baru ini. Bargaining politik Mohan pada Pilwalkot Mataram 2020 mendatang akan sangat dipengaruhi oleh figur wakil yang akan dipilihnya. Disampaikan Mohan, dirinya dari jauh-jauh hari sudah menyampaikan kriteria
figur yang akan menjadi wakilnya. Pertama adalah soal chemistry dalam bekerja jika kelak ditakdirkan diberikan amanat oleh rakyat untuk memimpin Kota Mataram. Kemudian aspek politisnya yakni posisi wakil tersebut harus mampu ikut mendongkrak elektabilitas untuk mencapai kemenangan.
“Sudah jelas kita sampaikan, apa yang jadi standar kita. Punya komitmen yang sama untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu popularitas dan elektabilitas, juga soal logistik politik juga saya rasa menjadi pertimbangan juga,” katanya. Dikonfirmasi dua figur yang cukup ramai digadang-gadang bakal menjadi wakilnya, yakni H. Badruttamam Ahda dan Wakil Ketua AMPD DPD I Partai Golkar NTB, H. Baehaqi, Mohan menanggapi diplomatis. Menurutnya, semua
punya peluang yang sama untuk menjadi wakilnya. “Kita terbuka, semua berpeluang dan saya sudah bilang, siapapun, apakah itu dari kalangan profesional, politisi, birokrat pun boleh, tidak masalah,” kata Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram itu. Dikatakan Mohan, saat ini dirinya lebih fokus menggalang dukungan partai politik sebagai kendaraan politiknya. Ia menargetkan bisa terbangun koalisi gemuk pada Pilwalkot Mataram 2020 mendatang. (ndi)
Kasus Fee Proyek Rusun SNVT PP NTB
Lagi, Penyidik Periksa Saksi Kontraktor
(Suara NTB/why)
BARANG BUKTI - Kapolsek Ampenan M Nasrullah Jumat (29/11) menunjukkan barang bukti motor kasus jambret di Jalan Panjitilarnegara, Sekarbela dengan tersangka remaja di bawah umur.
Dua Remaja Nekat Menjambret Mataram (Suara NTB) Berkat mencari tambahan uang untuk nongkrong, dua remaja nekat menjambret di jalan raya. Aksi mereka di Jalan Panjitilarnegara, Sekarbela, Mataram kepergok korbannya. Meski sempat merebut tas korban, dua pelaku yang kabur itu malah meninggalkan motornya untuk lari dari kejaran korban dan warga. Pelaku yang masih berumur 13 tahun sudah diamankan Polsek Ampenan. Dia saat beraksi berperan sebagai joki motor. Temannya yang juga masih di bawah umur, yaitu 15 tahun kebagian kerjaan merampas barang korban. Kapolsek Ampenan AKP M Nasrullah menjelaskan, pelaku PI beraksi bersama kawannya, IK. Mereka membuntuti korban sejak dari Jalan Majapahit,
Sekarbela. Atau tepatnya dari Taman Budaya NTB. “Sesampainya di Jalan Panjitilar, pelaku P mengaku disuruh temannya untuk mendekati korban. Setelah dekat, IK yang merampas tas korban,” ujar Nasrul, Jumat (29/11) kemarin. Korbannya yang sedang dalam perjalanan pulang, Selasa (26/11) petang pukul 00.15 Wita itu berontak. Korban sempat mengejar para pelaku sambil meneriaki maling. Kejar-kejaran pelaku dan korban bertahan sampai di Jalan Lingkar Selatan, Jempong, Sekarbela. Pelaku P yang kalang kabut tidak seimbang mengendarai motor. Sementara korban saat itu sudah tidak sendiri karena ada warga yang turut mengejar. Melewati kelokan, dua pelaku tumbang. Mereka sudah tidak
memikirkan lagi barang jambretan. IK kabur menyusuri areal persawahan. Sementara P yang kebingungan dengan motor pinjaman akhirnya belakangan memutuskan ikut kabur. “Dia sempat merasa tidak tenang. Akhirnya motor ditinggalkan dan dia ikut berlari ke sawah. P kita tangkap setelah mengidentifikasi motor yang dipakainya menjambret itu,” urai Nasrul. P meminjam motor temannya, Honda Beat DR 3370 MI. motor itu yang dijadikan bekal polisi menelusuri keberadaan para pelaku. P akhirnya ditangkap di kawasan Desa Perampuan, Labuapi, Lombok Barat. “Dari interogasi, para pelaku ini menjambret karena mencari uang untuk dipakai nongkrong. Untuk kebutuhan mereka seharihari,” kata Kapolsek. (why)
Mataram (Suara NTB) Berkas kasus dugaan permintaan fee proyek pada Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan (SNVT-PP) Provinsi NTB dilengkapi. Penyidik Satreskrim Polresta Mataram melimpahkan lagi berkas tersangka ke jaksa peneliti. Penyidik yakin berkas bisa lengkap dan kasus dapat tuntas tahun ini. Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Joko Tamtomo menerangkan bahwa untuk melengkapi berkas itu, pihaknya memeriksa lagi saksi pejabat lingkup SNVT PP NTB. “Kontraktornya juga kita periksa. Hanya tambahan-tambahan,” ucapnya, Jumat (29/11). Dia mengatakan, pemeriksaan tambahan saksi dimaksud untuk menegaskan kembali unsur pebuatan melawan hukum yang disangkakan kepada tersangka. khususnya mengenai perbuatan pengancaman dan atau pemerasan. Keterangan saksi itu untuk memperjelas perbuatan melawan hukumnya. Seperti termuat dalam unsur pidana pasal 12e UU Tipikor. “Dia (tersangka) memintanya lewat alat komunikasi, lewat langsung juga. Kalau tidak menyerahkan, termin tidak dicairkan,” terangnya. Setelah berkas itu dilengkapi, pihaknya melimpahkan lagi berkas itu ke jaksa peneliti. “Yakin kok bisa lengkap. Itu cuma sedikit aja. Bisa selesai kasus
(Suara NTB/dok)
Joko Tamtomo itu tahun ini,” imbuh Joko. Dalam kasus itu Kepala SNVT PP NTB Bulera ditetapkan sebagai tersangka. Bulera ditangkap dalam operasi tangkap tangan, Rabu (25/9) lalu. tersangka ditangkap di ruang kerjanya usai menerima uang tunai Rp100 juta dari kontraktor CV JU. Uang itu diduga terkait permintaan tersangka terhadap kontraktor. Tersangka meminta uang sebagai dalih syarat administrasi tak resmi pencairan termin. Modusnya, kontraktor harus menyetor dulu agar termin pembayaran proyek dicairkan. Kontraktor, CV JU sedang mengerjakan proyek Rusun Ponpes Al-Kahfi di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa dengan kontrak senilai Rp3,49 miliar. (why)
Terapkan Sistem E-Rekap
KPU Rekrut Penyelenggara Adhoc Melek Teknologi Mataram (Suara NTB) Pada Pilkada serentak 2020 mendatang, KPU akan menerapkan sistem rekapitulasi hasil pemungutan suara dengan cara sistem elektronik. Berbagai persiapan infrastruktur teknologi dan regulasi tengah dipersiapkan KPU untuk penerapan sistem e-rekap tersebut. Karena itu diharapkan penyelenggara pemilu badan adhoc seperti PPK dan KPPS yang akan direkrut oleh KPU kabupaten/kota
yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 di Provinsi NTB, untuk memastikan merekrut penyelenggara Adhoc yang melek teknologi. Sehingga sistem e-Rekap bisa berjalan dengan baik. “Kita harapkan yang direkrut secara dominan, kita mau rekrut yang muda, minimal memahami teknologi apalagi besok KPU akan menggunakan e-rekap. Nah inikan kita butuh orang yang melek teknologi,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, ke-
pada Suara NTB, Jumat (29/11). Penekanan itu dilakukan mengingat saat ini KPU di tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020, dalam waktu dekat melakukan tahapan rekrutmen penyelenggara adhoc tingkat kecamatan. Karena itu diharapkan penyelenggara yang direkrut ad-
alah yang melek teknologi. “Pleno di PPK, karena hasil di TPS itu langsung dikirim ke PPK. Kalau sistem e-Rekap ini juga kalau dipakai maka itu akan memotong beban kerja. Hasil pemilu akan lebih baik, karena perbedaan angka itu terjadi diantara itu. Suara itu masuk dalam server, semua hasil
TPS itu bisa diakses,” katanya. Dengan sistem e-rekap itu juga Suhardi meyakini akan meminimalisir potensi terjadinya kecurangan. Pasalnya kecurangan sering terjadi di tingkat penyelenggara adhok. Lebih-lebih pada pengalaman pemilu 2019 lalu, banyak catatan problem di tingkat bawah. (ndi)
SUARA NTB
Sabtu, 30 November 2019
HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.2192 CK NOKA/NOSIN : MH31KP00DEJ854166/IKP854192 AN.CHOIRUL CHITIB HLG D’SKTR AMPENAN
Halaman 9
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.3255 EF NOKA/NOSIN : MHIJFX116KK467833/ JFX1E-1465188 AN.ERVIVA FARIANTI HLG D’SKTR AMPENAN HLG STNK R2 HONDA NOPOL EA 2302 LB NOKA/ NOSIN : MHIJFK116FK337236/ JFK1E-1331157 AN.JAINAB HLG D’SKTR GUNUNG SARI
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 30 November 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 10
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 30 November 2019
RSUD NTB Raih Anugerah Badan Publik Informatif Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB kembali meraih anugerah keterbukaan informasi publik dengan kategori informatif. Anugerah sendiri diberikan oleh Komisi Informasi NTB berdasarkan penilaian tingkat provinsi 2019. Direktur RSUD NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri MM, MARS., menerangkan bahwa anugerah tersebut menjadi tanda kepercayaan yang diberikan agar RSUD NTB dapat selalu menjaga amanah untuk tetap membuka informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Kalau seseorang memegang amanah, menjadi informatif itu memiliki tantangan tersendiri ke depan,” ujarnya saat ditemui seusai kegiatan penganugerahaan, Kamis (28/11) di Hotel Lombok Raya, Mataram. Menurut Hamzi ke depan RSUD NTB akan berusaha mempertahankan komitmen keterbukaan informasi. Sembari meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada publik. “Informasi yang memang harus dikeluarkan, pasti kita keluarkan,” ujarnya.
(Suara NTB/bay)
ANUGERAH - Direktur RSUD NTB, H. Lalu Hamzi Fikri, seusai meraih piagam anugerah keterbukaan informasi publik dengan kategori informatif, Kamis (28/11).
Terkait kualitas informasi yang disediakan sendiri disebut Hamzi merupakan tantangan ke depan. Terutama agar informasi tersebut dapat lebih mudah diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Diterangkan Hamzi, salah satu dampak yang didapatkan dari membuka informasi adalah adanya kritik dan saran dari masyarakat langsung yang dapat digunakan untuk membenahi pelayanan di RSUD NTB. Kritik dan saran sendiri disebut sangat diperlukan untuk menyelesaikan baik persoalan internal maupun eksternal di rumah sakit. Keterbukaan informasi sendiri disebut Hamzi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dengan berkembangnya teknologi saat ini. “Ini eranya media sosial, kita harus masuk ke dalamnya,” ujarnya. Untuk itu, RSUD NTB saat ini kerap memanfaatkan wadah seperti website dan media sosial untuk menyebar-luaskan informasi. Dicontohkan seperti website milik RSUD NTB yang terus diperkaya dan dievaluasi dari segi konten. Dengan memanfaatkan wadah tersebut, maka masyarakat diharapkan bisa lebih cepat dan mudah dalam menerima informasi yang diperlukan. “Ini bagian dari cara kita menjaga kepercayaan masyarakat. Jadi ada tool (alat) penguhubung antara rumah sakit dan masyarakat,” ujarnya. Hadir dalam acara penganugerahan tersebut Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, yang menegaskan bahwa segala informasi yang dimiliki oleh badan publik harus jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Pasalnya, kebutuhan informasi saat ini menjadi bagian cukup penting bagi berjalannya demokrasi. “Sekarang ini semua orang bisa bicara, dan kita tidak mungkin tidak mendengar dan menerima yang disampaikan kepada kita,” ujar Wagub. Untuk itu, pemanfaatan teknologi disebut sebagai cara yang tepat agar masyarakat bisa lebih mudah dan cepat dalam mengakses informasi. Badan publik sendiri disebut perlu menjadikan keterbukaan informasi sebagai sebuah kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Pasalnya, dari seluruh OPD yang ada di lingkup Pemprov NTB, hanya ada beberapa OPD yang mendapatkan kategori informatif. Diantaranya Biro Humas dan Protokol Setda NTB dan RSUD NTB sendiri. (bay)
1.050 Pelamar CPNS Pemprov Dinyatakan TMS Dari Hal. 1 Selain itu, ada juga pelamar yang mendaftar untuk formasi tertentu tetapi kualifikasi pendidikannya tidak sesuai. Fathurrahman mengatakan, khusus untuk pelamar disabilitas sebanyak 33 orang, verifikasinya menunggu tim dokter untuk uji kedisabilitasnya. Diketahui, jumlah pelamar CPNS di NTB sebanyak 85.338 orang. Jumlah pelamar meningkat dibandingkan 2018 lalu yang mencapai 61.195 orang. Ada tiga daerah dengan jumlah pelamar di atas 10.000 orang. Yakni, Lombok Tengah sebanyak 17.443 pelamar, Lombok Timur 12.771 pelamar dan Kabupaten Bima sebanyak 10.225 pelamar. Sedangkan Pemprov NTB, kata Fathurrahman, jumlah pelamar sebanyak 8.541 orang. Kemudian Kota Mataram 4.814 pelamar, Lombok Barat 3.729 pelamar, Lombok Utara 6.110 pelamar, Sumbawa Barat 2.762 pelamar, Kabupaten Sumbawa 8.233 pelamar. Selanjutnya, Dompu 7.088 pelamar dan Kota Bima 3.622 pelamar. Dalam rekrutmen CPNS 2019, sebanyak 3.204 formasi yang dibuka lowongannya pada 11 Pemda di NTB. Dengan rincian, Pemprov NTB 414 formasi, Kota Mataram 275 formasi, Lombok Barat 205 formasi, Lombok Tengah 479 formasi, Lombok Timur 482 formasi.
Kemudian, Lombok Utara 237 formasi, Sumbawa Barat 105 formasi, Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Bima 241 formasi dan Kota Bima 175 formasi. Tahun 2018 lalu, jumlah pelamar CPNS di NTB sebanyak 61.195 orang. Dengan rincian pendaftar terbanyak berada di Lombok Barat sebanyak 9.461 orang dengan 219 formasi, Kabupaten Bima 8.245 orang dengan 352 formasi, Kota Mataram 7.213 orang dengan 262 formasi. Kemudian Lombok Timur 7.013 orang dengan 225 formasi, Lombok Utara 5.602 orang dengan 274 formasi, Sumbawa 4.905 orang dengan 275 formasi, Dompu 4.584 orang dengan 229 formasi, Lombok Tengah 3.411 orang dengan 481 formasi dan Kota Bima 1.541 orang dengan 198 formasi. Sedangkan, Pemprov NTB jumlah pelamar sebanyak 6.556 orang dengan 433 formasi. Pengumuman hasil seleksi administrasi rencananya akan dilaksanakan pertengahan Desember mendatang. Dalam seleksi CPNS tahun ini, pelamar yang dinyatakan TMS dapat mengajukan sanggah atau keberatan. Selanjutnya, Panselnas akan menjawab hasil sanggahan dari pelamar tersebut. (nas)
Ribuan Guru Tidak Tetap SMA/SMK Pemprov NTB akan Diangkat Jadi P3K Dari Hal. 1 Itu informasi saya dapat dari kementerian (Kemendikbud). Harapan kita seperti itu dari dulu,’’ kata Rusman dikonfirmasi usai peringatan HUT Korpri Tahun 2019 di Halaman Bumi Gora Kantor Gubernur, Jumat (29/11). Ia menyebut, ada sekitar 7.200 guru honorer yang berada di SMA/SMK Negeri di NTB. Dari jumlah itu sebanyak 205 orang sudah lulus seleksi P3K awal tahun ini. Kemudian ada 1.164 orang yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan Dinas Dikbud 2018 lalu. Tetapi SK pengangkatannya sebagai guru non PNS baru keluar 2019 ini. Selama ini, kata Rusman ada tiga skenario yang dilakukan Pemprov terkait guru honorer. Pertama, mendorong mereka menjadi CPNS ketika ada pembukaan seleksi. Kedua, mendorong mereka ikut seleksi P3K dan ketiga melalui UKG. Setelah keluarnya SK pengangkatan seribuan guru non PNS beberapa waktu lalu. Rusman mengatakan, Dinas Dikbud kembali berencana melakukan UKG. Tetapi dengan adanya an-
gin segar dari Kemendikbud yang akan mengangkat GTT menjadi P3K, pihaknya masih mempertimbangkan pelaksanaan UKG tersebut. ‘’Kita masih pertimbangkan UKG tahun ini. Atau menunggu kebijakan kementerian dulu (mengangkat GTT jadi P3K),’’ katanya. Dalam APBN 2020, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk penggajian P3K di NTB sebesar Rp116,32 miliar. Anggaran untuk penggajian P3K tersebut masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam salah satu item DAU 2020, ada bantuan pendanaan untuk penggajian P3K di seluruh Pemda di Indonesia, termasuk NTB. Dengan rincian, Pemprov NTB Rp17,255 miliar, Kabupaten Bima Rp8,062 miliar, Kabupaten Dompu Rp7,721 miliar, Lombok Barat Rp9,009 miliar, Lombok Tengah Rp17,716 miliar, Lombok Timur Rp15,379 miliar, Sumbawa Rp12,281 miliar, Kota Mataram Rp9,395 miliar, Kota Bima Rp5,466 miliar, Sumbawa Barat Rp7,847 miliar dan Lombok Utara Rp6,189 miliar. (nas)
Halaman 11
52 Rumah di Lombok Rusak Akibat Cuaca Ekstrem Mataram (Suara NTB) Hujan lebat disertai petir memicu bencana baru. Di sejumlah titik, pohon dan tiang listrik tumbang. Selain itu puluhan rumah rusak rungan dan rusak berat akibat terjangan puting beliung hingga pohon tumbang. Catatan tim Pengendalian Operasi (Dalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, cuaca ekstrem sejak awal November lalu, berdampak rusaknya rumah penduduk dan fasilitas umum. Pohon tumbang terjadi di tujuh titik, semuanya di wilayah Mataram. Sementara rumah rusak dilaporkan terjadi di Lingkungan Mapak Belatung, Kecamatan Jempong Baru Sekarbela Mataram. ”Ada empat rumah rumah rusak ringan dan rusak sedang di sana,”
sebut Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, Jumat (29/11) kemarin. Rumah rusak lainnya di Lombok Barat. Tanggal 22 November lalu, 12 rumah rusak ringan di Dusun Jeranjang , Desa Taman Ayu Kecamatan Labuapi. Rumah rusak lainnya terjadi di Dusun Beleka Desa Jembatan Gantung, tujuh unit rumah rusak dan di Dusun Grebekan satu unit rumah rusak. Rumah rusak terbanyak di Dusun Mapak Reong Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi sebanyak 26 unit. “Rata rata rumah rusak ringan. Kejadiannya tanggal 23 November kemarin,” sebutnya. Informasi terbaru kejadian di Lombok Timur. Jumat sore kemarin dua unit rumah rusak di Desa Transad, Kecamatan Sambelia.
Menurut Ahsanul Khalik, dari sejumlah kejadian yang mengakibatkan rumah rusak ini, tidak ada korban jiwa maupun luka luka. Sementara informasi pohon tumbang terjadi di sejumlah titik. Sore kemarin di jalur wisata Senggigi Lombok Barat, tiang listrik tumbang di depan hotel Sheraton Senggigi bersamaan dengan turunnya hujan. Sehari sebelumnya, pohon juga tumbang di Jalan Sandubaya, Bertais Mataram. Dalam kejadian itu, sebuah mobil sedan tertimpa pohon. Selain bagian atap rusak, sopir mobil itu dikabarkan mengalami luka ringan. Hari yang sama, sebuah pohon roboh dan melintang di jalan raya Narmada. Pohon ukuran besar jatuh di ruas jalan menanjak, tidak jauh dari tugu patung Sapi Narmada.
Ketika hujan lebat tanggal 23 November lalu, kejadian pohon tumbang di dua titik berbeda. Kejadian pertama di Jalan Sandubaya Cakranegara. Pohon juga tumbang di pinggir Lapangan Sangkareang dan menutup akses jalan. Sehari sebelumnya pohon tumbang di Mapak, Mataram. Pihaknya berulangkali mengimbau agar masyarakat waspada masa peralihan dari panas ke hujan karena diikuti dengan cuaca buruk. Masyarakat yang berada di rumah agar waspada ketika terjadi angin kencang saat bersamaan hujan lebat. Termasuk imbauan kewaspadaan kepada pengendara agar hati hati ketika bepergian saat cuaca buruk. Karena sejumlah kejadian pohon tumbang memakan korban. (ars)
HUT Ke-61 NTB, Kolaborasi Siapkan Pameran di Jakarta Mataram (Suara NTB) Memasuki usia ke 61 pada 17 Desember 2019 ini, berbagai pihak menyiapkan kegiatan, baik untuk di tingkat daerah maupun nasional. Hal tersebut guna memerihkan hari lahir NTB. Salah satunya adalah kolaborasi yang dibuat oleh Panitia HUT NTB dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) NTB, Dinas Perindustrian NTB dan Dinas Perdagangan NTB yang akan menggelar pameran di lobi Plaza Industri, Jakarta. Kegiatan yang akan berlangsung pada 2-6 Desember tersebut merupakan rangkaian HUT NTB. Ketua Ipemi NTB, Dra. Hj. Bau Intan, menerangkan bahwa kegiatan tersebut mengambil tempat di fasilitas milik Kementerian Perindustrian. Pameran itu sendiri disebut akan bernuansa NTB, sesuai dengan tema HUT NTB 2019, yaitu NTB Gemilang. Untuk itu, tema yang diambil sendiri adalah Pameran Nuansa Tanpa Batas yang menjadi perwujudan semangat menuju NTB Gemilang. “Pemeran di Jakarta ini adalah salah satu rangkaian dari perayaan HUT NTB diantara banyak kegiatan yang digelar panitia (HUT NTB),” ujar Ketua Harian Dekranasda NTB, Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, dalam konferen-
si pers persiapan HUT NTB, Jumat (29/11) di Mataram. Dalam pameran tersebut diterangkan Selly juga akan diberikan penghargaan kepada 100 wanita Indonesia, dimana Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd masuk dalam daftar penerima. Penghargaan itu sendiri diberikan kepada para wanita yang menunjukkan dedikasi pada pengembangan dan penyelesaian masalah di daerah. Selain itu, beberapa produk hasil UMKM binaan Dekranasda NTB juga akan dipamerkan dalam kegiatan tersebut, salah satunya adalah pamerah kain khas NTB. Bersama-sama dengan atraksi budaya seperti gamelan dan lain-lain untuk menghibur para tamu dari 500 undangan yang telah disebar oleh panitia. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Pejabat Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti, yang menerangkan bahwa kesempatan tersebut akan digunakan untuk mempromosikan program unggulan yang diusung Pemprov NTB. “Kita menampilkan banyak nuansa NTB di pameran di Jakarta. Ada kuliner dengan suguhan andalan ayam taliwang, sate pusut, sate rembiga dan banyak
lainnya yang sudah dikemas di sini, sehingga rasanya tidak akan berubah,” ujar Nuryanti. Pameran sendiri akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI, KH.Ma’ruf Amin, dengan Wagub sebagai pemandu acara. Dalam kegiatan tersebut akan hadir juga pejabat pusat dan duta besar negara-negara sahabat. Melalui pameran tersebut diharapkan budaya NTB serta program unggulan yang tengah dikerjakan Pemprov NTB saat ini dapat lebih dikenal, tidak hanya oleh masyarakat di daerah, naum
(Suara NTB/bay)
KETERANGAN PERS - Suasana keterangan pers persiapan HUT ke-61 NTB, Jumat (29/11).
Bendungan Mujur Tetap Prioritas Dari Hal. 1 Diterangkan Ridwan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah terkait pembebasan lahan yang akan dijadikan lokasi proyek. Jika persoalan tersebut belum selesai, maka pemerintah disebut tidak dapat memulai tender proyek. ‘’Secara umum belum ada pembebasan lahan, sekarang masih dalam studi LARAP (Land Acquisition and Resetlement Action Plan),’’ ujar Ridwan. Berdasarkan data terakhir yang ada di Pemprov NTB, disebutkan bahwa sebagian lahan yang menjadi lokasi proyek masih memerlukan identifikasi kembali. Untuk itu, Pemkab Lombok Tengah dan Balai Wilayah Sungai (BWS) disebut tengah melakukan pendekatan-pendekatan khsusu untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut. Ant-
ara lain melakukan survei ulang serta menentukan kembali beberapa hal teknis seperti besar bendungan dan lain-lain. Diterangkan Ridwan beberapa minggu lalu pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi terkait percepatan pembangunan Bendungan Mujur di Kantor PUPR NTB. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Pemda Lombok Tengah dan perwakilan BWS. ‘’Laporan teman BWS dan Pemkab Lombok Tengah memang ada resistensi terkait pembebasan lahan. Oleh karena itu kemarin kita minta kepada BWS dan Pemda untuk mengevaluasi kembali, melakukan pendekatan,’’ ujarnya. Salah satu alternatif lain yang diusulkan adalah pengurangan besar bendungan. ‘’Bisa tidak kalau tidak usah seluas itu, tapi dilakukan delineasi kembali,’’ sambungnya. Terkait kabar pengalihan ang-
garan proyek Bendungan Mujur oleh pemerintah pusat, Ridwan mengaku pihaknya belum menerima keputusan resmi terkait hal tersebut. Walaupun begitu, melihat proses yang tengah berjalan, maka pengalihan anggaran disebut memang mungkin terjadi. ‘’Mungkin pusat butuh kepastian (karena proyek Bendungan Mujur lama berjalan, red). Anggaran pemerintah pusat juga terbatas, karena APBN harus dipastikan,’’ ujarnya. Walaupun begitu, ditegaskan Ridwan bahwa Pemprov NTB saat ini tetap akan mendorong terwujudnya proyek tersebut. Jika bukan dari APBN 2020, maka akan diajukan kembali pada APBN untuk tahun anggaran berikutnya. ‘’Kalau pembiayaan sudah siap dari pusat. Tapi kita tidak bisa menyalahkan kalau anggaran 2020 itu dipindahkan ke tempat lain, karena kita belum siap,’’ ujar Ridwan. (bay)
16 Kecamatan Waspada Cuaca Buruk Dari Hal. 1 Sejumlah daerah yang diingatkan agar masyarakat waspada, diantaranya Kecamatan Sekotong Tengah dan Narmada, meluas ke Gunung Sari, Seteluk Kabupaten Lombok Barat. Kemudian Kecamatan Tanjung, Gangga dan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Cuaca buruk dapat meluas ke wilayah Lombok Tengah seperti Pringgarata, Praya Barat dan Kopang. Sementara di Kota Mataram melanda Cakranegara dan Mataram hingga Ampenan. Di Lombok Timur, dampaknya bisa dirasakan di Kecamatan Pringgabaya, Sembelia dan sekitarnya. ‘’Kondisi ini diperkirakan akan terjadi hingga tiga hari kedepan,’’ kata Prakirawan BMKG Stamet BIL Praya, Levi Ratnasari. S.Tr. Ingatkan Cumulonimbus Salah satau pemicu cuaca bu-
ruk ketika hujan lebat adalah penumpukan awan berlebihan atau disebut Cumulonimbus (CB). Masyarakat juga disarankan mengenali ciri-ciri awan tersebut ketika terjadi hujan, sehingga bisa waspada lebih dini. Dijelaskan Kasi Observasi dan Informasi BMKG Stamet BIL, I Putu Sumiana, fase terbentuknya awan hingga potensi bahaya yang terjadi. Fase awal, terbentuknya awan cumulonimbus dimulai dari naiknya massa udara lembab, perlahan mendingin, serta berkondensasi membentuk awan awan cumulus. Kemudian fase matang, ditandai dengan mulainya adanya arus udara turun. Pada fase ini, puncak awan dapat tumbuh mencapai lapisan atmosfer yang sangat tinggi dan membentuk landasan awan (anvil). Ketiga fase meluruh, dimulai saat updraft melemah dan didominasi oleh downdraft (hujan
turun) pada sebagian besar sistem awan. ‘’CB yang tumbuh pada area dengan geser angin kuat dapat tumbuh lebih dahsyat,’’ kata I Putu Sumiana. Potensi bahaya yang ditimbulkan beragam. Angin kencang dan puting beliung. Situasi ini bisa menyebabkan bangunan rusak, merobohkan pepohonan, hingga gagal panen. Dampak lain, hujan sangat lebat, menyebabkan banjir, tanah longsor dan gagal panen. Sambaran petir, bisa menyebabkan kebakaran, melukai manusia, merusak alat elektronik. Dampak lainnya, hujan es, dapat merusak bangunan, kendaraan, melukai manusia dan gagal panen. ‘’Potensi bahaya ini juga bisa mengancam aktivitas penerbangan, terkait beberapa fenomena dari awan CB, seperti microburst, downburst, turbulensi, hujan deras, maupun bongkahan es,’’ katanya mengingatkan. (ars)
Perajin Mulai Tertarik Membuat Suvenir Menyambut Event MotoGP Dari Hal. 1 Farid mengatakan, setidaknya ada tiga desain yang akan dibuat menjadi suvenir oleh para perajin perak di Ungga misalnya untuk bros, mainan kunci dan kalung. Desain tersebut masih dalam bentuk gambar di atas kertas, namun sudah siap dituangkan dalam karya jika sudah ada kejelasan
soal izin dan lain sebagainya. Soal kesiapan para perajin di Desa Ungga, Farid mengatakan, para perajin selalu siap untuk membuat produk-produk yang akan direspons oleh pasar. Yang pasti desain, ukuran dan soal izin dari yang punya hak paten harus sudah tidak ada masalah lagi. Selanjutnya, para perajin akan memikirkan soal materi utama
untuk membuat suvenir tersebut sebagai dasar menentukan harga produk. Misalnya perak murni dengan perak yang dicampur dengan kuningan atau tembaga. ‘’Bisa saja nanti kita buat dari kuningan dan tembaga, namun kita sepuh dengan perak. Yang pasti kita ingin menyambut event MotoGP ini dengan produk suvenir yang bisa dibeli oleh wisatawan,’’ harapnya. (ris)
DPMPD Dukcapil NTB Gelar Bimtek Jamin Regenerasi Petugas Dari Hal. 1 Pesertanya adalah Dukcapil Kabupaten/kota yang masingmasing mengirimkan empat orang perwakilan. ‘’Ini kita persiakan jauh-jauh hari, supaya paling tidak mereka menguasai keterampilan dasar
untukmaintenancesisteminformasi administrasi kependudukan. Di samping itu, kedepannya pelayanan itu akan disebarluaskan hingga mencapai level desa,’’ ujarnya. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yaitu 28-30 November 2019 di Golden Palace Hotel Mataram. Ashari menyebutkan
juga nasional secara umum. Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Wahyu Hidayat, menambahkan, pameran di Jakarta merupakan salah satu kegiatan yang ditujukan menjadi pembeda perayaan HUT NTB 2019 dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya. Selain menggelar kegiatan berskala nasional, kegiatan di daerah sendiri terus disiapkan. Masing-masing OPD disebut tengah mempersiapkan kegiatan masing-masing untuk memperingati HUT NTB. (bay)
bahwa menjamin proses regenerasi petugas administrasi kependudukan adalah bagian dari tugas Dukcapil. ‘’Ini sudah banyak yang dipromosikan ke eselon-4. Secara aturan tidak bisa tenaga fungsional dijabat oleh jabatan struktural. Jadi salah satu tujuannya adalah regenerasi,’’ pungkasnya. (bay/*)
Validasi Ulang BDT Kemiskinan Dari Hal. 1 ‘’Masih ada kabupaten/kota yang desa dan kelurahannya belum melakukan musdes/muskel. Awal 2020 kita akan evaluasi, mana kabupaten/kota yang sudah seluruhnya,’’ kata Wismaningsih dikonfirmasi di Mataram, Jumat (29/11). Ia mengatakan BDT yang berjumlah 2 juta jiwa lebih harus segera diperbarui atau diperbaiki. Karena disinyalir bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat banyak juga yang salah sasaran atau dinikmati orang kaya. Misalnya, pembagian beras sejahtera (Rastra), sekitar 20 persen dinikmati oleh orang mampu. “Kami yang mengevaluasi 2020 nanti bagaimana perubahannya. Angka BDT lebih dari 2 juta jiwa itu yang harus diperbaiki,” tegasnya. Masyarakat yang dikeluarkan dari BDT, kata Wismaningsih tergantung hasil musdes/muskel. Pemerintah desa/kelurahan yang berkewenangan mengeluarkan masyarakat yang mampu dari BDT sesuai hasil musyawarah. “Harus melalui musdes dan muskel,”terangnya. Ia mengatakan harus ada keberanian dari kepala desa/lurah dalam melakukan perubahan kaitan dengan perbaikan data kemiskinan. Pasalnya, jika data BDT tidak dilakukan validasi ulang maka akan terus terjadi kesalahan data. “Akhirnya orang yang seharusnya tidak berhak memperoleh bantuan terus-terusan dia dapat,” katanya. Ia menyebutkan baru tujuh kabupaten/kota yang mulai melakukan validasi ulang BDT dengan melakukan musdes/
muskel. Seperti Kota Mataram, sebanyak 50 kelurahan di enam kecamatan sudah melaksanakan muskel. Tetapi terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saja. Sedangkan DTKS akan dilaksanakan 2020. Kemudian Lombok Barat, dari 122 desa yang ada, baru 14 desa yang sudah melaksanakan Musdes. Lombok Utara, dari 33 desa, sebanyak 11 desa yang belum melaksanakan musdes. Dengan jumlah rumah tangga miskin 40.381. Dengan data perbaikan sebanyak 2.322. Selanjutnya Lombok Timur, dari 254 desa baru 40 desa yang sudah melaksanakan Musdes. Data rumah tangga miskin di Lotim sebanyak 260.573, dengan perbaikan sebanyak 10.192. Sumbawa, dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 165, belum satupun melakukan musdes/muskel. Jumlah rumah tangga miskin di Sumbawa sebanyak 217.314. Selain itu, Kabupaten Bima dengan jumlah desa 191, yang baru melaksanakan Musdes hanya 3 desa. Jumlah rumah tangga miskin di Bima sebanyak 83.247. Sampai saat ini belum ada perbaikan data. Terakhir Kota Bima, sebanyak 41 kelurahan yang sedang melaksanakan muskel. Data rumah tangga miskin di Kota Bima sebanyak 19.991. Hingga saat ini belum ada perbaikan data. Terkait dengan pemasangan stiker di rumah warga miskin, baru Lombok Timur dan Lombok Barat yang berencana akan melakukannya. Wismaningsih menyerahkan kebijakan pemasangan stiker di rumah warga miskin kepada Pemda kabupaten/kota. (nas)
Lagi, PETI di Wilayah Selatan KSB Ditertibkan Dari Hal. 1 ‘’Kami tidak akan memberikan toleransi lagi jika mereka tetap saja melakukan aktivitas penambangan apalagi wilayah itu merupakan daerah konsesi,’’ tegas Mustofa. Dikatakannya, upaya penertiban yang dilakukan saat ini merupakan penertiban paksa kesekian kalinya. Bahkan, pada saat dilakukan penertiban secara paksa di tahun 2018, tercatat ada ratusan lubang penambangan ilegal yang sudah ditutup oleh petugas. Juga puluhan mata gelondong juga dikubur agar tidak ada lagi yang menambang secara liar. Sementara para pelaku penambangan yang didapati berada di lokasi hanya diberikan imbauan dan diingatkan untuk tidak lagi melakukan penambangan ilegal. Di wilayah Kecamatan Sekongkang, sudah dua kali dilakukan penertiban paksa. Untuk itu, pihaknya berharap supaya penertiban yang dilakukan Kamis (28/11) men-
jadi penertiban yang terakhir. Sedangkan di wilayah lain, masih dilakukan sosialisasi baik itu rencana penertiban dan sosialisasi dampak dari penggunaan merkuri.. Para Bhabinkamtibmas yang ada di masing-masing desa juga sudah diinstruksikan untuk tetap melakukan upaya persuasif kepada para penambang untuk bisa beralih menekuni pekerjaan lain. Jika metode tersebut tidak kunjung memberikan hasil yang maksimal baru dilakukan upaya penertiban paksa. Bahkan saat ini sudah ada tim yang dibentuk oleh Polda untuk mengatensi masalah pencemaran merkuri yang sudah berada di atas ambang batas. Karena jika dibiarkan, maka dampak beberapa tahun yang akan datang akan semakin parah. ‘’Bahaya dari merkuriinitidaklangsungkitarasakan sekarang. Melainkan beberapa puluh tahun yang akan datang. Maka dari itu, upaya penertiban sudah harus dilakukan agar pencemaran merkuri tidak semakin meluas,’’ ujarnya. (ils)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 30 November 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
STAHN Gde Pudja Gelar Pengabdian Masyarakat di Lembang Lemo Menduruk, Sulsel Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melaksanakan pengabdian masyarakat lintas nusantara di Lembang Lemo Menduruk, Kecamatan Malimbong Balepe’ Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan itu dilaksanakan pada Rabu (27/11) sampai dengan Minggu (1/12). Kegiatan pengabdian itu mengusung tema aktualisasi ajaran tri hita karana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan itu dibuka oleh Ketua STAHN Gde Pudja yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Jurusan Dharma Sastra, I Gusti Ayu Aditi SH., MH. Ketua Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Tana
Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. I Ketut Nuasa, M.Ag., menyampaikan STAHN Gde Pudja Mataram adalah masyarakat intelektual yang bertugas mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengacu pada visi misi lembaga STAHN Gde Pudja Mataram. Tri Dharma Perguruan tinggi dalam hal ini pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Fungsi pengabdian masyarakat sebagai dharma ketiga bagi sebuah perguruan tinggi adalah sebagai suatu gerakan proses pemberdayaan diri dan lembaga untuk kepentingan masyarakat. Ketut Nuasa menjelaskan, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pengbdian kepada masyarakat Di Lembang
Hari Ini, 84 Mahasiswa Universitas 45 Mataram Diwisuda Mataram (Suara NTB) Sebanyak 84 mahasiswa Universitas 45 Mataram berhasil mengakhiri perkuliahan dengan selamat dibuktikan dengan akan diwisudanya mereka, Sabtu (30/11). Total ke 84 orang itu terdiri dari mahasiswa Ilmu Hukum 53 orang, Ilmu Pemerintahan sebanyak 1 orang, Ilmu Komunikasi 17 orang, Ilmu Budidaya Perairan 9 orang, dan ilmu Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan sebanyak 4 orang. “Sedangkan Prodi Agroteknologi tahun ini tidak ada yang ikut wisuda,” jelas Rektor Universitas 45 Mataram, Dr. Evron Asrial, M.Si, Jumat (29/11). Dikatakan wisuda sarjana merupakan suatu kegiatan akhir dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi dengan persyaratan telah menempuh sejumlah satuan kredit semester (SKS) termasuk skripsi. Proses belajar dan implementasi ini Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan membutuhkan waktu perjalanan yang sangat panjang, rumit dan berliku-liku, karena mahasiswa akan bisa diwisuda apabila telah menempuh minimal 144 SKS. Sedangkan untuk mendapatkan sejumlah ini membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 7 tahun. Dalam perjalanan waktu inilah mahasiswa dituntut ketekunannya menimba ilmu, belajar dengan serius baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada acara wisuda Universitas 45 Mataram yang digelar di salah satu hotel di Mataram besok, perwakilan LLDIKTI VIII Bali dipastikan akan hadir menyaksikan para wisudawan. “Sebanyak 5 orang wisudawan wisudawati lulus dengan predikat pujian (Cum Laude) memiliki IPK berkisar 3,62 sampai 3,84. Mereka masing-masing sebanyak 1 orang setiap program studi,” Evron Asrial tambahnya. (dys) (Suara NTB/ist)
Lemo Menduruk Kecamatan Malimbong Balepe’ Kabupaten Tana Toraja tahun 2019 adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian kepada masyarakat. selain itu untuk mendekatkan kampus STAHN Gde Pudja Mataram pada masyarakat Hindu di Lembang Lemo Menduruk. “Juga untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa kepada masyarakat secara langsung di tengah kehidupan bermasyarakat. Untuk memotivasi Masyarakat dalam meningkatkan pendidikan. Dan, untuk mendekatkan STAHN Gde Pudja Mataram kepada masyarakat, sebagai sarana untuk mensosialisasikan dan mempromosikan
keberadaan lembaga,” jelasnya. Susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat lintas nusantara di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. I Ketut Sumada, M.Ag., sebagai penanggung jawab, Drs I Ketut Nuasa, M.Ag., sebagai ketua panitia, dan Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, MH., sebagai sekretaris. Anggota tim terdiri dari I Gusti Ayu Aditi, SH., MH., I Gusti Ayu Agung Andriani, SH., MH., Habibi, MH., Ni Wayan Sridiani, MH., Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, MH., Meliana Leppan, Ni Made Sri Dwiati, dan Ida Bagus Grand Ardi Eka Prasetya. Bentuk kegiatan pengabdian berupa penyuluhan hukum, dharma wacana, dan dharma tula sesuai tema yang diusung
pada kegiatan pengabdian ini. Pemateri antara lain Ketua PHDI Kabupaten Tana Toraja, Drs Allo Padang, dan Pembimas Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Simon Kendek Pranata. Sasaran pada pengabdian masyarakat ini, yaitu pertama, memberikan pembinaan kepada para masyarakat Hindu. Pembinaan ditekankan pada penguatan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan Hukum dan Agama. “Kedua, seluruh anggota masyarakat agar terbina Sradha dan Bhakti umat Hindu di Lembang Lemo Menduruk Kecamatan Malimbong Balepe’ Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar I Ketut Nuasa. (ron/*)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Tim pengabdian masyarakat lintas nusantara STAHN Gde Pudja Mataram berfoto bersama dengan masyarakat di Lembang Lemo Menduruk, Kecamatan Malimbong Balepe’ Kabupaten Tana Toraja, Sulsel.
Kondisi Setiap Daerah Berbeda
UN Jadi Kurang Bijaksana
Mataram (Suara NTB) Rencana Penghapusan Ujian Nasional (UN) yang beredar belakangan ini disambut beragam oleh banyak pihak. Secara umum, sejumlah pihak sepakat bahwa pelaksanaan UN yang sama di seluruh daerah yang berbeda sarana dan prasarana jadi kurang bijaksana. Dibutuhkan sebuah sistem yang tepat untuk memetakan mutu pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Rumindah dihubungi Jumat (29/11) mengatakan, salah satu fungsi UN adalah untuk pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Menurutnya penilaian nasional tetap diperlukan dalam bentuk lain untuk pemetaan mutu secara nasional, agar daerah mengetahui posisinya dalam peta mutu pendidikan secara nasional. Meski demikian, ia menegaskan tidak setuju jika UN atau kebijakan nasional pendidikan yang berlaku menyeluruh di seluruh daerah. “Saya dari dulu tidak pernah setuju dengan kebijakan nasional yang berlaku menye-
luruh di seluruh tanah air tanpa mempertimbangkan kondisi daerah atau sekolah yang tidak sama. Mestinya ada pengecualian untuk daerah atau sekolah yang tidak mampu melaksanakan suatu kebijakan,” ujar Rumindah. Namun ia juga menekankan perlu adanya pengganti UN. Menurut Rumindah, jika tidak ada kegiatan pengganti UN, maka dunia pendidikan tidak memiliki peta mutu secara nasional, sehingga pengambilan kebijakan upaya peningkatan mutu secara nasional akan mengalami kesulitan. “Bagi daerah akan sulit juga mengetahui posi-
si mutu daerahnya secara nasional. Menurut hemat saya penilaian nasional tetap diperlukan, dalam bentuk lain untuk pemetaan mutu secara nasional, agar daerah mengetahui posisinya dalam peta mutu pendidikan secara nasional,” katanya. Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto mengatakan melalui UN yang mengukur dengan instrumen yang sama dari kondisi yang sangat heterogen dirasa kurang bijaksana. “Harus dicari cara bagaimana meningkatkan motivasi belajar bagi siswa dan peningkatan kinerja bagi guru atau sekolah.
Tiga Rumah Warga Rusak Akibat Puting Beliung di Sambelia Selong (Suara NTB) Sebanyak tiga unit rumah warga di Dusun Purwakaraya Transad Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia Lombok Timur (Lotim) rusak diterjang angin puting beliung, Jumat (29/11) siang. Kejadian itu sekitar pukul 14:15 wita. Selain rumah, 1 berugak milik warga juga rusak. Dikonfirmasi Suara NTB sore kemarin, Camat Sambelia, Zaitul Akmal, membenarkan kejadian tersebut. Akibat angin puting beliung tidak ada korban jiwa akan tapi beberapa rumah warga rusak. Total rumah rusak sementara yang dapat identifikasi sebanyak 3 rumah dan 1 berugak di Dusun Purwakaraya. Untuk pemilik rumah, yakni I Made Patra, perkiraan kerugian Rp15 juta, Wayan, perkiraan kerugian, Rp5 juta dan Mustafa, perkiraan kerugian sebesar Rp3 juta. “Selain rumah dan berugak, beberapa pohon tumbang seperti 3 pohon kelapa dan 2 pohon anggur besar,” terangnya. Dijelaskan Zaitul Akmal, kondisi cuaca di wilayah Kecamatan Sambelia cukup panas. Tiba-tiba angin puting beliung datang dengan kumpalan awan yang menggulung hingga ke tanah. Fenomena itu cukup menyita perhatian para pekerja dan warga sekitar. Zaitul mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap setiap bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Terlebih saat ini peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan. “Mari kita tetap waspada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT,”harapnya. Sementara, Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Lalu Rusnan, mengungkapkan jika tim reaksi cepat (TRC) sudah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memantau langsung kondisi lapangan. Petugas nantinya akan mengecek segala kebutuhan dari para korban untuk dipenuhi. (yon)
(Suara NTB/ist)
PUTING BELIUNG – Sejumlah warga mengabadikan datangnya angin puting beliung yang menimpa rumah di Dusun Purwakaraya Transad Desa Padak Guar, Jumat (29/11).
Belajar menjadi kebutuhan hidup, bukan kewajiban apalagi keterpaksaan,” katanya. Terkait rencana penghapusan UN, Sunoto menilai dari satu sisi beban siswa akan berkurang, tapi di sisi lain semangat belajar siswa mungkin akan menurun. Setelah nilai UN tidak menentukan kelulusan, menurutnya terasa sekali gairah belajar siswa
menurun. “Sekolah sebagai pelaksana, tentu dalam posisi sami’na wa ato’na atas keputusan Kemdikbud. Yang lebih penting menurut saya adalah beban belajar yang harus dikurangi. Sedikit mata pelajaran tapi mendalam dan mampu menyiapkan masa depan dari pada banyak mata pelajaran tapi hanya mengambang,” katanya. (ron)