Edisi Selasa 30 Juli 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 30 JULI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 114 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gencar Berdayakan Warga, Wagub NTB Raih Top Eksekutif Muslimah 2019 Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd meraih Top Eksekutif Muslimah katagori Pemimpin Pemerintahan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI). Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, H. M. Jusuf Kalla di The Media Hotel Jakarta, pada Senin (29/7).

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Mataram (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 akhirnya secara resmi telah menandatangani Keputusan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti bagi Baiq 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Nuril Maknun, Senin (29/7) siang. Dengan begitu, mantan guru 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 honorer SMAN 7 Mataram itu akan bebas dari hukuman 6 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 bulan penjara dan denda Rp500 juta, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Presiden Tandatangani Keppres Amnesti Nuril

Wagub mengucapkan terimakasih, karena telah dipercaya untuk menerima penghargaan tersebut. Dari 1.500 orang lebih anggota IPEMI, Wagub bersyukur bisa terpilih menjadi pemenang. ‘’Saya di sini mewakili masyarakat NTB berterimakasih kepada IPEMI karena telah memilih saya sebagai juara. Alhamdulillah siang ini saya mendapat penghargaan Top Eksekutif Muslimah di bidang pemerintahan,’’ katanya. Orang nomor dua di NTB ini berharap sistem yang ada di NTB bisa diaplikasikan dengan lebih baik lagi oleh daerah lain di Indonesia. Menurutnya, penghargaan yang diraih merupakan kado dari NTB untuk HUT RI ke-74. ‘’Semoga apa yang masyarakat NTB lakukan bisa menginspirasi daerahdaerah lainnya untuk menjadi lebih baik lagi,’’ harap

Wagub. Baginya, penghargaan Top Eksekutif Muslimah 2019 yang diterima tersebut meru-

pakan penghargaan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat NTB. Penghargaan ini sebagai

tanda bahwa kerja keras terus menerus dan berbagai inovasi ASN NTB telah diterima luas oleh masyarakat. ‘’Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan semakin terpacu dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,’’ katanya. Sementara itu, Ketua

Umum IPEMI dan Ketua Dewan Juri, Inggrid Kansil mengaku terpukau melihat prestasi dari Wagub NTB. Disebutkan, ada 200 nominator kategori pemerintahan. Daerah tersebut dipilih setelah melakukan survei melalui kuesioner dan wawancara, penyaringan, verifikasi data, pengolahan data. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

FOTO BERSAMA - Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah (ketiga dari kanan) saat berfoto bersama dalam acara Penghargaan Top Eksekutif Muslimah 2019 yang dihadiri oleh Wapres H.M.Jusuf Kalla (ketiga dari kiri) di The Media Hotel, Senin (29/7).

(Suara NTB/humasntb)

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menerima Penghargaan sebagai Top Eksekutif Muslimah 2019 Bidang Pemerintahaan dari Wapres, H.M.Jusuf Kalla, kemarin.

TO K O H Gubernur Minta Keseriusan AMNT GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, akan bertemu dengan manajemen PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terkait masih rendahnya progres pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sesuai ketentuan, smelter yang ada di KSB pada tahun 2022 harus sudah beroperasi. ‘’Smelter ini saya akan ketemu juga meminta keseriusan mereka (AMNT). Karena lama-lama orang curiga,’’ kata gubernur dikonfirmasi di Mataram, Senin (29/7). Gubernur mengaku sudah menyampaikan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan saat kunjungan kerja ke Sumbawa pekan lalu. H.Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/humasntb)

KO M E N TTAA R

Siaga Darurat Kekeringan PEMERINTAH daerah (Pemda) di tingkat kabupaten dan kota di NTB akhirnya menerbitkan Surat Keterangan (SK) siaga darurat kekeringan. Keputusan ini diambil setelah kekeringan semakin parah hingga akhir Juli dan memerlukan penanganan jangka panjang. Masing- masing daerah yang terbitkan SK diantaranya, Kota dan Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar (KSB). Sementara di Pulau Lombok semua daerah, kecuali Kota Mataram yang tidak terdampak kekeringan. ‘’Semua sudah ada (SK). Ada beberapa daerah bahkan sudah naik ke tanggap darurat,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, AK.,MM kepada Suara NTB, Senin (29/7). H. Ahsanul Khalik Bersambung ke hal 15

Tak Sesuai Spesifikasi, Enam RTG Dibongkar Mataram (Suara NTB) Pemerintah desa dan tim fasilitator terpadu melakukan penindakan dengan membongkar enam unit Rumah Tahan Gempa (RTG) yang tak sesuai spesifikasi. Pembongkaran dilakukan di tiga titik di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tindakan ini demi mencegah buruknya kualitas hunian korban gempa yang dibangun dari Dana Siap Pakai (DSP) pemerintah pusat. Pantauan langsung Suara NTB Minggu (28/7), pembongkaran berlangsung di Dusun Baledana, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, KLU. Tim fasilitator terpadu didampingi kepala dusun dan warga, menyaksikan dua orang tukang membongkar bantalan cor rumah milik Hamzan. Tanpa kesulitan, tukang bangunan hanya butuh hitungan menit untuk menghancurkan beton cor pada bantalan menggunakan

palu. Cor bantalan bangunan yang dikerjakan oknum aplikator itu rapuh saat dipalu tukang. Menurut Hamzan pemilik rumah, ia memang berkalikali mengajukan protes ketika mendapati cor penghubung tiang dengan bantalan kerangka RTG dibuat seadanya. ‘’Lihat saja, cor-corannya di siku ndak kuat. Kalau ada gempa lagi, bisa ambruk. Itu saja sudah ada yang retak,’’ keluh Hamzan di temui di lokasi RT 02 Dusun Beladana. Di dusun yang sama, sebuah rumah bahkan dibongkar pondasinya karena digali terlalu dangkal. Campuran semen juga tidak merekat kuat dengan batu pondasi. Protes juga datang dari Asmadi, warga lainnya yang mengeluhkan kualitas beton RTG. Beberapa waktu lalu, gempa skala 4,7 magnitude yang mengguncang, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DIBONGKAR - Kegiatan pembongkaran bangunan RTG tidak sesuai spek di Dusun Baledana, Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang KLU, Minggu (28/7) lalu.

Murah Hati, Saudari Purnama Hadi Dambakan Bisa Kuliah ADIK kandung Purnama Hadi, Murah Hati sangat mendambakan bisa terus kuliah. Menempuh pendidikan tinggi dan nantinya bisa menjadi tulang punggung kehidupan keluarganya. Seperti diberitakan Suara NTB Senin (29/ 7), kondisi Purnama Hadi, warga Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sungguh memprihatinkan. Usainya sudah remaja, namun badan lemah dan kurus. Warga menye-

but remaja ini mengalami gizi buruk. Selain Purnama Hadi yang sakit, adiknya Murah Hati juga mengalami kesulitan melanjutkan studinya. Kemiskinan yang membelit keluarga ini, membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa. Murah Hati, sangat berharap bisa melanjutkan sekolah. Bermodal semangat itulah, ia menaruh harapan besar ada yang bisa membentunya. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

RAPAT - Rapat Forkopimda membahas masalah penertiban pertambangan emas tanpa izin di NTB.

Gubernur Teken SK

Kapolda Siapkan Langkah Tindak Aktivitas Penambangan Liar di NTB

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/rus)

Murah Hati (paling kanan) bersama Baiq Nurhasanah (ke dua dari kanan).

Mataram (Suara NTB) Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau penambangan liar di NTB dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap hukum. Untuk itu, Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, MM mengatakan, akan disiapkan sejumlah langkah untuk menindak aktivitas penambangan liar yang ada di sejulah titik di Pulau Lombok dan Sumbawa. Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, telah meneken atau menandatangani SK Tim Penertiban Tambang Liar. Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2019

Halaman 2

Lansia di Pesisir Pantai Ampenan

Berharap Kepedulian Para Dermawan Yang bisa dilakukan hanya duduk termenung di depan rumahnya. Lansia bernama Muhammad Sidiq itu menanti hibah dari warga yang memiliki kepedulian sosial tinggi. Dalam sehari, ia bisa duduk selama 6-7 jam dari pagi hingga sore, menanti sang istri yang pergi berjualan ikan laut dan menunggu para dermawan memberikannya sedekah.

Harus Dapat Bantuan TERKAIT aduan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan perbaikan rumah pascagempa, Lurah Turida akan memanggil kepala lingkungan dan ketua RT setempat terkait pendataan yang telah dilakukan. Hal itu nantinya akan diserahkan ke Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram untuk diverifikasi. Dikonfimasi Suara NTB, Senin (29/7), Lurah Turide, Agung Purnawarman mengatakan (Suara NTB/viq) ketidaktahuannya Agung Purnawarman terkait banyaknya rumah masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan biaya perbaikan rumah akibat gempa tahun lalu. Setahun sudah, sekitar 12 rumah yang ada di Lingkungan Turide Barat yang tidak mendapatkan bantuan mengeluhkan keadaan tersebut. Terkait laporan masyarakat, Agung menilai telah melakukan koordinasi dengan pihak kepala lingkungan dan ketua RT setempat. “Kalau pun ada yang belum dapat dan memang layak dapat bantuan perbaikan rumah. Kita akan coba berkoordinasi kepala lingkungan dan ketua RT setempat. Jika ada yang belum dapat bantuan kita siap verifikasi di lapangan,” katanya Farid (35), salah satu warga yang tidak mendapat bantuan perbaikan rumah, mengungkapkan kekesalannya kepada kepala lingkungan dan RT yang melakukan pendataan. Farid yang tinggal di RT 5 kelurahan Turide tersebut sampai saat ini masih mengungsi di berugak/gazebo depan rumahnya, namun belum juga mendapatkan bantuan perbaikan. “Kita belum mendapatkan bantuan. Kita belum berani tidur di dalam rumah. Karena keadaan masih retak dan bocor,” katanya. Agung sendiri menyampiakan sudah mengusulkan terkait data-data korban yang layak dapat bantuan perbaikan rumah. “Banyak yang sudah kita usulkan di SK 8. Tapi banyak yang belum keluar. Kita belum tahu apakah datanya sudah dimasukkan atau tidak. Kok bisa luput?” tanyanya. Hal ini menjadi sorotan warga, Agung sendiri siap memanggil kepala lingkungan jika melakukan penyelewengan saat mendata. “Coba nanti saya tanya ke kalingnya. Setidaknya kita usakahan semua dapat. Nanti setelah melakukan pendataan. Agar BPBD siap menentukan layak dapat atau tidak,” tutupnya. (viq)

SAAT ditemui di rumahnya yang terbuat dari seng dan pagar bekas, Sidiq sedang duduk dan tiduran di berugaq depan rumahnya. Angin sepoi di pinggir pantai Tanjung Karang Ampenan itu agaknya membuat dia merasa sering mengantuk. Raut wajahnya menggambarkan penuh sejarah dalam hidupnya. Pria yang memiliki enam orang anak ini tidak mampu berjalan. Kakinya telah lama sakit-sakitan. Ia juga kerap mengidap penyakit batukbatuk dan demam. Pria yang lahir tahun1930 ini berumah di pesisir pantai Tanjung Karang sejak anaknya menikah, Ia harus menjual tanahnya yang ada di Dasan Agung, alamat asal Papuq Sidiq. Uang hasil jual rumah 15 tahun silam tersebut ia gunakan untuk biaya pernikahan anaknya. Sidiq kini ditinggal oleh keenam anaknya yang merantau dan ada juga yang pindah ikut suaminya. ‘’Mereka jarang mengunjungi kami, sebab mereka telah berkeluarga,’’ ujarnya lirih. Keadaan itu membuat hidupnya semakin susah. Saat ini, ia tinggalkan bersama istrinya. “Iya, saya hanya tinggal bersama istri. Keadaannya seperti ini,” cerita lansia itu kepada Suara

(Suara NTB/viq)

Papuq Sidiq di berugak depan rumahnya, yang hanya beberapa meter dari pantai Tanjung Karang, Ampenan. “Kalau memang ada teSehingga, menurut Asmuan di lapangan, silakan foto nayati, koordinasi itu perlu kirimkan ke Dinsos, kami dilakukan. Kelurahan sendiri akan cek ke lapangan. Nanti harus lebih proaktif dalam kami bisa koordinasi dengan melihat kondisi di lapangan. lurah dan camat setempat. Selebihnya, lanjut Asnayati, Jika ada, kami siap berikan kita terus dorong agar setiap bantuan, sesuai kebutuhan kelurahan untuk koordinasi. masyarakat yang kurang Sehingga bantuan jenis apa mampu,” katanya. pun yang dibutuhkan Asnayati juga memberikan masyarakat, karena mekanisperhatian kepada kelurahan me untuk mendapat bantuan dan kecamatan setempat. Sela- tidak ujug-ujug didapat. ma ini, lanjut Asnayati, kita Data tersebut diniali Astunggu kelurahan untuk bersu- nayati penting untuk diverirat ke Dinsos. “Silakan kelurah- fikasi di lapangan. “Jadi kaan bersurat ke Dinsos jika ada lau kena bencana sosial atau yang perlu dibantu. Kalau sudah, bencana alam, silakan bersukan nanti kita tahu solusinya. rat ke Dinsos. Jadi memberiKita juga harus tahu permasala- kan bantuan itu sudah ada han mereka (warga miskin,red) ketentuan dari pusat,” tutup Asnayati. (viq) di lapangan,” tukasnya.

Mataram (Suara NTB) Pengendara kendaraan bermotor (ranmor) yang parkir sembarangan akan siap ditindak oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian dengan melakukan penggembokan langsung di lapangan. Hal tersebut dinilai dapat memberikan efek jera kepada pengendara motor dan mobil yang parkir sembarangan di sekitar Kota Mataram. Aksi penindakan yang dilakukan Dishub dan Kepolisian Mataram di area parkir Cakranegara tersebut menemukan sejumlah pengendara mobil yang sedang memarkir liar kendaraannya di are parkir motor. Dishub dan Kepolisian langsung melakukan penggembokan dan menilang untuk memberi efek jera. “Sesuai dengan SOP, kita sudah beri dia waktu 1 kali 15 menit. Jika tidak datang kita akan gembok dan tilang langsung di tempat. Yang bersangkutan langsung ke kepolisian,” kata Fudin, pegawai Dishub, Senin (29/7) saat melakukan penggembokan kendaran yang melanggar. Sesuai peraturan yang berlaku, AKP Ricki dari Polres Mataram menyatakan tidak ada lagi kelonggaran yang akan diberikan oleh pengendara yang parkir sembarangan. “Kita tidak akan kasi kelonggaran seperti tahun lalu. Saat ini kita memiliki 10 gembok. Kita akan lakukan ini setiap hari sampai 30 Agustus 2019 mendatang,” terangnya. Efendi, seorang warga yang kena tilang menyatakan ketidaktahuannya akan pelarangan parkir di area tersebut. Efendi juga menegaskan, dia sudah diarahkan oleh juru parkir untuk memarkir kendaraannya di area tersebut. Padahal, terpampang jelas rambu jalan sebagai tanda pelarangan parkir untuk kendaraan mobil. “Saya tidak mengetahui hal tersebut. Saya diarahkan oleh juru parkir yang ada di sini. Jadi saya tidak

(Suara NTB/viq)

DIGEMBOK – Dishub dan Polres Mataram menggembok roda mobil yang dinilai parkir sembarangan di Cakranegara, Senin (29/7). tahu siapa yang salah,” ungkapnya. Pria asal Dompu ini juga menyatakan ketidaktahuannya terkait peraturan tersebut. “Tapi, saya siap ditindak

jika saya salah, karena ini demi kepentingan umum,” katanya. Terkait Jukir yang nakal, Fudin akan menindak tegas jika melakukan tugasnya tidak se-

suai dengan SOP yang berlaku. “Jika ada jukir yang mengarahkan pengendara untuk memarkir di area terlarang, kita siap berhentikan langsung,” katanya. (viq)

Penghuni Rusunawa Khawatirkan Keamanan

(Suara NTB/fit)

H.M. Zaini

dan tempat tinggal. Rumahnya tidak memiliki WC dan kamar mandi. Ia tidak pernah didata oleh pemerintah. “Saya tidak pernah didata oleh pemerintah. Tidak pernah,” ungkapnya. Maemunah (54), salah satu tetangga Sidiq membenarkan pernyataannya. “Iya mas, dia selalu susah. Saya kasihan. Tapi alhamdulillah, ada saja yang membantu dia walaupun sedikit,” tuturnya. Menurut Maemunah, Papuk Sidiq membutuhkan bantuan segera dari pemerintah. Selain ekonomi lemah, kesehatan Papuq Sidiq perlu diperhatikan. Ia juga berharap, agar rumah Sidiq derelokasi ke tempat yang lebih layak. “Harapnya gitu mas kalau bisa,” terangnya. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati, SH menyampikan Dinsos memiliki basis data terpadu dari Kementerian Sosial telah melalui musyawarah kelurahan (muskel) setempat. “Terkait masalah kemiskinan, Dinsos sendiri punya data, basis data terpadunya dari kementerian sosial. Bantuan itu bisa berbentuk bantuan pangan non tunai maupun PKH. Jadi sudah ada mekanisme dan ada aturannya,” tutur Asnayati, Senin (29/7).

Parkir Sembarangan, Mobil Digembok

Harus Efektif dan Tepat Sasaran KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. H.M. Zaini, meminta Pemkot Mataram mengintensifkan upaya-upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Mataram. Apalagi, anggaran menurunkan angka kemiskinan di Kota Mataram terbilang cukup besar, yakni mencapai Rp164 miliar. Alokasi anggaran yang cukup besar ini, dapat dimakluminya, mengingat, Kota Mataram baru saja dilanda bencana gempa bumi. Dampak dari bencana itu, diyakini angka kemiskinan juga bertambah. ‘’Kita dalam melakukan penganggaran, bagaimana untuk menurunkan kemiskinan. Kemarin kan sempat terjadi force majeure. Tentu sekarang harus digenjot bagaimana menurunkan kemiskinan itu,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (29/ 7). Oleh karena itu, Pemkot Mataram diharapkan punya perhatian lebih dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Setelah dianggarkan Rp164 miliar, lanjut Zaini, tinggal sekarang bagaimana anggaran sebesar itu, bisa tepat sasaran dan efektif. Artinya, kata dia, anggaran itu benar-benar diperuntukkan bagi warga miskin. Karena, sebesar apapun anggaran yang disiapkan kalau penyalurannya tidak tepat sasaran, maka akan sia-sia. ‘’Jadi, harapan kita, angka kemiskinan ini bisa turun,’’ cetusnya. Ketua Fraksi Demokrat ini tidak menyangkal kalau selama ini, intervensi kemiskinan di Kota Mataram, masih ada yang tidak tepat sasaran. Misalnya, orang yang sama, mendapat program intervensi kemiskinan lebih dari satu kali. Sehingga, angka kemiskinan jalan di tempat. Kalaupun ada penurunan, persentasenya masih sangat kecil. Untuk itu, sambung mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini, program pengentasan kemiskinan ini, harus dikawal bersama-sama. Tidak hanya eksekutif tapi juga Dewan dan masyarakat. ‘’Sehingga tidak salah sasaran. Kalau salah sasaran kan tidak efektif. Berapapun besarnya kalau salah sasaran itu tidak efektif. Tidak mencapai hasil yang maksimal,’’ demikian Zaini. Program pengentasan kemiskinan, kata anggota Dewan dari dapil Selaparang ini, membutuhkan evaluasi menyeluruh. Diawali dengan validasi data orang miskin. Setelah itu, harus dicari tahu penyebab kemiskinan. ‘’Setelah dilakukan inventarisir penyebab dan lokasi kemiskinan itu, barulah akan kelihatan solusi apa yang harus dilakukan Pemkot Mataram,’’ terangnya. Untuk mencegah orang miskin yang sudah diintervensi tahun ini, supaya tahun depan tidak kembali menjadi miskin, dibutuhkan evaluasi. Pemkot Mataram diharapkan mengukur dampak dari program pengentasan kemiskinan tersebut. (fit)

NTB, Senin (29/7). Lima tahun sebelumnya, dia sempat menjadi nelayan di Pantai Tanjung Karang. Penghasilan tak seberapa membuatnya memilih untuk menjual perahunya. Fisiknya yang kian hari kian melemah itu membuatnya hanya mampu tidur dan duduk di berugak rumahnya. Istrinya yang menjual ikan dari hasil nelayan yang ada di Tanjung Karang kerap tidak bisa memenuhi biaya hidup sehari-hari. “Dia (istrinya) hanya mampu membawa pulang uang sebesar Rp15.000 per harinya, iya paling banyak Rp30.000,” keluh Sidiq. Saat air laut pasang, rumah Sidiq kerap diterpa ombak besar. Rumahnya pernah terendam air pasang pada tahun 2018 silam. Saat itu, lanjut Sidiq, ia ingin pindah rumah, namun tak ada tanah yang bisa ia tempati untuk membangun rumah. “Iya. Saya bingung karena posisi rumah saya berada sekitar 6 meter dari bibir pantai. Dan satu lagi, mau pindah kemana? Tanah untuk membangun rumah tak ada. Apalagi uang untuk membangun rumah?” katanya. Sidiq menuturkan, dia tak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Baik itu berupa bantuan sosial, kesehatan,

Mataram (Suara NTB) Penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Selagalas, Kota Mataram, gelisah dengan minimnya pengamanan di komplek mereka. Faktor keamanan penghuni rusunawa menjadi hal yang cukup serius diperhatikan. Saiful Anwar, seorang penghuni rusunawa di Selagalas menuturkan, penghuni rusunawa sering kehilangan motor. “Sudah hampir 12 kendaraan yang hilang selama setahun terakhir,” katanya. Anwar juga menyampaikan, saat ini, Rusunawa Selagalas membutuhkan area bermain anak-anak yang tinggal di Rusunawa tersebut. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H. Kemal Islam, Senin (29/7) menyatakan, pihaknya sebenarnya telah melakukan pemasangan CCTV pada tahun sebelumnya. “Keamanan warga yang tinggal di Rusunawa menjadi prioritas bersama. Kita himbau juga untuk masyarakat yang tinggal di Rusunawa untuk sela-

lu waspada terkait kehilangan yang kerap terjadi,” katanya. Soal arena bermain anak, Kemal pun telah memiliki rencana itu. “Iya, sudah kita siapkan anggaran untuk area bermain anak. Nantinya kita akan buatkan sesuai dengan anggaran yang ada. Dan rencananya itu akan kita buatkan tahun depan,” katanya. “Memang kehilangan itu terjadi bukan karena kurang pengawasan dari pihak Rusunawa. Tapi kita terus berikan himbauan kepada mayarakat yang tinggal di Rusunawa untuk selalu waspada. Apalagi yang memiliki kendaraan untuk menggunakan kunci ganda,” tutupnya. Dinas Perkim sendiri berencana menambah jumlah Rusunawa pada tahun 2020 mendatang. Dua buah Rusunawa yang ditambah tersebut nantinya akan dibangun di Kelurahan Bintaro Ampenan dan Kelurahan Turida Mataram. Rencana penambahan Rusunawa nantinya akan dibangun dengan desain 3 Twin Block. “Dana

(Suara NTB/viq)

RUSUNAWA - Rusunawa di Selagalas, Kota Mataram. Penghuni merasa perlu pemkot memperhatikan sisi keamanan dan pembangunan arena bermain anak. itu sudah ada dari pusat. Tinggal kita di daerah menyiapkan lahannya, desainnya nanti berbentuk 3 Twin Block,” katanya. Padahal, menurut data jumlah ruangan di Rusunawa yang

ada di Selagalas Mataram, dari 90 ruangan yang ada, hanya 70 ruangan yang masih ditempati oleh masyarakat. Kepala UPTD Rusunawa Kota Mataram, Lalu Zuhri mengatakan, pengurangan

jumlah masyarakat yang tinggal itu dikarenakan akibat gempa lalu. “Jadi banyak masyarakat yang pulang ke kampung halamannya karena takut gempa,” ungkapnya. (viq)

EKONOMI DAN BISNIS Badan Ketahanan Pangan NTB Gelar Bimtek Analisis Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis PPH

Halaman 3

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2019

Mataram (Suara NTB) Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB melalui Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis PPH (Pola Pangan Harapan). Bimtek dilaksanakan selama dua hari, 29 dan 30 Juli di Hotel Grand Madani, Mataram. Menghadirkan peserta dari 10 kabupaten/kota di NTB. Seperti yang dilaporkan Ketua Panitia Bimtek, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Ir. Nur Ilmiati, M. Si. Tujuan dari bimbingan teknis ini adalah untuk meningkatkan kemampuan aparat/petugas yang menangani ketahanan pangan di tingkat kabupaten dalam pengelolaan dan analisis data konsumsi pangan. Sehingga diharapkan perencanaan kebutuhan pangan ke depan dapat dilakukan lebih akurat. Untuk mencapai tujuan kegiatan ini, diundang narasumber dan fasilitator dari Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Diantaranya, Kebijakan Penganekaragaman untuk Mendukung Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), oleh Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamananan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Prinsip dan

(Suara NTB/bul)

Foto bersama peserta Bimtek Analisis Konsumsi Pangan Berbasis PPH Sebagai Indikator Ketahanan Pangan, oleh Ir. Nur Ilmiati, M.Si. Hasil Analisis Konsumsi Pangan Tahun 2017, oleh Kepala Bidang Konsumsi Pangan, BKP. Metodologi dan Teknis Pengolahan data Susenas Tahun 2018, oleh Yenny Wahyuni, SP. MM dan Praktek Pengolahan Data Sekunder Kabupaten, oleh Yenny Wahyuni, SP. MM. Dibuka langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, drh. H. Aminurrahman, M. Si melalui Sekretaris Dinas, Ir. Ibnu Fiqhi, M.Si, dikemukakan, bahwa kualitas konsumsi pangan sangat menentukan kualitas SDM untuk mampu bersaing dalam komunitas global. Tantangan besar bagi bangsa ini untuk bersamasama meningkatkan kualitas SDM. Salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas konsumsi pangan den-

gan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Dikemukakan Ibnu Fiqhi, bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Selanjutnya, masalah gizi yang terjadi pada masa tertentu akan menimbulkan masalah pembangunan di masa yang akan datang. Untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif dan berkelanjutan diperlukan asupan gizi, baik makro dan mikro, dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Sehingga zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral diperlukan dalam jumlah yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi tersebut, pangan yang dikonsumsi harus beragam. Karena pangan satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan tidak ada satu jenis pangan yang dapat me-

(Suara NTB/bul)

Ibnu Fiqhi dan Nur Ilmiati menuhi semua kebutuhan zat gizi. Selain itu, proporsi antar zat gizi yang dikonsumsi dalam pangan harus seimbang, agar tidak terjadi gizi lebih maupun gizi kurang. Mengingat pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), Badan Ketahanan Pangan secara terus menerus berupaya mendorong konsumsi pangan masyarakat ke arah beragam, dan bergizi seimbang melalui penyediaan pangan yang beragam di tingkat rumah tangga melalui KRPL (Kawasan Pangan Rumah Lestari). Harapannya, Pemkab/Pemkot, hingga desa kelurahan juga mendukung pengembangan KRPL. Selain itu, dilakukan penggalian resep unggulan B2SA berbahan baku lokal yang aplikatif di tingkat rumah tangga. Promosi dan sosialisasi konsumsi pangan B2SA. Berdasarkan hasil analisis konsumsi pangan tahun 2018, kualitas konsumsi pangan

masyarakat yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH), masih belum mencapai kondisi ideal. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan yang semakin membaik, skor PPH tahun 2017 sebesar 82,0 menjadi 82.8 tahun 2018. Di sisi lain konsumsi protein sebesar 67,4 kkal/kap/hari secara agregat telah memenuhi Angka Kecukupan Protein (AKP) yang direkomendasikan WNPG VIII Tahun 2004 sebesar 52 gram/kapita/hari. Namun secara kualitas masih didominasi oleh konsumsi protein nabati sebesar 68%. Sedangkan konsumsi protein hewani baru mencapai 31.9% (perlu ditingkatkan sampai sekitar 38.5%). Tingginya kontribusi protein nabati tersebut disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi oleh beras. Dimana beras dikonsumsi oleh 99% penduduk Indonesia. Mengingat pentingnya penga-

(Suara NTB/bul)

Ibnu Fiqhi membuka kegiatan nekaragaman konsumsi pangan terhadap pembangunan kualitas SDM maka undang undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Pencapaian tersebut diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Melihat nilai strategis skor PPH sebagai alat ukur baik dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan nasional dan daerah, perlu diberikan perhatian terhadap validitas data primer atau sekunder yang di-

gunakan untuk analisis konsumsi pangan, kompetensi petugas dalam melaksanakan analisis konsumsi pangan, mencakup tahapan pengumpulan data sampai analisis dan perlunya tindak lanjut hasil analisis konsumsi untuk perbaikan program dan kebijakan nasional dan daerah. Penyelenggaraan Bimtek, kata Ibnu Fiqhi, dirancang untuk dapat membekali peserta dengan teori dan praktik, tentang penghitungan dan analisis keragaman konsumsi pangan dalam bentuk skor PPH. “Apa yang didapatkan di lapangan nanti, selanjutnya itulah yang menjadi rujukan bagi pemerintah daerah hingga kabupaten kota melahirkan kebijakan,” demikian Ibnu Fiqhi. (bul/*)

Disnakeswan Awasi Penjualan Hewan Kurban

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, bersama beberapa asisten dan anggota DPRD NTB, H.MNS Kasdiono. Didampingi Agus Patria dan Hj. Wilujeng saat berkunjung baru-baru ini.

Atasi Pengangguran, Enam MTU Dikerahkan ke Ponpes Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakerstran) Provinsi NTB melalui Balai Latihan Kerja (BLK) NTB di Dasan Cermen, Kota Mataram mengerahkan enam unit Mobil Training Unit (MTU) ke pondok-pondok pesantren. MTU ini menjadi fasilitas pelatihan pembekalan untuk transfer pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anak Ponpes menghadapi dunia kerja. Enam unit MTU ini dikerahkan dalam rangka menekan angka pengangguran. Demikian disampaikan Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Dr. Muh. Agus Patria, SH, MH melalui Kepala BLK NTB, Hj. Wilujeng. Enam unit MTU ini dilengkapi dengan alat pelatihan. BLK NTB juga turut mengerahkan instruktur-instruktur berpengalamannya. “Pelatihan di Ponpes dilakukan selama sebulan. MTUnya di diamkan di Ponpes, selama pelatihan. Hanya instrukturnya yang bolak balik,” terang Hj. Wilujeng. MTU adalah upaya jemput bola yang dilakukan pemerintah untuk membekali masyarakat keterampilan agar tak tersisih persaingan di dunia kerja yang makin ketat. MTU dikerahkan ke Ponpes-ponses yang mengajukan permintaan pelatihan ke BLK NTB. MTU ini juga dapat dimanfaatkan oleh desadesa yang membutuhkannya. “Silahkan saja, desa juga ajukan kegiatan pelatihan masyarakatnya ke kita,” demikian Wilujeng. Sebelumnya, MTU juga dikerahkan ke Kabupaten Lombok Utara. Memfasilitasi kegiatan pelatihan untuk tukang bangunan. Lombok Utara di ketahui terus melakukan recovery (pemulihan) fisik dan psikis pascagempa yang terjadi pada awal triwulan II tahun 2018 lalu. Untuk recovery rumah dan bangunan yang roboh akibat gempa. Menurut Wilujeng dibutuhkan tenaga kerja konstruksi yang tidak sedikit. BLK NTB mengerahkan MTU untuk memberikan pelatihan di Lombok Utara. Dengan harapan, setidaknya peserta yang dilatih dapat membangun kembali tempat tinggalnya secara mandiri. Setelah itu, diharapkan peserta pelatihan juga dapat membantu lingkungan sekitar dengan kemampuan yang telah diterimanya. “Untuk pelatihan keterampilan bagi korban gempa ini, kami bekerjasama dengan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi),” kata Wilujeng. Korban gempa yang diberi pelatihan, selanjutnya disertifikasi. Dan dipastikan siap mendukung kembali pembangunan di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan hasil evaluasi bersama dengan LPJK. Selain memberikan pelatihan bagi korban gempa, MTU ini juga dikerahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Mataram. Mereka yang diberikan pelatihan adalah tahanan perempuan, maupun laki-laki yang memasuki akhir masa penahanan. “Harapannya, begitu ke luar tahanan, peserta ini tidak menganggur. Dengan keterampilan yang dimiliki, mereka dapat mengabdi, atau setidaknya membuka lapangan usaha bagi dirinya sendiri (berwirausaha),” demikian Wilujeng. Seperti diketahui, Tahun 2019 ini, BLK NTB menyiapkan kuota pelatihan berbasis kompetensi kepada 1.168 peserta. Masing-masing untuk sub kejuruan, Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Perawatan dan Perbaikan 10.000 KM Sepeda Motor Injeksi. Audio Video, Office Administrasi, Juru Las SMAW 3, Mekanik Junior Mobil, Junior Administrative Assistant (JAA). Basic Office (computer), Menjahit, Perhotelan, Teknisi AC Spilit, Pembuatan Design Grafis, dan Pemasangan Instalasi Listrik Industri. Dari kuota ini, pendaftar membludak lebih dari 200 persen. Baru-baru ini, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, bersama beberapa asisten dan angota DPRD NTB, H.MNS Kasdiono didampingi Dr. Agus Patria dan Hj. Wilujeng mengunjungi BLK NTB memantau kegiatan pelatihan di BLK NTB. Eksekutif dan legislatif ingin memastikan kontribusi BLK NTB menekan angka pengangguran. (bul)

Mataram (Suara NTB) Tim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai turun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk pemeriksaan kesehatan hewan - hewan kurban yang mulai ramai dijajakan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani Senin (28/7) kemarin memimpin timnya mendatangi tempat - tempat penjualan hewan kurban di Kota Mataram. Kepala dinas turun didampingi jajarannya, termasuk Sekretaris Dinas, Iskandar Zulkarnain, serta dokter hewan. Selain melakukan pemeriksaan, tim ini juga membawa vitamin untuk hewan hewan kurban. Hari pertama sidak, tim mendatangi lima titik penjualan hewan kurban di Kota Mataram. Baik penjual hewan kurban jenis kambing, maupun sapi. Hanya satu ekor kambing yang teridentifikasi terkena penyakit kulit. Kepala dinas langsung meminta penjualnya di Jalan Majapahit, Mataram untuk dipisahkan. Tidak boleh dijual lantaran dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan hewan kurban lainnya. Hewan kurban yang menderita skabies (gatal pada kulit) tersebut selanjutnya disuntik. Hewanhewan kurban ini biasanya dikumpulkan dari pemiliknya oleh pengusaha. Untuk dititipkan dijual. Pedagang mengaku tak memeriksa hewan hewan kurban yang jualnya. Hj. Budi Septiani bersama

timnya lalu menjelaskan ciri ciri hewan kurban yang terkena sakit. Harapannya, pedagang juga akan memberikan pemahaman kepada pembeli. Selain itu, fisik hewan kurban juga dicek secara detail untuk memastikan usia hewan kurban telah memenuhi syarat kurban. Ada juga kambing yang ditemukan dijual diperkirakan belum cukup usia. Kepala dinas juga meminta tidak dijual untuk kurban. Pemeriksaan yang dilakukan, kata kepala dinas untuk memastikan hewan kurban yang di jual dalam keadaan sehat. “Setiap hari kita akan terus turun di titik titik penjualan,” ujarnya. Untuk pemeriksaan di kabupaten/ kota, kepala dinas juga telah mengeluarkan surat imbauan agar dibentuk tim untuk melaksanakan kegiatan serupa. Hj. Budi mengatakan, hewan kurban harus memenuhi ketentuan agar niat pengurban sampai. Fisik hewan kurban harus sehat, mulus, cukup usia. “Utamanya dipastikan

(Suara NTB/bul)

SUNTIK - Kepala dinas peternkaan dan kesehatan provinsi NTB, Hj. Budi Septiani dan tim dari dokter hewan menyuntik seekor kambing yang ditemukan sakit gatal pada kulit di tempat penjualan hewan kurban di Kota Mataram sehat. Karena akan dikonsumsi oleh masyarakat,” imbuhnya. Pemeriksaan akan terus menerus dilakukan hingga hari pemotongan kurban. Tidak sampai sebelum pemotongan, pemeriksaan juga akan dilakukan saat pemotongan. Tim akan turun ke lokasi lokasi pemotongan, di komplek komplek maupun Rumah Potong Hewan (RPH). Guna memastikan daging yang tidak bisa diamati langsung sebelum pemotongan dapat dipastikan kolayakannya

di konsumsi. “Pemeriksaan antemortem dan postmortem kita lakukan,” kata Hj. Budi. Yang diantisipasi adanya hewan kurban yang terjangkit penyakit cacing hati. Sampai kemarin, kepala belum ada

Nutrifood Gelar Workshop ’’Teenager In Environment Action’’

Mataram (Suara NTB) – Acara Pengundian Hadiah Gebyar Ulang Tahun Niaga Supermarket ke 19 yang dilaksanakan di Niaga Supermarket Jl. Adisucipto Ampenan berlangsung semarak. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Niaga Supermarket dengan Unilever. Kegiatan berlangsung Sabtu (27/07) kemarin mulai pukul 18.00 Wita. Manager CV. Niaga Multi Ritel, Jefri Muhammad kepada Suara NTB mengatakan, lebih dari 66 ribu kupon undian berhasil dikumpulkan dari para konsumen. Undian yang bisa diikuti pada event kali ini yaitu konsumen yang berbelanja di Niaga Supermarket Jalan Adi Sucipto Ampenan serta Niaga Supermarket Jalan Selaparang Mataram. Ia mengatakan, periode promo program penarikan undian ini dari 20 April – 25 Juli 2019. Syarat konsumen mengikuti undian ini cukup gampang. Cukup dengan berbelanja minimal Rp 50 ribu di Niaga Supermarket. Namun dari semua belanjaannya itu, minimal Rp 25 ribu harus berbelanja produkproduk dari Unilever. Hadiah yang didapatkan oleh konsumen Niaga Supermarket dan Unilever sangat menarik dan beragam. Mulai dari kulkas dua pintu, kulkas satu pintu, LCD TV 43 Inch, LCD TV 32 Inch, sepeda, mesin cuci, kompor gas, blender, magic com, dispenser kipas angin hingga voucher belanja. “Adapun hadiah utama berupa hadiah umroh atau wisata rohani bagi yang non muslim untuk satu orang pemenang,” kata Jefri. Pelanggan yang beruntung mendapatkan hadiah umrah

Mataram (Suara NTB) – Dewasa ini masyarakat dan generasi muda pada umumnya melihat sebelah mata terhadap wirausaha. Padahal wirausaha banyak manfaatnya. Menjadi usahawan bagi sebagian orang sangat menakutkan. Banyak yang berpikir bahwa menjadi pedagang atau wirausahawan mempunyai risiko tinggi seperti kerugian, bangkrut dan sebagainya. Sedangkan menjadi seorang pekerja sagat kecil risiko yang dihadapi. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas. Berkenaan dengan hal tersebut, Nutrifood yang memiliki brand HILO mengadakan workshop dengan tema “Teenager In Environment Action” dengan menjadikan SMKPPN Mataram sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Pemilihan SMKPPN dalam event ini mengingat sekolah ini berbasis ilmu agribisnis yang dapat menjadi role model dalam berwirausaha bagi sekolah lainnya. Disamping itu kegiatan ini turut mengundang bank sampah sebagai mitra yang turut mendukung program Pemprov NTB yaitu Zero Waste 2023. Di mana, program ini mendorong masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah ataupun limbah yang baik agar terwujud Provinsi NTB yang ramah lingkungan dan bebas sampah. Alim, marketing promotion

(Suara NTB/ist)

WORKSHOP - Nutrifood menggelar workshop dengan tema “Teenager In Environment Action” di SMKPPN Mataram. leader Nutrifood mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah positif yang dapat memotivasi generasi muda dalam upaya menciptakan peluang usaha dan menumbuhkan jiwa wirausaha serta aware terhadap kebersihan lingkungan. Kegiatan ini dapat menggerakkan generasi muda untuk mencontoh para pengusaha muda yang telah terjun dan berhasil dalam membangun kariernya melalui dunia wirausaha. Diharapkan juga mereka mampu mencetak pengusaha-pengusaha muda yang membuka lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu usaha pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya peserta yang

telah selesai mengikuti pelatihan dan telah tumbuh kecakapan serta keterampilan khususnya di dunia bisnis, maka akan terus ditumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan untuk membuka wawasan guna menciptakan unit bisnis baru. Peserta workshop ini dari SMP dan SMA Se-kota Mataram diseleksi menjadi 28 sekolah teratas. Alim berharap generasi muda khususnya di kota Mataram mengaplikasikan ilmu yang didapatkan melalui workshop ini, mulai dari bercocok tanam sendiri menghasilkan produk sendiri dan bagaimana menjaga lingkungan yang bersih mulai dari rumahnya sampai sekolah hingga lingkungan sosialnya. (*)

laporan dari kabupaten/kota terkait temuan hewan kurban yang sakit, atau tidak layak kurban. Karena itu, sementara disimpulkan hewan kurban yang dijual di pasaran masih cukup aman dikurban. (bul)

Semarak, Pengundian Hadiah Gebyar Ulang Tahun Niaga Supermarket Ke-19

(Suara NTB/ris)

Jefri Muhammad yaitu Surya Hartadi yang beralamat di Narmada, Lombok Barat. Pemenang hadiah umrah tersebut datang secara langsung ke acara Pengundian Hadiah Gebyar Ulang Tahun Niaga Supermarket ke 19 tersebut. Acara pengundian hadiah ini berlangsung sangat semarak, terlebih ratusan konsumen ikut langsung menyaksikan acara ini. Ia mengatakan, program ini sudah dua kali dilakukan dalam rangka menyambut ulang tahun Niaga Supermarket. “Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi, maka kemungkinan besar kita akan menggelar kegiatan serupa tahun depan,” katanya. Jefri mengatakan, digelarnya Pengundian Hadiah Gebyar Ulang Tahun Niaga Supermarket ini bagian dari pelayanan kepada konsumen agar mereka tetap loyal dalam berbelanja. “Untuk menjaga hubungan kedekatan kita dengan Niaga,” kata Jefri. (kmb/ris)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2019

Halaman 4

Bantal Anti Kempes

Satu Solusi Penanganan Sampah Plastik

Sudah Tepat Sasaran

Sampah adalah masalah serius yang masih pelik. Utamanya sampah plastik yang terbilang tak laku dijual kepada para pemulung sampah. Oleh Komunitas Green Village Desa Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sampah-sampah yang tak ternilai harganya itu menjadi sangat bernilai.

PELAKSANAAN TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memasuki hari 20 sejak mulai dilaksanakan tanggal 10 Juni 2019 lalu mendapat apresiasi dari Ketua Tim Ketua Tim Pengawas dan Evaluasi (Wasev) TMMD dari Markas Besar Angkatan Darat (AD). Pasalnya sejauh ini pengerjaan fisik sudah mencapai 90 persen dan tepat sasaran TMMD. Ketua Tim Wasev TMMD ke-105 Tahun 2019, Brigjen Djaka Budhi Utama, S.Sos, melihat hasilnya yang sesuai dengan harapan. Keberhasilan ini merupakan partisipasi dari semua pihak. Misalnya (Suara NTB/yon) untuk pembanguran 100 unit Djaka Budi Utama rumah tidak layak huni (RTLH), 3 unit musala dan 2 unit poskamling. Sasaran-sasaran itu, kata dia, sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat setempat. “Di samping kita melakukan pembangunan fisik, kita juga melakukan kegiatan non fisik seperti penyuluhan narkoba, kesehatan dan hukum. Intinya untuk pemberdayaan masyarakat supaya lebih mengertai dan faham,” jelasnya didampingi Danrem 162 Wirabakti dan Dandim 1615 Lotim, Senin (29/7). Djaka menilai dari tinjauannya ke lapangan, sasaran yang menerima bantuan dalam TMMD ini sudah tepat sasaran. Seperti masyarakat yang menerima adalah kaum ibu-ibu berstatus janda, sehingga ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari tinjauannya, Djaka mengaku optimis jika segala pekerjaan dapat tuntas sebelum dilakukan penutupan TMMD ke-105 di tiga desa sasaran tersebut. Penutupan akan dihadiri dan dilakukan langsung oleh Kasad yang rencananya datang ke NTB pada tanggal 6 Agustus, sementara penutupan pada tanggal 7 Agustus 2019 bertempat di Lapangan Umum Kecamatan Keruak. (yon)

ADALAH Suparlan, pendiri Komunitas Green Village mengajak anggota komunitasnya untuk mengambil sampah sampah yang berserakan di sembarang tempat. Bersama anggota Green Village digelar aksi pemungutan sampah plastik di tengah kampung ini. Sampah sampah ini pun coba diolah menjadi barang yang berharga. Green Village mencoba mengolah sampah plastik ini menjadi bahan bakar minyak (BBM). Ujicobanya berhasil. Akan tetapi tak berlangsung lama. Lalu uji coba lagi dengan membuat paving block. Pun uji coba kedua itu tak berlangsung lama. Alasannya, masih ada limbah yang dihasilkan dari uji coba tersebut. Terakhir, sampah sampah pastik pembungkus makanan ringan ini dijadikan bahan baku bantal. Sampah yang terlihat di selokan ini menjadi empuk. Cukup dengan bermodal gunting dan

kain Komunitas Green Village ini menyulap sampah jadi bantal yang cukup diminati. Suparlan menyebut harga jual bantalnya berkisar Rp 125200 ribu per buah. Bantal itu 100 persen isinya plastik. Semakin tipis guntingan plastik makin empuk bantal yang dihasilkan. Alhasil, setelah enam bulan berjalan Komunitas Green Village ini kini sudah mulai terima pesanan pembuatan bantal dari homestay dan hotel hotel terdekat yang ada di wilayah Desa Tetebatu Selatan. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pesona Selaparang Desa Tetebatu Selatan ini menambahkan, saat ini ia pun sudah membeli sampah plastik tersebut dari warga. “Saya beli Rp 5 ribu per kilogram,” ucapnya. Warga sekitar pun diberikan plastik sebagai tempat menaruh sampahsampah plastik. Menurut, Suparlan bukan

(Suara NTB/rus)

BANTAL - Bantal yang terbuat dari bahan baku sampah menjadi solusi penanganan sampah di Desa Tetebatu Selatan. bantal menjadi tujuan. Akan tetapi mengajak masyarakat untuk menjaga sapta pesona Tetebatu Selatan dengan menjadikan polusi menjadi solusi. “Volution to solution,” paparnya. Sejauh ini dinyatakan Suparlan ia sangat sedih lihat Desa Tetebatu Selatan yang sangat kotor dengan sampah plastik.

dalam Komunitas Green Village. Tahun 2020 akan coba diupayakan wujud dukungan pemerintah dengan memberikan bantuan peralatan, seperti alat penghancur sampah. “Nanti kita koordinasi dengan instansi terkait pengembangan inovasi warga ini, harapannya ada solusi,” janjinya. (rus)

Lima Desa Belum Cairkan DD Tahap II Tanjung (Suara NTB) Lima desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum mencairkan Dana Desa (DD) menjelang batas waktu pencairan, akhir Juli ini. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU mencatat kelima desa itu antara lain, Bayan, Karang Bajo, Pendua, Bentek, dan Malaka.

(Suara NTB/rus)

PENGUKUHAN - Kepala Dinas Pariwisata Lotim, H. Mugni mengukuhkan Pokdarwis Pesona Selaparang Desa Tetebatu Selatan, Senin (29/7).

“Anggaran DD tahap II sebesar Rp 25,738 miliar lebih Sampai sekarang yang belum realisasi untuk tahap II sebanyak lima desa tadi,” ujar Kepala BPKAD KLU, Sahabudin, S.Sos. M.Si., Senin (29/7). Sahabudin menyebut, batas pengajuan DD hingga

Lotim Sudah Miliki 26 Dewi Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini sudah memiliki 26 desa wisata (dewi). Dewi tersebut saat ini sedang diinventarisir branding masing masing. Semua dewi harus memiliki branding. Desa-desa wisata tersebut sudah ada kelompok sadar wisata (pokdarwis). Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, Dr. H. Mugni ditemui usai melantik Pokdarwis Tetebatu Selatan, Senin (29/7). Dia menjelaskan di Lotim saat ini terus ada permintaan dari desa untuk mengukuhkan para pokdarwis. Dari hal itu, masyarakat Lotim dinilai makin sadar pentingnya pariwisata. Sepanjang hidup, wisata tak akan habis. Tetebatu sebut Mugni adalah ikon NTB. Di Desa Tetebatu lah tempat berguru para pelaku wisata. Untuk itu, dalam pembangunan pariwisata haruslah bisa dinikmati hasilnya oleh seluruh masyarakat. ‘’Masyarakat di Tetebatu ini sudah melakukan hal tersebut. Masyarakat yang merasakan langsung dampak pembangunan pariwisata,’’ ujarnya. Menurutnya, hasil pariwisata ini tidak bisa dinikmati oleh segelintir orang, tapi harus dinikmati seluruh elemen masyarakat. Atas dasar itu, ujarnya, desa wisata dikembangkan agar masyarakat bisa merasakan langsung dampak dari pembangunan pariwisata. Sementara kehadiran pokdarwis di dalamnya, ujarnya, bertugas untuk menjaga sapta pesona dari segala hal yang merusak keasrian dan keindahan alam serta kebersihan objek wisata. ‘’Pemerintah desa diharapkan selanjutnya bisa mengalokasikan anggaran untuk menata dan membangun objek-objek wisata,’’ tambahnya. Pihaknya juga mengklarifikasi adanya dugaan perbedaan dana antara desa wisata provinsi dengan kabupaten. Menurutnya, Lotim terdapat 5 dewi yang dibantu pengembangannya oleh pemerintah provinsi. Desa-desa lainnya bukan berarti tidak masuk menjadi desa wisata. “Se NTB kan tahun 2019 ini diberikan bantuan 25 desa dan 5 desa di antaranya ada di Lotim,” ungkapnya. (rus)

akhir Juli ini. DD II tersebut sejatinya sudah ditransfer pemerintah pusat kepada Pemerintah KLU melalui Bendahara Umum Daerah (BUD). Selanjutnya BUD akan mentransfer DD ke pemerintah desa (pemdes) yang sudah memenuhi syarat pencairan.

“Idealnya harus sudah tuntas pengajuan pada akhir Juli ini, tapi kalau lewat dari itu tetap kita proses, namun tentu kita khawatirkan mengalami dampak dan kendala dalam prosesnya,” sambungnya. Oleh karena itu, Sahabudin

mendorong agar 5 desa segera mengajukan pencairan. Pihaknya telah menindaklanjuti transfer dana pusat itu kepada desa melalui surat ke pemdes. Tujuannya agar pemdes lebih responsif, sehingga pengelolaan DD lebih optimal di lapangan. “Kalau telat atau tidak bisa cair, kita juga yang kena dampaknya,” ujarnya. Sahabudin menambahkan, syarat desa dalam mengajukan DD termin kedua umumnya sudah diketahui oleh pemdes. Misalnya, desa me-

laporkan kegiatan desa pada termin sebelumnya dari sumber anggaran yang sama. Pemdes akan menerima kucuran DD tiap termin dengan sebaran 20, 40 and 40. Untuk diketahui, besarnya kucuran DD yang digelontorkan dari pusat untuk desa di KLU mencapai Rp 64,34 miliar. Alokasi yang diterima masing-masing desa rata-rata di atas Rp 1 miliar dengan prioritas anggaran untuk pengembangan sarana fisik. (ari)

BPPD KLU Kembali Dikukuhkan Tanjung (Suara NTB) Kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali dikukuhkan, Senin (29/7). Pengukuhan ini mengisyaratkan besarnya harapan pemerintah dan pelaku pariwisata agar mitra Pemda itu mampu memberi dampak bagi keberlangsungan pariwisata di KLU. Pengukuhan pengurus BPPD KLU dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., di Hotel Amarsvati. Selain mengukuhkan BPPD, Bupati juga melantik pengurus Forum Pokdarwis yang bergerak pada pengembangan agrowisata tingkat desa. Najmul pada kesempatan itu mengingatkan, lembaga BPPD dan Forum Pokdarwis KLU akan sangat banyak. Keduanya dituntut lebih intens bermitra dengan OPD untuk mengembalikan geliat pariwisata KLU pascagempa. “Pemerintah ini perlu beker-

jasama dengan siapa kita kerjasama, tentu dengan kemitraan kita bersama unsur masyarakat. Di sini representasinya adalah BPBD,” katanya. Untuk diketahui, BPPD Lombok Utara pertama kali dikukuhkan tahun 2015 di akhir kepemimpinan Bupati pertama, H. Djohan Sjamsu, SH. Setahun setelah dilantik, BPPD mendapat dukungan anggaran dari Pemda untuk menggalakkan promosi wisata. Di tahun kedua, BPPD KLU di bawah komando, H. Ahmad Rifa’i, sempat mengadakan promosi wisata ke Singapura. Promosi itu sendiri dilakukan secara swadaya oleh BPPD. Selain berharap pada BPPD, Najmul juga berharap forum komunikasi Pokdarwis yang ia kukuhkan memberi kemudahan masyarakat maupun pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata. Menurutnya, majunya objek wisata daerah sangat bergantung dari ide pengembangan

wisata oleh masyarakat. Pemerintah sendiri akan membantu memberdayakan Pokdarwis melalui OPD terkait. Kepala Bidang Pengembangan SDM, Disbudpar Lombok Utara, Anas Ghaib, menambahkan dukungan anggaran untuk lembaga yang baru dibentuk akan diupayakan pada penganggaran berikutnya. Khusus untuk BPPD, akan diupayakan pada proses APBD Perubahan tahun 2019 ini. “Yang ada anggaran saat ini ASITA, PHRI, HPI, dan itu sudah kita bentuk. Bahkan Akacindo sudah juga, semua organisasi ini sangat intens berkomunikasi dengan kita karena KLU sudah dicanangkan sebagai destinasi pariwisata dunia,” paparnya. Menurut Anas, mendukung pengembangan dan promosi wisata di KLU, daerah harus siap baik secara SDM maupun anggaran. Mustahil kata dia, sebuah organisasi bisa eksis tanpa dukungan anggaran. (ari)

Ditetapkan Tersangka

Penyidik Tahan Oknum Karyawan PT. NTB Satwa Selong (Suara NTB) Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur (Lotim) menetapkan oknum karyawan PT. Nusa Tenggara Barat (NTB) Bintang Satwa, yakni M. Jun sebagai tersangka kasus penggelapan uang perusahaan setelah semua alat bukti lengkap. Bahkan oknum karyawan itu langsung ditahan penyidik begitu ditetapkan tersangka. Pelaku dijerat pasal penggelapan 374 dengan ancaman 4 tahun penjara. Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/7), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, mengatakan penetapan tersangka dan dilakukan penahanan setelah adanya alat yang cukup. Dijelaskan, sebelum ditetapkan tersangka pihaknya telah melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Dengan memenuhi unsur untuk ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan dengan menetapkan terlapor sebagai tersangka dan lakukan penahanan. Sedangkan dalam kasus ini terlapor diancam dengan Pasal 374 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. “Hasil gelar yang kami lakukan terpenuhi bukti dan unsur, begitu juga lidik dan sidik sudah

Harapannya, sampah yang dikelola ini bisa menjadi solusi dan mengubah kebiasaan masyarakat agar tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Dinas Pariwisata Lotim, Hadi Jayari mendukung aktivitas kreatif Pokdarwis Tetebatu Selatan

kami jalankan. Dari tugas sesuai dengan ketentuan itu kemudian kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan,” tegasnya. Kasus yang dilaporkan pimpinan perusahaan PT NTB Satwa ini terkait dengan masih dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan terlapor dengan mencapai ratusan juta rupiah pada tahun 2018. Sementara dari laporan yang ada, perbuatan dilakukan terlapor sejak tahun 2017 lalu. Di mana terlapor diduga secara diam-diam menggunakan uang perusahaan. Terpisah kuasa hukum terlapor, Iskandar, SH., bersama partnernya saat dikonfirmasi menegaskan setelah melakukan rembuk dengan klien dan keluarga terlapor, kliennya siap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, pihaknya dapat mengambil hikmah dari kasus ini, termasuk juga akan melakukan upaya mediasi dengan pihak perusahaan. “Hasil rembuk klien kami akan menjalani proses hukum yang ada, sedangkan tugas kami selaku penasehat hukum untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap,”ungkapnya. Sementara dari hasil percermatan yang dilakukan, Iskandar melihat bahwa kasus yang diala-

(Suara NTB/yon)

TUNJUKKAN - Pengacara pelapor, Ahcmad Syaifullah, menunjukkan laporan polisi kasus dugaan penggelapan uang perusahaan yang diduga dilakukan oleh karyawan PT NTB Bintang Satwa di Mapolres Lotim beberapa waktu lalu. mi terlapor ini merupakan kasus perdata, akan tetapi mungkin ada atensi dari penyidik sehingga dialihkan ke pidana, sehingga kemudian terlapor ditetapkan sebagai tersangka. Karena berdasarkan pengakuan kliennya tidak pernah mengajukan lamaran ke pihak perusahaan. Begitu juga SK tidak pernah didistribusi-

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Tersangka penggelapan dana perusahaan PT. NTB Bintang Satwa saat diamankan di Mapolres Lotim.

kan kepada pelapor dan tidak pernah di kantor, termasuk menjadi bendahara gaji. “Sehingga ini tentunya klaim sepihak pihak perusahaan. Rapat juga tidak pernah dan hanya penunjukan secara lisan saja job diskripsinya sebagai karyawan,” ujarnya. Kuasa Hukum Pelapor, Achmad Syaifullah, SH., sangat men-

gapresiasi tugas penyidik yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan telah menetapkan terlapor sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan sesuai dengan aturan yang ada. “Yang jelas kami akan kawal kasus ini sampai ke Pengadilan sampai adanya keputusan yang inkracht,” tegasnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

TINJAU - Ketua Tim Pengawas dan Evaluasi (Wasev) TMMD ke- 105 Wilayah Lombok, Djaka Budhi Utama didampingi Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy, Danrem 162/Wirabhakti Ahmad Rizal Ramdhani dan Dandim 1615/Lotim Agus Prihanto Donny meninjau progres TMMD ke-105 di Keruak, Senin (29/7).

Pengerjaan Capai 90 Persen

Kasad Diagendakan Tutup TMMD Selong (Suara NTB) Dandim 1615 Lombok Timur (Lotim), Letkol Inf. Agus Prihanto Donny S.Sos menyampaikan, progres pelaksanaan fisik maupun non fisik pembangunan di tiga desa sasaran TMMD ke-105 yakni Desa Sepit, Desa Selebung Ketangga, dan Desa Senyiur Kecamatan Keruak sudah mencapai 90 persen. Capaian ini hingga memasuki hari ke -20 pelaksanaan TMMD. Penutupan diagendakan pada tanggal 7 Agustus 2019 yang tutup langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Disebutkan Dandim, capaian 90 persen itu untuk rehab Rumah Tidak layak Huni (RTLH) pembangunan musala dan poskamling. Diharapkan dalam tujuh hari ke depanseluruhkegiatansudahrampung 100 persen dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Demikian halnya dengan kegiatan non fisik berupa penyuluhan/sosialisasi dalam rangka pembentukan karakter genersi muda serta kegiatan lainya untuk memberikan penguatan wawasan kebangsaan. “Alhamdulillah, capaian TMMD ke105 di Lotim sudah mencapai 90 persen,” terang Dandim di Kantor Camat Keruak, Senin (29/7). Peninjauan progres TMMD oleh Ketua Tim Pengawas dan Evaluasi (Wasev) TMMD ke105 Wilayah Lombok, Brigjen TNI Djaka Budhi Utama S.Sos., didampingi Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy, Danrem 162/

Wirabhakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos, SH, M.Han dan Dandim 1615/ Lotim Agus Prihanto Donny. S.Sos. Selain melihat secara langsung pelaksanaan TMMD, Kunjungan yang dilakukan itu dimaksudkan untuk mendapatkan saran dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan TMMD selanjutnya. Dalam arahannya, Ketua Tim Pelaksana Wasev TMMD ke-105, Brigjen TNI Djaka Budhi Santosa, menegaskan TMMD merupakan Bhakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral bersama kementerian/LPNK, Pemda dan masyarakat sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di daerah. TMMD dilaksanakan melalui proses perencanaan yang mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan proses bottom up planning yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi. Kegiatan ini melibatkan unsur-unsur terkait dimulai dari desa, sampai tingkat kabupaten. Danrem 162/WirabhAkti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos, SH, M.Han, menyampaikan, pelaksanaan TMMD ke-105 di Lotim cukup spesial, karena akan ditutup langsung oleh Kasad. Biasanya, kata Danrem, TMMD yang didatangi dan ditutup oleh Kasad yang anggarannya cukup besar. (yon)

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Setahun Pascagempa Jangan Asal Tutup KETUA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lombok Tengah (Loteng), M. Samsul Qomar, mengingatkan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten, tidak asal menutup tambang Gunung Prabu Desa Prabu Kecamatan Pujut. “Jangan sampai pemerintah daerah asal tutup, tapi belum menyiapkan solusi konkrit. Karena itu juga akan bisa memicu polemik jika tidak ada solusi yang diberikan pasca tambang,” ujar M. (Suara NTB/dok) Samsul Qomar, kepada M. Samsul Qomar Suara NTB, Senin (29/7). Dikatakannya, pada prinsipnya DPRD Loteng sangat mendukung rencana pemerintah daerah untuk menutup tambang Gunung Prabu, bahkan mendesak penutupan tambang segera dilakukan. Tetapi sebelum itu, harus disiapkan solusi yang tepat supaya masyarakat lingkar tambang punya peganganan sumber ekonomi ketika lokasi tambang ditutup. Pasalnya, sejak keberadaan tambang Gunung Prabu tersebut masyarakat lingkar tambang sepertinya sudah terbiasa untuk memperoleh uang banyak dalam waktu yang singkat. Dan, sekarang sumber ekonomi tersebut mau ditutup, jelas masyarakat bakal bereaksi. “Sosialisasi juga harus dilakukan secara masif. Jangan setengah-setengah,” tambahnya. Selain itu, lanjut Qomar, pemerintah provinsi juga harus bisa merapikan sejumlah persoalan yang terkait aktivitas tambang ilegal tersebut. Misalnya, soal izin ekplorasi yang pernah dikeluarkan oleh Pemkab Loteng. Artinya, aktivitas tambang di kawasan tersebut pernah dilegalkan oleh pemerintah daerah, walaupun hanya sekedar eksplorasi. ‘’Karena eksploitasi berawal dari eksplorasi,’’ ujarnya. Selain itu, persoalan status lahan kawasan hutan lindung yang diduga sudah ada yang disertifikatkan atas nama pribadi. “Jadi banyak hal yang juga harus dibenahi. Tidak hanya melulu soal tambang. Dan, persoalan-persoalan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain,” sebut Qomar. Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga harus serius menutup kawasan tambang tersebut. Dengan kata lain, kawasan tersebut harus benar-benar disterilkan dari semua jenis kegiatan penambang, baik itu tambang rakyat maupun tambang skala besar lainnya, karena yang berkembang sekarang, ada investor besar yang justru mau masuk ke kawasan tersebut. Untuk itu, kesannya, penutupan tambang ilegal hanya untuk memberi jalan bagi masuknya investor tambang yang lebih besar. Hal senada juga disampaikan Direktur Walhi NTB, Murdhani. Pihaknya dalam hal ini sangat mendukung rencana penutupan tambang emas ilegal di Gunung Prabu. Namun pemerintah juga harus menyelesaikan persoalan mendasar yang membuat masyarakat menambang. “Jangan cuma menutup, tapi persoalan mendasar yang membuat masyarakat menambang tidak diselesaikan,” ujarnya. (kir)

Disnaker Tahan Proses Pemberkasan Pemberangkatan CTKI Giri Menang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lombok Barat (Lobar) belum memproses pemberkasan pemberangkatan calon Tenaga kerja Indonesia (CTKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) PT Suma Jaya (PT SJ), sehingga menyebabkan belasan CTKI dari PPTKIS ini belum bisa diberangkatkan. Kepala Disnaker Lobar, Rusditah mengatakan pihaknya belum memproses berkas dari PPTKIS ini, karena pertimbangan kehati-hatian lantaran persoalan dugaan pemalsuan dokumen tersebut. Selain itu, kepala bidang yang menangani masalah ini belum mengajukan ke dirinya lantaran ada kegiatan. “Kami memang belum proses, namun sudah ada iktikad baik dari PJTI (PT SJ) untuk melapor ke Disnaker. Jadi kalau sudah ada iktikad baik kita akan proses lebih lanjut,” jelasnya, Senin (29/7). Sementara itu, Direktur Ooperasional PT Suma Jaya Pusat, Hermayadi mengatakan proses pemberkasan pemberangkatan sebanyak 17 CTKI dari perusahaannya belum diproses oleh Disnaker, karena alasan persoalan dugaan pemalsuan dokumen. Ia berharap agar Disnaker cepat memproes, karena keluarga CTKI mendatangi kantornya menanyakan perihal pemberangkatan CTKI. “Jangan sampai dengan adanya ini (ditahan prosesnya di Disnaker) keluarga dan calon TKI akan berangkat sendiri tanpa non prosedural (ilegal, red),” tegas dia. Dalam hal ini, pihaknya tidak tahu perihal dokumen CTKI yang diduga dipalsukan. Menurut dia, akibat persoalan dugaan pemalsuan ini pun pihak perusahaannya dirugikan. Pasalnya, akibat persoalan ini proses pemberangkatan belasan CTKI di Disnaker Lobar tidak bisa diproses, sehingga harus tertunda sampai satu bulan. “Ada 17 orang kami urus di Disnaker Lobar tertunda selama satu bulan,kami sangat dirugikan dengan adanya pemalsuan ini,” jelas dia. Pihaknya juga tidak tahu ada dokumen yang dipalsukan. Dalam hal ini, pihaknya hanya menerima dokumen dan tidak mengetahui bahwa dokumen itu palsu. Untuk itu, pihaknya turun ke kantor Cabang PT SJ di Mataram setelah menerima laporan dari Kepala Cabang terkait dugaan pemalsuan dokumen CTKI ini. Pihak perusahaan cabang menerima dokumen yang palsu yang dibawa ke Dinas Dukcapil. Pihaknya mengaku hanya menerima dokumen calon tenaga kerja dari petugas lapangan (tekong). (her)

3.500 Lebih Warga di Lobar Belum Dapat Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Selama satu tahun penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Lombok Barat (Lobar) yang sudah berproses lumayan tinggi. Secara keseluruhan dari 72 ribu lebih warga terdampak gempa yang rumahnya rusak, sekitar 40 persen rumah mereka sudah tuntas ditangani. Sisanya 60 persen dalam proses penanganan di lapangan. Meski demikian, masih banyak warga yang belum mendapat bantuan dan jumlahnya mencapai 3.500 orang. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Lobar, L. Ratnawi memaparkan progres penanganan rumah korban satu tahun pascagempa sebanyak 13 ribu unit lebih rumah rusak L. Ratnawi be-

Praya (Suara NTB) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Tengah (Loteng) saat ini tengah menggodok tiga nama kadernya untuk diusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Namun demikian, PPP juga masih membuka peluang bagi masuknya kader luar partai untuk diusung. Demikian diungkapkan Ketua DPC PPP Loteng, H. Mayuki, S.Ag., kepada Suara NTB, Senin (29/7). “Yang dari internal partai ada tiga nama yang tengah digodok. Ada nama anggota DPRD NTB asal Loteng, H. Adung, Sekretaris DPW PPP NTB, M. Akri serta Ketua DPC PPP Loteng, H.Mayuki, S.Ag.,’’ terangnya. Ketiga nama tersebut, kata Mayuki menjadi prioritas utama dari internal partai. Tetapi bukan berarti PPP sudah menutup diri terkait kemungkinan mengusung kader luar partai, karena nantinya, PPP akan membentuk panitia khusus sejenis panitia seleksi (pansel) untuk melakukan seleksi terhadap kader luar partai yang mungkin punya niatan untuk menggunakan PPP sebagai kendaraan politik di Pilkada Loteng mendatang. Dengan kata lain, meski sudah menentukan tiga nama kader yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang, PPP tetap membuka diri terkait kemungkinan untuk mengusung kader luar. “Walaupun kita punya kader, kalau ada kader luar yang potensi menang lebih tinggi bisa jadi itu yang diusung. Tapi kalau secara potensi sama, maka PPP akan lebih memprioritasnya kader sendiri,” tegasnya. Mengenai waktu pansel dibentuk, Mayuki mengatakan saat ini sudah tahap persiapan dan ditargetkan Agustus pansel sudah mulai bekerja. Untuk itu, paling tidak bulan September pansel sudah punya gambaran figur yang akan diusung PPP di Pilkada Loteng mendatang dari luar kader. Soal mitra koalisi, Ketua Komisi III DPRD Loteng, menegaskan masih terbuka, PPP saat ini masih terus membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk menjadi mitra koalisi di Pilkada Loteng dengan modal 6 kursi di DPRD Loteng. ‘’PPP sendiri butuh tambahan 4 kursi lagi untuk bisa mengusung satu pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang,’’ ujarnya. (kir)

lebih masuk data anomali, namun tidak diusulkan. Menurut banyak juga terjadi dibawa, korban gempa yang kategori rusak berat menerima bantuan rusak sedang. Hal ini, jelas dia, tidak bisa diintervensi, sebab warga memilih menerima anggaran dibuktikan dengan surat pernyataan. Terkait adanya isu bantuan gempa yang tak berprogres bakal ditarik oleh pusat, menurut dia tidak ada yang ditarik di Lobar, karena sudah berprogres. Diakui tanggal 25 Agustus batas akhir masa transisi, namun menurut dia tidak mungkin menarik bantuan lantaran warga sudah mulai membangun. Kemungkinan, kata dia, pemerintah akan memperpanjang masa transisi ini hingga penanganan gempa memang tuntas. Namun ia membantah informasi akan ada bantuan lagi, sebab bantuan sudah ditutup. (her)

(Suara NTB/her)

Datangi Disnaker Lobar

TKW Korban Penganiayaan Belum Digaji Setahun Giri Menang (Suara NTB) Keluarga Sri Wahyuni, TKW asal Dusun Serumbung Desa Lembar Kecamatan Lembar yang dianiaya di Arab Saudi mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lombok Barat (Lobar), Senin (29/7). Kedatangan keluarga TKW ini untuk melaporkan kasus yang menimpa Sri – sapaan akrab Sri Wahyuni yang saat ini masih ditampung di KBRI Riyadh Arab Saudi. Sebelumnya juga pihaknya keluarga sudah melaporkan kasus itu kepada pihak Polres Lobar. Pihak keluarga mengakui, selama hampir satu tahun Sri belum digaji oleh majikannya. Kepala Dusun Serumbung Desa Lembar Suhaimi mengatakan, pihaknya bersyukur difasiliasi BP3TKI NTB untuk mencari tahu informasi keberadaan Sri. Sejauh ini pihaknya sudah mendapat informasi dari pihak KBRI yang ada di Riyadh Arab Saudi melalui video call. Menurutnya pihak KBRI sudah merawat Sri yang diketahui disiksa oleh istri majikannya. Pemulangan Sri pun belum dilakukan pihak KBRI lantaran masih mengupayakan hakhaknya seperti gaji selama bekerja di sana dan biaya perawatan. “Pasalnya Sri belum menerima gaji hingga setahun lamanya. Kini kasusnya pun

sudah mendapat penanganan dari kepolisian Arab Saudi. KBRI mau menguruskan dulu, gaji dan biaya perawatannya sama gaji yang belum diterima,” jelasnya. Diakuinya, pihak KBRI juga meminta nomor tekong yang melakukan pengiriman kedua setelah tekong yang ada di Lombok. Nantinya keluarga akan kembali menerima informasi pekermbangan kasus itu dari KBRI pada Rabu (31/7) besok. Pihak keluarga hanya berharap Sri bisa segera dipulangkan.”Katanya bulan-bulan ini harus selesai kasusnya. Katanya kalau cepat selesai urusan hak Sri, bisa cepat juga Sri dipulangkan,” ujarnya. Menanggapi adanya laporan masyarakat itu, Kepala Disnaker Lobar, Rusditah mengaku sudah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, baik dengan pihak Polda NTB maupun KBRI di Arab Saudi.”Laporannya hari ini (dari keluarga) akan tetap diproses berbentuk surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, BP3TKI dan ke pusat kita proses laporan ini,” sambungnya.Pihaknya pun akan terus berupaya menangani kasus tersebut. Bahkan ke depan pihaknya sudah menyiapkan langkah agar kasus serupa tidak kembali terulang. (her)

Jelang Pilkada Loteng

PPP Godok Tiga Nama

rat. Dari jumlah itu yang sudah selesai dibangun sebanyak 2.284 unit, sedangkan tengah dalam proses pengerjaan 10.393 unit. Dari jumlah ini, 50 persen sudah ada perkembangan fisiknya. ‘’Sehingga total yang sudah selesai dibangun dan tengah dalam proses pengerjaan mencapai 12.677 unit. Sedangkan untuk selisih seribu unit lebih masuk data anomali,’’ ujarnya, Senin (29/7). Untuk kategori rusak sedang,

dari jumlah sebanyak 12 ribu lebih yang sudah selesai dibangun 3.932 unit, tengah proses pembangunan 8.588 unit, sehingga total rumah yang sudah selesai dibangun dan berproses sebanyak 12.520 unit. “Ini kami anggap clear,” jelas dia. Sedangkan untuk rusak ringan dari jumlah 45 ribu unit lebih, jumlah yang sudah selesai dibangun 18.735 unit dan tengah dalam proses pembangunan 25 ribu lebih, sehingga totalnya 44.309 sudah ditangani. Sedangkan sisanya masuk data anomali dan tidak layak memperoleh bantuan. Sementara 3.500 korban gempa ini masuk usulan tambahan yang sudah diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pencairan. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan perihal dana bantuan ini kapan akan dicairkan. Selain itu, ujarnya, terdapat juga sekitar 1.000 KK

(Suara NTB/Her)

TEMUI - Keluarga Sri Wahyuni, TKW yang disiksa majikannya di Arab Saudi saat menemui Kepala Disnaker Lobar, Rusditah di kantornya, Senin (29/7).

(Suara NTB/her)

SAMPAH - Sampah menumpuk di kawasan pintu masuk Pelabuhan Lembar yang dikeluhkan warga dan wisatawan asing.

Masalah Sampah Harus Dituntaskan Giri Menang (Suara NTB) Persoalan sampah di Lombok Barat (Lobar) kian menjadi-jadi. Sampah menumpuk di manamana mengundang banyak keluhan dari warga. Tak hanya warga, keluhan juga muncul dari para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara (asing). Hal ini mengemuka dalam rapat bulanan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Lobar di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, Senin (29/7). Seperti disampaikan oleh Anggota Forum, Robijono, jika masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dan belum bisa diselesaikan adalah sampah dan lampu Penerang jalan umum (PJU). “Sampah dikeluhkan lantaran menumpuk dimana-mana, baik itu di jalur strategis, seperti di jalan utama ke pelabuhan, lokasi wisata hingga perkampungan,” kritik dia. Menurut dia dalam hal penanganan sampah ini harus jelas, tidak hanya sekedar mengangkut, namun perlu dipikirkan pengolahannya ke depan. Hal yang sama disampaikan perwakilan dari Iwapi Lobar. Ia menyoroti sampah di jalur strategis Pelabuhan Lembar yang dikeluhkan oleh pengguna jalan baik pengunjung lantaran sampah sudah sampai meluber ke bahu jalan. “Bahkan akibat sampah ini, kapal cruise tak jadi datang (singgah ke Lombok) akibat

kondisi sampah ini, dinilai tak ramah lingkungan,” jelas dia. Pihaknya sudah mengupayakan membuat bank sampah agar bisa menangani sampah di daerah ini. Akan tetapi pihaknya mengeluh lantaran belum disentuh bimbingan untuk pengelolaan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Amrul Jihadi, Anggota forum dari kalangan tokoh agama mengaku kalau sampah memang banyak dikeluhkan warga. Hal ini terbukti ketika ia turun ke 10 desa dalam rangka kegiatan dari kesehatan, hampai sebagian besar desa mengeluh soal sampah. “Di 10 desa kami keliling hampir semua mengeluh persoalan sampah, seperti di daerah wisata Gili Gede Sekotong itu bermasalah sekali dari sisi sampah, padahal banyak turis ke sana dan banyak kapal yacht nyandar di sana,”kata dia. Begitu pula di desa lain, seperti di Saribaye Kecamatan Lingsar, Desa Keru Narmada sampah juga jadi masalah. Menurut dia hal ini harus menjadi atensi pemda dan masyakarat. Termasuk forum juga harus mengatensi masalah sampah. Anggota FLLAJ lainnya dari keterwakilan aparatur Pemda, H. Saepul Ahkam juga menyentil penanganan sampah yang belum jelas konsepnya, padahal masalah sampah ini masuk visi misi 2019-2024. “Sampah ini

menjadi poin dalam program RPJMD kita ke depan, karena itu sampah ini tidak sekedar dibahas, namun mulai dibuatkan road map perencanaan jangka panjang,” jelas dia. Akan tetapi seolah-olah dalam penanganan sampah ini, pihak terkait hanya asyik mendengar keluhan-keluhan, namun tidak ada tindaklanjut. Pertanyaannya kata dia, bagaimana draf renstra dan RKPD 2019-2024 per tahunnya. Menanggapi hal ini, Plt Kepala DLH Lobar, H. Suhaili mengatakan terkait penanganan sampah pihaknya tidak tinggal diam. Pihaknya terus berbuat dan tidak diam. “Kita terus berbuat dan tidak diam,” tegas dia. Sejauh ini pihaknya berupaya membentuk bank sampah di 119 desa dan 3 kelurahan yang ada di Lobar. Sejauh ini sudah ada 27 bank sampah yang sudah mengolah sampah menjadi kerajinan-kerajinan. Tinggal, kata dia, mereka ini nanti bisa menjadi narasumber tergantung permintaan dari desa. Termasuk, kata dia, penanganan sampah sejak dini di sekolah sudah ada sekolah adiwiyata. “Untuk penanganan sampah ada rencana pembelian alat dari Surabaya, untuk alat yang langsung mengolah sampah,” jelas dia. Anggaran ini masih jadi persoalan, sebab harganya lumayan tinggi. Selain itu masalah lahan tengah dicarikan. (her)

Kiat Petani Loteng Hadapi Musim Kemarau

Bangun Penampungan Air untuk Bercocok Tanam Musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tidak membuat para petani di daerah ini berhenti bercocok tanam. Termasuk petani di wilayah Loteng bagian selatan, menanam tanaman yang tahan panas jadi pilihan agar bisa tetap bercocok tanam. Di beberapa wilayah, tembakau jadi pilihan utama. Sementara di wilayah lain, tanaman musiman seperti semangka jadi primadona. “KALAU di Desa Kawo dan sekitarnya, tanaman semangka sudah jadi tanaman favorit untuk ditanam oleh petani sejak beberapa tahun terakhir,” aku Tandar, warga Desa Kawo. Walaupun tidak semuanya. Karena ada juga petani yang lebih memilih untuk membiarkan lahan pertaniannya kosong, tidak ditanami apapun. Diakuinya, menanam semangka justru lebih prospek, karena bisa memberikan potensi keuntungan yang besar dan dalam waktu yang relatif singkat. Jika dibandingkan dengan jenis

tanaman musiman lainnya. Terlebih, semangka termasuk tanaman musiman selain padi yang cocok ditanam di daerah yang minim air, utamanya di lahanlahan pertanian tadah hujan. Meski merupakan tanaman di lahan kering, menanam semangka juga butuh suplai air, terutama pada awal-awal tanam, air sangat dibutuhkan. “Nanti kalau tanaman semangka sudah besar, baru air tidak terlalu dibutuhkan,” sebutnya. Untuk memenuhi kebutuhan air, petani biasanya meman-

faatnya sumber-sumber air yang masih ada, seperti dari embung-embung kecil ataupun waduk rakyat. Supaya efektif, petani biasanya menyiapkan penampungan air sementara di lahan pertaniannya. Ada yang berupa tandon, tapi kebanyakan penampungan air dari terpal. “Keberadaan penampungan air sementara ini cukup membantu petani. Supaya petani tidak terlalu jauh mengambil air untuk tanaman semangkanya,” tambah Tandar. Karena embung yang ada jaraknyajugacukupjauh.Untukmengalirkan air dari sumber-sumber air baku yang ada, petani biasanya memanfaatnya pompa air. Biaya untuk tanam semangka cukup besar. Selain harus menyiapkan biaya untuk menenuhi kebutuhan air baku. Petani juga harus menyiapkan biaya obatobatan yang juga tidak sedikit. Namun biaya tersebut bisa tertutupi dengan hasil panen yang

(Suara NTB/kir)

TAMPUNG AIR - Penampungan air sementara dari terpal dibuat petani untuk menyimpan air untuk keperluan bercocok tanam. rata-rata cukup bagus. “Ini salah satu alat petani mau menanam semangka. Karena kalau tanaman yang lain jelas tidak akan bisa, apalagi padi pasti tidak akan bisa tumbuh. Sehingga tanaman semangka jadi pilihan utama. Selain tembakau maupun palawija serta jagung,’’ terangnya.

Petani berharap ke depan, pemerintah daerah bisa memperbanyak penampungan air seperti embung dan waduk rakyat supaya petani bisa tetap bercocok tanam meski pada musim kemarau. Apalagi bertani merupakan satusatunya pekerjaan yang menjadi andalan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2019

Pasangan Talif-Sudirman Janjikan Pendekatan Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Ir. Thalifuddin, M.Si dan Sudirman S.IP, kini semakin gencar turun ke masyarakat. Kalau terpilih, pasangan yang siap maju dari jalur independen ini, menjanjikan pendekatan baru dengan memastikan anggaran hadir di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Sudirman kepada wartawan, Senin (29/7) kemarin. Perjalanannya turun dan berdialog dengan masyarakat, sekitar dua bulan terakhir, menemukan banyak hal-hal menarik (Suara NTB/arn) dari alam dan karakteristik Sudirman masyarakat Sumbawa. Potensi alam yang melimpah, dengan spot-spot pertumbuhan ekonomi yang potensial dikembangkan, dan berbagai sumberdaya lainnya begitu melimpah. Sayangnya, menurut Sudirman, masih banyak potensi tersebut belum tersentuh kebijakan. Sudirman menduga, belum tersentuhnya potensi-potensi tersebut karena pengambil kebijakan terlalu linear atau bahasa lainnya text book dalam menentukan formula untuk menempatkannya dalam prioritas kebijakan. Harus ada pendekatan yang berbeda dari formula teknokratis yang selama ini diyakini penganut kebijakan modern, yang biasanya menggunakan pendekatan manfaat-biaya atau berbagai pendekatan pragmatis lainnya. Sentuhan ini, lanjut Sudirman, memerlukan keberpihakan yang jelas dari pengambil kebijakan sebagai akibat dari intensitas pemimpin bersentuhan dengan masyarakat. Dari sentuhan Sudirman dengan berbagai lapisan masyarakat, dia siap memberikan perhatian sepenuhnya untuk merasakan denyut nadi dan kebutuhan masyarakat. Dia berjanji akan menyiapkan waktu untuk hadir bahkan menginap di tengah-tengah masyarakat jika dipercaya pada Pilkada nanti, tentunya bersama pasangannya Ir. Talifuddin. Sudirman merasakan keluh kesah dari beberapa kali pertemuan dengan masyarakat. Hasilnya tidak saja mendengar tetapi merasakan apa yang rakyat butuhkan. Dalam dua tiga bulan kedepan, dirinya yakin akan menemukan formulasi yang tepat untuk menjawab berbagai persoalan yang dialami sebagian besar masyarakat. Selanjutnya, dari beberapa pertemuan dan pengamatan sekaligus yang dirasakannya, Sudirman melihat potensi yang ada pada alam dan masyarakat Sumbawa ini memiliki kecenderungan dan karakteristik berbeda-beda, yang bisa dipetakan pada masing-masing wilayah. “Ini harus bisa dipetakan dalam ragam karakteristik yang dimilikinya, sehingga sentuhan kebijakannya selaras dengan karakteristik yang dimilikinya. Ada potensi lahan misalnya di Wilayah Orong Telu, Moyo Hulu dan beberapa wilayah lain yang hanya mampu ditanami satu kali selama satu tahun, setelah itu lahan menganggur, dan masyarakatpun hanya mengandalkan kopi dan kemiri atau ternak tidak produktif,” urai mantan Komisioner KPU Sumbawa ini. Hal tersebut kata Sudir, tidak bisa dibiarkan. Pasti ada jalan untuk mengubah tradisi tersebut. Salah satu yang bisa ditawarkan jika melihat dari kondisi lahannya, daerah tersebut sebenarnya cocok untuk tanaman bawang putih atau tanaman lainnya. Poinnya adalah, kebijakan dan anggaran pemerintah harus hadir secara optimal di tengah-tengah kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Sudirman juga memiliki mimpi besar, bagaimana mengentaskan kemiskinan di daerah, berbasis data terpadu dan bekerjasama dengan desa. (arn)

PKB Final Dukung Musyafirin di Pilkada 2020 Taliwang (Suara NTB) Gerbong dukungan partai terhadap Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM terus bertambah. Kali ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan siap mengusung kembali calon petahana tersebut memenangkan Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 2020 mendatang. “Untuk Pilkada tahun depan kami sudah tetapkan mendukung incumbent (Musyafirin),” cetus Ketua DPC PKB KSB, Sudarli, S.Pd kepada Suara NTB, Senin (29/7). Ia menjelaskan, dukungan pihaknya tersebut telah final. Bahkan sebelumnya DPC PKB telah mempresentasikan niatannya itu ke DPD PKB NTB dan mendapat lampu hijau dari seluruh jajaran pengurus. “Beberapa waktu lalu semua DPC yang menggelar Pilkada dikumpulkan oleh pengurus provinsi. Kami diminta mempresentasikan arah dukungan, dan kami sampaikan bahwa kami tetap bersama pak Musyafirin,” urai Sudarli. Dengan finalnya dukungan terhadap HW. Musyafirin itu, Sudarli mengaku, pihaknya tidak akan menggelar penjaringan bakal calon di internal atau membuka ruang pinangan calon dari luar partainya. Saat ini DPC KSB tinggal fokus menyelesaikan administrasi dukungan partainya untuk diajukan ke pengurus partai di tingkat pusat. “Memang sempat ada yang tanya-tanya soal arah dukungan kami di Pilkada. Ya saya jawab normatif saja, tapi pada dasarnya kami sudah final ke incumbent ya,” tegasnya. Dukungan PKB KSB memang secara khusus ditujukan kepada H. W. Musyafirin. Sebab saat ditanya apakah akan terjadi perubahan dukungan, jika Musyafirin - Fud Syaifuddin yang saat ini bersanding sebagai Bupati dan Wakil Bupati KSB pecah kongsi di Pilkada 2020 mendatang. Sudarli menyatakan partainya tidak akan mengubah dukungannya tersebut. Menurutnya, tetap bertahan atau tidaknya pasangan Musyafirin - Fud di Pilkada nanti, partainya tetap mendukung Musyafirin. Namun demikian ia mengatakan besar harapan agar paket yang terkenal dengan paket F3 di Pilkada 2015 lalu itu tetap dilanjutkan. “Ya kenapa kami tetap mendukung beliau (Musyafirin) karena kami merasa nyaman selama ini. Apalagi kalau tetap bersama kan lebih baik karena selama ini yang sudah dikerjakan pasangan itu sudah bagus,” bebernya. Berbeda dengan PKB yang sudah menyatakan final mendukung HW. Musyafirin, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai salah satu pengusung pasangan Musyafirin - Fud di Pilkada 2015 lalu menyatakan tetap akan menjalankan aturan partainya dalam menyiapkan dukungannya pada Pilkada tahun depan. “Kami belum ya menyatakan mengarahkan dukungan ke mana untuk Pilkada KSB,” kata Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI NTB, Andi Laweng, MH. Ia menjelaskan, partainya dalam menetapkan dukungan tetap akan menjankan mekanisme yang berlaku. Dan terpenting sebelum menjatuhkan pilihan, PKPI terlebih dahulu akan mendengar aspirasi konstituennya terhadap calon-calon yang akan muncul meramaikan bursa pertarungan Pilkada. “Intinya kami akan mendukung yang dominan dari aspirasi konstituen partai dan masyarakat KSB secara luas,” janjinya. Jauh sebelum PKB menyatakan sikap, ada PDI Perjuangan dan Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) yang sudah lebih dulu memastikan akan melanjutkan dukungannya terhadap pasangan petahana Musyafirin - Fud. Bahkan PPP yang pertama kali menyatakan dukungannya saat persiapan jelang Pemilu 17 April lalu, baru disusul PDI Perjuangan yang notabene merupakan partai tempat bernaung HW. Musyafirin selama ini. (bug)

(Suara NTB/bug)

Sudarli

(Suara NTB/bug)

Andi Laweng

Halaman 6

Jaksa Bidik Tersangka Kasus ADD Lunyuk Rea Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan tindak pidana korupsi ADD Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk terus berlanjut. Setelah penanganannya ditingkatkan ke penyidikan, jaksa berencana memeriksa semua pihak terkait sebagai saksi untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus, Reza Safetsila Yusa, SH mengakui, sebelumnya dalam tahap penyelidikan pihaknya sudah memintai keterangan terhadap semua pihak terkait. Dalam tahap penyidikan, para pihak kembali akan diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi. Dari pemeriksaan nantinya, tidak menut-

up kemungkinan adanya saksi yang ditetapkan sebagai tersangka. “Kalau sebelumnya kan memberikan keterangan dalam penyelidikan. Sebelumnya di penyelidikan, masih memberikan keterangan biasa. Kalau sekarang di penyidikan akan kita panggil dalam kapasitas sebagai saksi. Tidak menutup kemungkinan saksi ini akan meningkat

menjadi tersangka,” ujarnya, Senin (29/7). Menurutnya, pemeriksaan saksi-saksi ini akan segera dilakukan. Termasuk juga memintai keterangan ahli yang sebelumnya sudah melakukan pengecekan ke wilayah setempat. “Dalam waktu dekat mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi maupun ahli. Hasil pengecekan ahli sudah. Karena saat

itu kita sudah turun bersama ahli,” terangnya. Pihaknya sudah menemukan titik terang mengenai penyimpangan dalam kasus ini. Sehingga penanganannya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Adapun untuk penentuan kerugian negara, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan BPKP nantinya. Seperti diketahui, ADD Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk tahun 2016 lalu diduga terjadi penyimpangan. Sejumlah pembangunan yang dikerjakan diduga tidak sesuai spesifikasi dan ada sejumlah pekerjaan yang diduga belum selesai. (ind)

(Suara NTB/ind)

Reza Safetsila Yusa

DLH Kesulitan Tangani Sampah

(Suara NTB/arn)

CINDERAMATA - Penjabat Sekda, H. Muhammad Ikhsan, dan Konjen RI Johor Bahru bertukar cinderamata.

Jajaki Kerjasama Pariwisata, KJRI Johor Kunjungi Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Johor Bahru Malaysia, pada Minggu (28/7) malam. Acara yang bertajuk Business Matching and Table Top Familiarisation Trip itu difasilitasi oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, dihadiri pula, para Travel Agent dari Malaka dan Johor, Jurnalis TV 3 dan Gaya Travel Magazine, para Divers dan para pelaku usaha pariwisata Sumbawa. Penjabat Sekda, Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd, mengatakan kehadiran Konsulat Jenderal RI – Johor Bahru Malaysia beserta rombongan memiliki arti tersendiri bagi Pemkab Sumbawa yang saat ini sedang giat membenahi sektor kepariwisataan. Ada begitu banyak potensi di Kabupaten Sumbawa, pesona keindahan, mulai dari pulau-pulau kecil nan cantik, kehidupan bersahaja nan unik, sejarah dan budaya, hingga ke pesona bawah lautnya. “Inilah surga baru bagi masyarakat kami, yang juga menjadi daya tarik tersendiri bukan hanya bagi para wisatawan, tetapi juga bagi para investor,” urainya. Namun Bupati mengakui, untuk akses udara berupa penerbangan langsung menggunakan Pesawat Boeing dari Pulau Jawa ke Sumbawa hingga saat ini belum dapat terlayani. Sebab masih terkendala panjang landasan pacu yang belum memadai. “Insya Allah, dalam satu-dua tahun mendatang, ikhtiar untuk menambah panjang landasan pacu ini akan segera dapat terwujud. Sedangkan untuk aksesibilitas darat pada koridor Pulau Bali – Pulau Lombok – Pulau Sumbawa hingga Provin-

si Nusa Tenggara Timur, saat ini sudah sangat memadai dengan transportasi yang sangat lancar serta tersedia selama 24 jam,” jelasnya. Ia berharap pertemuan ini dapat menjadi awal yang baik bagi terciptanya kerjasama yang lebih kongkret antara Pemkab Sumbawa dengan para pelaku usaha sektor pariwisata. Konjen RI Johor Bahru, Zainul Idris Yunus menyampaikan kedatangannya membawa serta para travel agent, divers dan jurnalis yang ingin melihat secara langsung tempat-tempat wisata di Sumbawa, termasuk Pulau Moyo yang sudah dikenal dunia. Menurutnya, akses penerbangan dari Kualalumpur – Lombok – Sumbawa yang ada saat ini sudah cukup baik dan sangat bermanfaat untuk bisa terus mendorong kunjungan wisata dari Malaysia ke Sumbawa atau sebaliknya. Menurutnya, keindahan bawah laut di Sumbawa sangat menarik, bahkan anggota rombongannya sudah melakukan diving dan snorkeling di beberapa spot wisata Sumbawa. Disampaikan pula, kunjungannya kali ini telah cukup memberikan gambaran tentang banyaknya pilihan destinasi wisata di Sumbawa. Meski demikian,diakuinya masih terdapat beberapa kekurangan terutama masalah infrastruktur penunjang, seperti kondisi jalan menuju air terjun Mata Jitu yang belum beraspal dan kurangnya sarana akomodasi. “Masih kurang akomodasi, tetapi kekurangan ini bisa jadi kesempatan bagi para travel agent untuk menyampaikan bahwa di Sumbawa ada potensi investasi membangun resor baru dan menambah jumlah kamar karena ada minat teman-teman investor dari Ma-

laysia untuk membangun resor di Sumbawa,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Ia juga menyarankan agar semua spot wisata di Kabupaten Sumbawa dapat diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia. Sebagai upaya mempromosikan pariwisata Sumbawa ke dunia internasional. “Saya berkeyakinan bahwa pariwisata Sumbawa ini akan maju,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec.Dev dalam laporannya mengatakan bahwa kunjungan Konjen RI – Johor Bahru Malaysia ini dimaknai sebagai sebuah langkah awal untuk menjajaki langkah-langkah selanjutnya dalam mengembangkan pariwisata di Kab. Sumbawa. “Ini adalah peluang besar, sehingga Saya berharap, mudahmudahan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha di bidang pariwisata, terutama Pemerintah Daerah dalam hal ini Dispopar sebagai leading sector yang membidangi masalah ini,” ujarnya. Disampaikan pula bahwa kendala saat ini angka kunjungan wisman yang tercatat secara resmi ke Sumbawa masih rendah. Karena kebanyakan wisman yang berangkat dari Lombok langsung menuju spot wisata di Pulau Moyo, sehingga tidak banyak waktu bagi para wisman untuk bermalam di Sumbawa. “Padahal selain Pulau Moyo, masih banyak potensi wisata yang menarik untuk dinikmati di Sumbawa, seperti Teluk Saleh yang baru saja ditetapkan sebagai Cagar Biosfer Dunia, dan air terjun 3 tingkat dengan ketinggian ratusan meter yang ada di Desa Marente. Selain itu, kami juga punya banyak atraksi budaya yang tidak kalah menarik,” imbuhnya. (arn)

Rp4,5 Miliar untuk Seragam Gratis Taliwang (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyiapkan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk kelanjutan program baju seragam gratis pada APBD 2020 mendatang. Kepala Bidang Dikdas, Dinas Dikpora KSB, Agus, S.Pd menjelaskan, dana yang disiapkan pada tahun depan itu diperuntukkan bagi siswa sekolah tahun ajaran 2019/2020 saat ini. “Yang masuk tahun ini anggarannya kita siapkan tahun depan,” katanya kepada wartawan, Senin (29/7). Dana sebesar Rp4,5 miliar tersebut, dikatakan Agus, untuk pembeilan bahan pakaian seragam sebanyak 2 setel per siswa serta bi-

aya penjahitannya. Rinciannya Rp3 miliar untuk bahan dan sisanya Rp1,5 miliar biaya penjahitan. “Jadi tetap sama konsepnya seperti tahun-tahun sebelumnya, bahan dan biaya jahit ditanggung,” timpalnya. Diakuinya, mulai tahun pelajaran ini program baju gratis tidak lagi diperuntukkan bagi siswa SMA Sederajat. Tetapi hanya disipakkan bagi siswa mulai Taman Kanak Kanak (TK) hingga SMP Sederajat. Keputusan Pemda KSB menyetop bantuan seragam bagi siswa SMA sendiri diambil setelah kewenganan pengelolaan sekolah tingkat atas itu dialihkan ke tangan pemerintah provinsi. “Pada dasarnya kamj tetap mau melanjutkan bantuan untuk SMA. Tapi terhalang regulasi dan tentu kami tidak ingin ada masalah di kemudi-

an hari,” ujarnya. Pengelolaan program seragam gratis itu oleh Dinas Dikpora KSB terus disempurnakan. Terutama soal kecepatan bantuan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleb para siswa. Diakui Agus, sejak program itu digulirkan pemerintah memerlukan waktu cukup panjang untuk menyelesaikannya. Hal ini dikarena proses penganggaran yang tidak bertepatan dengan mulainya tahun pelajaran sekolah. “Memang agak telat ya. Karena anggarannya seperti yang sekarang baru siap tahun depan sehingga siswa tidak bisa langsung terima pakaiannya saat pertama kali masuk sekolah. Tapi itu perlahan akan kami benahi,” janjinya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku belum maksimal menangani sampah yang dihasilkan masyarakat per harinya. Sebab, dukungan anggaran penanganan sampah belum maksimal. Dari total kendaraan roda tiga yang dimiliki saat ini, sekitar 27 unit hanya 18 unit saja yang bisa beroperasi secara maksimal sementara sisanya sudah rusak. “Memang sarana yang kita miliki masih sangat terbatas untuk bisa menangani sampah secara maksimal. Bahkan dari total produksi sampah perhari sekitar 25 ton yang bisa terangkut maksimal hanya 15 ton saja sementara sisanya terbengkalai. Makanya kami mencoba agar kelurahan dan desa dengan angaran yang dimiliki, minimal bisa membeli satu unit sarana untuk mengangkut sampah secara mandiri. Sehingga pola penanganan sampah ini tidak sepenuhnya diserahkan ke Pemerintah kabupaten. Kalau hanya menyerahkan masalah sampah ini ke Pemkab, diakuinya tidak akan maksimal,” ungkap kepala Dinas LH Ferial S.KM kepada Suara NTB, Senin (29/7). Dikatakannya, permasalahan dukungan anggaran untuk sampah ini diakui masih sangat minim, bahkan kondisi ini tidak hanya terjadi di KSB saja melainkan di semua wilayah juga mengalami hal yang sama. Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya untuk

mencari jalan keluar terbaik supaya permasalahan sampah ini bisa segera ditangani dengan baik dan maksimal. Tahun 2020, pihaknya sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan. Seperti pembelian dua unit truk sampah dan empat kontainer, sedangkan untuk kendaraan roda tiga (tossa) diharapkan untuk bisa dibeli oleh masing-masing desa supaya penanganan sampah bisa dilakukan secara bersama. Selain pola demikian, pihaknya juga menyiapkan pola khusus yakni melibatkan warga masyarakat untuk peduli sampah di lingkungan masing-masing. Karena jika hanya menunggu anggaran baru bisa berbuat diakuinya tidak akan bisa maksimal, karena sampah ini sangat erat kaitannya dengan pola dan perilaku hidup masyarakat. Maka dari itu, pendekatan melalui sosialisasi dan menggandeng tokoh agama dan masyarakat dianggap cara paling ampuh untuk bisa menekan pencemaran lingkungan akibat limbah sampah yang tidak terbawa ke TPA tersebut. “Kita sudah usulkan anggaran ke TAPD terkait penanganan sampah tersebut dengan harapan bisa disetujui. Kita juga sudah siapkan alternatif lain agar penanganan sampah ini bisa maksimal. Salah satunya dengan program Bank sampah, tapi dengan catatan agar sampah dipilah pilah terlebih dahulu,” tandasnya. (ils)

KSB Tak Lagi Anggarkan Kartu Bariri UMKM Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menegaskan tidak lagi memberikan dukungan anggaran program Bariri UMKM yang sudah berjalan sejak 2017 lalu di tahun 2020. Hal itu merupakan salah satu wujud evaluasi pelaksanaan program yang ditaksir menghabiskan biaya sekitar Rp21 miliar selama dua tahun terakhir. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Kabid Koperasi dan UMKM Firmansyah S.IP, kepada Suara NTB, Senin (29/7) mengatakan, memang untuk anggaran di tahun 2020 mendatang program kartu Bariri (pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil menengah) tidak lagi diberikan pembiayaan. Karena harus dievaluasi terlebih dahulu terhadap pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai bantuan anggaran untuk modal usaha mereka tidak memberikan dampak maksimal. Jika hasilnya di lapangan justru memberikan dampak yang baik, maka pihaknya berencana untuk tetap melanjutkan program unggulan daerah itu. Apalagi saat ini jumlah penerima dari program tersebut mencapai angka 8000 pelaku usaha yang tersebar di delapan kecamatan di Sumbawa Barat. Selain melakukan evaluasi secara kelembagaan usaha, pihaknya juga berencana untuk melakukan pengecekan lapangan secara langsung. Hal itu sangat perlu dilakukan, jangan sampai sudah tidak ada lagi usaha yang digelutinya, sehingga saat diberikan bantuan di tahun berikutnya bisa langsung terdeteksi dan tidak lagi menjadi masalah di kemudian hari. “Sengaja kita tidak anggarkan di tahun 2020, karena harus kita evaluasi lebih dulu

agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Jadi hasil evaluasi bagus dan tidak ada masalah, besar kemungkinan program Bariri UMKM tetap kita lanjutkan,” ungkapnya. Dikatakannya, jika melihat secara kasat mata, maka pelaksanaan program Bariri UMKM sudah memberikan hasil yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan total tabungan penerima yang mencapai angka 150 persen dari jumlah bantuan yang diberikan. Karena prinsipnya, bantuan tersebut baru bisa dicairkan dengan syarat para pelaku usaha diwajibkan untuk membuka rekening terlebih dahulu baru bisa mendapatkan bantuan usaha. Jika tabungannya sudah jauh melebihi bantuan modal yang diberikan, maka pelaksanaan program tersebut dianggap sudah sangat sukses. Kendati hasilnya sudah sangat bagus, tetapi evaluasi harus tetap dilaksanakan agar tidak ada lagi yang disembunyikan. Tentu kedepannya jika hasil dari evaluasi tersebut dianggap bagus dan dibutuhkan oleh warga masyarakat, maka di tahun 2021 mendatang akan dianggarkan kembali. Bahkan para penerima nantinya juga bisa bertambah dari angka 8000 pelaku usaha bisa juga lebih. Hal tersebut sengaja dilakukan, sebagai salah satu upaya Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus bisa menurunkan angka kemiskinan. “Kalau hasil pantauan kami di lapangan, hasil dari pelaksanaan program tersebut sudah sangat maksimal. Tetapi kita tetap harus melakukan evaluasi menyeluruh, supaya tidak ada lagi masalah yang muncul di kemudian hari dan manfaat dari program tersebut bisa dirasakan secara menyeluruh,” pungkasnya. (ils)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2019

Banyak Perusahaan Tak Laporkan LKPM

Halaman 7

Dompu Perketat Evaluasi Kinerja Pejabat Perhubungan). Sesuai ketentuan pasal 117 UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun. Namun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persejuan Bupati dan berkoordinasi dengan KASN. Pada pasal 118, pejabat pimpinan tinggi harus memenuhi target kinerja yang disepakati. Bila dalam satu tahun tidak bisa dipenuhi, diberi waktu enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Setelah diberi waktu tidak ada perbaikan, harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi dan ditempatkan

Taliwang (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengindikasikan bahwa sejumlah sub kontraktor yang ada di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) masih belum melaporkan Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal (LKPM) di tahun 2019. Bahkan dari total ratusan perusahaan yang beroperasi di lokasi tambang batu hijau tersebut, hanya ada 20 saja yang rutin menyampaikan LKPM ke Pemkab Sumbawa Barat. Kepala DPMPTSP kepada Suara NTB, melalui kabid pengendalian penanaman modal, Fatmawati SP., M. Si, Senin (29/7) tidak memungkiri masih banyak perusahaan di wilayah setempat yang belum rutin menyerahkan laporan LKPMnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bahkan, dari ratusan perusahaan di PT AMNT hanya 20 perusahaan saja yang rutin. Hal ini tentu sangat disayangkan. Sebab, dengan adanya LKPM, kondisi investasi di tahun berjalan bisa terpantau secara maksimal. Terkait hal itu, pihaknya berencana kembali turun ke lapangan untuk bisa memantau sekaligus melakukan sosialisasi kepada perusahaan agar tetap intens melaporkan LKPMnya. Karena pada prinsipnya LKPM ini sangat penting untuk mengetahui progres penanaman modal yang ada. Baik itu penanaman modal asing (PMA) yang ada maupun penanaman modal dari dalam negeri (PMDN). Data LPKM menjadi salah satu indikator untuk mengetahui geliat investasi bisa dikategorikan meningkat atau tidak. Bahkan khusus untuk perusahaan yang sudah mulai berproduksi, diberikan waktu setiap semester harus menyerahkan LKPM. Jika tidak, langsung diberikan surat teguran tertulis untuk segera. Sementara bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi harus melaporkan aktifitasnya per tiga bulan. “Memang masih banyak perusahaan yang enggan melaporkan LKPMnya padahal kami sudah sering melakukan sosialisasi terhadap hal tersebut,” ungkapnya. Dikatakannya, berdasarkan hasil pengecekan secara langasung di lapangan ada beberapa alasan perusahaan sehingga tidak kunjung melaporkan progres investasinya di KSB. Salah satu kendala yang terjadi selama ini karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di masing-masing perusahaan belum mengetahui peran penting dari LKPM. Sehingga LKPM ini masih dipandang sebelah mata oleh pihak perusahaan dan tidak kunjung dilaporkan, padahal aturannya laporan LKPM harus dilaporkan secara rutin per tahun. Khusus untuk Subkon PT AMNT, pihaknya mengaku sudah mengirimkan surat secara resmi untuk bisa melaporkan kondisi terkini investasi yang ada di lokasi tersebut. Hanya saja sampai dengan saat ini belum ada perusahaan melaporkan kondisi investasi yang sudah dilakukan. Untuk itu pihaknya memberikan waktu hingga 31 juli agar melaporkan kondisi investasinya, jika sampai dengan tanggal tersebut tidak kunjung memberikan hasil yang maksimal pihaknya tidak akan segan-segan melayangkan surat teguran tertulis agar segera menyikapi terkait masalah LKPM ini. “Kami berikan waktu hingga tanggal 31 Juli untuk bisa melaporkan LKPMnya, jika tidak kami tidak akan segan-segan melayangkan surat teguran dan sanksi tegas lainnya,” pungkasnya. (ils)

Dompu (Suara NTB) Pejabat yang menempati pimpinan tinggi pada suatu jabatan maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja. Bila tidak memenuhi kinerja, pejabat tinggi dapat diturunkan jabatannya. Di Dompu, ada beberapa pejabat yang menempati pimpinan tinggi lebih dari lima tahun dan diduga tidak melalui evaluasi kinerja.

Proyek Dermaga Medang

MULAI DIKERJAKAN - Pengerjaan gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Dompu klaster 2 di jalan Bhayangkara mulai dikerjakan. Proyek ini dilaksanakan PT Apro Megatama tahun 2019.

Asisten 1 Setda Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, MSI yang dikonfirmasi Suara NTB terkait terapan pasal 117 dan 118 undang – undang No 5 tahun 2014 tentang ASN di ruang kerjanya, Senin (29/7) mengaku belum ada pembahasan terkait ketentuan soal posisi pejabat pimpinan tinggi yang mengatur soal maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kinerja. Sebagai pimpinan tinggi pratama yang mengurusi pe-

merintahan dan kepegawaian, Sudirman mengaku, ketentuan soal pasal 117 dan 118 UU tentang ASN ini akan menjadi isu yang menarik yang harus dibicarakan. Terlebih ini sudah diawali Pemprov DKI Jakarta terkait usulan perpanjangan masa jabatan Sekdanya. “Ini menjadi catatan khusus untuk kita bahas,” katanya. Diakui H. Sudirman, di Dompu ada beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang menduduki pimp-

inan di OPD tersebut lebih dari lima tahun. Walaupun OPD yang dipimpin tersebut sudah diubah nomenklatur maupun dasar hukum pembentukannya. “Hanya satu dua orang saja (yang sudah menjabat lebih dari lima tahun),” katanya. Pejabat tinggi pratama yang lebih dari lima tahun pada posisi jabatan yang sama diantaranya H. Agus Bukhari, SH, MSI (Sekda), H. Ichtiar, SH (Kadis Dikpora), dan Ir. Syarifuddin (Kadis

(Suara NTB/ula)

H. Sudirman Hamid sesuai kompetensi atau diturunkan jabatan setingkat di bawahnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

Direktur Perusahaan Pemenang Tender Harus Hadiri PCM Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) meminta direktur perusahaan pemenang tender proyek Dermaga Pulau Medang dapat hadir dalam Pre Construction Meeting (PCM). Hal ini guna memastikan legalitas termasuk keseriusan pelaksana dalam pembangunan proyek tersebut nantinya. Ketua TP4D Kabupaten Sumbawa, Putra Riza Akhsa Ginting, S.H mengakui, sebelumnya sudah ada permintaan pendampingan dari Dinas Perhubungan terkait Dermaga Pulau Medang. Namun dalam penandatanganan kontrak tidak dilakukan di hadapan TP4D. Sehingga pihaknya sempat melakukan klarifikasi terhadap PPK dan direktur perusahaan pemenang tender. “Setelah saya klarifikasi PPK, ada ketidakpahaman terhadap prosedur walpam TP4D. Direktur juga sudah ketemu kemarin,” ujarnya. Dijelaskannya, dalam minggu ini akan dilakukan PCM ekspose kegiatan di TP4D terkait Dermaga Pulau Medang. Pihaknya sudah meminta agar direktur perusahaan pelaksana dapat hadir melakukan ekspose di hadapan TP4D. Hal ini untuk mengetahui bagaimana keseriusan dan tanggung jawab perusahaan pelaksana atau direktur dalam pelaksanaan pekerjaan. Karena dalam pelaksanaan di lapangan nantinya tetap menjadi tanggung jawab direktur. “Minggu ini juga akan dilakukan PCM, ekspose kegiatan di TP4D. TP4D meminta direktur perusahaan pelaksana untuk wajib datang pada saat melakukan ekspose di depan TP4D. Tujuannya untuk membentuk rasa tanggung jawab direktur. Bukan merupakan suatu pekerjaan yang di-subkontrakkan. Jadi direktur itu sendiri mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan. Dan kami tahu kemana nanti menghubungi atau mengklarifikasi ketika pekerjaan itu tidak tuntas,” pungkasnya. (ind)

Apro Megatama Lanjutkan Pembangunan Klaster 2 Dompu (Suara NTB) PT Apro Megatama asal Sulawesi Selatan menjadi pemenang tender proyek pembangunan lanjutan gedung perkantoran pemerintah kabupaten Dompu klaster 2 jalan Bhayankara. PT Apro diduga memiliki keterkaitan dengan perusahaan pembangunan sejumlah gedung besar di Dompu termasuk kantor Bupati Dompu tahun 2017 lalu. Pembangunan gedung perkan-

toran klaster 2, PT Apro Megatama merupakan satu – satunya perusahaan yang memasukan penawaran pada proyek dengan pagu HPS sebesar Rp9,75 M tahun 2019 ini. “Mereka ini satu – satunya yang memasukan penawaran. Walaupun satu, kita tetap lanjutkan prosesnya (itu dimungkinkan),” kata Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan dan ULP Setda Dompu, Maman, SE, kepada

Suara NTB, Senin (29/7). Pembangunan gedung lantai tiga tersebut ditawar PT Apro Megatama sebesar Rp9,517 M dari total HPS sebesar Rp9,75 M. Panitia lelang kemudian melakukan nogosiasi dari harga tawaran dan disepakati menjadi Rp9,5 M. “Hasil nego disepakati jadi 9 milyar 500 juta,” katanya. Nilai proyek tersebut sudah termasuk dua bangunan gedung

perkantoran kelanjutan proyek gedung perkantoran klaster 2 tahun 2018 lalu. yaitu gedung bagian tengah dan gedung sisi kanan. “Cuman memang gedung tengahnya diperkecil, disesuaikan dengan anggaran yang ada,” jelas Maman. Untuk tahap pertama gedung perkantoran klaster 2 tahun 2018 yang dikerjakan PT HK Utama dengan nilai proyek sekitar Rp10 M lebih. PT HK Utama juga yang

mengerjakan proyek pembangunan gedung kantor Bupati Dompu tahun 2017 dengan pagu hingga Rp38,450 M. Kedua perusahaan ini diduga satu group usaha. Group perusahaan ini juga yang mengerjakan gedung lantai tiga RSUD Dompu bagian depan dan bangunan RSU Pratama Manggelewa. Kendati mengerjakan proyek – proyek besar, sejauh ini tidak ditemukan masalah dalam pengerjaannya. (ula)

Idap Demensia, CJH Gagal ke Tanah Suci Kota Bima (Suara NTB) – Seorang Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima gagal diberangkatkan ke tanah suci lantaran mengidap demensia atau sulit berpikir (pikun.red). Kabag Kesra Kota Bima, H. Ahmad S.Ag, M.,M, mengaku gagal berangkatnya CJH yang bernama Siti Hawa Binti Arsyad dan berusia di atas 60 tahun tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan terakhir, di Asrama Haji Lombok. “Jadi sebelum diberangkat-

kan ke tanah suci, semua CJH asal Kota Bima diperiksa dulu kesehatannya. Hasilnya hanya ibu Siti Hawa mengidap demensia berat,” katanya kepada Suara NTB, Senin (29/7). Dikatakannya, hasil pemeriksaan kesehatan terakhir tersebut disampaikan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kota Bima kepada anaknya, sehingga langsung dijemput di Asrama dan membawa pulang ke rumah. “Untuk saat ini yang bersangkutan (Siti Hawa.Red) sudah berada di kediamannnya di Pen-

Bambang M. Yasin. Melanjutkan ke tahap penuntutan serta melimpahkannya ke pengadilan Tipikor Mataram,” ungkap Muktamar dalam penyampaian tuntutannya. Termohon dalam praperadilan kedua sepanjang kasus KII Dompu itu bergulir, diantaranya termohon I Polres Dompu, termohon II Polda NTB, termohon III Bareskrim, termohon IV Kejari Dompu, termohon V Kejati NTB dan termohon VI KPK RI. Pada sidang kedua setelah sebelumnya tak dihadiri perwakilan KPK dan Mabes Polri tersebut, semua termohon hadir dan telah menyerahkan jawaban atas beberapa tuntutan pemohon. Namun mengingat keterbatasan waktu sidang terpaksa dilanjutkan besok (Hari ini) Selasa, (30/7) Pukul 10.30 Wita. Sementara pantauan Suara NTB di lapangan, sebelum persidangan dimulai sempat diwarnai aksi demonstrasi dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak). Mereka mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera memberi kepastian hukum bagi tersangka HBY. Apalagi status itu sudah diterimanya tiga tahun lebih. Sebagai orang nomor satu di Dompu, upaya menghilangkan barang bukti sangat mungkin dilakukan. Karenanya, APH mesti segera melakukan penahanan. Kalaupun tak cukup bukti harusnya dikeluarkan Surat Perintah Ponghentian Penyidikan (SP3). “Kalau memang H Bambang tidak bersalah SP3 kan kasus ini. Tapi kalau

memang bersalah selesaikan, biar jelas supaya kami tidak terus dipimpin oleh seorang koruptor,” tegas salah seorang massa aksi, Kiswanto.

anae Kota Bima,” katanya. Menurut Ahmad, seandainya ada anak, suami atau pihak keluarga yang bisa mendampingi dan mengurusnya di tanah suci, pihak PPIH berani mengeluarkan rekomendasi untuk memberangkatkan. “Tapi ini tidak ada, penyakit yang diderita ini juga cukup berat. Kita tidak ingin persoalan Ibu ini justru merepotkan atau menganggu CJH lainnya,” katanya. Ia menegaskan, Siti Hawa akan diupayakan berangkat ke tanah suci pada tahun 2020 mendatang. Berdasarkan

kesepakatan dengan anaknya, sakit yang diderita harus diobati sampai sembuh. “Kita upayakan agar diberangkatkan tahun depan. Sementara sakitnya akan diobati sampai sembuh,” katanya. Ahmad menambahkan, jumlah CJH Kota Bima yang direncanakan melaksanakan ibadah haji tahun 2019 ada 205 orang. namun karena seorangnya gagal diberangkatkan sehingga jumlahnya 204

orang. “Jadi ada 204 orang. Saat ini mereka sudah berada di tanah suci,” katanya. Berdasarkan laporan dan koordinasi dengan PPHI, kondisi sebanyak 204 CJH dalam keadaan sehat walafi’at, walaupan kondisi cuaca di Negara Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia. “Semuanya sehat-sehat, setiap saat kita pantau dan koordinasi. Tim PPHI juga rutin melaporkan kondisi CJH,” katanya. (uki)

Usaha Perjalanan Wisata dan Sidang PP KII Dompu, Pemohon Beberkan Fakta Penghentian Kasus Perhotelan Diminati Siswa

(Suara NTB/jun)

PRAPERADILAN – Kuasa hukum pemohon, Muktamar, saat menyampaikan permohonan pada sidang praperadilan di PN Dompu, Senin (29/7). Dompu (Suara NTB) – Sidang Praperadilan (PP) Kasus dugaan korupsi rekrutmen CPNS KII Dompu berlanjut, Senin (29/7). Dalam agenda penyampaian tuntutan itu, kuasa pemohon membeberkan sejumlah fakta terkait penghentian penyidikan kasus itu. Diantaranya, belum ada kepastian hukum yang diberikan termohon setelah penetapan status tersangka pada 2016 lalu. Kemudian bolak balik berkas perkara di tingkat Polda dan Kejati NTB sudah enam kali. Tidak ditemukan unsur kerugian negara karena adanya putusan PTUN Mataram, tak ada unsur niat jahat serta tidak ditindaklanjutinya keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 220 K/ TUN/2018 tertanggal 14 Mei

tahun 2018 sebagai bukti baru untuk penyelidikan tambahan. Tak terkecuali, ungkap Muktamar, SH, selaku kuasa hukum pemohon dalam sidang praperadilan tersebut, yakni soal tidak ditindaklanjutinya laporan Faisal Insan oleh termohon serta tak dilakukannya penahanan terhadap tersangka hingga saat ini. Atas sejumlah fakta tersebut pemohon meminta Majelis Hakim, Sahriman Jayadi, SH, MH, selain menerima dan mengabulkan permohonan juga menyatakan penghentian kasus KII baik secara formil maupun materil batal dan atau tidak sah secara hukum. “Dan meminta pemohon melanjutkan dan menyatakan lengkap berkas perkara atas nama H.

KPK Membantah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah mengeluarkan pernyataan soal kerugian negara kasus dugaan korupsi rekrutmen CPNS KII Dompu. Sepanjang proses penyelidikan kasus yang menjerat Bupati HBY itu, KPK baru sebatas melakukan upaya Koordinasi Supervisi (Korsup). Kemungkinan untuk diambilalih sangat tergantung dinamika yang berkembang. Biro Hukum KPK, Indra Mantong Bati kepada wartawan usai menghadiri sidang praperadilan kasus KII di Pengadilan Negeri (PN) Dompu menegaskan, tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kerugian negara kasus KII, termasuk mengungkap ada atau tidaknya yang ditimbulkan oleh tersangka. “Saya tidak mau bilang ada atau tidak ada (kerugian negara). Tapi pernyataan KPK menyatakan hal itu tidak ada,” kata dia. Sejauh proses penyidikan kasus tersebut bergulir di Mapolda NTB maupun Mabes Polri, KPK hanya sebatas melakukan upaya Korsup. Hasilnya, belum bisa dibeberkan karena masih dalam proses, termasuk soal ada atau tidak kerugian negara yang ditemukan pihaknya. Kemungkinan untuk diambilalih layaknya beberapa kasus

(Suara NTB/jun)

Indra Mantong Bati lain yang pernah ditangani, menurut dia, sangat tergantung dinamika yang berkembang. “Kita lihat kedepan dinamikanya seperti apa. Apakah pekara ini layak diambil alih atau perkaranya ditindaklanjuti oleh pihak lain,” jelasnya. Sementara menanggapai praperadilan sejumlah pihak yang juga menyeret KPK selaku termohon. Indra Mantong Bati mengaku akan menghormati langkah-langkah yang sudah diambil pemohon. Ini salah satu catatan penting bagi KPK jikalau ada keinginan yang cukup besar dari pemohon dan masyarakat agar penanganan perkara KII bisa terus berlanjut dan memiliki kejelasan hukum. “Kami menghormati proses yang berjalan dan kami akan tindaklanjuti ini dengan upaya-upaya berikutnya,” pungkas dia. (jun)

Kota Bima (Suara NTB) – Usaha Perjalanan Wisata dan Akomodasi Perhotelan yang merupakan salahsatu jurusan baru di SMKN 3 Kota Bima cukup diminati calon siswa. Terbukti jumlah siswa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data SMKN 3 Kota Bima, siswa yang mengambil jurusan yang baru dibuka tiga tahun ini sudah mencapai 82 orang. Pada tahun pertama hanya ada 19 siswa dan tahun kedua bertambah 28 siswa. “Sementara tahun ketiga jumlahnya mencapai 35 orang dan ini terjadi peningkatan,” kata Kepala SMKN 3 Kota Bima, Jainuddin, M.Pd kepada Suara NTB, Senin (29/7). Jainuddin mengaku minat siswa memgambil tersebut lantaran melihat peluang kerja yang cukup menjanjikan kedepannya. Apalagi Pemerintah daerah dan Provinsi NTB saat ini lagi geliatnya mengembangkan pariwisata.

“Kebanyakan melihat peluang kerja karena pengembangan pariwisata tentu akan dibarengi dengan jasa travel dan perhotelan,” katanya. Hal tersebut juga mendasari pihaknya membuka jurusan tersebut. Tujuannya untuk menyerap tenaga kerja siap pakai dan produktif. Selain itu, lanjutnya, alumni diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat terkait keuntungan pariwisata. “Tugas sekolah adalah menyiapkan SDM yang berkualitas. Mengubah mainset masyarakat Bima tentang pariwisata,” katanya. Jainuddin menambahkan, sebagai penunjang keahlian dan bakat jurusan tersebut, saat ini sedang dibangun sebuah Ruang Praktek Siswa (RPS) yakni hotel mini di depan halaman sekolah. “Jadi di hotel mini nanti akan dilakukan praktek atau tata cara berkaitan dengan usaha pawisata dan jasa perhotelan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Uki)

HOTEL MINI - Hotel mini (RPS) yang dibangun di depan halaman SMKN 3 Kota Bima, sebagai sarana penunjang jurusan Usaha Perjalanan Wisata dan Akomodasi Perhotelan.

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2019

Halaman 8

Pilkada Mataram

Dijadikan Nomor Dua, PKS Tolak Ajakan Koalisi PPP Mataram (Suara NTB) PPP tekah membangun komunikasi politik dengan sejumlah parpol untuk membangun koalisi di Pilkada Mataram 2020. Salah satunya dengan PKS. Namun demikian, rencana koalisi kedua partai ini sepertinya tidak akan bertemu. Keduanya tidak mau kadernya menjadi calon wakil.

(Suara NTB/ist)

PKS perkenalkan enam kader yang akan ditawarkan sebagai kandidat balon Walikota dan Wakil Walikota, pada Pilkada Mataram.

Tawarkan Enam Kader

PKS Buka Pintu Koalisi di Pilkada Mataram Mataram (Suara NTB) DPD PKS Kota Mataram telah menggelar Pemilihan Umum Internal (PUI) untuk menjaring kadernya yang akan diusung pada Pilkada Mataram 2020 mendatang. PKS berhasil menjaring enam kadernya melalui mekanisme internal tersebut, untuk ditawarkan kepada masyarakat sebagai kandidat figur bakal calon (Balon). Enam kader PKS yang terjaring sebagai kandidat balon kepala daerah di Mataram tersebut yakni, TGH. Achmad Muchlis, yang merupakan caleg terpilih anggota DPRD NTB dari dapil Mataram. Kedua Ahmad Jafri, Ketua DPD PKS Kota Mataram. Ketiga Ismul Hidayat, anggota DPRD Mataram, keempat, Hj. Istiningsih, bendahara umum DPW PKS NTB, kelima, Muhammad Ahyar, Ketua tim Pemenangan Pemilu Kota mataram Mataram dan keenam, Hj. Vita Aliyah, Kabid perempuan DPD PKS. Ketua DPD PKS Kota Mataram, Ahmad Jafri, di kantornya, Senin (29/7) kemarin mengungkapkan, keenam figur tersebut akan uji publik melalui serangkaian proses sosialisasi dan komunikasi politik. Dari proses sosialisasi dan komunikasi politik itulah partai kemudian akan melakukan penilaian terhadap keenam kadernya itu untuk disaring dengan melihat respons masyarakat dalam menerima kader tersebut. “Dari enam orang itu nanti akan dikerucutkan menjadi dua nama. Barulah kemudian kami akan usulkan ke DPP bersama dengan pasangan masing-masing, melalui rekomendasi dari DPW,” jelas Jafri. Dengan pengumuman enam kader yang akan siap dicalonkan oleh PKS di Pilkada Mataram sebagai betuk keseriusan partai ikut bertarung dengan mengusung kader sendiri. Kali ini PKS berkomitmen tidak hanya sekedar menjadi partai pengusung pasangan calon tanpa kadernya. “Dengan kita ajukan kader ini, maka PKS sudah siap bertarung sebagai kontestan dalam perhelatan Pilwakot Mataram, September 2020 mendatang. Langkah mencalonkan kader ini semata-mata sebagai bentuk partai ini berkhidmat kepada masyarakat,” jelasnya. Dengan perolehan kursi di Kota Mataram pada Pileg 2019 kemarin sebanyak lima kursi. Membuat partai tersebut cukup percaya diri untuk mengusung calon sendiri. PKS pun sangat yakin bisa memenangkan pertarungan dengan melihat mesin politik yang dimilikinya. “Bagi PKS, Pilwakot Mataram 2020 akan menjadi akumulasi dari pengalaman kami dalam memenangkan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selama ini. Posisi PKS saat ini alhamdulillah, memiliki infrastruktur pemenangan yang lebih komplit. Oleh karena itu kami memaksimalkan kepercayaan ini untuk berjuang,” kata Jafri. Sembari mensosialisasikan enam kader itu, PKS juga akan mulai membangunan komunikasi politik dengan sejumlah partai politik untuk membangun koalisi dalam rangka nengusung pasangan calon. Mengingat PKS tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri. Karena itu PKS membuka pintu selebar-lebarnya kepada semua partai untuk membangun komunikasi politik menuju koalisi. (ndi)

Korupsi Alat Peraga 33 SD KLU

PPP dengan tiga kursi di DPRD Kota Mataram, mengusung H. Muzihir sebagai kandidat bakal calon Walikota Mataram. Hal tersebut pun sudah ditawarkan kepada PKS. Akan tetapi, PKS menilai tawaran dari PPP tersebut terlalu tinggi. Sehingga kemungkinan besar tidak bisa diterima oleh PKS. Pasalnya jumlah kursi PKS lebih besar dibandingkan dengan PPP. “Kalau sama PPP tentu jelas dia tidak akan bisa jadi nomor satu. Tapi kalau dia mau nomor satu, maka jelas

kami tidak mau, karena kursi kami lebih besar,” tegas Ketua DPD PKS Kota Mataram, Ahmad Jafri, saat ditemui di kantornya, Senin (29/7) kemarin. Ditegaskan Jafri, saat ini PKS tidak mengunci diri harus jadi nomor satu. Partainya sangat fleksibel, jika kadernya hanya bisa menjadi nomor dua atau calon wakil, PKS pun tidak masalah. Namun tentu hal itu sangat tergantung dari kalkulasi politik yang ada. Karena itu, dalam membangun komunikasi politik untuk menjalin koalisi, PKS

akan melihat seberapa besar kans kemenangannya. Jika kadernya tidak bisa menang dengan menjadi nomor satu, maka PKS tidak akan memaksakannya. Begitupun sebaliknya, jika peluang menang pada nomor dua, maka PKS akan bersedia kadernya menjadi calon wakil. Ditempat yang sama, kader yang dicalonkan oleh PKS, yakni TGH. Achmad Muchlis menambahkan bahwa proses politik menuju Pilkada Mataram masih berlangsung dinamis. Karena itu, partainya tidak

Muzihir dan Selly, hanya dengan pak Makmur Said saya sudah bertemu. Itu beliau hanya menyampaikan niatnya untuk maju saja,” katanya. Sebelumnya Muzihir mengaku bahwa pernah membangun komunikasi politik dengan PKS untuk menjajaki koalisi dalam mengusung dirinya sebagai balon Walikota Mataram. Dalam rangka memuluskan ambisi politiknya itu, Muzihir pun mewacanakan untuk membangun koalisi tiga partai yakni PPP, PKS dan Gerindra. “Gerindra dan PKS yang paling memungkinkan dengan kita. Kalau tiga partai ini bergabung maka sudah pasti dapat mengusung pasangan calon. Sekarang tinggal kita mau bawa ke mana kekuatan yang ada ini,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/why)

Rekanan Dihukum Lebih Berat

PUTUSAN - Mantan Kadispar Lombok Timur terdakwa korupsi proyek penataan Pusuk Sembalun 2015, Khairil Anwar Mahdi (berdiri kanan) mendengarkan amar putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/7).

Mantan Kadispar Lotim Divonis Penjara Dua Tahun Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur Khairil Anwar Mahdi divonis penjara dua tahun. Rekanan, Samsul Akhyar dihukum lebih berat, yakni dua tahun enam bulan. Mereka terbukti kongkalikong dalam proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun 2015 yang merugikan negara Rp248,8 juta. Dua terdakwa itu menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/7) kemarin. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra, bersama hakim anggota Abadi dan

Fathurrauzi. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada para terdakwa yang terbukti korupsi secara bersama-sama. Pembuktiannya berdasarkan pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara terhadap Khairil Anwar Mahdi selama dua tahun,” kata Agung membacakan amar putusan. Khairil dipidana denda Rp50 juta, apabila tidak dibayar maka wajib diganti dengan satu

bulan kurungan penjara. Sementara terdakwa Samsul Akhyar, rekanan yang meminjam bendera CV Pengames Raya ini dihukum lebih berat, yakni pidana penjara selama dua tahun enam bulan, ditambah dengan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. “Membebankan kepada terdakwa Syamsul Akhyar untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp248,8 juta,” kata Agung dalam sidang terpisah. Ketentuannya, apabila tidak dibayarkan maka Syamsul harus menggantinya dengan penjara selama satu tahun. Hakim menimbang, alasan

yang memberatkan terdakwa Syamsul yakni belum mengganti seluruh kerugian negara. Syamsul baru membayarkan sebesar Rp5 persen. Proyek penataan Pusuk Sembalun telah dikondisikan. Modusnya, saksi Maturiadi Asyari ditunjuk terdakwa Khairil untuk membuat perencanaan paket pekerjaan sekira Desember 2014. Maturidi yang kenalan dekat Khairil ini selanjutnya ditunjuk menjadi konsultan perencana meminjam bendera CV Refi Nurhuda Consultan. Proyek kemudian ditender dengan pagu Rp1,68 miliar yang bersumber dari Dana Tugas Perbantuan

Kemenpar RI tahun 2015. CV Pengames Raya milik M Supriyadi memenangkan tender tersebut. Terdakwa Syamsul meminjam nama kontraktor untuk mengerjakan proyek itu. Syamsul memegang kontrak pekerjaan sebesar Rp1,64 miliar. Pelaksanannya molor. Progres pekerjaan baru sampai 64,24 persen. Namun, agar proyek bisa dibayar dan tidak putus kontrak, progres diubah menjadi 84 persen. Sampai batas akhir waktu pengerjaan, proyek cuma bisa selesai 80 persen. Namun, Syamsul menerima pembayaran penuh dari Khairil. Aslinya, proyek hanya terealisasi 67,28 persen. (why)

Golkar Tentukan Arah Dukungan dari Hasil Survei

Rekanan Pelaksana Proyek Belum Tersentuh Mataram (Suara NTB) Proyek pengadaan alat peraga pendidikan untuk 33 SD di KLU sudah terbukti ada tindak pidana korupsi. Pengadilan Negeri Mataram sudah menvonis pejabat pembuat komitmen, Astari Tapun bersalah dan menjatuhinya pidana penjara. Namun, hingga kini rekanan yang menikmati uang negara masih belum tersentuh. Putusan yang diketok ketua majelis hakim Suradi pada 14 Desember 2018 itu pun sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara itu, hakim menjatuhi terpidana Astari Tapun dengan penjara selama satu tahun, denda Rp50 juta subsider dua bulan. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat mengaku belum menerima pemberitahuan atau salinan putusan atas perkara. “Proses penyidikan bukan pas saya. Penyidikan sudah jalan sebelum saya masuk,” ungkapnya. Namun, dia memandang setiap penanganan kasus yang apabila ada pembuktian di persidangan apabila memenuhi unsur maka dipertimbangkan untuk dilanjutkan. “Mungkin di sidang ada disebutkan, tapi bukan person to person kan, mungkin ada pihak lain,” terangnya. Untuk keperluan pengusutan tersangka lain dalam kasus tersebut, Syarif mengaku akan menggunakan mekanisme prosedur standar penanganan kasus di kepolisian lebih dulu. “Nanti gelarkan dulu perkaranya,” tandasnya. Dalam kasus itu, kerugian negara sebesar Rp675 juta sudah pulih. Terpidana membayar pengganti kerugian negara dengan dana yang diberikan Ni Nengah Sadriati. Sadriati ini merupakan Direktur PT Citra Inti Usaha, rekanan penyedia barang. Sadriati menyediakan barang untuk CV Cahaya Nusa Tenggara milik Nurmiati yang memenangkan tender pengadaan tersebut. Persidangan membuktikan terpidana Tapun menyusun harga perkiraan sendiri berdasarkan rencana anggaran belanja (RAB) yang disodorkan Nurmiati. RAB berisi item pekerjaan pengadaan yang disusun perusahaan penyedia barang. Tapun langsung manut saja tanpa mempertimbangkan harga dalam RAB. RAB PT Citra Inti Usaha langsung dipakai Tapun untuk menyusun HPS. Rencana pemufakatan tampak dari katalog barang yang diterima Nurmiati pada Juni 2014. Padahal lelang proyek baru tayang di LPSE KLU 23 Juli 2014. Nurmiati, mendapat rincian item pekerjaan sebelum lelang diumumkan. PT Cahaya Nusa Tenggara mengerjakan proyek dengan kontrak Rp4,9 miliar. Sementara pengeluaran riil untuk pengadaan 33 paket itu hanya Rp3,7 miliar. Akibatnya, negara rugi Rp787,9 juta. Proyek yang sudah terlanjur terlaksana itu tidak langsung dibayarkan seluruhnya. Sebabnya, proyek yang sedianya dibiayai APBD Provinsi NTB batal. Sementara proyek tersebut tidak dianggarkan di APBD Lombok Utara. (why)

akan terburu-buru menentukan arah koalisi. Komunikasi politik perlu dibangun lebih intens untuk memperdalam koalisi yang akan dibangun. “Politik itu dinamis, karena dinamis maka kita perlu waktu dan proses. Kita harus lihat peluangnya dulu. Soal jadi nomor satu atau dua, pertimbangannya tentu harus ilmiah dan kalkulasi politiknya harus jelas. Kalau survei bagus kenapa tidak kita jadi nomor satu kalau menjanjikan kemenangan maka itu yang akan diambil, kalau tidak maka nomor dua juga kita ambil,” jelasnya. Muchlis menepis kabar bahwa dirinya sudah membangun komunikasi politik dengan Muzihir terkait dengan Pilwakot. “Belum ada dengan

DIGIRING - Oknum guru bimbel tersangka kekerasan seksual terhadap anak, EC (tengah) digiring penyidik menuju ruang tahanan Polda NTB, Senin (29/7). (Suara NTB/why)

Pentingnya Pemulihan Trauma

Anak Korban Kekerasan Berpotensi Menjadi Pelaku Mataram (Suara NTB) Anak korban kekerasan seksual perlu mendapatkan pemulihan trauma yang intensif. Pertimbangannya, mereka yang menjadi korban apabila tidak pulih, berpeluang menjadi pelaku di kemudian hari. Hal itu dapat membuat kekerasan seksual anak tak berujung karena ada regenerasi pelaku. Demikian disampaikan Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTB Joko Jumadi, Senin (29/7). Dia menanggapi dugaan pelecehan anak dengan tersangka EC (30), seorang guru bimbingan belajar di Mataram dengan korban sebanyak tujuh anak. “Dari beberapa kasus yang kami pantau dan penelitian berbagai studi hampir 90 persen anak yang korban kekerasan seksual bisa menjadi pelaku,” tegasnya. Menurutnya, sangat penting untuk memberikan penanganan trauma dan pascatrauma untuk para anak korban kekerasan seksual. “Anak yang trauma kita khawatirkan mutasi menjadi pelaku. Seperti EC ini, dia dulu korban saat masih kelas 4 SD,” bebernya. Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Kristiaji menjelaskan, tim Subdit IV Remaja Anak Wanita

(Renakta) sudah menangkap tersangka EC pada Kamis (25/7) lalu. Tersangka EC diduga melakukan kekerasan seksual kepada tujuh anak yang berumur antara 11 sampai 14 tahun. Masing-masing korban mendapat perlakuan antara tujuh sampai delapan kali sejak dua bulan belakangan ini. “Tersangka terindikasi homoseksual,” ucapnya. Tersangka EC yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat ini mengimingi para korbannya dengan imbalan uang tunai. Mulai dari Rp10 ribu sampai Rp100 ribu. Para korban dicekoki lebih dulu dengan tontonan video porno. “Perbuatannya sudah dilakukan berulang-ulang. Selain imbalan uang, para korban juga diberi fasilitas HP untuk main Facebook dan main internet,” sebut Kristiaji. Tersangka EC dijerat dengan pasal 82 ayat (1) dan (2) juncto pasal 76E UU RI No35/ 2014 tentang perubahan atas UU RI No23/ 2002 tentang Perlindungan Anak. Tersangka EC yang merupakan lulusan sarjana pendidikan ini terancam penjara minimal lima tahun dan paling lama 15 tahun. Juga denda maksimal Rp5 miliar. (why)

Mataram (Suara NTB) Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Lombok Tengah, H. Humaidi mengatakan hingga saat ini partainya belum memutuskan figur yang bakal diusung untuk bertarung di Pilkada serentak 2020 mendatang. Humaidi mengatakan, partainya memiliki mekanisme dalam menentukan figur yang bakal diusung. Yakni mekanisme survei untuk mengukur tingkat elektabilitas figur tersebut. Dari hasil survei itulah menjadi rujukan bagi Golkar untuk mengambil keputusan siapa yang akan diusung menjadi calon. “Kita harus melihat hasil survei dulu, siapa kira-kira calon yang unggul dan siapa yang hasil surveinya bagus untuk bisa didukung. Partai yang lain juga tentu akan melakukan hal yang sama dalam menjatuhkan dukungan,” ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD NTB. Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB itu, menjelaskan dalam mengusung calon, partainya tidak ingin mematok kader semata sebagai calon tunggal. Mengingat Partai Golkar merupakan partai yang terbuka. Sehingga, siapa saja bisa mendaftar meski bukan kader partai beringin. Asalkan, semua proses mekanisme dan peraturan organisasi (PO) partai bisa diikuti dan dijalankan dengan benar. “Siapa pun itu mau kader atau non kader bisa dan Golkar juga tidak menutup kemungkinan, semua memiliki peluang untuk di usung. Tapi tetap harus sesuai dengan mekanisme dan PO Partai Golkar. Hasil survei itulah nantinya yang akan dibawa ke DPP,” ucapnya.

Golkar dalam menentukan calon yang akan diusung, Golkar di daerah tidak bisa memutuskan sendirian. Melainkan, harus dibahas terlebih dahulu bersama pengurus dan keputusan akhir ada di tangan DPP. “Jadi yang memutuskan itu DPP,” tegasnya salah satu kandidat yang akan maju jadi balon kepala daerah Loteng tersebut. Dengan mekanisme itu, ketua partai tidak otomatis juga menjadi calon dari Golkar. Karena itu, saat ini sudah banyak figure kader Golkar yang juga digadanggadang untuk tampil maju di Pikada Loteng. “Kalau ada yang hasil surveinya bagus dan peluang menangnya besar, kenapa tidak, kita tidak harus memaksakan harus pimpinan partai,” katanya. Ditempat terpisah, Ketua Harian DPD I Partai Golkar NTB, Misbach Mulyadi mengatakan dalam waktu dekat akan membentuk desk pilkada untuk menghadapi Pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB. Setelah desk Pilkada terbentuk, selanjutnya akan dilakukan penjaringan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. “Untuk waktu pendaftaran nanti akan ditentukan selanjutnya setelah semua ini terbentuk,” ucapnya. Ditegaskan Misbach, bahwa semua kader Golkar memiliki peluang untuk dicalonkan menjadi calon bupati atau walikota. (ndi) H. Humaidi (Suara NTB/dok)

SUARA NTB

Selasa, 30 Juli 2019

Halaman 9

Wakil Walikota Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Senin (29/7), kembali menggelar rapat paripurna guna memberikan kesempatan kepada eksekutif menjawab pemandangan umum fraksifraksi Dewan. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dan wakil Ketua, I Wayan Sugiartha. Sementara itu dari eksekutif, hadir Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Dalam kesempatan itu, Wakil Wakil Walikota menyampaikan, terhadap harapan dalam peningkatan PAD agar dilakukan melalui optimalisasi dan mengurangi kebocoran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya Pemkot Mataram setuju dan sepakat dengan Fraksi Partai Golkar. ‘’Namun dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami tengah melaksanakan kegiatan sensus seluruh wajib pajak khususnya hotel dan restoran yang menggunakan sistem. Dan kami saat ini juga tengah menyusun kerjasama dengan

bank NTB Syariah guna penyusunan pola bentuk pungutan pajak secara online sistem,’’ terangnya. Terhadap pemandangan umum Fraksi Demokrat, Mohan mengatakan, terhadap rendahnya realisasi hibah dan bantuan sosial pada semester I, dapat disampaikan bahwa dalam prosesnya masih terkendala dengan proses administrasi, diantaranya adalah proposal yang belum disampaikan pemohon kepada instansi terkait. Masih terdapat perbedaan antara nama proposal dengan lampiran III dan IV dalam APBD Murni 2019. Guna mengatasi hal tersebut pihak eksekutif akan lebih intensif dalam melakukan koordinasi antar instansi terkait. Terkait pengelolaan asset yang belum optimal terhadap tambahan PAD, sebagaimana pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, orang nomor dua di Kota Mataram ini menyampaikan bahwa pengelolaan barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

PIMPIN PARIPURNA - Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., (dua dari knan) memimpin rapat paripurna didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dan Wakil Ketua, I Wayan Sugiartha. Sementara itu dari eksekutif, hadir Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

SALAMAN - Wakil Ketua, I Wayan Sugiartha (kanan) bersalaman dengan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana usai rapat paripurna kemarin.

untuk tertib administrasi pengelolaan aset daerah telah diterbitkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 31 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Sedangkan pengelolaan barang milik daerah yang belum diatur dalam perda tersebut yang pemanfaatannya dikerjasamakan dengan pihak lain, maka untuk penentuannya Pemerintah Kota Mataram meminta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan apraisal/penilaian.

ningkatan target PAD kami sampaikan terima kasih,’’ katanya. Sedangkan harapan agar memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah yang dapat memberikan dampak untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan berkeadilan, akan dijadikan catatan eksekutif dalam peningkatan pelaksanaan kinerja ke depannya. Terhadap pertanyaan langkah-langkah dan stategi kebijakan yang akan diterapkan dalam

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Wakil Walikota menyampaikan, kegiatan yang bersumber dari dana DAK mengalami kendala-kendala. Aplikasi OMSPAN baru dapat diakses pada bulan akhir April karena sedang dalam masa pemeliharaan oleh Kementerian Keuangan RI. Laporan hasil review realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK fisik 2018 sebagai syarat pencairan tahap pertama DAK fisik Tahun Anggaran 2019 tertanggal Mei 2019. Kontrak kegia-

tan baru ditandatangani pada Bulan Juni 2019. Masih proses tender di masing-masing OPD. Terhadap kegiatan di luar dana DAK masih dalam proses administrasi pengadaan di masing masing OPD. Guna mempercepat realiasi program/kegiatan telah dilakukan koordinasi lebih intensif yang sebelumnya tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali pada minggu pertama atau kedua tiap bulannya untuk dicarikan pemecahan masalahnya. ‘’Terhadap apresiasi Fraksi Gerindra dengan adanya pe-

perubahan APBD terkait dengan masih lemah dan kekurangsiapan SDM dalam menterjemahkan target kinerja dari program prioritas sesuai pertanyaan Fraksi Gerakan Nurani Bangsa, Mohan menyampaikan, bahwa telah diambil langkah-langkah lebih awal terhadap setiap program kegiatan yang dievaluasi setiap bulan dengan melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya dan sekaligus dibahas alternatif pemecahannya. (fit/*)

Komisi VI DPR RI Dukung Pembangunan Pabrik Pakan Ternak di NTB (Suara NTB/dys)

SAMBUTAN - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah memberikan sambutan pada wisuda IKIP Mataram, Senin (29/7).

Lulusan Berprestasi IKIP Mataram Diganjar Penghargaan Mataram (Suara NTB) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram kembali menggelar Wisuda Program Magister Pendidikan (M.Pd) dan Sarjana Pendidikan (S.Pd) Periode II Tahun Akademik 2018/2019. Hadir juga di acara ini Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc. Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia Wisuda Dra. Ni Ketut Alit Suarti, M.Pd., menyampaikan wisudawan berjumlah 409 (empat ratus sembilan) orang berasal dari 4 fakultas dengan 11 program studi. Ke 409 wisudawan yang diwisuda itu berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) program studi Teknologi Pendidikan (TP) 18 orang, Bimbingan dan Konseling (BK) 44 orang, Administrasi Pendidikan (AP) 7 orang, Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 8 orang. Selanjutnya Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA (FPMIPA) Program Studi Pendidikan Biologi 26 orang, Pendidikan Matematika 24 orang, Pendidikan Kimia 10 orang, Pendidikan Fisika 13 orang. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) 139 orang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) Program Magister Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris (S2) 6 orang dan Program Sarjana (S1) 114 orang. Dikatakannya bahwa wisudawan berdasarkan predikat kelulusan yaitu Sangat Terpuji 1 orang, Dengan Pujian (Cum Laude) 76 orang, Sangat Memuaskan 309 orang, Memuaskan 22 orang, Cukup Memuaskan 1 orang. “Wisudawan dengan IPK tertinggi diraih oleh Sihabuddin (IPK 3,86 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris) dan Imam Bukhari (IPK 3,81 Program Studi Pendidikan Fisika),”ungkapnya. Di mana selain wisudawan terbaik berdasarkan predikat kelulusan, ada juga yang terbaik berdasarkan prestasi non akademik, seperti Dita Juliana, atlet nasional cabang olahraga voli pasir yang prestasinya sudah mendunia kemudian wisudawan penerima hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Kemenristekdikti. Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram H. L. Rusmiady, menjelaskan para wisudawan yang mendapatkan penghargaan atas prestasinya mengharumkan nama bangsa dan juga kampus IKIP Mataram tersebut di antaranya seperti Dita Juliana, atlet voli pasir nasional yang sering mewakili Indonesia dalam berbagai event internasional. Selain untuk wisudawan berprestasi, penghargaan juga diberikan kepada mahasiswa berprestasi pada tingkat internasional, nasional, regional, dan daerah serta penghargaan khusus kepada mahasiswa baru IKIP Mataram 2019 melalui jalur prestasi, yaitu Lalu M. Zohri (sprinter internasional) yang lebih memilih IKIP Mataram sebagai tempat kuliah di saat banyaknya tawaran dari berbagai perguruan tinggi untuk menjadi mahasiswa dan beberapa pendaftar jalur prestasi lainnya. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah yang hadir pada acara tersebut mengapresiasi apa yang telah dilakukan IKIP Mataram. Pengabdian memajukan NTB melalui pendidikan harus didukung. Kepada para wisudawan gubernur berpesan agar mampu menjaga nama baik perguruan tinggi. (dys)

Mataram (Suara NTB) Komisi VI DPR RI mendukung percepatan pembangunan pabrik pakan di Sumbawa NTB. Bahkan, Komisi yang membidangi masalah BUMN, perdagangan, industri dan investasi tersebut juga mendukung penggemukan sapi asal Australia di Sumbawa. Pimpinan Rombongan Komisi VI DPR RI, Irjen Pol (Purn) Drs. Erwin TPL Tobing yang dikonfirmasi usai diterima di Ruang Kerja Gubernur, Senin (29/7) mengatakan banyak masukan yang didapatkan dari Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc terkait dengan pengembangan peternakan sapi. Ia mengatakan penggemukan sapi asal Australia dapat dilakukan di NTB. “Bagaimana supaya penggemukan sapi di sini bisa dan ada pabrik pakan ternak. Ini ide yang bagus dan kita akan support nantinya. Komisi VI dukung penuh program industrialisasi yang dilakukan NTB,” kata Erwin. Menurutnya, banyak potensi yang bisa dikembangkan di NTB. Selain sektor pariwisata, juga cukup potensial pengem-

bangan sektor peternakan. Untuk itulah, apa yang disampaikan Gubernur akan didukung oleh Komisi VI DPR RI. “Makanya tadi dibilang jarak Darwin-NTB dekat, cuma satu jam. Di sana banyak sapi. Kenapa ndak dikirim ke sini. Kita lakukan penggemukan di sini,” katanya. Menurutnya, NTB juga mempunyai Rumah Potong Hewan (RPH) bertaraf internasional. Hal ini juga bisa mendukung industrialisasi di sektor peternakan. Jika ada ribuan ekor sapi asal Australia dapat dilakukan penggemukan di NTB. Maka kehadiran pabrik pakan akan terbuka lebar. “Kalau bisa ternak kita kembangkan di sini. Otomatis kita juga akan bangun pabrik pakan di sini. Apalagi kalau di Darwin musim kemarau. Di

(Suara NTB/nas)

BERBINCANG - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat berbincang dengan rombongan Komisi VI DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke NTB. Menurut Gubernur, jika sana makanan sapi kurang. Sap- untuk Indonesia Tourism Develpabrik pakan terbangun di NTB, inya kurus-kurus. Impor sapi ke opment Corporation (ITDC). Selain itu, Gubernur juga ber- maka produk hasil pertanian sepsini untuk penggemukan. Kita buat sini pakannya. Pakannya harap adanya bisnis baru pengge- erti jagung, kedelai dan lainnya bisa kita ekspor ke sana,” ujarn- mukan sapi di NTB. Para pen- tak perlu lagi dijual dalam benya. Sementara itu, Gubernur gusaha dapat membeli sapi den- tuk mentah ke luar daerah. TetaNTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, gan harga murah di Australia pi dapat diolah di NTB, salah SE, M. Sc mengatakan dirinya kemudian digemukkan di NTB. satunya menjadi pakan. Jika ”Itu jadi bisnis baru, pabrik pakan berdiri, maka akan meminta kepada Komisi VI yang menjadi mitra Kementeri- menggemukkan sapi. Ada nilai membuka lapangan pekerjaan an BUMN meminta agar tambahnya. Untuk mengge- dan meningkatkan ekonomi di maskapai Garuda Indonesia mukkan ini pakai pakan. Berar- dalam daerah. “Kelebihan bawa memperbanyak penerbangan ke ti ada insentif untuk munculn- ternak dari Darwin ke NTB, kareNTB. Kemudian, Gubernur juga ya industri pakan. Kenapa in- na dekat. Pulangnya (ke Austrameminta agar Komisi VI DPR dustri pakan muncul, karena lia) kita bisa ekspor pakan ternak ke sana,” tandasnya. (nas) RI menambah alokasi anggaran tak ada yang pakai,” jelasnya.

Apjati NTB Dukung Pembentukan Pembelajaran Berbasis Satgas ’’Human Trafficking’’ TIK Diperlukan Mataram (Suara NTB) Masih adanya sindikat penjualan orang ke luar negeri di NTB merupakan persoalan klasik yang harus dipecahkan bersama. Perdagangan manusia (human trafficking) ini kembali terjadi dan memerlukan penanganan secara serius oleh Pemerintah Provinsi NTB. Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS Kasdiyono mengatakan, kasus trafficking di daerah ini bagaikan fenomena gunung es yang harus ditangani dengan maksimal. “Saya kira kasus ini kan selalu terjadi. Menurut ini masalah klasik. Saya harap kasus ini sebagai bagian dari masa lalu,” kata Kasdiyono usai melakukan pertemuan dengan Kadisnakertrans NTB, APJATI NTB dan Polda NTB, Senin (29/7). Ada ide pembentukan satgas tindak pidana perdagangan orang. Pihaknya sangat berharap agar hal itu jadi landasan ke depan. ”Berbagai lembaga terlibat dalam satgas ini secepatnya. Tahun 2019 ini harus terwujud. Semua kasus TKI akan diselesaikan dengan baik,” ungkapnya. Ketua APJATI NTB, H.

(Suara NTB/dys)

SATGAS - APJATI NTB bersama Disnakertrans, Komisi V dan Polda usai menggelar pertemuan membahas rencana pembentukan satgas human trafficking Senin siang Muhammadun, mendukung penuh terbentuknya Satgas ini. Dikatakannya, keberadaan satgas ini sangat strategis terlebih berbagai lembaga dan institusi terkait tergbung didalamnya yang akan bergerak dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia. “Kita dukung, dari aspek penganggaran Apjati juga sangat siap,” ungkapnya. Dia menegaskan, terdapat berbagai faktor yang membuat masyarakat mudah dipengaruhi oknum tertentu untuk dipekerjakan ke luar negeri meski tidak

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Dengan berbagai program Sementara itu, Kepala Dinas iman dan takwa. Mataram (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Kepala SMPN 18 Mataram, Pendidikan Kota Mataram, Drs. yang dilaksanakan oleh SMPN SMPN 18 Mataram 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 meresmikan program diniyah H. Lalu Suwarno, menjelaskan, H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., 18 Mataram, menurut Fatwir, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dan penyerahan Memorandum tujuan dari adanya program saat pidato menyampaikan apre- akan membuat sekolah menja12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 of understanding (MoU) kerjas- diniyah adalah supaya lulusan siasi dengan ide dari Kepala diunggulan.Iajugaberjanjiakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ama dengan Dinas Lingkungan SMPN 18 Mataram menjadi in- SMPN 18 Mataram, karena memperbaiki zonasi sekolah se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Hidup untuk pengolahan kom- san religius atau memiliki dasar mengangkat program yang berba- hingga calon siswa yang ada di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pos/Laboratorium Kewirausa- keagamaan yang kuat. Selain itu sis lingkungan. “Jangan meihat zona SMPN 18 Mataram secara 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 haan dan The Griya Lombok melalui kerjasama dengan ber- banyak atau sedikit siswa, tapi sadar akan mendaftar ke SMPN 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 untuk pengolahan sampah bagai pihak diharapkan lulusan lihat programnya, seberapa besar 18 Mataram. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Suwarno juga mengatakan, menjadi barang kerajinan pada memiliki keterampilan yang manfaat untuk siswa, lebih lagi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Senin (29/7). Upaya pelaksan- bisa menghasilkan uang untuk hal ini menyangkut potensi yang Dinas Lingkungan Hidup dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 aan program dan kerjasama itu menghidupi dirinya dan keluar- ada di lingkungan sekitar sekolah Kemenag Kota Mataram san12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sesuai dengan visi sekolah yaitu ganya. “Mereka bisa hidup tentu bermanfaat bagi siswa, gat mengapresiasi program 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 membentuk insan yang cerdas mandiri tidak bergantung kepa- sekolah, dan masyarakat seki- yang dicanangkan SMPN 18 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mataram. (ron) tar,” kata Fatwir. dan terampil berdasarkan da orang lain,” ujar Suwarno. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

SMPN 18 Mataram Resmikan Program Diniyah dan Penyerahan MoU Kerjasama

melalui jalur yang resmi. Untuk itulah, pemerintah didorong untuk lebih masif dan maksimal menyampaikan ke masyarakat, dampak yang diterima jika berada di luar negeri secara ilegal. Sementara bagi para pelaku agar diberikan sanksi tegas sebagai hukuman agar tidak kembali melakukan kesalahan atau terlibat sebagai sindikat perdagangan manusia. “Problem kita mulai dari sponsor di bawah. Mereka harus diberikan pemahaman terkait undang undang,” sambungnya. “Bagaimana kalau rangkul mereka diberikan anggaran khusus untuk memberikan semacam bimtek sosialisasi agar mereka paham betul. Saat sekarang ini banyak oknum yang bermain. Harus dirangkul,” kata Muhammadun. Kadisnakertrans NTB Agus Patria, mendukung rencana pembentukan Satgas. Keberadaan perwakilan Satgas akan saling mendukung tugas masing masing kedepannya. “Termasuk juga keberadaan perusahaan kita dukung untuk bekerja sesuai dengan aturan perusahaan juga kalau mengetahui ada oknum ataupun hal hal yang berkaitan dengan pelanggaran untuk disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan fungsinya,” jelas Agus. Diharapkan pembentukan Satgas mampu menekan berbagai kasus yang membelit banyak TKI asal NTB selama ini. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat pesat. Pembelajaran semakin dinamis, dibutuhkan media-media pembelajaran berbasik TIK yang mudah diakses oleh guru dan siswa. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan portal Rumah Belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB Bapak Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si., pada Senin (29/7) mengatakan, saat ini kemajuan TIK sangat pesat, oleh karenanya semua aspek kehidupan harus menyesuaikan, termasuk dalam layanan pendidikan dan pembelajaran. Menurutnya, salah satu tantangan dunia pendidikan adalah bahwa kemampuan guru masih terbatas untuk membuat media-media pembelajaran, strategi pembelajaran yang berbasis TIK, terutama guruguru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kehadiran Rumah Belajar akan sangat membantu guru, karena media-media pembelajaran, sumber-sumber belajar yang tersedia dapat dimanfaatkan baik secara online maupun offline dan bersifat gratis. “Pembelajaran adalah sebuah proses yang dinamis, yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam membuat dinamika pembelajaran menjadi sebuah kegiatan yang menarik, menyenangkan, memcerdaskan yang ak-

tivitasnya tak terbatas ruang dan waktu. Rumah Belajar dengan sekitar 10 konten aplikasinya sangat membantu guru dan siswa dalam membuat pembelajaran menjadi dinamis,” jelas Minhajul. Minhajul mengajak semua guru dan siswa untuk mulai memanfaatkan portal Rumah Belajar dalam mendukung pembelajaran. Dan pemerintah daerah dan sekolah diharapkan dapat menfasilitasi guru dapat menggunakan portal Rumah Belajar ini dengan baik. Pada rapat koordinasi penerapan pembelajaran berbasis TIK memanfaatkan Rumah Belajar disepakati bahwa Rumah Belajar telah sangat siap menjawab kebutuhan guru dan siswa untuk meningkatkan mutu pembelajaran berbasis TIK daring. Pustekkom dan LPMP berkomitmen meningkatkan rating Rumah Belajar melalui pengembangan konten secara berkelanjutan, sosialisasi, dan pendampingan kepada guru. “Kami juga menyepakati membentuk ‘Sanggar Rumah Belajar’ dengan memberdayakan Duta Rumah Belajar, Sahabat Rumah Belajar, Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Widyaiswara sebagai aktor-aktor utama untuk menyebarkan virus-virus positif pembelajaran berbasis TIK dengan membuat konten-konten media dan pemaksimalan pemanfaatan Rumah Belajar dan TV Edukasi Kemdikbud,” pungkas Minhajul. (ron)

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

Diperlukan Peran dan Dukungan Gubernur dalam Implementasi KKNI ERGURUAN Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar, yaitu mencapai 4.700 PTS. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat berharap agar terjadi perampingan hingga 2.000 PTS terdaftar. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah PTS tersebut adalah dengan melakukan penggabungan beberapa PTS menjadi satu PTS (merger), atau apabila terdapat PTS yang tidak memenuhi persyaratan, maka PTS tersebut diminta agar membubarkan diri. Untuk PTS wilayah NTB yang bernaung di bawah LLDIKTI VIII, setidaknya terdapat lima hingga sembilan Perguruan Tinggi (PT) yang akan dimerger. Berbicara soal output/lulusannya, maka setiap tahunnya tentu akan banyak jumlah sarjana yang mengharapkan pekerjaan. Dari jumlah lulusan tersebut, tentu agak sulit untuk mencari penyesuaian dengan struktur berbagai sektor pekerjaan yang tersedia. Tetapi dalam hal ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi

dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) telah merancang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 dengan harapan lulusan PT akan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. KKNI diposisikan sebagai rujukan yang netral (neutral refrence) dalam proses penyertaan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dalam sistem pendidikan nasional dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pengalaman kerja. Mengingat KKNI ini merupakan penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang menyandangkan, menyertakan dan mengintegrasikan sektor-sektor pendidikan dengan sektor dari pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan dan pengalaman kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Hal ini tentu tidak serta merta akan berjalan oleh PT sebagaimana diharapkan karena faktor belum banyaknya perusahaan besar, seperti pabrikpabrik atau industri yang telah berkembang seperti kota-kota besar di wilayah barat Indone-

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) sia (Jakarta, Bandung, Surabaya dan lain sebagainya). STIE AMM yang merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi di pusat Kota Mataram berharap kepada Bapak Gubernur agar dapat mengimbau atau mengizinkan seluruh Kepala Dinas/Instansi yang ada di bawahnya untuk mengajarkan keahliannya (sebagai dosen tamu) pada berbagai Perguruan Tinggi (PT) di NTB. Hal ini dimaksudkan agar para peserta didik (mahasiswa) dapat mempelajari ilmu dan metode yang berlaku pada berbagai instansi dan perusahaan (BUMN ataupun swasta) tersebut. Sebab hal-hal yang diajarkan di PT kebanyakan adalah ilmu yang bersifat teoritis/ klasikal. Sedangkan metode pembelajaran di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini diperlukan hal-hal yang bersifat praktis seperti yang diimplementasikan pada berbagai industri dan perusahaan. Masalah ini kami pandang sebagai langkah awal kami untuk mulai mencoba memberlakukan ketentuan KKNI.

PAUD Al-Hikmah Gelar Kegiatan Gernas Baku Mataram (Suara NTB) PAUD Al-Hikmah turut melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku (Gernas Baku) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, Sabtu (27/7) lalu. Acara itu dimaksudkan untuk mengajak anak-anak melalui orang tua masing-masing mencintai buku sejak usia dini. Pada acara tersebut orang tua siswa diundang untuk membacakan buku untuk para putra atau putrinya di sekolah. Kepala PAUD Al-Hikmah, Dewi Irawati mengatakan acara itu diawali dengan berdoa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Juga menyanyikan lagu Gernas Baku. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan buku cerita oleh kepala sekolah, dan pembacaan buku oleh orang tua kepada putra dan putri masing-masing. Bagi anak-anak yang orang tuanya tidak dapat hadir, dibacakan buku oleh gurunya secara berkelompok. Di akhir acara, beberapa anak diminta menceritakan kembali tentang buku yang tadi dibaca bersama orang tuanya. Orang tua peserta didik yang ikut berpartisipasi mencapai sekitar 50 persen dan mereka sangat antusias. Dewi Irawati mengatakan, saat pembacaan buku oleh orang tua, mereka boleh memilih tempat sesuai keinginan anak di lingkungan sekolah. “Seperti yang terlihat lingkungan sekolah kami memang nuansa alam jadi sangat mendukung untuk kegiatan bercerita kali ini,” jelasnya. Pihak sekolah akan menjadikan moment itu menjadi momen yang rutin dilakukan, minimal akan dilaksanakan tiga bulan sekali. “Di samping itu, setiap hari Sabtu akan dibuka peminjaman buku (satu anak satu buku)

Sebab setuju atau tidak, ketentuan KKNI nampaknya juga merupakan jawaban untuk mengatasi pengangguran di masa mendatang. Jadi secara nasional, KKNI dimaksudkan oleh pemerintah adalah salah satu solusi untuk memecahkan masalah pengangguran terdidik yang dihasilkan setiap tahun oleh lembaga pendidikan, baik PT maupun non PT. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa terdapat 4.700 PT secara nasional, dan

khusus untuk NTB saja terdapat 56 PT terdaftar yang setiap tahunnya menelurkan ribuan sarjana yang mungkin sulit untuk kita hitung jumlahnya. Untuk itu mereka akan saling bersaing memperebutkan posisi di pekerjaan, tidak terkecuali untuk menjadi PNS. Namun ketika akhir-akhir ini mereka kembali mendengar berbagai informasi mengenai penerimaan pegawai/aparatur negara (PNS) yang akan dibuka, para sarjana tersebut nampak mulai bersiap-siap. Padahal kita ketahui bersama berdasarkan pengalaman beberapa tahun yang lalu, saat itu Pemda membutuhkan jumlah tertentu, sedangkan pelamarnya melebihi dua sampai empat kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan. KKNI dipandang sebagai jawaban dalam menyelesaikan suatu masalah kemelut yang dihadapi pemerintah. Bukan saja sumber daya manusia lokal yang menganggur, tetapi di dalam era globalisasi ini kita dapat melihat pergerakan tenaga kerja antar negara yang semakin mengalir, sehingga tuntutan terhadap pe-

ngelolaan serta peningkatan mutu kualifikasi dengan tenaga kerja asing akan menjadi suatu tantangan besar bagi perkembangan ekonomi kita. Oleh karena itulah, maka KKNI dipandang sebagai satusatunya jalan terbaik dalam hal kurikulum pendidikan yang tidak dapat dipungkiri oleh pemerintah. KKNI merupakan rujukan penataan tenaga kerja yang diharapkan. Di samping itu, kita akui pula akan penugas belajaran para mahasiswa kita dari NTB ke Polandia sebagai salah satu dari sekian langkah yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Tetapi harus kita ingat, hal ini tidaklah serta-merta akan dapat menjawab masalah kemelut pengangguran tenaga kerja terdidik di NTB. Tentu yang menjadi pertanyaan kita apakah lulusan mahasiswa ini langsung dapat menempati jatah-jatah yang telah dipersiapkan di pemerintahan? Atau mereka akan pulang dan berkolaborasi dengan tenaga kerja terdidik lokal lainnya? Apakah (lulusan) para mahasiswa kita dari luar negeri tersebut kelak dapat diharapkan menjadi guide lingkungan dalam pembangunan di daerah? Hal tersebut tidak serta

merta pula merobek pola yang telah berkembang pada masyarakat kita (yang telah berjalan) dari satu pelita ke pelita berikutnya, mengingat negara kita adalah negara agraris, sehingga menjadi pemikiran kita bersama agar bagaimana dapat melipatgandakan hasil pertanian, perkebunan dan lain-lainnya, karena tanah yang subur dan luas merupakan modal untuk membangun industri berskala besar nantinya. Untuk itu kami sebagai pimpinan PTS, melihat fenomena pendidikan dan ketenagakerjaan yang berkembang selama ini, sebagaimana yang telah banyak dilansir tentang pengangguran terdidik dan yang tidak kentara, maka salah satu langkah untuk menjawab ketimpangan dimaksud adalah diperlukan perkenaan Gubernur untuk mengizinkan seluruh Kepala Dinas yang ada di Provinsi NTB beserta jajaran aparat yang ada di kantor Gubernur (yang mempunyai keahlian tertentu) serta mengimbau kepada jajaran pimpinan perusahaan dan industri, untuk menjadi bagian dari pengajar praktisi di lingkungan perguruan tinggi, sehingga langkah awal KKNI akan dapat berjalan. (*)

LLDIKTI Setujui Pembentukan Universitas Pendidikan Mandalika Mataram (Suara NTB) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) akhirnya menyetujui pembentukan Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) di NTB. Undikma merupakan gabungan dari IKIP Mataram dan Universitas NTB (UNTB).

(Suara NTB/ist)

BACA BUKU - Orang tua peserta didik membacakan buku kepada anaknya saat mengikuti kegiatan Gernas Baku di PAUD Al-Hikmah, Sabtu (27/7). untuk dibaca di rumah dan dikembalikan minggu berikutnya, tentu selanjutnya akan ada evaluasi-evaluasi yang akan dilakukan guru di kelas masingmasing,” tuturnya Saat ini PAUD Al-Hikmah mempunyai lebih dari 500 eksemplar buku cerita anak yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia berharap setiap orang tua peserta didik dapat menyambut baik peminjaman buku ini.

“Tentu jumlah buku perlu ditambah. Keterbatasan dana dan mahalnya buku cerita anak yang berkualitas, menjadi penyebab kurangnya jumlah buku yang tersedia. Jadi harapan saya orang tua dapat terlibat untuk menambah buku bacaan di PAUD-Al Hikmah ini, dengan demikian Gernas Baku ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi awal anak-anak mencintai buku,” harap Dewi. (ron)

Kepastian perubahan status itu disampaikan Ketua Yayasan Pembina IKIP Mataram Drs. H. Lalu Rusmiady, SH., saat menghadiri acara wisuda IKIP Mataram, Senin (29/7). Lebih jauh disebutkan bahwa pihaknya pun telah mendapatkan rekomendasi dari LLDIKTI Wilayah Bali-Nusra. Surat rekomendasi dari LLDIKTI Bali-Nusra juga telah diterima pada pertengahan Juli lalu. Selanjutnya secara normatif tahapan berikutnya ialah mengirimkan berkas usulan perubahan ke Kemenristek Dikti. “Kita ajukan ke LLDIKTI tanggal 12 Juli, persetujuan LLDIKTI Bali Nusra keluar setuju untuk membentuk universitas mandalika Undikma,” jelasnya. Lebih jauh disebutkan bahwa perubahan status dari institut ke universitas setelah kedua kampus menyepakati penggabungan bersama. Bahkan persetujuan penyatuan dua kampus telah ditandatan-

gani di notaris. “Penyatuan dengan UNTB sehingga perguruan tingginya diserahkan ke IKIP, tanda tangan dengan Rektor UNTB, semua proses itu sudah lengkap,” terang Rusmiady didampingi Rektor IKIP Mataram, Wakil Rektor II UNTB dan Wakil Rektor III UNTB. Pihaknya pun sangat optimis perubahan tersebut akan disetujui Kemenristek Dikti. Apalagi komunikasi terkait dengan perubahan tersebut juga intensif dilakukan selama ini. Dia menargetkan launching perubahan nama akan dilakukan pada Agustus mendatang. ”Insya Allah Augustus sudah launching. Pak menteri kita undang,” ungkapnya. Sementara terkait dengan internal kedua kampus, Rusmiady menjelaskan bahwa kesepakatan selama ini tidak ada pembicaraan sedikitpun mengenai jabatan di kampus. Keduanya lebih

(Suara NTB/dys)

KETERANGAN - H. L. Rusmiady didampingi rektor, perwakilan LLDIKTI memberikan keterangan terkait perubahan IKIP Mataram dan UNTB, Senin (29/7). fokus pada upaya menyelamatkan dosen dan mahasiswa UNTB, mengingat nilai akreditasi UNTB masih C. Adapun untuk proses perkuliahan ke depan jika perubahan nama disetujui, akan tetap diakukan di dua kampus. “Kuliah sementara nanti tetap berjalan di dua kampus saja dulu,” jelasnya. Sementara itu ditanya terkait dengan nama universitas ke depan, Rusmiady menjelaskan nama Mandalika mempunyai nilai historis bagi masyarakat NTB.

“Kenapa pakai Mandalika, secara historis Putri Mandalika itu kan bermanfaat untuk banyak orang. Kebetulan juga Mandalika jadi nama sirkuit MotoGP, artinya numpang beken. Supaya paling tidak seiring sejalan,” imbuhnya. Aspek lain yang jadi bahan pertimbangan usulan perubahan nama ialah adanya perubahan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi. Saat ini perguruan tinggi dituntut menyiapkan lulusan yang mampu menyelesaikan persoalan bagi dirinya dan masyarakat. (dys)

’’Hand Sprayer’’ Tenaga Surya Karya Siswa SMKN 2 Kuripan Juara TTG Tingkat Provinsi Giri Menang (Suara NTB) Hand Sprayer Tenaga Surya, karya Hariadi Wibowo, siswa Kelas XII Jurusan Elektronika Industri, SMKN 2 Kuripan Lombok Barat (Lobar), meraih Juara II dalam lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat NTB XVII di Selong Lombok Timur belum lama ini. Hariadi Wibowo mengaku bangga meraih prestasi juara II lomba TTG tingkat Provinsi NTB. Berkat kerja keras dan inovasi serta pembinaan dari Pembina Esktra Kurikuler TTG sekaligus Kepala Program Elektronika SMKN 2 Kuripan, Idham , ia mampu mengharumkan nama sekolah. “Alat ini untuk penyemprotan tanaman cabai, kacang panjang, padi dan tanaman sejenisnya. Hand sprayer energi surya multi fungsi dan ramah lingkungan,” katanya saat memaparkan cara kerja alat ini di ruang Bengkel Elektronika SMKN 2 Kuripan, akhir pekan kemarin. Pembina Ekstra Kurikuler TTG sekaligus Kepala Program Elektronika SMKN 2 Kuripan, Idham, memberi apresiasi kepada Hariadi Wibowo. “Kerja kerasnya, usahanya, dan inovasinya membuahkan hasil. Kami bangga ada siswa binaannya yang menjadi salah

(Suara NTB/ist)

LIHAT KARYA - Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat melihat karya tim Teknologi Tepat Guna SMKN 2 Kuripan saat lomba TTG tingkat Provinsi NTB di Lapangan Tugu Selong beberapa waktu lalu. satu inovator terbaik tingkat Provinsi NTB,” kata Idham. Ia mengatakan keberhasilan Hariadi di tingkat provinsi mendorong siswa lainnya untuk lebih berani berinovasi. Ia berharap ke depan banyak siswa yang memiliki prestasi, seperti Hariadi. “Kami optimistis siswa akan semakin maju jika siswa berani berusaha dan inovatif. Karya yang menarik pasti diminati para petani,” ucapnya.

Ia menambahkan, hand sprayer energi surya ini dikatakan multi fungsi, karena selain bisa untuk menyemprot tanaman, alat ini juga bisa digunakan untuk charger HP ,menyalakan lampu, dan menghidupkan bor listrik.” Dengan alat ini petani tidak kehabisan tenaga, tangki hand sprayer ini berisi 20 liter air. Baterai alat ini hanya diisi sepuluh menit sinar mataha-

ri ,sudah bisa digunakan dan mempermudah kerja para petani,”katanya. Karya ini, lanjutnya tidak dikerjakan dengan mudah , butuh kerja keras. Selama satu tahun, ia bersama tim TTG SMKN 2 Kuripan melakukan uji coba. Ide dan gagasan penemuan alat ini, ia terinspirasi dari hand prayer milik temannya yang berprofesi sebagai petani cabai, hand sprayer elektrik milik temannya itu sering mati dan di-charger. “ Alat ini multi fungsi, pakai energi alternatif dan ramah lingkungan,” katanya. Karyanya ini menghabiskan anggaran sekitar Rp500 ribu lebih. Saat ini pihaknya sedang memproduksi terbatas dengan harga Rp 700 ribu.”Sudah ada yang pesan, jika ada yang memesan dalam jumlah yang banyak kami akan memproduksi dan bisa dengan harga terjangkau,”katanya. Sementara itu, Kepala SMKN 2 Kuripan, Ruju Rahmad memberikan apresiasi kepada tim TTG yang telah meraih juara dan terus berinovasi. Ia berharap inovasi ini bisa dikembangkan untuk kemaslahatan para petani.”Inovasi yang luar biasa. Alat ini mempermudah kerja petani ,”katanya.(her)

Halaman 11

Selasa, 30 Juli 2019

(Suara NTB/ist)

BERSAMA SISWA - Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni (bertopi) foto bersama siswa pemenang kejuaraan silat internasional di Bali dan Pembina Olahraga Prestasi, Irhadi (kiri).

MAN 1 Lotim Raih Dua Perak di Ajang Silat Internasional

Selong (Suara NTB) – Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur kembali menunjukkan keunggulannya melalui prestasi silat di tingkat Internasional. Prestasi tersebut diraih pada ajang silat pelajar yang diadakan di GOR Laila Bhuana Bali pada 26-28 Juli 2019. Dalam ajang bergengsi tersebut MAN 1 LOTIM mampu mengoleksi 2 perak dan 2 perunggu. Anindiaya Dewi Febriyanti meriah juara II tanding Putri tingkat SMA/MA sederajat dan M. Kholilurrohman juga meraih juara II tanding putra tingkat SMA/MA. Sementara itu, Ramdhani Bahtiar dan Esgan Erapandi sama-sama meraih juara III pada tanding putra tingkat SMA/MA sederajat. Atas torehan prestasi tersebut, Kepala MAN 1 Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, M.Pd menyampaikan apresiasinya kepada para juara dan pembina serta pelatih yang sudah berusaha sehingga mampu meraih juara. Ia menyampaikan bahwa prestasi yang diraih oleh tim silat MAN 1 LOTIM di tingkat Internasional memang ini adalah untuk pertama kalinya sehingga ini merupakan kebanggan bagi madrasah. Dengan demikian masyarakat tidak lagi memiliki persepsi bahwa madrasah hanya bisa belajar tentang agama saja namun juga bisa dalam bidang lain seperti olahraga. Menurut Wathoni, ikhtiar untuk menjadikan madrasah hebat dan bermartabat itu tidak hanya melalui lomba-lomba akademik namun bisa melalui non akademik. Lebih lanjut Kepala MAN 1 Lombok Timur yang dikenal berprestasi ini juga menjelaskan bahwa madrasah tak pernah berhenti untuk terus berikhtiar dan mendukung segala bentuk potensi positif yang dimiliki oleh siswa. “Apapun kreativitas siswa yang bernilai positif dan mampu memaju- Bima (Suara NTB) – Tim Pencak Silat Bintang kan madrasah kita dukung tanpa pilih kasih. Sehingga beber- Timur (PSBT) yang mewakili apa tahun belakangan ini Kabupaten Bima berhasil siswa MAN 1 Lotim tidak per- meraih 18 medali dalam nah absen mengukir prestasi t u r n a m e n I n t e r n a t i o n a l dari tingkat regional hingga in- Championship Pencak Silat, di Bali pada 26 hingga 28 Juli ternasional,” ujarnya. Sementara itu, Irhadi yang 2019 kemarin. “18 medali yang diraih terdiri merupakan pembina Olahraga Prestasi mengucapkan terima dari 9 emas, 3 perak dan 7 pekasih kepada Kepala MAN 1 runggu,” kata Ketua Dewan PemLombok Timur yang sudah bina PSBT, Chairunnas, M.Pd mendukung baik secara moril kepada Suara NTB, Senin (29/7). Dikatakannya, turnamen maupun materi. Tentu tidak mudah meraih juara di tingkat pencak silat tingkat Internainternasional. Namun berkat tional tersebut tidak tergabung dukungan penuh kepala MAN dalam Pelatda dan Pelatnas. 1 Lombok Timur, tim silat Peserta atau atlet dilihat dari menjadi termotivasi. “Lebih- sekolah, usia dan berat badan. Menurutnya dalam mengikulebih bapak kepala ikut mendampingi saat berlomba. Ini ti turnamen yang digelar permampu memicu motivasi dana tersebut, dari puluhan persiswa untuk memenangkan guruan pencak silat di Kabupaten Bima yang dikirim proposal pertandingan,” ungkapnya. Sementara itu Anindiya juga oleh Panitia hanya PSBT. “Mengikuti turnamen ini kita merasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan ke- membawa 20 orang. 17 orang menangan. Dia juga tidak lupa diantaranya atlet serta sisanya berterima kasih kepada pihak seorang pelatih, Ketua Umum madrasah yang telah menduku- dan Ketua Pembina,” katanya. Diakuinya, atlet pencak silat ng dan mendoakan perjuangan kami sehingga membawa pu- PSBT yang mengikuti turnamen lang kemenangan. Ia berharap tersebut dan berhasil menyumpada pertandingan tahun depan bangkan medali salahsatunya, ia mampu mempersembahkan siswa SMA 1 Belo yang emas untuk madrasah, ungkapnya. (r)

(Suara NTB/ist)

UKIR SEJARAH - Saputra Samada saat merebut medali emas di Kejuaraan Internasional Tinju Presiden Cup yang berlangsung di Labuhan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), 23-28 Juli 2019.

Petinju NTB Ukir Sejarah Mataram (Suara NTB) Atlet tinju NTB, Saputra Samada merebut medali emas di Kejuaraan Internasional Tinju Presiden Cup yang berlangsung di Labuhan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), 23-28 Juli 2019. Prestasi yang diukir petinju yang mengawali karirnya di Sasana Tinju Notorius Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu mencatatkan sejarah sebagai petinju pertama asal NTB yang berhasil ukir prestasi di kejuaraan tinju level internasional. “Medali emas yang diraih Saputra merupakan sejarah pertama dicatatkan oleh petinju NTB di level internasional. Sebelumnya petinju NTB belum ada yang berhasil meraih medali emas kejuaraan tinju level internasional,” ucap Sekum Pertina NTB, H. Haryoto AZ kepada Suara NTB di

Mataram, Senin (28/7). Dikatakan Haryoto, selain mendulang medali emas, Saputra juga mendapat penghargaan sebagai petinju terbaik tampil di event itu. Penghargaan sebagai petinju terbaik itu melengkapi kehebatan Saputra yang sukses mengukir prestasi tebaik di event itu.

Saputra yang tampil mewakili tim tinju Indonesia di event internasional itu berhasil merebut medali emas setelah menang angka atas petinju asal India, Dinesh pada final kelas weather 69 Kg putra, Minggu (28/7) lalu. Sebelum melaju ke babak final Saputra berhasil meraih ke-

menangan KO atas petinju Korea, Dog Yeong Kim di babak semifinal. Sebagaimana diberitakan bahwa Indonesia menurunkan lebih kurang 20 atlet di event itu. Empat dari 20 jumlah petinju itu merupakan petinju asal NTB, Saputra Samada, Endang, Ainun dan Huswatun Hasanah. Hasilnya petinju asal NTB berhasil meraih satu medali emas dan dua perak. Satu-satunya medali emas diraih oleh atlet NTB yakni lewat Saputra, sementara dua medali perak diraih oleh Endang di kelas 48 Kg putri dan Huswatun Hasanah di kelas

60 Kg putri. Sementara Ainun Azizah yang turun kelas 51 Kg putri. Sedangkan total medali yang diraih tim Indonesia sebanyak empat emas, dua perak dan tiga perunggu. Empat emas diraih Jill Mandagie, 56 Kg EM, Farand Papendang, 60 Kg EM, Saputra Samada, 69 Kg EM dan MaikeL Robert Muskita, 75 Kg. Selanjutnya dua perak Endang, 48 Kg EW dan Huswatun Hasanah, 60 Kg EW. Sedangkan tiga perunggu diraih Silpa Lau Ratu, 54 Kg EW, ILdawati, 64 Kg EW dan Chornelis Kwangu Langu, 49 Kg EM. (fan)

Kejuaraan Pencak Silat Internasional, Wirahman Kembali Pimpinan TI NTB Kabupaten Bima Raih 18 Medali

(Suara NTB/Ist)

JUARA - Kontingen Kabupaten Bima yang mengikuti turnamen International Championship Pencak Silat. Kontingen ini meraih banyak medali di Bali pada 26 hingga 28 Juli 2019. bernama Agus Setiawan. “Jadi Agus Setiawan ini merupakan pelajar yang pernah menjuarai O2SN tingkat nasional kategori pencak silat di Yogyakarta tahun 2018 lalu,” katanya. Chairunnas mengaku, turnamen tersebut dikuti ribuan peserta yang mewakili Daerah, Provinsi dan Negara. Mereka terdiri dari pelajar SD, SMP, SMA, Mahasiswa hingga kalangan umum. “Sementara kategori yang dilombakan seni dan tanding pencak silat,” katanya.

Rizka

Panji dan Suryaningsih

Persembahkan

Rebut Perak

Medali Emas

Mataram (Suara NTB) Atlet pelajar asal NTB, Rizka Salsa Pertiwi sukses menorehkan prestasi di level internasional. Putri pasangan Eko Puguh Santoso dan Augustin Dwi Kurniawati ini berhasil merebut medali emas di kelas Poomsae (seni gerak) Individu Recognized Kejuaraan Taekwondo Internasional Champhionship yang berlangsung di Bangkok, Thailand, 23-28 Juli 2019. Selain meraih medali emas, pelajar Sekolah Olahraga (SKO) Ragunan Jakarta ini juga berhasil mempersembahkan medali perak di nomor Individu Freestyle dan Perunggu di nomor Poomsae Fair (berpasangan) Recognized. Hasil prestasi tersebut membuat atlet asal Kota Mataram itu dianugerahi sebagai “best player” di nomor poomsae individu Recognized putri. “Mantan atlet PPLP NTB, Rizka Salsa Pertiwi sukses meraih medali emas, perak dan perunggu di Thailand. Dia juga terpilih sebagai best player untuk nomor Poomsae Individu Recognized,” ucap Ketua Binpres Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB, L. Dedy Rahman kepada Suara NTB di Mataram, Senin (28/7). Dedy Rahman yang juga menjabat pelatih taekwondo PPLP NTB itu mengatakan bahwa keberhasilan atlet NTB menorehkan medali di event internasional merupakan yang pertama kali. Dia berharap prestasi yang diukir oleh Rizka dapat menginspirasi atlet-atlet pelajar NTB lainnya, sehingga kedepan muncul atlet NTB lainnya yang sukses berprestasi di taekwondo. Di tempat terpisah, Eko Puguh Santoso yang merupakan Ayah Salsa membenarkan bila putrinya itu baru saja mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kabar menggembirakan itu diterima Eko langsung dari Rizka via ponselnya, Minggu (28/7) malam lalu. Dikatakan Eko, pihak SKO Ragunan menurunkan tujuh atlet di kejuaraan internasional itu. Satu diantara tujuh atlet yang mewakili Indonesia itu adalah Rizka Salsa Pertiwi yang akrab disapa Caca. “Caca berangkat bersama tim Ragunan (indonesia) sebanyak tujuh orang atlet. Mereka didampingi satu pelatih dan satu ofisial dari Kemenpora,” ujarnya. (fan)

Ia menambahkan, selain dari Kabupaten Bima, turnamen itu diikuti tim Kota Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur, serta tim dari berbagai Provinsi, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan NTT. Ada juga dari tim dari Negara Malaysia, Singap o r e dan Timor Leste. “Kedepan turnamen serupa akan digelar di Kota Semarang J a w a Tengah tahun 2 0 2 0 mendatang,” pungkasnya. (uki)

Mataram (Suara NTB) Musyawarah Provinsi (Musprov) Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia (TI) NTB yang di gelar di Hotel Puri Indah, Sabtu (27/7) telah memilih Lalu Wirahman sebagai Ketua Pengprov TI NTB periode tahun 2019-2023. Ketua Pemuda Pancasila NTB itu terpilih secara aklamasi di Musprov yang dihadiri pengurus TI kabupaten/kota se-NTB itu. Pantauan Suara NTB di lokasi, Musprov Pengprov TI NTB dihadiri tujuh Pengcab kabupaten/kota di NTB, sementara Pengcab TI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak ikut karena berhalangan tetap. Sedangkan Pengcab TI Dompu dan Pengkot TI Bima tidak diundang karena dua kabupaten itu sudah berakhir masa kepengurusannya. Musprov TI NTB yang berlangsung selam satu hari itu telah memilih Agus Marta sebagai Ketua Sidang. Agus Marta sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang organisasi TI NTB. Didampingi dua anggota sidang, L. Dedi Rahman (Binpres TI NTB) dan M. Kadafi (Ketua Bidang Kepelatihan TI NTB). “Lalu Wirahman kembali menjadi ketua TI NTB. Dia dipilih secara aklamasi lewat Musprov TI NTB,” ucap Sekretaris Sidang, L. Dedy Rahman yang diwawancara Suara NTB usai Musprov TI NTB.

Rizka Salsa Pertiwi

Mataram(Suara NTB) Atlet tenis NTB, Panji Untung Setiawan gagal mendulang medali emas di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tenis Senior “Pegadaian Open” yang berakhir di Lapangan Tenis Mataram, Minggu (28/7). Atlet asal Kota Mataram itu hanya mampu meraih medali perak setelah kalah 0-2 (4-6, 36) dari Rifky Fitriadi asal Jatim di final. Pertemuan Panji dengan dan Rifky benar-benar menjadi tontonan menarik di turnamen itu. Pasalnya Panji mampu memberikan perlawan atas atlet unggulan pertama di turnamen itu. Meski sempat ketat di set pertama, namun Rifky lebih menguasai pertandingan itu sehingga kemenangan diraih Rifky dengan skor meyakinkan 6-4. Di set kedua, Rifky terus tampil konsisten. Kemampuan Rifky benar-benar sesuai prediksi. Peraih medali emas perorangan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 mengakhiri set kedua dengan kemenangan 6-4. Hasil itu membuat Rifky tampil sebagai juara di kelas

perorangan putra event itu. “Saya sudah berbuat maksimal, tampil lawan saya tampil bagus. Saya harus banyak belajar untuk bisa lebih baik ke depannya,” ucap Panji Untung Setiawan saat diwawancara Suara NTB usai laga. Dikatakan Panji, kekalahan dirinya atas Rifky merupakan kedua kalinya, sebelumnya Panji juga pernah kalah 0-2 (3-6,3-6) atas Rifky di turnamen Tenis Diakui Pelti (TDP) di Palembang tahun 2017. Panji berharap kekalahan dirinya di turnamen tenis ini dapat menjadi pelajaran agar bisa tampil lebih baik di event yang akan datang. Sementara itu di pertandingan final lainnya, petenis putri asal NTB, Suryaningsih juga harus puas dengan medali perak setelah dikalahkan atlet asal Kalimantan Selatan (Kalsel), Fadona dengan skor 0-2 (3-6,2-6) sementara juara tiga bersama di kelas perorangan putri diraih Novela asal Jatim dan Novela asal Papua, sementara juara tiga bersama di kelas perorangan putra diraih Arif Rahman dari Kaltim dan Jeremy Nahor asal Bengkulu. (fan)

Dedy mengatakan bahwa dalam Musprov TI NTB itu terdapat satu calon yang memenuhi syarat untuk maju di pencalonan ketua Pengprov TI NTB, yakni Lalu Wirahman. Sementara calon lain tidak ada karena tidak mendapat dukungan suara dari anggota yang memiliki hak suara. “Semua peserta menjatuhkan pilihan kepada Lalu Wirahman sehingga tidak ada calon lain,” jelasnya seraya menambahkan bahwa sebanyak tujuh perwakilan pengcab/pengkot menjatuhkan hak suaranya kepada Lalu Wirahman. Selain

itu dua suara dari Pengprov TI NTB dan PB TI juga memilih Wirahman. Itu artinya total sembilan suara memilih Wirahman sebagai ketua TI NTB masa Bhakti 2019-2023. Selain memilih ketua, Musprov TI NTB yang juga dihadiri oleh Ketua Bidang Organisasi PB TI, Purn. Brigjen Untung Waluyo juga dilanjutkan dengan pemilihan tim formatur, terdiri dari Ketua, Lalu Wirahman, Dedi Rahman (Sekretaris) dan anggota dari perwakilan Pengcab TI Kabupaten Bima, Hariyati dan Ketua TI Lobar, Ridwan Mufti Handayani. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 30 Juli 2019

DPRD KSB Bahas APBD 2020 Taliwang (Suara NTB) Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Muhammad Natsir, ST menyatakan, pembahasan APBD 2020 yang saat ini tengah berjalan akan selesai sebelum pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 yang dilantik pada 19 Agustus mendatang. “Kami optimis bisa diselesaikan oleh anggota yang sekarang,” katanya, Senin (29/7). Tahapan pembahasan RAPBD 2020 saat ini sudah memasuki proses penyampaian KUA/PPAS oleh pemerintah. Tahapan itu dijelaskan Natsir, masih sesuai dengan rencana jadwal yang sebelumnya ditetapkanpihaknyabersamapemerintah. “Sejauh ini masih lancar-lancar saja. Tidak ada yang molor dari agenda,” paparnya.Iamengatakan,mengikuti jadwalyangadadalampekaninijuga proses pembahasan akan mulai turunditingkatteknisantaraBanggar

DPRDdenganTAPD. Dijelaskannya,pembasanteknis anggarantidakakanmemakanwaktu lama. Hal ini dikarenakan prosedurpembahasanklinisyangbiasanya langsung oleh SKPD dengan Komisi teknis tidak lagi diadakan. “Sekarang hanya antara Banggar dan TAPD sudah selesai. Jadi dipersingkat prosesnya oleh aturan terbaru,” beber politisi PAN ini. Terakhir ia menyatakan, APBD 2020 nanti akan menjadi kado terakhir para anggota DPRD KSB 2014-2019. Karena itu pihaknya berupaya keras memastikan sebelum masa jabatan para anggota berakhir APBD tahun depan telah ditetapkan. “Ini akan jadi kenangan manis kita anggota yang sekarang kepada masyarakat. Bahwa kami memastikan tetap lancarnya pemerintahan KSB dengan menyelesaikan APBD,” imbuhnya. (bug)

Halaman 12

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.3446HK NOKA/NOSIN : MH31KP001CK099267/1KF100503 AN.BAIQ YULIANI HLG D ‘SKTR JL.SRI WIJAYA KOTA MATARAM

HILANG

HLG STNK R2 HONDA NOPOL DR.6977 AY NOKA/ NOSIN : MH1HB31166K451530/ HB31E-1449307,BPKB D NO : 9735295.0 AN.LALU EDI YUDI SATRIA.S.SOS HLG D’SKTR WILAYAH KOTA MATARAM

HLG STNK HONDA DR.4551 CI RODA 2 NOKA/ NOSIN : MH1JFL117EK048032/JFL1E-1046330 AN.JUMAIDAH HLG D’SKTR PASAR ACC AMPENAN KOTA MATARAM

HLG STNK R2 HONDA DR.4582 CQ NOKA/NOSIN : MH1JFP123GK573267/ JFP1E-2549035 AN.ADAM ARDINATA HLG D’SKTR JL.AHMAD YANI SAYANG – SAYANG CAKRANEGARA

DIJUAL TANAH DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697

HLG STNK R2 DR.6338 DU NOKA/NOSIN : MH1JFZ214JK354097/ J F Z 3 E - 1 3 5 3 2 7 3 AN.MUHAMMAD ZAINUDDIN HAMZAH HLG D’SKTR AMPENAN KT MTRM

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 30 Juli 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2019

OPINI

Halaman 14

Melawan Logika Kemiskinan Wujudkan Pabrik Pakan Ternak di NTB RENCANA Pemprov NTB membangun pakan ternak, nampaknya akan segera terwujud. Dukungan atas rencana Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., datang dari berbagai pihak. Yang terayar adalah dukungan dari Komisi VI DPRD RI. Komisi yang membidangi masalah BUMN, perdagangan, industri dan investasi tersebut juga mendukung penggemukan sapi asal Australia di Sumbawa. Sebenarnya rencana pembangunan pakan ternak ini sudah digaungkan oleh BUMN PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) berencana membangun pabrik gula dan pakan ternak di Kabupaten Sumbawa. Ini sejalan dengan keinginan Pemprov NTB yang menghendaki adanya pabrik pakan karena melihat potensi jagung yang ada di Sumbawa. Oleh karena itu, Gubernur Zulkieflimansyah meminta kepada kepala OPD untuk mewujudkan mimpi industrialisasi di NTB secepatnya. Diharapkan, tahun depan, industrialisasi telah dilakukan. Terutama industrialisasi untuk menghasilkan pakan ternak. Salah satu OPD yang diminta melaksanakannya adalah Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi NTB. Seperti diketahui, sumber daya yang dimiliki NTB mampu mewujudkan siklus lengkap pengolahan jagung dari produksi benih sampai ke pakan ternak atau industri makanan. Dengan luas areal minimal 120.000 hektar, maka setiap tahun NTB membutuhkan minimal 2.400 ton benih jagung hibrida. Jika indeks tanam naik menjadi dua kali setahun, maka kebutuhan benih menjadi 4.800 ton. Tidak hanya Dinas Dinas Pertanian Perkebunan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB juga turun tangan, terkait rencana pembangunan pakan ternak ini. DPMPTSP NTB terus mendorong percepatan realisasi investasi pembangunan pabrik pakan di NTB. Melalui Duta Besar Indonesia untuk UAE, Pemprov terus mendorong investor asal Uni Emirat Arab (UEA) merealisasikan investasinya membangun pabrik pakan di NTB. Investor asal UEA yang berencana membangun pabrik pakan di NTB adalah Al Dahra. Sejak 2018 lalu, investor ini sangat diharapkan merealisasikan investasinya. Tetapi rencana untuk merealisasikan investasinya masih maju mundur. Namun dari pembicaraan awal mereka sangat tertarik membangun pabrik pakan di NTB. Oleh karena itu, Pemprov juga sudah menyampaikan berbagai data, informasi dan kondisi lapangan yang dibutuhkan. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di NTB. Selain sektor pariwisata, juga cukup potensial pengembangan sektor peternakan. Untuk itulah, apa yang disampaikan Gubernur akan didukung oleh Komisi VI DPR RI. Apalagi NTB juga mempunyai Rumah Potong Hewan (RPH) bertaraf internasional. Hal ini juga bisa mendukung industrialisasi di sektor peternakan. Jika ada ribuan ekor sapi asal Australia dapat dilakukan penggemukan di NTB. Maka kehadiran pabrik pakan akan terbuka lebar. Gubernur berharap adanya bisnis baru penggemukan sapi di NTB sehingga para pengusaha dapat membeli sapi dengan harga murah di Australia kemudian digemukkan di NTB. Untuk menggemukkan sapi, tentu membutuhkan pakan. Berarti ada insentif untuk munculnya industri pakan. Jika pabrik pakan terbangun di NTB, maka produk hasil pertanian seperti jagung, kedelai dan lainnya tak perlu lagi dijual dalam bentuk mentah ke luar daerah. Tetapi dapat diolah di NTB. Salah satunya menjadi pakan. Jika pabrik pakan berdiri, maka akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi di dalam daerah. (*)

RADIO

E B A T A B L E masalah kemiskinan tak kunjung usai. Sepanjang perjalanan peradaban manusia, kemiskinan senantiasa menyertainya. Kemiskinan masih saja menjadi problem negaranegara di dunia. Tak peduli negara miskin maupun kaya. Karenanya kemiskinan seringkali dijadikan sebagai program utama. Salah satu ukuran keberhasilan sebuah rezim dalam pemerintahan adalah seberapa besar rezim tersebut mampu menurunkan kemiskinan Begitu menariknya, sehingga dikonsumsi kapan saja terasa aktual. Belum lagi diamati dari sudut pandang yang berbeda (the angle of view). Variance of view memperkaya wawasan juga pengetahuan tentang kemiskinan. Namun demikian seringkali kita terjebak pada bias pemahaman tentang kemiskinan. Tak jarang menyebabkan diskursus menjauh dari panggang. Karena masingmasing orang membawa konsep yang berbeda. Variance of view tentang kemiskinan diperlukan untuk menambah wawasan. Namun demikian, ketika tiba pada sebuah konsep yang sudah disepakati, variance itu haruslahdinggalkan. Dengan begitu, persepsi kita menjadi sama. Kalau kita membawa variance ke dalam ruang diskusi, maka yang ada hanya debat kusir. Tidak ada hasilnya, gaduhnya ke mana-mana. Pada tataran tertentu ada kelompok yang suka pada kondisi ini sekedar testing the water. Begitu menarik dan beragamnya permasalahan yang menyelimuti kemiskinan, karenanya terasa nyaman dikonsumsi kapan saja. Kelenturan sifatnya yang senantiasa adaptif terhadap ruang dan waktu. Kenisbian itulah yang menjadikan kemiskinan selalu hadir sebagai landscape dalam kehidupan manusia, kapan dan di mana saja. Definisi Kemiskinan Ketika ditanya tentang kemiskinan hampir setiap dari kita memiliki definisi yang berbeda-beda. Keragaman definisi awam tentang kemiskinan, bisa memperkaya kaidah, tetapi tidak jarang menyebabkan masalah. Mengapa, karena setiap orang memiliki definisi yang berbeda. Karenanya, harus ada definisi yang sama. Yang baku dan standar. Itu semua dimaksudkan untuk menghindari mispersepsi tentang kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kebutuhan dasar makanan adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal per kapita per hari (diwakili oleh 52 jenis komoditi makanan). Sedangkan kebutuhan dasar nonmakanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya (diwakili 51 jenis komoditi nonmakanan di perkotaan, dan 47 jenis komoditi nonmakanan di perdesaan).Pendekatan sebagaimana tersebut di atas juga disebut dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach). Nilai pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan dimaknai sebagai garis kemiskinan. Dengan begitu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada tanggal 15 Juli yang lalu BPS mengumumkan angka kemiskinan

Oleh: Suntono (ASN BPS Provinsi NTB) keadaan Maret 2019. Pada saat yang sama BPS Provinsi NTB juga mengumumkan angka kemiskinan yang sama dengan level berbeda (level provinsi). Angka kemiskinan yang diumumkan pada tanggal 15 Juli 2019 tersebut dihasilkan dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada bulan Maret 2019. Dalam rilis tersebut, disampaikan bahwa kemiskinan di NTB mengalami penurunan 0,07 persen. Angka 0,07 persen tersebut dijadikan sebagai bahan diskusi di ruang publik. Pro dan kontra berkembang terpolarisasi liar dalam ruang tanpa batas. Kelompok yang pro merasa lega walau kerja belum usai. Sementara yang kontra merasa tak yakin dengan angka tersebut. Mana mungkin NTB (Lombok) belum pulih dari sapaan gempa bumi, kok bisa kemiskinan turun. Ketidak-yakinan tersebut diperkuat dengan prediksi Bappenas yang menyebutkan kemiskinan NTB akan naik menjadi 15,88 persen pasca gempa. Diskusi menjadi liar tak jelas arah karena masing-masing membawa rafsir yang berbeda. Tapi tak masalah, dengan keliaran berpikir berharap suatu saat akan sampai pada pemahaman yang benar. Pencarian terhadap suatu kebenaran dari sebuah definisi akan lebih berarti daripada membeo tak tahu arti. Melawan Logika Ingat, logika tak selalu seiring dengan realita. Walaupun dalam banyak kasus, umumnya logika sejalan dengan realita. Fakta tak selalu butuh logika, karena dia hadir di depan mata, dan disokong oleh sejumlah fenomena. Kembali pada definisi kemiskinan yang direpresentasikan oleh sebuah garis yang disebut dengan garis kemiskinan (poverty line). Garis kemiskinan (GK) dibentuk dari pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk nonmakanan. Pengeluaran makanan menguasai hampir 75 persen dari total pengeluaran. Sedangkan pengeluaran nonmakanan menyumbangkan sekitar 25 persen. Persentase tersebut diperoleh dari Susenas yang diselenggarakan oleh BPS setiap bulan Maret dan September. Dengan persentase itu, sudah bisa dibayangkan betapa besar peranan pengeluaran untuk makanan berdampak pada naik dan turunnya kemiskinan karena menguasai dua per tiga total pengeluaran. Ketika pengeluaran untuk makanan terganggu, sangat mungkin angka kemiskinan akanterganggu pula. Lombok Post (19/7/19) memuat berita masih banyak bantuan di gudang BPBD Kabupaten Lombok Utara membusuk. Artinya apa, gempa sudah hampir setahun tapi masih ada bantuan yang belum tersalurkan dengan berbagai alasan. Jenis bantuan tersebut mulai dari makanan bayi, beras, makanan siap saji, dan sebagainya. Singkatnya kecukupan pangan masyarakat pasca gempa tidak sepenuhnya terganggu. Walaupun sumber makanan tersebut berasal dari bantuanpihak lain. Uraian di atas merupakan sekelumit gambaran pada bulan September tahun lalu. Sedangkan gambaran pada bulan Maret 2019, merupakan periode panen padi walaupun puncaknya pada bulan April. Stok beras sangat banyak danharga terkendali dibuktikan oleh perkembangan harga beras pada bu-

lan Maret 2019 mengalami deflasi sebesar 0,1487 persen. Harga-harga secara umum juga mengalami penurunan dibuktikan dengan indeks harga konsumen pada bulan Maret 2019 mengalami deflasi 0,22 persen. Bulog juga mengklain stok beras aman sampai dengan 23 bulan ke depan. Beras menjadi isu utama dalam penghitungan kemiskinan karena kecukupan kalori sebagian besar bersumber dari beras. Selain karena beras (nasi) merupakan bahan makanan pokok penduduk. Komoditi pembentuk GK makanan sekitar 21 persen bersumber dari beras. Maka wajarlah kalau program bantuan sosial (Rastra) menggunakan beras bukan komoditi yang lain. Masih banyak fakta pendukung yang bisa diungkap, tapi sekali lagi kerja belum usai. Sudah banyak capaian prestasi tapi masih banyak pekerjaan rumah sedang menanti. Fakta-fakta di atas yang diperkuat dengan fenomena memberikan pemahaman kepada kita dalam memaknai kemiskinan. Memahami Angka Kemiskinan Memahami akan sesuatu menjadi sangat penting. Karena pemahaman itulah yang akan menuntun pada pemahaman yang benar. Ketidakpahaman akan sesuatu akan membawa kita pada arah yang keliru. Tidak sedikit publik memiliki pemahaman yang belum tepat. Di antaranya pengukuran kemiskinan menggunakan pendektan 14 variabel. Masih banyak pula yang mencampuradukkan atau memperkacaukan istilah kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Keduanya adalah sesuatu yang berbeda, walaupun mengandung kata yang sama, yaitu kemiskinan. Kemiskinan makro, menggunakan konsep Basic Need Approach. Yang didasarkan pada pengeluaran untuk makanan setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah pengeluaran untuk nonmakanan. Gabungan dari kedua pengeluaran tersebut dikenal dengan garis kemiskinan. Kegunaannya untuk menentukan apakah seseorang masuk kategori miskin atau tidak miskin. Diperoleh dengan cara survei dan data yang dihasilkan merupakan angka estimasi. Kemiskinan makro digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program dengan target geografis maupun target kewilayahan. Kekurangan dari angka kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan di mana si miskin berada. Sedangkan kemiskinan mikro secara metodologi menggunakan pendekatan kualitatif, didasarkan pada suatu indeks tertentu. Data yang dihasilkan merupakan jumlah rumah tangga sasaran dan dapat menunjukkan siapa dan di mana si miskin berada. Kegunaannya dapat digunakan untuk target sasaran program. Ketepatan Program Belakangan sering kita mendengar istilah money follow program yang sebelumnya, kita juga akrab dengan istilah money follow function. Apapun namanya tak jadi masalah. Yang lebih penting dari keduanya adalah apakah program itu tepat pada sasaran atau tidak. Ketika program atau kegiatan dilakukan dengan tepat sasaran dan konsisten, hampir dapat di-

RADIO

pastikan akan berdampak baik pada penerimanya. Banyak kasus didapati di lapangan penyaluran rastra dilakukan secara “ bagito� alias dibagi roto (dibagi rata). Dari analisis didapati kelompok rumah tangga paling kaya sekalipun masih ada yang menerima rastra walau dalam jumlah yang terbatas. Dampak dari pola bagito tadi menyebabkan si rumah tangga miskin tidak mendapatkan porsi yang sebenarnya atau menerima kurang dari jumlah yang seharusnya. Walau kita juga paham, banyak permasalahan di akar rumput. Bisa karena si miskin tidak memiliki uang pada saat rastra dibagikan. Karena alokasi rastra terbatas sementara masih banyak warga yang tingkat kemiskinannya hampir sama tetapi tidak masuk dalam daftar penerima, supaya aman, dan tidak menimbulkan masalah ya sudah dibagi rata saja. Belum lagi praktik nakal para tengkulak. Hal yang juga sangat krusial adalah seberapa sering basis data terpadu (BDT) yang memuat target sasaran dilakukan pemutakhiran (di-update). Ketika kewenangan dan tanggung jawab update data diserahkan kepada kabupaten/kota, di sana terkandung banyak sekali permasalahan. Di antaranya waktu update-nya tidak seragam antar-wilayah. Sangat mungkin mekanismenya berbeda. Belum lagi persoalan biaya. Itu semua bermuara pada kualitas data sasaran. Ketika target sasaran tak lagi menggambarkan kondisi lapangan diyakini banyak permasalahan yang akan menyertai sebuah program. Namun demikian tidak dapat dipungkiri upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu sudah semakin baik. Sinergi dan kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi kata kunci. Penajaman dan pengawalan program menjadi sesuatu yang pasti kalau pemerintah ingin lebih membumi. Kesejahteraan adalah tujuan dari sebuah pemerintahan. Dan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang berpihak pada si miskin. Tulisan ini tidak mewakili lembaga.

POJOK Tak sesuai spesifikasi, enam RTG dibongkar Seharusnya diikuti dengan proses hukum

*** Kapolda siapkan langkah tindak aktivitas penambangan liar di NTB Lebih cepat lebih baik

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 30 Juli 2019

Gencar Berdayakan Warga, Wagub NTB Raih Top Eksekutif Muslimah 2019 Dari Hal. 1 ‘’Tim juri telah memutuskan untuk memberikan predikat Top Eksekutif Musilmah kepada beliau. Saya tidak tahu pendapat juri lain, tapi saya terpukau dengan prestasi kepemimpinan Wagub Sitti,’’ kata Inggrid Kansil. Kekaguman Ingrid Kansil bukan tidak berdasar. Karena menjadi nominasi pun sulit. Dikatakan, penentuan nominasi dengan 5 indikator. Pertama berprestasi dan berhasil dalam membangun karir. Kedua, berkontribusi signifikan terhadap instansinya. Ketiga, memiliki peran strategis dan kontribusi dalam pembangunan nasional. Keempat memiliki improvement prestasi dan kelima dapat menjadi inspirasi yang baik bagi masyarakat. Inggrid berharap semakin banyak pengusaha muslimah di Indonesia.

Dijelaskan, acara ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada Eksekutif Muslimah yang berhasil dan berprestasi serta yang dinilai telah memberikan kontribusi tinggi dalam pembangunan nasional. Ia berharap dengan diberikannya penghargaan ini dapat mendorong lebih banyak lagi wanita Muslim di Indonesia yang berprestasi, berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat di sekitarnya. Muslimah harus bisa menjadi inspirasi untuk Muslimah lainnya. ‘’Saya harap Muslimah Indonesia bisa menjadi wanita mandiri. Wanita bisa menjadi entrepreneur, punya penghasilan sendiri, membantu keuangan suami dan yang paling penting adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru,’’ ujarnya. (nas)

Tak Sesuai Spesifikasi, Enam RTG Dibongkar Dari Hal. 1 membuat struktur beton retak pada beberapa bagian. Ia meminta untuk dibongkar. Sebab menurutnya, sia-sia bangunan tahan gempa jika retak digoyang gempa skala kecil. Fasilitator yang dipimpin Tim Pengendali Kegiatan (TPK) Wilayah KLU Hadi Santoso, ST,MM juga bergerak ke Dusun Teluk Kodek, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang Barat. Di sana tim fasilitator bersama aparat desa dan pemilik rumah membongkar bangunan yang tidak sesuai spek. Bangunan yang dilakukan pembongkaran disebutkannya, dua unit rumah di Dusun Akar-Akar Selatan, Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan. Dusun Teluk Kodek, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang satu unit rumah. Dusun Bale Dana, Desa Pemenang Barat tiga unit rumah. Menurut Hadi Santoso, penindakan itu merespons protes pemilik rumah dan hasil pantauan fasilitator di desa yang menemukan kejanggalan bangunan RTG. ‘’Langkah ini setelah dipertemukan antara pemilik rumah, aparat desa, termasuk bersama fasilitator. Disepakati dibongkar,’’ tegas Hadi. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan aplikator dan siap bertanggung jawab membangun kembali yang sudah dirobohkan. Selain penindakan, ada juga langkah perbaikan dan perkuatan struktur bangunan. Dicontohkannya, besi yang tidak sesuai spesifikasi, disisipkan besi tambahan. ‘’Kecuali pondasinya yang rapuh, atau bantalan cornya rapuh, ya harus kita bongkar,’’ tegasnya. Sementara titik-titik bangunan yang dilakukan penguatan diantaranya Desa Loloan, Kecamatan Bayan, berupa penguatan kolom. Dusun Karang Pangsor, juga penguatan kolom Risba dan penambahan angkur atau steck. Selan-

jutnya di Dusun Kapu, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, penambahan steck dan penyambungan besi. Terakhir di Dusun Tekuk Kombal, Desa Pemenang Barat, penguatan pada pondasi setapak. Blacklist Aplikator Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MM, Senin (29/7) menegaskan, saatnya penindakan dilakukan untuk kegiatan pembangunan yang tidak sesuai spek. ‘’Terhadap aplikatoraplikator nakal ini, saya dengan Danrem sudah sepakat, kalau ada pelanggaran lagi di lapangan kita hentikan, kita blacklist. Kalau ada persoalan hukum kita serahkan ke APH,’’ tegasnya. Karena sudah sejak awal diingatkan pihaknya agar aplikator sebagai pihak ketiga yang teken kontrak dengan Pokmas, bertanggung jawab dengan membangun sesuai juklak juknis bangunan sesuai rekomendasi PUPR. ‘’Kita jauh-jauh hari sudah ingatkan, jangan lakukan itu (penyimpangan, red). Sudah banyak yang diperiksa oleh APH. Saya dengar kawan-kawan di Kejaksaan juga tetap melakukan pengawasan dan memeloti ini di lapangan. Semua pihak berhati-hati,” ujarnya mengingatkan. Tidak saja aplikator, ada juga informasi Pokmas yang minta cashback dari korban gempa yang rumahnya dibangun dari DSP tersebut. Ia mengajak untuk segera meninggalkan praktik buruk itu. Sebab akan memengaruhi kualitas bangunan milik korban gempa. Sewaktu waktu jika roboh, maka Pokmas yang paling bertanggung jawab ketika akan diproses hukum. (ars)

Siaga Darurat Kekeringan Dari Hal. 1 Selanjutnya surat-surat dari bupati dan walikota itu diteruskan ke Gubernur NTB untuk ditetapkan NTB tanggap darurat kekeringan. Saat bersamaan, surat juga dikirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait usulan anggaran untuk penanggulangan dampak kekeringan. ‘’Jadi dua-duanya diproses. Surat ke BNPB diproses dan ke Pak Gubernur untuk status tanggap darurat juga diproses,’’ sebutnya. Dalam rapat koordinasi dengan Kepala BPBD se NTB beberapa waktu lalu, Ahsanul Khalik menegaskan, NTB saat ini dinilai sudah memenuhi syarat disebut darurat kekeringan. Dengan SK itu jadi dasar pengajuan kebutuhan anggaran kepada Pemprov NTB dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Disebutnya, sudah 674.000 jiwa terdampak kekeringan. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding tahun tahun sebelumnya. ‘’Sehingga harus berpikir bagaimana langkahlangkah kita. Sebab sampai sekarang belum ada kabupaten/kota yang menerbitkan SK tanggap darurat kekeringan,’’ kata Ahsanul Khalik. Dengan SK itu akan menjadi dasar pihaknya mengajukan anggaran ke Pemprov NTB melalui APBD. Paling penting, SK itu untuk pengajuan kebutuhan anggaran kepada BNPB yang memang sudah menyediakan melalui Dana Siap Pakai (DSP). Anggaran itu bisa cair hanya den-

gan SK Bupati dan Walikota, dengan tujuan penggunaan anggaran selanjutnya untuk penanggulangan kekeringan jangka panjang. Dana tanggap darurat kekeringan yang saat ini tersedia di BPBD NTB akan dibagi habis untuk kebutuhan distribusi air yang melibatkan unsur lain, seperti PDAM, TNI dan Polri. Karena puncak kekeringan diperkirakan akan terjadi Agustus mendatang, perlu antisipasi krisis air semakin parah. Harus diatasi agar penanganan instan ini tidak menjadi pekerjaan rutin tiap tahun. ‘’Bersama sama kita pikirkan, kita ajukan SK ke Kabupaten dan Kota. Agar setiap tahun kita tidak bangga dengan distribusi air,’’ tegasnya. Khalik juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melobi Kementerian/Lembaga di pusat yang bisa membantu mengatasi kekeringan di NTB. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I Lombok Barat, Luhur Tri Uji Prayitno, SP menyebutkan, saat ini hingga dua bulan ke depan, NTB akan berada pada musim kemarau. Puncaknya pada Agustus mendatang. ‘’Curah hujan pada Agustus sangat rendah, kurang dari 20 mm, dengan sifat umumnya normal sampai bawah normal. Pada Bulan September dan Oktober sudah mulai hujan, tapi masih rendah,’’ katanya. (ars)

Halaman 15

RSUP NTB Siap Kejar Akreditasi Internasional Mataram (Suara NTB) Kemajuan pembangunan di NTB untuk lima tahun ke depan memungkinkan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung. Berbagai fasilitas pendukung terus dibenahi terutama dari segi kualitas agar menyamai standar internasional, termasuk untuk fasilitas kesehatan. Untuk itu Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB turut menyiapkan diri menyambut kemajuan pembangunan di NTB. Salah satunya dengan menyusun komitmen bersama dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc. untuk meraih akreditasi sebagai rumah sakit berstandar internasional. Menurut Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul itu, inti utama dari akreditasi internasional adalah kualitas pelayanan yang diberikan bagi para pasien sendiri. Untuk itu seluruh civitas pelayanan di RSUP NTB dituntut menjunjung tinggi asas pelayanan dan selalu ikhlas dalam melayani para pasien. Menurut Dr. Zul keikhlasan dalam melayani harus menjadi jiwa dari pengurus rumah sakit dan tidak bisa didapatkan melalui pelatihanpelatihan dan ceramah. “Tidak mungkin kita memaksa rumah sakit kita di Provinsi ini akan melayani kalau dalam kesehariannya (seluruh civitas pelayanan) dilayani seharian dari pagi

sampai malam. Tidak mungkin dokter-dokter kita bisa melayani dengan ikhlas jika dalam keseharian hidupnya feudal,” ujar Dr. Zul. Untuk itu diharapkan agar civitas pelayanan di RSUP NTB bekerja dengan asas kemanusiaan. Yaitu senantiasa mengingat bahwa kerja mereka adalah untuk menolong orang lain. Selain itu, Dr. Zul menekankan pentingnya kolaborasi dan kesamaan persepsi sebagai jalan untuk mendapatkan akreditasi internasional seperti yang diinginkan. Kolaborasi itu bisa terjalin dengan menciptakan lingkungan kerja yang bersifat kekeluargaan, mulai dari Direktur sampai dengan staf. “Akreditasi Internasional Paripurna, tapi kalau perawat-perawatnya melihat wajahnya kita sudah enek (percuma). Oleh karena itu mudah-mudahan ada kesamaan persepsi,” pungkas Dr. Zul. Menanggapi hal tersebut Direktur RSUP NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS menegaskan bahwa akreditasi internasional dan paripurna itu harus diraih RSUP NTB mengingat modalitas untuk itu sudah dipenuhi. Salah satunya dengan mendapat akreditasi paripurna bintang lima sampai saat ini dan didukung dengan fasilitas dan sumberdaya manusia (SDM) yang memadai. Selain itu, segmen pasar di NTB yang akan terbuka bagi dun-

ia internasional juga menjadi motivasi RSUP NTB dalam meraih akreditasi internasional tersebut. “Kalau bicara MotoGP misalnya, ada market share (segmen pasar, Red) yang belum kita garap serius di situ. Untuk melayani pasien-pasien internasional tentunya standarnya pun harus standar internasional,” ujar Hamzi, Senin (29/7) di Mataram. Untuk itu, Hamzi menyebut perlunya penyamaan persepsi dan langkah yang akan diambil untuk mencapai akreditasi internasional. “Untuk itu dukungan dari owner, dalam hal ini Pak Gubernur, sangat diperlukan. Komitmennya harus sama,” ujarnya. Penilaian akreditasi internasional bagi RSUP sendiri akan dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada Januari 2020 mendatang. Untuk itu Hamzi menerangkan bahwa pihaknya menyusun komitmen bersama dengan Gubernur untuk memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh SDM dan direksi RSUP NTB agar bersemangat dalam mengerjakan bahan-bahan akreditasi. “Tentunya timnya sudah bekerja, tim akreditasi yang lama. Cuma kita bekerja lebih keras lagi dan memastikan bahwa standar-standar tersebut terimplementasi dengan baik,” ujar Hamzi. KARS memiliki poin standar akreditasi yang terbagi pada 20

(Suara NTB/bay)

TANDATANGAN - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah menandatangani komitmen bersama menjadikan RSUP NTB terkreditasi internasional, Senin kemarin. penilaian tentang implementasi pelayanan dengan baik. Poin yang paling sulit menurut Hamzi nantinya adalah perihal Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMPK) yang memang menjadi inti dari akreditasi rumah sakit. “Bagaimana pasien yang datang benar-benar dilayani sesuai standar, kemudian dengan mutu yang sesuai dengan standar yang digariskan KARS tadi. Itulah tantangan terbesarnya,” ujar Hamzi. Walaupun begitu dengan dibuatnya komitmen bersama dengan Gubernur tersebut menurut Hamzi akan mendukung seluruh komponen rumah sakit mulai dari Direktur, anggota

direksi, dokter, perawat, dan staf untuk sama-sama mengedepankan kualitas pelayanan sesuai dengan poin-poin pelayanan di rumah sakit internasional. Hamzi optimis akan mendapatkan akreditasi itu dengan fasilitas yang telah dimiliki RSUP saat ini serta kualitas SDM yang bekerja di RSUP NTB. Sebagai rumah sakit terbesar sekaligus sebagai rumah sakit rujukan tersier utama di NTB, RSUP NTB memang difasililitasi pelayanan yang cukup lengkap, baik dari segi peralatan maupaun ketersediaan dokter. Sampai saat ini setidaknya RSUP NTB memiliki 108 dokter spesialis. (bay)

Persiapan APGN 2019 Dimatangkan Mataram (Suara NTB) Persiapan Asia Pacific Geoparks Network (APGN) ke-6 tahun 2019 di Lombok terus dimatangkan oleh Pemprov NTB. Namun, hal itu juga dituntut menjadi perhatian dari pemerintah kabupaten/kota di NTB agar menjadi kerja kolaborasi dengan tujuan utama untuk mempromosikan potensi di daerah masing-masing. Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si, menegaskan agar APGN 2019 tidak dianggap sebagai kerja dari Pemprov NTB saja. Namun bersama-sama dengan pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota diharapkan ada sinergi, terlebih momen tersebut bisa menjadi ajang promosi pari-

wisata. “Mari kita manfaatkan kegiatan ini untuk bersaing, promosi provinsi dengan promosi kabupaten/kota. Bagaimana peran masing-masing kabupaten/ kota untuk mempromosikan (dirinya),” ujar Iswandi saat memimpin Rapat Koordinasi di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (29/7). APGN 2019 sendiri akan dimulai pada 31 Agustus 2019 mendatang. Selama APGN berlangsung, para peserta dari 25 negara yang mengkonfirmasi diri hadir akan diajak mengikuti rangkaian kegiatan yang tersebar di beberapa titik di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Dicontohkan Iswandi seperti

kegiatan Gala Dinner yang mengambil tempat di Taman Narmada,LombokBarat.Menurutnyahal itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Pemda Lombok Barat untuk mempromosikan potensi yang dimilikinya. “Jadi kalau provinsi menyiapkan banner-banner di sana, (Lombok Barat) jangan mau kalah,” ujar Iswandi. Selain itu, Iswandi juga berharap Pemda kabupaten/kota yang ada di pulau Sumbawa agar turut berpartisipasi dalam APGN 2019 walaupun daerahnya tidak dikunjungi secara langsung. Partisipasi itu dalam bentuk pameran di kegiatan Geo Fair dan UMKM Expo yang juga akan mewarnai rangkaian kegiatan tersebut. Mengingat waktu pelaksan-

Presiden Tandatangani Keppres Amnesti Nuril Dari Hal. 1 setelah Peninjauan Kembali (PK) kasus pelecehan seksualnya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Dikutip Suara NTB dari laman resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id,Presidenmenandatangani Keppres itu pagi kemarin, setelah beberapa waktu lalu menerima hasil pleno Komisi III DPR RI tentang persetujuan amnesti. ‘’adi pagi Keppres untuk Ibu Baiq Nuril sudah saya tanda tangani. Jadi, silakan Ibu Baiq Nuril kalau mau diambil di Istana silakan. Kapan saja sudah bisa diambil,” kata Presiden Jokowi, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/7) siang. Presiden mengaku tidak keberatan apabila Baiq ‘Nuril ingin bertemu langsung dengannya setelah Keppres tersebut dikeluarkan. Presiden mengatakan akan dengan senang hati menerima dan bertemu dengan Baiq Nuril. “Diatur saja. Saya akan dengan senang hati men-

erima,” ujar Presiden Jokowi. Sebelumnya isyarat bakal ditandatanganinya Keppres pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Senin (29/7) pagi. Menurut Mensesneg, draft Keppres tersebut sudah diajukan ke Presiden. “Hari ini kita ajukan ke Presiden, insyaallah hari ini pula ditandatangani beliau,” kata Pratikno kepada wartawan usai melantik 3 (tiga) Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), di lobi Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Senin (29/7) pagi. Penandatanganan itu, menurut Mensesneg, merupakan tindak lanjut dari persetujuan DPR RI terhadap surat yang diajukan Presiden Jokowi pada Senin (15/7) lalu. Menurut Mensesneg Pratikno, pemberian amnesti kepada Baiq Nuril ini dilakukan set-

elah mendengar rasa keadilan masyarakat dan dukungan DPR yang luar biasa sekali. ‘’Ini bukan hanya keadilan normatif, tetapi rasa keadilan. Bukan semata-mata tekstual, tetapi keadilan subtantif,’’ tegas Pratikno. Sebelumnya permintaan DPR RI dalam Rapat Paripurna, Kamis (25/7) lalu, secara aklamasi telah menyetujui pemberian amnesti kepada Baiq Nuril sebagaimana surat yang disampaikan Presiden Jokowi. Baiq Nuril melalui tim advokasinya pun menyambut gembira informasi tersebut. Anggota tim advokasi Nuril Yan Mangandar, SH.,MH menyebut, Keppres Amnesti Baiq Nuril merupakan keputusan Presiden bersifat individual. Keputusan yang hanya berlaku dan mengikat Ibu Baiq Nuril. “Konkrit dan berlaku sekali ini, tidak ada tahapan keputusan selanjutnya yang perlu dilakukan,” kata Yan, terkait bebasnya Nuril dari segala hukuman. (ars)

Murah Hati, Saudari Purnama Hadi Dambakan Bisa Kuliah Dari Hal. 1 Murah Hati dan Purnama Hadi hanya tinggal bersama ibunya, Inaq Mahnim yang tak punya pekerjaan tetap. Mengandalkan perekonomian keluarga yang sangat terbatas, semangat belajar Murah Hati tak surut. Murah Hati kepada Suara NTB mengaku mendapatkan bantuan dari Kepala Dusun, Muhammad Isnaeni yang dinilai cukup peduli terhadap nasib warganya. Tidak ada ayah yang diandalkan bisa membantunya. Ayah Murah Hati sudah meninggalkannya dan pergi entah kemana. Oleh Kadus, ia didaftarkan di

tingkat Diploma Jurusan Bahasa Arab di Darul Falah, Desa Toya Kecamatan Aikmel. Besar harapannya bisa mendapatkan beasiswa. Karena untuk biaya studi pastinya cukup mahal. Pengakuan Kadus, Muhammad Isnaeni, di kampusnya Murah Hati itu, biaya studi memang gratis. Akan tetapi, biaya lainnya bersifat mandiri. Murah Hati ini sebutnya merupakan anak yang aktif. Diyakini, ke depan bisa menempuh studi sampai lulus dan bisa menjadi kebanggaan keluarga. Semangatnya melanjutkan kuliah sangat tinggi. Saat di bangku SMA, Murah Hati terbilang cukup berprestasi. Anggota DPRD Lotim, Baiq

Nurhasanah yang mendatangi rumah Murah Hati bersama Kadus M. Isnaeni menyampaikan komitmennya untuk membantu. Akan tetapi, bantuannya pasti tidaklah seberapa. Ia berharap ada bantuan juga dari pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Program beasiswa yang diprogramkan Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah bisa juga menyentuh Murah Hati. Diyakini, saat nanti selesai kuliah, Murah Hati bisa menjadi penyelamat perekonomian keluarganya.Menjaditugasdantanggung jawab pemerintah untuk membantu warga yang tak mampu. (rus)

aan yang semakin dekat, Iswandi berharap epada Pemda kabupaten/kota agar meyiapkan dengan matang titik-titik lokasi yang akan dikunjungi oleh para peserta simposium. Pemda Lombok Barat bertugas mengurus kegiatan PreSymposium di sepanjang jalan bypass menuju Senggigi, Gala Diner, dan Mid-Symposium Excursion di Kemaliq Pura Lingsar. Pemda Lombok Tengah bertugas mengurus Pre-Symposium di sepanjang jalan bypasss menuju Mataram, dan Mid-Symposium Excursion di Desa Aik Berik. Pemda Lombok Timur bertugas mengurus Mid-Symposium Excursion di Pusuk Sembalun, Bukit Lawang, dan Lumbung Pangan. Pemda Lombok Utara bertugas mengurus UGGp council & APGN AC Meeting di Gili Trawangan, dan Mid-Symposium Excursion di Desa Beleq Gumantar dan Desa Senaru. “Masing-masing kabupaten sudahmenunjukkankomitmennya untuk menyiapkan dengan sebaikbaiknya,” ujar Iswandi. Persiapan untuk keseluruhan rangkaian kegiatan itu sendiri disebutnya telah mencapai 85%. Walaupun begitu, yang menjadi perhatian adalah kondisi pelabuhan di Gili Trawangan yang dan jembatan yang ada di Desa Aiq Berik. “Itu sedang dikerjakan. Pertengahan bulan Agustus yang berkaitan dengan persia-

pan fisik itu sudah tuntar,” ujar Iswandi optimis. Senada dengan itu Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi menerangkan perlunya seluruh stakeholder terkait dalam persiapan APGN 2019 agar semakin merapatkan barisan untuk menyukseskan kegiatan tersebut. “Kita terus berhitung 36 hari 5 jam dan 21 menit kurang lebih (sampai tanggal pelaksanaan),” ujar Ardhi, Senin (29/7). Perhatian itu dirasa perlu karena menurut Ardhi APGN 2019 bukan hanya merepresentasikan NTB sebagai pihak penyelenggara, namun juga Indonesia selaku negara yang memiliki geopark yang telah diakui UNESCO. Ardhi sendiri menyebut Pemprov NTB selaku penyelenggara APGN sampai saat ini masih optimis. “Kita ada 360 check list (persiapan kegiatan), sebagian besar sudah siap,” ujarnya. Sampai saat ini setidaknya sudah ada 323 orang peserta yang telah mengkonfirmasi kehadiran dalam APGN 2019 di Lombok. Para peserta itu berasal dari 25 negara berbeda seperti Tiongkok, Jepang, Korea, India, Australia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Jerman, Nigeria, Kanada, Rusia, New Zealand, Prancis, dan lain-lain. (bay)

Gubernur Minta Keseriusan AMNT Dari Hal. 1 Pada saat itu, Menteri ESDM menegaskan smelter di KSB harus sudah operasi di tahun 2022. ‘’Kemarin kita sudah sampaikan minta kepastian pada Pak Jonan. Bahwa apapun yang terjadi, pokoknya 2022 harus sudah jalan,’’ tegas gubernur. Ditanya mengenai kendala pembangunan smelter tersebut, gubernuryangakrabdisapaDr.Zul ini mengatakan dulunya AMNT dan PT. Freeport akan bekerjasama membangun smelter kapasitas besar. Tetapi kemungkinan hanya PT. AMNT yang akan membangun smelter tersebut, sehingga skalanya akan menjadi lebih kecil. Selain itu, masalah tanah juga menjadi kendala. Dulunya, AMNT akan membangun smelter di suatu tempat yang sudah clear masalah tanahnya. Tetapi dalam proses pembangunannya, ternyata tanahnya yang berada di bawah berongga. Sehingga lokasi pembangunan smelter dipindah dari lokasi awal. ‘’Yang membuat tempat itu tak jadi dibangun di situ. Tapi harus dicari tempat lain. Ini yang butuh waktu. Kalau pembangunannya di

tempatyangsama,mungkinsudah hampir selesai,’’ kata Dr. Zul. Sesuai amanat konstitusi, pembangunan smelter merupakan kewajiban AMNT. Jika tidak membangun smelter, maka mereka tidak bisa lagi mengekspor konsentrat. Mengenai percepatan pembangunan smelter ini, Dr. Zul berharap AMNT membangun di tempat yang sudah ada. Daripada menunggu ratusan hektare lahan yang sedang dalam proses pembebasan lahan. ‘’Kenapa (lahan) yang ada saja dibangun dulu. Kalau menurut saya, lahan yang ada saja dulu dimaksimalkan,’’ tandas orang nomor satu di NTB ini. Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian ESDM, progres pembangunan smelter di KSB baru 13,7 persen. Menurut Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba, Ir. Yunus Saefulhak, MM, Kementerian ESDM terus mengawasi dan mengawal pembangunan smelter di KSB. PT. AMNT masih punya waktu dua tahun lebih untuk menuntaskan kewajibannya membangun smelter. Sesuai ketentuan, smelter di KSB harus tuntas Januari 2022. (nas)

Kapolda Siapkan Langkah Tindak Aktivitas Penambangan Liar di NTB Dari Hal. 1 Gubernur menunjuk Kapolda NTB sebagai Ketua Tim, Wakil Ketua Tim, Danrem 162/WB, Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani dan Anggota Tim para Bupati/Walikota se - NTB. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (29/7) siang mengatakan, pencemaran lingkungan yang diakibatkan illegal mining (penambangan liar) di NTB sudah memprihatinkan. Sehingga perlu disikapi supaya kerusakan lingkungan jangan sampai meluas. ‘’Tapi pada saat yang sama memang masyarakat diberikan alternatif pekerjaan. Sehingga sosialisasinya perlu lebih baik,’’ kata gubernur. Pekerjaan alternatif bagi eks penambang liar harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ia berharap

penertiban tambang ilegal di NTB dapat dilakukan secara persuasif, tanpa ada kegaduhan yang tidak perlu. Menurut gubernur, tambang ilegal yang ditertibkan bukan saja di Bukit Prabu ,Lombok Tengah. Tetapi di daerah lainnya seperti Sekotong, Lombok Barat, Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa juga perlu dilakukan. ‘’Sekotong itu cukup parah juga. Begitu juga di Sumbawa Barat. Jangan sampai nanti menjadi berita internasional, kita panik. Mudah-mudahan ini dilakukan dengan persuasif, tanpa kegaduhan yang tak perlu,’’ harap orang nomor satu di NTB ini. Sementara itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Drs. Nana Sudjana, MM mengatakan, keberadaan tambang liar di NTB sangat merugikan negara dan merusak lingkungan. Selain itu, ia menilai beroperasinya tambang emas ilegal di daerah ini sebagai bentuk pelecehan ter-

hadap hukum. Selama tiga bulan menjabat sebagai Kapolda NTB, ia mengaku sudah memetakan tambang ilegal yang beroperasi di daerah ini. Sejak awal juga pihaknya sudah merencanakan upaya-upaya untuk menghentikan aktivitas penambangan liar yang ada di NTB. ‘’Ini tak bisa dibiarkan, seolah-olah kita ini seperti negara tanpa hukum. Padahal hukum merupakan panglima di negara kita. Dan memang saya sudah melakukan upaya-upaya tersebut dan Pak Gubernur menyambut,’’ katanya. Dengan adanya sambutan dari Gubernur dan Bupati/Walikota, Kapolda mengatakan adanya visi yang sama untuk menertibkan tambang ilegal tersebut. PETI yang berada di Bukit Prabu lombok Tengah semakin meluas dan merusak lingkungan. Aktivitas penambangan liar di Prabu yang sangat dekat den-

gan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah merusak lingkungan. Para penambang liar menggali dan mengambil batu yang mengandung emas. Kemudian diproses menggunakan alat gelondongan sehingga didapatkan emas. ‘’Wilayah ini dekat dengan KEK Mandalika dan beberapa destinasi wisata unggulan di Lombok Tengah. Sehingga akan membawa dampak negatif, merusak pesona wisata di sekitar PETI,’’ katanya. Kapolda mengatakan, aktivitas penambangan liar di Prabu menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena bahan yang digunakan merupakan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri. ‘’Limbahnya sangat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Ini menjadi atensi kita bersama,’’ ucapnya. Tambang emas ilegal yang ada di Prabu, Sekotong, Taliwang dan

Brang Rea tidak boleh dibiarkan. Karena melanggar UU Minerba dan UU tentang Lingkungan. Namun, kata Kapolda, dalam penertiban tambang ilegal ini tidak langsung dilakukan tindakan hukum. Tim yang dibentuk gubernur yang dipimpin dirinya akan melakukan upaya persuasif terlebih dahulu. Dengan melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat bermusyawarah supaya jangan lagi melakukan penambangan liar. Jika upaya persuasif tak berhasil, maka akan dilakukan penegakan hukum. Dalam aktivitas penambangan liar, kata Kapolda ada penyuplai bahan-bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri. Para penyuplai sianida dan merkuri ilegal inilah yang akan ditindak. Kemudian, pihak-pihak yang menyakurkan BBM untuk alat-alat berat yang beroperasi di lokasi tambang ilegal. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 30 Juli 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 KHUSYUK – Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik (paling kanan) saat doa bersama jajarannya dan anak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 yatim, Senin kemarin. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 sejak Pukul 08.00 Wita, mel- na BPBD NTB, H. Ahsanul daerah ini jauh dari bala ben- komunitas dan lembaga lain- bala bencana. Ini juga diang- nya bahwa mitigasi sudah Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Setahun pascagempa, ibatkan 150 orang dari kalan- Khalik, S.Sos.,MM, untuk cana. Agar Allah memberi nya untuk agenda refleksi gap penting untuk mengajak ada sejak zaman Nabi. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 “Itu pelajaran bersawarga bangkit dari keterpuruBadan Penanggulangan gan warga, pelajar dan dira- mengingatkan jajarannya ampunan kepada kita se- tragedi gempa NTB. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ma. Sedangkan dari sisi kan dan rasa trauma. Bencana Daerah (BPBD) maikan anak – anak yatim bahwa tidak saja fisik, tapi mua,” harap Ahsanul Khalik. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Pihaknya juga sudah me- kekinian, apakah Allah Refleksi itu sekaligus untuk Mitigasi Melalui Masjid Provinsi NTB merefleksi- yang berdomisili di sekitar di dalamnya ada kerja ke12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Pada kesempatan itu, Ah- nyiapkan buku khutbah Ju- sudah ingatkan kita? kan dengan melibatkan kantor BPBD NTB jalan dr. manusiaan yang membutu- meningkatkan sikap kesiap12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 warga dan anak - anak ya- Soedjono Lingkar Selatan hkan sikap dan batiniah yang siagaan dan kewaspadaan sanul Khalik juga mengimbau mat yang isinya doa doa hing- Sudah, tersurat dan ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 tim, Senin (29/7). Kegiatan Mataram. Dalam kegiatan kuat. “Ini merefleksikan yang karena bencana menurutnya soal pentingnya mitigasi mela- ga mitigasi bencana. Dalam sirat. Kisah - kisah masa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 ini menjadi titik balik penuh khusyuk itu, hadir pe- diakukan kawan - kawan bisa datang tiba-tiba. Menu- lui masjid pemukiman pen- lembaran buku khutbah diin- lalu dan kisah kita di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 mengenang peristiwa gem- jabat struktural, pegawai BPBD setahun ini. Kita juga rut rencana, tidak saja doa duduk. Selain menggelar doa, formasikannya, ia mengutip NTB mengingatkan agar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 pa 29 Juli dan 5 Agustus dan para honorer lingkup berharap doa - doa anak ya- bersama, BPBD juga akan juga tata cara mitigasi penye- kisah perjuangan Nabi Nuh kita mempersiapkan diri. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 seperti 2018, sekaligus berdoa un- BPBD NTB berlangsung di tim agar diijabah, sehingga menggelar diskusi bersama lamatan agar dijauhkan dari bersama kaum Muslimin Mitigasinya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 yang selamat dari bencana bagaimana kita bangun tuk keselamatan bagi musala setempat. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 dengan membuat perahu. bangunan lebih paten,” Dzikir dan doa bersama masyarakat NTB. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 Dari kisah itu diungkapkan- pungkasnya. (ars/*) Dzikir dan doa bersama itu menurut Kepala Pelaksa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

Refleksi Setahun Pascagempa dan Harapan dari Doa Anak Yatim

Jajaran pegawai BPBD berbaur bersama pelajar dan warga saat dzikir dan doa bersama.

Seorang anak sumringah usai mendapat bantuan selimut dan tikar dari petugas BPBD.

Penyerahan santunan kepada anak yakim usai doa bersama.

Terdakwa Korupsi Dana PKH

Mantan Korkab Pakai Jatah KPM untuk Bayar Utang Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Fathoni mengakui perbuatannya. Mantan Koordinator Kabupaten PKH Lotim itu menggunakan uang jatah 126 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk keperluan pribadi. Hal itu diungkapkan Fathoni di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Senin (29/7). Terdakwa mulai pengakuannya saat menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum, Rajuriman. “Semua ATM PIN-nya

sama,” kata Fathoni mengawali. KPM menerima dana PKH mencairkan uang menggunakan ATM atau mitra BRI Link. Fathoni yang mendampingi 126 KPM PKH Montong Gading mengetahui PIN tersebut. Awalnya, dia diminta untuk mencairkan dana itu sekaligus. Setiap penerima PKH mendapat Rp1,5 juta per tahun dibagi per tiga bulan sekali. Masing-masing rekening dicairkan sebesar Rp1,4 juta sebab Rp100 ribu sisanya dipakai untuk biaya administrasi bank. Namun rupanya, Fathoni memanfaatkannya. Dana PKH tahap I dan tahap II tahun 2018 yang sudah cair tidak langsung diberikan ke-

pada KPM. Melainkan mampir di rekening pribadi Fathoni dulu. ATM yang seharusnya dipakai penerima PKH pun baru dibagikan ke KPM saat pencairan tahap III. “Yang tahap I dan tahap II uangnya saya pinjam,” ujarnya. Hakim anggota, Abadi mengejar Fathoni dengan pertanyaan penggunaan dana yang tidak semestinya itu. Fathoni menjawab total yang diakuinya dipinjam sejumlah Rp157 juta. “Saya pakai untuk bayar utang. Dulu saya usaha tembakau rugi Rp90 juta. Saya pakai juga untuk beli baju,” sebutnya. Jaksa penuntut umum, Rajuriman menambah bahwa

Fathoni menyetorkan sebagai uang PKH jatah KPM itu untuk membiayai modal istrinya berbisnis pakaian. Selain itu, sebesar Rp15 juta sudah dipakai untuk bertransaksi mata uang kripto Bitcoin. Usai pemeriksaan terdakwa tersebut, majelis hakim yang diketuai Anak Agung Rajendra menunda sidang. Sidang kembali dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda tuntutan. Fathoni sebelumnya didakwa korupsi dana PKH sebesar Rp157,2 juta. Terdakwa memotong dan tidak menyalurkan dana bantuan 126 dari total 219 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Montong Gading. (why)