Edisi Selasa 30 Juni 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 30 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 96 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

STIPark dan Target NTB Jadi Sentra Industri Program industrialisasi yang digagas Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc - Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mulai menunjukkan hasil. Inovasi teknologi dari anakanak NTB mulai bermunculan seperti sepeda motor listrik, mobil listrik hingga cold storage tenaga surya.

GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, menargetkan daerah ini ke depannya akan menjadi sentra alias hub industri di Indonesia. ‘’Jadi ke depan, industrialisasi itu hub-nya di NTB,’’ ujar gubernur saat berkunjung ke Science Technology and Industrial Park (STIPark) NTB di Banyumulek, Lombok Barat, Jumat (26/6).

Gubernur mengatakan, in-

dustrialisasi adalah perubahan cara berpikir. Produk pertanian yang tadinya berupa gabah, tidak lagi dijual dalam bentuk gabah. Tetapi diolah dulu menjadi beras. Dengan adanya industri penggilingan padi maka akan diikuti industri ikutannya, seperti pakan. ‘’Kita sangat mampu, tak ada yang tidak bisa dibikin kalau kita mau mencoba,’’ katanya.

Ia mengatakan, industrialisasi sangat penting. Karena tidak mungkin masyarakat akan mencicipi kesejahteraan atau kemakmuran jika tidak ada proses industrialisasi.

Dikatakan, semua industrialisasi dimulai dengan hadirnya industri permesinan. ‘’Kalau kita mulai dari mesin. Dengan mesin produksinya bisa meningkat. Kehadiran

mesin, mekanisasi akan menghadirkan produktivitas.

Produktivitas meningkat akan meningkatkan produk yang dihasilkan dan jumlah uang yang dihasilkan,’’ terangnya.

Sekali anak-anak NTB bisa bikin mesin, maka akan terjadi pembelajaran yang terus menerus. Sehingga mesin yang dihasilkan akan semakin canggih. Jika sudah mampu

membuat motor listrik atau mobil listrik, maka akan berpikir untuk bisa membuat komponen mesin motor listrik, mobil listrik dan lainnya. ‘’Ini ada prosesnya,’’ terangnya.

Bersambung ke hal 9

H. Zulkieflimansyah

Mesin pencacah sampah buah dan mesin cetak pellet magot produksi Oke Las yang diajukan ikut test report di STIPark NTB.

Aktivitas di UD. Restu Ibu Lenek

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Kemitraan STIPark Dorong Pertumbuhan IKM Permesinan

Saiful Haq

yang bergerak di bidang logam.

Dicontohkan pada 2019 lalu, pihaknya telah menyerahkan beberapa jenis mesin untuk bidang pertanian yang mengikuti test report di STIPark. ‘’Itu untuk mendukung industrialisasi, kita diminta membuat prototype untuk test report di STIPark. Itu kami sangat setuju, karena (mendukung) kami semakin mengembangkan diri,’’ ujar pemilik UD. Restu Ibu di Lenek, Lombok Timur tersebut.

Bahkan, program tersebut sempat direncanakan akan berlanjut dengan fasilitasi pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun rencana tersebut terhalang oleh pandemi Covid-19 yang masuk ke NTB Maret 2020.

Dalam situasi saat ini diakui program stimulus pemerintah dengan pengadaan permesinan atau kepastian program-program lainnya yang sudah lebih dulu berjalan sangat diharapkan pelaku usaha. ‘’Semenjak Covid ini jadi sepi. Bahkan karyawan mulai kita kurangi.

Bersambung ke hal 9

(Suara NTB/ndi)

Pasar Jadi Kunci Pengembangan IKM

Abdul Rauf

Kembangkan Lima Sektor Prioritas, Industri Otomotif Jadi Unggulan NTB PEMPROV menetapkan lima sektor prioritas dalam pengembangan industrialisasi di NTB. Salah satu yang menjadi unggulan adalah industri otomotif. ‘’Industri otomotif salah satu unggulan NTB,’’ ujar Kepala Dinas Perindustrian (Diperin) NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/6).

Industri otomotif menjadi salah satu unggulan, karena anak-anak NTB sudah mampu memproduksi sepeda motor listrik bahkan mobil listrik.

Bersambung ke hal 9

Hj. Nuryanti

(Suara NTB/ist)

Lalu Surya Darma Putra

POSISI STIPark NTB sebagai pusat pengembangan teknologi di NTB diharapkan dapat mendukung produksi IKM NTB, terutama yang bergerak di bidang permesinan. Pasalnya, pengembangan tersebut bertalian erat dengan salah satu program unggulan Pemprov NTB, yaitu industrialisasi.

Salah satu pelaku IKM logam di NTB, Lalu Surya Darma Putra, menerangkan di tengah pandemi Covid-19 ini, pengembangan di STIPark justru lebih mendesak lagi untuk dilakukan. ‘’Di STIPark kemarin ada program pengadaan permesinan. Harapan kami, itu bisa segera dikeluarkan. Supaya teman-teman yang sudah kita rumahkan bisa kita panggil lagi, sekaligus untuk mendukung industrialisasi juga,’’ ujar Surya kepada Suara NTB, Minggu (28/6).

Diterangkan, pengembangan STIPark oleh pemerintah daerah memiliki prospek yang bagus. Terutama dengan fasilitasi test report atau uji kelayakan untuk produk permesinan yang dibuat oleh IKM-IKM

Apresiasi Memacu Semangat jemen Mutu SMKN 2 Gerung, Andy Sudrajat W, S.ST, membuka bagian atas boks berwarna biru yang berada di sudut ruangan salah satu ruang praktik di SMKN 2 Gerung, pada Rabu (24/6). Boks itu berukuran panjang sekitar 1,5 meter dan tinggi 50 senti meter yang disebut ruangan pendingin atau cold storage. “Ini bisa untuk pe(Suara NTB/ron) nyimpanan ikan,” ujar Andy.

CEK - Wakil Kepala Manajemen Ide pembuatan cold storage itu Mutu SMKN 2 Gerung, Andy berawal dari pertemuan dengan Sudrajat W. (kiri) bersama tim pihak Dinas Pendidikan dan Kebupembuatan cold storage, Kus dayaan (Dikbud) NTB yang ingin Harjanto mengecek cold storage mengembangkan SMK. buatan SMKN 2 Gerung.

Bersambung ke hal 9 Giri Menang (Suara NTB) – Apresiasi terhadap sebuah produk, memancing kreativitas para pembuat produk. Itulah yang dirasakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) saat dilibatkan sebagai bagian dari program industrialisasi.

Guru produktif ketenagalistrikan yang juga Wakil Kepala Mana-

KALANGAN wakil rakyat di Udayana memberi apresiasi terhadap keseriusan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah-Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah memberikan perhatian terhadap pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di masyarakat. ‘’Kita apreasiasi semangat Pak Gubernur ini dalam rangka meningkatkan IKM. Di mana kita tahu masih selalu terbelakang dalam segala sisi, tapi paling tidak ini menjadi angin baik bagi IKM di NTB,’’ Bersambung ke hal 9

H. Zulkifli

PERAN STIPark NTB sebagai pusat pengembangan teknologi industri diharapkan dapat memiliki fokus. Hal tersebut dinilai akan lebih memudahkan pemerintah mencapai tujuan industrialisasi sekaligus mendorong peningkatan kapastias IKM yang menjadi mitra.

Pemilik CV. Sinar Agro Teknik, Samsul Hakim, menerangkan sampai saat ini belum ada detail kerja sama yang dijalin antara IKM dan STIPark NTB. Bersambung ke hal 9

IKM Permesinan dan Pengolahan

Samsul Hakim

DINAS Perindustrian (Diperin) NTB melalui Science Technology dan Industrial Park (STIPark) menargetkan penciptaan 1.000 IKM permesinan dan pengolahan sampai 2023 mendatang. Direktur STIPark NTB, M. Khairul Ihwan mengungkapkan inovasi teknologi mulai menjamur di daerah ini. ‘’Inovasi itu sekarang tumbuh seperti jamur. Semua orang baik IKM/UKM maupun SMK tergoda untuk membuat inovasi,’’ kata Ihwan dikonfirmasi Suara NTB,

Sabtu (27/6).

Menjamurnya inovasi dapat dilihat jika turun ke SMK-SMK yang ada di NTB. SMK sedang berlomba-lomba membuat inovasi. ‘’Ini bentuk penciptaan iklim industrialisasi yang sudah berhasil kita dorong.

Baik melalui STIPark dan SMK,’’ katanya.

Bersambung ke hal 9

M. Khairul Ihwan

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

Pengembangan STIPark dan Industrialisasi Perlu Lebih Fokus Inovasi Menjamur, Targetkan Cetak 1.000

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 30 Juni 2020

Halaman 2

DPRD Tetapkan Perda Pelaksanaan APBD Kota Mataram 2019 Bangun Ruang Pemulasaran Jenazah TENDER belanja modal pembangunan gedung penunjang rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram telah selesai. Rekanan mulai tahap pengerjaan konstruksi ruang pemulasaran jenazah dan isolasi. Kecermatan dan ketepatan waktu diharapkan agar tidak terjadi keterlambatan.

Proyek itu dikerjakan oleh PT. Mujahid Sukses Konstruksi dengan nilai kontrak Rp4.560.000.000 dari pagu anggaran Rp4.850.000.000.

Rekanan memiliki waktu empat bulan menyelesai(Suara NTB/cem) kan pekerjaan setelah tanH. Lalu Herman Mahaputra da tangan kontrak.

Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra tidak mengetahui detail siapa pemenang tender pada pengerjaan ruang isolasi dan pemulasaran jenazah tersebut. Pasalnya, proses tender diserahkan sepenuhnya ke Bagian Layanan dan Pengadaan Setda Kota Mataram.

“Malah saya ndak tahu siapa yang mengerjakan,” kata dr. Jack, sapaan akrabnya dikonfirmasi, Senin (29/6).

Meskipun situasi pandemi saat ini, pekerjaan harus tetap jalan. Karena anggaran pengadaan barang dan jasa di tahun 2020 sebesar Rp5 miliar. Dijelaskan Jack, ide pembangunan ruang pemulasaran jenazah terintegrasi dengan ruang isolasi, karena melihat potensi bahwa NTB merupakan daerah destinasi. Selain itu, banyak permintaan wisatawan mancanegara yang secara kebetulan menetap di Mataram. Mereka meminta diotopsi dan kremasi. “Karena di NTB memang tidak ada pemulasaran jenazah,” ucapnya.

Penanganan Covid-19 sedang fokus dikerjakan oleh rumah sakit tidak ada sangkut paut dengan pelaksanaan proyek. Rekanan tetap diminta melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan protokol kesehatan. Proses pengadaan RSUD tetap meminta pendampingan dari BPKP, Inspektorat maupun Kejaksaan. Pihaknya tidak menginginkan adanya kesalahan dalam bertindak. “Sejak awal kita tetap minta pendampingan dari Kejaksaan maupun BPKP,” akunya.

Proyek gedung tiga lantai ditargetkan tuntas dalam waktu empat bulan. Rekanan diminta mempercepat pengerjaan, sehingga tidak terjadi keterlambatan. Tahap awal rekanan hanya menyelesaikan bagian konstruksi atau kerangka gedung saja. Dengan anggaran Rp5 miliar tidak cukup menyelesaikan keseluruhan bangunan. Dia memproyeksi anggaran dibutuhkan hingga tahap pemanfaatan mencapai Rp10 miliar. “Kita butuh Rp5 miliar lagi. Sekarang ini tidak bisa sampai tahap finishing,” demikian kata dia. (cem)

Perhatikan Siswa Miskin ANGGOTA DPRD Kota Mataram dari daerah pemilihan Sandubaya, Irawan Aprianto, ST., meminta Pemkot Mataram memperhatikan siswa miskin pada jenjang pendidikan SMA/SMK ataupun MA. ‘’Selama ini kan yang tercover hanya SD dan SMP yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Mataram,’’ katanya kepada Suara NTB usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Senin (29/6).

Padahal, lanjut dia, yang harus menjadi perhatian Pemkot Mataram bukan hanya peserta didik yang duduk di bangku SD dan (Suara NTB/fit) SMP. ‘’Termasuk institusi Irawan Aprianto yang di luar itu. Seperti madrasah, SMK, SMA,’’ sebutnya. Terhadap realitas tersebut, lanjut Irawan, Pemkot Mataram tidak bisa lepas tangan begitu saja. ‘’Kalau diterjemahkan seperti itu (SMA/SMA/MA kewenangan provinsi), kita akan berlepas tangan,’’ katanya.

Menurut politisi PKS ini, tanggung jawab Pemkot Mataram tetap ada pada personal dari para peserta didik tersebut. ‘’Kalau secara institusi memang kita tidak ada kewenangan di sana, tapi personal dari siswa siswi tersebut, mereka juga warga Kota Mataram. Kita tidak bisa lepas tangan begitu saja,’’ tegasnya.

Dikatakan Irawan, ada skema tertentu yang bisa dijalankan Pemkot Mataram untuk membantu siswa miskin yang duduk di jenjang SMA/SMK/MA. ‘’Melakukan bantuan biaya kepada personalnya langsung siswa bersangkutan. Apakah semacam kartu pelajar atau kartu pintar, mungkin bisa dicari skemanya. Itu sebenarnya yang kita inginkan supaya Pemkot Mataram memikirkan skema tersebut,’’ terangnya.

Terlebih, sambung Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram ini, pascapandemi covid-19 jumlah orang miskin di Kota Mataram diyakini bertambah. ‘’Ekonomi menurun, kemampuan masyarakat sangat menurun. Dimana saat ini kita tahu akan memasuki tahun ajar baru,’’ ungkapnya. Pada setiap tahun ajaran baru, sambung Irawan, masyarakat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mendaftarkan anak-anak mereka bersekolah. ‘’Saya menerima laporan di masyarakat, bahwa mereka kesulitan di dalam membiayai anaknya sekolah. Ketika mereka di luar institusi yang menjadi kewenangan Pemkot Mataram, jadi kita kesulitan untuk membantu,’’ terangnya. Oleh karena itu, Irawan mendorong Pemkot Mataram tidak serta merta lepas tangan. Pemkot Mataram diharapkan mencari skema yang tepat untuk membantu para peserta didik tersebut. ‘’Harus ada inovasi dari Pemkot Mataram,’’ pintanya. (fit)

Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram menetapkan Perda Kota Mataram tentang pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2019, dalam rangkaian rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Senin (29/6) kemarin. Penetapan perda tersebut didahului dengan penyampaian laporan gabungan komisi komisi dewan.

Sekretaris gabungan komisi komisi DPRD Kota Mataram, Shinta Primasari, ST., menyampaikan berdasarkan hasil pembahasan Rapat Intern Komisi, Gabungan Komisi dan Gabungan Komisi dengan Eksekutif terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019, maka Gabungan Komisi Dewan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut : 1. PENDAPATAN a. Pendapatan Asli Daerah b. Pendapatan Transfer c. Lain–lain Pendapatan yg Sah

: Rp. 373.951.422.339,15 : Rp.1.036.597.510.641,00 : Rp. 52.246.780.000,00 (Suara NTB/ist)

Jumlah Pendapatan

Rp.1.462.795.712.980,15

2. BELANJA a. Belanja Operasi b. Belanja Modal c. Belanja Tak Terduga

Sekretaris gabungan komisi-komisi Dewan, Shinta Primasari, ST., menyerahkan laporan gabungan komisi Dewan kepada Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., usai membacakannya dalam rapat paripurna, Senin (29/6) kemarin.

: Rp. 1.115.360.714.808,67 : Rp. 331.560.943.664,74 : Rp. 54.203.298,00

Jumlah Belanja

Rp. 1.446.975.861.771,41

3. Transfer Bantuan Keuangan

Rp.

2.136.185.770,00

Jumlah Belanja dan Transfer Rp. 1.449.112.047.541,41 Surplus Rp. 13.683.665.438,74 4. PEMBIAYAAN a. Penerimaan Daerah b. Pengeluaran Daerah

: Rp. : Rp.

Jumlah Pembiayaan Netto

105.088.713.887,65 11.820.000.000,00 Rp. 93.268.713.887,65

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 106.952.379.326,39 Dalam laporan tersebut, gabungan komisi-komisi dewan juga memberikan saran: 1. Dalam upaya peningkatan penyerapan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor usaha kecil dan koperasi perlu dilakukan evaluasi terhadap keberadaan dan pemberian izin kepada Toko swalayan dan untuk sementara waktu diberlakukan moratorium perizinannya. Dan dalam waktu bersamaan juga melakukan pengkajian terhadap pola pengembangan sektor usaha kecil dan koperasi secara komprehensif sehingga dapat memberikan dampak signifikan tidak saja terhadap kemajuan pembangunan ekonomi juga terhadap penyerapan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Dalam rangka mewujudkan tata kelola aset daerah termasuk sistem informasi pengelolaan aset (SIPA) dan penataan aset secara transparan dan akuntable disarankan terus membenahi manajemen tata kelola aset daerah secara komprehensif dan berkualitas meliputi data base dan pemetaan status/kondisi aset, pemenfaatan dan pengendalian aset, sertifikasi aset, dan perencanaan pengadaan aset.

3. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar sarana prasarana umum yang dikelola oleh masing-masing OPD Kota Mataram agar dilakukan secara optimal termasuk perlunya terus meningkatkan status dan kualitas pelayanan di Puskesmas di samping peningkatan sarana prasarana dan SDMnya. Hal ini perlu menjadi perhatian karena sejumlah Puskesmas masih pada level pratama dan madya sehingga kedepannya perlu ada upaya yang serius untuk meningkatkan grade menjadi mandiri bahkan paripurna/purnama sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas dan derajat Kesehatan masyarakat.

4. Mengingat kebersihan lingkungan memiliki fungsi sentral dalam membangun Kesehatan masyarakat terlebih Kota Mataram yang titik berat

(Suara NTB/ist)

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha menyerahkan laporan gabungan komisi-komisi dewan kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di Aula Pendopo Walikota Mataram, Senin (29/6) kemarin pengembangannya pada sektor jasa, pariwisata dan perdagangan disarankan agar dilakukan pembenahan terhadap pola penanganan sampah melalui penegakan aturan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah seperti penertiban terhadap maraknya TPS-TPS liar.

Selanjutnya terhadap pola penanganan sampah/limbah dilakukan dengan memperkuat system penanganannya yang dilakukan secara terintegrasi dan partisipatif dengan titik berat beralih dari pola kumpul angkut buang yang bermuara ke TPA ke pola pengurangan sampah yang berbasis pada penerapan teknologi tepat guna dan pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai terjemahan dari based waste managing 4R (reduce, reuse, recycle and replace) yang outputnya adalah value added/nilai tambah untuk masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, dengan telah diterimanya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, berarti pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2019 telah rampung. ‘’Dengan demikian kita dapat mengevaluasi apa yang telah kita laksanakan, apa yang akan dan harus kita siapkan untuk tahun-tahun mendatang. Sehingga secara bertahap kita akan dapat mempersiapkan dan membenahi berbagai tantangan dan peluang pembangunan di Kota Mataram yang kita sama-sama cintai ini,’’ ucapnya. (fit/*)

Pasien Covid-19 Meninggal karena Penyakit Penyerta Mataram (Suara NTB) – Pasien positif Covid-19 meninggal dunia di Kota Mataram, tidak murni terinfeksi virus. Rata – rata pasien memiliki riwayat penyakit penyerta.

Menekan resiko kematian dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menjelaskan, berdasarkan penelitian bahwa berbagai macam jenis virus. Ada yang sifatnya ganas dan tidak ganas.

Secara kebetulan virus yang menulari masyarakat di Mataram adalah tidak ganas. Berbeda seperti di Jakarta dan Surabaya kecenderungan virus yang menyerang kategori ganas.

Kasus meninggalnya pasien Covid-19 di Mataram bukan murni terinfeksi virus.

Tetapi pasien memiliki penyakit penyerta yang mendorong resiko terjadinya kematian.

“Seorang pasien punya penyakit lama itu jantung dan diabetes. Contoh penyakit lama itu seperti kita berdiri di jembatan yang ada jurangnya.

Begitu kita terpapar Covid-19 ini menambah resiko kita terjatuh ke jurang itu,” jelas Usman ditemui Senin (29/6).

Diketahui, pasien meninggal dunia per tanggal 29 Juni pukul 12.00 Wita mencapai 31 kasus. Usman menyebutkan, data yang dihimpun bahwa pasien meninggal dunia memiliki penyakit penyerta. Di antaranya, 7 persen memiliki riwayat penyakit asma. 30 per-

sen pneumonia, 3 persen obesitas, 3 persen hypertensi atau darah tinggi, 17 persen CKD, 7 persen penyakit DM dan pasien memiliki lebih dari 1 penyakit sebanyak 33 persen.

Pihaknya tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada. Virus Corona ada dan berbahaya. Langkah efektif mencegah penularan adalah dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Menggunakan masker. Jaga jarak. Cuci tangan menggunakan sabun.

“Saya sebagai orang kesehatan mengakui memang vi-

rus Corona itu ada. Makanya agar tidak tertular, iya itu tadi.

Rajin pakai masker dan cuci tangan,” imbuhnya.

Permasalahan dihadapi saat ini adalah, kepercayaan masyarakat terhadap virus Corona mulai tidak ada. Rata – rata pasien positif dalam kondisi sehat atau membaik.

Usman kembali menegaskan, pasien sembuh mestinya bersyukur. Virus yang menjangkit mereka kategori tidak ganas, sehingga tidak ada masalah dari kondisi fisik mereka.

Diketahui, kasus Covid-19 di Mataram sampai tanggal 29 Juni 2020 pukul 12.00 wita mencapai 511 terkonfirmasi positif. Rinciannya 307 dinyatakan sembuh, 173 masih dalam perawatan dan 31 meninggal dunia. Sementara, 14

(Suara NTB/cem)

H. Usman Hadi orang dalam pemantauan, 237 pasien dalam pengawasan dan 46 orang tanpa gejala. (cem)

Pendaftar Menumpuk di Sekolah Favorit Mataram (Suara NTB) – Sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Mataram, terus menimbulkan polemik. Calon siswa menumpuk di sekolah tertentu yang disebut favorit. Pemerataan akan dilakukan dengan mendistribusikan siswa sesuai zonasi.

Persepsi tentang sekolah favorit perlahan perlu dihilangkan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali menyampaikan, konsep PPDB melalui sistem zonasi perlu dipahami substansinya oleh masyarakat. Sistem zonasi dimaksudkan mendekatkan rumah anak dengan sekolah. Artinya, tidak ada istilah mendekatkan anak dengan sekolah favorit.

Paradigma ini harus dihilangkan.

Meskipun faktanya wali murid bertahan dengan pandangan.

Dalam penerimaan siswa baru diketahui terjadi penumpu-

(Suara NTB/cem)

INFORMASI PPDB - Seorang wali murid membaca informasi PPDB di SMPN 2 Mataram pada Senin (29/6). Dikbud akan mendistribusikan kembali siswa sesuai zonasi terutama di sekolah yang terjadi penumpukan pendaftar. kan pendaftaran di sekolah tertentu. Seperti di SMPN 1,2,6,15 dan SMPN 14 Mataram. Dikbud akan mengembalikan anak sesuai zonasi. “Sehingga, sekolah ini merata dan tidak terjadi penumpukan,” kata Fatwir ditemui Senin (29/6).

Tantangan dihadapi adanya dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit. Dinas Pendidikan telah berupaya melakukan pemerataan dari sisi kualitas maupun perbaikan infrastruktur sekolah. Pengembalian siswa sesuai zonasi dipastikan

menimbulkan gejolak. Pihaknya kata Fatwir, mencoba menetralisir dan meminta kepala sekolah menggodok kuota 50 persen jalur zonasi.

“Gejolak pasti ada. Nanti kita akan lihat perkembangan di masyarakat. Tapi saya mo-

hon kepada masyarakat memahami substansial sistem zonasi itu,” jelasnya.

Tujuan pendistribusian siswa yang menumpuk di satu sekolah agar terjadi pemerataan. Beberapa sekolah diakui tidak terpenuhi kuotanya. Di satu sisi, masyarakat perlu memahami guru juga menunggu supaya mendapat jam mengajar selama 24 jam. Jika kurang maka akan berpengaruh terhadap tunjangan sertifikasi.

Dikbud memastikan tidak akan menambah rombongan belajar di sekolah. Pihaknya memikirkan sekolah lain yang hingga kini masih kekurangan siswa. Selama ini diinginkan diakui Fatwir, adalah pemerataan kualitas pendidikan. Sebagai jaminan guru di sekolah favorit dimutasi ke sekolah non favorit, sehingga mendorong peningkatan serta pemerataan kualitas. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Staf Redaksi Mataram : Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 30 JUNI 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 96 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/nas)

Aset Pemprov NTB di Jalan Bung Karno Mataram dipenuhi semak belukar.

Di lokasi ini rencananya akan dibangun NCC.

Aset ’’Nganggur’’ Bikin Kumuh Wajah Kota

Gubernur Tagih Janji Kepala BPKAD Maksimalkan Aset Daerah

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., menyoroti belum maksimalnya pemanfaatan aset milik Pemprov yang berada di Kota Mataram. Ia melihat banyak aset daerah yang idle atau nganggur, tak terawat dengan baik sehingga membuat kumuh wajah Kota Mataram. ‘’Tolong Bagian Aset dimaksimalkan betul. Sayang aset itu bikin kumuh wajah kota kita. Ini punya provinsi.

Pak Rizal (Kepala BPKAD NTB), ini jadi trigger utama,’’ ujar gubernur saat berkunjung dan bersilaturahmi

TO K O H Harus Jadi Pusat Edukasi GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB untuk bisa membuat visualisasi kondisi Provinsi NTB untuk lima tahun mendatang.

Menghadirkan visualisasi terkait perencanaan pembangunan di NTB dinilai sangat penting. Karena dengan adanya gambaran konsep yang dibuat dalam bentuk video akan melahirkan semangat dan optimisme kepada setiap orang yang melihatnya. ‘’Sekarang ini bukan eranya lagi kita membuat perencanaan yang tebal-tebal.

Dengan teori-teori yang membuat orang bosan untuk membacanya,’’ ujar gubernur dalam acara silaturahim dan Pembinaan ASN Bappeda Provinsi NTB, Senin (29/6).

Bersambung H. Zulkieflimansyah ke hal 11 (Suara NTB/humassetdantb)

KO M E N TTAA R

Mulai Ada Wisatawan GELIAT pariwisata di NTB mulai terlihat di beberapa destinasi wisata. Terutama setelah persiapan yang dilakukan pelaku usaha dan pemerintah untuk menyambut kenormalan baru.

Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan geliat pariwisata di NTB memang terlihat di beberapa destinasi wisata andalan.

Antara lain seperti Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan Tiga Gili (Trawangan, Air, Meno). ‘’Sembalun dan Gili itu (mulai didatangi) wisawatan lokal,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (29/ 6). Hal tersebut menurutnya telah sesuai dengan arahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI. Dewantoro Umbu Joka Bersambung ke hal 11 (Suara NTB/dok)

dengan pejabat dan ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Senin (29/6).

Dalam kunjungan tersebut, gubernur didampingi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP, Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, M. Si, Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir, Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S. Sos, MM. Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

Aset Pemprov NTB yang merupakan eks rumah dinas Pimpinan DPRD NTB yang sudah lama terbengkalai sejak 2013 lalu.

Nurut Tatanan Hidup Normal, Pemprov Kembali Rekrut 125 Percepat NTB Bebas Covid-19 Mataram (Suara NTB) Sebagian masyarakat yang bertanya, kapan bisa hidup normal kembali? Kapan bisa beraktivitas tanpa harus dihantui Covid-19? Kapan bisa bebas ke tempat-tempat wisata? Jawabannya kembali kepada diri masyarakat masingmasing.

Provinsi NTB sebenarnya bisa lebih cepat bebas dari Covid-19. Bahkan bisa lebih cepat untuk hidup normal seperti sebelumnya. Dengan satu syarat, yaitu disiplin dalam menerapkan tatanan hidup normal. ‘’Kalau masyarakat disiplin menjalankan imbauan pemerintah untuk patuh pada protokol Covid-19, maka tidak tertutup kemungkinan dalam

waktu dekat NTB akan bebas Covid-19. Salah satu contohnya adalah Kota Bima,’’ ujar Wakil Gubernur (Wagub) NTB, saat memimpin Rapat Penanganan Covid-19 di NTB bersama sejumlah Kepala OPD, Senin (29/6).

Di NTB katanya, baru Kota Bima yang berhasil mengendalikan Covid-19. Bahkan daerah yang dikenal Kota Tepian Air ini sudah masuk zona hijau. Kenapa? Karena masyarakat di kota ini disiplin menjalankan aturan protokol Covid-19.

Daerah-daerah lain di NTB pun bisa melakukannya. Asal seluruh masyarakat nurut tatanan hidup normal.

Bersambung ke hal 11

Relawan Medis

(Suara NTB/humassetdantb)

Hj.Sitti Rohmi Djalilah

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Communication and Legal Section Head Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Aktivitas penerbangan di Bandar Interna- PT. Angkasa Pura I LIA, Arif Haryanto men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 sional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) di- erangkan, beberapa maskapai juga telah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 jadwalkan akan mengalami peningkatan menjadwalkan penambahan frekuensi dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 awal Juli mendatang. Prediksi ini, mengiku- rute penerbangan dari dan ke Lombok pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ti pembukaan kembali penerbangan interna- 1 Juli mendatang.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Bersambung ke hal 11 sional untuk rute Lombok – Kuala Lumpur.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

Penerbangan Lombok-Kuala Lumpur Dibuka Bulan Depan

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB kembali melakukan rekrutmen relawan medis untuk menangani pasien Covid-19. Sebanyak 125 relawan medis akan direkrut, yang akan dibuka pada 1 15 Juli mendatang. Mereka akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB. ‘’Jumlahnya yang akan direkrut 125 orang. Dari 125 orang itu ada dokter, perawat, bidan, nutrisionis, apoteker, pramusaji, teknik kefarmasian, cleaning service dan petugas pemulasaran jenazah,’’ kata Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKD NTB, Drs. H. Syamsul Bukhari, P.si, M.Kes dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/6) kemarin.

Ia merincikan 125 relawan medis yang akan direkrut. Antara lain dokter 6 orang, perawat ners 41 orang, perawat DIII sebanyak 10 orang, bidan 4 orang, nutrisionis 2 orang, pramusaji 5 orang, apoteker 2 orang, sopir ambulans 5 orang, pamulasaran jenazah 2 orang dan cleaning service.

Setelah penutupan pendaftaran pada pertengahan Juli

mendatang. Akan dilanjutkan dengan seleksi kompetensi yang direncanakan Juli sampai Agustus. Sebanyak 125 relawan medis tersebut akan dikontrak selama empat bulan mulai September, Oktober, November dan Desember.

Sebelumnya, kata Syamsul, Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan (Dikes) juga telah merekrut relawan medis Covid-19 yang ditempatkan di RS Darurat Asrama Haji.

Pada waktu itu, jumlahnya sekitar 25 orang. Untuk rekrutmen relawan medis yang sekarang, akan ditempatkan di RSUD NTB. “Kita perkirakan pendaftar akan banyak, 500 - 600 orang,” katanya.

Rekrutmen relawan medis ini lantaran meningkatnya beban kerja tenaga medis seiring mewabahnya Covid-19 di NTB. Hal ini dikhawatirkan berdampak negatif pada kesehatan tenaga medis. Salah satunya para perawat yang garda terdepan penanganan dan pencegahan Covid-19.

Kelelahan bisa saja dialami tenaga kesehatan di rumah sakit saat bekerja.

Bersambung ke hal 11

Dideportasi Malaysia

Dipulangkan, 48 PMI NTB yang Telantar Dua Bulan di Kalbar Mataram (Suara NTB) Pemerintah Malaysia mendeportasi 48 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB. Selama dua bulan, ke48 PMI asal NTB tersebut telantar di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

Setelah dua bulan telantar di Kalbar, 48 PMI NTB tersebut kini sudah dipulangkan ke kampung halaman masingmasing. ‘’Sebanyak 48 orang PMI NTB yang dideportasi dari Malaysia dan telantar selama dua bulan lebih di Pontianak, Kalimantan Barat. Alhamdulillah sejak kemarin sudah sampai rumah masing-masing dan berkumpul dengan keluarganya,’’ kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul

Khalik, S. Sos, MH di Mataram, Senin (29/6) kemarin.

PMI asal NTB tersebut dipulangkan lewat jalur darat.

Mereka diangkut menggunakan bus. Khalik menjelaskan, pemulangan 48 PMI NTB yang dideportasi tersebut dibiayai oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB. Dikatakan, 48 PMI NTB tersebut berasal dari enam kabupaten. Lombok Barat tiga orang, Lombok Tengah 13 orang. Kemudian yang terbanyak dari Lombok Timur sebanyak 19 orang, Lombok Utara 2 orang, Kabupaten Bima 7 orang dan Dompu 4 orang. Dari 48 PMI yang dideportasi tersebut, dua orang merupakan anak-anak. (nas)

(Suara NTB/ist)

DATA - Pendataan PMI NTB yang dideportasi dari Malaysia yang telantar selama dua bulan di Kalbar setelah sampai di Kantor Disos NTB sebelum dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

SUARA NTB Selasa, 30 Juni 2020

Pilkada Mataram

Makmur - Ahda Klaim Elektabilitas Tertinggi, Mohan-Mujib Waspadai Selly-Manan

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat menyebutkan tingkat elektabilitas pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota, H. L. Makmur Said-Badruttamam Ahda (Makmur-Ahda) masih memimpin elektabilitas bakal pasangan calon yang lain yang akan tampil maju di Pilkada Kota Mataram 2020. “Allahamdulillah kita masih di atas, kita masih di posisi menang, suaranya Makmur-Ahda masih sangat bagus,” ujar Ridwan Hidayat kepada Suara NTB saat ditemui di ruang kerja Komisi II DPRD Provinsi NTB baru-baru ini.

Ridwan mengatakan figur Makmur-Ahda sudah sejak lama dikenal luas oleh masyarakat Kota Mataram. Makmur dikenal sebagai tokoh birokrat yang sudah puluhan tahun berkecimpung di Pemkot Mataram, terakhir dia menjabat sebagai Sekda. Begitu juga dengan figur Ahda, meskipun dengan usia yang relatif muda, namun anak dari Walikota Mataram itu sudah cukup dikenal luas juga oleh masyarakat, karena dia rajin turun mengisi pengajian di masjid-masjid.

Tingkat elektabilitas kedua figur itulah menjadi alasan Gerindra memilih mendukung pasangan Makmur-Ahda di Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang. Melihat tren elektabilitas pasangan Makmur-Ahda itu, Ridwan kemudian berkeyakinan kuat bahwa pasangan itu bisa memenangkan pilkada. “Hasil survei Gerindra kekuatan calon yang lain tidak ada yang mendominasi, ndak ada yang terlalu kita waspadai, tetapi kita harus tetap berikhtiar,” katanya.

Karena itulah, Ridwan menegaskan bahwa tidak ada lagi istilah bongkar pasang pada paket Makmur-Ahda ini, sebagaimana cukup ramai diberitakan beberapa waktu lalu.

Menurut Ridwan hal itu hanya rumor saja, tetapi aslinya, Makmur-Ahda tetap solid. Ditempat berbeda, Golkar sangat khawatir dengan kemampuan jagoannya, Mohan RoliskanaTGH. Mujiburahman (Mohan-Mujib). Golkar sangat mewaspadai pasangan Selly-Manan yang didukung koalisi PDI-P dan PKS. Karena itulah yang mendorong Golkar NTB untuk melakukan bongkar pasang calon yang akan mereka usung.

“Kalau Mohan berpasangan sama Ahda, kerja politiknya lebih ringan. Kalau Mohan tetap pasangannya dengan Mujib, kita pasti akan kerja sangat keras. Kita lihat siapa pesaingnya, kita jujur saja, di situ ada Pak Gubernur (Zulkieflimansyah) dan Pak Rachmat Hidayat, di pasangan Selly-Manan, jangan dianggap enteng dan diremehkan,” ungkap Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi kepada Suara NTB. Ditempat terpisah, PKS menilai pasangan Selly-Manan yang mereka usung merupakan kombinasi figur yang saling melengkapi satu sama lain, yang diyakini Ketua DPW PKS Provinsi NTB, H. Abdul Hadi dapat menjadi arus kekuatan besar dalam menghadapi Pilkada Kota Mataram 2020. Meskipun tak menyebutkan langsung tingkat elektabilitasnya, dari hasil survei PKS sendiri, Hadi meyakini Selly-Manan dapat bersaing dengan pasangan yang lainnya.

“Dari sisi elektabilitas, coba kita survei untuk menangkap harapan masyarakat. Alhamdulillah peluang pasangan Selly-Manan ini untuk bisa bersaing dengan calon yang lain, tidak kita ragukan.

Apalagi pasangan ini didukung dua partai ideologis, nasionalisreligius. Kedua partai sama-sama partai kader, kita harapkan ini jadi kekuatan kita yang luar biasa, mesin kedua partai kami harapkan lebih kuat bergerak,” ujar Sabtu kemarin ini. (ndi)

Bawaslu Dapat Bantuan Rp900 Juta untuk Pengadaan APD Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp900 juta. Bantuan anggaran tersebut diperuntukkan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pilkada.

“Untuk pemenuhan kebutuhan APD bagi Bawaslu di pilkada serentak ini, sudah beroproses dari dua minggu lalu. Allhamdulillah terakhir tadi malam (Suara NTB/ndi) sudah kita dapat konfirmaLalu Ahmad Yani si sudah keluar persetujuan dari Kemenkeu tambahan anggaran untuk Bawaslu,” ungkap Sekretaris Bawaslu Provinsi NTB, Lalu Ahmad Yani, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (29/6) kemarin.

Dijelaskan Ahmad Yani, kucuran anggaran dari pemerintah pusat untuk pengadaan APD bagi Bawaslu itu bukan untuk keseluruhan tahapan pelaksanaan Pilkada. Tetapi bantuan anggaran itu diperuntukkan untuk pengadaan APD dalam pelaksanaan dua tahapan Pilkada yang akan berjalan dalam waktu dekat ini, yakni verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dan coklit.

“Dana yang ke luar itu baru untuk memenuhi kebutuhan APD untuk kegiatan verifikasi faktual dan coklit. Jadi hanya untuk memenuhi kebutuhan APD dua tahapan itu. Nanti Bawaslu di tujuh daerah itu akan memberikan APD kepada pengawas mulai dari kabupaten/kota sampai pengawas desa,” katanya.

Adapun jenis APD yang akan diberikan kepadanya pengawas itu meliputi masker, sarung tangar, tutup muka, handsanitizer dan pakaian yang khusus diperuntukkan untuk daerah-daerah yang berisiko tinggi penyebaran Covid-19. Dan sebelum pengawas turun melaksanakan tugasnya, dilakukan rapid test dulu untuk memastikan mereka bebas Covid-19.

Untuk bantuan anggaran untuk pengadaan APD ke Bawaslu dalam tahapan berikutnya sampai tahapan pemungutan suara. Pemerintah pusat akan melaksanakan evaluasi lebih dulu, terhadap kemampuan keuangan APBD masing-masing daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Jika keuangan daerah tersebut dinilai mampu, maka pemerintah pusat tidak akan memberikan bantuan.

“Ditahapan berikutnya dievaluasi dulu di mana daerah yang punya kemampuan APBD masih kuat dan lemah. Nanti ini jadi dasar dari Kemenkeu untuk mengucurkan anggaran bantuan tersebut, kalau keuangan daerah itu tidak mampu, maka itu saja yang akan dibantu oleh APBN,” jelasnya.

Berdasarkan hasil restrukturisasi anggaran Bawaslu di tujuh daerah kabupaten/kota itu, diketahui hanya dua daerah saja yang anggaran mampu untuk pengadaan APD sendiri yakni Kota Mataram dan KSB. Sementara lima daerah lainnya tidak mampu sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

“Dana hibah daerah ini kan sudah ada, nah kita melakukan restrukturisasi, mana anggaran yang tidak efektif seperti perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan lain dihilangkan. Kemudian dialihkan untuk honor tenaga Pengawas TPS yang bertambah, sebagai konsekwensi dari jumlah TPS bertambah. Ternyata hasil restrukturisasi itu tidak cukup membiayai APD ini, maka kondisi ini kita laporkan ke RI,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 4

Indeks Kerawanan Pilkada

Sumbawa dan Bima Masuk Klaster Kerawanan Tinggi

Mataram (Suara NTB) – Bawaslu RI sudah melakukan pemetaan terhadap tingkat kerawanan potensi terjadinya gesekan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada seluruh Indonesia. Di Provinsi NTB, dari tujuh daerah yang akan melaksanakan Pilkada, dua daerah masuk dalam kategori daerah dengan kerawanan tinggi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (29/6) kemarin membenarkan dua daerah di NTB masuk klaster kerawanan yang tinggi. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.

“Kita ada dua Kabupaten yang masuk klaster kerawanan tinggi, Sumbawa dan Bima.

Karena Bawaslu membagi menjadi dua klaster tinggi dan sedang, maka di NTB dua daerah itu masuk klaster kerawanan tinggi dan lima daerah lainnya kategorinya sedang,” ungkap Khuwailid.

Kerawanan di Pilkada Sumbawa terjadi pada dimensi sosial, dengan skor mencapai 61. Kemudian Bima masuk pada dimensi kerawanan politik dengan skor 62. “Kalau angkanya 60 ke atas itu masuk kerawanan tinggi, sedangkan 60 ke bawah itu sedang.

Nah lima daerah itu berada pada angka 60 ke bawah skornya,” jelas Khuwailid.

Dengan adanya pemetaan potensi gangguan pelaksanaan pilkada itu. Bawaslu kemudian merancang strategi pengawasannya untuk dua daerah tersebut. Sehingga potensi timbulnya gesekan di

tengah pelaksanaan Pilkada menjadi atensi Bawaslu, terutama di dua daerah tersebut.

“Dengan adanya indeks kerawanan ini, ada yang masuk kategori sedang dan tinggi, maka kita kemudian melakukan pemetaan strategi pengawasan yang tepat, harus diukur dari indeks kerawanan itu,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khuwailid, karena pilkada serentak 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19. Maka Bawaslu juga memasukkan indikator pandemi sebagai penilaian dalam penyusunan indeks kerawanan.

Pertama adalah kerawanan terkait dengan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi, yakni jaringan internet.

Dari 732 dewasa di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu. Terdapat 202 desa yang memiliki masalah terkait dengan jaringan internet.

“Jadi ada 202 desa yang mengalami gangguan jaringan internet, ya tidak bagus lah sinyal telekomunikasi di desadesa itu. Nah ini akan mempengaruhi bagaimana proses pilkada yang berakses, lebihlebih di tengah pandemi ini, koordinasi banyak menggunakan jaringan internet,” katanya.

Terakhir, kerawanan yang menyangkut pandemi Covid-19 sendiri. Dimana penyebaran Covid-19 ini bisa menggangu pelaksanaan pilkada serentak 2020. Akan tetapi untuk NTB

(Suara NTB/ndi)

Muhammad Khuwailid sendiri, pada kategori ini masuk dalam kerawanan sedang.

“Pada dimensi Pandemi Covid-19 ini, kita masuk rawan sedang, skornya antara 34-53,” pungkasnya. (ndi)

Tersangkut Kredit Modal Kerja

Dua Terdakwa Dituntut Lima Tahun Mataram (Suara NTB) Jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya terhadap dua terdakwa kasus kredit modal kerja Bank NTB Cabang Dompu kepada PT Pesona Dompu Mandiri untuk pembangunan perumahan subsidi Dorompana Permai.

Jaksa menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun terhadap terdakwa mantan Kepala Bank NTB Cabang Dompu Syarifudin Ramdan dan Direktur PT Pesona Dompu Mandiri, Surahman.

Tuntutan dibacakan tim jaksa penuntut umum yang diwakili Marollah dan Riauzin dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/6) kemarin. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Sri Sulastri bersama hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi.

“Menuntut majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surahman dan Syarifudin Ramdan dengan penjara selama lima tahun,” kata Marollah.

Selain itu, jaksa pun menuntut masing-masing ter-

(Suara NTB/why)

TUNTUTAN - Mantan Kepala Bank NTB Cabang Dompu Syarifudin Ramdan dan Direktur PT Pesona Dompu Mandiri Surahman menghadiri sidang pembacaan tuntutan perkara kredit modal kerja perumahan subsidi Dorompana Permai, Senin (29/6) kemarin. dakwa untuk membayar denda sebesar Rp200 juta. Dalam hal denda tidak dibayar maka wajib diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Tuntutan itu diajukan karena jaksa penuntut umum meyakini para terdak-

wa terbukti bersalah korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Sesuai dengan dakwaan primair pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Para terdakwa tidak dibebani uang pengganti kerugian negara. Alasannya kerugian negara sebesar Rp6,2 miliar sudah dilunasi sesuai dengan perjanjian kredit. Pelunasan kreditnya sebesar Rp6,85 miliar terhitung pokok dan bunga

yang dibayar lunas pada 6 November 2019.

Ramdan dan Surahman sebelumnya didakwa korupsi Rp6,2 miliar atas penyaluran kredit modal kerja pada PT Bank NTB Cabang Dompu kepada PT Pesona Dompu Mandiri, pengembang perumahan subsidi Dorompana Permai.

Kredit ditarik bertahap yakni pertama Rp6,3 miliar untuk pembangunan 100 unit rumah, dan tahap kedua Rp3,7 miliar untuk 59 unit rumah. Dana yang ditarik itu kemudian ditransfer ke rekening pribadi Tegoeh masing-masing Rp2 miliar, Rp1 miliar, Rp1 miliar, dan Rp2 miliar.

Penggunaan sebesar Rp2 miliar tersebut tidak untuk pembangunan perumahan Dorompana Permai sesuai tujuan pemberian kredit dan penggunaannya tidak dapat dipertangungjawabkan.

Sementara, penarikan kredit dapat diberikan apabila disertai dengan daftar calon pembeli yang telah mengajukan KPR dan telah melakukan pembayaran uang muka pada bank pemberi KPR. (why)

Nasdem Kirim Usulan Calon Secara Bertahap ke DPP Mataram (Suara NTB) – DPW Partai Nasdem NTB menyampaikan pihaknya udah mengajukan usulan sejumlah bakal calon kepala daerah (Balon kada) ke DPP di Jakarta. Dipastikan saat ini DPP sedang memproses dan menelaah sejumlah usulan balon kada di sejumlah daerah di NTB itu.

“Ada sebagian daerah sudah kita ajukan usulan balon kada ke DPP,” ungkap ketua DPW Partai NasDem NTB, Muhammad Amin, yang dikonfirmasi, Senin (29/6) kemarin. Sejumlah daerah yang sudah diusulkan Nasdem NTB ke DPP itu yakni, Pilkada Lombok Tengah, Pilkada KLU, Pilkada Sumbawa, dan Pilkada Bima. Sedangkan, tiga daerah usulan balon kada belum diajukan ke DPP, dan masih berada di DPW yakni Mataram, KSB dan Dompu.

Dikatakan Amin, pihaknya memutuskan mengirimkan berkas usulan balon kada itu secara bertahap. Sesuai dinamika politik di masingmasing daerah, terutama terkait rampungnya proses komunikasi politik terkait parpol mitra koalisi di daerah. “Bahkan untuk Pilkada Sumbawa, DPP sudah putuskan final ke paket Haji Mo-Novi. Tinggal tunggu terbit SK,” ungkap mantan Wakil Gubernur NTB tersebut.

Adapun untuk Pilkada Lombok Tengah, Nasdem NTB mengajukan tiga balon Bupati yaitu Dwi Sugiyanto, Masrun dan Ahmad Ziadi.

Pilkada KLU, diajukan tiga balon Bupati yaitu Najmul Ahyar, Djohan Sjamsu dan Karina De Vega. Sedangkan,

Pilkada Bima diusulkan tiga balon Bupati yakni Indah Damayanti, Syafruddin dan Herman Edison.

“Untuk Pilkada tiga daerah belum kita ajukan ke DPP,” tandasnya. Dikatakan Amin, dari hasil komunikasinya dengan pihak DPP, DPW Nasdem NTB ditargetkan pada pertengahan Juli mendatang sudah akan menetapkan arah dukungan final bagi tiga daerah tersebut.

Lantas apa yang menyebabkan Nasdem belum mengirimkan usulan tiga daerah tersebut ke DPP? Dijawab Amin, bahwa pihaknya masih harus menuntaskan komunikasi politik dengan parpol lain

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.3080 CI NOKA/NOSIN : MH31KP00DEJ817883/IKP817908 AN.NURUL HARDIYANTI HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 SUZUKI DR.4330 BD NOKA/NOSIN : MH8CF48CA7J-152549/ F484-1D-152682 NO.BPKB 5019838.0 AN.JASMAN JAYADI,S.PD HLG DSKTR JL.SULTAN KAHARUDIN KEC.SEKARBELA HLG STNK R2 HONDA DR.2498 ME NOKA/NOSIN : MHIJFS114GK372066/ J F S 1 E - 1 3 6 6 4 1 8 NO.BPKB.M-11466107 AN.DEDENG ABUDIN HLG DSKTR KARANG SUKUN

terkait arah koalisi. Namun demikian, ia menargetkan pada awal Juli mendatang semuanya sudah rampung, sehingga bisa dikirim ke DPP tepat waktu. “Kalau cepat tuntas pembicaraannya, awal Juli nanti langsung kita kirim

ke DPP,” katanya.

Amin mengatakan bahwa ada banyak hal yang jadi pertimbangan dan telaah DPP di dalam memutuskan ke mana arah dukungannya. Diantaranya salah satu adalah hasil survei simulasi elektabilitas dan

popularitas paket balon kada tersebut. Pasalnya, DPP akan memilih kandidat yang punya elektabilitas kuat dan potensi menang lebih besar bila dibandingkan kandidat lainnya. “Kita tunggu saja proses surveinya,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB Selasa, 30 Juni 2020

Tingkatkan Peran dan Fungsi Keluarga BERTEPATAN dengan momentum hari hari keluarga nasional (Harganas), Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur H. Rumaksi meminta agar peran dan fungsi keluarga dapat ditingkatkan. Mengacu pada Undangundang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, disebutkan banyak peranan dan fungsi keluarga dalam pembangunan.

Hal ini disampaikan wabup dalam kegiatan peringatan Harganas Kabupaten Lotim, Senin (29/6).

Menurutnya, di antara fungsi dan peranan keluarga terse(Suara NTB/ist) but adalah fungsi menanamH. Rumaksi Sjamsuddin kan nilai-nilai keagamaan, cinta kasih dan saling melindungi. Termasuk menjalankan fungsi memberikan pendidikan kepada anak-anak.

Wabup menegaskan, keluarga memiliki peran dalam upaya edukasi. Termasuk edukasi terhadap upaya penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Wabup juga menekankan pentingnya kesejahteraan keluarga agar bangsa ini memiliki ketahanan keluarga yang tinggi.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lotim, Wabup meminta agar para relawan Covid-19 di setiap desa ini segera dibentuk dan bergerak. Keberadaan relawan desa ini beranggotakan berbagai unsur dan sudah jelas ketentuannya tertuang dalam Peraturan Kementerian Desa.

Keberadaan relawan desa ini diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Selain itu keberadaan relawan desa juga dapat melakukan pendataan warga. Upaya validitas data ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan akan tersedia. Dengan demikian, kata Wabup, maka segala maslah terkait simpang siur data ini bisa dimeminimalisir. Termasuk munculnya potensi konflik, karena ada warga yang tidak dapat bagian. Data ini ke depan diyakini akan bisa menjadi acuan terhadap penetapan kebijakan secara berkelanjutan. (rus)

Kasus Anak Laporkan Ibu Kandung

Kapolres Loteng: Tidak Semua Perkara Diselesaikan secara Hukum Praya (Suara NTB) Kapolres Lombok Tengah (Loteng) AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., mengaku tidak pernah menolak laporan Mahsun, warga Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya terhadap ibu kandungnya. Pihaknya dalam hal ini hanya menyarankan para pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Karena pada prinsipnya, tidak semua perkara harus diselesaikan secara hukum.

“Sesuai Peraturan Kapolri, ada kasus-kasus hukum yang bisa diselesaikan di luar proses hukum melalui persidangan.

Seperti kasus yang berkaitan dengan rumah tangga, keluarga dan penganiayaan ringan,” terang Kapolres Loteng, AKBP Esty Setyo Nugroho, SIK., kepada Suara NTB, Senin (29/6).

Menurutnya, kasus Mahsun dengan ibu kandungan tersebut termasuk perkara yang bisa diselesaikan di luar proses hukum.

Pihaknya pun dalam hal ini bukan menolak laporan Mahsun tersebut. Hanya menyarankan kepada para pihak supaya menyelesaikan terlebih dahulu persoalan tersebut secara kekeluargaan. Tanpa kemudian harus menempuh proses hukum.

Ia mengatakan, banyak contoh kasus hukum yang pada ujung justru berakhir dengan damai. Padahal kasus tersebut sudah diproses secara hukum oleh pihak kepolisian. Hal itulah yang pihaknya tidak inginkan. Jangan sampai kasusnya sudah ditangani secara hukum, pada akhirnya berakhir dengan damai.

“Ya, kalau kasusnya damai sebelum masuk persidangan.

Tapi kalau kasusnya sudah masuk persidangan, maka tidak bisa lagi berdamai,” jelasnya.

Dampak yang lain, kalau perkara tersebut tetap dilanjut sesuai proses hukum pastinya akan memicu persoalan baru, karena bisa saja, antara pelapor dan terlapor akan muncul rasa dendam. Padahal masih dalam satu ikatan darah.

Kecuali, ujarnya, kasus-kasus pidana berat. Seperti perampokan, pembunuhan serta korupsi, tentu tidak ada istilah damai.

Semua harus diselesaikan sesuai proses hukum yang berlaku. (kir)

Akibat Covid-19

Sehari, Desa Kembang Kuning Kehilangan Rp300 Juta Selong (Suara NTB) Akibat pandemi corona virus disease (Covid-19) selama empat bulan terakhir ini, Desa Wisata Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merasakan masyarakatnya banyak kehilangan pundi-pundi penghasilan. Ekonomi masyarakat melemah. Jika dihitung nilai transaksi yang hilang dalam sehari mencapai Rp 300 juta.

Hal ini diutarakan Kepala Desa Kembang Kuning Haji Lalu Sujian kepada Suara NTB, Senin (29/6) kemarin. Disebut, rata-rata tamu yang datang ke Kembang Kuning saat musim normal sebelum adanya Covid 50-100 orang. “Tapi kalau sekarang itu semua sudah tidak ada, iya hilang,” ucapnya.

Ditanya kapan hal tersebut kira-kira bisa kembali? Sujian mengatakan hanya bisa berharap dalam waktu dekat. Atau setidaknya tahun 2021 mendatang sudah bisa kembali seperti sedia kala. “Mudahan kondisi cepat normal dan kita harapkan terus diberikan informasi yang menyejukkan,” imbuhnya.

Informasi sekarang sambungnya sudah mulai membaik menjelang memasuki fase new normal. Kepala Desa yang turut dalam lomba Kampung Sehat Nurut Tatanan baru ini mengaharapkan Covid ini segera hilang.

Pihak Pemerintah Desa Kembang Kuning ini terus berupaya mensoaialisasikan pola hidup bersih dan sehat. Terlepas dari adanya lomba atau tidak, kegiatan bersih-bersih kampung tetap menjadi kewajiban bersama masyarakat. Dikatakan, begitu di launching ikut dalam program lomba kampung sehat, Kembang Kuning sudah mulai dilirik kembali oleh wistawan. Disebut, terakhir sudah ada wisatawan Inggris yang menginap selama sepekan.

“Meski tidak lomba sebenarnya sudah dilakukan kegiatan kebersihan, karena kebersihan ini kan wajib untuk dijaga,”paparnya lagi. Soal lomba kata Sujian hanyalah kegiatan seremoni. Tetapi, kalau kegiatan tanggap kebersihan merupakan kewajiban bersama masyarakat.

Karena masih dalam situasi pandemi, pelaksanaan protokol kesehatan merupakan hal yang wajib juga dilaksanakan. Wajib pakai masker, jaga jarak dan wajib cuci tangan menggunakan air mengalir.

Sebagai destinasi wisata, pastinya banyak yang akan datang. Pemerintah sudah menegaskan mencabut surat edaran penutupan semua objek wisata. Hal ini tentu sangat disambut dengan gembira oleh para pelaku wisata khususnya di Desa Kembang Kuning.

Geliat ekonomi sekarang sudah mulai terasa meski belum senormal yang sebelumnya. Penghasilan masyarakat berkurang secara ekonomis saat empat bulan yang lalu diharapkan dalam waktu dekat ini bisa normal kembali. Sebanyak 50 kamar homestay yang selama ini menganggur diharapkan segera terisi dengan kedatangan tamu-tamu wisatawan yang bersiwsata menikmati alam kembang kuning dan sekitarnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Aset Negara di Lobar Diduga Dirusak dan Dibangun Tanpa Izin Giri Menang (Suara NTB) – Aset negara bangunan SMPN 2 Gunungsari dirusak oleh oknum, bahkan di lokasi eks aset daerah itu sudah dibangun perumahan tanpa izin dari Pemda. Pihak Pemda pun didesak oleh DPRD untuk melakukan langkah hukum melaporkan oknum yang melakukan perusakan dan dugaan penggelapan dokumen negara kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Demikian ditegaskan Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah saat memimpin rapat koordinasi Komisi I dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyangkut perkara eks SMPN 2 Gunungsari, Senin (29/6).

Politisi Gerindra ini menanyakan kenapa pemda tidak melakukan langkah hukum melaporkan oknum terkait dugaan dokumen yang digelapkan dan perusakan. “Kenapa hal itu tidak dilakukan sampai hari ini? OPD ini kok rapat koordinasi terus, tapi tindakannya ndak ada,” tegas Nurhidayah.

Pemda, ujarnya, mengklaim memiliki bukti dugaan penggelapan namun tak kunjung melaporkan ke APH. “Kapan Bapak melaporkan? percuma pegang bukti kalau ndak melakukan tindakan apa-apa,” ujarnya penuh tanda tanya.

Langkah hukum ini, ujarn-

ya, harus segera dilakukan, karena kondisi di lahan eks SMPN 2 Gunungsari ini tengah berlangsung pembangunan perumahan tanpa izin. Secara bersamaan, kata dia, pemda bisa melaporkan dugaan perusakan aset negara. Barulah, kata dia, dilakukan penanganan terhadap pembangunan tanpa izin dari pemda. “Di sana kan terjadi pembangunan tanpa izin,” tegas dia.

Ia mengkritisi lemahnya bukti kepemilikan aset sebagai celah digugat. Lahan SMP itu jelas dia adalah aset daerah tiba-tiba digugat dan pemda kalah, kemudian lahan Kantor Desa Gunungsari juga kalah gugatan. Ditegaskan, kalau pemda lamban dan terlalu jelimet menyelesaikan masalah ini pihaknya akan membentuk pansus. “Dan saya siap menggandeng kepolisian dan kejaksaan, biar

(Suara NTB/her)

RAPAT - Rapat koordinasi DPRD dengan eksekutif terkait persoalan lahan yang diduga dirusak. susah, kita gerus,” tegas dia.

Kabag Hukum Setda Lobar Ahmad Nuralam mengatakan terkait kasus SMP 2 Gunungsari pihaknya dari awal sudah mendesak ke BKAD agar proses oknum mendapatkan sertifikat lahan itu merupakan bukti dugaan tindak pidana baik itu korupsi maupun tindak pidana umum (penggelapan). Namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dengan itu kata dia bisa dilakukan tindakan hukum.

“Sudah saya usulkan itu, tapi tidak ditindaklanjuti,”tegas dia.

Sementara pihaknya mewakili persoalan hukum ketika terjadi persoalan hukum di pengadilan. Ketika bupati digugat pihaknya tampil sebagai kuasa hukum. Dalam persoalan

Sukiman Janji Bangun Jembatan Penghubung Antara Dusun Gili Re dan Gili Beleq Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM., menjanjikan pembangunan jembatan penghubung di Dusun Gili Beleq dan Gili Re Desa Pare Mas Kecamatan Jerowaru. Selama ini akses yang menghubungkan dua dusun ini menggunakan perahu.

Hal ini disampaikan bupati di hadapan warga Gili Re dan Kapolda NTB, Irjen Pol. Mohammad Iqbal pada acara Penyerahan Kapal dan Bakti Sosial Kapolda NTB di Gili Re, Senin (29/6).

Bupati berkomitmen sebelum 2023, jembatan ini dapat diwujudkan demi keamanan dan kemudahan akses pendidikan anak-anak di Gili Re. Setidaknya pada tahun 2021 mendatang jembatan tersebut dapat berdiri, meski berbahan kayu.

Seperti diketahui bahwa anak-anak usia wajib pendidikan dasar di Gili Re harus menyeberang dengan berjalan kaki atau menggunakan perahu melintasi hamparan pasir dan air laut sepanjang 200-300 meter ke Gili Beleq tempat berdirinya SDN 5 Pemongkong.

Opsi lain yang ditawarkan bupati adalah dengan keberadaan bangunan sekolah atau SD kecil di Gili Re.

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Kapolda NTB Mohammad Iqbal dan Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy pose bersama para penerima bantuan di Dusun Gili Re Desa Pare Mas Kecamatan Jerowaru, Senin (29/6).

Bupati menegaskan pendid- perahu motor untuk fasilitas ikan harus didekatkan kepada tranportasi laut yang digunakan masyarakat, sehingga Pemda bagi anak-anak sekolah.

Kegiatan pihak Polda NTB mendirikan SD-SMP Satu Atap. Ia berharap opsi yang ada dengan mempunyai niat yang dapat mengurai persoalan pen- tulus untuk membantu masyadidikan di Gili Re, sehingga rakat lewat program bimbinanak-anak dapat pergi dan pu- gan masyarakat di perairan, lang sekolah dengan lebih aman. meneruskan perjuangan, serta Sementara, Kapolda NTB kegiatan kemuliaan bagi pihak Mohammad Iqbal dalam sam- Kepolisian untuk berbakti kebutannya menyampaikan, keg- pada masyarakat. Kapolda iatan ini merupakan program juga menyampaikan ucapan Hari Bhayangkara Ke-74 yang terima kasih kepada Kapolres melibatkan pihak pemerintah, Lotim dan Dandim 1615 karePolri dan TNI guna meringankan na sudah memberikan support beban masyarakat pesisir pan- kegiatan ini sehingga pelaktai khususnya di Dusun Gili Re sanaan kegiatannya berjalan dengan memberikan bantuan lancar dan aman. (yon)

PKB Berikan SK Rekomendasi pada Djohan - Danny

Tanjung (Suara NTB) Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, SH., - Danny Karter Febrian Ridawan, ST. M.Eng., akhirnya menerima SK rekomendasi DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin (29/6).

SK PKB ini adalah SK kedua, setelah Djohan - Danny (Joda Akbar) memperoleh SK rekomendasi perdana dari DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

SK rekomendasi PKB, diserahkan langsung Ketua DPW PKB NTB, H. Lalu Adrian Irfani di kediaman H. Djohan Sjamsu, Dusun Karang Jurang, Desa Segara Katon, Kecamatan Gangga. Serah terima disaksikan oleh anggota DPRD dan pengurus Partai dari Gerindra, PDIP, PKS dan PKB Lombok Utara.

Adrian Irfani pada kesempatan itu, mengakui dirinya diutus oleh DPP PKB untuk menyerahkan SK dukungan kepada Djohan - Danny. Ia menyebut, perolehan SK diwarnai perjalanan cukup panjang dan sangat mendebarkan bagi simpatisan di KLU. “Bagi simpatisan cukup mendebarkan, tapi bagi kami di tingkat DPC dan DPW san-

gat tenang, tidak terganggu oleh politik kompetitor dalam memenangkan SK. Terbukti tanggal 20 Juni kemarin telah ditandatangani oleh DPP,” ujar Adrian.

Ketua DPW PKB NTB itu menyampaikan pesan DPP, agar para simpatisan untuk terus berikhtiar. Pasalnya, DPP PKB telah mengutus 4 lembaga survei independen untuk mengukur elektabilitas Joda Akbar di Lombok Utara.

“4 lembaga survei diminta DPP PKB untuk survei independen. Sampai minggu kemarin, posisi Joda masih teratas, elektabilitas yang cukup signifikan dengan calon lain,” tegasnya.

Adrian juga berterima kasih atas dukungan DPP PKS yang lebih dulu menyerahkan SK rekomendasi. Pihaknya ikut menunggu dukungan beberapa partai lain yang masih berproses, seperti Gerindra, PDIP dan Golkar. Dukungan beberapa parpol itu, akan memberi motivasi tinggi bagi simpatisan untuk merebut kembali kemenangan pada Pilkada 2020. “Dalam menarik simpati, berpolitiklah yang baik, yang santun dan tidak menjatuhkan calon lain,” pesannya.

Kesempatan yang sama, H. Djohan Sjamsu juga menyampaikan terima kasihnya kepada DPW dan DPP PKB, pengurus Parpol PKS, Gerindra, dan PDIP yang hadir memberi dukungan. Tak disangkal, bahwa SK rekomendasi PKB yang ditunggu dibumbui oleh sejumlah isu tak sedap. “Kami harap-harap cemas, karena isu Pak Djohan akan strok jika tidak mendapatkan SK PKB,” katanya.

Hadirnya bakal calon Wakil, Danny Karter di usia muda menurut Djohan memberi warna tersendiri. Ia bahkan optimis, putra almarhum Dr. Ir. Ridawan (mantan Dosen Unram) itu memberi dinamika. Selain latar belakangnya sebagai Konsultan Teknik, figurnya juga dianggap bersih dan lurus.

Sanjungan itu, dijawab Danny dengan rendah hati. Sebagai figur muda, ia merasa terhormat dapat mendampingi Djohan pada perhelatan Pilkada.

“Saya berterima kasih atas kepercayaan beliau. Sebagai generasi muda, saya akan membantu beliau menata kembali Lombok Utara baik dari aspek percepatan infrastruktur, maupun kesejahteraan masyarakat,” imbuh Danny. (ari)

gugatan aset, pihaknya hanya sebagai “juru masak”, apa bukti yang diserahkan phjak terkait itulah yang dijadikan dasar.

Kalau buktinya kurang, maka tidak mungkin pihaknya menyelesaikan sengketa itu dengan sempurna.

Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Hunsiadi mengatakan pihaknaya akan melakukan langkah hukum melaporkan perusakan aset dan dugaan penggelapan dokumen negara.

Ia mengaku memiliki bukti bahwa dokumen aset itu dikuasai oknum Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bagian Hukum terkait langkah ini. Termasuk pihaknya melakukan konsultasikan ke kepolisian terkait langkah hu-

kum dengan bukti yang dimiliki pemda saat ini. “Secepatnya kami laporkan duggaan penggelapan (mengeluarkan dokumen negara), dan pengerusakan aset Negara,” tegas dia.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar H.L. Winengan menambahkan, pembangunan di lokasi eks SMP 2 Gunungsari itu tidak ada izinnya. “Itu dipastikan tidak ada izin,”tegas dia.

Langkah pihaknya akan menghentikan pembangunan tersebut, sembari menunggu langkah hukum yang dilakukan BPKAD bersama Bagian Hukum. Pihaknya tidak aka merekomendasikan pembangunan itu, kalau tidak ada proses di TKPRD. (her)

Lotim Rencanakan Perluasan RTH Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merencanakan akan memperluas ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini seiring dengan pindahnya sebagian besar perkantoran lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim yang dipusatkan ke Kantor Bupati Lotim. RTH yang ada saat ini di Taman Rinjani Selong dan Hutan Kota Selong coba akan diperluas.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pertanaman dan Ruang Terbuka Hijau (PRTH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim, Indarjaya Kusuma. Disebut, sesuai rencana bupati kantorkantor yang ada di sebelah timur hutan Kota Selong akan dibongkar. Antara lain, Kantor Camat Selong, Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Rencana tersebut, kata Indarjaya belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat dan dibutuhkan waktu untuk merencanakan lebih matang, sehingga pelaksanaan perluasan RTH ini bisa dilaksanakan dengan baik.

Disampaikan Indarjaya, tidak saja RTH yang ada di kota Selong yang akan dibangun. Beberapa tempat di ibu kota kecamatan juga akan menjadi atensi DLHK Lotim untuk dijadikan tempat RTH. Antara lain, eks Pasar Paokmotong, eks Pasar Pancor, eks Pasar Pringgabaya, eks Pasar Masbagik dan eks Terminal Pancor. “Semua itu rencana akan dibuatkan RTH,” ujarnya.

Soal penganggaran katanya akan disesuaikan. “Tergantung kebijakan Bupati seperti apa,” ucapnya. Saat ini, untuk menata kota Selong khususnya sudah dihadirkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dimulai dari Pasar Pancor. (rus)

Sikapi Penolakan Penyaluran JPS Selong (Suara NTB) Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) khususnya JPS Lotim saat ini sedang berjalan. Dalam realisasinya, terdapat penolakan dari pemerintah desa, dikarenakan adanya perbedaan data penerima antara JPS Lotim tahap pertama dan kedua.

Terjadinya penolakan ini dibenarkan Direktur PD. Agro Selaparang, Sukirman sebagai BUMD penyedia paket JPS Lotim. Adanya penolakan ini disikapi dengan penerbitan berita acara penolakan dari 24 desa, sehingga desa mengajukan ke Dinas Sosial (Disos) untuk dilakukan perbaikan datanya, barulah kemudian paket JPS Lotim diantarkan.

Menurut Sukirman, adanya perubahan data penerima karena adanya penambahan kuota di 24 desa yang tersebar di hampir semua kecamatan di Lotim. Akan tetapi, penambahan kuota datanya, sistem pendistribusiannya dan kewenangannya ada di Dinas Sosial. “Minggu ini kita harapkan bisa tuntas, karena kita khawatirkan barangnya rusak,”ungkapnya.

Adapun jumlah paket JPS Lotim untuk tahap kedua ini sebanyak 70.986 paket yang di dalamnya terdiri dari beberapa item produk terdiri atas, beras 10 kg, gula pasir 2 kg,

(Suara NTB/yon)

Sukirman minyak goreng dalam kemasan 1 liter, telur 15 butir, teri 1/4, garam beryodium, dan air mineral. “Semuanya merupakan produk lokal,”tegasnya.

Sukirman menambahkan, dalam pengadaan JPS tahap II ini, terdapat beberapa perubahan item produk seperti dari 30 butir telur menjadi 15 butir telur, digantikan dengan ikan teri dan air mineral. Upaya ini untuk memperbanyak UKM dari wilayah selatan dalam pengadaan JPS Lotim.

Termasuk untuk beras sebanyak 700 ton lebih dengan melibatkan belasan suplayer yang semua berasal dari lokal. (yon)

Pathul Bahri Tetap Incar Dukungan Parpol Lain Praya (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.L. Pathul Bahri, S.IP., mengaku terus membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol), guna melengkapi syarat dukungan untuk bisa bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng mendatang. Tidak hanya dengan Partai Golkar saja, karena sejauh ini persaingan untuk memperebutkan dukungan parpol di Pilkada Loteng bisa dikatakan masih terbuka lebar.

“Pilkada Loteng masih sangat cair. Soal dukungan parpol,

juga masih serba mungkin,” terang H.L. Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (29/6).

Diakuinya, sampai saat ini belum ada satupun parpol yang sudah menyeluarkan surat rekomendasi terkait bakal pasangan calon kepala daerah mana yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. Peluang itulah yang coba dimanfaatnya untuk bisa memperoleh dukungan dari parpol yang ada, karena pihaknya tidak ingin terpaku dengan dua parpol saja, yakni Partai Gerindra dan Partai Golkar yang

sudah bisa dikatakan positif untuk berkoalisi mendukung pasangan H.L.Pathul Bahri, S.IP – Dr. H.L. Nursiah, S.Sos.M.Si., di Pilkada Loteng mendatang.

Tetapi dukungan dari parpol lainnya juga sangat diharapkan untuk bisa memperkuat koalisi ini nantinya.

“Prinsipnya, semua parpol kita terus ajak komunikasi.

Tidak hanya selesai dengan Partai Gerindra dan Partai Golkar saja,” imbuhnya.

Disinggung dukungan dari Partai Gerindra, Pathul menegaskan pihaknya masih

menunggu surat tugas yang baru. Karena surat tugas sebelumnya, harus diganti.

Menyusul perubahan pasangan yang akan digandeng di Pilkada Loteng mendatang.

Tapi pada prinsipnya tidak ada perubahan berarti soal arah dukungan Partai Geridra di Pilkada Loteng. Di mana Partai Gerindra tetap akan mengusung kadernya sendiri.

Tinggal kemudian Partai Gerindra mematangkan mitras koalisi dengan parpol yang lain.

“Partai Geridra masih tetap pada komitmen awal, men-

gusung kader di Pilkada Loteng mendatang,” tegas Ketua DPC Partai Gerindra Loteng ini.

Baik Partai Gerindra maupun Partai Golkar samasama memiliki tujuh kursi di DPRD Loteng. Dengan begitu total ada 14 kursi jika kedua partai pemenang pemilu legislatif di Loteng ini berkoalisi. Jumlah tersebut sudah lebih dari cukup untuk bisa mengusung pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng. Karena syarat dukungan minimal di Pilkada Loteng sebanyak 10 kursi. (kir)

SUARA NTB Selasa, 30 Juni 2020

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama DPMD Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Hari Pertama, DPMD KSB Gelar Sosialisasi Lomba Kampung Sehat di Empat Kecamatan Kegiatan sosialisasi Lomba Kampung Sehat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDGR) yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (29/6), berjalan lancar.

PADA sosialisasi hari pertama ini, DPMD menyasar 4 kecamatan. Diantaranya kecamatan Poto Tano, Seteluk, Brang Rea dan terakhir kecamatan Brang Ene. “Untuk hari pertama ini kita sudah selesai sosialisasi di empat kecamatan,” terang Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat, Sosbud dan Pemberdayaan Gotong Royong, DPMD KSB, Ahlul Afwan.

DPMD KSB sendiri dalam melaksanakan sosialisasi Lomba Kampung Sehat itu membagi tugas dalam 2 tim. Dijelaskan Afwan, tim satu yang dikoordinatori langsung kepala DPMD KSB, Mulyadi pada hari

pertama ini, mendapat jatah sosialisasi di kecamatan Brang Rea dan Brang Ene. Sementara tim dua yang dikoordinatori sekretaris DPMD dan dirinya menghandel kecamatan Poto Tano dan Seteluk.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kegiatan sosialisasi ini akan berlangsung hingga Selasa (hari ini). Disebutkan Afwan, dengan tetap menerapkan pola yang sama. Pada hari terakhir esok, tiap tim akan menangani masing-masing 2 kecamatan.

“Besok sosialisasi di kecamatan Taliwang, Jereweh, Maluk dan Sekongkang. Dan waktunya sama. Satu kecamatan jadwal

Tetap Dilaksanakan, BSPS di KSB Sasar 200 Unit Rumah Taliwang (Suara NTB) Ternyata tidak semua program pemerintah pusat di daerah terhenti di tengah pandemi virus corona saat ini. Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tetap dilaksanakan meski jumlah penerimanya tidak sebanyak dari usulan Pemda ke pemerintah pusat.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun 2020 ini, jumlah rumah yang tersentuh program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PPUR) itu sebanyak 200 unit rumah.

“Usulan kita sebenarnya 500 unit. Tapi yang disetujui hanya untuk 200 rumah,” terang Kasi Penyediaan Perumahan, Dinas PUPRPP KSB, Karimuddin kepada Suara NTB. 200 unit rumah tersebut tersebar di 8 desa/kelurahan.

Rinciannya masing-masing 25 unit untuk desa Maluk, Sermong, Tepas, Lamusung, Seteluk Atas dan Seteluk Tengah.

Berikutnya 34 unit diarahkan ke kelurahan Telaga Bertong dan 16 unit di desa Mataiyang, kecamatan Brang Ene. Dijelaskan Karimuddin, pada rencana awal seluruh desa/ kelurahan sebenarnya mendapat porsi jumlah penerima yang sama. Yakni masing-masing sebanyak 25 unit rumah. Hanya saja di desa Mataiyang 9 rumah calon penerima bantuan tercatat dalam SK terakhir penerima program rehab rekon bantuan gempa 2018. “Sehingga yang 9 rumah masuk SK gempa itu kita alihkan ke kelurahan Telaga Bertong,” urainya. Para pemilik rumah penerima bantuan program BSPS tahun 2020 ini oleh Dinas PUPRPP dipastikan belum pernah menerima bantuan sejenis apa pun dari pemerintah selama ini. (bug)

di pagi hari, satunya lagi jadwalnya siang hari,” tukasnya.

Sementara itu selama kegiatan sosialisasi berlangsung, para peserta yang diikuti oleh pemerintah desa, forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) serta annggota agen PDPGR itu disambut antusias. Camat Poto Tano, Agusman kepada Suara NTB menjelaskan, sosialisasi itu memberikan gambaran jelas bagi pemerintah desa serta seluruh unsur pimpinan tingkat kecamatan sehingga bisa mempersiapkan diri menyongsong ajang Lomba Kampung Sehat yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Polda NTB itu.

“Kami apresiasi DPMD sudah memberi gambaran awal kepada kami sehingga kami bisa mengarahkan desa dalam mengikuti lomba itu nantinya,” katanya.

Ia menyebutkan, sesuai dengan tema Lomba Kampung Sehat itu

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Suasana sosialisasi lomba kampung sehat dan peningkatan kapasitas SMD agen PDPGR yang digelar DPMD KSB di aula kantor desa Poto Tano (foto kiri). Para peserta sosialisasi berpose bersama saat kegiatan. (foto kanan) yakni ‘stategi penerapan kreativitas dan partisipasi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Pihaknya sejak awal telah mengarahkan seluruh desa di wilayahnya bagaimana menerapkan langkahlangkah stategis mencegah penularan penyakit tersebut.

“Tadi saat sambutan di acara saya sampaikan lagi. Ke desa

saya minta tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mengajak peran serta aktif masyarakat dan bersinergi dengan seluruh stake holder pemerintah baik di tingkat desa maupun kecamatan,” tutur Agusman seraya menambahkan ajang lomba semacam itu perlu intens digelar.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di Sumbawa terus berkurang. Setelah dua orang dipulangkan baru-baru ini, kini tersisa satu orang yang masih dirawat di gedung baru RSUD Sumbawa.

Ketua Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M membenarkan hal tersebut. Sebelumnya terdapat 3 orang yang dirawat di gedung baru RSUD. Dari jumlah itu, dua diantaranya sudah sembuh, dan kini tersisa satu orang yang masih dirawat di rumah sakit setempat.

“Kondisi terkini sekarang sisa 5 orang. Tapi rillnya di Sumbawa cuma 1 yang dirawat di ge-

dung baru RSUD. Karena yang empat orang dirawat di Pulau Lombok,” ujarnya kepada wartawan, Senin (29/6).

Dari kondisi yang ada, jelasnya, progresnya semakin membaik. Tentunya kondisi yang baik ini harus bisa dipertahankan.

Dalam hal ini, membutuhkan kepedulian dan kerja sama semua pihak untuk mengikuti anjuran yang telah disampaikan pemerintah. “Ketika semua orang sudah pakai masker, jaga

jarak dan lain sebagainya, Insya Allah kondisi ini akan bisa kita pertahankan,” terangnya.

Menurutnya, sebelumnya pihaknya sudah menuntaskan penelusuran kontak Klaster Jakarta, Klaster Gowa dan Klaster Magetan. Selain penelusuran kontak ini, pihaknya juga melakukan pemeriksaan swab di semua pasar yang ada. Masing-masing pasar diambil sampel 50 orang. Pemeriksaan ini untuk mendapatkan

(Suara NTB/ist)

BSPS - Salah satu bangunan rumah program BSPS di desa Margakarya yang pengerjaannya telah mencapai 30 persen.

Pengerjaan BSPS Tahap I di Sumbawa Capai 30 Persen Sumbawa Besar (Suara NTB)Pengerjaan rehab rumah tidak layak huni program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap I tahun 2020, menunjukkkan progres positif.

Rata rata di sejumlah desa, progresnya telah mencapai 30 persen. Bahkan upah tukang tahap pertama telah dicairkan.

Kabid Bangunan Gedung dan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Zubhan S.T didampingi Koordinator Fasilitator Program BSPS, Fathurrahman S.T, mencontohkan di desa Labuan Sangur kecamatan Maronge yang progresnya 30 persen. Pembayaran upah tukang tahap pertama telah dilakukan.

Menyusul desa desa lainnya.

Bahkan pencairan material tahap pertama semua desa tlah dituntaskan. “Sebagian besar penerima manfaat program di sebagian besar desa sasaran BSPS Tahap I tahun ini telah mengerjakan 30 persen,” terangnya.

Program BSPS dari Kement-

(Suara NTB/ist)

Zubhan erian PUPR di Sumbawa untuk tahap pertama sebanyak 200 unit rumah. Pencaiaran dana tahap awal ke rekening penerima bantuan sebesar 40 persen dari total nilai bantuan sebesar Rp17.500.000. Program BSPS untuk tahap pertama ini sasarannya pada delapan desa di empat kecamatan. Yakni, desa Jotang Beru dan Lamenta kecamatan Empang, desa Brora dan Langam kecamatan Lopok. Ke-

mudian, desa Marga Karya dan Mokong kecamatan Moyo Hulu serta desa Labuan Sangur dan Maronge kecamatan Maronge.

Syarat penerima bantuan, diantaranya, memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang jelas dan sah, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu satunya rumah yang tidak layak huni. Belum pernah menerima bantuan sejenis dan bersedia berswadaya, membentuk kelompok dan tanggung renteng. Jenis kegiatan BSPS di Sumbawa tahun ini, berupa peningkatan kualitas rumah swadaya dengan besaran bantuan Rp15 Juta untuk bahan bangunan ditambah Rp2,5 Juta untuk upah pekerja sehingga totalnya Rp17,5 Juta.

Diketahui, dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni ini disesuaikan dengan standar covid. Sesuai protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. (arn/*)

Sumbawa Dapat Alokasi BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Kemendikbud RI melalui data DAPODIK,” jelasnya.

Sedangkan khusus untuk penerima dana BOS Kinerja, harus memenuhi capaian mutu yang lebih tinggi berdasarkan peta mutu pendidikan. Kemudian indeks integritas Ujian Nasional (UN) dan atau nilai UN tahun berkenaan. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 24 tahun 2020.

Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

Alokasi dana untuk sekolah yang ditetapkan sebagai penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja masing masing sebesar Rp60 Juta setiap sekolah. Kedua jenis BOS tersebut digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penerimaan dana BOS Reguler berdasarkan ketetentuan peraturan perundang undangan yang mengatur dana BOS

gambaran terkait kondisi di komunitas pasar. Sementara ini, dari pemeriksaan di sejumlah pasar hasilnya negatif. Pemeriksaan swab juga dilakukan untuk masyarakat dalam Kota Sumbawa Besar yang berasal dari 8 kelurahan. Hasilnya juga dinyatakan negatif.

Dengan adanya gambaran ini, tentunya diharapkan masyarakat dapat tenang menjalankan aktivitasnya. Namun tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Seperti menggunakan masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan lainnya. “Kita berharap dengan new normal ini, kita bisa

(Suara NTB/ist)

H. Hasan Basri sehat sekaligus bisa beraktivitas menjadi orang yang produktif,” harapnya. (ind)

Sejumlah Destinasi Wisata Tidak Siap Terapkan Protokol Covid-19

Kerja Sama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB Sumbawa Besar (Suara NTB)Tahun ini, sejumlah sekolah di Sumbawa mendapatkan alokasi Bantuan Operasional Skeolah (BOS) afirmasi dan BOS kinerja.

Sebagai tambahan dari BOS reguler yang berjalan selama ini. Dengan total nilai sekitar Rp. 8,4 Miliar untuk Kabupaten Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, Ir. Surya Darmasya didampingi Kasubag Tugas Perbantuan, M. Husnul Alwan. Kriteria sekolah penerima BOS afirmasi, yakni memiliki proporsi siswa dan keluarga miskin yang lebih banyak.

Kemudian, menerima dana BOS Reguler yang lebih rendah. Serta memiliki proporsi guru yang berstatus PNS atau guru tetap yayasan yang lebih kecil. “Sekolah yang berhak menerima BOS afirmasi ini sesuai kriteria dipantau

Agen PDPGR ini, DPMD KSB melibatkan sejumlah pihak selaku pemateri. Diantaranya pihak kepolisian, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan staf khusus bupati yang bertugas memberikan pembekalan peningkatan kapasitas SDM pada agen PDPGR tingkat desa hingga kecamatan. (bug/*)

Tersisa Satu Pasien Covid-19 di Sumbawa

Pembangunan Pelabuhan Nusantara Menunggu Situasi Normal Dompu (Suara NTB) Rencana pembangunan pelabuhan Nusantara di Kilo sudah mendapat persetujuan Kementerian Perhubungan RI dan Komisi V DPR RI. Skor nilai kelayakan rencana pembangunan pelabuhan ini tertinggi secara nasional yaitu 86,26 dan pembangunannya tinggal menunggu situasi normal akibat Covid-19.

Sudah ada surat Menteri (Perhubungan menjawab hibah tanah untuk (Suara NTB/ula) pelabuhan). Hasil FS dan Syafruddin DED juga sudah ada,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabpaten Dompu, Ir Syarifuddin kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (29/6).

Tidak hanya masuk di rencana program kerja Kementrian Perhubungan, tapi rencana pelabuhan Nusantara ini juga sudah disetujui Komisi V DPR RI yang didorong anggota DPR RI dapil NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST sebagai mitra mitra Kementrian Perhubungan. “Kelihatannya, kelengkapan sambil jalan. RIP-nya nanti diselesaikan 2021 (oleh Kementrian). Kajian lingkungan oleh Pemprov NTB dan akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2020 ini,” katanya.

Ir Syarifuddin berharap, pembangunan pelabuhan Nusantara ini bisa segera direalisasikan pasca pandemi Covid. Karena pelabuhan Nusantara Kilo akan menjadi pintu masuk bagi alur distribusi barang dan jasa di kabupaten Dompu khususnya. Karena pelabuhan Nusantara berada di jalur transportasi laut nasional, berada di laut utara perairan Nusantara.

Posisi pelabuhan Nusantara yang berada di jalan perairan Nusantara menjadikannya sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Dompu. Pembangunan pelabuhan ini nantinya akan diikuti dengan penataan akses jalan dan rencananya akan ada perubahan alur transportasi darat dari pelabuhan Nusantara ke Manggelewa, sehingga terhindar dari tanjakan yang ada saat ini. (ula)

“Lomba semacam ini bagus ya. Karena bisa semakin memicu semangat desa dan masyarakat meningkatkan sikap kewaspadaannya terhadap penyebaran virus corona itu,” sambung Agus sapaan akrabnya.

Dalam kegiatan sosialisasi Lomba Kampung Sehat dan peningkatan kapasitas SDM

Reguler. “Ini sebagai tambahn dari pos dana BOS Reguler. Bebas membeli sesuai kebutuhan sekolah yang sifatnya untuk mencukupi. Kalau tidak terpenuhi di BOS Reguler, maka bisa dipenuhi dari BOS Kinerja dan BOS Afirmasi,” terang Alwan.

Darmasya lebih jauh menjelaskan, kedua jenis BOS ini, untuk mengakomodir kegiatan sekolah yang tidak bisa dipenuhi oleh BOS Reguler. Termasuk untuk kebutuhan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid ini.

“Misalnya, kita wajibkan setiap sekolah punya termoter digital untuk mengukur suhu badan.

Mungkin ada beberapa sekolah yang bisa membeli alat tersebut dari BOS Reguler. Namun tidak semua sekolah bisa beli. Sehingga bisa dibeli dari BOS Afirmasi maupun BOS Kinerja. Termasuk

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Surya Darmasya

M. Husnul Alwan

juga untuk kebutuhan belajar siswa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan silahkan dianggarkan,” urainya.

Sekarang ini, sedang dilakukan pendataan sekolah mana yang bisa memenuhi kriteria untuk

mendapatkan BOS Afirmasi maupun BOS Kinerja. Serta secepatnya akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah penerima.

Terkait Juknis termasuk didalamnya penggunaannya seperti ap,”pungkas Darmasya. (arn/*)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga (Disparpora) Sumbawa Barat, mengaku beberapa destinasi wisata yang dimiliki belum siap menerapkan protokol pencegahan covid-19. Akibatnya Pemerintah belum memberikan izin terhadap destinasi wisata yang dimaksud untuk beroperasi kembali.

“Memang masih banyak lokasi destinasi wisata kita yang belum siap untuk menerapkan protokol pencegahan covid-19 sehingga kita tidak ijinkan mereka untuk beroperasi,” ungkap Kepala Dinas Parpora, Ir. IGB Sumbawanto M.Si kepada Suara NTB, Senin (29/6).

Bahkan dari puluhan destinasi unggulan yang dimiliki, hanya Desa Wisata Mantar saja yang siap dari protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease (covid-19).

Protokol kesehatan menjadi persoalan yang harus dimiliki di sejumlah destinasi wisata.

Hal itu dilakukan dengan harapan tidak muncul kasus baru yang bersumber dari cluster wisata. Tentu Pemerintah juga tetap akan memantau penerapannya di lapangan supaya ikhtiar untuk menekan penyebaran

Covid-19 bisa semakin maksimal. Apalagi belum lama ini, pihaknya juga sudah secara resmi melaunching pembukaan destinasi yang dimiliki sehingga target kunjungan wisatawan juga bisa meningkat. “Protokol kesehatan menjadi poin utama kami di pembukaan destinasi wisata sehingga tidak muncul kasus baru,” sebutnya.

Banyaknya destinasi wisata unggulan yang dimiliki saat ini tidak bisa dibuka karena terkendala protokol kesehatan. Pihaknya juga tidak bisa memaksa supaya Pokdarwis untuk memenuhi protokol tersebut. Terlebih lagi saat ini Pokdarwis tidak memiliki anggaran untuk memenuhi apa yang menjadi arahan dalam pencegahan covid-19. Pemerintah juga tidak bisa mengintervensi lebih jauh, karena anggaran yang dimiliki saat ini sangat terbatas.

“Kami (Pemerintah) tidak bisa membantu Pokdarwis untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penanganan covid-19 karena tidak ada anggaran,” tukasnya. Makanya untuk sementara ini hanya destinasi wisata Desa Mantar saja yang diperbolehkan beroperasi. (ils)

Arif-Mulya Akui Dapat Dukungan Tokoh Penting di Dompu Dompu (Suara NTB) Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH, ikut sebagai kandidat dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ini. Bepasangan dengan H. Mulyadin, ia semakin optimis untuk maju. Pasalnya, mereka kini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh penting di wilayah ini. Satu diantaranya yakni H. Abubakar Ahmad atau yang akrab disapa Ompu Beko.

Tidak saja dari mantan Bupati tersebut, dukungan itu dinyatakan langsung tokoh-tokoh tua lainnya, seperti Lamba Rasa, H Hadi, Hidayat Ali dan berbagai toko berpengaruh lainnya. “Hampir semua tokoh-tokoh tua di Dompu ini merapat ke kita, menyatakan diri untuk siap mendukung,” akunya saat ditemui wartawan, Senin (29/6).

Peryataan siap mendukung Bapaslon Arif-Mulya itu, lanjut dia, dinyatakan para tokoh ini selain karena memang memiliki ikatan emosional cukup dekat, juga buah dari terbangunnya komunikasi yang baik selama ini.

Tak heran setelah menentukan pasangan, para pihak dengan basis massa tersebar di sejumlah wilayah itu bertekad membantu. “Alhamdulillah begitu kita mengatakan untuk maju, mereka siap

(Suara NTB/jun)

Arifuddin untuk membantu,” ujarnya.

Dukungan penuh dari sejumlah tokoh dimaksud, tambah Arifuddin, semakin menambah optimismenya untuk maju pada Pilkada 2020. Sebab disadari mereka masih memiliki pengaruh yang besar ditengah masyarakat, pun telah berbuat banyak untuk kemajuan daerah selama memegang jabatan.

Namun demikian, hal itu tidak lantas membuat pihaknya berhenti bekerja untuk menarik simpatisan masyarakat luas. “Disamping menambah kepercayaan diri, kami juga artinya tidak merasa puas dengan hal-hal itu, kami tetap bekerja dan selalu mensosialisasikan diri ke masyarakat,” pungkasnya. (jun)

SUARA NTB Selasa, 30 Juni 2020

Kuota Siswa Baru Sejumlah SMP di Mataram Tidak Terpenuhi Mataram (Suara NTB) – Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi SMP negeri di Kota Mataram dilakukan pada Senin (29/6).

Hasilnya, kuota siswa baru melalui jalur zonasi di sejumlah SMP negeri tidak terpenuhi. Dengan kata lain, sekolah tersebut menerima jumlah siswa baru lebih sedikit dari daya tampung siswa baru di sekolah itu.

Salah satunya SMPN 18 Mataram yang dari jalur zonasi hanya mendapatkan 14 siswa baru. Sementara dari jalur afirmasi, SMPN 18 Mataram menerima 13 orang. Kepala SMPN 18 Mat(Suara NTB/dok) aram, H. Lalu Suwarno diH. Lalu Suwarno hubungi pada Senin (29/6) mengatakan, kuota siswa baru di SMPN 18 Mataram sebanyak tiga rombongan belajar (rombel) atau 84 siswa. “Jumlah yang diterima ini sangat sedikit, bahkan tidak sampai maksimal jumlah siswa di satu rombel,” katanya.

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan sosialisasi sampai ke pihak lingkungan di sekitar sekolah. Ia juga menyesali jumlah pendaftar yang diterima di SMPN 18 Mataram dari Lingkungan Ampenan Selatan hanya lima orang. “Kami sudah sosialisasi ke lingkungan, tapi tidak bisa juga, kami sudah maksimal, tidak tahu lagi,” ujarnya.

Suwarno mengaku, sebelumnya sudah ada komitmen dari Dinas Pendidikan untuk menambah jumlah pendaftar siswa baru di SMPN 18 Mataram, melalui pertemuan dengan SMP negeri terdekat seperti SMPN 3 Mataram, SMPN 17 Mataram, dan SMPN 10 Mataram. Namun, menurutnya hanya saja bergantung dari keinginan masyarakat.

Kondisi belum terpenuhi kuota siswa baru juga terjadi di SMPN 21 Mataram. Kepala SMPN 21 Mataram, Didik Syamsul Hadi yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/6) mengatakan, sebanyak tujuh siswa diterima lewat jaluar afirmasi, sedangkan 60 orang melalui jalur zonasi. Daya tampung siswa baru di SMPN 21 Mataram sebanyak lima rombel atau 140 siswa. “Masih jauh dari daya tampung,” katanya.

Menurutnya, letak sekolah SMP sederajat lainnya yang relatif berdekatan dengan SMPN 21 Mataram mempengaruhi sedikitnya jumlah pendaftar. Kondisi minimnya siswa baru berdampak pada adanya ruang belajar yang tidak terpakai. Begitu juga dengan guru yang terpaksa harus menambah jam mengajar di luar sekolah, karena jumlah siswa yang minim membuat jam mengajar mereka yang seharusnya 24 jam sulit dipenuhi.

Ketua Panitia PPDB Kota Mataram yang juga Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Kota Mataram, M. Taufik sebelumnya mengatakan pihaknya melakukan pendaftaran secara daring, seleksi juga secara sistem daring. Ia menegaskan, pihaknya ingin agar semua anak di Kota Mataram bersekolah. “Yang penting bagaimana kita mengakomodasi anak-anak Mataram agar semua bersekolah, kedua tidak mengesampingkan juknis yang ada,” katanya.

Ada empat jalur PPDB SMPN negeri di tahun 2020 ini yaitu jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali siswa paling banyak 5 persen, dan jalur prestasi paling banyak 30 persen dari daya tampung sekolah. (ron)

Hadapi Kenormalan Baru

Dikbud NTB Pastikan Kesiapan Sekolah Mataram (Suara NTB) Guna memastikan seluruh sekolah-sekolah jenjang SMA sederajat di provinsi NTB siap melaksanakan layanan pendidikan di masa new normal (kenormalan baru), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terus rutin melakukan kunjungan lapangan ke berbagai sekolah, baik sekolah yang terdapat di Pulau Sumbawa dan Lombok.

“Persiapan yang kami lakukan kita sedang lakukan diskusi mendalam di lapangan untuk memastikan kesiapan di jenjang SMA sederajat,” terang Kadis Dikbud NTB, H. Aidy Furqan, Senin (29/6).

Dikatakan Aidy Furqan, Dikbud telah membagi dua fase berdasarkan SKB empat Menteri. Fase pertama ialah fase transisi dan fase new normal. Sebelum memasuki fase new normal, fase transisi mengharuskan Dinas Dikbud memastikan seluruh sekolah sudah siap lahir batin membuka layanan pendidikan.

“Bagaimana penyiapan satuan pendidikan untuk menyongsong new normal. Dengan dikeluarkannya SKB empat menteri mengharuskan kita mematuhi ketentuan di mana ada proses layanan pendidikan di masa pandemi di dua fase, fase transisi dan fase new normal,” tegasnya.

Pada fase transisi ini, Dikbud tengah melakukan penyusunan bahan ajar berbasis teknologi yang ditugaskan pada Kepala Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dikbud.

Selain itu sesuai turunan SKB itu, pada fase transisi ini pihaknya telah membuat SOP layanan pendidikan baik untuk SMA dan madrasah.

Termasuk Dikbud telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan layanan pendidikan bisa lakukan i zona kuning, hijau ataupun merah.

Sementara ditanya terkait bagaimana mekanisme pelaksanaan new normal, Aidy Furqan memberikan jawaban bahwasanya ada dua opsi yang dilakukan Dinas Dikbud NTB. Opsi pertama ialah BDR fase kedua dari Juli- Desember untuk sekolah di zona yang betul-betul merah dan tidak mungkin diterapkan sistem lain.

“Untuk sekolah di zona merah BDR fase kedua kita berikan belajar sistem online semi online dan manual.

Ada anak anak yang sekitar 10-15 miliki keterbatasan karena tidak mampu,” jelasnya.

Opsi lain ialah siswa akan belajar sistem gantian atau shift dengan dilakukan secara bergiliran. ‘’Siswa akan masuk secara bergilir. Nantinya pembagian itu dilakukan menurut blok yang akan ditentukan. Misalnya blok berdasarkan jenis mata pelajaran dan lainnya,’’ ujarnya.(dys)

PENDIDIKAN

Halaman 7

Jalur Afirmasi

Tidak Semua Kuota SMA Terpenuhi Mataram (Suara NTB) – Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Afirmasi SMA negeri di NTB telah dilakukan pada Minggu (28/6). Sebanyak 5.359 orang dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru di SMA negeri lewat jalur afirmasi. Meski demikian, kuota jalur afirmasi di sejumlah sekolah tertentu tidak terpenuhi.

Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan, ditemui pada Senin (29/6) mengatakan, ada juga sekolah yang belum terpenuhi kuota jalur afirmasinya, terutama sekolah yang berada di tengah kota. “Biasanya di SMA di kota yang belum terisi, biasanya di sekolah yang berada di wilayah pinggiran banyak pendaftarnya,” katanya.

Jalur afirmasi adalah jalur penerimaan calon peserta didik baru yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Untuk PPDB SMA, ada empat jalur yang dibuka yaitu jalur zonasi dengan kuota minimal 60 persen, jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 20 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen,

dan jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15 persen.

Kuota per rombongan belajar SMA maksimal 32 orang.

Seleksi PPDB jalur afirmasi dilakukan secara sistem yang mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB SMA, SMK, dan SLB negeri tahun pelajaran 2020/2021. Fauzan menyebutkan, salah satu SMA negeri yang kuota jalur afirmasinya sedikit peminat dan kuotanya belum terpenuhi yaitu SMAN 1 Mataram.

“SMAN 1 Mataram salah satu contohnya, banyak yang tidak terpenuhi kuotanya,” katanya.

Pendaftaran dan verifikasi PPDB Jalur Afirmasi telah dilaksanakan pada Selasa (23/ 6) sampai dengan Jumat (26/ 6), seleksi dilakukan pada Sabtu (27/6) dan pengumuman pada Minggu (28/6). Sementara untuk pendaftaran jalur prestasi dan perpindahan orang tua/wali siswa sudah dilaksakanan pada Senin (15/

6) sampai dengan Rabu (17/ 6), seleksi secara sistem pada Kamis (18/6), dan pengumuman pada Jumat (19/6).

Calon siswa masih memiliki kesempatan mendaftar pada PPDB jalur zonasi.

Pendaftaran dan verifikasi dimulai pada Kamis (2/7) sampai Senin (6/7), seleksi pada Selasa (7/7), dan pengumuman pada Rabu (8/7). PPDB Zonasi mengacu pada batasan kawasan/wilayah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah terdekat.

Fauzan juga menjelaskan, kuota yang kosong di jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua siswa, atau jalur afirmasi nantinya, akan langsung dialihkan ke kuota zonasi. “Kuota sudah ditentukan.

Jika kuotanya tidak terpenuhi, maka boleh dipindahkan ke jalur zonasi,” kata Fauzan.

Fauzan menekankan, terpenting adalah kuota jalur lain

Kemampuan Aktualisasikan Potensi Siswa

Profesionalisme Guru Harus Berbanding Lurus

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan (tiga dari kiri) saat menyerahkan apresiasi kepada guru yang telah menerbitkan buku, Senin (29/6) pagi.

Dikbud Beri Penghargaan Guru SLB dan Inklusi Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kepala sekolah dan guru dari SLB dan sekolah inklusi yang menerbitkan buku. Penghargaan itu diberikan saat apel di halaman kantor Dinas Dikbud NTB, Senin (29/6) pagi.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., mengatakan, apresiasi dan penghargaan itu atas prestasi dan dedikasi para guru dalam dunia pendidikan dengan menghasilkan karya berupa buku referensi atau penunjang pembelajaran.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., ditemui kemarin mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada guru SLB dan sekolah inklusi itu untuk guru yang sudah menghasilkan buku terbit. Penghargaan itu serupa dengan penghargaan yang diterima sebelumnya oleh guru jenjang SMA dan SMK yang menerbitkan buku.

“Tujuan untuk memotivasi, dengan penghargaan itu kita menginginkan guru-guru itu lebih punya semangat tinggi untuk berkarya lagi, terutama untuk SLB dan inklusi,” kata Eva.

Sebanyak tujuh orang guru yang menerima penghargaan itu. Eva menjelaskan buku yang dihasilkan oleh para guru itu berupa buku bahan ajar sesuai dengan bidang yang diampu. Terbitnya buku-buku itu bisa digunakan oleh guru lain, juga bisa dipedomani oleh guru lain untuk mengajar anak di kelas. “Bisa juga untuk memperkaya ilmu bagi guru yang lain,” katanya.

Eva menjelaskan, dengan guru menulis dan menerbikan buku, maka guru itu mau berinovasi. Guru juga bisa terus mengasah dirinya agar semakin berkembang dan maju.

Nama kepala sekolah dan guru berprestasi itu yaitu Drs. Agung Wijayanto, M.Phil.SNE., dari SLB Negeri 1 Mataram dengan judul buku Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas X SMALB Tunanetra, Buku Guru Bahasa Indonesia Kelas X SMALB Tunanetra, Buku Siswa Bahasa Indonesia Kelas XII SMALB Tunanetra, Buku Guru Bahasa Indonesia Kelas XII SMALB Tunanetra.

Abas, S.Pd.,M.Pd., dari SLB Negeri 1 Lombok Barat dengan judul buku Buku Pelajaran Tematik SMPLB Tunanetra Kelas. Baiq Minarniwati, S.Pd., dari SLB Negeri 1 Lombok Barat dengan judul buku Buku Guru Tematik Terpadu Kurikulum 2013 tema 5 Kepemimpinan untuk SMPLB Tunanetra

Kelas 9 tahun 2016, Buku Siswa Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Tema 5 Kepemimpinan untuk SMPLB Tunanetra kelas 9 tahun 2016.

Selain itu, Ludfia Ida Variani, S.Pd, M.Si., dari SLB Negeri 1 Mataram dengan judul buku antara lain Buku Guru Tematik Kelas III Autis Tema 7 Bencana Alam Tahun 2017, Buku Siswa Tematik Kelas III Autis Tema 7 Bencana Alam Tahun 2017, Buku Guru Tematik Kelas I Autis Tema 7 Peristiwa Alam Tahun 2018, Buku Siswa Tematik Kelas I Autis Tema 7 Peristiwa Alam Tahun 2018, dan beberapa buku lainnya.

Gunawan Wiratno, S.Pd., dari SLBN 1 Sumbawa Barat dengan judul buku Syair Sang Teratai 2015, dan Menuju Sekolah Inklusi (Tantangan dan Solusi Pendidikan Inklusi) 2020. Siti Nurita Laila, S.Pd., dari SD Negeri 6 Mataram) dengan judul buku Cuaca dan Musim.Tema 1 Buku Siswa Untuk Kelas IV SDLB Tunanetra (2014), Cuaca dan Musim.Tema 1, Buku Guru Untuk Kelas IV SDLB Tunanetra (2014), dan sejumlah buku lainnya.

Selain itu, Himanto dari SDN 1 Jembatan Gantung dengan judul buku Buku kelas 2 dalam keluarga, Buku kelas 3, tema 5 buah di sekitarku, Buku kelas 4 tema 5 sub tema bermain sambil belajar, dan Buku kelas 5 tema 1 aku dan sekolahku sub tema guruku. (ron)

UIN Mataram Ubah Format Pelaporan Mahasiswa KKP Mataram (Suara NTB) Jika dulu format laporan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Partisipatif (KKP)Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram berisi catatan harian yang sangat tebal, namun kini laporan mahasiswa peserta KKP tak perlu lagi membuat laporan yang tebal dan berjilid-jilid.

UIN Mataram sejak tahun 2019 lalu telah mulai mengubah format laporan mahasiswa peserta KKP. Mereka tak perlu lagi membuat laporan tebal, namun cukup membuat laporan yang bersifat umum saja.

Menurut Ketua LP2M UIN Mataram, Muhammad Sai, MA., laporan mahasiswa peserta KKP cukup mudah. Mereka bisa buat

laporan singkat dan bersifat general. “Laporan mahasiswa yang sangat tebal sehingga kini laporan mahasiswa kita buatkan secara singkat saja,”ujarnya akhir pekan kemarin.

Dikatakan pula, format lainnya ialah mereka juga harus membuat laporan mingguan. Laporan mingguan harus diunggah setiap mahasiswa.

Tujuan laporan mingguan ini ialah untuk memantau seluruh kegiatan mahasiswa. “Adapun bentuk laporan mahasiswa ada laporan mingguan yang harus di-upload, sehingga bisa terpantau seluruh kegiatan mereka,” jelasnya.

Atas dasar itu, ujarnya, laporan-laporan tersebut bisa dimanfaatkan para dosen se-

(Suara NTB/ron)

KONSULTASI - Ketua Panitia PPDB NTB, H. Muhammad Fauzan (kanan) saat menerima orang tua/wali siswa yang berkonsultasi terkait hasil PPDB jalur afirmasi kepada panitia PPDB NTB di Sekretariat PPDB di Kantor Dinas Dikbud NTB, Senin (29/6). selain zonasi tidak melebihi Mataram hanya 13 orang. ketentuan petunjuk teknis “Jumlah pendaftar sebelumn(Juknis) PPDB. Begitu juga ya hanya 16 orang,” katanya.

Sementara itu,Sekretaris dengan kuota keseluruhan siswa di satu sekolah, tidak Panitia PPDB NTB, yang juga boleh melebihi kuota awal yang Kasi GTK SMK pada Bidang telah ditetapkan sebelumnya. Pembinaan Ketenagaan dan TuKetua Panitia PPDB SMAN gas Pembantuan Dinas Dikbud 1 Mataram, yang juga Wakil NTB, Mu’azam mengatakan, Kepala bidang Kurikulum di siswa yang tidak diterima pada SMAN 1 Mataram, Burhanu- jalur afirmasi tidak perlu mendin mengakui kuota siswa baru cabut berkas ke Dinas Dikbud melalui PPDB jalur afirmasi di NTB, karena sistem langsung SMAN 1 Mataram belum ter- menghapus data itu. Pendaftar penuhi. Jumlah siswa baru le- bisa langsung mendaftar lagi di wat jalur afirmasi di SMAN 1 jalur zonasi. (ron)

bagai sumber data untuk penelitian yang mereka lakukan.

“Sebenarnya kan bisa kita jadikan sumber data masingmasing daerah. Sehingga laporan bersifat general bukan lagi laporan harian sebagai lampiran. Bisa dilampirkan profil keagamaan mislanya lembaga keagamaan, majelis ta’lim,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan Sai, segala kegiatan kita tahun ini masih sangat terbatas. Termasuk kegiatan KKP Dari Rumah, untuk itu dalam suasana Covid-19 perlu ada pemahaman bersama baik secara lembaga maupun tujuan akademik dalam menjalankan proses KKP. Hal ini berdampak pada bentuk kegiatan yang dilakukan han-

yalah bersifat umum, tentu mahasiswa melakukan kegiatan yang terkait bagaimana penanggulangan Covid-19 sesuai dengan kemampuan mahasiswa kita.

“Melalui penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19 melalui edukasi literasi, sosialisasi, pembagian alat pelindung diri standar kepada masyarakat sekitar,” papar Muhammad Sai. Sementara kegiatan yang bersifat khusus mahasiswa bisa diarahkan sesuai dengan latar belakang prodi mereka. Dapat dilakukan melalui kegiatan yang mengarah kepada jurusan masing-masing mahasiswa tanpa mengabaikan core UIN Mataram dalam bidang keagamaan sesuai tema KKP-DR, yakni pen-

anggulangan wabah Covid-19 berbasis moderasi Islam.

Misalnya mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan kebersihan tempat tempat ibadah dan lingkungan melalui penyuluhan dan sebagainya. Jika mahasiswa dari jurusan IPS, mereka bisa membina usaha-usaha kecil di tengah masyarakat.

“Ini yang kita harapkan, kalau dia dari jurusan pariwisata syariah dia akan lakukan kegiatan yang sesuai. DPL (dosen pembimbing lapangan) bisa membantu mahasiswa agar tercapai apa yang kita harapkan. Memberikan nasehat, pembinaan, motivator, sekaligus penilaian kegiatan KKP DR,” tutupnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Guru yang menyandang predikat profesional merupakan sosok ideal bagi para murid. Guru profesional juga ialah dambaan semua orang, mengingat menjadi guru yang profesional merupakan harapan yang tertulis di dalam undangundang pendidikan.

“Aspek itulah yang mendasari seorang guru yang profesional. Di dalam undang undang juga disebutkan bahwa pendidikan itu adalah guru profesional,” ujar Guru Besar UIN Mataram, Prof. Dr. H. Muhammad Taufik, Senin (29/6).

Menurutnya, ada dua kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional yakni kemampuan itu sendiri. Misalnya mempunyai kemampuan kerja tinggi didukung oleh ilmu pengetahuan. Kedua ialah kesanggupan hati untuk mengerjakan pekerjaan yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya.

“Kompetensi profesional ada dua dimensi yang kita perkuat.

Yaitu kemampuan kompetensi itu menyangkut pengetahuan terhadap materi, menguasai standar kompetensi bidang yang kita tekuni, mengembangkan materi pembelajaran yang kita ampu, ini yang jarang kita lakukan,” ujar anggota senat UIN Mataram ini.

Lebih jauh dikatakan seorang

guru profesional harus berbanding lurus dengan kemampuan guru tersebut mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki para siswa. Demikianlah tugas guru yang telah memiliki profesionalisme dalam mengajar. Dia mampu melejitkan potensi yang dimiliki siswa.

Bagi guru haruslah miliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, sosial, profesional dan kepribadian.

Sebagai pendidik profesional punya tugas utama untuk mendidik, membimbing, melatih, menilai peserta didik sesuai dengan yang diinginkan.

Namun demikian ada banyak sekali keluhan yang menyangkut profesionalitas guru.

Tidak sedikit yang mengeluhkan kualitas mereka. Mengingat bahwa di dalam melaksanakan tugas pembelajaran itu, mereka ditengarai belum bisa mengaktualisasikan potensi peserta didik.

Hal ini sejalan pula dengan kualifikasi guru berdasarkan hasil penelitian 10 tahun lalu.

Penelitian itu menggambarkan tidak jauh beda dengan guru yang berorientasi mendapatkan imbalan, upah berupa finansial. Hasil penelitian itu dianalisis, sebagian besar guru dosen itu dengan orientasi mendapatkan imbalan. (dys)

(Suara NTB/ist)

KAPAL LATIH - Kapal latih Dikbud yang digunakan praktik siswa jurusan NKPI di SMKN 1 Sekotong.

Pembukaan Jurusan SMK Harus Sesuai Potensi Geografis Mataram (Suara NTB) Sekolah vokasi seperti SMK merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan mampu mencetak siswa siap kerja dengan memiliki keahlian tertentu. Tentu saja sekolah-sekolah vokasi ini haruslah memperhatikan potensi geografis di mana letak sekolah itu berada.

Seperti yang dilakukan SMKN 1 Sekotong. Sekolah ini dulunya merupakan sekolah dengan kompetensi keahlian pada jurusan pertambangan.

Namun kini telah berbalik arah menjadi sekolah maritim dengan kompetensi keahlian jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI).

Waka Kurikulum SMKN 1 Sekotong, Sukirno,S.Pd., menjelaskan tentang latar belakang dibukanya jurusan ini. Pada awalnya SMKN 1 Sekotong membuka jurusan pertambangan. Akan tetapi sektor pertambangan yang dulu melekat secara geografis dengan wilayah Sekotong mulai menghilang secara perlahan.

Atas dasar itulah akhirnya pihak sekolah mencoba mengalihkan ke jurusan lainnya yakni NKPI. Meskipun di awal saat dibukanya jurusan NKPI di

SMKN 1 Sekotong kesulitan mencari guru. Bahkan saat itu pihaknya meminjam guru SMK Pelayaran Lembar sebagai staf pengajar. Kerja keras itu kini berbuah manis, SMK ini lantas punya branding kuat sebagai SMK Kemaritiman dan diminati masyarakat.

Plt. Kepala SMKN 1 Sekotong Sulman Haris, menyebut sebagai sekolah vokasi yang mengajarkan keterampilan dan keahlian siswa, metode belajar di SMK 1 Sekotong mengajar dengan komposisi 30 persen teori dan 70 persen pemberian praktik langsung lapangan.

“Pihak sekolah lebih mengedepankan praktik daripada teori yaitu dengan perbandingan 30 persen teori dan 70 persen praktik,” urainya.

Kini sekolah ini telah bermetamorfosa. Banyak masyarakat yang tertarik memasukkan anakanak mereka. Besarnya peluang kerja di industri pelayaran, membuat masyarakat tertarik masuk SMKN 1 Sekotong. Apalagi siswa khususnya NKPI sudah banyak ditunggu oleh industri pelayaran untuk bekerja. Namun tetap saja mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan sekolah. (dys)

SUARA NTB

Selasa, 30 Juni 2020

SALON TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb-150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON

Halaman 8

DIJUAL Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4 th /50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081 9 0 7 9 2 1 9 9 9 085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

SALON Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543

DIJUAL

RUPA-RUPA

LOWONGAN

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888( T e l k o m s e l ) , 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg b r p n g a l a m a n , jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

RUPA-RUPA

LOWONGAN

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi DIJUAL penyewaan, Hub : 08226DIJUAL RUMAH DI BTN 6194177 LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA RUPA-RUPA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

RUPA-RUPA KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR

SALON

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

LOWONGAN

DIJUAL

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI,

DIJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/ MERAH DR HP7JT DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

RUPA-RUPA

DIJUAL

KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

D I J U A L RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi :

DJL RMH H.290 JT LB ± 60 M2,LT.180 M2PAM,SUMUR,LISTRIK 2 KM TIDUR 2 KM MANDIDAPUR,GARASILOK.BTN KR.BONGKOT LABUAPI LOBAR HUB.081917561442 TANPA PER-

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP

RUPA-RUPA

DIJUAL SHM NO. 1110 ATAS NAMA HAJJAH MUSLIHATI

DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR

TANAHKEBUNLUAS1850M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SE-

DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

SUARA NTB

Selasa, 30 Juni 2020

STIPark dan Target NTB Jadi Sentra Industri Dari Hal. 1 Orang nomor satu di NTB ini memberikan apresiasi terhadap anak-anak NTB yang sudah mampu membuat sepeda motor listrik dan mobil listrik. Sehingga, bagi masyarakat yang kekurangan modal, peralatan dan tempat memproduksi, Pemprov memfasilitasi mereka dengan menyediakan tempat di STIPark NTB. Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini menjelaskan, alasan kenapa NTB perlu mengembangkan motor listrik atau sepeda motor listrik. Karena NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP tahun depan. ‘’Baru terasa dampaknya buat lokal kalau ada yang berkorelasi dengan event tersebut,’’ katanya.

Jika hanya membuat motor biasa, maka tidak akan menarik. Tetapi jika mengembangkan motor dan mobil listrik, NTB akan menjadi pusat perhatian. Pengembangan motor dan mobil listrik dinilai sesuai dengan konsep NTB yang mengembangkan pariwisata sebagai sektor unggulan. ‘’Kalau semua menggunakan motor listrik, tak ada polusi udara, asap mengepul dan kebisingan. Berbagai negara maju sekarang memperhatikan kendaraan yang ramah lingkungan. Sehingga target kita bukan bikin 20 motor listrik. Tapi saya mau 200 ribu motor listrik hadir di tempat kita,’’ ujar Dr. Zul. Menurutnya, pengembangan industri otomotif seperti motor dan mobil listrik bukan sekedar angan-angan. Mungkin, awalnya orang akan mencibir. Tetapi setelah mencoba menggunakan motor listrik tersebut akan merasa nyaman. Sehingga diharapkan kepala daerah, kepala dinas dan PNS di NTB menggunakan motor listrik.

‘’Setelah mencoba motor listrik nyaman. Saya kira PNS kita mau beli. Staf-staf PNS di kabupaten/kota kalau bupati/walikota mau beli, pasti ikut mereka. Kalau ini sudah ada pasarnya. Bisa kita jual ke NTT, Sulawesi dan lainlain,’’ katanya.

Bukan hanya pengembangan motor dan mobil listrik. Industri pengolahan juga menjadi prioritas. Ia mengatakan, NTB tidak boleh alergi mendatangkan kelapa dari luar daerah seperti NTT dan Sulawesi.

Barang mentah yang didatangkan dari luar daerah diolah menjadi minyak kelapa. ‘’Kemudian minyak kelapanya dijual ke Sulawesi, NTT. Ini semangatnya,’’ tandas mantan Anggota DPR RI tiga periode ini.

Dalam diskusi virtual dengan tokoh-tokoh Sumbawa, Sabtu (27/6), gubernur berharap sinergi para tokoh Samawa akan semakin memperkuat dan mempercepat industrialisasi yang digencarkan Pemprov NTB saat ini.

Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Modal Sosial Budaya Samawa untuk Industrialisasi Tana Samawa”. Para tokoh yang hadir antara lain Din Syamsudin, mantan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, Sultan Sumbawa XVII Daeng Muhammad Abdurrahman Kaharuddin, dan budayawan Sumbawa Taufik Rahzen.

Gubernur menjelaskan, ekonomi di Indonesia khususnya di NTB memiliki sistem yang sangat terbuka. Sehingga dengan ekonomi terbuka, NTB harus punya daya saing. ‘’Daya saing itu mensyaratkan industrialisasi,’’ terangnya.

Ditegaskan, industrialisasi bukan hanya identik dengan pabrik besar dan asap yang menghasilkan polusi. Namun industrialisasi adalah pendalaman struktur aktivitas produk-

si, meningkatkan nilai produksi sehingga otomatis kesejahteraan masyarakat meningkat. ‘’Kenapa industrialisasi itu penting. Bukan berarti pertanian tidak penting akan tetapi menurut teori ekonomi, jika sektor pertanian tak mampu menghasilkan produktivitas.

Maka jalan satu-satunya adalah meningkatkan nilai tambah produktivitas ada pada sektor industrialisasi,’’ ujarnya.

Ia mengatakan, geliat ekonomi setelah adanya industrialisasi di NTB sudah semakin tinggi. Para pelaku UKM/IKM di NTB sudah mulai semangat menciptakan produk-produk lokal kemudian yang dimasukkan kedalaman program JPS Gemilang.

Belum lagi smelter di KSB yang sudah mulai terealisasi pembangunannya. ‘’Kita tidak ingin lagi menggali tanah kemudian menjual mentah ke luar. Tetapi kita akan menjual keluar produk yang sudah diolah di daerah kita sendiri. Sehingga nilai jualnya semakin besar,’’ jelas gubernur.

Dr. Zul mengatakan, industrialisasi butuh waktu, butuh biaya dan tidak otomatis jadi.

Di dalam proses Industrialisasi ada cost of learning yang mahal. ‘’Salah satu investasi yang besar untuk menunjang industrialisasi adalah meningkatkan kapasitas SDM kita. Industrialisasi hanya mungkin dilakukan jika ketersediaan SDM yang cukup,’’ ujarnya.

Sehingga program beasiswa NTB yang merupakan program unggulan Pemprov NTB dilakukan agar para alumni memiliki rasa percaya diri yang tinggi. ‘’Mereka bisa asalkan dikasih kesempatan. Harapan kami ketika MotoGP dihelat di Lombok. Maka 200 ribu penonton sudah bisa menggunakan motor listrik buatan anak-anak NTB,’’ tutupnya. (nas)

Pasar Jadi Kunci Pengembangan IKM Dari Hal. 1 ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, yang membidangi urusan perekonomian, perdagangan dan perindustrian, Abdul Rauf, ST, MM kepada Suara NTB. Namun demikian, Rauf memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaan program industrilisasi Provinsi NTB yang dinilainya belum berlari kencang. Ia melihat belum ada fokus yang jelas dalam pelaksanaan program industrialisasi tersebut. ‘’Belum ada target yang jelas, seperti apa keberpihakan anggaran dan perencanaan bidangnya dalam pengembangan IKM ini supaya bisa terlihat nyata hasilnya. Ndak usah banyakbanyak lah dulu, mari kita pilih 10 item saja dulu, biar fokus dan kelihatan,’’ katanya.

Catatan berikutnya yang diberikan Rauf terkait dengan keberadaan STIPark yang bertugas dalam menghimpun karya IKM di masyarakat. Namun hal itu menurutnya masih belum maksimal jika hanya sekadar dihimpun, tanpa ada kepastian tindaklanjutnya. ‘’Jangan STIPark mandek sebatas menghimpun saja. Tapi kan IKM kita perlu distandarkan. Kalau hanya sekadar dihimpun, kalau tidak ada dinaikkan statusnya dan digaransi sam-

pai dia punya lisensi ini kan bisa sia-sia,’’ katanya.

Dia menyebutkan, produk motor listrik dan IKM lainnya yang dikembangkan anak NTB tersebut akan bisa berkembang dengan baik jika, pemerintah daerah membantu mempasilitasi produk IKM masyarakat sampai bisa diproduksi massal.

Sementara syarat untuk hal itu, produk tersebut wajib harus distandarisasi dan berlisensi. ‘’IKM karya anak NTB ini akan jadi sia-sia kalau tidak bisa dibuat massal dan dijual.

Karena itu pemerintah harus membantu agar ini segera distandarisasi, fasilitasi dia sampai bisa produksi massal.

Lisensi itu sangat penting, ide itu yang mahal, jangan sampai duplikasi, diseriusi, orang lain punya nama,’’ katanya.

Setelah tahap standarisasi, pemerintah daerah kemudian harus memfasilitasi pasarnya.

Menurutnya, produk IKM masyarakat akan mati jika tak punya pasar. Di sinilah peran pemerintah daerah dalam menyediakan pasar bagi IKM. NTB bisa meniru Jawa Barat bagaimana mengintervensi pasar bagi IKM. ‘’IKM itu akan jalan, sederhana hukumnya, dia harus punya pasar. Nah pasar itu kita proteksi, paling tidak di dalam daerah dulu, apa lagi bisa sampai keluar daerah. Misalnya teh

kelor, kita buatkan pasarnya dengan payung regulasi, setiap kantor, hotel minum teh kelor, kenapa kita harus pakai Sari Wangi, jadi kita dulu yang harus jadi pasarnya,” ujar Rauf.

Terakhir disampaikan Rauf, dalam program industrilisasi ini, Gubernur perlu memastikan tim birokrasi yang bergerak dengan efektif.

Sehingga ide dan gagasannya bisa diterjemahkan oleh bawahannya. Sebab bagaimanapun merekalah ujung tombak yang akan mengeksekusi program industrilisasi ini.

“Intinya harus ada gerakan, jangan hanya sekedar Gubernur bicara dengan semangat tinggi, tapi progam ini mandek di pasukan yang ada di bawah ini. Ini penting jadi perhatian, supaya Gubernur juga jangan terlalu sering gonta-ganti kepala dinas,” katanya.

“Saya sarankan pada pak Gubernur itu dipertimbangkan, jangan hanya sekedar menciptakan target loyalitas anak buah, tapi progam yang akan mau dibangun itu belum selesai dieksekusi sudah di pindah, sehingga orang jadi pangling, takut mengeluarkan ide dan pikirannya karena mereka berpikir sebentar lagi paling mau dipindah lagi. Ini mempengaruhi motivasi kerja bawahan,” pungkasnya. (ndi)

Inovasi Menjamur, Targetkan Cetak 1.000 IKM Permesinan dan Pengolahan Dari Hal. 1 Inovasi yang dihasilkan anak-anak SMK di NTB akan ada pembelajaran terus menerus. Produk permesinan yang dihasilkan akan terus dilakukan penyempurnaan.

Pemprov NTB melalui STIPark kemudian memfasilitasi mereka untuk peningkatan kapasitas. ‘’Kalau kapasitas IPTEK meningkat, maka tinggal dilepas ke pasar. Dia akan bisa bersaing,’’ tambahnya.

Meskipun STIPark NTB baru bergerak sekitar pertengahan 2019 lalu. Namun ada 39 prototipe permesinan yang telah dihasilkan. Sebanyak 19 jenis mesin sudah dilakukan test report sebagai syarat untuk pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI).

19 mesin tersebut antara lain, mesin pengupas jagung, dikembangkan oleh UD. Restu Ibu dari Kabupaten Lombok Timur. Ada tungku gasifikasi yang dibuat oleh CV. Rotani yang berada di Kota Mataram.

Kemudian mesin sangrai kopi dikembangkan UD. Mataram Teknik dari Lombok Barat.

Selanjutnya, mesin cacah lamtoro dikembangkan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) dari Kota Mataram. Kemudian CV. Ondak Jaya Teknik, mengembangkan mesin spiner, mesin kupas kopi kering, mesin pemipil jagung. IKM yang berlokasi di Lotim ini juga, mengembangkan mesin pengurai serabut kelapa dengan kapasitas 300 Kg per jam, mesin emping jagung, mesin cuci telur, mesin mixer pakan ternak, mesin cacah sampah organik.

Mesin cacah krepek ,mesin sangrai kopi, mesin cacah

sampah toss-m, mesin rajang sampah buah. Mesin mixer magot (larva lalat), mesin cetak pelet magot dan peralatan press cetak tahu.

Buat 2.133 Mesin Pada tahun 2020 ini, STIPark ditugaskan membuat 2.133 mesin yang sedang dikerjakan oleh IKM permesinan yang menjadi mitra. Sebanyak 2.133 mesin tersebut dengan jumlah 120 prototipe.

Ihwan mengatakan, STIPark NTB merupakan satusatunya UPTD dengan konsep industrialisasi di Dinas Perindustrian di Indonesia. Saat ini sudah berdiri gedung manufaktur yang dibangun tahun lalu dengan anggaran sebesar Rp15,5 miliar.

Tahun 2020, sebenarnya akan dibangun gedung inkubasi bisnis, ruang pertemuan bisnis dan networking. Tetapi dengan adanya Covid-19, pembangunan ditunda tahun depan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Corona.

Begitu juga dengan rencana pengembangan eduwisata dan pembangunan taman inovasi dan teknologi juga ditunda tahun depan. ‘’Mungkin 2021 kita mulai bangun. Tapi kami punya banyak tema kalau dikunjungi untuk wisata teknologi. Seperti permesinan, ada mesin-mesin,’’ jelasnya.

Begitu juga dengan kegiatan penciptaan 50 wirausaha baru atau IKM permesinan dan pengolahan juga anggarannya kena pemangkasan.

Namun, kata Ihwan, pihaknya melakukan kegiatan kemitraan dengan SMK. ‘’Kami dorong SMK supaya berkembang inovasinya, lahirl-

ah mobil listrik di SMK 1 Selong.

Kami banyak melakukan kegiatan kemitraan tanpa banyak mengeluarkan anggaran. Karena Covid-19 tak ada anggaran, maka kami turun gunung ke IKM dan SMK,’’ jelasnya.

Dalam kurun waktu lima tahun sejak 2019 - 2023, Gubernur menargetkan penciptaan 1.000 IKM Permesinan dan Pengolahan. Ia mengaku optimis target tersebut akan mampu tercapai sampai 2023 mendatang.

Cara yang dilakukan melalui kemitraan. Melalui program stimulus ekonomi yakni membuat 2.133 unit mesin, telah mendaftar 180 IKM/ UKM menjadi mitra. Nantinya, STIPark akan turun memverifikasi ke lapangan.

Untuk pengadaan 2.133 unit mesin tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,36 miliar lebih. Pembuatan mesin-mesin pesanan tersebut akan dikerjakan oleh IKM Permesinan di NTB. STIPark menyebutkan delapan sentra IKM logam dan permesinan yang menjadi sasaran. Meliputi sentra Logam Getap dan Babakan di Kota Mataram, Sentra Logam Labuapi, Sentra Logam Lembar dan sekitarnya dan Sentra Gunung Sari dan sekitarnya di Lombok Barat.

Kemudian Sentra Logam Praya dan sekitarnya di Lombok Tengah, Sentra Logam Lenek Aikmel dan sekitarnya, Sentra Logam Selong - Pancor dan sekitarnya dan Sentra Logam Kotaraja dan Sekitarnya yang berada di Lombok Timur.

Terlibat di dalamnya 10 IKM Mitra yang menjadi IKM Induk dan 10 SMK Permesinan. (nas)

Halaman 9

Kemitraan STIPark Dorong Pertumbuhan IKM Permesinan Dari Hal. 1 Padahal kemarin-kemarin sudah berjalan normal sebelum Covid, karena dengan pemerintah juga baik,’’ katanya.

Di sisi lain, sejak menjalin kemitraan dengan STIPark, IKM yang dikelolanya diakui mengalami perkembangan.

Khususnya untuk pembuatan mesin-mesin yang dibutuhkan. ‘’Pengembangan-pengembangan (permesinan) sebelumnya kita lakukan sendiri. Sekarang ada dari STIPark, kalau mau membuat (mesin yang baru) ada arahan,’’ ujar Surya.

Dengan terus mensinergikan program industrialisasi yang diusung Pemprov NTB dengan peran STIPark NTB untuk mengakomodir IKM-IKM yang ada, peningkatan ekonomi diharapkan benar-benar dapat tumbuh. ‘’Itu sangat bagus program Pak Gubernur, kami sangat setuju.

Kalau industrialisasi ini jalan, dengan sendirinya ekonomi akan tumbuh dan IKM seperti kita ini semakin banyak tenaga kerja

yang bisa diserap,’’ jelasnya.

Selain pengembangan yang didukung dari STIPark, pemerintah juga sampai memberikan kepastian pasar dengan program-program seperti industrialisasi. Kendati demikian, untuk mewujudkan hal tersebut diakui masih ada beberapa kendala yang harus diatasi. Antara lain pasokan bahan baku yang masih membutuhkan waktu lama karena dikirim dari luar daerah. Termasuk peralatan mesin produksi besar yang masih minim jumlahnya. ‘’Kalau kita mau produksi permesinan, kita harus punya mesin bubut. Itu yang masih menjadi kendala, membuat pekerjaan kita lama. Karena tidak bisa langsung dikerjakan oleh teman-teman di bengkel bubut, harus antre,’’ ujar Surya.

Bengkel Naik Kelas Senada dengan itu Pemilik Oke Las, Saiful Haq, menerangkan program stimulus dari pemerintah juga mendesak dilakukan untuk menanggulangi

dampak pandemi saat ini.

Khususnya untuk menjalankan kembali program-program yang sempat tertunda.

Dicontohkannya seperti pengembangan permesinan di STIPark yang sempat gencar dilakukan sebelum pandemi Covid-19. Dimana pihaknya menyerahkan dua mesin untuk mengikuti test report dan pengurusan SNI. Saiful telah bergabung menjadi mitra STIPark sejak kawasan pengembangan teknologi industri itu berdiri. ‘’STIPark ini pasti membantu. Kalau selama ini kita terbang sendiri seperti burung tidak tentu arah, sekarang ada yang mengarahkan. Tapi untuk sementara belum ada program lanjutan,’’ ujarnya.

Selama pengembangan sebelum pandemi, pelaku IKM dan STIPark diakui sama-sama berusaha menggali potensi pasar yang ada. Termasuk untuk mendorong peningkatan kelas bagi IKM-IKM yang sudah memenuhi syarat. ‘’Di dalam atau di luar pandemi Covid-19 ini harapan kita supaya

semuanya lancer. Ada kenaikan kelas kita yang kemarin bengkel kecil-kecil bisa terarah dengan dukungan dari pemerintah,’’ ujar Saiful. Menurutnya, melihat situasi saat ini yang perlu di kedepankan adalah upaya maksimal untuk pengerjaan mesin-mesin pendukung produksi.

Diterangkan, saat ini kapastias produksi permesinan di NTB memang belum merata.

Hal tersebut berusaha diatasi melalui peran Asosiasi Pengusaha Pengrajin Logam (ASPPEL) NTB. Di mana masingmasing anggota asosiasi saling mendukung untuk penyediaan mesin produksi besar.

Selain itu, pengembangan mesin juga diharapkan kembali menjadi perhatian. Pasalnya, hal tersebut dapat menjadi salah satu stimulus ekonomi untuk menanggulangi dampak pandemi yang masih berlangsung. ‘’Itu yang kita harapkan. Supaya yang belum SNI jadi SNI. Supaya tidak ada kendala kalau kita mau ikut program (pemerintah),’’ pungkas Surya. (bay)

Pengembangan STIPark dan Industrialisasi Perlu Lebih Fokus Dari Hal. 1 3‘’Kalau bentuk kerja sama yang hitam di atas putih belum ada, tapi kalau diundang rapat sering sekali setiap tahun ada. Jadi belum ada gambaran program, karena kita belum tahu apa fokusnya STIPark,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (28/6).

Hal tersebut penting dipetakan, terlebih untuk mendukung STIPark sebagai salah satu penggerak IKM lokal setelah pandemi virus Corona (Covid19). Diterangkan Samsul, dalam situasi saat ini produksi dari IKM lokal hampir dapat dikatakan stagnan. Terlebih dengan macetnya program-program dari pemerintah.

Dicontohkan CV. Sinar Agro Teknik yang bergerak di bidang pengolahan logam untuk permesinan, konstruksi, dan lainlain. ‘’Kita butuh supporting (dukungan) dari pemerintah untuk stimulus ekonomi dari berbagai program. Supaya ekonomi ini jalan,’’ ujarnya.

Menurut Samsul, program pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi dengan JPS Gemilang tidak dapat memberikan stimulus yang merata.

Pasalnya, program tersebut hanya melibatkan IKM penyedia pangan dan konveksi.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap pemerintah segera membuka program stimulus yang lebih merata. ‘’JPS Gemilang itu hanya untuk (IKM)

kuliner dan penjahit. Paling tidak kita di dunia permesinan, konstruksi, dan lain-lain ini juga bisa kerjasama dengan rekanan, tanpa langsung ke pemerintah,’’ ujar Samsul.

Hal tersebut dinilai perlu menjadi perhatian stakeholder terkait, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan STIPark NTB. Menurutnya, jika pemerintah telah memulai program-program stimulus untuk permesinan dan konstruksi, maka perusahaan swasta juga akan mengikuti. ‘’Kalau pemerintah sudah membuka keran (stimulus) itu, swasta juga akan ikut. Katakanlah dari APBN mulai Februari biasanya, kontraktur besar sudah persiapan. Kami yang di IKM ini paling sudah mempersiapkan untuk konstruksi mulai dari tukang batu, tukang besi, tukang las, sehingga kita bisa menigisi kekosongan proyek itu,’’ jelas Samsul.

Hal tersebut juga perlu didukung peran STIPark sebagai inkubator. Artinya, mengedepankan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang bergelut di masing-masing bidang IKM. ‘’Harapan kita ini bisa dikembangkan. Kita kepingin ada pelatihan, bertukar pengalaman dengan perusahaanperusahaan besar. Bisa studi banding kalau benar-benar ingin industrialisasi,’’ ujarnya.

Perlu Difokuskan Terpisah, Pemilik CV Bale Berkah Bor, H. Zulkifli, men-

erangkan program industrialiasi yang didorong Pemprov NTB memang perlu difokuskan. Terlebih untuk memastikan target pengembangan yang ingin dicapai oleh IKMIKM lokal yang terlibat. ‘’Kita berharap industrialiasi ini bisa lebih fokus. Biar tidak semua ingin ditonjolkan, tapi yang sudah direncanakan terbengkalai. Ada hal baru itu yang difokuskan, padahal sebelumnya ada rencana yang sudah disusun,’’ jelas Zulkifli.

Menurutnya, industrialisasi di NTB tidak dapat berjalan dengan baik jika memiliki terlalu banyak target.

Meskipun target-target tersebut belakangan ditujukan untuk menjaring keterlibatan banyak pihak, namun tetap dibutuhkan konsentarsi dan fokus perencanaan.

Di sisi lain, peran pemerintah untuk menggeliatkan lagi produksi IKM yang tidak tersentuh program seperti JPS Gemilang menjadi penting untuk situasi saat ini.

Pasalnya, banyak IKM yang merumahkan karyawan karena pesanan yang berkurang.

Dicontohkan seperti kegiatan konstruksi yang terbilang minim. ‘’Kalau dari swasta masih ada, tapi yang dari pemerintah ini benar-benar sepi. Kita di daerah ini kan ketergantungan pada pemerintah masih cukup tinggi,’’ jelasnya.

Kendati demikian, dengan bergeraknya konstruksi peru-

mahan diakui mulai meningkatkan aktivitas IKM sekitar 40 persen. Untuk itu, banyak IKM yang mulai masuk untuk mengerjakan sub-sub konstruksi seperti pengerjaan logam, baja ringan, dan rangka. ‘’Dari yang kita rasakan, kalau yang kemarin itu agar berat selama pandemi. Sekarang sudah mulai banyak orderan dari proyek-proyek konstruksi swasta, bisa kita borong untuk pengerjaan rangka atas dan bahan-bahan besinya. Kemudian banyak pesanan pribadi seperti area permainan, waterpark, dan lain-lain,’’ jelas Zulkifli.

Kendati demikian, program yang masih kosong dari pemerintah diharapkan dapat segera menemukan solusi. ‘’Kemarin di STIPark katanya ada beberapa pekerjaan yang akan dibuka, semoga kami bisa dilibatkan. STIPark ini kan salah satu unit dari Dinas Perindustrian.

Jadi dari sana kami ada koordinasikan bagi teman-teman yang layak secara aministrasi dan kopetensi supaya dapat (terlibat),’’ jelasnya.

Menurutnya, dengan memastikan peta rencana pengembangan industrialisasi dan STIPark NTB sebagai pusatnya, maka pemenuhan target dan penanggulangan dampak pandemi dapat lebih cepat terwujud. Khususnya untuk mendorong peningkatan kapasitas IKM-IKM yang memiliki komptensi sesuai yang dibutuhkan pemerintah. (bay)

Kembangkan Lima Sektor Prioritas, Industri Otomotif Jadi Unggulan NTB Dari Hal. 1 Sepeda motor listrik buatan anak-anak NTB bahkan sudah menembus pasar luar negeri.

Nuryanti menyebutkan, lima sektor prioritas pengembangan industrialisasi di NTB. Pertama, industri pengolahan.

Seperti industri makan minum, industri pengolahan 11 komoditi yang ada di NTB, industri kosmetik dan farmasi herbal, dan industri olahan limbah, baik limbah organik, non organik dan limbah B3.

Kedua, industri kreatif seperti arsitektur, kerajinan, video, film dan fotografer, riset dan pengembangan. Ketiga, industri permesinan, otomotif dan energi terbarukan. Keempat, industri hulu agro. Yaitu penyediaan bahan baku industri berbasis teknologi agar efisien, berkesinambungan dan ramah lingkungan.

Kelima, industri pertambangan yakni pembangunan smelter dan industri turunannya. Selain itu, kata Nuryanti, juga dikembangkan Muslim Fashion Industri. Di dalamnya ada sentra industri pewarna alam, industri batik/tenun, desainer, konveksi dan fashion.

Berdasarkan roadmap industrialisasi NTB, pada tahun 2020, komoditas yang dilakukan industrialisasi ad-

alah jagung, sapi, unggas, garam, essen oil seperti cengkeh, kayu putih, nilam dan sereh.

Kemudian pada 2021, industrialisasi komoditas rumput laut, kopi, cengkeh, cokelat, mente, kelapa dan ikan laut.

Sedangkan pada 2022 - 2023 fokus pada pengembangan pohon industri 11 komoditas yang ada di NTB. Ditambahkan, industri makanan dan minuman berdasarkan 11 komoditas yang ada di NTB. Lokasinya berdasarkan komoditi unggulan di masingmasing kabupaten/kota di NTB. Kemudian, industri otomotif dan permesinan berupa motor listrik dan permesinan STIPark NTB berlokasi di Mataram dan Lombok Barat.

Selanjutnya, industri kimia berupa pengolahan limbah B3, pabrik cat dan turunannya berlokasi di Mataram, Lombok Barat dan Sumbawa Barat. Kemudian, industri tenun dan fashion mewujudkan NTB sebagai pusat fashion muslim dunia berlokasi di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan industri pertambangan berupa pembangunan smelter berlokasi di Sumbawa Barat. ‘’Jadi capaian kita sekarang ini, dari lima sektor industri yang kita gagas di NTB perlahan sudah mulai muncul semua. Lima sektor industri prioritas itu semua sekarang on

process. Mulai dari industri pengolahan, industri permesinan, industri kreatif dan industri otomotif,’’ jelasnya.

Nuryanti menjelaskan, NTB mempunyai lima sektor prioritas. Masing-masing sektor memiliki industri turunan. Ia mencontohkan seperti industri pengolahan kelapa. Bukan saja minyaknya kelapa yang diolah, tetapi juga serabut dan air kelapa. ‘’Peluang pasar dalam daerah juga luar biasa,’’ katanya.

Target mewujudkan industrialisasi di NTB mengalami percepatan. Diantaranya dengan pengadaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk menanggulangi dampak pandemi virus Corona (Covid-19).

Upaya Pemprov menanggulangi dampak pandemi saat ini justru mendorong pemetaan potensi industri di NTB terwujud lebih cepat. ‘’Beberapa komoditi yang harusnya kita intervensi di tahun 2021, itu sudah bisa kita tarik dan terpetakan potensi pelakunya di tahun 2020 karena JPS Gemilang,’’ ujarnya.

Pada 2020 target industrialisasi NTB hanya menyasar lima komditas utama. Yaitu daging sapi, jagung, unggas, garam, dan essen oil. Namun karena pandemi Covid-19 beberapa komoditas seperti minyak kepala, kopi, teh kelor

dan lain-lain justru menunjukkan perkembangan juga.

Di sisi lain, industri seperti garam dan essence oil menunjukkan perkembangan setelah menjadi bagian dari JPS Gemilang. Di mana beberapa produksi garam NTB telah mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sedangkan pelaku usaha essence oil mulai mengurus izin produksi.

Masalah dan potensi berhasil terpetakan dengan cepat mengikuti penanganan pandemi yang berlangsung saat ini.

Penanganan pandemi Covid-19 juga membantu pihaknya memetakan pelaku-pelaku usaha yang dapat direkomendasikan untuk naik kelas. Seperti IKM teh kelor yang saat ini dapat diajukan untuk naik kelas karena memiliki jumlah aset dan tenaga kerja yang memadai.

Tercatat 534 IKM/UKM terlibat dalam pengadaan paket JPS Gemilang II. Diantaranya 34 penyedia beras, 10 penyedia garam, 26 penyedia ikan kering, 50 penyedia minyak kelapa, 39 penyedia abon, 15 penyedia gula aren.

Kemudian 6 penyedia minyak kayu putih, 76 penyedia kopi, 21 penyedia teh kelor, 12 penyedia serbat jahe, 26 penyedia susu kedelai, 102 penyedia masker, 18 penyedia sabun, 71 penyedia kue kering, dan 28 penyedia goodybag vinyl. (nas)

Apresiasi Memacu Semangat Dari Hal. 1 Ketika makan ikan bersama di Pantai Cemara, Lombok Barat, dilihatlah bahwa penyimpanan ikan yang ditaruh di boks stereoform dan diberikan es batu ternyata tidak bagus. Muncullah ide untuk membuat boks pendingin yang lebih baik sebagai media penyimpanan ikan.

Apalagi SMKN 2 Gerung berada di sekitar wilayah pantai.

Andy bertindak sebagai koordinator pembuatan cold storage itu. Timnya terdiri empat orang yaitu, Kus Harjanto, ST, Satria Dharmana, S.Pd, Wardoyo, S.Pd, dan Nurudin, ST. Untuk pengerjaan dilakukan oleh para siswa SMKN 2 Gerung. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya ditemukan bentuk yang pas.

“Kami memperbaiki dari segi tampilan, kalau teknis pendinginan sejak pertama kali sudah bagus. Akhirnya selesai. Kepala Dinas Dikbud NTB juga datang

dan minta dua tipe lagi untuk buah dan sayuran,” katanya.

Setelah itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah datang ke SMKN 2 Gerung meluncurkan cold storage. Gubernur langsung memesan 102 unit. Andy mengatakan, pihaknya membuat ulang dengan ukuran sedikit lebih besar, tapi harga yang sama. Pihaknya juga bekerja sama dengan STIPark.

Nantinya 102 unit itu tidak dikerjakan sendiri oleh SMKN 2 Gerung, juga membuka peluang SMK lainnya. SMKN 2 Gerung akan mengerjakan 50 unit, sementara sisanya akan dikerjakan SMK lainnya.

Direncanakan pengerjaan cold storage itu dimulai bulan depan. SMK lainnya akan ikut bekerja di SMKN 2 Gerung selama seminggu. Setelah adanya kesamaan kualitas, barulah akan dikerjakan di SMK masing-masing.

“Kalau kita bilang, sudah banyak yang buat kulkas, tapi

ini ciri khas kita, buatan sendiri atau handmade,” katanya.

Andy mengakui adanya apresiasi itu membuat para guru SMK bersemangat dan termotivasi. Para siswa juga menjadi semangat dan terobsesi untuk terus membuat karya. “Kepercayaan diri siswa untuk menawarkan jasa untuk pendinginan ke tetangga jadi bertambah,” katanya.

Dengan adanya apresiasi dan perhatian dari pemerintah, sangat berkesan bagi SMK. Menurut Andy, sejak dulu SMK memiliki banyak produk. Namun tidak ada yang menyeriusi. Program industrialisasi ini menjadi momentum produk di SMK bisa diseriusi dan diperhatikan.

“Kalau di kami, nomor satu itu apresiasi, artinya bukan hanya dikasih duit, seperti ini diakui itu juga sudah membuat senang. Kalau dulu, kalau ada produk, cuma kami-kami saja yang tahu. Sebenarnya banyak

kok guru di NTB yang penghobi seperti itu, jadi memang hobi membuat produk, dan sekarang ditambah apresiasi, jadi semangat berkarya,” katanya.

Dengan adanya kerja sama dengan STIPark, Andy mengatakan mendapat banyak masukan.

Dari segi kualitas dan tampilan menjadi lebih baik. Jika ke depan produksi cold storage secara komersil terus berjalan maka akan ada nilai tambah untuk sekolah.

Sekolah tidak hanya untuk pembelajaran, tapi ada proses produksi di sekolah. Hal itu penting untuk SMKN. “Yang paling penting di sekolah, yang pasti di pendidikan, kami bisa mendidik siswa kami, kami juga bisa berikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar apa itu cold storage, bagaimana cara membuatnya, kami tidak pernah berpikir itu jadi monopoli kami, kalau masyarakat di sini bisa, kami akan bantu,” katanya. (ron)

Selasa, 30 Juni 2020

SUARA NTB

Halaman 10

SUARA PARLEMENTARIA DPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT

DPRD Lobar Godok Dua Raperda Inisiatif Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) di tengah pandemi Covid-19 ini tetap produktif bekerja untuk menghasilkan dan menetapkan produk hukum.

Saat ini wakil rakyat tersebut tengah menggodok dua peraturan daerah inisiatif untuk mendukung pembangunan di Lobar. Dua perda inisiatif tersebut yaitu Raperda Tentang Kewenangan Desa dan Kerjasama Desa. Tahapan penyusunan raperda sudah sampai pada jawaban fraksi atas pandangan yang diberikan oleh eksekutif atas dua raperda yang diajukan oleh DPRD Lobar. Lanjutan pembahasan dua raperda ini dilakukan pada Senin (29/6) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lobar.

Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah, bersama tiga Wakil Ketua DPRD Lobar lainnya yaitu Hj. Nurul Adha, Imam Kafali dan Ahmad Suparman, bersama para anggota DPRD Lobar. Sementara itu dari eksekutif dihadiri oleh Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun dan para kepala OPD. Dalam sidang itu, Jubir Fraksi di DPRD Lobar Jumarti, menjelaskan, keberadaan dua buah raperda ini dianggap san-

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Wabup Lobar Hj. Sumiatun saat menyerahkan dokumen pandangan atas jawaban fraksi DPRD Lobar atas raperda Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja

Para anggota DPRD menghadiri sidang paripurna jawaban fraksi terhadap pandangan ekskutif atas dua Raperda Inisiatif DPRD Lobar

gat penting, karena mengatur Pedoman Kewenangan Desa dan Kerjasama Desa, di mana keduanya merupakan dua buah aturan hukum yang dibutuhkan oleh desa dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di desa secara berkelanjutan dan berkesinambungan. “Perda ini sangat diperlukan untuk peningkatan kewenangan desa dalam mem-

bangun desa,” katanya.

Karena Raperda ini sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri no 96 tahun 2017.

Dua buah raperda ini memiliki posisi penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa. “Dua buah raperda ini dapat memberikan aturan dan regulasi bagi pemerintah desa dalam melaksanakan

pembangunan di desa. Dua buah raperda ini diharapkan dapat menjadi alternatif atau langkah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya desa. Hal ini agar pengelolaan sumber daya desa bisa lebih efektif, efisien dan aman. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Ia juga mengatakan bahwa raperda ini diharapkan

menjadi payung hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya membahas dua raperda Inisiatif, DPRD Lobar juga secara paralel membahas Raperda yang diusulkan oleh ekslusif yaitu Raperda tentang raperda Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja. (her/*)

Nilai Tambah Industri di Sektor Pertanian Diperkirakan Luar Biasa Mataram (Suara NTB) Sebagian besar masyarakat NTB bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Industrialisasi di sektor ini diperkirakan akan memiliki nilai tambah yang luar biasa.

Karenanya, Pemprov disarankan menjadikan industri pangan sebagai basis industri. Di samping pengembangan industri permesinan dan industri otomotif yang mulai bermunculan.

“Kita fokus saja ke industri pangan. Kalau kita mampu memasok produk industri pangan, minimal kebutuhan dalam daerah stabil. Kalau ada kebutuhan di luar kita jual keluar, kita ekspor,” kata Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (28/6). Menurutnya, ekonomi NTB akan maju ketika mampu menguasai pasar produk pangan atau kebutuhan primer. Apalagi sebagian besar masyarakat NTB yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. “Maka nilai tambahnya akan luar biasa,” ujar Firmansyah.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini menilai, dengan mengembangkan industri pangan, petani dan nelayan akan nyaman bekerja. Karena komoditas yang dihasilkan pasarnya terjamin dengan kehadiran industri tersebut. Dan mereka akan tetap berproduksi. Dalam pengembangan industri pangan, Firmansyah mengatakan Pemprov melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di sektor hulu harus dapat menjamin kuantitas dan kualitas bahan baku. Jika hal ini dapat dilakukan maka investor akan datang dengan sendirinya.

Apabila bahan baku tak terjamin pasokannya maka investor akan berpikir untuk menanamkan investasinya. Karena hal tersebut nantinya akan berhubungan dengan biaya. “Ndak mungkin bisa berjalan industrialisasi kalau bahan bakunya terbatas, bahan baku tak berkualitas. Apalagi mengandalkan bahan baku dari luar,” jelasnya.

Ia mengatakan pembenahan sektor hulu sangat penting. Masyarakat yang bekerja di sektor hulu sudah establish. Pembenahan sektor hulu penting. Mereka terus berproduksi secara berkelanjutan. Sehingga industri tetap jalan.

“Jangan sampai tahun ini pabrik berproduksi, tahun depan ndak jalan,” katanya. Industrialisasi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan dinilai sangat cocok dengan potensi yang dimiliki NTB. Di samping pengembangan industri otomotif dan permesinan. “Tetap bisa jalan industri otomotif, tapi kita harus punya core, industri utama yang bahan bakunya tersedia secara memadai di NTB. Maka industri pangan yang cocok dengan daerah kita. Bukan berarti mengabaikan industri mesin dan industri lainnya. Tetap kita dorong, ekspansi industri,” tambahnya.

Industrialisasi merupakan cara untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, tahapan-tahapannya harus dipikirkan. Bahan baku harus beres baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Baru kemudian secara paralel mendatangkan investor yang mengolah bahan baku tersebut. “Kita harus membuat nyaman dulu masyarakat yang bekerja di sektor hulu.

Kalau mereka sudah nyaman, merasa untung maka mereka akan terus berproduksi. Misalnya kopi. Kalau mereka menganggap penjualan kopi akan stabil ke depan, karena ada industri yang mengolahnya. Maka petani akan tenang bekerja. Tapi kalau belum ada jaminan yang membeli, maka akan malas berproduksi,” terangnya.

Dalam pengembangan industri pangan atau pengolahan di NTB, Firmansyah mengatakan OPD harus dibagi menjadi tiga bagian besar. Pertama, OPD hulu yang menangani masalah bahan baku baik secara kuantitas dan kualitas. OPD yang bergerak di sektor hulu seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kedua, OPD hilir, yang menangani hilirisasi komoditas OPD hulu.

OPD yang menangani sektor hilir seperti Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian terakhir OPD yang khusus menangani masalah komersialisasi dan promosi seperti DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Diskominfotik dan lainnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov NTB menetapkan lima sektor prioritas dalam pengembangan industrialisasi di NTB. Pertama, industri pengolahan. Seperti industri makan minum, industri pengolahan 11 komoditi yang ada di NTB, industri kosmetik dan farmasi herbal, dan industri olahan limbah, baik limbah organik, non organik dan limbah B3.(nas)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 30 Juni 2020

Gubernur Tagih Janji Kepala BPKAD Maksimalkan Aset Daerah Dari Hal. 3 Di hadapan pejabat dan ASN BPKAD NTB, gubernur meminta agar aset-aset daerah dirawat dengan baik. Aset daerah ditanami pohon-pohon agar menjadi hijau dan rindang. Ia mengatakan, dulu Kepala BPKAD NTB, Drs. Samsul Rizal, MM pernah berjanji akan memaksimalkan aset-aset daerah yang banyak idle atau nganggur. ‘’Pak Kepala BPKAD dulu janji kepada saya, kehadirannya di sini (BPKAD) memaksimalkan banyaknya aset yang idle di sini. Tapi saya belum lihat ada perubahan signifikan,’’ ujar gubernur.

Menurut Dr. Zul, banyak aset daerah yang belum maksimal dikelola. Supaya menjadi lebih produktif. Sambil bergurau, Dr. Zul mengatakan pejabat dan ASN BPKAD kurang liburan. Sehingga ide-idenya tidak segar. ‘’Masih business as usual,’’ ucapnya.

Terpisah, Kepala BPKAD NTB, Drs. Samsul Rizal, MM yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembenahan aset-aset milik daerah. BPKAD sedang melakukan inventarisasi aset-aset yang idle maupun yang belum punya sertifikat.

Ia menyebut ada 181 bidang tanah aset milik Pemprov NTB yang tersebar di kabupaten/kota yang belum memiliki sertifikat. Untuk persertifikatan aset daerah tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kabupaten/kota.

Catatan Suara NTB, ada beberapa aset daerah milik Pemprov NTB yang masih nganggur atau terbengkalai di Kota Mataram. Seperti aset Pemprov yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang akan membangun rumah kantor (rukan) di Karang Jangkong, Kota Mataram. Pemanfaatan aset daerah ini dikerjasamakan dengan PT. Varindo Lombok Inti sejak 2013.

Kemudian aset Pemprov NTB di Jalan Bung Karno yang dikerjasamakan dengan PT. Lombok Plaza. Rencana

awalnya akan membangun NTB Convention Center (NCC). Penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan aset ini juga bersamaan dengan rencana pembangunan rukan dan hotel syariah di dekat kawasan Islamic Center, pada 2013 silam.

Kepala UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah BPKAD NTB, Muhammad Anwar mengatakan, kerjasama pemanfaatan aset daerah untuk pembangunan rukan dengan PT. Varindo Lombok Inti akan segera diputus.

Ia mengatakan PT. Varindo akan menyerahkan aset tersebut ke Pemda. ‘’Karena kalau membangun rukan sudah tak cocok di situ. Jadi dia menyerahkan aset tersebut. Varindo juga mengambil rumah yang sudah dibangun. Kita sudah sama-sama menyerahkan, cuma ketemunya belum,’’ ungkapnya.

Sedangkan kerjasama pemanfaatan aset di Jalan Bung Karno untuk pembangunan NCC. Pihaknya sudah melayangkan somasi kedua ke PT. Lombok Plaza. Somasi akan dilayangkan tinggal sekali kepada mitra Pemda tersebut. ‘’Tinggal sekali somasi. Kalau tidak direspons akan dicari bersama Tim Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara. Supaya jangan kita saling menggugat. Kita cari jalan keluarnya, terakhir baru lewat hukum,’’ terangnya.

Selain itu, BPKAD juga membahas renegosiasi kontribusi kepada daerah atas pemanfaatan aset berupa Lapangan Golf Golong Narmada dan aset Pasar Seni Senggigi. Saat ini, kontribusi atas pemanfaatan aset tersebut, Pemprov hanya mendapatkan kontribusi sebesar Rp30 juta per tahun untuk pemanfaatan aset di Golong dan pasar seni Rp25 juta setahun. ‘’Kita melakukan penilaian, jadi dasar perhitungan kontribusi. Kita mau naikkan besaran kontribusinya dari hasil nilai aset kita sekarang,’’ jelas Anwar. (nas)

Penerbangan Lombok-Kuala Lumpur Dibuka Bulan Depan Dari Hal. 3 “Rute internasional dari dan ke Kuala Lumpur pada Juli nanti sudah mulai dibuka,’’ ujarnya, Senin (29/6).

Dengan dibukanya rute internasional tersebut, peningkatan jumlah penumpang disebutnya mungkin saja terjadi. Di mana berdasarkan catatan PT. Angkasa Pura I LIA sampai dengan Juni rata-rata penerbangan mengangkut 550 penumpang setiap hari. Sedangkan padan Mei 2020 jumlahnya hanya 727 penumpang dalam satu bulan.

Di sisi lain, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional juga mengeluarkan aturan terbaru terkait masa berlaku rapid test dan PCR test dari 4-7 hari menjadi 14 hari. Di mana hasil kedua jenis tes ini masih menjadi syarat wajib untuk bisa melakukan penerbangan ke luar daerah.

Sebagai informasi, ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 09/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 07/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. ‘’Kebijakan terbaru dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut kemungkinan memang akan membuat peningkatan pergerakan penumpang di Bandara Lombok,’’ jelas Arif.

Kendati demikian, untuk persentase peningkatan jumlah penumpang diakuinya belum dapat dipastikan.

Dalam situasi pandemi virus Corona (Covid-19) yang masih berlangsung BIZAM, masih mensyaratkan beber-

apa hal bagi penumpang yang ingin melakukan penerbangan. Untuk itu, kondisi saat ini diakui masih dalam tahap adaptasi. Di mana penumpang masih memerlukan persyaratan dokumen kesehatan seperti hasil rapid test atau PCR test.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan memiliki petimbangan-pertimbangan mendesak jika memutuskan ingin berpergian ke luar daerah. ‘’Apalagi ke Lombok yang lebih cenderung sebagai destinasi pariwisata. Kalau kemungkinan naik (pergerakan penumpang) iya. Kita bisa lihat di rencana penerbangan, jumlah penerbangan juga meningkat,’’ jelas Arif.

Terpisah, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, menerangkan, pihak maskapai menyambut baik peraturan terbaru dari Gugus Tugas Covid-19 Nasional yang diakui mempermudah penumpang. ‘’Calon penumpang hanya membutuhkan bukti tes kesehatan seperti Rapid Test, PCR Test dan atau surat keterangan kesehatan. Itu untuk rapid tes berlaku selama 14 hari,’’ ujarnya, Senin (29/6).

Kendati demikian, calon penumpang diharapkan tetap mencermati masa berlaku dari dokumen kesehatan yang digunakan. Selain itu, agar memperhatikan dan memenuhi ketentuan-ketentuan perjalanan udara sebagaimana yang diatur oleh daerah masing-masing. ‘’Untuk penerbangan internasional wajib menggunakan uji kesehatan RTPCR dengan hasil negatif,’’ tangasnya. (bay)

Pemprov Kembali Rekrut 125 Relawan Medis Dari Hal. 3 Sehingga dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan.

Dengan adanya pembukaan lowongan tenaga kesehatan ini diharapkan pasien dapat terlayani dengan baik hingga sembuh.

Bekerja secara profesional, sesuai standar dan kode etik.

“Tentu kita berharap perawat terus memberikan performa terbaik sehingga dapat melay-

ani pasien hingga sehat,” katanya.

Diketahui, kasus pasien terkonfirmasi positif Covid19 di NTB terus meningkat.

Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Minggu (28/6), jumlah kasus positif Covid19 di NTB telah mencapai 1.213 orang. Dengan rincian 810 orang sudah sembuh, 61 meninggal dunia dan 342 orang masih dirawat. (nas)

Halaman 11

Profil Atlet Produk Industri SMK Ondak Jaya Montong I Dewa Ayu Arianti, Gading Tembus Pasar Nasional Generasi Terbaik

Selong (Suara NTB) Di tengah gempuran produk-produk luar negeri yang memenuhi pasar Indonesia atau nasional, SMK Ondak Jaya Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menunjukkan kemampuannya. Sekolah yang baru berdiri selama tiga tahun terakhir ini mengembangkan produk industri yang cukup potensial dan sudah menembus pasar nasional.

Ada ratusan produk yang dikembangkan oleh SMK yang terletak tidak jauh dari objek wisata Otak Kokoq Joben ini.

Dari mesin cacah sampah organik, mesin mahermil kompos, mixer sampah, mesin cacah plastik. Selain itu, ada juga mesin pemipil jagung, spinner, mesin perontok padi, mesin perontok padi bulu, mesin mixer dodol, mesin cacah pakan ternak, dan mesin cover makan ternak serta berbagai jenis produk mesin lainnya. Bahkan SMK swasta ini tengah mempersiapkan untuk melahirkan motor dan sepeda listrik.

Kepala SMK Ondak Jaya, Muhammad Harmain, kepada Suara NTB, Senin (29/6), mengatakan, pengembangan produk mesin itu dimulai pada tahun 2005. Berawal dari proyek dari Kabupaten Mamuju, berupa permintaan pembuatan oven dan alat pengiris keripik pisang. Kemudian diikuti permintaan dari Sumbawa dan Bima untuk pemipil biji kopi dan penggilingan.

Dari ratusan produk yang pernah dibuat, permintaan konsumen paling banyak berupa mesin pengolahan sampah, mulai dari pencacah, pelembut dan mixer. Tingginya permintaan pasar membuat pihak sekolah melibatkan langsung para siswanya dalam pembuatan berbagai jenis produk ini untuk membantu

di Tolak Peluru

(Suara NTB/yon)

PRAKTIK - Para siswa SMK Ondak Jaya Pringgajurang saat melakukan praktik pembuatan mesin produk industri tepat guna di bengkel praktik. teknisi sembari belajar. Waktu itu, kata Harmain, biasa digunakan di luar jam sekolah.

Dimana, untuk praktik pembuatan mesin tepat guna ini, digunakan waktu praktik sekitar 80 persen dan teori 20 persen.

“Kita berani membuat jurusan teknik mesin, supaya peluang anak-anak di dunia kerja semakin besar. Dan kita berharap lulusan SMK Ondak Jaya ini kedepan dapat menjadi pencipta lapangan kerja,” jelasnya. SMK Ondak Jaya Pringgajurang memiliki jumlah siswa pada tahun pertama di tahun 2017 sebanyak 27 orang dan pada tahun kedua sebanyak 60 orang dengan membuka dua jurusan yakni teknik permesinan dan teknik elektronik industri.

SMK Ondak Jaya menjadi salah satu SMK di NTB yang sangat produktif mengkreasikan mesin. Misi dari SMK Ondak Jaya sendiri yakni melahirkan lulusan yang andal dalam teknologi tepat guna dan melahirkan siswa yang siap berwirausaha.

“SMK Ondak Jaya sendiri sudah mendapatkan SNI ISO untuk pembuatan mesin tepat guna pada tahun 2017. Harga dari mesin tepat guna yang kami buatpun relatif lebih murah,” ungkapnya.

Pada awalnya, Ondak Jaya merupakan sebuah nama perusahaan yang sudah menciptakan ratusan produk mesin dengan permintaan dari berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2017, Ondak Jaya kemudian mendirikan SMK dengan lokasi praktik di sekolah dan Ondak Jaya dengan harapan anak-anak bisa berkembang dan membuat usaha. Hanya saja, Harmain, mengaku belum adanya perhatian dari pemerintah dalam mendukung pengembangan industri di SMK Ondak Jaya.

SMK swasta ini hanya mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) layaknya satuan pendidikan pada umumnya. Akan tetapi khusus untuk bantuan pengembangan industri karya siswa di SMK Ondak Jaya sama sekali belum ada. (yon)

ATLET atletik NTB, I Dewa Ayu Ita Arianti dinilai sebagai atlet muda terbaik NTB di nomor tolak peluru saat ini. Melihat keberhasilannya meraih emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tahun 2015 dan meraih medali emas di PON Remaja 2014, tak berlebihan rasanya bila disematkan predikat sebagai generasi atlet tolak peluru NTB menggantikan seniornya, Dewi Lantari peraih medali emas PON 2012.

Atlet kelahiran Suranadi, Lombok Barat (Lobar) ini telah resmi masuk sebagai atlet Pelatda PON NTB persiapan PON di Papua tahun 2021 atas prestasinya yang diraih di Pra-PON tahun 2019 dengan tolak sejauh 13,5 meter.

Tolakannya pada ajang memperebutkan tiket PON 2019 itu melampaui limit PON 12,5 meter.

Atlet kelahiran 28 September 1998 yang biasa disapa Dayu memulai karirnya di atletik sejak duduk di bangku kelas dua SMP Negeri 2 Lingsar Lobar. Dia tertarik mendalami olahraga tolak peluru setelah di kenalkan oleh Pelatih Atletik PPLP NTB, I Komang Budha Gama yang merupakan guru olahraganya di SMP tersebut.

“Kenal olahraga tolak peluru saat sekolah di SMP 2 Lingsar Lobar. Guru olahraga saya yang mengenalkan saya di olah tolak peluru,” ucapnya kepada Suara NTB belum lama ini.

Setelah dua bulan belajar teknik tolak peluru lewat guru olahraganya, I Komang Budha Gama, putri pasangan Dewa

Made Raka dan Jero Sekar itupun langsung dilirik PPLP NTB. Masuk PPLP NTB tahun 2013, Ia langsung dilatih oleh I Wayan Gunaksi.

Perkembangan Ayu selama dilatih di PPLP NTB sangat menggembirakan.

Kurang lebih setahun berlatih di PPLP NTB, Ayu berhasil menorehkan sejumlah prestasi di even nasional tingkat pelajar. Prestasi pertamanya di nasional adalah meraih medali emas di PON Remaja medali emas di Popnas 2015.

Prestasi Ayu di level nasional saat itu cukup menggegerkan. Bagiamana tidak, Ayu yang baru turun di ajang nasional langsung mendulang emas. Ia mencatat tolakan terjauh di ajang multi event atlet junior itu.

Sukses di PON Remaja, Ayu pun dipromosikan masuk Pelatnas. Ia dipanggil secara resmi oleh PB PASI mewakili Indonesia di Asian School di tahun 2014. Di event atletik remaja tingkat Asia Tenggara itu, Ayu berhasil mendulang medali emas dengan tolakan sejauh 13,93 meter.

Tolakan tersebut melampaui Rekornas remaja yang dibuatnya pada PON Remaja tahun 2014, yakni 13.92 meter.

Sukses di event remaja, Dayu pun dipercaya mewakili tim atletik NTB di event nasional. Selanjutnya prestasi Dayu belum lama ini yakni di Pra-PON 2019.

Ia berhasil mencatat tolakan sejauh 13,5 meter, melampaui limit PON, 12, 6 meter dan akan mewakili NTB di PON Papua tahun 2020. (fan/*)

Kembangkan Pertanian Lewat Mekanisasi Mataram (Suara NTB) – Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang mau bekerja sebagai buruh tani. Mekanisasi pertanian menjadi salah satu solusi ke depannya.

Hal itu disampaikan Dean Novel selaku Kepala Wilayah Kerja Provinsi NTB PT. Terra Agro Digital (TDA) yang merupakan penyedia jasa mekanisasi pertanian bekerja sama dengan STIPark sejak tahun 2019 lalu. “Mekanisasi penting karena rasio luas lahan dengan tenaga kerja tidak sebanding,” ujarnya dihubungi dari Mataram, Sabtu (27/6).

Kerja sama yang dilakukan pihaknya dengan STIPark berupa pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk keahlian operator alat, mekanik atau teknisi dan mitra usaha dalam operasional alat. Dean Novel juga merupakan Komisaris

Utama PT. Datu Nusra Agribisnis yang merupakan mitra usaha jasa mekanisasi.

Menurutnya, selama tiga tahun terakhir ketersediaan buruh tani khususnya untuk budidaya dan panen mulai berkurang.

Belum lagi jika panen bersamaan di beberapa lahan yang berbeda, akan memunculkan kesulitan.

Kalau NTB tidak memproduksi mekanisasi pertanian, ke depan tentu akan bermasalah.

Dengan adanya kerja sama itu yang dirasakan adalah terberdayakannya SDM di NTB sebagai tenaga terampil untuk operator, teknisi, dan usaha pengelolaan alat. Juga efisiensi pada sisi petani sebagai pengguna alat mekanisasi pertanian yang disewakannya.

“Berikutnya akan ada sinergi untuk menghasilkan alatalat modifikasi yang sesuai dengan karakter lahan perta-

nian di NTB,” ujar Dean Novel.

Ia menjelaskan, mekanisasi memberikan kepastian waktu penyelesaian pekerjaan dibandingkan menggunakan tenaga buruh. Juga membantu efisiensi bagi petani dalam hal harga jasa dibandingkan menggunakan tenaga buruh.

“Mekanisasi sudah menjadi tuntutan modernisasi Pertanian. Mekanisasi dapat memotivasi pertumbuhan petani muda dari kalangan generasi milenial agar mereka mau terjun ke sektor pertanian,” kata Dean Novel.

Ia menyebutkan jasa mekanisasi yang disediakan saat ini adalah jasa pengolahan lahan dengan traktor roda empat sampai siap tanam untuk komoditi jagung, padi, tembakau, bawang putih dan bawang merah. Juga jasa panen dengan harvester untuk komoditi jagung dan padi. (ron)

Nurut Tatanan Hidup Normal, Percepat NTB Bebas Covid-19 Dari Hal. 3 Yaitu selalu mencuci tangan, memakai masker, jaga dan selalu cek suhu tubuh.

Karena itu, Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi menegaskan kembali komitmen Pemprov NTB untuk terus menangani Covid-19 tersebut.

Menuju tatanan baru katanya, akan semakin menguatkan kerja pemerintah melindungi masyarakat dari Covid-19. ‘’Kita tidak boleh kendor.

Kita harus punya energi cukup hingga musibah ini segera berlalu,’’ katanya memberi semangat.

Selain edukasi kepada masyarakat, Umi Rohmi memerintahkan seluruh jajaran

untuk melakukan analisis dan pemetaan terhadap pasien Covid-19 yang masih terus bertambah di sejumlah kota dan kabupaten, seperti di Kota Mataram dan Lombok Barat. ‘’Lakukan analisis, supaya kita tahu apa yang kita lakukan. Penyebaran virus di kabupaten/kota ini tidak sama.

Maka, kita perlakuannya juga harus beda.’’

Sementara, Wagub menerima laporan dari Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB bahwa per 28 Juni 2020, kasus positif Covid-19 sebanyak 1.213 orang positif, positif dalam pengawasan sebanyak 342 orang, yang sembuh 810 orang sedangkan yang meninggal sebanyak 61 orang. Selain itu

pasien dalam pengawasan sebanyak 395 orang dan orang dalam pemantauan sebanyak 183 orang.

Wagub memberikan penekanan khusus kepada 61 orang positif Covid-19 yang meninggal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 orang meninggal tanpa komorbid. ‘’Ini menandakan bahwa Covid-19 ini adalah virus mematikan,’’ tegasnya.

Untuk mempercepat penanganan Covid-19 di NTB khususnya di sejumlah daerah yang menjadi lokus penyebaran Covid-19 ini, Umi Rohmi menyampaikan koordinasi dan sinergi seluruh elemen pemerintah di tingkat kabupaten harus terus ditingkatkan. (r)

(Suara NTB/ist)

I Dewa Ayu Arianti

Harus Jadi Pusat Edukasi Dari Hal. 3 Gubernur yang didampingi Asisten II Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah dan sejumlah Kepala OPD mengatakan, perencanaan yang praktis akan membuat orang cepat memahaminya. Dengan adanya visualisasi terkait gambaran perencanaan pembangunan di NTB lima atau tiga tahun mendatang, maka NTB akan memiliki gambaran yang jelas dan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang.

Gubernur berharap, Bappeda NTB akan menjelma menjadi pusat edukasi untuk masyarakat NTB. Khusus terkait perencanaan NTB ke depan. Untuk itu, ia meminta jajaran Bappeda bisa menghadirkan visualisasi perencanaan pembangunan NTB lima tahun ke depan di pintu masuk Kantor Bappeda. ‘’Bappeda harus jadi pusat edukasi, anak TK, SD hingga perguruan tinggi. Bahkan siapapun bisa datang untuk belajar dan menyaksikan video seperti apa kondisi NTB mendatang di sini,’’ ujar Dr. Zul. Dengan adanya visualisasi itu, gubernur berharap akan terbangun optimisme tinggi di

kalangan generasi muda NTB. Karena mereka akan memiliki banyangan tentang kondisi masa depan NTB. ‘’Perencanaan ke depan harus ada energi yang membuat orang kehilangan harapan menjadi semangat dan membuat seluruh masyarakat NTB punya harapan besar,’’ tegasnya.

Ia mencontohkan, salah satu perencanaan NTB ke depan adalah pengembangan motor listrik oleh IKM/UKM di NTB. Menurutnya konsep transportasi masa depan di wilayah NTB adalah kendaraan yang bebas emisi, sehingga NTB akan bebas polusi udara dan polusi suara. ‘’Motor listrik ini telah mampu diciptakan oleh anak-anak NTB,’’ ungkapnya.

Untuk itu ke depan Pemprov NTB akan terus memberikan peran besar kepada IKM/UKM yang ada di NTB. Khsusnya dalam melakukan produksi massal kendaraan listrik sebagai kendaraan masyarakat. ‘’Tidak ada yang tidak bisa kita buat, motor listrik, cool storage tenaga matahari, semua bisa kita ciptakan, asal anak-anak muda NTB diberikan kesempatan,’’ katanya. (nas)

Mulai Ada Wisatawan Dari Hal. 3 ‘’Zoom meeting dengan Kemenpar kemarin arahannya paling tidak lokalan dulu. Antara kota supaya keliatan pariwisatanya masih hidup,’’ jelas Dewantoro. Kendati demikian, pihaknya menekankan pembukaan secara resmi masingmasing destinasi wisata tersebut juga merupakan salah satu langkah penting menuju kenormalan baru.

Dicontohkan, saat ini pelaku usaha masih terhalang untuk melakukan promosi karena belum adanya keputusan resmi pemerintah terkait pembukaan masing-masing destinasi wisata. Walaupun begitu, bergeraknya wisatawan lokal dalam daerah diharapkan menjadi salah satu tanda berhasilnya penanganan pandemi virus corona

(Covid-19) di NTB. ‘’Buka secara resmi itu tetap harus lewat gugus tugas Covid. Tapi paling tidak sudah ada pergerakan di Sembalun dan Tiga Gili. Itu juga (dengan) protokol kesehatan yang harus tetap digalakkan,’’ ujarnya.

Terpisah, Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, menerangkan setelah program pemebersihan kawasan Tiga Gili beberapa waktu lalu wisatawan mulai datang ke destinasi wisata andalan NTB tersebut. ‘’Wisatawan sudah masuk.

Cuma persentasenya belum banyak, masih 1-2 orang saja atau ada juga yang kelompok,’’ ujar Kusnawan saat dikonfirmasi, Senin (29/6). Menurutnya, wisatawan tersebut sebagian besar berasal dari Lombok. ‘’Itu bule-bule yang

pernah di Kuta dan lain-lain,’’ sambungnya.

Bahkan wisatawan mancanegara dari Bali disebutnya sempat datang beberapa minggu yang lalu. Khususnya yang menggunakan ferry melalui Pelabuhan Lembar. ‘’Itu mereka menginap di propertiproperti yang buka,’’ jelasnya.

Diterangkan, banyak wisatawan memilih datang ke Tiga Gili karena harga sewa kamar hotel yang murah. Di mana selama persiapan menuju kenormalan baru, sebagian besar properti yang ada menyewakan kamar untuk Rp200 ribu per malam.

Upaya tersebut juga diharapkan dapat menjadi salah satu strategi promosi. Kendati demikian, peningkatan kunjungan disebut belum terjadi.

“Ini sebenarnya bagian dari promosi, ada step-stepnya yang

harus kita lewati banyak. Misalnya perlu ada persetujuan pemerintah untuk Surat Edaran (SE) dan penjagaan di Bangsal yang sekarang masih lemah,” ujar Kusnawan.

Menurutnya, kejelasan pembukaan destinasi wisata memang diperlukan. “Kalau mengacu pada rapat terakhir akan segera dibuatkan SE oleh Bupati Lombok Utara. Ini sudah seminggu lebih, belum ada. Mungkin sedang dipersiapan,” jelasnya. Padahal, dengan SE tersebut pelaku usaha akan lebih leluasa beraktivitas dan melakukan promosi.

Diterangkan Kusnawan, beberapa pelaku usaha saat ini bertahan dengan menggarap paar wisatawan asing yang mulai datang. Termasuk wisatawan-wisatawan yang memilih berdiam di Tiga Gili sejak penutupan akses trans-

portasi ke negara asal masingmasing. Kendati demikian daya beli para wisatawan tersebut diakuinya cukup kecil.

Di sisi lain, seluruh upaya tersebut diharapkannya dapat sejalan dengan keputusankeputusan yang dikeluarkan pemerintha. “Kita berharap supaya sinkron dengan pemerintah. Kalau misal buka ya buka dengan persiapan yang komplet,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dimaksud adalah persiapan prasarana kesehatan yang dinilai masih minim. Dicontohkan seperti pengamanan wisatawan di Bangsal yang saat ini belum terlalu ketat. ‘’Padahal itu yang penting.

Kalau misalnya skenario terburuk ada yang terpapar di Tiga Gili ini, evakuasinya bagaimana? Tim (satgas) aktif tidak,’’ tanyanya. (bay)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 30 Juni 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Program Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram

Tim Gugus Tugas Bagikan 130.000 Masker ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram telah mencanangkan ‘Mataram Bermasker’. Program ini sebagai upaya mencegah penularan virus Corona. Salah satu langkah pencegahannya adalah membagikan 130 ribu masker ke masyarakat.

Pembagian masker gratis yang digelar belum lama ini, menyasar pedagang dan pengunjung di pasar serta pengendara.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Mahfuddin Noer menyampaikan, kebijakan ini ditempuh dalam rangka melaksanakan

protokol Covid-19 secara ketat berkaitan dengan dimulainya pelonggaran aktivitas masyarakat menuju tatanan kehidupan baru atau new normal.

Protokol kesehatan menjadi syarat yang harus ditaati oleh masyarakat. Seperti menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan sosial serta pembatasan fisik.

BPBD menyiapkan 130 ribu masker yang telah distribusikan ke 325 lingkungan dalam rangka menyukseskan program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan.

“Kita juga distribusikan ke OPD yang terlibat pada pelayanan masyarakat,” sebut Mah-

fuddin ditemui, Senin (29/6).

Pendistribusian masker juga ke petugas di lapangan, sekolah-sekolah serta organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, masker menjadi bagian penting dalam pencegahan,sehingga estimasi masker harus dipersiapkan kembali.

Kata dia, ketersedian masker tetap terjaga. Pihaknya menyetok bantuan masker yang berasal dari bantuan BNPB, Satgas Covid BUMN maupun organisasi kemasyarakatan.

“Kita juga perlu menyiapkan masker dengan estimasi tidak terbatas,” terangnya.

Pemantapan kembali Penanganan Covid-19 Berbasis

Lingkungan yang diintegrasikan dengan Kampung Sehat merupakan program dari Polda NTB dinilai satu sinergi yang pas. Oleh karena itu, BPBD akan menyiapkan kembali masker, hand sanitizer dan sabun pencuci tangan serta alat pelindung diri.

Termasuk pengadaan karung sampah untuk 50 kelurahan.

Pola pencegahan semacam ini diharapkan dapat menekan kasus penularan, sehingga tidak ada lagi warga terpapar virus Corona. (cem/*)

BKKBN Targetkan 87 Ribu Lebih Pelayanan Akseptor Cegah ”Baby Boom” Giri Menang (Suara NTB) – Peringatan Harganas ke XXVII tingkat provinsi NTB digelar Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (29/6). Harganas kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena dilaksanakan secara sederhana menerapkan protokol Covid-19. Pada momentum Harganas ini BKKBN pusat mencanangkan pelayanan satu juta akseptor.

NTB sendiri ditargetkan untuk pelayanan akseptor sebanyak 87 ribu lebih. Pelayanan akseptor ini dilakukan untuk mencegah terjadinya Baby Boom dampak pandemi Corona.

Kepala BKKBN Provinsi NTB, Rusnawi mengatakan Harganas kali ini mengangkat tema “BKKBN Baru Dengan Cara Baru dan Semangat Baru hadir dalam Keluargamu”. Karena kondisi masih dalam covid19 maka acaranya terbatas.

Kemudian dalam masa pandemi ini pihaknya tak ingin terjadi “baby boom” karena suami istri sering di rumah sehingga lebih aktif melakukan hubungan. Apabila tidak menggunakan alat kontrasepsi maka dikhawatirkan terjadi baby boom. Karena itu BKKBN pusat mencanangkan satu juta akseptor untuk dilayani pada Momentum Harganas ini, “dengan harapan memecahkan rekor muri dan NTB mendapatkan target 87.600 lebih,” imbuh dia.

Program satu juta akseptor ini simultan dengan pencegahan baby boom tersebut. pihaknya juga berupaya menekan kasus pernikahan dini di NTB yang memicu terjadinya stunting dan gizi buruk. Selain itu banyak warga di NTB menjadi TKI sehingga anaknya tidak diurus. Kabid Advokasi Penggerakan Informasi BKKBN provinsi, Drs. Samsul Anam MPH mengatakan dalam momentum Harganas beberapa kegiatan sebagai wujud Negara hadir di masyarakat dan keluarga, bentuknya dilakukan pelayanan satu juta akseptor seluruh Indonesia.

Masing-masing provinsi diberikan target. “Untuk NTB diberikan target sebanyak 87 ribu akseptor,di Lobar sendiri diberikan 9.500 akspektor,”jelas dia.

Yang menggembirakan di Lobar mulai peringatan Harganas kedepan pelayanan KB di-

gratiskan. Pelayanan KB kata dia sebenarnya gratis, tapi biaya pelayanan yang dibayar.

Dari pihak BKKBN pun memberikan alat kontrasepsi gratis. “Alhamdulillah kado yang luar biasa di Lobar, karena pak bupati disaksikan dewan merencanakan gratis untuk semua pelayanan kedepan,” imbuh dia. Kado dalam Harganas yang yang diadakan di Lobar adalah keluarga dari Lobar mendapatkan juara I KB lestari 20 tahun atas nama Ibu Endang. “Dan masuk nominasi nasional, mudahan bisa juara I di tingkat nasional supaya bisa membawa nama baik provinsi NTB, bukan hanya Lobar,” harap dia.

Sementara itu, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan keluarga merupakan basis utama guna membangun bangsa ini.

Pada prinsipnya keluarga yang kuat pasti akan menciptakan masyarakat, bangsa dan negara yang kuat. “Karena itu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menjadikan keluarga sebagai basis pembentukan karakter termasuk mensosialisasikannya kepada masyarakat,” ujar bupati di hadapan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan undangan lainnya. Bupati mengaku bersyukur karena pelayanan KB di wilayah Lombok Barat tidak berbayar alias gratis, kecuali jasa pelayanan. Bagi masyarakat yang terdaftar di BPJS jasa pelayanannya dibayar oleh BPJS, Namun sayangnya bagi masyarakat yang tidak terdaftar di BPJS harus membayar jasa pelayanannya.

Ke depan, bupati berharap siapapun masyarakat Lombok Barat yang ikut KB baik

yang terdaftar di BPJS maupun tidak semuanya harus gratis. “Ini ini adalah program kita dan tujuan kita dan kemauan kita semua,” kata bupati disambut aplaus meriah.

Bupati juga menyinggung program Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamaq) di Kabupaten Lombok Barat yang sudah berjalan. Hasilnya dari waktu ke waktu angka penurunan pernikahan dini cukup signifikan.

Bupati juga mengaku gembira, karena beberapa waktu lalu di Kecamatan Kuripan semua stakeholder terlibat termasuk anggota DPRD yang juga ikut aktif membantu untuk membatalkan pernikahan dini yang ada di masyarakat.

Senada dengan bupati, Wagub NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berharap agar momen Harganas bisa menjadi momentum awal yang baik bagi pembentukan kareakter keluarga yang sehat, tangguh sebagai sebuah ujung tombak terdepan membangun bangsa dan negara. Ia juga berharap momentum harganas akan memberi sumbangsih bagi kesadaran akan Covid-19.

“Mudah-mudahan peringatan Harganas secara sederhana ini akan bisa menjadi momentum luar biasa bagi kita. Mudahmudahan ini bisa mengetuk seluruh keluarga di NTB untuk bisa mengedukasi masyarakat NTB di saat pandemi Covid-19 ini untuk tetap memperhatikan dan mematuhi sepenuhnya protokol penanganan kesehatan Covid-19 di NTB dan khususnya di wilayah Lombok Barat. Edukasi yang dimulai dari keluarga akan memberikan efek yang luar biasa bagi masyarakat di luar

Pelayanan KB Sejuta Akseptor dalam rangka Peringatan HARGANAS XXVII dilaksanakan serentak di wilayah NTB

rumah dalam membangun kesehatan masyarakat,” tukas orang nomor dua di pemerintahan Provinsi NTB ini.

Wagub juga menyebut peran Posyandu yang begitu besar dalam membangun kesehatan keluarga. Dengan 1000 lebih jumlah Posyandu di NTB bisa menjadi wadah terintegrasinya berbagai program pemerintah seperti penanganan gizi buruk, penurunan angka stunting, penurunan angka kematian bayi, ibu hamil dan ibu melahirkan dan lainnya.

Wagub juga mengaku bangga dengan capaian hasil penurunan angka perkawinan usia dini melalui program Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamaq) di Lombok Barat yang grafiknya terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

“Program Gamaq ini sangat bagus dan bisa bersinergi dengan program-program lainnya sehinga apapun PR bersama yang belum diutuntaskan bisa terselesaikan dengan baik dengan syarat bisa dilakukan bersama-sama dan penuh tangung jawab,” demikian Rohmi Djalilah.

Dalam laporannya Ketua TP

PKK Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid, yang juga selaku Ketua panitia penyelenggara mengungkapkan, peringatan Harganas ke XXVII tahun 2020 ini merupakan kerjasama Perwakilan BKKBN NTB, TP PKK NTB dan TP PKK Lombok Barat. Peringatan Haganas ini juga dalam rangka upaya penambahan jumlah akseptor yang secara nasional menuju sejuta akseptor baru. Dan di NTB sendiri targetnya 47 ribu akseptor dan khusus Lombok Barat target yang ingin dicapai sebanyak 9 ribu lebih akseptor.

“Dengan terselenggaranya Harganas ke XXVII ini diharapkan terbentuk keluarga-keluarga yang sehat, berkualitas dan menjadi agen pembangunan yang berkelanjutan bagi bangsa dan negara ke depan. Harganas juga kita inginkan agar momen ini menjadi momen strategis menuju NTB Gemilang dan Lombok Barat Mantap,” harapnya saat memberikan laporan pada peringatan Harganas Tingkat Provinsi NTB yang ke -27 dengan tema “BKKBN Baru Dengan Cara Baru dan Semangat Baru Hadir di Dalam Keluargamu”. (*)

Penyerahan Kaos bagi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi oleh Forum GenRe NTB pada kegiatan Adu hebat GenRe yang merupakan rangkaian Peringatan HARGANAS XXVII

Penyerahan Piagam oleh Wakil Gubernur NTB bagi Juara 1 KB Lestari Tingkat Provinsi NTB

Wakil Gubernur NTB dan Bupati Lombok Barat turut Hadir dalam Peringatan HARGANAS XXVII

Penyuluhan bagi para masyarakat yang mengikuti Pelayanan KB Sejuta Akseptor

Sambutan Bupati Lombok Barat pada Peringatan HARGANAS XXVII di Aula Wakil Bupati Lombok Barat

Suasana registrasi Pelayanan KB Sejuta Akseptor yang memperhatikan protokol Pencegahan dan Penularan COVID-19