Edisi Selasa 30 April 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 30 APRIL 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 46 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rute Perth - Lombok

NTB - Australia Perkuat Kerjasama Pariwisata dan Investasi Mataram (Suara NTB) -

Pemprov NTB memperkuat kerjasama bidang pariwisata dan investasi dengan Australia. Selain itu, Australia juga akan memberikan beasiswa kepada lebih banyak lagi anak-anak NTB untuk menimba ilmu di negeri Kangguru.

(Suara NTB/humasntb)

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Konjen Australia di Bali,Helena Studdart foto bersama dengan peserta Island Tourism Forum yang digelar Konjen Australia Bali di Mataram, Senin (29/4) siang.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyatakan Australia merupakan negara tetangga terdekat dengan NTB. NTB dan Australia sudah lama bersahabat dan sering bertemu. ‘’Kita minta kerjasama antara NTB dan Australia diperkuat. Karena bagaimanapun Australia tetangga terdekat kita,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai acara Island Tourism Forum yang digelar Konjen Australia Bali di Mataram, Senin (29/4) siang.

Menurut gubernur, kerjasama antara

NTB dan Australia khususnya dalam bidang pariwisata dan investasi cukup penting. Apalagi, pada Juni mendatang sudah mulai pembukaan penerbangan langsung Perth Australia - Lombok yang akan dilayani AirAsia. ‘’Kalau kita tidak bekerjasama, nanti sepi-sepi saja, kurang hangat dan kurang akrab. Kerjasama dalam bidang paling utama masalah pariwisata. Banyak sekali orang Australia ingin datang dan mengunjungi kita di Lombok. Dengan adanya

direct flight, lebih mudah mereka menjangkau NTB,’’ katanya.

Kerjasama berikutnya yang cukup penting adalah dalam bidang investasi atau bisnis. Menurut Dr. Zul, kerjasama NTB dan Australia bukan saja mendatangkan wisatawan asal Australia ke daerah ini.

Tetapi perlu kerjasama di bidang investasi.

Pada 2021, kata Dr. Zul, Lombok menjadi tuan rumah MotoGP. Sehingga mulai tahun ini dan tahun depan terus dikebut pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung MotoGP. Selain itu, ada juga peluang investasi di Sumbawa Barat. Di mana, akan dibangun industri pemurnian konsentrat emas dan tembaga di Sumbawa Barat.

Dikatakan, investasi Australia di NTB ternyata sudah banyak.

Bersambung ke hal 15

Kunjungi ’’Wonderful Indonesia’’ di ATM 2019

Wagub NTB Bangga dengan Promosi Kemenpar WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah dan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) NTB, H. Lalu M. Faozal, S.Sos.M.Si didampingi Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husain Bagis serta Konjen RI di Dubai Ridwan Hassan me-

ngunjungi Paviliun Indonesia di Arabian Travel Market (ATM) Dubai, Senin (29/4).

Wagub terlihat antusias mengamati stand demi stand yang menawarkan beragam produk industri pariwisata Indonesia. Sitti Rohmi juga terpukau menyaksikan booth In-

TO K O H ’’Trigger’’ Awal Industrialisasi GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M, Sc mengatakan, trigger awal industrialisasi adalah permesinan. Untuk itu, ia meminta Kepala Dinas Perindustrian NTB, Ir. Andi Pramaria, M. Si dan jajaran Pemprov NTB memberikan prioritas kepada aplikator dan pihak swasta yang mau membawa teknologinya ke Science Technology Industrial Park (STIP) Banyumulek.

H. Zulkieflimansyah Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/humasntb)

KO M E N TTAA R Tepis Isu Jual Beli Suara KETUA KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menegaskan bahwa proses rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat KPU kabupaten/ kota tidak merubah perolehan suara hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan.

KPU kabupaten/ kota hanya merekap suara hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing kecamatan.

Bersambung ke hal 15

donesia yang demikian hebat. Dari sini, ia pun yakin pariwisata Lombok segera bangkit dan menjadi salah satu destinasi tujuan wisatawan dunia. ‘’Posisi Lombok sebagai destinasi halal dunia menjadikan ATM sebagai ajang bisnis pariwisata halal. Kami hadir di sini sekaligus untuk menyemangati perwakilan industri pariwisata NTB yang turut meramaikan ATM 2019. Setelah ini, kami berharap kunjungan wisman ke Lombok dan Sumbawa semakin meningkat. Tentunya dengan dukungan promosi dan konektivitas.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

ATM - Wagub, Hj.Sitti Rohmi Djalilah dan Kadispar NTB, H. Lalu M. Faozal, didampingi Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husain Bagis serta Konjen RI di Dubai Ridwan Hassan mengunjungi Paviliun Indonesia di Arabian Travel Market (ATM) Dubai, Senin (29/4).

Komposisi Senator dari NTB Berpeluang Berubah Total PROSES rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan di seluruh NTB hampir rampung. Perolehan suara sementara untuk calon anggota DPD RI, yang diolah Suara NTB dari berbagai sumber memperlihatkan hasil yang cukup mengejutkan.

Untuk sementara ini, empat calon petahana anggta DPD memiliki perolehan suara dalam posisi yang tidak aman, mereka masih rawan untuk terpental. Pasalnya sampai saat ini, konfigurasi empat besar perolehan suara DPD, masih dipegang oleh calon penan-

tang. Mereka adalah, H. Achmad Sukisman Azmy, Irzani, Evi Apita Maya, dan TGH. L. Gede Syamsul Mujahidin.

Perolehan suara tertinggi masih diduduki oleh Achmad Sukisman Azmy. Hal itu diperlihatkan oleh data yang diolah sejumlah calon anggota DPD. Terakhir, data milik calon anggota DPD nomor urut 26, Evi Apita Maya juga menunjukkan bahwa Sukisman Azmy masih unggul memimpin. ‘’Dari hasil rekapitulasi kami, posisi suara pertama itu Pak Sukisman Azmy, dia masih tertinggi,’’ kata Evi

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Kementerian Agama (Kemenag) RI memberikan 1234567890123456789012345678901212 kuota tambahan Jemaah Calon Haji (JCH) untuk NTB 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 sebanyak 398 orang. Dengan adanya penambahan kuota 1234567890123456789012345678901212 ini, maka JCH NTB yang akan berangkat haji tahun 1234567890123456789012345678901212 ini sebanyak 4.962 orang, termasuk di dalamnya petu1234567890123456789012345678901212 gas kesehatan dan tim pembimbing haji daerah.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kepala Bidang Haji dan Umrah melalui Kasubag 1234567890123456789012345678901212 Humas Kanwil Kemenag NTB, Suherman menyebut1234567890123456789012345678901212 kan, semula kuota haji untuk NTB sebanyak 4.564 or1234567890123456789012345678901212 ang. Terdiri dari JCH sebanyak 4.476 orang, Tim Pem1234567890123456789012345678901212 bimbing Haji Daerah (TPHD) 38 orang dan petugas 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 kesehatan 50 orang. Sehingga jumlahnya 4.564 orang.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212

NTB Peroleh Kuota Tambahan 398 JCH

yang ditemui Senin (29/4) di Mataram.

Posisi suara dua besar ditempati oleh Evi sendiri. Ia mengklaim telah berhasil mengumpulkan suara sebesar 213 ribu suara dari hasil tabulasi sementara. Kemudian posisi ke tiga menyusul Irzani, dan Gede Syamsul Mujahidin masih bersaing ketat dengan Baiq Dyah Ratu Ganefi, yang diikuti oleh Ali A. Rahim.

Evi kemudian memaparkan asal suaranya yang cukup signifikan tersebut.

Ia mangaku perolehan suaranya hampir merata di kabupaten/kota. Di Mataram

suara sementara yang sudah masuk sebesar 17 ribu. ‘’Di Mataram ada tiga kecamatan yang belum masuk, Selaparang, Mataram dan Sandubaya,’’ katanya.

Kemudian KSB dari 100 persen kecamatan, ia mendapat 10 ribu suara, dan Dompu dari semua kecamatan ia berhasil mengumpulkan suara sebesar 21 ribu lebih. Sedangkan di Kabupaten Sumbawa ia mendapat suara sebesar 30 ribu lebih yang dikumpulkan dari 17 kecamatan, dan tujuh kecamatan masih belum masuk.

Bersambung ke hal 15

Perolehan Suara Sementara

PKB dan Berkarya Rebut Kursi Hanura dan Demokrat di Dapil III Mataram (Suara NTB) Kursi wakil rakyat DPRD NTB milik Partai Hanura dan Partai Demokrat di daerah pemilihan (Dapil) III Lombok Timur bagian Utara pada periode sebelumnya diprediksi akan hilang. Pasalnya, hasil perolehan suara sementara yang dihimpun dari 12 kecamatan di Dapil III, posisi perolehan suara kedua partai tersebut tidak masuk dalam perhitungan pembagian jatah kursi.

Dilihat dari perolehan sementara partai di Dapil III, parpol peserta Pemilu yang berpeluang membagi habis sembilan jatah kursi di Dapil ini yakni, Partai Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Golkar, PKB, PPP, Berkarya dan PBB. Partai-partai itulah yang sementara ini perolehan suaranya masuk urutan sembilan besar di Dapil III. Perolehan suara terbesar pertama diduduki oleh Partai

Gerindra sebesar 55.476 suara.

Machsun Ridwaini tampil sebagai Caleg peraih suara terbanyak mengalahkan Caleg petahana, Hamja. Suara terbesar kedua ditempati oleh Partai Nasdem yang memperoleh 53.140 suara, dengan Caleg suara tertinggi Khairul Rizal, yang memperoleh suara 18 ribu lebih. Khairul Rizal mengalahkan suara Caleg petahana Nasdem, Hj. Suryahartin.

Bersambung ke hal 15

BPKP Audit Investigasi Proyek Dermaga Gili Air Suhardi Soud (Suara NTB/dok)

Tidak Terbit Berkaitan dengan Hari Buruh Sedunia pada Rabu (1/5) SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Kamis (2/5). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan harap maklum. Terima Kasih Penerbit

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerima permintaan audit investigasi dugaan penyimpangan proyek Dermaga Gili Air, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Proyek diduga bermasalah ini diserahkan penyidik Ditreskrimsus Polda NTB untuk dihitung nilai kerugian negara.

Permintaan sebelumnya datang dari penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, setelah menemukan indikasi pidana pada proses penyelidikan.

Penyidik tinggal melengkapi unsur perbuatan melawan hukum pada pengerjaan proyek itu dengan nilai kerugian negara. ‘’Permintaan audit sudah kami terima. Sudah masuk dalam agenda audit investigasi,’’ kata Koordinator Pengawas (Korwas) Investigasi BPKP NTB, Adi Sucipto, Senin (29/4).

Sebelum menerima untuk dilakukan audit, diawali dengan gelar perkara antara penyidik dengan auditor. Beberapa syarat untuk dilakukan audit in-

vestigasi dipenuhi oleh penyidik, hingga akhirnya disepakati oleh BPKP membentuk tim.

Soal kepastian rencana untuk mulai audit, masih dipertimbangkan pihaknya. Karena beberapa pekerjaan audit lain sedang diproses. ‘’Perkiraan kami setelah Lebaran mulai turun lapangan,’’ ujarnya.

Polda NTB mematangkan penyidikan dugaan korupsi proyek dermaga Gili Air tahun 2017. Setelah menemukan indikasi perbuatan melawan hukum, penyidik Subdit III Tipikor akan melengkapi bukti dengan hasil penghitungan kerugian negara. Penyidik minta audit ke BPKP Perwakilan NTB. ‘’Untuk hitung kerugian negaranya kita minta ke BPKP,’’ ujar Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharuddin.

Permintaan audit kerugian negara tersebut, sambung dia, untuk mencari alat bukti pidana korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

BONGKAR MUAT - Kondisi terbaru proyek Dermaga Gili Air di Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara. Meski dalam proses hukum, fasilitas ini tetap dipakai untuk bongkar muat speed boat.

SUARA NTB Selasa, 30 April 2019

Pelayanan di Malomba PEMKOT Mataram akan memperbaiki Kantor Camat Ampenan tahun ini. Dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekitar Rp1,5 miliar. Pelayanan kepada masyarakat dipindah ke gedung di Malomba. Pelayanan pun dikhawatirkan terganggu.

Camat Ampenan, Muzakir Wallad membenarkan rencana perbaikan kantor tersebut. Sejauh ini, tahapan masih proses dan segera diajukan tender oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang (PUPR) Kota Mataram. “Iya, tahun ini akan diperbaiki,” kata Muzakir (Suara NTB/dok) dikonfirmasi Senin (29/4).

Muzakir Wallad Selama proses pengerjaan kantor, pihaknya akan memindahkan pelayanan administrasi ke salah satu ruangan di Lapangan Malomba. Ruang itu merupakan aset milik Pemkot Mataram. Sebenarnya, pihaknya memiliki aula yang cukup representatif dijadikan ruang pelayanan. Kondisinya tidak memungkinkan karena aktivitas fisik dikhawatirkan mengganggu pelayanan maupun kesehatan staf maupun masyarakat.

“Ndak mungkin kita bekerja dengan kondisi begitu. Apalagi nanti banyak debu pada saat proses pembongkaran,” tambahnya.

Mantan Lurah Banjar inin menggambarkan, kondisi ruangan ditempati saat ini adalah bangunan lama. Ini sudah tidak representatif sehingga harus diperbaiki. Pindahnya lokasi pelayanan secara otomatis akan mengganggu pelayanan.

“Nanti kita berikan permakluman ke masyarakat,” tandasnya.

Untuk pengamanan aset milik kecamatan diupayakan disimpan di aula. Sebab, lokasi baru tidak memungkinkan menampung semua aset berupa laptop, meja, kursi, lemari dan lainnya.

Berbeda halnya dengan sisa bongkaran bangunan akan dihibahkan ke salah satu yayasan di Ampenan. Proses hibah ini sepenuhnya diserahkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD).

Muzakir mengharapkan, pembangunan kantor camat bisa segera dikerjakan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan prima bagi masyarakat. “Mekanisme hibahnya mungkin ada surat dari BKD,”demikian kata dia. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Rekanan Proyek Pemagaran Bale Budaya Diminta Kembalikan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Setelah sebelumnya proyek pembangunan induk bale budaya ditemukan kerugian negara sebesar Rp105 juta, auditor kembali menemukan kerugian negara di Dinas Pariwisata Kota Mataram senilai Rp90 juta pada proyek pemagaran bale budaya. Rekanan diminta harus mengembalikan kerugian tersebut.

Pemagaran batas bale budaya ini dikerjakan tahun 2018 lalu. Rekanan mengerjakan dengan nilai penawaran Rp1,1 miliar dari pagu anggaran Rp1,3 miliar lebih. Sumber anggaranya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Mataram, H. Lalu Abdul Hamid membenarkan adanya temuan kerugian negara dari proyek pembangunan

pagar pembatas di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan mencapai Rp90 juta. Dari hasil audit, rekanan telah diminta mengembalikan ke kas negara.

“Ini kita mau bersurat lagi untuk menyelesaikan,” ungkap Hamid ditemui, Senin (29/4).

Pengembalian kerugian negara sebelumnya telah dikoordinasikan dengan rekanan.

Rekanan sanggup mengembalikan dengan cara dicicil.

Tenggat waktu pengembalian

kata Hamid, perlu dikoordinasikan dengan rekanan.

“Sudah ada kesanggupan mencicil,” bebernya.

Berbeda halnya dengan pengembalian kerugian negara terhadap proyek bale budaya. Perusahaan telah memulai mencicil dan dipastikan akan selesai sebelum akhir Desember. Menurut Hamid, rekanan cukup kooperatif. Tetapi terkendala mengalami musibah saat

UN SMP Berjalan Lancar Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP di Kota Mataram secara umum relatif berjalan lancar. Meski demikian ada sejumlah kendala seperti terganggunya server pusat yang berdampak tertundanya UN SMP selama beberapa saat.

Namun berbagai kendala yang terjadi tidak mengganggu pelaksanaan UN SMP. Kepala SMPN 6 Mataram, Azizudin, ditemui di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin mengaku, pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK) di SMPN 6 Mataram berjalan lancer. Semua peserta di SMPN 6 Mataram hadir sehingga tidak ada UN susulan. Meski demikian, diakuinya ada kendala kecil seperti server pusat yang mengalami gangguan pada hari Selasa (23/4) di sesi kedua.

“Ada kendala, tapi kecil, bisa diatasi. Kemarin kendalanya sempat error server pusat hanya tiga menit, tapi ndak semua, hanya beberapa ruangan,” katanya.

Selain itu kendala-kendala teknis juga sempat terjadi, tapi bisa langsung diatasi oleh tim. Pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan tim help desk di panitia provinsi. Sebanyak 433 siswa kelas IX mengikuti UNBK di SMPN 6 Mataram pada tahun 2019 ini. “Kami selalu berkoordinasi dengan tim provinsi,” ujar Azizudin.

Ia berharap agar para siswa bisa mendapatkan hasil yang baik dan bisa melanjutkan ke sekolah sesuai harapan masing-masing. “Kami ingin sukses penyelenggara dan sukses hasil dan anak bisa melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi sesuai harapan masing-masing,” harapnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, M. Taufik, SH., mengatakan untuk sementara sampai dengan selesai UNBK dan UN Kertas Pensil (UNKP), ia belum mendapatkan laporan dari petugas atau pengawas di lapangan. Secara umum pelaksanaan UN SMP berjalan lancar. “Kami sampai berakhirnya kegiatan dimaksud belum ada laporan jadi sementara berjalan aman dan lancar,” katanya.

UN SMP/MTs dilaksanakan pada 22 sampai dengan 25 April 2019 dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut-teturut yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Pengumuman hasil UN SMP/MTs direncanakan pada 27-28 Mei 2019. (ron)

(Suara NTB/cem)

H. Lalu Abdul Hamid

Prodi Magister HKI Audit Produk Halal Bersama MUI

Pembinaan Siswa Berprestasi ANGGOTA Pansus LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2018, H. Azhar Anshori menilai belum ada peningkatan kinerja OPD. “Kita belum melihat indikasi peningkatan kinerja OPD. Sementara dari hasil kunjungan kita, banyak program yang seharusnya bisa mereka lakukan. Oleh karena itu kita harus menekan dan mendorong eksekutif ini untuk lebih bisa merancang program program yang dapat mengentaskan pengangguran,” ungkapnya dalam rapat inter(Suara NTB/fit) H. Azhar Anshori nal Pansus LKPJ di DPRD Kota Mataram, kemarin.

Karena, di samping memang ada program yang domainnya Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga), juga bersifat kemasyarakatan. “Ada simpul - simpul muda yang harus kita berikan perhatian lebih, dalam hal ini,” kata anggota Komisi IV (bidang Pendidikan dan Olahraga) DPRD Kota Mataram.

Politisi PKS ini mencontohkan batalnya kapal pesiar singgah di Lombok karena pesisir pantai yang terlihat kumuh. Padahal di Dispora memungkinkan membentuk komunitas pada segmen kepemudaan. Untuk itu, masih banyak hal yang harus diperbuat di Kota Mataram ini. Oleh karena itu, Dispora diharapkan tidak pasif. “Bisa saja modelnya jemput bola,” cetusnya.

Selain itu, Dispora juga diharapkan melakukan pembinaan terhadap siswa berprestasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membuka peluang bagi para pemuda yang pada kenyataannya memang masih banyak menganggur.

Sehingga, dengan cara-cara ini diyakini akan tercipta pemuda peduli lingkungan supaya bentangan pantai yang ada di Kota Mataram menjadi tempat yang sangat representatif untuk dikunjungi.

Anggota dewan dari Dapil Sekarbela ini mengatakan bahwa segmen pemuda sangat penting untuk diperhatikan. “Kita harus mendorong Dispora mengelola ini dengan maksimal,” demikian Azhar Anshori. (fit)

gempa bumi Juli lalu.

Dikonfirmasi terpisah, Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, pihaknya hanya menindaklanjuti temuan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Kerugian negara dari pemagaran bale budaya itu tidak diketahui ada temuan. “Mana dulu LHP –nya. Ndak bisa kita bekerja tanpa ada hitam di atas putih,” timpalnya.

Inspektorat masih menunggu hasil audit yang berakhir bulan Mei mendatang. Dari LHP itu selanjutnya ditindaklanjuti ke masing – masing organisasi perangkat daerah. (cem)

(Suara NTB/cem)

TERBENTUR RTRW - Pedagang sayur di Pasar Kebon Roek melayani pembeli, Senin (29/ 4). Pembangunan pasar oleh perusahaan swasta terbentur oleh Perda RTRW. Pengusaha diminta mengubah desain agar tak melanggar aturan.

Rencana Pengelolaan Pasar Kebon Roek Terbentur RTRW Mataram (Suara NTB) Rencana pengelolaan Pasar Kebon Roek menjadi pasar modern dan terintegrasi dengan berbagai sarana akomodasi terbentur rencana tata ruang wilayah RTRW). Pengusaha harus mengubah desain pasar yang mengusung konsep green market.

Pengelolaan Pasar Kebon Roek ke investor memiliki nilai investasi sekitar Rp200 miliar. Perubahan konsep pasar seperti disampaikan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/4) secara otomatis mengurangi nilai investasi.

“Iya, otomatis berkurang,” jawab Sekda.

Dikatakan Sekda, sebagi-

an lahan digunakan untuk pengembangan pasar tersebut terbentur oleh Peraturan Daerah (Perda) RTRW. Pemkot Mataram memberikan waktu ke pengusaha asal Jakarta untuk mengubah desain. Akibat perubahan itu secara otomatis rencana membangun hotel batal.

Setelah review selesai, rekanan akan mengekspose kembali rencana pembangunan pasar.

Untuk kapasitas pedagang otomatis berkurang dari rencana awal. “Konsep pembangunan Pasar Kebon Roek adalah green market. Ini disinergikan dengan ruang terbuka hijau. Ini bisa jadi pasar percontohan se – Indonesia,” terangnya.

Royalti disetorkan ke daerah akan dihitung dari nilai in-

vestasi sebelumnya Rp200 miliar. Tetapi pendapatan ke daerah belum final dan harus dikaji kembali.

Kepala Pasar Kebon Roek, H. M. Subiakto mendukung rencana pembangunan maupun pengelolaan oleh pengusaha. Dia menggambarkan, kondisi pasar saat ini amburadul.

Dari segi penataan tidak jelas.

Pedagang tidak menempati lapak disiapkan oleh pemerintah. “Seperti los di atas itu, mana ada yang tempati. Pedagang ayam malah ditempati oleh tukang sayur,” sebutnya.

Pengelolaan oleh swasta dinilai lebih profesional. Namun demikian, ia mengharapkan pengusaha mengakomodir tenaga keamanan maupun kebersihan. (cem)

Pemkot Gelar Pasar Rakyat Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bekerjasama dengan Dinas Perdagangan NTB, menggelar pasar rakyat di enam kecamatan di Kota Mataram. Pemerintah ingin menjaga stabilisasi dan lonjakan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Pantauan Suara NTB, warga mulai ramai mendatangi stand distributor sejak pukul 08.30 Wita, Senin (29/ 4). Sejumlah kebutuhan dijual seperti beras, minyak, daging, tepung terigu, minuman kaleng dan lainnya.

Siti, seorang warga, mengaku senang dengan adanya pasar rakyat. Ada selisih harga diperoleh dari kebutuhan pokok yang dijual di pasar.

Dan, ini sangat membantu saat mulai mahalnya kebutuhan pokok. “Alhamdullillah, kita terbantu. Sebab sekarang apa – apa mahal,” tuturnya.

Siti mulai merasakan kenaikan harga menjelang puasa Ramadhan. Beberapa pekan lalu, ia terkejut harga bawang merah dan bawang putih mulai naik. Bawang merah harganya Rp40 ribu/kg. Belum lagi beras serta kebutuhan lainnya.

Warga lainnya, Husna Fauzan juga merasakan manfaat dari pasar rakyat tersebut. Ia membeli 10 kg beras jenis premium dengan harga murah.

Dibandingkan dengan harga di pasar selisihnya sekitar Rp200/ kg. “Ini lebih murah,” tuturnya.

Kegiatan semacam ini menurut dia, harus terus dilakukan oleh pemerintah. Sebab, harga menjelang Ramadhan

(Suara NTB/cem)

PASAR RAKYAT - Husna Fauzan membeli beras di salah satu stand di pasar rakyat yang digelar Pemkot Mataram di Lapangan Karang Pule, Senin (29/4). Pasar murah digelar untuk menjaga stabilitas harga menjelang Ramadhan. maupun lebaran mulai naik.

Karyawan CV. Jaya Abadi, Ade, menuturkan, minyak dijual di bawah harga yang dijual di pasar maupun supermarket. Untuk minyak ukuran 1,8 liter dijual Rp19.500.

Dibandingkan di pasar atau swalayan minyak 1,8 liter dibandrol dengan harga Rp22.000 – Rp23.000. “Kita bawa 14 dus untuk yang besar dan 5 dus yang kecil. Baru buka beberapa menit sudah 2 dus yang laku,” sebutnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin melalui Kepala Seksi Pengendalian Barang Penting, Anugrah Hadi menyampaikan, pasar rakyat dilaksana-

kan untuk membantu masyarakat sekaligus menstabilkan harga menjelang perayaan hari besar keagamaan. Ditambahkan Hadi, perbandingan harga jauh lebih murah di pasar rakyat. Dicontohkan, harga beras premium dijual Rp8.800/kg. Sementara di pasar Rp11.000 – Rp11.500/ kg. Demikian pula dengan telur Rp41 ribu/terai.

“Di sini (pasar rakyat) jauh lebih murah dan terjangkau,” katanya. Pasar rakyat yang melibatkan semua distributor dan retail modern di Kota Mataram, dilaksanakan di enam kecamatan. Pihaknya mengatur jadwal menjelang puasa dan menjelang lebaran. (cem)

Mataram (Suara NTB) Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram terlibat melakukan audit produk halal bersama tim auditor halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika (LPPOM) MUI NTB. Tim auditor melaksanakan audit halal pada PT. Mataram Pusaka Abadi.

Di antara yang terlibat ialah Ketua Prodi Magister HKI Pascasarjana UIN Mataram, Dr. Hj. Teti Indrawati P., M. Hum., tim auditor halal LPPOM MUI NTB, yakni Hj. Rauhun , S.E., Drs. H. Mustamiuddin Ibrahim, S. H. dan Eka, S.TP. Ketua Prodi Magister HKI Pascasarjana UIN Mataram, Hj. Teti Indrawati P menyebut kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan bagi konsumen muslim di NTB untuk memperoleh produk pangan halal. Pelaku usaha wajib memiliki sertifikat PIRT atau layak sehat sebagai bukti produknya baik dari Kantor Dinas Kesehatan kabupaten/ kota. Setelah itu pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal pada MUI NTB. Diakuinya, teknologi pangan telah berkembang sangat pesat, sehingga klaim halal tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Setiap produk yang beredar di Indonesia harus diaudit oleh Lembaga Pemeriksa Halal dan hasilnya difatwakan oleh MUI.

Oleh karena itu, komitmen pelaku usaha untuk memproduksi produk halal di NTB perlu disosialisasikan, dijaga dan terus ditingkatkan. Auditor halal LPPOM MUI bertugas memeriksa dan menyaksikan Pelaku usaha menerapkan kewajiban 11 kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) berdasarkan Halal Assurance System (HAS 23000).

Keterlibatan Ketua Prodi Magister HKI merupakan satu bentuk pengabdian masyarakat dengan menjadi Pengurus dan Auditor Halal LPPOM MUI NTB periode 2016-2020. Hal ini sejalah dengan implementasi salah satu bidang kajian Hukum Perlindungan Konsumen Muslim. Pelaku Usaha yang diaudit kali ini adalah pabrik Roti Jordan di Kediri Lombok Barat. Perusahaan ini telah melakukan tiga kali perpanjangan Sertifikasi Halal.

Menurut Yuli Setiawati Manager PT. Mataram Pusaka Abadi, setiap hari pabriknya memproduksi 100.000 potong roti aneka rasa dan dipasarkan di seluruh wilayah Lombok. Guna memenuhi kepentingan konsumen Muslim, Yuli memastikan seluruh bahan, sarana, dan proses memenuhi standar halal MUI. Selain itu pelatihan halal internal juga dilaksanakan secara rutin bagi tenaga kerja pabrik yang mayoritas perempuan. (dys)

Pengurusan Izin Lewat Sistem ’’Online’’ Diawasi Satgas Mataram (Suara NTB) – Satgas akan melakukan pengawasan terhadap pengurusan izin melalui sistem online atau online single submition.

Tujuannya pemerintah ingin mempercepat proses perizinan.

Pengawasan terhadap pengurusan perizinan seperti disampaikan Inspektur Inspektorat yang juga Ketua Harian Satgas Pengawasan Perizinan Berusaha Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, berdasarkan Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pengurusan izin berusaha oleh pemerintah pusat. Aturan ini akan dipadukan karena semua pengurusan perizinan berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Di masing – masing OPD ada desk disediakan. Desk ini menghimpun kendala masing – masing dinas. “Dinas mana sebenarnya SOP –nya. Dengan kementerian seperti apa. Persyaratan OSS ini harus satu,” kata Alwan ditemui, Senin (29/4).

Satgas yang dibentuk akan mengawasi, memfasilitasi dan mengontrol semua permasalahan di OPD. Tujuannya mem-

percepat pengurusan perizinan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Selain itu, satgas juga akan menindaklanjuti pengaduan baik di instansi teknis maupun server. “Jadi itu fungsi dari satgas,” ucapnya.

Kepala DPMPTSP Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa membenarkan bahwa Satgas akan memantau dan mengawasi pengurusan izin melalui OSS. Permasalahan ditemukan dilaporkan dan diselesaikan oleh satgas.

Pengurusan izin melalui OSS tak ditampik oleh Cokorda, banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Sistem ini merupakan barang baru sehingga perlu dianalisa dan evaluasi.

“Satgas ini berjenjang mulai dari Pak Sekda, Inspektorat dan lainnya,” tambahnya.

Dijelaskan, OSS fungsinya untuk mempercepat. Karena ini sistem mengatur dipastikan ada kendala. Permasalahan ini yang harus disampaikan ke tingkat pusat. Nantinya masing – masing desk melaporkan. Dan, satgas melaporkan secara berjenjang dan terintegrasi. (cem)

(Suara NTB/cem)

DIAWASI SATGAS - Kepala DPMPTSP Kota Mataram, Cokorda Sudira Muliarsa berdialog dengan salah seorang warga di kantornya, Senin (29/4). Pengurusan izin melalui OSS diawasi oleh satgas. Tujuannya mempercepat dan menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Selasa, 30 April 2019

SUARA NTB

Halaman 3

SUARA NTB Selasa, 30 April 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Raperda Perubahan RPJMD Terancam Tak Dapat Register Provinsi

Capaian UHC Masih Berat LOMBOK Timur (Lotim) adalah kantong penduduk di NTB. Jumlah penduduk yang menghuni Gumi Selaparang ini mencapai hampir 1,3 juta jiwa. Jumlah yang sudah masuk tanggungan APBN untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah mencapai 781 ribu jiwa. PBI APBD Provinsi 10.081 jiwa, PBI Kabupaten 31.136 jiwa.

Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Selong, Made Sukmayanti kepada Suara NTB, Senin (29/4) kemarin mengakui masih banyak sisa warga yang belum.

Di Lotim ini belum bisa tercapai Universal Health Coverage (UHC) awal tahun 2019 lalu. Tahun ini diharapkan titik-titik yang belum ini bisa lebih dioptimalkan.

Disampaikan, PBI APBN sendiri sejauh ini sudah terjadi penambahan cukup besar. Selama kurun waktu Desember 2018 sampai April 2019 ini, ujarnya, sudah bertambah 94 ribu orang. Masih belum sharing dari pemerintah provinsi yang terbilang masih belum besar.

“Harapannya Lotim bisa lebih banyak dibantu provinsi,” ucapnya.

Selain dari provinsi, beberapa titik yang perlu dioptimalkan adalah para pekerja penerima umah (PPU). Sejauh ini PPU juga masih banyak yang belum. Di antaranya, anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur disinyalir juga masih banyak yang belum dimasukkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Terutama anak ketiga yang dalam ketentuan juga wajib dimasukkan dalam kepesertaan.

Made Sukmayanti mengharapkan kepada belasan ribu ASN di Lotim agar memasukkan anaknya menjadi peserta. “Ini kita coba optimalkan,” ucap Sukmayanti. Selain anak ASN, juga dituntut kepatuhan badan usaha. Karena sering para pelaku usaha ini sebenarnya memiliki karyawan 50 orang akan tetapi yang dimasukkan dalam kepesertaan JKN-KIS hanya 10 orang.

Aparatur desa di Kabupaten Lotim juga masih terdapat masih banyak belum menjadi peserta. Dari 254 desa kelurahan se Kabupaten Lotim, masih tersisa 37 desa yang belum masukkan aparatnya dalam kepesertaan. Dalam satu desa itu sebutnya ada beberapa pekerja dan dikalikan jumlah keluarga. Selain itu, ujarnya, adalah koperasi. Anggota koperasi juga diharapkan masuk dalam kepesertaan.

Untuk bisa mewujudkannya dibutuhkan sinergi dengan instansi terkait. Seperti dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membawahi para perusahaan. Pemerintah menurutnya bisa saja dengan menerapkan sistem sanksi. Lainnya untuk urusan aparatur Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Koperasi untuk urusan koperasi.

Made Sukmawati (rus)

Tanjung (Suara NTB) Raperda Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terancam tak mendapat register Pemprov NTB. Hal itu sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Gubernur No. 183.34-140 tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2019 tentang Evaluasi Rancangan Perda KLU tentang Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.

Bahwa pada bagian penutup surat tersebut, Gubernur memerintahkan kepada Bupati Lombok Utara bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Perda RPJMD (ditetapkan Desember 2018, red) Tahun 2016-2021 berdasarkan hasil evaluasi Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejaki diterimanya Keputusan tersebut.

“Dalam hal Bupati Lombok Utara dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan

tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi Peraturan Daerah, maka gubernur tidak akah memberikan Nomor Register,” demikian Surat Gubernur yang diterima Permda KLU. Usut punya usut, tindak lanjut surat tersebut molor. Bupati Lombok Utara diketahui bersurat kepada Pimpinan DPRD KLU. Melaui Surat No. 50/164/

KLU/2019 Bupati meminta agenda Penyampaian Rancangan Akhir Raperda RPJMD pada 10 April lalu. Melihat deadline waktu, tampaknya tidak sesuai dengan 7 hari batas waktu yang diberikan Pemprov NTB. “Saya pesimis Gubernur akan mengabaikan keputusannya (tidak memberi register,red) karena kita sudah lewat dari batas waktu sejak diterima surat,” ujar Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, Senin (29/4).

Buntut dari molornya evalu-

asi, tidak hanya nomor register saja. Tetapi Pemda KLU bisa dengan terpaksa menggunakan dokumen RPJMD lama sebelum perubahan sebagai acuan pembangunan. Demikian pula keabsahan Raperda LKPJ Bupati terhadap APBD 2018 patut dipertanyakan. Sebab waktu pembahasannya tidak sinkron apabila Raperda RPJMD “dipaksakan” dibahas sesuai surat permintaan bupati tanggal 10 April.

“Penyampaian Raperda LKPJ APBD 29 Maret 2019, sementara LKPJ adalah dokumen yang disusun berdasarkan Perda RPJMD. Penyampaian Raperda RPJMD pada 10 April, pertanyaannya apa mungkin LKPJ disusun mengacu kepada RPJMD yang masih dibahas?,”

tanyanya.

Menjawab itu, Kabag Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, mengaku tak tahu menahu dengan surat evaluasi yang dikirim oleh Gubernur. Ia hanya mengaku, didatangi oleh staf Bappeda bahwa evaluasi Raperda RPJMD akan dikirimkan ke DPRD. Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Utara, Heriyanto, SP., meyakinkan bahwa proses revisi RPJMD berdasarkan hasil evaluasi provinsi membutuhkan waktu. Pascarevisi tersebut, maka pihaknya mengajukan lagi ke DPRD untuk disempurnakan. “Betul, kita sampaikan lagi ke DPRD setelah kita perbaiki sesuai hasil evaluasi provinsi,” katanya. (ari)

Pascapemilu, Polres Lotim Atensi Penindakan Pelanggaran Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim), menggelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian terpusat tahun 2019, Senin (29/4). Operasi tahun ini dengan sandi keselamatan Gatarin 2019 pascapungut hitung suara Pilpres dan Pileg serta cipta kondisi menjelang bulan Ramadhan 1440 H. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Mapolres Lotim dipimpin langsung Kapolres Lotim, AKBP. Ida Bagus Made Winarta,SH,SIK. Kapolres mengatakan, apel gelar pasukan ini dilaksanakan pasca pileg dan pilpres tahun 2019 serta cipta kondisi menjelang bulan Ramadhan 1440 H, serta untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya. Diakuinya, data jumlah pelanggaran lalu lintas berupa tilang tahun 2017 sejumlah 833.607 kasus dan pada tahun 2018 sejumlah 1.243.047 kasus atau ada kenaikan tren (49%).

Teguran tahun 2017 sejumlah 833.607 pelanggaran dan pada tahun 2018 sejumlah 891.525 pelanggaran atau ada kenaikan tren (7%). Sedangkan jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2017 sejumlah 5.556 kejadian dan pada tahun 2018 sejumlah 4.096 kejadian atau ada penurunan tren (26%). Untuk korban meninggal dunia tahun 2017 sejumlah 1.605 orang dan pada tahun 2018 sejumlah 1.134 orang atau ada penu-

(Suara NTB/dok)

Pemda KLU Siap Kehilangan Saham Global Hub

(Suara NTB/yon)

GELAR PASUKAN - Kapolres Lotim Ida Bagus Winarta menjadi inspektur upacara pada apel gelar pasukan di Mapolres Lotim, Senin (29/4). runan tren (-29%). Korban luka berat tahun 2017 sejumlah 819 orang dan pada tahun 2018 sejumlah 542 orang atau ada penurunan tren (-34%) dan korban luka ringan tahun 2017 sejumlah 6.470 orang dan

pada tahun 2018 sejumlah 4.799 orang atau ada penurunan tren (-26%).

Oleh sebab itu, pelaksanaan operasi keselamatan ini diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan operasi,

yaitu meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisasi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Termasuk menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. (yon)

Lepas Siswa Hari Ini, 16 ASN Lotim Mantan Angkatan XXVIII, Koruptor Diberhentikan

Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU)diminta menghibahkan lahan seluas 10 hektar sebagai syarat untuk menaikkan status Perguruan Tinggi (PT) Politeknik sebagai PT Negeri. Terkait itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak keberatan bahwa dalam jangka panjang akan kehilangan saham di Global Hub jika proyek tersebut terealisasi.

Sekda Lombok Utara, Drs. Suardi, MH., kepada wartawan belum lama ini menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Global Hub terkait lahan Politeknik. Bahkan pihak Global Hub tidak keberatan jika pada saatnya harus merelokasi PT Negeri Politeknik dari areal Global Hub. “Terkait itu kita sudah panggil pihak Global Hub, dan mereka sudah siap untuk itu. Karena ketika nanti masuk mereka merelokasi itu,” ujar Sekda.

Suardi menjelaskan, saat global hub masuk nantinya maka perusahaan pengelola Global Hub itulah yang akan mencarikan lahan pengganti. Sebelum ke arah itu, maka Pemda menghibahkan tanah milik Pemda kepada Kementerian Ristek Dikti “Makanya kami hibahkan itu, karena memang persyaratan yang diminta oleh Dikti itu adalah tanah, kalau yang lainya terkait tenaga ‘kan mereka yang akan mengurusnya, begitu juga bangunan fisiknya,” terangnya.

Suardi menyebut, Politeknik KLU yang tengah digarap bersama Unram sangat diharapkan bisa berkembang. Kampus yang sekarang berada di dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan itu, diklaim akan sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Tidak hanya untuk masyarakat Lombok Utara, tetapi juga masyarakat NTB pada umumnya.

“Karena memang kita jugakan tidak ada kampus perguruan tinggi di sini, makanya kita dorong untuk percepatan nya. Karena inikan dalam rangka meningkatkan IPM jugakan,” imbuhnya Untuk diketahui, lahan Amor-Amor seluas 62 hektar. Aset tersebut merupakan aset terakhir yang diserahterimakan oleh Pemkab Lobar ke Pemkab Lombok Utara. Dari luas lahan tersebut, volumenya sudah berkurang antara lain 10 hektar dihibahkan kepada Polres Lombok Utara sebagai Mako Brimob, 10 hektar dimanfaatkan untuk Vokasi Unram / Politeknik KLU, dan 20 hektar lainnya disewakan kepada investor tambak udang berjangka waktu 5 tahun. (ari)

Selong (Suara NTB) Sebanyak 16 mantan pejabat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) resmi diberhentikan oleh Pemkab Lotim sebagaimana instruksi SKB tiga menteri, Selasa (30/4) hari ini. Adapun dalam keputusan terbaru, gaji dari mantan koruptor yang ditunda selama tiga bulan tetap diberikan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP, MSi, Senin, (29/4), mengungkapkan, jika pemberhentian 16 pejabat mantan koruptor di Lotim sudah ditandatangani oleh bupati. Dari pemberhentian itu, maka semua hakhak kepegawaian turut diberhentikan. Termasuk tidak diizinkan lagi untuk masuk kantor. Sementara untuk gaji sampai tanggal 30 April tidak dikembalikan ke kas negara, namun tetap menjadi hak yang diberikan terhadap pejabat yang bersangkutan.

Hal tersebut dikarenakan berlakunya pemberhentian sejak keputusan inkracht dan tidak mengembalikan gaji yang diterima berdasarkan keputusan terbaru. “Kemarin memang gajinya ditunda. Namun dalam aturan terbaru dari pemerintah pusat supaya gajinya tetap diberikan dari

Hanura Optimis Dapat Jatah 1 Kursi DPRD

bulan Januari sampai bulan April 2019,” jelasnya.

Untuk di Kabupaten Lotim, jumlah pejabat mantan koruptor sebelumnya sebanyak 22 orang, namun 1 orang pindah ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar), 1 orang pindak ke Lombok Tengah (Loteng) dan 4 orang dalam proses pensiun, sehingga tersisa sebanyak 16 orang di Lotim.

Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy.,MM. mengaku sudah menerima lampiran dan tembusan dari MK terkait tuntutan tersebut. Pihaknya sudah melakukan konsultasi kembali kepada pemerintah pusat untuk pengambilan langkah-langkah yang akan diambil menyusul keluarnya keputusan MK tersebut.

Pada bagian lain, H. Muhammad Hairi, mengaku, pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait PPPK ini. Dari Pemkab Lotim, katanya, siap mengakomodir sebanyak 73 orang dari ketersediaan anggaran di APBD Lotim. Sebanyak 73 orang yang diakomodir itu terdiri dari tenaga guru, kesehatan dan penyuluh pertanian. “Kita masih menunggu. PPPK ini belum ada kejelasan namun kita juga tidak bisa intervensi pemerintah pusat,” terangnya.

Dari pelaksanaan tes seleksi yang dilakukan beberapa waktu lalu, jumlah peserta seleksi sebanyak 721 orang.

Namun, kata Hairi, yang mampu diakomodir sebanyak 73 orang. Namun untuk hasil tes itu sendiri, mulai dari jumlah yang lulus hingga penetapan sampai saat ini kebijakan dari pemerintah pusat diterimanya. Maka dari itu, ia mengharapkan kepada peserta yang sebelumnya mengikuti PPPK ini untuk bersabar menunggu kepastian dari pemerintah pusat. “Posisi kita masih sama-sama menunggu.

Termasuk daerah-daerah lain,” ungkapnya.

Dari kuota yang akan diakomodir sebanyak 73 orang untuk tahap I ini. Rincian formasinya yakni untuk tenaga guru sebanyak 60 orang, tenaga kesehatan sebanyak 4 orang, dan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 9 orang. Dari sebelumnya yang dapat melamar PPPK untuk Lotim sebanyak 721 orang, terdiri dari tenaga guru sebanyak 618 orang, tenaga kesehatan 10 orang, dan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 93 orang yang semuanya merupakan eks honorer kategori II dan sudah mengikuti seleksi selama dua hari bertempat di SMKN 2 Selong. (yon)

Jelang Ramadhan, Pedagang Naikkan Harga

(Suara NTB/rus)

Tanjung (Suara NTB) Disebut-sebut tidak akan mengirimkan wakil di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), DPC Partai Hanura justru bersikap optimis. Partai Hanura setidaknya akan menunggu hasil akhir atau pleno resmi kabupaten.

“Kami masih percaya Hanura akan menempatkan satu wakil di DPRD, khususnya di Dapil 1 (Pemenang - Tanjung). Sebelum Pleno Kabupaten, Hanura belum lempar handuk,” ujar Ketua DPC Hanura KLU, L. Mamad Mujahid, Senin (29/4).

Menjawab kemungkinan tidak adanya keterwakilan Hanura di Legislatif periode 2019-2024, Mamad menegaskan secara politik Hanura hanya meyakini hasil pleno KPU Kabupaten.

Sampai saat ini, beberapa desa masih belum menyelesaikan pleno di tingkat PPK. Ia menyebut, perolehan suara Hanura yang banyak beredar tidak mencerminkan perolehan suara sebenarnya. Rekapitulasi C1 yang dihimpun oleh caleg-caleg belum terkumpul seluruhnya. Alasan inilah, pihaknya masih optimis suara Hanura akan bertambah menurut perhitungan pleno.

Untuk diketahui, Partai Hanura sendiri terancam tidak memiliki keterwakilan di kursi legislatif pada Pileg 2019. Calon-calon Dewan yang diusung Hanura bertumbangan. Mulai dari politisi Hanura, Ardianto, SH., yang berkompetisi di Dapil 1, demikian juga Zarkasi, S.Ag., dan Sahdan (petahana) yang berkompetisi di Dapil II. Perolehan suara ketiga caleg itu, dikalahkan oleh calon-calon lain.

Caleg petahana partai Hanura, Sahdan, mengungkapkan psikologi politik di tahun 2019 ini sangat berbeda dibanding pileg periode sebelumnya. Selaku Dewan, ia tidak melihat dampak dari program yang dijalankan selama menjadi Dewan KLU. Meski masa jabatannya tergolong baru (dilantik 10 Oktober 2018), namun cukup banyak program yang ia gelontorkan kepada masyarakat melalui aspirasi dan reses.

Kendati peluangnya sudah tertutup, Sahdan mengakui legowo.

Hasil Pileg di Dapil II memang tidak mampu mengantarkan caleg Hanura Dapil II untuk melenggang ke kursi dewan. “Semua kita serahkan ke masyarakat, harapan kita mereka yang terpilih bisa mengawal harapan masyarakat,” tandasnya. (ari)

Halaman 4

Selong (Suara NTB) Menjelang masuknya bulan Ramadhan selalu berujung pada terjadinya lompatan hargaharga kebutuhan pokok. Ramadhan terkesan menjadi salah satu pilihan momentum dari para oknum-oknum pedagang menaikkan harga.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim, Lalu Dami Ahyani di Selong, Senin (29/4) mengaku, sepekan menjelang Ramadhan ini sudah terlihat ada kenaikan harga.

Informasi dari sejumlah pedagang juga menyebutkan ada indikasi kenaikan pada sejumlah komoditi.

Antara lain, harg a Lalu Dami Ahyani

cabai merah dari Rp 27 ribu menjadi menjadi Rp 31 ribu per kilogram. Daging mendekati Rp 140 ribu per kilogram. Belum lagi komoditi yang lain, seperti ketan. Sementara yang masih stabil adalah harga beras. Di mana, beras kemasan C4 super Rp 12 ribu dan C4 super Rp9.700 per kilogram. Sementara gula pasir juga tampak mulai naik dari Rp 11.500 menjadi Rp 12 ribu per kilogram.

Meski demikian, ujarnya, dari hasil komunikasinya dengan para pedagang stok untuk kebutuhan selama beberapa bulan ke depan masih cukup aman. ‘’Melihat stok aman, semestinya tidak perlu ada kenaikan harga,’’ ujarnya.

Akan tetapi hukum pasar berlaku. Saat terjadi peningkatan penawaran, secara otomatis terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga ini pun ia katakan diawali oleh para oknum pedagang.

Karenanya diingatkan, para pedagang yang menaikan harga tanpa dasar akan diberikan teguran.

Untuk mengatasi kemungkinan akan terjadi inflasi pada satu komoditi, pihak pemerintah siap mengingatkan para distributor. Saat puasa nantinya, tidak semestinya terjadi kenaikan harga. Para pedagang diharapkan tidak memanfaatkan kesempatan. (rus)

MAN 1 Lotim Gelar Tasyakuran

Selong (Suara NTB) MAN 1 Lombok Timur (Lotim) menggelar acara tasyakuran sekaligus pelepasan siswa angkatan XXVIII di Gedung Wanita Selong, Senin (29/ 4). Acara tersebut berjalan dengan lancar dan meriah serta dihadiri oleh semua wali siswa kelas XII tahun pelajaran 2018/ 2019. Di samping itu, hadir juga para pejabat di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi.

Pada acara tasyakuran dan pelepasan siswa MAN 1 Lotim diisi dengan berbagai bentuk penampilan kreasi dan inovasi siswa, mulai dari penampilan musik band, paduan suara, marawis, tari kreasi. Termasuk demo produk teknologi hasil karya KIR dan ICT yang berupa pembuatan obat nyamuk otomatis dari tanaman kenikir dan pertunjukan motor anti bonceng tiga dan terakhir ditutup dengan penampilan teater dari Sanggar Teater Embrio MAN 1 Lotim. Di samping penampilan siswa juga dibarengi dengan penganugerahan terhadap siswa dan pembina berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag NTB, Kepala Bidang Penmad H. Zamroni Aziz, S.Hi, M.H,m menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap prestasi yang diraih siswa MAN 1 Lotim di berbagai bidang. ‘’MAN 1 Lotim memang the best, ini tidak ada lain karena dipimpin oleh kepala yang ikhlas dalam berjuang,’’ tuturnya.

Begitu juga apresiasi disampaikan oleh Zainul Arqom, S.Pd selaku Kasi Penmad Kemenag NTB juga menyampaikan terima kasih kepada MAN 1 Lotim,

terutama untuk kepala madrasah, guru dan pembina yang telah berusaha memajukan pendidikan di madrasah. ‘’Torehan prestasi yang diraih oleh siswa MAN 1 Lombok Timur mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi telah membuktikan madrasah hebat bermartabat,’’ pujinya.

Sementara itu, Kepala MAN 1 Lotim, M. Nurul Wathoni, M.Pd., mengharapkan kepada seluruh siswa kelas XII yang akan tamat untuk terus menjaga nama baik madrasah dimanapun berada dengan mengedepankan akhlakul karimah yang baik. Apa yang pernah diajarkan selama tiga tahun di sekolah agar bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. ‘’Jadilah panutan bagi masyarakat,’’ tuturnya.

Pihaknya berharap agar wali siswa terus melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Ia juga tidal lupa mengucapkan terima kasih kepada semua panitia tasyakuran dan pelepasan siswa yang telah bekerja keras dalam menyukseskan acara ini. Begitu juga pada semua pelatih dan pembina yang telah mempersiapkan anak binaanya sehingga bisa tampil dengan maksimal di acara perpisahan.

Salah satu siswa kelas XII, Ade Cahyani Fitri mengaku terharu dengan acara perpisahan kelas XII, pasalnya selama di MAN 1 Lotim banyak memiliki kenangan. ‘’Di MAN 1 Lotim saya mendapatkan banyak hal mulai dari pengembangan diri hingga pengembangan akademik. Saya bisa meraih prestasi hingga ke nasional semua itu berkat didikan di MAN 1 Lotim. Jadi tidak akan pernah rugi orang tua saya menyekolahkan saya di MAN 1 Lotim,’’ ujarnya. (r)

(Suara NTB/ist)

PELEPASAN - Pelepasan siswa kelas XII MAN 1 Lotim dibarengi dengan tasyakuran dan pemberian penghargaan, Senin (29/4).

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 30 April 2019

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

DPRD Loteng Selesaikan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 Praya (Suara NTB) Proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2018, berhasil dituntaskan oleh gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) tepat waktu sesuai target yang diberikan.

Meski para anggota DPRD Loteng harus disibukkan menghadapi gelaran Pemilu serentak tahun ini. Hasil pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2018 pun sudah disampaikan dan mendapat persetujuan pada rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (29/4).

Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, S.E., yang memimpin langsung rapat

paripurna mengatakan, proses pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2018 sudah dimulai sejak awal bulan April . Di mana, katanya, melalui proses pembahasan yang cukup panjang, LKPJ kepala daerah akhirnya bisa diselesaikan tepat waktu. “Hasil pembahasan ini selanjutnya akan diserahkan ke Pemkab Loteng sebagai bahan rujukan sekaligus evaluasi terhadap jalanya pembangunan di daerah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Loteng, M. Tauhid, mengatakan catatan dan rekomendasi yang diberikan ke pemerintah daerah cukup banyak. Namun itu bukan berarti proses pembangunan tidak berjalan baik.

Meski demikian, rekomendasi maupun catatan yang ada lebih sebagai bahan evaluasi demi perbaikan di masa yang akan datang.

Beberapa catatan yang masih perlu diperbaiki di masa yang akan datang oleh Pemkab Loteng, ujar Tauhid, di antaranya dalam hal penyampaian laporan kinerja rata-rata banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mencantumkan target program yang ditetapkan. Akibatnya, pihaknya kesulitan untuk mengukur tingkat keberhasilan program OPD yang ada, sehingga ke depan, pihaknya berharap dalam LKPJ yang disampaikan ke DPRD Loteng, semua OPD harus mencantumkan target program supaya me-

mudahkan pihaknya dalam mengukur keberhasilan OPD bersangkutan.

“Yang disampaikan hanya soal capaian program. Tapi target yang jadi tolak ukur program banyak yang tidak dicantumkan. Sehingga sulit bagi kita dalam memberikan penilaian,” terangnya.

Terkait kebijakan pemerintah daerah, pihaknya memberikan beberapa catatan dan rekomendasi. Yang paling penting, soal pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten ke pemerintah kecamatan agar dievaluasi kembali, terutama soal kewenangan pengelolaan pasar.

Pihak DPRD beranggapan pengelolaan pasar ditarik kembali menjadi kewenangan pemerin-

tah kabupaten.

Pasalnya, sejak kewenangan diserahkan ke pemerintah kecamatan, pengelolaan pasar tidak bisa maksimal dalam menggenjot permasukan bagi daerah.

Padahal hajatan utama kenapa kemudian pengelolaan pasar diserahkan ke pemerintah kecamatan, supaya pengelolaannya bisa maksimal. Namun ternyata tidak berjalan sesuai harapan.

Kemudian soal rencana pembentukan 15 desa definitif hasil pemekaran, pihaknya berharap segera dibuatkan peraturan daerah (perda). Agar pembentukan desa definitif baru tersebut bisa segera terwujud. “Tidak kalah penting juga soal perda OPD yang baru, supaya bisa disegerakan,” pungkasnya. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Loteng M. Tauhid menyerahkan hasil pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2018, pada rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (29/4).

Lolos ’’Passing Grade’’ Tunggu Data Provinsi DINAS Tenaga Kerja (Disnaker) Lombok Barat (Lobar) tengah menunggu data TKI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Disnakertrans NTB. Hingga saat ini, Disnakertrans NTB belum memberikan informasi terkait perkembangan masalah ini. ‘’Sejauh ini ada yang masuk dari BP3TKI yang diterima Disnaker masih bersifat umum, belum ada data rinci terkait alamat dari TKI tersebut. Namun kemungkinan data 500 TKI yang menjadi korban TPPO ini (Suara NTB/dok) terhitung sejak 2018 lalu,’’ Rusditah aku Kepala Disnaker Lobar Rusditah belum lama ini.

Melihat data yang sudah diterima dari BP3TKI kata dia, jumlah korban TPPO tersebut bisa masuk kalau total TKI ini terhitung sejak tahun 2018. Pihaknya tengah mengejar apakah ada data TKI dari Lobar. Sejauh ini kata dia, data yang diterima sebatas pengembalian TKI yang bermasalah. Dari dari BP3TKI ini pun bersifat umum tidak menyebut nama dan alamat, sehingga belum terlihat berapa TKI yang berasal dari Lobar.

Data yang diterima tersebut jelas dia merupakan grafik pemulangan TKI tahun 2019, jenis permasalahan, grafik berdasarkan fasilitas, persentase pemulangan berdasarkan permasalahan dan fasilitas. Pihaknya belum berani memberkan data tersebut sebab belum izin ke pihak BP3TKI. Sebab persoalan terkait perlindungan TKI mengacu UU nomor 18, kewenangan perlindungan ada di BP3TKI. Karena itulah pihaknya sudah hearing dengan komisi IV DPRD Lobar untuk rencana revisi Perda Nomor 5 tahun 2008 tentang Perlindungan TKI. “Rencananya kami akan ajukan revisi tahun 2020,”jelas dia.

Alasan dilakukan revisi, ujarnya, karena perda ini bertentangan dengan UU nomor 18 tahun 2017, terutama soal kewenangan pemda hampir tidak ada dalam perda ini. Malah kata dia, perda ini dibentuk semacam lembaga perlindungan TKI, namun UU tentang pemberian hibah bansos ini sekali boleh untuk 5 tahun. Sementara kalau mereka tidak diberikan anggaran, maka mereka tidak bisa bekerja. “Akhirnya perda ini mandul, kecuali perlindungan ini tim dibentuk pemda itu boleh, dan boleh libatkan pihak luar sehingga ada andil pemda dalam mengatasi persoalan terutama dalam hal perlindungan TKI ini,”jelas dia.

Ia menambahkan sejauh ini dalam hal pengawalan TKI ini ada dibentuk posnaker tingkat kabupaten, ke depan akan dibentuk di masing-masing desa. TKI yang mau berangkat ke Malaysia, lalu ada petugas lapangan dari perusahaan, maka posnaker ini akan membantu di bawah. (her)

Camat Praya Barat Daya Resmi Diganti Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) melantik Zaenul Mustakim, sebagai pejabat Camat Praya Barat Daya definitif yang baru, Senin (29/4). Zaenul Mustakim dilantik menggantikan Kamarudin, S.H., yang kini sedang tersangkut kasus hukum. Pelantikan Camat Praya Barat Daya yang baru tersebut bersaman dengan pelantikan tujuh pejabat administrator (eselon III) lingkup Pemkab Loteng lainnya.

Pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon III lingkup Pemkab Loteng lainnya dipimpin langsung Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., di ruang rapat utama Bupati Loteng.

“Mutasi pejabat kali ini memang kita khususnya untuk mengisi jabatan camat yang kosong,” ungkap Nursiah.

Selain Camat Praya Barat Daya, pejabat eselon III yang dilantik yakni H. Ridwan Maruf sebagai Kabag Admistrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Suhartono, Kabid. Kedaruratan dan Logistik BPBD Loteng, dilantik sebagai Camat Batukliang dan Saharudin, Kabid Kominfo Dinas Kominfo Loteng, dilantik sebagai Camat Praya Barat.

Kemudian, Camat Praya dijabat oleh Maskur yang sebelumnya menjabat sebagai Lurah Praya, H. Lalu Faturrahman, Kasi. Pelayanan Umum pada Camat Praya Timur, diangkat sebagai Camat Praya Timur. Sedangkan L. Muh. Saleh, Sekcam Praya diangkat sebagai Kabid. Pengembangan SDM Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng dan Lalu Wiranama sebelumnya menjabat sebagai Sekcam Praya Timur dilantik menjadi Kabid. Ketahanan Bangsa dan Politik Bakespolgadri Loteng.

Usai pelantikan, Sekda Loteng langsung memerintahkan para pejabat yang baru tersebut untuk langsung bekerja dan menjalankan tugasnya. “Besok (Selasa hari ini,red) pejabat yang baru dilantik harus langsung bekerja,” tegasnya.

Nursiah menambahkan, jabatan camat yang paling penting untuk segera diisi, mengingat tugas dan fungsi yang sangat vital. Apalagi mereka sebagai perpanjangtangan kepala daerah di kecamatan, sehingga penting untuk segera mengisi jabatan walau sudah ada pejabat pelaksana tugas (plt) yang ditunjuk. (kir)

(Suara NTB/kir)

LANTIK - Sekda Loteng, H.M.Nursiah, melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat eselon III lingkup Pemkab Loteng, Senin (29/4).

49 Calon P3K Tak Diluluskan Panselnas Giri Menang (Suara NTB) Seleksi penerimaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pemkab Lombok Barat (Lobar) masih bermasalah. Pasalnya sebanyak 49 calon P3K yang dinyatakan lolos passing grade hasil seleksi pemda tak sesuai dengan panitia seleksi nasional (panselnas). Akibatnya, 49 orang ini pun tak diluluskan oleh panselnas.

Permasalahan ini pun dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat (BKD dan PSDM) Lobar ke Kementerian Pertanian.

Sebab semua calon P3K yang tak diluluskan panselnas ini berasal dari formasi penyuluh pertanian, sedangkan formasi guru tak ada masalah.

Kepala BKD dan PSDM, Su-

parlan, S.Sos., yang dikonfirmasi belum lama ini mengatakan dirinya akan berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rapat koordinasi dengan Kementan untuk membahas calon P3K dari formasi penyuluh pertanian. “Kan dua P3K itu, ada guru dan penyuluh .

Kalau guru ndak ada masalah, tapi yang masih ada masalah ini penyuluhan. Karena 49 P3K lolos passing grade yang kita usulkan

malah tak diluluskan panselnas,”kata Suparlan.

Dari pihak pemda, ujarnya, tidak ada masalah, sebab hasil passing grade sudah dikirimkan ke pusat. Namun yang bermasalah hasil panselnas ini yang bermasalah, sehingga hal ini mau diluruskan. Letak permasalahannya, lanjut mantan Camat Batulayar ini, hasil panselnas ini tak sesuai dengan usulan pemda yang

lolos passing grade. “Hal ini kami mau tanyakan, apa persoalan di sana,” jelas dia. Letak kekeliruan, sebab pihaknya mengusulkan P3K yang lulus passing grade, baik guru dan penyuluh.

Ia menambahkan, untuk gaji P3K pemda akan berupaya mengalokasikan di bulan Oktober pada APBD Perubahan.

Pengalokasian tidak bisa di APBD murni sebab tidak bisa mengubah anggaran di APBD. Perkiraan kebutuhan anggaran di APBD, jelas dia, mencapai Rp 5 miliar. Ia membantah jika pemda menggantung nasib P3K, sebab Pemda Lobar paling berani mengusulkan semua yang lulus passing grade. (her)

(Suara NTB/her)

Suparlan

Kepala Satpol PP Lobar Ditegur Bupati

(Suara NTB/Humas Lobar)

LOKASI - Lokasi Bendungan Meninting di Desa Dasan Griya Kecamatan Lingsar. Proyek ini terancam gagal, karena pembebasan lahan belum tuntas.

Proyek Bendungan Meninting Terancam Batal Giri Menang (Suara NTB) Pengerjaan fisik proyek Bendungan Meninting Lombok Barat (Lobar) sejauh ini belum dimulai, akibat terkendala pembebasan lahan yang belum tuntas. Padahal berdasarkan data Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR,Bbendungan Meninting salah satu proyek yang sudah ditandatangani kontrak kerja pembangunannya pada bulan Desember 2018 lalu. Terhitung sejak ditandatangani kontrak kerja hingga sekarang, pengerjaan proyek ini molor 4-5 bulan lamanya.

Padahal sesuai ketentuan seharusnya proyek mulai dikerjakan setelah kontrak kerja ditandatangani.

Sekda Lobar H. Moch. Taufiq yang dikonfirmasi terkait hal ini mengakui bahwa proyek ini memang sudah ditender tahun lalu, namun masih ada masalah yang menjadi kendala pengerjaannya yaki pembebasan lahan belum selesai. “Memang sudah ditender tahun lalu (bulan Desember red), hampir 4 bulan.

Tapi ini kan masalahnya lahan belum tuntas, karena appraisal belum keluar,” jelas dia.

Logikanya kata Taufiq, kontraktor seharusnya mulai bekerja, namun masih ada kendala masalah lahan yang belum dibebaskan. Se-

mentara, kata dia, tim appraisal tidak bisa cepat. Kalaupun pemda mempercepat khawatir nanti akan melanggar aturan.

Di satu sisi, lanjut sekda, warga yang terdampak lahannya menuntut kejelasan harga tanah mereka.

Sedangkan appraisal ini akan keluar hasilnya sekitar tanggal 20 Mei mendatang. Masalah lahan ini sendiri sudah hampir selesai, hanya saja harus menunggu appraisal dulu. “Kalaupun ada uang sekarang lalu kita bayar lahan warga kan keliru karena appraisal belum ada,”jelas dia. Sehingga pembayaran lahan warga ini pun harus menunggu hasil appraisal tersebut.

Terkait apakah proyek ini bisa terancam batal, sekda mengaku belum tahu pasti. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberitahukan bahwa masih ada kendala dalam hal pembebasan lahan. Pemda kata dia siap menegosiasikan dengan pihak warga. “Sejauh ini belum ada pemberitahuan dari rekanan dan pihak terkait soal itu (pembatalan pengerjaan proyek),”tegas dia.

Pemda bersama Kejati dan BPN serta BWS sudah turun ke lokasi lahan proyek. Warga bersama tim nanti akan diadakan pertemuan terkait pembebasan lahan ini.

Termasuk, lanjut dia, terkait lahan untuk relokasi warga. Pihak warga memita agar Pemda ikut turun terlibat melakukan negosiasi dengan warga yang memiliki lahan, pemda kata dia siap menindaklanjuti permintaan warga tersebut. Berdasarkan LPSE yang ditayangkan Kementerian PUPR, proyek Bendungan Meninting masuk dalam sembilan paket kontrak tahun 2018. Paket proyek ini terdiri atas Bendungan Manikin (2 paket), Bendungan Bagong (2 paket), Bendungan Rukoh (2 paket), Bendungan Meninting (2 paket), dan Bendungan Tamblang (1 paket).

Sejumlah perusahaan yang memenangkan proyek-proyek ini antara lain, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT. Hutama Karya (Persero), dan PT Brantas Abipraya (Persero) masingmasing menenangi satu paket lelang dengan nilai penawaran berkisar Rp875,24 miliar—Rp1,12 triliun. Sementara itu, PT PP (Persero) Tbk. dan PT Nindya Karya (Persero) berhasil memenangi dua paket lelang dengan kisaran kontrak Rp377,25 miliar— Rp905,25 miliar. Data LPSE menunjukkan bahwa penandatanganan kontrak pembangunan Bendungan Rukoh dan Bendungan Meninting dilaksanakan pada 31 Desember 2018. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid memberikan peringatan keras kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Kasatpol PP Lobar Mahnan, SSTP. Peringatan keras ini disampaikan bupati, menyusul belum maksimalnya kinerja OPD ini dalam penegakan peraturan daerah, terutama penanganan bangunan bodong yang ada di kawasan Senggigi.

“Satpol PP sudah diingatkan oleh Pak Bupati agar keras dalam melaksanakan penegakan perda,” tegas Sekda Lobar H. Moch. Taufiq ditemui akhir pekan kemarin. Dalam rapim lalu kata dia, bupati menyampaikan pernyataan keras kepada Satpol PP. Pernyataan keras ini menjadi peringatan bagi kepala OPD terkait agar melaksanakan lebih maksimal lagi dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah. Pihaknya pun menunggu dan mengevaluasi tindaklanjut dari Satpol PP. Sebab peringatan keras dari bupati baru disampaikan saat rapim beberapa hari lalu.

Mengenai sanksi terhadap OPD yang diberikan peringatan keras, sekda mengaku pasti ada dari pimpinan. Bentuk sanksinya, bupati yang memberikan sesuai dengan hasil penilaian terhadap OPD terkait.

Sementara itu, Kasatpol PP Lobar Mahnan, S.STP., mengatakan ada tidak adanya peringatan dari bupati terhadap dirinya dan OPD lain pihaknya tetap mengawal penanganan bangunan bodong ini. “Ada tidak ada sinyal dari pak Bupati kami tetap menangani, karena tahapan perizinan dan kewenangan tim sudah ada. Beliau kan sudah delegasikan itu kami,” tegas dia.

Mahnan mengatakan, setelah ada pelimpahan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ke tim terkait penanganan vila bodong ini barulah dibahas dalam rapat. Sejauh ini kata dia, DPMPTSP belum menyerahkan ke tim. Mekanismenya, kata dia, dari DPMPTSP menyerahkan ke tim, sebab DPMPTSP tidak punya kewenangan untuk eksekutor. “Nanti dia (DPMPTSP) serahkan ke tim barulah kita bahas supaya runtun tahapannya,”jelas Mahnan. Menurut dia, pelaskaanaan ekskekusi diupayakan dipercepat sebab pelaksanaan pemilu sudah selesai.

Kepala DPMPTSP Lobar, H. Dulahir mengatakan, bangunan villa illegal di wilayah Desa Meninting kecamatan Batulayar bakal dibongkar.

Pasalnya, bangunan ini tak bisa diberikan izin oleh Pemda, karena dipastikan melanggar aturan tata ruang milik Pemda Lobar. Sejauh ini dari empat bangunan vila illegal hasil penyisiran tim pemda beberapa waktu lalu baru satu pengusaha yang mengajukan permohonan izin ke Pemda. Pengusaha yang mengajukan izin kata dia, yakni pemilik bangunan vila di Manakebun Batulayar. Pihaknya sudah menerima pengajuan izin, namun belum bisa diterbitkan, karena masih menunggu rekomendasi dari BKPRD.(her)

Tokoh Budayawan dan FKPPI Dukung Putra Lobar Giri Menang (Suara NTB) Tokoh budayawan asal Gerung Lombok Barat, H. L. Nasib AR bersama Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Lobar mendukung penuh keinginan tokoh agama, TGH. Muharrar Mahfudz agar jabatan Sekda Lobar dipercayakan kepada putra daerah.

“Selaku orang Lobar yang tinggal di Lobar, saya mendukung putra daerah menjadi sekda sebab banyak kok pejabat asli putra daerah yang memiliki kemampuan, kapabilias dan profesional,”

kata L. Nasib kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Ia mengaku sangat miris dengan tiga kali pergantian kempimpinan di Lobar bahkan hampir belasan tahun jabatan Sekda selalu dari luar Lobar. Seolah, kata dia, tidak ada pejabat Lobar yang mampu menjadi sekda.

Hal senada disampaikan, Sekretaris GM FKPPI Lobar, H. L. Sunandar. FKPPI jelas dia saat ini dewan pansehatnya adalah Wabup Lobar, Hj. Sumiatun sangat mendukung putra daerah menjadi sekda. Bahkan ia menye-

but beberapa nama yang saat ini duduk sebagai kepala OPD asal Gerung dianggap layak. “Kenapa mereka ini cocok, karena mereka orang asli Lombok Barat dan tinggal di Lombok Barat, muda penuh kreativitas dan kapabilitas serta cerdas,” tegas dia. (her) BERSAMA - Budayawan Lobar H. L. Nasib AR (tengah) bersama Ketua GM FKPPI Lobar Acep Sukandar dan Sekretaris H. L. Sunandar.

(Suara NTB/her)

SUARA NTB Selasa, 30 April 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPP Sumbawa Barat dengan Harian Suara NTB

Bidang Cipta Karya Mulai Garap Pembangunan Jaringan IPAL Masyarakat Hibah Australia Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Bidang Cipta Karya mulai melaksanakan tahapan pembangunan jaringan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Masyarakat bantuan dari pemerintah Australia.

KEPALA Bidang Cipta Karya, Abdul Azis, ST, M.Eng mengatakan, program hibah Australia tersebut rencananya akan dimulai pada Juni mendatang. Namun tahapan persiapan oleh pihaknya telah dilaksakan sejak awal tahun.

“Sekarang sedang jalan persiapannya. Kalau tidak ada halangan Mei masuk tender dan Juni mulai pengerjaan

lapangannya,” terangnya kepada Suara NTB, Senin (29/4).

Tahapan persiapan yang dilakukan Cipta Karya sekarang ini adalah penyusunan calon penerima manfaat dan pengusulan Detail Engineering Design (DED) jaringan IPAL tersebut. Azis menyampaikan, untuk calon penerima manfaat pihaknya menyiapkan sebanyak 482 rumah di

Sumbawa Butuh Tambahan Fasilitas Tangani Sampah Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa terus berupaya menangani persoalan sampah. Namun untuk memaksimalkan pelayanan, dibutuhkan penambahan armada dan fasilitas.

Apalagi melihat segi luas wilayah yang harus dilayani.

Kepala Dinas LH Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris, S.Sos menyampaikan, saat ini pihaknya memiliki enam unit truk arm roll dan 10 unit truk sampah. Kemudian roda tiga sebanyak 9 unit dan dan kontainer tersi(Suara NTB/ind) sa 39 unit. Armada dan faAbdul Haris silitas tersebut diakuinya masih kurang jika dikaitkan dengan titik dan luas wilayah yang harus dilayani. Dalam hal ini sangat jauh dari standar operasional untuk mampu memberikan pelayanan secara maksimal.

Ditambah dengan anggaran yang juga masih kurang.

“Memang itu masih kurang. Jika dikaitkan dengan jumlah titik dan termasuk luas wilayah yang harus kita kayani, maka itu sangat jauh dari standar operasional untuk mampu memberikan pelayanan secara maksimal. Termasuk anggaran juga,” ujarnya.

Menurutnya, dilihat dari kondisi yang ada, pihaknya masih membutuhkan tambahan armada maupun fasilitas. Khusus truk diharapkan minimal ada tambahan lima sampai tujuh.

Begitupula kontainer juga diharapkan ada tambahan sebanyak 25 unit. Dengan adanya penambahan nantinya, maka pihaknya bisa memberikan pelayanan optimal baik di kota maupun kecamatan untuk mengurangi penumpukan sampah.

“Dengan kondisi yang ada sekarang, saya sudah minta kepada Kepala UPT Persampahan untuk mendata berapa titik yang belum dilayani. Apakah yang terlayani sudah bisa maksimal. Dari itu nanti bisa menjadi dasar untuk mengusulkan penambahan,” terangnya.

Dengan keterbatasan yang ada, lanjutnya, pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal. Hal ini untuk meminimalisir persoalan sampah yang ada. “Dengan pasukan dan armada yang terbatas, kami tetap mencoba memberikan pelayanan maksimal. Misalnya dalam kota, terutama jalan strategis, ingin kami bersihkan dari tumpukan sampah maupun rumput liar,” tandasnya. (ind)

kecamatan Seteluk. Di mana sebagian besar calon penerima di desa Lamusung dan sebagian lagi di desa Air Suning. Sedangkan DED-nya sendiri, Bidang Cipta Karya telah mengajukannya dan tinggal menunggu persetujuan Konsultan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pemerintah Australia.

“Sebenarnya DED-nya sudah diterima tapi masih ada koreksi di beberapa bagian dan itu juga sudah kita perbaiki. Mudah-mudahan bisa cepat di approve (disetujui) sepenuhnya,” harap Azis.

Nilai hibah program pem-

bangunan jaringan IPAL dari pemerintah Australia itu sekitar Rp6,1 miliar lebih. Dengan dana sebesar itu, program ini nantinya akan menyambungkan jaringan IPAL sebanyak 482 rumah di dua desa di kecamatam Seteluk.

Azis menjelaskan, beberapa infrastruktur IPAL yang akan dibangun dari program itu berupa unit IPAL beton, jaringan perpipaan dan sambungan ke seluruh rumah penerima manfaat. “Jadinya program ini lengkap sehingga masyarakat penerima manfaat sudah bisa menggunakan fasilitas itu sehingga air limbah mereka dinyatakan aman

secara pengelolaan,” ujarnya.

Jaringan IPAL yang akan dibangun nanti memanfaatkan dua sistem pengelolaan.

Pertama jaringan individu dan terpusat (komunal). Pada jaringan pengelolaan komunal, pengelolaan air limbah rumah masyarakat akan ditampung di satu tempat terpusat. “Beberapa rumah nantinya akan kita sabungkan ke satu tempat pengelolaan terpusat,” urai Azis.

Kehadiran hibah jaringan IPAL dari Australia itu, menurut Azis, sangat membantu Pemda KSB yang kini tengah berupaya melakukan percepatan akses 100 persen jaringan

air limbah di masyarakat.

“Target pak bupati kan tahun 2020 akses sanitasi sehat rampung,” ungkapnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, selain ke Pemda KSB bantuan hibah IPAL pemerintah Australia ke NTB juga diperuntukkan bagi kota Mataram dan kota Bima. Namun lanjutnya KSB patut bersyukur persetujuan pemerintah pusat lebih dulu untuk KSB. “Kalau Mataram itu nilainya besar sampai Rp3 triliun dengan target seluruh rumah tersambung. Tapi Mataram baru tahun depan dapatnya begitu juga dengan Bima,” demikian urai Azis. (bug/*)

(Suara NTB/bug)

Abdul Azis

Rencana Investasi Besar, Realisasi Minim Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam beberapa tahun terakhir, rencana investasi di Kabupaten Sumbawa cukup besar. Meskipun demikian, nilai realisasinya minim.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat, di tahun 2017 rencana investasi sebesar Rp15.024.668.267.236. Angka ini diketahui dari adanya perusahaan yang mendaftar dan berkeinginan berinvestasi. Namun hingga akhir tahun tercatat Rp6.629.669.388.979 yang terealisasi atau sekitar 44,13 persen. Sedangkan di tahun 2018 rencana investasi Rp4.193.170.848.625 dan terealisasi Rp1.340.403.479.408 atau sekitar 31,97 persen. Re-

alisasi tersebut minim jika dibandingkan dengan rencana investasi. “Minim realisasinya,” kata Kepala DPMPTSP, Tarunawan, S.Sos. Dijelaskannya, minimnya realisasi ini salah satunya karena persoalan tanah. Contohnya di bidang perhotelan, ada investor yang sudah berniat berinvestasi dengan rencana anggarannya. Namun setelah tanah dibeli, ternyata tanah tersebut terjadi tumpang tindih dan mendapat gugatan dari orang lain. Hal inilah yang membuat investor tersebut mundur dan tidak jadi ber-

investasi.

“Itu salah satu penyebabnya contoh perhotelan. Sudah dia semangat langsung bangun, tetapi ternyata tanah yang dibeli bermasalah. Ada yang mengaku tumpang tindih, itu yang banyak terjadi seperti di Samota,” ujarnya.

Kemudian persoalan lain, diakuinya, lebih kepada investornya sendiri. Apakah serius untuk berinvestasi atau hanya sekedar mendapatkan izin.

Karena ada beberapa investor yang datang untuk mengurus izinnya sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana pin-

jaman. “Banyak perusahaan yang masuk ke sini dia dapat pinjaman dana bank, tetapi uangnya dibawa ke tempat lain.

Ada juga yang seperti itu. Sehingga sesunggunya kembali kepada investornya serius tidak dia memasukkan investasinya,” terang Tarunawan.

Minimnya realisasi investasi ini, sebutnya, bukan hanya di Sumbawa tetapi juga di semua tempat. Hal ini juga diakui oleh Presiden, bahwa banyak investor yang datang meminta izin dengan rencana investasinya yang besar. Tetapi realisasi dari rencana tersebut yang menjadi kesulitan. “Ketika kita semua dipanggil, beliau (presiden) langsung menyampaikan keluh kesahnya. Termasuk mengenai yang datang

minta izin ke kita rencana investasinya luar biasa. Tetapi pecah telurnya yang menjadi kesulitan kita. Sehingga saran beliau kawal investasi itu, kemudian permudah. Ini coba kita kaji dulu seperti apa nantinya,” tukasnya.

Di tahun 2019 ini, untuk sementara rencana investasi yang sudah masuk sekitar Rp1,1 triliun. Pihaknya berharap, para investor yang datang adalah yang betul-betul serius untuk berinvestasi di Sumbawa. “Kita kan welcome, malah kita undang mereka datang sebanyak mungkin. Investor ini kan banyak macam, ada yang serius, ada yang setengah serius dan ada yang tidak. Kita berharap yang datang itu yang serius. Kalau serius pasti jalan,” pungkasnya. (ind)

Serapan Anggaran KSB di Bawah 10 Persen Taliwang (Suara NTB) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat, Nurdin Rahman SE, menyebutkan bahwa serapan anggaran di triwulan pertama tahun 2019 masih berada di bawah 10 persen dari total APBD yang mencapai Rp1 triliun lebih. Kondisi tersebut tentu sangat disayangkan terjadi, karena akan berdampak pada sektor ekonomi lainnya. Apalagi pergerakan ekonomi yang ada di KSB selama ini selalu bergantung dengan APBD, jika serapannya tidak maksimal maka ekonomi masyarakat juga akan lesuh.

“Memang serapan anggaran kita masih sangat kecil yakni 9,95 persen di triwulan pertama. Jumlah inipun hanya sebatas uang bayar gaji dan tunjungan lainnya, sementara untuk pelaksanaan program di SKPD masih sangat rendah.

Makanya dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan masalah ini ke Pimpinan Daerah agar bisa segera disikapi dan diberikan sanksi bagi yang molor. Karena jika masalah ini dibiarkan berlarut, maka akan sangat tidak baik daerah,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (29/4).

Dikatakannya, terkait dengan masih molornya serapan anggaran ini bisa jadi karena SKPD yang lelet dalam perencanaannya. Hal ini tentunya sangat beralasan, karena anggarannya sudah dibagi Per terminnya tinggal dilaksanakan saja. Tetapi faktanya masih belum maksimal juga sampai dengan saat ini. Masalah ini bukan hanya terjadi saat ini saja, melainkan setiap tahun anggarannya selalu saja seperti ini.

Maka dari itu, pihaknya berencana melakukan evaluasi secara menyeluruh di masing-masing SKPD dengan harapan bisa dipercepat serapan anggaranya. Jika tidak segera disikapi dikhawatirkan akan terus berlarut dan dampak bagi perekonomian masyarakat akan semakin lesu. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pimpinan SKPD-nya memiliki inovasi untuk mempercepat pelaksanaan program. Karena jika program dilaksanakan meskipun tidak sesuai termin, pihaknya menjamin akan tetap membayar pekerjaan dimaksud.

“Kami tidak tahu secara persis apa yang menjadi kendala di lapangan, sehingga serapannya masih sangat rendah. Makanya kami akan segera buat laporan ke Pimpinan daerah untuk dilakukan eveluasi secara menyeluruh. Karena jika tidak segera, dikhawatirkan akan tetap molor sampai akhir tahun nanti,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin ST, menghimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperhatikan masalah serapan anggaran ini karena dianggap masih sangat kecil. Jumlah Itupun sebatas pembayaran gaji pegawai dan biaya langsung lainnya.

Sementara, untuk pelaksanaan pekerjaan fisik masih minim sampai saat ini. Terlebih lagi, anggaran tersebut sudah ada di kas daerah, tinggal digunakan saja oleh masing-masing SKPD. Jangan hanya mengejar pelaksanaan program di akhir tahun karena hasilnya tidak akan maksimal dan sangat rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sebenarnya target kita di triwulan pertama 40 persen, tetapi karena hasil evaluasi masih sangat kecil, makanya saya minta OPD untuk segera mengeksekusi anggarannya secara maksimal,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/Ist/dok humpro KSB)

PAKTA INTEGRITAS - Wabup KSB, Fud Syaifuddin didampingi Sekda H. Abdul Azis menandatangani pakta integritas pencanangan ZI tiga OPD.

Pencanangan ZI Bentuk Komitmen Birokrasi Bersih Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST menyatakan pencanangan Zona Integritas (ZI) harus jadi sebuah komitmen bersama seluruh aparatur dalam menciptakan birokrasi bersih di lingkungan pemerintah KSB. Berbicara saat menghadiri deklarasi ZI 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masingmasing Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Dinas Pen-

anaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Senin (29/4). Wabup mengatakan, kegiatan hari ini jangan sekedar dianggap sebagai seremonial, tetapi harus diresapi seluruh aparatur tiga OPD sebagai bentuk komitmen kuat menjalankan setiap poin pakta yang tertuang dalam dokumen ZI tersebut.

“Jadi mulai hari ini setiap poin zona integritas itu, mulai dari tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun sampai melayani publik dengan baik dan bersih harus dijalankan

sepenuh hati,” tegasnya.

Menurut Wabup, menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan cita-cita bersama pemerintah di setiap tingkatan saat ini. Tak terkecuali di KSB yang mulai menerapkan berbagai aturan secara ketat dalam pelaksanaan setiap agenda pemerintahan.

Dan bagaimana pun upaya pemerintah, jika tanpa adanya dukungan seluruh pihak terutama kalangan birokrasi. Maka

usaha tersebut akan sia-sia. “Jadi perlu daya dukung semua kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih itu,” sebutnya.

Selanjutnya ia mengingatkan, sebagai seorang aparatur pemerintah sikap dan sifat berintegritas tidak cukup sampai di lingkungan kerja. Di lingkungan lebih luas yakni di tengah masyarakat hal tersebut harus pula diterapkan.

“Bapak ibu juga harus bisa menjaga diri di kehidupan masyarakat, yakni dengan dengan menjauhkan diri dari sifat sombong dan memberi kete-

ladanan dalam memimpin keluarganya dan ketaatan beribadah,” sambung Wabup.

Terakhir Wabup berharap, bagi OPD lainnya dapat segera mencanangkan ZI di lingkungan kerjanya masing-masing. Berikutnya kepada setiap kepala SKPD terus melakukan pembinaan kepada seluruh bawahannya untuk terus memegang komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Bersih dan ikhlas melayani harus menjadi pedoman setiap aparatur di mana pun mereka ditugaskan,” imbuhnya. (bug)

Peringati Hari Buruh, Dialog Sosial Ketenagakerjaan Digelar Sumbawa Besar (Suara NTB) Dialog sosial ketenagakerjaan digelar Senin (29/4) kemarin, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (Mayday) 1 Mei 2019. Dengan melibatkan DPRD Sumbawa, Kepala Balai Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa, Kadis Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Pimpinan OPD dan lainnya.

Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten pemerintahan

dan Kesra Sekda Sumbawa Dr. H. Muhammad Ikhsan, M.Pd menyampaikan sinergi hubungan antara pemerintah dengan serikat pekerja/serikat buruh maupun dengan pihak pengusaha di Kabupaten Sumbawa selama ini secara umum berjalan cukup baik.

Ini dibuktikan dengan berbagai keterlibatan serikat pekerja/serikat buruh dalam mendukung berbagai program pe-

merintah, khususnya di bidang ketenagakerjaan seperti peran serikat buruh/serikat pekerja dalam kelembagaan dewan pengupahan untuk menetapkan upah minimum kabupaten Sumbawa. Pemkab melalui Disnakertrans Sumbawa selalu bersinegri dengan serikat pekerja/serikat buruh maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam upaya menciptakan kondusifitas dunia investasi.

Maupun dalam peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.

Dikatakan, pemerintah juga harus memperluas kesempatan pelatihan bagi pekerja/buruh dalam meningkatkan kompetensinya. Juga membuat regulasi yang mendorong perwujudan hubungan industrial yang harmonis. Dengan demikian semua pihak berperan agar industri bisa tumbuh dan hubungan industrial menjalan-

kan perannya untuk mendorong terciptanya pembangunan ekonomi.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kegiatan, Haris Nur, S.Sos melaporkan pelaksanaan peringatan hari buruh internasional (may day) di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun secara umum berjalan kondusif tanpa ada kegiatan atau aksi yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 30 April 2019

Halaman 7

Kerusakan Akibat Banjir Belum Diperbaiki

Kota Bima (Suara NTB) – Hasil verifikasi dan validasi data honorer Kategori dua (K2) ruang lingkup Pemerintah Kota Bima sebagai acuan untuk pemberian insentif Rp1 juta perbulan, akan diterbitkan pada awal Bulan Mei 2019 mendatang.

Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Syahrial Nuryadin S.IP MM mengatakan, tim verifikasi dan validasi K2 Kota Bima yang bekerja selama 4 Bulan memasuki tahap akhir.

“Akhir bulan ini, masa kerja tim verifikasi dan (Suara NTB/Uki) validasi K2 akan berakhir.

Syahrial Nuryadin Kemungkinan Bulan Mei mendatang data K2 akan diterbitkan,” katanya kepada Suara NTB, Senin (29/4).

Syahrial mengaku selama satu minggu kedepan, pihaknya akan mengumpulkan semua data-data dari tiga tim verifikasi dan validasi K2 yang terbentuk. Untuk kemudian ditetapkan. “Sebelum ditetapkan jumlahnya, kita akan kumpulkan dulu data-datanya kemudian kita membahasnya bersama tim verifikasi dan validasi,” katanya.

Ia mengaku, jumlah honorer K2 di Kota Bima dipastikan bakal ada pengurangan. Hal tersebut lanjutnya disebabkan adanya honorer yang meninggal dunia dan pindah ke luar Kota. “Serta selama verifikasi dan validasi ditemukan ada pegawai K2 yang tidak pernah masuk kantor sehingga kita anggap gugur,” katanya.

Tidak hanya itu, selama proses verifikasi dan validasi yang berjalan selama empat Bulan. Tim juga banyak menemukan banyak persoalan yang terjadi. Dominan permasalahan kata dia, ada di Kelurahan dan sekolah-sekolah. “Mengenai apa masalahnya nanti kita akan beberkan setelah data terkumpul semua,” katanya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan SH, memastikan, pihaknya akan tetap merealisasikan insentif Rp1 juta perbulan kepada honorer K2. Hanya saja, insentif itu akan dilakukan, jika verifikasi dan validasi telah tuntas sebagai dasar pemberian insentif.

“Jika datanya sudah valid kita pasti akan bayarkan. Itu kan sudah menjadi janji kami bersama Walikota. Janji adalah hutang,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) – Kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan pemukiman warga di Dompu akibat banjir sebulan terakhir belum ditangani. Hal itu dikarenakan terbatasnya anggaran tak terduga yang dimiliki Pemkab Dompu untuk penanggulangan bencana alam. Perekonomian warga kini terganggu dan banjir susulan terus mengancam.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Drs. Imran M. Hasan menegaskan beberapa fasilitas umum rusak tergerus bencana tahunan itu. Diantaranya, jalan, jembatan dan tebing sungai di Soro Timur. Tak terkecuali, tiga unit pemukiman warga setempat yang mengalami kerusakan cukup parah.

Sementara di DAS Baka dan Laju bencana serupa tak berselang lama terjadi. Meng-

gerus sekitar tiga unit rumah warga bantaran sungai di Desa Matua dan Lingkungan Kampo Samporo. “Karena keterbatasan APBD kita kerusakan itu sampai sekarang belum bisa kita perbaiki. Kalau logistik dari BPBD sudah semua kita salurkan sekedarnya,” kata dia di kantornya, Senin (29/4).

Melihat terbatasnya dana penanggulangan bencana di APBD Dompu tersebut. Imran M. Hasan berharap adanya bantuan pemerintah provinsi.

Minimal diprioritaskan untuk perbaikan jalan, jembatan serta pemukiman warga.

Harapan itu dianggap sejalan dengan keinginan banyak masyarakat. Khususnya mereka yang terdampak banjir akibat intensitas hujan tinggi tersebut. “Perbaikan ini kan butuh anggaran besar makanya kita minta bantuan provinsi sebelum timbul kerugian dan korban jiwa di kemudian hari,” jelasnya.

Selain bantuan perbaikan

beberapa kerusakan tersebut.

Normalisasi dan penguatan tanggul sungai menurutnya penting dilakukan. Bahkan langkah ini dinilai paling efektif menekan resiko banjir susulan di Dompu. Karenanya, dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam mendukung terealisasinya program ini, apakah melalui anggaran pemerintah provinsi maupun pusat.

Jika demikian diyakininya masyarakat akan bisa hidup dengan aman dan nyaman tanpa ancaman banjir.

“Ini saja yang menurut kami langkah paling efektif dan penting dilakukan pemerintah.

Terutama dari provinsi dan pusat.

Kalau

sudah begitu Insya Allah masyarakat kita akan aman dari banjir,” pungkasnya. (jun)

Imran M. Hasan

Sebelum 30 April, ASN Eks Napi Tipikor akan Diberhentikan (Suara NTB/Uki)

LAYANI PEMBELI - Penjual Bawang Merah dan Cabai Keriting di pasar Raya Amahami, Asma tengah melayani pembeli.

Bawang Merah dan Cabai Keriting Mahal, Tomat Turun Kota Bima (Suara NTB) – Harga komoditas bawang putih di Kota Bima melonjak tinggi, menembus Rp50 ribu per kilogram. Bahkan harga tersebut paling tertinggi sejak 10 tahun terakhir.

Penjual bawang putih, Asma mengatakan lonjakan harga bawang putih yang dijual di Pasar Raya Amahami menembus harga Rp50 ribu per kilogram. Tingginya harga itu lantaran stoknya langka karena tidak sedang memasuki musim panen.

“Harga bawang putih satu

kilo Rp50 ribu. Kondisi ini sudah hampir berjalan sebulan lebih,” katanya saat ditemui Suara NTB, di Pasar Raya Amahami, Senin (29/4).

Diakuinya, naiknya harga bawang putih yang mencapai Rp50 ribu tersebut sudah diluar perkiraan. Pasalnya semenjak berdagang bawang putih 10 tahun lalu, harga tertinggi yang pernah dijual yakni Rp30 ribu kilogram.

“Selama 10 tahun saya menjual, baru kali ini menjual bawang putih dengan harga

Rp50 per kilogram. Biasanya paling tinggi Rp30 pekilogram,” ujarnya.

Meski harganya melonjak naik, Asma mengaku bawang putih yang dijual tetap laris.

Biasanya dalam satu hari yang laku terjual mencapai 20 kilogram. Sementara yang membeli rata-rata pemilik rumah makan (warung nasi) dan penjual bakso.

“Bawang putih yang saya jual ini didatangkan dari wilayah Mataram dan diambil dari agen di wilayah Kota

Bima,” katanya.

Selain bawang putih lonjakan harga juga terjadi pada komoditas cabe keriting. Dari harga kisaran Rp20 ribu kini menjadi Rp30 ribu. Naiknya harga cabe tersebut dianggap biasa karena menjelang sepekan puasa.

“Memang memasuki puasa harganya relatif naik. Setelah itu akan turun kembali,” ujar Asma.

Pantauan Suara NTB di Pasar Raya Amahami Kota Bima, Senin (29/4), harga beras dan daging ayam dan sapi masih relatif dinamis. Justru

harga tomat menurun drastis, dari Rp20 ribu menjadi Rp12 ribu per kilogram.

Penjual tomat, Rosmiati mengatakan harga tomat satu kilo saat ini mencapai Rp12 ribu. Kata dia, harga tersebut turun sejak satu bulan yang lalu. Dari kisaran Rp20 ribu sampai 18 ribu per kilogram.

“Penurunan harga ini bisa berbulan-bulan. Meski harganya naik turun, tapi setiap hari tetap laris terjual. Sehari yang terjual bisa 150 dan 180 kilogram,” pungkansya. (uki)

Data ASN Mantan Napi Korupsi Trauma Gempa, Pedagang Pasar Tanah Mirah di Dompu Bertambah Dompu (Suara NTB) – Data Aparatur Sipil Negara (ASN), mantan terpidana kasus korupsi di lingkup Pemkab Dompu yang diusulkan pemecatan bertambah.

Dari lima orang awalnya menjadi 15 orang.

Mereka akan dipecat setelah permintaan salinan amar putusan ke Pengadilan Tipikor Mataram diterima BKDPSDM Dompu.

Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian BKDPSDM Dompu, Asraruddin, SH, menegaskan, sudah mengklarifikasi data ASN yang terjerat tindak pidana korupsi tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Rupanya jum-

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 pariwisata juga terus menggeliat ter- tahui geliat investasi bisa dikateTaliwang (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Pemerintah Kabupaten Sumba- utama di wilayah Selatan (Maluk gorikan meningkat atau tidak.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 wa Barat (KSB) mengaku optimis dan Sekongkang) jika tidak ada Maka dari itu, pihaknya dalam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 untuk mencapai target investasi di gangguan maka pertumbuhan waktuk dekat ini akan segera tu123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 angka Rp8.099.871.340.678 pada ekonomi akan terus meningkat di run ke lapangan untuk memastikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 tahun 2019. Pasalnya, di triwulan KSB. Hanya saja untuk sementara kondisi investasi dalam rangka 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 pertama saja, geliat investasi di ini, PMDN masih mendominasi sek- mencapai target yang ditetapkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 wilayah setempat sudah berada di tor pertumbuhan investasi, bahkan dan meminta agar perusahaan bisa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 angka Rp3.074.630.535.511 baik di tahun 2018 saja PMDN mampu rutin melaporkan LKPM. Jika 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 menyumbang Rp7,9 triliun sement- mengacu ke aturan yang berlaku, untuk PMA maupun PMDN. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Kepala Dinas Penanaman ara di sektor PMA hanya mampu maka penyampaian laporan bagi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 perusahaan yang sudah berprodukModal (DPM) Pelayanan Terpadu berada di angka Rp16 miliar saja.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 “Kami sangat optimis target si, diberikan waktu setiap semesSatu Pintu (PTSP) kepada Suara 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 NTB, melalui kabid pengendalian investasi kita tercapai di tahun ter harus menyerahkan LKPM. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 penanaman modal Fatmawati 2019 bahkan bisa lebih karena Jika tidak, akan langsung diberi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 SP, M.Si, Senin (29/4) mengata- trendnya sudah sangat bagus,- kan surat teguran tertulis untuk 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 segera. Sementara bagi perusahaan kan memang untuk target in- ”ungkapnya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Dikatakannya, yang menjadi yang masih dalam tahap konstrukvestasi di KSB tahun 2019 men123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 ingkat jika dibandingkan dengan masalah saat ini yakni banyaknya si harus melaporkan aktifitas yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 tahun sebelumnya. Meskipun perusahaan yang belum melapor- ada per tiga bulan.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 “Kita tidak ada lagi cara untuk demikian, pihaknya sangat opti- kan masalah LKPMNya. Hal ini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 mis akan tercapai karena trendn- tentu sangat disayangkan, karena memantau kondisi investasi yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 LKPM ini sangat penting untuk terjadi, melainkan dari laporan ya saat ini sudah sangat bagus.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 Di tiga bulan pertama saja, sudah mengetahui progres penanaman LKPMnya. Makanya kita minta 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 sekitar Rp3 triliun lebih yang sudah modal. Baik itu penanaman modal kepada perusahaan untuk me123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 melaporkan LKPMnya, jika hal ini asing (PMA) yang ada maupun pen- laporkan LKPMnya secara rutin 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 berlanjut sampai akhir tahun maka anaman modal dari dalam negeri supaya langsung diantisipasi jika 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 target tersebut akan sangat mudah (PMDN). Bahkan LPKM menjadi target yang ditetapkan tidak ter123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 tercapai. Apalagi investasi di sektor salah satu indikator untuk menge- capai,” tandasnya. (ils) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

Target Investasi Rp8 Triliun Diyakini Tercapai

lah mereka bertambah dari lima orang yang diusulkan BKN Pusat sebelumnya.

“Itu sesuai surat jawaban kejaksaan langsung dengan nomor perkara dan kasusnya,” kata dia menjawab Suara NTB di Kantornya, Senin (29/4).

Terhadap belasan orang yang diusulkan pemecatan itu, beberapa diantaranya ditemukan pensiun setelah dan sebelum putusan inkrah pengadilan. Bagi yang pensiun sebelum keputusan maka pensiunnya dianggap berlaku. Jika sebaliknya, akan dilakukan peninjauan kembali oleh BKDPSDM. Sementara untuk pemecatan ditargetkan secepatnya.

Sebelum 30 April sebagaimana batas waktu terakhir yang diberikan Menpan RB. SK pemecatan, ungkap Asraruddin, belum bisa diterbitkan BKDPSDM hingga saat ini.

Mengingat surat permohonan salinan keputusan pengadilan tipikor dan kejaksaan belum dikantongi. “Karena di SK itu harus kita cantumkan bunyi amar putusan itu didiktum SK yang akan kita buat. Itu kita minta tanggal 26 kemarin,” jelasnya.

Jika memang salinan putusan tersebut tak bisa diperoleh pihaknya 30 April besok (hari ini). Alternatifnya ialah bersurat ke Kemenpan RB dengan tembusan BKN pusat, Mendagri dan KPK. Tujuannya, meminta beberapa lembaga tersebut menyampaikan permohonannya ke Mahkamah Agung (MA).

“Itu baru bisa dilakukan ketika sampai 30 April belum bisa diperoleh salinan amar putusan pengadilan tersebut,” pungkasnya. (jun)

Asraruddin

(Suara NTB/jun)

(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Teka-teki pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersandung Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kota Bima terjawab sudah. Pasalnya, waktu dekat Pemerintah Kota Bima akan melaksanakannya.

Wakil Wali Kota (Wawali) Bima, Feri Sofiyan SH, menegaskan pihaknya akan segera mengeluarkan sikap untuk melakukan pemecatan terhadap sejumlah ASN yang tersandung kasus Tipikor.

Bahkan orang nomor kedua di Pemerintahan Kota Bima itu, menargetkan, pemecatan akan dilakukan sebelum deadline waktu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yakni 30 April mendatang. “Pokoknya sebelum deadline 30 April, kami akan pecat (ASN eks Napi Tipikor.red),” tegasnya kepada sejumlah Wartawan, Senin (29/4).

Sikap tersebut, setelah ditolaknya yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pemecatan ASN yang pernah tersandung kasus Tipikor. ”Intinya kita mengamankan aturan yang ada. Tidak ada alasan lagi, akan segera kita tindaklanjuti dan segera melakukan pemecatan,” ujarnya.

Wawali menegaskan, tindakan pemecatan sejumlah ASN eks Napi Tipikor tersebut dapat memberikan efek jera dan pelajaran. Juga menjadi cerminan bagi ASN yang lainnya untuk tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk memperkaya diri.

“Kita harap pemecatan ini ke depan menjadi pelajaran dan cerminan bagi ASN yang masih aktif saat ini,” katanya. (uki) Feri Sofiyan

Enggan Tempati Lantai II

Taliwang (Suara NTB) Ratusan pedagang di pasar Tanah Mirah, menolak kembali menempati lantai II di pasar setempat. Para pedagang masih trauma ketika sewaktuwaktu terjadi gempa dan belum ada perbaikan terhadap kerusakan yang ditimbulkan pasca gempa di wilayah setempat.

Kepala UPTD pasar di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) KSB, Muhammad Ali, S.Ap, kepada Suara NTB, Senin (29/4) tidak menampik masih enggannya para pedagang untuk bisa kembali berjualan di lantai dua tersebut. Masalah utama yang dikeluhkan oleh pedagang saat ini yakni karena kondisi bangunan yang sudah mengalami retak di beberapa titik. Terkait dengan masalah tersebut, sebenarnya tim tekhnis dari dinas PUPRPP sudah merekomendasikan untuk tetap digunakan bangunan itu seperti biasa dan diyakini masih aman.

Hanya saja untuk meminta pedagang untuk kembali naik masih sangat susah karena masih belum yakin dengan rekomendasi tersebut. Maka dari itu, dalam waktu dekat ini pihaknya berencana memanggil semua pedagang untuk diberikan sosialisasi kembali.

Karena jika tidak kunjung pindah ke lokasi awal, pihaknya berencana untuk memindahkan secara paksa. Karena jika masalah ini dibiarkan berlarut akan mengganggu proyek revitalisasi pasar yang segera dilaksanakan di lokasi yang mereka tempati saat ini.

“Memang daya tolak pedagang untuk kembali berjualan di lantai dua masih sangat tinggi. Makanya kami akan segera melakukan sosialisasi kepada para pedagang yang ada, jika tetap saja menolak

maka kita akan pindahkan secara paksa,” ungkapnya.

Dikatakannya, masalah tidak mau pindahnya para pedagang ke lantai II ini tentu berdampak ke pedagang yang lain terutama bagi para pedagang pakaian. Hal ini terjadi karena mereka (pedagang pakaian) mengaku merugi setelah penjual sayur yang biasanya menempati lantai II tidak lagi berjualan.

Apalagi lokasi berjualan sayur saat ini sangat dekat, sehingga masyarakat tidak lagi lewat dari depan penjual pakaian. Masalah lainnya jika pedagang ini tidak dipindahkan segera yakni akan menghambat revitaliasi dan perbaikan terhadap sejumlah infrastruktur yang rusak. Maka dari itu pihaknya berharap kepada para pedagang sayur supaya bisa segera mengosongkan lokasi yang ditempati saat ini dan kembali berjualan di lantai II. Pihaknya juga akan segera memanggil para pedagang sayur untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap masalah tersebut supaya sebelum bulan Puasa bisa menempati lokasi awal.

Harapannya dengan mengembalikan para pedagang sayur ke lantai II agar tidak lagi masalah antar para pedagang, jelamg memasuki bulan Ramadhan.

“Sebenarnya bukan hanya kita (Pemerintah) yang menginginkan agar pedagang sayur ini bisa menempati lokasi awal.

Tetapi para pedagang pakaian juga menginginkan hal itu, karena selama ini mereka merugi akibat sepinya pembeli karena tidak melewati penjual pakaian lagi saat masyarakat membeli sayur,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/dok)

Awal Mei, Hasil Validasi Honorer K2 Kota Bima akan Diterbitkan

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 30 April 2019

Halaman 8

Kasus BOS SMKN 1 Narmada

Mantan Kepala dan Bendahara Didakwa Korupsi Rp316 Juta

Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala dan Bendahara SMKN 1 Narmada, Maliki dan Nurhidayah mulai diadili. Dua terdakwa itu diajukan atas dugaan korupsi pengelolaan dana BOS tahun 2014/2015. Kerugian negaranya mencapai Rp316,juta.

Jaksa penuntut umum Iman Firmansyah mendakwa mereka dengan pasal 2 dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra

memimpin sidang pada Selasa (29/4) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut. Iman menjelaskan, SMKN 1 Narmada mendapat gelontoran dana BOS sebesar Rp749 juta di tahun 2014 dan Rp907 juta di tahun 2015.

Pengajuannya berdasarkan total 706 siswa dengan rincian 233 siswa kelas X, 290 siswa

Hasil Rekap Internal, PKS Dapat Tujuh Kursi di DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut setidaknya sudah mengamankan tujuh kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun ini. Dimana di daerah pemilihan (dapil) II (Kopang-Janapria) PKS berpeluang memperoleh dua kursi. Sedangkan di lima dapil lainnya, masing-masing satu kursi.

Wakil Ketua Umum DPD PKS Loteng, H. Supli, S.H., Minggu (28/4) kemarin, mengatakan, dari hasil rekapitulasi sementara form C1 di internalnya, PKS berpeluang menambah dua kursi di DPRD Loteng kali ini. Dari perolehan lima kursi pada pemilu tahun 2014 lalu. “Dari hasil rekapitulasi sementara kita, semua dapil terwakili seluruhnya. Dengan dapil II berpotensi memperoleh dua kursi,” ujarnya.

Pun demikian, tegasnya, PKS tentunya masih akan menunggu perhitungan akhir oleh KPU Loteng secara resmi. Namun jika melihat hasil rekapitulasi sementara yang dilakukan pihaknya atas form C1 yang diperoleh, perolehan kursi PKS di DPRD Loteng tidak akan jauh meleset. Bahkan bisa saja bertambah.

“Rekapitulasi form C1 oleh pengurus sejauh ini sudah mencapai sekitar 90 persen. Sehingga kami optimis atas capaian serta perolehan kursi di DPRD Loteng khususnya,” terang Supli.

Pihaknya kini tinggal menunggu tambahan suara dari sisa form C1 yang belum direkap. Untuk bisa mencapai target perolehan suara sebesar 12 persen seperti yang dibebankan oleh pengurus pusat. Karena saat ini posisi perolehan suara PKS baru sekitar 10 persen.

Disinggung perolehan kursi di DPRD provinsi, anggota DPRD Loteng ini mengaku sudah sesuai target. Dimana baik di dapil NTB 7 maupun 8, sudah terwakili semuanya masing-masing satu wakil. “Raihan ini merupakan buah hasil kerja keras seluruh kader serta simpatisan PKS. Sekaligus membuktikan kalau masyarakat Loteng memang menerima PKS sebagai tempatnya mengamanahkan aspirasi,” tandasnya.

Modal Pilkada Ditempat yang sama, Ketua tim pemenangan daerah DPD PKS Loteng, M. Jabir, menambahkan, raihan positif tersebut menjadi modal berharga bagi PKS dalam menyongsong gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2020 mendatang. Dimana PKS siap mengusung kader partai sendiri untuk bertarung memperebutkan posisi Bupati Loteng periode mendatang.

“Kalau selama ini kita hanya mengusung kader partai lain, tapi tidak pada Pilkada Loteng mendatang. Kita siap mengusung kader sendiri,” tegasnya. PKS pun sudah mulai mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk diusung di Pilkada Loteng mendatang. Dan, yakni kader PKS layak untuk diusung sebagai calon kepala daerah.

Siapa kader partai yang akan diusung? Jabir menegaskan, pada waktunya akan disampaikan. Tapi yang jelas sudah ada yang dipersiapkan. Nanti proses seleksi di internal partai yang akan menentukan siapa yang akan diusung PKS di Pilkada Loteng mendatang. (kir)

(Suara NTB/act)

DAPUR UMUM - Posko Kemanusiaan ACT sekaligus Dapur Umum yang dibangun ACT MRI-ACT Bengkulu.

Hampir Seluruh Wilayah Bengkulu Terendam Banjir Bengkulu (Suara NTB) – Hampir di seluruh kota dan kabupaten yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Bengkulu terendam banjir sejak Jumat (26/4) malam. Banjir berasal dari luapan sungai maupun anak sungai yang mengalir menuju muara di laut Samudra Hindia, sebelah barat Provinsi Bengkulu.

“Banjir memang terjadi hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kota, sebab itu saya mengimbau seluruh jajaran untuk bertindak dan yang utama selamatkan jiwa rakyat,” kata Rohidin Mersyah selaku Gubernur Bengkulu pada Sabtu (27/4).

Sementara menurut pantauan seorang relawan yang tergabung dalam Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) - Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kota Bengkulu, Apra Julianda Poetra, kondisi banjir terparah melanda Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Benteng, dan Kabupaten Kepahiang.

Khusus untuk Kota Bengkulu, genangan air terjadi di enam desa sekaligus yang terletak di kecamatan berbeda. Sejumlah desa tersebut antara lain Desa Tanjung Jaya, Desa Tanjung Agung, Desa Bentiring, Desa Rawa Makmur, Desa Korpri dan Desa Sawah Lebar.

“Genangan air juga merendam Desa Air Merah Dekat dan Desa Tanjung Agung di Kabupaten Bengkulu Utara, Desa Genting di Kabupaten Bengkulu Tengah, Desa Bang Haji dan Desa Talang Empat di Kabupaten Benteng, Desa Air Hitam dan Desa Kelilik di Kabupaten Kepahiang, serta Jalan Lintas Kepahiang-Bengkulu,” papar Apra.

Luasnya wilayah yang terendam banjir membuat warga terpaksa meninggalkan rumah dan mendirikan tenda-tenda pengungsian seadanya di wilayah yang lebih tinggi. Kata Apra, MRIACT Bengkulu sendiri telah mendirikan Posko Kemanusiaan ACT sekaligus Dapur Umum.

“Kami telah mendirikan Posko Kemanusiaan ACT yang juga dilengkapi dengan Dapur Umum, dan sudah beroperasi. Insya Allah, kami ingin membersamai warga yang terdampak banjir, baik yang bertahan di rumah maupun mengungsi, dengan memenuhi kebutuhan mereka pascabencana,” ungkap Apra.

Apra pun kembali melaporkan, hingga Sabtu (27/4) sekitar pukul 20.00 WIB, dirinya masih berada di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Nahasnya, banjir di Desa Tanjung Jaya belum surut, justru ketinggiannya semakin meningkat.

“Sangat jelas, warga yang bertahan di rumah maupun di tenda pengungsian sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, terutama kebutuhan logistik. Semoga kehadiran kami (relawan MRI-ACT) sedikit banyak dapat membantu mereka, Insya Allah,” tutur Apra. (act/*)

kelas XI, dan 183 siswa kelas XII. Besarannya, Rp500 ribu per siswa per bulan. Dana tersebut kemudian dipakai untuk membeli buku pelajaran, alat tulis kantor, penggandaan soal ujian, alat praktek pendidikan, pembinaan kegiataan kesiswaan, pemeliharaan ringan srana prasarana, langganan daya dan jasa, peningkatan mutu, dan

penyusunan laporan.

“Kuitansi dan faktur pesanan barang dibuat dengan meminjam stempel rekanan, membuat stempel palsu, dan memalsukan tanda tangan pihak ketiga,” kata Iman. Penggelembungan belanja dengan menggunakan Toko Hubaidi, UD Syarkiah, UD Dhea, UD Yonata Prima dan Toko Mulia. “Tokotoko itu menerima dokumen dari terdakwa selanjutnya memberi cap stempel toko namun tanda tangan pada kuitansi yang diberikan tidak diketahui toko

tersebut,” imbuh jaksa.

Penggunaan anggaran hanya sebesar Rp1,29 miliar yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sisanya sebesar Rp364,7 juta diduga fiktif, mark-up dan tidak jelas penggunaannya. Ditambah dengan pajak sebesar Rp47,8 juta, kerugian yang timbul mencapai Rp316,93 juta.

Menanggapi dakwaan jaksa, penasihat hukum para terdakwa, Deni Nur Indra tidak mengajukan eksepsi. “Langsung saja Yang Mulia. Langsung ke pemeriksaan,” ucapnya. (why)

(Suara NTB/why)

DAKWAAN - Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan korupsi dana BOS SMKN 1 Narmada dengan terdakwa Maliki dan Nurhidayah dalam sidang Senin (29/4).

Peninjauan Kembali

Terpidana Kasus Sertifikat Sekaroh Ajukan Novum Mataram (Suara NTB) Lima terpidana kasus penerbitan sertifikat hak milik dalam kawasan hutan lindung Sekaroh RTK-15 memohon peninjauan kembali. Mereka meminta dibebaskan sebab ada bukti putusan MA soal status hutan berikut sertifikat tersebut.

Mereka meminta hakim MA untuk meninjau kembali vonis dua tahun penjara yang sudah dijatuhkan sebelumnya.

Lima pemohon tersebut yang juga terpidana kasus itu antara

lain para mantan pejabat BPN Lombok Timur Jamaluddin, Mustafa Maksum, Muhammad Naim, Fathul Irfan, dan Ramli. Sidang pemeriksaan novum digelar Senin (29/4) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Penasihat hukum pemohon, Burhanudin mengajukan empat novum. “Novumnya putusan MA TUN, putusan PT TUN Jakarta, putusan PTUN Jakarta, dan permohonan informasi publik,” ujarnya. Diantaranya tentang

gugatan tata usaha negara tentang Keputusan Menhut RI No 8214/Kpts-II/2002 tertanggal 9 September 2002 tentang penetapan kelompok hutan Sekaroh (RTK 15) seluas 2.834 hektare.

Berkasnya novumnya perihal putusan gugatan tersebut mulai dari pengadilan TUN tingkat pertama di PT TUN Jakarta, putusan banding PT TUN Jakarta, dan putusan TUN MA. Sementara jaksa penuntut umum, Wasita Triantara juga menyerahkan berkas sanggahan. “Intinya kita

menolak novum itu karena putusan TUN itu lebih dulu keluar daripada putusan pidana. TUN itu November, pidananya Desember,” sebut dia.

Mantan Kepala BPN Lobar Dieksekusi Usai sidang pemeriksaan berkas PK tersebut, terpidana Ramli mantan Kepala BPN Lombok Barat dibawa ke Lapas Mataram. Hal tersebut merupakan upaya eksekusi putusan MA yang sudah berkekuatan

hukum tetap. “Yang empat orang terpidana sebelumnya sudah dieksekusi lebih dulu. Dia ini kemarin alasannya sakit.

Hari ini baru bisa kita eksekusi,” kata Wasita.

Lima terdakwa itu dihukum bersalah majelis kasasi MA dengan hukuman masing-masing dua tahun penjara dan denda Rp100 juta. Mereka terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan 31 sertifikat di kawasan hutan lindung seluas 413,9 hektare. (why)

(Suara NTB/why)

MOBIL TAHANAN - Terpidana korupsi penerbitan SHM di kawasan hutan lindung Sekaroh, Ramli dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Lapas Mataram dalam rangka eksekusi putusan inkrah MA RI, Senin (29/4).

Danrem Sidak Seleksi Calon Taruna Akmil 2019 Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., melakukan inspeksi mendadak (sidak) seleksi penerimaan Taruna Akmil TA. 2019 di Lapangan Yonif 742/ SWY, Senin (29/4).

Danrem 162/WB mengumpulkan semua panitia daerah (Sub Panda NTB) di Mako Yonif 742/ SWY untuk diberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Taruna Akmil.

Dalam arahannya, Danrem menekankan selama penerimaan tidak ada istilah sogok atau suap kepada para panitia. “Selama penerimaan harus murni dan tidak ada sogok menyogok untuk membantu memuluskan para calon Taruna,” tegas Danrem.

Selain itu, Danrem juga meminta kepada panitia untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan maupun administrasi peserta secara transparan, ambil yang memenuhi persyaratan dan yang ter-

baik sehingga ke depan TNI AD memiliki calon-calon pemimpin yang profesional, berkarakter dan mumpuni di bidangnya serta mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks.

“Apabila ada laporan penerimaan suap dalam penyelenggaraan penerimaan seleksi ini, maka akan saya proses sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. Adapun animo pendaftar online seleksi Taruna Akmil sebanyak 200 orang namun yang melakukan pendaftaran ulang sebanyak 54 orang dan akan melaksanakan tes mulai di Subpanda NTB mulai tanggal 29 April hingga 10 Mei 2019 mendatang. (ars/*)

(Suara NTB/ist_penrem)

SIDAK - Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat sidak penerimaan calon Taruna Akmil.

Rekapitulasi Suara di PPK Diperpanjang Seminggu Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) memutuskan memperpanjang waktu rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, hingga sepekan ke depan. Menyusul belum selesainya proses rekapitulasi suara oleh PPK, di semua kecamatan di Loteng. Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Loteng, Zaeroni, S.H., kepada Suara NTB, Senin (29/4) kemarin.

Dikatakannya, awalnya KPU Loteng memberikan tenggat waktu sampai tanggal 28 April bagi PPK untuk menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara. Namun karena hingga batas waktu yang ditentukan, belum ada satupun kecamatan yang bisa menyelesaikan proses rekapitulasi.

Sehingga diputuskan untuk menambah waktu rekapitulasi hingga sepekan ke depan.

“Melihat kondisi dan proses rekapitulasi perolehan suara yang belum tuntas, maka waktu untuk rekapitulasi perolehan suara diperpanjang sampai tanggal3Meibesok,”ujarnya.Pasalnya,KPULotengsudah menjadwalkan untuk rekapitulasi suara tingkat kabuapaten dimulai tanggal 4 Mei mendatang.

Zaeroni mengatakan, dalam hal ini pihaknya tidak mau terburu-buru menyelesaikan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Pihaknya ingin semua persoalan terkait perolehan suara diselesaikan di tingkat kecamatan. Sehingga proses rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak lagi ada persoalan.

Diakuinya, dinamika yang terjadi selama proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan cukup tinggi. Hal itulah yang membuat proses rekapitulasi suara di kecamatan berjalan cukup lama. Sampai-sampai di beberapa kecamatan, PPK-nya sampai harus membuat C1 plano untuk mencocokkan perolehan suara. Bahkan ada juga yang sampai menghitung ulang surat suara.

“Di kecamatan Jonggat maupun di Praya, itu PPK-nya sempat membuat kotak suara untuk menghitung ulang surat suara. Sampai seperti itu dinamika di kecamatan,” terangnya. Tapi itulah yang diharapkan. Jadi semua persoalan soal perolehan suara bisa selesai di tingkat kecamatan. Tidak sampai harus dibawa ke pleno kabupaten.

Dengan proses pleno perolehan suara di kabupaten bisa lebih cepat. Karena memang waktu yang tersedia untuk pleno perolehan suara di kabupaten lebih pendek. “Jadi kalau ada persoalan perolehan suara, selesaikan di kecamatan. Karena ruang untuk itu memang dihajadkan di situ,” tandasnya.

Lebih lanjut, Zaeroni menambahkan, awalnya pihaknya memberikan waktu selama 15 hari untuk pleno rekapitulasi perolehan suara di kecamatan, karena melihat tidak ada disatu kecamatan yang jumlah TPS lebih dari 600 TPS. Paling banyak hanya sekitar 450 TPS. Tetapi karena dinamikan yang begitu tinggi di kecamatan, proses rekapitulasi perolehan suara menjadi lama. Sampai harus diberikan perpanjangan waktu. (kir)

Selundupkan Narkoba 2,98 Kg, Dorfin Felix Dituntut 20 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Warga negara asing asal Perancis, Dorfin Felix terancam hukuman penjara selama 20 tahun penjara. Hal itu setelah jaksa mengajukan tuntutannya dalam persidangan, Senin (29/4) di Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa meyakini terdakwa terbukti mengimpor sabu seberat 2,98 kilogram lewat Lombok International Airport (LIA) September 2018 lalu.

Jaksa penuntut umum Ginung Pratidina membacakan surat tuntutannya di hadapan majelis hakim dengan ketua Isnurul Syamsul Arif, dan anggota majelis Didiek Jatmiko dan Ranto Indra Karta. Menurut Ginung, Dorfin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 113 ayat (2) UU RI No 35/2009 tentang narkotika. “Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun,” tegasnya.

Selain itu, Ginung juga menuntut agar hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp10 miliar terhadap terdakwa. “Apabila tidak dibayar maka diganti pidana satu tahun penjara,” imbuhnya.

Sebab menurutnya, persidan-

gan membuktikan perbuatan pidana Dorfin mengimpor sabu, amphetamine, ketamine dan metilendioksimetamfetamina atau ekstasi dengan total beratnya 2,989,74 gram.

Dia diupah 5.000 euro atau setara Rp87 juta.

Caranya, Dorfin membawa dua koper dari Lyon, Perancis menuju Jakarta, Indonesia. Pesawat Lufthansa yang ditumpanginya lebih dulu transit di Frankfurt, Jerman dan Singapura dalam penerbangan Kamis 20 September 2018. Dorfin yang kopernya tidak terdeteksi selama penerbangan tersebut melanjutkan penerbangan ke Lombok, Jumat 21 September 2018 melaui Jakarta. Barang haram yang diimpornya itu baru terdeteksi mesin X-ray Bandara Lombok International Airport (LIA).

Narkoba berbagai jenis dalam sembilan paket di dua koper terbongkar petugas Bea Cukai Mataram. Dorfin ditangkap dan diserahkan ke Polda NTB untuk penyidikannya.

Menanggapi tuntutan tersebut, penasihat hukum terdakwa Deni Nur Indra mengajukan pembelaan yang bakal dibacakan notanya pada Senin pekan depan. (why)

(Suara NTB/why)

20 TAHUN - Dorfin Felix beranjak dari kursi persidangan Pengadilan Negeri Mataram Senin (29/4). WNA Perancis ini dituntut 20 tahun penjara atas perbuatannya mengimpor narkoba seberat 2,89 Kg.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 30 April 2019

Halaman 9 (Suara NTB/bul)

MATERIAL RTG - Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi kepala OPD menyaksikan proses pembuatan komponen material RTG

Perputaran Uang di STIP Banyumulek Mencapai Rp37 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah Senin (29/4) kemarin melaunching sistim produksi Rumah Tahan Gempa (RTG) di Science Technology and Industrial Park (STIP) Banyumulek, Lombok Barat. Gubernur mengharapkan STIP akan menjadi pusat industri di berbagai sektor pembangunan NTB ke depan.

STIP adalah konsep kawasan untuk mengembangkan industrialisasi di NTB. Untuk gerak awal aktifitas di STIP Banyumulek, di mulai dari pengembangan teknologi industri RTG oleh sejumlah aplikator. Sembari berporses untuk pengembangan industri lainnya di sana dalam jangka

panjang. STIP saat ini menjadi basis industri pencetakan rangka RTG di NTB. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Andi Pramaria melalui Direktur Utama STP, M. Khairul Ikhwan, MT menyebut sebanyak 17 aplikator berbagai jenis RTG berbasis di STIP. Menawarkan se-

banyak 11 rumah contoh jenis RTG. Dengan total SDM yang terlibat sementara ini sebanyak 231 orang. Dengan kemampuan produksi sampai 231 RTG perminggu.

Pada awalnya, kata Ikhwan, STIP ditugaskan untuk membantu para pengusaha dan para investor yang mau menjadi

JNE Mataram Siap Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1440 H

(Suara NTB/JNE Mataram)

AGENT GATHERING - Mitra JNE Mataram ikut serta dalam Agent Gathering di Mataram, Sabtu (27/4) lalu.

Mataram (Suara NTB) – JNE menyiapkan diri menghadapi lonjakan pengiriman menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2019. Mitra konter penjualan dimaksimalkan untuk mencapai performa layanan. Tujuannya, distribusi tetap lancar di tengah lalu lintas pengiriman yagn tinggi tersebut.

Pentingnya pemetaan pelanggan lengkap dengan identifikasi kebutuhannya ditekankan dalam Agent Gathering JNE Mataram, Sabtu (27/4) lalu di Mataram. Pesertanya dari sales counter meliputi wilayah Lombok dan Sumbawa.

Kegiatan dirangkai dengan pemberian santuan yatim piatu dari Rumah Yatim Mataram.

Vice President of Marketing

JNE Eri Palgunadi menyampaikan strategi marketing dalam menghadapi pergeseran pola belanja masyarakat dari konvensional ke digital. “Hal ini penting agar seluruh mitra sales counter JNE dapat membangun engagement yang baik dengan pelanggan yang memiliki latar belakang, kebutuhan, bahkan hobi yang berbeda-beda,” ucapnya.

Pemetaan tersebut dapat membuat sales counter lebih leluasa dalam menawarakan layanan produk atau memberikan reward yang sesuai bagi para pelanggan loyal. Kepala Cabang JNE Mataram, Misty Lulu Indrayani menyampaikan sejak tahun 2011 JNE telah memiliki 71 titik layanan di seluruh NTB meliputi Kantor Ca-

bang Utama dan Sales Counter milik mitra atau agen. Seiring dengan penyediaan lapangan kerja bagi ratusan karyawan.

“Potensi daerah di Nusa Tenggara Barat menjadi motivasi bagi JNE untuk terus melakukan pengembangan. Pertumbuhan JNE Mataram hingga saat ini pun karena didukung oleh para UKM lokal, sehingga kami pun harus ambil bagian dalam pengembangan daerah dengan menjalankan program atau acara sesuai tagline “Connecting Happiness” yang bermanfaat bagi masyarakat,” paparnya.

Kerajinan UKM NTB seperti kerajinan mutiara, tas ketak (rotan), maupun kain songket, serta aneka makanan khas merupakan produk utama yang menggunakan layanan JNE dengan jangkauan domestik dan luar negeri. “Hal ini dapat dilihat dari jumlah member JLC (JNE Loyalty Card) yang mencapai 600 lebih member yang aktif melakukan pengiriman setiap harinya,” terangnya.

Misty juga mengajak seluruh mitra sales counter di Nusa Tenggara Barat untuk menjadi “konsultan” bagi pelanggannya. Sales counter diajak untuk memberi solusi bisnis dengan memberi layanan tambahan sehubungan distribusi selain pelayanan transaksi kiriman. (why/*)

Minimalisir Sengketa, Masyarakat Diedukasi Jadi Konsumen Cerdas Mataram (Suara NTB) Sengketa konsumen diharapkan dapat diminimalisir. Bilamana masyarakat faham bagaimana menjadi konsumen cerdas.

Tidakhanyacerdas,konsumenjuga harus berdaya. Maksudnya, konsumen memiliki kemampuan untuk melihat atau menanalisa potensi yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa konsumen.

“Katakanlan, ada barang yang kita beli. Jangan kita hanya menerima saja, tetapi ada kemampuan untuk mengklaim kembali bila ada yang tak sesuai.

Kalau hak kita terganggu, ke mana kita cari solusinya, harus tahu,” kata Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Provinsi NTB, M. Taufik Rahman, usai menggelar kegiatan edukasi konsumen cerdas dan pengawasan barang beredar dan jasa di Lombok Epicentrum Mal, Senin (29/4) kemarin.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Kota Mataram hadir dalam kegiatan ini. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga hadir. Termasuk dari BPOM untuk memberikan pemahaman produk-produk yang boleh dan tidak boleh sampai kepada kon-

(Suara NTB/bul)

KONSUMEN CERDAS - Edukasi publik menjadi konsumen cerdas sumen. Taufik mengatakan, edukasi dilakukan untuk mengantisipasi. Jangan terjadi kasus duluan, baru konsumen sadar dan sibuk mencari solusinya.

Denganmengedukasilebihawal, harapannya, tidak lagi ada kasus yangmencuatantarakonsumendan produsen.“Kesadaranmenjadikonsumen cerdas harus timbul dari masyarakat. Dari usia dini, sampai konsumen pada umumnya,” kata Taufik. Melihat historisnya, banyak kasus yang masuk di BPSK lantaran ketidakcerdasan konsumen.

Kasus sengketa konsumen kerap kali muncul, setelah konsumen melakukan transaksi. Seharusnya dari awal, prosedur dilakukan agar sengketa dapat diminimalisir.

Hak-hak konsumen ini dilind-

ungi UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Beberapa hak diatur di dalamnya bagi konsumen. Hak memilih barang atau yang akan dikonsumsi. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Hak dilayani, diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi. Hak mendapat advokasi dan perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa.

Hak didengar pendapat dan keluhannya. Hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dlm mengkonsumsi. Hak mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur atas apa yang akan dikonsumsi. Dan hak mendapat barang/jasa sesuai nilai tukar dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan. (bul)

aplikator RTG untuk memenuhi RTG bagi korban gempa di NTB. Tapi pada perkembangannya, STIP ini menjadi pusat RTG di NTB. Masih menurut penjelasan M. Ikhwan, selain aplikator, STIP juga bekerjasama dengan supplier material seperti baja ringan untuk bahan atap, dan supplier dinding, beton. Dan dalam penyediaan tenaga kerja terlatih dalam sektor pembangunan RTG ini, STIP juga melakukan rekrutmen dan pelatihan.

“Sampai hari ini, ada 231 orang yang bekerja di STIP. 150

orang yang sudah mendaftar dan belum mulai bekrja. Dan beberapa bulan ke depan akan kami rekrut lulusan-lulusan SMK untuk bekerja membuat RTG,” jelas Ikhwan.

STIP menjadi one stop solution untuk kebutuhan pembangunan RTG di NTB. Dari 17 aplikator di STIP yang telah membuat kesepakatan siap memproduksi dan mendistribusikan dan memasang/membangun 35.000 unit rumah sampai bulan Desember 2020 sebelum pelaksanaan MotoGP di KEK Mandalika.

Dari aktifitas inilah, M. Ikhwan menyebut perputaran uang dari STIP di awal ini mencapai Rp37 miliar. Uang tersebut bersumber dari seluruh biaya kebutuhan dan operasional RTG. Investasi mesin, pembangunan gudang produksi RTG, kegiatan operasional lain, termasuk penggajian karyawan.

Setahun ke depan sejalan dengan produksi massifnya RTG, Ikhwan mengatakan investasi dari seluruh aplikator dapat menembus ratusan miliar. Sehingga di kawasan STIP

seluas 26 hektar akan menjadi pusat ekonomi baru dan menggerakkan berbagai jasa ikutan lainnya.

“Pembangunan RTG akan membutuhkan 35.000 tenaga kerja. Maka ini akan jadi kawasan industri baru, usaha baru. Dari STIP ini diharapkan muncul ahli konstruksi, ahli baja ringan, ahli beton dan lainnya,” demikian Ikhwan.

Dan Gubernur juga sangat berharap, pembangunan KEK Mandalika, salah satunya ditopang dari SDM-SDM yang lahir dari STIP. (bul)

Bank Muamalat Kerjasama dengan Masjid Salurkan Zakat kepada 100 Mustahik Mataram (Suara NTB) Bank Muamalat Cabang Mataram kembali menyalurkan Dana Zakat untuk keluarga fakir miskin berupa bantuan pangan yang terdiri dari bahan pokok seperti Beras, Minyak dan lainnya beserta uang tunai. Sebanyak 100 Mustahik yang mendapat berkah dari programKemanusiaanPanganUntuk Dhuafa (PAUD) hasil kerja sama antara Baitulmaal Muamalat dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Sabtu, (20/4) bertempat di Kantor Kementrian Agama Kota Mataram Jalan Pejanggik No. 83 Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan ini di hadiri Oleh Sekretaris Dewan Masjid Indonesia (DMI)ProvinsiNusaTenggaraBarat dan 10 Pengurus Masjid di setiap Kecamatan di Kota Mataram.

Dalam Sambutannya, Ketua DMI Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Ir. Mashur mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Jajaran Bank

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Branch Manager Bank Muamalat Cabang Mataram Bapak Nasrulloh berfoto bersama dengan para mustahik dan tamu undangan, Sabtu, (20/4) di Aula Kantor Kementrian Agama Kota Mataram Jalan Pejanggik No. 83, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB. Muamalat karena telah menyalurkan Zakat Pangan yang tidak hanya dilaksanakan di Kota Mataram, tetapi juga para jemaah masjid dari kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Semoga Program ini tidak hanya di Kota Mataram saja. Namun, menjangkau seluruh Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Semoga Program ini berman-

faat bagi para penerima santunan.

Sementara itu bagi seluruh masjidmasjid untuk pengelolaan dananya, silahkan berkolaborasi dan bersinergi dengan Bank Muamalat Cabang Mataram,” jelas bapak Dr. Ir. Mashur.

Sementara Itu, Branch Manager Bank Muamalat Cabang Mataram, Bapak Nasrulloh dalam sambutannya menuturkan dan

memperkenalkan Bank Muamalat secara singkat dan programprogram BMM kepada para mustahik dan tamu undangan. PenyaluranDanaZakatpangandibagikan kepada 100 Mustahik Jemaah Masjid dari 10 Jamaah Masjid Se Kota Mataram. Total ada sebanyak 100 Paket Sembako Bernilai Rp 200 ribu serta Uang Tunai Rp100 ribu yang di bagikan.

Sesuai Komitmen Bank Muamalat memajukan Bisnisnya juga berkolaborasidenganMasjid.Dimana Masjid memiliki pengelolaan dana dan menyimpan dana operasional masjidnya melalui Bank Muamalat. Dan Pastinya Program ini tidak berhenti sampai di sini karena Bank Muamalat dan BMM memiliki Banyak Program Zakat yang disalurkan pada Bulan Ramadhan dan Idul Adha serta Renovasi Rumah. Harapannya masyarakatsemakinmengenalBankSyariah dan mempercayakan dananya untuk disimpan dan dikelola Oleh Bank Muamalat. (ron/*)

Jelang Puasa

TPID dan Satgas Pangan Siap Tekan Aksi Spekulan Mataram (Suara NTB) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan berkomitmen akan mengawal terus pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan selama Ramadhan- Idul Fitri 1440 H. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua TPID NTB, Achris Sarwani sekaligus Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB bersama Lasminingsih, SH, LLM, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa, Kombes. Pol. Syamsudin Baharuddin, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB dan Hj. Putu Selly Andayani,KepalaDinasPerdagangan Provinsi NTB Senin (29/4).

Sebagaimana diketahui bersama, pada tahun 2018 lalu pengendalian harga khususnya pada saat bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri, di Provinsi NTB menunjukkan hasil yang cukup baik. Inflasi bulan April 2018 0,37% (mtm), Mei 2018 1,37% (mtm) dan Juni 2018 0,76% (mtm).

Tentunya hal ini merupakan bukti kerja keras semua pihak yang berada di TPID Provinsi NTB dan Satgas Pangan dalam menjalankan tugasnya dan bersinergi dalam menjaga serta mengawal gejolak harga komoditas pada periode tersebut. Pada tahun ini, TPID Provinsi NTB dan Satgas Pangan Provinsi NTB tentu akan terus meningkatkan kinerja dan sinergi dalam pengendalian harga dan menjaga inflasi sesuai target yang ditetapkan, khususnya dalam waktu dekat terkait dengan momen bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Sesuai dengan siklusnya, diperkirakan inflasi akan menun-

jukkan peningkatan, namun demikian, kenaikan harga yang diperkirakan akan terjadi tersebut akan menjadi perhatian kita sehingga tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan. Menjelang bulan Ramadhan, kemudian pada bulan depan (Ramadhan) hingga Hari Raya Idul Fitri, TPID Provinsi NTB akan melakukan langkahlangkah pengendalian inflasi.

Seperti, melakukan pemantauan harga secara harian di pasar tradisional dan modern. Sidak dan monitor pasar, produsen/distributor/pedagang bahan pokok. Dalam monitor tersebut dilakukan pemantauan terhadap stok dan harga barang kebutuhan pokok di produsen/distributor/pedagang. SebagaiinformasidiBulogDivreNTB stok beras medium saat ini sebesar 52.000 ton dan beras premium 3.500 ton yang cukup untuk stok selama 12 bulan; gula pasir 525 ton yang cukup untuk stok 2 bulan.

Minyak goreng 68.000 liter yang cukup untuk 4 bulan ke depan.

Imbauan kepada produsen/distributor/pedagang untuk menjaga pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dengan tetap memperhatikan kenaikan harga yang wajar dan tidak membebani masyarakat.

Masyarakat juga diimbau untuk belanja dengan bijak dan tidak berlebihan untuk kebutuhan selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa, Lasminingsih, dan jajaran Dinas Perdagangan melakukan peninjauan stok dan harga bapok ke

(Suara NTB/bul)

PANTAU HARGA - Pemantauan harga sejumlah komoditas pangan di NTB sejumlah pasar rakyat, ritel modern,sertagudangBulogdangudang distributor bapok di NTB. Hasil pantauan di Pasar Mandalika menunjukkan harga relatif stabil. Harga beras medium tercatat dijual Rp8.500-9.500/kg, beras premium Rp11.000/kg, cabai merah kriting Rp30.000/kg, cabai merah besar Rp30.000/kg, cabai rawit merah Rp30.000/kg, daging sapi Rp110.000-130.000/kg, daging ayam ras Rp35.000-36.000/kg, telur ayam ras Rp22.400/kg, gula pasir Rp12.000/kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000/liter, bawang putih Rp40.000/kg dan tepung terigu Rp9.000/kg. Adapun harga bawang merah diPasar Mandalika terpantau turun cukup banyak dibandingkan harga dua minggulalu,dariRp45.000/kgmenjadi Rp30.000/kg.

Sedangkan, hasil pantauan di Pasar Kebon Roek juga menunjukkan kondisi stok dan harga bapok yang secara umum relatif stabil dan masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan harga

acuan yang ditetapkan pemerintah. Beras medium dijual dengan kisaran harga Rp8.500/kg, beras premium Rp10.000/kg, gula pasir Rp11.500/kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp12.000/liter, daging ayam ras Rp36.000/kg, telur ayam ras Rp25.600/kg dan Rp47.000-50.000/karton (isi 30 butir), bawang merah Rp30.000/ kg, bawang putih Rp40.00045.000/kg, cabe merah kriting Rp30.000/kg, dan cabe rawit merah Rp30.000/kg.

Sedangkan, pantauan di ritel modern Indomaret, Alfamart, dan Giant Express Kota Mataram, harga bapok terpantau stabil, seperti gulapasirRp12.500/kg,dagingbeku Rp80.000/kg, dan minyak goreng kemasan 1 liter Rp11.500. “Kami mengharapkan masyarakat NTB tidak perlu khawatir karena stok terpantau cukup dan harga bapok stabil. Dengan demikian masyarakat dapat menyambut bulan puasa dengan tenang dan dapat beribadah dengan khusyuk,” pungkas Lasminingsih. (bul)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 30 April 2019

Halaman 10

Hindari Kecurangan Penerimaan

Harus Mahir Teknologi Informasi PENDIDIKAN sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga pendidik.

Dalam era industri 4.0, guru harus lebih bekerja keras meningkatkan kualitasnya. Terutama guru harus m a h i r menggunakan teknologi informasi.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti, pada Senin (29/4) mengatakan, guru menentukan maju atau tidaknya suatu pendidi(Suara NTB/dok) kan. “Maju tidaknErmawanti ya suatu pendidikan itu paling penting ditentukan oleh SDM atau tenaga pendidik. Pendidik adalah ujung tombak di lapangan yang melaksanakan proses pembelajaran,” ujarnya.

Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Ermawanti menekankan, guru harus terus meningkatkan kompetensinya terutama mahir menggunakan teknologi informasi. “Jangan sampai guru kalah dengan anak didiknya yang berada di era industri 4.0,” katanya.

Selain itu, guru juga harus lebih ekstra keras meningkatkan kualitasnya. Karena saat ini guru buka lagi satusatunya sumber belajar. Siswa bisa belajar kapan dan di mana saja dengan alat komunikasi yang dimiliki, baik handphone maupun media lainnya. “Guru harus lebih ekstra kerja keras meningkatkan kualitasnya,” sarannya.

Dalam era saat ini, guru juga dituntut harus lebih kreatif dan inovatif mengembangkan pembelajaran di ruang-ruang kelas. “Era milenium ini guru jadikan sebagai era kerja keras meningkatkan kemampuan untuk masuk ke dalam dunia industri 4.0. Semua berbasis IT, jadi seyogyanya guru harus lebih kreatif, inovatif mengembankan pembelajaran di ruang-ruang kelas,” ujar Ermawanti.

Sebelumnya juga disampaikan, IGI kerap melaksanakan pelatihan secara dalam jaringan (Daring) atau online kepada guru-guru melalui kanal pelatihan IGI. Pelatihan secara mandiri yang dilakukan oleh organisasi profesi guru seperti IGI ini penting untuk peningkatan mutu guru.

Pelatihan Daring secara mandiri ini, menurutnya sangat penting diikuti oleh guru. Pendidikan sangat dinamis, selalu terjadi perubahaan di segala bidang. Kalau guru tidak mau belajar mengikuti perubahan, siswa bisa lebih pintar dari guru, dan hal itu akan menjadi masalah besar.

“Di sinilah peran IGI dengan puluhan kanal diharapkan guru bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya,” kata Ermawanti. (ron)

Unram Klarifikasi Hasil SNMPTN Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) mengklarifikasi ribuan rapor siswa yang diusulkan masuk dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Klarifikasi ini dilakukan untuk menghindari penerimaan dengan cara curang.

Ribuan nilai rapor siswa diklarifikasi untuk mencocokkan antara nilai rapor asli dengan nilai rapor siswa yang diunggah saat mendaftar SNMPTN. Hasilnya, banyak sekolah yang ketahuan curang melakukan katrol nilai rapor agar siswanya lulus SNMPTN. ‘’Fenomena kecurangan dalam proses pendaftaran pernah terjadi pada tahun 2012 lalu. Banyak sekolah mendongkrak nilai siswanya agar diterima di jalur undangan. Efeknya sekolah menjadi favorit, sehingga ke depan sekolah tersebut laris diminati masyarakat. Kemarin yang hadir klarifikasi dari 1170 lulus, yang

hadir 1189 menyerahkan rapornya untuk klarifikasi,” ungkap Kepala Biro Akademik Perencanaan dan Kerjasama Unram, Drs. Ruspan pada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Diakuinya, berbagai motif kecurangan ditemukan pihaknya. Mulai dari motif mengkatrol nilai rapor tinggi, sehingga tidak sesuai dengan nilai rapor asli. Ada juga nilai mata pelajaran yang tidak sesuai antara yang diunggah dengan nilai yang asli.

“Kita tidak tahu benar atau tidak makanya kita klarifikasi, makanya kepseknya datang supaya dia klarifikasi ke

(Suara NTB/dys)

H. Ruspan Sekarang rapornya selembar bisa dibuat kapan saja. Makanya saya bilang ada rombongan siswa dan guru dari sekolah Bima, prestasi itu penting tapi kejujuran jauh lebih penting yang utama,” tutupnya. (dys)

PPDB, Sekolah Harapkan Tidak Kekurangan Siswa (Suara NTB/ron)

BACA - Seorang siswi saat membacakan puisi di Lomba Baca Puisi dan Menulis Surat yang dilaksanakan LPMP NTB di SDN 1 Sandik, Sabtu (27/4).

Kembangkan Budaya Literasi Lewat Puisi dan Menulis Giri Menang (Suara NTB) – Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB menggelar lomba baca puisi dan menulis surat jenjang SD se-Kecamatan Batulayar. Lomba yang dilaksanakan di Pondok Literasi SDN 1 Sandik ini bertujuan sebagai strategi untuk menggerakkan kegiatan literasi.

Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP NTB, Drs. I Made Murta Asta-

wa, dalam laporannya mengatkan kegiatan ini diikuti oleh 28 SD yang ada di Kecamatan Batulayar. Tujuan untuk menggerakkan gerakan literasi di sekolah. “Tujuan lomba ini adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan, khususnya pada gerakan literasi sekolah (GLS),” jelasnya.

Sasaran dari kegiatan lomba ini yaitu siswa jenjang SD se-Kecamatan Batulayar, Lombok Barat.”Bagaimana kita menggerakan budaya kita, di mana kita lihat k a j i a n UNESCO ternyata indeks minat baca orang

Ratusan Peserta Paket C di Lobar Ikut Ujian Penyetaraan Berbasis Komputer Giri Menang (Suara NTB) Ujian Kesetaraan Paket C untuk setingkat SMA di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) telah berlangsung dari tanggal 13 April dan berakhir hari ini, Selasa (16/04) lalu. Sebanyak 641 siswa penyetaraan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang seluruhnya mengambil Program Jurusan llmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Menurut Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, Hj. Rosdiana, terdapat 14 lembaga pembelajaran yang terdiri atas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pondok Pesantren Salafiah, dan Sanggar Kegiatan Belajar mengikuti ujian penyetaraan yang sudah mengaplikasikan penggunaan komputer tersebut.

“Kami bekerja sama dengan SMP, SMA, dan SMK karena di PAUD PNFI Lombok Barat belum memiliki server. Mungkin untuk tahun depan di SKB Gunungsari bisa menyelenggarakan UNBK secara mandiri, karena server baru siap tahun depan,” ujar Hj. Rosdiana.

UNBK itu sendiri, aku Rosdiana telah diterapkan pihaknya untuk Paket B dan Paket C sejak tahun lalu. “Untuk Paket C, tahun lalu diikuti sekitar 550-an orang dengan tingkat kelulusan mencapai 90% lebih,” aku Rosdiana yang sangat yakin bila tahun ini persentase kelulusan lebih meningkat lagi.

Rosdiana mengaku, sebanyak 641 peserta UNBK tahun ini adalah benar-benar peserta pendidikan penyetaraan yang telah dibeka-

semua fakultas,” ujarnya.

Menurutnya, jika ada satu saja deviasi antara nilai rapor yang diunggah di PDSS dengan nilai rapor asli, dipastikan tidak diloloskan.

Dikatakan Ruspan, bahwa fenomena katrol nilai rapor ini memang dari dulu terjadi dan menjadi temuan. Akan tetapi pihaknya selalu ada toleransi. Namun, sekarang pihaknya lebih ketat lagi dalam melakukan seleksi, supaya pihak kepala sekolah lebih berhati hati ke depan. Jika ada ditemukan sekolah mengkatrol nilai rapor, ancaman black list pada sekolah yang ditemu-

kan curang akan dilakukan.

“Jika terbukti maka ancaman mereka itu akan kita blacklist. Rata rata di tiap kabupaten kota ada katrol nilai. Kita klarifikasi lagi, mereka mau klarifikasi membawa dokumennya,” sambungnya.

Problem lain yang ditemukan kata Ruspan, ialah terkait keabsahan nilai rapor dan akademik ada yang tidak ditandatangani, ada juga yang tidak ada stempel kemudian sertifikatnya. Kalau untuk temuan ini, pihaknya tetap melakukan klarifikasi.

Adanya fenomena curang tersebut disebabkan model rapor sekolah saat ini berbeda dengan model rapor zaman dulu, sekarang rapor hanya berbentuk selembar kertas.

“Itu justeru ada peluang beda dengan rapor kita dulu.

(Suara NTB/her)

Hj. Rosdiana li dengan pembelajaran dan try out menggunakan komputer.”Mereka memang peserta murni pendidikan kesetaraan yang sudah melalui pembelajaran dan masuk di Dapodik bio data untuk Ujian Nasional,” pungkas Rosdiana.

Untuk ujian penyetaraan Paket B setara SMP, di Kabupaten Lobar sepenuhnya telah menggunakan komputer (UNBK) walaupun untuk SMP-nya sendiri sebagiannya masih menempuh Ujian Nasional dengan menggunakan kertas dan pensil.

Tahun ini UNBK Penyetaraan Paket B akan diselenggarakan di tanggal 11-15 Mei 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 624 orang. Untuk Paket A setingkat SD, Dinas Dikbud Lobar akan mengikutkan 3000 anak peserta

ujian, namun seluruhnya masih berlangsung secara konvensional yaitu menggunakan kertas dan pensil. Jumlah tersebut adalah sisa siswa yang telah dibelajarkan sejak tahun 2017. Pihak Dinas Dikbud telah mengikutkan 5.000 peserta sejak tahun itu, walaupun yang lulus hanya 2900-an.

Di kesempatan terpisah, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menanggapi positif pemberlakuan ujian penyetaraan di wilayahnya tersebut.”Tidak hanya untuk Paket A dan B, tapi penyetaraan untuk SLTA sederajat atau Paket C akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Di samping membuka kesempatan untuk pendidikan lebih tinggi, pendidikan penyetaraan paket C ini memberi kesempatan kepada masyarakat memiliki daya tawar lebih di dunia pekerjaan. Apalagi diikuti dari awal dalam proses pembelajarannya, nilainya sama dengan sekolah yang biasa (SMA, red),” terang Fauzan.

Bagi Fauzan, ujian penyetaraan di sisi lain akan mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Manusia Lobar di sektor pendidikan, terutama untuk komposit angka rata-rata lama sekolah yang tahun 2018 lalu baru mencapai 6,15 tahun. Ia mengaku surprise dengan UNBK untuk Paket B.”Di SMP saja belum banyak sekolah menerapkan UNBK, tapi di ujian penyetaraan sudah bisa,” p u n g k a s Fauzan.(her/*)

(Suara NTB/ist)

Ratusan peserta paket C mengikuti ujian penyetaraan berbasis Komputer.

Indonesia, 0,001. Artinya hanya 1 orang dari 1.000 orang yang punya minat baca serius,” ujarnya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, Hairudin, M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, proyeksi pendidikan abad 21 yang dibutuhkan oleh peserta didik yaitu tiga hal, pendidikan karakter, kompetensi atau kemampuan, dan keterbukaan wawasan atau literasi.

Menurutnya, melalui Lomba Baca Puisi dan Menulis Surat, secara bersama-sama ingin membuktikan bahwa literasi bukan hanya sekadar teori saja, bukan hanya penyampaian pengetahuan. “Tapi kita ingin mengimplementasikan intisari literasi, salah satu stratetgi dengan menggelar lomba baca puisi dan menulis surat,” katanya.(ron)

Mataram (Suara NTB) – Sekolah mengharapkan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri tahun 2019 nanti bisa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. Hal itu untuk menghindari kekurangan siswa, padahal sarana dan prasasana serta guru di sekolah sudah lengkap.

Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., mengharapkan peningkatan jumlah siswa yang diterima pada tahun 2019 ini. Pada PPDB tahun lalu, siswa yang diterima sebanyak 110 orang padahal kuota yang terseda sebanyak 160 orang, dengan lima rombongan belajar.

Dampaknya, ada satu ruang kelas yang kosong atau tidak digunakan.

Pada PPDB nanti pihaknya berharap ada peningkatan siswa yang mendaftar.

“Tahun ini kami menerima kuota siswa baru sebanyak 192 orang untuk enam rombongan belajar,” katanya.

Ia berharap ada peningkatan jumlah siswa melalui aturan PPDB terbaru nanti. Apalagi karena sara-

na dan prasarana di SMPN 16 Mataram yang sudah siap, seperti tersedianya ruang kelas, perpustakaan yang baru selesai direhabilitasi dengan buku-buku yang lengkap. Siswa juga mendapatkan buku pelajaran satu untuk buku untuk satu anak.

“Tidak hanya itu, tenaga pengajar yang dimiliki juga lengkap,” ujar Suraji.

Suraji juga menyampaikan sudah ada pembicaraan antara sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram perihal PPDB. Dipastikan PPDB akan menyesuaikan aturan Permendikbud tentang PPDB. “Tapi teknisnya belum ada,” katanya.

Permendikbud terbaru tentang PPDB ini memiliki sejumlah penyesuaian dibandingkan tahun lalu. Terutama berkaitan dengan kuota zonasi di mana sekolah harus menerima siswa yang berasal dari zona sekolah itu sebanyak 90 persen dari daya tampung. Sedangkan kuota di luar zona sebanyak lima persen dari daya tampung sekolah untuk jalur prestasi.

Serta, kuota lima persen bagi siswa yang mengikuti orang tua/wali bekerja atau mutasi antar daerah. (ron)

KB-TK Putra 1 Mataram Peringati Hari Bumi Mataram (Suara NTB) Kelompok Belajar – Taman Kanak-kanak (KB – TK) Putra 1 Mataram memperingati Hari Bumi yang jatuh 22 April 2019 lalu dan diperingati di halaman sekolah, Sabtu (27/4). Kegiatan yang dilakukan dengan berkemah ini mengambil tema, ‘’Lets have fun and love our earth’’.

Kepala KB-TK Putra I Mataram Hj. Yuniarti, menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk membina dan memupuk rasa cinta anak anak kepada bumi sebagai tempat hidup dan bersosialisasi, dan anak-anak belajar untuk untuk menjaga bumi dari polusi dan sampah.

Selain itu, ujarnya, kegiatan ini juga berisi ice breaking game serta sosialisasi tanggap bencana yang sesuai dengan Kurikulum PAUD. Seperti pembelajaran tentang tanggap ketika ada gempa,banjir bandang, gunung meletus dan hujan yang disertai angin puting beliung, Selain itu juga ada kegiatan api unggun sebagai penutup acara kemah sehari ini.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh civitas lembaga PAUD Putra 1 Mataram serta dihadiri anggota Racana Universitas Mataram sebanyak 5 orang. Selain itu anak anak juga diperkenalkan tentang pengetahuan Pramuka untuk anak Usia

(Suara NTB/ist)

API UNGGUN – Peserta api unggun sebagai penutup dari seluruh rangkaian acara pramuka di KB-TK Putra I Mataram. dini, sehingga mampu membentuk kemandirian dan sosial entrepreneur anak sejak usia dini.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap kegiatan ini memberikan dampak positif bagi anak anak tentang kepramukaan. Kegiatan ini juga sebagai proses perayaan kegiatan penyambutan Ramadhan Day di sekolah, serta penyambu-

tan Hari Pendidikan Nasional di TK Putra I Mataram Kegiatan ini juga merupakan rangkaian kegiatan pra-paskah acara GERNAS BAKU 2019 yang akan dilaksanakan serentak di Indonesia pada tanggal 27 Juli 2019 yang akan datang, sehingga kegiatan kemah sehari ini juga sebagai ajang Gerakan Orang Tua membacakan buku dan literasi. (r)

SUARA NTB

Selasa, 30 April 2019

(Suara NTB/fan)

Faris Peserta Termuda Tambora Challenge 2019 Mataram (Suara NTB) Faris Abiyyu (20) akan menjadi peserta termuda yang akan ambil bagian di Tambora Challenge 2019 yang akan berlangsung di Jln. Lintas Sumbawa, 1-4 Mei mendatang.

Meski tergolong muda, mahasiswa semester tiga F-POK IKIP Mataram ini siap menaklukkan rute sejauh 320 Kilometer di lomba lari ekstrem itu.

“Target saya masuk finis. Dan saya yakin bisa karena saya sudah mempersiapkan diri cukup lama mengikuti event ini,” ucapnya saat ditemui Suara NTB di Acara Pelepasan Atlet Tambora Challenge di Kantor Dispora NTB, Senin (29/4).

Dalam acara pelepasan atlet itu, Faris hadir bersama delapan atlet NTB lainnya, yakni Abdul Salam, Marhalim Halilintar, Yan Bahtiar, Yadi, Abdul Akhir, Juni Hardi, Evan Ferdiyanti dan Margaretha Eggrani. Saat itu Faris dan rekan sesama atlet lainnya didampingi Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin dan Panitia Tamboy Challenge 2019, Vina Pratiwi.

Faris mengatakan dirinya akan turun di nomor relay pada event itu, dimana dia akan berlari estafet sejauh 320 Kilometer bersama pasangannya, Marhalim Halilintar. “Saya ikut di nomor relay. Di nomor relay saya akan berlari sejauh 160 kilometer, kemudian 160 Kilometer lagi akan dilanjutkan oleh pasangan saya, Marhalim,” jelasnya.

Bagi Faris, turun di Tambora Challenge 2019 akan menjadi event terekstrem yang pernah diikutinya. Event itu sekaligus menjadi yang pertama kali diikutinya selama lima kali event itu berlangsung di NTB. Meski belum berpengalaman turun di Tambora Challenge, namun Faris siap berlari sampai finis.

Faris optimis bisa berlari sejauh 160 Kilometer, karena dia sudah mempersiapkan diri selama dua tahun sebelum turun di event itu. Selain itu dia juga sudah pernah menaklukan lomba lari sejauh ratusan kilometer di sejumlah event lari ekstrim. Terakhir dia mengikuti kejuaraan lari 150 Km di Yogyakarta-Semarang tahun 2018 dan Rinjani 100 meter di NTB tahun 2017.

Dengan sejumlah pengalaman di beberapa lomba lari ekstrim yang pernah diikutinya dua tahun belakangan ini. Faris yakin bisa finis sesuai target.

Di tempat yang sama Panitia Lomba dari Kompas, Vina Pratiwi mengatakan bahwa untuk finis under COT nomor relay 64 jam dan perorangan 68 jam.

“Peserta nomor relay akan start jam 15.00 WITA dan finis 07.00 pagi di Doroncanga. Sementara perorangan finis 11 siang,” jelasnya. (fan)

Halaman 11

Bahaya Rabies Mengancam Peserta Tambora Challenge 2019 Mataram (Suara NTB) Penyebaran wabah rabies di Pulau Sumbawa bisa mengancam peserta Lomba Lari Ekstrem Tambora Challenge, yang digelar di Jalan Lintas Sumbawa, 1-4 Mei 2019. Pihak Panitia pun mengaku telah melakukan koordinasi dengan Dinas Peternakan NTB untuk antisipasi bahaya anjing rabies di Wilayah Pulau Sumbawa.

Panitia Tambora Challenge 2019, Vina Pratiwi yang diwawancara Suara NTB di Kantor Dispora NTB, Senin (29/4) kemarin mengatakan pihaknya sudah mengetahui terkait keberadaan anjing rabies di Pulau Sumbawa. Terutama di daerah Torano Sumbawa dan Dompu diakui pihaknya menjadi titik rawan anjing rabies.

“Kita sudah koordinasi dengan Dispar NTB dan Dispora NTB terkait kesiapan lomba ini. Dan untuk bahaya Anjing rabies kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perternakan NTB untuk mengantisipasi titik

rawan anjing rabies di daerah Torano dan Dompu,” ucapnya.

Keberadaan anjing rabies di Pulau Sumbawa memang sangat menghawatirkan peserta lomba. Namun demikian Vina menegaskan bahwa bahaya Anjing rabies tidak akan mengganggu penyelenggaraan Tambora Challenge 2019. Dalam hal ini panitia sudah melakukan antisipasi dan siap menggelar event lari sejuah 329 kilometer itu.

Vina mengatakan peserta Tambora Challenge 2019 sudah ada yang tiba di NTB. Peserta yang sudah mendaftar hingga, Senin (29/4) sudah mencapai 49

orang untuk peserta reguler.

Selain itu ada satu atlet dari kebangsaan luar mengikuti event ini, yakni Tofi Loren dari Prancis. Sebanyak 13 pasang (26 atlet) akan ikut nomor relay dan sisanya 23 atlet akan mengikuti nomor perorangan.

Dijelaskannya, para peserta yang mengikuti Tambora Challenge 2019 merupakan atlet yang sudah lolos kualifikasi. Untuk peserta relay minimal sudah menyelesaikan race sejauh 100 Kilometer, sementara peserta individu minimal sudah menyelesaikan race sejauh 170 Km. Para peserta lomba akan

(Suara NTB/fan)

TAMBORA CHALLENGE - Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin dan Panitia Thambora Challenge 2019, Vina Pratiwi berpose bersama atlet Tambora Challenge NTB di Ruangan Kadispora NTB, Senin (29/4).

Sedangkan untuk kesiapan start di Poto Tano Sumbawa Barat, mulai 1 Mei pukul 15.00 venue dan lainnya sudah samsore, finis tanggal 4 Mei pukul pai 90 persen. Setiap 20 kilo07.00 pagi di Doroncanga Dom- meter para atlet akan melewati pu. Sementara untuk nomor weather station. Kemudian setperorangan finis jam 11.00 iap 40 km akan dilakukan check point bagi peserta. (fan) siang tanggal 4 Mei 2019.

Faris Abiyyu

Bonus Atlet Dompu Tak Sesuai Rencana Dompu (Suara NTB) – Bonus puluhan Atlet kontigen Dompu, peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018 lalu belum sesuai harapan. Anggaran yang dicairkan masih di bawah target. Akibatnya, jatah untuk tiap atlet dan pelatih berkurang.

Sekretaris Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Dompu, A. Yarid, ST, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/4) mengaku sudah mentransfer bonus atlet peraih medali ke rekening masing-masing. Berikut pelatih yang telah ikut berjuang mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi tersebut.

Hanya saja, nominal bonusnya berkurang dari rencana awal. Yakni Rp12 juta untuk tiap atlet peraih medali emas.

Sedangkan peraih perak diberi Rp7 juta dan perunggu Rp5 juta. Sementara untuk pelatih bervariasi dengan mempertimbangkan perolehan medali dan asas keadilan. Kisarannya mulai Rp3-Rp11 juta.

“Atlet peraih emas itu kan Rp15 juta kita rencanakan.

Tapi kondisinya beda sehingga dicairkan hanya Rp12 juta saja,” ungkapnya.

Tak dicairkannya bonus atlet sesuai target awal mengingat realisasi anggaran dari pemerintah kurang. Dari Rp1,5 Miliar yang diusulkan hanya mampu dialokasikan Rp1 Miliar.

Nilai pembagian untuk para atlet dan pelatih itu, tegas A. Yarid, ditentukan sesuai surat keputusan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang Yasin. Sehingga dipastikan tak ada indikasi permainan atau upaya lain yang membuat jatah mereka berkurang.

“Itukan atlet sudah di SK-kan Bupati termasuk nilai uangnya. Di dalamnya juga ada lampiran untuk para pelatih sesuai perolehan medali. Misalnya, untuk pajat tebing 11 atlet dianggarkan Rp11 juta untuk bonus pelatihnya, tinggal dibagikan berapa nanti,” jelasnya.

Disebutkan, pada Porprov 2018 lalu di Mataram atlet kontingen Dompu berhasil mendulang 104 medali. 37 diantaranya medali emas, 28 perak dan 39 perunggu. Capaian tersebut memperbaiki posisi wilayah ini dari urutan lima ke peringkat tiga dari 10 Kabupaten/Kota di NTB. (jun)

(Suara NTB/fan)

RUSAK PARAH - Kondisi Lintasan Atletik Sintentis GOR 17 Desember rusak parah. Butuh dana Rp 12 miliar untuk melakukan perbaikan lintasan berbahan dasar karet ini. Foto ini diambil beberapa hari yang lalu.

Tim Tenis Putra NTB Terancam Tak Lolos PON Mataram (Suara NTB) Tim tenis NTB terancam gagal mendapat tiket mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020. Ancaman tim tenis NTB gagal lolos PON XX/2020 itu dikarenakan rangking petenis nasional asal NTB, Panji Untung Setiawan menurun. Dari tujuh besar nasional turun ke peringkat sembilan nasional.

Demikian dikatakan Ketua Umum Pengprov Pelti NTB, Jamaluddin Maladi ketika dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (29/4).

“Prestasi atlet tenis NTB, Panji Untung Setiawan menurun. Ini menjadi ancaman buat tim tenis NTB mengikuti PON XX/2020. Bisa-bisa tim tenis putra kita tidak lolos PON secara peringkat,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Pelti NTB mengatakan bahwa tim tenis NTB menempati peringkat tujuh besar di level nasional tahun 2018. Peringkat tujuh besar tim NTB itu dapat meloloskan tim NTB ke PON XX di Papua tahun 2020 tanpa melalui ajang kualifikasi PON. Namun, memasuki tahun 2019, prestasi tim NTB menurun ke peringkat sembilan nasional. Hal ini disebabkan atlet NTB, Panji Untung Setiawan jarang mengikuti event nasional setelah mengikuti pendidikan di USA tahun 2018.

“Tim NTB kekurangan poin.

Itu karena Panji jarang bertanding di kompetisi nasional. Tim tenis NTB harus sering bertanding di level nasional agar bisa menambah

poin,” ucapnya.

Menurut Jamal, tim NTB masih punya peluang menaikan peringatan nasional bila Panji selalu dilibatkan di event nasional tahun ini. Perebutan peringkat atlet tenis masih berlangsung hingga bulan Agustus 2019, diharapkan Panji dan tiga rekan sesama atlet NTB terus bermain di kompetisi nasional agar bisa meningkatkan rangking nasional.

Sementara itu dibagikan lain, Jamal menambahkan bahwa tim tenis putri NTB sudah dipastikan lolos mengikuti PON/2020. Pasalnya pretasi petenis putri NTB masih dalam posisi aman yakni enam besar nasional.

“Untuk tim putri masih aman, dan sudah dipastikan lolos PON,” jelasnya.(fan)

Setelah Pemilu, Polres Lobar Gelar Operasi Keselamatan Gatarin Giri Menang (Suara NTB) Satlantas Polres Lombok Barat mulai mengelar Operasi Keselamatan Gatarin 2019, Senin (29/4). Operasi ini digelar pasca pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang digelar beberapa waktu lalu. Berbeda dengan operasi lalu lintas sebelumnya. Pada Operasi yang digelar selama 14 hari ke depan itu, pihak Polres Lobar lebih mengedepankan tindakan peneguran kepada para pelanggar.

Baik untuk pengendara bermotor roda dua maupun roda empat dan sebagainya.

“Tetapi tetap ada tujuh pelangaran yang prioritas ditindak seperti tahun lalu, seperti melawan arus, berkendara daam keadaan mabuk, pengendara di bawah umur,” ujar Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu L Panca Warsa di sela operasi yang berlangsung di depan Makopolres Lobar, kemarin. Ia menjelaskan, 80 persen penindakan berupa pembinaan berupa surat teguran. Sedangkan untuk 20 persen berupa pendindakan peni-

langan. Itupun bagi pelanggaran yang bisa mengakibatkan fatalitas lakalantas. Baik berupa kendaraan pengangkut barang yang digunakan untuk mengangkut orang. Pengendara roda dua yang melakukan gonceng tiga, hingga pengunaan roda yang tidak sesuai standard yang ditentukan. “Kalau yang begitu baru kita tilang, karena bisa menimbulkan lakalantas,” sambungnya.

Tidak dipungkiri, dari tahun ke tahun, angka lakalantas mengalami penurunan. Namun untuk penindakan sendiri pihaknya mengalami peningkatan.

Sementara itu, Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi berpesan untuk operasi keselamatan Gatarin 2019 ini untuk memprioritaskan Dikmas Lantas. Demi meweujudkan rasa Simpatik masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas.”Ini juga untuk mengedukasi masyarakat agar menciptakan situasi Kamseltibcarlantas yag tertib,” pesannya.

Sesuai dengan namanya,

(Suara NTB/her)

PERIKSA KELENGKAPAN - Anggota Satlantas Polres Lobar memeriksa kelengkapan kendaraan pengendara saat operasi keselamatan Gatarin 2019 di depan Mapolres Lobar, Senin (29/4). pada waktu pelaksanaanya pihak kepolisian menyempatkan memberikan himbauan

untuk keselamatan berlalu lintas. Disamping itu terdapat sejumlah brosur terkait cara

berkendara yang baik yang diberikan kepada setiap pengendara yang melintas. (her)

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Sumbawa Besar (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc 123456789012345678901234567890121 mengatakan, sebagai wilayah yang berada di daerah 123456789012345678901234567890121 rawan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 faktor alam, non alam dan juga oleh ulah manusia, 123456789012345678901234567890121 kejadian bencana di Sumbawa terus meningkat dari 123456789012345678901234567890121 tahun ke tahun. Bencana hydrometeorologi merupa123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 kan bencana yang paling sering terjadi diikuti oleh 123456789012345678901234567890121 jenis bencana yang lain.

123456789012345678901234567890121 “Hingga saat ini, kita masih belum dapat sepenu123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 hnya mampu meniadakan resiko bencana yang dis123456789012345678901234567890121 ebabkan oleh kejadian atau peristiwa tersebut,” ujar 123456789012345678901234567890121 Bupati pada pembukaan pelatihan potensi SAR 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 teknik pertolongan di perairan di Hotel Transit Sum123456789012345678901234567890121 bawa, Senin (29/4).

123456789012345678901234567890121 Bupati menilai kegiatan pelatihan yang digelar 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Basarnas sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam 123456789012345678901234567890121 mengefektifkan peran SAR di Kabupaten Sumbawa. 123456789012345678901234567890121 Melalui pelatihan tersebut, diharapkan akan se123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 makin banyak potensi SAR yang berkompeten, yang 123456789012345678901234567890121 akan mampu mempersingkat respon time dalam pen123456789012345678901234567890121 anganan di lapangan.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 “Saya berharap kepada seluruh peserta pelatihan 123456789012345678901234567890121 agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan 123456789012345678901234567890121 sebaik-baiknya. Sebab banyak orang yang ingin men123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 jadi seorang insan SAR namun tidak semua orang 123456789012345678901234567890121 bisa mendapatkan ilmu SAR” jelasnya.

123456789012345678901234567890121 Direktur Bina Potensi Basarnas, Marsekal Per123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 tama TNI, Fathurrahman Indra Jaya, SE., MM., 123456789012345678901234567890121 menyatakan bahwa wilayah Indonesia memiliki 123456789012345678901234567890121 tingkat kerawanan yang tinggi terhadap musibah, 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 kecelakaan, maupun kondisi yang membahayakan 123456789012345678901234567890121 manusia. Kondisi tersebut juga dihadapi oleh 123456789012345678901234567890121 Basarnas Mataram yang wilayah kerjanya terma123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 suk Kabupaten Sumbawa.

123456789012345678901234567890121 Oleh karena itu dalam pelatihan teknik-teknik yang 123456789012345678901234567890121 diberikan adalah pengetahuan tentang Medical First 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Responder, akses dan pertolongan di air, teknik ber123456789012345678901234567890121 tahan di air serta teknik membawa korban yang sa123456789012345678901234567890121 dar maupun tidak sadar di permukaan air.

123456789012345678901234567890121 Diharapkannya, pelatihan tersebut dapat meng123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 hasilkan semangat kemanusiaan, kesatuan pola pikir 123456789012345678901234567890121 dan tindak, dalam memberikan pelayanan jasa di 123456789012345678901234567890121 bidang SAR. 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 “Kegiatan pelatihan potensi SAR ini dilakukan un123456789012345678901234567890121 tuk menjaring komunitas para potensi agar nantinya 123456789012345678901234567890121 memiliki keterampilan dalam melakukan pertolon123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 gan yang bisa dimanfaatkan pada pelaksanaan po123456789012345678901234567890121 tensi SAR. Mudah-mudahan potensi SAR yang kita 123456789012345678901234567890121 latih ini bisa membantu secara maksimal, sehingga 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 SAR di Mataram bisa lebih cepat merespon apabila 123456789012345678901234567890121 terjadi bencana maupun terjadi sesuatu yang segera 123456789012345678901234567890121 ditolong,” harapnya. (ind) 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

Basarnas Latih Teknik Pertolongan di Perairan

Selasa, 30 April 2019

SUARA NTB

DIJUAL

Halaman 12

HILANG

HILANG

HLG STNK R4 HONDA JAZZ DR.1369 XE NOKA/NOSIN : MHRGE88600J312596/ L 1 5 A 7 7 7 5 2 0 0 7 AN.OELFADYANI ABDURRAHMAN HLG SKTR ADI SUCIPTO HLG BPKB R4 MITSSUBHISI COLT T 120 SS DR.9284 DA NOKA/NOSIN : MHMT120SP4R075492/4G17C407105 AN.I NENGAH BUDA HLG ‘SKTR RUMAH PELAPOR MENUJU KANTOR SAMSAT GERUNG

HLG STNK R2 HONDA VARIO DR.4825 CS NOKA/NOSIN : MH1JFX113GK215075/JFX1E1217046 AN.DARMAWAN HADIWIJAYA,S.Pd HLG D’SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR.5977CQ NOKA : NOSIN / MHIJFX1146K143688 : JFX1E-1141490 AN.NI WAYAN SUCITA BUDI HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG BPKB SUZUKI DR.1685 AW NOKA/NOSIN : MHYKZE81SEJ-243581/K14BT1147234 AN.INDIR AUNULLAH HLG D’SKTR RUMAH PELAPOR

Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

HLG BPKB R4 OPEL BLAZER MONTERA DR.1508DI NOKA/ NOSIN :57GY22040/22NEC25000175 AN.AYU ARIANI HLG D;SKTR DAERAH SENGGIGI MENUJU KOTA MATARAM

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA

q

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti

TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700

SALON

DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 30 April 2019

RUKO - VILA - KOST

500.000

Halaman 13

SUARA NTB

Selasa, 30 April 2019

RIMBA : Rumah Instan nyaMan Tahan Gempa Giri Menang (Suara NTB)Smartco Group sebagai salah satu aplikator berpengalaman telah siap membantu percepatan penyediaan Rumah Tahan Gempa (RTG). Smartco hadir menawarkan konsep Rumah Instan nyaMan Tahan Gempa (RIMBA).

RIMBA merupakan rumah sederhana, murah, ringan dan di desain untuk tahan terhadap gempa bumi. Menggunakan teknologi CKD (Complete Knock Down) dengan target waktu pembangunan 5 hari dalam kondisi ideal.

Menggunakan material teknologi sandwich panel dengan keunggulan tahan terhadap api serta ringan. Material pendukung menggunakan atap baja ringan isolasi dan baja UNP 80. Teknologi terkini, panel sandwich telah digunakan oleh negara-negara maju untuk mempercepat pembangunan, efisien, ekonomis serta proteksi terhadap resiko bencana alam gempa bumi.

Smartco tengah menunggu rencana zonasi untuk pembangunan RTG dari pemerintah daerah. Senin (29/4) kemarin, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc meluncurkan

produksi Teknologi Rumah Tahan Gempa (RTG) di Science Techology and Industrial Park (STIP) NTB. Gubernur mendorong para aplikator yang menggunakan lahan di STIP NTB, untuk menggunakan tenaga lokal. Pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan dan sejumlah fasilitas secara gratis di STIP. ‘’Kalo bisa yang dipekerjakan buruhnya, tenaganya, enginernya semua orang lokal. Mungkin banyak kekurangan. Tapi itu tugas bapakbapak untuk mengajarkan mereka.

Mohon kesabaran bapak-bapak,’’ tegas gubernur.

Doktor Zul juga mengatakan bahwa semua aplikator yang ada di STIP ini sedang membuat sejarah baru di NTB. Merubah orang yang biasa bekerja di agriculture sector, menjadi orang yang bekerja di services dan industries melalui transfer pengetahuan dan technologi dari industri RTG. Di STIP NTB saat ini ada 17 aplikator yang akan mengerjakan 11 jenis RTG. Dan akan membangun 35.000 unit RTG hingga Desember 2020. ‘’Kami sudah persiapkan semuanya untuk mendukung harapan pemerintah daerah, harapan gubernur,” demikian Muhammad Hasadi mewakili Smartco dan Deni Suandi, Supervisi Smartco. (bul/*)

RADIO

Halaman 14

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 30 April 2019

Perluas Jaringan Kargo Udara MASKAPAI nasional Garuda Indonesia terus memperkuat potensi pasar layanan bisnis kargo udara yang salah satunya tengah dijajaki melalui pengembangan jasa layanan angkutan kargo dengan teknologi drone (unmanned aerial vehicle/UAV). Garuda Indonesia berencana mengoperasikan hingga 100 unit drone di Indonesia yang merupakan bentuk kerjasama eksklusif bersama Beihang UAS Technology Co. Ltd yang juga turut melibatkan sektor industri nasional khususnya dari aspek

Garuda Indonesia Optimalkan Bisnis Angkutan Kargo Udara dengan Teknologi Drone

produksi, perakitan armada hingga aspek komersial penunjang lainnya.

Pada tahap awal, Garuda Indonesia berencana mengoperasikan sebanyak 3 unit drone berjenis BZK-005 pada Q4 2019, yang diproyeksikan dapat mengangkut beban angkutan kargo hingga mencapai 1,2 ton dengan jarak tempuh mencapai 1200 kilometer di ketinggian 5.000 meter.

Direktur Kargo & Pengembangan Usaha Garuda Indonesia Mohammad Iqbal mengungkapkan, “Penggunaan

NTB - Australia Perkuat Kerjasama Pariwisata dan Investasi Dari Hal. 1 Untuk itu, Dr. Zul menyatakan setiap investor yang masuk ke NTB harus dipermudah, jangan dipersulit oleh birokrasi pemerintahan. Sehingga mereka nyaman menanamkan modalnya di NTB. Pasalnya, apabila investasi masuk ke NTB akan membuka lapangan kerja. Jika masyarakat bekerja maka akan pendapatannya meningkat. Sehingga, ujung-ujungnya akan mampu menekan angka kemiskinan. ‘’Terkahir kita dapat kabar gembira bahwa Australia akan memberikan beasiswa ke anakanak NTB. Kalau kemarin kita dijanjikan 1.000 beasiswa oleh kedutaan Cina. Australia tak kalah semangatnya memberikan beasiswa ke anak-anak NTB,’’ ungkap Dr. Zul. Sementara itu, Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Bali, Dr. Helena Studdart mengatakan, forum tersebut dilaksanakan sebagai ajang

untuk mempertemukan pemerintah, bisnis, LSM dan lainnya yang ada di NTB. Melalui forum ini pihaknya berharap terinspirasi lebih banyak kerjasama antara Australia dan NTB. ‘’Sudah ada sebenarnya kerjasama antara NTB dan Australia dan diharapkan terus meningkat,’’ katanya.

Helena mengatakan, pada Maret lalu sudah ditandatangani kerjasama antara Australia dengan Indonesia. Hal itu merupakan awal yang baik untuk melihat peluang kerjasama di NTB. Terutama menyangkut bisnis dan ekonomi.

Bahkan bidang pendidikan sudah lama dikerjasamakan, khususnya pertukaran pelajar dan mahasiswa. Karena itu, peluang kerjasama tersebut akan terus diperkuat seiring dengan dicanangkannya berbagai program oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat ini. (nas)

’’Trigger’’ Awal Industrialisasi Dari Hal. 1 ‘’Trigger awalnya semua industrialisasi itu berawal dari permesinan,’’ kata gubernur saat launching Teknologi Rumah Tahan Gempa (RTG) di STIP Banyumulek, Senin (29/ 4) siang.

Sebanyak 17 aplikator RTG sudah berada di STIP Banyumulek saat ini. Dengan nilai investasi sebesar Rp37 miliar. Para aplikator RTG diberikan kemudahan oleh Pemprov tanpa dikenakan sewa lahan.

Di STIP Banyumulek, para aplikator Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) membuat panel-panel Risha untuk memenuhi kebutuhan korban gempa yang rumahnya rusak berat. Selain aplikator Risha, ada juga yang membuat contoh Rumah Instan Baja (Risba), Rumah Instan Tanah Air (Rita) dan lainnya.

Kehadiran para aplikator yang memanfaatkan lahan STIP membuat gubernur bersemangat. Karena di balik bencana yang menimpa NTB, menghadirkan keberkahan tersendiri. Menurutnya, kehadiran aplikator di STIP merupakan kesempatan yang tidak semua daerah bisa mendapatkannya untuk memajukan industrialisasi. ‘’Industrialisasi itu tak selalu identik dengan pabrik-pabrik besar yang polusinya ke manamana. Tapi industrialisasi itu adalah pendalaman struktur industri,’’ kata gubernur.

Sehingga produk yang dihasilkan suatu daerah secara berkala mengalami peningkatan nilai tambah. Menurut gubernur, tidak mungkin memajukan ekonomi NTB apabila sampai 10 atau 15 tahun

yang akan datang produk yang dihasilkan hanya keripik dan gerabah.

Tetapi produk yang dihasilkan ada peningkatan secara berkala dalam dua tahun, empat tahun, lima tahun dan seterusnya.

Artinya, harus terjadi upgrading capacity dari industri yang ada di NTB. ‘’Oleh karena itu, Kepala Dinas Perindustrian dan teman-teman di pemerintahan tolong beri prioritas kepada semua aplikator yang mau menempatkan diri di sini (STIP). Karena nanti ada pembelajaran yang luar biasa. Sekali bisa bikin rumah. Maka berikutnya bisa bikin apa saja di NTB,’’ katanya.

Gubernur mengatakan, STIP merupakan lokasi, area, zona di mana orang yang baru mengenal NTB diberikan fasilitas untuk trial and error. Mereka diberikan fasilitas tanpa menyewa lahan. Bahkan gubernur memberikan penekanan kepada Kepala Dinas dan staf Pemprov jangan sekali-kali mempersulit orang pengusaha yang masuk ke STIP untuk mengembangkan RTG. ‘’Semua yang menjadi kepala dinas, ASN ini telah berkhidmat kepada masyarakat untuk membantu aplikator sehingga mampu mengakselerasi geliat ekonomi di NTB,’’ tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, gubernur juga meminta kepada semua aplikator RTG agar mempekerjakan masyarakat lokal. Sehingga terjadi transfer pengetahuan. ‘’Karena cost of learning itu mahal,’’ ujarnya. (nas)

Tepis Isu Jual Beli Suara Dari Hal. 1 Hal itu ditegaskan Suhardi menepis isu yang banyak beredar terkait dengan potensi kecurangan jual beli suara yang bisa dilakukan di tingkat rekapitulasi KPU Kabupaten/ Kota. Menurut Suhardi, hal itu mustahil bisa dilakukan oleh jajarannya. ‘’KPU curang ini kan hanya rumor. Kalau rumor itu ndak bisa dipegang yang bisa itu fakta-fakta. Sebenarnya di kabupaten/kota itu bahasanya merekapitulasi hasil di kecamatan. Tidak merubah hasil dan semua masalah terkait dengan hasil pemungutan suara itu sudah diselesaikan di kecamatan,’’ kata Suhardi Soud saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (29/ 4) kemarin.

Dijelaskan Suhardi, ruang untuk melakukan kecurangan perubahan suara dipleno tingkat KPU Kabupaten/Kota sangat kecil kemungkinannya. Pasalnya semua permasalahan terkait dengan hasil sudah dituntaskan di tingkat kecamatan. ‘’Jadi prinsipnya, kalau sudah selesai di kecamatan tidak dibahas lagi di KPU. Kalau C1 ditemukan tidak sinkron, kita cek, kalau masih ada masalah, kita

Halaman 15

cek surat suaranya. Kalau surat suaranya masih bermasalah maka kita hitung ulang dan itu diselesaikan semua di kecamatan. Sehingga itu mengapa ada PSU (Pemungutan Suara Ulang),’’ jelas Suhardi.

Semua data (prolehan suara) sudah ada di kecamatan. Semua saksi sudah pegang data, berita acara DA1 juga dimiliki Pengawas. Terus kemudian yang berubah yang mana ? ‘’Nah sekarang tinggal saksinya berperan optimal saja. Di situ juga ada Panwaslu dan ada PPK. Ketika ada masalah itu muncul, maka dirujuk kembali pada kronologis proses rekapitulasi di tingkat kecamatan,’’ paparnya.

Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota mulai tanggal 22 April sampai tanggal 4 Mei dan dilanjutkan ke provinsi dari tanggal 9-12 Mei. ‘’Sampai saat ini masih ada beberapa kecamatan melakukan rekapitulasi. Seperti di Loteng, Mataram, KLU. Dua kabupaten sudah yakni KSB dan Sumbawa yang kemudian akan dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kabupaten/ kota,’’ pungkasnya. (ndi)

drone tentunya menjadi opsi yang ideal dalam fokus maskapai untuk mengoptimalkan potensi pangsa pasar dan pendapatan kargo udara, terutama dalam menghubungkan wilayah remote dengan fasilitas bandara yang terbatas seperti di Maluku, Papua dan Sulawesi yang kaya dengan marine product.

Dengan teknologi UAV, maskapai akan menjadi lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar sekaligus meminimalkan resiko. Di sisi lain, melalui pemanfaatan teknologi UAV tersebut, investasi untuk pengembangan armada menjadi lebih kompetitif jika dibandingkan dengan jenis armada konvensional untuk angkutan kargo udara. Melalui teknologi UAV tersebut, Garuda Indonesia akan memiliki kemampuan mengirimkan barang secara door to door yang menjangkau seluruh wilayah nusantara dalam waktu 24 jam.

“Adapun saat ini kami ter-

us melaksanakan koordinasi intensif bersama seluruh stakeholder terkait kajian regulasi hingga tatalaksana operasional teknologi tersebut dapat berjalan lancar. Proses uji coba teknologi drone dari segi kelaikan bandara, landasan udara, navigasi, kendali lalu lintas udara, meteorologi dan aspek terkait rencananya akan kami mulai uji cobakan pada bulan September 2019.

“Saat ini Garuda Indonesia merupakan pemain utama dalam bisnis kargo nasional.

Kami akan terus berupaya meningkatkan bisnis kargo ini sehingga bisa memberikan dampak positif bagi perusahaan dan masyarakat. Di waktu-waktu yang akan datang, Kami harapkan Garuda akan membesarkan proporsi pendapatan dari kargo, khususnya melalui inovasi teknologi yang dihadirkan melalui layanan drone kargo udara ini” jelas Iqbal.

Adapun pemanfaatan

teknologi drone ini, turut menjadikan Garuda Indonesia Indonesia sebagai pelopor pengiriman logistik dengan drone di Indonesia khususnya dalam mendukung Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) melalui optimalisasi konektivitas antara pusat kegiatan ekonomi dengan wilayah yang tersebar luas di Indonesia sekaligus mewujudkan visi jembatan udara yang dicita-citakan pemerintah.

Hal ini tentu saja menjadi value market tersendiri, mengingat dengan adanya layanan drone untuk angkutan kargo udara, Garuda Indonesia dapat turut mendukung pengembangan sektor industri kemaritiman dan agrikultur melalui penyediaan akses distribusi kargo udara produk unggulan budidaya lokal di wilayahwilayah remote area di wilayah Indonesia Timur dan sekitarnya seperti wilayah Saumlaki, Langgur, Dobo, Jayapura, Sorong, Timika,

menuju hub penerbangan besar Garuda Indonesia seperti Ambon dan Makassar.

“Proses pengiriman yang cepat dan mampu menjangkau daerah dengan kondisi wilayah yang sulit akan membantu pengelolaan komoditas di Indonesia semakin efektif dan efisien”, jelas Iqbal.

Iqbal menyampaikan, “Perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia yang tum-

buh pesat dengan proyeksi kenaikan hingga 31% di tahun ini, membuat kami optimistis inovasi drone yang kami hadirkan mampu menunjang akselerasi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya dengan menyediakan akses layanan distribusi kargo udara yang lebih efektif, efisien dan tepat guna dalam akselerasi sistem logistik nasional yang andal”. (*)

RPH Banyumulek Penting dalam Industri Manufaktur NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menyerahkan pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek kepada investor yang bonafit.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan keberadaan RPH Banyumulek sangat penting dalam pengembangan industri manufaktur di NTB. Dengan pengembangan industri manufaktur, maka NTB akan mendapatkan nilai tambah. Para peternak sapi akan mendapatkan nilai tambah apabila bukan sapi hidup yang

dikirim melainkan daging sapi. ‘’Cuma masalahnya butuh waktu juga untuk mencari orang (investor) yang mampu mengoperasikan RPH,’’ kata gubernur dikonfirmasi Suara NTB usai launching Teknologi Rumah Tahan Gempa (RTG) di Science Technology Industrial Park (STIP) Banyumulek, Senin (29/4) siang.

Gubernur menjelaskan biasanya RPH yang didukung peralatan yang canggih butuh pasokan sapi yang berkesinambungan. Biasanya, kata gubernur, RPH butuh suplai hewan yang akan dipotong cukup ban-

yak. Apabila suplai sapi yang akan dipotong tidak banyak, maka biasanya tak akan jalan.

Lokasi RPH Banyumulek berdekatan dengan STIP Banyumulek. Untuk saat ini, kata gubernur, STIP akan memprioritaskan pengembangan teknologi RTG yang sedang jalan dengan investasi sekitar Rp37 miliar. Setelah pengembangan teknologi RTG mantap, secara bertahap Pemprov akan memperhatikan masalah industri peternakan khususnya optimalisasi RPH Banyumulek.

Apakah Pemprov akan melakukan beauty contest untuk menjar-

Komposisi Senator dari NTB Berpeluang Berubah Total Dari Hal. 1 Di Lombok Barat, ia mendapat suara sebanyak 40 ribu, kemudian Lombok timur juga sebanyak 40 ribu lebih, tapi dilotim ada 13 kecamatan yang belum masuk sehingga ia memperkirakan perolehan suara di Lotim masih berpeluang meningkat. ‘’Di Loteng belum final, karena sebagian besar kecamatan belum masuk, sehingga suara saya yang sudah masuk baru 11 ribuan, itu malah bisa bertambah kalau kecamatan yang sudah masuk. Nah di KLU itu lumbung kita, data sementara kita tertinggi di sana dengan suara sebanyak 19 ribu, urut kedua Irzani dengan 11 ribu,’’ sebutnya.

Sedangkan di Kabupaten Bima sendiri, Evi mendapatkan suara sebesar 34 ribu.

Suaranya saling kejar-kejaran dengan Farouk Muhammad dan Ali Rahim. Sedangkan di Kota Bima, ia mendapat 6.000 suara lebih. ‘’Kita bicara karena kita punya data yang berbasis dari data DA1 (hasil rekapitulasi kecamatan),’’ katanya.

Besarnya perolehan suara Evi Apita Maya tersebut juga terkonfirmasi dari data reka-

pitulasi internal Irzani. Bahkan Irzani sendiri menyebutkan bahwa perolehan suara Evi sangat mengejutkan.

Mengingat nama Evi sebelumnya tak masuk hitungan yang digadang-gadang akan mendulang suara.

Dikonfirmasi terkait perolehan suara yang sangat signifikan itu, bahkan sampai melampaui empat calon petahana, Evi mengaku hal itu tidak lepas merupakan bagian dari hasil kerja keras tim pemenangannya yang tidak kenal lelah blusukan untuk menyosialisasikan dirinya. ‘’Saya jawab alasan kenapa saya bisa unggul. Itu bukan suara aji mumpung, tapi merupakan hasil kerja keras kami. Kami sudah bergerak dari satu tahun yang lalu di setiap wilayah NTB bersama tim yang solid dan masif. Hanya saja kami tidak muncul karena kami tidak pernah publikasi ke media setiap aktivitas kami,’’ jelasnya.

Rumor juga menyebutkan bahwa mengapa Evi mendapatkan suara yang sangat besar, lantaran banyak masyarakat yang memilihnya karena melihat penampilan fotonya sebagai anggota DPD

RI yang terlihat tampil sangat cantik. Banyak masyarakat yang mengagumi kecantikan Evi sebagai alasan menjatuhkan pilihan pada Evi. Menanggapi hal itu, Evi tidak menampiknya, bahwa ia juga mendengar banyak masyarakat yang memilihnya karena terlihat cantik dalam foto pencalonan anggota DPDnya. ‘’Terkait itu, tanggapan saya apapun itu ungkapan dari masyarakat, itu anugerah. Itu cara Tuhan membantu kami.

Tapi yang jelas kami juga kerja keras dan kerja tim,’’ jelasnya.

Disampaikan Evi, bahwa ia bukanlah orang baru dalam dunia politik. Ia mengaku telah lama bergelut di ranah politik. Pertama kali ia masuk dunia politik saat di bergabung sebagai kader PAN pada saat baru pertama kali didirikan di NTB. ‘’Saya adalah adik dari pendiri PAN NTB, Pak Antoni Amir. Di PAN dulu Wakil Bendahara, Wakil Ketua. Kemudian saya pindah ke Hanura, saya salah satu dari tim sembilan pembentukan Hanura di NTB satu-satunya perempuan. Saya jadi Bendahara Umum,” kata Evi yang sudah pernah jadi Caleg itu. (ndi)

Wagub NTB Bangga dengan Promosi Kemenpar Dari Hal. 1 Terima kasih Kemenpar yang selalu menjadi terdepan dalam mempromosikan tanah air,’’ ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kadispar NTB Lalu M. Faozal mengucapkan terima kasih kepada Wagub dan Kemenpar yang terus mempromosikan Lombok-Sumbawa ke seluruh dunia, salah satunya di Timur Tengah. ‘’Promosi menjadi salah satu kunci sukses industri pariwisata. Semoga Lombok-Sumbawa terus semakin mendunia,’’ harapnya.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Kemenpar Nia Niscaya mengatakan, NTB adalah salah satu daerah yang dipromosikan Indonesia pada ATM 2019. Ada 85 industri yang ditawarkan pada pengunjung. Terdiri dari Tour Operator, Hotelier, serta Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Aceh, dan NTB. Selain distribusi bahan promosi, rangkaian kegiatan ATM meliputi pameran, dan business meeting (B to B dan B to C).

Business meeting akan berlangsung selama empat hari ber-

turut-turut. Dengan komposisi tiga hari pertama trade show (sellers meet buyers) dan 1 hari terakhir consumer show. ‘’Untuk memaksimalkan kegiatan, Kemenpar juga menyediakan counter informasi guna memperkenalkan pengembangan destinasi prioritas. Kemudian untuk menarik minat para pengunjung pameran sekaligus mempromosikan keragaman jenis kopi, herbal, dan batik nusantara, akan disediakan layanan kopi, mixiologist, dan body painting (batik henna) secara gratis,’’ ungkapnya.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Regional III Kementerian Pariwisata Sigit Wicaksono menambahkan, selama ATM Dubai berlangsung, Indonesia akan menyuguhkan tarian tradisional, Jember Fashion Carnival, serta live musik. Kemenpar bekerjasama dengan KBRI Abu Dhabi, KBRI Amman, dan Konjen Dubai secara terpadu akan melaksanakan kegiatan pre dan post event. ‘’Kemenpar juga akan memberi dukungan pada Tour Operator Business Meeting (TOBM) pada saat Gala Din-

ner bertema ‘Lombok Night’ tanggal 29 April 2019 di Ritz Carlton, Dubai,’’ ucapnya.

Menurutnya, ATM 2019 adalah event besar. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 3.285 eksibitor dari 141 negara.

Diperkirakan mencapai lebih dari 120.000 pengunjung. Pada pelaksanaannya, Paviliun Indonesia menempati lahan seluas 496 sqm2 (double decker) di Asia Region Sheikh Saeed Hall 3, No AS 2550 .

Menteri Pariwisata Arief Yahya menuturkan, partisipasi Indonesia dilakukan dalam rangka mencapai target kunjungan 20 juta wisman tahun 2019, khususnya 120 ribu target dari pasar Timur Tengah.

ATM sendiri sudah digelar selama 27 kali. Sepanjang perhelatannya, Indonesia sudah berpartisipasi sebanyak 18 kali.

“Pada tahun 2018, ATM Dubai diikuti oleh 75 industri dengan perolehan hasil transaksi mencapai Rp1,13 trilliun. Dari situ, kita bisa melihat seberapa besar efektivitas kegiatan tersebut. Karenanya, kita terus mengikutinya demi menjual Wonderful Indonesia ke pasar Timur Tengah,” tegasnya. (r/*)

NTB Peroleh Kuota Tambahan 398 JCH Dari Hal. 1 Dengan adanya tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi sebanyak 10 ribu orang. Maka pemerintah pusat melalui Kemenag RI melakukan pembagian setiap provinsi. Di mana, NTB mendapatkan kuota tambahan sebanyak 398 orang. ‘’Jumlah penambahan kuotanya 398 orang se-NTB. Diperuntukkan, 50 persen untuk jemaah reguler dan 50 persen untuk jemaah lansia,’’ kata Suherman dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/4) kemarin.

Suherman menjelaskan, 50

persen kuota tambahan untuk JCH reguler tersebut disesuaikan dengan nomor porsi.

Sedangkan 50 persen kuota tambahan untuk JCH lansia akan diutamakan bagi yang usianya lebih tinggi.

Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi JCH tambahan ini akan mulai dilakukan 30 April - 10 Mei 2019. Khusus untuk JCH tambahan untuk lansia, kata Suherman, sudah banyak jemaah yang mengusulkan. ‘’Nanti akan diambil usia tertinggi (tertua),’’ tandasnya.

Apakah penambahan kuo-

ta ini akan berpengaruh terhadap jumlah kelompok terbang (kloter) JCH NTB Embarkasi Lombok? Suherman mengatakan, jumlah kloter kemungkinan sama seperti tahun sebelumnya, antara 10 - 11 kloter.

Diketahui, BPIH Embarkasi Lombok pada 2019 ditetapkan sebesar Rp38,4 juta lebih. BPIH Embarkasi Lombok merupakan tertinggi ke dua setelah Embarkasi Makassar yang ditetapkan sebesar Rp39,2 juta lebih. Sedangkan BPIH tereandah adalah Embarkasi Aceh sebesar Rp30,8 juta lebih. (nas)

ing investor yang berminat mengelola RPH Banyumulek?

Gubernur yang biasa disapa Dr. Zul ini mengatakan tidak semua beauty contest hasilnya akan lebih baik. Dalam menentukan pihak yang mengelola RPH Banyumulek, Pemprov akan berorientasi hasil. “Siapa yang mampu mempresentasikan ke kita secara terbuka bahwa itu bisa dikelola dengan baik. Tanpa beauty contest pun oke,” katanya.

Namun apabila banyak investor yang berminat mengelola RPH tersebut, maka akan dilakukan beauty contest, dan itu menjadi pilihan yang rasional.

Diketahui, RPH Banyumulek sempat dikelola oleh PT. Ra-

jawali Nusantara Indonesia (RNI), selama dua tahun. Namun kerjasama tersebut tak berlanjut. Aset-aset di RPH Banyumulek, di antaranya mesin potong modern, mesin pendingin besar dengan daya tampung daging sampai 5 ton.

Ditambah empat mesin pendingin kecil lainnya dengan kapasitas masing-masing 500 Kg. sehingga total 7 ton daging yang bisa disimpan dengan mesin pendingin yang ada di RPH Banyumulek. Kapasitas sapi yang dapat dipotong sampai 50 ekor setiap hari. Selain itu, tersedia juga mesin kedap udara untuk pengemasan daging beku. (nas)

PKB dan Berkarya Rebut Kursi Hanura dan Demokrat di Dapil III Dari Hal. 1 Peraih suara terbesar ke tiga, ditempati oleh PKS yang memperoleh 42.040 suara, dengan Caleg peraih suara tertinggi masih dikuasai oleh Caleg petahana, H. Abdul Hadi yang juga merupakan Ketua DPW PKS NTB. Di bawah PKS, perolehan suara ke empat ditempati PAN dengan 38.158 suara.

Caleg petahana PAN, Saefudin Zohri masih mengungguli perolehan suara di PAN. Partai Golkar sebagai partai pemenang Pemilu 2014 untuk DPRD NTB, hanya mampu mengumpulkan suara sementara sebanyak 33.404 di Dapil ini. Angka ini menempatkan Golkar pada posisi kelima, dengan Caleg petahana yang juga Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda masih memimpin perolehan suara Caleg partai beringin ini.

Posisi urut enam perolehan suara ditempati PKB yang berhasil mendulang suara sebesar 36.253. Dengan perolehan suara itu, PKB memastikan diri mengunci satu jatah kursi Dapil III, setelah Demokrat dan Hanura pemilik kursi sebelumnya tak masuk sembilan besar. PKB diprediksi akan mengutus Abdul Wahid sebagai Caleg peraih suara terbanyak.

PKB kemudian disusul oleh PPP yang memiliki suara sebesar 32.611, sehingga menepati urutan tujuh besar. Sementara kursi wakil rakyat dari PPP, sepertinya masih menjadi milik Caleg petahana TGH. Hazmi Hamzar sebagai peraih suara terbanyak di PPP. Posisi delapan besar perolehan suara di Dapil III ini dikunci oleh partai pendatang baru yakni Partai Berkarya yang berhasil mengumpulkan suara sebesar 26. 921, dengan menjagokan H. Jalaluddin sebagai peraih suara terbanyak.

Perolehan suara Partai Berkarya ini cukup mengejutkan. Pasalnya partai besutan Tomy Suharto ini, mampu mengungguli perolehan suara partai besar lainnya, seperti PDIP, Demokrat dan Hanura.

Kursi terakhir sepertinya akan dikunci oleh PBB setelah berhasil mengumpulkan suara sebesar 26.021. PBB akan mengutus Caleg petahana Edwin Hadiwijaya untuk kembali ke Udayana setelah memastikan diri sebagai peraih suara terbanyak di PBB. Sementara posisi perolehan suara Partai Demokrat berada pada nomor urut 11, dengan jumlah suara sebesar 17. 067.

Kemudian disusul urut 12 Hanura yang memperoleh suara sebesar 17.025. Perolehan suara kedua partai itu bahkan masih kalah dari PDIP yang berada pada nomor urut 10 besar dengan perolehan suara sebesar 18.737 suara.

Ketua DPD Hanura NTB, Syamsul Rizal yang dikonfirmasi terkait dengan perolehan suara sementara di Dapil III itu memperlihatkan bahwa Hanura dipastikan tidak kebagian jatah kursi. Mengakui bahwa posisi Hanura di Dapil III masih cukup berat. Namun demikian, Hanura tetap menunggu hasil resmi rekapitulasi KPU. ‘’Posisi kita memang tidak pada posisi aman, kita sedang memperebutkan kursi terakhir, antara bisa dapat dan tidak,’’ kata Rijal yang dikonfirmasi wartawan, Senin (29/4).

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahally Fikri yang dikonfirmasi terkait dengan perolehan suara sementara di Dapil III itu enggan memberikan pernyataan.

Namun konfirmasi sebelumnya, ia mengaku masih optimis bahwa Demokrat masih bisa mempertahankan kursi sebelumnya.

Nasib Demokrat yang terancam kehilangan kursi di Dapil III ini, merupakan imbas dari keputusan anggota DPRD NTB dari Dapil III Fraksi Demokrat, TGH. Nasihudin Badri yang tak mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2019 ini. Situasi yang serupa juga dialami Demokrat di Dapil I Kota Mataram. Di Dapil ini, Demokrat dipastikan juga kehilangan kursi setelah tidak diperkuat oleh H. MNS. Kasdiono yang memilih tidak kembali maju. (ndi)

BPKP Audit Investigasi Proyek Dermaga Gili Air Dari Hal. 1 ‘’Nanti dari sana ketemu siapa pihak yang paling bertanggung jawab,’’ sebutnya.

Sebelumnya diterangkan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat, SH.,SIK, indikasi korupsi diduga berupa penyimpangan volume dan spesifikasi pekerjaan proyek di Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara tersebut. Perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan proyek ditelusuri.

Penyidik masih mengumpulkan bukti dugaan kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan pekerjaan proyek.

Diketahui, proyek dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 ini tetap dinyatakan tuntas dan rekanan mendapat pembayaran penuh.

Dalam kasus ini di tingkat penyelidikan, Kadishublutkan Lombok Utara sudah dimintai keterangannya selaku kuasa pengguna anggaran, selanjutnya juga pejabat dinas yang sama yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Saksi lainnya Unit Layanan Pengadaan Lombok Utara, panitia penerima hasil pekerjaan, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan rekanan. Para saksi itu akan diperiksa lagi di tahap penyidikan. Demikian juga dengan ahli konstruksi dan auditor.

Proyek pembangunan dermaga apung Gili Air bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017. Total pagu yang dianggarkan mencapai Rp6,6 miliar. Proyek lalu dikerjakan dengan nilai kontrak Rp 6,28 miliar. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 30 April 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bersambung...

Terima Aset dari Kementerian ESDM

Bupati Minta Pembangunan Infrastruktur Dasar Dilanjutkan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril B.Sc, didaulat memberikan sambutan dan testimoni pada kegiatan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian ESDM RI ke Pemerintah Daerah. Acara itu berlangsung di hadapan 104 Pemda dan Pejabat Kementerian ESDM RI, di Yogyakarta 25 April lalu.

Seperti disampaikan Kabag Humas Protokol Setda Sumbawa, Tajuddin S.H, dalam pidatonya, Bupati mengarahkan langsung harapannya ke Dirjen EBTKE dan Kepala Badan Geologi. Dengan mengungkapkan rasio elektrifikasi dan layanan air bersih di Sumbawa dan mengharapkan Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE dan Badan Geologi melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar itu di Sumbawa.

Bupati Husni juga meminta jumlah pembangunan listrik tenaga surya di Sumbawa ditambah lagi dan cakupan layanannya dikembangkan untuk konsumsi rumah tangga dalam mendukung produksi serta produktivitas masyarakat.

Apalagi masih ada beberapa desa di Sumbawa yang belum berlistrik dari layanan PLN. Karena kondisi geografis Sumbawa. ”Tapi salah satu indikator dikatakan merdeka adalah masyarakatnya menikmati penerangan listrik untuk hidup yang lebih baik. Hambatan geografis yang dihadapi oleh PLN bisa diatasi dengan mendayagunakan listrik tenaga surya,” ungkap Bupati dalam lanjutan pidatonya.

Bupati menambahkan, jika saat ini yang diserahkan ke Pemkab Sumbawa, 139 unit PJU-TS, maka di masa yang akan datang, semoga ribuan unit yang akan dibangun di Sumbawa dan kabupaten lain yang membutuhkan intervensi Pemerintah Pusat. Bukan hanya PJU-TS, Solar System juga perlu diperluas sampai di rumah tangga. Bupati Husni juga memberikan pola sumber energi listrik yang efisien dengan memadukan listrik PLN dan listrik tenaga surya.

“Energi baru dan terbarukan untuk konsumsi masyarakat, maka listrik PLN bisa digunakan untuk berproduksi dan membangun industrialisasi komoditi unggulan. Jika masalah energi listrik ini tuntas. Kema-

juan dan kesejahteraan tinggal menunggu waktu dan segera Sumbawa menjadi lumbung pangan nasional serta tercipta industrialisasi komoditas,” ujarnya optimis. Selain itu, Bupati juga meneguhkan komitmennya, untuk terus mendukung cakupan penggunaan energi baru dan terbarukan yang lebih efisien.

Dalam hal penyediaan air bersih dan sanitasi layak, Bupati menyampaikan cakupan air bersih dan sanitasi layak di Sumbawa baru 76%. Maka dari itu, diharapkan Kepala Badan Geologi untuk mengintervensinya dengan sumur bor hingga

100% sebagaimana target Presiden Jokowi dalam Nawa Cita.

“Kepala Badan Geologi yang Saya hormati, Sumbawa sudah mengusulkan 9 unit sumur bor dalam Krisna Selaras. Mohon disetujui dan dieksekusi. Jika memungkinkan, ditambah lagi jumlahnya.

Usulan itu sangat dinanti oleh masyarakat,” ujar Husni yang waktu itu langsung direspon positif oleh Kepala Badan Geologi, Rudi Suhendar.

Sebagai penutup testimoninya, Bupati menyampaikan apresiasinya yang tinggi kepada Kementerian ESDM RI, Ditjen EBTKE dan Badan

Bupati menandatangani penerimaan aset BMN dari Kementerian ESDM ke Pemda

Bupati bersama kepala daerah lainnya pada acara serah terima aset dari Kementerian ESDM kepada Pemda

Geologi. Dengan harapan sinergitas, dan kerja seluruh elemen sebagai prestasi bangsa.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa, menerima hibah aset atau Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian ESDM RI senilai Rp6 miliar lebih. Serah terima BMN itu ditandatangani langsung oleh Bupati Sumbawa di Yogyakarta, 25 April 2019. Acara yang bertajuk Penandatanganan Serah Terima BMN tersebut diselenggarakan oleh Ditjen EBTKE dan Badan Geologi Kementerian ESDM RI kepada 104 Pe-

merintah Daerah Se-Indonesia.

Kabupaten Sumbawa menerima BMN berupa 139 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan 8 Pembangunan Sumur Bor untuk air bersih yang merupakan kegiatan melalui APBN Tahun Anggaran 2018. Setelah BMN itu diterima oleh Bupati Sumbawa, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur tersebut.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), F.X. Sutijastoto,

mengharapkan infrastruktur yang diserahterimakan dapat dimanfaatkan dengan optimal dengan disertai pemantauan, evaluasi dan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Direkomendasikan juga oleh Dirjen EBTKE, alternatif pengelolaan aset yang telah diserahkan agar sustainable, yaitu melalui lembaga yang sudah dimiliki oleh daerah BUMD dan BUMDes,

menyerahkan langsung kepada masyarakat setempat kepada Kelompok Masyarakat atau Koperasi, dan Kerjasama pengelolaan antara PLN, dan Dinas setempat yang berwenang. ”Saya berharap hibah barang milik negara yang diserahterimakan hari ini dapat diterima dengan baik, dioperasikan dan dapat digunakan secara berkelanjutan, serta acara dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan prosedur serah terima hibah barang milik negara,” ungkap Dirjen. (arn/*)