Edisi Sabtu 29 Juni 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SABTU, 29 JUNI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 90 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Di Perth, Gubernur NTB Temukan Sisi Lain Pariwisata

Perth (Suara NTB) Lawatan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah ke Perth, Australia memberikan makna mendalam. Terutama, terkait sisi lain pariwisata yang selama ini belum dikembangkan. Pariwisata sebagai seni mengelola dan memfasilitasi berbagai minat manusia. Dari pelayaran yang menantang, hingga keheningan yang reflektif.

’’

Bali mengajarkan kita bahwa pariwisata bukan melulu persoalan pantai yang indah dan gununggunung yang menakjubkan. Tapi, lebih pada persoalan mengemas semuanya menjadi atraksi yang menawan hati dan memberi kesan dalam H. Zulkieflimansyah yang menawan hati dan memberi kesan dalam,’’ ujarnya.

Pemikiran ini membawa Doktor Zul pada pemaknaan lain akan pariwisata.

Bahwa, di luar sana ada banyak orang yang memaknai pariwisata lebih dari pantai, gunung atau air terjun. Mereka membutuhkan hal yang selaras dengan minatminat mereka. Beberapa orang lain juga memaknai pariwisata sebagai aktivitas yang memberikan mereka momentum untuk merefleksikan kehidupan.

Bersambung ke hal 11

98.356 Jiwa di Kota Siap kan Seluruh Siapk Sumber Daya Tangani Bima dan Sumbawa Dampak Kekeringan Terdampak Kekeringan

TO K O H NTB Jadi Model PEMERINTAH pusat mengapresiasi percepatan penanganan gempa di NTB. Pola penanganan yang dilakukan saat ini, termasuk sistem baru dan dianggap progresnya cepat.

Secara umum progres penanganan gempa di NTB sangat baik.

Dari total 174.537 Kepala Keluarga (KK) terdampak, 47.371 rumah sudah selesai dikerjakan. Progres ini disambut baik pemerintah pusat. ‘’Kenapa kok bisa cepat? Progresnya juga bagus, ditanyakan oleh pusat. Bahkan dari BNPB juga sudah menurunkan tim untuk membuat Pokja, bagaimana proses percepatan rehab/rekon di NTB berjalan baik,’’ kata Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Jumat (28/6) kemarin.

Bersambung ke hal 11 Ahmad Rizal Ramdhani

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/humas setda NTB)

BERTEMU - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, saat bertemu Fremantle Sailing Club di Perth, Australia Barat, Jumat, 28 Juni 2019.

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sudah melakukan antisipasi terhadap penanganan dampak kekeringan. Bahkan seluruh sumber daya siap digerakkan apabila kondisi lapangan membutuhkan penanganan mendesak.

Demikian disampaikan, Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si yang dikonfirmasi usai bersilaturahmi dengan jajaran Dinas Sosial (Disos) NTB, Jumat (28/6).

Untuk mengecek kesiapan Disos NTB dalam merespons berbagai persoalan sosial yang timbul di masyarakat, termasuk dampak kekeringan. ‘’Kita akan memberikan upaya penanganan untuk dapat mengantisipasi secepat-cepatnya. Tadi saya sudah mengecek kesiapan dari Dinas Sosial untuk merespons setiap permasalahan sosial yang timbul,’’ kata Iswandi dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Jumat (28/6) siang.

Penjabat Sekda memastikan seluruh sumber daya pemerintah provinsi siap digerakkan untuk mengatasi dan menangani dampak kekeringan yang tiap tahun melanda NTB. Informasi yang diper-

Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 98.356 jiwa di Kota Bima dan Sumbawa Besar terdampak kekeringan. Diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB masih menunggu data lengkap dari kabupaten/kota.

Dari 10 kabupaten dan kota yang disurati BPBD NTB, baru dua daerah itu yang sudah menyampaikan data. Rinciannya, kekeringan di Kota Bima 17. 597 jiwa dan 6.014 Kepala Keluarga (KK). Sementara di Kabupaten Sumbawa, terdampak kekeringan lebih luas, mencapai 80.765 jiwa dari 7 kecamatan, 16 desa dan 17.734 KK. Merujuk prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), BPBD pun mengeluarkan surat Nomor 360 tanggal 27 Mei lalu, Bersambung H.Ahsanul Khalik ke hal 11

oleh, eskalasi kekeringan di NTB masih belum mengkhawatirkan. ‘’Kita lihat eskalasinya.

Kalau sekarang masih belum terlalu mengkhawatirkan.

Bersambung ke hal 11

(Suara NTB/nas)

SILATURAHMI - Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi didampingi Kepala Dinas Sosial NTB, T. Wismaningsih Drajadiah, dalam silaturahmi Jumat kemarin.

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Pemprov Usulkan 500 Formasi CPNS dan 300 P3K

Jajaki Pembukaan Rute Lombok - Darwin

Dibawa ke KPK PENYIDIK Polda NTB menimbang akan membawa kasus pengadaan alat kesenian marching band tahun 2017 ke KPK. Penyidik sedang memenuhi petunjuk jaksa perihal harga pembanding setiap item alat yang hanya dimiliki satu perusahaan penyedia. Hal itu terkait harga perkiraan sendiri yang diduga kemahalan.

Alotnya penyidikan kasus tersebut sebelumnya sudah ditengahi komisi antirasuah akhir Mei lalu dalam koordinasi dan supervisi (Korsup) di Mataram. Berbekal Korsup itu, penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus memeriksa perusahaan penyedia. Berikut rekanan bisnisnya sebelum menyuplai CV EE. Bersambung ke hal 11 Syamsuddin Baharudin (Suara NTB/dok)

Dispar Bangun Komunikasi dengan Maskapai Penerbangan Mataram (Suara NTB) Menindaklanjuti direktif Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc terkait pembukaan penerbangan langsung Lombok - Darwin, Australia. Dinas Pariwisata (Dispar) NTB membangun komunikasi dengan maskapai penerbangan yang memungkinkan untuk membuka direct flight Lombok - Darwin.

Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si mengatakan, direktif gubernur tersebut baru beberapa hari ini diterima. Sehingga Dispar NTB masih belum bisa secara detail menyampaikan langkah yang akan dilakukan mewujudkan penerbangan langsung tersebut. ‘’Tapi kita coba bangun komunikasi dengan maskapai-maskapai yang memungkinkan membangun direct flight Lombok - Darwin,’’ kata Faozal dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (28/6) siang.

Ditanya seberapa besar potensi pasar wisatawan di Darwin jika dibandingkan Perth?

Faozal mengatakan belum dilakukan pemetaan. Sementara ini, baru potensi wisatawan di Perth yang sudah dipetakan. Sehingga ada pembukaan penerbangan langsung Lombok - Perth. ‘’Kita belum menjajaki secara utuh potensi Darwin. Kata Pak Gubernur potensinya bagus.

Tinggal kita coba pelajari bagaimana kemungkinannya,’’ ujarnya.

Dikatakan, Dispar NTB baru melihat potensi maskapai mana yang bisa diajak untuk menjajaki pembukaan penerbangan langsung Lombok - Darwin. Faozal menyatakan upaya mengajak airline membuka penerbangan langsung, bukan suatu hal yang gampang.

Ia mencontohkan seperti pembukaan penerbangan langsung Lombok - Perth membutuhkan waktu yang cukup panjang. Saat ini, penerbangan langsung Lombok - Perth dilayani AirAsia. AirAsia resmi melayani rute tersebut selesai lebaran beberapa waktu lalu.

Selain membuka penerbangan langsung rute internasional. AirAsia juga akan mulai melayani penerbangan langsung dari Lombok menuju Bali, Yogyakarta dan Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan untuk mendekatkan Darwin dengan NTB, ia telah meminta Kepala Dispar NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos, M.Si untuk mengupayakan rute penerbangan Darwin-Lombok segera dibuka.

Gubernur berharap, hal ini sudah bisa terealisasi dalam waktu dekat.

Bersambung ke hal 11

H. L. Moh.Faozal

(Suara NTB/dok)

Hal itu dikemukakan gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini usai bertemu dengan Fremantle Sailing Club di Perth, Jumat (28/6). Fremantle Sailing Club adalah klub berlayar dengan ribuan anggota dari beragam usia dan minat.

Klub ini telah memiliki struktur kelembagaan yang sangat baik. Mereka memiliki kalender tahunan yang diisi dengan berbagai agenda pelayaran, termasuk yang bersifat kompetitif. Klub ini bahkan telah memiliki sistem regenerasi dengan membentuk keanggotaan junior dan akademi pelatihan. Dengan tujuan, membentuk generasi pelaut yang akan melanjutkan kiprah klub ini di masa depan. ‘’Mereka tiap tahun menyelenggarakan perlombaan berlayar dari Perth ke Bali yang diikuti banyak peserta dan pelancong,’’ ujar Doktor Zul. Dengan menjadi daerah persinggahan para anggota Fremantle Sailing Club, para pelaku wisata di Bali tentu akan menikmati manfaat dari aktivitas mereka selama di daerah tersebut.

Informasi ini menginspirasi Doktor Zul. Menurutnya, untuk memajukan pariwisata di NTB, semua pemangku kepentingan memang perlu banyak belajar dari Bali.

Kesuksesan Bali dalam mengkreasikan tumbuhnya aktivitas semacam ini patut direnungkan bersama. ‘’Bali mengajarkan kita bahwa pariwisata bukan melulu persoalan pantai yang indah dan gunung-gunung yang menakjubkan. Tapi, lebih pada persoalan mengemas semuanya menjadi atraksi

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mengusulkan 800 formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Dengan rincian, 500 formasi CPNS dan 300 formasi P3K. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si menjelaskan Pemprov sebenarnya sudah meng-input data lewat e-formasi Kemen PANRB sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), Pemprov masih kekurangan lebih dari 3.000 PNS. Paling banyak tenaga kesehatan dan tenaga pendidik jenjang SMA/ SMK dan SLB. Kemudian ada juga tenaga teknis.

Meskipun NTB kekurangan lebih dari 3.000 PNS, Fathurrahman menjelaskan Pemprov tak mengusulkan formasi sebanyak itu. Pasalnya, dalam surat edaran Men PANRB tentang pengadaan ASN tahun 2019, usulan formasi harus melihat

(Suara NTB/dok)

H. Fathurrahman kemampuan keuangan daerah. Dimana, rasio belanja pegawai terhadap belanja publik tidak boleh melebihi 50 persen. ‘’Sehingga usulan sementara yang kita sampaikan 500 formasi untuk CPNS dan 300 formasi untuk P3K,’’ sebut Fathurrahman dikonfirmasi Jumat (28/6) siang.

Bersambung ke hal 11

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Soal Temuan di Sejumlah Proyek

Kajari Bantah Peran TP4D Lemah

Mataram (Suara NTB) – Meski mendapat pendampingan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), sejumlah pekerjaan di Kota Mataram tetap menjadi temuan. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mencatat Rp1,3 miliar potensi kerugian negara. Disinyalir peran Kejaksaan belum optimal mengawal pekerjaan tersebut.

Kajari Mataram, Dr. Ketut Sumedana dikonfirmasi baru – baru ini membantah bahwa peran TP4D tidak optimal dalam pendampingan pekerjaan. Dengan keterbatasan personel dan cakupan wilayah yang didampingi yakni Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Lom-

bok Utara, pihaknya tetap optimal bekerja. “Saya rasa kita sudah optimal kok,” katanya.

TP4D dalam proses pendampingan tidak ansih hanya di fisik saja. Ada hal – hal lain yang didampingi seperti pendampingan prosedur. Kajari mengatakan, pihaknya tidak memiliki

keahlian di bidang konstruksi.

Sehingga, pendampingan lebih pada pengamanan prosedur untuk mengantisipasi pelanggaran hukum. “Pelanggaran hukumnya tidak ada kok,” tegasnya.

Kalaupun ada kerugian negara dari pekerjaan fisik disampaikan Kajari, itu hal biasa. Di

mana – mana temuan seperti itu terjadi di semua daerah.

Sekarang bagaimana mekanisme auditor pengawas internal pemerintah menyelesaikan melalui mekanisme ganti rugi selama 60 hari dari tenggat waktu diberikan BPK. Temuan kerugian negara itu tegasnya, bukan berarti Kejaksaan kecolongan.

“Jadi bukan berarti kita kecolongan atau kalah. Di mana – mana pasti ada temuan kerugian dari pekerjaan,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan,

pengawasan dilakukan Kejaksaan maupun Inspektorat cukup maksimal terhadap sejumlah pekerjaan di Kota Mataram. Hanya saja, tidak bisa dipantau secara terus – menerus, sehingga menjadi kewajiban dari konsultan pengawas dan pengawas dari Dinas Pekerjaan UmumdanPenataanRuang.Mereka secara langsung berada di lapangan dan mengetahui kondisinya.

“Kalau kami tidak bisa memantau 24 jam. Tugas dari konsultan pengawas yang menegur,” ucapnya. Inspektorat akan mencari formulasi untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan

”

Jadi bukan berarti kita kecolongan atau kalah. Di mana – mana pasti ada temuan kerugian dari pekerjaan

fisik. Bisa jadi, rekanan mengurangi volume saat pengawas tidak berada di tempat. Pengembalian potensi kerugian negara mencapai Rp1,3 miliar menjadi pembelajaran untuk pengerjaan proyek fisik tahun ini. (cem)

Ketut Sumedana

Antisipasi Kesemrawutan KAWASAN di seputaran asrama haji di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela pada musim haji diprediksi akan dipenuhi aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Pengaturan dilakukan bekerjasama dengan Karang Taruna untuk mengantisipasi kesemrawutan.

Aktivitas PKL biasanya memanfaatkan trotoar dan taman bunga sebagai tempat berjualan. Tenda yang tak terpasang rapi serta sisa makanan menyebabkan jalan Dr. Soedjono kumuh. Belum lagi, kendaraan parkir memenuhi (Suara NTB/cem) badan jalan sehingga Muhammad Yusuf menyebabkan kemacetan.

Pengaturan lalu lintas kata Lurah Jempong Baru, Muhammad Yusuf dikonfirmasi, Jumat (28/6), dibantu oleh pemuda di wilayah terdekat seperti Lingkungan Mapak Indah, Mapak Belatung dan Geguntur berinisiatif mencarikan lahan parkir bagi kendaraan pengantar jemaah calon haji ke Asrama Haji NTB. Mereka menjadi koordinator pengaturan parkir dan lapak PKL. Aktivitas ini rutin dilakukan setiap tahun untuk menghindari kemacetan serta kesemrawutan pedagang. “Sudah ada koordinatornya dari masing – masing lingkungan,” kata Yusuf. Kerjasama pengaturan lapak maupun parkir juga bersama Biro Kesra Setda NTB dan aparat kepolisian. Yusuf tak memungkiri pedagang memanfaatkan trotoar bahkan badan jalan untuk berjualan.

Hal ini disebabkan luas lahan tidak seimbang dengan jumlah warga yang ingin mencari nafkah pada tiap musim haji. Salah satu pengaturan dengan memperbanyak personel dari unsur masyarakat, TNI dan Polri. “Iya, kita minta back up dari kepolisian dan TNI,” tambahnya.

Di satu sisi, pemerintah tidak bisa melarang masyarakat mencari nafkah. Musim haji merupakan agenda tahunan dijadikan kesempatan bagi pedagang untuk mendulang rejeki.

Meskipun demikian, ia mengimbau pedagang menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan selama beraktivitas.

Terhadap potensi kejahatan seperti pencopetan maupun aksi kriminalitas lainnya, dikatakan selama musim haji laporan kriminalitas relatif kecil, seperti kecopetan dan lainnya. Aksi kriminalitas pada musim haji akan diminimalisir oleh Karang Taruna bersama aparat keamanan. “Kalaupun ada sifatnya kecil saja,” demikian kata Yusuf. (cem)

Tak Siap Laksanakan Pembangunan WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., menyayangkan masih rendahnya realisasi DAK (Dana Alokasi Khusus) di Kota Mataram. ‘’Padahal, kalau kita berpikir tentang dana DAK, dana DAK inikan kita yang usulkan. Ini kebutuhan kita. Usulan dari daerah dan itu sudah dari awal,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin. Pemkot Mataram mengetahui peruntukan dana DAK untuk apa, berikut pemanfaatannya.

Sehingga, kalau sampai (Suara NTB/dok) sekarang, pekerjaan-pekerH. Muhtar jaan yang bersumber dari DAK belum dilaksanakan, lanjut Muhtar, tentu saja ini menjadi pertanyaan. ‘’Kalau sampai sekarang belum dilaksanakan, nanti ke depannya kita bisa dipersulit untuk mendapatkan dana DAK ini,’’ ujarnya. Orang nomor dua di DPRD Kota Mataram ini mengeluhkan lambannya kinerja OPD lingkup Pemkot Mataram dalam mengeksekusi dana DAK tersebut. ‘’Padahal, untuk mendapatkan dana DAK itu tidak gampang,’’ akunya. Dana DAK yang diterima oleh daerah-daerah melalui mekanisme pengusulan. ‘’Setelah kita diberikan, kita tidak melaksanakan, inikan menjadi bahan pertanyaan, ada apa,’’ tanyanya.

Minimnya serapan dana DAK ini, kata Muhtar mengindikasikan bahwa jajaran OPD tidak siap melaksanakan pembangunan.

Menurut politisi Gerindra ini, dana DAK sangat dibutuhkan oleh daerah. Termasuk Kota Mataram. Karena, banyak pembangunan yang bisa dibiayai melalui dana DAK ini. Seperti fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah dan lain sebagainya. ‘’Dana DAK ini turun setelah ada pengajuan yang resmi dari daerah. Kemudian kalau sampai sekarang belum dikerjakan, apa kerjanya dinas-dinas ini,’’ kritiknya.

Padahal, juklak maupun juknis penggunaan dana DAK ini sudah ditentukan dari awal. Anggota Dewan dari Dapil Ampenan ini khawatir kelambanan OPD ini akan membuat batas waktu eksekusi dana DAK akan habis. Sehingga, pada akhirnya akan membebani APBD Kota Mataram yang jumlahnya juga dianggap masih minim. ‘’Jadi kapan lagi kita mau membangun. Padahal Pak walikota sering menyampaikan sebagian besar pembangunan itu akan dialihkan bagaimana membangun daya manusia kita,’’ demikian Muhtar.

Terkait dana DAK ini, kata Muhtar, seharusnya dari awal OPD-OPD sudah mempunyai perencanaan. Menurut dia, minimnya SDM di OPD-OPD tidak bisa dijadikan alasan yang dapat menghambat eksekusi pelaksanaan dana DAK. ‘’Kalaupun kita ndak punya SDM yang memadai untuk bagaimana melakukan perencanaan, kita kan bisa mengambil orang dari luar. Bisa kita pakai konsultan dari luar,’’ sarannya. Daerah lainpun sudah banyak yang melakukan hal seperti itu. ‘’Jadi jangan kta terlalu terpaku dengan SDM,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/cem)

BUDIDAYA TANAMAN - Ketua Kelompok Tani di Kelurahan Monjok Timur menunjukkan budidaya tanaman mahkota dewa miliknya. Mahkota dewa memiliki khasiat untuk kesehatan bila dikonsumsi secara teratur. Peluang budidaya tanaman ini jarang diminati oleh masyarakat di Kota Mataram.

Sebagian Proyek DAK Dikes Terancam Batal Mataram (Suara NTB) – Sebagian pengadaan barang dan jasa milik Dinas Kesehatan Kota Mataram bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) terancam batal.

Pengadaan melalui e-katalog sudah dilakukan, tetapi ada kesalahan sistem pada proses tender.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyampaikan, pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) telah ditender.

Seperti, pengadaan obat senilai Rp1 miliar lebih. Pengadaan ini melalui e-katalog.

Selain itu, pembangunan instalasi pengolahan limbah sekitar Rp300 juta lebih. Tendernya telah selesai dan sudah penunjukan pemenang. “Kita sudah tender. Ada sebagian telah dikontrak,” kata Usman.

Tetapi Dikes menemukan masalah pada sistem pengadaan barang dan jasa. Terutama pengadaan obat yang dimulai pada bulan April lalu.

Spesifikasi obat yang dipesan melalui e – katalog ternyata hilang. Hanya sebagian obat yang dibawa oleh rekanan dari nilai Rp1 miliar tersebut. Pi-

(Suara NTB/cem)

H. Usman Hadi haknya pun telah membayar sesuai pengadaan.

Demikian pula dengan pengadaan ambulans Rp500 juta.

Spesifikasi diminta juga tidak ada alias hilang. Ini pun terancam gagal tender. Secara spesifik tidak disebutkan oleh Usman, berapa nilai proyek yang bersumber dari DAK yang terancam batal atau dikembalikan ke pemerintah pusat. “Ini bukan salahnya di kita. Tapi kesalahan sistem,” dalihnya.

Selain kesalahan sistem, ada pula pengadaan tidak sesuai dengan harga sebelumnya. Dari rencana anggaran belanja disiapkan ternyata tidak memenuhi standar. Sebagai contoh, pengadaan barang dengan sistem katalog sebelumnya Rp10 juta. Tiba – tiba mengalami kenaikan menjadi Rp12 juta. Ketidaksesuaian harga dari anggaran tidak bisa dilakukan pengadaan.

Pengadaan barang dan jasa yang gagal tender akan disampaikan ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Dikes akan meminta masukan apakah pengadaan boleh melalui mekanisme tender atau tidak. “Pengadaannya nanti di screenshot terus kita laporkan ke Kejaksaan.

Kalau bisa ditender. Iya kita tender,” ucapnya.

Dampak terhadap tak terserapnya DAK pada Agustus mendatang bahwa anggaran dikembalikan ke pemerintah pusat tidak dipermasalahkan oleh Usman.

Menurutnya, pengembalian anggaran itu bukan murni kesalahan di Dikes, melainkan kesalahan sistem. (cem)

Disnaker Seleksi Calon TKI yang akan Bekerja ke Luar Negeri

(Suara NTB/ist)

SELEKSI - Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Disnaker Kota Mataram, Siti Nuraeni menyeleksi calon pekerja migran yang hendak bekerja keluar negeri, Jumat (28/6). Proses seleksi dilakukan secara selektif untuk menghindari kasus tindak pidana perdagangan orang.

Mataram (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram cukup selektif memberikan rekomendasi kepada calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri. Pekerja migran harus menjalani proses seleksi.

Mekanisme seleksi disampaikan Kepala Disnaker Kota Mataram, Hariadi, SIP, sebagai syarat dikeluarkan rekomendasi bagi pekerja migran. Selain persyaratan administratif lainnya yang memang harus dipenuhi, pihaknya sangat selektif mengeluarkan rekomendasi.

Tak semua Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) diberikan izin tersebut.

Pemerintah mengkhawatirkan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sudah marak terjadi di sejumlah daerah tersebut akan terjadi juga di Mataram.

“Yang kita hindari kasus human trafficking,” kata Hariadi dikonfirmasi, Jumat (28/6) Disnaker melihat sejauh mana keinginan calon TKI hendak bekerja ke luar negeri. Di samping itu, melihat skill dan statusnya. Calon pekerja migran belum menikah harus mendapatkan persetujuan dari orangtua.

Sementara, yang telah menikah harus mendapatkan rekomendasi dari suami. Tanpa izin itu, Disnaker juga tidak bisa mengeluarkan rekomendasi.

Sebagian besar para pahlawan devisa yang berangkat ke luar negeri memilih ke Singapura, Hongkong, Taiwan dan Malaysia.

Rata – rata mereka yang memiliki skill dan non skill. “Hampir sama jumlahnya yang kita rekomendasikan itu,” tambahnya.

Mantan Camat Mataram ini mengingatkan, masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur sesuai prosedur. Sehingga, mereka mengetahui hak – haknya dan diawasi selama berangkat, bekerja dan setelah pulang bekerja.

Pekerja migran yang bekerja tanpa prosedural atau ilegal dikhawatirkan jika tertimpa masalah tak mendapatkan perlindungan berupa asuransi dari pemerintah.

Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Siti Nuraeni, SH menyebutkan, tahun 2018 Kota Mataram telah memberangkatkan TKI bekerja ke luar negeri 412 orang. Dan, hingga bulan Juni 2019 telah diberangkatkan sebanyak 181 orang.

Pihaknya menyeleksi calon pekerja migran secara selektif.

Jika dilihat ada gelagat yang berpotensi menimbulkan persoalan, maka tidak akan diberikan rekomendasi. “Kalau ada tanda – tandanya menimbulkan masalah kita tidak keluarkan rekomendasi. Ini sebagai antisipasi kasus human trafficking,” tambahnya. (cem/*)

Rehab-rekon Rumah Korban Gempa

Fasilitator Nyambi Jadi Aplikator agar Dipecat Mataram (Suara NTB) – Danrem 162 Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rehab – rekon secara keseluruhan.

Seluruh elemen diminta saling bahu – membahu melakukan percepatan. Indikasi fasilitator rangkap jadi aplikator diminta dipecat. “Tadi Pak Kalak BPBD NTB minta kalau ada fasilitator nakal diganti saja,” kata Danrem usai menggelar pertemuan di ruang Kenari kantor Walikota Mataram, Jumat (28/6).

Dari hasil rapat tingkat pusat khususnya penanganan rehab – rekon di tingkat daerah sebelum pemilihan calon presiden dan calon wakilpresidendanpascalebaran,diakui pergerakannya agak melambat. Situasi itu disebabkan pemerintah maupun TNI fokus atau konsentrasi pelaksanaan pemilu. Di sisa dua bulan kata Danrem, pihaknyamemompakembalisemangat fasilitator, aplikator dan stakeholder lainnya untuk percepatan.

Ada sedikit keragu –raguan disampaikan oleh Danrem, proses rehab – rekon khususnya perbaikan rumah rusak berat di Lombok Timur, Lombok Barat dan Sumbawa tida bisak tercapai hingga bulan Juli mendatang. Berbeda halnya dengan Kota Mataram lebih cepat melakukan pekerjaan, sehingga diyakini target di bulan Juli dapat tercapai. “Rata – rata Mataram telah selesai dan mendahului. Kalau yang belum Lotim, Lobar dan Sumbawa,” tandasnya.

Terhadap data progres perbaikan rumah rusak berat baru mencapai 30 persen disebabkan akibat anomali data. Namun demikian, tidak ada masalah dan progresnya telah tercapai. Pola percepatan pengerjaan rehab – rekon dilakukan dengan menggunakan sistem blok. Sistem blok dijelaskan Danrem, satu kecamatan bekerja satu desa. Diprioritaskan desa paling lambat penyelesaiannya. Dengan pola itu, akan terlihat progresnya.

“Untuk kekurangan fasilitator kita terjunkan 100 personel TNI untuk membantu,” ucapnya.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik menegaskan, pihaknya sudah memberikan kewenangan ke masing – masing kabupaten/kota untuk mengangkat atau memberhentikan fasilitator diduga nakal. Fasilitator ditemukan tidak bekerja dan merangkap sebagai aplikator diminta diberhentikan saja. Hal ini dinilai akan memperlambat proses pekerjaan rumah milik warga. “Kita minta diberhentikan kalau ada ditemukan fasilitator nakal,” tegasnya.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menambahkan, sejauh ini, tidak ditemukan fasilitator nakal sehingga menghambat proses rehab – rekon. Pertemuan digelar bersama Danrem, BPBD NTB dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman NTB sebagai akselarasi penanganan rehab – rekon. “Kita optimis bisa selesai tepat waktu,” demikian kata Martawang. (cem)

(Suara NTB/cem)

PENGARAHAN - Danrem 162 WB Ahmad Rizal Ramdhani memberikan penekanan kepada fasilitator, aplikator serta pihak bank untuk bahu – membahu melakukan percepatan rehab – rekon di NTB. Jika ditemukan fasilitator nyambi menjadi aplikator diminta dipecat.

SUARA NTB

Sabtu, 29 Juni 2019

Halaman 3

DKP Siapkan Rencana Besar Industrialisasi Sektor Kelautan Perikanan Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB tak luput diabsen oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah agar melaksanakan direktifnya terkait industrialisasi. Tahun depan mulai terwujud pembangunan pabrik untuk pengelolaan potensi sumber daya kelautan perikanan di daerah ini.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si menjabarkan rencana besar industrialisasi di sektor kelautan perikanan, seperti yang diharapkan pemimpin tertinggi di daerah ini. L. Hamdi menjelaskan, industrialisasi olehnya dibagi menjadi dua kluster.

Kluster pertama, kluster yang berorientasi kerakyatan. Misalnya UPI (Usaha Pengolahan Ikan), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah jalan.

Tinggal ditingkatkan. Demikian juga untuk rumput laut dibuat

beragam turunannya.

Kemudian rencana besar di Bimaakandibangunpabrikgaram.

Inipun dua kluster. Kluster pertama garam untuk kebutuhan masyarakat di NTB, akan didorong pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) pengolah garam. Kedua industribesarakandibangunpabriknya di Bima pada 2021. “Tahun 2020 kita siapkan tanahnya,” kata L. Hamdi kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (28/6) kemarin.

Tengah disusun masterplan roadmapnya sampai dengan tahun 2024. Dimulai dengan in-

tensifikasi dengan memperbaiki kualitas produksi garam dari tambak. Produksinya kemudian dilakukan di pabrik. Untuk pasar dalam daerah akan diolah garam berkualitas. Sementara untuk penjualan ke luar NTB akan diolah hingga pengemasan.

Akan dibangun terintegrasi, pusat pembelajaran dan inkubasi garam. Dibangun juga lembaga keuangan non bank, cabang dari lembaga keuangan non bank milik Kementerian Kelautan Perikanan yang cabangnya dibuat di

Bima. Lalu dibangun laboratorium sertifikasi garam. Lalu akan dibangun juga pabrik pengolahan garam.

“Anggarannya didukung APBN/APBD,” jelas kepala dinas. Kemudian untuk ikan, tahun 2020 akan dibangun cold storage di Pelabuhan Awang, Kabupaten Lombok Tengah. Dengan kapasitas besar dan harapannya, konsisten perencanaan yang telah diusulkan ke pusat. Saat ini dilakukan upaya terus memperbanyak kedatangan kapal.

Sudah ada 17 kapal berkapasitas 100 GT, dari target 100 kapal yang direncanakan masuk Awang.

Tahun 2020 dibangun pabrik pengolahan ikan yang mendarat di sana. Sementara industri-industri kecil (rumahan), tahun ini akan didorong perbaikan kualitas ikan pin-

PLN Bangun Jaringan Listrik ke Dusun Terpencil di Sumbawa menit dari Pusat Kota Sumbawa.

“Proses pembangunan sudah dimulai. Material tiang sudah siap, saat ini sedang proses penanaman,” ujar General Manager PLN UIW NTB, Rudi Purnomoloka. Untuk memfasilitasi (Suara NTB/ist) listrik Dusun JARINGAN LISTRIK - Pembangunan jaringan listrik Punik ini, PLN hingga ke pulau terpencil di Sumbawa. akan membangun jaringan tegangan menengah (jtm) Mataram (Suara NTB) PT PLN (Persero) terus berkomitmen sepanjang 8,2 kilometer sirkuit (kms), meningkatkan rasio elektrifikasi dengan jaringan tegangan rendah (jtr) sepanmasuknya jaringan listrik ke dusun- jang 1 kms, dan 1 buah gardu berkapadusun terpencil. Sejak bulan Mei, PLN sitas 160 kilovolt Ampere (kVA).

Rudi menambahkan bahwa untuk Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) mulai membangun jarin- membangun jaringan ke daerah-daergan listrik ke Dusun Punik, Kecamatan ah terpecil tidak semudah membangun jaringan listrik di perkotaan. Medan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa.

Dusun Punik merupakan dusun yang berbukit yang curam dengan jalan yang berada di sekitar kawasan KPHP Bat- kecil membuat proses pengangkutan ulanteh. Dihuni oleh sekitar 180 jiwa den- sangat sulit. “Medannya ke Dusun gan mayoritas mata pencaharian pen- Punik itu sangat sulit, ada tanjakan duduk dari hasil perkebunan, khususn- yang sangat curam, kemiringan menya kopi dan kemiri. Akses jalan yang capai 40 derajat dan melewati hutan. rusak, ditambah banyaknya tanjakan Kalau angkut tiang pakai truk itu harus dan turunan yang curam menjadikan sangat berhati-hati,” tutur Rudi. waktu tempuh ke dusun ini ± 1 jam 30 PembangunanjaringanlistrikkeDusun

Punikdiharapkandapatselesaipadaakhir tahun 2019. “Kalau di perkotaan bangun jaringanbisacepat,tapikalaudidesatentu waktunya lebih panjang. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Sehingga akhir tahun bisa selesai dan hadirnya listrik bisa menjadi kado indah untuk warga Dusun Punik,”kataRudi.SekretarisDesaBatudulang, Rasidi berharap jaringan listrik dapat segera terbangun dan mengalirkan listrikkeDusunPunik.“Masyarakattentunya sangat berharap listrik bisa segera masuk ke Punik. Kalau ada kesulitan PLN pasti kami bantu,” tutur Rasidi.

Untuk mendistribusikan listruik ke DusunPunik,saatiniwargamasihmenggunakan genset hasil swadaya masyarakat. Untuk membeli genset setiap warga membayar iuran sebesar Rp400 ribu. Kemudian setiap bulannya warga juga membayar iuran sebesar Rp100 ribu untuk membeli bahan bakar genset tersebut. “Itu hanya untuk penerangan, maksimal tambah dengan televisi. Listriknya pun hanya menyala dari jam 6 sore sampai 6 pagi,” terang Rasidi.

Kehadiran listrik di Dusun Punik nantinya diharapkan dapat melahirkan usaha-usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Selama ini kopi dan kemiri tidak diolah, ya mudah-mudahan dengan adanya listrik warga bisa membuka usaha pengolahan. Sehingga harga jualnya bisa naik,” tutup Rasidi. (bul)

dang.Kenapa?Mengingatikanpindang volumenya cukup besar sekitar 31.000 ton dalam setahun. Tetapi kualitasnya yang masih menjadi PR perlu ditingkatkan. “Pasarnya juga hanya lokal, pasar tradsional saja,” kata L. Hamdi.

Apa yang akan dilakukan tahun ini? diberikan pelatihan kepada kelompok pemindang ikan di Lombok Utara sebagai pilot project dalam rangka produksi ikan pindang higienis. Kemudian bantuan sarana prasarana standar juga diberikan kepada kelompok. Lalu difasilitasi temu bisnis matching antara kelompok pengolah ikan pindang dengan pasar – pasar potensial. Seperti perhotelan, ritel, katering, dan lembaga potensial lainnya.

“Produksinya sudah higienis,” demikian kepala dinas. (bul)

(Suara NTB/ist)

PINDANG - Ikan pindang yang telah diolah higienis dan dikemas. Ini merupakan bagian dari proses industrialisasi di sektor kelautan perikanan.

BKIPM Mataram Ajak Masyarakat Jaga Kualitas dan Mutu Produk Perikanan Mataram (Suara NTB) Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mutu dan keamanan produk perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Mataram melakukan sejumlah aksi dan ajakan guna mengingatkan kepada masyarakat pentingnya menjaga mutu dan kualitas produk perikanan.

Tahun 2019 ini kembali diselenggarakan Bulan Bakti Karantina dan Mutu 2019, dengan tema “Melalui GEMASATUKATA (Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina), Kita Wujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Yang Lestari dan Berkelanjutan”, Bulan Bakti KIPM 2019 dilaksanakan serentak di Pusat BKIPM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KIPM seluruh Indonesia, mulai 23 Juni sampai 24 Juli mendatang.

Bulan Bakti KIPM adalah bentuk public awareness BKIPM dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi perkarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Kegiatan ini juga sebagai bentuk komitmen terhadap visi KKP untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional,

dengan fokus melaksanakan misi pada tiga pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Selain berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya karantina dan pengendalian mutu, Bulan Bakti Karantina dan Mutu yang telah (Suara NTB/ist) diselenggarakan KAMPANYE - Salah satu kegiatan kampanye sejak 2016 ini juga kepada publik untuk bertanggungjawab menjaga berhasil menmutu dan kualitas produk ikan yang dilakukan ingkatkan jumlah BKIPM Mataram di bandara internasional Lombok usaha perikanan “Dengan harapan dari kegiatan ini yangmemenuhistandardantaathukum.

“Hal ini karena yang disasar bukan han- semua pihak dapat berperan aktif ya masyarakat konsumen produk peri- dalam menjaga kesehatan ikan, mutu, kanan, tetapi juga pelaku usaha perikan- dan keamanan hasil perikanan, serta an termasuk pengolah ikan,” kata Kepa- keberlanjutan sumber daya ikan,” kata Suprayogi. Jika semua lapisan la BKIPM Mataram, Suprayogi.

Salah satu kegiatan bulan bakti masyarakat ikut berpartisipasi aktif KIPM adalah mensosialisasikan be- dalam karantina dan penjagaan mutu, berapa peraturan perkarantinaan harapannya, produk perikanan Indoikan, dengan bentuk pemberian suve- nesia, khususnya NTB dapat diterinir kepada masyarakat berupa leaf- ma dunia serta maraknya kasus ikan let atau brosur, stiker dan mug kepa- berformalin, penyelundupan dan pereda para pengendara yang berhenti di daran jenis ikan yang dilarang dan dilampu merah. Aksi ini sangat me- batasi perdagangannya dapat ditanggulangi dengan baik. (bul) narik perhatian pengguna jalan.

Fasilitator, Pokmas dan Aplikator Jadi Tumpuan Percepatan RTG Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB terus melakukan pendekatan kepada pelaksana teknis percepatan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG).

Mereka adalah fasilitator, Pokmas hingga aplikator.

Khususnya kepada fasilitator, agar bekerja sepenuh hati masyarakat yang sedang menjadi korban. ‘’Agar teman-teman fasilitator tetap semangat dalam membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.

Laksanakan tugas mulia ini dengan sebaik baiknya,’’ harap Kepala Pelaksana BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos.,MM, saat bertemu dengan ratusan fasilitator, Pokmas dan aplikator di ruang Kenari, Pemkot Mataram, Jumat (28/6).

Disadarinya, setiap daerah ada hambatan yang dihadapi, termasuk yang terjadi di Kota Mataram.

Namun kendala itu bisa dituntaskan dengan semangat dan kebersamaan.

Ia mengajak para pelaksana teknis itu bekerja dengan niat membantu korban segera menempati rumah bantuan.

Mengenai gaji, ia meminta tidak menjadi beban yang harus dikhawatirkan.

Pihaknya berjanji akan tetap melakukan pembayaran tepat waktu.

Saat ini, batas akhir masa transisi untuk rehab rekon setelah perpanjangan sebelumnya, akan berakhir 25 Agustus mendatang. Terlebih, puluhan ribu target rumah yang masih dalam proses pembangunan.

Jumlah rumah yang sudah dibangun, rusak berat 11.101 unit, rusak sedang 79.440 unit dan rusak ringan sebanyak 28.627 unit dan sisanya masih dalam proses. Pada kesempatan yang sama, Kadis Perkim Provinsi NTB, Ir.

IGB. Sugihartha, MT juga menyampaikan, masyarakat yang mendapat bantuan, harus mempunyai tanggung jawab baik secara administrasi maupun pelaporannya. ‘’Masyarakat boleh membangun rumah sendiri dengan syarat harus minta izin ke BPBD terlebih dahulu sehingga akan diberikan arahan oleh tim teknis bentuk dan struktur yang akan dibangun,’’ terangnya.

Dalam pertemuan itu juga dihadiri Asisten I Kota Mataram bersama OPD di Pemkot Mataram, Kepala Cabang BRI, Danramil se-Kota Mataram, Korwil Fasilitator dan perwakilan aplikator, serta

para fasilitator sipil dan TNI. Sementara Danrem 162/ WB Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han memuji peran fasilitator yang dianggapnya sebagai pahlawan pembangunan rumah dampak gempa. Danrem meminta para pahlawan pembangunan untuk mendorong Pokmas mempercepat proses pencairan dana bantuan, sehingga tidak menghambat proses percepatan rehab rekon. (ars/*) Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik saat memberi pengarahan kepada fasilitator, Pokmas dan aplikator.

Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani memberi pengarahan kepada fasilitator, Pokmas dan aplikator.

Ratusan fasilitator, Pokmas hingga aplikator memenuhi ruang Kenari Kantor Walikota Mataram saat mendengar pengarahan dari stakeholder penanganan gempa.

Infografis update penanganan gempa.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2019

Halaman 4

Banyak Warga Lotim Mengaku Miskin Selong (Suara NTB) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 128 ribu. Jumlah Penerima PKH dan BPNT disebut terbilang sangat kecil. Namun, dalam proses penyaluran bantuan tersebut sejauh ini telah banyak menimbulkan kecemburuan sosial.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Lotim, Huzaefah, banyak anggapan Huzaefah

yang lebih berhak dapat bantuan tidak dimasukkan dalam daftar KPM penerima bantuan.

“Ada dugaan banyak yang menerima ini sudah layak tapi tetap dapat,” ungkapnya pada Suara NTB, Jumat (28/6).

Diakuinya, Dinas Sosial

Kabupaten Lotim sudah menerima surat dari Kementerian Sosial. Ditegaskan, semua KPM bantuan PKH dan BPNT akan dipublikasikan di tempat-tempat umum di desa-desa.

Dari publikasi itulah, masyarakat bisa turut menilai dan memberikan masukan kepada pemerintah terhadap masing-masing KPM. Dengan demikian bisa diketahui mana yang tidak layak mendapatkan bantuan dan masih layak mendapatkan.

Setelah itu, tambahnya, melalui Musyawarah Desa

(Musdes) digelar perubahan penggantian yang hasilnya diteruskan ke Kemensos melalui Dinas Sosial. “Justru masukan dari masyarakat itulah nanti yang digunakan hal ini, karena banyaknya protes ini,” paparnya.

Jumlah penerima bantuan ini, sambungnya pernah mencapai 148 ribu. Namun, beberapa waktu lalu sempat terjadi pengurangan, karena ada yang meninggal dan ada yang berangkat keluar negeri. Pihaknya memastikan bantuan ini bukan dicabut, namun masih dibekukan peneriman-

ya. Seperti TKI masih berhak bisa diberikan ketika kembali ke tanah air dan setelah ia menerima rekomendasi dari Dinas Sosial dan dari Dinas Tenaga Kerja, penerimaan bantuan bisa saja dirapel.

Selanjutnya, mengacu pada penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ujarnya, Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari APBN maupun sharing APBD di Lotim sudah terdapat sebanyak 825 ribu jiwa. Dibandingkan dengan jumlah pendudik 1,2 juta jiwa, maka tersapat 70 sampai dengan 80 persen

warga Lotim disebut miskin.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin (PSPFM) Disos Lotim, Saefuddin Zuhri mengatakan, Basis Data Terpadu (BDT) Lotim 814.213 jiwa. Semua warga Lotim tersebut katanya sudah dimasukkan dalam pengusulan ke pemerintah pusat agar medapatkan bantuan. Menurutnya, jumlah penerima bantuan berupa PKH dan BPNT sejauh ini masih sangat kecil.

Adanya perubahan data dan pergantian itu diambil dari BDT. (rus)

(Suara NTB/rus)

Sambut Desa Definitif

Polres Lotim Siap Tindak Pelaku TPPO

Warga Hibahkan Lahan untuk Jalan

Selong (Suara NTB) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) mengaku terus melakukan pengawasan terhadap PJTKI yang ada di daerah ini. Termasuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking yang berkedok PPTKIS. Menurut Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SIK, dalam kasus TPPO ini banyak pelanggaran yang dilakukan mulai dari pemalsuan dokumen hingga tindakan-tindakan lainnya yang melanggar hukum. Maka para pelaku sudah semestinya diberikan tindakan tegas dan diberikan ancaman yang cukup berat. “Pengawasan terhadap tekong dan PJTKI terus dilakukan secara intens,” ujarnya, Jumat (28/6).

Terkait adanya warga Sakra Timur yang menjadi korban TPPO. Yogi mengaku belum menerima laporan akan hal tersebut. Kemungkinan, kata dia, kasus itu ditangani oleh Polda. “Kita siap berkoordinasi dengan Polda. Namun sejauh ini belum ada laporan TPPO yang masuk ke kami, (Polres,red),” ujarnya.

Disinggung terkait keberadaan Satgas TKI yang dibentuk beberapa tahun lalu. Untuk tempat dan personel sudah disiapkan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sehingga apabila ada pengaduan maka langsung ditindaklanjuti. “Satgas masih ada, hanya saja belum ada pengaduan,” ujarnya.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lotim, Ahmad Masfu, mengaku akan melakukan kroscek adanya warga Lotim jadi korban TPPO, baik yang digagalkan oleh aparat kepolisian maupun yang melakukan pengaduan. Disnaker Lotim akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, BP3TKI, maupun Polda NTB untuk menelusuri kemungkinan adanya warga Lotim yang turut menjadi korban. Namun sejauh ini, pihaknya belum mendapat laporan dan data nama dan alamat korban TPPO tersebut.

“Kita akan segera lakukan kroscek kemungkinan adanya warga kita yang turut menjadi korban. Ini bukan masalah sepele,” kata dia.

Apabila dari catatan dan fakta di lapangan ada, maka Disnakertrans Lotim berupaya untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Disampaikannya bahwa dalam pemberangkatan TKI, Lotim tetap mengacu pada undangundang yang ada. Bagi masyarakat yang mencari kerja di luar negeri sudah semestinya melalui pemerintah atau jalur legal. Bahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah sudah bermitra dengan pengurus desa TKI untuk turut mensosialisasikan kepada masyarakat dalam berimigrasi yang aman.

Upaya yang lain berupa dilakukan penyebaran melalui khotbah Jumat untuk menjadi tenaga kerja yang baik, sehingga ketika terjadi masalah cepat dilakukan penanganan. Hanya saja yang kerap terjadi masalah yakni TKI-TKI yang berstatus ilegal. “Persoalan ini akan kita koordinasikan dengan pihak provinsi dan Polda yang menangani tentang imigran,” terangnya.

Kendati demikian, adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Kabupaten Lotim akan terus dimaksimalkan terutama dalam meminimalisir TKI yang ilegal. Misalnya dalam pengurusan paspor untuk lebih selektif, terutama pembuatan paspor pelancong yang kerap digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjadi TKI, terutama ke Malaysia.

Sementara khusus untuk TKW yang dikirim ke Singapura dan beberapa negara lainnya, Ahmad Masfu menegaskan jika TKW tersebut harus jelas dokumen perizinannya. Misalnya harus jelas izin menjadi TKW itu apakah dari suami, orang tua, maupun pihak keluarga yang lain. Langkah itu sangat penting dilakukan supaya ketika terjadi masalah, pemerintah cepat menghubungi keluarga terdekat. (yon) I Made Yogi Purusa Utama

(Suara NTB/rus)

RUSAK - Puskesmas Belanting terlihat masih belum ada sentuhan perbaikan.

Sejumlah Faskes di Lotim Belum Tersentuh Perbaikan Selong (Suara NTB) Sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang turut rusak akibat gempa bumi beruntun sejak 29 Juli 2018 lalu sampai sekarang belum tersentuh perbaikan. Salah satu yang terlihat cukup parah adalah Puskesmas Belanting Kecamatan Sambelia yang terlihat saat ini mangkrak, karena belum ada dana perbaikan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan, Mahallil Ulil Amri yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, pihaknya tengah memper-

siapkan proses pembangunan kembali puskesmas yang rusak tersebut. Seperti Puskesmas Belanting yang disebut mengalami kerusakan cukup parah, sehingga aktivitas pelayanan kesehatan di faskes tingkat pertama tersebut dialihkan sementara.

“Iya memang sepi karena pelayanan tidak di situ,” paparnya.

Meski tidak di gedung puskesmas, dipastikan Ulil Amri pelayanan tetap berjalan dengan baik. Pelayanan sementara menumpang di salah satu gedung dekat puskesmas itu dan pelayanan dipastikan tidak terganggu.

Selaku faskes tingkat pertama, diamanahkan tidak saja memberikan pelayanan di kantor, namun jajaran tenaga kesehatan turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Petugas kesehatan puskesmas harus proaktif mencari kasuskasus kesehatan.

Puskesmas Belanting sebutnya memang menjadi salah satu puskesmas yang rusak berat akibat guncangan gempa. Tahun 2019 ini, sebut Ulil Amri akan dimulai dibangun dengan sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. (rus)

masyarakat Sembaro, M. Nasir.

Sebaliknya pihaknya mempertanyakan tindak lanjut dari panitia pemekaran desa dan pengurus desa persiapan. Sebab sejak diperolehnya tanda tangan warga pemilik lahan, kabar pelebaran jalan dengan dukungan alat berat menguap begitu saja.

Mantan Komisioner KPUD KLU itu, berharap adanya kepastian dari pemerintah. Pascapemasangan patok baru, supaya Pemdes melakukan lobi ke Pemkab agar menurunkan alat berat, melakukan pengerasan jalan hingga hotmix sebagaimana dijanjikan melalui Camat Gangga.

Sementara itu, Sekdes Desa Persiapan Segara Katon, Ikhsan Albayani, S.Pd.I., mempermaklumkan bahwa proses pelebaran jalan terganjal karena gempa.

Ditambah lagi komunikasi dan informasi perihal proses penalaran dari Pemkab belum menemui titik terang pada tahun 2017 lalu.

“Kami mohon maaf atas kelalaian ini. Sekaligus pada kesempatan ini, kami mohon izin dan dukungan kepada warga dan pemilik lahan agar pada kita bersama-sama bergotong royong membuka patok,” ucapnya.

Permohonan sekdes itu lantas disetujui oleh warga pada rapat Kamis malam lalu. Sehingga untuk saat ini, warga tinggal menunggu turunnya alat berat dan proses pengerasan jalan oleh dinas terkait. (ari)

Pengerjaan Tak Tuntas

Kondisi TRS Memprihatinkan Selong (Suara NTB) Kondisi Taman Rinjani Selong (TRS) cukup miris.

Pasalnya, sejak proses pengerjaan atau revitalisasi yang gagal dikerjakan hingga tuntas, keberadaan taman yang terletak di jantung Kota Selong ini seolah tak bertuan. Gersang dan tidak terurus sama sekali. Rumputrumpul liar tumbuh dan terlihat angker ketika malam hari.

Proyek TRS dilakukan pada tahun 2016 lalu dengan nilai anggaran sebesar Rp5 miliar bersumber dari ABPD Kabupaten Lotim saat itu yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lotim. Namun pengerjaan tidak berjalan mulus hingga dilakukan pemutusan kontrak dengan pihak rekanan.

Sejumlah pihak sangat menyayangkan tidak tuntaskan pengerjaan revitalisasi TRS ini.

Bahkan Komisi IV DPRD Lotim sudah memanggil DLHK Lotim selaku pemilik proyek serta ULP selaku pihak yang memenang kontraktor dalam proyek tersebut. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mencari suatu kejelasan dan solusi untuk menyikapi tidak tuntasnya proses revitalisasi TRS.

(Suara NTB/yon)

Selain DPRD Lotim, aksi unjuk rasa terkait gagalnya pengerjaan revitalisasi TRS juga menjadis sorotan Yayasan Gumi Paer Lombok (Yagumpal) yang menggelar aksi unjuk rasa supaya Kejari Lotim mengusut tuntas pengerjaan kasus itu. Ketua Yagumpal, Lalu Juniadi, sangat menyayangkan kondisi TRS yang sebelumnya indah dan asri saat ini cukup memperihatinkan.

Kepala DLHK Lotim, Ir. H. Marhaban, mempersilakan apabila proyek revitalisasi TRS

diusut APH. Sementara saat ini utuk desain sudah selesai. Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp2,9 miliar. Nilai anggaran ini sangat turun dibandingkan dengan anggaran sebelumnya sebesar Rp5 miliar.

Menurut Marhaban, penganggaran saat ini menyesuaiakan dengan eksistensinya. Maka dari itu,wajah dari TRS diyakini tidak akan mengecewakan, terutama melihat dari desainnya. Untuk fase pengerjaannya sendiri ditargetkan tiga sampai empat bulan. (yon)

(Suara NTB/yon)

KONDISI - Beginilah kondisi TRS saat ini pascapengerjaan tidak tuntas. Pemkab Lotim mengalokasikan anggaran Rp2,9 miliar untuk revitalisasi.

Bantu Bayi Tanpa Anus

Remaja Masjid Monggal Bawah Berikan Bantuan Tanjung (Suara NTB) Kekurangan biaya yang dialami keluarga pasien (bayi) tanpa anus, mengundang perhatian sejumlah pihak. Kali ini, Remaja Masjid Nurul Islam Monggal Bawah (Remmoba) ikut memberikan donasi kepada pihak keluarga.

Belasan Remaja Masjid Monggal Bawah, mendatangi orang tua pasien, Samsul Bahri dan Rina, di Dusun Sembaro, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga, Jumat (28/ 6). Mereka membawa bantuan berupa sembako dan uang tunai yang dihimpun dari masyarakat Monggal Bawah.

Ketua Remmoba, Ahmad Fatoni, mengaku mendapat informasi keberadaan bayi, Neng Bilqis Quraini (4 bulan) lahir tanpa anus melalui media. Dari informasi itu, warga Monggal Bawah melalui pengurus rema-

Tanjung (Suara NTB) Antusiasme warga se-Desa Persiapan Segara Katon sangat tinggi dalam menyambut desa definitif.

Dari 8 syarat, masyarakat desa telah melengkapi seluruhnya. Terakhir, warga membuka akses jalan masuk ke kantor desa dengan melebarkan jalan menjadi 8 meter.

Masyarakat desa bergerak cepat dengan membuka akses jalan.

Mereka bergotong royong membuat patok jalur baru. Patok pada kiri dan kanan jalan dibuka masing-masing 2 meter dari eksisting jalan lama selebar 4 meter.

Pelebaran jalan ini sejatinya sudah lama disetujui warga, yakni pada tahun 2017 lalu. Namun panitia desa tidak langsung membuka pagar jalan, karena ketidakpastian tindak lanjut proses pemekaran akibat gempa yang melanda Lombok Utara.

Akhirnya pada Kamis (27/6) malam lalu, warga kembali urun rembug memastikan patok baru. Rapat di masjid sementara itu, menghasilkan kesepakatan bahwa pada Jumat pagi kemarin, seluruh warga - termasuk pemilik tanah berpartisipasi membuat jalur baru.

“Kami tidak ingin ada suara sumbang, bahwa kegagalan definitif akibat tidak adanya persetujuan pembebasan lahan dari masyarakat Sembaro. Kami sangatmendukung,bahkantandatangan hibah lahan untuk jalan sudah dilakukan tahun lalu,” kata tokoh

ja masjid kemudian menghimpun donasi dari seluruh warga.

Penggalangan dana dan bantuan sembako, dilakukan selama 2 hari, selanjutnya diserahkan kepada keluarga pasien.

“Alhamdulillah, warga sangat antusias mendukung kami untuk membantu Neng Bilqis, anak kedua Bapak Samsul Rizal dan Ibu Rina Sulasmi.

Semoga bantuan ini bisa meringankan beban keluarga di masa perawatan,” kata Fatoni.

Ia mengaja kepada semua pihak, untuk ikut berpartisipasi menyalurkan bantuan dalam bentuk apapun. Mengingat masih ada waktu pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang dilakukan keluarga pasien hingga bulan September mendatang.

Remaja Masjid Nurul Islam Monggal Bawah sendiri, tergerak menggalang dana

atas ide salah seorang anggota. Usul itu disetujui dan ditindaklanjuti oleh remaja yang lain, kepada dusun, tokoh masyarakat dan tokoh agama Dusun Monggal Bawah.

“Kami turut berterima kasih kepada masyarakat Dusun Monggal Bawah dan Lempajang yang turut peduli dan antusias membantu adik Bilqis.

Bagi kami, bukan sebarapa

(Suara NTB/ari)

BANTU - Remaja Masjid Dusun Monggal Bawah memberikan bantuan pada keluarga bayi tanpa anus, Jumat (28/6).

banyak yang kita beri, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk meringankan beban orang lain,” sambung anggota remaja Masjid, Ahmad Murdani.

Sementara itu, Samsul Bahri tampak terharu menerima bantuan dari warga Monggal Bawah dan Lempajang, khususnya remaja masjid. Diakuinya, setiap bantuan yang diberikan donatur sangat berarti untuk membiayai keperluan pengobatan anaknya.

“Besok Sabtu (hari ini, red), Bilqis akan kami bawa ke RSUP untuk kontrol kesehatan.

Sekaligus menentukan jadwal operasi pada bulan Juli nanti,” katanya. Setidaknya kata Bahri, masih ada dua operasi lagi yang harus dilalui yakni bulan Juli dan September. Selain operasi yang dijadwalkan, Bilqis juga harus rawat jalan satu kali dalam seminggu. (ari)

(Suara NTB/ari)

UKUR LAHAN - Pengukuran lahan warga Segara Katon untuk pembukaan jalan sebagai syarat pembentukan desa definitif.

Warga Labuhan Haji Keluhkan Kualitas Air PDAM Selong (Suara NTB) Para pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengeluhkan kondisi air yang keruh. Kondisi air yang mengalir demikian ke rumah warga terjadi sejak tahun 2018.

Selain keruh, jaringan distribusi air PDAM yang mengalir ke rumah warga di Perumnas Labuhan Haji ini sering macet.

“Waktunya macet tidak menentu, warnanya hitam dan saat ini keruh,” keluh salah satu warga di Perumnas Labuhan Haji, Jumat (28/6).

Dari hasil konfirmasi ke PDAM Labuhan Haji, katanya, air yang warnanya hitam dan keruh tersebut dikarenakan sedang dalam pembersihan. Sementara kondisi air yang tibatiba datang hitam dan keruh itu terjadi pada pagi dan malam hitam. “Rupanya seperti lumpur, seperti tinta hitam,” ujarnya mengibaratkan.

Kondisi air yang berwarna hitam dan keruh terjadi ketika pertama kali menghidupkan air apabila air PDAM macet. Atas kondisi yang demikian, masyarakat

terpaksa ke Tanjung mencari air untuk digunakan mandi dan mencuci. Sedangkan untuk kebutuhan memasak dan minum, masyarakat membeli air galon dan air gelas. Masyarakat yang terletak di pesisir Pantai Labuhan Haji ini mengaku hanya mengandalkan air PDAM untuk kebutuhan sehari-hari.

Terpisah, Direktur Umum PDAM Lotim, Bambang, mengaku belum menerima adanya keluhan masyarakat Labuhan Haji terkait warna air PDAM yang keruh bahkan hitam. Menurutnya, laporan tidak masuk ke PDAM Kabupaten kemungkinan dapat tertangani oleh PDAM Kecamatan Labuhan Haji. “Belum ada laporan yang masuk ke kami,” ungkapnya.

Selaku salah satu pimpinan, Bambang berjanji akan menyikapi serius terkait apa yang menjadi keluhan masyarakat tersebut. Termasuk menghubungi kepala cabang PDAM Labuhan Haji untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi keluhan masyarakat. “Otoritas pertama diberikan ke cabang PDAM karena itu masuk dalam pemeriksaan BPKP,” ujarnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

AIR - Beginilah kondisi air PDAM yang mengalir ke wilayah Kecamatan Labuhan Haji. Kondisi ini terlihat lebih jernih karena sudah dibersihkan oleh masyarakat sendiri.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2019

Halaman 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng dengan Suara NTB

(Suara NTB/kir)

Paripurna DPRD Loteng dipimpin Wakil Ketua DPRD Loteng, H.M. Nasip.

(Suara NTB/kir)

Wabup Loteng, H.L.Pathul Bahri, S.IP., menyerahkan pendapat akhir pemerintah daerah kepada Wakil Ketua DPRD Loteng, H.M. Nasip.

(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Loteng tahun 2018. Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPRD Loteng yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Loteng, H.M. Nasip, Kamis (27/6).

Sebelumnya, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng, Syarifudin, menyampaikan hasil pembahasan Banggar DPRD Loteng atas laporan pelaksanaan APBD Loteng tahun 2018. Di mana secara umum seluruh fraksi-frasksi di DPRD Loteng melalui perwakilannya menyatakan menerima laporan pelaksanaan APBD Loteng tahun 2018 untuk disahkan.

Dikatakannya, pelaksanaan APBD Loteng 2018 secara umum sudah berjalan baik. Hal itu ditandai dengan diperolehnya kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas laporan pelaksanaan APBD Loteng tahun 2018. Artinya, pelaksanaan APBD Loteng sudah memenuhi kriteria dan sesuai regulasi yang berlaku.

DPRD Loteng pun memberikan apresiasi khusus atas capaian tersebut. Terlebih predikat WTP merupakan predikat yang ketujuh kalinya secara beruntun yang diperoleh Loteng, sehingga wajar kalau Pemkab Loteng memperoleh apresiasi yang tinggi berkas capaian itu.

Pun demikian, tegasnya, meski memperoleh predikat WTP dari BPK RI bukan berarti pelaksanaan APBD Loteng telah mencapai kesempurnaan. Masih ada beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemkab Loteng yang harus dituntaskan. “Rekomendasi kami, apa yang menjadi rekomendasi atau catatan dari BPK RI segera ditindaklanjuti dan diselesaikan,” tegasnya.

Tidak hanya Banggar DPRD Loteng juga berharap Pemkab Loteng bisa menjaga kinerja keuangan supaya bisa mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan anggaran.

Mengingat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada APBD Loteng tahun 2018 tercatat cukup besar mencapai Rp 58 miliar. Pihaknya berharap silpa dikarenakan adanya efisiensi, bukan dikarenakan ketidakmampuan pemerintah

(Suara NTB/kir)

DPRD Loteng Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

Jubir Banggar DPRD Loteng, Syarifudin menyerahkan hasil pembahasan Banggar. daerah dalam mengelola program dan menggunakan anggaran.

Pada kesempatan yang sama, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Loteng yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh membahas laporan pelaksanaan APBD Loteng tahun 2018. “Secara khusus kami pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja yang ditunjukkan DPRD Loteng,” imbuhnya.

Pihaknya pun berkomitmen untuk menjalankan apa yang menjadi rekomenasi ataupun catatan terkait

laporan pelaksanaan APBD Loteng 2018. Baik itu yang berasal dari BPK RI maupun dari DPRD Loteng, sehingga ke depan kualitas pelaksanaan APBD Loteng bisa semakin baik.

“Apa yang masih menjadi kekurangan dalam pelaksanaan APBD Loteng tahun 2018, semaksimal mungkin kita benahi. Demi perbaikan kualitas pelaksanaan APBD Loteng di masa-masa yang akan datang,” tambahnya.

Ke depan, tidak kalah penting sinergisitas antara Pemkab Loteng dengan DPRD Loteng bisa semakin kuat, terutama komunikasi dan koor-

Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah (foto kiri).

Jubir Banggar DPRD Loteng menyampaikan hasil pembahasan Banggar DPRD Loteng atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Loteng. dinasi antara kedua lembaga juga harus semakin baik. Itu penting, demi mendukung kemajuan pembangunan di daerah ini. ‘’Kalau komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daer-

ah dan legislatif bisa terus terjaga, maka Loteng bisa menjadi daerah yang jauh lebih maju lagi,’’ ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Wabup juga menyampaikan ranca-

ngan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Loteng tahun 2020 untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD Loteng. (kir/*)

Biayai Pemasangan Ribuan PJU

Lokasi Gowes Nusantara LOMBOK Barat (Lobar) kembali dipercaya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mennjadi lokasi penyelenggaraan sepeda nusantara untuk kali ketiga. Lobar dipilih lagi jadi lokasi even nasional yang rutin diadakan kementerian terkait, menyusul keberhasilan pemda setempat menggelar dua kali even tersebut. Lobar terpilih bersama puluhan kabupaten/kota lain di NTB, menyisihkan ratusan daerah yang ingin menjadi lokasi penyelenggaraan sepeda nusantara ini.

Ma’ad Adnan Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lobar, Ma’ad Adnan, Jumat (28/6) mengatakan pihaknya diundang ke Kemenpora dalam rangka untuk membahas persiapan pelaksanaan Gowes Nusantara.

Awalnya pihaknya mengusulkan agar pelaksanaan gowes ini dalam rangka memeriahkan HUT RI yang akan digelar tanggal 25 Agustus. Namun setelah rakor dan tandatangan MoU, ternyata daerah Lombok ini menjadi titik akhir dari tim jelajah Gowes Nusantara. Tim jelajah ini akan berangkat dari Papua, ke Maluku lalu ke Sulawesi, dan terakhir di Lobar yakni di seputaran Senggigi. Sehingga pelaksanaan gowes di Lobar disesuaikan dengan titik akhir tim jelajah tersebut, yakni tanggal 1 September.

Pada HUT RI tahun ini, ujarnya, hanya 40 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dari 500 lebih daerah yang diperaya oleh Kemenpora untuk menjadi penyelenggara event ini. Alasan kenapa Lobar terpilih lagi, karena keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan event selama ini menjadi penilaian tersendiri bagi Kemenpora. Termasuk juga keberhasilan yang sudah dilaksanakan selama dua tahun, sehingga bisa meyakinkan Kemenpora bahwa pembudayaan olahraga menjadi prioritas Pemda Lobar. “Itu penilaian tersendiri bagi kemenpora termasuk keberhasilan penyelenggaraan selama dua tahun,” jelas dia.

Lebih jauh kata dia, sekaran ini ada lagi launching Ayo Bergerak dilakukan Kemenpora. Kenapa demikian karena orang di Indonesia ini malas bergerak. Misalnya mau antar anak sekolah hanya sampai pintu gerbang saja naik motor dan mobil. ‘’Di Indonesia jalan kaki baru3.000 langkah, sedangkan negara lain sudah 7 ribu langkah,’’ ujarnya membandingkan. (her)

Pemda Akui Fiskal Tak Mampu Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Winengan mengatakan berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya, luas wilayah, ruas jalan, dan ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) saat ini tidak sebanding dengan kondisi dan kemampuan fiskal daerah. Hal ini menjadi salah alasan kenapa pemda menyerahkan pengelolaan PJU dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sekarang ini, ujarnya, jumlah PJU yang non LED sebanyak 4.000 unit dan yang LED berjumlah 2.024 buah. ‘’Ada yang nyala, ada yang mati. Ada yang bahkan cuma tiangnya saja. Anggaran di kami sangat terbatas. Untuk pemeliharaan, rata-rata tiga tahun lalu hanya Rp 425 juta per tahun, bahkan tahun 2019 ini hanya Rp165 juta untuk lampu PJU di sepuluh kecamatan. Itu tidak bisa untuk pasang titik lampu yang baru,” ungkapnya, Jumat (28/6).

Sementara kebutuhan PJU di Lobar, tambahnya, cukup mendesak. Semestinya Lobar memiliki lebih dari sepuluh ribu PJU dengan kondisi seluruhnya baik dan menyala. Saat ini, tambahnya, baru dipetakan kebutuhan titik lampu sebanyak 9.629 titik dengan berbagai kondisi.

Hal tersebut, terang Wine-

ngan diperparah lagi dengan kewajiban pembayaran yang dianggapnya mengalami salah perhitungan.

“Rata-rata kewajiban kita membayar ke PLN antara Rp19 miliar sampai Rp21 miliar per tahun. Ini memberatkan buat anggaran kita. Kami sudah memverifikasi dan mevalidasi, kemungkinan ada salah perhitungan. Masak kita harus membayar lampu yang mati?” tanya Winengan.

Untuk mengatasi persoalan itu, Winengan mengaku Pemkab sedang melakukan kajian kemungkinan menggunakan skema KPBU dalam penanganan masalah PJU tersebut. Hal tersebut menurut Winengan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, Permenkeu Nomor 190/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka

KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, Permendagri Nomor 96/2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah, dan beberapa peraturan lainnya. ”Kita juga sudah melakukan konsultasi ke Bappenas dan mengkaji daerah pembanding yang telah mempraktikkan KPBU di bidang PJU. Kita ke Solo beberapa waktu lalu,” aku Winengan.

Winengan menentang pihak lain yang menganggap KPBU di bidang PJU itu sebagai tindakan lepas tangan dari pihaknya dalam menangani. Seperti dilansir oleh media, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Sulhan Mukhlis Ibrahim mengkritik Dinas Perkim sebagai pihak yang tidak mau susah bekerja.

Menurut Winengan, KPBU di bidang PJU ini akan sangat membantu Pemda dalam

H. L. Winengan (Suara NTB/her)

menangani persoalan jalan yang kurang terang di Lobar. Di samping memudahkan daerah dari aspek penyediaan layanan PJU dan pembayarannya, KPBU untuk infrastruktur PJU juga akan menjamin semua wilayah bisa terang benderang. “Kita bisa menyiapkan titik lampu di semua jalan kabupaten atau jalan poros kecamatan. Jumlah itu akan bertambah jika digabung dengan jalan desa/ dusun. Kita atur jaraknya sesuai dengan standar PLN, yaitu 50 meter per titik lampu, kecuali untuk untuk Senggigi dan Gili Gede bisa 35

meter,” papar Winengan.

Dari aspek pembiayaan kata dia, melalui KPBU ini akan meringankan beban APBD yang harus diprioritaskan sesuai tahapan tahun anggaran untuk kebutuhan penting lainnya.”Kerjasama itu dirasa penting lantaran untuk menerangi jalan di Lombok Barat setidaknya 89 milyar dibutuhkan. Itu kita tidak punya uang,” tegas Winengan.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid melalui pesan WhatsApp, Jumat (28/6) juga menegaskan pemerintah pusat sangat mendukung terobosan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan keterbatasan fiskal di daerah. “Dalam Musrenbangnas di hadapan Presiden, yang paling dominan disampaikan oleh Kepala Bappenas adalah dorongan terhadap daerah untuk mensiasati keterbatasan fiskal dengan terobosan jalur KPBU,” pungkas Fauzan.

Untuk diketahui, dalam skema KPBU ini seluruh anggaran pembangunan dan pembayaran tagihan dengan pihak PLN akan dibayarkan oleh pihak ketiga tersebut. Sedangkan Pemkab akan mengangsur ke pihak ketiga tersebut sesuai kesepakatan, baik itu mengenai besaran biayanya maupun lama durasi kerja samanya. (her)

Luas Tanam Tembakau Bertambah

(Suara NTB/kir)

BERTAMBAH - Luas area tanam tembakau Loteng tahun ini bertambah 3 ribu hektar. Hal itu memicu spekulasi Loteng bakal mengalami over produksi tembakau.

Praya (Suara NTB) Luas area tanam tembakau di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada musim tanam kali ini mengalami peningkatan cukup signifikan. Dari sekitar 8 ribu hektar pada musim tanam tahun sebelumnya, naik sekitar 3 ribu hektar menjadi sekitar 11 ribu hektar. Kondisi tersebut memancing kekhawatiran bakal terjadi over produksi tembakau di Loteng pada tahun ini.

Kondisi tersebut kian diperparah dengan berkurangnya kuota pembelian tembakau oleh perusahaan yang ada di daerah ini. “Sampai sejauh ini kita memang belum mendapat laporan pasti berapa total kuota pembelian tembakau dari perusahaan tembakau yang ada di daerah ini. Tapi memang laporan awal yang masuk kuota

pembelian tembakau tahun ini mengalami penurunan,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Loteng, L. Iskandar, kepada Suara NTB, Jumat (28/6).

Dengan kata lain, di saat luas area tanam tembakau mengalami peningakatan cukup signifikan, namun kuota pembelian tembakau dari perusahaan yang ada justru menurun, sehingga memicu kekhawatiran bakal terjadi over produksi tembakau. Kalau itu benar terjadi, bisa memicu dampak sosial lainnya.

Terkait persoalan tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Termasuk dengan pemerintah provinsi untuk menentukan langkah dan upaya antisipasi, jika over produksi tembakau benar-benar terjadi. “Dengan perusahaan

yang akan membeli tembakau sudah kita koordinasi supaya kuota pembelian tembakau bisa ditambah. Agar bisa menyerap seluruh tembakau petani di daerah ini,” terangnya.

Karena kalau banyak yang tidak terserap, khawatirnya bisa memicu dampak sosialnya bagi para petani tembakau di daerah ini.

Dinas Pertanian Loteng, juga akan membentuk tim monitoring untuk mengawasi dan mengontrol penyerapan tembakau petani di daerah ini sekaligus memantau perkembangan harga beli tembakau petani. Hal itu dikarenakan ada laporan, bahwa ada sekitar 26 titik pembelian tembakau di daerah ini yang tidak jelas statusnya, apakah itu mitra perusahaan tembakau atau bukan.

Ironisnya, pembeli terkesan memaksakan harga beli ke petani tembakau yang justru merugikan petani tembakau.

Karena harga beli ditentukan semaunya, maka petani akan rugi. Untuk area tanam tembakau tahun ini, diakui sedikit mengalami pergeseran. Semula banyak di wilayah Kecamatan Kopang. Tapi sekarang justru lebih banyak di wilayah Kecamatan Janapria, Pujut serta Praya Barat.

Namun dari hasil monitor yang dilakukan pihaknya yang menanam tembakau diwilayah tersebut, justru bukan masyarakat setempat. Tetapi lebih banyak masyarakat dari Lombok Timur (Lotim) dengan pola sewa lahan. Di mana begitu tembakau dipanen, penanganan pasca panennya lebih banyak di Lotim. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2019

Halaman 6

Kerjasama Dinas Dikbud Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah memasuki tahun ajaran baru nantinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa langsung melakukan sosialisasi aplikasi pengisian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Dikbud RI. Aplikasi ini memudahkan pemerintah memantau dan mendapat pelaporan penggunaan dana sekolah termasuk BOS. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Dikbud Sumbawa melalui Kasubag Perbantuan, M. Husnul Alwan, sosialisasi aplikasi ini dilakukan setelah siswa kembali masuk

ke sekolah usai libur tahun ajaran baru ini. Artinya diatas tanggal 15 Juli agar efektif diterima dan dipahami pihak sekolah. “Kita sosialisasikan secepatnya. Kita harapkan aplikasi ini sudah dipakai mulai anggaran perubahan RKAS setelah penerimana siswa baru. Sebab didalam aplikasi RKAS ini, akan terinci belanja sekolah, belanja modal barang jasa berapa. Laporan penggunaan dana BOS juga akan dirinci,”terangnya.

Hal ini tentu saja memudahkan pihaknya (Dinas Dikbud) dalam merekapitulasi pelaporan dari sekolah. Sehingga lebih mudah dan efektif

disampaikan ke pemerintah.

Diketahui, Kemendikbud telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4313/D/PR/2019 tentang penggunaan aplikasi RKAS pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam rangka pengelolaan dana satuan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan sistem aplikasi RKAS yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara nasional untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah dan sumber lainnya yang diterima oleh satuan pendidikan.

Dinas Dikbud diinstruksikan menugaskan tim BOS sebagai admin pengelola Aplikasi Manajemen RKAS per bidang pendidikan dasar (SD/ SMP) serta bidang pendidikan menengah dan khusus (SMA/ SMK/SLB). Masing-masing tim BOS Provinsi/kabupaten/ kota melakukan registrasi pada laman markas.dikdasmen.kemdikbud.go.id dengan melampirkan SK Tim BOS yang telah ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang. Kemudian Menugas-

kan tim BOS untuk menginput kode rekening yang telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah, paling lambat 30 September 2019 ke dalam aplikasi manajemen RKAS di lamanmarkas.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Serta mengirimkan file tersebut dalam bentuk excel sesuai dengan format ke surel rkas.dikdasmen@kemdikbud.go.id. Menugaskan tim BOS untuk berkoordinasi dengan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) setempat dalam rangka optimalisasi proses sosialisasi dan pemanfaatan laporan dari Aplikasi RKAS.

Mempersiapkan kegiatan sosialisasi Aplikasi RKAS ke seluruh satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing.

Terakhir sesuai isi SE dimaksud, menugaskan kepala sekolah untuk menggunakan Aplikasi RKAS untuk kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban melalui dana Bantuan Operasional Sekolah dan sumber lainnya yang diterima oleh satuan pendidikan. (arn/*)

M. Husnul Alwan

Ratusan KK di Desa Kiantar Mulai Terdampak Kekeringan

Terkendala Izin, Terminal Khusus Belum Dimanfaatkan Taliwang (Suara NTB) Kegiatan pengangkutan batubara PLTU Tambora Kertasari belum bisa memanfaatkan terminal khusus (dermaga) milik PT Bumi Pasir Mandiri (BPM).

Hal itu dikarenakan hingga kini izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum dikantongi.

“Belum ada izinnya dari Kemenhub. Makanya sementara ini kapal batubara PLTU belum bisa sandar di terminal khusus PTBPM itu,” terang kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa (KSB), Ir. Irhas (Suara NTB/bug) R. Rayes, M.Si, Jumat (28/6).

Irhas R. Rayes Ia menjelaskan, setelah ada kesepakatan pihaknya bersama PLN dan PTBPM. Pengurusan penerbitan izin dari Kemenhub untuk pemanfaatan terminal khusus PTBPM itu telah diupayakan. Dishub telah bersurat kepada otoritas Unit Penyelenggara Pabuhan (UPP) Benete selaku perpanjangan tangan Kemenhub di daerah.

“Untuk pemanfaatan terminal khusus BPM itu kan perlu keja sama dengan dermaga umum. Karena penggunaannya akan berubah dengan masuknya kapal batubara PLTU menjadi umum.

Nah ini yang kita sedang tunggu UPP Benete karena mereka yang punya otoritas untuk kita bisa dapat izin Kemenhub,” paparnya.

Tanpa surat izin dari Kemenhub, pendaratan kapal angkut batubara PLTU Kertasari tidak bisa dilakukan. Pasalnya status terminal khusus yang melekat pada dermaga PTBPM menandakan dermaga tersebut tidak bisa digunakan untuk kepentingan di luar perusahaan. “Kita tidak bisa tanpa ada izin Kemenhub sebab nantinya harus sepengetahuan UPP Benete,” cetus Irhas.

Sementara belum punya lokasi bongkar, pengiriman batubara PLTU Kertasari terhenti. Irhas mengungkapkan, informasi yang diperoleh pihaknya stok batubara yang tersedia di PLTU Kertasari saat ini semakin menipis. Bahkan diperkirakan hanya bisa bertahan dalam 2 minggu ke depan.

“Kata PLN stok batubaranya hanya untuk 15 hari saja.

Makanya kami berupaya menyegerahkan dapat izin supaya operasional PLTU tidak terganggu,” janjinya.

Selama ini aktivitas bongkar batubara PLTU Kertasari berlangsung di dermaga Labuhan Lalar. Hanya saja Pemda KSB akhirnya menghentikan sementara waktu karena kondisi dermaga Labuhan Lalar mengalami kerusakan struktur. (bug)

Dua Sekolah di KSB Ketahuan Tarik Dana PPDB

Taliwang (Suara NTB) Sekitar 100 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa di desa Kiantar tepatnya di Dusun Sagena, Kecamatan Poto Tano mulai terdampak bencana kekeringan.

Bahkan bencana kekeringan di desa dengan jumlah total penduduk sekitar 350 KK tersebut sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu dan juga sudah mulai didistribusikan air bersih Polres setempat.

Kepala Desa Kiantar Sudirman Kepada Suara NTB, Jumat (28/6) mengatakan, kekeringan yang terjadi di desa Kiantar sudah sering terjadi setiap tahunnya, bahkan sumur bor bantuan yang terbangun di lokasi tersebut juga belum bisa memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat setempat.

Akibatnya kita masyarakat sangat bergantung pada bantuan air bersih dari petugas baik dari BPBD maupun dari aparat kepolisian. Bahkan dalam sehari selalu ada satu sampai tiga tangki yang masuk ke desa tersebut untuk mendistribusikan air bersih.

Jumlah tersebut tentu sangat minim lantaran jumlah warga yang terdampak kekeringan tidak sebanding dengan pasokan air bersih yang diberikan. Padahal masyarakat di desa setempat, sudah mengalami kekeringan akut mulai dari akhir bulan Mei lalu. Terhadap masalah ini, pihaknya sangat berharap supaya Pemkab bisa segera menyikapi masalah kekeringan ini jika tidak maka masyarakat yang dirugikan.

“Kita sudah mengalami sejak akhir bulan Mei lalu, makanya kami minta supaya Pemkab bisa segera mengambil sikap untuk meringankan beban warga di lokasi terdam-

pak kekeringan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Hendra Adiwinata S.Pd mengatakan, untuk sementara baru desa Kiantar saja yang sudah dilaporkan mengalami kekeringan dan dilakukan pendistribusian air bersih sesegera mungkin. Sedangkan untuk daerah lainnya, saat ini kondisi di lapangan sudah masuk dalam kategori kuning dan beberapa sumur warga juga masih memiliki air meskipun mulai menyusut.

Bahkan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan segera menetapkan status siaga kekeringan

(Suara NTB/ind)

(Suara NTB/bug)

Tambak Sari, Desa Kuang Busir, Desa Senayan, dan Desa Tua Nanga . Di Kecamatan Seteluk sekitar enam desa yakni, Seteluk, Rempe Loka, Ai Suning, Lamusung, Desa Kelanir, dan Desa Meraran. Sedangkan untuk dua Kecamatan lainnya yakni Kecamatan Taliwang, ada tiga lokasi yang rawan yakni, desa Kertasari, Desa Batu Putih, dan Desa Lalar Liang. Sedangkan untuk kecamatan Jereweh, hanya satu desa yakni desa Dasan Anyar. Desa-desa itu masuk dalam kondisi yang rawan lantaran hujan tidak kunjung turun dan juga sumur-sumur warga juga sudah mulai berkurang.

“Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahun karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir. Kita juga tetap akan pantau kondisi terkini di lokasi itu untuk bisa langsung disikapi jika kondisinya semakin parah,” tukasnya. (ils)

Awal Juli, Bupati Pastikan Gelar Mutasi

PEMBERSIHAN - Alat berat tengah melakukan pembersihan di lokasi Proyek Pasar Seketeng.

Taliwang (Suara NTB) Meski telah dilarang, ternyata masih ada saja sekolah yang memberlakukan penarikan dana kepada calon siswanya dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Buktinya ada dua sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ketahuan melakukan praktik terlarang itu.

“Iya hasil temuan Saber Pungli benar memang sekolah tersebut melakukan penarikan sejumlah dana kepada calon siswanya,” kata kepala Dinas Dikpora KSB, Drs. Mukhlis, M.Si kepada wartawan, Jum’at (28/6).

Dalih kedua sekolah yang diketahui setingkat SMP itu melakukan penarikan dana kepada calon siswanya untuk biaya pembelian baju seragam. Kepada calon siswa, sekolah bersangkutan menjadikannya syarat pada saat pendaftaran ulang.

Menurut Mukhlis, dana tersebut pada dasarnya belum bisa disebut pungli karena peruntukannya akan kembali pada siswa bersangkutan dalam bentuk baju seragam. Hanya saja hal itu tetap melanggar ketentuan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Di mana dalam aturan itu sekolah tidak dibenarkan menarik dana sepeser pun kepada setiap calon siswanya.

“Persoalannya sekolah kemudian menjadikannya syarat saat daftar ulang. Itu sudah melanggar Permendikbud dan Juknis PPBD yang dinas buat, karena memberatkan para orang tua” sebut Mukhlis.

Terhadap kedua sekolah itu, Dinas Dikbupora KSB telah memerintahkan melakukan pengembalian dana yang telah ditarik dari calon siswanya tersebut. Mukhlis menyatakan, pihaknya memberikan tenggat waktu kepada masing-masing sekolah paling lambat pengembalian harus sudah tuntas tanggal 10 Juli mendatang.

“Kita kasih batas waktu mereka sebelum anak-anak masuk sekolah. Kalau tidak maka sekolah dan kepala sekolahnya akan dijatuhi sanksi,” tegasnya.

Selanjutnya, agar kejadian serupa tidak diulangi sekolah lainnya. Mukhlis menambahkan, pihaknya telah menerbitkan surat edaran. Dalam surat edaran itu dinas membuat penegasan supaya sekolah tidak melakukan praktik penarikan atau barang dengan dalih apapun selama proses PPDB yang memberatkan calon siswanya.

“Dalam surat edaran itu kami sampaikan juga sanksi yang akan diterima sekolah dan kepala sekolah yang melanggar. Dan harapan kami kejadian di dua sekolah tadi jadi pelajaran bagi sekolah lainnya,” tandas mantan Asisten Administrasi Pemerintahan KSB ini. (bug) Mukhlis

di seluruh wilayah di KSB. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk antisipasi bencana kekeringan panjang yang diprediksi terjadi di wilayah setempat. Status siaga ini tentunya hanya akan berlaku selama dua minggu, jika masih ada lokasi lain dan kondisi di lapangan semakin parah akan langsung diperpanjang. Bahkan tim juga tetap intens turun ke lapangan untuk memantau kondisi terkini agar bisa disikapi jika kekeringan terjadi.

“Baru satu desa saja yang dilaporkan terdampak kekeringan bahkan pemantauan di wilayah lain juga akan terus dilakukan, sebagai salah satu bentuk antisipasi bencana kekeringan ketika meluas,” terangnya.

Disebutkannya, sampai dengan saat ini ada tiga kecamatan yang dianggap rawan terjadi bencana kekeringan. Seperti Kecamatan di Poto Tano dengan total ada empat desa yakni

Peletakan Batu Pertama Pasar Seketeng Ditargetkan Awal Juli Sumbawa Besar (Suara NTB) Pasca penandatangan kontrak beberapa waktu lalu, proyek Pasar Seketeng mulai dikerjakan. Di lokasi proyek bernilai puluhan miliar ini, sudah terlihat aktivitas pemagaran dan pembersihan.

Pengerjaan awal ini diupayakan selesai pekan ini dengan harapan peletakan batu pertama pada awal Juli mendatang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M mengakui sudah dimulainya pengerjaan. Diawali dengan pemagaran lokasi dan pembersihan lahan. Proses

tersebut sedang berlangsung dan alat berat sudah tersedia di lokasi proyek. “Sudah mulai action sejak hari Rabu lalu. Sekarang sedang dikerjakan pemagaran dan pembersihan lahan. Alat-alat beratnya sudah ada semua,” ujarnya, Jumat (28/6).

Diterangkannya, pembersihan lahan dilakukan terlebih dahulu untuk mempermudah pengerjaan pondasi bangunan nantinya. Karena di lokasi masih terdapat puying-puying bekas kebakaran lalu. “Jadi semua tumpukan-tumpukan bekas kayu terbakar dan puying bangunan kita angkat semua.

Karena itu kan menjadi pondasi. Akan turun kalau masih ada itu dan lantainya akan bergelombang. Makanya dibersihkan semua itu, baru ke tahap penggalian nanti,” jelasnya.

Pihaknya menargetkan pemagaran dan pembersihan lahan ini tuntas dalam minggu ini. Karena diharapkan peletakan batu pertama dimulai pada awal Juli mendatang. “Rencana minggu ini kita selesaikan untuk pembersihan. Karena minggu depan sudah mulai peletakan batu pertama. Rencananya minggu pertama bulan Juli,” pungkasnya.(ind)

Taliwang (Suara NTB) Gerbong mutasi Apartur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan kembali bergerak. Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin mengaku bulan Juli mendatang, pemerintah akan menggelar rotasi besar-besaran bagi pegawai eselon III dan IV. “Iya minggu pertama bulan depan kita akan melakukan mutasi. Ini untuk yang eselon III dan IV,” ungkap bupati pada wartawan.

Menurutnya, saat ini banyak jabatan di sejumlah dinas mengalami kekosongan. Dan jabatan-jabatan itu harus segera terisi agar kegiatan pelayanan pemerintah tidak terganggu. “Kan ada banyak yang pensiun. Termasuk teman-teman ASN yang kemarin kena imbas keputusan bersama 3 kementerian (pemecatan mantan napi korupsi), itu kan jabatannya kosong juga dan harus diisi,” ujar bupati.

Saat ini untuk persiapan mutasi tersebut, Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) KSB tengah bekerja. Bupati menyatakan, dirinya telah meminta Baperjakat agar pada rotasi pegawai nanti semua jabatan lowong di seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) dapat terisi. “Itu harapan saya. Nanti kita lihatlah hasil kerja Baperjakat apakah

(Suara NTB/bug)

H. W. Musyafirin bisa memaksimalkan aparatur yang tersedia,” paparnya.

Sementara itu ditanya terkait eselon II, bupati mengaku, belum akan melakukan rotasi. Ia membenarkan dalam waktu dekat ada beberapa jabatan yang akan lowong karena ditinggal pensiun para pejabatnya. Tetapi pengisiannya tidak akan dilakukan melalui mutasi dengan mengandalkan pejabat yang tersedia.

“Kan percuma di-rolling, jumlahnya tetap kurang. Karena itu kita baru akan memutasi yang eselon II setelah semuanya lengkap,” janjinya sembari menambahkan akan melaksanakan seleksi calon JPTP dalam waktu dekat.

“Untuk mengisi jabatan eselon II yang lowong nanti kita lakukan seleksi dulu ya,” imbuh orang nomor satu di KSB ini. (bug)

Bupati Paparkan Potensi Pariwisata Sumbawa ke Kepala Bekraf RI Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, Husni Djibril B.Sc, memaparkan potensi Sumbawa terutama parwisiata baharinya, ke Kepala Badan Ekenomi Kreatif (Bekraf) RI. Dalam event Trisakti Tourism Award dan Destinasi Indonesia Expo & Conference Tahun 2019 di JCC Jakarta yang dibuka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Sumbawa, Rachman Ansori M.Se, Jumat (28/6) kemarin, Bupati menyatakan keikutsertaan Sumbawa pada event tersebut, dihajatkan sebagai bagian untuk memperkenalkan hasil kreatifitas ekonomi masyarakat.

Selain sebagai wahana promosi wisata Kabupaten Sumbawa. Berbagai produk unggulan kreatif ditampilkan di ajang Destinasi Indonesia Expo ini.

Terlebih destinasi pariwisata Sumbawa dalam kategori Wisata Bahari yang bertajuk Gem of East (Mutiara Dari Timur) yang menampilkan khasanah Teluk Saleh dan

potensi wisata bahari lainnya masuk dalam nominasi penerima penghargaan. Rencananya penghargaan Trisakti Tourism Award 2019 bagi Pemkab yang berhasil mengembangkan destinasi pariwisata daerahnya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019 mendatang.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI, Triawan Munaf dan President Director & CEO PT. Sahid International Hotel Management dan Presiden Directur PT. Sahid Bintang Resort selaku Ketua dan Pendiri Trisakti Tourism Award Wiryanti Sukamdani berkesempatan mengunjungi both Destinasi Indonesia Expo Kabupaten Sumbawa, Kamis lalu.

Kedatangan kedua tokoh nasional ini langsung disambut oleh Bupati Sumbawa dan jajarannya. Minum madu bersama menjadi salah satu jamuan penghormatan kepada tamu penting ini. Selain itu juga Bupati menyampaikan souvenir khusus kepada kedua tamu ini.

Kepada Kepala Bekraf RI, Bupati memaparkan potensi

pariwisata Sumbawa yang saat ini terus dikembangkan.

Khususnya wisata bahari yang banyak menarik minat dan perhatian wisatawan untuk berkunjung ke Sumbawa.

Bupati menceritakan Keindahan Pulau Moyo dan pulaupulau kecil lainnya di perairan Teluk Saleh, Pulau Bungin dan bahkan keunikan Barapan Kebo dan Main Jaran yang telah menjadi salah satu menu wajib yang banyak diminati oleh wisatawan tatkala berkunjung ke Sumbawa.

Bupati juga memaparkan Teluk Saleh yang sangat kaya potensi, selain memiliki ikon Hiu Paus “whale shark” yang jumlahnya saat ini mencapai sekitar tujuh puluhan ekor, juga keberadaan Teluk Saleh yang telah ditetapkan bersama – sama Pulau Moyo dan Gunung Tambora (Kawasan SAMOTA) sebagai salah satu Cagar Biosfer Dunia oleh UNESCO di Paris beberapa hari yang lalu.

Kepala Bekraf RI Triawan Munaf pun menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sum-

(Suara NTB/ist)

JELASKAN POTENSI - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril menjelaskan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Sumbawa kepada Kepala Bekraf RI. bawa yang telah mengembangkan pariwisata dan potensi ekonomi kreatif. Terlebih Kabupaten Sumbawa juga telah masuk dalam salah satu daerah binaan Bekraf RI Tahun 2018 yang tergabung dalam “Spirit Keradjinan Noesantara 2018”.

Triawan berharap kepada Pemda Sumbawa untuk terus mengembangkan kreatifitas ekonomi masyarakatnya dengan berbagai kerajinan, kuliner dan produk-produk unggulan

yang juga menjadi pemanis dan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk terus berkunjung ke Kabupaten Sumbawa. “Kami bersama Ibu Wiryanti Sukamdaniakan merencanakan untuk berkunjung ke Sumbawa, dalam rangka melihat langsung perkembangan kegiatan ekonomi kreatif masyarakat dan kepariwisataan di Kabupaten Sumbawa” pungkas Triawan, seperti ditirukan Ansori. (arn)

(Suara NTB/arn)

Dinas Dikbud Sosialisasikan Aplikasi RKAS Sekolah

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2019

Kades Rababaka Mangkir dari Panggilan Penyidik Dompu (Suara NTB) – Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Pemanggilan dengan agenda klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi DD/ADD tahun 2018 itu, tak dihadirinya tanpa alasan yang jelas. Surat panggilan kedua rencananya akan dilayangkan pekan depan.

Kasi Pidsus Kejari setempat, M. Isa Ansyori, SH., dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (28/6) membenarkan telah disampaikannya surat panggilan pertama tersebut. Namun oleh Tri Sutrisno selaku terlapor tak diindahkan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan.

“Kemarin kita panggil kepala desanya untuk klarifikasi atau minta keterangan tapi tidak hadir. Nggak tahu juga alasannya apa karena tanpa keterangan,” ungkapnya.

Pemanggilan terlapor kasus dugaan korupsi DD/ADD tahun 2018 ini, menyusul proses pengumpulan data dan keterangan pada sejumlah saksi rampung dilakukan. Tinggal dilengkapi beberapa pihak terkait dan kades untuk kemudian dilanjutkan pada gelar perkara.

Mengacu keterangan saksi-saksi, tegas M. Isa Ansyori, memang terdapat indikasi penyimpangan dana desa yang diperkirakan merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Tetapi untuk kejelasannya akan diklarifikasi terlebih dahulu pihak yang beraangkutan.

“Dari keterangan-keterangan sebelumnya memang ada indikasi, tapi kita belum berani simpulkan karena belum dengar penjelasan dari yang bersangkutan juga,” jelasnya.

Selama proses pengumpulan data dan bahan keterangan dilakukan. Sedikitnya sudah sembilan orang saksi dihadirkan penyidik, mulai dari perangkat desa hingga pengurus Masjid Al-Kiblatain Desa Rababaka. Sehingga tinggal menunggu hasil klarifikasi yang dijadwalkan pekan depan untuk menentukan status perkaranya.

Apakah naik tahap penyidikan dan penetapan tersangkan atau berhenti dengan alasan tak memenuhi unsur pidana.

“Kalau tidak hari Senin atau Selasa besok kita akan panggil kadesnya untuk proses klarifikasi,” pungkasnya. (jun)

M. Isa Ansyori

(Suara NTB/jun)

Bandar Sabu Dibekuk Bersama Kekasihnya Dompu (Suara NTB) – Salah seorang terduga bandar sabu di Dompu, akhirnya dibekuk polisi. Ia SW alias Belo (40) asal Lingkungan Bada Kelurahan Bada. SW ditangkap bersama kekasihnya Ic (20) di Jalan Lintas Lakey Kecamatan Huu, Kamis (27/6) Pukul 16.30 Wita.

Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S. Sos melalui Kanit Lidiknya Aiptu Moh Saihun dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan, penangkapan sepasang kekasih yang merupakan bandar kakap narkotika jenis sabu ini dilakukan jajaran Ditresnarkoba Polda NTB. Pihaknya hanya diminta membantu proses penggeledahan rumah mereka yang diduga menjadi tempat penyipanan barang haram tersebut.

Selama proses penggeledahan tersebut berlangsung dan disaksikan ketua RT beserta sejumlah warga, ditemukan banyak barang bukti. Diantaranya 1 poket sabu ukuran kecil, 2 klip plastik transparan ukuran besar berisi sabu serta 1 klip kecil lain juga berisi serbuk serupa.

Bukti mengejutkan lainnya di kamar SW yang ditempati kekasihnya itu yakni terdapat 20 butir narkotika jenis Inex, 3 pipet kaca, 2 sendok sabu, 1 buah Hp dan uang tunai sebesar Rp12.500.000.

“Kasat narkoba memerintahkan anggota Satresnarkoba Polres Dompu untuk membantu anggota Polda NTB, kemudian dilakukan penggledahan di rumah SW dan berhasil menemukan barang bukti,” ungkapnya.

Atas temuan sejumlah bukti yang menguatkan dugaan bahwa SW sebagai bandar sabu-sabu itu, keduanya tak lama langsung digiring ke Mapolda NTB untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara disinggung berat sabunya, Moh Saihun mengaku tak mengetahui secara pasti. Termasuk soal sejauhmana keterlibatan Ic dalam peredaran barang haram tersebut diwilayah ini.

“SW ini statusnya bandar. Tapi berat BB kita tidak tahu karena tak lama setelah penggeledahan langsung dibawa ke polda,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/Polres Dompu)

DIBEKUK - SW (40) alias Belo terduga bandar sabu-sabu yang diringkus Ditresnarkoba Polda NTB, Jumat (28/6).

Kasatpol PP Pamit, Personel Menangis

Kota Bima (Suara NTB) – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kota Bima, Drs. Kaharuddin yang mengundurkan diri, resmi diberhentikan dari jabatannya tertanggal 27 Juni 2019.

Surat Keputusan (SK) pemberhentian dengan nomor : 821.2/1281/BKPSDM/VI/2019, yang ditandatangani Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, sudah diterima Kaharuddin, Jum’at (28/6). Untuk sementara, ia menempati jabatan baru sebagai staf pada bagian Umum Setda Kota Bima.

Usai menerima SK pemberhentian, Kaharuddin langsung mendatangi Kantor Satpol PP dan Damkar setempat, Jumat (28/6). Tujuannya untuk bertemu sekaligus berpamitan dengan seluruh mantan bawahannya.

Kedatangan Kaharuddin disambut haru. Terlihat sebagian besar para personel Pol PP dan Damkar setempat tidak mampu menahan kesedihan dan air

mata karena merasa kehilangan.

Kaharuddin mengaku telah menerima SK pemberhentian.

Dengan begitu sejak SK keluar tertanggal tanggal 27 Juni 2019 Ia tidak lagi menjabat sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Bima. “SKnya saya sudah terima. Untuk sementara posisi saya hanya sebagai staf biasa,” katanya.

Menurutnya posisi staf tersebut juga tidak berlangsung lama. Lantaran Ia akan mengajukan pensiun, meskipun lebih cepat dari waktunya yakni akhir tahun 2019 mendatang.

“Waktu pensiun saya seharusnya bulan Desember nanti. Tapi berhubung saya mengajukan pengunduran dan disetujui Walikota, saya akan

pensiun lebih cepat,” katanya.

Kaharuddin mengaku sangat sedih telah mengambil keputusan pengunduran diri sebagai pimpinan Polisi penegak Perda itu serta meninggalkan para personel yang sudah dianggap keluarga. Namun Ia juga tidak mau menanggung beban kesalahan orang lain.

“Mau tidak mau keputusan ini harus diambil, karena saya juga tidak mau terbelit dengan masalah yang bukan tanggungjawab saya,” katanya.

Walaupun tidak menjabat sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar setempat, Ia berharap mantan para personel tetap menjaga marwah lambang satuannya. Mengingat baik buruk nama baik satuan tergantung anggota.

tetap melakukan antisipasi terutama terkait dana gempa. Selain itu, kita juga diminta untuk melakukan pengawasan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) tetapi hingga kini belum direalisasikan,” sebutWakapolres selaku Kasatgas Bansos Kompol Teuku Ardiansyah SH Kepada Suara NTB, Jumat (28/6).

Dikatakannya, pembentukan Satgas dana Bansos ini merupakan instruksi Kapolri setelah adanya MoU dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Meskipun demikian, pihaknya berharap supaya dinas Sosial (Disos) sebagai leading sektor terkait masalah dana bansos bisa bersinergi dengan pihaknya. Sehingga penyaluran dana ini terlaksana dengan baik sesuai dengan peruntukan dan tidak menimbulkan halhal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Terutama adanya pemotongan dana bantuan

(Suara NTB/Uki)

PAMIT - Kaharuddin (kacamata) saat berpamitan dengan para personel Satpol PP dan Damkar Kota Bima, di kantor setempat, Jumat (28/6).

“Jangan karena saya tidak lagi Kepala Satpol PP dan pensiun, tali silahturahmi juga

terputus,” pungkas Kaharuddin dihadapan personel Pol PP dan Damkar. (uki)

Rumah Pribadi Ketua MK di Bima Dijaga Polisi Bima (Suara NTB) – Kediaman pribadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Anwar Usman SH, MH, di Desa Rasabou Kecamatan Bolo dijaga ketat oleh aparat Polsek Bolo pada Kamis (27/6) malam.

Kapolsesk Bolo, Ipda Nurdin mengaku, penjagaan tersebut untuk mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan pasca putusan sidang gugatan dari paslon Capres dan Cawapres nomor urut 02.

“Sebagai langkah antisipasi saja pasca sidang gugatan yang sedang berjalan saat ini di MK,” katanya.

Menurutnya, meski rumah dalam keadaan kosong karena tidak ada yang menempati dan semua pagar halaman digembok. Namun pihaknya tetap akan melakukan pengamanan.

Karena pasca putusan hasil sidang, tidak menutup kemungkinan adanya oknumoknum yang tidak bertanggungjawab akan melakukan aksi pengrusakan untuk meluapkan kekecawaannya.

“Pengamanan ini lebih kepada mengantisipasi respon negatif oknum-oknum yang kecewa dengan hasil keputusan MK,” katanya.

Ia menambahkan, penjagaan tidak hanya dilakukan saat pembacaan putusan sidang. Namun sudah berlangsung lama atau sejak dimulainya tahapan sidang sengke-

(Suara NTB/Uki)

PENJAGAAN - Aparat Polsek Bolo menjaga kediaman pribadi Ketua MK, Anwar Usman, di Desa Rasabou Kecamatan Bolo, Kamis (27/6) malam. ta Pilpres 2019. “Sejak tahapan persidangan kita lakukan pemantauan dan penjagaan ini.” tegasnya.

Selain melakukan pengamanan di sekitar rumah Ketua MK yang berada di RT 02 RW 02 Dusun Dua Desa Rasabou tersebut, Nurdin mengaku sejumlah anggota tetap

melakukan monitoring serta patroli rutin di sekitar wilayah hukum Polsek setempat.

“Kita pastikan semua wilayah hukum Polsek Bolo tetap aman dan selalu kondusif,” katanya.

Tetangga Ketua MK yang juga warga Desa Rasabou, Salahuddin mengaku, aparat

Lonjakan Harga Bawang Putih Akibat Gagal Panen Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Dompu, H. Iskandar mengaku, tak menyangka lonjakan harga bawang putih akan berlangsung lama di wilayah ini.

Padahal, harga komoditas tersebut di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah bergejolak seperti halnya bumbu dapur lain. Gagal panen dan menyempitnya area tanam di daerah pemasok diklaim penyebab utamanya.

“Memang bawang putih ini tidak pernah goyang dia harganya dari dulu. Tapi kemungkinan ini pengaruh gagal panen dan menyempitnya are tanam,” kata menjawab Suara NTB di ruang kerjanya.

Gagal panen dan menyempitnya area tanam jadi pemicu

lantaran komoditas ini bukan hasil olahan pabrik. Sehingga harganya sangat bergantung pada hasil panen petani. Soal dugaan adanya penimbunan dibantah tegas Iskandar dengan alasan pengusaha akan mengalami kerugian sendiri jika hal tersebut dilakukan.

Karena bawang putih sama seperti komoditas lain yang ketika ditimbun akan rusak atau membusuk.

Selain dua hal tersebut, lanjut dia, pengalihan komoditas tanam di daerah pemasok turut mempengaruhi harga.

Seperti halnya di Dompu, dari komoditas andalan berupa mente kini beralih ke tebu dan jagung, sehingga harga mente saat ini terus merangkak naik.

“Tidak ada penimbunan karena ini kebutuhan pokok.

Kalau ditimbun akan rugi sendiri. Beda dengan gula dan bensin dia tahan lama jadi sangat mungkin untuk ditimbun oleh pengusaha nakal,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pantau terakhir Disperindag, Harga salah satu komoditas ini masih bertahan Rp40 ribu/Kg dari lonjakan sebelumnya Rp70 ribu/Kg. Kendati menurun namun belum sampai pada harga normalnya Rp25 ribu/Kg. Tak diketahui pasti hingga kapan persoalan ini terjadi.

Layaknya, komoditas lain seperti cabai, bawang mera, tomat dan sejenisnya akan stabil ketika pasokan kembali normal.

“Jadi hukum ekonomi yang berlaku disana. Kalau dari kita tidak bisa intervensi karena ini bukan barang subsidi pemerintah,” pungkasnya. (jun)

Jadup Segera Cair, Satgas Pantau Penyaluran Taliwang (Suara NTB) Satuan Tugas Dana Bantuan Sosial (Satgas Bansos) Polres Sumbawa Barat, akan terus memantau serta mengawasi penyaluran Bansos di daerah setempat. Terutama kaitannya dengan penggunaan anggaran bantuan gempa dan Jaminan Hidup (Jadup) yang dalam waktu dekat ini akan segera dicairkan.

Hal ini dilakukan untuk menjamin para korban terdampak gempa mendapatkan haknya dan menekan adanya penyimpangan. Kendati hingga saat ini belum ada laporan dari masyarakat, tetapi Satgas sudah mulai melakukan pemetaan lokasi yang dianggap rawan.

“Satgas Bansos ini dibentuk untuk mempermudah pengawasan dan pengamanan sehingga penyaluran dana tidak ada penyimpangan. Meskipun laporan pengaduan belum ada yang kita terima, tetapi kami

Halaman 7

yang tidak bisa disesuaikan dengan peruntukannya.

Bahkan untuk Jadup anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemerintah mencapai angka Rp4,4 miliar untuk 1.

909 kepala keluarga (KK) untuk tahap pertama.

Sementara untuk bantuan rehab rumah, sebelumnya ada yang mengadu terkait adanya pemotongan. Tetapi hasil klarifikasi yang dilakukan pihaknya, ternyata potongan itu untuk biaya administrasi dan pengurusan berkas. Dengan catatan harus ada kesepakatan masing-masing kelompok terkait besaran biaya potongan. Jika tidak ada kesepakatan, baru akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita sempat mendapatkan laporan terkait adanya pemotongan dana bantuan tersebut.

Tetapi setelah kita lakukan klarifikasi ternyata itu sudah di sepakati sehingga tidak

menjadi masalah,” tandasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap menghimbau supaya tidak ada lagi potongan yang tanpa dasar, jika ditemukan maka akan tetap di proses.

Dikonfirmasi secara terpisah Kepala Dinas Sosial (Disos) KSB, dr. H Syaifuddin mengatakan, memang untuk anggaran bantuan Jadup bagi 7.323 jiwa di tahap pertama saat ini sudah berada di rekening Bank BNI tinggal menunggu waktu penyalurannya saja ke masyarakat. Hanya saja untuk sementara ini pihak BNI meminta waktu selama dua minggu untuk bisa membuat ATM dan juga buku tabungannya.

Sehingga pada saat penyaluran nantinya bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak ada lagi masalah. Pihaknya juga berharap agar pihak BNI tidak molor dari waktu yang ditetapkan, karena masyarakat san-

gat menunggu realisasi dari bantuan yang sudah dijanjikan sejak satu tahun yang lalu.

Jika penyaluran Jadup tahap pertama ini tuntas, pihaknya akan langsung melakukan verifikasi para penerima Jadup tahap selanjutnya. Upaya verifikasi ini sengaja dilakukan, supaya saat pencairan Jadup di tahap selanjutnya tidak menjadi masalah yang baru. Tentu pihaknya juga akan tetap melibatkan Satgas Dana Bansos yang sudah terbentuk untuk menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Saat ini anggarannya sudah siap tinggal kita tunggu jadwal dari BNI untuk disalurkan kepada penerima bantuan. Kita juga dalam waktu dekat akan segera menggelar rapat dengan Satgas Bansos sehingga pada saat penyaluran nantinya tidak ada masalah yang timbul,” tandasnya. (ils)

Kepolisian terlihat melakukan penjagaan dan pemantauan di kediaman Ketua MK sudah dari awal Juni kemarin. “Sudah lama aparat berjaga seperti ini. Bahkan kemarin-kemarin aparat bersenjata lengkap,” katanya.

Ia mengaku, penjagaan tidak mesti harus dilakukan karena warga setempat juga

tidak akan tinggal diam jika ada yang melakukan pengrusakan. Namun sebagai pejabat Negara, setiap langkahnya tentu akan dikawal dan dijaga.

“Lagipula pak Anwar jarang sekali ke rumah ini, paling sekali sekali. Beliau lebih banyak di vilanya yang berada di Kota Bima,” pungkasnya. (uki)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dompu (Suara NTB) tisipasi dan mengundang 1234567890123456789012345678901212 Calon anggota DPRD masyarakat atau organisa1234567890123456789012345678901212 Dompu periode 2019 – 2024 si masyarakat sipil terma1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dari Partai Nasdem, Ir. Mut- suk calon anggota DPRD 1234567890123456789012345678901212 takun membuat surat ter- untuk diminta masukan 1234567890123456789012345678901212 buka di media sosial untuk saran terkait draft KUA/ 1234567890123456789012345678901212 meminta dilibatkan dalam PPAS sebelum penetapan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 pembahasan rancangan nota kesepakatan KUA/ 1234567890123456789012345678901212 APBD 2020. Ia merasa PPAS APBD Dompu tahun 1234567890123456789012345678901212 meragukan keberpihakan 2020. Sebelum penyerahan 1234567890123456789012345678901212 anggota DPRD Dompu yang nota keuangan APBD 2020, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akan berakhir masa jabatan ia juga minta untuk diberi 1234567890123456789012345678901212 dalam menyusun APBD akses untuk melihat, men1234567890123456789012345678901212 yang pro rakyat dan daerah. ganalisis dan memberi sa1234567890123456789012345678901212 Surat terbuka Ir. Mut- ran serta masukan atas 1234567890123456789012345678901212 takun ini diunggah di laman draft RAPBD sebelum dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 facebooknya Muttakun sesudah bedah klinis ber1234567890123456789012345678901212 pada 25 Juni 2019 lalu se- sama Dewan dilakukan.

1234567890123456789012345678901212 kitar pukul 23.07 wita yang “Ketika kami telah dilan1234567890123456789012345678901212 ditujukan kepada Ketua tik dan telah melaksanakan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Banggar DPRD Dompu, Ket- Bimtek, kami sudah familiar 1234567890123456789012345678901212 ua TAPD Dompu, Bupati dengan draft RAPBD 2020, 1234567890123456789012345678901212 Dompu, Ketua DPRD Dom- sehingga memudahkan 1234567890123456789012345678901212 pu, dan Gubernur NTB. dalam pembahasan dan pen1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Dalam surat terbukanya etapannya melalui rapat 1234567890123456789012345678901212 itu, Ir. Muttakun sebagai ca- paripurna yang akan dilak1234567890123456789012345678901212 lon anggota DPRD Dompu sanakan selambat - lambat1234567890123456789012345678901212 peraih suara terbanyak di nya pada tanggal 30 Novem1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 partai Nasdem pada dapil ber 2019 oleh wakil rakyat 1234567890123456789012345678901212 Dompu 1, merasa bertang- periode 2019-2024,” tulisnya.

1234567890123456789012345678901212 gungjawab atas dokumen Kepala BPKAD Dompu, 1234567890123456789012345678901212 APBD yang menyangkut Muhammad, ST, MSI se1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 hajat hidup masyarakat laku anggota TAPD yang 1234567890123456789012345678901212 Dompu. Terlebih sebagian dikonfirmasi, Kamis (27/6/ 1234567890123456789012345678901212 tahapan dan proses penyusu- 2019) siang menegaskan, 1234567890123456789012345678901212 nan APBD 2020 masih mel- pembahasan dan peneta1234567890123456789012345678901212 ibatkan peran DPRD yang pan RAPBD akan tetap 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 akan berakhir masa tugasn- mengacu pada tahapan dan 1234567890123456789012345678901212 ya 29 September 2019. prosedur yang berlaku se1234567890123456789012345678901212 “Tentu saja kami sangat suai ketentuan. Ketentuan 1234567890123456789012345678901212 meragukan keberpihakan- pembahasan rancangan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 nya untuk menyusun APBD dilakukan antara 1234567890123456789012345678901212 APBD yang pro rakyat dan TAPD dengan Banggar 1234567890123456789012345678901212 daerah, apalagi melibat- Dewan sebelum dibawa ke 1234567890123456789012345678901212 kan wakil rakyat yang te- rapat paripurna Dewan un1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lah kehilangan legitimasin- tuk diambil keputusan.

1234567890123456789012345678901212 ya berdasarkan hasil pileg “Kami (TAPD) pada prin1234567890123456789012345678901212 2019,” tulis Muttakun. sipnya akan melakukan 1234567890123456789012345678901212 Dalam surat terbukanya pembahasan APBD sesuai 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 itu, Muttakun meminta tahapan dan ketentuan yang 1234567890123456789012345678901212 agar membuka ruang par- berlaku,” katanya. (ula) 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Buat Surat Terbuka, Muttakun Minta Dilibatkan Bahas APBD

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2019

POLHUKAM

Halaman 8

Sidang PHPU Pileg di MK Branding Wisata Halal Sudah Tepat PARA Wakil rakyat di DPRD NTB menanggapi polemik yang berkembang, setelah sejumlah pihak menpertanyakan ulang penggunaan istilah wisata halal yang saat ini tengah digunakan. Mereka meminta agar istilah wisata halal dihapuskan saja. Namun menurut para wakil rakyat, istilah wisata halal tersebut tidak hanya identik dengan nilai-nilai Syariah Islam. Namun lebih mengarah kepada jaminan kualitas produk.

Ketua fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan menjelaskan bahwa tren wisata (Suara NTB/dok) halal sekarang tidak hanya Johan Rosihan identik dengan syariah Islam. Tapi lebih kepada nilai-nilai universal. Terutama pada kebersihan dan cara penyajian produk. Dimana menurutnya, jika sudah menghadirkan kebersihan produk, destinasi, memberi akses dan rasa nyaman dalam kehalalan makanan dan tempat ibadah, maka sangat cukup menjadi dasar untuk menjadi salah satu destinasi wisata halal dunia.

“Jadi jangan risih lah dengan istilah halal dalam konteks wisata halal ini. Kalau mempersepsikan soal istilah halal yang hanya diidentikkan dengan syariah. Muncullah polemik soal pisah tenda, pisah pantai dan lain-lain. Wisata halal itu soal kebijakan, akses dan pelayanan yang bernilai lebih sekaligus diferensiasi pilihan kebijakan wisata NTB yang masih di bawah bayang-bayang Bali,” jelasnya Jumat (28/6) kemarin.

Lebih jauh disampaikan Johan, bahwa halal tourism itu sudah menjadi tren dunia bukan istilah yang dibuat-buat oleh NTB sendiri. Pemprov NTB kalau menetapkan NTB sebagai daerah wisata halal, hanya untuk merespon tren itu dan membuka diri menjadi salah satu destinasi wisata halal dunia.

“Jepang, Thailand yang relatif bukan negara dengan minoritas muslim saja menggunakan brand wisata halal untuk pengembangan pariwisatanya. Malah beberapa negara muslim mayoritas kesulitan untuk mendapatkan label wisata halal ini karena biasanya lalai soal kebersihan dan hospitality,” ujarnya. (ndi)

Bawaslu Tindaklanjuti Temuan C1 Plano Berhologram di Loteng Mataram (Suara NTB) Temuan belasan lembar form C1 plano berhologram Pemilu 2019 di Kantor Camat Pujut Kabupaten Lombok Tengah baru-baru ini telah menambah deretan dugaan kecurigaan pelaksanaan Pemilu di daerah tersebut.

Pasalnya C1 plano berhologram tersebut mestinya ada dalam kotak suara sebagai dokumen resmi hasil Pemilu.

Temuan tersebut kemudian telah dilaporkan langsung oleh warga ke pihak kepolisian dan juga Bawaslu setempat untuk diamankan dan ditindaklanju(Suara NTB/dok) ti. Semua pihak terkait keItratip mudian mendesak Bawaslu untuk memeriksanya. Pasalnya jika C1 plano berhologram tersebut benar-benar asli, maka kuat dugaan C1 plano yang digunakan dalam kotak suara adalah palsu.

Bawaslu Provinsi NTB yang dikonfirmasi mengaku telah mendengar informasi soal temuan tersebut. Namun demikian pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait hal itu.

Mengingat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keasliannya, apakah benar merupakan dokumen resmi Pemilu atau bukan. “Laporannya sudah ada masuk di Bawaslu Loteng.

Tapi karena dokumen itu belum kami lihat, jadi kita belum bisa berikan penilaian,” ujar Komisioner Bawaslu Provinsi NTB Divisi SDM, Itratip, ST., MT., ketika dikonfirmasi Jumat (28/6) kemarin.

Pihaknya pun memberikan apresiasi terhadap pihak-pihak sudah melaporkan terkait kasus temuan C1 plano berhologram itu kepada Bawaslu tersebut. Itratif pun memastikan bahwa Bawaslu dan jajaran akan memproses temuan itu sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku. “Tentu akan kita proses sesuai aturan,” tandasnya.

Diketahui bahwa proses pleno hasil Pemilu 2019 di kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu yang disorot karena sempat terjadi kericuhan pada saat proses rekapitulasi. Hal itu terjadi lantaran munculnya sejumlah dugaan kecurangan yang kemudian membuat jalannya proses rekapitulasi suara di Loteng sempat terhambat.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Provinsi, Suhardi Soud terkait temuan C1 plano berhologram di Kantor Camat Pujut, Lombok Tengah tersebut, memilih tidak berkomentar banyak.

Pasalnya, pihaknya belum mengetahui secara pasti terkait temuan dokumen C1 plano berhologram tersebut. (ndi)

KPU NTB Optimis Mentahkan Gugatan Parpol Mataram (Suara NTB) Perkara sangketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 telah selesai dengan telah dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6) malam lalu. Dalam amar putusannya, MK menolak keseluruhan gugatan PHPU yang dilayangkan oleh pasangan Capres/ Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Salahuddin Uno. Dengan sudah dibacakan putusan MK terkait sidang sengketa Pilpres. Selanjutnya, MK segera akan menyidangkan gugatan sengketa pemilu legislatif diajukan parpol. Terkait kesiapan KPU menghadapi sidang gugatan sengketa Pileg di MK. Ketua KPU NTB, Suhardi Soud menegaskan, pada prinsipnya, KPU sudah siap mengikuti persidangan di MK terkait gugatan sengketa Pileg.

Dia memastikan KPU sudah mempersiapkan alat bukti yang diperlukan untuk menghadapi sidang gugatan sengketa Pileg di MK. “Semua alat bukti untuk hadapi persidangan di MK untuk gugatan sengketa pileg sudah kita siapkan,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (28/6) kemarin.

Direncanakan MK akan mulai menggelar persidangan terkait gugatan sengketa Pileg dia-

jukan parpol pekan depan. KPU RI beberapa waktu lalu sudah mengumpulkan KPU Provinsi dan KPU kabupaten kota terkait koordinasi dan konsolidasi hadapi sidang sengketa Pileg di MK. Dalam rapat koordinasi dan konsolidasi tersebut, lanjutnya, KPU sudah mempersiapkan alat bukti dan pemenuhan kronologi sidang pleno rekapitulasi raihan suara di Pileg. Mulai dari rekap PPS, rapat pleno di tingkat PPK, Pleno KPU kabupaten kota dan pleno KPU provinsi.

Selain itu, dokumen-dokumen lain seperti notulensi rapat pleno, absensi kehadiran saksi parpol, persetujuan saksi parpol dan tandatangannya dan berbagai dokumen pendukung lainnya dalam rapat pleno rekap raihan suara juga sudah disiapkan untuk mementahkan gugatan parpol.

“Ini semua sudah lengkap kita

kait kemungkinan pertanyaan akan diajukan MK. Dalam rakor dan sinkronisasi tersebut, lebih menekankan kepada aspek ada sinkronisasi dan kesamaan jawaban dari Bawaslu dan jajaran terkait hasil pengawasan di pileg akan disampaikan sidang MK. “Ini bentuk antisipasi kami, jika nanti Bawaslu dan jajaran diminta keterangan oleh MK,” jelasnya. (ndi)

DIAMANKAN - Tiga tersangka pesta sabu di Tempit, Ampenan diamankan Polres Mataram.

Pesta Narkoba Berujung Penjara Mataram (Suara NTB) – Tiga pecandu sabu diduga pesta narkoba di Tempit, Ampenan, Mataram. Mereka, YA (47), AP (30), dan AM (31) digerebek beserta barang bukti tiga klip sabu. Satu klip diantaranya yang pada saat itu sedang dipakai berpesta.

Rumah YA di Jalan Gotong Royong, Tempit, Ampenan dicurigai sebagai tempat pesta narkoba. Tim Satresnarkoba Polres Mataram menindaklanjuti informasi itu dengan penye-

lidikan. “Ini masih pengembangan, mereka ini menyalahgunakan saja apa juga mengedarkan,” ungkap Kasatresnarkoba Polres Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa Jumat (28/6) kemarin.

Pihaknya juga menerima informasi rumah YA tersebut juga kerap dipakai untuk bertransaksi. Dalam penggerebekan pada Rabu (26/6) kemarin, timnya juga menemukan barang bukti tiga klip berisi sabu. Satu klip sabu seberat 1,7

(Suara NTB/why)

BARANG BUKTI - Kapolres Mataram Saiful Alam menunjukkan barang bukti ponsel pintar, gawai, dan laptop senilai ratusan juta yang disita dari penadah, Jumat (28/6). perbaiki proyektor tersebut.

Sebab, sampai bulan puasa usai, Herman tak datang lagi ke rumahnya. Rupanya, Herman sudah dicokok polisi.

Berkat pengakuan Herman pula Irah akhirnya ikut ditangkap. Sebanyak 21 barang elektronik ikut disita. Diantaranya, iPhone, iPad, laptop, dan proyektor. Nilainya ditaksir mencapai Rp100 juta lebih.

(Suara NTB/dok)

Suhardi Soud

(Suara NTB/why)

Ditangkap, Penadah Himpun Barang Curian Mataram (Suara NTB) – Penadah barang curian meraup untung besar-besaran.

Membeli barang curian dengan harga murah lalu menjualnya lagi dengan harga lebih tinggi.

Namun, kesenangan itu tak lama dinikmati Herman (29) dan Irah (24). Mereka yang spesialis menadah ponsel dan laptop curian akhirnya digelandang polisi ke penjara.

Dua warga Jempong Timur, Jempong, Sekarbela, Mataram ini diduga terlibat dalam jaringan pencurian isi Kantor Sunlife Financial dan Raja Seluler Mei lalu.

Mereka menghimpun sekurangnya 21 ponsel dan laptop berbagai merek. Paling banyak apple iPhone dan iPad. “Totalnya ada enam orang yang terlibat. Dua orang ini penadah. Tiga orang masih dalam pencarian,” ungkap Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam Jumat (28/6) kemarin didampingi Kapolsek Ampenan Kompol I Wayan Suteja.

Dalam pengakuannya, Herman menjual proyektor seharga Rp1,2 juta kepada Irah.

Proyektor tersebut digasak dari kantor Sunlife di Jalan Gajah Mada, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram Mei lalu.

Irah mengaku, Herman dikiranya hanya untuk mem-

persiapkan,” ujar Suhardi.

Dengan adanya alat bukti dan pemenuhan kronologis rekap raihan suara di semua jenjang. Untuk memastikan bahwa KPU sudah bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku. Berkaca dengan keputusan sidang MK terhadap hasil Pilpres, Pihaknya optimis dengan berbagai alat bukti dan dokumen pendukung lainnya sudah dipersiapkan untuk mementahkan gugatan hasil pileg yang diajukan parpol.

“Kita optimis, MK akan menilai KPU sudah bekerja sesuai aturan,” imbuhnya. Seraya menambahkan, KPU pusat sudah meminta dan mengimbau KPU provinsi dan kabupaten kota agar mempelajari sidang sengketa Pilpres sudah diputus MK tersebut.

Sidang gugatan sengketa di Pilpres, bisa menjadi gambaran

dan pandangan bagaimana terkait sidang gugatan sengketa pileg. “Kami pun sudah melakukan bedah perkara materi gugatan sengketa pileg,” ungkapnya.

Ditempat terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB juga memastikan dirinya sudah siap untuk memberikan keterangan di MK dalam sidang gugatan sengketa pileg.

Jika nantinya, MK membutuhkan keterangan dari Bawaslu.

Divisi SDM dan organisasi Bawaslu NTB, Itratip menyatakan, Bawaslu NTB sudah menyerahkan semua dokumen hasil pengawasan dilakukan jajaran di semua tingkatan kepada Bawaslu RI. Dokumen tersebut diserahkan selanjutnya oleh Bawaslu kepada MK, sebagai bagian dari kebutuhan persidangan di MK. “Semua dokuman pengawasan pileg sudah diserahkan ke MK,” ungkapnya.

Terkait kemungkinan nantinya, Bawaslu dan jajaran di daerah diminta keterangan oleh MK dipersidangan gugatan sengketa pileg. Bawaslu NTB dan kabupaten kota sudah beberapa kali menggelar koordinasi dan sinkronisasi jawaban ter-

“Ada empat orang pelaku utamanya. Dia (Irah) ini salah satunya yang menampung barang hasil curian. Dia tahu kalau ini barang hasil curian karena itu dia bisa beli dengan harga miring,” terang Kapolres.

Alam menegaskan bahwa para pelaku ini menjual kembali barang tersebut melalui media sosial Facebook.

Barang-barang tersebut teru-

tama ponsel pintar sudah diatur ulang lebih dulu untuk menghapus jejak kepemilikan aslinya. “Bagi masyarakat, yakinkan kalau mau membeli barang dengan mengecek kondisi dan spesifikasi dan keasliannya. Beli barang yang wajar harganya. Jangan tergiur karena harga murah tetapi ternyata hasil curian,” tutup Kapolres berpesan. (why)

gram ditemukan sebagai yang dipakai tiga tersangka tersebut untuk pesta narkoba. Dua klip lainnya, yakni 0,68 gram dan 0,10 gram disita berkat penggeledahan seisi rumah.

Adi menyebut, tersangka YA yang diduga sebagai pemilik sabu tersebut. Sementara dua lainnya, AP dan AM yang berasal dari Praya, Lombok Tengah pada saat itu sedang bertamu.

Sebelum membeli mereka mencoba sabu tersebut lebih dulu.

Hasil tes urine menunjuk-

kan hal tersebut. Tiga tersangka yang digerebek tersebut masing-masing teridentifikasi positif mengonsumsi sabu.

Dari interogasi, tersangka YA membeli sabu dari pengedar di Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara. Namun, sambung Adi, pihaknya masih menyelidiki kebenaran pengakuan tersangka YA. “Masih kita pengembangan. Kita cocokkan dengan informasi yang kita punya,” sebutnya.

Di tempat yang sama,

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam mengatakan bahwa pihaknya sudah mempunyai peta kerawanan narkoba.

Meski demikian, dia enggan membeberkan label level zona bahaya narkoba pada masingmasing wilayah tersebut.

“Kita sudah petakan dimana letak gawat peredaran narkoba. Kita pastikan bahwa Polres Mataram akan menindak setiap penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” pungkasnya. (why)

Hadapi Pilkada Serentak, PKB NTB Tunggu Arahan DPP Mataram (Suara NTB) Sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut-sebut bakal ikut bertarung di Pilkada serentak 2020 mendatang yang akan digelar di tujuh kabupaten/ kota di NTB. Komunikasi-komunikasi politik pun sudah mulai dibangun untuk penjajakan koalisi dalam mengusung pasangan calon.

Beberapa kader PKB yang disebut-sebut akan ikut dalam kontestasi Pilkada serentak 2020 tersebut yakni Lalu Pelita Putra yang berencana akan turun di Kabupaten Lombok Tengah. Pelita disebut-sebut karena ia merupakan Ketua DPC PKB Lombok Tengah. Selain nama Pelita, nama mantan Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori juga disebut-sebut masuk dalam bursa kandidat balon kepala daerah dari PKB. Loteng yang dikenal sebagai salah satu basis partai Nahdiyin itu merupakan salah satu yang akan jadi bidikan dalam merebut kekuasaan pada Pilkada serentak 2020. Tidak heran jika cukup banyak kader yang

disebut-sebut ikut meramaikan bursa kandidat balon dari PKB. Selain nama Pelita Putra dan Aksar Ansori, nama Ketua DPW PKB NTB, L. Hadrian Irfani juga dinilai memiki potensi untuk ikut turun mencalonkan diri. Pasalnya pada Pemilu 2019 ini, ia merupakan salah satu caleg yang akan terpilih untuk DPRD NTB. Sekretaris DPW PKB NTB, Yadiansyah yang dikonfirmasi Suara NTB terkait dinamika bursa pencalonan kepala daerah yang akan diusung PKB tersebut mengaku, partainya belum membicarakan soal Pilkada. Karena partainya masih fokus menungu penetapan hasil Pileg oleh KPU. Yadiansyah yang sudah bertemu dengan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa partainya belum mulai melakukan proses Pilkada serentak 2020. Mengingat tahapan resmi Pilkada dari KPU juga masih belum ke luar.

“Kita masih menunggu proses, dari DPP sendiri belum ada pembahasan, mungkin setelah usai Pemilu 2019 ini,

sekarang kan masih proses gugatan di MK, kita tunggu penetapan KPU,” jelasnya.

Terkait dinamika politik pilkada yang sudah mulai menghangat, Yadiansyah menjawab, pihaknya tentu akan tetap memantau perkembangan politik termuktahir. Termasuk juga mengamati sejumlah kandidat yang sudah muncul. Baik dari kalangan kader maunpun non kader. Sebab bagaimanapun dalam menentukan dukungan, PKB akan melihat elektablitas dan popularitas bakal calon yang akan diusung.

“Jadi tunggu saja, nanti pada saatnya kita akan sampaikan jika partai sudah mulai melakukan proses tahapan Pilkada. Saat ini kita lihat perkembangan saja,” katanya.

Kalaupun sejumlah kadernya telah mulai membangun komunikasi politik dengan sejumlah figur dan juga antar partai politik, menurutnya hal itu sah-sah saja.

Itu bagian dari proses penjajakan.

Menurutnya, selama partai masih belum menetapkan keputusan politik, komunikasi-komunikasi untuk tujuan penjajakan tidak masalah dilakukan oleh kader maupun non kader. (ndi)

SUARA NTB

Sabtu, 29 Juni 2019

Halaman 9

Kejurda Tarung Derajat Pelajar Dimulai Mataram (Suara NTB) Kejuaraan Daerah (Kejurda) tarung derajat pelajar NTB berlangsung di Gelanggang Pemuda Mataram, Jumat (28/6).

Event yang melibatkan 90 atlet dari kabupaten/kota di NTB itu merupakan ajang seleksi atlet NTB yang dipersiapkan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua 6-12 Oktober 2019.

Pantauan Suara NTB di lokasi, Kejurda yang akan berlangsung selama tiga hari (2830 Juni) itu dibuka secara resmi oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin. Dihadiri juga oleh Ketua Umum KONI NTB,

DIKONTRAKKAN RUMAH Disewakan Rmh di Perumh Senggigi,terawat,murah,min 3 bln hub 0877 88792034

H. Andy Hadianto, SH dan Ketua Umum Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) NTB, H. Ahmad Rusni.

Pada hari pertama kemarin panitia menyelesaikan 27 partai pertandingan terdiri dari tujuh kelas putra dan enam kelas putra. Belasan atlet yang tersingkir di hari pertama, sebab pertandingan menggunakan sistem gugur.

“Hari ini kita mempertandingkan 27 partai, terdiri dari tujuh kelas putra dan enam kelas putri. Hari ini ada belasan atlet yang tersingkir karena pertandingan menggunakan sistem gugur,” ucap Ketua Panitia, Dedy Noorcholish ditemui Suara NTB di sela-sela pertandingan berlangsung.

Di partai pertama yang mempertandingan kelas 49,1-53 Kilogram (Kg), Reza Herlambang yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Lape Sumbawa berhasil men-

galahkan Riski Ardiansyah dari SMK Negeri Batukliang dengan skor 3-0. Selanjutnya partai kedua di kelas yang sama Andri Kadafi asal SMKN 1 Dompu berhasil menaklukan Ryan Tri Saputra dari MAN 2 Sumbawa dengan skor kemenangan telak 3-0.

Sedangkan M. Riski Nilwan P asal SMA N 1 Praya sukses menyingkirkan Hendra Ramdani dari MAN 1 Sumbawa dengan kemenangan angka 3-0.

Sementara itu hasil pertandingan di kelas 41,1-45 Kg putra, Hubillah SMAN 1 Praya Loteng

berhasil menang angka 3-0 atas atlet asal SMPN 1 Dompu, Sahru Ramadhan. Kemudian di kelas yang sama Rizki Rahman asal MAN 1 Loteng harus tersingkir lebih awal setelah kalah skor 0-3 atas David Ade asal SMPN 2 Plampang.

Hingga berita ini ditulis masih berlangsung sebanyak 20 pertandingan lagi, yakni di lima kelas putra dan enam kelas putri. Masing-masing atlet akan tampil maksimal memperebutkan tiket ke babak selanjutnya. (fan)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 29 Juni 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 10

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 29 Juni 2019

Di Perth, Gubernur NTB Temukan Sisi Lain Pariwisata Dari Hal. 1 Sebagianorangmungkinmemiliki minat dalam pelayaran dan menginginkan tempat yang baik untuk menambatkan banyak perahu mereka. Tapi, tidak sedikit orang yang ingin melarikan diri dari rutinitas dunia. Mereka membutuhkantempatyanghening,jauhdari keramaian. Sebuah tempat untuk berkontemplasi. Dan ada banyak lagi minat yang memotivasi orang untukmengunjungisebuahdaerah.

Maka, untuk memenuhi beragamnya motivasi berwisata itu, dibutuhkan kreativitas para penentu kebijakan dan pengelola jasa wisata. Memberikan berbagai alternatif dan bentuk wisata yang memungkinkan banyak orang dengan beragam minat datang. Lalu, menemukan kebahagiaan sejati di daerah kita. ‘’Pariwisata sejatinya adalah seni dan kemampuan untuk menciptakan berbagai kegiatan-kegiatan yang membuat hidup kemudian jadi reflektif, penuh pilihan, bervariasi dan lebih punya makna dan penuh arti,’’ ujar Doktor Zul. Hal lain yang memberikan makna menyentuh bagi Doktor Zul adalah pertemuan dengan para perantau asal NTB di Perth. Di

Perth, Doktor Zul bertemu dengan Rudy, seorang pemuda dari Dusun Klui, Lombok Utara yang menurutnya luar biasa. Di Perth, Rudy memiliki dan mengelola sebuah restoran terkenal, yaitu Bintang Cafe. Menurutnya, Rudy merupakan bukti bahwa anak-anak muda NTB bisa berkiprah sukses di mancanegara. ‘’Nggak ada yang mustahil. Asal berani saja. Dimana ada kemauan, disitu ada jalan,” ujar politisi PKS ini.

Sore harinya, Doktor Zul juga bersilaturahmi dengan masyarakat NTB di Perth. Dari silaturahmi ini, Doktor Zul merasakan pentingnya membuat jarak psikologis antara Perth dan Lombok semakin dekat. ‘’Direct flight Perth-Lombok mudah-mudahan membuat jarak psikologis jadi semakin dekat,’’ ujarnya.

Bertemu dengan warga NTB di berbagai negara, memperkuat keyakinan Doktor Zul bahwa NTB memang milik semua orang. ‘’Cinta kita semua pada NTB sungguh dalam, lebih besar dari makna yang bisa diwakili oleh kata itu,’’ pungkasnya. (*)

Siapkan Seluruh Sumber Daya Tangani Dampak Kekeringan Dari Hal. 1 Kalau saatnya diperlukan, kita akan gerakkan semua sumber daya yang ada,’’ ujarnya.

Sementara dalam silaturahminya dengan Kepala Dinas Sosial NTB, Dra.T. Wismaningsih Drajadiah dan jajaran, Sekda juga mengingatkan bahwa tugas sosial atau tugas negara adalah berkhidmat dalam rangka menghilangkan kemiskinan. Sedangkan tugas pemerintah yang belum selesai sampai saat ini atau disebut juga unfinished adalah menghapus kemiskinan. ‘’Ini tentunya bukan tugas Dinsos saja, tetapi Dinsos di sinitidakakanbekerjasendiri,pada lima tahun ke depan Dinsos akan menjadi lokomotif pemberantas kemiskinan di NTB.’’ “Bagi saya, kantor ini (Dinsos) merupakankantoryangpalingbersemangat di NTB. Inti kita berada dalam pemerintahan adalah menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan, yakni mensejahterakan rakyat,’’ ujar Sekda.

Kadis Sosial, T. Wismaningsih Drajadiah, memaparkan tupoksi, program-program, visi-misi serta capaian Dinsos dari 2018-2019 yang telah dikorelasikan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Gemilang. ‘’Dinsos ini mengurus dari mulai baru lahir sampai lansia, dan program fakir miskin menjadi prioritas utama kami,’’ terang Wismaningsih.

Sekda NTB beserta seluruh jajaran Dinsos NTB kemudian melanjutkan silaturrahimnya dengan berdiskusi dan mengurai bersama kendala apa saja yang dialami dan mencari solusi bersama terhadap berbagai program kerja dan permasalah kesejahteraan sosial di NTB. Menunggu Respons Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB telah menyurati BPBD kabupaten/kota terkait dengan antisipasi bencana kekeringan 2019. Surat tertanggal 27 Mei 2019 itu salah satupoinnyamemintaBPBDkabupaten/kota segera menerbitkan SK Bupati tentang siaga darurat bencana kekeringan sesuai dengan kebutuhan waktu, berdasarkan informasi dari BMKG. Kepala Pelaksana BPBD NTB, H.AhsanulKhalik,S.Sos,MHyang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/6) mengatakan, surat tersebut belum dijawab BPBD kabupaten/ kota. Namun informasi yang diperoleh dari media, bahwa ada lima kabupaten yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Yakni Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara.

Khalik mengungkapkan,

saat ini pihaknya sudah melakukan persiapan. Mulai dari koordinasi dengan NGO, PDAM, Dinas PUPR dan Dinas ESDM untuk mengambil langkah-langkah pemenuhan kebutuhan air bersih warga. Khusus untuk lahan pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan juga sudah mulai menyiapkan langkah-langkah. ‘’Sarana prasarana kita juga sudah kita cek, seperti tangki air, mesin pompa air serta SDM yang akan kita tugaskan,’’ terangnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini menjelaskan, berdasarkaninformasidariBMKG sesuai hasil pemantauan curah hujan hingga tanggal 20 Juni 2019, NTB masuk daerah yang berstatus siaga. Daerah yang masuk status siaga adalah Jakarta Utara, Banten (Lebak dan Tangerang), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sebagian besar Jawa Tengah.

Khalik menambahkan, dalam surat yang dikirim kabupaten/kota, BPBD juga diminta menginventarisir dan memantau wilayah yang terdampak bencana kekeringan. Kemudian melaporkan data kekeringan ke BPBD provinsi yang meliputi kecamatan, desa/kelurahan, estimasi KK terdampak, dan estimasi jiwa terdampak.

Berkaca dari tahun 2018, berdasarkan data BPBD NTB, sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 127.940 KK atau 640.048 jiwa.

Rincian daerah yang terdampak kekeringan di sembilan kabupaten/kota di NTB. Yakni Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa.

Selanjutnya, Lombok Tengah 82 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak 282.793 jiwa, Lombok Timur 48 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 153.681 jiwa.

Kemudian, Sumbawa Barat 10 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 18.775 jiwa, Sumbawa 60 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 84.998 jiwa, Dompu 25 desa dengan jumlah masyarakat terdampak19.189 jiwa,KotaBima 8 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 2.835 jiwa dan Bima 42 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 24.608 jiwa. (nas)

98.356 Jiwa di Kota Bima dan Sumbawa Terdampak Kekeringan Dari Hal. 1 meminta kepada BPBD Kabupaten/kota melakukan inventarisir titik titik kekeringan. Rinci sesuai jumlah KK dan jiwa untuk tingkat desa sampai kecamatan. Pihaknya juga meminta agar diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota tentang status darurat kekeringan.

Kepala BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MM mengaku terus meminta respons dari BPBD tingkat daerah untuk melakukan inventaris data kekeringan. Hanya saja, belum sepenuhnya direspons. ‘’Kita sudah bersurat bulan Mei ke mereka, sampai sekarang belum ada yang menyampaikan laporan data kekeringan,’’ kata Ahsanul Khalik, Jumat (28/6).

Informasi kekeringan sementara ini secara resmi diterimanya dari BPBD Kota Bima dan Sumbawa, selebihnya kabar dari media massa. Selain dua daerah itu, sesuai pemberitaan media, terdampak kekeringan sudah dialami Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabu-

paten Lombok Utara.

Khalik memperkirakan, surat yang dilayangkannya belum direspons karena masingmasing daerah dianggap mampu menangani sendiri dampak kekeringan. Jika pada akhirnya nanti ada permintaan bantuan ke pihaknya, maka akan ditindaklanjuti. ‘’Artinyauntuksaatini,kabupaten/kotamasihbisamengatasi persoalan di lapangan. Tentu kami akan menyesuaikan nanti sesuai tugas dan tanggung jawab provinsi,’’ kata Khalik.

Saat ini pihaknya melakukan persiapan penanganan, mulai dari koordinasi dengan LSM, PDAM, Dinas PU, Distamben untuk mengambil langkah-langkah pemenuhan kebutuhan air bersih warga.

Sarana dan prasarana dipastikan sudah disiapkan, seperti tangki air, mesin pompa air, serta personel yang akan ditugaskan. ‘’Khusus untuk lahan pertanian, Dinas Pertanian juga sudah mulai menyiapkan langkah-langkah,’’ jelasnya. (ars)

Halaman 11

Kuota NTB Hanya 32 Orang

Seribuan Pendaftar Calon Praja IPDN Tersingkir

Mataram (Suara NTB) Seribuan pendaftar calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersingkir. Dari 1.220 pendaftar, hanya 52 orang yang lulus passing grade.

Sementara itu, kuota calon praja IPDN untuk NTB tahun ini sebanyak 32 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Jumat (28/6) siang menyebutkan jumlah pendaftar mencapai 1.220 orang. Dari jumlah pendaftar sebanyak itu hanya 52 orang yang lulus passing grade atau seleksi kompetensi dasar (SKD).

‘’Memang peminatnya luar biasa 1.220 pendaftar. Sementara kuota kita 32 orang. Hasil tes SKD sekitar 52 orang yang lulus passing grade,’’ sebut Fathurrahman.

Bagi pendaftar yang dinyatakan lulus passing grade, masih ada tahapan tes selanjutnya yang harus dilalui. Pada

tanggal 16-19 Juli, mereka akan tes kesehatan daerah, 27 Juli tes psikologi, integritas dan kejujuran. Kemudian 9 - 12 Agustus, penerimaan peserta Pantukhir. ‘’Kuota 32 bisa berkurang.

Karena ada tes lagi,’’ terangnya.

Terkait masih minimnya kuota calon praja IPDN yang

Puluhan Hektar Padi di Sumbawa Terancam Puso Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan hektar tanaman padi di wilayah Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, mengalami kekeringan. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya sumber air untuk mengairi lahan tersebut. Jika hal ini terus berlangsung, dikhawatirkan kedepannya akan terjadinya puso atau gagal panen.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin kepada wartawan menyebutkan, terdapat sekitar 45 hektar tanaman padi di Desa Marente mengalami kekeringan. Kekeringan tersebut masih dalam kategori ringan.

Meskipun demikian, jika kondisi ini terus berlangsung maka tanaman padi setempat terancam puso. “Ada sekitar 45 hektar yang kekeringan di Desa Marente. Ini kekeringan ringan. Tetapi jika air tidak juga tersedia, maka terancam gagal

panen,” ujarnya, Jumat (28/6).

Hal ini bisa saja terjadi, karena petani setempat sudah tidak memiliki sumber air untuk mengairi lahan mereka. Apalagi lokasi setempat juga belum terjangkau irigasi. Sedangkan hujan yang diharapkan untuk mengairi tanaman padi sudah tidak turun sejak Mei lalu.

“Sekarang belum puso. Tetapi nanti kalau berlanjut tidak ada air bisa saja terjadi. Karena saluran ke sana juga tidak sampai.

Sedangkan sejak ditanam hujan sudah tidak turun,” jelasnya.

Sebelumnya, kata Talif, pihaknya sudah menghimbau para petani setempat untuk tidak menanam padi. Tetapi mengganti dengan tanaman yang tidak teralu banyak membutuhkan air. Namun petani tetap menanam padi, karena pengalaman tahun padinya bisa panen. Karena musim penghujan masih berlangsung hingga bulan Juni.

“Berdasarkan pengalaman petani tahun lalu, tanamnya lebih awal, kemudian curah hujannya bulan Juni masih ada

dan padinya selamat. Sehingga tahun ini ditanam. Tapi sekarang mundur tanamnya.

Dan tidak pernah hujan dari Mei,” tandasnya.

Terhadap hal ini, petani juga sudah meminta jaringan irigasi untuk mengairi sawah mereka. Hanya saja pihaknya tidak bisa memenuhi dalam waktu dekat.

Meskipun demikian hal ini akan menjadi usulan untuk tahun 2020 mendatang.

Ia menambahkan, sementara ini baru di wilayah Desa Marente terdapat tanaman padi yang mengalami kekeringan. Pihaknya belum mendapatkan laporan untuk daerah lainnya. Tetapi ada beberapa wilayah lainnya yang berpotensi mengalami kekeringan, seperti wilayah Desa Penyaring dan Baru Kecamatan Moyo Utara, wilayah Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape dan Kecamatan Plampang. Pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan terhadap ketiga wilayah ini.(ind)

diperoleh NTB, Fathurrahman mengatakan Pemprov sebenarnya sudah mengusulkan sejak dulu agar ada penambahan kuota untuk NTB. Sebagai daerah tempat berdirinya kampus IPDN, Pemprov dan Pemda kabupaten/kota berharap ada jatah setiap kabupaten/kota dan provinsi misalnya masing-masing mendapatkan kuota 10 orang.

“BKD berharap kuota disesuaikan dengan keberadaan kampus itu sendiri. Seleksi

tetap dilakukan dengan transparan,” harapnya.

Selain itu, Pemda juga meminta kepada pusat agar mengembalikan praja IPDN asal NTB yang tersebar di provinsi lainnya di Indonesia.

Mereka diharapkan dapat dikembalikan ke NTB untuk membangun daerahnya. Disebutkan selama tiga tahun terakhir, jumlah praja IPDN asal NTB yang tersebar di provinsi lain di Indonesia sebanyak 182 orang. (nas)

Diskusi Publik JMM di Lotim Berjalan Sukses Selong (Suara NTB) Jaringan Masyarakat Madani sukses menggelar kegiatan Dialog Publik dengan Tema “Strategi Menang Melawan Hoaks Dan Komitmen Menjaga Kondusivitas Daerah Pasca Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada Jumat (28/6) di aula Kwarcab Pramuka Lombok Timur.

Menurut Direktur JMM, Samsul Hasan Basri, diskusi publik diselenggarakan karena semakin maraknya berita bohong atau hoaks yang terjadi saat pemilu. Data kepolisian menunjukkan ada ribuan berita hoaks yang beredar di media sosial setiap hari.

Disebutkannya, beberapa pihak juga telah memprediksi bahwa hoaks akan terjadi semakin banyak lagi. Survei Polmark Indonesia menunjukkan bahwa hoaks menjadi ancaman cukup serius. Sekitar 60,8 persen pemilih menyatakan pernah menemukan informasi bohong dan fitnah di media sosial.

Sekretaris Kesbangpoldagri Lotim yang membuka kegiatan mengapresiasi diskusi publik yang digelar JMM. “Saya ucapakan terima kasih kepada JMM sudah memyelenggarakan kegiatan

semacam ini kabupaten Lombok Timur,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini kita disadarkan akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa untuk membangun Lombok Timur yang Maju. “Indonesia beranekaragam budaya, suku, entis dan budaya. Keragaman berpotensi memunculkan konflik. Salah satu penyebab konflik adalah hoaks. Maraknya beredar hoaks motifnya adalah banyak hal seperti ekonimi, politik,” jelasnya.

Ketua DPD KNPI Lotim, dr.

Kurnia Akmal, narasumber kegiatan menyambut baik tema ini. Tema ini sangat relevan dan hangat karena baru tadi malam kita mendengarkan keputusan MK terkait Sengketa Pilpres. “Sehingga apa yang menjadi putusan MK sedang hangat-hangatnya di tengah masyarakat,” ungkap Kurnia.

Hangatnya suhu politik menyebabkan potensi munculnya hoaks di tengah masyarakat juga tinggi. Pada kesempatan itu, diapun mengingatkan agar para pemuda mampu menjadi pelopor lahirnya gerakan tanpa hoaks untuk meredam potensi perpecahan antar anak bangsa. (dys)

TKW Meninggal di Makkah, Kemlu RI Tempuh Upaya Hukum Mataram (Suara NTB) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI akan menempuh upaya hukum dalam kasus tewasnya empat Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Lombok Tengah. Upaya advokasi itu dengan berkoordinasi ke Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Arab Saudi.

Juru bicara Kemlu RI, Judha Nugraha mengakui, ada hak hak korban yang harus diperjuangkan.

Terlebih kematian korban karena kecelakaan di negara tempatnya bekerja. Ia akan berkoordinasi dengan KJRI setempat. “Nanti KJRI pasti akan follow up hak hak TKW itu,” ujarnya.

Advokasi TKI yang meninggal atau haknya tak terpenuhi memang menjadi tugas kewenangannya. Judha Nugraha yang menjabat sebagai Direktur Bantuan Hukum dan Perlindungan WNI Kemlu RI akan memperjuangkan itu. Hanya saja, masih ada masalah dengan status korban yang berangkat dengan non prosedural atau ilegal. Status undocumented akan berdampak pada ke-

sulitan advokasi. “KJRI kesulitan mendapatkan informasi para korban bekerja di mana dan siapa majikannya,” jelasnya.

Berdasarkan hasil identifikasi BNP2TKI, empat TKW korban kebakaran di Distrik Naksa, At Taqwa Mekkah pada 20 Juni lalu itu semuanya berasal dari Lombok Tengah. Di antaranya Ida Royani Binti Rusdin Sahdi asal Lingkungan Gerintuk, Kelurahan Renteng Kecamatan Praya, Kaini Binti Basar Senah asal Kelurahan Renteng Kecamatan Praya, Tari Asmayanti Tarik asal Kampung Baru Lingkungan Berukelak Kelurahan Sasake Kecamatan Praya, serta Siti Nurjani Samiun Imah, asal Desa Jago Kecamatan Praya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dr. Muhammad Agus Patria, SH, MH dengan tegas mendorong hak hak korban, terlepas dari statusnya ilegal dengan pertimbangan kemanusiaan.

“Kita masih mengupayapakan hak-hak apa yang bisa di

dapat korban atau ahli waris.

Karena belum dapat dipastikan resmi atau tidak resminya pemberangkatan para korban ini,” kata Agus Patria.

Selain itu, Pemprov NTB akan berkoordinasi dengan Polda NTB terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk menelusuri jaringan yang memberangkatkan para korban.

Sementara Kepala BP3TKI di Mataram, Yohanis Adrias Selan belum bersikap tegas. Pihaknya hanya memastikan status empat korban ilegal.

Hanya ada rencana BP3TKI untuk melakukan koordinasi dengan Disnakertrans dan Polda NTB untuk melakukan penelusuran jaringan yang memberangkatkan para korban.

Ia mengajak agar kasus ini menjadi contoh bagi masyarakat agar menggunakan jalur resmi bekerja di luar negeri. Salah satu tujuannya, agar pemerintah dapat memperjuangkan seluruh hakhaknya jika ada masalah di luar negeri. (ars)

Pemprov Usulkan 500 Formasi CPNS dan 300 P3K Dari Hal. 1 Khusus untuk rekrutmen P3K, pemerintah berencana akan menghabiskan sisa eks honorer K2 yang tidak lulus seleksi pada rekrutmen sebelumnya. Untuk jumlah honorer K2 Pemprov, kata Fathurrahman sebanyak 288 orang.

Terdiri dari 234 eks honorer K2 tenaga pendidik dan kesehatan. Kemudian sisanya merupakan eks honorer K2 tenaga teknis.

Selain menghabiskan sisa eks honorer K2 yang tidak lu-

lus pada rekrutmen sebelumnya. Pemprov NTB, kata Fathurrahman berharap ada formasi untuk tenaga teknis sesuai potensi daerah. Misalnya tenaga teknis bidang kepariwisataan, bahasa dan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Internasional MotoGP Mandalika.

Ditanya mengenai isi surat edaran Men PANRB yang menyatakan usulan formasi CPNS 30 persen dan P3K 70 persen. Fathurrahman menjelaskan usulan formasi yang

akan disampaikan disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Dengan penambahan 500 CPNS dan 300 P3K, rasio belanja pegawai terhadap belanja publik masih jauh di bawah 50 persen.

Soal tahapan rekrutmen CPNS dan P3K saat ini, mantan Kepala Biro Kesra Setda NTB ini mengatakan, belum ada informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Saat ini, tahapan yang dilakukan Pemda baru sebatas penyampaian input kebutuhan ASN ke Kemen PANRB melalui e-formasi. (nas)

NTB Jadi Model Dari Hal. 1 Karena apresiasi itu, penanganan gempa di NTB akan dijadikan prosedur tetap (Protap) penanganan dampak gempa atau proses rehab rekon di Indonesia di masa mendatang.

Ia membandingkan dengan kejadian gempa di Jogjakarta. Kerusakan sekitar 40.000 rumah, namun penanganan selesai dalam kurun 3,5 tahun. ‘’Kita kerusakannya 220 ribu. Bahkan mungkin bertambah menjadi 240 ribuan.

Kita bekerja lima bulan,

sekarang progres kita sudah 119 ribu rumah,’’ ujarnya.

Ini menurutnya sebuah prestasi, berkat kerjasama fasilitator, Pokmas, aplikator. Ia mendorong agar tim kerja itu lebih semangat agar lebih banyak rumah yang cepat selesai.

Penyampaikan itu juga disampaikan saat pertemuan dengan komponen tersebut di Bencingah Agung, Kantor Bupati Lombok Barat. Tujuannya, untuk menyamakan persepsi sekaligus evaluasi rehab/ rekon di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Menurutnya, hambatan

yang ada tidak akan terasa berat jika ada kebersamaan.

Aplikator juga bersama-sama menjalankan tugas sesuai aturan teknis bersama fasilitator dan Pokmas. Demikian juga Pokmas, tidak saling menyalahkan.

Sementara update penanganan rumah rusak akibat gempa, dari total 47.371 yang rusak, rinciannya 10. 959 rusak berat, 7.902 rusak sedang, 28.510 rusak ringan. Sementara rumah yang sedang dalam proses pengerjaan untuk tiga kategori itu, 72.397 rumah. (ars)

(Suara NTB/dys)

SAMBUTAN - Direktur JMM, Samsul Hasan Basri memberikan sambutan dalam acara diskusi publik di aula Kwarcab Pramuka Lotim.

Dispar Bangun Komunikasi dengan Maskapai Penerbangan Dari Hal. 1 Berhubung dekat secara geografis, waktu tempuh penerbangan langsung Darwin-Lombok tidak akan lama, sekitar 1,5 jam. Menariknya lagi, jarak Darwin ke Lombok bahkan lebih dekat ketimbang Darwin ke Melbourne, atau Darwin ke berbagai kota lain di Australia.

Gubernur meyakini, kedekatan ini bisa membuat warga Darwin memilih berlibur ke NTB ketimbang ke daerahdaerah lain di Australia. Secara keseluruhan, keadaan alam di kawasan Australia Utara mirip dengan Moyo Hilir di Sumbawa. Atau, seperti Sape di Bima atau di Dompu.

Kemiripan ini akan memudahkan banyak kemajuan di kawasan tersebut, untuk

diadaptasi di daerah-daerah di NTB. Misalnya, kemajuan sektor peternakan di Australia Utara.

Terbukanya akses penerbangan langsung DarwinLombok memungkinkan transformasi keterampilan beternak, serta manajemen sektor peternakan dari Darwin ke daerah-daerah di Lombok dan Sumbawa.

Gubernur membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa diwujudkan dengan semakin eratnya koneksi dua daerah ini. Kelak, bukan tidak mungkin peternak-peternak dari NTB akan lebih mudah membeli hewan ternak di Kawasan Utara Australia. Bahkan, bisa jadi para peternak dari NTB justru bisa membuka usaha peternakan di Australia Utara. (nas)

Dibawa ke KPK Dari Hal. 1 Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin, menegaskan bahwa petunjuk kekurangan berkas dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp702 juta ini sudah beberapa kali dipenuhi penyidik. ‘’Nanti kalau masih belum bisa dinyatakan lengkap, kita akan bawa gelar perkara ke KPK,’’ ditemui Jumat (28/6) kemarin.

Petunjuk jaksa dimaksud berdasarkan hasil penelitian berkas tersangka, yakni MI, mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Serta tersangka lainnya, LB, Direktur CV EE, rekanan pemenang dua tender berbeda pada pengadaan alat kesenian

marching band tahun 2017. ‘’Soal harga pembanding itu sudah dipenuhi penyidik.

Kita sudah limpahkan lagi (ke jaksa peneliti),’’ungkap Syamsuddin.

Pengadaan alat kesenian marching band dibagi dalam dua paket. Paket pertama dibuat sebagai belanja modal dengan nilai HPS Rp1,68 miliar dari pagu anggaran Rp1,70 miliar. CV EE memenangi tender dengan penawaran Rp1,57 miliar. Alat kesenian marching band pada paket pertama ini dibagi ke lima SMA/SMK negeri.

Paket kedua sebagai belanja hibah untuk pengadaan bagi empat sekolah swasta. HPSnya senilai Rp1,062 miliar.

CV EE kembali menjadi pemenang tendernya dengan harga penawaran Rp982,43 juta. (why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Sabtu, 29 Juni 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

LazisNU Salurkan Donasi Konsumen Alfamart Melalui Gerakan Masjid Bersih Mataram (Suara NTB) Alfamart bekerja sama dengan LazisNU menyalurkan donasi konsumen melalui Gerakan Masjid Bersih di berbagai kota yang tersebar di Indonesia. Khusus di NTB dilaksanakan di beberapa wilayah di kota/kabupaten di provinsi tersebut, salah satunya dilaksanakan di Masjid Nurul Hidayah, Lingkungan Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Jumat (28/6).

Corporate Communication General Manager Alfamart, Nur Rachman mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan masjid yang lebih bersih dan nyaman untuk beribadah. “Selain itu juga mengajak masyarakat sekitar membiasakan perilaku menjaga kebersihan lingkungan masjid,” kata Nur Rachman.

Bantuan ini diwujudkan dalam bentuk pemberian paket perlengkapan dan peralatan kebersihan serta santunan uang tunai bagi marbot atau penjaga masjid.

“Masjid atau mushola yang dipilih berada di kawasan

perumahan yang padat penduduknya,” imbuhnya.

Teknisnya, LazisNU salurkan bantuan peralatan dan perlengkapan bersih-bersih masjid ini selanjutnya bisa digunakan untuk aktivitas yang

sama seterusnya. “Bahkan di beberapa lokasi kami bersama-sama ikut membersihkan masjid sekaligus menyerahkan bantuan,” tambah Nur. Achmad Sudrajat, Ketua NU menjelaskan bahwa Gerakan

Masjid Bersih merupakan salah satu program penyaluran donasi konsumen Alfamart selain santunan anak yatim piatu, khitan massal dan pembangunan atau perbaikan sarana ibadah. “Dalam rangkaian program penyaluran do-

nasi konsumen Alfamart yang telah disusun, Gerakan Bersih Masjid bisa menyentuh masjid secara lebih luas, tidak terbatas pada masjid yang sedang dibangun saja,” terang Achmad.

Achmad mengatakan melalui

keterlibatan konsumen dalam program donasi memungkinkan banyak masjid menerima bantuan perlengkapan kebersihan.

“Terima kasih kepada masyarakat yang berdonasi melalui Alfamart sehingga LazisNU bisa

menyelenggarakan program ini,” paparnya. “Semoga bantuan sedekah melalui Lazisnu ini memberikan yang manfaat dan berkah kepada masjid bagi para donatur,” ucap Nur Rachman. (r/*)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Penyerahan perlengkapan bersih-bersih di Masjid Nurul Hidayah, Lingkungan Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Perlengkapan tersebut diserahkan setelah pelaksanaan bersih-bersih.

Tanpa Pergub, Pemberantasan Narkoba Tidak Maksimal Mataram (Suara NTB) Samalas Institute kembali menggelar diskusi publik bertajuk “Menggagas Lahirnya Pergub dan AwiqAwiq sebagai langkah Preventif Melawan Narkotika”.

Kegiatan berlangsung di aula NU NTB, Jumat (28/6).

Kegiatan menghadirkan empat narasumber, yaitu Kepala BNN Kota Mataram, Kapolda NTB, Kesbangpoldagri, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Dalam kesempatan itu, Samalas Institute berpendapat jika keberadaan peraturan daerah, Pergub, awiq-awiq, Perwal, maupun sejenisnya jadi langkah strategis melawan narkoba. Karena jika tidak dibarengi adanya payung hukum yang kuat, mustahil bisa meminimalisir upaya pencegahan narkotika.

Lebih jauh Samalas Institute meragukan komitmen pemerintah daerah untuk melawan penyalahgunaan narkotika. Mengingat hingga kini tidak ada Pergub anti narkotika. Begitu juga di kabupaten dan kota, tidak ada Perbup maupun Perwal anti narkotika.

Melalui diskusi publik ini, Samalas Institute mendorong Gubernur NTB, untuk segera membuat Pergub anti narkotika agar usaha sosialisasi pencegahan bahaya narkoba yang dilakukan selama ini bisa mendapatkan hasil maksimal.

Kepala Kesbangpoldagri NTB, H. Lalu Syafi’i, yang membuka kegiatan mengatakan, dibutuhkan upaya bersama semua pihak untuk bersatu melawan narkoba. Apalagi temanya bagus sekali. Karena pada dasarnya sesuai amanat Kemendagri kita butuh upaya untuk memperkuat penanganan P4GN. “Sehingga kalau ada walikota/bupati atau gubernur ngomong soal narkoba, komitmennya mana melalui Perda,” ungkap Syafi’i.

Dikatakannya, jika berbicara program dari mulut saja tentu tidak ada artinya. Berbiacara program itu harus ril masuk di APBD sehingga anggarannya kelihatan. “Oh untuk P4GN sekian harus amanat permendagri itu harus penanganan P4GN sampai ke tingkat desa. Inilah yang adikadik suarakan juga agar seluruh desa mengalokasikan P4GN melalui APBDES,” cetusnya.

Mantan Kepala Dikpora NTB ini pun meminta agar semua elemen bersama mendorong lahirnya Pergub sebagai langkah strategis melawan bahaya narkotika. “Saya berharap banyak kepada Samalas Institute. Mari kita sama-sama berjuang dan tidak usah ragu, bersurat kepada pak Gub minta difasilitasi untuk bertemu. Ajak teman-teman yang lain.

Karena ini adalah nasib bangsa, nasib kita bersama, nasib cucu kita,” sambungnya.

Kabag Wassidik Dit Resnarkoba Polda NTB, I Ketut Sukarja, SH., menyampaikan sebagai gambaran peredaran Narkoba di wilayah NTB khususnya Kota Mataram, trennya mengalami kenaikan 30 persen pada bulan Mei 2019. “Semakin kami progresif melakukan pengungkapan, data menunjukkan semakin terjadi kenaikan terkait kasus-kasus narkoba,” ungkapnya.

Sementara itu berdasarkan profesi, pengungkapan narkoba terdiri dari beragam profesi seperti mahasiswa dan pelajar. Sementara sesuai barang bukti sitaan, yang paling banyak adalah narkoba jenis sabu-sabu.

Selain itu, narkoba yang beredar di wilayah kita kebanyakan dari Malaysia dan Cina. Meski masuk dalam kejahatan luar biasa, namun proses penindakannya masih tergolong ringan di mana hukuman terhadap pelaku narkoba hanya maksimal 4 tahun. “Dan pada pelaksanaannya, hakim lebih banyak memberikan putusan yang sangat ringan. Ini yang membuat efek jera terhadap para pelaku tidak terjadi,”. (dys)

(Suara NTB/ist)

BUKA DISKUSI - Kepala Kesbangpoldagri NTB sedang membuka kegiatan diskusi yang digelar Samalas Institute.