HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
JUMAT, 29 MARET 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 23 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/rus)
TERTINGGAL -Desa Gili Maringkik, salah satu desa di Kecamatan Keruak, Lombok Timur, masuk katagori tertinggal. Desa dengan penduduk 616 KK (2.050) jiwa ini, sampai saat ini masih menghadapi persoalan sangat mendasar yaitu kekurangan air bersih. Warga berharap, kebutuhan sangat mendasar ini bisa dipenuhi secara berkelanjutan. Tidak temporer seperti yang terjadi selama ini.
Pemprov dan Dorna Segera Matangkan Pembangunan RS Standar MotoGP Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Tim Dorna akan segera mematangkan pembangunan rumah sakit internasional di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pembangunan rumah sakit khusus tersebut akan mengikuti standar-standar yang ditetapkan Dorna sebagai penyelenggara MotoGP. Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH mengatakan, pada 8-10 April mendatang direncanakan rapat dengan tim Dorna mematangkan pembangunan rumah sakit mendukung penyelenggaraan MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika. ‘’Itu nanti ada garis ketentu-
TO K O H
an yang harus kita penuhi , itu Dorna yang menentukan. Dia akan datang ke sini. Kita ingin bangun rumah sakit kayak apa, kita mengacu ketentuannya dia. Mengacu standar mereka,’’ kata Nurhandini dikonfirmasi Kamis (28/3) siang. Dikatakan, Kemenkes akan membangun rumah sakit khusus trauma centre. Tetapi
rumah sakit tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau wisatawan ketika tidak ada penyelenggaraan MotoGP. Lahan yang dibutuhkan sekitar 4 hektare. Nurhandini mengatakan, anggaran yang disiapkan Kemenkes tergantung Detailed Engineering Design (DED) yang dibuat Pem-
da. Seluruh persyaratan yang dibutuhkan harus clear sebelum 31 April 2019. ‘’Makanya kita pacu betul dengan waktu,’’ katanya. Sesuai persyaratan dari Dorna, kata Nurhandini, lokasi rumah sakit tidak boleh jauh dari sirkuit. Bersambung ke hal 15
’’
Kita mengacu standar mereka (Dorna) apa yang harus dipenuhi rumah sakit itu.
Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)
WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd membuka Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi NTB tahun 2019, Kamis (28/3). Rapat koordinasi ini juga dirangkai dengan sosialisasi dua produk aplikasi online Biro Hukum Setda Provinsi NTB. Aplikasi tersebut adalah e - Pra fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota dan aplikasi e-SIKEP (Sistem Informasi Keputusan). Wagub menyampaikan harapannya untuk bersama - sama bergerak mencapai satu tujuan, yaitu mewujudkan kerjasama jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi. ‘’Dua wadah (aplikasi) yang telah disiapkan dan sebentar lagi akan disosialisasikan merupakan sarana untuk mempercepat atau mendekatkan pelayanan dalam pembentukan produk hukum daerah,’’ jelasnya. Bersambung ke hal 15 Hj. Sitti Rohmi Djalilah
Usut PT. GNE, Polda NTB Minta Audit Investigasi Inspektorat Mataram (Suara NTB) Ditreskrimsus Polda NTB melayangkan surat kepada Inspektorat Provinsi NTB terkait hasil audit investigasi keuangan PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Permintaan diajukan mengingat Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) itu sudah menuntaskan audit dan menemukan kerugian daerah. Surat dilayangkan awal Maret lalu, untuk meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas audit keuangan PT. GNE tahun 2014 – 2017 lalu. Sejauh ini surat belum direspons Inspektorat, meski audit sudah tuntas dan ditemukan indikasi kerugian daerah senilai Rp2,6 miliar. ‘’Sampai hari ini belum direspons Inspektorat,’’ kata Kabid Humas Polda NTB,
AKBP Purnama, SIK kepada Suara NTB Kamis (28/3). Setelah mengecek ke Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, selain belum mendapat surat balasan, kesimpulan LHP yang diminta juga belum diterima. Diperkirakan Kabid Humas, akan ada koordinasi lanjutan yang lebih intens antara penyidik dengan Inspektorat. Tujuannya, penyidik ingin mendapatkan dokumen tambahan sebagai bahan penyelidikan. Dengan LHP itu, menjadi dasar pihaknya untuk melakukan penelusuran awal. Jika dalam temuan Inspektorat itu terdapat indikasi penyimpangan awal, hanya tinggal dilakukan tindak lanjut penyelidikan. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R
Ditenggat Dua Minggu PASCAPERTEMUAN Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono beberapa hari lalu, percepatan pembangunan akses jalan dari Lombok International Airport (LIA) menuju KEK Mandalika terus dilakukan. Bahkan, Menteri PUPR memberikan deadline (tenggat) kepada Pemda, baik provinsi dan Lombok Tengah selama dua minggu untuk penetapan lokasi pembangunan akses jalan tersebut. ‘’Kita ditenggat waktu oleh Pak Menteri dua minggu setelah pertemuan kemarin harus selesai penetapan lokasi,’’ ungkap Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi di Mataram, Kamis (28/3) siang. Bersambung ke hal 15
Dewan Soroti Penurunan Dividen BUMD Mataram (Suara NTB) DPRD NTB merekomendasikan agar Pemprov melakukan revitalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) dalam meningkatkan keuangan daerah. Dewan menyoroti penurunan capaian dividen BUMD dan Perusda milik Pemprov NTB tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Pemprov NTB menyatakan sedang melakukan pembenahan kinerja BUMD dan Perusda agar dapat berkontrsibusi dalam peningkatan pendapatan daerah. Juru Bicara Komisi-Komisi
Masih Berbahaya
Jalur Pendakian Rinjani Batal Dibuka April
Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/ist_TNGR)
RUSAK - Tim survei gabungan di jalur pendakian Sembalun menuju Pelawangan Rinjani, Sabtu (16/3) lalu yang menemukan longsor dan kerusakan jalur di 14 titik.
Mataram (Suara NTB) Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) memutuskan membatalkan pembukaan jalur pendakian Gunung Rinjani April mendatang. Kesimpulan tersebut, berdasarkan hasil rapat gabungan Rabu (27/3) lalu. Sebab survei , jalur Senaru dan Sembalun berbahaya bagi aktivitas pendakian karena kerusakan akibat gempa dan potensi bahaya longsor susulan. Kepastian itu disampaikan Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Sudiyono, Kamis (28/3). Sehari sebelumnya ia menggelar rapat bersama sejumlah pihak, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pariwisata, Basarnas, TNI dan Polri, juga Trekking Organizer (TO). Rapat isinya mengevaluasi hasil survei jalur pada Sabtu (16/3) lalu yang juga melibatkan semua pihak yang hadir dalam rapat kemarin. ‘’Kesimpulannya, kami belum bisa buka April ini. Jalurnya masih berbahaya. Kami belum bisa putuskan kapan dibuka sampai dilakukan survei berikutnya,’’ kata Sudiyono kepada Suara NTB, Kamis (28/3). Bersambung ke hal 15
DPRD NTB, H. Ahmad Kudsi mengatakan BUMD dan Perusda sebagai entitas bisnis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah melalui pemberian dividen atas penyertaan modal. Tetapi dalam kenyataannya selama 2018, setoran dividen Perusda dan BUMD milik Pemprov NTN justru mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2017, penerimaan dividen BUMD sebesar Rp163,8 miliar. Sedangkan pada 2018 menurun menjadi Rp60,28 miliar atau turun sebesar 63,33 persen. Bersambung ke hal 15
Pemprov NTB Terima 396 NIP CPNS 2018
(Suara NTB/dok)
Kurang Tajam dan Greget
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah menerima persetujuan teknis 396 Nomor Induk Kepegawaian (NIP) CPNS 2018 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Persetujuan teknis 369 NIP itu terdiri dari 380 orang CPNS hasil seleksi 2018 dan 16 orang merupakan formasi khusus CPNS dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). ‘’Baru saja berakhir penyerahan ke Pemprov NTB. Untuk CPNS yang kemarin ditambah lulusan STTD. Total CPNS kita 380 orang, formasi CPNS STTD 16 orang. Sehingga totalnya 396 orang,’’ sebut Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra, S.STP dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (28/3). Setelah penyerahan NIP dari BKN, Pemprov akan mencetak SK penempatan CPNS yang akan ditandatangani pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekda NTB. Bersambung Yus Harudian Putra ke hal 15
SUARA MATARAM
SUARA NTB Jumat, 29 Maret 2019
Halaman 2
(Suara NTB/dok)
Bagikan Cat Gratis PEMKOT Mataram memberikan cat gratis bagi masyarakat korban gempa yang rumahnya selesai dibangun. Upaya ini untuk memberikan suntikan semangat bagi para korban bencana. Lurah Bertais, Lalu Mukhsan menyebutkan, warga di dua lingkungan yakni Pengempel Indah dan Gontoran mendapatkan bantuan dari Pemkot Mataram. Cat gratis berisi 25 kilogram langsung diserahkan secara simbolis oleh Lalu Mukhsan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Tahap pertama hanya diberikan kepada 50 warga yang rumahnya siap ditempati setelah rehab dan rekon. Berikutnya, akan disalurkan kembali setelah keseluruhan selesai. “Ada 25 di Pengempel Indah dan 25 di Gontoran,” sebut Mukhsan dikonfirmasi, Rabu (27/3). Menurut dia, masyarakat sangat antusias menerima bantuan tersebut. Pasalnya, Pemkot Mataram tidak saja memberikan cat. Sebelumnya juga memberikan tiga zak semen dan batu untuk membuat pondasi rumah. Paling tidak masyarakat terbantu dan merasakan kehadiran pemerintah di tengah – tengah kesulitan dirasakan selama ini. “Alhamdulillah, masyarakat bersyukur sekali ada bantuan ini,” katanya. Rehab dan rekon pascagempa tidak saja menjadi perhatian pemerintah pusat. Sejumlah rumah rusak berat, sedang dan ringan menjadi atensi Pemkot Mataram. Progres pembangunan sangat cepat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB. Dari 600 rumah rusak di wilayahnya kata Mukhsan, 80 persen hampir rampung. Bahkan, sebagian warga telah menempati rumah mereka. “Kita bersyukur Pemkot Mataram sangat peduli. Dibandingkan daerah lain, kita di sini paling cepat penanganannya,” tandasnya. Penataan lingkungan terdampak gempa akan diintervensi. Pemkot Mataram mendapatkan anggaran Rp5 miliar untuk menata wilayah terdampak gempa. Mulai dari penataan fasilitas umum di lingkungan dan lainnya. Penataan ini nantinya memberikan nilai positif bagi masyarakat. Terkait dengan perbaikan rumah sedang dan ringan diakui Mukhsan, masih sedang berproses. Masyarakat sedang membuat kelompok sebagai syarat pencairan anggaran. Dia berharap sebelum tenggat waktu 12 April mendatang, proses rehab dan rekon selesai. Masyarakat dapat menikmati bantuan program dari pemerintah. (cem)
(Suara NTB/cem)
KERTAS SUARA - Warga melakukan pelipatan kertas suara pemilu di Kantor KPU Kota Mataram, Kamis (28/3). KPU memberikan upah Rp90 per lembar kertas suara. Artinya, lima kertas suara dilipat mendapatkan Rp 450. Namun masyarakat seakan berlomba untuk pelipatan kertas suara yang tidak terlepas dari pengawasan ketat petugas tersebut.
Diduga Terjadi Pungli di PKB Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berulangkali menerima laporan terkait pelayanan di Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Laporan berkaitan pelayanan serta indikasi praktik pungutan liar (pungli). Pengawasan longgar dinilai sebagai penyebab utama.
ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., mengapresiasi kebijakan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang berjanji memberikan keringanan kepada para pengusaha hotel di Kota Mataram. Keringanan ini menyusul dampak gempa yang juga dirasakan oleh kalangan usaha perhotelan. Di mana okupansi hotel sangat anjlok. Keringanan ini, menurut Suriadi sebagai kompensasi terhadap para pengusaLalu Suriadi ha hotel agar tidak merumahkan karyawan mereka. Karena kalau dilihat dari kondisi yang ada, sangat beralasan kalau hotel-hotel di Mataram merumahkan karyawannya. ‘’Kalau karyawan dirumahkan, itu dampaknya akan menjadi besar,’’ katanya kepada Suara NTB usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Kamis (28/3). Dampak yang dimaksudkan Suriadi, dengan merumahkan karyawan, sudah pasti akan menambah jumlah pengangguran dan bukan tidak mungkin menciptakan orang miskin baru di Kota Mataram. Apalagi Walikota Mataram dalam pidato LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2018 meyakini bahwa angka kemiskinan di Kota Mataram bertambah. Keringanan ini, lanjut politisi PAN ini, tentu harus ada jangka waktunya. ‘’Kalau memang sudah pulih, ya diberlakukan normal,’’ ujarnya. Mengenai jangka waktu keringanan pajak misalnya, kalaupun Pemkot Mataram memberikan keringanan selama tiga bulan, kemudian jika kondisi dinilai belum juga pulih, maka kebijakan yang sama, bisa saja diperpanjang waktunya. ‘’Tergantung kondisinya. Kalau sekarang tiga bulan tapi kalau belum pulih, ya diperpanjang,’’ imbuhnya. Sah-sah saja AHM menjadikan salah satu daerah terdampak gempa lainnya menjadi tolak ukur memberikan keringanan pajak kepada para pengusaha hotel di Kota Mataram. Karena, kata anggota Dewan dari dapil Selaparang ini, kondisi Mataram berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Suriadi meminta Pemkot Mataram secepatnya merealisasikan kebijakan memberikan keringanan pajak kepada para pengusaha hotel. ‘’Karena okupansi hotel ini sudah sangat memprihatinkan,’’ ungkapnya. Karena, anjloknya okupansi hotel, sudah pasti akan berpengaruh juga terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram. Selain itu, untuk memulihkan kondisi pariwisata Kota Mataram, Pemkot Mataram juga perlu mendorong event-event diselenggarakan di Kota Mataram. ‘’Tapi yang paling penting kita jangan terus begini. Kita prihatin tapi tidak melakukan suatu yang paling tidak mengurangi akibat dampak itu,’’ pungkasnya. (fit)
(Suara NTB/dok)
Apresiasi Kebijakan Walikota
“Iya, saya sering menerima laporan seperti itu,” kata Mohan dikonfirmasi usai menghadiri rapat penyampaian LKPJ di Kantor DPRD Kota Mataram, Kamis (28/3). Kebenaran terhadap indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat di UPT PKB perlu dikroscek. Mohan mengaku pernah langsung turun melakukan pengecekan terhadap laporan diterima dari masyarakat. Tetapi, pejabat di PKB berkelit dan memastikan praktik itu tidak benar. “Per-
nah saya turun langsung mengecek ke sana,” akunya. Terlepas dari laporan masyarakat tersebut, Dinas Perhubungan harus mengatensi persoalan – persoalan yang berkembang di masyarakat. Kasus ini penting dilakukan pengecekan, jangan sampai pelayanan terganggu oleh indikasi penyalahgunaan kewenangan. Mohan meminta struktur di UPT PKB perlu dievaluasi. Dishub selaku induk harus melakukan supervisi. “Pejabat
di sana penting mengetahui instrumen, sehingga tidak menyalahi kewenangan mereka,” kata Mohan mengingatkan. Kepala Dinas Perhubungan, Drs. M. Saleh menyampaikan, laporan masyarakat akan dijadikan atensi untuk segera dilakukan perbaikan. Terkait kemungkinan ada sistem yang salah dari pelayanan pengujian kendaraan di UPT PKB, Saleh tak memberikan komentar. “ Ya, kami atensi dan segera melakukan perbaikan,” jawabnya. (cem)
Distan Awasi Pakan Ternak di ”Pets Shop” Mataram (Suar NTB) – Selain menyisir pakan ternak di toko – took pakan, Dinas Pertanian Kota Mataram juga mengawasi pakan ternak dijual di “pets shop” atau toko hewan peliharaan. Pakan oplosan perlu diwaspadai. Pengawasan dilakukan bersama tim gabungan dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Kepolisian dan akademisi Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Tim menyisir sejumlah toko pakan hewan peliharaan di beberapa titik di Kota Mataram. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan, pengawasan tidak jauh berbeda seperti pakan ternak. Tim melihat dari tiga. Pertama, pakan dijual pedagang sesuai label atau tidak. Kedua, aspek perizinan. Terakhir, cara penyimpanan serta volume. Cara penyimpanan dijelaskan Mutawalli, berpengaruh terhadap kualitas pakan. Artinya, jika salah menyimpan tidak baik bila diberikan ke hewan ternak. “Pengawasannya sama seperti pakan ternak, “ jelasnya dikonfirmasi, Rabu (27/3). Pengawasan terhadap hewan kesayangan seperti makanan anjing, kucing dan burung, tim mengambil sampel pakan. Selanjutnya,
(Suara NTB/ist)
PERIKSA PAKAN - Kadis Pertanian Kota Mataram, H. Muttawali bersama tim pengawasan pakan mengecek pakan yang dijual di toko hewan peliharaan di Kota Mataram, Rabu (27/3). diuji di laboratorium untuk memastikan apakah sama atau tidak. Mutawalli menjelaskan, kesalahan memberikan makanan kepada hewan peliharaan mengganggu pertumbuhan hewan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya ingin memberikan perlindungan kepada konsumen, sehingga tidak merasa dirugikan. “Katakan dioplos atau palsukan. Ini perlu kita antisipasi,” ucapnya. Indikasi pakan oplasan
atau palsu sampai saat ini belum ditemukan beredar di Mataram. Tetapi konsumen kata Mutawalli, perlu berhati – hati dan jeli memberikan pakan terhadap hewan peliharaan mereka. Dia mengimbau, konsumen memperhatikan label, masa kedaluwarsa, kandungan protein dan lain sebagainya. Sehingga, pakan dikonsumsi oleh hewan peliharaan tidak mengganggu pertumbuhan dan atau bahkan membahayakan. (cem/*)
(Suara NTB/cem)
UJI KENDARAAN - Inilah UPT PKB di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru sering dikeluhkan oleh masyarakat. Baik berupa pegawai diduga tak melayani dengan baik hingga indikasi pungli dalam uji atau kir kendaraan.
Dua Gerai Tutup
Walikota Pastikan Tak Ada Moratorium Mataram (Suara NTB) – Dua gerai pasar modern di Kota Mataram tutup. Masingmasing gerai di lingkungan Gegutu kelurahan Rembiga dan di Kelurahan Dasan Cermen. Sejumlah faktor dinilai jadi penyebab. Meskipun demikian, tak ada kebijakan moratorium. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, penutupan dua gerai pasar modern ini memiliki dampak terhadap peningkatan pengangguran maupun kenaikan angka kemiskinan di Kota Mataram. Tetapi dijelaskan Walikota, penyebab ditutupnya gerai itu bukan hanya faktor lambatnya pertumbuhan ekonomi pascagempa. Kemungkinan ada pengaruh dari nasional maupun global. “Menurut saya tidak hanya itu. Mungkin ada pengaruh nasional maupun global,” katanya dikonfirmasi, Kamis (28/ 3). Ahyar menegaskan, pihaknya akan mengkaji penyebab tutupnya gerai itu. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak mempengaruhi iklim investasi, sehingga tak berdampak terhadap persoalan sosial. Terhadap bangkrutnya gerai itu, Ahyar Abduh memastikan tidak akan melakukan
moratorium. Pertimbangannya, sektor jasa dan perdagangan menjadi sumber pendapatan asli daerah. “ Ndak ada moratorium,” tegasnya. Bagi Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, H. M. Zaini mengatakan, pemerintah perlu mengkaji secara komprehensif penyebab tutupnya dua gerai itu. Pemicunya apakah persaingan bisnis, lokasi tak strategis atau faktor daya beli masyarakat dan manajemen perusahaan tidak baik. Berbeda halnya, jika penyebab bangkrutnya itu oleh faktor kebijakan daerah yang cepat mengeluarkan izin. Ini akan jadi kajian dewan. “Perlu dikaji komprehensif pengaruhnya,” kata Zaini. Pemerintah perlu memikirkan dampak sosial terhadap penutupan gerai tersebut. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, pengangguran dan kemiskinan akan bertambah, sehingga perlu diantisipasi sejak awal. Zaini tidak ingin berbicara mengenai pembatasan terbitnya izin pasar modern. Ia lebih mendorong pemerintah melakukan kajian menyeluruh, supaya pemerintah dan investor tidak rugi. (cem)
Parpol Dinilai Tak Terbiasa Kelola Anggaran Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Mataram, I Wayan Sugiartha mengaku, setiap tahun ada temuan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, terkait penggunaan dana bantuan parpol. Temuan itu berulangkali diperbaiki, meskipun pengurus PDIP berusaha seideal mungkin mengaBELUM MAMPU - Staf KPU Kota lokasikan dana bantuan tersebut. Mataram, Irwan memperbaiki Wayan yang kini menjabat seposisi bendera parpol yang bagai Wakil Ketua DPRD Kota dipasang di halaman Kantor KPU Mataram menegaskan, perlu juga di Jalan Dr.Soedjono, Kelurahan BPK maupun Pemkot Mataram Jempong Baru, Kamis (28/3). memahami, bahwa parpol bukan Partai politik tak memiliki kemam- ahli secara administrasi mengelopuan atau tidak terbiasa mengelola la keuangan. Dampaknya, lapoanggaran, sehingga penggunana ran disampaikan apa adanya. dana bantuan jadi temuan. “Tetapi tiap tahun laporan itu ada
(Suara NTB/cem)
Mataram (Suara NTB) – Partai politik dinilai tak memiliki kemampuan atau belum terbiasa mengelola anggaran. Pelaporan sistem administrasi amburadul, sehingga menimbulkan masalah. Perbaikan manajemen keuangan parpol perlu dibenahi agar menghindari temuan.
kekurangan akan diperbaiki sesuai hasil pemeriksaan,” kata dia ditemui, Kamis (28/3). PDIP pada pemilu 2014 lalu, memperoleh suara sah 26.335. Partai besutan Megawati Soekarno Putri mendapatkan bantuan dana Rp119.560.900 dengan lima kursi di DPRD. Wayan mengatakan, DPC PDIP akan mengevaluasi dan berusaha memperbaiki serta menyempurnakan sistem administrasi keuangan parpol. Ketua DPD Partai Nasdem, Syamsul Bahri mengatakan, temuan BPK terhadap laporan keuangan hanya selisih Rp100 ribu. Nilai temuan ini sangat kecil bila dibandingkan dengan partai lainnya.
Tetapi setidaknya, perlu ada integrasi dan sinergi antara parpol dengan BPK dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk memberikan teknis pelaporan. “Artinya, sesuai hasil rapat dengan Kesbangpol dan BPK perlu bersinergi, sehingga pemahamannya sama. Saya lihat di sini ada kelemahan sedikit,” kata dia. Syamsul tidak sepakat parpol tidak memiliki kemampuan mengelola administrasi dana bantuan parpol. Dia merasa parpol di Mataram telah maksimal dengan adanya bimbingan teknis serta berkomunikasi dengan pemerintah. Terkait temuan dana bantuan parpol, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi telah men-
jadwalkan memanggil semua pimpinan partai politik di Mataram. Dewan ingin memastikan bahwa dana bantuan parpol telah sesuai dan tepat penggunaan. Ketua Harian Partai Golkar Kota Mataram ini menambahkan, secara umum sebenarnya laporan keuangan parpol baik. Namun terhadap beberapa hal perlu diperhatikan, sehingga ke depan lebih baik. “Saya sudah baca satu per satu. Umumnya laporan keuangan parpol baik,” kata Didi. Namun demikian, perlu dipahami bahwa secara kuantitatif dalam penggunaan anggaran, parpol tidak terbiasa bekerja dengan sistem birokrasi. Menurut dia, perlu diperkuat atau pembiasaan mengelola anggaran berbasis akuntasi. (cem)
SUARA NTB
Jumat, 29 Maret 2019
Halaman 3
DPRD Kota Mataram Gelar Paripurna LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran 2018 guna memaksimalkan capaian sebagaimana telah ditargetkan,’’ katanya. Adapun anggaran Pendapatan Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2018 yang ditargetkan sebesar Rp1,437 triliun lebih, terealisasi Rp1,418 triliun lebih atau mencapai 98,65 persen. Namun, dari sektor PAD yang merupakan gambaran kemandirian daerah justru terealisasi Rp358,825 milyar lebih, melewati target yang ditetapkan sebesar Rp354,697 milyar lebih atau mencapai 101,16 persen. Sedangkan anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2018 yang ditargetkan sebesar Rp1,539 triliun lebih, terealisasi Rp1,435 triliun lebih atau sebesar 93,23 persen. ’’Dalam hal belanja, kami tetap menekankan aspek efisiensi dengan mengendalikan pengeluaran/belanja daerah secara bijak untuk menghindari pemborosan anggaran,’’ demikian Walikota. (fit/*)
Susunan Pansus LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2018 : Ketua Wakil Ketua
(Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Kamis (28/3) kemarin menggelar rapat paripurna penyampaian LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2018. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersama Wakil Ketua H. Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana juga hadir. Dalam kesempatan itu, DPRD Kota Mataram juga mengumumkan pembentukan Pansus LKPJ tersebut. Walikota Mataram dalam pidatonya menyampaikan, timbulnya bencana gempa bumi menuntut dilakukannya upaya perbaikan dan perubahan baik dalam hal penganggaran dan program/ kegiatan. Terutama karena proses recovery pascagempa bumi menjadi prioritas. ’’Namun kami tetap menguatkan optimisme bagi seluruh Perangkat Daerah
: Drs. HM. Noer Ibrahim : Drs. HM. Zaini
Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua H. Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha menerima dokumen LKPJ akhir tahun anggaran 2018 dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dalam rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Kamis (28/3)
Anggota : 1. Abdul Malik, S.Sos 2. Lalu Suriadi, SE 3. Drs. I Ketut Sugiarta 4. Hj. Baiq Mirdiati 5. I Gede Wiska, SPt 6. I Wayan Wardana, SH 7. Halabi, S.Ag 8. Drs. HM. Husni Thamrin, M.Pd 9. IGB Hari Sudana Putra, SE 10. Sang Ketut Deresta 11. HM. Faesal 12. H. Azhar Anshori 13. Rangga Danu Meinaga, SH., MH
(Suara NTB/ist)
Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., membacakan susunan Pansus LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2018 di hadapan rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Kamis (28/3)
Pimpinan DPRD Kota Mataram berpose bersama Walikota dan Wakil Walikota serta anggota FKPD usai rapat paripurna LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2018 di DPRD Kota Mataram, Kamis (28/3).
Pendamping PKH Diduga Terlibat Politik Praktis, Disos Panggil Korcam Selong (Suara NTB) Sejumlah oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diduga terlibat politik praktis. Para pendamping PKH tersebut disinyalir dijadikan alat politik pada Pemilu 2019 ini baik
untuk pilpres maupun pemilihan calon legislatif (caleg). Terkait dugaan ini, Dinas Sosial (Disos) Lotim langsung memanggil koordinator kecamatan (korcam) pendamping PKH untuk mengklarifikasi dugaan tersebut. Dikonfirmasi Suara NTB Kamis, (28/3),
Kepala Bidang Linjamsos pada Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, Huzaefah, tidak menampik isu terkait permainan di kalangan pendamping PKH. Ia mengaku sudah memanggil sejumlah korcam PKH terkait dugaan dan laporan adanya isu pendamping PKH yang
berpolitik. “Baru ini, (kemarin, red). Korcam pendamping PKH Masbagik dan Aikmel selesai saya panggil,” jelasnya. Dari hasil pengakuan korcam, dugaan pendamping PKH berpolitik dimainkan oleh oknum masyarakat yang tidak menerima bantuan. Namun dari Disos tetap akan melakukan kroscek ke lapangan untuk menguji kebenaran apa yang disampaikan oleh pendamping PKH tersebut. Sehingga barulah bisa didapatkan infor-
masi yang valid dan benar untuk kemudian diambil tindakan terhadap pendampingan PKH yang menyalahi tugas, fungsi, dan wewenangnya tersebut. Huzaefah menegaskan, pendamping maupun bantuan PKH sangat tidak diperbolehkan dibawa ke ranah politik. Terlebih bantuan itu dipolitisir oleh oknum calon legislatif (caleg). Ditegaskannya, bantuan PKH dihajatkan untuk masyarakat tidak mampu. Fungsi pendamping pun untuk melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) agar masyarakat mengetahui tata cara pengambilan bantuan dan hak yang didapatkan baik
melalui e-warung mapun BRIlink, serta memastikan kesesuaian data penerima. “Apabila ditemukan adanya pendamping PKH yang bermain, maka Disos akan melakukan surat peringatan. Namun kemungkinan kedua adanya pendamping berhenti namun menjadi caleg, sehingga menjadi pengawasan,” jelasnya. Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati, siap menangani dugaan pendamping PKH yang berpolitik terutama ketika ada bukti. Bahkan hari Senin mendatang, beberapa orang akan dipanggil yang sudah jelas buktinya seperti temuan di Kecamatan Labuhan Haji. Dari informasi awal, oknum pendamp-
ing PKH tersebut membagikan stiker dan kalender kepada KPMnya, namun dugaan itu masih terus didalami. Terkait keberadaan pendamping PKH itu, Bawaslu sebelumnya sudah mengundang semua kepala dinas, termasuk Kadis Sosial dan Korkab PKH dalam rangka rakor dan mendapatkan informasi terkait program pemerintah agar tidak disalahgunakan. Sementara apabila ada caleg yang sengaja melibatkan program pemerintah, maka bisa dilakukan pembatalan atau pencoretan dari peserta pemilu karena itu terstruktur, sistematik, dan massif (TSM). (yon)
STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Visiting Profesor Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar kegiatan visiting profesor dengan menghadirkan Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A., M.Phil., Ph.D. Kegiatan itu mengangkat tema melalui kegiatan visiting profesor kita kembangkan wawasan mahasiswa tentang peradaban sejarah Siwa-Budha di Indonesia. Dilaksanakan di Aula Kampus STAHN Gde Pudja Mataram, Kamis (28/3). Wakil Ketua I STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag., M.Ag., menjelaskan kegiatan ini diikuti oleh peserta dari mahasiswa S1, S2, dan dosen STAHN Gde Pudja Mataram. Kegiatan visiting profesor merupakan ritual wajib bagi insan akademik yang bertujuan untuk menambah wawasan insan akademik. “Membudayakan suasana yang akademik. Disamping itu perguruan tinggi yang bagus itu kalau sering mengundang sekelas professor akan menambah nilai akreditasi prodi atau jurusan atau lembaga,” jelas Dewi Rahayu. Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A., M.Phil., Ph.D., dalam pemaparannya menyampaikan warisan Siwa-Budha yang membangun peradaban. Pengaruh Siwa-Budha sangat besar di Indonesia. “Kalau kita belajar Hindu kita juga harus belajar Budha. Banyak filsafat yang diadopsi oleh Hindu, macam-macam filsafat. Dalam realitas sehari-hari tetap agama Hindu dan Budha,” katanya. Dalam sejarahnya ketika di Siwa-Budha zaman dulu, masyarakat hidup aman dan damai tidak berkutat dengan agama. Toleransi juga tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, tantangan mahasiswa ke depan adalah berjuang keras menjaga toleransi dan kedamaian, dengan munculnya radikalisme dan terorisme belakangan ini. Ia juga mengajak kepada peserta yang hadir agar mempelajari ilmu dengan benar serta mempelajari sejarah dengan benar. “Agama hindu yang masuk di Indonesia macam-macam. Weda menjadi otoritas. Hindu Indonesia itu berbeda. Kalian semua harus belajar dengan baik sehingga bisa menjalankan agama Hindu dengan baik,” ujar Ketut Widnya, yang juga merupakan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama (Kemenag). Ketut Widnya menekankan, dalam mempelajari ilmu agama harus belajar secara akademik, benar-benar sistematis dan secara sains. (ron/*)
(Suara NTB/ron)
Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.A., M.Phil., Ph.D. saat memberikan materi dalam kegiatan visiting professor yang dilaksanakan oleh STAHN Gde Pudja Mataram, Rabu (28/3).
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Jumat, 29 Maret 2019
Halaman 4
Musrenbang RKPD 2020
Momentum Membangun Kembali Lombok Utara Pascagempa Tanjung (Suara NTB) Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 Kabupaten Lombok Utara (KLU) digelar Kamis (28/ 3). Hampir 400 orang dari berbagai elemen hadir. Musrenbang ini dijadikan momentum membuat perencanaan Membangun Kembali Lombok Utara pascabencana gempa. Bupati Lombok Utara, Dr. Najmul Akhyar, SH. MH., dalam pidato pembukaan mengingatkan dalam Musrenbang agar melihat usulan perencanaan pembangunan yang benar-benar mengangkat suara masyarakat bawah dan menghilangkan ego kepentingan pribadi atau golongan. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam merencanakan pembangunan pascabencana gempa bumi. Pertama, pengurangan risiko bencana pada berbagai tingkatan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Hal ini untuk mewujudkan daerah yang tangguh bencana. Kedua, pengembangan model ekonomi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. Mengingat pemulihan ekonomi
pascabencana jauh lebih lama jika dibandingkan pemulihan sektor lainnya, sehingga ini perlu agar ekonomi kita juga tangguh terhadap bencana. Bupati memaparkan, dalam proses percepatan rehab rekon perumahan terdampak gempa 2019, pihaknya telah menerbitkan SK hasil verifikasi sebanyak 74.766 unit. Terdiri dari, RR sejumlah 14.730 unit (19,70%), RS sejumlah 6.809 unit (9,11%) dan RB sejumlah 53.227 unit (71,19%). Sementara dana yang telah masuk rekening masyarakat sebanyak 23.897 KK (31,96%) dengan nilai Rp 1.077.075.000.000,-. “Rekening yang belum diambil sebanyak 819 buku, pokmas terbentuk sebanyak 1.497 dengan jumlah anggota 18.966 atau baru 79,36% dari masyarakat yang rekeningnya telah terisi. Sedangkan rumah dalam proses pembangunan sebanyak 2.629 unit dan rumah yang telah selesai dibangun baru 70 unit,” ujarnya. Sementara, sektor infrastruktur berupa pemantapan jalan nasional sepanjang 10 km dan penggantian 4 jembatan pada jalan nasional
yang rusak akibat gempa. Sektor Sosial berupa pembangunan 8 unit puskesmas, 8 unit pustu, pembangunan 448 ruang kelas dan 40 ruang laboratorium di 152 SD, serta rehabilitasi 234 ruang kelas di 36 SMP. Pada rehabilitasi jaringan irigasi untuk petani, diintervensi sepanjang 2,66 km. Bupati kembali mengingatkan, pentingnya intervensi pada sektor pelayanan masyarakat. Di sektor kesehatan, pendidikan, kependudukan dan perizinan. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2018, ada beberapa indikator kinerja yang tidak memenuhi target. Misalnya terdapat kasus kematian ibu sebanyak 2 kasus, dan 87 kasus kematian bayi (neonatal sampai dengan 1 tahun). Tidak terpenuhinya target kinerja angka kesakitan malaria, TB, Hipertensi Diabetes dan masih rendahnya jumlah rumah tangga dengan PHBS yaitu sebesar 42,04%. Di sektor pendidikan, kita juga masih terdapat siswa yang putus sekolah tingkat SD dan tingkat SMP walaupun telah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nilai ratarata ujian akhir anak-anak kita
juga tidak memenuhi target kinerja tahun 2018. Di mana nilai siswa SD sebesar 62,63 dari target 71,8 dan nilai siswa SMP sebesar 40,37 dari target 57. “Kemudahan pelayanan juga menjadi salah satu penentu keberhasilan target yang harus kita tingkatkan. Nilai indeks kepuasan masyarakat yang ditargetkan sebesar 80 pada tahun 2018 juga tidak memenuhi target, yaitu hanya mencapai 77,85,” jelasnya. Sementara, Ketua Panitia Musrenbang, sekaligus Kepala Bappeda Lombok Utara, Heriyanto, SP., mengutarakan tema yang diangkat dalam Musrenbang RKPD tahun ini adalah “Lombok Utara Bangun Kembali”. Tema ini menjadi semangat untuk merumuskan rencana dan solusi berbagai permasalahan daerah pascabencana gempa. Tercatat, kerusakan infrastruktur seluruh sektor menimbulkan kerugian total 9,9 triliun, dan dibutuhkan anggaran hampir Rp 6 triliun untuk bisa memulihkan kembali kabupaten ini. “Kemampuan APBD kita baru mencapai Rp 1 triliun lebih. Semoga ikhtiar kita hari ini bisa
menelurkan rumusan yang tepat untuk percepatan recovery Kabupaten Lombok Utara,” ujarnya. Terkait dengan hal tersebut, Heriyanto, menekankan 5 poin rumusan prioritas daerah yang tertuang pada rancangan RKPD 2020. Pertama, perencanaan berwawasan kebencanaan. Seluruh program pembangunan haruslah berpersepektif kebencanaan, baik rehab rekon infrastruktur pelayanan dasar, irigasi, air bersih dan sanitasi, konektivitas jalan sekaligus jalur evakuasi dan pembangunan PJU solar cell system (SCS) pada jalur evakuasi (jalan non status). “Tidak kalah pentingnya adalah recovery ekonomi sehingga perlu diprioritaskan programprogram yang menunjang percepatan pemulihan ekonomi masyarakat seperti dukungan peralatan yang menunjang WUB, menggencarkan budidaya madu trigona di seluruh wilayah, menggerakkan industry pengolahan ditl tingkat komunitas berbasis pertanian/ perkebunan, sehingga kita bisa menghasilkan produk yang punya nilai tambah,” jelasnya. Kedua, mempertahankan
(Suara NTB/ist)
BUKA - Bupati KLU H. Najmul Akhyar memukul gong sebagai tanda pembukaan Musrenbang RKPD 2020, Kamis (28/3). kondusivitas daerah (aman) melalui nilai keagamaan dan kebudayaan, di mana kearifan lokal terbukti mengurangi resiko bencana. Ketiga, pembangunan kualitas hidup masyarakat pasca bencana, ke empat peningkatan reformasi aparatur berbasis kinerja bertujuan untuk mencetak pola pikir (mindset) aparatur yang peduli, memiliki kepekaan, ikhlas melayani, berdedikasi tinggi, komitmen
dan berintegritas. Dan kelima, pemenuhan infrastruktur dasar kepada masyarakat. “Output yang diharapkan dari Musrenbang ini adalah teridentifikasinya prioritas permasalahan yang terjadi khususnya pascabencana di Kabupaten Lombok Utara. Kedua, tersedianya rumusan penanganan isu prioritas yang akan diusulkan pada Musrenbang Reguler tingkat Provinsi,” tandasnya. (ari/*)
CPNS Terima SK, Nasib PPPK Belum Jelas Selong (Suara NTB) Wajah-wajah sumringah terpancar dari 189 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Lotim yang dinyatakan lulus dalam rekrutmen tahun 2018 lalu. Bertempat di Ballrom lantai II Kantor Bupati Lotim, Kamis (28/3), sebanyak 189 CPNS dari kategori umum dan khusus menerima SK untuk menjalankan tugas sesuai formasi yang ditentukan. Di balik itu, untuk PPPK hingga saat ini belum ada kejelasan pascapelaksanaan tes beberapa waktu lalu. Menurut Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Lalu Alwan Wijaya, penyusunan kebutuhan PNS di Kabupaten Lotim tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan surat MenpanRB Nomor: B/750/M.SM.01.00/ 2017 tanggal 13 Desember 2017. Bezzeting (persediaan pegawai) Lotim tahun 2018 yang diolah rinciannya, jumlah kebutuhan PNS berdasarkan
anjab dan ABK per Desember 2017 sebanyak 18.836 orang. Sedangkan jumlah riil PNS yang ada pada jabatan formasi yang diusulkan 10.639 orang, sehingga terdapat kekurangan PNS sebanyak 8.197 orang. Untuk usul kebutuhan PNS Lotim tahun 2018 yang diprioritaskan tenaga pendidik dan kesehatan, tenaga penunjang infrastruktur sebanyak 4.992 dengan 276 jenis jabatan. Kemudian dengan memperhati-
kan rasio anggaran belanja pegawai yang tidak boleh mencapai 50 persen dari belanja publik dan jumlah PNSD Lotim yang telah mencapai batas usia pensiun (BUP) pada tahun 2018, sehingga revisi kebutuhan PNS menjadi 513 formasi yang kemudian ditetapkan menjadi 225 formasi. Di antaranya, formasi khusus dari eks kategori II, untuk tenaga guru sebanyak 79 dan tenaga kesehatan nol. Untuk formasi umum yang terdiri dari 146 formasi, tenaga guru sebanyak 29 formasi, tenaga kesehatan 92 formasi, tenaga teknis lainnya 25 formasi. “Selamat atas diterima SK CPNS, semoga dapat mengemban amanah dengan baik,” pesan Alwan. Sedangkan untuk PPPK, hingga saat ini belum ada kejelasan. Kebijakan untuk PPPK tergantung pemerintah pusat, meski saat ini sudah di-
lakukan tes seleksi untuk PPPK tersebut. Menurut Alwan, keberadaan PPPK sangat dibutuhkan karena Lotim masih kekurangan pegawai. Kepala Bidang Data dan Formasi BKPSDM Lotim, Yulian Ugi Lusianto, juga masih menunggu pengumuman dari web resmi dari BKN terkait PPPK tersebut. Disampaikannya, BKN belum berani mengumumkan itu, karena belum ada penetapan formasi PPP per masing-masing pemerintah daerah dari Menpan. Yang ditunggu saat berupa perankingan terkait jumlah yang akan diluluskan. Misalnya ketika untuk formasi guru jumlahnya 90 formasi, maka yang lulus mulai ranking satu hingga sepuluh. “Untuk Lotim formasi yang siap kita terima sebanyak 73 formasi. Sebanyak 60 guru, 4 tenaga kesehatan, dan 9 penyuluh,” jelasnya.(yon)
(Suara NTB/yon)
SERAHKAN SK - Penyerahan SK CPNS di Kabupaten Lotim bertempat di Ballroom lantai II Kantor Bupati Lotim, Kamis (28/3).
Potensi Besar, Najmul Instruksikan Jagung Lotim Diekspor ke Korea Selatan Adakan Kapal Nelayan
Minta Pergantian Surat Suara SESUAI hasil sortir dan pelipatan surat suara menggunakan tenaga 448 orang di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) beberapa waktu lalu, ditemukan sementara jumlah surat suara rusak sebanyak 8.000 lembar. KPU Lotim pun sudah meminta pergantian semua surat suara rusak tersebut ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi. Demikian diterangkan Kepala Divisi Sosialisasi KPU Lotim, Taharuddin, Kamis (28/3). Menurutnya, (Suara NTB/dok) kerusakan surat suara tidak Taharudin ada satupun yang tersobek. Klaim kerusakan karena adanay bercak bercak pada surat suara dan atau ada tercoret oleh tinta. Selain itu ditemukan juga ada yang kualitas gambar yang kurang baik, sehingga diperlukan pergantian. KPU Lotim ingin memastikan surat suara yang diterima para pemilih ini benar-benar tanpa cacat. Kebutuhan surat suara Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di Lotim sebanyak 6,4 juta lembar. Akumulasi jumlah surat suara tersebut diperoleh dari pengalian jumlah Daftar Pemiluh Tetap (DPT) yang sudah terkunci pada angka 906.094 jiwa ditambah cadangan 2 persen. Sedangkan DPT Tambahan (DPTb) saat ini masih digodok di pusat dan dalam waktu dekat akan ditetapkan Sementara itu, soal waktu distribusi logistik ke 3.839 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kabupaten Lotim akan dilakukan H-3 sebelum tanggal 17 April 2019 mendatang. Distribusi yang dimulai tanggal 12 April ini akan mendahulukan wilayah yang paling jauh dari Selong. “Kita utamakan dulu distribusinya ke Sembalun dan Jerowaru. Kalau untuk Selong kan bisa H-1,” urai Taharudin. (rus)
Tanjung (Suara NTB) Memiliki wilayah perairan yang luas dan memanjang di sepanjang lima kecamatan, sektor perikanan Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi magnet yang menarik animo investor. Namun demikian, Bupati KLU, Dr. Najmul Akhyar, SH. MH., memiliki pandangan agar kekayaan alam berupa perikanan laut itu dikelola maksimal untuk menunjang ekonomi masyarakat lokal, khususnya nelayan. Menyadari kondisi itu, Najmul mengeluarkan instruksi lisan kepada jajaran OPD untuk mengintervensi sarana dan prasarana kebutuhan nelayan. Prioritas yang paling dekat untuk dipenuhi adalah keberadaan kapal tangkap untuk nelayan. “Laut kita sangat luas. Dari Cina dan Malaysia kagum melihat potensi itu. Makna dari apa yang saya sampaikan adalah, kita harus mampu mengadakan kapal nelayan, baik dengan cara membeli atau mengusahakan melalui kementerian,” ungkap Najmul. Satu hal yang menjadi keprihatinan bupati, bahwa nelayan Lombok Utara masih dihadapkan pada situasi tidak ada kapal sendiri. Saat para nelayan turun melaut dan menangkap ikan dalam jumlah besar, nelayan tidak mampu mengangkut hasilnya dengan armada sendiri. Terpaksa mereka menyewa kapal dari nelayan
(Suara NTB/ari)
POTRET KEMISKINAN - Potret kemiskinan wilayah pesisir. Ibu ibu menjadi buruh angkut material batako di dermaga Gili Trawangan. daerah lain, entah dari Lombok Timur atau Sumbawa Barat. Sebanyak yang bisa ditangkap oleh nelayan lokal, sambung dia, hanya sepertiga dari hasil tangkapan yang bisa dibawa pulang oleh nelayan lokal. Situasi ini menurut Najmul, cukup menyedihkan bagi nelayan di tengah semangat untuk membangun ekonominya maupun membangun daerah. “Bahkan mereka mengeluh, ketika saya datang malammalam ke rumahnya, belia (nelayan) mengatakan ‘kalau terjadi krodit jalan kapal, maka kami juga pasti menyewa kapal untuk mengambil jala itu,” katanya. Mirisnya, dari situasi itu, nelayan KLU dirugikan. Sebab sebanyak hasil tangkapan pada jala, maka seluruhnya menjadi milik dari pemilik kapal. Nelayan hanya pulang den-
gan membawa jala saja. “Kepala Bappeda, mohon disampaikan kepada Pak Gubernur yah, mudah-mudahan Pak Gubernur yang membantu kita pengadaan kapal nelayan kita,” pesannya kepada pejabat Bappeda NTB yang hadir. Tidak hanya pada aspek sarana dan prasarana alat tangkap, Najmul juga minta kepada Kepala Cabang Bank NTB Syariah Tanjung, agar Bank NTB turun mengecek sisi permodalan masyarakat nelayan. Saat ini, banyak nelayan yang terjerat oleh rentenir untuk memenuhi permodalan. Ia mengajak pejabat Bank NTB di Tanjung, untuk bersama turun ke lapangan. Bersama Pemda, Bank NTB diharapkan berperan memutus rantai rentenir di tengah persoalan modal masyarakat nelayan KLU. (ari)
Belajar dari BUMD Tabanan
Suplai Beras PNS dari Petani Lokal Tanjung (Suara NTB) Jelang lahirnya Perda BUMD di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sekaligus berdirinya BUMD KLU, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) KLU menghadirkan Direktur Utama Perusda Dharma Santika Kabupaten Tabanan, Bali, I Made Pasek Dharma Sugiharta, ST., selaku Direktur Utama Perusda Dharma Santika, Kabupaten Tabanan, Bali. Kehadiran Perusda ini sedikit tidak untuk merangsang percepatan lahirnya Perusda (BUMD) di KLU. Sebelum sidang klinis, Sug-
iharta, diberi kesempatan untuk memaparkan kisah sukses Perusda Tabanan selama berdirinya sejak 1971 silam. Dari beberapa yang dipaparkan, ternyata Perusda tersebut praktis menjadi tulang punggung bagi masyarakat setempat, baik petani maupun jajaran ASN. Perusda berperan menjembatani sisi deman dan suplai beragam kebutuhan pokok seluruh ASN setempat. “Pertama, berkenaan dengan pembayaran tunai ke petani. Memang menjadi kewajiban kami,” ujarnya, Kamis (28/ 3) di Tanjung.
Didirikannya Perusda dihajatkan untuk membantu perekonomian masyarakat desa, sehingga tidak berhubungan dengan tengkulak. Wajib hukumnya, Perusda terjun langsung membeli seluruh komoditas petani secara tunai. Jika dibayar secara tunai, direksi Dharma Santika, akan disemprit baik oleh bupati maupun DPRD Tabanan. Bahkan, pada Perda Perusda diatur secara jelas bahwa Perusda harus membeli produk masyarakat. Apapun bentuk produknya, BUMD adalah jaminan pintu masuk pemasaran.
Perusda Dharma Santika dalam bisnisnya membeli berbagai produk atau komoditas. Dari kelapa raw material, maupun kelapa setengah jadi, kopi, ubi dan produk turunannya, dan beras dalam beberapa varian. “Mengenai harga gabah, salah satu program Kabupaten Tabanan adalah membeli produk gabah (melalui BUMD) seharga Rp 6 ribu per kg. Dan ini ada MoUnya. Gabah ini diproses dan didistribusikan kepada 7.000 PNS di Kabupaten Tabanan dengan harga Rp 12.700,-,” paparnya. Menurut kalkulasi bisnis,
rendemen gabah yang dibeli dari petani Kabupaten Tabanan dengan harga cukup tinggi Rp 6 ribu, sudah mendatangkan hasil ekonomi bagi Pemda/ BUMD setempat. Laba yang diperoleh walaupun sedikit, namun tidak sampai merugikan BUMD. Adanya jaminan pembelian dari 7.000 konsumen PNS juga melindungi bisnis BUMD tetap berjalan. “Untuk kopi, kami pun membeli kopi secara curah. Biasanya sekarang, tengkulak membeli bubuk seharga Rp 45 ribu, kami membeli seharga Rp 50 ribu. Dan itu tunai,” sambungnya. (ari)
Selong (Suara NTB)Komoditi jagung hasil pertanian di Kabupaten Lombok Tmur (Lotim) diekspor ke Korea Selatan. Ekspor perdana dilakukan, Kamis (28/3). Jagung yang diekspor ini adalah jenis yang rendah kandungan aflatoksin (penyebab kanker). Launching perdana dilakukan Koperasi Dinamika Nusa Agribisnis untuk PT. Greenfields di Pringgabaya ini dihadiri Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin. Dalam sambutannya, Wabup mengatakan jagung merupakan komuditas strategis utama terpenting setelah padi dan salah satu komuditas tanaman palawija utama di Indonesia. Rumaksi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) NTB Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meminta para petani jagung menjadi anggota HKTI. Ke depan, bila para petani sudah menjadi anggota HKTI, kartu anggota tersebut akan menjadi acuan untuk memberikan kredit oleh pihak perbankan dan lainnya. Diterangkan, berdasarkan data Kementerian Pertanian, dari total penggunaan jagung 15,55 juta ton, sekitar 66,1 persen atau 10,3 juta ton untuk industri pakan dan peternak mandiri. Jagung merupakan pakan ternak. Aflatoksin pada jagung disebut merupakan salah satu masalah utama pada kegiatan pascapanen jagung. Selain kadar air, aflatoksin cukup signifikan dalam meningkatkan posisi tawar penjualan jagung. Kondisi jagung yang sudah banyak terpapar aflatoksin menjadi kurang diterima oleh pabrik pakan. Saat ini, sambungnya pabrik pakan menetapkan standar mutu jag-
ung yang dapat diterima dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Produksi jagung nasional dalam lima tahun terakhir diketahui megalami peningkatan sebesar 12,49 persen per tahun. Pada periode 2018 produksi jagung mencapai 30 juta pipilan kering (PK). Sementara itu untuk luas panen per tahun naik 11,06 persen dan produktivitas ratarata meningkat 1,42 persen. Khusus Lotim, berdasarkan data capaian RPJMD 20132018, produksi jagung tahun 2017 mencapai 185.432 ton. Pringgabaya menjadi kecamatan dengan luas lahan jagung terbesar. Angka tersebut terus meningkat dibanding tahun sebelumnya, seiring adanya upaya khusus ((upsus)) padi, jagung, dan kedelai - pajale) yang telah berlangsung sejak 2016 lalu. Meningkatnya produksi pajale saat ini, sudah dapat dinikmati petani dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2018, naik sebesar 0,04 persen menjadi 103,16 persen dibanding bulan sebelumnya. Ia berharap, apa yang dilakukan saat ini memotivasi petani untuk menanam jagung, mengoptimalkan potensi lahan yang dimiliki. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ir. Gatut Sumbogodjati, MM dalam sambutannya mengatakan, jagung merupakan komoditas strategis utama terpenting setelah padi.Jagung salah satu komoditas tanaman palawija utama di Indonesia yang kegunaannya relatif luas. Terutama, untuk konsumsi manusia dan kebutuhan bahan pakan ternak. (rus)
(Suara NTB/Humas dan Protokol Lotim)
LEPAS - Wabup Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin melepas truk yang membawa jagung untuk diekspor.
SUARA NTB Jumat, 29 Maret 2019
Rumah Sakit Internasional Bisa Dwifungsi Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan akan menjadi lokasi pembangunan Rumah Sakit Internasional yang akan dibangun oleh pemerintah pusat. Di mana nantinya, rumah sakit tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas trauma center berstandar internasional. Sehingga selain bisa melayani para pembalap, sekaligus bisa melayani masyarakat umum di daerah ini. “Jadi ibu menteri (kesehatan) maunya rumah sakit internasional yang akan dibangun ini punya dwifungsi sekaligus. Tidak hanya untuk mendukung gelaran MotoGP saja. Tetapi lebih luas lagi, bisa mendukung peningkatakan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah ini. Bahkan masyarakat luar Loteng,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., kepada Suara NTB, Rabu (27/3) lalu. Ditemui di ruang VIP Lombok International Airport (LIA), Eka mengatakan rumah sakit internasional tersebut akan memiliki sekitar 50 tempat tidur. Itu artinya, tidak banyak yang bisa diakses oleh masyarakat umum, karena standar pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Sementara untuk trauma centernya lengkap sampai ada ICU-nya. Karena yang namanya event balapan, yang banyak terjadi kasus trauma. Bukan hanya pembalapnya saja tetapi juga penonton. “Kan tidak sepanjang waktu ada event balapan. Jadi ketika tidak ada balapan, rumah sakit ini bisa tetap melayani masyarakat,” imbuhnya. Karena dwifungsi itulah, maka kemungkinan besar untuk lokasi pembangunan rumah sakitnya sendiri berada di luar kawasan The Mandalika. Karena kalau dibangun didalam kawasan, kemungkinan akan sulit diakses oleh masyarakat, lantaran tidak semua masyarakat bisa masuk ke kawasan The Mandalika nantinya. “Tapi soal lokasi ini akan dibahas lebih lanjut lagi. Bersama tim dari pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten serta dengan pihak pengelola kawasan The Mandalika. Tapi yang jelas untuk lokasi sudah ditetapkan di Loteng,’’ tegasnya. Soal standar rumah sakit seperti apa yang akan dibangun, pihaknya sampai saat ini masih menunggu pedoman dari pemerintah pusat, supaya pihaknya tidak salah dalam menentukan standar rumah sakit yang dibangun. Apalagi, proses pembangunan rumah sakit prosedurnya harus melalui usulan dari daerah, baru kemudian dilanjutkan oleh pemerintah pusat. “Proposal usulan pembangunan rumah sakit kita targetkan sudah diserahkan ke Kementerian Kesehatan sebelum tanggal 26 April mendatang,” imbuhnya. Harapannya, tahun ini anggaran diusulkan. Awal tahun 2020 mendatang proses pembangunan sudah dimulai dan selesai akhir tahun. Kemudian awal tahun 2021 tinggal siapkan peralatan pendukungnya. Setelah itu rumah sakit internasional ini siap untuk digunakan. Disinggung besaran anggaran pembangunan yang dibutuhkan, Eka mengaku sampai sejauh ini pembicaraan dengan pemerintah pusat belum sampai pada anggaran, karena baru pada persiapan rencana pembangunan saja. Hanya yang sudah pasti, pemerintah pusat akan menanggung seluruh anggaran pembangunan fisik rumah sakit. Pemerintah daerah nantinya hanya pada penyiapan lahan serta penyusunan Detail Enginering Desain (DED) rumah sakit internasional tersebut. Itulah yang nantinya akan dibahas bersama dengan Pemkab Loteng. (kir)
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Tangani Vila Bodong, Pemda Melunak Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) memberi toleransi bagi pengusaha vila ilegal di kawasan Senggigi untuk mengurus izin. Hal setelah adanya komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pemilik bangunan. Pihak pemilik bangunan merespon dengan mengajukan permohonan perizinan. Saat ini permohonan izin inipun tengah dikaji oleh tim BKPRD. Kasatpol PP Lobar, Mahnan, S.STp., mengatakan, setelah pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan komunikasi dengan pemilik bangunan, ternyata pemilik bangunan meresponnya dengan mengajukan permohonan. Saat ini, jelas dia, usulan izin ini tengah dikaji di BKPRD, sebab proses perizinannya tetap meminta rekomendasi dari BKPRD masalah tata ruang. Barulah diketahui apakah izin ini layak atau tidak diberikan rekomendasi. Jika hasil BPKRD bangunan itu layak direkomendasikan penertiban izin, maka izinnya diterbitkan. Sebaliknya, jika tak layak menurut BKPRD, maka pemda melalui OPD terkait akan memberikan teguran sampai penindakan. Menurut dia, beberapa bangunan vila yang disisir memiliki persoalan berbedabeda seperti di Manakebun Senggigi bukan masalah tata ruang, namun masalah kemiringan lahan. Hal inilah, kata dia yang dikaji. Sejauh ini pihak pemilik bangunan sudah
diklarifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku Sekretariat BKPRD untuk menjelaskan tentang kajian kemiringan lahan tersebut, sebab hal itu harus dilengkapi dokumen kajian kemiringan lahan. Karena jangan sampai apa yang diajukan berbeda dengan fakta lapangan. Setelah mendapatkan penjelasan atau klarifikasi dari pemilik bangunan, barulah nanti tim teknis Dinas PUPR turun melihat langsung bangunan apakah sesuai atau melanggar. Sedangkan untuk bangunan di Meninting, Mahnan dengan tega mengatakan melanggar tata ruang, sehingga langsung ditegur oleh Dinas PUPR. Kalau setelah teguran itu, ada insiatif dari pemilik bangunan untuk memperbaiki bangunan nanti akan diproses. Terkait anggapan dewan bahwa pemda melunak dan memberi toleransi dalam menangani masalah vila bodong ini, menurut Mahnan pemda bukan melunak. Menurut dia, di awal penyisiran memang karena hal ini
(Suara NTB/dok)
BANGUNAN - Bangunan vila yang ada di atas bukit di Batulayar. Sekarang ini, Pemkab Lobar mulai melunak terhadap keberadaan vila-vila ini dengan segera mengurus izin. menjadi opini publik. Namun menurut dia tidak mesti pemda menyampaikan setiap tahapan yang dilakukan ke publik. Yang jelas, kata dia, tahapan –tahapan telah dilalui hingga saat ini pemanggilan terhadap pemilik vila. Tahapan ini, kata dia lazim dilakukan untuk meminta klarifikasi. Sementara itu, anggota DPRD Lobar Adnan mengkritik pemda melunak dan tak tegas dalam menertibkan
bangunan bodong yang ditemukan di kawasan wisata Senggigi, Batulayar. Sejak dulu, pemda hanya menyampaikan gertak melalui ancaman menertibkan bahkan membongkar bangunan bodong tersebut. “Namun faktanya sampai sekarang tak kunjung dilakukan. Bahkan pemda kayaknya melunak (beri toleransi, red),” tegas dia. Pihaknya tidak ingin apa yang dilakukan menjadi preseden buruk bagi dunia in-
vestasi di Lobar, sebab dengan pembiaran ini membuat oknum pengusaha leluasa membangun tanpa izin. Justru, menurut dia, hal ini menjadi salah satu hambatan invetsasi, sebab investor yang serius mau menggarap lahan, namun sudah ada bangunan liar di situ menjadi batal berinvestasi. Apalagi keberadaan bangunan bodong ini merugikan daerah, sebab tak ada kontribusi berupa pajak ke daerah. (her)
Lobar Usulkan Pemekaran Sembilan Desa Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) mulai membahas usulan pemekaran wilayah, Kamis (28/ 3), menyusul telah dicabutnya moratorium pemekaran wilayah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejauh ini ada sembilan desa dan dua kecamatan di Lobar yang sudah mengajukan usulan pemekaran kepada Pemkab Lobar. Beberapa desa yang mengajukan usulan pemekaran itu di antaranya, Desa L. Edy Sadikin
Langko, Kedaro, Badrain, Terong Tawah, Buwun Mas, dan Sandik. Sedangkan untuk kecamatan yaitu Narmada dan Sekotong. Ditemui usai Rapat Koordinasi Rencana Pemekaran Desa, di Ruang Umar Madi kantor Bupati Lobar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lobar, L Edy Sadikin mengaku sudah ada sekitar 9 desa yang mengajukan pemekaran dan 2 kecamatan. “Totalnya ada 9 desa dan dua kecamatan minta dimekarkan. Tapi yang baru masuk usulannya baru lima,” ungkap Edi. Rapat tersebut dipimpin lang-
sung Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dihadiri juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kepala Bagian Pemerintahan Lobar dan sejumlah camat yang ada di Kabupaten Lobar sebanyak 10 camat. Beberapa desa yang mengajukan usulan pemekaran itu sebut Edy di antaranya, Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Desa Langko Kecamatan Lingsar Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar dan Desa Kedaro Kecamatan Sekotong. Sedangkan untuk kecamatan yaitu Narmada
dan Sekotong.”itu yang menjadi atensi kita,” sambungnya. Ada beberapa desa yang sudah lebih dulu minta dimekarkan antara lain Desa Sandik Kecamatan Batulayar dan Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, serta dua desa yang lainnya.’’ Desa yang lebih dulu masuk menjadi prioritas,’’ katanya. Menurut dia, karena empat desa ini, memang kondisi desanya sudah sangat pantas untuk dimekarkan, contohnya untuk Desa Buwun Mas ada sekitar 18 dusun, sedangkan di Desa Sandik ada sekitar 21 dusun. (her)
Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB
DPRD Loteng Sepakati Usulan Draf Ranperda Perlindungan Sumber Mata Air Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyepakati draf Peraturan Daerah (perda) tentang Perlindungan Sumber Mata Air menjadi rancangan perda inisiatif dewan. Setelah itu akan dibahas bersama dengan pemerintah daerah. Kesepakatan tersebut diambil pada rapat paripurna internal DPRD Loteng, di ruang rapat utama DPRD Loteng, Kamis (28/3). Namun sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT.S.E., Ketua Komisi III DPRD Loteng, H.M.Mayuki, mewakili Komisi III DPRD Loteng selaku inisiator perda, memberikan jawaban atas pandangan fraksifraksi DPRD Loteng. Dikatakannya, Ranperda Perlindungan Sumber Mata Air lahir sebagai salah satu upaya untuk mendukung perlindungan terhadap sumber-sumber mata air yang ada di daerah ini. Sekaligus memberikan kepastian serta perlindungan kepada masyarakat yang ada di lingkar kawasan sumber mata air. Bahwa masyarakat dilingkar kawasan sumber mata air juga ada kepastian untuk bisa tetap menikmati sumber-sumber mata air yang ada tersebut. Pasalnya, selama ini banyak kasus yang terjadi di mana masyarakat di sekitar kawasan sumber mata air justru tidak bisa menikmati air bersih. Sumber-sumber mata air banyak yang dieksploitasi untuk kebutuhan masyarakat lain. “Dengan perda
SERAHKAN - Ketua Komisi III DPRD Loteng, H.M.Mayuki, S.Ag, menyerahkan draf usulan Ranperda Perlindungan Sumber Mata Air kepada Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT.S.E., pada rapat paripurna internal DPRD Loteng, Kamis (28/3). ini, ada payung hukum yang kuat untuk melindungan sumber-sumber mata air yang ada. Sekaligus memberikan kepastian terhadap hak
Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, S.E., memimpin rapat paripurna internal DPRD Loteng.
warga lingkar sumber mata air terhadap pemanfatanya sumber-sumber mata air tersebut,” terangnya. Mayuki mengungkapkan, salah
satu poin yang diatur dalam ranperda tersebut ialah soal status lahan di sekitar mata air. Oleh ranperda disyaratkan supaya dibebaskan
Ketua Komisi III DPRD Loteng, H.M. Mayuki, S.Ag., membacakan draf usulan Ranperda Perlindungan Sumber Mata Air
oleh pemerintah daerah, sehingga lahan-lahan tersebut bisa dipelihara kelestariannya dan bisa mempertahankan kondisi mata air tersebut.
Perusahaan pemanfaatan sumber mata air oleh ranperda tersebut juga diharuskan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat lingkar sumber mata air dan tetap diberikan hak untuk bisa menikmati air bersih. “Jangan kemudian air dikelola kemudian disalurkan ke wilayah lain. Sementara warga lingkar sumber mata air tersebut justru kekurangan air bersih. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian ranperda perlindungan sumber mata air ini lahir,” jelasya. Ketua DPC PPP Loteng ini menambahkan, saat ini ada sekitar 176 sumber mata air yang terdata. Namun hampir seluruhnya mengalami penurunan kualitas debit air. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya karena kerusakan lingkungan di sekitar sumber mata air tersebut. Akibat penurunan kualitas debit air tersebut, begitu memasuki musim kemarau masyarakat mengalami krisis air bersih. “Dengan adanya ranperda ini nantinya kita ingin kondisi lingkungan di sekitar sumber mata air benar-benar terjaga. Sehingga mampu menjaga kualitas debit air di sumber mata air tersebut,” tandas Mayuki. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III DPRD Loteng, Supriadi. Dikatakannya, lahir ranperda diharapkan bisa mendukung upaya pelestarian alam, khususnya di sekitar sumber mata air, sehingga kedepan persoalan krisis air bersih ketika memasuki musim kemarau tidak terjadi lagi. (kir/*)
Anggota DPRD Loteng mengikuti rapat paripurna internal DPRD Loteng, dengan agenda persetujuan draf usulan Ranperda Perlindungan Sumber Mata Air
SUARA NTB Jumat, 29 Maret 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
RSUD Sumbawa Belum Miliki Fasilitas Penanganan HIV/AIDS Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa belum memiliki fasilitas untuk penanganan pasien penderita HIV/AIDS. Sehingga, jika ada ditemukan pasien yang positif, terpaksa dirujuk ke Mataram. gunakan oleh perawat dan dokter. ”Kita bukan tidak bisa menangani. Tetapi ruangan dan fasilitas untuk ruangan itu tidak ada,” ujarnya. Meskipun demikian, ruangan dan fasilitas untuk penanganan pengidap HIV akan disiapkan di rumah sakit baru yang akan dibangun nantinya. Makanya pihaknya berharap dukungan semua pihak agar pembangunan rumah sakit yang mulai dibangun tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa semakin optimal. “Insya Allah di rumah sa-
Pendapatan Sektor Pajak Belum Sesuai Target Taliwang (Suara NTB) Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) mencatat selama kurun waktu tiga tahun terakhir, pendapatan dari sektor pajak belum sesuai target. Hal ini terjadi, karena perusahaan yang beroperasi di di Sumbawa Barat tidak menggunakan NPWP cabang daerah. Kepala BPAD, Muhammad Yusuf, S.IP, Kamis (28/3) tidak menampik kondisi belum tarcapainya target pendapatan dari sektor pajak tersebut. Bahkan di data tiga tahun terakhir, pergerakan pendapatan dari sektor itu cenderung turun. (Suara NTB/ils) Tahun 2016 ditargetkan Muhammad Yusuf Rp35 miliar yang terealisasi hanya sekitar Rp25 miliar dan di 2017 ditargetkan Rp34 miliar terealisasi Rp28 miliar. Di tahun 2018 juga demikian, dari target Rp28 miliar terealisasi hanya sekitar Rp12 miliar saja. Kondisi ini tentunya sangat disayangkan, lantaran sangat berdampak kepada pembiayaan yang sudah terukur. Parahnya lagi, dampak dari pembiayaan yang tidak sesuai itu akan ada program yang terpangkas dan tidak bisa dilaksanakan. “Sudah tiga tahun pendapatan dari sektor pajak ini tidak tercapai. Makanya kita akan ubah polanya untuk mengejar target tersebut,” ungkapnya. Dikatakannya, permasalahan terkait tidak tercapainya pendapatan sektor pajak terjadi karena pengusaha yang tidak menggunakan NPWP cabang. Sehingga pajak dari pekerjaan yang dilakukan di KSB tidak masuk ke kas daerah melainkan ke daerah lain. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena sebagai daerah penghasil justru tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu salah satu pola yang akan diterapkan untuk memaksimalkan pendapatan di daerah yakni melalui Perbup. Perbup dengan nomor 21 tahun 2019 sengaja dibuat, untuk mewajibkan bagi pelaku yang melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan di KSB agar bisa memiliki NPWP cabang. Dengan pola demikian, pihaknya optimis target pendapatan dari sektor pajak ini bisa tercapai. “Perbup tersebut sudah kita sosialisasikan mudahmudahan bisa kita laksanakan secepatnya untuk mengejar target yang ada,” tukasnya. (ils)
(Suara NTB/bug)
Blangko E-KTP Tersedia, Disdukcapil Tak Terbitkan Suket Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan tidak akan menerbitkan surat keterangan (suket) sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) saat ini. Hal ini dikarenakan ketersediaan stok blangko untuk pencetakan E-KTP sangat banyak. “Kalau untuk kebutuhan Pemilu saja, kami pastikan ada yang butuh E-KTP langsung kami buatkan tidak perlu minta Suket,” kata kepala Dinas Dukcapil KSB, Ibrahim, S.Sos kepada Suara NTB, Kamis (28/3). Ia mengatakan, jangankan untuk membuat E-KTP baru. Stok blangko yang dimiliki oleh pihaknya mencukupi untuk melayani warga yang ingin melakukan penggantian E-KTP. “Kalau ada yang misalnya rusak E-KTP nya datang saja ke kantor ajukan permohonan dan hari itu juga bisa buatlan yang baru,” katanya. Ibrahim mengaku, di beberapa daerah masih ada yang saat ini menerbitkan Suket sebagai pengganti sementara E-KTP. Hal itu dikarenakan stok blangko bahan baku pencetakan EKTP nya terbatas. “Kalau kami memang sejak awal terus mengajukan permohonan ke pusat untuk memenuhi memenuhi blangko E-KTP itu dan alhamdulillah kita diberikan sesuai permintaan kita,” timpalnya. Untuk kepentingan jelang Pemilu, Ibrahim menyatakan, pihaknya mengintensifkan pelayanan pencetakan EKTP bagi masyarakat. Terutama bagi mereka yang sama sekali belum mengantonginya. “Kami sudah sampaikan melalui desa, bagi warga yang butuh diterbitkan E-KTP nya datang saja ke kantor kami. Kalau syaratnya lengkap kami upayakan di hari yang sama pasti selesai,” janji nya. (bug) Ibrahim
kit baru jelas ada. Untuk pembangunannya semoga awal Mei itu kita sudah mulai. Semoga pembangunannya lancar dan tidak ada hambatan. Karena untuk kebutuhan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat,”pungkasnya. Tahun Ini Dua Pengidap Sepanjang Januari hingga Maret 2019 ini, Dinas Kesehatan (Dikes) mendata ada dua orang yang mengidap HIV/AIDS di Sumbawa. Satu diantaranya Ibu Rumah Tangga (IRT) berusia 25 tahun positif HIV
Dijelaskannya, anak berusia satu tahun tersebut kini sudah dirujuk ke Mataram. Karena tahapannya sudah stadium 3 dan empat atau tahapan terakhir dari inveksi HIV yakni AIDS. Dimana dalam tahapan tersebut sudah ada penyakit penyerta atau komplikasi seperti TBC dan diare serta berat badan menurun. Terutama yang paling nyata cirinya jamur di mulut. Sedangkan terhadap IRT saat ini sedang didampingi untuk pengobatan rawat jalan. Dimana yang bersangkutan masih stadium 1 dan 2 atau belum ada penyakit penyerta. “HIV dan AIDS itu beda. Kalau HIV imunnya masih sama seperti biasa. Kalau tidak diperiksa maka tidak bisa diketahui kalau dia pen-
(Suara NTB/ind)
(Suara NTB/ind)
Dede Hasan Basri
Surya Darmasya
derita HIV. Kalau sudah AIDS, sudah ada seperti TBC, diare, jamur dimulut. Itu yang membedakan,” jelasnya. Sebelumnya, lanjut Darmasya, tercatat ada 24 orang
yang diketahui mengidap HIV di tahun 2018. Dari jumlah tersebut dua diantaranya meninggal dunia karena sudah ada komplikasinya seperti TBC dan lainnya. (ind)
Pemprov NTB Seleksi TFL dan Korfas BSPS di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB telah melakukan seleksi Calon Tenaga Fasilitator (TFL) dan Koordinator Fasilitator (Korfas), Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019, di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, Rabu lalu. Para TFL dan Korfas yang lulus nantinya akan ditempatkan pada sejumlah lokasi program SNVT BSPS di Sumbawa. PPK Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan NTB dari Kementrian PUPR, Warni yang ditemui usai seleksi Rabu (27/3), bersyukur proses seleksi untuk Sumbawa dan KSB berjalan lancar. Jumlah peserta seleksi untuk Sumbawa, TFL sebanyak 62 orang dan Korfas 9 orang.
SELEKSI - Suasana seleksi TFL dan Korfas BSPS di kantor Dinas PRKP Sumbawa, Rabu (27/3). Peserta yang nantinya din- yang diatur dalam Peraturan ri dari wawancara dan peyatakan lulus disesuaiakan Menteri PUPR, No 7 tahun nilaian komputer,” terangnya. dengan ranking bobot nilai dan 2018. “Kita profesional meBerapa alokasi untuk Sumbapengalaman. Sesuai Juknis lakukan seleksi ini. Test terdi- wa? Menurut Warni masih belum
OPD Didorong Percepat Proses Paket DAK Sumbawa Besar (Suara NTB) Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat mempercepat persiapan untuk penanganan paket yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini ini supaya dalam pengerjaan fisik nantinya dapat terkejar dan anggarannya bisa terserap. Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Zainal Arifin, menyampaikan, tahun 2018 lalu, tingkat serapan DAK di Sumbawa cukup tinggi di atas 80 persen. Dimana tidak ada program yang gagal dari sumber pendanaan tersebut. Meskipun ada pengembalian, itupun sisa tender dari beberapa paket. “Yang kita kembalikan adalah sisa tender dari beberapa paket,” ujarnya, Kamis (28/3). Dijelaskannya, mekanisme DAK ada proses aplikasi yang harus dipenuhi. Dimana awal Juli harus sudah direkapitulasi jumlah nilai realisasi yang
(Suara NTB/ind)
Zainal Arifin terserap di dalam aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN). Makanya pihaknya menghimbau kepada seluruh OPD pengelola DAK supaya dapat bekerja maksimal menyiapkan bahan-bahan teru-
tama untuk paket tender. Apa yang menjadi instrumen-instrumen tender agar disiapkan dari sekarang. Karena jika terlambat dan anggaran tidak terserap yang rugi adalah Pemda nantinya. “Ini harapan kami dari Bagian Pembangunan, mengimbau kepada OPD pengelola DAK untuk bekerja maksimal. Menjadi prioritas dana DAK untuk diperhatikan,” terangnya. Pihaknya berharap, serapan DAK tahun 2019 ini bisa lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Makanya persiapan proses-proses yang ada perlu dilakukan dari sekarang oleh OPD. Supaya serapan DAK nantinya bisa mencapai 90 persen. “OPD pengelola DAK supaya segera mempersiapkan proses-proses yang perlu dilakukan. Supaya DAK itu bisa terserap 90 persen lah. Kalau 100 persen kan nda mungkin. Karena 100 persen itu apabila tidak ada sisa tender,” pungkasnya. (ind)
Musrenbang RKPD 2020
Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting Sumbawa Besar (Suara NTB) Musrenbang Kabupaten Sumbawa dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2020 digelar Kamis (28/3). Dengan tema, “Peningkatan daya saing daerah melalui pemantapan pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal dan pengembangan inovasi”. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menyatakan, tema tersebut, ”terkandung pesan, proses pembangunan daerah di Sumbawa tidak hanya menjawab persoalan-persoalan riil, yang dihadapi masyarakat Sumbawa. Namun juga menjawab permasalahan yang dihadapi provinsi dan nasional.” Disampaikannya, terdapat enam fokus penjabaran dari tema tersebut. Yaitu penurunan angka kemiskinan, stunting dan pemenuhan hak sipil anak melalui pemenuhan pelayanan sosial, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan realisasi investasi dan nilai tambah produk unggulan daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pariwisata dan kebudayaan, pengembangan sistem inovasi daerah, serta pembinaan kerukunan umat beragama dan wawasan kebangsaan. Secara spasial, lanjut Bupati, Sumbawa telah membangun sinergi dengan Pemprov dan Pempus dalam pengem-
bangan kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) provinsi seperti di KSPD samota, dan pembangunan Bendungan Beringin Sila. Adapun beberapa proyek strategis nasional lainnya yang masih bersifat ongoing ataupun tertunda seperti penuntasan ruas Samota sepanjang 24 kilometer, pelebaran jalan garuda, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) aik ngelar, diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2020. Kepada Kepala BWS NT I, Bupati menyampaikan harapan masyarakat Empang, Alas Barat, Moyo Hilir dan Moyo Utara yaitu agar dapat dilakukan normalisasi sungai, perkuatan tebing, rehab bendungan, dan lain-lain yang menjadi usulan mengemuka dalam forum musrenbang kecamatan di tahun 2019. Kepada Pemerintah Provinsi, Bupati berharap agar penyediaan infrastruktur khususnya akses jalan ke wilayah-wilayah yang masih terisolir agar dapat menjadi tanggung jawab bersama. Ketua DPRD Sumbawa, H. Lalu Budi Suryata, S.IP menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil reses DPRD. Diantaranya, pokok pikiran Komisi I tentang implementasi UU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, konflik agrarian, belum optimalnya pelayanan
publik, dan optimalisasi peran pemerintah daerah bersama masyarakat dalam rangka menjaga kondusifitas daerah. Kepala Bappeda Kab. Sumbawa Ir. H. Junaidi, M.Si melaporkan bahwa pelaksanaan Musrenbang diharapkan akan menghasilkan output berupa rancangan akhir RKPD 2020 yang muatannya meliputi prioritas pembangunan daerah TA 2020 beserta program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, serta lokasi dari rencana program dan kegiatan. Adapun jumlah peserta Musrenbang sebanyak 250 orang yang terdiri dari unsur perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur Perguruan Tinggi, Organisasi Wanita, dan unsur dunia usaha. Dalam acara tersebut, Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi H. Agus Hidayatullah, ST, MT memaparkan terkait program pembangunan daerah Provinsi NTB di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 dan arah kebijakan pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020. Sementara itu, perwakilan Kepala BWS NT I Muhammad Rifai menyampaikan arahan tentang realisasi kegiatan BWS NT I tahun 2019 dan rencana kerja tahun 2020 di Kabupaten Sumbawa. (arn)
Warni ditentukan. Nantinya disesuaikan dengan jumlah lokasi BSPS di Sumbawa. “Ini yang sedang kita petakan,” tukas Warni. (arn/*)
Bangun Dermaga Pulau Medang, Pusat Gelontorkan Belasan Miliar Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemeritah kabupaten (Pemkab) Sumbawa memastikan Dermaga Pulau Medang, Kecamatan Labuhan Badas, akan terbangun tahun 2019 ini. Dermaga ini dihajatkan untuk mempermudah transportasi laut masyarakat. Anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai belasan miliar rupiah. Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Edy Retno Sanjaya menyebutkan, tahun 2019 ini Dermaga Pulau Medang akan dibangun dari DAK Affirmasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dengan jumlah Rp12 miliar. Dimana, rencana awalnya anggaran tersebut tidak hanya untuk dermaga tetapi juga fasilitas umum. Namun karena ada perubahan harga setelah review kembali Detail Enginering Desain (DED), anggarannya hanya untuk pembangunan dermaga. “Jadi Rp 12 miliar iturencana awalnya di DED, akan dibangun termasuk fasilitas umum. Tapi dengan perubahan harga di reviewnya DED kembali, maka keseluruhan anggaran pembangunannya untuk dermaga saja,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (28/3). Diungkapkan Edy, saat ini prosesnya sedang dilakukan review DED. Ditargetkan, paling lama akhir Mei atau awal Juni dokumennya sudah harus ditender. Mengingat waktu pengerjaan dermaga tersebut hanya 4 bulan. Pihaknya juga harus mengejar dermaga bisa terkejar selama selama empat bulan. Pihaknya juga harus mengejar waktu pengerjaan, karena untuk
mengangkut material melalui jalur laut. “Targetnya paling lama akhir Mei atau Juni sudah harus tender. Ada interval waktu pelaksanaannya itu, kalau nda salah 4 bulan. Dan itu kita harus berpacu. Karena jalur medang itu kan jalur laut. Yang bekerja juga kalau sudah melewati bulan 10 atau 11 sangat riskan untuk mengatur materialnya. Karena materialnya ini pengalaman Dermaga Sebotok dibawa dari Surabaya. Yang jelas target kita segera dipercepat,” jelasnya. Pembangunan dermaga ini, lanjutnya, hajatnya pertama untuk meretas terisolasinya daerah Medang, Sebotok dan muara kali Sumbawa. Selain itu juga untuk mempermudah arus barang dalam peningkatan ekonomi. Termasuk sebagai jalur evakuasi pertahanan keamanan yang bisa dimanfaatkan ketika negara dalam keadaan darurat. Adapun untuk mendukung lancarnya aktivitas masyarakat setempat, tahun ini pihaknya juga mendapatkan bantuan dua unit perahu angkutan umum. Rencananya setelah proses tender di pusat, bantuan tersebut sudah diterima di Sumbawa sekitar Agustus atau September mendatang. “Kebetulan tahun ini juga di Dinas Perhubungan itu ada dua perahu angkutan umum. Insya Allah nanti di tender di LPSE Pusat. Pada bulan 8 atau bulan 9 diterima di Sumbawa. Dan itu nanti akan dikelola oleh Bumdes di Labuhan Sumbawa. Jadi istilahnya moda transportasi untuk memperlancar aktivitas masyarakat antara Sebotok, Medang dan muara kali Sumbawa,” tandasnya. (ind)
Edy Retno Sanyaya
(Suara NTB/ind)
“Ruang instalasi HIV itu betul-betul terisolir dari yang lainnya. Ketersediaan ruangan terhadap penyakit tersebut kita belum ada. Sehingga apabila kita temukan pasien yang positif HIV, kaka kita rujuk ke Mataram,” kata Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri yang ditemui di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (28/3). Dijelaskannya, selain ruangan, juga dibutuhkan peralatan dan protektor terhadap perawatan. Termasuk juka fasilitas khusus yang di-
dan satu lainnya yakni bayi berusia 1 tahun positif AIDS. Sekretaris Dikes Sumbawa, Ir. Surya Darmasya yang ditemui di ruangannya, Rabu (27/ 3) kemarin membenarkan hal tersebut. Disampaikan, bayi yang mengidap AIDS, ibunya sudah meninggal dunia. Dimungkinkan sang bayi terinfeksi dari ibunya, karena ayahnya masih negatif. Sedangkan IRT yang mengidap HIV diketahui suaminya sudah meninggal kemudian menikah kembali. Namun suami keduanya negatif, sehingga diduga kuat terinfeksi dari suami pertama. “Tahun 2019 ini yang positif ada 2, satunya AIDS bayi berumur 1 tahun dan satunya HIV ibu rumah tangga berusia 25 tahun,” ujarnya.
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Jumat, 29 Maret 2019
Halaman 7
PT SMS Ancam Hengkang dari Dompu Dompu (Suara NTB) Pabrik gula milik PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Doropeti Kecamatan Pekat terancam dipindahkan ke daerah lain karena tebu yang menjadi bahan baku gula makin lama semakin sedikit. Petani setempat yang sebelumnya menanam tebu banyak beralih menanam jagung karena dinilai lebih menguntungkan.
H. Bambang M. Yasin
Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengungkapkan, terbatasnya petani menanam tebu membuat pihak PT SMS mengancam akan memindahkan pabrik gula tersebut ke daerah lain. Terlebih pemerintah daerah (Pemda) dinilai lebih memprioritaskan jagung dari tebu, padahal kedua produk ini merupakan unggulan daerah. “PT SMS sekarang bukan lagi marah ke Bupati. Sekarang mengancam akan angkut pabrik ke tempat lain,” kata H.
Bambang pada pembukaan Musrembang tahun 2019 untuk RKPD tahun 2020. Ancaman pihak PT SMS dipicu maraknya peralihan pilihan tanaman petani di Pekat. Dari yang dulunya menanam tebu kini mereka lebih memilih menanam jagung. Kondisi ini sebenarnya bukan salah dirinya. Petani beralih ke tanaman jagung karena jagung lebih cepat menghasilkan uang. Uang produksi jagung hanya 4 bulan dan tebu 8 bulan, walaupun sekali tanam tebu bisa diproduksi hingga 4 kali. “Ini yang menjadi tantangan kita kedepan. Bagaimana masyarakat
pekat mau kembali menanam tebu,” kata H. Bambang. Beberapa waktu lalu, pihak ITB bersama Kementerian rumpun hijau berkunjung ke Dompu untuk membicarakan pengembangan tebu yang menjadi bahan baku pabrik gula. “Semoga program tahun 2020, (tebu) masuk menjadi salah satu pekerjaan yang kita urus,” harapnya. Karenanya ia meminta kepada Kementerian untuk mengalokasikan anggaran bagi penyiapan kebun benih tebu, sehingga petani bisa kapan saja menanam tebu karena tersedia benihnya. Masalah benih ini menjadi salah satu alasan, petani beralih ke jagung karena jagung selalu tersedia benihnya. “Bedanya dengan tebu, orang mau tanam tebu, benihnya tidak ada. Ini menjadi perjuangan kita semua, bagaimana kebun benih tersedia di kabupaten Dompu,” katanya.
Humas PT SMS, H. Masnil Muhtar yang dikonfirmasi mengaku, hingga saat ini pihaknya masih tetap memproduksi gula sesuai izin yang diperoleh yaitu 3 ribu ton per hari. Rencananya, produktivitas ini akan terus dikembangkan sesuai potensi pabrik. Namun ketersedian tebu sebagai bahan baku saat ini masih sangat terbatas. HGU milik PT SMS, kata H. Masnil seluas 5.500 ha. Tidak semua HGU dikuasai perusahaan dan sebanyak 1.700 ha lahan HGU dikuasai warga untuk lahan pekarangan, lahan garapan hingga lahan fasilitas umum. Sehingga yang bisa ditanami tebu hanya 2.300 ha. Itupun termasuk lahan pabrik gula dan perumahan bagi karyawan. “Kalau tebu rakyat sekarang sekitar 1 ribu ha,” kata H. Masnil. (ula)
H. H. Masnil Masnil Muhtar Muhtar (Suara NTB/ula)
Kodim Sumbawa Siap Bantu Amankan Pemilu Sumbawa Besar (Suara NTB) Kodim 1607 Sumbawa siap mendukung pihak kepolisian dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilu April mendatang. Dalam pengamanan, personel yang disiapkan mencapai ratusan orang. Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Inf. Samsul Huda, S.E., M.Sc yang ditemui di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (28/3), memastikan pihaknya siap membantu pihak kepolisian dalam pengamanan Pemilu. Dimana dari Kodim sendiri sudah disiapkan personel Bhabinsa sekitar 300 orang. Selain itu juga disiapkan 2 SKK dari Yonif 742 kurang lebih 100 orang. Kemudian ada 100 orang dari Yonzipur 2 Palembang yang juga siap membantu. Dimana saat ini sedang melaksanakan perbantuan rehab rekon di Kabupaten Sumbawa. Termasuk di Koramil juga akan melakukan pemetaan terhadap potensi konflik yang ada. “100 persen kita siap mem-backup. Karena ini sudah himbauan dan perintah komando atas. Maka kita tindaklanjuti mewujudkan pemilu yang aman dan nyaman. Sehingga dari pelaksanaan Pemilu bisa didapatkan pimpinan dan wakil rakyat dengan legalitas yang sepenuhnya,” ujarnya. Dijelaskannya, terkait pengamanan Pemilu ini pihaknya sangat intens berkoordinasi dengan Kapolres Sumbawa. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat. Sehingga diharapkan pelaksanaan Pemilu mendatang dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. “Diharapkan bukan hanya penegakan hukum yang kita kedepankan. Tetapi preventif, kemudian dialogis bagi masyarakat, pencerahan bagaimana demokrasi yang sehat dan dewasa,” pungkasnya. (ind/arn) (Suara NTB/ind)
Gunakan E-Planing, Perencanaan Politik Tetap Diberi Ruang Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu mulai menerapkan sistem E-Planing untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 mendatang. E-Planing tidak hanya bagi perencanaan tekhnokrat dan usulan masyarakat melalui Musrembang, tapi juga akan dilakukan pada perencanaan politik Dewan. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Drs. H. Abdul Haris, M.Ap kepada Suara NTB kemarin mengungkapkan, E – planing ini baru diterapkan pihaknya untuk rencana pembangunan tahun 2020. Karena baru diterapkan, kekurangan pasti akan ditemukan dan akan terus dibenahi kedepan. “Karena baru, tentu akan ada saja kekurangan. Kita akan terus benahi untuk perbaikan kedepan,” ungkapnya. H. Abdul Haris mengaku, hasil musrembang tingkat Kecamatan sudah diimput dalam e-planing, kemudian akan dibahas pada musrembang Kabupaten Dompu. Pada musrembang Kabupaten ini akan dipilah, mana akan menjadi kewenangan untuk diajukan Provinsi dan Pusat, serta yang menjadi kewenangan daerah. Selain hasil musrembang, perencanaan ini juga akan memuat e-planing jalur politik yang diajukan Dewan. Masing – masing Dewan memiliki usulan perencanaan secara politik, tapi harus dalam bentuk keputusan politik Dewan secara lembaga. “Perencanaan politik Dewan juga harus masuk dari sekarang,” ungkapnya. Sebelumnya pada pembukaan Musrembang Kabupaten Dompu tahun 2019, H. Abdul Haris melaporkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2020, Pemda Dompu sudah menggunakan e-planing. Simda e-planing ini akan memudahkan pendeteksian perencanaan yang direncanakan lebih awal atau tidak. Sehingga akan lebih terukur dan teratur. Namun Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengatakan, Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah harus siap dengan perencanaannya sehingga saat pembahasan APBD 2020 mendatang tidak terpengaruh dengan usulan di tengah jalan. (ula)
(Suara NTB/Ist)
TANGKAP - MT dan MA (duduk), dua nelayan yang ditangkap karena mencari ikan menggunakan bahan peledak. Keduanya ditangkap Aparat Gabungan Polsubsektor Soromandi dan Satuan Pol Air Polres Bima di sekitar perairan Desa Punti Kecamatan Soromandi, Kamis (28/3).
Cari Ikan dengan Peledak, Dua Nelayan Ditangkap Polisi Bima (Suara NTB) Aparat Gabungan Polsubsektor Soromandi dan Satuan Pol Air Polres Bima menangkap dua orang nelayan yang diduga mencari ikan dengan bahan peledak, di sekitar perairan Desa Punti Kecamatan Soromandi, Kamis (28/3) pagi. Kepala Polsubsektor Soromandi, Ipda Muh. Sofyan
Hidayat S.Sos mengungkapkan, dua tersangka yang ditangkap tersebut masingmasing berinisial MT (45) dan MA (42). Keduanya merupakan warga Desa Punti Kecamatan Soromandi. Sofyan mengaku, terungkapnya kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang resah maraknya
aktivitas pencarian ikan menggunakan bahan peledak di sekitar Teluk Bima sepanjang wilayah Soromandi. “Bersama anggota Pol Air Polres Bima, kita langsung menuju TKP. Saat tiba di TKP, kedua pelaku sedang melakukan pengeboman ikan,” ujarnya. Ia mengatakan dari tangan kedua yang ditangkap terse-
but pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti. Seperti dua buah botol peledak ikan yang siap digunakan, dua biji sumbu bom, satu buah korek api, dua kacamata selam, dua jaring serok dan satu plastik berisi ikan. “Untuk saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres Bima untuk
diproses hukum lebih lanjut,” ujarnya. Sofyan menambahkan, saat interogasi aktivitas tersebut sudah lama dilakukan oleh kedua pelaku dan lokasinya di sekitar perairan Teluk Bima. Ikan dari hasil dengan menggunakan peledak itu sebagian dijual dan juga untuk dikonsumsi sendiri. (uki)
Ribuan Kendaraan Ratusan KK Terdampak Banjir Terima Beras Cadangan Pemerintah Menunggak Pajak di Dompu Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP2) Kota Bima menyalurkan bantuan cadangan beras Pemerintah untuk korban yang terkena dampak luapan banjir, Rabu (27/3) sore. Banjir yang melanda Kota Bima pada Minggu (24/3) malam, tercatat merendam sebanyak 456 Kepala Keluarga (KK) di tiga Kelurahan. Rinciannya di Kelurahan Jatibaru sebanyak 239 KK, Kelurahan Ule, 40 KK dan Kelurahan Nae ada 177 KK. “Ada 2,8 ton beras yang disalurkan kepada warga terdampak banjir. Masing-masing perKK menerima 5 kilogram,” kata Kepala BKP2 Kota Bima, Ir. Syamsuddin. Syamsuddin mengatakan ratusan KK yang menerima bantuan beras 5 kilogram tersebut, berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) masing-masing. “Bantuan yang disalurkan korban banjir yang sudah terverifikas. Apabila korban banjir yang belum menerima bantuan bisa melapor diri ke Kelurahan setempat,” ujarnya. Ia menambahkan beras yang disalurkan tersebut berasal dari beras cadangan Pemerintah yang memang diperuntukkan bagi masyarakat kekurangan pangan serta yang terke-
(Suara NTB/Uki)
SERAH TERIMA - BKP2 dan BPBD Kota Bima menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir, di kantor Kelurahan Jatibaru, Rabu (27/3) sore. na musibah bencana alam. “Ini merupakan yang pertama pada tahun 2019 disalurkan bantuan cadangan beras kepada masyarakat yang terdampak banjir. Sementara yang kekurangan pangan belum ada,” katanya menambahkan. Selain bantuan beras, ratusan KK korban banjir juga mendapat bantuan berupa
family kit, popok bayi, minyak kayu putih, tikar, makanan siap saji dan lauk pauk dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima. “Bantuan yang diberikan bantuan tanggap darurat untuk memenhui kebutuhan warga yang terkena dampak banjir akhir pekan kemarin,” kata Kepala BPBD Kota Bima, Ir. H. Sarafudin. (uki)
Dompu (Suara NTB) – Total 25.361 kendaraan di Dompu menunggak pembayaran pajak. Baik roda dua maupun empat. Berbagai upaya sudah dilakukan Samsat setempat untuk menggejot pendapatan ini, namun keterbatasan ekonomi selalu menjadi alasan wajib pajak untuk mengelak dari kewajibannya. Demikian ungkap Kepala UPPD Samsat setempat, Ahmad Fajar Karya, S. Sos, MM melalui Kasi Pembayaran dan Penagihan Pajak, Siti Rohana. Ia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir sudah beberapa tim dibentuk guna meningkatkan pendapatan pajak kendaraan. Seperti agen samsat, juru sita pajak bahkan sampai melibatkan semua pegawai di instansinya untuk melakukan penanggihan. Sekaligus mendata dan memverifikasi kendaraan yang tidak aktif. Baik kerena sudah berpindah tangan, rusak berat, hilang atau sekedar pinjam nama. “Berbagai upaya sudah kami lakukan selama ini untuk memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan. Tapi selalu saja alasannya masalah ekonomi tidak ada uang dan sebagainya,” kata dia menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (28/3). Menurut dia, kesadaran masyarakat untuk memenuhi kawajiban pajak diwilayah
ini terbilang baik. Cuma memang keterbatasan ekonomi memaksa mereka harus menunggak pembayaran. Terutama di triwulan pertama tahun ini yang bertepatan dengan masa tanam jagung. Besar kemungkinan akhir masa panen nanti wajib pajak akan datang memenuhi kewajibannya. Sebab mereka juga tak ingin terbatas perjalanannya hanya karena tidak membayar pajak kendaraan. “Di Dompu triwulan satu itu memang kita agak sulit karena uang itu habis untuk biaya bertani. Mungkin setelah panen baru akan normal,” ujarnya. Dari total penunggak pajak kendaraan itu 30 persen diantaranya merupakan kendaraan tidak aktif, termasuk kendaraan dinas. Selain sistem penangihan langsung ke tiap individu. Operasi gabungan juga akan dimanfaatkan maksimal untuk menggejot pendapatan pajak ini. Bahkan rencananya, setelah beberapa tahapan sosialisasi dan teguran disampaikan pada para penunggak tim tak segan-segan melakukan penyitaan barang. “Kemungkinan April nanti baru mulai dilakukan penyitaan, sekarang kita masih pendekatan melalui himbau dan peringatan dulu kepada wajib pajak ini,” pungkasnya. (jun)
Syamsurih
Kota Bima (Suara NTB) – DPRD meminta Pemerintah Kota Bima agar penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dilakukan setelah Pemilu 2019. Pasalnya bantuan tersebut sangat rawan dipolitisasi menjelang Pemilu. “Hal ini untuk menjaga keseimbangan dan netralitas Pemilu 2019,” kata Ketua DPRD Kota
Bima, Syamsurih SH, kepada Suara NTB, Kamis (28/3). Menurut Syamsurih, permintaan agar tidak menyalurkan Bansos sebelum Pemilu, juga diperkuat Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dana Bansos, berupa PKH tidak bisa dilaksanakan sebelum Pemilu. “Karena ada kekhawatiran akan disalahgunakan. Ini poin dari surat edaran KPK,” katanya. Tidak hanya Bansos, Duta PAN ini juga berharap kepada Kepala Daer-
ah khususnya Walikota Bima agar tidak memaksakan diri melaksanakan belanja Modal dan bantuan hibah saat ini, biar dilaksanakan setelah Pemilu. “Penyaluran Bansos, belanja modal, dan hibah untuk saat ini kami berharap bisa ditunda dulu, dipending dulu. Biar selesai Pemilu dilaksanakan,” harapnya. Terpisah Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE menegaskan akan mematuhi Surat Edaran KPK tersebut, untuk tidak melaksanakan
sejumlah program bantuan sebelum Pemilu 2019. “Tentu akan kita patuhi. Kita tetap melaksanakan himbauan KPK ini,” katanya. Lutfi menambahkan, sebelum Pemilu pihaknya juga tidak akan mengeluarkan bantuan dalam jenis apapun. Begitupun proposal bantuan yang telah masuk, tidak akan diproses setelah Pemilu. “Kita akan proses semuanya setelah Pemilu 2019,” pungkasnya. (uki) Muhammad Lutfi
(Suara NTB/Dok)
(Suara NTB/Dok)
Dewan Minta Bansos Disalurkan Setelah Pemilu
POLHUKAM
SUARA NTB Jumat, 29 Maret 2019
Halaman 8
Pelanggaran Pemilu Didominasi ASN Mataram (Suara NTB) Dari semua pelanggaran pemilu yang ditangani Bawaslu Provinsi NTB, pelaku pelanggaran didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Para ASN yang melakukan pelanggaran tersebut sudah diproses Bawaslu dan direkomendasikan ke Komisi ASN untuk mengambil tindakan tegas. Demikian diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu NTB divisi data dan informasi, Suhardi, Kamis (28/3) kemarin. “Secara garis besar, bahwa pelanggaran Pemilu itu hampir dominan dilakukan oleh ASN,” sebutnya. Lanjut Suhardi, ia mene-
gaskan bahwa ASN merupkan pelayan masyarakat yang tidak boleh ikut terlibat dan dilibatkan dalam proses politik praktis. Jika mau terlibat dalam politik praktis, ia menyarankan agar ASN untuk mundur, dan kemudian beralih profe-
si sebagai politikus. “Kami berharap pegawai negeri jangan abu-abu, kalau mau kampanye mundur saja dari ASN. Ingat ASN itu adalah pegawai rakyat, yang digaji dari uang pajak rakyat. Mereka bukan ASN milik Paslon 01 atau 02,” tegasnya.
Ditempat yang sama, komisioner Bawaslu Divisi Penindakan, Umar Ahmat Seth sudah melakukan penindakan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran pemilu. Dari semua ASN yang sudah ditindak, sebagian besar sudah direkomendasikan ke komisi ASN untuk diberikan sanksi disiplin. “Ada dua implikasi yang diterima oleh ASN pelaku pelanggaran, yakni pelanggaran pemilu dan peraturan sebagai ASN. Sejauh ini yang telah
kami tangani pelanggaran ASN, kita rekomendasi ke komisi ASN. Terhadap keputusan komisi ASN seperti apa, itu terserah,” katanya. Selain itu, adapun ASN yang melakukan pelanggaran pemilu yakni salah satu pejabat dipemda kabupaten Lombok tengah yang sudah divonis pengadilan terkait keterlibatan secara aktif berkampanye untuk salah satu caleg. “Salah satu yang sudah diputus pidana pemilu di Lombok tengah,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
PENGAWASAN PEMILU - Bawaslu Provinsi NTB menyampaikan hasil pengawasan pemilu 2019. Hasil temuan Bawaslu, ASN mendominasi pelanggaran Pemilu.
Parpol Dinilai Minim Berikan Pendidikan Politik Mataram (Suara NTB) Kedewasaan berpolitik di tengah masyarakat masih belum terbangun dengan baik. Hal itu setidaknya tercermin dari prilaku politik pragmatis yang ditunjukkan oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga tidak heran jika praktik kotor dalam setiap kali pergelaran pesta demokrasi pemilihan umum, seperti politik uang masih masih sangat susah dibasmi. Melihat kecenderungan tersebut, Peneliti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Jimi Jumaidi menyebutkan bahwa hal itu terjadi lantaran masih minimnya pendidikan politik di tengah masyarakat. Sehingga pemahaman politik yang terbangun mepersepsikan bahwa politik sebagai suatu yang transaksional. Tugas utama untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat diemban oleh partai politik. Namun sangat disesalkan, pendidikan politik oleh parpol sangat jarang dilakukan. Parpol lebih sibuk bergelut dengan kepentingan kekuasaan ketimbang membangun peradaban politik yang sehat di tengah masyarakat. “Kami melihat sangat minim bahkan nyaris tidak pernah ada pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol. Bahkan pendidikan politik untuk internalnya (kader) juga tidak berjalan dengan baik,” kata Jimi Jumaidi kepada Suara NTB, Kamis (28/3) kemarin. Apa yang diutarakan oleh Jumaidi tersebut dikuatkan oleh hasil pengukuran pembangunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi NTB, khususnya untuk item pendidikan politik dalam beberapa tahun terakhir ini sangat minim. Dengan kondisi tersebut, Junaidi kemudian mempertayakan penggunaan dana bantuan kepada parpol yang diberikan oleh pemerintah. Ia menduga dari total anggaran yang diberikan, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. “Negara sudah mendukung partai dengan memberikan anggaran untuk partai yang di mana anggaran ini salah satunya diprioritaskan untuk pendidikan politik. Tapi hal ini tidak pernah berjalan,” katanya. “Bahkan untuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara pun tidak beres, sehingga menjadi temuan BPK. Hal ini tentu hal yang sangat tidak baik dipertontonkan oleh parpol kepada masyarakat,” sambungnya. Oleh karena itu, ia mendorong agar partai politik melakukan pembenahan di internal mereka. Sehingga terbangun organisasi yang sehat dalam partai politik. (ndi)
Bawaslu Klarifikasi Tim Kampanye Prabowo-Sandi Mataram (Suara NTB) Bawaslu NTB akan memanggilan panitia kampanye rapat umum pasangan Capres/Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiag Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) yang digelar di Mataram baru-baru ini untuk mengklarifikasi temuan dugaan pelanggaran pemilu. Pemanggilan klarifikasi terhadap temuan dugaan pelanggaran kampanye tersebut, semula akan dilakukan kemarin. Namun karena dari pihak panitia kampanye rapat umum Prabowo-Sandi tidak bisa hadir, sehingga pemanggilan akan dilakukan Jumat (28/3) hari ini. “Kami sudah mengantongi sejumlah dugaan pelanggaran kampanye oleh 02. Baik dari hasil temuan kami maupun dari laporan. Kami pun langsung mengudang mereka hari ini (kemarin) tapi mereka tidak bisa hadir, sehingga dijadwalkan besok untuk klarifikasi,” terang komisioner Bawaslu NTB, Divisi Data dan informasi, Suhardi, Kamis (28/3). “Dugaan pertama banyak anak-anak yang dilibatkan dalam kampanye. Kedua adalah beberapa ASN dan aparatur desa dan kepala desa ditemukan ikut berkampanye,” ungkapnya. Temuan selanjutnya yakni dalam kampanye tersebut, Bawaslu juga menempatkan sejumlah atribut partai politik lain di luar partai koalisi yang dikibarkan di lokasi kampanye. Dijelaskan Suhardi, berdasarkan aturan, tidak diperbolehkan parpol lain yang tidak masuk sebagai pengsung untuk ikut kampanye. Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid mengaku sudah mengantongi sejumlah barang bukti berupa dokumen foto dan video. Namun demikian, dengan bukti permulaan tersebut masih belum cukup untuk langsung memvonis bahwa hal itu sebagai bentuk pelanggaran. Karena itu, Bawaslu pun melakukan pendalaman terhadap sangkaannya itu. Sementara itu, dalam kegiatan Capres 01, Joko Widodo sebelumnya di Mataram, Bawaslu tidak menemukan pelanggaran. Meskipun Jokowi datang ke NTB dalam kapasitas sebagai Presiden, dan sempat menggelar kegiatan konsolidasi dengan tim kampanyenya. Menurut Khuwailid hal tersebut tidak merupakan pelanggaran. “Karena pertemuan dengan tim kampanye itu sudah ada STTP-nya, dan sudah menembuskan surat izin cuti oleh Mendagri. Adapun terkait dengan sejumlah fasilitas yang digunakan, seperti pengamanan, hal itu sudah melekat dalam diri Jokowi. Bahkan bukan hanya Jokowi, Prabowo juga mendapatkan fasilitas pengamanan sebagai Capres,” pungkasnya. (ndi)
(Suara NTB/ndi)
ANAK-ANAK - Sejumlah anak-anak ikut hadir di arena kampanye rapat umum Prabowo - Sandi di lapangan Karang Pule, Kota Mataram baru-baru ini. Temuan tersebut sedang didalami Bawaslu NTB.
(Suara NTB/why)
MUSNAHKAN SABU - Komplotan kurir dan pengedar memusnahkan barang bukti sabu di Mapolres Mataram, Rabu (27/3) lalu.
Polisi Buru Pemasok Sabu 102,81 Gram Mataram (Suara NTB) – Barang bukti 102,81 gram sabu diduga milik tersangka LP (38) dan SS (29) dimusnahkan. Hal itu untuk melengkapi pemberkasan ke jaksa penuntut umum. Sementara pemasok barang masih diburu. Pemusnahkan barang bukti dilakukan langsung para tersangka, disaksikan kuasa hu-
kum, perwakilan jaksa Kejari Mataram, dan Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (27/3) lalu. Dipimpin Kasatresnarkoba Polres Mataram AKP Kadek Adi Budi Astawa. Barang bukti dimusnahkan dengan cara diblender dicampur air untuk selanjutnya dialirkan melalui saluran pembuangan. “Berkasnya tersangka se-
dang kita lengkapi. Ini salah satunya dengan pemusnahan,” terang Adi. Mereka disangka melanggar pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 127 UU RI No 35/2009 tentang narkotika. “Nama orang yang dia sebut tempat dia membeli itu masih kita dalami. Kita selidiki juga,” pungkasnya. Dua tersangka tersebut di-
tangkap di sebuah lesehan di Sayang-Sayang, Cakranegara, Mataram Kamis (10/3) lalu. Mereka hendak serah terima barang yang baru saja diambil SS dari seorang bandar berinisial KM. Atas penangkapan tersebut, rumah tersangka LP di Jatisela, Gunungsari, Lombok Barat digeledah. Ditemukan barang lain terkait narkoba seperti tim-
bangan, plastik klip, alat hisap dari bekas botol, alat pres plastik, bunder plastik klip besar, dan batu timbangan tertulis 50 gr. Tersangka LP mengaku bahwa sebelum ditangkap polisi, dia pernah bertransaksi juga dalam jumlah besar lainnya, yakni 50 gram. Namun saat itu mereka belum terdeteksi. (why)
Tangkal Pengaruh Radikalisme Sampai ke Desa-desa Mataram (Suara NTB) – Gerilya penangkalan paham radikal dan terorisme berlanjut ke Lombok Barat dan Lombok Utara. Masyarakat perlu menyadari potensi paham radikal agar tidak mudah terpapar baik melalui ajakan langsung atau melalui media sosial. Paham radikal ditangkap sebelum menginfiltrasi. PS Kasubbid PID Bidhumas Polda NTB Kompol Raden Sudjoko Aman mengatakan, kegiatan tersebut untuk membangun opini publik di masyarakat agar tidak terpengaruh oleh paham radikal. “Ini bagian dari aksi Program Quick Wins Polri kegiatan 4 yakni Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri
Kontra Radikal dan Deradikalisasi khusus Isis,” terangnya, Kamis (28/3). Kegiatan tersebut salah satunya dipusatkan di Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, di rumah salah satu warga, Sukma. Kegiatan berupa dialog dan tukar informasi mengenai paham radikalisme, Pemilu 2019, dan keamanan. “Pengaruh radikalisme ini harus kita cegah dan tangkal,” ucap mantan Kapolsek Ampenan ini. Berbagai cara yang bisa diambil masyarakat untuk mencegah paham radikal diantaranya, meningkatkan ketahanan keluarga sebab keluarga memiliki peran penting untuk menyaring pengaruh
radikalisme. Selanjutnya, masyarakat bisa lebih selektif dalam mengakses informasi di internet atau media sosial, jeli dan teliti membaca konten, sumber, dan kanal. “Intinya saring sebelum sharing,” kata Djoko. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Masjid Al-Iksan Desa Nipah, Kecamatan Pemenang , Kab. Lombok Utara. “Jadi warga Indonesia khususnya NTB memedomani pancasila sebagai ideologi dasar dan pedoman bernegara agar NKRI tetap utuh dalam bingkai bhinneka tunggal ika,” terangnya. Dalam hal pencegahan paham radikal, UU Pemberantasan Terorisme belum memayungi polisi untuk men-
(Suara NTB/ist)
DIALOG - Kasubbid PID Bid Humas Polda NTB R Sudjoko Aman berdialog dengan pengurus Masjid Al-Iksan, Nipah, Lombok Utara tentang menangkal paham radikal. jerat pada perbuatan awal yang mengarah pada aksi
radikal, seperti misalnya kegiatan baiat. (why/*)
Danrem 162/WB Peringatkan Jambret Sasar Jajarannya Soal Bahaya Narkoba Korban Gunakan HP Sambil Berkendara
Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB, Kolonel Czi. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, perkembangan teknologi membawa dua dampak sekaligus, positif dan negatif. Dampak negatif, seperti pengaruh narkoba. Disampaikannya di sela sela tes urine anggota TNI Kamis (28/3) kemarin, bahwa penyebaran narkoba sasarannya sudah semakin luas. Bandar kakap dari berbagai negara muncul. Untuk Itu, kata dia, satuan jajaran TNI tidak henti - hentinya mengelar kegiatan sosialisasi antinarkotika. “Seperti yang dilaksanakan hari ini, diawali melaksanan tes urine kepada 250 orang Personel militer dan PNS jajaran Korem 162/WB secara acak, syukur Alhamdulillah hasinya negatif,” ungkapnya. Kegiatan ini, kata Danrem, bentuk lain dari pengawasan, pencegahan yang dilaksanakan dilingkungan keluarga besar Korem 162/WB. Kegiatan yang sama juga dilaksanakan di satuan Kodim Jajaran Korem 162/WB, dengan harapan dapat mengantisipasi dan tidak menjadi korban dampak negatif penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba. Baik di internal keluarga besar Korem 162/WB ataupun di tengah ke-
(Suara NTB/ist_penrem)
TES URINE - Tes Urine anggota TNI dan PNS jajaran Korem 162/WB Kamis (28/3) kemarin. hidupan masyarakat luas. “Menginggat beberapa wilayah indonesia darurat narkoba, bahkan setiap hari kurang lebih ratusan orang perhari menjadi korban sia - sia penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba,” ujarnya mengingatkan. Danrem menekankan, agar seluruh keluarga besar Korem 162/WB hendaknya dapat membentengi diri, keluarga serta lingkungan agar tidak menjadi korban sia sia dari penyalagunaan dan penyebaran narkoba.
Karena selain dapat dijerat hukuman pidana sesuai yang diatur dalam undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga sampai ke pemecatan bagi Prajurit TNI/ PNS dilingkungan TNI sesuai aturan yang berlaku. “Yang tak kalah penting secara medis dapat merusak jaringan saraf yang pada akhirnya mengganggu daya tahan tubuh serta pola berpikir, bahkan dapat merenggut nyawa,” tegasnya. (ars/*)
Mataram (Suara NTB) – Jambret semakin gencar beraksi saat melihat kelengahan korbannya. Salah satu modusnya mengincar pengendara motor yang menggunakan ponsel sambil berkendara. Tersangka BD (23) memakai modus itu di Jalan R Suprapto, Ampenan, Mataram tapi akhirnya tertangkap juga. Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menerangkan, tersangka BD beraksi bersama kawannya, SR. “BD ini yang di depan (pengendara), yang menjambret juga,” ucapnya Kamis (28/3) kemarin. Sementara SR hanya membantu menyediakan motor Honda Beat yang mereka pakai beraksi. Meski sukses kabur tetapi mereka menuju jalan buntu di Kekalik, Sekarbela, Mataram. Motor ditinggal sementara mereka melompati tembok. SR ditangkap massa. BD begitu kabur langsung menuju rumah-
nya di Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat. “Waktu itu juga HP yang mereka ambil itu jatuh saat mereka melarikan diri. Tapi kemudian setelak dilacak bisa ketemu. Kita sita jadi barang bukti,” kata Alam. Sementara BD digerebek di rumahnya Senin (25/3) lalu. Kala itu dia kembali melarikan diri meninggalkan pekerjaannya mencuci pakaian. Sebab itu, betis kirinya bersarang timah panas. “Tersangka BD ini sudah tiga kali melakukan pencurian,” terangnya. Salah satunya mencuri ayam milik pamannya sendiri, namun kasus itu diselesaikan dengan kekeluargaan. Kali ini BD akan menjalani proses hukum bersama SR, yang diduga bekerjasama melakukan pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana pasal 365 KUHP. Ancaman penjaranya paling lama sembilan tahun. (why)
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Jumat, 29 Maret 2019
Halaman 9
Bawang NTB Diekspor Brebes PEMBANGUNAN sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika harus cepat selesai. Sebelumnya, pemilik lahan yang akan dilintasi pembangunan sirkuit MotoGP masih menuntut penyelesaian lahan yang belum dibayarkan oleh PT. Inodesian Tourism Development Corporation (ITDC). Hal ini dibenarkan Direktur Konstruksi dan Operasional ITDC, Ngurah Wiriawan. Ditemui di Mataram, Kamis (28/3) (Suara NTB/bul) kemarin, Wiriawan Ngurah Wiriawan mengemukakan, berdasarkan koordinasi dengan provinsi dan kabupaten (Lombok Tengah), ITDC menyerahkannya pada mekanisme yang ada. Ada beberapa lahan yang masih dalam proses pembebasan, sedang negosiasi. Harapannya secepatnya clean and clear. “Ndak lamalah, kita akan putuskan. Kalaupun nanti masih ada riak-riaknya. Kita minta pemerintah bantu,” terangnya. Harapan ITDC hanya satu, kata Wiriawan. Mengingat waktunya sangat mepet. Di lapangan, ITDC juga ingin bekerja cepat. Jangan sampai rencana besar pembangunan ini terganggu. Penunjukan NTB sebagai tuan rumah pelaksanaan motoGP adalah momentum luar biasa. Apalagi panitia penyelenggara (Dorna) telah memutuskan di KEK Mandalika. Pemerintah pusat juga memberikan perhatian yang tidak kecil sebagai tuan rumah harus sukses. “Karena kalau ini waktu pembangunannya terganggu, lintasannya terganggu, terlambat di verifikasi sama FIM, racenya bisa tertunda,” jelas Wiriawan. Karena itu, ITDC sangat mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholders di NTB, terutama sekali masyarakat. Dalam pembangunan ini, ITDC memohon diberi kesempatan agar proses pembangunannya lancar. “Lahan yang belum clear 1,5 hektar kok. Dari total 130 hektar di lintasan utama ada 1,5 hektar yang belum bebas sepenuhnya. Kita masih petakan,” katanya. Proses penyelesaian lahan juga terus berlanjut. Semoga tak lagi ada hambatan. Masyarakat sudah cukup memahaminya. Harapannya warga juga bisa membantu dan ikut mendukung pelaksanaan pembangunan di KEK Mandalika. Progres pembangunan sirkuit MotoGp terus digeber. Saat ini sedang dilakukan uji tanah. Menyangkut tingkat kepadatan tanah yang akan menjadi lintasan sirkuit. Sekali lagi ia tegaskan, proses pembangunan sirkuit terus dilakukan. Jika terhambat, ITDC menyerahkan keputusannya pada pemerintah daerah. “Mohon dukungan kepada pemerintah daerah. Kalau seperti ini situasinya. Mohon dukungan. Pekerjaan fisik bisa kita lakukan dengan menutup lahan agar pembangunan proyek bisa dilaksanakan secara efektif,” demikian Wiriawan. Pembebasan lahan di ITDC menggunakan appraisal yang umumnya di atas harga pasar. Harga sudah cukup memadai. (bul)
Hal ini diungkapkan kepala dinas saat Rapat Koordinasi Daerah Penyelarasan Program Sektor Perdagangan Antar Provinsi Dan Kabupaten/Kota se NTB Tahun 2019 di Mataram, Kamis (28/3) kemarin. “Kami cek dengan Bank Indonesia, ternyata bawang merah kita diekspor dari Brebes oleh PT. Pura,” jelas kepala dinas. Hal ini juga yang menjadi isu strategis yang dibahas dalam rakor dengan kabupaten/kota ini. Sehingga direncanakan ke depan NTB yang menjadi daerah ekspornya langsung. Komoditas ekspor NTB dapat membawa nama besar daerah ini berbagai negara di belahan bumi ini. Untuk menyiasatinya.
Kepala Dinas Sosial Lobar drg. Hj Made Ambaryati mengatakan BDT hasil Verivali terdiri dari masyarakat mendapatkan PBI APBN sebanyak 371.857 jiwa. Belum lagi ditambah APBD provinsi dan kabupaten mencapai hampir 40 persen penduduk di Lobar memperoleh bantuan ini. Masyarakat yang menerima rastra sebanyak 66.996 keluarga penerima manfaat (KPM) dan masyakarat yang mendapat bantuan PKH sebanyak 38.743 jiwa. Mengacu data BDT berdasarkan rumah tangga, kecamatan paling banyak penduduknya diintervensi bantuan antara lain Gerung sebanyak 16.313 KK, Narmada 15.569 KK, sekotong 14.683 KK, Gunungsari 14.544 KK. Diakui banyaknya penduduk yang memperoleh inter-
Mataram (Suara NTB) PT. Jamkrida NTB Bersaing memastikan siap menjadi yang paling depan menyelesaikan persoalan – persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Terutama soal beratnya UMKM mendapat dukungan kredit dari perbankan. Hal ini ditegaskan Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica kepada puluhan UMKM yang menjadi peserta kegiatan Sosialisasi Penjaminan UMKM yang dilaksanakan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Kamis (28/ 3) kemarin. Kepada UMKM yang membutuhkan tambahan dana dari lembaga keuangan, Indra Manthica mendorong para pelaku UMKM di daerah berkomunikasi langsung dengan manajemen PT. Jamkrida NTB Bersaing di Jalan Bung Karno Mataram. “Bisa ajukan kreditnya melalui kami (Jamkrida). Nanti kami verifikasi dan carikan sumber-sumber pendanaan. Jamkrida yang jaminkan,” kata Indra Manthica. Dalam sosialisasi kemarin,
vensi bantuan ini menjadi sorotan pusat. Sehingga tidak boleh bertambah lagi jumlah penduduk yang perlu bantuan. Data BDT ini sudah diserahkan ke operator kecamatan dan dimutakhirkan melalui desa. Nantinya, warga yang sudah tidak berhak menerima bantuan, baik sudah mampu dan meninggal dikeluarkan atau dicoret melalui musyawarah desa. Untuk melakukan memutakhirkan data, pihaknya sudah dibantu sukupindo. Untuk investasi bantuan, tahun ini pusat menggelontor dana Rp157 miliar lebih. Terdiri dari program PKH Rp69 miliar lebih, rastra Rp88,4 miliar lebih. Diakui penerima bantuan ini ada yang salah sasaran. Sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data, melibatkan kecamatan, desa dan dibantu sukupindo. (her)
Puluhan Dicoret
19.331 Warga Miskin di Lobar Tak Terima Rastra Giri menang (Suara NTB) – Puluhan orang penerima bantuan beras sejahtera (Rastra) di Lombok Barat dicoret dari daftar. Mereka dinilai tak layak menerima bantuan tersebut. Dicoretnya penerima bantuan berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa (Muskel) dan kelurahan (Musdes) yang digelar) di tingkat desa dan kelurahan bersama para kadus dan para tokoh. Puluhan orang yang telah dicoret inipun telah diganti oleh warga miskin yang masuk dalam Berbasis Data Terpadu (BDT). Di Lobar masih banyak warga miskin yang belum masuk data penerima rastra. Terdapat 19.331 warga belum menerima Rastra. Kepala Dinas Sosial Hj. Made Ambaryati mengatakan, belum semua desa di Lobar menyelesaikan Musdes. Terdapat sekitar 20 persen desa dan kelurahan belum melaksanakan musyawarah. Untuk pelaksanaan musdes dan muskel ditargetkan selesai bulan ini. Sehingga 15 April semua data sudah diserahkan ke pusat. ”Semua ada 70 penerima rastra dicoret, karena tak berhak. Kalau hasil musdes dan muskel yang baru belum
(Suara NTB /her)
Hj. Made Ambaryati tahu karena masih berlangsung,” jelas dia. Begitu ada penerima yang dicoret kata dia langsung diganti oleh warga miskin yang ada di BDT. Sejauh ini masih ada belasan ribu warga miskin di yang belum mendapatkan bantuan beras sejahtera (Rastra). Bahkan mereka tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk memasukkan warga ini pihak Dinas Sosial pun tengah melakukan pendataan terhadap 66 Ribu lebih penerima
Dinas Perdagangan Provinsi NTB telah mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan untuk dibantu dipenuhi fasilitas ini. Hj. Selly menyebut, dua yang diusulkan. Satu akan ditempatkan di gudang Pulau Sumbawa dan satu lainnya untuk ditempatkan di gudang Pulau Lombok. CAS ini dapat dikelola oleh kelompok yang telah berbadan hukum atau koperasi. Satu CAS dapat menampung hingga puluhan ton. CAS yang direncanakan di Pulau Sumbawa, dapat dimanfaatkan untuk menyimpan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya. Sementara di Pulau Lombok rencananya untuk menyimpan cabai. “Ke-
Semakin banyak ekspor non tambang kita, dana transfer dari pusat juga akan ditambah,” demikian Hj. Selly. (bul)
Hj. Selly Andayani
Jamkrida Jamin Kredit UMKM
Rentan Miskin, 50 Persen Lebih Warga Lobar Diintervensi Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi (Verivali) dan pemutakhiran data basis data terpadu (BDT) yang dilakukan Dinas Sosial, terdapat 124.359 atau 427.494 jiwa penduduk Kabupaten Lombok Barat diintervensi bantuan sosial. Baik berupa Penerima Bantuan Iuran (PBI), Rastra dan Program keluarga harapan (PKH). Jumlah ini melampaui total penduduk Lobar yang mencapai 734 ribu jiwa lebih. Program intervensi bagi ratusan ribu jiwa ini sebagian besar dari pemerintah pusat, total anggaran yang digelontorkan tahun ini mencapai Rp157 miliar lebih. Sedangkan dari Pemda masih minim. Sebab anggaran untuk penanganan sosial kurang 1 persen dari anggaran yang ada di dinas sosial.
Salah satu alternatif, kata Hj. Selly, daerah harus menyediakan lahan untuk pembangunan gudang Control Atmosphere Storage (CAS). Fasilitas ini dapat membantu petani melakukan tunda jual. Bawang-bawang yang dipanen bisa disimpan dalam jangka waktu hingga 6 bulan. Artinya, ketika panen dan harga penjualan turun, petani dapat menunda penjualannya hingga harga membaik kembali. CAS adalah suatu teknologi pengkondisian atmosfer pada ruang penyimpanan komoditas hortikultura (buah dan sayuran) untuk mempertahankan mutu dan memperpanjang umur simpan bauh dan sayuran segar setelah dipanen.
menterian akan memberikannya (CAS). Asal pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk membangun gudangnya. Ini yang perlu kabupaten/kota tau,” jelas Hj. Selly. Selain bawang merah ini, Hj. Selly juga terus mengejar pengusaha-pengusaha lokal yang melakukan ekspor dari luar NTB. Salah satunya, pengusaha kerajinan di Beleke, Lombok Tengah yang intens mengirim hasil kerajinan ketak ke berbagai negara. Ekspornya menggunakan atas nama Bali. Lalu hasil – hasil perikanan tangkap dan budidaya. “Ndak apa- apa ekspor dari luar. Asalkan SKA (Surat Keterangan Asal) urus di sini agar atas nama NTB. Mudah dan cepat prosesnya.
rastra. Pihak Disos melakukan pengecekan terhadap penerima rastra ini apakah miskin atau sudah mampu. Sehingga warga yang mampu ini bakal diganti oleh warga yang belum masuk penerima rastra. Mengacu data, jelas Ambar, penerima rastra di Lobar mencapai 66.996 orang, Penerima PKH 40.228 orang. Namun dari penerima PKH ini hanya 20.897 orang yang memperoleh rastra sisanya 19.331 warga belum menerima Rastra. Warga miskin yang memperoleh PKH jelasnya seharusnya menerima bansos Rastra, penerima bansos Rastra juga harus memperoleh bantuan JKN PBI. Sementara faktanya, dari data penerima PKH sendiri baru 20 ribu lebih mendapatkan bantuan rastra. Mengacu data tersebut kemungkinan besar dari penerima rastra 66 ribu lebih terdapat warga yang tidak berhak menerima namun diberikan. Jika dikurangi penerima PKH yang mendapatkan rastra sebesar 20 ribu lebih, maka terdapat sekitar 46 ribu lebih penerima rastra perlu dilacak validasinya apakah benarbenar miskin atau tidak. (her)
(Suara NTB/bul)
BERI PEMAHAMAN - Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica memberikan pemahaman kepada UMKM tentang peran dan fungsi Jamkrida dalam hal penjaminan kredit. UMKM juga mengungkapkan tidak mudahnya pelaku UMKM mendapatkan kredit / modal tambahan dari perbankan. Konsultan PLUT, Nurrahmat, SE mengemukakan umumnya persoalannya mental di penjaminan. UMKM harus memiliki jaminan yang cukup untuk mendapatkan dana segar. Kendatipun dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak mengharuskan jaminan. Sosialisasi kemarin sekali-
gus memberikan pencerahan kepada para pelaku UMKM terkait dengan fungsi Jamkrida dalam hal pengembangan UMKM. Jamkrida hajatan awalnya didirikan memang untuk mendukung keberadaan koperasi dan UMKM (KUMKM) yang periode sebelumnya diprogramkan untuk mendukung wirausaha baru (WUB). “Kita berusaha masuk secara bertahap lewat berbagai pintu. Ada yang langsung ke bank, kita
ingin nanti ada UMKM yang lebih banyak lagi datang ke Jamkrida. Mana yang layak dibantu pembiayaannya di bank, kamu sangat terbuka,” jelas Indra. Kendala yang dihadapi UMKM dalam mengakses keuangannya diharapkan dapat diatasi. Sehingga lebih mudah mengembangkan usahanya. Terkait kondisi NTB, rencana menjadikan NTB sebagai salah satu destinasi wisata andalan. Dimana peran UMKM, kata
Indra Manthica sangat besar. karena itu, diharapkan berkembangnya produk-produk kreatif yang akan mengisi pasar-pasar pariwisata lokal sumbernya dari UMKM lokal. Bukan dari produk luar. “Kita sama-sama menyambut NTB sebagai destinasi wisata yang jadi incaran nasional dan internasional. UMKM harus mengambil peran jadi tuan di rumah sendiri. Kami bantu, asalkan diperbaiki manajemen usahanya, pencatatannya dan kondisinya. Sehingga ketika dianalisa kelayakannya, gambarannya jelas,” demikian Indra. Diluar konteks itu, Jamkrida NTB saat ini menjaminkan 30.000 UMKM dari 600-an ribu jumlah UMKM di NTB (5 persen). Untuk menjamin UMKM lebih besar lagi, diperlukan dukungan modal yang lebih besar. Saat ini modal yang dikelola Jamkrida NTB Bersaing hanya Rp32,5 miliar. Ketika modal Jamkrida besar, maka bank lain juga akan melihat perusahaan daerah ini bisa diandalkan. Sebaliknya jika modalnya kecil, bankpun akan ragu-ragu dengan perusahaan ini. (bul)
(Suara NTB/bul)
Sedang Negosiasi
Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengemukakan potensi bawang merah yang cukup besar di NTB. Bawang merah adalah salah satu dari komoditas hortikultura yang telah diekspor. Akan tetapi, ekspornya bukan atas nama NTB. Melainkan Brebes, Jawa Tengah.
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 29 Maret 2019
Halaman 10
UNBK SMK 2019 UN Serba Terbatas GEMPA 5 Agustus 2018 lalu mengakibatkan seluruh sarana prasarana sekolahsekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami kerusakan. Rencana melaksanakan UN secara normal harus sirna saat itu. Sebelum akhirnya sekolahsekolah ini melaksanakan UN melalui sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Menengah Program Khusus Program Layanan Khusus (PK-PLK) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. L. Basuki Rahman, menjelas(Suara NTB/dok) kan walaupun semua L. Basuki Rahman sekolah terdampak gempa mencapai 100 persen, namun UNBK tetap jalan. Adapun total siswa SMK yang ikut UNBK d Lombok Utara sebanyak 944 orang. Siswa SMK negeri banyak 805 dan siswa SMK swasta sejumlah 139. Dikatakannaya, saat ini jumlah SMK yang ikut UNBK sebanyak 12 sekolah atau dengan persentase 100 persen. Rinciannya ialah terdiri dari 5 SMK negeri dan 7 SMK swasta. Adapun tempat pelaksanaan UNBK ditetapkan menjadi 5 subrayon, yakni di semua SMK negeri. Selain itu, Dari jumlah SMK yang ikuti UNBK terdapat sebanyak 10 SMK yang UNBK menggunakan KTSP 2006 dan sebanyak 2 SMK dengan menggunakan K13. Sementara gangguan teknis selain mati listrik ialah adanya fenomena siswa nikah yang menikah dini. “Masih jadi masalah pendidikan ada siswi SMK yang tidak ikut ujian karena nikah dini. Masalah teknis masih ada pemadaman listrik di wilayah Bayan dan Kayangan pada hari kedua UNBK,” jelasnya. (dys)
Penguasaan Server Lebih Baik, Listrik Padam Tidak Bisa Dihindari Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK tahun 2019 ini secara umum lebih baik dari tahun kemarin. Terutama dalam hal penguasaan jaringan dan penanganan server. Sementara itu, salah satu masalah yang tidak bisa dihindari yakni terjadinya listrik padam dari PLN. Hal itu diungkapkan Tim Help Desk UN NTB, Susanto, kepada Suara NTB. Menurutnya, pelaksanaan UNBK SMK tahun ini lebih baik dibandingkan tahun 2018 lalu. Jika dibandingkan tahun 2018 lalu, kekurangan yang sangat dirasakan yaitu mengenai penguasaan jaringan dan penanganan server. Salah satu masalah yang tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan UNBK tahun ini yaitu listrik
padam dari PLN. “Yang tidak bisa dihindari mati listrik dari PLN,” ujarnya. Ia bersyukur pelaksanaan UNBK tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Kondisi ini terjadi karena sudah melalui proses pelatihan proktor sejumlah 434 proktor se-NTB melalui dana APBD dan 210 proktor Help Desk melalui dana APBN serta dilakukan simulasi satu, simulasi dua, dan gladi bersih.
“Alhamdulillah, lebih baik dari tahun kemarin. Upayaupaya tersebut untuk meminimalkan kendala teknis di lapangan dengan penguasaan Sumber Daya Manusia (SDM) proktor yang menangani di satuan pendidikan,” jelas Susanto. Kendala yang kerap dialami pada UNBK SMK tahun ini berupa listrik padam. Dari laporan yang diterima panitia, di hari pertama terjadi listrik
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Siswa MAN 1 Lotim yang ikut Lomba Paskibraka di SMAN 7 Mataram pose bersama usai mengikuti lomba.
MAN 2 Mataram Juarai Lomba LKBB Mataram (Suara NTB) MAN 2 Mataram keluar sebagai juara Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LKBB) antar SMA/SMK/MA se-Pulau Lombok, yang digelar Resimen Mahasiswa Rinjani Satuan 902/ Yudha Dharma IKIP Mataram pertengahan Maret lalu. Peserta berasal dari sekolah-sekolah kenamaan khususnya di Kota Mataram seperti SMA 3 Mataram, MAN 2 Mataram,MAN 1 Mataram, SMAN 1 Mataram. Untuk penjurian, panitia mendatangkan juri profesional dari unsur TNI. Dari hasil penilaian tim juri, yang berhasil meraih juara I adalah MAN 2 Mataram, juara 2 diraih MAN 2 Mataram dan juara 3 MAN 1 Mataram serta kategori Danton terbaik dari SMAN 1 Mataram. Rektor IKIP Mataram Prof. Kusno, DEA.,Ph.D, menyampaikan apresiasi kepada Menwa Rinjani Satuan 902/Yudha Dharma atas kerja keras yang telah dilakukan, sehingga LKBB dapat terlaksana. Rektor juga menyampaikan terima kasih kepada para juri dan semua peserta yang berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan LKBB 2019. Rektor juga mengingatkan kepada seluruh peserta tentang nilai yang dapat dipetik dari kegiatan baris berbaris yaitu nilai kedisipilinan, kekompakan, saling pengertian satu dengan yang lainnya dan kesehatan. (dys)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Rektor IKIP Mataram Kusno foto bersama peserta LKBB antar SMA/SMK/MA se Pulau Lombok.
Penyelenggaran Ujian Nasional tahun pelajaran 2018/2019 menunjukkan bahwa Jadwal UNBK SMK dilaksanakan pada 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2019. Dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Sementara Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMK sudah dilaksanakan pada Sabtu (23/3) dilanjutkan pada 1 April sampai dengan 12 April. UKK SMK akan dilaksanakan pada 15 Mei sampai dengan 30 Mei mendatang. Pengumuman kelulusan siswa SMK akan dilaksanakan pada 13 Mei 2019. (ron)
Tak Kalah Hebat, Madrasah Juga Bisa Bersaing
MAN 1 Lotim Juara Lomba Paskibraka Se Pulau Lombok Selong (Suara NTB) MAN 1 Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan M. Nurul Wathoni, M.Pd terus berbenah baik dari sisi fisik maupun dari sisi akademik. Selama menjabat sebagai Kepala MAN 1 Lotim peningkatan fisik dan akademik dan non akademik siswa terus dikembangkan melalui pembinaan yang intensif. Terbukti dengan banyaknya torehan prestasi yang diraih. Seperti lomba Paskibra tingkat Provinsi NTB yang diadakan oleh SMAN 7 Mataram pada 23 Maret 2019 lalu, tim MAN 1 Lotim mampu menyabet dua juara sekaligus, yakni juara 2 Lomba Kreativitas Baris Berbaris Formasi Pengibaran dan juara 3 PBB Murni. Menurut Kepala Man 1 Lotim M. Nurul Wathoni, prestasi yang tiada henti-hentinya diraih, karena madrasah mampu melakukan pembinaan yang matang melalui dana pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah. Jadi, dana pendidikan untuk pembinaan siswa benar-benar dimanfaatkan secara tepat, sehingga itulah kunci keberhasilan di MAN 1 Lotim. Selain itu, prestasi yang diraih anak-anak yang ikut lomba paskibraka merupakan hasil kerja keras dan pelatihan yang matang. Ia mengaku bangga dengan torehan prestasi yang diraih oleh Paskibraka MAN 1 Lotim. Sementara itu, Pembina Ekstrakurikuler Paskibraka MAN 1 Lotim Imam Darmawan, M.Pd., mengungkapkan prestasi yang diraih oleh paskibraka bukan kali ini aja, banyak prestasi yang diraih seperti banyak siswa MAN 1 Lotim yang lolos seleksi petugas pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 2019. Ia tidak lupa mengungkapkan terima kasih kepada pihak madrasah yang terus mendukung pengembangan bakat dan minat siswa di bidang paskibraka. Wisnu Bagas Setia, Ketua Paskibraka MAN 1 Lotim menuturkan prestasi ini merupakan hasil latihan yang tidak pernah lelah dan yang terpenting juga yakni doa dari semua keluarga besar MAN 1 Lotim. Ia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga besar MAN 1 Lotim yang telah banyak membantu lewat doa. (r)
padam di daerah Batukliang, Lombok Tengah. Kemudian di hari kedua juga sempat terjadi listrik padam di daerah di wilayah Sambelia, Bayan, dan Kayangan. Dan di hari ketiga di beberapa SMK juga terjadi listrik padam seperti di SMKN 2 Sekotong, SMKN 1 Woja, dan beberapa SMK di Sumbawa. Listrik Padam juga sempat terjadi di beberapa tempat lainnya. Namun secara umum tidak begitu mengganggu pelaksanaan UNBK, hanya terjadi penundaan beberapa saat. Kemudian UNBK bisa dilanjutkan lagi. Berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS)
(Suara NTB/ist)
DISKUSI - Suasana diskusi Palladium dengan perwakilan Pemprov NTB dan Dekan dari FKIP dari sejumlah perguruan tinggi di Lombok.
Tim Palladium INOVASI ke Lombok Mataram (Suara NTB) Palladium selaku pengelola program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) mengadakan kunjungan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat(NTB) pada Selasa (26/ 3) dan Rabu (27/3). Provinsi ini dipilih sebagai salah satu lokasi kunjungan oleh tim Palladium yang beranggotakan pemimpin-pemimpin dari wilayah Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Asia Pasifik. Delegasi dipimpin oleh Chief Executive Officer (CEO) Palladium, Chris Hirst. Tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung pengimplementasian program yang dikelola oleh Palladium di Lombok, NTB. Mereka bertemu dengan perwakilan pemerintah setempat, guru, siswa dan anggota masyarakat serta melihat secara langsung sekolah bambu yang dibangun oleh INOVASI bersama masyarakat. Tim Palladium di Lombok akan mengunjungi sekolahsekolah dampingan INOVASI yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yaitu: SDN 2 Malaka, SDN 8 Sokong, dan MI Riadlul Jannah NW Penjor. “Saya sering menyampaikan kepada anggota tim akan pentingnya menyempatkan waktu mengunjungi lokasi program dan melihat secara langsung dampak positif yang telah dihasilkan. Wilayah kerja Palladium mencakup 90 nega-
ra dan hasil kerja kami di Indonesia merupakan suatu contoh nyata dari terjadinya dampak positif di berbagai bidang. Saya bersyukur atas keramahtamahan yang kami jumpai dan kesempatan untuk belajar dari mitra-mitra kami di Indonesia,” ujar Chris Hirst. Kunjungan hari pertama bertempat di Ruang Rapat Sekda NTB. Dalam kesempatan ini, rombongan ditemui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, H.Muh. Suruji mewakili Pemerintah Provinsi NTB. “Apabila nanti program INOVASI ini dilanjutkan, bagaimana program ini dideseminasikan kepada mahasiswa perguruan tinggi atau FKIP. Kemudian saya ingin menambahkan sebenarnya program INOVASI ini titik tekannya pembinaan kepada guru atau pelatihan pada guru bukanlah pada meningkatkan literasi dan numerasi. Tetapi bagaimana menemukenali potensi lingkungan kemudian menemukenali kendala-kendala dalam proses belajar-belajar yang kemudian menumbuhkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran,” ujar Suruji. Dalam kesempatan ini hadir pula para dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)dari perguruan tinggi di Lombok antara lain dari Universitas Mataram, Universitas Nahdatul Wathan Mataram, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, dan Universitas
Nahdlatul Ulama. Melalui pertemuan ini, tim Palladium memperoleh informasi dan umpan balik mengenai penyelengaraan program INOVASI termasuk kegiatan atau program yang dilaksanakan pihak universitas dalam rangka upaya bersama meningkatkan kualitas pendidikan di NTB. Di hari yang sama dengan lokasi berbeda, tim juga bertemu dengan Bupati Lombok Utara, Dr. Najmul Akhyar, SH., MH. Beliau menyambut baik kedatangan tim Palladium. “Gempa bumi yang terjadi kemarin sudah meruntuhkan sekitar 1700 ruang kelas. Kemudian yang paling kami rasakan adalah sempat menurunnya semangat anakanak dan guru-guru kamidalam belajar. Kami bersama INOVASI terus membangun semangat mereka dan menyediakan fasilitas,” tutur Bupati Lombok Utara mengapresiasi pelaksanaan program di Lombok Utara. Hari berikutnya, Rabu (27/3), rombongan dibagi tiga kelompok dan mengunjungi sekolahsekolah yang telah ditetapkan. Chris beserta tiga anggota timnya mengunjungi SDN 2 Malaka. Mereka disambut oleh kepala sekolah dan perwakilan siswa yang mengalungkan kain tenun khas Lombok kepada rombongan. Di sana, mereka berkeliling dari kelas 1 hingga kelas 3 mengamati proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah bambu, termasuk bercengkerama dengan siswa. (ron)
Praya (Suara NTB) Siapa bilang jika siswa madrasah tidak bersaing? Buktinya siswa madrasah tak kalah hebat dengan siswa sekolah umum lainnya. Sebagaimana juga dibuktikan oleh Grup Band Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Lombok Tengah (Loteng) atau Mandala. Grup Band Mandala merupakan salah satu kelompok musik yang lahir dari Kreativitas Anak-anak Madrasah. Grup yang sudah mengantarkan banyak santri MAN 2 Loteng menjadi pegiat seni ini menjadi salah satu kegiatan eskul yang peminatnya sangat banyak. Sejak berdiri lima tahun lalu, yakni pada bulan September 2014, Grup ini telah banyak mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga pendidikan. Wakil Kepala MAN 2 Loteng Bagian Kesiswaan, Damrah Darmawan, menyatakan bahwa di samping sering mengikuti lombalomba tingkat pelajar maupun umum, Grup Band Mandala juga kerap diminta tampil menghibur masyarakat di acara-acara yang digelar oleh Kemenag maupun masyarakat umum. Damrah juga menambahkan, setiap ada kegiatan-kegiatan di madrasah seperti perayaan hari besar agama Islam, perpisahan atau wisuda kelas XII sampai perayaan hari guru, Band Mandala pasti
tampil menghibur dan menjadi bintang dalam setiap kegiatan. Sementara itu Kepala MAN 2 Lombok Tengah Lalu Syahdi, menyebut jika Grup Band Mandala dalam beberapa hari ke depan tepatnya pada 4 April 2019, akan mengikuti lomba band antar pelajar dan mahasiswa di Lombok Epicentrum Mataram. Gelaran yang akan diikuti oleh band-band pelajar dan mahasiswa terbaik se Pulau Lombok ini merupakan kegiatan besar SMAN 1 Mataram yang diberi label Sketsa Band 2019. Lebih lanjut Lalu Syahdi menambahkan kalau persiapan untuk tampil di event tersebut sudah dilakukan selama dua minggu terakhir. Saat ini Mandala Band terdiri dari lima personel yaitu Ahmad Maulidin Efendi sebagai Drummer, Rismayadi sebagai Lead Vocal, Riski Maulana sebagai Gitar Rhythm, Muhammad Billy sebagai Gitar Melodi dan Lalu Joe sebagai Basis. Kelima siswa yang ratarata kelas X ini merupakan formasi terbaru setelah personel sebelumnya sudah menyelesaikan studinya di MAN 2 Loteng. Untuk mematangkan skill para personelnya, kegiatan latihan dilaksanakan dua kali seminggu yaitu hari Senin dan Minggu sore. “Selamat dan salut untuk anak-anak MAN 2 Loteng, terus berkreasi menjadikan diri sebagai santri bertalenta,” ujarnya. (dys)
(Suara NTB/ist)
TAMPIL - Grup Band Mandala MAN 2 Lombok Tengah sedang tampil dalam salah satu acara.
Kenalkan Perpustakaan di Kalangan Anak Usia Dini
DPK Lotim Gelar Kegiatan Bergembira Selong (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan berbagai cara dalam meningkatkan minat baca dan jumlah kunjungan ke perpustakaan. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan bergembira di perpustakaan. Melalui kegiatan bergembira ini bertujuan memasyarakatkan perpustakaan di kalangan anak usia dini tingkat TK, PAUD, dan RA. Kepala Seksi Layanan dan Otomasi Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim, Lalu Nasrun,SIP, menjelaskan, dalam kegiatan bergembira di perpustkaan yang dilaksanakan di aula DPK Lotim, Kamis (28/3). Sebanyak 140 anak yang didampingi guru dan orang tuanya hadir dari 6 lembaga
(Suara NTB/yon)
BERGEMBIRA - Kegiatan bergembira di perpustakaan yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Lotim. Kegiatan ini dalam rangka mengenalkan perpustakaan pada anak usia dini. pendidikan anak usia dini, di antaranya PAUD Bina Karya Aikmel, RA Tarbiatul Muslimin, TK Islam Al. Asy’ari Reban Tebu, TK Islam Rumbuk, RA Al. Istiqomah Reban
Tebu, dan TK PKK Mayang Nira Reban Tebu. Menurut Lalu Nasrun, untuk tahun 2019 ini DPK Lotim merencanakan sebanyak 10 kali kegiatan bergem-
bira dengan ketentuan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari-hari besar perpustakaan. Misalnya, kegiatan bergembira yang dilaksanakan, Kamis kemarin dalam rangka puisi sedunia. Begitupun kegiatan-kegiatan lainnya akan tetap akan disinergikan dengan hari-hari besar perpustakaan lainnya. Selain menggelar kegiatan bergembiran untuk tingkat anak usia dini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim juga melakukan penyuluhan untuk tingkat SD, SMP, dan SMA dengan dilakukan langsung penyuluhan ke luar. Seperti di SMP Yadinu Masbagik dengan menghadirkan narasumber dari pengawas dan Dinas Perpustakaan. Tujuan dilakukan penyuluhan untuk meningkatkan jumlah kunjungan di perpustakaan. “Kegiatan bergembira di per-
pustakaan wadah untuk mengenalkan perpustakaan bagi anak-anak tingkat PAUD, TK, dan RA. Penyuluhan supaya mendongkrak jumlah kunjungan,” ujarnya. Diharapkan ke depan perpustakaan dapat mendukung kabupaten layak anak. Hanya saja yang masih perlu dibenahi saat ini berupa sarana pendukung bermain dan ruang baca anak yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Ke depan perpustakaan diharapkan lebih identik dengan buku-buku muatan lokal, sehingga ke depan akan dilakukan penelusuran letak-letak buku-buku yang bernilai muatan lokal. “Di tahun 2019 ini, DPK Lotim juga sudah memulai E-Library atau berbasis digital yang anggota bisa melakukan pinjaman melalui android,” pungkasnya. (yon/*)
SUARA NTB
Jumat, 29 Maret 2019
Biliar Cari Lima Atlet Terbaik untuk Pra-PON Mataram (Suara NTB) Kualifikasi Pra-PON cabang olahraga biliar akan berlangsung sekitar bulan Juli 2019. Pihak pengurus cabang olahraga biliar akan mencari lima atlet terbaik mewakili NTB di Pra-PON Biliar tahun 2019. Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) NTB, Bahtiar Thamrin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, (28/3) mengatakan, dalam rangka mencari lima atlet terbaik, pihaknya akan melaksanakan Selekda atlet biliar NTB di Mataram seminggu sebelum Pra-PON berlangsung. Para atlet yang dipanggil mengikuti Selekda adalah atlet-atlet asal kabupaten/kota yang sukses mendulang medali emas, perak dan perunggu di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2018. “Kami akan memanggil sebanyak 15 atlet peraih medali di Porprov NTB 2018 untuk mengikuti Selekda atlet Pra-PON. Dari jumlah 15 atlet itu akan diambil lima atlet terbaik,” ucapnya. Pihak Pengprov POBSI NTB sengaja memanggil para atlet peraih medali Porprov NTB 2018 mengikuti seleksi daerah karena jumlah atlet peraih medali Porprov NTB cukup banyak. Yakni sekitar 15 atlet. “Dari jumlah 15 atlet itu akan kami ambil lima atlet terbaik untuk mewakili NTB di Pra-PON 2019,” jelasnya. Terkait akan digelarnya Selekda atlet Pra-PON biliar tersebut, Bahtiar berharap ada dukungan sharing anggaran cabor dengan KONI NTB. Pasalnya untuk penyelenggaraan seleksi daerah akan memakan biaya yang relatif besar. Terutama untuk akomodasi dan makan atlet Selena Selekda membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain melaksanakan Selekda pihak pengurus cabor akan melaksanakan TC di Mataram untuk memantapkan persiapan atlet menghadapi Pra-PON 2019. Kegiatan TC atlet Pra-PON akan berlangsung kurang lebih seminggu guna memantapkan persiapan atlet menghadapi Pra-PON. (fan)
Halaman 11
Zigi Raih Medali Emas di Seleknas 2019 Mataram (Suara NTB) Atlet karate NTB, Ahmad Zigi Zaresta Yuda tampil memuaskan di ajang seleksi nasional (Seleknas) South East Asia Karate Federation (SEAKF) di Jakarta, Kamis (28/3). Hasil itu meloloskan atlet asal Lombok Barat (Lobar) itu mengikuti Kejuaraan Dunia atau World Karate Federation (WKF), Mei 2019 dan SEA Games 2019.
Ahmad Zigi Zaresta Yuda
Informasi lolosnya karateka asal N T B mengikuti WKF ini disampaikan o l e h Satuan Tugas (Sat-
gas) KONI NTB, H. Hari Gunawan kepada Suara NTB, Via ponselnya, Jumat (28/3). “Zigi meraih medali emas di Seleknas tahun 2019 di Jakarta hari ini,” ucapnya. Seleknas yang diikuti karate nasional dari 34 provinsi di Indonesia itu, Zigi turun di kelas Kata (seni gerak) dan sukses merebut medali emas. Hasil itu meloloskan Zigi
mengikuti Kejuaraan SAKF bulan April, WKF bulan Mei dan SEA Games 2019. Hingga berita ini ditulis, Sekum Pengprov FORKI NTB, Akhwan yang dikonfirmasi belum mengetahui informasi Zigi meraih medali emas di Seleknas 2019. Namun demikian dia membenarkan bila Zigi tengah mengikuti Seleknas SEAKF
di Jakarta sejak tanggal 28 hingga 29 Maret 2019. “Zigi memang sempat pamitan ke kami terkait keberangkatan mengikuti Seleknas. Namun kami belum tau hasilnya, saya belum bisa hubungi Zigi sekarang,” jelasnya. Sementara itu Hari Gunawan menambahkan bahwa infomasi Zigi meraih medali emas di Seleknas SEAKF disampaikan oleh pelatih karate Pelatda Mayung NTB, Erlandoria Vitara. “Saya dapat laporan dari Pelatihnya Zigi (Ferlandoria-red) bahwa Zigi dapat medali emas di Seleknas di Jakarta,” tegas Hari. (fan)
(Suara NTB/Instagram @zigizaresta)
Tanpa Zohri, Tim Estafet Tetap Optimis Mataram (Suara NTB) Tim estafet 4x100 meter tidak diperkuat Lalu Muhammad Zohri di Kejurnas Atletik Jatim Open yang berlangsung di Surabaya, Jatim, Jumat (29/3) hari ini. Namun kontingen NTB masih optimis tim estafet 4x100 meter bisa menyumbangkan medali emas. Sekum Pengprov PASI NTB, Agus Sukmayadi yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Kamis (28/3) mengatakan tim estafet 4x100 meter akan tanding, Jumat (29/3) hari ini. Mereka diperkuat Iswandi, Sudirman Hadi, Fadlin dan Zakariah. “Lalu Muhammad Zohri tidak ikut di kejurnas ini karena mengikuti Kejuaraan Atletik Grand Prix di Malaysia,” ucapnya. Lanjutnya, meski tanpa Zohri Amin tim estafet 4x100 meter NTB masih optimis dapat merebut medali emas di Jatim Open. Pasalnya tiga atlet yang perkuat tim estafet 4x100 meter NTB merupakan atlet nasional, seperti Iswandi, Sudirman Hadi dan Fadlin merupakan atlet berprestasi nasional. Ketiga atlet itu pernah meraih medali emas untuk tim estafet 4x100 meter NTB di PON 2016. Kecuali Zakariah belum pernah tanding di PON, namun catatan waktunya tidak beda jauh dengan Iswandi, Sudirman Hadi dan Fadlin. Di tempat terpisah, pelatih atletik asal NTB, H. Muhdar mengatakan hal yang sama. Dia mengungkapkan limit waktu yang di catat oleh Zakariah saat latihan di GOR Turide Mataram belum lama ini sudah menembus 10.78 detik. Selisih 0, 40 detik dari tiga rekannya. Menurut Muhdar, catatan waktu keempat atlet NTB itu masih bisa bersaing di kancah nasional bahkan bisa menembus peringkat satu nasional. Meski demikian Muhdar tak memasang target medali emas kepada atletnya, mereka hanya mengejar limit waktu lolos PON 2020. “Target kita, anak-anak lolos PON di Papua t a h u n 2020,” jelasnya. (fan) Agus Sukmayadi
(Suara NTB/fan)
ATLET REMAJA - Pembinaan atlet atletik remaja terus berjalan. Tampak para atlet atletik remaja tengah menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (23/3).
Ganti Nama, Perumda Bintang Bano Diminta Perbaiki Pelayanan Taliwang (Suara NTB) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi berganti nama menjadi Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) Bintang Bano. Pergantian nomenklatur nama tersebut setelah, Kamis (28/3), Perda perubahan pembentukamnya ditetapkan oleh DPRD KSB melalui sidang paripurna. “Hari ini resmi PDAM KSB berganti nama menjadi Perumda Bintang Bano,” kata Direktur Perumda Bintang Bano LSB, Bambang, ST usai mengikuti jalannya sidang paripurna DPRD KSB. Saat sidang paripurna penetapan, Panitia Khusus (Pan-
sus) 1 yang menggodok Perda perubahan nama PDAM KSB meminta perusahaan plat merah tersebut terus memperbaiki kulaitas pelayanannya kepada masyarakat. Tidak saja penyediaan produk tetapi juga pada hal-hal administrasinya. “Semuanya harus dibenahi, kualitas produknya dalam hal ini airnya dan juga pelayanan administrasinya,” kata juru bicara Pansus 1 DPRD KSB, Masadi, SE. Selain berganti nama, Perumda Bintang Bano juga mendapat suntikan dana melalui penyertaan modal Pemda KSB. Menurut Pansus 1, tambahan penyertaan modal itu
(Suara NTB/fan)
petinju NTB yang berprestasi nasional cukup banyak yang lahir dari Sasana Notorius. Hal itu diakui Haryoto karena Notorius lebih fokus membina atlet muda, dimisalkannya atlet putri binaan Notorius, Endang berhasil menyumbang medali emas di PON 2016. Selain itu Huswatun Hasanah, Saputra Samada meraih medali perak dan Jubaitul meraih medali perunggu. Di tempat terpisah, Pelatih Tinju Sasana Notorius Sumbawa Barat, Indah Dugi Cahyono mengaku siap merealisasikan target dua emas yang dibebankan oleh Pertina NTB itu. Dari empat petinju yang disiapkan, terdapat dua atlet yang dipastikan bisa meraih dua emas di PON 2020. Dua emas itu ditargetkan lewat, Jaliah Niami peraih medali emas kelas 45 Kg putri di kejurnas tinju junior tahun 2018 dan Riza Pastika peraih medali perak di kelas 54 Kg. Selanjutnya dua petinju lain, Sarmila Juniawati yang disiapkan di kelas 48 Kg serta Marisha Apriliana yang disiapkan di kelas 51 Kg putri diaku berpeluang meraih medali juga. “Insya Allah kita bisa menyumbangkan dua emas dari empat petinju yang kami siapkan,” tuturnya. (fan)
kami tercapai,” janjinya. Bambang menjelaskan, pergantian nomenklatur PADM menjadi Perumda sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Kami sangat bersyurkur Pemda merespon cepat PP itu sehingga kami menjadi PDAM pertama di Indonesia mengikuti PP 54/2018,” imbuhnya. (bug)
Bambang (Suara NTB/bug)
Transplantasi Terumbu Karang di KSB Terus Dilakukan
Atlet Tinju Dibebankan Dua Emas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tinju memasang target dua emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang berlangsung di Papua 2020. Dua emas itu diharapkan dapat diraih lewat petinju binaan Sasana Tinju Notorius Sumbawa Barat. Selain itu petinju dari kabupaten/ kota lain di NTB juga diharapkan bisa memberikan kontribusi medali. Hal ini disampaikan oleh Sekum Pertina NTB, H. Haryoto AZ kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (28/3). “Kita mengharapkan target dua medali emas bisa disumbangkan oleh petinju dari binaan Sasana Notorius Sumbawa Barat. Karena Sumbawa Barat punya atlet putri yang berprestasi nasional,” ucapnya. Selain dari petinju Sumbawa Barat, Haryoto juga mengingatkan petinju dari kabupaten/kota lain untuk tetap konsisten membina atlet. Sehingga bisa bersaing dengan petinju-petinju binaan Sasana Notorius. “Saya harapkan petinju dari kabupaten/kota lain di NTB, jangan patah semangat. Mereka harus mampu cetak petinju berprestasi seperti petinju binaan Sasana Notorius. Haryoto tidak memungkiri
harus dioptimalkan oleh Perumda Bintang Bano. Memanfaatkan sebesar-besarnya setiap sen dana tersebut memperbaiki kinerjanya serta mengembangkan usaha khususnya meluskan daya jangkau layanannya kepada masyarakat. “Semoga dengan tambahan modal itu Perumda semakin lebih bakk lagi,” cetus Masadi. Menanggapi harapan Pasus 1 itu, Bambang menyatakan, siap meningkatkan kulaitas Perumda Bintang Bano. Baik dari sisi layanan maupun manajemennya. “Pergantian nama ini menjadi spirit baru bagi kami. Dan kami akan bekerja lebih keras lagi supaya harapan pemerintah kepada
(Suara NTB/ist)
DIPERSIAPKAN - Empat atlet tinju Sasana Notorius Sumbawa Barat yang dipersiapkan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Papua tahun 2020. Juliah Niami (dari kanan), Sarmila Juniawati, Marisha Apriliana dan Riza Pastika.
Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Periksanan (Dislutkan) Sumbawa Barat, akan terus berupaya melakukan transplantasi (menanam kembali) terumbu karang yang rusak akibat pengeboman ikan. Hal tersebut sengaja dilakukan, mengingat hasil pendataan yang dilakukan pihaknya sudah banyak terumbu karang yang rusak, terutama sekitar gugusan Gili balu (delapan gili). Kepala Dislutkan KSB, kepada Suara NTB melalui Kabid Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSP-KP), Agusman, S. Pt, Kamis (28/3) tidak memungkiri banyaknya Karang yang rusak akibat destruktif fishing maupun yang diakibatkan oleh alam. Bahkan untuk tahun 2019 ada sekitar 59 unit reef ball yang dilepas di sekitar pulau Kenawa. Upaya untuk melakukan transplantasi terumbu Karang ini juga sudah dilakukan sejak tahun 2015 lalu. Karena fungsi dari adanya Karang tersebut, selain untuk menjaga ekosistem laut, dihajatkan juga menjadi salah satu penunjang pariwisata. Makanya karang-karang
ini dilepas di Kenawa dengan tingkat kedalaman hanya 10 meter dengan harapan akan banyak destinasi bagi para pengunjung. “Kita sudah mulai melakukan transplantasi Karang ini sejak tahun 2015 dan akan terus kita lakukan demi kelestarian laut di KSB,” ungkapnya. Dikatakannya, kendati sampai dengan saat ini pihaknya belum melakukan kajian secara riil terhadap jumlah total luasan terumbu karang yang rusak, tetapi yang jelas kerusakannya cukup parah. Meskipun demikian, pihaknya tetap akan berupaya maksimal untuk kembali melakukan transplantasi karang. Sehingga kedepan tidak ada lagi lokasi yang terumbu karangnya rusak. Dalam upaya pelestarian itu, pihak terkait juga menggandeng PT AMNT supaya hasilnya bisa maksimal lagi. Harapannya, dengan tumbuhnya karang-karang tersebut spot untuk menunjang pariwisata di Kenawa bisa semakin beragam. “Kedepannya kita akan berupaya supaya dunia bawah laut
juga bisa memiliki daya tarik bagi para wisatawan selain keindahan alamnya. Sehingga spot pariwisata yang ada akan jauh lebih beragam dan bisa terus meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Sumbawa Barat, “ tandasnya. (ils)
Agusman (Suara NTB/dok)
SUARA NTB
Jumat, 29 Maret 2019
Halaman 12
Suara PPP di Loteng Tidak akan Tergerus Praya (Suara NTB) Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Lombok Tengah, H. M. Mayuki, S.Ag., mengaku kasus yang menjerat Ketua Umum PPP Romahurmuziy, tidak akan berpengaruh banyak terhadap capaian partainya pada gelaran Pemilu legislatif tahun ini. PPP optimis bisa mempertahankan perolehan kursi di DPRD Loteng, artinya suara dukungan untuk PPP tidak akan tergerus hanya karena persoalan hukum oknum pengurus DPP PPP dimaksud. Kepada Suara NTB, Kamis (28/3), Mayuki mengatakan, di DPRD
Loteng PPP memperoleh lima kursi pada Pemilu legislatif tahun 2014 lalu. Perolehan tersebut optimis bisa dipertahankan. Bahkan pihaknya menargetkan menambah minimal satu kursi lagi pada gelaran pemilu legislatif kali ini. Artinya, soal ada petinggi partai yang terjerat kasus hukum itu tidak akan mempengaruhi kredibilitas caleg di mata masyarakat. Kalau pun
ada, tidak akan terlalu signifikan. Karena memang faktor pigur caleg yang di bawahlah yang dilihat oleh masyarakat. “Inilah yang mendasarkan kenapa PPP sangat optimis bisa mempertahankan capaian yang sudah ada. Bahkan melewati capaian tersebut,” ujarnya. Apalagi jika melihat konfigurasi serta sosok caleg yang diusung oleh PPP Loteng, layak jual dan punya nama di masyarakat.
Terutama di daerah basis caleg bersangkutan, caleg PPP khususnya untuk DPRD Loteng bisa bersaing dengan caleg-caleg dari partai politik lainnya. “Tanpa mengecilkan peluang caleg lainnya, calegcaleg PPP siap bersaing untuk merebut hati masyarakat,” timpal Ketua Komisi III DPRD Loteng ini. Disinggung daerah mana saja yang menjadi target suara, Mayuki menegaskan
hampir merata di semua daerah. Karena memang PPP merupakan partai lama yang memang sudah punya basis suara tradisional. Sehingga target PPP sendiri, paling tidak dimasing-masing daerah pemilihan (dapil) di Loteng bisa mengirim satu wakilnya di DPRD Loteng. (kir)
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
H. M. Mayuki
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
q
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.2649 CT NOKA/NOSIN : MH1JF5115AK425690/JF51E1429908 AN.FARHIATI HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK CAKRANEGARA.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 29 Maret 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 13
SUARA NTB
Jumat, 29 Maret 2019
Halaman 14
Musrenbang RKPD Tahun 2020 Digelar
Loteng Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Masyarakat Praya (Suara NTB) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020, Kamis (28/3) mulai digelar hingga Jumat (29/3) hari ini. Bertempat di D’Max Hotel Praya, total ada 2.186 usulan program dari 12 kecamatan di Loteng yang dibahas dalam kegiatan tersebut. Dibuka langsung Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP. Pada kesempatan itu, Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., berpesan kegiatan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten diharapkan tidak hanya sekadar formalitas saja. Tetapi harus bisa menghasilkan rancangan program daerah yang benar-benar matang. Sehingga bisa memberikan dampak luas bagi kemajuan pembangunan di daerah ini. Terlebih Musrebang RKPD kali ini
memiliki makna strategis. Di mana dalam beberapa tahun ke depan, Loteng akan menghadapi era kemajuan. Khususnya di sektor pariwisata dengan berkembangnya kawasan The Mandalika. Terlebih kawasan ekonomi khusus tersebut telah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan balap dunia MotoGP, yang tentunya akan membawa multiplayer efek bagi daerah ini. Yang tentunya menuntut masyarakat dan daerah ini untuk mempersiapkan diri menyambut event akbar tersebut. Sehingga diharapkan melalui Musrenbang tingkat kabupaten kali ini bisa melahirkan programprogram berkualitas dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. ‘’Kita ingin Musrenbang kali ini bisa menghasilkan program yang mampu mendukung peningkatan
Wabup Loteng, H.L.Pathul Bahri, S.IP., memberikan sambutan pada pembukaan Musrenbang RKPD 2020 tingkat kabupaten, Kamis (28/3) kemarin
kualitas SDM masyarakat di daerah ini. Untuk menghadapi event MotoGP tahun 2021 mendatang,’’ terangnya. Peningkatan kualitas SDM tersebut penting, supaya masyarakat di daerah ini tidak hanya menjadi penontong di tengah kemajuan yang ada. Tetapi bisa ikut terlibat dan merasakan dampak dari kemajuan tersebut. ‘’Kalau SDM kita tidak siap, masyarakat luar yang justru akan masuk. Dan, itu tidak boleh terjadi. Caranya, masyarakat harus siap dari sisi kualitas SDM,’’ imbuhnya. Disitulah kemudian pentingnya perencanaan program yang baik. Supaya program yang dihasilkan bisa benar-benar mengena pada sasaran yang diharapkan. ‘’Banyak program yang diusulkan. Di situlah perlu kajian mendalam. Untuk menentukan program mana yang paling prioritas dan mengena pada
target pembangunan yang dituju,’’ tambah Pathul. Artinya, tidak semua usulan program bisa diakomodir. Namun bukan berarti program yang tidak terakomodir tidak penting, semuanya penting. Tinggal pengatur pola anggaran saja. Mana yang harus dibiayai oleh kabupaten dan mana yang diusulkan ke provinsi serta pusat harus cermat. Di tempat yang sama Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPD) Loteng, H.L. Mujiharta, menambahkan, Musrenbang RKPD tingkat kabupaten tersebut merupakan forum untuk membahas dan menyusun rencana program daerah di tahun 2020 mendatang. Dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng. Dengan keterlibatan semua unsur dan
Sekretaris BPPPD Loteng, H.L. Mujiharta, memberikan laporan kegiatan Musrenbang
RADIO
elemen tersebut diharapkan rancangan program pembangunan Loteng tahun depan bisa benar-benar matang. Dan, mampu dilaksanakan secara maksimal. Sehingga pada akhirnya mampu memberikan dampak optimal bagi kemajuan masyarakat dan daerah ini. “Sebagai tahapan awal perencanaan pembangunan, Musrenbang ini penting untuk merancang program daerah yang tepat di tahun depan,’’ pungkas mantan Camat Pujut ini. (kir/*) H.L.Pathul Bahri, S.IP
Peserta Musrenbang
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 29 Maret 2019
Media Sejukkan Suasana POLDA NTB mendorong netralitas media dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, sehingga bisa menghadirkan pemberitaan berimbang kepada masyarakat. Dengan menghadirkan pemberitaan yang taat kaidah jurnalistik, akan membantu menyejukkan suasana Pemilu yang semakin memanas. Harapan itu dilontarkan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Purnama, SIK saat menggelar silaturahmi dengan organisasi profesi jurnalis Kamis (28/3). Kabid Humas (Suara NTB/ars) mengamati, Pemilihan PresPurnama iden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) menjadi ajang pertarungan merebut suara para calon. Hal ini memungkinkan timbulnya perbedaan pandangan antar masyarakat. Sebagai pilar ke empat demokrasi, kata Kabid Humas, media harus berperan menjembatani aspirasi masyarakat kepada para kandidat, baik Presiden dan Wakil Presiden maupun para calon anggota dewan. ‘’Media pilar demokrasi, harus turut sukseskan Pemilu sehingga berjalan aman, teduh dan harmonis. Dengan berdemokrasi yang baik, kita berarti ikut menjaga keamanan,’’ jelasnya. Kabid Humas mengatakan, pertarungan antarkandidat memang sulit dihindari. Tapi bukan berati media larut dan terlibat dalam kompetisi tersebut, tapi fokus melakukan edukasi politik kepada masyarakat. ‘’Kita sangat berharap media itu tetap menjaga netralitas. Biarkan saja para calon berkomperisi, tapi berikan ruang yang sama,’’ harapnya. Hadir dalam diskusi itu Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram Sirtupillaili, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB dan perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) H. Rudi Hidayat. Dibahas juga soal peluang media dipidana akibat pemberitaan yang menyimpang dalam agenda politik nasional dan daerah saat ini. Saran dia, langkah antisipasi sengketa pemberitaan harus dimulai dari jurnalis dan media, agar membuat pemberitaan yang sesuai pedoman Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Jika pada akhirnya pemberitaan pers dipidanakan ke pihaknya, Kabid Humas sepakat penyelesaian melalui mekanisme Dewan Pers sesuai ketentuan. Terlebih sudah ada kesepakatan antaran Kapolri dengan Dewan Pers. “Kita sepakati bahwa penyelesaian ada mekanismenya sebagaimana diatur dalam kesepakatan Polri dan Dewan Pers,” pungkasnya. (ars)
Jalur Pendakian Rinjani Batal Dibuka April Dari Hal. 1 Sebelumnya TNGR sempat memastikan akan membuka jalur Rinjani pada April mendatang, sembari melakukan penataan. Empat jalur yang siap dibuka di Senaru, Sembalun, Timbanuh dan Aik Berik. Namun dari hasil survei, kondisi jalur belum memungkinkan dibuka. Terlebih saat tim gabungan turun, tiba tiba gempa terjadi, sehingga perjalanan peninjauan jalur dihentikan. Setidaknya dua garis besar kesimpulan dalam rapat itu. Pertama, kondisi jalur dari Sembalun hingga Pelawangan terjadi kerusakan 14 titik, tiga titik diantaranya rusak berat. Hasil survei itu sudah dapat gambaran bahwa untuk diputuskan dibuka, diperlukan survei ulang. Sementara hasil pengecekan sebelumnya, didapat kesimpulan, jalur Sembalun sebelum menuju Pelawangan 200 meter rusak parah. kerusakan ditemukan di jalur menuju Pos 3 dan Pos 4 dan dianggap masih berbahaya. ‘’Kita ingin tutup jalurnya yang berbahaya ini. Kemudian dalam survei berikutnya kita akan buka jalur lain,’’ terangnya. Dalam pengecekan jalur berikutnya, akan dilakukan survei potensi jalur sekaligus akan memasang rambu- rambu untuk para pendaki agar tidak melalui jalur berbahaya. Kesimpulan lain, jalur menuju danau tidak layak untuk dilalui karena terjal dan berbahaya pascalongsor. ‘’Sudah sangat tidak memungkinkan menuju danau, ada retakanretakan dan sangat berisiko,’’ jelasnya.
Pendakian belum bisa dibuka juga karena pertimbangan belum ditemukan mata air di dua jalur tersebut. Demikian juga jalur Senaru menuju Danau Segara Anak, masih terjal dan berisiko. Jalur ini harus dilakukan survei ulang karena belum tuntas sampai ke danau. ‘’Kemarin saat pengecekan jalur, PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi) belum dilibatkan. Nanti pada saat survei berikutnya, akan kami ajak juga supaya hasilnya lebih maksimal,’’ ujarnya. Sementara survei ulang untuk jalur Sembalun ke Pelawangan juga akan dilakukan pengecekan ulang bersama tim yang sama, sembari memastikan cuaca berdasarkan informasi dari BMKG. Sementara rekomendasi yang disampaikan sesuai kesepakatan rapat, harus ada jembatan antara Pos 2 dan Pos 3 karena jalurnya putus akibat longsor. Butuh solusi untuk suplai air bersih ke Sembalun, papan informasi di arah tiga titik jalur alternatif dan papan informasi untuk jalur berbahaya atau rawan longsor sepanjang jalur. Kemudian perbaikan jalur pendakian 150 meter sebelum pelawangan, penanaman pohon berakar di sepanjang jalur, semua guide harus memiliki Handtalky (HT) yang bisa terhubung ke pusat informasi. Terakhir, membatasi jumlah pendaki karena semakin berkurangnya kawasan aman. (ars)
Ditenggat Dua Minggu Dari Hal. 1 Ardhi mengatakan, pihaknya sudah sepakat dengan Pemkab Lombok Tengah untuk menuntaskan penetapan lokasi selama seminggu. Paling lambat minggu depan sudah selesai penetapan lokasi pembangunan proyek by pass LIA-KEK Mandalika. Setelah penetapan lokasi, maka akan dilanjutkan dengan persiapan appraisal lahan. Apabila pembebasan lahan cepat, maka pada 2019 ini bisa langsung dilakukan pembangunan konstruksi proyek by pass LIA-KEK Mandalika sepanjang 17 Km tersebut. Ardhi menambahkan, dari 24 usulan proyek bidang kePU-an yang diusulkan dalam rangka mendukung pelaksanaan MotoGP 2021, pembangunan tiga infrastruktur yang direspons dan paling urgen dibangun. Yaitu, akses jalan by pass LIA-KEK Mandalika, pembangunan embung retensi dan saluran pengendali banjir di KEK Mandalika. ‘’Tugas kita daerah memastikan penetapan lokasinya. Hari ini kita sudah rapat dengan Lombok Tengah terkait dengan kesesuaian ruang. Ke-
mudian minggu depan keluar penetapan lokasinya. Kalau itu sudah, nanti kita informasikan ke Dirjen Bina Marga,’’ ucapnya. Selain pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika, Ardhi mengatakan pembangunan dua infrastruktur agar Mandalika menjadi aman juga dilakukan tahun ini. Yakni pembangunan embung retensi dan saluran pengelak banjir. Untuk pembebasan lahan proyek by pass LIA-KEK Mandalika, Ardhi menyebutkan kebutuhan anggaran sekitar Rp127 miliar. Sementara itu, Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk konstruksi dan pembebasan lahan. ‘’Prinsipnya, Kementerian PUPR mem-back up daerah untuk menjadi tuan rumah MotoGP. Saya sudah bicara dengan Pak Wakil Bupati Lombok Tengah. Pemkab siap mendukung supaya ini kondusif proses pembebasan lahannya. Dan Pak Wabup bersyukur pembebasan lahan bisa ditalangi oleh pusat,’’ pungkasnya. (nas)
Halaman 15
JSIT Bisa Jadi Model Sekolah Islam Terpadu Internasional di Indonesia Mataram (Suara NTB) Menghadapi kemajuan pembangunan di NTB, khususnya dengan terpilihnya NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan event internasional MotoGP di Kawasan Mandalika Lombok pada tahun 2021 mendatang, akan berdampak besar terhadap masuknya investor-investor besar dan hebat dari luar negeri. Kemajuan ini tentu akan sejalan dengan kebutuhan akan pendidikan yang hebat dan tentunya bertarap internasional. Terkait dengan hal itu, Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah menginginkan Jaringan Sekolah Islam Terpadu yang ada di NTB ini, menjadi salah satu model sekolah Islam terpadu yang bertarap internasional di Indonesia. Harapan besar orang nomor satu di NTB itu disampaikan ketika menjadi keynot speaker pada acara parenting akbar JSIT Indonesia, di Ball Room Islamic Center NTB, Kamis, (28/3). Oleh karena itu gubernur menekankan, ke depan tenaga pendidik di Sekolah Islam Terpadu yang ada, dalam proses pendidikan kepada siswa, tidak hanya ditekan untuk pandai menghafal Qur’an, pandai belajar agama. Tapi juga harus unggul dan tidak boleh lemah dalam pelajaran matematika, sains dan teknologi. ‘’Salah satu kelemahan dunia Islam, terutama sekolah Islam di Jakarta dan termasuk di NTB ini, adalah kita pandai menghafal Qur’an, kita pandai belajar agama, tapi biasanya lemah dalam pelajaran matematika sains dan teknologi,’’ katanya. Doktor Zul berharap, ke depan JSIT harus memiliki guru-guru yang mampu menberitakan kepada anak-anak didik tentang keagungan Allah SWT, tapi juga mampu menceritakan bagaiman maha besarnya Allah
SWT, dengan cerita-cerita indah di dunia matematika, sains dan teknologi. ‘’Saya menginginkan anakanak NTB mampu menghafal Qur’an, mampu menghafal Hadist Nabi Muhammad SAW, tapi juga harus mampu menjadi dokter yang baik, mampu menjadi Bankers, mampu menjadi ekonom, insinyur dan profesi-profesi lainnya,’’ harapnya. Untuk itu, bagaimana ke depan membangun strategi untuk membangkitkan rasa cinta anak terhadap sains dan teknologi. Dengan menghadirkan tenaga pendidikan yang baik dan andal. ‘’Hampir semua tempat di dunia ini alergi denganmMatematika, namun karena gurunya yang baik kita jadi senang memperlajarinya,’’ ujarnya. Keberadaan JSIT harus mampu mengubah hal itu, dengan menghadirkan guru matematik sains dan teknologi dengan berpenampilan menarik, artikulasinya memukau. Sehingga semua anak NTB pandai agama, pandai hadist tapi juga pandai matematika sains dan teknologi. Menurutnya, dalam menun-
jang hal tersebut, JSIT di Lombok, harus secara berkala dan reguler mengupgrade kemampuan guru-gurunya. Tidak saja dengan ilmu-ilmu agama tapi juga guru-guru berhak menikmati indahnya kehidupan duniawi. Dengan mengirim guruguru studi banding ke tempat lain yang lebih indah. ‘’Dalam waktu dekat saya juga akan mengirim 25 guru PAUD dari Kecamatan Seteluk, Sumbawa Barat, untuk melakukan studi banding terkait pendidikan Anak Usia Dini di Negara Malaysia,’’ ungkapnya. Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyerahkan secara simbolis kunci 25 rumah guru dan rehab 8 sekolah terdampak gempa yang telah selesai dibangun dan direhab dengan bantuan Jaringan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia. ‘’Mudah-mudahan aksi nyata JSIT ini bahwa keinginan merubah dunia sudah dimulai dengan merubah diri kita sendiri. Bermetamorfosis menjadi satu komunitas menjelma menjadi satu gerakan membangun pendidikan sekolah Islam terpadu di seluruh Indonesia,’’ harapnya. (r)
Dari Hal. 1
Dari Hal. 3
(Suara NTB/humasntb)
SERAHKAN KUNCI - Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah menyerahkan secara simbolis kunci 25 rumah guru dan rehab 8 sekolah terdampak gempa yang telah selesai dibangun dan direhab dengan bantuan Jaringan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia.
rumah sakit. ‘’Dengan adanya rumah sakit, mereka (ITDC) diuntungkan, tak bangun sendiri,’’ ujarnya. Mengenai kesiapan tenaga kesehatan untuk bekerja di rumah sakit tersebut, ia mengatakan dalam dua tahun ini sedang disiapkan. Nurhandini mengatakan, saat ini juga banyak dokter-dokter yang sedang disekolahkan. Disebutkan, kebutuhan tenaga kesehatan di
rumah sakit Mandalika itu mencapai seratusan orang. Ia menjelaskan, dalam satu tempat tidur sudah ada ketentuan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Apalagi rumah sakit tersebut juga akan ada ruang operasi dan ICU. ‘’Kita mengacu standar mereka (Dorna) apa yang harus dipenuhi rumah sakit itu,’’ pungkas mantan Kepala Dikes Lombok Tengah ini. (nas)
Pemprov NTB Terima 396 NIP CPNS 2018 Dari Hal. 1 Setelah itu dilakukan penyerahan NIP kepada seluruh CPNS. Kemudian prajabatan di BPSDM. Hasil validasi Panselnas sebanyak 380 orang pelamar dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS Pemprov NTB 2018. Dari 433 formasi yang
Mataram (Suara NTB) 300 stan bazar yang dikelola PT.ITDC di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika direncanakan menjadi farmers market atau pasar petani dalam konteks pertanian secara luas (pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan kelautan). Rencana ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah Penyelarasan Program Sektor Perdagangan Antar Provinsi Dan Kabupaten/Kota se NTB Tahun 2019 di Mataram, Kamis (28/3) kemarin. Perwakilan dari kabupaten/kota hadir. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si. Perwakilan ITDC, Bappeda NTB dan unsur dari Kementerian Perdagangan. Kenapa farmers market? Nuryanti, SE.ME , Kabid Ekonomi Bappeda NTB menyebut, ada peluang pasar yang harus ditangkap. Yakni keberadaan KEK Mandalika. Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah telah menginisiasi perlindungan produk lokal. Termasuk tenaga kerja lokal. Inilah yang perlu dipersiapkan. Artinya, tidak ada lagi produkproduk pertanian di NTB dikirim tanpa diolah. Sembari disiapkan industrinya, menyiapkan mesin, SDM, ada pasar di depan mata. KEK Mandalika yang tanpa olahan. Misalnya cabai, tomat, bawang, kentang, telur, daging, ikan, sampai garam dan komoditas hortikultura (sayur dan buah). Termasuk hasil kerajinan dan kehutanan. Sembari dipersiapkan industrialisasi, menurutnya pasar di depan mata inilah yang harus dipenuhi. Kabupaten/kota sebagai daerah penyangga harus me-
menuhi permintaan tersebut. Apalagi ada 26.000 kamar hotel yang akan tersedia sampai tuntas pembangunan KEK Mandalika belasan tahun mendatang. Sementara disepersiapkan jangka panjang, yang jangka pendek akan dilangsungkannya MotoGP pada 2021, maka tidak sedikit kebutuhan pasar yang ada di KEK Mandalika. Untuk itu, berdasarkan hasil diskusi dengan kabupaten/kota dalam forum tersebut, didesain farmers market yang tersedia 300 stan penjualan saat ini. Hasil rakor itulah itulah yang akan dilaporkan kepada gubernur dan wakil gubernur untuk tindaklanjutnya dengan kabupaten/kota (merealisasikan farmer market). Dinas Perdaganganlah yang diharapkan mengawal inisiasi ini. Tindaklanjutnya, dari kabupaten/kota memiliki kesiapan apa. Lalu kapan mulai dimasukkan. Setidaknya, terjadi transaksi antara petani produsen dengan yang membutuhkan. “Mempertemukan terlebih dahulu penjual dan pembeli untuk kesepakatan kerjasama,” demikian Nuryanti. Direktur Konstruksi dan Operasional ITDC, Ngurah Wiriawan mengatakan, di Mandalika ITDC telah menyiapkan stan bazar sebanyak 300 unit. Fasilitas ini adalah etalase NTB tampil untuk dunia. Stan bazar ini dapat disiapkan untuk menyediakan seluruh komoditas pertanian dan kerajinan. Melalui farmers market ini, ITDC juga bisa menjembatani penjulan produk dan komoditas berdasarkan permintaan pasar di KEK Mandalika dan kawasan penyangganya. (bul)
Kurang Tajam dan Greget
Pemprov dan Dorna Segera Matangkan Pembangunan RS Standar MotoGP Sehingga masalah lahan pembangunan rumah sakit ini, akan dikomunikasikan dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola KEK Mandalika. Kemungkinan, kata Nurhandini, lahan ITDC dipinjampakaikan selama 30 tahun. Karena sebagai BUMN, ITDC tidak mungkin akan menghibahkan lahannya untuk pembangunan
300 Stan di KEK Mandalika akan Jadi ”Farmers Market”
diperoleh Pemprov tahun 2018 sebanyak 380 formasi yang terisi. Sisanya, 53 formasi tidak terisi. Formasi yang tak terisi tersebut, terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidik atau guru. Untuk tenaga kesehatan sebanyak 43 formasi. Dengan rincian 37 dokter spesialis ahli pertama, 1 orang
doker gigi, sanitarian ahli pertama 1 orang, sanitarian terampil 1 orang, teknis elektromedis ahli pertama 1 orang, teknisi transfusi darah 2 orang. Kemudian untuk formasi tenaga guru sebanyak 9 orang. Dengan rincian guru Agama Katholik ahli pertama dan guru nautika kapal penangkap ikan ahli pertama 8 orang. (nas)
Selain mempercepat pelayanan, dua aplikasi tersebut juga akan mengefektifkan koordinasi. Pembinaan dan pengawasan serta pendokumentasian guna terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas dan impelementatif. Wagub juga menyampaikan perspektifnya pada tataran impelementasi produk hukum di NTB. ‘’Kita juga melihat banyak sekali produk hukum kita yang belum diimplementasikan dengan baik. Terlihat kurang tajam dan greget.
Saya rasa perlu kita cermati bersama ke depan. Bagaimana sosialisasi dari produk hukum yang telah dikeluarkan. Sehingga masyarakat kita benar-benar melek dan paham aturan hukum yangsudahberlaku,’’harapWagub. Diharapkan, produk - produk hukum ini tidak saja menjadi tulisan di kertas. Namun dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. ‘’Masyarakat inginkan hal yang mudah dipahami dan ini jadi pekerjaan kita bersama. Agar pemahaman dapat sampai ke masyarakat sehingga tidak menjadisia-sia,’’pungkasnya.(nas)
Usut PT. GNE, Polda NTB Minta Audit Investigasi Inspektorat Dari Hal. 1 ‘’Tapi kalau mau penyelidikan, tinggal tunggu dulu hasil Inspektorat itu. Tapi namanya kerugian negara kan tidak cukup itu. Nah, biasanya untuk menentukan kerugian negara, bisa juga nanti libatkan BPK atau BPKP,’’ jelas Kabid Humas. Ditambahkannya, sesuai Memorandum of Understanding (MoU) antara Aparat Penegak Hukum (APH) dengan APIP, bahwa setiap hasil audit yang ada unsur kerugian negaranya, wajib diserahkan Inspektorat ke penegak hukum. Termasuk dalam konteks kasus GNE, katanya, jika memang sudah ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam temuan Rp2,6miliaritu,pihaknyaberharap koordinasi dengan Inspektorat lebih mudah. Terpisah, Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si mene-
gaskan, terkait indikasi temuan kerugian daerah atau kerugian perusahaan itu, masih diupayakan melalui internal. Sesuai rekomendasi pihaknya, diberikan waktu 60 hari kepada pihak yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kerugian Rp 2,6 miliar. ‘’Jika dalam tenggat waktu 60 hari belum ada penyelesaian, maka nanti GNE yang akan mendorong ke APH,’’ jelasnya, Kamis (28/3) Bola saat ini bukan lagi di pihaknya, karena LHP sudah diserahkan ke PT. GNE sebagai pihak yang meminta audit. Kendati demikian, pihaknya tetap mendorong upaya penyelesaian melalui pengembalian. Tujuannya, agar keuangan PT. GNE kembali pulih untuk biaya operasional. ‘’Kan itu yangjadiesensipenegakanhukum, pemulihankeriugiannegara.Kalau misalnya bisa pulih dengan upaya persuasif,berartitercapaitujuanitu (pencegahan),’’ tandasnya. (ars)
Dewan Soroti Penurunan Dividen BUMD Dari Hal. 3 ‘’Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Karena ini merupakan indikasi bahwa pengelolaan BUMD belum optimal,’’ kata Kudsi saat membacakan rekomendasi DPRD NTB atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2018 dalam rapat paripurna di Kantor DPRD NTB, Kamis (28/3) siang. Ke depan, Pemprov diminta perlu melakukan revitalisasi peran BUMD dalam mendukung keuangan daerah dengan meningkatkan manajerial di BUMD yang ada. Ia menyebutkan pada 2017, dana yang dikeluarkan Pemprov untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar Rp20 miliar. ‘’Hal ini menjadi pertanyaan karena sejatinya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui peluang mendapatkan laba, bunga atau dividen investasi yang dilakukan,’’ katanya. Dewan juga menyarankan kepada Pemprov agar menyisihkan anggaran untuk penyertaan modal. Atau membangun BUMD baru terutama untuk mendukung program industrialisasi yang sedang digalakkan Pemprov NTB. Data Biro Perekonomian Setda NTB, dividen BUMD dan Perusda pada 2018 memang menurun dibandingkan tahun 2017. Pada 2017, target dividen dari BUMD dan Perusda sebesar Rp90,29 mil-
iar mampu terealisasi sebesar Rp163,84 miliar. Kemudian pada 2018, dividen BUMD dan Perusda ditargetkan sebesar Rp91,49 miliar. Dari target tersebut hanya terealisasi Rp60,3 miliar. Dengan rincian, target dividen dari PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp60 miliar, terealisasi sebesar Rp49,32 miliar. Kemudian PT. Gerbang NTB Emas, target dividen sebesar Rp1,1 miliar, terealisasi Rp841 juta. PT. Jamkrida NTB Bersaing, target dividen sebesar Rp692 juta, terealisasi Rp554 juta. PT. Daerah Maju Bersaing dengan target dividen sebesar Rp16 miliar, realisasi nol. Selanjutnya, PT. Askrida dengan target dividen sebesar Rp100,6 juta, terealisasi Rp96 juta. PD. BPR NTB Mataram dengan target dividen Rp510,8 juta, terealisasi Rp257,4 juta. PD. BPR NTB Lombok Barat dengan target dividen sebesar Rp2,75 miliar, terealisasi Rp2,37 miliar. PD. BPR NTB Lombok Tengah dengan target dividen Rp2,384 miliar, terealisasi Rp2,02 miliar. PD. BPR NTB Lombok Timur dengan target sebesar Rp2,15 miliar, realisasi nol. PD. BPR NTB Sumbawa Barat dengan target dividen Rp375 juta, terealisasi Rp432,9 juta. PD. BPR NTB Sumbawa dengan target Rp2,331 miliar, terealisasi Rp2,252 miliar. PD. BPR NTB Dompu dengan target dividen Rp1,45 miliar, terealisasi Rp1,139 miliar. Terakhir, PD. BPR NTB Bima
dengan target dividen sebesar Rp1,645 miliar, terealisasi Rp1,012 miliar. Secara total, target dividen untuk PD. BPR NTB pada 2018 sebesar Rp13,6 miliar hanya mampu terealisasi Rp9,485 miliar. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH yang dikonfirmasi beberapa hari lalu mengatakan bahwa memang saat ini Pemprov sedang melakukan pembenahan sejumlah BUMD, seperti PT. GNE. Wirajaya mengatakan kinerja BUMD dan Perusda dapat diukur dari pencapaian dividen yang disetor ke kas daerah tiap tahun. Apabila laba yang dihasilkan besar, maka dividen yang disetor ke kas daerah akan besar juga. Ketentuannya hanya 60 persen dari laba disetorkan ke kas daerah. Pemprov NTB menargetkan setoran dividen semua Perusda dan BUMD tahun 2019 sebesar Rp65,4 miliar lebih. Target ini meningkat dibandingkan capaian dividen BUMD dan Perusda tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp60,3 miliar. Wirajaya mengatakan, ukuran kinerja Perusda dan BUMD dilihat dari dividen yang dapat disetorkan ke kas daerah tiap tahun. Dividen yang disetor 60 persen dari laba yang diperoleh masingmasing Perusda dan BUMD. Wirajaya menyebutkan, target dividen tertinggi di Bank NTB Syariah. Pada 2019 ini, Pemprov menargetkan dividen dari PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp55 miliar. Kemudian PD. BPR NTB sebe-
sar Rp9,01 miliar, PT. GNE Rp841 juta, PT. Jamkrida NTB Bersaing Rp500 juta dan PT. Askrida Rp96 juta lebih. Wirajaya merincikan untuk PD. BPR NTB, dividen berasal dari 8 PD. BPR NTB yang berada di kabupaten/kota. Dengan rincian, PD. BPR NTB Mataram ditargetkan menyetor dividen Rp257 juta, PD. BPR NTB Lombok Barat Rp1,9 miliar. Kemudian PD. BPR NTB Lombok Tengah Rp2 miliar lebih, PD. BPR NTB Lombok Timur nol, PD. BPR NTB Sumbawa Barat Rp 432 juta. PD. BPR NTB Sumbawa Rp2,25 miliar, PD. BPR NTB Dompu Rp1,1 miliar lebih dan PD. BPR NTB Bima Rp1,01 miliar lebih. Pemprov NTB melalui Biro Perekonomian sedang melakukan pembenahan jajaran Direksi PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Biro Pemerintahan sedang membuat Tim Seleksi (Timsel) untuk menjaring Direktur Utama PT. GNE yang baru. Diharapkan Dirut PT. GNE nanti, anak muda yang baru punya orientasi bisnis dengan melihat potensi yang dimiliki daerah. PT. GNE diharapkan dapat melakukan ekspansi bisnis untuk menjadi penyangga pangan di daerah. ‘’Kita surplus padi, jagung, bawang merah, cabai. Kenapa tidak mengambil bagian melakukan ekspansi bisnis ke situ? Itu tugas direksi nanti bekerjasama dengan Bulog dan Pemda kabupaten/kota,’’ kata Wirajaya. Menurutnya, PT. GNE perlu memperluas bisnisnya.
Misalnya ikut mendukung pengembangan industri olahan yang menjadi prioritas Pemprov NTB saat ini. ‘’Kita butuhkan anak muda yang punya pengalaman bisnis. Kalau tidak punya pengalaman bisnis sulit,’’ ujarnya. Sebagai BUMD, kata Wirajaya, PT. GNE perlu hadir ketika petani sedang panen untuk menjadi penyangga pangan. Komoditas pertanian yang dibeli dapat dipasok ke pasar dalam negeri maupun luar negeri. ‘’Kita ingin PT GNE sehat, kompetitif dan menghasilkan dividen. Selebihnya Dirut yang memikirkan,” katanya. Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2018, kata Wirajaya sudah dibentuk Timsel untuk menjaring Dirut PT. GNE. Nama-nama anggota Timsel harus berdasarkan keputusan gubernur. Sekarang, katanya, draf SK Timsel sudah berada di Biro Hukum sebelum ditandatangani gubernur. Sesuai ketentuan, Timsel berasal dari unsur Pemda dan akademisi. Nantinya prosesnya terdiri dari beberapa tahapan. Mulai dari seleksi administrasi, uji kepatutan dan kelayakan (UKK) dan penentuan tiga besar calon Dirut PT. GNE. ‘’Direksi PT. GNE ke depan kita harus buat perjanjian kinerja. Apa targetnya yang jelas. Sehingga dia sungguhsungguh untuk mengembangkan usaha bisnis PT. GNE. Setahun berapa dividennya. Indiktornya sederhana,’’ kata mantan Penjabat Walikota Bima ini. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 29 Maret 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
BPBD NTB Dorong Generasi Muda Tanggap Bencana
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Ridho mengapresiasi langkah Dispora diminimalisir,” kata Rum. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tersebut, karena dengan begitu, pihaknPara generasi muda, kata dia, harus Badan Penanggulangan Bencana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ya turut membantu mencetak kadermenyadari bahwa 11 jenis bencana ada di Daerah (BPBD) terus mendorong peran 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kader pemuda yang tanggap NTB. Seperti yang sudah terjadi, di antserta masyarakat, khususnya generasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bencana di tingkat kabupaten aranya bencana gempa bumi, banjir ban1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 muda untuk tanggap bencana. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dan kota. Ridho juga dang, tanah longsor dan kebakaran. Tahun 2019 ini, BPBD terus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 diundang memberikan Melalui Bidang Kesiapsiagaan BPBD mendorong pemahaman tentang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 materi dan simulasi NTB, pihaknya terus melakukan edukasi mitigasi bencana yang harus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kepada mahasiswa kepada generasi, baik yang ada di kammulai ditanamkan demi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sekolah Tinggi Ilmu pus - kampus maupun sekolah - sekolah. pengurangan risiko kerusakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Kesehatan (Stikes) Yarsi Selain teori, juga simulasi penanganan dan jumlah korban. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mataram, Kamis (28/3). bencana. Karena jika ada peristiwa, fasilNegara - negara maju, kata 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Dalam dua kegiatan itu, itas sekolah hingga kampus tidak luput Kepala Pelaksana BPBD NTB, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 materi diberikan selama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 terdampak. Ir. H. Mohammad Rum, MT, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pelatihan berupa latihan Ditambahkan Kasi Kesiapsiagaan, H. sudah berhasil mengedukasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tugas pada saat Ridho Adnyana, edukasi langsung diberisemua lapisan masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 terjadinya tanggap kan dalam agenda jambore pelajar tanguntuk aware pada pola mitigasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 darurat, latihan gap bencana 2019, diadakan Dinas Pemu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bencana. Termasuk pada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pra bencana, da dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTB. pemudanya. “Sehingga ketika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 termasuk latihan Kegiatan selama empat hari, sejak Selaterjadi bencana, mereka tahu dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ketrampilan sa (26/2) hingga Jumat (1/3) lalu. Diikuti paham apa yang harus dilakukan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Tagana pascaben60 pemuda dan pemudi utusan dari Kabu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Nah, inilah yang menjadi faktor 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 cana. (ars/*) paten/Kota se NTB. kunci jumlah korban bisa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 H. Mohammad Rum
(Suara NTB/ist)
Pelatihan tanggap bencana bagi pemuda tingkat kabupaten dan kota
(Suara NTB/ist)
Peserta menyimak pemaparan H. Ridho Adnyana dari Bidang Kesiapsiagaan BPBD NTB
(Suara NTB/ist)
Simulasi penanganan korban saat terjadi bencana
Unram Wisuda 1.195 Lulusan Doktor, Magister, Profesi Dokter, Sarjana dan Diploma Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) mewisuda 1.195 lulusan Doktor, Magister, Profesi Dokter, Sarjana dan Diploma yang terdiri dari 1 orang Doktor (S3), 82 orang Magister (S2), 1.063 orang Sarjana Strata 1 (S1) dan 49 Ahli Madya di Auditorium M. Yusuf Abu Bakar Universitas Mataram, Kamis (28/3). Dari 1.195 mahasiswa yang wisuda, sebanyak 236 orang merupakan mahasiswa FKIP, 166 orang dari Fakultas Teknik, 167 orang dari Fakultas Pertanian, 195 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 41 orang dari Fakultas Teknologi Pertanian, 56 orang dari Fakultas Peternakan, 28 orang dari Fakultas MIPA, 105 orang dari Fakultas Hukum, 102 orang dari Fakultas Kedokteran, 4 orang dari Prodi Hubungan Internasional, 6 orang dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan 3 orang dari Prodi Sosiologi. Rektor Unram, Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., saat menyampaikan sambutan berpesan kepada wisudawan/wisudawati agar dapat mengimplementasikan dan mengamalkan ilmu dan kompetensi yang dimiliki dalam profesi masing-masing secara profesional dan penuh tanggungjawab. “Saudara-saudara adalah kebanggaan almamater Unram. Saudara sebagai alumnus Unram harus menjadi agen perubahan dengan bekerja keras, tulus dan ikhlas dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran,” tegas Prof. Husni. “Tantangan zaman yang akan dihadapi kedepan sangat jauh berbeda dibandingkan pada masa 5 atau 10 tahun yang lalu. Saat ini kita berada pada era revolusi industri 4.0. Menghadapi revolusi industri 4.0, kita harus memperkuat literasi lama dengan literasi baru, yaitu: Data Literation, Technology Literation dan Human Literation,” lanjutnya. Selain itu, rektor juga mengharapkan wisudawan/wisudawati dapat menjaga nama baik Unram kapan pun dan dimana pun berada serta terus menjalin tali silaturahim dengan Unram. “Tetaplah menjalin tali silaturahim dengan almamater, agar kita bisa bersama-sama saling bahu membahu mengerahkan potensi masing-masing untuk kita transformasikan menjadi kemaslahatan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia,” ungkapnya. Lulusan terbaik pada wisuda periode ini diraih oleh Imran dari Program Doktor Ilmu Hukum dengan IPK 3.52, Luh Utami dari Program Magister Akuntansi dengan IPK
3.87, Brian Umbu Rezi Depamede dari program Profesi Dokter dengan IPK 3.28, Kusmawati dari Program Manajemen dengan IPK 3.92, Baiq Intan Azizah dari Program D3 Akuntansi dengan IPK 3.64, dan Nurul Anggraini dari Prgram Vokasi Bima dengan IPK 3.33. Kusmawati yang terpilih sebagai wakil wisudawan/wisudawati menyampaikan kesan dan pesan mengungkapkan rasa bangganya dapat menempuh pendidikan di Unram sebagai salah satu Universitas negeri terbaik di NTB. “Jika melihat peringkat Webometrics Unram yang menduduki posisi ke-19 dari ribuan universitas yang
ada di Indonesia, maka Universitas Mataram termasuk salah satu Universitas terbaik di kancah nasional. Namun, tentu peringkat Unram harus terus ditingkatkan,” katanya. Ia juga berharap, Unram dapat memberikan perhatiannya kepada para lulusan yang berprestasi agar dapat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui program-program beasiswa. “Kami berharap Unram dapat mengakomodir dan memberikan atensi kepada lulusan yang berprestasi untuk bisa difasilitasi memperoleh beasiswa agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ungkapnya. (dys/*)