HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000 Online :http://www.suarantb.com
E-mail: suarantbnews@gmail.com
SUARA NTB
KAMIS, 28 DESEMBER 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 240 TAHUN KE 13
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
(Suara NTB/ind)
BERLANJUT - Proyek jembatan yang akan jadi akses menuju kawasan Samota (SalehMoyo-Tambora) dan Jalan Garuda jalur 2. Proyek ini kembali akan dilanjutkan pengerjaannya tahun 2018 mendatang, setelah sebelumnya sempat terhenti.
Kemenkes Tetapkan Kota Bima KLB Difteri
Kota Bima (Suara NTB) Kota Bima ditetapkan sebagai daerah yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit difteri oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Penetapan tersebut setelah adanya kasus suspect penyakit menular ini terhadap sedikitnya lima warga di Kota Bima.
Belum Ada Transaksi Mencurigakan
Farid Faletehan
KEPALA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan mengatakan, dugaan praktik pencucian uang di dua daerah di NTB sepenuhnya menjadi kewenangan PPATK sendiri. OJK hanya memastikan, bahwa setiap laporan yang disampaikan oleh perbankan, sudah disampaikan langsung ke PPATK. Farid Faletehan di hubungi di Mataram, Rabu (27/12) kemarin menjelaskan, pada prinsipnya, pencucian uang sepenuhnya menjadi kewenangan PPATK. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R
’’Digantung’’ Dewan
Tri Budiprayitno (Suara NTB/dok)
UJI kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 14 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) ‘’digantung’’ Komisi I DPRD NTB. Sejak diajukan beberapa bulan lalu, Komisi I DPRD NTB hingga akhir Desember ini belum memproses uji kepatutan dan kelayakan komisioner KPID NTB. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Tri Budiprayitno, SIP, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB usai pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Mataram, Rabu (27/12) siang mengaku sudah beberapa kali menghubungi Komisi I terkait hal tersebut. Bersambung ke hal 15
menunggu uji samplenya. Tapi Kemenkes sudah lebih dulu mengeluarkan penetapan ini,’’ katanya. Lebih lanjut Azhari menjelaskan, Kemenkes menetapkan itu berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 1501 tahun 2010 tentang penyakit
mulai tanggal 21 Desember 2017 yang lalu,’’ katanya, Rabu (27/12). Ia tidak menampik ada kasus difteri yang dialami beberapa warga Kota Bima. Hanya saja masih suspect. Pihaknya juga masih menunggu hasil ujian laboratorium dari Surabaya. ‘’Kita masih
katanya. Azhari menambahkan, difteri adalah penyakit menular yang langka yang cukup serius. Penyebabnya akibat infeksi bakteri yang umumnya menyerang hidung dan tenggorokan, serta dapat mempengaruhi kulit. ‘’Difteri termasuk infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa penderitanya. Penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin dan ditangani tenaga medis berkompeten,’’ jelasnya. Bersambung ke hal 15
Pertemuan Tahunan IMF - WBG
Akhir Tahun, Pemprov Tangkap Peluang Tarik Waspadai Gempa Investor dan Wisatawan dan Tsunami Mataram (Suara NTB) Selain mewaspadai cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Pemprov NTB juga mewaspadai terjadinya gempa bumi dan tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD) NTB memperoleh informasi dari Stasiun Geofisika, diprediksi akan terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami pada akhir tahun di Asia termasuk Indonesia. “Memang hasil kajian kita terutama untuk bicara longsor dan banjir kalau musim-musim ini kita perlu waspadai. Tapi gempa bumi dan tsunami ini memang ada prediksi di penghujung tahun ini. informasi dari teman-teman Geofisika, ada gempa dengan skala yang cukup kuat dan tsunami akhir tahun,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Mohammad Rum, MT dikonfirmasi di Mataram, Rabu (27/12) siang. Rum mengatakan, infor-
masi yang diperoleh dari Stasiun Geofisika bahwa diprediksi akan terjadi gempa yang cukup signifikan berpotensi tsunami di wilayah Asia. Ia berharap tsunami ini tidak terjadi di NTB. Melihat histori bahwa NTB pernah dilanda tsunami, kata Rum, maka pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi. Tsunami pernah terjadi di beberapa wilayah di NTB. Seperti di Lunyuk Kabupaten Sumbawa pada tahun 1974. Bahkan, dampak tsunami yang terjadi di Lunyuk tersbeut, kata Rum juga terjadi tsunami di Kuta, Lombok Tengah. Selain terjadi di dua wilayah tersebut, tsunami juga pernah terjadi di Tanjung Lombok Utara. ‘’Langkah-langkah antisipasi yang kita lakukan, kalau memang terjadi gempa kita jauhilah tempattempat yang berpotensi tsunami. Oleh karena itu, kita waspadai tempat-tempat itu,” katanya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
TO K O H
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, H. Azhari SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan hal tersebut. Kata dia, penetapannya berdasarkan surat Kemenkes dengan UM.01.05/ 1/3274/2017 tertanggal 21 Desember 2017. ‘’Ya memang benar, berlaku
menular tertentu yang bisa menyebabkan wabah. ‘’Jika melihat Permenkes ini satu orang positif terkena akan langsung ditetapkan,’’ ujarnya. Mengantisipasi terjadinya kasus tersebut, pihaknya ke depan akan melakukan vaksinasi di seluruh wilayah Kota Bima. Mulai Januari 2018 mendatang. Hanya saja, pihaknya terlebih dahulu melakukan pendataan warga yang divaksin. ‘’Pemberian vaksin akan difokuskan anak berusia 1 hingga 19 tahun,’’
H. Muh. Amin
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan memanfaatkan momentum pertemuan tahunan IMF – World Bank Group (WBG), di Bali, 8-14 Oktober 2018 untuk menarik investor dan kunjungan wisatawan ke daerah ini. Untuk itu, perlu kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menangkap peluang ini. ‘’Jarak dari Bali ke Lombok hanya beberapa menit saja pakai pesawat. Kita persiapkan diri ketika rombongan para delegasi itu
ingin berkunjung ke Lombok. Dan ini harus ada persiapan yang matang. Kesiapan masyarakat maupun Dinas Pariwisata untuk mennagkap peluang ini,’’ kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (27/12) siang di Mataram. Menurutnya, perlu dilakukan lobi maupun koordinasi dengan kementerian terkait supaya NTB dapat memanfaatkan peluang dari pertemuan kepala negara, Bersambung ke hal 15
Polda NTB Siap Tindaklanjuti Temuan PPATK Mataram (Suara NTB) Polda NTB memastikan kesiapannya menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi mencurigakan di Kota Mataram dan Sumbawa Barat. Hanya saja sejauh ini belum ada laporan resmi masuk ke Kepolisian. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Mustofa, SIK menegaskan kesiapan itu. ‘’Pada dasarnya jika ada pengaduan, kita proses,’’ jawabnya kepada Suara NTB,
Rabu (27/12). Proses penyelidikan awal dimaksudnya, untuk memastikan adakah unsur pidana di dalamnya. Sebab tidak semua temuan PPATK menyangkut tindak pidana. ‘’Harus dipilah, mana yang ada unsur pidananya,’’ tandasnya. Tapi sejauh ini belum ada bahan yang bisa diprosesnya. Karena PPATK belum menyerahkan laporan dugaan transaksi mencurigakan itu. ‘’Sampai sekarang belum ada data transaksi yang diteruskan dari PPATK,’’ jelasnya. Bersambung ke hal 15
Catatan Akhir Tahun (5)
Pelatda Belum Maksimal, Event Minim dan Sarana Olahraga Belum Lengkap Tahun 2017 akan segera berakhir. Cukup banyak persoalan pembinaan olahraga di NTB yang belum berjalan dengan maksimal. Dari Pelatda PON yang belum maksimal, minimnya event dan sarana olahraga yang belum lengkap masih dikeluhkan para pelaku olahraga di NTB. MASALAH yang mencuat belakangan ini muncul dari Pelatda Mayung 2017. Aktivitas latihan atlet Pelatda yang harusnya dilaksanakan pagi dan sore dipangkas menjadi sore hari saja. Panitia Pelatda membiarkan atlet latihan sore saja karena masih minimnya anggaran Pelatda
tahun 2017. ‘’Anak-anak memang dibiarkan latihan sore saj. Karena program kami untuk tahun ini dibuatkan sore saja,’’ujar Tim Satgas Pelatda Mayung, H. Nasarudin kepada Suara NTB. Program latihan sore hari atlet Pelatda juga dibenarkan oleh Pelatih Pelatda Mayung
dan Sekretaris Pelatda Mayung 2017, H. Eroflan Kamil. Alasannya, karena asupan gizi yang dikonsumsi atlet Pelatda memang disesuaikan untuk program latihan sore hari saja. ‘’Selama Pelatda dari bulan Januari hingga Desember tahun 2017, atlet hanya diperbolehkan latihan sore hari saja. Katanya, menyesuaikan anggaran. Ke depan harapan kami kegiatan latihan bisa ditingkatkan menjadi pagi dan sore karena mulai tahun 2018 banyak event yang akan diikuti atlet,’’ ujarnya. Diakui, bila latihan atlet Pelatda hanya sore hari saja,
maka Pelatda Mayung 2017 yang dihajatkan oleh KONI NTB untuk peningkatan prestasi atlet di PON 2020 sepertinya belum bisa berpengaruh banyak untuk peningkatan prestasi atlet. Selain persoalan Pelatda yang dinilai belum maksimal. Soal sarana olahraga juga masih dirasakan belum mendukung penuh kegiatan peningkatan prestasi olahraga di NTB. Terutama sarana olahraga yang sempat dipersoalkan oleh atlet atletik lantaran rusak dan tidak bisa digunakan latihan untuk atlet Pelatda. Demikian juga sarana
olahraga balap sepeda BMX yang ada di GOR 17 Desember Turide Mataram juga sempat disoroti karena belum juga rampung dibangun. Padahal olahraga balap sepeda BMX masuk dalam olahraga unggulan NTB. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTB, Ir.Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM, terkait lintasan atletik yang sempat dikeluhkan rusak sudah dibenahi. Dan sarana latihan atletik yang ada di GOR 17 Desember Turide Mataram sudah bisa digunakan. Bersambung ke hal 15
SUARA NTB Kamis, 28 Desember 2017
SUARA MATARAM
Halaman 2
Program KoTaKu Temui Kendala PROGRAM KoTaKu (Kota Tanpa Kumuh) yang dilakukan di 12 kelurahan di kota Mataram sudah memasuki bulan ke-4 sejak mulai dilakukan. Seperti di Kelurahan Monjok Barat yang menjadi salah satu kelurahan yang mendapatkan program tersebut. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris Lurah Monjok Barat, Suprianto S.Sos, pelaksanaan program di wilayahnya dijalankan oleh BSM (Badan Swadaya Masyarakat) Sebar Pantun yang mengkoordinir warga untuk turut aktif dalam pengerjaannya. “Disini ada 2 lingkungan yang menjadi penerima program KoTaKu di tahun ini yaitu lingkungan Oloh dan Karang Mas-Mas,” kata Anto saat ditemui Suara NTB. Ada 3 hal yang menjadi fokus program KoTaKu di sana yaitu komunal, pembangunan jalan gang serta pemberian jamban bagi warga yang belum memiliki jamban. “Pembangunan jalan gang ini dilakukan karena kalau hujan biasanya di sana tergenang sampai masuk rumah warga,” jelasnya. Pihaknya serta OPD terkait juga sudah pernah meninjau sejauh mana perkembangan program tersebut. “Pemberian jamban kepada warga yang belum memiliki dilakukan secara bertahap, sejauh ini sudah diberikan kepada belasan KK di dua lingkungan itu,” kata Anto. Tetapi program tersebut masih memiliki kendala. Terutama pada bahan baku bangunan untuk jalan gang. “Paving blok yang digunakan harus berstandar nasional sedangkan masyarakat tidak tahu ternyata ada ukuran yang ditentukan,” tukasnya. Permasalahan itu, imbuhnya, sudah bisa diatasi setelah mengetahui standar barang. “Sekarang yang menjadi masalah ada di pembuatnya, karena ramai yang mesan jadi lama selesainya, jadi mesti menunggu lama,” kata Anto. Jika sudah seperti itu, masyarakat hanya bisa pasrah dan menunggu meski berimbas pada pengerjaan proyek. “Tapi itu tidak bisa kita hindari, dalam waktu dekat kita akan melakukan evaluasi sejauh mana program itu berjalan,” jelasnya. Di tahun depan, ada 2 lingkungan yang mendapatkan program KoTaKu ini yaitu lingkungan Karang Kelok dan Karang Anyar. “Dari 7 lingkungan ada 4 lingkungan yang dapat, tapi bergantian caranya,” kata Anto. Ia mengatakan nantinya kejadian seperti itu tidak terulang kembali. (uul) Suprianto (Suara NTB/uul)
(Suara NTB/cem)
BELUM TERANGKUT - Sampah di belakang Kantor DLH Kota Mataram menggunung. Setidaknya ada 600 ton sampah belum terangkut pascapenutupan akses jalan menuju TPA Kebon Kongok.
600 Ton Sampah di Mataram Belum Terangkut Mataram (Suara NTB) Penutupan akses jalan menuju TPA Kebon Kongok dan ditambah libur panjang menyebabkan tumpukan sampah. Setidaknya, 600 ton lebih sampah di Mataram belum bisa terangkut. Tumpukan sampah ini terpantau di TPS di Belakang Kantor Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Sandubaya. TPS Lawata Kelurahan Gomong, TPS Karang Baru. Petugas baru menyelesaikan pengangkutan di TPS Karang Pule. Di TPS Sandubaya, sampah menggunung. Alat berat diterjunkan terlihat kewalahan.
Bahkan, petugas sibuk memperbaiki kendaraan tersebut. Kadis LH, Irwan Rahadi mengatakan, penumpukan sampah di TPS secara bertahap diselesaikan. Ini diakui, pertama, sebagai dampak dari penutupan akses jalan menuju TPA Kebon Kongok. Walaupun sehari sampah tidak terangkut bisa dibayangkan akan menumpuk dua
kali lipat. Kedua, akibat musim hujan tidak bisa maksimal mengangkut berdasarkan pertimbangan secara teknis, sehingga kendaraan dan alat berat bekerja. “Tapi ini secara bertahap kita selesaikan. Tunggu saja regulasinya,” kata Irwan, Rabu (27/12). Pasca penutupan selama
Pembebasan Lahan
Harus Memberi Efek Jera Warga Protes Harga Appraisal Dinilai Tak Sesuai MARAKNYA kasus kekerasan terhadap anak di Kota Mat-
aram mengundang keprihatinan. Pasalnya, kasus kekerasan terhadap anak, menunjukkan tren peningkatan. Untuk itu, kalangan Dewan mendorong cara-cara penyelesaian kasus kekerasan terhadap abak yang mampu memberi efek jera kepada pelakunya. ‘’Kasus kekerasan terhadap anak ini tidak boleh diselesaikan di tingkat mediasi. Tetapi harus diselesaikan sampai tingkat hokum atau pengadilan,’’ saran anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (27/12). Gus Arik, sapaan akrabnya, mencermati penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak di tingkat mediasi, tidak dapat membuat jera pelakunya. Justru penyelesaian dengan cara mediasi dinilai menimbulkan efek negatif terhadap anak. ‘’Sering saya katakan bahwa ketika berhadapan anak, itu berhadapan dengan masa depan bangsa,’’ katanya. Oleh karena itu, lanjut dia, setiap kejadian yang menyangkut anak, harus ditangani secara hukum. ‘’Jadi tidak bisa selesai hanya pada tingkat mediasi,’’ cetusnya. Pada bagian lain Gus Arik menyampaikan bagaimana mengeliminasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Baik di lingkup rumah tangga, lingkungan maupun sekolah. Dalam hal ini, kepala lingkungan harus berperan sebagai tokoh masyarakat. Karena tugas yang bersentuhan langsung dengan anak, tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada sekolah, tetapi juga orang tua di rumah masing-masing. ‘’Yang tentunya waktunya lebih banyak,’’ ucapnya. Demikian pula dengan lingkungan. ‘’Kita harapkan anak-anak ini berinteraksi di lingkungan setempat. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dia bergaul di tingkat lingkungan yang lebih luas lagi. Hal ini bisa terwujud dengan terus mengedukasi para orang tua. Misalnya saat ada pertemuan di musala, di tempattempat pengajian, di banjar dan lain sebagainya. Harus ditekankan kepada orang tua dan juga masyarakat bahwa anakanak harus disayangi dan diayomi. ‘’Bukan malah dijadikan objek,’’ pungkasnya. ‘’Kadangkadang orang tua ini timbul emosi yang tidak terkontrol kepada anak-anaknya,’’ katanya lagi. Gus Arik memandang penyelesaian kasus kekersan terhadap anak, jangan sampai pandang bulu. Meskipun pelakunya adalah orang terdekat korban. ‘’Harus dia lanjut sampai tingkat pengadilan. Pertama untuk menimbulka efek jera. Kedua untuk mengedukasi masyarakat bahwa itu tidak bisa diselesaikan di tingkat mediasi. Ketiga yang paling penting adalah pemulihan anak dari trauma,’’ I Gusti Bagus Hari SP tutupnya. (fit)
(Suara NTB/fit)
Mataram (Suara NTB) Pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Walikota di Jalan Lingkar Selatan, terjadi silang pendapat antara pemerintah dengan pemilik lahan. Warga memprotes perkiraan harga yang ditentukan oleh tim appraisal. Sebab, harga yang ditawarkan tak sesuai dengan kondisi dan letak lahan mereka. Adzan, salah seorang pemilik lahan hadir pada rapat pembebasan lahan di ruang Kenari, Rabu (27/12) menuturkan, harga yang diperkirakan oleh lembaga independen ditunjuk pemerintah tidak sesuai. Apalagi ada pembedaan harga antara lahan satu dengan lahan lainnya. Perhitungan tim appraisal yang menghargai satu meter bidang tanah senilai Rp 1,9 juta dan Rp 2.050.000., sangat jauh dari perkiraan. Idealnya tanah di Lingkar Selatan Rp 5 juta permeter. “Tadi kita protes. Masak dihitung segitu. Kan ndak cocok,” jawabnya. Dia mempertanyakan perbedaan harga. Namun, Pemkot tidak memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. Lahan miliknya terdampak ada dua titik. Masing - masing 900 meter persegi dan 721 meter peregi. Total uang pembebasan tanah diperoleh sekitar Rp 3 miliar lebih. Terhadap perbedaan pandangan itu, Adzan memilih pasrah. Meski hasil perhitungannya berbeda dengan appraisal, ia tidak ada mempersoalkan. Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menjelas-
dua hari, ada peningkatan setengah dari volume sampah yang mengendap. Perkiraan ada 600 ton yang mengendap di depo. Tapi pada TPS terus disisir. Irwan mengaku, TPS liar di Mataram sudah ditutup. Ini sulit diselesaikan bila tidak disertai oleh petugas yang standby. “Kita banyak menutup kawasan tapi implikasinya membuka jalur sendiri. Jadi tidak akan selesai masyarakat yang sadar,” ungkapnya. Pemerintah tidak serta merta menyalahkan masya-
rakat. Oleh sebab itu, diberikan solusi dan diarahkan rumah tangga membuang sampah di kendaraan mobil. “Kurang apa pemerintah. Sampahnya dijemput. Tinggal mengikuti aturan main kepala lingkungan,’’ katanya. Irwan menemukan di jembatan Sayang - Sayang petugas roda tiga membuang sampah di sana. Padahal, itu bukan TPS disiapkan pemerintah. Nanti, ia akan menegur camat dan lurahnya. Lokasi itu tidak boleh karena akan memancing warga lainnya. (cem)
SumberAnggaran Kompensasi Warga Kebon Kongok Tak Jelas
Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram cukup kelabakan menyelesaikan pemblokiran jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok di Kabupaten Lombok Barat. Dinas Lingkungan Hidup mengambil langkah cepat dengan memberikan kompensasi bagi masyarakat di dua desa. Namun, sumber anggaran pemberian kompensasi senilai Rp 150 juta hingga kini belum jelas. Kepala Dinas LH, Irwan Rahadi tidak memberikan tanggapan saat dimintai keterangan mengenai sumber anggaran kompensasi ke Desa Suka Makmur dan Banyumulek. Ia hanya menjawab bahwa permasalahan (Suara NTB/cem) antar kedua desa telah selesai. Lahan di Lingkar Selatan rencananya akan dibebaskan untuk “Pokoknya sudah selesai,” cetusnya. pembangunan Kantor Walikota. Pekan kemarin, Irwan memberikan uang sekitar Rp 150 juta sebagai kompensasi. Sumber anggaran tidak diketahui apakah dalam bentuk hibah ataukah pemberian pribadi. Jika dalam bentuk hibah maka akan diatur sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Mantan Camat Selaparang ini, juga enggan merespon ditanyai apakah uang Rp 150 juta tersebut adalah uang pribadi. “Mau pribadi atau tidak yang penting sudah selesai,” jawabnya. Apakah tidak khawatir bila ini jadi temuan BPK atau (Suara NTB/cem) BPKP. Jika sumber anggarannya dari hibah? Irwan juga Asisten I, Lalu Martawang dan Asisten II Setda Kota Mataram, tak memberikan tanggapan. Wartan berbincang dengan pemilik lahan usai rapat pembebasan Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota lahan di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram kemarin. Mataram, H. M. Zaini akan mempertanyakan sumber anggaran diserahkan oleh Kadis LH pada rapat Tim Angkan, pembebasan lahan untuk ada penggantian kerugian bagaran Pemerintah Daerah (TAPD). Artinya, uang Rp 150 pembangunan Kantor Walikota ngunan dan tidak ada pergantian juta harus jelas sumbernya. Apakah itu merupakan APBD di Lingkar Selatan, ada delapan tanaman. Yang ada di situ addalam bentuk hibah dan bansos ataukah pribadi. titik terdampak. Proses negosia- alah non fisik,” kata Martawang. Jika berbentuk hibah akan jadi pertanyaan. Sebab, Perhitungan lembaga indesi sudah dilakukan dan pemilik tidak pernah masuk pada pembahasan anggaran untuk tanah pada posisi menemukan penden ditunjuk pemerintah lanpemberian hibah ke Desa Suka Makmur dan kesepahaman atas hasil ap- jutnya, satu meter lahan berkisar Banyumulek. “Siang ini (kemarin,red) saya akan rapat praisa. Baik luas dan harga tanah Rp 1,9 juta dan Rp 2.050.000. TAPD. Nanti saya pertanyakan itu,” kata Zaini. Pembayaran pembebasan tanah yang akan dibayar pemerintah. Sepengetahuannya, kompensasi perbaikan jalan menuUntuk membebaskan lahan akan dibayarkan bilamana adju TPA Kebon Kongok pernah dibahas pada masa Penja9.602 meter persegi dibutuhkan ministrasinya telah selesai diabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, anggaran Rp 20,7 miliar. “Tidak jukan warga. (cem) M.Si. Kemudian, pasca dilantik ditindaklanjuti oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Zaini mengaku, tidak tahu seperti apa proses selanjutnya. Usai rapat TAPD, Zaini mendapatkan penjelasan bahwa anggaran Rp 150 juta yang diberikan oleh Pemkot Mataram sumber anggaran dari pinjam. Tidak disebutkan dari mana pemmin di ruang kerjanya, Rabu (27/12). melakukan perekaman. Sebab, tidak Mataram (Suara NTB) injaman uang tersebut. Salah satu cara dilakukan dengan cukup dibuka loket khusus maupun Meski blanko KTP sudah tersedia, Tetapi Politisi Partai Demokrat ini namun, masih banyak masyarakat sistem jemput bola. Dukcapil beker- jemput bola ke sekolah - sekolah. memberikan masukan jangan sampai Dia mengaku, selain belum belum melakukan perekaman. Data jasama dengan sekolah dan petugas pinjaman itu di pihak ketiga. Dinas Kependudukan dan Catat Sip- kelurahan. Disamping memaksi- merekam. Masyarakat menunggu Dikhawatirkan ini jadi preseden il (Dukcapil) mencatat sebanyak malkam perekaman secara reguler pencetakan KTP elektronik sebanyburuk bagi pemerintah. 7.684 warga Kota Mataram belum melalui kantor camat dan Dukcapil. ak 5.900. “Istilahnya itu print ready “Sumber anggaran Rp 150 juta dipDisamping itu lanjut dia, untuk me- (siap cetak) sampai 5.900. Tidak ada merekam KTP elektronik. injam dan kita arahkan jangan dari Kepala Dukcapil Kota Mataram, mastikan orang tersebut belum data yang ditolak server,” sebutnya. pihak ketiga. Jangan sampai ada Masyarakat belum mendapatkan Chaerul Anwar melalui Kepala merekam. Petugas Dukcapil bekerjasmasalah di kemudian hari,” kata Zaini. Bidang Pendaftaran Penduduk, H. ama dengan lurah dan kepala lingkun- KTP elektonik, Pemerintah Pusat Menurut dia, sah - sah saja pemerHasmin menyebutkan, dari total gan memberikan surat panggilan by mengeluarkan kebijakan dengan meintah meminjam uang. Proses pengempenduduk Kota Mataram sekitar name by addres. “Ada yang belum sem- ngeluarkan surat keterangan. Suket ini baliannya harus jelas berdasarkan 349.805 jiwa wajib memiliki identi- pat tapi diprogramkan terus,” ujarnya. berlaku selama enam bulan. Dan, peraturan perundang - undangan. Termasuk pada Januari 2018 masyarakat bisa mempergunakan tas. Tercatat hingga Bulan NovemMisalnya, melalui CSR (coorparate sober tersisa 2,5 persen atau 7.684 mendatang, akan dilakukan jemput mengurus administrasi bank dan pencial responsibility) atau yang lain. bola ke sekolah menengah kejuruaan coblosan pada Pilkada serentak. belum merekam. Persoalan ini diharapkan harus disSejauh ini, ketersedian stok 3 ribu Sisa ini sedang dikejar. Sebab, Ke- (SMK). Sebab, sudah ada pemilih elesaikan secara komprehensif. Karekeping dianggap cukup. Nanti akan menterian Dalam Negeri menarget- pemula atau di atas 17 tahun. na, tidak menutup kemungkinan tahun Hasmin mengaku, Kemendagri te- dikoordinasikan bilamana ketersedikan sampai Bulan Desember seluakan datang terulang kembali. ruh masyarakat harus sudah lah menetapkan batas akhir pereka- an kurang dari 1.000 keping. Sebab, Sistem pengelolaan TPA Bantar man sampai Desember. Tenggat ada saja masyarakat mengubah elemerekam data diri mereka. Gebang di Jakarta menurutnya, patut “Mudah - mudahan bisa ditekan waktu ini dimaksimalkan berkoordi- men data kependudukannya, hilang jadi contoh. Dana hibah bisa diberikan di Bulan Desember ini,” kata Has- nasi dan memobilasi petugas untuk dan sebagainya. (cem) oleh pemerintah daerah. (cem)
7.684 Warga Mataram Belum Merekam KTP Elektronik
SUARA NTB Kamis, 28 Desember 2017
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Pertemuan Tahunan IMF-WBG
Pemda Idealnya Mulai Membangun Komunikasi Bila tiada aral melintang, di Bulan Oktober 2018, IMF dan WBG akan menyelenggarakan perhelatan akbar tahunan (Annualmeeting). Pertemuan itu. Rencananya akan dihadiri oleh 189 negara yang terdiri dari Menteri Keuangan, Kepala bank Sentral, berbagai CEO ternama dunia dan juga pemikir-pemikir ekonomi top dunia, termasuk para pemenang nobel ekonomi. Diperkirakan sekitar 18.000 orang penting dunia akan memadati Bali saat itu. Beberapa negara ASEAN yang telah mendapat giliran adalah Philipina (1976), Thailand
(1991) dan Singapura (2008). Momentum ini dianggap sebagai jalan yang baik untuk memperkenalkan Indonesia dengan tagline “voyageto Indonesia”, kata Dr. M. Firmansyah, Dosen Fakultas Ekonomi Unram. Dr. Firmansyah termasuk salah satu yang dikirim Bank Indonesia NTB mengikuti pertemuan opinion maker yang dilaksanakan di Jakarta barubaru ini, dalam rangka membahas terpilihnya Indonesia, Bali sebagai tuan rumah perhetalan internasional yang konon, kesempatan menjadi tuan rumah jarang dijumpai dalam 50 tahun sekali. Sehing-
ga, pemerintah berharap untuk memanfaatkan secara maksimal perhelatan akbar tersebut. Bila dilihat dari jenis kegiatan, kata Dr. Firmansyah, kemungkinan terbagi ke dalam beberapa tema kegiatan. Yaitu pendukung meeting (pra dan post kegiatan) dan kegiatan inti. Bila demikian, kemungkinan kemeriahan acara akan berjalan satu sampai dua minggu. “Tentu ada yang pulang cepat dan ada yang berlamalama, tergantung apa yang bisa disiapkan Bali, termasuk NTB sebagai provinsi tetangga terdekat dan daerah-
daerah lain,” ujarnya. Pertanyaannya, peran apa yang dapat dimainkan NTB untuk memanfaatkan momentum itu?. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat diambil manfaatnya, antara lain, NTB dapat memperkenalkan potensi bisnis, baik terhadap pemerintah negara anggota IMF maupun para CEO kelas dunia yang akan hadir. Menjadikan kawasan wisata NTB sebagai bagian paket kunjungan peserta pertemuan tahunan bank dunia, menarik pemikirpemikir ekonomi dunia untuk memberi sekedar kuliah umum di beberapa kampus di NTB. “Pemerintah daerah menurut saya perlu pro aktif mengkordinasikan slot kegiatan peserta kepada panitia pelaksana. Mudah-mudahan kita punya ruang untuk berkomunikasi
dan memperkenalkan potensi NTB di depan investor. Lebih khusus potensi NTB bagian timur yang belum banyak tersentuh investasi,” harapnya. Selain itu, bisa juga di waktu yang berdekatan, NTB dapat menyelenggarakan event akbar sehingga menarik perhatian pebisnis dunia itu untuk sekedar berkunjung ke NTB. “Saya kira pemerintah daerah perlu mengkomunikasikan dengan baik di sisa beberapa bulan lagi pelaksanaan meeting akbar itu,” imbuhnya. Beberapa daerah akan berangkat ke Bali, paling minimal yang dapat dilakukan adalah membawa produk-produk mereka pada saat kegiatan. NTB punya mutiara, kerajinan dan lain-lain. Sehingga perlu menurutnya dipikirkan segala hal yang dapat dima-
suki oleh NTB lebih awal. Mengingat peserta yang datang adalah para CEO papan atas, sangat memungkinkan peserta kegiatan diantaranya akan menggunakan private jet. Daya tampung Bandara Ngurah Rai diprediksi tak cukup menampung pesawat untuk parkirnya. Sehingga panitia kemungkinan mencari berbagai alternatif, bandara terdekat untuk menyelesaikan masalah itu. “Ini kesempatan kita mengkomunikasikannya agar aset bandara yang ada di NTB bisa kecipratan. Kita sama-sama berharap NTB dapat memanfaatkan momentum ini. Bila pemodal dunia belum berminat untuk berinvestasi, minimal kita dapat memperkenalkan wisa-
ta NTB, syukur-syukur di lain kesempatan mereka datang berwisata,” demikian Dr. Firmansyah. (bul)
Firmansyah
Bangun Jalur ’’By Pass’’ LIA – Mandalika
Kerjasama CCAI-Grinders Caffitaly System
Pemkab Loteng Diminta Bebaskan Lahan
Bawa Kopi Berkualitas Kafe ke Ribuan Rumah di Indonesia
Praya (Suara NTB) Pemerintah pusat secara resmi telah meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) untuk mulai melakukan pembebasan lahan. Untuk keperluan pembangunan jalur by pass dari Lombok International Airport (LIA) menuju Kawasan Mandalika Kuta. Hal itu diungkapkan Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.Ip., di Praya, Rabu (27/ 12) kemarin. “Surat dari pemerintah pusat sudah kita terima. Yang isinya memerintahkan kita melakukan pembebasan lahan. Untuk keperluan pembangunan jalur by pass mulai dari bandara sampai Kuta Mandalika hingga Pantai Tanjung Aan,” sebutnya. Ia menjelaskan, total panjang ruas by pass yang akan dibangun dijalur tersebut sekitar 12,9 km. Namun sebagai tahap awal, pemerintah pusat hanya meminta pembebasan lahan untuk ruas jalan sepanjang 2 km saja. Karena pembangunan jalur tersebut oleh pemerintah pusat direncanakan dilakukan secara bertahap. Menurut Pathul pembangunan jalur by pass tersebut dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kawasan Mandalika. Yang saat ini tengah dalam proses pengembangan oleh pihak ITDC. Dengan dukungan fasilitas jalan tersebut, diharapkan perkembangan Kawasan Mandalika bisa lebih cepat. Untuk masterplan pembangunan jalur by pass tersebut sudah selesai disusun. Dimana nantinya jalur by pass tersebut akan dibangun dengan lebar sekitar 100 meter dan memiliki 8 jalur. Dengan seluruh pembiayaan pembangunan ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemkab Loteng dalam hal ini hanya dibebankan untuk membebaskan lahan. “Ini efek dari pengembangan Kawasan Mandalika. Sekaligus buah kerja keras semua elemen pemerintah dan masyarakat di daerah ini,” timpalnya. Sehingga pemerintah pusat telah menaruh kepercayaan dan perhatiannya yang begitu besar bagi pembangunan di daerah ini. Kalau jalur by pass tersebut sudah terbangun, lanjutnya, maka itu bisa menjadi daya dukung berkembanganya Kawasan Mandalika. Jika kawasan Mandalika sudah berkembang, dengan sendirinya perekonomian di daerah ini juga akan ikut terdongkrak. Dan, yang paling penting dengan berkembangnya kawasan Mandalika bisa memberikan efek bagi peningkatan pendapatan daerah ini. Karena pastinya pajak dan restribusi daerah akan ikut naik besarannya. “Dengan kemampuan pendapatan daerah yang jauh lebih kuat, tentunya akan semakin banyak program daerah yang bisa dibiayai,” ujarnya. Mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini mengaku, sampai saat ini masih banyak program daerah yang belum bisa dilaksanakan. Lantaran kondisi anggaran daerah yang terbatas. Sehingga besar harapan pemerintah daerah kawasan Mandalika bisa berkembang. Karena kawasan itulah yang nantinya bakal menjadi andalan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah ini. (kir)
Distanbun Angkat Tangan Soal Penanaman Jagung Diduga di Kawasan Hutan Lindung Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tak ingin berkomentar soal penanaman jagung di di duga memanfaatkan sebagian kawasan hutan di wilayah Dompu dan Bima. Rekomendasinya telah jelas, penanaman jagung di lahan dengan kemiringan maksimal 15 derajat. “Apalagi kalau sampai kemiringan lahannya sampai 40 derajat, kami haramkan itu,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si. Dikonfirmasi di Mataram, Rabu (17/12) kemarin perihal adanya pemanfaatan hutan lindung untuk penanaman jagung, di Dompu hingga Bima, kepala dinas mengatakan sejauh ini belum ada koordinasi tentang permohonan pemanfaatan hutan. “Apalagi soal perambahan hutan untuk penanaman jagung, bukan atensi saya, itu di kehutanan,” jelasnya. Distambun menurutnya tak pernah melegalkan adanya perambahan hutan, apalagi untuk penanaman jagung. Kecuali yang direkomendasikan adalah penanaman di areal kebun, ladang, dan hutan rakyat. Itupun, penanaman di atas kontur kemiringan lahan 15 persen, harus memenuhi kaedah konservasi. Yang ditanam adalah tanaman pangan serabut. karena itulah, dibahas di kabupaten agar penanamannya sesuai CPCL (Calon Petani Calon Lahan). “Kita mengarahkan penanaman di lahan-lahan pertanian yang ada,” tegasnya. (bul)
(Suara NTB/dok)
Husnul Fauzi
Mataram (Suara NTB) Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) menutup perayaan ulang tahun ke-25 dengan peluncuran Grinders Caffitaly System bersama Grinders Coffee Roasters, yang merupakan bagian dari Grup Amatil, dan Caffitaly. Melalui kerjasama ini ribuan masyarakat Indonesia dapat menjadi barista-nya sendiri dengan menggunakan berbagai mesin kopi kapsul berkualitas tinggi dengan desain sederhana dan mudah untuk penggunaan rumah tangga. “Pelebaran bisnis ini merupakan keberlanjutan komitmen kami untuk bertumbuh di Indonesia,” kata Kadir Gunduz, Presiden Direktur CCAI dalam keterangan resminya. Sepanjang tahun 2017, CCAI telah meluncurkan beberapa fasilitas baru termasuk lini produksi PET di Sumatera Utara, Mega Distribution Centre dan pabrik Preform di Jawa Timur, serta lini produksi Affordable Small Sparkling Package (ASSP) di Cikedokan – Jawa Barat. Saat ini, CCAI melayani lebih dari 830.000 pelanggan, di pasar modern dan tradisional di seluruh Indonesia; mengoperasikan delapan lini produksi preform di dua pabrik preform, empat Mega Distribution Centre, dan 37 lini produksi pabrik manufaktur kelas dunia. “Kami selalu bangga dengan beragam pilihan portofolio produk yang dapat kami tawarkan kepada seluruh pelanggan dan konsumen di Indonesia. Kami sangat gembira dapat menambahkan kopi – salah satu minuman yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia – ke dalam portofolio CCAI,” imbuhnya. CCAI bertanggung jawab untuk sisi penjualan dan distribusi produk, sementara Grinders Coffee Roasters bertanggung
(Suara NTB/ist)
GRINDERS CAFFITALY SYSTEM - Presiden Direktur CCAI, Kadir Gunduz bersama Sales Director CCAI,Mark Payne pada saat peluncuran Grinders Caffitaly System 19 Desember 2017 jawab untuk menciptakan beragam rasa kopi kapsul yang dirancang khusus untuk mengikuti selera masyarakat Indonesia, dan Caffitaly memproduksi mesin-mesin kopi yang dapat digunakan di rumah dan kapsulnya. Sales Director CCAI, Bapak Mark Payne menjelaskan, dengan Grinders Caffitaly System, para pecinta kopi di Indonesia akan bisa mendapatkan perfect coffee in one touch dan menjadi barista di rumah masing-masing. Tersedia empat pilihan mesin Caffitaly, yaitu: Milano mesin kopi kapsul yang sudah dilengkapi dengan milk frother, dan pilihan yang lebih ber-
sifat compact yaitu Roma dan Venice, serta Bella sebagai milk frother (untuk Roma dan Venice). Mesin-mesin tersebut diluncurkan bersama tiga jenis baru kopi kapsul berkualitas kafe, Grinders, Fix dan Romanza. Ketiga jenis kopi baru tersebut diproduksi dengan teknologi yang telah dipatenkan untuk memastikan kopi dan rasa yang berlimpah, serta disegel untuk menjaga kesegaran dan memberikan kemudahan. “Grinders dirancang bagi pecinta rasa kopi espresso bergaya kafe yang otentik, sedangkan Fix dan Romanza dikembangkan untuk mengikuti selera masyarakat Indonesia yang menyukai rasa kopi yang ma-
Jika Tak Lunasi Pajak, Hotel Bersedia Ditutup Total Giri Menang (Suara NTB) Hotel penunggak pajak di daerah Senggigi bersedia ditutup total jika tak merealisasikan janjinya membayar piutang pajak bernilai Rp 9 miliar bulan ini. Pengelola hotel sudah dua kali berjanji di hadapan Bupati untuk membayar piutang pajak sejak beberapa tahun tersebut. Namun janjinya membayar tanggal 12 Desember lalu molor sampai saat ini sehingga pihak kejaksaan pun memanggil pengelola hotel. Sesuai hasil kesepakatan dengan kejaksaan, pengelola hotel siap dipidana dan ditutup total. Kepala B a d a n Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat (Lobar), Hj Lale Prayatni yang dikonfirmasi mengaku bahwa pihak Sentosa menjanjikan akan membayar pada, 27 Desember. “Jika hingga batas waktu yang dijanjikan pihak sentosa tidak ditepati, maka penutupan
akan dilakukan. Minggu kedua Januari 2018, kalau tidak ada pembayaran kita tutup total hotel semuanya,” tegas Lale di Kantor Camat Batu Layar, Rabu (27/12). Menurut Lale, Janji untuk membayar pada 27 Desember tersebut atas pembayaran tunggakan pajak yang dijanjikan Rp 5,1 miliar. Dimana sesuai dengan perjanjian pihak Sentosa dengan Kejaksaan akan melakukan pembayaran tunggakan pajak sebanyak dua kali. Yaitu pada Desember 2017 Rp
5,1 miliar dan sisanya di Bulan Februari 2018 mendatang. Lantas alasan Hotel telat membayar?, Lale mengatakan pihak hotel mengaku belum memiliki uang untuk membayar. Selain itu hotel tersebut sudah akan dijual dan dibeli oleh pihak lain. “Berjanji langsung dengan pak bupati (akan membayar) dengan membawa yang akan membeli Sentosa, ternyata tidak ada pembayaran. Terakhir dipanggil lagi sama kejaksaan,” ucapnya. (her)
nis atau rasa cokelat,” tambah Bapak Payne. Grinders premium coffee menawarkan dua varian rasa, Crema dan Espresso bagi pecinta rasa kopi asli; Fix menawarkan varian Caramel Latte dan Mocha Latte bagi pecinta mereka yang menyukai sentuhan rasa dalam kopinya; dan Romanza menawarkan varian Vanilla Cappuccino dan Chocolatto dengan aroma wangi, rasa yang
manis dan lembut, dan cocok untuk dinikmati sepanjang hari. Mesin dan kapsul akan dijual di pusat-pusat perbelanjaan terkemuka di Indonesia, yang akan didukung dengan program in store sampling yang ekstensif untuk konsumen, demo produk, dan program edukasi untuk membantu konsumen agar dapat percaya diri menemukan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. (bul/*)
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Tanpa didorongpun, pemerintah daerah harusnya sudah mulai mengambil peran, menyambut International Monetary Fund –World Bank Group (IMFWBG) yang akan dilaksanakan di Bali.
SUARA NTB Kamis, 28 Desember 2017
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Sumber TKI Terbesar Rekomendasi Penyesuaian Tak Signifikan EVALUASI APBD 2018 Lombok Utara dari Provinsi NTB telah selesai dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dokumen APBD setelah evaluasi selanjutnya akan dikembalikan ke provinsi paling lambat Kamis (hari ini). Demikian dikatakan Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., Rabu (27/12). Dijelaskan terdapat beberapa rekomendasi penyesuaian yang harus dilakukan oleh TAPD Lombok Utara. Di antaranya pergeseran anggaran dari belanja tidak langsung (Suara NTB/ari) menjadi belanja langsung. Herianto “Pergseseran sedikit di belanja tidak langsung, justru ini akan semakin bagus karena dialihkan ke belanja langsung untuk belanja modal. Nilainya sekitar Rp 900-an juta,” ungkap Herianto. Selain itu sambungnya, mengacu ketentuan Permendagri, anggaran BOS pusat sebesar Rp 27 miliar yang dulunya masuk ke pendapatan dana otonomi khusus, maka oleh provinsi direkomendasikan masuk ke pendapatan hibah. Demikian halnya dengan dana bantuan parpol yang dicantumkan dalam bentuk hibah, disesuaikan menjadi bantuan keuangan. Pada komponen pendapatan yang disesuaikan dengan regulasi baru, menurut Herianto, terdapat penyesuaian. Sumber anggaran dimaksud seperti denda keterlambatan dan denda pajak diubah atau dimasukkan kepada komponen pendapatan pajak. “Berarti kita merencanakan denda tapi esensinya tidak mengubah PAD, sehingga tetap PAD kita Rp 200,2 miliar. Dikarenakan pendapatan pajak naik maka retribusi ke desa juga naik sekitar Rp 1,2 miliar, sehingga total BHPRD ke desa menjadi Rp 14 miliar,” jelasnya. Herianto menambahkan, provinsi juga merekomendasikan penambahan belanja sektor kesehatan. TAPD merespon dengan langsung memasukkan sekitar Rp 650 juta untuk menambah belanja kesehatan. Tambahan itu sekaligus mengakumulasi total belanja tersebut menjadi di atas 10 persen dari APBD KLU (Rp 959,4 miliar). “Kalau dana sektor pendidikan sudah tidak ada masalah, besarannya sudah lebih dari 20 persen dari APBD,” imbuhnya. Kepala Bappeda menambahkan menyangkut perbedaan angka, provinsi justru tidak mempermasalahkan. Sebab sebelumnya di provinsi hingga di Kemendagri, TAPD sudah menyampaikan kronologi pembahasan RAPBD. “Bila perlu ke depan, termasuk dana DAK tidak kita masukkan sehingga postur KUA PPAS APBD P nanti pasti turun karena DAK tidak akan dicantumkan,” demikian Herianto sembari menyebut bahwa revisi APBD 2018 akan dikirim kembali ke Provinsi Kamis hari ini. (ari)
Akhir Tahun 2017
Dua Kasus Dugaan Korupsi di Lotim Jadi Tunggakan Selong (Suara NTB) Menjelang pergantian tahun 2017, dua kasus dugaan korupsi di Lombok Timur (Lotim) dipastikan jadi tunggakan. Dua kasus itu, yakni kasus dugaan korupsi pada proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun dan dugaan korupsi Dana Desa (DD) Jero Gunung. Menurut Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK., kedua kasus dugaan korupsi, yakni penataan kawasan Pusuk Sembalun dan Jero Gunung untuk tahun ini dipastikan jadi tunggakan (Suara NTB/yon) kasus dan ditargetkan tunJoko Tamtomo tas pada 2018 mendatang. Khusus untuk Pusuk Sembalun, jelas dia, tidak dapat dituntaskannya untuk tahun 2017 ini dikarenakan ada miskomunikasi terkait dengan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di mana, dari hasil koordinasi yang terbangun, kasus Pusuk Sembalun di tahun 2018 akan diatensi. Dalam proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun ini menelan anggaran keseluruhan sebesar Rp 2 miliar bersumber dari dana Tugas Perbantuan (TP) Kementerian Pariwisata Tahun 2015. Dari total anggaran itu, sebesar Rp 1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik. Tiga titik itu adalah, pembuatan gapura di Sebau, penataan Pusuk Sembalun serta pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Namun, dalam pengerjaannya dinilai mengalami kejanggalan, sehingga aparat kepolisian langsung turun untuk mengusut proyek tersebut. Dijelasn Joko Tamtomo, kasus dugaan korupsi tidak bisa dipaksakan untuk dituntaskan atau ditangani secara cepat. Hal itu dikarenakan pihaknya harus menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. Sementara audit BPKP sendiri untuk satu tahun memiliki beberapa jatah anggaran dalam melaksanakan audit, itulah yang menjadi kendala. “Saat ini anggaran BPKP untuk audit sudah keluar. Sehingga pada tahun 2018, kasus Pusuk Sembalun menjadi atensi karena kasusnya sudah naik sidik,” ujarnya. Dengan demikian, pada pertengahan Januari atau awal Februari akan dilakukan audit untuk Perkiraan Kerugian Negara (PKN), sehingga nanti pada bulan Maret 2018 hasil audit sudah keluar dan pada bulan April kasusnya dipastikan bisa selesai. Ketika kerugian negara itu sudah turun dari BPKP, Joko Tamtomo menegaskan tersangka dalam proyek itu sudah dapat ditetapkan. “Bila perlu tersangkanya akan langsung kita tahan,” janjinya. Adapun, calon tersangka yang berperluang ditetapkan dalam proyek senilai Rp 2 miliar itu ada dua orang. Dua orang ini merupakan yang paling berperan atau bertanggung jawab atas kasus tersebut, mulai dari PPK dan KPA serta pelaksana teknis kegiatan proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun.”Nama calon tersangka yang sudah kita kantongi dua orang,” sebutnya. Sedangkan, untuk dugaan korupsi Dana Desa (DD) Kades Jero Gunung, kerugian negara yang timbul lumayan besar yakni sekitar Rp 300 juta. Seperti kasus penataan kawasan Pusuk Sembalun, kasus dugaan korupsi DD Jero Gunung juga ditargetkan tuntas pada tahun depan. (yon)
Disnakertrans Belum Memiliki Instruktur Profesional Selong (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mulai menggiring para calon TKI lepas dari jeratan prilaku konsumtif. Para TKI dilatih untuk lebih produktif. Hanya saja, pelatihan terhadap para TKI ini belum didukung oleh tenaga instruktur yang profesional di sejumlah bidang yang dibutuhkan. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, Lalu Taufiqurrahman pada Suara NTB, Rabu (27/12). Untuk itu, ujarnya, pihaknya terpaksa mencari instruktur dari luar dinas yang disebut sangat ahli di bidangnya. Pelatihan dimaksud dilaku-
kan di desa-desa yang masuk program imigran produktif. Korleko dan Lenek. Kedua desa ini dilatih para pemudapemudinya keterampilan, mulai dari perbengkelan, hingga pelatihan membuat tenun. Tahun 2017 ini, Lotim mengirim sedikitnya 14 ribu TKI. Meski menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka pengiriman TKI tersebut yang cukup besar. Para
pahlawan devisa itu dinilai sejauh ini masih sangat konsumtif. Kondisi inilah kemudian coba digiring untuk diubah dan mengarahkan para TKI agar bisa lebih produktif. Jumlah TKI yang hanya menggantungkan nasibnya menjadi TKI coba dikurangi dan pihaknya tidak ingin warga Lotim hanya terus menerus menjadi TKI. Menurutnya, jiwa wirausaha dari warga Lotim
(27/12), Kabid Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Lalu Rusnan, mengatakan selain mengimbau kepada nelayan untuk tidak melaut, masyarakat yang tinggal di pinggir pantai juga diharapkan supaya waspada terhadap gelombang pasang dan cuaca ekstrem yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Apabila ada tanda-tanda yang mencurigakan masyarakat diharapkan supaya segera men-
(Suara NTB/rus)
Lalu Taufiqurrahman
Kesadaran Rendah, Pajak Parkir Hanya Terhimpun Rp 11 Juta
(Suara NTB/rus)
LTSP - Gedung LTSP di komplek Kantor Disnakertrans Lotim yang belum dioperasionalkan, karena ada kendala teknis yang belum selesai.
Molor, Operasional LTSP Disnakertrans Lotim Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI yang dikerjakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim molor. Padahal, diketahui biaya operasional LTSP dari Disnakertrans NTB senilai Rp 99,8 juta sudah ada. Kini terlihat hanya bangunan LTPS yang sepi, karena belum ada aktivitas apa-apa. Molornya pelaksanaan LTSP TKI di Lotim ini diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim, Andika Istu Jaya. Kepada Suara NTB, Andika mengatakan sebenarnya awal Desember sudah bisa
diresmikan tapi hingga akhir tahun ini belum jelas. Dia mengklaim pelaksanaan LTSP di Lotim sudah mencapai 99,9 persen. Kendala 1 persen hanya karena belum diinstalnya jaringan ke imigrasi yang hanya bisa dilakukan petugas imigrasi sendiri. Disebutkan, semua perangkat lunak dan perangkat keras untuk kantor sudah terpasang. Mulai dari jaringan listrik, instalasi internet dan lainnya sudah terpasang sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, tinggal Sistem Informasi Teknologi dari Imigrasi yang masih dinanti.
Dalam hal pemeriksaan kesehatan pun sudah dipersiapkan matang. Meski tidak bisa pelayanan di kantor LTSP, namun dipastikan bisa dengan mudah dan cepat dilayani di kantor RSUD Selong. “Sudah dipersiapkan tempat khusus di RSUD Selong tanpa antre” ujarnya. Selain itu, ujarnya, aparat kepolisian juga sudah siap dengan personelnya. Data kependudukan juga sudah siap. ‘’Sehingga sebenarnya sudah tidak ada alasan untuk tidak beroperasi. Paling tidak awal tahun 2018 mendatang baru bisa diresmikan dan langsung bisa beroperasi,’’ akunya. (rus)
Tanjung (Suara NTB) Pendapatan pajak parkir sebagai item PAD di Kabupaten Lombok Utara masih belum memenuhi target. Dari beban Rp 50 juta, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hanya mampu menarik Rp 11 juta saja dari objek pajak di Bangsal dan sekitarnya. Kepala Bapenda Lombok Utara, H. Zulfadli, Rabu (27/12) mengungkapkan, tidak maksimalnya pendapatan dari pajak parkir kendaraan disebabkan masih rendahnya kesadaran objek pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sejumlah objek pajak parkir potensial belum bersedia memberi kontribusi kepada daerah. “Kendalanya terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak pada objek parkir kendaraan. Kalau dari objek pajak lain sudah baik,” ungkap Zulfadli. Menurut dia, sejatinya potensi pajak parkir cukup besar. Sayangnya dari beban target sebesar Rp 50 juta saja belum terealisasi. Ke depan potensi-potensi itu akan kembali didekati agar bersedia berkontribusi kepada daerah. Di antara sekian banyak jenis pajak yang ditarik oleh daerah, pajak parkir dan pajak air bawah tanah merupakan yang paling rendah. Pajak air bawah tanah terhimpun sebesar Rp 47 juta lebih dari target Rp 85 juta. “Pajak yang lain seperti pajak galian golongan C terhimpun Rp
1,7 miliar lebih dari target Rp 2,8 miliar. Pajak PBB terealisasi Rp 6,5 miliar lebih dari target Rp 8,5 miliar, dan pajak BPHTB sebesar Rp 6,9 miliar dari target Rp 8 miliar lebih,” sebutnya. Zulfadli menambahkan dari data per tanggal 14 Desember 2017, PAD dari pajak sudah melampaui target dengan capaian sebesar 108 persen atau Rp 91 miliar lebih dari target Rp 91 miliar. Sedangkan dari pajak hotel sudah tercapai sebesar Rp 42 miliar lebih dari target Rp 39 miliar, pajak restoran Rp 22 miliar lebih dari target Rp 19 miliar, pajak hiburan tercapai Rp 762 juta lebih dari Rp 900 juta, pajak reklame Rp 178 juta lebih dari target Rp 200 juta, serta pajak penerangan jalan Rp 9 miliar lebih dari target Rp 8,5 miliar. Selanjutnya pada pos retribusi pasar, dapat dikatakan terhimpun pendapatan yang cukup besar yakni sebesar 494 juta lebih dari target Rp 500 juta. Terakhir pada komponen PAD lain-lain yang sah tercatat sebesar Rp 1,6 miliar lebih dari target sebesar Rp 3 miliar lebih. Menurut data per item, secara umum masih belum tecapai. Kendati demikian, pihaknya akan terus berusaha maksimal melakukan penagihan. Khusus pajak parkir, diakui Zulfadli, cukup berat. Namun akan tetap disoaialisaikan melalui pendekatan yang humanis. (ari)
Dokumen Amdal Jangan Hanya Kasus Tewasnya Satu Keluarga sebagai Penghias Arsip Polisi Periksa Manajemen
Selong (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Lombok Timur (Lotim) meminta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr R. Soedjono Selong memperbaiki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong. Sesuai hasil pertemuan terakhir Rabu (27/12), disimpulkan dokumen Amdal yang disusun dengan melibatkan konsultan ini dianggap masih banyak yang perlu diperbaiki. “Jangan sampai menjadi dikumen penghias lemari arsip,” ucap Ketua Tim Penilai Amdal yang juga Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan DLHK Lotim, Aris Munandar. Menjawab Suara NTB, Aris Munandar menjelaskan, di antara yang perlu perbaikan adalah peningkatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Amdal yang sedang disusun dengan kapasitas rumah sakit yang ada sekarang belum ditemukan dalam dokumen Amdal. Pengelolaan air limbah diinginkan bisa lebih detail. Termasuk perlu penyesuaian daya tampung RSUD ke depan. Pemilihan metode sumur resapan untuk pengelolaan air hujan perlu dibuat perhitungan kembali, karena permukaan air tanah yang dangkal. Selain itu, masalah parkir. Kondisi saat ini masih sangat tidak layak kondisi parkir rumah sakit. Seiring pengembangannya, maka masalah parkir pun harus turut diperhatikan. ‘’Pintu keluar rumah sakit sangat tidak layak jika dilihat dari standar keselamatan lalu lintas. Kendaraan
PLN Rayon Selong
(Suara NTB/rus)
ANTREAN PANJANG - Sejumlah pasien yang antre untuk mendapat pelayanan kesehatan di RSUD Selong. Banyaknya pasien ini menjadi tugas besar RSUD dalam memberikan pelayanan terbaik pada mereka. yang keluar RSUD langsung ke jalan raya yang berdekatan dengan lampu merah. Kondisi ini sangat bahaya bagi lalu lintas jalan. Sehingga diperlukan perbaikan agar jauh lebih baik,’’ ujarnya. Dokumenamdalinimerupakan ketentuanwajibyangharusdipenuhi RSUD Selong. Pengembangan RSUD yang berdiri di atas lahan 5 hektar lebih ini menuntut adanya dokumen Amdal. Setelah dinilai layak, baru kemudian keluar izin lingkungannya. Sebelumnya memangBadanLayananUmumDaerah (BLUD) itu sudah mengantongi izin lingkungan berupa UKL-UPL. Akan tetapi, UKL-UPL ini untuk kapasitas yang lebih kecil. Sekretaris DLHK Lotim, Suwardi sebelumnya mengutarakan, RSUD Selog merupakan rumah sakit dengan jumlah pasien terbesar. Sudah pasti limbah yang dihasilkan pun cukup besar. Amdal sangat penting untuk memantau pengelolaan limbah tersebut. Tidak diinginkan, limbah dari hasil pelayanan kesehatan itu menjadi
masalah. “JAngan sampai menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat sekitar rumah sakit,” ungkapnya. Mewakili Direktur RSUD Selong, Kepala Bidang Sarana Prasarana, Suprayitno mengatakan, pihaknya menyusun dokumen amdal dengan melibatkan konsultan semata untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Suprayitno menjelaskan, saat ini jumlah tempat tidur di RSUD Selong sebanyak 295. Melihat Lotim sebagai daerah jumlah penduduk terbesar di NTB membuat RSUD Selong selalu penuh. “Setiap hari over load,” tuturnya. Kondisi itu ingin segera dicarikan solusinya dengan melakukan pengembangan. Selain layanan kamar, kualitas dan kuantitas tenaga medis pun terus ditingkatkan. Jumlah dokter spesialis terus ditambah. Guna pengembangan, diinisiasi dengan penyusunan dokumen amdal dengan tujuan semata meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. (rus)
Cuaca Ekstrem, Nelayan Diminta Tidak Melaut Selong (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengimbau kepada para nelayan di Lotim agar tidak melaut mengingat kondisi cuaca saat ini yang kian tidak menentu, bahkan ekstrem. Langkah itu diharapkan supaya tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan. Kepada Suara NTB, Rabu
ini coba dipupuk dan dikembangkan agar lebih baik. Pilihan keterampilan yang dilatih bukan asal menunjuk. Materi pelatihan sesuai dengan permintaan dari masing-masing desa. Desa yang berwenang dengan kearifan lokal desanya untuk selanjutnya dikembangkan, seperti aktivitas menenun di wilayah Lenek coba ditingkatkan keterampilannya. Jumlah yang dilatih masing-masing desa ada satu kelompok. Masing-masing beranggotakan 20 orang. Harapannya, pelatihan untuk warga ini bisa berimbas ke warga lainnya sehingga bisa lebih produktif. (rus)
gungsi ke tempat yang lebih aman. Di samping itu, katanya, BPBD Lotim tetap melakukan siaga baik anggota maupun peralatan untuk segera bertindak dan melakukan evakuasi apabila ada tanda-tanda terjadinya cuaca ekstrem yang kira-kira berdampak bagi masyarakat sekitar. “Langkah sosialisasi tetap dilakukan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat,” akunya.
Termasuk menggerakkan tim siaga bencana (TSBD) yang terdapat pada masing-masing desa terutama yang berada di wilayah-wilayah yang rawan bencana, seperti yang diatensi untuk saat ini wilayah pinggir pantai Keruak, Jerowaru, dan beberapa wilayah pantai lainnya. Termasuk di wilayah Sambelia, Belanting, Sugian dan Obel-Obel. Adapun untuk prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Kli-
matologi dan Geofisika (BMKG), terang Lalu Rusnan di Kabupaten Lotim pada bulan Januari-Februari 2018 diperkirakan di atas normal kondisi cuaca di atas normal. Untuk itu, pihaknya terus mensiagakan tim serta sosialisasi kepada masyarakat agar tetap waspada dan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi cuaca ekstrem. (yon)
Selong (Suara NTB) Insiden tewasnya empat orang yang merupakan satu keluarga terdiri dari ibu, bapak dan dua anaknya di Dusun Larangan Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diatensi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim. Rabu, (27/12) kemarin, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Manajer PLN Rayon Selong dan jajarannya serta mengamankan sejumlah barang bukti (BB) di TKP. “Hari ini, (kemarin, red), dilakukan pemeriksaan terhadap pihak PLN Selong, mulai dari pimpinan rayon, perusahaan terkait dengan pendistribusian pihak ketiga dari PLN, serta masyarakat sebanyak enam orang,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, dikonfirmasi di ruang kerjanya. Terkait dengan adanya dugaan kelalaian, sehingga menyebabkan empat orang meninggal sesuai pasal 359 saat ini masih dilakukan proses penyelidikan. Dijelaskan apabila dalam proses penyelidikan terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilanggar, maka akan ditindak lebih lanjut. Selain itu, ujarnya, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melibatkan tim ahli dalam menyelidiki tewasnya satu keluarga ini. Adapun sejumlah pihak dari PLN yang diagendakan untuk diperiksa mulai dari pimpinan, tim teknis hingga bagian supervisor terkait dengan pemasangan juga akan diperiksa, termasuk akan melihat kontrak kerja dengan pihak ketiga terkait
Memorandum of Understanding (MoU) yang terbangun antara PLN dengan pihak ketiga. Sejauh ini, disebutkan bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan pada hari kejadian, Senin (25/12) lalu terdapat sejumlah barang bukti (BB) yang sudah diamankan oleh aparat kepolisian, berupa kabel, tiang listrik dan beberapa BB lainnya. Sementara Manajer PLN Rayon Selong, Arif Makmun, mengakui dirinya sudah diminta keterangan oleh penyidik terkait tewasnya satu keluarga akibat tersengat listrik. Dijelaskan bahwa pihaknya sudah memberikan sejumlah data-data terkait pemasangan aliran listrik di wilayah tersebut, sehingga untuk proses klarifikasi dan penyelidikan pihaknya masih menunggu arahan dari aparat kepolisian. Insiden tewasnya empat warga yang merupakan satu keluarga di Dusun Larangan Desa Pijot, dijelaskan Arif Makmun dari informasi petugas PLN di lapangan terdapat pohon, sehingga menyebabkan terkelupasnya kabel pada besi penyangganya. “Saat ini besi sudah diganti dengan beton, besi itu hanya penyangga sementara,” ujarnya. PLN secara rutin melakukan perawatan dengan melakukan pemangkasan terhadap ranting-ranting pohon yang dapat merusak kondisi kabel. Terutama kondisi kabel yang tidak berbungkus serta di tempat-tempat yang berbahaya dan secara cepat menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. (yon)
(Suara NTB/yon)
DIPERIKSA - Manajer PLN Rayon Selong, Arif Makmun, saat masuk ke ruang pemeriksaan terkait tewasnya satu keluarga akibat arus listrik di Mapolres Lotim, Rabu (27/12).
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Kamis, 28 Desember 2017
Bupati Perintahkan SKPD Inventarisir Proyek Mangkrak
Tetap di Gerindra
(Suara NTB/dok)
L. Pathul Bahri
Zul-Khair dan Hasanain Berebut Dukungan PBB Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Lombok Barat (Lobar), H. Lukman Mukhtar mengaku pihaknya masih menunggu keputusan DPP terkait arah dukungan partainya dalam perhelatan Pilkada Lobar 2018. Sejauh ini beberapa duet pasangan calon (paslon) saling mengklaim diri telah mendapat dukungan dari PBB, antara lain TGH. Hasanain Juaini dan duet H. M. Izzul Islam-TGH. Khudari Ibrahim (Zul-Khair). Terkait informasi duet TGH. Hasanain Djuaini-H. Sulhan Muchlis Ibrahim telah berangkat ke DPP PKB menjemput Surat Keputusan (SK), pihaknya mengaku belum ada keputusan dari DPP. Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Lobar ini proses penjaringan paslon telah dilakukan PBB. Hasil dari proses yang telah diplenokan DPC PBB Lobar beberapa waktu lalu dan telah diserahkan DPC ke DPW PBB guna dilanjutkan kepada DPP PBB mengenai siapa paslon yang akan diberikan SK dukungan DPP PBB. ‘’Dan dalam hasil pleno tersebut, DPC PBB Lobar mengusulkan paket H. M. Izzul Islam dengan TGH Khudari Ibrahim (ZulKhair), karena mereka yang mengikuti proses penjaringan di DPC, kalau TGH Hasanain melalui DPW,” jelasnya, Rabu (27/12) kemarin. Pihaknya telah menyerahkan hasil pleno sebelum tanggal 20 Desember lalu. Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan DPP PBB yang akan keluar dua atau tiga hari lagi. “Kita tunggu (SK dukungan) tanggal 30 Desember,” ujar Lukman. Menyinggung rencana penjemputan SK tiga parpol termasuk PBB ke DPP oleh TGH Hasanain, diakui tak ada masalah. Namun ia membaca, proses fit and proper test yang dilakukan DPP PBB beberapa waktu lalu bakal menjadi pertimbangan, sebab, proses itu ternyata tidak diikuti pasangan Zul-Khair. (her)
Giri Menang (Suara NTB) Kasus mangkraknya sejumlah proyek di Lombok Barat (Lobar) direspons Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Bupati meminta agar SKPD mendata (menginventarisir) sejumlah proyek mangkrak, baik sumur bor di sejumlah titik. Langkah ini harus dilakukan untuk mengetahui sumber pendanaan proyek-proyek. Artinya, jika pemda berwenang bisa diintervensi dengan mengalokasikan pembiayaan melalui APBD.
(Suara NTB/her)
WAKIL Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng), L. Pathul Bahri, S.IP., menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi kader Partai Gerindra. Kendati sudah tak memegang jabatan apapun di partai besutan Prabowo Subianto tersebut. Penegasan tersebut disampaikan L. Pathul Bahri, kepada wartawan, di Praya, Rabu (27/12). Sebelumnya, mantan Ketua OKK DPD I Partai Gerindra NTB ini, dikabarkan siap keluar dari Partai Gerindra pascaperombakan besar-besaran di tubuh kepengurusan Partai Gerindra NTB. Sejumlah partai politik (parpol) pun disebut-sebut menjadi pelabuhannya, salah satunya ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Maklum, sebelum menjadi kader Partai Gerindra, L. Pathul Bahri, merupakan kader PKB dan statusnya yang kini menjadi Ketua DPC NU Loteng, kian menguatkan indikasi. Terlebih PKB disebut-sebut bakal mendukung H.M. Suhaili FT, yang merupakan pasangannya sebagai kepala daerah di Loteng, sebagai calon Gubernur NTB di Pilkada NTB mendatang. “Pertanyaan saya pindah partai atau tidak ? sampai saat ini saya masih di (Partai) Gerindra,” tegasnya. Ia pun mengaku tidak mau mengomentari terlalu banyak soal kondisi Partai Gerindra dan lebih memilih mengikuti perkembangan kondisi yang ada saja. Karena menurutnya, kondisinya masih sama seperti sebelumnya. Sinyal bakal bergabungan mantan Wakil Ketua DPRD Loteng tersebut ke PKB, sempat dilontarkan Ketua DPC PKB Loteng, H. Burhanudin, beberapa waktu. Menurutnya, PKB sangat membuka diri terhadap kemungkinan bergabungnya kembali L. Pathul Bahri, di PKB. Mengingat, statusnya yang sebelumnya merupakan kader PKB. (kir)
Bupati yang diwawancara di Batulayar, Rabu (27/12), bertanya-tanya di mana lokasi proyek mangkrak dimaksud, pasalnya Bupati juga belum tahu.
Setelah disebutkan titik proyek tersebut, barulah bupati mengetahuinya. “Proyek yang dimaksud mangkrak seperti sumur bor, itu perlu kita cari tahu (cek dulu) apakah sumber pendanaan kabupaten, provinsi atau pusat. Kalau
APBD kabupaten kita upayakan,” ujarnya. Menurutnya, pembangunan fasilitas yang menjadi kendala proyek ini bakal dilakukan bertahap, sebab melalui penganggaran APBD. Ia memastikan agar proyek yang dibangun ini tidak mubazir, jika sejak awal dibahas untuk pemanfaatannya. Sejauh ini ia mengaku belum tahu proyak yang mangkrak, apakah sumber pendanaan kabupaten, provinsi atau justru balai wilayah sungai. Pihaknya perlu mengecek sumber dananya, sehingga perlu dilakukan pengecekan sumber anggaran agar penanganannya maksimal. Untuk diketahui, proyek mangkrak di Lobar menjadi
atensi aparat Polres Lobar. Pihak polres berkomitmen mengusut mangkraknya proyek-proyek tersebut, baik yang menjadi utang yang belum terselesaikan. Pihaknya tetap mengupayakan agar melunasi jika ada kasus proyek mangkrak belum tertangani di Polres. Pihaknya perlu mempelajari dulu persoalan apa yang terjadi di proyek-proyek tersebut. “Itu tetap komitmen saya terhadap kasus-kasus yang menjadi hutang belum terselesaikan diupayakan di lunasi, namun kami belum tahu persoalan apa yang ada didalam, itu akan kami pelajari dan gelar,”kata Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi sebelumnya. (her)
H. Fauzan Khalid
Jelang Libur Tahun Baru
Penumpang di Pelabuhan Lembar Melonjak Giri Menang (Suara NTB) Jelang libur pergantian tahun baru 2018, lonjakan penumpang kendaraan bermotor terjadi dari pelabuhan Padangbai-Lembar. Peningkatan ini didominasi kendaraan roda dua, roda empat, bus dan truk pengangkut barang. Lonjakan diperkirakan rata-rata 5-6 persen. Penurunan justru terjadi untuk penumpang pejalan kaki dari Lembar-Padangbai dengan rata-rata 4-5 persen. Menurut Manager Operasional PT ASDP Pelabuhan Cabang Lembar, Wildan Jazuli, penurunan bukan terjadi saat libur Natal dan jelang tahun baru saja, namun telah terjadi selama tiga bulan belakangan. Untuk operasional, Wildan mengaku pihak ASDP menyiapkan kapal operasional yang siap beroperasi sebanyak 36 unit. Pihaknya pun nantinya akan memberlakukan tiga skenario waktu bongkar muat keberangkatan kapal sesuai dengan kondisi kepadatan penumpang. “Kalau keadaan sepi (lengang) 2 jam, kemudian padat 1,5 jam, kalau membeludak maka 1 jam,” ungkapnya. Pihaknya pun akan mencoba skenario mulai dari H-5 sampai H+4 tahun baru. Namun sejauh ini hingga, kemarin sekitar pukul 11.00 wita belum terjadi peningkatan atau lonjakan penumpang. “Tapi kita tetap melakukan persiapan, bila mana nanti siang mengalami lonjakan . Kalau padat kita akan berlakukan pola yang padat 1 jam tadi,” ujarnya.
(Suara NTB/her)
PENUMPANG - Suasana penyeberangan di Pelabuhan Lembar menuju Padangbai. Menjelang libur tahun baru, jumlah penumpang di Pelabuhan Lembar melonjak dibanding sebelumnya. Peningkatan penumpang juga terjadi untuk pelayaran KMP Legundi, baik dari SurabayaLombok maupun Lombok-Sura-
baya. D imana untuk penumpang dari Surabaya-Lombok naik 20 persen, sedangkan Lombok-Surabaya sekitar 15 persen.
Proyek Tak Tuntas Dievaluasi Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dalam waktu dekat ini akan menggelar evaluasi menyeluruh terhadap pengerjaan sejumlah proyek fisik yang terancam tak tuntas hingga akhir tahun ini. Hasilnya, akan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah dan kebijakan selanjutnya. Termasuk, kemungkinan menjatuhkan sanksi terhadap rekanan proyekproyek tersebut. “Semua proyek-proyek yang tidak bisa tuntas sampai akhir tahun ini akan kita evaluasi. Barulah kita menentukan langkah selanjutnya terhadap proyekproyek tersebut,” ungkap Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP., kepada wartawan, Rabu (27/12). Diakuinya, dirinya sam-
Fauzan Yakin SK Golkar Tidak Ada Masalah
pai sejauh ini belum menerima laporan sudah sampai mana capaian proyek-proyek fisik yang ada. Tapi yang jelas, terhadap proyek-proyek yang tidak bisa tuntas sesuai target yang ada pastinya ada tindakan yang diambil. “Ada mekanisme terhadap proyek-proyek yang tidak selesai. Dan, kita pastikan mekanisme itu yang kita jalankan,” tandasnya. Beberapa proyek yang saat ini tengah jadi sorotan lantaran terancam tidak tuntas hingga akhir tahun anggaran 2017 ini di antaranya proyek pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng. Kemudian lanjutan pembangunan gedung rawat jalan RSUD Praya, Puskesmas Ganti serta Dermaga Apung Kuta. Disinggung soal kemungkinan sanksi terhadap rekanan proyek yang gagal menyelesaikan pekerjaan, Pathul mengaku semua mungkin. Sanksi
akan diberikan jika memang kegagalan penyelesaian proyek dikarenakan dari faktor rekanan. Sanksi ini sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, seperti pemberian denda sampai dengan yang paling berat, rekanan tersebut akan di-blacklist. “Tapi kita tunggu hasil evaluasinya dulu. Kalau memang rekanan bersangkutan layak diberikan sanksi, maka kita tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi,” tandasnya. Namun yang jadi perhatian pemerintah daerah sekarang ialah bagaimana solusinya, agar proyek-proyek tersebut bisa tuntas, sehingga anggaran pembangunan yang sudah disiapkan tidak sia-sia. Hasil pembangunan juga bisa segera dimanfaatkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (kir)
“Didominasi oleh wisatawan yang mau berwisata ke Pulau Lombok. Tapi kalau nanti arus balik penumpang kendaraan
ada yang lewat Legundi atau juga yang lewat LembarPadang bai, karena akan mampir ke Bali,” jelasnya. (her)
Bupati Tandatangani SK Pemberhentian Kades Duman Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa Duman Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar) akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Rabu (27/12), Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menandatangani SK pemberhentian Kades Duman atas usulan BPD tuntas. Selain itu, Kades Duman mengundurkan diri atas kesadaran sendiri menyusul adanya desakan dari masyarakat atas dugaan tindakan asusila yang dilakukan oknum kades ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar, L. Edi Sadikin menyatakan pihaknya telah menerima surat pemberhentian untuk Kades Duman. Sebelum SK pemberhentian ditandatangani bupati pihaknya melakukan kajian oleh tim yang dibentuk pemda. Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan pendeka-
tan ke mantan kades dan masyarakat guna mengantisipasi hal yang tak dinginkan terjadi. Menurutnya, SK pemberhentian Kades Duman telah ditandatangani Bupati Lobar Rabu sore. “Bupati sudah menandatangani SK pemberhentian Kades Duman, Plt yang ditunjuk M. Musanip,” jelasnya Sebelumnya, warga Duman melakukan beberapa kali aksi menuntut kejelasan pemberhentian kades setempat yang diduga melakukan tindakan tak sesuai. Masyarakat mendesak agar kades ini diberhentikan permanen, meski masyarakat telah sepakat secara adat memberhentikan kades. BPD pun menindaklanjuti dengan bersurat ke pemda, namun saat itu pemda meminta jalurnya ke kecamatan dulu baru setelah itu ke pemda. (her)
Lobar Masih Sisakan Piutang Pajak Randis Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) masih menyisakan piutang pajak kendaraan bermotor (PKB) khususnya kendaraan dinas (randis). Dari total piutang pajak randis tersebut, terdapat kendaraan yang tidak
(Suara NTB/her)
Giri Menang (Suara NTB) H. Fauzan Khalid memastikan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Plt. Ketua DPP Golkar Idrus Marham adalah sah. SK dari Golkar terhadap dirinya dan Hj. Sumiatun sah sampai ada penggantinya. SK ini pun bisa dipakai untuk mendaftar di KPU, jika pihak KPU ragu, karena SK ditandatangani Plt Ketua DPP Golkar, maka pihak KPU tinggal ke DPP untuk verifikasi ke Jakarta. “Itu (SK, red) sah, sampai ada penggantinya. Kalau itu saya pakai (daftar di KPU), jika KPU ragu tinggal verifikasi ke Jakarta. Kecuali ada SK pengganti yang ditandatangani Ketum Airlangga barulah ndak sah, tapi ini ndak ada masalah,” tegas H. Fauzan Khalid mengklarifikasi terkait anggapan SK dukungan Golkar yang diterimanya masih multitafsir, Rabu (27/12). Terkait anggapan KPU terkait keabsahan SK, perlu melihat AD-ART partai dan mandat Plt Ketua DPP menurut Fauzan yang mendaftar ke KPU adalah pengurus parpol tingkat kabupaten. Memang perlu SK dari pusat, itu nanti tinggal diverifikasi. Kalau dianggap tidak sah oleh KPU, maka tentu pihaknya diminta perbaikan. “Nanti ada perbaikan, kita diminta perbaiki. Sederhana masalahnya,”ujar Fauzan. Terkait perlunya dirinya dan parpol proaktif konsultasi ke KPU terkait SK tersebut, menurutnya hal ini tugas KPU bukan kandidat dan parpol. “Tugas KPU lah, apa tugas KPU, sudah dikasih duit untuk penyelenggaraan,” sentilnya. Ia menegaskan, jika SK tersebut dianggap tidak sah, maka pihak KPU memberitahukan ke pihaknya kenapa tidak sah. Apa yang perlu diperbaiki. Pihaknya nanti melengkapi sesuai permintaan KPU. Terkait penyebaran isu ini untuk menggoyahkan Golkar mendukung dirinya, menurutnya hal biasa. Ia bahkan menanggap santai terkait adanya upaya kandidat lawan yang ingin mencoba merebut Golkar darinya. “Silahkan itu hak dari semua orang, tapi jangan nanti saya punya hak juga untuk cari partai tambahan, jangan dianggap ini itu. Jadi semua punya hak, jadi adil-lah menilai,” imbuhnya. Sebelumnya, Ketua Harian Golkar Lobar, L Hermayadi menyatakan terkait SK yang diberikan ke Fauzan-Sumiatun sah. Terkait adanya anggapan masih multitafsir, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Jika pihak KPU memerluka persyaratan tambahan, pihaknya telah mengantisipasi hal tersebut. (her)
Halaman 5
Hj. Lale Prayatni
perlu dibayarkan pajaknya lantaran sudah dilelang dan tak dipakai. Khusus realisasi PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BNKB) di Lobar melampaui target, sehingga diberikan bagi hasil yang lumayan besar mencapai Rp 73 miliar lebih. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar Hj. Lale Prayatni, Lobar berpotensi menambah pendapatan dari bagi hasil sebesar Rp 2-3 miliar, lantaran melampaui target realisasi PKB. “Namun di Lobar ini kan masih ada tersisa 30 persen dari pajak kendaraan yang masih terutang, termasuk kemarin piutang beberapa plat merah (randis),” akunya, Rabu (27/12).
Namun data randis ini, jelasnya, tidak valid, karena ada yang sudah dilelang, sehingga perlu diperbaharui datanya oleh aset. Dijelaskan, ketika PKB dan BNKB mencapai atau melampaui target, maka imbasnya Lobar mendapatkan lebih besar lagi dana bagi hasil. “Seperti tahun 2018 Lobar dapat bagi hasil Rp 73 miliar dana bagi hasil dari provinsi,” jelas Lale. Sementara Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB Ir. H. Iswandi menyatakan realisasi PKB dan BNKB di Lobar melampaui target 100 persen. Ini artinya bagian yang sudah direncanakan Kabupaten Lobar untuk tahun 2017, 100 persen sudah dicapai. Sisanya tri-
wulan IV akan dikeluarkan awal tahun bulan Januari. “Itu nanti melampaui Rp 7 miliar, kalau 30 persen dikembalikan ke Lobar, maka ada sekitar 2-3 miliar dari target tahun 2017, harapannya pak bupati perlu mengeluarkan modal untuk membantu pemprov agar target tahun depan semakin meningkat,” jelasnya. Pemprov, ujarnya, tahun depan tidak bisa mengalokasikan dana untuk operasional pengelolaan pemungutan pajak sama dengan tahun ini, karena terjadi pengurangan. Pihaknya berharap ada investasi juga dari Pemkab Lobar, jika ingin meraih lebih dari target tersebut. (her)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Kamis, 28 Desember 2017
Halaman 6
Rencana Pemekaran Desa Seteluk Tengah Masih Dikaji
Puluhan Koperasi di Sumbawa Terancam Dibekukan Sumbawa Besar (Suara NTB)Sebanyak 25 koperasi di Kabupaten Sumbawa terancam dibekukan tahun depan. Usulan pembekuan puluhan koperasi tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI pada pertengahan tahun 2017 lalu. “Ada 25 koperasi yang tidak aktif kita usulkan untuk dibekukan. Diusulkan untuk pembekuan tahun 2018 mendatang,” kata Kepala Diskoperindag Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Arif, M.Si kepada wartawan, Rabu (27/12). Dijelaskannya, koperasi yang diusulkan dibekukan ini umumnya adalah koperasi karyawan yang sudah tidak aktif. Usulan pembekuannya sudah diajukan pada pertengahan 2017 lalu. Adapun proses untuk pembekuan membutuhkan proses yang panjang dan lama. Antara lain ada saksi dari mantan karyawan atau pengurus yang menyatakan koperasi sudah tidak aktif. Kemudian sudah tidak pernah Rapat Anggota Tahunan (RAT). “Koperasi tersebut sudah ada di penilaian kami dua tahun sebelumnya,” terangnya. H. Arif (ind) (Suara NTB/ind)
Distan Menunggu Kuota Pupuk 2018 dari Provinsi
(Suara NTB/dok)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pertanian Sumbawa telah mengusulkan kebutuhan pupuk untuk 2018 sesuai Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (RDKK) di atas 50 ribu ton untuk pupuk Urea bersubsidi. Namun berapa kepastian kuota untuk Sumbawa masih menunggu kuota yang diterbitkan melalui SK Gubernur paling lambat akhir tahun ini. Sebagaimana disampaikan Kadis Pertanian Sumbawa, Tarunawan S.Sos, Rabu (27/12) kemarin. Untuk 2017 jatah pupuk yang diberikan untuk Sumbawa hingga 31 Desember ini sebanyak 30 ribu ton. Semuanya telah terdistribusi hingga ke tingkat petani. Sehingga baru akan ada penyaluran pupuk lagi pada Januari 2018 mendatang. Sambil menunggu berapa jatah yang bakal diberikan Provinsi untuk Sumbawa. Meski diakui Tarunawan, ada beberapa petani seperti petani Jagung di Labangka yang datang mengeluh kekurangan pupuk dan meminta digeser jatah Januari ke Desember. “Ya tidak bisa main geser seperti itu. Sebab jatah untuk Desember sudah jelas dan sudah terdistribusi habis. Sementara untuk jatah 2018 kita masih menunggu SK Gubernur. Jadi, main geser tanpa ada dasar, ya repot. Kita tunggu dulu SK Gubernur biasanya akhir tahun keluar,” tandasnya. Namun Tarunawan optimis jatah pupuk untuk Sumbawa pada 2018 bakal meningkat bila dibandingkan tahun 2017 yang mendapatkan 30 ribu ton Urea. Sebab pada 2018 ini ada penambahan perluasan areal jagung program pusat. Tarunawan (arn)
(Suara NTB/ist)
BELUM RAMPUNG - Kondisi jembatan Seran dan jembatan Lang Sabunga - Tepas yang hingga kini belum juga rampung dikerjakan.
Komisi III Temukan Tiga Jembatan Tidak Tuntas Taliwang (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pekan lalu melakukan kunjungan lapangan menilik kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan pemerintah sepanjang tahun 2017 ini. Hasilnya, tiga proyek jembatan dipastikan tidak bisa tuntas dikerjakan. Ketiga unit jembatan yang dipastikan tidak bisa diselesaikan hingga akhir tahun itu di antaranya, jembatan Lang Sabunga - Tepas dan jembatan Bree di kecamatan Brang Rea serta jembatan desa Seran di Kecamatan Seteluk. “Kami sudah tinjau langsung ke lokasi untuk ketiga jembatan itu. Ternyata belum bisa diselesaikan juga oleh pelaksananya,” kata Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan, ST kepada Suara NTB, Rabu (27/12). Untuk jembatan Lang Sabunga - Tepas, Dinata menjelaskan, jembatan tersebut dibangun dan dianggarkan sejak tahun 2016 lalu. Namun di lapangan kasusnya, pelaksanaan teknisnya dinyatakan tidak memenuhi standar sehingga terjadi tarik menarik antara pemerintah dengan kontraktor pelaksana terkait pembayarannya. “Memang jembatan ini tidak dianggarkan di tahun ini, tapi sepanjang tahun kita minta dinas teknis untuk menyelesaikan persoalannya.
Tapi tidak bisa juga sehingga tidak dipastikan tidak bisa selesai sekarang,” sebutnya. Demikian dengan jembatan Bree, jembatan yang juga diawali pembangunannya sejak 2016 silam. Jembatan ini meski telah dianggarkan kelanjutan pembangunannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2017, tetapi tetap juga tidak bisa dituntaskan hingga akhir kontrak. “Ini yang menurut kami paling parah. Dianggarkan di APBD 2016 selanjutnya di APBDP 2017 dengan harapan bisa selesai. Ternyata kita turun lapangan juga belum bisa diselesaikan oleh pelaksana,” sesal Dinata. Setali tiga uang dengan dua jembatan di atas, jembatan Seran yang dianggarkan di APBD 2017 progresnya sangat tidak menggembirakan. Menelan biaya sebesar Rp 1.612.259.000, jembatan yang habis masa pelaksanaannya per 27 Desember 2017 (kemarin), kegiatan lapangannya masih berada di posisi di
si asal kecamatan Brang Rea ini mengungkapkan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyiapkan opsi tambahan waktu 50 hari pasca habis kontrak. Namun Dinata menegaskan, pemberian waktu tambahan itu harus juga dikaji secara teliti terlebih dahulu. Apakah dengan tambahan waktu tersebut pelaksana mampu menyelesaikan kewajibannya. “Kalau memang diyakini bisa, suruh pelaksana membuat surat pernyataan kesanggupan. Jangan sampai ditambah waktunya tidak juga bisa diselesaikan,” sergahnya. “Yang kami tidak habis pikir kok progresnya hanya di bawah 50 persen. Padahal panjang jembatan itu tidak seberapa. Apalagi lokasi jembatan itu bukan dibuat di atas sungai aktif sehingga untuk hambatan alam tidak ada yang bisa membuat pengerjaannya terhenti,” sambung Dinata. Selanjutnya ia menyampaikan, melihat kondisi ketiga jembatan tersebut pihaknya memberikan catatan khusus bagi Dinas PUPRPP khususnya Bina Marga. Pihaknya meminta agar bidang teknis meningkatkan sistem pengawasan lapangannya terhadap seluruh pekerjaan yang diprogramkan. Mulai dari tahap awal hingga
bawah 50 persen. “Hari ini kontraknya habis, minggu lalu kita turun belum cukup 50 persen progresnya. Ini juga kita pastikan tidak bisa selesai,” papar Dinata. Bidang Bina Marga selaku pelaksana teknis di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman (PUPRPP) KSB, ditegaskan Dinata harus bertanggung jawab atas tidak selesainya ketiga unit jembatan tersebut. Meski sebelumnya Bina Marga telah menyampaikan solusinya, akan tetapi ketegasannya terhadap kontraktor pelaksana harus ditegakkan. “Kami dorong terhadap pelaksana Lang Sabunga - Tepas diputus kontrak saja. Baru setelah itu dilanjutkan pembangunannya di APBDP 2018. Tapi itu masih ada catatan juga, yaitu ganti konstruksi pondasinya karena yang ada sekarang menggunakan sumuran harusnya pakai tiang pancang,” tandasnya. Sementara untuk pembangunan jembatan Seran, politi-
Usulan Formasi CPNS 2018
Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini belum mengusulkan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2018 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat mengaku, Pemda KSB belum menyiapkan pengajuan usulan program penerimaan CPNS pada tahun depan itu karena sejauh ini tidak ada perintah dari Kemenpan RB. “Kita belum terima surat apa pun soal adanya perintah Kemenpan RB kepada daerah untuk mengusulkan formasi penerimaan CPNS 2018,” ungkap kepada BKD KSB, H. Abdul Malik Nurdin, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, Rabu (27/12). Ia menyatakan, surat terakhir yang diterimanya dari Kemenpan RB terkait kepegawaian yakni instruksi melakukan penyusunan data kebutuhan pegawai di daerah sesuai dengan analisa jabatan (Anjab) di daerah. Dan instruksi itu pun saat ini tengah dilaksanakan karena daerah diberi batas waktu hingga akhir Desember tahun ini. “Itu saja yang kita laksanakan sekarang. Jadi belum ada surat dari Kemenpan untuk kita tindaklanjuti hasilnya sebagai usulan formasi CPNS tahun 2018,” paparnya. Menurutnya, tanpa ada su-
rat resmi dari Kemenpan RB sementara ini Pemda KSB tidak akan mengajukan usulan formasi CPNS untuk kebutuhan tahun depan. Terlebih daerah belum mengetahui berapa kebutuhan riil untuk menutupi kekurangan pegawai. “Tentu kita tunggu hasil penyusunan data ini dulu. Baru kita tahu berapa kebutuhan kita yang sebenarnya. Nah kalau ada Kemenpan tentu data kekurangan itulah yang akan kita sampaikan ke pusat,” timpalnya. Malik mengakui, jika dilakukan penghitungan sederhana jumlah pegawai di lingkungan Pemda KSB dengan status sebagai PNS atau aparatur sipil negara (ASN) masih sangat kurang. Bahkan analisis data terakhir yang dilaksanakan BKD kekurangan pegawai mencapai setengahnya dari jumlah yang ada saat ini. “Data riilnya nanti. Tapi setidaknya yang ada sekarang baru setengahnya. Dan untuk memenuhinya pasti tidak bisa sekaligus di satu tahun dilakukan penerimaan,” ujarnya. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, Pemda KSB selama ini mengandalkan keberadaan tenaga honor dan kontrak. Kehadiran pegawai non PNS ini dirasakan oleh Pemda sangat mem-
bantu karena bisa menutupi slot kekurangan pegawai guna menunjang kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja pemerintah lainnya. Selanjutnya Malik menambahkan, untuk menutupi kebutuhan pegawai tersebut Pemda KSB sangat berharap pusat segera membuka keran formasi penerimaan CPNS di tahun depan. “Kalau bisa jatah untuk penerimaan kalau memang ada tahun depan, untuk KSB bisa ditambah karena kita masih banyak kekurangannya,” harapnya. (bug)
Malik Nurdin
akhir secara melekat. “Ini akibatnya kalau tidak diawasi terus menerus. Hingga batas waktunya baru ketahuan tidak bisa diselesaikan,” katanya. Ia menyampaikan, untuk pembangunan pemenuhan infrastruktur daerah pihaknya telah secara maksimal mendukung pemerintah. Terutama dari sisi angaran dengan harapan seluruh program dilaksanakan dan selesai tepat waktu sehingga kemudian dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. “Apa kurangnya kami di Komisi III. Kami terus dukung anggarannya proyek-proyek itu. Tapi di lapangan tidak bisa juga diselesaikan. Padahal harapan kami hanya satu bagaimana kemudian outcome infrastruktur itu bisa dinikmati masyarakat,” tegasnya. Dinata berharap, proses pembangunan tiga jembatan itu tidak terluang lagi pada proyekproyek lainnya ke depan. Dengan catatan Dinas PUPRPP dan seluruh bidang kerja teknisnya harus menjalankan tupoksinya secara menyeluruh terutama di sisi pengawasannya. “Dan khusus kepada Bina Marga agar tidak lagi terulang untuk pekerjaan lainnya dan yang tiga itu juga harus tetap diselesaikan,” pungkasnya. (bug)
FS dan Masterplan RSUD Baru Diekspose
BKD KSB Mengaku Belum Terima Surat Kemenpan RB
(Suara NTB/bug)
Taliwang (Suara NTB)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat terus melakukan kajian terhadap rencana pemekaran desa Seteluk Tengah menjadi desa persiapan Seteluk Raya, Kecamatan Seteluk. Proses pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi layak atau tidaknya desa tersebut dimekarkan, sesuai dengan keinginan dari warga masyarakat setempat. Kepala Dinas PMD KSB Drs. Mulyadi M. Si kepada Suara NTB, Rabu (27/12) mengatakan, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa, sebenarnya sudah bisa menjadi alasan bagi Pemda untuk melakukan pemekaran. Bahkan, di tahun 2017, Pemkab setempat sudah berhasil di memekarkan salah satu desa yakni desa persiapan Lamunga yang sebelumnya bernaung di desa Batu Putih. Namun terkait dengan proses pemekaran desa-desa ini, tidak bisa langsung dilakukan begitu saja melainkan harus dilakukan kajian dan kordinat batas wilayah yang jelas dengan desa-desa yang lain. “Kita tidak bisa mekarkan begitu saja desa- desa ini meskipun aturannya sudah membolehkan, melainkan tetap ada kajian terlebih dahulu layak atau tidak,” ungkapnya. Dikatakannya, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh desa-desa ketika memekarkan diri yakni, jumlah penduduk yang ada di masing-masing desa tidak ada yang jatuh (colapse). Misalnya desa yang ingin memekarkan diri memiliki 2.500 Kepala Keluarga (KK), maka di desa induk juga harus memiliki jumlah penduduk yang sama. Selain itu, persyaratan yang paling penting adalah batas wilayah desa induk dengan desa-desa sandingan lainnya sudah ditegaskan dalam titik kordinat serta sudah ditetapkan dalam peraturan bupati (Perbup). Sehingga sengketa tapal batas ketika desa-desa ini dimekarkan bisa semakin ditekan. “Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing desa yang ingin memakarkan diri. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka proses pemekarannya belum bisa ditindak lanjut,” terangnya. Disinggung apakah syarat tersebut sudah dipenuhi oleh desa yang akan dimekarkan ini (Desa Seteluk Raya), dia menyebutkan, hingga saat ini berkas dan proposal yang diusulkan kemarin masih diteliti. Sehingga belum bisa dipastikan layak atau tidaknya desa ini untuk dimekarkan karena usulannya baru masuk di akhir tahun 2017. Namun demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan di awal tahun 2018 sudah ada jawaban hasil penelitian dokumen ini. “Kami baru akan bekerja maksimal di tahun 2018 terkait desa pemekaran desa ini. Sementara untuk berkas pengusulannya juga masih kita teliti dulu,” tukasnya. Sementara hingga saat ini baru satu desa saja yang sudah mengusulkan diri untuk di mekarkan, sementara desa-desa yang lain masih belum terlihat. (ils)
Sumbawa Besar (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melakukan ekspose terhadap laporan akhir penyusunan Feasibility Study (FS) dan Masterplan Rumah Sakit baru di Sumbawa. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (27/12). Direktur RSUD Sumbawa, dr. Selvi yang ditemui di sela-sela kegiatan menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut terkait laporan akhir penyusunan Feasibility Study (FS) dan Masterplan Rumah Sakit di tempat yang baru. Rencananya pembangunan rumah sakit di Balai Benih Utama (BBU) Sering, Kecamatan Unter Iwis. “Dalam pertemuan dipaparkan beberapa hal. Yakni dari segi lingkungan, manajemen rumah sakit kinerja keuangan rumah sakit dan masterplan,” ujarnya. Dijelaskannya, terkait dampak lingkungan dipaparkan secara jelas terkait layak tidaknya pembangunan di wilayah setempat. Mulai dari bagaimana pengolahan limbah serta rekayasa-rekayasa yang dilakukan terhadap draenasenya. Karena wilayah tersebut
juga biasanya terjadi banjir. Dari pemaparan yang dilakukan tergambar bahwa layak untuk dibangun rumah sakit. “ Dari kajian yang dilakukan layak dilakukan pembangunan,” terangnya. Kemudian dari segi manajemen rumah sakit, untuk SDM yang ada sekarang ini sudah cukup untuk ditempatkan. Artinya jika tenaga yang ada ditempatkan di rumah sakit baru nantinya dapat ditempatkan. Selain itu dari kinerja keuangan juga dipaparkan. Dilihat dari trend 2012 sampai 2016 porsi APBD maupun operasional rumah sakit seimbang. Artinya tidak ada hutang jangka Panjang yang menjadi beban rumah sakit, hanya hutang jangka pendek. Jadi kinerja keuangannya baik. Sementara untuk masterplannya dalam laporan sebelumnya rumah sakit yang akan dibangun nantinya, master programnya diinginkan rumah sakit tipe B. Kemudian akan mempunyai kapasitas tidur yang cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat. “Untuk masterplannya intinya akan dilihat model bangunannya seperti apa,” pungkasnya. (ind)
SUARA NTB Kamis, 28 Desember 2017
Anak Jalanan Terus Bertambah Dompu (Suara NTB) Keberadaan anak jalanan di Kabupaten Dompu terus bertambah, pun kondisinya kian memperihatinkan. Pasalnya, tak sedikit dari mereka yang juga terlibat penyalahgunaan zat-zat berbahaya. Hal itu diakui Plt Kepala Dinas Sosial, Drs. Abdul Haris kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (27/12). “Iya memang terus terjadi penambahan, kadang ada dari luar daerah juga yang kita data,” ungkapnya. Ia menyebutkan, di tahun 2016 saja sudah tercatat sekitar 100 lebih anak jalanan dan belum termasuk mereka yang berasal dari luar daerah, sementara 2017 ini belum terekap, yang pasti terjadi penambahan. Untuk menjumpai anak-anak ini lanjut Abdul Haris pun cukup mudah, mereka tersebar dan beraktivitas di ruang-ruang publik seperti taman kota, terminal dan ruas persimpangan jalan raya. “Biasanya mereka kita temukan ngamen di taman, perempatan kadang-kadang juga di terminal,” ujarnya. Terus menjamurnya anak jalanan di wilayah ini kata dia, disebabkan beberapa faktor. Faktor yang cukup dominan yakni kurangnya perhatian orang tua terhadap mereka yang notabene tercatat sebagai pelajar tersebut. Kemudian, konflik rumah tangga juga masalah ekonomi. Apalagi kondisi saat ini angka perceraian tiap tahunya terus bertambah, anak menjadi terlantar dan memilih mencari jalan hidup sendiri dijalanan. “Perceraian ini kan tinggi, ya mungkin sudah tidak ada yang mengurus lagi anak-anak ini, sehingga mereka mencari jalannya sendiri-sendiri,” jelasnya. Sebagai bentuk tanggung jawab pihaknya terhadap generasi bangsa tersebut, Dinsos bersama intansi terkait lainya sudah menyediakan sarana prasana untuk mengasah keterampilan sesuai minat dan bakat masing-masing. Terpenting mereka mendapat persetujuan orang tua dan siap mengikuti proses pembinaan di BLK Provinsi. “Kalau orang tua tidak setuju sementara anaknya mau ya bisa saja, nanti kan kita yang fasilitasi,” pungkasnya. (jun)
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Ketua TAPD Dompu Yakin Januari APBD Sudah Efektif Dompu (Suara NTB) Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si mengungkapkan, Kamis (28/12) hari ini dokumen APBD Dompu tahun 2018 mulai dievaluasi oleh tim dari Pemprov NTB. Diyakini, tidak ada hal yang krusial akan menjadi catatan saat evaluasi, sehingga APBD diyakini akan efektif mulai Januari 2018. “Besok (Kamis, 28/12) mulai jam 14.00 wita, APBD kita akan dievaluasi oleh tim Provinsi di Mataram,” kata H Agus Bukhari, SH, MSI yang juga Sekda Dompu, Rabu (27/12). Dengan dievaluasinya APBD Dompu oleh tim Provinsi APBD Dompu, H Agus Bukhari mengaku, pelaksanaan APBD 2018 sudah mulai efektif Januari mendatang. Apalagi evaluasi diyakini pada hal – hal normatif penganggaran. “Apa yang menjadi catatan terhadap APBD, tunggu hasil evaluasinya,” ungkapnya.
Pembahasan rancangan APBD Dompu tahun 2018 cukup alot. Bila pengesahan APBD melewati Desember 2017, Bupati dan Wakil Bupati bersama anggota Dewan pun terancam mendapat sanksi administrasi berupa tidak akan dibayarkan gajinya selama enam bulan pertama. Alotnya pengesahan KUA/ PPAS diduga akibat adanya tarik ulur kepentingan antara Dewan dan eksekutif. Dewan menuntut agar dialokasikan untuk program aspirasi sebagai konsekwensi
perencanaan politik Dewan dan eksekutif akhirnya mau menerima pokir Dewan dimasukan saat pembahasan nota keuangan bersama SKPD. Pola ini tidak disepakati karena dikhawatirkanya, pokir Dewan tidak bisa direalisasikan karena tidak masuk dalam dokumen KUA/ PPAS APBD 2018. Tarik ulur ini berlangsung hingga Desember, bahkan Banggar Dewan meminta Pemprov memfasilitasi. Setelah difasilitasi, dokumen KUA/PPAS APBD Dompu
tahun 2018 akhirnya disepakati bersama pada Selasa (19/12) m a l a m dan 3 hari kemudian atau 22 Desember m a l a m , APBD 2018 akhirnya disepakati bersama. (ula)
H. Agus Bukhari (Suara NTB/ula)
Banyak Fasilitas Umum Dicaplok di Lakey Dompu (Suara NTB) – Fasilitas umum milik negara di kawasan Wisata Lakey diduga banyak yang sudah dicaplok oknum tak bertanggung jawab. Mereka memagar dan mengkalaim aset yang ada sebagai milik pribadi. Padahal, dalam sertifikat jelas menunjukan bahwa kawasan tersebut sepenuhnya milik pemerintah. Hal itu diakui Sekertaris Dinas Pariwisata (Dispar) Dompu, Syamsul Huriah kepada wartawan, Rabu (27/12). “Terlalu banyak fasilitas negara yang kalau boleh saya bilang dipergunakan orang lain,” ungkapnya. Ia mengatakan, dengan adanya persoalan itu 2018 mendatang pihaknya berencana membentuk tim terpadu pengamanan aset, melibatkan unsur TNI, Polri dan Satuan POL PP. Dengan demikian upaya pencaplokan akan dapat diminimalisir juga ditertibkan. Karena bagaimanapun tegas dia, dalam sertifikat yang dikantongi saat ini sudah jelas kepemilikan negara terhadap aset tersebut. “Sertifikat pemerintah jelas, saya sudah berikan pak kepala desa, ini punya negara, ini punya pemerintah.Tiba-tiba dibangun, ya katanya jual beli,” ujarnya. Disinggung alasan oknum itu melakukan pemagaran dan pencamplokan kawasan negara tersebut, Syamsul Huriah mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Menurut pengakuan aparatur desa setempat bahwa masyarakat yang membangun rumah di kawasan wisata ini tak berani ditindak karena tak adanya dasar pemerintah desa. “Katanya dia ndak ada dasar mau bertindak, setelah itu (sertifikat, red) kita berikan ndak juga ditindaklanjuti. Koordinasi dengan camat juga sudah kita coba tapi tetap kalah (tidak bisa ditekan, red),” jelasnya. Pemagaran dan pencaplokan tanah di kawasan wisata itu lanjut dia, pun tak pernah melalui koordinasi pihaknya. Oknum setempat sewena-wena membangun dan memagari tanah-tanah yang ada. Upaya penyelesaian pun sudah ditempuh namun tak membuahkan hasil apa-apa. “Mau diapain itu (dipagar, red) itu punyanya laut, Memeperihatinkan. Gazebo yang dibikin mahal-mahal dipagari, dikasi rabat dikasi apa itu, saya gotong kebersihan itu anak-anak buang air besar di pinggir pantai, tapi mau bicara apa,” pungkasnya. (jun)
(Suara NTB/uki)
MOTOR - Belasan unit motor berbagai merek yang disita Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bima yang hendak dibawa ke Kecamatan Wera, Rabu (27/12).
Polisi Sita Belasan Motor Bodong dari Jakarta
Kota Bima (Suara NTB) – Jajaran Tim Opsnal Reskrim Polres Bima Kota, menyita belasan kendaraan bermotor yang diduga berasal dari Jakarta, yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat kendaraan, Rabu (27/12) dinihari sekitar 00.30 Wita. Kasubag Humas Polres Bima Kota, Ipda Suratno mengatakan, penyitaan belasan motor terse-
but saat petugas melakukan patroli mobile di jalan lintas WeraKota Bima atau tepatnya di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. “Saat itu petugas menemukan sebuah truk besar mencurigakan yang melintas tujuan Wera. Kemudian diberhentikan di Desa Kole Kecamatan Ambalawi,” katanya. Tanpa menunggu lama,
petugas langsung melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan belasan kendaraan bermotor berbagai jenis yang ditutup dengan barang-barang rumah tangga. “Belasan motor ini langsung diamankan ke Polres Bima Kota, karena saat ditanyakan surat-suratnya tidak mampu ditunjukkan,” ujarnya.
Selain BB belasan motor. Petugas juga mengamankan warga desa Ntoke Kecamatan Wera, inisial Dd (32), yang merupakan supir truk dan Jr (35), warga desa Nanga Wera yang diduga pemilik kendaraan bodong tersebut. “Saat ini keduanya masih diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” pungkasnya. (uki)
KPU Mulai Lakukan Verifikasi Faktual PSI dan Perindo
Disbudpar akan Bebaskan Biaya Masuk di Kawasan Wisata Dompu (Suara NTB) – Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Dompu, Syamsul Huriah menegaskan, jika sampai tanggal 27 Desember ini (kemarin) tak diurus tender pengelolaan palang masuk kawasan wisata maka dipastikan pengunjung tak akan dibebankan biaya masuk. Terutama, di tiga kawasan yang biasanya ramai dikunjungi saat natal dan tahun baru, seperti wisata Lakey, Velo Janga dan Ria. “Kalau mereka tidak ada niat baik mau datang, kita proses administrasinya terpaksa kita tidak bertanggung jawab,” kata dia kepada wartawan di ruang kerjanya. Dispar sudah beberapa kali mendatangi para pihak yang berminat mengelola palang masuk tersebut, namun belum ada yang menindaklanjutinya. Besaran nilai tender yang dipatok tergantung potensi wisata yang ada, untuk Lakey Rp 12 juta, Velo Janga dan Ria masing-masing Rp 5 juta. Dibanding tahun sebelumnya saat libur hari besar keagamaan nominal itu jauh dibawah standar. Namun sesalnya, untuk tender tahun sebelumnya sajaDispar tak pernah menerima hasil sedikitpun. “Rp 12 juta itu dibanding tahun kemarin kecil sekali, tapi ingat tahun kemarin satu sen pun ndak ada yang masuk ke kas daerah di Lakey ini,” ujarnya. Tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, dipastikan proses tender natal dan tahun baru 2018 ini uang harus di muka. Jika tidak, pengunjung dapat dengan bebas keluar masuk kawasan tersebut. Kalaupun ditemukan oknum yang melakukan penarikan baiknya dilaporkan untuk diproses hukum. Masalah penarikan biaya masuk kawasan wisata ini lanjut Syamsul Huriah, memang terjadi pro dan kontra ditengah masyarakat. Namun demikian, sejatinya hal itu harus dilakukan mengingat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya disitu. “Kalau kita membiarkan itu kan kita yang konyol, kita tidak bekerja. Kan itu artinya, tidak mampu memenuhi target,” jelasnya. Jika sampai batas akhir tidak ada pihak yang mengajukan diri mengelola palang masuk dengan beban tender yang dipatok tapi menarik biaya pada pengunjung, aparat keamanan harap Syamsul Huriah, harus turun tangan menindaknya. “Jangan sampai mereka itu semena-mena buka pintu tarik karcis,” pungkasnya. (jun)
Setelah tiba di kantor Maporles setempat truk tersebut kemudian dibongkar. Tercatat ada 17 unit kendaraan bermotor yang semuanya tidak dilengkapi dokumen. Saat ini Barang Bukti (BB) masih diamankan. “Motor-motor ini berasa dari Jakarta dengan tujuan ke wilayah Kecamatan Wera,” katanya.
(Suara NTB/uki)
ANUGERAH - Dahlan memberikan anugerah kepada PPID Tingkat OPD, kecamatan dan Desa tahun 2017, di aula kantor Bupati Bima, Rabu (27/12).
Wabup Harap PPID Betul-betul Terbuka dan Transparan ke Publik Bima (Suara NTB) – Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd berharap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) betul-betul terbuka dan transparan saat melayani permohonan kebutuhan informasi publik. “Sebab Keterbukaan dan Kebebasan Informasi itu sangatlah penting,” ujar Dahlan pada acara pemeringkatan dan pemberian anugerah kepada PPID Tingkat OPD, kecamatan dan Desa tahun 2017, di aula kantor Bupati Bima, Rabu (27/12). Dikatakannya, PPID lahir sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan untuk melayani informasi kepada masyarakat, bersifat terbuka dan transparan dalam batasan-batasan sesuai yang
diamanatkan UU. “PPID diharapkan dapat mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar. Penuh ketelitian sebelum menyatakan sebuah informasi yang dikecualikan dapat diakses atau tidak oleh publik,” katanya. Ia menjelaskan pada masa atau era globalisasi informasi beredar secara global dan dengan kemajuan yang sangat cepat. Era dimana pertukaran informasi dalam skala global terus menerus terjadi, demi perkembangan global. “Makanya saya berharap PPID serius dan betul-betul dapat melayani permohonan informasi publik sebagai bagian dari asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah,” katanya.
Ia menjelaskan dengan adanya informasi publik ini dapat menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pelayaNan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas badan publik yang mengurusi kepentingan publik. “Keterbukaan informasi dapat mendorong terciptanya clean and good governance,” katanya. Dahlan menambahkan badan pemerintah dan badan-badan publik lainnya dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. “Sekaligus berupaya untuk meraih juara dalam rangka upaya peningkatan pelayanan informasi publik,” tegasnya. (uki)
Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai melakukan verifikasi faktual terhadap dua Parpol baru peserta pileg tahun 2019. Dua parpol tersebut yakni Partai Persatuan Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang sudah mendaftarkan diri ke KPU setempat beberapa bulan lalu. Divisi hukum KPU Sumbawa Barat Aliatullah SH, MH kepada Suara NTB, Rabu (27/ 12) mengatakan, jumlah KTA dua parpol diverifikasi faktual ini, untuk PSI sekitar 161 pemilik KTA dan partai Perindo sekitar 380 orang. Namun dalam verifikasi tersebut hanya akan dilakukan secara acak yakni 10 persen dari total pemegang KTA yakni sekitar 16 orang untuk partai PSI dan 38 orang untuk partai Perindo. Sementara hasil verifikasi sementara, ada beberapa pemegang KTA tidak ditemukan dan ada juga pemegang KTA yang tidak sesuai
dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Kita masih menemukan pemegang KTA yang tidak ada ditempat saat kita lakukan verifikasi. Kita juga sudah meminta kepada pengurus parpol untuk bisa menghadirkannya di KPU,” ungkapnya. Dikatakannya, verifikasi ini dilakukan hingga tanggal 6 Januari tahun 2018 mendatang. Apabila setelah tanggal tersebut masih ada pemilik KTA yang tidak memenuhi syarat masih akan diberikan waktu hingga Februari mendatang untuk bisa diperbaiki. Sementara itu, terhadap apa yang menjadi temuan ini, pihak terkait tetap meminta kepada pengurus parpol untuk segera melakukan perbaikan. “Verifikasi faktual ini masih berjalan, sehingga kita belum menyimpulkan layak atau tidaknya sebagai peserta Pileg di tahun 2019 nanti,” tukasnya. Apa yang menjadi temuan tersebut juga tetap diminta untuk diperbaiki. (ils)
SUARA NTB Kamis, 28 Desember 2017
POLHUKAM
Halaman 8
Polisi Selidiki Pembuangan Mayat Bayi di Gili Gede Giri Menang (Suara NTB) Aparat kepolisian mendalami kasus pembuangan bayi berjenis kelamin perempuan yang ditemukan sudah menjadi mayat di laut Gili Gede Sekotong Selasa (26/12) sore kemarin. Polisi menyelidiki terkait dugaan pembuangan bayi yang diduga hasil hubungan gelap itu. Menurut hasil pemeriksaan tim medis, mayat bayi yang diperkirakan berusia 36 bulan tersebut tidak sengaja diikat. Sebab tak ditemukan tanda-tanda bekas ikatan di tubuh korban. ‘’kami dalami dulu terkait dugaan bayi dibuang sengaja ke laut. Kemungkinannya ada,’’ kata Kapolsek Sekotong Iptu I Made Susila Artana kemarin. Sejauh ini, pihaknya sudah memeriksa mayat bayi dan telah diperiksa tim medis dari rumah sakit. Hasil pemeriksaan tersebut, mayat bayi bukan diikat menggunakan tali namun terkena sampah. Tanda-tanda sengaja diikat pun tidak ditemukan oleh tim medis. Namun demikian, pihaknya tetap mengusut kasus pembuangan mayat bayi tersebut. Sejauh ini ada kemungkinan bayi ini dibuang lantaran hasil hubungan gelap. ‘’Tapi ini kami dalami dulu,’’ imbuhnya. Sebelumnya, Rahim warga Tanjungan RT 1 yang menemukan mayat bayi tersebut menuturkan penemuan mayat bayi ini bermula saat anak-anak bermain di sekitar TKP. Anak-anak yang menemukan mayat tersebut, mengira boneka sehingga mereka memberitahukan ke dirinya. Ia pun langsung mengecek ke lokasi, ternyata setelah diperiksa ditemukan sesosok mayat bayi. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah tidak utuh. Mayat bayi tersebut jelas Rahim berada diantara tumpukan sampah. Ia pun memanggil warga untuk mengevaluasi mayat bayi tersebut. Warga menggunakan batang kayu untuk mengambil mayat bayi yang berjarak 1 meter dari pinggir laut. Setelah mengamankan mayat bayi tersebut, warga langsung melaporkan penemuan mayat ini ke aparat kepolisian. Selang beberapa saat, pihak kepolisian pun tiba di lokasi melakukan pengecekan. Saat ini mayat bayi masih diamankan, sembari kepolisian akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. (her)
Calon Kades Montong Belae Tuntut Hitung Ulang Selong (Suara NTB) Tim independen penyelesaian Pilkades dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur (Lotim) dituding bermain dalam menyelesaikan sengketa Pilkades terhadap sejumlah desa yang mengajukan gugatan keberatan. Hal tersebut menyusul setelahdibatalkannyaprosespenghitungansuaraulanguntukPilkades Montong Belae Kecamatan Keruak yang dilakukan secara sepihak. Samsul Bahri Yusuf, salah satu calon nomor urut satu, menyampaikan dalam pilkades di Desa Montong Belae, terdapat temuan pada semua Tempat Pungutan Suara (TPS) yang berjumlah empat TPS. Di mana banyak suaranya yang seharusnya sah, namun dinyatakan tidak sah oleh pihak KPPS dengan alasan lubang coblosan besar, padahal pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih menggunakan alat yang sudah disediakan. Terkait hal itu, dirinya mengaku sudah mengajukan keberatan kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 14 Desember 2017 untuk menyampaikan keberatan dan dilakukan penghitungan suara ulang. Saat itu dirinya dipanggil pada tanggal 23 Desember 2017, beserta KPPS dan panitia. Sehingga pada saat itu tim sengketa Pilkades tingkat kabupaten yang sudah dibentuk oleh bupati memutuskan supaya diadakan penghitungan suara ulang di semua TPS yang rencananya akan dilaksanakan di Dinas PMD. Terkait proses penghitungan ulang itu, semua calon Kades Montong Belae hingga pihak KPPS diminta untuk mengikuti penghitungan suara ulang yang rencananya akan dilakukan pada Rabu (27/12) sekitar pukul 08.00 wita. Namun, kesepakatan itu dibatalkan secara sepihak oleh pihak Dinas PMD dan tim sengketa tanpa adanya alasan yang jelas. “Kita sangat sayangkan kenapa keputusan bisa berubah dan disampaikan secara lisan serta mendadak. Itu yang kita herankan,” tanyanya. Dalam Pilkades Monton Belae Kecamatan Keruak, terdapat empat calon dan empat TPS, untuk nomor urut 1 atas nama Samsul Bahri Yusuf mendapat perolehan suara sebanyak 335 suara, nomor 2 Haerudin mendapat suara sebanyak 163 suara dan nomor urut 3 Lalu Muh. Nasir, sebanyak 170 suara dan nomor urut 4 Lalu Murdi sebanyak 349 suara. Sehingga menurut penghitungannya dari suara sah yang dianggap batal, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Lotim, Drs. H. Juaini Taofik, selaku pihak yang mewakili bupati menerima rekomendasi dari tim sengketa pilkades menjelaskan tidak semua keberatan yang diajukan oleh para calon kades ditindaklanjuti dengan dilakukannya penghitungan suara ulang. Di dalam pasal 58 bahwa yang ditindaklanjuti apabila ada yang mempengaruhi perolehan suara atau perubahan suara pemenang. Sementara rekomendasi yang diberikan oleh tim sengketa Pilkades saat semua pihak dipanggil mulai dari KPPS, panitia Pilkades, maupun BPD Montong Belae, kesimpulan yang didapatkan bahwa penghitungan suara ulang yang diminta oleh salah satu calon, berdasarkan keterangan yang didapat bahwa tidak bisa mempengaruhi atau merubah keadaan pemenang. Karena seluruh persoalan tersebut dikembalikan ke Perbup 15 Tahun 2016 bahwa apabila keberatan calon tidak mempengaruhi perubahan suara pemenang, maka tidak akan ada penghitungan ulang. Sementara, Anggota Tim Sengketa Pilkades, Thoriq Mulahela, menegaskan yang direkomendasi untuk melihat suara khususnya di TPS, dan bukan rekomendasi untuk dilakukannya penghitungan suara ulang di empat TPS yang ada. Bupati Lotim kembali merekomendasikan supaya tidak dilakukan penghitungan suara ulang karena tidak memungkinkan lantaran pihak yang keberatan tidak memiliki bukti terkait apa yang dituntutnya. “Dia tidak memiliki bukti, bahkan saksi-saksi termasuk saksi dari yang bersangkutan sudah melakukan tanda tangan,” jelas Kasi Datun Kejari Lotim ini. (yon)
(Suara NTB/yon)
TUNJUKKAN - Salah satu calon Kades Samsul Bahri Yusuf, menunjukkan perolehan suara di Pilkades Montong Belae Kecamatan Keruak. Ia menuntut supaya dilakukan penghitungan suara ulang.
(Suara NTB/why)
VONIS - Mantan Kadiskop UMKM Provinsi NTB, Budi Subagio tertunduk saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (27/12).
Mantan Kadiskop UMKM NTB Divonis 20 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Ir. H. Budi Subagio divonis bersalah melakukan korupsi pengadaan alat vertical dryer tahun 2015. Terdakwa akhirnya dijatuhi pidana penjara selama satu tahun delapan bulan (20 bulan). Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Anak Agung Ngurah Rajendra, SH membacakan vonisnya dalam persidangan Rabu (27/12). Hakim menyatakan, terdakwa pada saat menjabat Kabid Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB –sekarang Dinas Pertanian dan Perkebunan- terbukti menyalahgunakan kewenangannya. “Oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Budi Subagio selama satu tahun delapan bu-
lan,” kata Agung didampingi hakim anggota, Abadi SH dan Fathrurrauzi SH. Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp 50 juta. Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan badan selama dua bulan. Vonis itu lebih ringan sebab sebelumnya jaksa menuntut terdakwa agar dihukum penjara selama dua tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta. Hakim memutuskan, uang sebesar Rp 125 juta yang telah dibayarkan terdakwa agar disetorkan ke kas negara sebagai uang pengganti kerugian negara.
Budi dinyatakan bersalah karena menyerahkan alat vertical dryer atau pengering padi kepada kelompok tani Sayang Daye II. Padahal kelompok tersebut tidak memiliki persyaratan lahan. “Atas persetujuan terdakwa, alat tersebut dibangun di Gontoran, Lingsar, Lombok Barat. Hal itu terdakwa telah melakukan keputusan yang salah,” kata hakim membacakan pertimbangan putusannya. Alat senilai Rp 668 juta tersebut kemudian dibangun di lahan Baynurrahman di kawasan Gontoran, Lingsar, Lombok Barat. Hal itu dise-
Pelaku Curanmor Ditembak Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menangkap pelaku curanmor asal Dasan Lekong, Sayang-sayang, Cakranegara, Mataram berinisial AK (35). Tersangka mendapat hadiah timah panas di betis kanannya akibat mencoba melarikan diri. Kanit Resmob Jatanras Ditreskrimsus Polda NTB, Iptu Akmal Novian Reza menjelaskan, pelaku yang sebelumnya pernah dipenjara atas kasus penganiayaan berat itu ditangkap di rumahnya, Rabu (27/12) dini hari sekitar pukul 01.30 Wita. “Pelaku pada saat itu bersembunyi di balik jemuran istrinya. Ketika diteriaki maling, dia melawan lalu kabur,” ungkapnya. Sebelum itu tersangka sudah diberi tembakan peringatan tiga kali ke udara. Tersangka AK diduga mencuri motor 10 Agustus 2017 lalu di Dusun Sidemen, Desa Lembah Sari, Batulayar, Lombok Barat. Motor korban, Yamaha Jupiter MX bernimor polisi DR 4716 BP ditinggal di tepi sawah dalam keadaan stang terkunci.
(Suara NTB/why)
RAWAT - Pelaku curanmor di kawasan Batulayar, Lombok Barat mendapat perawatan medis menyusul luka tembak yang didapatnya saat penangkapan. “Korbannya pada waktu itu tangkap juga ikut diamankan sedang mencangkul sawahnya. juga Honda Beat dengan noDia melihat pelaku ini yang men- mor polisi DR 4701 BW yang gambil motornya,” beber Akmal. digunakan pelaku beraksi. Pelaku dijerat dengan Meski sudah dikejar korban, pelpasal 363 KUHP yang ancaaku sudah terlanjur kabur. Setelah sekian lama kabur, man hukumannya paling pelaku akhirnya dapat ter- lama tujuh tahun. (why)
Amin Ikhlas Tidak Didukung PKB Mataram (Suara NTB) Bakal calon Wakil Gubernur NTB, Muh. Amin, Sh.M.Si yang berpasangan dengan H.Suhaili FT, mengaku sudah ikhlas jika pada akhirnya tidak didukung oleh Partai Kembangkitan Bangsa (PKB). Meski pada acara perkenalan pasangan Suhaili-Amin di Lombok Tengah beberapa waktu lalu, PKB ikut hadir dan menyatakan diri bergabung bersama koalisi GolkarNasdem untuk mendukung Suhaili-Amin maju di Pilkada NTB 2018. Demikian disampaikan Amin, Rabu (27/12) kemarin. Menurutnya, apapun keputusan PKB terkait arah dukungannya, ia tetap akan menghormatinya. ‘’Sebab, sebagai sesama politisi, ia meyakini PKB juga tentu memiliki pertimbangan politik sendiri,’’ kata Ketua DPW Partai Nasdem NTB itu. ‘’Ya intinya saya tetap hormati apapun keputusan PKB. Mereka punya mekanisme tersendiri, ya kita hargai bagaimana hasil akhirnya biarkan berproses,’’ ucapnya santai.
Amin menegaskan, dirinya tidak mau ambil pusing dengan manuver yang di lakukan PKB. Ia mengatakan, dirinya saat ini tetap fokus dan berkomitmen penuh bersama dengan Suhaili untuk maju pada kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. ‘’Ah biarkan saja lah, itu urusan rumah tangga masingmasing,” kata mantan politisi Partai Golkar yang kini tengah menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB. Meski demikian, Amin mengatakan bahwa komunikasi dengan PKB masih berlangsung sangat baik. Bahkan dirinya baru-baru ini juga sempat mengadakan pertemuan dengan Ketua DPD PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani. Informasi, pertemuan tersebut untuk membahas terkait Pilkada NTB 2018. “Pertemuan itu memang ada, tapi ya biasalah silaturahmi antar sesama ketua partai. Tidak ada bicara (lobi) soal untuk dukung mendukung,” bebernya. Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang
dikonfirmasi juga mengatakan hal yang sama dengan Amin. Dalam pertemaun tersebut hanya sebatas silaturahmi antar ketua partai. “Memang bertemu kita. Nah pertemuan dengan sesama pimpinan partai kan sah-sah saja,”ujarnya. Akan tetapi, Hadrian tidak menampik bahw arah dukungan PKB di Pilkada NTB, bisa saja berubah dalam waktu yang relatif singkat. Karena keputusan ada di tangan DPP. Oleh karena itu, dirinya juga belum berani mengatakan partainya tidak mendukung Suhaili-Amin. ‘’Ya namanya politik, tidak ada yang pasti kalau belum kita daftarkan. Kalau nanti yang sudah kita daftarkan itulah yang kami usung. Yang jelas sebelum kami mendaftarkan dan mengumunkan final belum bisa kita katakan sah,’’tegasnya. Tapi terakhir ini, PKB lebih condong untuk mendukung pasangan Dr. Zulkieflimansyah-Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Bahkan PKB sudah mengumumkan dukungan secara resmi. (ndi)
but hakim menguntungkan terdakwa Baynurrahman. Posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Bansos tahun 2015 itu kemudian digantikan, Hartono, seorang staf Dinas Pertanian Provinsi NTB. Sebab terdakwa Budi mendapat promosi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB pada November 2015. Pada bulan tersebut PPK pengganti melakukan pembayaran kepada PT Purabaru Utama karena proyek selesai dilaksanakan. Total kerugian negara dari proyek itu mencapai Rp 328,05 juta. Hakim menyatakan nilai itu sebagai actual loss berdasarkan penghitungan akumulasi penyusutan oleh Inspektorat Provinsi NTB. Sementara terdakwa Baynurrahman dalam sidang
terpisah dihukum bersalah dan divonis penjara selama dua tahun empat bulan serta denda Rp 50 juta subsidair dua bulan. Baynurrahman juga dihukum membayar kekurangan pengganti kerugian negara sebesar Rp 203,5 juta, dan apabila tidak diganti dalam waktu satu bulan setelah incracht maka harta benda disita dan dilelang. Dalam hal tidak ada harta benda yang dapat disita maka Baynurrahman harus menggantinya dengan penjara selama enam bulan. Hakim memutuskan alat vertical dryer yang didirikan di Gontoran, Lingsar, Lombok Barat tersebut dikembalikan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB untuk ditempatkan kembali di wilayah Kota Mataram. (why)
Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Premi Asuransi Mataram (Suara NTB) – Mantan karyawan BNI Life, Rajab Isrony alias Rony (32) diduga menipu seorang nasabah. Pelaku selama empat tahun menerima angsuran asuransi tetapi nyatanya tidak disetorkan. Modusnya dengan kuitansi palsu. Kapolsek Pagutan, Ipda Agus Rachman menerangkan, pelaku yang sebelumnya bekerja sebagai cleaning service menarik premi dari korbannya sejak tahun 2014 sampai tahun 2017. “Pelaku yang mendatangi korban dan meminta korban untuk membayar uang premi asuransi BNI Life. Dia menawarkan dengan imingiming agar korban tidak repot,” ujarnya, Rabu (27/12). Pelaku asal Karang Bagu, Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram tersebut berhasil membujuk korbannya. Sepanjang 2014-2017, korban menyetor premi asuransi melalui pelaku sebanyak tujuh kali. Rinciannya antara lain untuk setoran ke-2 sampai ke-4,
premi hadiah Hari Imlek. Kemudian premi reward 10 persen yang rupanya bukan merupakan layanan asuransi melainkan modus pelaku. Jumlah setorannya mulai dari Rp 1,9 juta sampai Rp 2,4 juta. ‘’Totalnya yang disetorkan korban kepada pelaku mencapai Rp 11,32 juta,’’ kata Agus. Pelaku setiap transaksi setoran itu selalu menyertakan kuintansi yang formatnya diunduh dari internet. Hal tersebut yang membuat korban tidak menaruh curiga. Tetapi, pada pertengahan Desember lalu, ungkap Agus, korban malah menerima surat macet pembayaran premi dari BNI Life Jakarta. Dari situ kedok dan modus pelaku ketahuan. “Ada pemberitahuan korban gagal pendebetan tiga kali dan polis asuransi BNI Life milik korban dinyatakan hangus,” jelasnya. Pelaku kemudian ditangkap 24/12 lalu atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan sangkaan pasal 372 dan 378 KUHP. (why)
(Suara NTB/why)
PALSU - Kapolsek Pagutan, Agus Rachman menunjukkan barang bukti kasus penipuan setoran premi asuransi palsu, Rabu (27/12).
SUARA NTB Kamis, 28 Desember 2017
BUDAYA DAN HIBURAN
Halaman 9
Pertemuan IMF-WBG
Dispar NTB Koordinasi dengan Pusat “Kita sudah bertemu dengan kementerian yang mengatur acara itu. Kita (Lombok) akan jadi destinasi program leisure (waktu luang) para peserta yang hadir di pertemuan itu. Tapi ini belum final, karena lokasi di Bali juga masih didiskusikan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L. Moh
Faozal, S.Sos., M.Si, di Mataram, Rabu (27/12). Ia mengatakan bahwa terpilihnya Provinsi Bali sebagai tuan rumah acara dunia itu bisa dimanfaatkan oleh NTB untuk mempromosikan destinasinya. Dispar NTB juga akan melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut para peserta yang direncana-
kan akan menghabiskan waktu luangnya di Lombok. Faozal mengatakan, sementara ini ada dua destinasi yang direncanakan akan menjadi bagian dari program kegiatan itu. Yaitu Lombok dan Pulau Komodo, NTT. Keduanya direncanakan menjadi tujuan destinasi para peserta yang berasal dari berb-
agai negara itu. Hanya saja yang masih menjadi persoalan terkait erupsi Gunung Agung. Saat ini Gunung Agung masih berstatus awas yang membuat beberapa Negara mengeluarkan travel advisor kepada warga negaranya. “Pemerintah saat ini sedang meyakinkan IMF bahwa Bali dan Lombok itu aman untuk dikunjungi. Namun ini juga belum final, kita tunggu saja keputusannya seperti apa. Pada dasarnya kita siap,” akunya. Ia mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya sudah melakukan pembenahan di
beberapa destinasi wisata unggulan. Termasuk Dermaga Trawangan yang saat ini sudah diperbaiki, sehingga bisa menyambut wisatawan dari berbagai belahan Negara. Begitu pula Mandalika yang dianggap sudah sangat siap. “Rencananya kita akan siapkan kawasan tiga gili dan KEK Mandalika. Sementara begitu, namun kita juga perlu untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu kesempatan emas bagi NTB untuk menunjukkan keindahannnya
kepada dunia. Ini dianggap bisa menjadi ajang promosi yang baik karena pesertanya merupakan para petinggi bank dunia dan CEO perusahaan ternama di dunia. “Kita tangkap momen ini sebagai kesempatan yang sangat baik. Namun tentu saja kita menunggu instruksi dari pusat, begitu semua sudah oke kita langsung bergerak. Sementara ini kita masih melakukan pembenahan,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Pertemuan tahunan IMF-World Bank Group (WBG) yang rencananya akan dilaksanakan tahun depan di Bali juga diambil sebagai momentum yang pas untuk pariwisata NTB. Dinas Pariwisata Provinsi NTB saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait apa saja yang bisa dipersiapkan agar NTB turut mendapatkan keuntungan dari pertemuan itu.
Jelang Tahun Baru,
Okupansi Hotel Meningkat
Suara NTB/ist)
GILI SULAT - Sejumlah wisatawan tengah menikmati suasana di Gili Sulat yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
Selong (Suara NTB) – Gili Sulat merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Disini terhadap hutan mangrove yang indah dan sangat cocok dijadikan sebagai tempat melakukan swafoto. Gili ini memiliki panjang sekitar 5,2 kilometer, wisatawan juga bisa menyaksikan hutan bakau yang masih alami. Berbagai spesies burung hidup di hutan tersebut. Salah satunya adalah Burung Bertong atau Burung Maleo (Macrocephalon maleo). Dalam kurun waktu tertentu burung ini bermigrasi ke daratan lainnya. Seperti Sumbawa, Bima, Pulau Bali, dan Pulau Sulawesi. Gili Sulat memiliki spesies Mangrove terlengkap se-Asia Tenggara. “Kalau yang suka foto-foto memang
hutan bakau itu tempat yang pas. Gili Sulat sangat bagus untuk pecinta alam,” kata wisatawan asal Kota Mataram Ririn, Rabu (27/12). Keindahan Hutan Mangrove Gili Sulat tidak banyak diketahui, sehingga tidak banyak pelaku pariwisata yang memasukkannya dalam paket wisata. Keterbatasan fasilitas pendukung membuat para pengunjung lebih memilih mendatangi Gili Kondo yang berada di sebelah Timur Gili Sulat. Tidak ada rumah atau warung di gili ini. Pengujung hanya akan menemui pos jaga serta jalan masuk ke hutan mangrove sepanjang 400 Meter yang terbuat dari papan. “Memang tidak banyak yang datang, karena orang lebih memilih untuk pergi ke Gili Kondo,” ujarnya. Setelah memasuki kawasan hutan
Gili Sulat, wisatawan akan disambut dengan kicauan burung-burung yang hinggap di atas pohon bakau. Wisatawan juga menikmati keindahan hutan bakau dan berkeliling menggunakan kano. Wisatawan dapat masuk ke dalam hutan melewati loronglorong Hutan Mangrove Gili Sulat yang lebat. Air laut yang jernih akan membuat wisatawan tidak hanya bisa menikmati pemandangan bakau, namun juga pemandangan bawah lautnya. “Disana kita juga bisa renang karena airnya jernih dan ombaknya tidak keras,” kata Ririn. Wisatawan bisa menyelam menggunakan alat selam atau snorkel yang disewakan oleh warga sekitar. Keindahan bawah lautnya tidak kalah indah dari gili-gili lain di Lombok. Sehingga, Gili Sulat bisa dikata-
kan sebagai destinasi wisata yang komplet. Dimana wisatawan tidak hanya menikmati keindahan hutan bakau, namun juga dapat menikmati keindahan bawah lautnya. Untuk mencapai Gili Sulat, wisatawan harus menyeberang dari pelabuhan penyeberangan yang ada di Dusun Transad, Desa Labuhan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Perjalanan laut ke Gili Sulat memakan waktu sekitar 1 jam. Dari Kota Mataram ke Sambelia membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Sehingga total waktu yang dibutuhkan hingga sampai di Gili Sulat sekitar 2,5 jam. (lin)
Pemda Berharap Dana ”Recovery” 10 Persen dari Bali Mataram (Suara NTB) Erupsi Gunung Agung di Bali diyakini menjadi salah satu penyebab berkurangnya kunjungan wisatawan selama dua bulan terakhir. Terutama wisatawan mancanegara yang biasanya banyak datang dari Bali. Pemda NTB melalui Dispar NTB berharap bisa mendapatkan dana recovery paling tidak sebanyak Rp 10 miliar atau 10 persen dari dana recovery untuk Provinsi Bali. “Pemerintah tidak bisa menutup mata, bahwa NTB ini satu paket dengan Bali. Sehingga saat terjadi erupsi, kunjungan ke NTB juga menurun drastis. Kita berharap bisa dapatkan dana recovery paling tidak 10 persen dari Bali,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Rabu (27/12). Ia mengatakan bahwa dampak erupsi Gunung Agung di Bali sangat terasa bagi pariwisata di NTB. Ia juga melihat anggaraan Rp 10 miliar itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan Bali yang mendapatkan anggaran Rp 100 miliar. Ini juga berkaitan dengan sebaran promosi yang berbeda dari Lombok. “Ya tidak sebesar Bali lah dana recovery yang kita butuhkan. Karena mungkin Bali kan sudah kemana-mana, jangkauan promosi mereka lebih luas. Jadi paling tidak kita diberikan 10 persen dari Bali, saya rasa itu cukup,” ujarnya. Ia berharap Pemerintah Pusat juga memikirkan kondisi Lombok yang belakangan tidak banyak wisatawan yang berkunjung. Meskipun saat ini ada, namun jumlahnya tidak sebanyak pada saat libur pan-
jang tahun lalu dan libur panjang sebelum terjadi erupsi. “Kalau libur panjang kan biasanya banyak yang datang, akibat erupsi kemarin itu tidak terlalu banyak. Kita butuh promosi lebih gencar lagi,” ujarnya. Dana Rp 10 miliar itu nantinya akan digunakan untuk melakukan promosi, peningkatan kualitas dan pembenahan destinasi. Sebab itu adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh NTB setelah erupsi terjadi. Apalagi hingga saat ini status Gunung Agung masih dalam
kondisi awas. Beberapa Negara sudah mengeluarkan travel advisor kepada warganya. “Semoga tahun depan bisa lebih baik, dan Gunung Agung segera kembali normal. Kita terus berupaya agar wisatawan tetap banyak yang datang berkunjung. Kami juga sangat berharap agar media terus membantu kami untuk mengabarkan kepada calon wisatawan bahwa Lombok dan Sumbawa aman untuk dikunjungi,” ujarnya. (lin)
(Suara NTB/ist)
Menikmati Keindahan Hutan Bakau di Gili Sulat
Mataram (Suara NTB) – Okupansi hotel hingga saat ini cenderung meningkat. Puncak peningkatan itu diasumsikan pada perayaan tahun baru 2018 nanti. Hotel di kota dan resort sudah banyak yang mendapatkan pesanan dari wisatawan. “Okupansi hotel terus naik, hari ini ada di angka 55 persen untuk kota dan 73 persen di resort. Malah ada beberapa hotel yang penggunaan kamarnya mencapai 100 persen,” kata Wakil Ketua I Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) chapter Lombok Ernanda Agung, di Mataram, Rabu (27/12). Diketahui bahwa dalam dua bulan terakhir terjadi penurunan angka kunjungan wisatawan. Sehingga hal itu berdampak pula pada penurunan jumlah penggunaan kamar hotel. Meski jumlah kunjungan tidak sebanyak tahun lalu, namun para pelaku pariwisata tetap bersyukur karena banyak dari wisatawan yang melakukan penjadwalan ulang kunjungan. “Dari tanggal 1 sampai tanggal 26 rata-rata okupansi hotel 50 persen. Sedangkan semalam itu okupansi hotel mencapai 55 persen untuk city hotel,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa jumlah ini meningkat dari okupansi bulan sebelumnya yang hanya mencapai 30 persen. Hal ini juga merupakan imbas dari erupsi Gunung Agung di Bali. Meskipun saat ini stastusnya masih awas, namun banyak wisatawan yang akhirnya memutuskan untuk tetap berkunjung. Sebab Bali dan Lombok sudah dinyatakan aman untuk dikunjungi. “Kalau di resort dari tanggal 1 sampai 27 okupansinya 46 persen. Tapi semalam okupansinya 73 persen. Jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat hingga liburan akhir tahun nanti,” ujarnya. Ernanda berharap kedepannya akan semakin banyak wisatawan yang berkunjung. Sehingga penggunaan kamar hotel di NTB bisa terus meningkat. Ia juga berharap wisatawan tidak perlu merasa takut, sebab Lombok saat ini sudah aman untuk dikunjungi. “Kita berharap tentu saja wisatawan agar tidak perlu takut, karena Lombok sangat aman untuk dikunjungi,” ujarnya. Saat ini banyak wisatawan yang sudah datang berkunjung hingga akhir tahun nanti. Sebagian besar dari mereka akan merayakan malam pergantian tahun di beberapa destinasi yang ada di Lombok. (lin)
Ernanda Ernanda Agung Agung
PENDIDIKAN
SUARA NTB Kamis, 28 Desember 2017
Halaman 10
Isi dengan Hal Positif MALAM pergantian tahun selalu saja diisi dengan beragam hiburan dan pesta kembang api di mana-mana. Tak jarang, aksi konvoi melibatkan para pelajar juga terjadi saat malam pergantian tahun. Tentu saja kondisi ini tidak efektif bagi para pelajar. Mereka pun diimbau agar sebaiknya pada saat malam pergantian tahun baru tal keluyuran keluar malam yang dapat merugikan mereka. Kepala SMK Pelayaran Baiq Yusriana, mengaku dari pada siswa keluyuran keluar malam, lebih baik mereka memanfaatkan waktu pergantian tahun dengan muhasabah diri dan zikir. Menurutnya, memakmurkan masjid dan musala jauh lebih baik dari pada memakmurkan tempat-tempat hiburan dan pesta kembang api saat malam pergantian tahun baru. ‘’Di sana mereka dapat merefleksikan diri kehadirat Sang Pencipta dengan mengaji, bersalawat, dan berzikir mendekatkan diri,’’ ujarnya, Rabu (27/12). Bukan sebaliknya keluar keluyuran tanpa arah yang jelas dan mengakibatkan mereka rugi, karena bisa jadi mereka sakit dan lain sebagainya. Hal ini harus diperhatikan oleh para siswa. Selain itu, dengan memakmurkan masjid dan musala dapat meminimalisir siswa berkonvoi kendaraan bermotor di malam tahun baru, yang berakibat macet dan mengganggu para pengguna jalan. Pihaknya pun merencanakan mengisi malam pergantian tahun baru dengan nonton film bareng di sekolah. Film yang ditonton merupakan film religi bercerita tentang perjuangan pembebasan Palestina. “Lebih baik kita tonton film pembebasan Palestina,” ujarnya. (dys)
Baiq Yusriana (Suara NTB/dok)
Genjot Kemajuan Pendidikan
Data Pokok Pendidikan Harus Diperkuat Praya (Suara NTB) Keberadaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) memainkan peran penting dalam upaya mendorong kemajuan pendidikan di daerah ini. Termasuk di Kabupaten Lombok Tengaj (Loteng). Bagaimana tidak, dengan ketersediaan data yang baik itu bisa melahirkan perencanaan program pendidikan yang baik pula. Kalau perencanaan sudah baik, maka pelaksanaannya juga akan ikut baik. “Untuk itu, penguatan dapodik menjadi salah satu fokus program kita ke depannya,” tegas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., saat berbicara di hadapan pengurus Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI) Loteng, di Bencingah Adiguna Praya, Rabu (27/12). Supaya dapodik bisa semakin kuat, dalam artinya validasi datanya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, ujarnya, maka keberadaan para operator sekolah penting adanya. Karena para operator sekolah inilah yang bisa memainkan peran dalam proses penyiapan dapodik di daerah ini. “Kalau dilihat dari kerja yang dilakukan, operator sekolah mungkin dipandang kecil. Tapi hasil kerjanya bisa memberi dampak luas. Dan, bisa menjadi penentu kemajuan pendidikan di daerah ini. Sehingga keberadaan para operator sekolah tidak boleh diremehkan,” ujarnya. Melihat peran yang begitu vital dari para operator sekolah tersebut, pihaknya berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap keberadan para operator sekolah tersebut. Diawali dengan penguatan kualitas SDM para operator sekolah itu, khususnya dari sisi kualitas yang masih harus dipacu. Diakuinya, dari sisi kompetensi para operator sekolah yang ada di Loteng sudah di atas rata-rata. Tapi tetap juga butuh penguatan supaya kerja-kerja operator sekolah bisa lebih optimal lagi di masa-masa yang akan datang. “Dari sisi perhatian kesejahteraan untuk saat ini memang belum bisa dipenuhi. Tapi paling tidak ada pembinaan kualitas SDM para operator sekolah sebagai bentuk perhatian kita,” ujarnya. (kir)
(Suara NTB/ist)
SERAHKAN - Panitia menyerahkan hadiah pada juara lomba class meeting yang digelar MTs Al Madani Pelulan Kuripan, Rabu (27/12).
MTs Al-Madani Pelulan Tutup ’’Class Meeting’’ Giri Menang (Suara NTB) Kegiatan class meeting merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan setiap selesai semester (ganjil dan genap). Kegiatan pada semester ini merupakan kegiatan class meeting ke XIV yang dilaksanakan MTs Al-Madani Pelulan sejak pertamakali digelar tahun 2010. Pengasuh Ponpes Al-
Madani, pada MTs AlMadani, Pelulan, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat, Muhammad Tahrir, mengemukakan tujuan dari kegiatan ini diselenggrakan adalah sebagai ajang mengasah dan melatih mental santri dalam mengembangkan skill santri dalam segala bidang. Selama class meeting, berbagai kegiatan lomba digelar
mulai dari Musabaqah Hifzil Qur’an (MHQ), pidato tiga bahasa, cerdas cermat, olimpiade MIPA, futsal, atletik, kaligrafi dan lain sebagainya. “Intinya kegiatan ini menjadi kegiatan wajib dan rutin kami lakukan untuk melatih dan membina serta mengembangkan skill para santri,” ujar Tahrir. Sementara itu, adapun kegiatan rutin selama class meet-
Menteri Tunjuk Plt. Rektor Unram
Mataram (Suara NTB) Jabatan Prof. Ir. H. Sunarpi sebagai Rektor Universitas Mataram (Unram) resmi berakhir 19 Desember lalu. Pemilihan Rektor Unram yang kini tengah memasuki tahapan kedua pemilihan belum juga menghasilkan rektor baru pengganti H. Sunarpi. Seyogyanya, Rektor Unram yang baru akan menggantikan Sunarpi jika saja pemilihan dilakukan sesuai jadwal. Un-
H. Sunarpi
tuk mengisi kekosongan, maka posisi rektor diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk langsung Kementerian Ristek Dikti. Menurut H. Sunarpi, alasan rektor Unram diisi Plt, karena belum ada rektor baru yang dilantik. Bahkan, hingga kini belum ada tanda-tanda dilakukan pemilihan rektor tahap kedua. ”Jabatan rektor Unram di-Plt kan. Dan sekarang yang menjadi Plt Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo,” kata Sunarpi, Rabu (27/12). Padahal pihaknya sejak awal berharap agar pemilihan rektor tahap kedua segera dilakukan demi menjaga keberlangsungan kepemimpinan di Unram. “Semakin cepat ada rektor semakin baik agar tidak ada
kekosongan,” sebutnya. Sebelumnya, beredar kabar sebelum keputusan tentang ditetapkannya Plt Rektor dari Kementerian Ristek Dikti, jabatan Sunarpi akan diperpanjang oleh Menteri. Meski akhirnya kabar tersebut tidak benar. Hal itu seiring informasi yang diterima Sunarpi jika dirinya bakal diperpanjang hingga terpilih rektor definitif. Terpisah , salah seorang Anggota Panitia Pemilihan Rektor Unram Dr. Ahmad Jupri mengatakan, pemilihan Rektor Unram tahap kedua tergantung Kemenristekdikti. Panitia sedang menunggu menteri datang ke Unram untuk melakukan pemilihan rektor. “Pemilihan rektor tahap dua ini tergantung kapan kesiapan menteri,” ucapnya. Ditambahkan, hasil komunikasi antara senat dengan menteri sudah berjalan. Hingga saat ini belum ada penjelasan mengenai pelaksanaan pemilihan rektor tahap kedua. “Kepastiannya belum tahu, tapi yang jelas dalam waktu dekat ini,” tutupnya. (dys)
ing yang terus dilaksanakan seperti mengaji, do’a dan selanjutnya diisi dengan motivation class setiap harinya dengan konsep stadium general oleh pengajar, dan dewan guru secara bergiliran setiap hari selama kegiatan class meeting. “Class meeting menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu para santri karena ingin menunjukkan kemampuan diri, teru-
tama pada bidang-bidang mata lomba yang selalu diselenggarakan oleh kami,” ungkapnya. Sementara Kepala MTs AlMadani, Muhammad Januar, M. Pd., menyebut kegiatan ini harus selalu menjdi prioritas yang harus persiapkan dengan matang. Karena ini juga bagian dari penilaian diri santri melihat, dan mengevaluasi kemampuan diri mereka. (dys)
Manfaatkan Bonus Demografi, Dispora Data Potensi Pemuda Mataram (Suara NTB) Indonesia diprediksi mempunyai bonus demografi dengan usia produktif dari kalangan pemuda mencapai 60 persen pada tahun 2030 mendatang. Untuk itu, penting bagi semua pihak mempersiapkan generasi muda agar mampu memanfaatkan bonus demografi dengan benar sebagaimana dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram. Sejak tanggal 27-30 Desember, puluhan pemuda dan pengurus Karang Taruna Kota Mataram mendapatkan bimbingan guna pendataan potensi. Mereka diberikan berbagai materi mulai wawasan kebangsaan, anti narkoba dan materi kewirausahaan. Kabid Kepemudaan Dispora Kota Mataram H. Muslim, mengaku pendataan potensi pemuda Kota Mataram dilalukan untuk mengetahui sejauhmana potensi yang mereka miliki. Harapannya ialah agar pembinaan dilakukan Dispora terarah. Dikatakan Muslim, Dispora selama ini melakukan banyak kegiatan mulai dari pelatihan, diklat pemuda, dan diklat kepemimpinan, serta pelatihan kewirausahaan pe-
muda. Selain itu, mereka diberikan pemahaman agar terhindar dari narkoba dan paham radikalisme serta terorisme. “Ini semua agar jadi bekal pemimpin, bekali pahaman agar terhindar dari narkoba, pemahaman memadai tentang narkoba, radikalisme, terorisme,” ujar Muslim menerangkan. Menurut Muslim, pihaknya sepakat NKRI sebagai harga mati. Setiap gerakan yang berupaya merongrong NKRI harus dilawan dan ditolak. Radikalisme, terorisme, dan narkoba adalah upaya menghancurkan NKRI, untuk itu harus slawan. Selain itu, adanya data BPS terkait bonus demografi bangsa Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. “Inilah makanya jangan sampai bonus demografi tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat,” ujarnya. Sementara untuk materi kewirusahaan, Dispora menilai sangat penting bagi pemuda untuk mendapatkan ilmu baik dari segi manajamen, tantangan. Terlebih Indonesia ke depan menghadapi adanya pasar bebas, sehingga mereka bisa bersaing dengan negara lain. (dys)
(Suara NTB/dok)
Mataram Targetkan Jadi Kota Layak Pemuda 2020 Mataram (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi pada tahun 2016 lalu telah mencanangkan program Kota Layak Pemuda. Kota Layak Pemuda merupakan program Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di mana pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota lebih memperhatikan pembinaan dan pemberdayaan pemuda di daerah masing-masing. Kepala Seksi Pengembangan Pemuda Dispora Kota Mataram, Naufal Aldian, mengaku anugerah Kota Layak Pemuda akan diberikan
oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpora bila telah mencapai beberapa indikator yang ditetapkan. ‘’Indikator itu antara lain regulasi yakni adanya Perda tentang kepemudaan, ketersediaan infrastruktur yakni ruang dan tempat ekspresi dan kreasi pemuda, kelembagaan yakni keaktifan organisasi kepemudaan dan komunitas-komunitas pemuda serta kemandirian pemuda sebagai pelopor UMKM dan pembangunan,’’ terangnya dalam sebuah acara di Mataram, Rabu (27/12). Indikator itu wajib dipenuhi kabupaten/kota, sehingga diharapkan pembinaan dan
pemberdayaan pemuda lebih positif sesuai dengan harapan yang tertuang pada UU Kepemudaan Nomor 40 tahun 2009. Selanjutnya, pihaknya pun menargetkan Kota Mataram dapat menjadi Kota Layak Pemuda. Tentu setelah memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Namun kata Naufal, yang terpenting dalam mewujudkan Kota Layak Pemuda ini ialah adanya keinginan dari pemerintah semata. Jika keinginan pemerintah kurang, maka sulit mewujudkan Mataram sebagai Kota Layak Pemuda. “Target tahun 2020 kita bisa jadi kota layak pemuda dengan catatan ada keberpi-
hakan pemerintah,” ujarnya. Diakuinya pula, Kota Mataram belum banyak memiliki ruang yang dapat dimanfaatkan para pemuda. Contoh kecil lapangan sepakbola. Padahal kebutuhan lapangan dengan jumlah pemuda tidak sepadan. Dia pun menyebut, konflik antar pemuda Karang Taliwang dan Monjok lantaran tidak adanya media pemersatu antar pemuda. Menurutnya, keberadaan lapangan sepakbola dapat menjadi media pemersatu di tengah konflik yang terjadi selama ini. “Coba ada lapangan sepakbola, mereka dapat main bareng, olahraga bareng,” kata Naufal.
Sejak di-launching pada 2016 silam, sudah ada 10 kabupaten/kota layak pemuda. Ke sepuluh kabupaten/kota yang mendapat penghargaan diberikan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2017 lalu. Mereka adalah Kabupaten Bantaeng (Sulawesi Selatan), Kota Bandung (Jawa Barat), Kota Jakarta Utara (DKI Jakarta), Kota Makassar (Sulawesi Selatan), Kota Padang (Sumatera Barat), Kota Tangerang (Banten), Kota Ternate (Maluku Utara), Kota Banda Aceh (Aceh), Kota Pontianak (Kalimantan Barat), dan Kota Tangerang Selatan (Banten). (dys)
(Suara NTB/dys)
BIMBINGAN- Suasana kegiatan pendataan potensi kepemudaan yang digelar Dispora Kota Mataram, Rabu (27/12).
Halaman 11
SUARA NTB Kamis, 28 Desember 2017
Hasil Pertandingan Suara NTB Cup 2017 Rabu, 27 Desember 2017 ASH Pasifik vs Gebang FC Fimsquad vs Buzz Bozz B Marco FC vs PDAM Polres Mataram vs Pubel FC Patelki Mataram vs Alcatraz A BPN FC vs CFC Calcio Andalusia vs Buzz Bozz A Kubota A vs Orangiro
5-0 2-0 1-5 0-3 1-7 5-1 2-1 5-3
Jadwal Pertandingan Suara NTB Cup 2017 Kamis, 28 Desember 2017 13.00 WITA 14.00 WITA 15.00 WITA 16.00 WITA
ASH Pasifik vs Fimsquad PDAM vs Pubel FC Alcatraz A vs BPN FC Andalusia vs Kubota A
Siap Bawa Andalusia Jadi Juara KEMENANGAN Andalusia Alcatraz atas Buzz Bozz A dengan skor 2-1 tak lepas dari peran Muhammad Fiqih Alwi. Dalam pertarungan sengit nan menegangkan itu, Fiqih sukses memanfaatkan peluang dan mencetak satu dari dua gol kemenangan timnya di babak 16 besar Turnamen Futsal Suara NTB Cup 2017, Rabu (27/12). Meski menang, pemain futsal berusia 23 tahun ini mengaku belum puas dengan hasil yang diperoleh. “Masih belum puas, finishing (Suara NTB/ros) tim kita lebih lemah. Di sana Muhammad Fiqih Alwi juga mainnya keras, jadi buat ngegol juga belum ada. Terus kurang memaksimalkan peluang lah,” ungkapnya ditemui Suara NTB usai pertandingan. Keikutsertaan dalam turnamen futsal melawan tim-tim lokal, Fiqih mengaku terkejut dengan perkembangan futsal di NTB yang dinilainya sudah merata. Secara teknik, tim lawan mampu menciptakan pertandingan yang cukup keras. Namun membuatnya senang, karena diakuinya bagus untuk melatih mental di lapangan. “Pertandingan tadi Andalusia Alcatraz lawan Buzz Bozz B cukup keras. Saya juga suka lebih ada tekanan, jadi kita latihan mental juga,” akunya. Tentang karir futsalnya, pemain futsal asal Sidoarjo ini mengaku mengawali karir dari sepak bola. Baru pada tahun 2013 ia beralih ke futsal. Karirnya di futsal pun cukup cemerlang. Fiqih sempat ditunjuk mewakili Jawa Timur pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat 2016, dan berhasil menyumbang medali perunggu. “Saya lebih ke sepak bola sih dasarnya, terus pindah ke futsal tahun 2013. Kemarin main di PON Jabar 2016 dapat perunggu, ikut Liga Pro bersama Bintang Timur Surabaya tapi sekarang sudah ndak. Terus dikontak sama Coach Sherwin ikut Andalusia buat turnamen ini sih,” jabarnya. Ditanya tentang targetnya pada turnamen ini, Fiqih mengatakan ingin memberikan yang terbaik bagi tim. “Target saya pingin bantu Andalusia juara itu aja,” harapnya. (ros)
Andalusia Kandaskan Mimpi Buzz Bozz A Mataram (Suara NTB) Alcatraz Andalusia menghentikan langkah Buzz Bozz A di babak 16 besar turnamen futsal Suara NTB Cup 2017. Pertarungan sengit memperebutkan posisi delapan besar tersebut dimenangkan Andalusia dengan skor 2-1 dalam laga di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (27/12). Naas bagi anak asuh Coach Yadin Black, awal babak pertama Agung sudah dihadiahi kartu kuning, karena menjegal kaki pemain lawan. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, Chairul mencoba peruntungan dengan tendangan dari tengah lapangan ke gawang Buzz Bozz, tapi meleset. Beruntung, tendangan lurus Ali menjebol gawang lawan. Skor 1-0 untuk Andalusia. Kekalahan Buzz Bozz A melawan Fimsquads dalam laga sebelumnya membuat Buzz Bozz main kian beringas. Irawan dan Donil getol menyerang gawang Andalusia, masih gagal. Suasana semakin memanas dengan aksi saling jegal kaki dan tarikmenarik baju antar pemain. Tendangan bebas Nabil yang disambut Yoga gagal men-
HILANG
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR2708AT NOKA/NOSIN:MH1KEVA144K926940/KEVAE-1926471 AN.SAHDAN HLG DSKTR SERUNI KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR2162CL NOKA/NOSIN:MH1JFU11XFK004839/ JFU1E-1005354 AN. SAYUTI HLG DSKTR KAMPUS UGM HLG STNK R4 TOYOTA DR353NA NOKA/NOSIN: MHFK39BT7E2021441/ 3NR-V250549 AN. DEVY JAYANTARI UNGGARI HLG DSKTR JL. SULTAN KAHARUDIN KR. PULE
HLG STNK R2 HONDA DR5687CE NOKA/NOSIN : MHIJFD221DKI45853/ JFD2E-2138277 AN. ERLIN YUSTIN TATONTOS,SKM.M.KES HLG DSKTR KOTA MATARAM
RUPA-RUPA DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126
SALON Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666 T W I N ’ S S A L O N , Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/ 085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443
cetak angka. Akumulasi enam pelanggaran Buzz Bozz A menjadi hadiah penalti untuk Andalusia, tapi tembakan Ali melenceng. Tendangan Fiqih di awal babak kedua melambung terlalu tinggi, gawang Buzz Bozz selamat. Kesempatan datang saat area depan gawang lowong, dengan sontekan pendek dan lurus, tendangan Fiqih berhasil melewati pertahanan kiper Buzz Bozz. Gol kedua untuk Andalusia. Usaha Rizky dan kawankawan untuk menambah angka hingga akhir babak kedua tak berbuah manis. Hingga peluit tanda berakhirnya pertandingan berbunyi, skor tetap 2-1 untuk Andalusia. Pencetak gol Andalusia, Muhamad Fiqih Alwi ditemui usai pertandingan mengaku belum puas dengan hasil
(Suara NTB/fan)
PDAM – Pemain PDAM tengah berupaya membongkar pertahanan Marco FC dalam laga yang dimenangkan PDAM dengan skor 5-1, di babak 16 besar Suara NTB Cup 2017, Rabu (27/12). pertandingan tersebut. Meski timnya lolos ke babak delapan besar. “Masih belum puas, finishing tim kita lebih lemah. Di sana juga mainnya keras jadi buat ngegol juga belum ada. Terus kurang memaksimalkan peluang lah,” katanya. Baru pertama kali main di NTB, pemain futsal asal Sidoarjo ini mengaku terkejut dengan perkembangan futsal di NTB. Ia mengatakan permainan lawan cukup bagus, selama pertandingan ia merasa-
kan tekanan yang diakuinya sangat melatih mentalnya. “Pertandingan tadi Andalusia Alcatraz lawan Buzz Bozz cukup keras. Saya juga suka lebih ada tekanan, jadi kita latihan mental juga,” akunya. Ditanya tentang targetnya pada turnamen ini, Fiqih berharap bisa membawa timnya jadi juara. Selain antara Andalusia dan Buzz Bozz A, ada delapan pertandingan lain yang juga digelar pada hari itu. Pertandingan antara ASH Pasifik dan Gebang FC, ASH Pasifik ung-
gul 5-0. Fimsquad juga berhasil mengalahkan Buzz Bozz B dengan skor 2-0. PDAM meneruskan dominasinya dengan mematahkan perlawanan Marco FC dengan skor 5-1. Sementara itu, Polres Mataram takluk oleh Pubel FC dengan skor 0-3. Patelki Mataram juga harus tunduk oleh Alcatraz A dengan skor 1-7. BPN FC juga berhasil mengalahkan CFC Calcio dengan skor 5-1. Laga terakhir antara Kubota A melawan Orangiro, setelah melalui adu penalti Kubota A unggul dengan 5-3. (ros)
RUPA-RUPA
SALON
SALON
HILANG
ALIENG BLOWLASH STUDIO SULAM Melayani: Sulam Alis Bloking, Sulam Alis Shading Mix, Sulam Alis Micro 6D, Sulam Alis Micro 12D, Sulam Alis micro 15D, Sulam Alis 18D, Sulam Bulu Mata, Sulam BB Glow, Sulam Bibir, Sulam Eyeliner . JL. Nuraksa No. 3 Samping PLTD Pagesangan Timur HP. 081802570008
SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram
LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon. Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081
HLG STNK R2 HONDA DR3273CM NOKA/NOSIN: MHIJFW111FK021508/ JFW1E-1019811 AN.M. IMRAN PURNAWAN HLG DSKTR MONJOK
Bonris Cake and Pastry Disc 20% off , 23-29 September 2017, Promo Dahsyat u/Bonris (Bolu Na Artis)Bisa di dapatkan di New Zealand Bakery, Jl.Pejanggik 47B (Seberang Mataram Mall). PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alat-alat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769
Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothingspafreemskerrmbtstlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543
RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.JawaNo.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.NinikRidwan)
V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
YantiSalon&Spamenerima:prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb,Jl.BungKarno,Kr.genteng,tlp. 081917913809
RUPA-RUPA
AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/ delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848
HLG STNK R2 HONDA DR2944CP NOKA/NOSIN: MHIJFW114GK324414/ JFW1E-1313219 AN. IDA AYU MADE SUCI HLG DSKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR6338CA NOKA/NOSIN:MHIJF8114CK557876/ JF81E-1555060 AN. MUHAMAD AZHAR HLG DSKTR KOTA MATARAM
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335
KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnyaRp100-400rb,Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. AryaBnjarGtas,BagekKembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453,PinBBD34158D4 SALONDEWA-DEWI,menerima:RiasPengantinBali,Agung&Modifikasi,PktPreweddghharga trjngkau.MenerimaPrwatanwajah&rambut.Hub:Rika(081917965628)jl.Teleqrayano.26Kr.bedil, FB:Dewa-Dewi Payas Bali Mataram,IG:Rika_Pratistha
KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah,Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
RUPA-RUPA
DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE
LOWONGAN DIBUTUHKAN Karyawati skaligus mengelola salon&spa yg brpnglman.Alamat Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas.Fas lain mnyewakan pkaian adat. Berminat Hub : 081907004335 AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya. DIBUTUHKANSEGERATERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHITNO. 31B-CMATARAM AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)
DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela. DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
Kamis, 28 Desember 2017
SUARA NTB
Halaman 12
RUKO - VILA - KOST
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 28 Desember 2017
Halaman 13
RUPA-RUPA
RUPA-RUPA
MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439
gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA
HUBUNGI :
081917002381
COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat
Rp. 995 Jt
SUARA NTB Kamis, 28 Desember 2017
OPINI
Halaman 14
Komunitas Sastra dan Gerakan Sosial Momen Pertemuan IMF-WBG Harus Dimanfaatkan MOMEN pertemuan tahunan IMF-World Bank Group (WBG) di Bali pada bulan Oktober 2018 mendatang harus dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi NTB, pelaku pariwisata dan seluruh elemen masyarakat NTB. NTB yang ditempuh sekitar 25 atau 30 menit menggunakan pesawat terbang harus memanfaatkan momen ini. NTB tidak boleh menutup mata atau melewatkan momen yang dihadiri pelaku keuangan dari seluruh dunia ini. Dalam menghadapi momen yang akan berlangsung bulan Oktober, tentunya mulai dari sekarang pemerintah daerah di NTB mempersiapkan apa yang akan dipromosikan. Termasuk melakukan lobi ke panitia pelaksana di tingkat pusat agar NTB diberikan lokasi atau kesempatan memaparkan potensi yang dimiliki sejak dari sekarang. Namun, semuanya itu tergantung bagaimana daerah melobi dan posisi tawar di panitia pelaksana. Harus disadari momen pertemuan IMF-WBG yang digelar di Bali “direbut” banyak negara untuk jadi tuan rumah. Alasannya tentu sangat rasional, karena multiplier effect bagi negara yang menjadi tuan rumah sangat besar. Untuk itu, selama 10 bulan sebelum kegiatan ini digelar di Bali, NTB yang menjadi tetangga terdekat harus memanfaatkannya. Tanggapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bappeda NTB Ir. Ridwan Syah, MM, M.Sc., M.TP., yang siap menjadikan momen pertemuan IMF-WDG di Bali harus didukung bersama. Bentuk dukungan yang diberikan tidak hanya berupa fasilitas untuk mempromosikan potensi yang dimiliki daerah, baik di bidang investasi atau pariwisata. Dukungan yang paling penting di sini adalah keamanan daerah yang kondusif, sehingga mereka mau menanamkan investasi di NTB. Begitu juga apa yang disampaikan Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., MSi., yang siap ambil bagian terhadap momen pertemuan IMF-WBG di Bali patut diapresiasi. Organisasi Perangkat Daerah harus sejak dari sekarang menyiapkan diri menghadapi momen berskala internasional ini. Event-event yang harus ditampilkan dan diyakini mampu menarik minat para delegasi untuk datang ke NTB harus disiapkan. Namun, kata wakil gubernur adalah bagaimana melakukan lobi ke pemerintah pusat dan panitia pelaksana agar NTB bisa mendapatkan porsi di arena pertemuan, sehingga sekitar 18.000 tamu yang hadir di acara itu paling tidak bisa ke NTB. Termasuk mereka tertarik dan berminat menanamkan investasi di NTB. Selain itu, hal yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan infrastruktur pendukung, misalnya bandara. Tidak menutup kemungkinan, para peserta yang merupakan pemegang otoritas keuangan di negaranya masing-masing dan di dunia akan datang menggunakan pesawat pribadi. Bandara Ngurah Rai sebagai lokasi kedatangan tamu ini, tentu tidak akan mampu menampung pesawat dari para peserta. Lombok International Airport dan Bandara Selaparang yang sudah tidak difungsikan untuk sementara bisa dipergunakan sebagai lokasi parkir. Meski demikian, semuanya itu bisa terwujud, jika pemerintah daerah melakukan lobi dengan baik dan didukung dengan kondisi keamanan di tengah masyarakat. Jika kondisi keamanan tidak maksimal, maka upaya yang dilakukan pemerintah daerah akan sia-sia. Itu artinya, upaya NTB menangkap peluang dan memanfaatkan momentum pertemuan IMF-WBG tidak akan berguna. Untuk itu, sebelum event ini digelar di Bali, kita sebagai masyarakat NTB harus mempersiapkannya di segala hal, terutama bagaimana menjaga keamanan yang nyaman dan kondusif bagi investor dan wisatawan. Jika ini dicederai dengan terganggunya keamanan, maka jangan harap investor atau pelaku keuangan dunia akan mau datang berkunjung ke NTB. (*)
ERKEMBANGAN dan kemajuan kesusastraan memang tak cukup hanya dengan mengandalkan kerjakerja sastrawan semata. Melainkan juga membutuhkan kerja-kerja kaum aktivis. Selain dapat menghubungkan karya seni dengan apresian, aktivis juga dapat memudahkan akses sastrawan ke pemerintah. Kita tahu, beberapa komunitas sastra yang menampung tak hanya sastrawan sudah mulai membangun kerja ganda semacam itu. Komunitas sastra tak semata berkutat pada ranah penyiptaan, melainkan juga turut membangun gerakan-gerakan di tengah masyarakat. Hadirnya komunitas sastra di setiap daerah dapat menjadi jembatan antara sastrawan ke apresian, maupun sastrawan kepada pemerintah. Upaya semacam itu mengharuskan aktivis dalam komunitas sastra dapat mengambil peran manajerial yang berorientasi pada tingkat apresiasi dan terbukanya akses sastrawan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah. Pada titik itu, bukankah seorang sastrawan baiknya tak harus diganggu dengan aktivitas lain? Selain itu aktivis dalam komunitas sastra memiliki peran strategis menyampaikan karya sastra ke tengah apresian aaau apa yang disebut selama ini sebagai “upaya memasyarakatkan sastra”. Sejauh ini, dalam kesusastraan belum tampak suatu pola yang efektif dalam mensinergikan antara kerja sastrawan, aktivis, akademisi (kritikus), dan pemerintah dalam satu ruang yang terus terhubung satu sama lain. Hadirnya komunitas sastra dengan peran ganda dia atas berjalan bukan tanpa tantangan. Muncul gejala narsistik para pegiat sastra (terutama generasi muda) yang lebih eksis tinimbang karya seniya atau pun gerakan seninya. Apa yang dikatakan beberapa tahun silam mengenai eksistensi yang mendahului esensi semakin menemui ruangnya di era milenial. Di satu sisi komunitas sastra yang digerakkan oleh generasi muda terus tumbuh dalam lokus geo-politiknya masing-masing. Komunitas sastra hadir di setiap lokus, baik di kota maupun di desa. Ternyata perkembangan dan kehidupan sastra tak hanya berpu-
Oleh :
Mohamad Baihaqi Alkawy (Pegiat Sastra)
sat di kota atau tempat di mana apresian (mahasiswa, kaum muda urban) tersedia. Ruang berkumpul untuk mengadakan acara-acara sastra (ruang publik) diperluas, tak semata-mata hanya di taman budaya misalnya. Melainkan juga di di lapangan, perkampungan, pantai, bahkan di bantaran sungai. Strategi semacam itu, membawa kesusastraan tak hanya dinikmati oleh kalangan pelajar dan masyarakat menengah urban semata. Pembacaan puisi dan diskusi-diskusi sastra dapat dipertontonkan sekaligus diperkenalkan ke khalayak dengan ruang berkreasi yang lebih luas. Kalau ditarik lebih jauh, ihwal tersebut menunjukkan kesusastraan tak lagi eksklusif sebagaimana dicitrakan dan dipolarisasikan sebagian kalangan. Pun dari sisi bentuk, ketika ruang meluas, dikotomi sastra pop dan sastra “serius” nyaris mencair. Masyarakat menengah ke bawah dapat menikmati karya sastra “serius” meski tak sepenuhnya dapat memahami. Kesusastraan telah terpaut dan berpilin dengan kehidupan paling tradisional di desa. Kaum terpelajar telah meluas dan menetap di desanya masing-masing. Kalau boleh dibilang, kesusastraan adalah hasil dari upaya pembaharuan dan perpaduan yang terus menerus dilakukan seorang sastrawan berdasarkan konteks sosialnya masing-masing? Dan masyarakat secara umum dituntut menikmatinya. Di balik itu, ternyata komunitas seni tak sedikit yang bekerja sendiri. Tak ada peran pemerintah di sana. Dan komunitas sastra belum mampu menjadi jembatan yang efektif menghubungkan girrah sastrawan dan apresian. Kemunculan dewan kesenian yang menampung beberapa sastrawan juga belum mampu bekerja seperti apa yang diharapkan oleh sastrawan yang lain. Kehadiran Pemerintah lewat Dewan Kesenian Dari awal telah diungkapkan, sastrawan sebagai penyipta karya seni tak melulu harus direpotkan dengan kerja-kerja aktivis yang separuhnya bertindak sebagai event organaizer (EO). Sementara itu komunitas (pegiat) sastra dapat melaksanakan kerja-kerja aktivis
secara efektif tanpa harus dibebankan dengan hal lain. Dari sini kesusastraan, membutuhkan sebuah lembaga yang secara khusus tak hanya memproduksi sastrawan melainkan juga aktivis yang dapat melahirkan gagasan setidaknya dapat merumuskan suatu pola baru yang dapat menghubungkan sastrawan dan beberapa element lainnya. Sekali lagi, upaya tersebut tentu membutuhkan semacam institusi yang dapat menampung komunitas sastra yang tersebar di kantung-kantung sebuah daerah. Dalam hal ini lembaga yang diciptakan oleh pemerintah dituntut hadir dengan program dan kerja yang serius dan konsisten. Terlebih mampu membangun wacana yang menjadi semacam acuan dalam mengembangkan kesusastraan di daerah. Perhatian secara makro-politik dalam bidang sastra sebenarnya dapat diukur setidaknya dari lembaga yang konsen mengurus tetek-bengek persoalan kesenian (kesustraan). Secara utilitarian, semestinya dewan kesenian dapat menjadi semacam pandu pesona wisata seni-budaya. Dan hal tersebut paling efektif dilakukan lewat medium sastra. Baik itu setidaknya lewat novel, cerpen bahkan puisi. Selain itu, orang-orang di dalam dewan kesenian dapat memosisikan diri sebagai aktor intelektual yang memproduksi wacana untuk dikembangkan oleh sastrawan dan komunitas sastra. Wacana sebagai semacam kerangka yang dapat digarap—dan dianggap relevan dengan perkembangan sosial. Dengan begitu relasi antar sastrawan dan pemerintah dapat terkoneksi secara baik. Sayangnya, upaya pemerintah dalam institusi dewan kesenian tak sepenuhnya berhasil. Dewan kesenian (daerah) sepertinya terlalu memproyeksikn dirinya secara formal-struktural yang pada akhirnya berkutat pada penguasaan. Dewan kesenian, khususnya apa yang terjadi di NTB tidak memerlakukan dirinya seperti dewa(n) yang setidaknya dapat memproduksi wacana di tengah pegiat sastra. Terlebih lagi dapat memberikan dukungan (fasili-
tas dan materil) untuk keberlangsungan dan perkembangan kesusastraan. Meski memang harus diakui, selama ini perjalanan kesusastraan dimulai dan berlangsung bukan didorong dari lingkup (politik) makro, melainkan secara bottom up, digerakkan dari unsur terbawah. Namun harapannya, adanya sebuah lembaga semacam dewan kesenian atau apapun namanya, dapat memudahkan dan semakin memudahkan pembelajaran dan minat masyarakat membaca karya sastra. Komunitas sastra yang merangkum sastrawan dan aktivis sastra dapat mengambil posisi tertentu dalam upaya mensinergikan para sastrawan dengan pemerintah. Dapat dengan mudah menyebarkan ‘virus’ sastra yang berhubungan dekat dengan literasi. Dengan begitu kedua peran tersebut dilaksanakan oleh komunitas sastra sesuai dengan kapasitas orang-orang di dalamnya. Sastrawan tak direpotkan dengan urusan manajerial, dan aktivis seni-budaya tak jadi cibiran hanya karena menggarap pertunjukan atau event seni-budaya misalnya.
Kemenkes tetapkan Kota Bima KLB difteri Tangani cepat agar tak jatuh korban jiwa
*** 600 ton sampah di Mataram belum terangkut Harus ada solusi cepat
***
RADIO
Unram Kenalkan Prodi Sosiologi Lewat Olimpiade Mataram (Suara NTB) Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS) Universitas Mataram kembali menggelar Olimpiade Sosiologi tingkat SMA/MA SePulau Lombok, Sabtu (18/11/2017) lalu di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Mataram. Kegiatan dengan mengusung tema “Membangun Karakter dan Solidaritas Sosial Melalui Kompetisi Sportif dan Berintegritas” tersebut merupakan pelaksanaan olimpiade yang digelar HIMASOS Unram untuk kedua kalinya. Pelaksanaan Olimpiade Sosiologi 2017 ini diikuti sebanyak 57 siswa-siswi dari 19 sekolah di Pulau Lombok baik yang negeri maupun swasta. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya diikuti oleh 44 siswa-siswi dari 17 sekolah. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi sekolah-sekolah dalam mengikuti ajang bergengsi dan berkompetitif tersebut. Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Mataram, Ir. Syariffudin, M.Si., menjelaskan, kegiatan olimpiade ini adalah se-
bagai upaya untuk membumikan eksistensi sosiologi yang notabenenya masih tergolong sebagai Program Studi baru di Universitas Mataram. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjadi perekat sosial baik antar dosen, guru, mahasiswa, dan siswa-siswi untuk bersama-sama mengembangkan keilmuan sosiologi di NTB. Sementara Ketua Panitia Olimpiade Sosiologi Alpin Jauhari, mengatakan jika kegiatan olimpiade ini merupakan brand dari program besar HIMASOS yang dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk tahun ini saja, persiapan kepanitiaan melewati proses yang cukup panjang dengan harapan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, olimpiade ini juga dirangkaikan melalui dua seminar dengan tema yang berbeda baik seminar untuk guru dengan tema “Mengokohkan Karakter dan Solidaritas Sosial Siswa Melalui Pembelajaran Penelitian Sosiologi” dan seminar untuk siswa dengan tema “Degradasi Moral dan Tantangan Generasi Milenial di Era Digital”. Pelaksanaan Olimpiade Sosiologi 2017 akhirnya menempatkan Maesa
Dita Ulpiana dari MAN 1 Selong sebagai juara 1 dengan perolehan skor 127, diikuti oleh Atika Helewiah dari SMAN 1 Masbagik yang menempati juara 2 dengan perolehan skor 121, dan Ade Cahyani Fitri dari MAN 1 Selong sebagai juara 3 dengan perolehan skor 118. Dengan perolehan selisih skor yang cukup tipis tersebut menunjukkan persaingan sangat kompetitif dan ketat. Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos.,M.Sosio perwakilan dari Prodi
Sosiologi yang sekaligus menutup kegiatan mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang untuk mencari juara tetapi sebagai manifestasi untuk memperkuat solidaritas agar sosiologi tetap eksis ke depannya. “Harapan bersama kita bahwa olimpiade ini nantinya bukan hanya terlaksana dalam lingkup SePulau Lombok tetapi dilaksakan Se-NTB, pungkasnya”. (dys/*)
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Peserta Olimpiade Sosiologi tingkat SMA/MA SePulau Lombok dan panitia pose bersama.
RADIO
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 28 Desember 2017
Pemprov Tangkap Peluang Tarik Investor dan Wisatawan Dari Hal. 1 CEO-CEO industri keuangan dan observer yang jumlahnya hingga 18.000 orang tersebut. Sehingga, pada saat penyelenggaraan acara tersebut, NTB dapat mempromosikan pariwisata ataupun menawarkan investasi pada beberapa kawasan andalan NTB. Seperti KEK Mandalika, Global Hub Bandar Kayangan dan Samota. Selain itu, kata Wagub, NTB juga perlu menyiapkan event-event untuk menarik minat para delegasi berkunjung ke daerah ini. Wagub juga mengatakan, sepanjang tahun 2018 mendatang, telah dibuat 15 event pariwisata. 15 event pariwisata tersbeut telah diluncurkan di Kementerian Pariwisata (Kemenpar) beberapa waktu lalu. ‘’Perlu juga event-event untuk menarik mereka datang ke NTB, itu bisa. Diintegrasikan dengan event yang sudah kita canangkan dan luncurkan di Kementerian Pariwisata tahun 2018, ada 15 event,’’ sebutnya. Banyak aktivitas acara wisata dan budaya yang akan dilakukan pada tahun 2018 mendatang. Seperti yang tercantum dalam kalender wisata yang telah diluncurkan oleh Dispar di Kemenpar. Ada 15 acara pariwisata besar yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTB, atau Dispar NTB selama tahun 2018. Diantaranya Rinjani 100, sebuah lomba lari jarak jauh melintasi Gunung Rinjani tingkat internasional. Selain itu, ada pula Pesona Khazanah Ramadhan yang akan dilaksanakan 16 Mei – 13 Juni
2018, Mantar Paragliding XC Open dilaksanakan pada 15-18 Juli 2018, Bulan Pesona Lombok Sumbawa (BBLS) digelar 18 Agustus – 16 September 2018. Festival Pesona Moyo 10 September – 8 Oktober 2018, Festival Pesona Senggigi 20 September 2018, Sail Samota (Saleh Moyo Tambora) 12 – 20 September 2018, Rinjani Golf Tournament pada November 2018, Pesona Desa Wisata bulan November 2018, Festival Lawata bulan November 2018, Festival Pesona Bau Nyale, dan lainnya. Amin menambahkan, pertemuan tahunan Bank Dunia itu cukup strategis dan peserta yang datang cukup berkualitas. Lantaran mereka adalah orangorang yang membuat keputusan. “Inilah peluang yang ada kita tangkap, baik itu investasi, bisnis maupun kunjungan wisatawan ke sini,” imbuhnya. Melihat banyaknya kepala negara dan CEO-CEO industri keuangan yang akan datang, tidak menutup kemungkinan banyak juga pesawat pribadi yang akan parkir di Lombok. Menurut Wagub, ada dua bandara yang dapat menampung pesawat pribadi yakni Lombok International Airport (LIA) dan Bandara Selaparang. “Saya kira dalam wkatu dekat kita perlu lakukan pertemuan semuanya dengan yang terkait. Perlu koordinasi dengan kementerian terkait di jakarta, panitia penyelenggara,” katanya. (nas)
’’Digantung’’ Dewan Dari Hal. 1 Ia mengatakan, Komisi I menjanjikan akan segera memproses uji kepatutan dan kelayakan 14 calon komisioner KPID NTB tersebut. ‘’Kemarin tertunda karena ada beberapa kegiatan DPRD maupun Komisi I. Mudahmudahan bisa disegerakan untuk proses-prosesnya. Karena memang ini sudah kita serahkan ke proses selanjutnya,” kata Tri. Ia menjelaskan, tugas Pemprov untuk melakukan seleksi calon komisioner KPID NTB telah tuntas dengan diserahkannya 14 nama yang akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan. Tugas Dewan melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih tujuh nama yang akan menjadi komisioner KPID NTB periode selanjutnya. Ke 14 nama yang sudah diajukan Pemprov NTB tersebut adalah Agus Zaironi, Andayani, Arwan Syahroni, Fathul Rakhman, Fathurrijal, Husna Fatayati, Lalu Nurul Bayani Huda, Lalu Okto Muhar Sabdi, Rifqy Anwar, Rifyal Hardi Yuda, Sahdan, Yudi Kusnagin dan Yusron Saudi. Tri menambahkan, masa jabatan komisioner KPID yang lama sudah diperpanjang sampai dilantiknya komisioner yang baru. Masa jabatan komisioner KPID yang lama sudah berakhir medio Agustus lalu. Namun, sesuai ketentuan dilakukan perpanjangan masa jabatan komisioner KPID yang lama sampai terpilihnya komisioner yang baru. ‘’Yang kemarin (sebelum komisioner yang sekarang) perpanjangannya bahkan satu periode. Tetapi kita tentu menginginkan proses-proses ini segera berjalan. Kami
pernah menemui, baik Ketua Komisi I, Wakil Ketua Komisi I waktu itu dijanjikan akan segera memproses fit and proper test,’’ terangnya. Pemprov NTB, kata mantan Kabag Humas dan Protokol ini mengharapkan proses yang ada di Dewan segera dilakukan. Menurutnya, proses uji kepatutan dan kelayakan itu lebih cepat dilakukan maka akan lebih baik. “Tapi ranahnya sekarang ada di DPRD,” katanya. Apakah belum jelasnya uji kepatutan dan kelayakan di DPRD NTB ini mempengaruhi kinerja KPID NTB? Tri mengatakan, untuk program tahun 2017 sudah terkawal dengan baik. Sementara untuk 2018, pihaknya berharap supaya segera ada komisioner yang baru. Untuk target-target di 2017, ini sudah terkawal. Mudah-mudahan 2018, ini sudah harus segera. Pasalnya, pada 2018 mendatang, DPA KPID tidak bisa masuk DPA Dinas Kominfotik lagi. Sesuai ketentuan, karena KPID menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka anggaran yang berasal dari APBD bentuknya hibah. Untuk tahun 2018, Pemprov akan memberikan hibah kepada KPID sebesar Rp 1,5 miliar. Hibah sebesar itu sebagian besar untuk membayar honor yang mencapai Rp 800 juta – Rp 1 miliar. Karena KPID menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kata Tri, maka pihaknya akan memperjuangkan supaya lembaga yang mengawasi penyiaran ini mendapatkan dana dekon atau dana lainnya. (nas)
Belum Ada Transaksi Mencurigakan Dari Hal. 1 OJK hanya memastikan, bahwa laporan yang di terima PPATK dari perbankan sudah clear and clean. Setiap transaksi di perbankan itu, kata Farid, secara sistem sudah terlapor dan terkoneksi langsung dengan PPATK. Sejauh ini, OJK belum menerima laporan yang mencurigakan dari transaksi nasabah perbankan. ‘’Untuk transaksi nasabah dalam jumlah besar, di atas Rp 500 juta, laporannya sudah langsung masuk by system. Artinya, kalau yang nilai transaksi yang dicurigai oleh PPATK sampai ratusan triliun, otomatis itu sudah masuk di sistemnya,’’ jelas Farid kepada Suara NTB. Terkecuali ujarnya, ada yang persoalan yang menyangkut nasabah langsung yang dilaporkan. Barulah di tindaklanjuti oleh OJK. Mengenai aliran dana mencurigakan melalui transaksi nasabah, PPATK sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen bank. ‘’Kalau ada bank-bank yang belum menyampaikan laporan,
barulah PPATK menembuskan kepada OJK untuk mengingatkan bank agar secepatnya melapor (transaksinya),’’ imbuh Farid. Lantas kenapa ada indikasi terjadi transaksi pencucian uang melalui perbankan? Farid tak memberikan keterangan secara detail. Ia mengatakan, kewenangannya ada di PPATK. Namun sejauh ini ia meyakini belum ada laporan aneh-aneh tentang transaksi nasabah yang terindikasi melakukan praktik pencucian uang. Diketahui, secara nasional PPATK telah melacak transaksi mencurigakan senilai Rp 747 triliun melalui 228 rekening bank dan dua lembaga keuangan non bank dalam setahun terakhir. Lokasi rekening, tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTB dan Sulawesi Tenggara. Diduga para pelakunya meliputi oknum bupati, gubernur, PNS, Aparat Penegak Hukum dan oknum Kepala Rumah Sakit Umum Daerah. (bul)
Halaman 15
Pemprov Ambil Alih Pengelolaan TPA Kebon Kongok
Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akhirnya mengambil alih pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok Lombok Barat (Lobar). Pengambilalihan TPA ini setelah terjadi beberapa kali polemik antara Pemkot Mataram dan Pemda Lobar. Tempat pembuangan sampah itu sekarang sudah menjadi TPA regional. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M. TP mengungkapkan sudah ada kesepakatan antara Pemprov dengan Lobar dan Kota Mataram mengenai pengelolaan TPA tersebut. ‘’Jadi, TPA Kebon Kongok itu fungsinya akan menjadi TPA regional. Karena melay-
ani dua kabupaten/kota. Oleh karena itu pengelolaannya ditarik ke Dinas LHK Provinsi NTB mulai tahun 2018. Sudah diambil alih,” kata Ridwan ketika dikonfirmasi usai penyerahan Anugerah Keterbukaan Publik di Mataram, Rabu (27/12) siang. Pascadiambil alih oleh provinsi, Dinas LHK sedang menyusun perencanaan pengelolaan sampah di TPA
Kebon Kongok. Di samping itu, sedang diproses pelimpahan aset TPA Kebon Kongok ke provinsi. “Tapi sudah ada kesepakatan bahwa itu dikelola oleh provinsi. Dan Dinas LHK sudah ada bidang yang khusus mengelola sampah ini. Karena itu menjadi kewenangan provinsi maka pas di bidangnya,” katanya. Ridwan mengatakan, pas-
cadiambil alih oleh provinsi, pengelolaan sampah harus lebih baik dibandingkan sebelumnya. Secara kelembagaan dan sarana prasarana akan dilakukan pembenahan pada 2018 mendatang. Dalam APBD NTB 2018, lanjutnya, sudah ada anggaran untuk pengelolaan TPA Kebon Kongok. Namun, Ridwan tak hafal jumlah anggaran yang telah dilaokasikan untuk pengelolaan sampah tersebut. Pemprov melalui OPD terkait akan membuat tempat pengolahan di TPA Kebon Kongok. Sistem pembuangan sampah di TPA
Kebon Kongok tidak lagi ditimbun. Pasalnya, jika sistem ini terus dilakukan maka lama kelamaan lahan yang di sana akan habis. Dinas LHK sedang mencari sistem yang tepat. Apakah sampah tersebut diolah menjadi energi listrik, pupuk dan lainnya. Untuk pengolahan sampah ini memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Jika tempat pengolahan sampah ini dianggap penting maka akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018. “Tapi yang penting, 2018 ini secara institusi sudah kita ambil alih,” tandasnya. (nas)
Satu Keluarga Tersengat Listrik
PLN Sebut Akibat Gangguan Non Teknis Mataram (Suara NTB) PLN melakukan investigasi, setelah kejadian meninggalnya satu keluarga di Desa Pijot, Kecamatan Keruak Lombok Timur akibat tersengat listrik. Hasil investigasi, tewasnya empat orang dalam satu keluarga sekaligus pada Senin (25/12) akibat gangguan non teknis. Dikonfirmasi ke PLN Wilayah NTB Rabu (27/12) kemarin, Manajer SDM dan Umum, Deddy Hidayat dan Deputi Manajer Hukum dan Humas, Fitriah Adriana untuk penjelasan awal memaparkan kronologi kejadian, hasil investigasinya.
Peristiwa bermula dari hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi menyebabkan adanya pohon mahoni tumbang dan mengenai kabel Sambungan Rumah (SR) di sekitar lokasi kejadian. Akibatnya, kabel sambungan rumah tersebut terkelupas dan diduga menjadi sumber aliran listrik. “Kabel itu tidak putus, namun karena isolator pengaman antara kabel alumunium dengan luar itu terbuka karena gesekan dengan tiang penyangga galvanis milik warga akibat SR tertimpa pohon, arus listriknya masih bisa keluar dan mengalir ke tiang galvanis tersebut. Ditambah lagi kondisi hujan dan po-
hon basah akibatkan aliran listrik ke luar sehingga tidak aman,” demikian Deddy Hidayat. Kejadian bermula saat Sanah berangkat ke sawah untuk mengumpulkan siput sekitar pukul 08.00 Wita. Tak berselang lama, Sanah ditemukan tidur telentang di pematang sawah. Melihat itu, suami beserta anaknya, Hikmatullah dan Haeriah langsung menuju ke tempat kejadian. Berniat menolong, justru yang lainnya ikut mengalami nasib yang sama dan tidak bergerak. PLN langsung menuju ke lokasi dan memadamkan aliran listrik setelah mendapatkan laporan dari warga. Setelah itu,
barulah korban dievakuasi, namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. PLN juga telah memperbaiki jaringan dan secara bertahap akan melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap jaringan, baik di sekitar lokasi maupun daerah lainnya untuk mengantisipasi kejadian seperti ini agar tidak terulang kembali. Demi keamanan bersama, PLN pun mengimbau kepada masyarakat untuk memangkas pohon yang sudah mendekati jaringan PLN. Jika dirasa berbahaya, masyarakat dapat menghubungi PLN untuk membantu melakukan pemangkasan. PLN juga meminta kepada
masyarakat agar segera melaporkan kepada PLN jika melihat jaringan PLN dalam kondisi tidak normal melalui Contact Center PLN 123 atau 0370 123. PLN bekerjasama selanjutnya dengan aparat untuk investigasi lebih lanjut. “Sesuai aturan yang berlaku, Polisi melakukan pemeriksaan, PLN kooperatif memberikan keterangan dalam investigasi musibah meninggal tersebut,” demikian Fitriah. Ditanya mengenai kualitas kabel yang digunakan oleh PLN. Fitriah juga menjelaskan, kabel milik PLN sudah sesuai standar. (bul)
Polda NTB Siap Tindaklanjuti Temuan PPATK Dari Hal. 1 Ketika akan diproses, bisa jadi menurutnya tidak langsung ditangani. Karena PPATK sebagai lembaga pusat, diyakininya akan berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri. ‘’Koordinasinya antarinstansi di atas, PPATK dengan Bareskrim. Nah nanti dari Bareskrim akan teruskan ke kita (Polda NTB, red),’’ terang perwira menengah ini. PPATK secara umum sebelumnya menemukan adanya 19 orang yang diduga pelaku kejahatan pencucian uang (money laundring). Dari 19 orang tersebut kedapatan melakukan transaksi senilai Rp 747,048 triliun lewat 228 rekening bank dan lembaga keuangan lainnya. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ervin Kaffah mengapresiasikan kinerja PPATK atas pengu-
muman publiknya mengenai hasil penelusuran transaksi keuangan yang mencurigakan di NTB. ‘’Apresiasi ini patut diterima oleh lembaga tersebut mengingat semakin canggihnya modus praktik korupsi di daerah dewasa ini, sehingga langkah PPATK tepat waktu,” ujar Ervin Kaffah. Menurut Ervin, langkah PPATK memperluas cakupan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan mengalami peningkatan di banding tahun-tahun sebelumnya. Ia berharap ke depannya PPATK intens dalam pemantauannya di NTB. ‘’Mengingat sekarang ini, ada pergeseran untuk proyek-proyek infrastruktur yang trendnya mulai bergerak ke pola kerjasama Private-Government,” jelasnya. Hal ini juga menurut dia, terkait dengan sejumlah proyek berskala besar yang sedang berproses di NTB. Sebut saja, kini sedang
berjalan KEK Mandalika yang investasi load-nya diperkirakan sudah mencapai 80 persen. ‘’Kedepan,adarencanapengembangan Global Hub di Lombok Utara, jalan layang Lembar-Kayangan dan sebagainya. Trend nasional, tahun 2017 ini, 58 persen proyek infrastruktur diserahkan pengelolaannya langsung ke swasta dan tahun depan diperkirakan persentasenya meningkat. Beberapa di antaranya bisa jadi berlokasi di NTB,’’ sambungnya. Ia menilai kegiatan penelusuran transaksi keuangan oleh PPATK menjadi semakin vital. Akan terjadi pergeseran modus korupsi, dan tentu pola mitigasinya akan berbeda, dari sebelumnya memperbaiki sistem integritas birokrasi dan mengembangkan whistle blowing system, sekarang lebih terarah pada strategi follow the money. “Untuk kondisi sekarang ini,
potensi pencucian uang terbesar dari hasil korupsi di NTB hemat saya masih terkait pengadaan barang jasa publik (public procurement) yang dikelola Pemda. Hal ini dipicu oleh masih buruknya pola belanja di daerah, yang berakibat 45 persen anggaran di seluruh daerah dibelanjakan akhir tahun, sehingga aspek kehati-hatian berkurang dan dapat memicu potensi munculnya praktek moral hazard,” paparnya. Beberapa kasus yang mencuat beberapa tahun terakhir memberi sinyal terhadap hal itu. Mengingat besarnya jumlah laporan masyarakat dari NTB yang diterima KPK, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas whistle blowing system yang dikembangkan di birokrasi, seperti di Pemprov NTB. Kondisi umum saat ini, pengusaha di NTB umumnya masih bergantung pada Pemda.
Hal ini menimbulkan potensi korupsi investasi, perizinan, alih fungsi lahan dam sebagainya, khususnya terkait kegiatan industri ekstraktif (termasuk kehutanan perkebunan, pertambangan) dan pariwisata. Ervin berharap temuan PPATK saat ini ditindaklanjuti bersama KPK untuk ditempuh dengan pendekatan represif sehingga menimbulkan efek jera. “Kita tidak tahu persis siapa pelaku pencucian uang yang sedang ditelusuri PPATK, tapi dari 19 pelaku teridentifikasi melakukan transaksi di lembaga keuangan di Kota Mataram dan KSB. Pihak terkait bisa saja pengusaha/pejabat yang berbasis dari luar negeri atau di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta atau justru dari NTB sendiri, yang bekerjasama dengan orang yang melakukan pencucian uang tersebut di NTB,” pungkasnya. (ars)
Kemenkes Tetapkan Kota Bima KLB Difteri Dari Hal. 1 Lima Orang Suspect Difteri Diberitakan sebelumnya, satu orang warga Kota Bima kembali ditemukan suspect difteri. Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mencatat, jumlah warga yang suspect difteri hingga saat ini sebanyak lima orang yang berasal dari Kota Bima dan Kabupaten Bima. Pelaksana Tugas (Plt) Kepa-
la Dikes NTB, Marjito, S.Si, SKM, M.Kes yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/12) mengatakan, empat warga yang suspect difteri sudah selesai menjalani perawatan. Semuanya sudah sembuh dan dipulangkan ke rumah masingmasing. “Kemarin ada tambahan satu orang, sudah dirawat. Jadi lima suspect di situ, di Bima saja,” sebut Marjito. Dengan adanya penemuan
kasus difteri tersebut, Marjito menyatakan Pemprov akan melakukan imunisasi ulang atau Outbreak Response Immunization (ORI) khususnya di Kota Bima. Imunisasi ulang ini akan dilakukan Januari mendatang. Imunisasi akan menyasar balita dan pelajar dari SD, SMP dan SMA atau yang berumur 1 tahun sampai di bawah 19 tahun. ‘’Untuk di Kota Bima, nanti kita akan lakukan imunisa-
si serentak pada Januari. Kita akan lakukan imunisasi ORI. Jadi pemberian imunisasi secara menyeluruh di Kota Bima,” katanya. Mengenai jumlah balita dan pelajar yang akan diimunisasi ulang, Marjito mengatakan masih dilakukan pendataan oleh Dikes Kota Bima. Paling lambat Rabu (27/12), data jumlah balita dan pelajar yang akan diimunisasi ul-
ang itu sudah didapat. Ditanya mengenai kabupaten/kota lainnya yang rawan terjadi wabah difteri, Marjito mengatakan pihaknya baru menerima laporan dari Bima saja. Artinya, kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB masih aman dari wabah difteri. ‘’Sampai saat ini belum ada laporan dari kabupaten/kota yang lain. Mudah-mudahan aman di NTB,” tandasnya. (uki/nas)
Akhir Tahun, Waspadai Gempa dan Tsunami Dari Hal. 1 Rum meminta masyarakat sedapat mungkin dapat memastikan adanya potensi tsunami jika ada gempa. Menurutnya, gempa yang berpotensi tsunami dapat dilihat secara konkret. Jika pada saat gempa, air laut tiba-tiba surut maka pasti akan terjadi tsunami. Untuk itu masyarakat yang berada di pesisir diminta untuk melihat prilaku air laut ketika terjadi gempa. Jika air laut surut tiba-tiba, maka masyarakat diimbau untuk mencari tempat yang lebih tinggi. “Kenapa kami memiliki gedung tempat evakuasi di Tanjung. Karena historinya ada tsunami dulu. Sehingga ketika
ada tsunami gedung itu bisa dipakai untuk evakuasi. Sudah ada alat deteksi tsunami yang dipasang,” tandasnya. 1.071 Gempa Bumi Guncang NTB NTB termasuk dalam wilayah dengan potensi bencana, khususnya gempa bumi cukup besar. Sepanjang tahun 2017, hasil monitoring gempa bumi di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram, mencatat 1.071 guncangan gempa bumi. Dalam catatan kaleidoskop itu, rata-rata tiga kejadian per hari. ‘’Gempa bumi paling banyak terjadi pada Bulan September. Hal ini lebih dominan diakibatkan oleh peningkatan aktivitas
Gunung Agung di Karangasem, Bali yang banyak menghasilkan gempa bumi vulkanik,’’ kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, Selasa (26/12). Secara umum, lanjutnya, wilayah NTB dan sekitarnya memiliki 2 generator sumber gempa bumi. Pertama, zona pertemuan Lempeng Indo Australia dengan Lempeng Eurasia di sebelah Selatan atau biasa dikenal dengan sebutan Zona Subduksi. Kedua adalah aktivitas Sesar Naik Belakang Busur Flores (Flores Back Arc Thrust) dari arah Utara. Selama tahun 2017, di wilayah NTB dan sekitarnya didominasi oleh kejadian gempa bumi dengan kedalaman
dangkal (D < 60 Km) dan kedalaman menengah (60 Km d” D d” 300 Km) berturut-turut sebanyak 860 kejadian dan 199 kejadian. Sedangkan untuk kejadian gempa bumi dengan kedalaman dalam (D > 300 Km) hanya terdapat 12 kejadian. Gempa Bumi Terasa Masih sepanjang tahun 2017, dari 1.071 kejadian gempa yang terjadi di wilayah NTB dan sekitarnya, terdapat 19 kejadian gempa yang terasa. Sebanyak 18 gempa yang dirasakan oleh masyarakat ini memiliki kekuatan dalam rentang M=3,5 hingga M=6,4, dan 1 gempa memiliki kekuatan relatif kecil yaitu M = 2,7 yang dirasakan di Lantung (Sumbawa) sebesar II-III MMI.
Seiring dengan perkembangan teknologi untuk mempercepat penyampaian informasi terkait gempa bumi, pada November 2017 Stasiun Geofisika Mataram memasang alat baru yaitu SeiscomP3 (Seismic Communication Processing 3). Alat ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis sinyal seismik secara real-time sehingga menghasilkan parameter gempa bumi secara cepat dalam kurun waktu kurang dari 5 menit. Dengan adanya perangkat SeiscomP3 di Stasiun Geofisika Mataram, diharapkan pelayanan informasi gempabumi di wilayah NTB dapat disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat. (nas/ars)
Pelatda Belum Maksimal, Event Minim dan Sarana Olahraga Belum Lengkap Dari Hal. 1 Begitu juga sirkuit BMX sudah dilengkapi sedikit demi sedikit. ‘’Kalau NTB jadi ditunjuk sebagai tuan rumah PON. Maka sarana olahraga yang ada di NTB akan kita benahi semua. Terutama lintasan atletik akan kita lengkapi untuk pertandingan,’’ jelasnya. Soal sarana olahraga yang minim memang tengah diperjuangkan oleh Dispora NTB untuk terus dibenahi dan dilengkapi. Namun demikian masalah pelaksanaan event yang minim juga masih kerap dikeluhkan oleh atlet dan pengurus cabor khusunya cabor non unggulan. Sejumlah cabor mengaku tidak bisa menggelar event lantaran dukungan anggaran dari spon-
sorhip dan Pemprov NTB melalui KONI NTB masih minim. ‘’Tahun ini belum ada anggaran untuk pembinaan olahraga buat cabor non unggulan. Makanya sebagian besar cabor non unggulan tidak dapat menggelar kejuaraan provinsi karena tidak punya anggaran,’’ kata Ketua Umum Pengprov PBSI NTB, Junaidin Yaman kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (27/12) kemarin. Menurut Junaidin anggaran Rp15 juta yang diterima oleh cabor tahun 2017 hanya cukup digunakan untuk biaya kesekretariatan cabor. Dan sangat tidak tidak layak dikatakan dana pembinaan cabor. Namun demikian, sebagai pengurus cabor bulutangkis, pihak PBSI NTB tidak pernah putus harapan untuk membina atlet. Dalam hal ini set-
iap tahun PBSI NTB selalu menggelar event, baik event skala regional hingga nasional. ‘’Barubaru ini kita ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Sirnas Bulutangkis 2017. Dan kami juga sudah melaksanakan Kejurda Bulutangkis tahun 2017,’’jelasnya. Mantan Direktur dan Pelatih Pelatnas PRIMA NTB, Paulus Pasurnei dikonformasi soal program peningkatan prestasi atlet? Menjelaskan bahwa peningkatan prestasi atlet harus didukung dengan program latihan yang terukur. Baik sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang memadai, sistem kompetisi yang harus berjalan dan selalu memberikan rasa aman kepada atlet. Menurut Paulus, soal program latihan yang dilaksanakan han-
ya sore hari saja tidak menjadi masalah. Namun kegiatan latihan dilaksanakan sore hari saja tidak bisa dibilang untuk peningkatan prestasi karena latihan dengan durasi waktu yang singkat hanya dapat untuk menjaga kebugaran atlet saja. ‘’Kalau latihannya hanya sore saja tidak bisa dikatakan untuk peningkatan prestasi. Karena latihan yang singkat hanya dapat untuk menjaga kebugaran atlet,’’ucapnya. Menurut Paulus, bila atlet NTB ingin bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Latihan harus terukur dan intensitasnya harus diperbanyak. Karena dengan semakin tinggi intensitas latihan maka semakin banyak energi yang dihasilkan oleh atlet. Selain berbicara soal program
latihan. Paulus juga menegaskan bahwa untuk peningkatan prestasi atlet harus didukung oleh sarana, prasarana dan perlengkapan olahraga yang memadai. Hal itu untuk membiasakan atlet latihan dengan sarana yang digunakan dipertandingan event nasional. Dalam hal ini perlengkapan atau sarana latihan harus berstandar nasional. Setelah memiliki sarana dan prasarana latihan yang standar nasional. Sistem kompetisi di daerah juga harus jalan. Hal itu penting untuk ajang try out atlet. Tidak hanya kompetisi daerah, namun atlet juga harus sering terlibat di event nasional dan internasional. Hal itu penting untuk evaluasi atlet setelah menjalani program latihan yang cukup panjang. (fan)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 28 Desember 2017
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Gebyar PBBP2 Dirangkai Kerjasama dengan PT Pos
Bupati Lobar Ganjar Penghargaan Mulai dari Camat dan Kades Hingga Kadus Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Gebyar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di halaman Kantor Camat Batulayar, Rabu (27/12). Gebyar PBB-P2 yang dihadiri ratusan tamu termasuk para Kades ini dirangkai dengan penandatanganan kerjasama penerimaan pajak daerah antara Bapenda dengan PT Pos Indonesia. Kerjasama ini dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari PBB-P2 di Lobar. Acara yang dihadiri Kepala Bappenda NTB H. Iswandi ini juga dirangkai dengan pemberian reward (penghargaan) oleh Bupati Lobar, H Fauzan Khalid kepada para camat, BKP, kades, petugas pemekel, pekasih hingga para kadus selaku petugas teladan, karena berhasil mencapai realisasi PBB-P2 di daerahnya masing-masing. Hadir pula dalam kesempatan itu, Kepala Bapenda Lobar, Hj. Lale Prayat-
ni, Kepala Kantor Pos Indonesia Regional Bali dan Nusra Heli Siti Halimah,SE, MM dan jajaran serta Dandim Lobar. Ketua Panitia acara adalah Sekretaris Bapenda Lobar Darsapardi. Dalam sambutannya Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menyampaikan realisasi PBB -P2 di Lobar lumayan tinggi mencapai 90 persen dari target Rp 13,9 miliar. Ia berharap ke depan realisasi ini bisa mencapai 100 persen. Sebab dari sisi potensi PBBP2 di Lobar luar biasa, berbicara luas wilayah sangat luas, perkembangan perekonomian serta harga tanah yang terus meningkat. Bahkan harga tanah beberapa tempat di Lobar bersaing dengan harga tanah di wilayah Kota Mataram. Hal ini perlu menjadi catatan pemda khususnya Bapenda ke depan, sehingga 2-3 tahun ke depan pencapaian bisa 2-3 kali lipat dari target saat ini. Ia menekankan beberapa hal terkait PBB-P2, yakni perlunya untuk terus berinovasi memudahkan
masyarakat dalam membayar pajak. Bahkan ia berharap masyarakat bisa membayar pajak cukup dari rumah. “Adanya penandatanganan kerjasama antara Bapenda dengan PT Pos Indonesia, mudah-mudahan bisa membantu meningkatkan realisasi,”jelasnya. Beberapa pengalaman hasil serapannya di bawah terkait pembayaran PBB, bahwa sebagian wajib pajak yang ditemui enggan membayar pajak lantaran pajaknya murah, sehingga WP menunggu 2-5 tahun baru membayar pajak. Sebab mereka membayar Rp 40 ribu bahkan ada yang Rp 20 ribu per tahunnya. Sehingga jelasnya ke depan PBB-P2 perlu dinaikkan biayanya di lokasi-lokasi tertentu seperti daerah perluasan. Hal yang lain ditekankan orang nomor 1 di Lobar ini menyangkut kerajinan petugas pajak. Salah satu upaya meningkatkan motivasi petugas pajak jelasnya mulai dari camat, kades, kadus, pemekel dan pekasih diberikan
penghargaan. Pemberian penghargaan ini, jelasnya, diharapkan memberikan motivasi bagi petugas pajak yang lain. Namun ia mengaku khawatir, jika penghargaan yang diberikan kepada berprestasi saja lantas kinerjanya semakin turun. Menurutnya, perlu juga dipikirkan pemberian sanksi (punishment) bagi petugas malas mencapai target. Dalam kesempatan itu, bupati menyampaikan terima kasih terhadap Pemprov NTB, khususnya Kepala Bappenda NTB di mana realisasi PKB dan BNKB khusus Lobar melampaui target. Bahkan Lobar kata Bupati, anggaran untuk Lobar dari provinsi yang tertinggi tahun 2018. Ia berkomitmen melakukan kerjasama ke depan, bahkan Fauzan menyampaikan sikap tegasnya bahwa Kabupaten Lobar tidak boleh jauh dari provinsi apalagi merasa jumawa. “Saya selalu menyatakan bupati/walikota tidak boleh mengkritik gubernur, harus hormat. Demikian sampai di
bawah, karena kita ini satu kesatuan sistem NKRI, kerjasama, saling membantu dan koordinasi harus dilakukan,” jelas Ketua Kahmi Lobar ini. Kepala Bappenda NTB, H Iswandi menyatakan bahwa realisasi Pajak khususnya PKB dan BNKB di Lobar melampaui target. Karena itu ke depan ia berharap Pemda Lobar berinvestasi untuk mendukung peningkatan realisasi pajak tersebut. Sebab peningkatan pajak ini berimbas positif terhadap daerah, lantaran pasti mendapatkan bagi hasil yang besar. “Kita berhadap pak bupati mau menganggarkan untuk mendukung peningkatan realisasi PBB-P2 dan PKBBBNKB,” jelas Iswandi. Kepala Kantor Pos Indonesia Regional Bali dan Nusra Heli Siti Halimah,SE, MM., menyampaikan terima kasih terhadap bupati, karena memberikan kesempatan PT Pos untuk bersama-sama membantu masyarakat dalam hal pelayanan pembayaran PBBP2 yang dilakukan di seluruh Kan-
tor Pos dan agen pos secara real time online.. Harapannya, dengan adanya gebyar PBB ini bisa membantu pendapatan daerah Lobar untuk lebih meningkat lagi. Ia siap melayani masyarakat di hari libur, untuk memberikan pelayanan terbaik dalam hal pembayaran PBB-P2 tersebut. Kepala Bapenda Lobar, Hj Lale Prayatni menambahkan terkait acara gebyar ini berbeda dengan sebelumnya. Karena pemberian hadiah kepada para camat, kades, kadus, BKP dan petugas pajak. Sebelumnya penghargaan hanya diberikan kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu. “Karena pak camat, BKP, kades, kadus dan petugas ini bisa membantu saya dalam menarik PBB ini bukan hanya menarik, namun dalam pendistribusian SPPT, itu yang kita harapkan dengan kita berikan penghargaan kepada mereka paling tidak perduli dan termotivasi,”jelasnya. Ke depan, jelasnya PBB-P2 harus terus meningkat. Baginya PBB ini penting dibandingkan
pajak lainnya, sebab jika pajak hotel dan restoran ada masanya sehingga rawan terganggu capaiannya. Seperti terjadinya letusan Gunung Agung mengganggu realisasi pajak hotel tersebut. Sedangkan PBB, jelasnya tidak pernah turun harga tanah. Karena itu, ke depan potensi PBB ini akan terus ditingkatkan. Pada kesempatan itu, Bupati H. Fauzan Khalid, Kepala Bappenda NTB dan Kepala Bapenda Lobar, Kepala Kantor Pos Indonesia Regional Bali dan Nusra serta Dandim Lobar memberikan penghargaan secara bergiliran. Penghargaan diberikan kepada beberapa kategori, antara lain penghargaan kantor BKP teladan dengan realisasi tertinggi, camat, kades, kadus, petugas pemekel dan pekaseh teladan. Usai acara, bupati didampingi Kepala Bapenda Lobar bersama Kepala Kantor Pos Indonesia Regional Bali dan Nusra meninjau pelayanan pembayaran online yang dilakukan petugas kantor pos di lokasi acara. (her/*)
(Suara NTB/her)
(Suara NTB/her)
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyerahkan penghargaan kepada para kades teladan pada acara Gebyar PBB-P2 di Batulayar, Rabu (27/12).
(Suara NTB/her)
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Kepala Bapenda NTB dan Dandim serta tamu undangan pada acara gebyar PBB-P2.
(Suara NTB/her)
Kepala Bapenda Lobar Hj. Lale Prayatni menandatangani kerjasama dengan PT Pos Indonesia.
(Suara NTB/her) (Suara NTB/her)
(Suara NTB/her)
Kepala Bapenda Lobar menyerahkan hadiah kepada para camat teladan pada Gebyar PBB-P2 kemarin.
Bupati Lobar meninjau pembayaran PBB online oleh petugas PT Pos Indonesia.
Tak Masuk RDKK
73 Poktan Jagung Disasar Melalui Operasi Pasar Pupuk Tanjung (Suara NTB) Petani lahan kering yang baru pertama kali menanam jagung langsung mendapat intervensi pemerintah daerah. Rabu (27/12), petani jagung yang tergabung dalam 73 kelompok tani mendapat kucuran operasi pasar pupuk yang digelar oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM KLU. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lombok Utara, Ir. H. Melta, mengakui para petani yang memperoleh pupuk bersubsidi pada operasi pasar pupuk rata-rata petani yang baru pertama kali menanam jagung. Petani lahan kering itu pun ratarata tidak mendapatkan jatah pupuk sesuai usulan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) Dinas Pertanian. “Kebutuhan pupuk mereka tidak masuk dalam RDKK 2017. Sehingga kita usulkan ke Disperindag untuk menggelar operasi pasar. Sebelumnya untuk bibit mereka sudah dibantu oleh pusat,” ungkap Melta. Sebanyak 73 kelompok dengan jumlah anggota keseluruhan sebanhak 1.996 orang. Dari jumlah petani itu, diketahui luasan areal tanam jagung yang dibudidayakan saat ini mencapai 1.679 hektare. Dinas sejatinya mengusulkan jumlah kuota pupuk masing-masing 419,75 ton jenis pupuk urea dan 503,70 ton jenis NPK. Sedangkan dinas dalam penyaluran OP mengucurkan 134.228 kilogram. Sementara Kepala Disperindagkop dan UMKM Lombok Utara, Fahri, S.Pd., menguatkan operasi pasar pupuk bersubsidi dilaksanakan atas dasar usulan Dinas Pertanian. OP digelar menyadari kebutuhan pupuk petani jagung lahan kering diperlukan mendesak. Dalam konteks OP ini, dinas menggelar OP dari dana APBD. Pupuk dijual ke petani seharga eceran tertinggi atau pada harga subsidi setelah Pemkab membeli pupuk bersubsidi sesuai harga nonsubsidi. Harga pupuk non subsidi yang ditebus dari Puskud NTB sebesar Rp 5.120 per kilogram, selanjutnya petani menebus seharga Rp 1.800 per kg. “Dari kebutuhan OP, total dana yang disiapkan dari APBD Perubahan sebesar Rp 500 juta,” kata Fahri. Selanjutnya pupuk akan dibagi rata untuk 73 kelompok melalui Puskud NTB selaku distributor pupuk bersubsidi di 2 kecamatan itu. Rincian kelompok penerima terdiri dari 69 kelompok di Kecamatan Bayan dan 4 kelompok di Kecamatan Kayangan. Dengan alokasi pupuk ini, setidaknya dapat dipastikan kebutuhan pupuk petani lahan kering pada periode Desember 2017 hingga Februari 2018 akan aman. (ari)
(Suara NTB/ist)
PUPUK - Sejumlah petani jagung di Lombok Utara tidak masuk RDKK untuk mendapatkan pupuk. Namun, pemerintah daerah akan mengupayakan mereka mendapatkan pupuk melalui operasi pasar.
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Bap(Suara NTB/her) enda bersama PT Pos dan Dandim Lobar melepas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid berpose dengan kades balon saat Gebyar PBB-P2. teladan penerima penghargaan.