HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
KAMIS, 28 NOVEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 217 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengembangan Kawasan The Mandalika
Ditemukan Kerugian Negara Kasus Balai Nikah Mataram (Suara NTB) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyimpulkan ada kerugian negara dalam kasus Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa. Bersambung ke hal 15
TO K O H Event MotoGP Terbaik MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, Rabu (27/11) siang kemarin, mengunjungi kawasan The Mandalika, Kuta Lombok Tengah (Loteng). Dalam kunjungan itu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo turut serta mendampingi. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memastikan rencana pengembangan kawasan The Mandalika oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) berjalan sesuai rencana. Selain melihat langsung progres pengembangan kawasan (ant/balipost) Kuta yang merupakan kawasan Wishnutama Kusubandio inti dari kawasan The Mandalika, Wishnutama juga melihat langsung pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. “Kita mau cek pembangunan sirkuit MotoGP sudah seperti apa,” tegasnya. Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R Gubernur Keluarkan Tujuh Instruksi GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengeluarkan tujuh instruksi terkait percepatan tender/lelang proyek pemerintah tahun anggaran 2020. Untuk kegiatan atau proyek konstruksi yang sudah ada Detailed Engineering Design (DED), pengajuan tender paling lambat Maret 2020. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (27/11). Sadimin mengatakan, in(Suara NTB/dok) struksi gubernur tersebut H. Sadimin menindaklanjuti arahan Presiden pada Rakor Forkopinda, 13 November 2019 di Bogor. Bersambung ke hal 15
Jangan Lupakan Masyarakat Lokal
Praya (Suara NTB) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, mengingatkan kepada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) agar tetap memperhatikan masyarakat lokal dalam mendukung pengembangan kawasan The Mandalika. Dengan begitu masyarakat sekitar bisa merasakan manfaat dari pengembangan destinasi wisata tersebut. ‘’Fungsinya, tempat pariwisata itu harus punya dampak secara langsung kepada masyarakat,’’ tegas Wishnutama, saat mengunjungi kawasan The Mandalika, Kuta Lombok Tengah (Loteng), Rabu (27/11) kemarin. Menurutnya, keberadaan The Mandalika bagi masyarakat sekitar paling tidak mampu menumbuhkan ekonomi kreatif. Misalnya, di sektor kuliner, fashion sampai kriya dan fotografi serta videografi. Dalam hal ini, tentu masyarakat sekitar kawasan The Mandalika tidak bisa dibiarkan sendiri. Karena tidak semua masyarakat siap dengan pe-
rubahan dari adanya pengembangan kawasan pariwisata tersebut. Maka perlu kemudian ada pendampingan berupa pelatihan di awal-awal pengembangan. Sehingga begitu pembangunan kawasan selesai, fasilitas pariwisata tuntas dibangun, kemudian wisatawan banyak yang datang. Masyarakat sudah sangat siap dengan perubahan tersebut. ‘’Kata kuncinya di situ. Jangan sampai pembangunan infrastruktur (pariwisata) tidak bisa dirasakan oleh masyarakat,’’ tandasnya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/kir)
BERKUNJUNG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio bersama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo didampingi Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah dan pejabat ITDC mengunjungi kawasan The Mandalika, Rabu (27/11) kemarin. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Gubernur NTB, mendapat penjelasan soal pembangunan The Mandalika dari Dirut ITDC, Abdulbar M.Mansoer.
Pemprov dan Lotim Terbesar Peroleh Jatah Dana APBN Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menyerahkan petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020. Dari total Rp16,3 triliun TKDD untuk 11 entitas Pemda di NTB, Pemprov dan Lombok Timur (Lotim) memperoleh jatah dana APBN terbesar pada tahun depan. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Alim Afifi yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (27/11) siang menyebutkan, alokasi dana transfer untuk Pemprov NTB tahun 2020 sebesar Rp3,848 triliun. Sedangkan Lotim memperoleh TKDD sebesar Rp2,089 triliun. Dari 11 entitas Pemda di NTB, hanya Kota Bima yang memperoleh dana transfer paling kecil, yakni Rp691,6 miliar. Alim mengatakan, Lombok Tengah (Loteng) merupakan daerah yang menempati posisi ketiga memperoleh dana TKDD terbesar, yakni Rp1,828 triliun. Kemudian disusul Kabupaten Bima Rp1,582 triliun, Kabupaten Sumbawa Rp1,451 triliun dan Lombok Barat Rp1,398 triliun. Kemudian, lima daerah mem-
peroleh dana transfer di bawah Rp1 triliun. Adalah Kota Mataram memperoleh Rp919 miliar, Dompu Rp910 miliar, Sumbawa Barat Rp848 miliar, Lombok Utara Rp736 miliar dan Kota Bima Rp691 miliar. Alim menyebutkan, TKDD yang diperoleh Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten/Kota sebesar Rp16,3 triliun terdiri dari lima komponen. Yakni, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp933 miliar lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,087 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp4,679 triliun. Selanjutnya Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp371 miliar, Dana Desa untuk delapan kabupaten sebesar Rp1,23 triliun. Khusus untuk dana transfer yang diperoleh Pemprov NTB, terdiri dari DBH Pajak Rp428 miliar, DBH SDA Rp71 miliar, DAU Rp1,6 triliun, DAK Fisik Rp416 miliar, DAK non Fisik Rp1,2 triliun, dan DID sebesar Rp43 miliar lebih. Jika digabung dengan belanja kementerian/lembaga dan TKDD, dana APBN untuk NTB tahun depan mencapai Rp26,08 triliun. Jumlahnya meningkat sebesar 5,46 persen dari tahun 2019 yang mencapai Rp24,73 triliun. Bersambung ke hal 15
31 Formasi CPNS Pemprov NTB Belum Ada Pelamar Mataram (Suara NTB) Sehari menjelang penutupan pendaftaran CPNS Pemprov NTB, jumlah pelamar sampai Rabu (27/11) pukul 16.17 Wita sudah mencapai 8.159 orang. Dari 414 formasi yang dibuka tahun ini, masih ada 31 formasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan belum ada pelamarnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Rabu (27/11) menyebutkan, 31 formasi yang belum ada pelamarnya tersebut. Untuk tenaga pendidikan, guru nautika kepala penangkap ikan di SMKN 1 Tarano, SMKN 1 Lopok dan SMKN 1 Plampang. Kemudian formasi guru prakarya dan kewirausahaan di SMAN 1 Labangka, SMAN 1 Moyo Utara, SMAN 1 Lape, Bersambung H. Fathurrahman ke hal 15 (Suara NTB/dok)
Kisah Guru di Tambora
Mengabdi 10 Tahun dengan Gaji Minim Sugeng Purnomo, S.Pd menjadi guru di pelosok Kecamatan Tambora Kabupaten Bima selama 10 tahun lebih. Niat tulusnya menjadi guru tidak pernah goyah meski menerima insentif yang kecil, tiga bulan sekali. PRIA kelahiran 11 Mei 1989 ini mengabdi di SDN Tambora yang dulunya bernama SDN 1 Labuhan Kananga Kecamatan Tambora sejak Bulan Januari Tahun 2008 silam. ‘’Ketika itu honor saya hanya sekitar Rp300.000 untuk tiga bulan,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (27/11). Sejak mekar dari SDN Labuhan Kananga pertengahan tahun 2010, saat itu yang tersisa hanya sejumlah guru saja. Sedangkan SDN Tambora
masih memiliki kelas jauh yang berada di Dusun Jembatan Besi. “Bahkan lebih dari 1 tahun saya mengajar berdua dengan teman guru sukarela lainnya. Itupun secara bergantian setiap harinya,” katanya. Untuk mengajar dari kelas 1 sampai 6, Ia mengaku hanya menerima honor Rp400.000 setiap tiga bulan. Namun setahun pergantian Kepala Sekolah sekitar Tahun 2013, ada tambahan guru honorer. “Honornya juga agak men-
ingkat yakni Rp600.000 untuk tiga bulannya atau sekali pencairan dana BOS,” katanya. Kemudian pada tahun 2015 lanjutnya, Sugeng mengaku mendapatkan SK kontrak daerah. Sejak itu sampai sampai sekarang, setiap bulannya menerima insentif sebesar Rp500.000 perbulan. “Tapi pencairannya tetap dua bulan hingga tiga bulan sekali,” katanya. Diakuinya, 10 tahun 11 bulan mengabdi sebagai guru honorer bukanlah waktu yang singkat buatnya. Apalagi menyandang status sebagai guru kontrak dengan nominal insentif yang sangat minim. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
Sugeng Purnomo di SDN Tambora.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Kamis, 28 November 2019
Halaman 2
Tiga Proyek Ditunda
DPRD Kota Mataram Ketok APBD 2020 Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Rabu (27/11) menetapkan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., saat membuka paripurna menyampaikan penundaan tiga proyek. Masing-masing proyek pembangunan Kantor Walikota Mataram, proyek graha DPRD Kota Mataram dan juga bangunan RSUD Kota Mataram. Semangat eksekutif dan legislatif sama, memandang tiga item ini urgen. ‘’Sehingga Banggar memberi catatan. Antara lain harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan, tidak mempengaruhi urusan wajib dan lain-lain, ada tujuh catatan,’’ terang Didi. Atas dasar itu, KUA PPAS diberi tanda bintang dan sepakat untuk ditunda. Ada dua peristiwa penandatangan dalam paripurna kemarin. Pertama penandatangan berita acara kesekapatan bersama KUA PPAS 2020, termasuk mengakomodir anggaran pembangunan Kantor Walikota Mataram Rp60 miliar yang dialihkan. Kedua, penandatangan kesepakatan penetapan APBD 2020. Pada kesempatan itu, Sekretaris gabungan komisi-komisi Dewan, Mita Dian Listiawati, AMd., Keb., menguraikan laporan gabungan komisi terhadap nota keuangan dan RAPBD 2020. 1. PENDAPATAN a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 415.000.000.000,00 b. Dana Perimbangan : Rp. 876.390.459.000,00 c. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang sah : Rp. 212.825.228.660,00 Jumlah Pendapatan Rp. 1.504.215.687.660,00 2. BELANJA a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 630.047.304.056,87 b. Belanja Langsung : Rp. 894.971.618.626,25 Jumlah Belanja Rp. 1.525.018.922.683,12 Defisit Rp. ( 20.803.235.023,12 ) 3. PEMBIAYAAN a. Penerimaan Daerah : Rp. ( 20.803.235.023,12 ) b. Pengeluaran Daerah : Rp. Pembiayaan Netto Rp. 20.803.235.023,12 Diakhir laporan gabungan komisi, Dewan memberikan saran : 1. Dalam rangka antisipasi kebijakan nasional, perlunya ditingkatkan Sosialisasi terkait pelaksanaan JKN sehingga masyarakat dapat mengerti dengan baik apa yang menjadi hak dan kewajibannya. 2. Penanganan rumah terdampak gempa sampai saat ini menyisakan masalah dengan masih adanya masyarakat yang merasa tidak tertangani dengan baik. Langkah yang diambil Pemerintah Kota Mataram diharapkan menuntaskan permasalahan data dan rekonstruksi terhadap rumah terdampak gempa sampai batas waktu yang ditentukan Pemerintah Pusat.
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
Sekretaris gabungan komisi DPRD Kota Mataram, Mita Dian Listiawati, AMd., Keb., menyampaikan laporan gabungan komisi dewan terhadap nota keuangan dan RAPBD Kota mataram tahun anggaran 2020.
Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua, I Gde Sudiarta dan I Wayan Sugiartha menandatangani penetapan APBD 2020 bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang didampingi Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana 3. Kelurahan diharapkan konsisten untuk keseragaman dalam penganggaran Puskesos sebagai langkah mendekatkan layanan sosial kepada masyarakat, dengan focus pada penguatan pengelolaan Dana Kelurahan termasuk penyempurnaan aturan pelaksanaan Dana Kelurahan. 4. Pemerintah Kota Mataram perlu mengambil langkah untuk menggandeng dunia usaha dalam pemenuhan hak – hak anak sebagai langkah untuk mendukung Kota Mataram sebagai Kota Layak Anak. 5. Perlunya MoU antara Pemerintah Kota mataram dengan RSUP Propinsi NTB untuk antisipasi warga Kota Mataram yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS yang mendapatkan pelayanan di RSUP propinsi NTB.
6. Pemerintah Kota Mataram terus melakukan pembenahan system secara menyeluruh dalam upaya mencapai target PAD yang diantaranya melalui dukungan sarana prasarana, penyempurnaan regulasi, kajian-kajian potensi PAD, dan inovasi. 7. Fokus pembangunan Bendungan Babakan sebagai solusi untuk mengatasi banjir dll. 8. Perencanaan terhadap 3 kebijakan prioritas lebih cermat dan clear dari awal sebelum menjadi kebijakan daerah. 9. Dalam rangka mempercepat realisasi anggaran dan program, agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa/belanja dimulai pada awal Januari 2020. (fit/*)
(Suara NTB/ist)
Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., membacakan konsep keputusan DPRD Kota Mataram.
Pendaftaran Ditutup Karang Taruna Harus Proaktif PEMUDA karang taruna di Kelurahan Monjok Timur diupayakan harus lebih proaktif menyalurkan aspirasi masyarakat. Dikarenakan, posisi karang taruna sangat strategis dalam mensosialisasikan kegiatan dan pemecahan masalah di tengah masyarakat. Lurah Monjok Timur, M. Nur mengatakan, dalam acara penilaian untuk karang taruna Jaya Sakti di kelurahan Monjok pada minggu lalu, karang taruna diharapkan mampu memberikan kontribusi positif ke kelurahan. Pasalnya, selama ini (Suara NTB/viq) stigma yang lahir dari panM. Nur dangan masyarakat terhadap anak muda selalu dikaitkan dengan perilaku negatif. “Sesuai dengan acara kemarin, karang taruna hadir untuk menghilangkan pandangan buruk di tengah masyarakat. Sebisa mungkin karang taruna memberikan pandangan positif di kelurahan dan di tengah masyarakat,” katanya, Rabu (27/ 11) kemarin. Ada pun untuk kegiatan karang taruna jelas Nur, selama ini karang taruna Jaya Sakti di Kelurahan Monjok Timur tetap aktif membantu masalah di tengah masyarakat. “Seperti contoh, mereka membantu penanganan pascagempa Agustus 2018 lalu. Seperti penyaluran bantuan kepada korban, mengadakan acara trauma healing kepada anakanak dan bantuan lainnya,” jelasnya. Untuk itu jelas Nur, diharapkan semua pengurus karang taruna Jaya Sakti terus semangat dalam berkiprah di tengah masyarakat. Bukan hanya itu jelas Nur, pemerintah Kota Mataram juga diminta jangan memandang sebelah mata kepada semua karang taruna. Maka, lanjut Nur, keberadaan Karang Taruna ini terus didukung. Sebagaimana juga, para pengurus Karang Taruna Jaya Sakti di kelurahan Monjok Timur harus proaktif dalam memajukan kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat. “Kita juga di kelurahan siap membina. Di samping kemarin karang taruna ikut lomba tingkat nasional, itu bisa menjadi acuan untuk bergerak maju. Kalau bisa menjadi contoh di tengah masyarkat dan karang taruna di kelurahan lain,” tutupnya. (viq)
Pelamar TMS Diberikan Kesempatan Lakukan Sanggahan Mataram (Suara NTB) – Panitia penerimaan calon pegawai negeri sipil di Lingkup Pemkot Mataram, Selasa (26/11) pukul 23.00 Wita resmi menutup pendaftaran. Jumlah pelamar mencapai 4.814. Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan melakukan sanggahan. Secara keseluruhan pelamar yang mengisi formulir pendaftaran 4.939. Tetapi yang resmi mengunduh dokumen persyaratan mendaftar sebagai peserta CPNS 4.814. Dokumen yang masuk disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin dikonfirmasi, Rabu (27/11) langsung diverifikasi secara online dan manual. Verifikasi manual dengan cara mencetak dokumen diunduh pelamar agar veri-
fikator lebih teliti dan cermat. Pelamar yang telah memenuhi syarat 3.614. Dokumen belum selesai diverifikasi 856. Dan, 183 dokumen pelamar belum diverifikasi. Sementara ini, 161 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Yang TMS sifatnya sementara,” kata Muja. Pihaknya cukup hati - hati menyatakan pelamar tidak memenuhi syarat atau tidak lolos seleksi administrasi. Hal ini berkaitan dengan nasib seseorang. Sebab, persepsi verifikator dengan pelamar pasti berbeda. Oleh kare-
na itu, pelamar yang dinyatakan tidak memenuni syarat diberikan waktu selama tiga hari untuk menyanggah. Sanggahan akan diterima bila kesalahan atau kekeliruan itu ada pada sistem atau verifikator. Tim akan mengumumkan kembali hasil seleksi administrasi. Sebaliknya, jika kesalahan berasal dari pelamar karena lupa mengunduh ijazah, lamaran diketik. Maka sanggahan tidak diterima. “Ada yang ngadu lewat medsos. Dia bilang lupa upload ijazah, surat lamaran diketik
dan sebagainya,” terangnya. Dari hasil verifikasi berkas akan dilaporkan ke pejabat pembina kepegawaian. Pengumuman seleksi administrasi tanggal 16 Desember 2019. Kepala BKPSDM Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati menambahkan, sebanyak 20 dari 4.814 pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas. Diantaranya, 17 pelamar yang ikut seleksi CPNS 2018 berasal dari Kota Mataram dan tiga pelamar lainnya luar Kota Mataram. Meskipun telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade disarankan tetap mengikuti seleksi kompetensi dasar. “Kita tidak tahu bisa saja nilai SKD yang sekarang lebih besar dari tahun kemarin. Makanya kita sarankan
(Suara NTB/cem)
H. Ahmad Mujahiddin. ikut tes lagi,” tambahnya. Tahapan selanjutnya dari dokumen yang masuk akan diverifikasi kembali. (cem)
Tertibkan PKL
(Suara NTB/fit)
Rino Rinaldi PKL yang masih berjualan seenaknya sendiri, menjadi sorotan anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, SH. Dalam rapat gabungan komisi dengan eksekutif, hal ini diangkat ke permukaan. ‘’PKL ini masih belum teratur. Masih ada yang berjualan di tempat-tempat yang tidak boleh, seperti trotoar,’’ katanya saat dikonfirmasi lebih lanjut usai rapat paripurna, Rabu (27/ 11) kemarin.
Keberadaan PKL ini, sebagaimana diakui Dinas Perdagangan Kota Mataram, belum ada kontribusiya bagi pendapatan asli daerah Kota Mataram. Dinas Perdagangan masih menunggu pembagian zonasi sebagai dasar menarik retribusi kepada para PKL. ‘’Kalau berjualannya di trotoar tidak mungkin akan diberikan kesempatan untuk membayar apapun karena memang tidak boleh,’’ ungkap politisi Golkar ini. Rino melihat kesan perlakuan tidak adil terhadap pengusaha restoran dengan para PKL. Dimana restoran dikenakan pajak sebesar 10 persen, sedangkan PKL tidak dipungut apapun. Padahal, fakta di lapangan, tidak sedikit pengusaha kuliner yang berkedok PKL. ‘’Artinya inikan tidak adil di harga,’’ cetusnya. Anggota dewan dari Dapil Selaparang ini tidak menutup mata bahwa banyak PKL beromzet di atas Rp300 ribu perhari, namun luput dari pengenaan pajak. Untuk itu, Rino menyerukan pentinganya pendataan dan penertiban PKL. ‘’Kalau dia berjualan di tempat yang salah, harus digeser.
Kalau memang jualannya di tempat yang benar, harus dikenakan pajak,’’ sarannya. Menurut Rino harus ada kesetaraan perlakuan antara pengusaha dengan PKL. ‘’Kalau pengusaha ini harus urus izin usaha, sewa tempat, bayar listrik, bayar pajak, sedangkan PKL, dengan omzet yang mungkin saja sama dengan restoran, tidak ada pengenaan pajak ataupun retribusi,’’ terangnya. Keberadaan PKL, menurut mantan advokat ini, sebetulnya merupakan potensi PAD yang cukup menjanjikan. Untuk itu, dia mendorong Dinas Perdagangan melakukan pendataan PKL. ‘’Identitasnya, darimana dia, apa jenis usahanya, berapa pendapatannya. Sekarang pendataan itu sudah dilakukan tidak,’’ imbuh Rino. Rino memberi gambaran bahwa pada tahun 2020 mendatang payung hukum terkait pemungutan retribusi kepada para PKL, harus sudah ada. ‘’Artinya, sebelum disiapkan itu, apa yang harus dilakukan. Masak mau dibiarkan begitu saja. Contohnya di Udayanya, itukan ndak pernah ditarik,’’ sesalnya. (fit)
(Suara NTB/cem)
DITUNDA - Inilah lahan seluas sekira tiga hektar yang akan dijadikan tempat pembangunan Kantor Walikota di jalan Gajahmada, Kelurahan Jempong Baru. Pembangunan Kantor Walikota ditunda dan anggarannya dialihkan untuk program lain.
MWP Kembali Berpotensi Mangkrak Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram khususnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga perlu mencari inovasi. Mataram Water Park yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah berpotensi kembali mangkrak. Pasalnya, pemanfaatannya hingga kini tak terlihat. Kolam renang yang berlokasi di Taman Bumigora Jalan Udayana ini, bukannya mendatangkan pendapatan bagi daerah. Justru, tiap tahunnya membebankan anggaran daerah. Sejak 2017 diwacanakan kembali beroperasi proses pembenahan dan perbaikan infrastruktur kolam telah menelan anggaran ratusan juta.
Faktanya, kolam renang yang dirancang berstandar nasional justru mangkrak. Pergantian estafet kepemimpinan di Dinas Kepemudaan dan Olaharaga dari H. Amran M. Amin ke Dr. Mansur. MWP kembali digadang dijadikan tempat latihan para atlet. Sempat dijadikan lokasi lomba O2SN cabang renang awal 2019 lali. Kolam ini pun kembali tak berfungsi. Dispora justru mengalokasikan anggaran untuk pembenahan kolam kecil serta infrastruktur lainnya. Kebutuhan anggarannya pun mencapai ratusan juta. Pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
2020 kembali dianggarkan Rp100 juta untuk biaya pemeliharaan. Mansur dikonfirmasi keberlanjutan pemanfaatan MWP menolak memberikan komentar dan memilih menghindar dari pertanyaan wartawan. Dia beralasan mengurangi publikasi di media dan memilih bekerja. “Sejak wisuda kemarin saya colling down dulu. Ndak usah diekspose,” kilahnya. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos menyampaikan, anggaran diberikan ke Dispora sifatnya pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang sifatnya tidak besar. Di tahun 2020 kembali dianggarkan Rp100
juta untuk biaya pemeliharaan. “Perbaikan sifatnya tidak skala besar,” kata Malik. Komisi III sambung Politisi Partai Golkar ini, beberapa kali dalam rapat mendorong selain digunakan sebagai tempat mencetak atlet renang, MWP dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Namun demikian belum ada keseriusan yang terlihat. Di tahun 2020 mendatang, Dewan mendorong Dispora untuk mencari investor yang serius mengelola MWP. Malik menegaskan, Dewan mau tidak mau harus mendukung dari sisi penganggaran untuk biaya pemeliharaan MWP walaupun berpotensi mangkrak.. (cem)
SUARA NTB Kamis, 28 November 2019
Aduan Finance Mendominasi BADAN Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) NTB menerima lebih dari 30 pengaduan konsumen. Pengaduan ini didominasi sengketa konsumen dengan perusahaan pembiayaan (finance). Ketua BPSK Provinsi NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melalui Wakil Ketua BPKS NTB di Mataram, Hj. Haerani menyebut, ada 32 kasus konsumen yang dilaporkan ke BPSK. Tahun 2018 lalu, jumlah laporan yang masuk sebanyak 28. “Tahun ini naik, dan didominasi pengaduan fi(Suara NTB/bul) nance, ada juga perumahHj. Haerani an, asuransi,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (27/11) kemarin. 32 kasus ini sebagian besar diselesaikan dengan sidang. Ada sebagian kecil yang masuk ke penyelesaian meja hijau (pengadilan). Salah satu contoh kasus finance yang diselesaikan misalnya terkait pelelangan jaminan kredit (kendaraan) yang dilakukan oleh finance, tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Padahal, sebelum lelang jaminan, terlebih dahulu, pihak finance memberikan informasi kepada pemilik kendaraan yang statusnya sebagai nasabah (penerima kredit finance). “Tiba-tiba kendaraannya dijual sepihak. Hal ini yang dilaporkan ke BPSK,” ujarnya. Hj. Haerani menyebut kenaikan jumlah pengaduan yang masuk ke BPSK juga didominasi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyelesaian hak dan kewajibannya. Misalnya, pengambilan kendaraan oleh petugas finance akibat ketidakmampuan/kelalaian konsumen membayar kewajiban cicilan kreditnya. Karena itu, BPSK merekomendasikan untuk sosialisasi lebih massif kepada masyarakat. “Masyarakat saat menerima kredit pembiayaan kendaraan misalnya. Jangan hanya tanda tangan begitu saja tanpa memahami hak dan kewajibannya. Masyarakat harus dipahamkan,” imbuhnya. Sengketa-sengketa konsumen dengan finance ini, ada yang diselesaikan dengan musyawarah. Ada juga yang diselesaikan melalui sidang sengketa konsumen. Selain itu, Hj. Haerani juga menyebut pengaduan lain yang masuk ke BPSK. Misalnya pengaduan konsumen dengan pengembang. Yang dijumpai, konsumen mengadu kepada BPSK atas rumah yang dibelinya dari perusahaan (pengembang). Belum lama ditempati namun rusak akibat gempa tahun 2018 lalu. Dari pengaduan konsumen terhadap pengembang yang dinilai tidak profesional menggunakan bahan-bahan bangunan yang tidak berkualitas sehingga mengakibatkan masa bertahan rumah lebih cepat. “Salah satu kasus pengembang ini tidak diterima kesepakatan di sidang BPSK. Akhirnya masuk ke pengadilan, hingga ke Mahkamah Agung. Padahal, kasus ini bisa diselesaikan dengan musyawarah karena pengembangnya siap membantu recovery kembali. Namun tidak juga ada titik temu hingga sampai di pengadilan,” Hj. Haerani menyayangkan. Dua kasus yang akan disidang pada pekan depan. Satu kasus kasus finance, FIF disebut dan satu lagi kasus sengketa konsumen dengan pengembang. (bul)
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
Apindo Pertanyakan Jejak Wisatawan Kapal Pesiar Mataram (Suara NTB) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi NTB mempertanyakan jejak para wisatawan yang berkunjung ke Lombok dengan kapal pesiar yang bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Lembar Kabupaten Lombok Barat. Untuk Bulan November ini, dua kapal pesiar masuk dari dermaga internasional yang tengah dikebut penyelesaiannya oleh Pelindo III. Pertama pada 5 November 2019, sandar kapal pesaiar Sun Princess pengangkut lebih dari 2.000 wisatawan. Lalu
(Suara NTB/dok)
Erry Ardiyanto
pada 25 November 2019 ini menyusul sandar MV AIDA Vita yang juga membawa ribuan penumpang. Ketua Apindo Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini mengatakan pengusaha lokal sangat berharap ribuan wisatawan yang datang ke Lombok tidak hanya singgah. Lalu pergi begitu saja. Inginnya, para wisatawan mampir di restoran, pusat oleh-oleh, pusat penjualan suvenir atau ke tempat-tempat tertentu untuk berbelanja. “Mereka numpang datang, entah kemana diajak. Tidak tahu kita,” kata Wolini di Mataram (27/11) kemarin. Sama sekali menurutnya, secara ekonomi kehadiran wisatawan yang dibawa oleh kapal pesiar belum berdampak signifikan terhadap pelaku usaha di daerah. Karena itu,
pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata harus berinisiatif membangun komunikasi dengan pengusaha lokal dan stakeholders lainnya untuk memastikan jadwal kedatangan kapal, kemudian mengkoordinasikan penyiapan tujuan wisatawan. “Persiapan mereka, apakah ke pusat oleh – oleh, pasar senin. Kalau ke hotel tidak mungkin. Karena mereka datang dengan hotel terapung,” kata Wolini. Penting dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholders untuk menarik sebebesar-besarnya manfaat ekonomi dari kehadiran para wisatawan yang masuk melalui pelabuhan internasional Gili Mas. Secara hitung-hitungan, untuk okupansi hotel (keterisian kamar hotel), di wilayah Seng-
gigi Lombok Barat berdasarkan komunikasi dengan para pengelola hotel, okupansi telah mencapai 70 persen. Cukup baik setahun pascagempa. Okupansi hotel ini didukung oleh penerbangan langsung Air Asia dari Lombok ke Perth Australia, atau sebaliknya. Dengan biaya rendah dan tidak diberlakukan bagasi berbayar. “Dari kapal pesiar belum ada. Karena itu harus segera diambil langkah strategis. Fasilitas sudah ada, pelabuhan internasional,” imbuhnya. Selain itu, kehadiran para wisatawan yang datang dengan kapal pesiar ini juga tidak bisa disalahkan. Pusat oleh-oleh juga harus berbenah mempersiapkan kebutuhan yang menarik bagi wisatawan. Demikian juga desa-desa wisata. Karena itu, sangat strategis peran Dinas Pariwisata berkoordinasi. Sebelumnya, General Manajer Pelindo III, Erry Ardiyanto, menyebut, Tahun 2019 ini ada delapan kapal masuk pesiar masuk, dua diantara telah masuk Bulan November ini. Sisanya di Bulan Desember. Tahun
2020 juga mengkonfirmasi sebanyak 8 kapal, kemudian 2021 sebanyak 6 kapal. Jadwal masuk ini dikonfimasi dalam pertemuan di Panama dengan principal cruise. Pelindo III telah menyiapkan pintu masuk yang representatif bagi kapalkapal pesiar. Tinggal pemerintah daerah dan stakeholders yang memiliki PR untuk menangkap peluangnya. (bul)
(Suara NTB/dok)
Ni Ketut Wolini
Aset Bank Syariah di NTB Tembus Rp15,2 Triliun Mataram (Suara NTB) Industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan di NTB. Pertumbuhannyapun jauh mengalami pertumbuhan nasional. Dari keterangan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan, dikatakan perkembangan perbankan syariah di provinsi ini termasuk luar biasa, dibuktikan dengan pertumbuhan asetnya mencapai 30,70 persen periode Januari-Oktober 2019. Persentase pertumbuhan bank umum syariah di NTB bahkan jauh lebih besar dibandingkan bank umum nasional. Aset bank syariah di NTB sudah mencapai Rp15,2 triliun hingga Oktober 2019, sehingga kontribusinya terhadap semua bank di NTB sebesar 31,18 persen dari seluruh aset bank di NTB. Kemudian kinerja dari sisi dana pihak ketiga (DPK) berupa tabungan dan deposito juga tumbuh sebesar 57,7 persen. Total dana pihak ketiga yang sudah dihimpun sebesar Rp10,4 triliun periode Januari-Oktober 2019. Lalu pembiayaan juga tumbuh sebesar 26,88 persen yakni sebesar Rp9,66 triliun dengan tingkat persentase pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) hanya 1,7 persen atau masih relatif jauh dari ketentuan maksimal sebesar 5 persen. “Bank NTB Syariah merupakan penggerak utama pertumbuhan perbankan syariah di NTB, dibuktikan dengan pertumbuhan pembiayaannya yang mencapai 13,5 persen pada tahun ini,” jelas Farid. Progresifnya indikator kinerja bank syariah menunjukkan bahwa masyarakat NTB, termasuk non-muslim, sangat menerima prinsip ekonomi syariah. Tinggal bagaimana perbankan lebih gencar melakukan sosialisasi, terutama Bank NTB Syariah. OJK NTB, kata Farid, juga terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu sejalan dengan program nasional dalam rangka penguatan perbankan syariah. Pihaknya juga bekerja sama dengan lembaga keuangan, organisasi keagamaan dan Masyarakat Ekonomi Syariah NTB untuk mengedukasi masyarakat tentang industri keuangan syariah. (bul)
(Suara NTB/bul)
Pelayanan di Bank NTB Syariah
(Suara NTB/bul)
KONVENSIONAL - Suvenir yang dijajakan di Mandalika sangat konvensional. Padahal perhelatan MotoGP sudah di depan mata.
Perajin Belum Siapkan Suvenir MotoGP Mataram (Suara NTB) Para perajin lokal belum menyiapkan diri menyambut pelaksanaan MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika 2021 mendatang. Dikhawatirkan, peluang ini ditangkap pengusaha dari luar. Perhelatan MotoGP diproyeksikan akan mendatangkan sebanyak 150.000 pengunjung domestik dan international. Di Sepang Malaysia, setiap kali pelaksanaan MotoGP, sekurangnya 250.000 pengunjung berkunjung. Dengan potensi pengunjung yang cukup besar ini, perajin lokal harus menangkapnya. Ada peluang untuk menjajakan berbagai jenis suvenir yang berhubungan dengan MotoGP. Misalnya, miniatur motor balap GP, pembalapnya, helmnya, atau miniatur sirkuit MotoGP Mandalika. Ketua Pasar Seni Sesela, Gunung Sari Lombok Barat, Fathul Anwar menyebut belum ada persiapan apapun para perajin, terutama di Sesela yang menjadi pusat industri kerajinan. Meskipun mereka sudah tahu tentang MotoGP yang akan digelar di Lombok, Indonesia. Perajin memiliki peluang membuat suvenir atau cindera-
mata MotoGP. Menurut Atta, untuk menghasilkan kerajinan – kerajinan kecil seperti itu tak rumit. “Cepat membuat suvenir yang begitu. Cuma banyak yang harus dipersiapkan,” katanya. Ada beberapa bintang lintasan yang namanya saat ini sangat familiar. Misalnya Valentino Rossi, lalu Mark Marquez. Tahun 2021 mendatang, bukan tidak mungkin ada bintang-bintang lintasan baru yang akan muncul. “Kita juga masih menunggu itu sebagai ikon untuk membuat suvenir,” jelas Atta. Perajin juga punya keinginan besar untuk memanfaatkan momen besar yang akan dilaksanakan di KEK Mandalika. Pengalaman sebelumnya, event nasional Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke – 27 tahun 2016 lalu. Beberapa jenis kerajinan, suvenir yang dibuat misalnya rehan (dudukan Al Quran), kerajinan cukli, termasuk kaos Lombok. Atau produk-produk yang gampang dibawa. Meski begitu, ada juga kekhawatiran perajin lokal akan kehilangan kesempatan oleh pengusaha-pengusaha luar yang memproduksi dan memasok suvenir dengan brand Lom-
bok. Karena itu, mereka menunggu gerak pemerintah daerah. Mulai dari Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan OPD terkait lainnya. “Bagaimana membina, menyadarkan para perajin apa langkah-langkah yang sedikit gemilang revolusioner ke teman-teman ini. agar jangan sampai tertinggal terlalu jauh,” ujarnya. Perajin menunggu arahan dari pemerintah daerah. Bagaimanapun tidak bisa di pungkiri pengaruh pengusahapengusaha besar yang mendominasi secara modal, dan teknologi. Kekhawatiran ini diharapkan pemerintah juga hadir melakukan pendampingan
Target 4 Juta Wisatawan Optimis Tercapai
Tiga Gili dan The Mandalika Jadi Penyumbang Utama Praya (Suara NTB) Target kunjungan wisatawan sebesar 4 juta orang di NTB pada tahun 2019 ini, optimis bisa tercapai. Menyusul stabilnya angka kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata yang ada di NTB hingga Bulan November ini. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, H.L. Faozal, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, di Desa Bonjeruk Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah (Loteng), Selasa (26/11) kemarin. Ia mengatakan, saat ini angka kunjungan wisatawan baik itu domestik dan mancanegara di NTB sudah mencapai angkat sekitar 3,7 juta orang. Dengan sisa waktu yang masih, pihaknya optimis target kunjungan yang sudah dicanangkan bisa tercapai. “Ini kan masih
ada Bulan Desember. Jadi optimis target 4 juta wisatawan bisa tercapai tahun ini,” tegasnya. Sampai saat ini masih ada lima kapal pesiar yang dijadwalkan akan singgah. Belum lagi kunjungan ke tiga gili, dari hari ke hari terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Termasuk kunjungan wisatan yang ke kawasan The Mandalika. Ditambah destinasi-destinas yang lain. Faozal menjelaskan, tiga gili masing-masing Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air serta kawasan The Mandalika memang jadi penyumbangan utama angka kunjungan wisatawan di NTB. Dimana tiga gili menyumbang sekitar 20 persen kunjungan wisatawan, diikuti kemudian dengan kawasan The Mandalika. Tapi kalau bicara longstay (lama
tinggal) wisatawan, kawasan The Mandalika bisa dikatakan paling lama. “Kalau wisatawan yang ada di kawasan The Mandalika, lama tinggalnya bisa sampai 5 hingga 6 hari. Dan, ini merupakan yang paling bagus,” sebutnya. Karena memang karakter wisatawan yang tinggal di kawasan The Mandalika adalah wisatawan marine. Suka dengan aktivitas atau wisatawan bahari, seperti surfing dan diving yang sipatnya menunggu waktu. Tidak setiap saat bisa dilakukan. Sehingga rata-rata lama tinggal wisatawan cukup tinggi. Disinggung target kunjungan wisatawan tahun 2020 mendatang, Faozal mengaku jika target tahun ini bisa tercapai pihaknya optimis bisa mencapai 4,5 juta. Target kunjungan wisatawan
tahun 2020 tersebut pun sudah dilauching. Tinggal kemudian pihaknya menggencarkan promosi ke semua target wisatawan. Jaringan konektivitas berupa rute penerbangan juga diperkuat. Itu untuk memudahkan wisatawan datang ke Lombok dan NTB ada umumnya. Dengan maskapai Airasia misalnya, sejumlah destinasi atau rute penerbangan baru mulai dibuka. Seperti Lombok-Surabaya serta Lombok-Yogyakarta. Sedangkan untuk rute-rute internasional, saat ini tengah dikaji rute penerbangan internasional mana saja yang akan dibuka. “Untuk rute internasional ada di rute LombokAustralia saat ini sedangkan dikaji penambahan rute baru selain Lombok-Perth yang sebelumnya sudah dibuka,” tandasnya. (kir)
untuk bersaing merebut peuang yang telah ada di depan mata. Persiapan perajin masih normatif. Para perajin juga banyak yang belum recovery secara total. Mental dan finansial. Karena itu butuh sentuhan dua kali lebih kuat dari yang biasan-
ya agar terarah ke jalan keluar menghadapi pasar yang demikian besar. “MotoGP ini ibarat menghadapi perang besar. tidak bisa dengan senjata-senjata sederhana menghadapinya,” demikian Atta mengibaratkan peluang pasar 2021. (bul)
SUARA NTB Kamis, 28 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Defisit Rp66 Miliar
Masih Tunggu Perpres TENAGA honor daerah yang sudah lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tampaknya masih harus bersabar. Pasalnya sejak dilakukan tes dan pemberkasan beberapa waktu lalu, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK Pasalnya, pemerintah masih menunggu turunnya peraturan presiden (perpres). Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H. M. Isa, (Suara NTB/yon) SAP, melalui Kepala Yulian Ugi Lusianto Bidang Data dan Formasi, Yulian Ugi Lusianto, Rabu (27/11). Dikatakannya, atas dasar itulah dari awal diterima sampai saat ini PPPK yang lulus belum menerima gaji dikarenakan belum dilakukan penetapan formasi dari Menpan terkait penempatan kerjanya. Sehingga saat ini PPPK yang dinyatakan lulus beberapa waktu lalu dinyatakan belum sah diangkat jadi PPPK karena untuk NIP juga belum keluar. Di samping Perpres terkait penggajian. Kejelasan dari PPPK ini belum dapat direalisasikan lantan belum dibukanya di sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) terkait pengentriannya. Sementara setelah diusulkan ke BKN untuk dikeluarkan NIPnya, barulah BKPSDM Lotim membuat surat keputusan bupati untuk dilakukan pengangkatan. Ugi menambahkan, untuk pemberkasan dan pemenuhan persyaratan terus dilakukan secara bertahap. Saat ini yang belum dilakukan berupa permintaan surat berkelakukan baik, surat keterangan bebas narkoba dan surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani. Adapun untuk sumber anggaran penggajian PPPK hasil rekrutmen pertama ini sudah tertuang di APBD Lotim sebanyak 73 orang, di antaranya 60 orang guru, 9 penyuluh dan 4 tenaga kesehatan. Untuk PPPK tahap I yang diakomodir dosen PTN baru berdasarkan database Kemendikti, guru agama yang databasenya Kemenag RI, penyuluh pertanian bersumber dari Kementerian Pertanian, Tenaga Kesehatan bersumber dari database Kementerian Kesehatan dan kelima untuk tenaga eks kategori II yang masih tersisa. Sedangkan untuk rekrutmen selanjutnya direncanakan bersumber dari APBN dana alokasi umum (DAU). (yon)
Sejumlah OPD Kurang Mampu Eksekusi Anggaran Selong (Suara NTB) Gambaran defisit anggaran dalam struktur APBD 2020 Pemkab Lombok Timur (Lotim) antara belanja dengan pendapatan Rp 66 miliar diklarifikasi Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori. Dijelaskan, defisit tersebut karena belum dimasukkannya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) 2019. Kemunculan SilPA yang cukup besar itu, ujarnya, diduga sejumlah OPD kurang mampu mengeksekusi anggaran. Ada beberapa OPD yang ratusan miliar belum dibelanjakan. Padahal katanya saat ini sudah berada pada penghujung tahun. “Masih banyak OPD yang belum mampu eksekusi programnya secara maksimal,” ungkapnya pada Suara NTB, Rabu (27/11). Pihaknya mengharapkan,
pada pelaksanaan program pembangunan 2020 mendatang dengan APBD Rp 2,7 triliun diharapkan lebih baik. Pertama, mulai dari perencanaan tidak boleh lagi terlambat dilakukan. Awal tahun harus sudah eksekusi anggaran. “Per Januari itu harus sudah memulai pelaksanaan kegiatan, jangan seperti sebelumnnya bulan Juni-Juli baru mulai,” ujarnya mengingatkan. Eksekutif juga diminta mempercepat eksekusi angga-
ran. Minimal setelah APBD diketok, sampai akhir Desember mendatang sudah rampung semua perencanaan, sehingga pada bulan Januari sudah mulai pelaksanaan semua program kegiatan. Apalagi dari struktur APBD, ujarnya, tergambar sebagian besar anggaran diarahkan untuk pembangunan fisik dan belum banyak menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini,
Pertumbuhan Ekonomi Lotim Melambat
(Suara NTB/yon)
(Suara NTB/rus)
H. Daeng Paelori kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Lotim. (rus)
Ketua DPD II Golkar Perintahkan Fraksi Coret Anggaran KONI
”Recovery” Pascagempa
Selong (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur (Lotim) mencatat pertumbuhan ekonomi Lotim secara total baru mencapai 3,36 persen. Pertumbuhan yang digambarkan dari sharing Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sejumlah sektor ini dinilai mengalami perlambatan. Hal ini sangat kuat penyebabnya karena musibah gempa. Kepala BPS Lotim, Saphoan pada Suara NTB, Rabu (27/ 11), menyebut saat ini sedang dilakukan pemulihan pascagempa. Untuk itu, target pertumbuhan 6,35 persen tahun 2020 mendatang diharapkan bisa diwujudkan. “Sekarang ini kan masih tahap recovery pasca gempa,” ucapnya Perbandingan data BPS antara 2017 dengan 2018 terlihat terjadi pelemahan pada semua sektor. Pertama dari sektor pertanian pada tahun 2017 lalu pertumbuhannya 6,04 persen, namun 2018 anjlok pada angka 1,82 persen. Sementara di sektor pertambangan dan penggalian tahun 2017, ujarnya, bisa tumbuh sebesar 7,17 persen, namun pada data 2018 menurun 4,74 persen. Industri pengolahan sebelumnya tumbuh 3,74 persen menurun drastis menjadi 1,27 persen. Perdagangan besar sebelumnay 8,12 persen merosot menjadi 5,94 persen. Penyediaan akomodasi dan makan minum 4,54 persen anjlok menjadi 2,91 persen. Jasa keuangan dana asuransi sebelumnya bisa tumbuh 10,62 persen merosot tajam 5,81 persen. Jasa perusahaan sebelumnya bisa tumbuh positif pada angka 5,57 persen tersisa menjadi 4,81 persen. Jasa konstruksi juga merosot jauh dari pertumbuhan 6,81 persen menjadi 1,81 persen. Saphoan menjelaskan, penurunan pertumbuhan ekonomi itu terjadi di semua kabupaten/kota di NTB, khususnya di Pulau Lombok yang mengalami musibah gempa bumi pada tahun 2018 lalu. Meski demikian, target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 6,35 persen diyakini bisa diwujudkan. ‘’Setelah masa pemulihan pascagempa tahun 2019 dan 2020 ekonomi Lotim diharapkan bisa tumbuh lebih baik,’’ ujarnya. (rus)
Pemkab Lotim masih terjebak pada kegiatan pembangunan infrastruktur dasar. Sekarang ini, ujarnya, arah pembangunan Lotim banyak ke pembangunan infrastruktur dasar. Di antaranya, pembangunan sarana air bersih, infrastruktur jalan, salurah irigasi, pembangunan rumah kumuh dan sarana mendasar lainnya. Untuk Daeng mengingatkan dalam mekanisme pembagunan harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM). Meskipun masih banyak ke infrastruktur dasar akan tetapi diyakini semua kegiatan tersebut akan berimbas kepada peningkatan
(Suara NTB/yon)
VERIFIKASI - Petugas verifikator dan supervisor tengah memeriksa kelengkapan berkas pelamar di ruang CAT Kompleks BKPSDM Lotim, Rabu (27/11).
Pendaftaran CPNS di Lotim Ditutup Selong (Suara NTB) Waktu pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019 di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) resmi ditutup, Selasa (26/11) pukul 23:11 Wita. Tercatat sebanyak 12.771 pelamar yang submit dari 13.012 pelamar yang mengambil formulir. Sementara hingga, Rabu (27/ 11), baru 5.416 pelamar memenuhi syarat (MS) dari 6.491 berkas pelamar yang sudah diverifikasi. Dikonfirmasi di ruangan Computer Asissted Tes (CAT) kompleks Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, Kepala BKPSDM Lotim, H. M. Isa, SAP, melalui Kepala Bidang Data dan Formasi, Yulian Ugi Lusianto, mengatakan, penerimaan CPNS Lotim sudah ditutup melalui sistem SSCN di panselnas. Dari jumlah pelamar yang mengisi formulir sebanyak 13.012 orang dan sudah submit atau menyelesaikan pendaftaran sebanyak 12.771
pelamar. Artinya terdapat sekitar 241 calon pelamar yang mengambil formulir, namun tidak masuk untuk mendaftar. Sementara sampai saat ini, BKPSDM Lotim sudah menyelesaikan sebanyak 6.491 yang diverifikasi, sisanya sebanyak 6.280 sedang dilakukan verifikasi dan supervisi. Sedangkan dari hasil verifikasi sebanyak 6.491 pelamar, yang sudah memenuhi syarat (MS) sebanyak 5.416 pelamar. Sisanya masih berjalan dan akan disatukan antara verifikasi dan supervisi apakah masuk dalam katagori MS maupun TMS dengan ditindaklanjuti oleh panitia inti. Dalam pendaftaran yang dilakukan secara online ini, database pelamar terinput dan tersimpan langsung di panselnas. Pihak BKPSDM hanya memfasilitasi serta melakukan verifikasi dan supervisi terhadap data-data pelamar yang masuk. Disebutkannya, beberapa penyebab pelamar dinyatakan TMS dikarenakan proses scanner terhadap transkrip nilai di-
lakukan secara terputus, tidak dimasukkan akreditasi prodi dan tidak membuat surat pernyataan sesuai ketentuan dan beberapa faktor lainnya. Untuk tahap selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dan validasi. Barulah diumumkan pelamar yang antara pelamar yang MS dan TMS ditargetkan pada bulan Desember. Serta pemberian waktu masa sanggah selama waktu tiga hari pada bulan Januari untuk kemudian penentapan nomor peserta dan tes seleksi kompetensi dasar (SKD). Penerimaan formasi CPNS di Kabupaten Lotim tahun 2019 sebanyak 482 formasi dan sudah diumumkan sejak tanggal 10 November 2019. Dari 482 formasi ini didominasi oleh tenaga guru sebanyak 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan sisanya 57 formasi tenaga teknis. Di mana untuk tahun ini Kabupaten Lotim hanya membuka untuk formasi umum dan tidak ada formasi khusus dengan usia maksimal 35 tahun. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Ketua DPD II Golkar Lombok Utara, H. Djekat Demung, memberikan instruksi lisan kepada Fraksi Golkar di DPRD KLU untuk menolak anggaran hibah KONI senilai Rp 1,6 miliar di RAPBD. Alasan Djekat, para penjabat KONI KLU ratarata merangkap jabatan, selain sebagai pengurus KONI, mereka juga sebagai pelayan publik (anggota DPRD dan ASN). Instruksi itu dilontarkan Amaq Djekat - sapaan akrab Djekat Demung, kepada Suara NTB, Rabu (27/11). Djekat menegaskan, Fraksi Golkar di DPRD harus mengambil sikap tegas terhadap alokasi anggaran hibah ke lembaga ataupun ke publik yang tidak jelas pertanggungjawabannya. “Fraksi Golkar harus menolak itu. Tidak boleh. Ini bukan persoalan politik tetapi aturan. Saya paling tidak setuju ada yang melanggar UU karena kekuasaan,” cetus Djekat menunjuk Anggota Fraksi Golkar, Debi Ariawan, di depannya. Djekat secara khusus melihat dua item yang harus disikapi tegas oleh Fraksi. Selain Hibah KONI, juga anggaran Rp 200 juta untuk pembuatan lapangan Gangga yang baru (pengganti lapangan Gondang yang diberikan ke Kodim). Menurut Djekat, Rp 200 juta tersebut ia sarankan kepada Fraksi Golkar dialihkan untuk membeli lahan baru yang akan diserahkan ke Kodim. “Saya minta ini didiskusikan di Fraksi (Golkar). Ketua Fraksi juga tidak boleh nyenye (ngeyel, red). Kelak Golkar
akan dipersoalkan oleh masyarakat, itu saya tidak mau,” pesannya ke Debi lagi. Sebagai mantan Wakil Ketua DPRD, Djekat menegaskan penolakan Fraksi Golkar sebagai bentuk idealisme politik sekaligus menjaga perasaan masyarakat. Bahwa tidak semua kebijakan yang tujuannya baik, akan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Sementara itu, Debi Ariawan, mendapat amanat sekaligus instruksi dari ketua partainya itu mengambil sikap. Bahwa, dalam hal instruksi tersebut akan ia sampaikan kepada Fraksi Golkar. “Iya, nanti akan saya sampaikan ke rapat Fraksi. Bagaimanapun ini menjadi masukan yang penting bagi kami di DPRD. Sebelum disetujui, kami akan bahas,” kata Debi singkat. KONI Siap Ditinggal Pengurus Terpisah, Sekretaris KONI KLU, Anding Dwi Cahyadi, S.TP., MM., tak menyangkal polemik rangkap jabatan bukan barang baru bagi pengurus KONI. Namun demikian kata dia, masalah ini tidak terjadi di KLU saja melainkan hampir di semua daerah di Indonesia. Sebagai ASN, Anding tegas mengatakan bahwa tidak hanya Sudirsah Sujanto (mantan Wakil Ketua) yang akan mundur, tetapi beberapa pengurus lain akan mundur. “Termasuk saya juga akan mundur. Surat sudah saya buat, tinggal ditandatangani dan diserahkan ke Pak Ketua,” tandasnya. (ari)
(Suara NTB/ist)
FERMENTASI PAKAN - Kegiatan fermentasi pakan ternak yang dilakukan di Suralaga beberapa waktu lalu. Fermentasi ini dilakukan untuk menyikapi minimnya pakan ternak di musim kemarau.
Pakan Ternak Terganggu Mariadi Menolak, Golkar Godok Kasus Dugaan SK Palsu Akibat Kemarau Figur ”Anak Hilang” Polisi Masih Tunggu
DIPERIKSA - Tersangka pembuatan SK palsu,TR saat menuju ruang pemeriksaan di Mapolres Lotim, Rabu (24/11).
Pemeriksaan Berkas di Kejaksaan
Selong (Suara NTB) Kasus dugaan pembuatan SK palsu yang dilakukan oleh tersangka, TR terus berlanjut. Pasalnya, berkas SK palsu ini sudah P19 dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Posisi saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan Kejaksaan. “Berkasnya sudah kita limpahkan. Saat ini berkasnya masih kita tunggu dari Kejaksaan,” terang Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama, SE,SIK, Rabu (27/11). Dalam kasus ini, pihak kepolisian hanya menetapkan satu orang tersangka yang terindikasi membuat SK palsu. Sementara dua orang lainnya yang membantu proses pembuatan SK tersebut masih berstatus saksi. Sehingga apapun petunjuk dari jaksa akan ditindaklanjuti. Termasuk apabila adanya permintaan penetapan tersangka terhadap satu orang yang membantu pembuatan SK tersebut. Untuk 1 orang tersangka ini, kata Yogi, sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Sementara dalam pelimpahan perkara ini, apabila Kejaksaan meminta supaya pembuat SK juga dimasukkan. Maka pihaknya dapat memanggil dan meningkatkan status saksi menjadi tersangka. Pihaknya juga masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan adanya SK-SK yang lain. Sedangkan untuk pembuktian sudah dilakukan dengan mencocokkan SK tersebut dengan SK serupa yang asli. Alhasil sangat jauh mengalami perbedaan dengan yang dibuat. (yon)
Tanjung (Suara NTB) Pengurus DPD II Golkar Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah menyimpulkan kadernya, Mariadi, S.Ag., dipastikan tidak akan mencalonkan diri sebagai bakal calon (balon) wakil bupati untuk Pilkada 2020. Namun demikian, Golkar tidak diam. Parpol berlambang Pohon Beringin ini beralih dengan menggodok figur balon wakil bupati untuk diusung oleh Golkar. Ketua DPD II Partai Golkar KLU, H. Djekat Demung, Rabu (27/11) mengatakan, sikap politik Mariadi yang akan diusung oleh Golkar mengalami maju mundur. Hal itu kemudian terjawab, setelah Selasa (26/11), DPD II Golkar KLU melakukan rapat internal bersama Mariadi, pengurus dan anggota DPRD KLU dari Partai Golkar. Hasilnya menyimpulkan bahwa Mariadi, positif tidak akan berpasangan dengan balon bupati, baik H. Djohan Sjamsu ataupun H. Najmul Akhyar. “Sebelumnya memang kita berharap Pak Mariadi akan bersedia, tetapi setelah rapat ke-
(Suara NTB/ari)
H. Djekat Demung marin, semua saya panggil dan kita bahas. Akhirnya saya ketok palu, kita simpulkan Pak Mariadi, tidak maju,” papar Djekat. Ia menjelaskan, pilihan politik Pak Mariadi tersebut lebih kepada keputusan pribadi Wakil Ketua II DPRD KLU tersebut. Sebagai pribadi dan Ketua Partai, Djekat memaklumi keputusan tersebut.
Dengan demikian kata Djekat, Golkar selanjutnya akan menggodok figur lain untuk bisa diusung oleh Golkar. Sebab sudah jelas, DPD I Golkar NTB dalam rapat di Lombok Tengah beberapa waktu lalu, menginstruksikan agar Golkar mengusung kader untuk maju pada pilkada. Sejatinya, sambung Djekat, peluang Mariadi untuk dipilih di Pilkada cukup besar. Mengingat di KLU saat ini mengalami krisis figur calon wakil bupati. Di samping itu, sosoknya sudah banyak dikenal oleh masyarakat. “Kalau Pak Sinardi (mantan Direktur Pemasaran Bank NTB, red), saya belum kenal beliau. Memang nama beliau banyak disebut,” imbuhnya. Djekat dalam hal ini, belum menyimpulkan namanama yang akan digodok sebagai bakal calon wakil. Sebab di samping Sinardi, Djekat rupanya melirik satu figur lain yang ia sebut-sebut sebagai “Anak Hilang”. Yang bersangkutan belum bersedia diungkap oleh Djekat. (ari)
Selong (Suara NTB) Kemarau panjang tidak saja berujung krisis air bersih di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pakan ternak pun turut terganggu. Di mana rumput-rumput hijau berkurang. Menyikapi hal ini, Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim menyarankan para peternak untuk melakukan fermentasi pakan. Kepala Bidang Peternakan Disnakeswan Lotim, Mustawan kepada Suara NTB, Rabu (27/11), musim kemarau saat ini tidak bisa mengandalkan rumput hijau. Karenanya, penyediaan pakan dengan cara fermentasi dinilai bisa menjadi solusi bagi peternak. Fermentasi pakan ternak seperti jerami, ujarnya, dinilai sangat sederhana dan bisa dilakukan siapa saja. Di mana bisa dilakukan secara tradisional. Hanya saja memang perlu pelatihan kepada peternak. Seperti yang sudah dilakukan di Suralaga beberapa waktu lalu, melakukan fermentasi jerami. Pemberian pakan dari hasil fermentasi ini diyakini bisa meningkatkan berat badan ternak. Selain itu, perilaku peter-
nak yang mengutamakan pakan hijau juga perlu diubah. Di mana ternak juga membutuhkan pakan hasil fermentasi. Kualitas pakan hasil fermentasi ini tidaklah kalah dengan yang hijau. Kegiatan fermentasi ini juga menunjukkan cara bahwa di Lotim ini tidaklah terjadi krisis pakan ternak. Lotim terbilang kaya dengan pakanpakan alternatif. “Kita tidak kekurangan pakan,” imbuhnya. Dilihat dari ketersediaan pakan, sudah ada dan banyak di tengah masyarakat. Hanya saja memang diperlukan pengolahan, sehingga peternak perlu diberikan pemahaman. Pada pelatihan fermentasi di Suralaga beberapa waktu lalu, ujarnya, cukup dengan menaburkan MA 11. Yakni alat dekomposer inovatif yang dapat memfermentasi bahan kompos yang dinilai baik untuk konsumsi ternak. Selain itu disarankan peternak untuk menanam lamtoro dan turi. Dua pohon ini dinilai sangat tahan air dan setiap saat bisa dipanen untuk pakan ternak. “Ini bisa menjadi alternatif untuk ketersediaan pakan pada musim kemarau ini,” demikian ucapnya. (rus)
SUARA NTB Kamis, 28 November 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Gugur Akibat Akreditasi PT
Sebaiknya Mengundurkan Diri SEKDA Lombok Barat (Lobar) H. Moch. Taufiq memberikan ancaman keras terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tak mampu mencapai target PAD 100 persen. Pasalnya capaian PAD selama beberapa tahun terakhir tidak pernah mencapai 100 persen. Bahkan target PAD kali ini lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mau tidak mau OPD harus berinovasi dan berkreasi dalam mencapai dan meningkatkan target PAD tersebut. “Kalau tidak mencapai 100 persen,tidak perlu di(Suara NTB/her) hukum bupati. Kalau ndak H. Moch. Taufiq sanggup mencapai target silakan evaluasi diri. Bila perlu mengundurkan diri saja,” tegasnya belum lama ini. Sebab dengan kondisi tak mampu mencapai 100 persen, kepala OPD tidak lantas mencari alibi pembenar. Sebab perencanaan capaian PAD ini dilaksanakan bersama, jangan seolah-olah maunya TAPD. Karena itu kalau OPD tak mampu berinovasi dalam mencapai target, maka sebaiknya mundur dari jabatan. Dampak tak tercapainya PAD ini berpengaruh terhadap kontribusi pendapatan sebesar 14 persen. Khusus 13 OPD penghasil PAD harus lebih serius lagi ke depan. Capaian PAD yang rendah harus dijadikan bahan evaluasi bagi OPD agar lebih maksimal. Sebab capaian yang dianggap jalan di tempat menjadi bahan evaluasi dan kritikan oleh DPRD. “Jangan sampai ini dibiarkan dan dianggap angin lalu,” imbuh dia. Terkait adanya dugaan kebocoran PAD, ujarnya, harus disikapi serius. Seperti pungutan pajak hiburan sesuai perda sebesar 25 persen hanya ditarik 10 persen. “Kalau ini sudah ada indikasi kebocoran PAD, siapa yang punya bukti kebocoran berikan kami data. Kami tidak memelihara orang seperti ini (orang yang bermain),” tegas dia. (her)
(Suara NTB/ist)
Berkas Kasus OTT Mantan Pejabat Sekotong Dikembalikan Jaksa Giri menang (Suara NTB) Berkas kasus operasi tangkap tangan (OTT) mantan pejabat Kecamatan Sekotong Lombok barat (Lobar) dikembalikan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Berkas ini dikembalikan lantaran dinilai kurang lengkap oleh pihak jaksa. Atas koreksi dari jaksa ini,pihak penyidik polres tengah melakukan perbaikan untuk melengkapi berkas yang kurang tersebut. “Untuk kasus korupsi OTT bahwa BP (berkas perkara) sudah tahap I namun setelah diteliti oleh JPU dikembalikan karena ada beberapa kekurangan dan sekarang penyidik masih melengkapi,” jelas Kasubag Humas Polres Lobar Iptu I Ketut Sandiarsa, Rabu (27/11). Dijelaskannya, setelah dinyatakan P19 dan mengembalikan beras perkara tersebut pihak penyidik memiliki waktu untuk melengkapi. Dalam waktu dekat ini berkas tersebut akan dikirim lagi ke JPU untuk diteliti kembali. Pekan lalu, Polres Lobar mengirim berkas tersangka kasus OTT oknum mantan pejabat Kecamatan Sekotong ke jaksa. Pengiriman berkas tersangka dilakukan Senin (18/11) oleh penyidik Polres. Pengiriman berkas kasus OTT setelah pihak penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terkait. Pihak penyidik sudah memeriksa, Kepala Dinas PMD, Camat Sekotong, sekretaris kecamatan, bendahara semua desa se Kecamatan Sekotong, Kepala Desa Gili Gede dan mantan camat. Hasil pemeriksaan secara umum, sampai saat ini tidak ada keterlibatan pihak lain. Sebab pihak tersangka R tidak mengakui atau menyebut bahwa ada keterlibatan pihak lain. Ditanya apakah ada indikasi tersangka melakukan pungli di di desa lain, menurut hasil pemeriksaan belum ada mengarah tersangka melakukan pungli di desa-desa lain. (her) I Ketut Sandiarsa
Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan Hanya Lima Hari Praya (Suara NTB) – KPU akan mengubah jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan merevisi PKPU No 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada. Salah satu poin penting dalam perubahan itu adalah jadwal penyerahan dukungan calon perseorangan yang rentang waktunya lebih pendek. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Lukmanul Hakim kepada Suara NTB, Rabu (27/11) mengatakan, di PKPU 15/ 2019 tertera jadwal penyerahan dukungan calon perseorangan yang sangat panjang yaitu dari tanggal 11 Desember 2019 sampai 5 Maret 2020. Namun di dalam revisi PKPU tersebut tercantum penyerahan dukungan calon perseorangan hanya lima hari saja yaitu dari tanggal 14 – 18 Januari 2020. “Saya kira ini menguntungkan. Satu sisi peserta yang menjadi bakal calon perseorangan, dia diberikan waktu yang lebih pasti. Pertimbangan ini juga dari sisi penyelenggara tidak terombang ambing dengan jadwal waktu yang cukup lama,” katanya. Lukman mengatakan, ada beberapa tahapan Pilkada juga yang berpotensi berubah, misalnya terkait dengan jadwal rekrutmen penyelenggara adhoc seperti PPK dan PPS. Di PKPU 15/2019, rekrutmen PPS akan dilaksanakan bulan Januari, sementara rekrutmen PPK bulan Februari. Namun di revisi Peraturan KPU ini, jadwal perekrutan PPK dan PPS dilakukan di bulan Januari 2020 secara bersamaan. “Namun tanggalnya belum pasti. Akan tetapi kami sudah mempersiapkan pedoman teknis penyelenggaraan Pilkada itu, tinggal kita eksekusi,” tambahnya. Untuk sementara itu, Lukman mengaku ada sejumlah kandidat bakal calon perseorangan yang berencana maju di Pilkada 2020 sudah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan KPU terkait dengan jadwal dan teknis. Bahkan ada kandidat bakal calon yang sudah menyiapkan penghubung dan ingin mengantar SK penghubung tersebut. “Dari situ saja bisa kita lihat partisipasi masyarakat Loteng yang akan ikut di Pilkada 2020 cukup tinggi. Di dalam anggaran, kami menyiapkan anggaran untuk menangani sekitar sembilan paslon. Empat paslon dari parpol dan lima paslon dari jalur perseorangan. Namun berapa yang akan daftar, tentu kita akan sama-sama lihat nanti,” katanya. Selain PKPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020, KPU juga merevisi PKPU No 2/ 2017 tentang Pemutakhiran Data serta Jadwal Pilkada 2020. (ris)
Pelamar CPNS Bisa Ajukan Keberatan Giri Menang (Suara NTB) Pendaftaran CPNS di Lombok Barat (Lobar) berakhir, Rabu (27/11). Hingga hari terakhir, jumlah pelamar CPNS yang mendaftar di Lobar mencapai Rp 3.877 orang. Dari formasi yang dibuka, ada sejumlah formasi masih kosong pelamar. Setelah masa pendaftaran berakhir, pihak Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM membuka masa sanggah. Pada masa sanggah ini, pelamar yang digugurkan lantaran tak memenuhi syarat (TMS) bisa mengajukan keberatan. Khusus pelamar yang gugur akibat akreditasi kampus atau perguruan tinggi (PT) bisa mengajukan sanggah dengan melengkapi izin pendirian atau pembukaan program studi kampus. Pasalnya hasil konsultasi dengan BKN Regional Bali
bahwa pelamar yang meng-upload sertifikat akreditasi tidak sesuai dengan tahun kelulusan bisa diluluskan.”Jam 11 malam tutup pendaftaran, setelah itu ada masa sanggah selama tiga hari (16-18 Desember),” jelas Kasubid Pengadaan Pegawai
pada BKDPSDM Lobar H. Rizky Bani Adam, Rabu (27/11). Saat ini, ujarnya, pihaknya tengah berada di Kantor Regional BKN Denpasar untuk konsultasi terkait dengan sertifikat akreditasi kampus PT. Hasil pertemuan dengan Ke-
pala Kantor Regional, ujarnya, mengacu Permenpan RB bahwa akreditasi kampus saat kelulusan. Namun dengan adanya Permen Ristek Dikti Nomor 32 tahun 2014, di mana universitas yang berdiri atau dibuka periode tertentu dinyatakan terakreditasi. “Awalnya pelamar kami TMS, karena meng-upload sertifikat akreditasi tak sesuai dengan tahun lulus. Tapi pelamar yang sudah telanjur meng-upload dari sekarang bisa menyiapkan minta izin pendirian atau pembukaan
program studi di kampusnya,” jelas dia. Dijelaskan pelamar yang meng-upload sertifikat akreditasi tak sesuai dengan tahun lulus dinyatakan TMS, sehingga mereka bisa mengajukan sanggah dengan membawa bahan - bahan kelengkapan, seperti izin pendirian kampus atau pembukaan program studi. Pihaknya pun sudah mengumumkan di website terkait masa sanggah tersebut. Ia berharap agar semua pelamar yang gugur atau TMS memanfaatkan masa sanggah selama tiga hari. (her)
Pemdes di Loteng Sambut Program Posyandu Keluarga (Suara NTB/ist)
TERIMA - Sekda Lobar H. Moch. Taufiq menerima penghargaan anugerah pelayanan publik dari Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (27/11).
Pelayanan Publik, Lobar Terbaik Tiga Nasional Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) telah mengentaskan diri dari status zona merah (kondisi buruk, red) dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik untuk level Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah tahun lalu ditetapkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB sebagai Kabupaten Terburuk dalam pelayanan publik, maka kini Lobar menjadi terbaik di Provinsi NTB, bahkan menduduki posisi ketiga terbaik secara nasional dengan nilai skor mencapai 98,30. Pemkab Lobar hanya kurang skor dari Kabupaten Mojokerto di ranking satu dengan skor 99,63 dan di posisi kedua Kabupaten Lamandau dengan perolehan skor 98,60. Hal itu didapatkan berdasarkan survei oleh Ombudsman RI pada periode Bulan April-Agustus 2019 yang dilakukan secara independen terhadap 7 Kementerian/ Lembaga, 6 Provinsi dan 215 Kabupaten/Kota se-Indonesia. ‘’Untuk diketahui, tahun lalu Lombok Barat berada pada
zona merah dengan nilai 44,68 dan hanya mampu menempati urutan ke-162 secara nasional yang berarti lompatan yang dilakukan Lombok Barat tahun ini sangat fantastis,’’ ujar Sekda Lobar H. Moh. Taufiq saat menerima Anugerah Pelayanan Publik pada acara yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia di Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (27/11). Sekda Lobar H. Moh. Taufiq saat dihubungi via telepon memastikan zona hijau (terbaik, red) adalah kerja keras seluruh aparatur dan perangkat daerah setelah hasil survei tahun lalu berada pada zona paling bontot di NTB. “Raihan penghargaan ini merupakan wujud dari implementasi visi kita. Kita melakukan perbaikan menyeluruh terhadap seluruh komponen yang dituntut dalam pelayanan publik,” terang Taufiq. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid memberikan apresiasinya terhadap seluruh jajarannya atas capaian anugerah tersebut. Namun baginya, capaian tersebut adalah juga merupakan tolok ukur kewajiban pemerin-
tah selaku pelayan masyarakat. “Perubahan dari zona merah menjadi zona hijau sesungguhnya bukan prestasi, namun menjadi sebuah kewajiban. Kita harus berkomitmen terhadap indikasi pelayanan publik yang baik di mana ke depan jangan sampai ada komplain atau pengaduan masyarakat. Kalaupun ada, segera ditindak lanjuti” tegas Fauzan. Dalam melakukan penilaian saat survei, Ombudsman menetapkan 18 indikator penilaian, yaitu sistem mekanisme prosedur, tarif biaya, syarat-syarat, maklumat layanan, produk layanan, sistem informasi pelayan publik seperti web, brosur, running text, atau videotron. Berikutnya ada tidak ruang tunggu yang nyaman, loket atau meja layanan, toilet, kartu identitas petugas, sarana pengaduan, mekanisme pengaduan, dan petugas pengaduan. Hal tersebut ditambah lagi dengan harus ada visi misi dan motto, sarana yang membantu untuk penyandang difabel, sarana ramah ibu dan anak, serta indeks kepuasan masyarakat. (her)
HBK Gelar Sosialisasi Empat Pilar dan Bagi Ambulan Giri Menang (Suara NTB) Anggota DPR RI Dapil II Pulau Lombok, Haji Bambang Kristiono (HBK) menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Gerung, Lombok Barat (Lobar), Rabu (27/11). HBK yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Partai Gerindra menjabarkan fungsi empat pilar kebangsaan di hadapan sekitar 200 peserta di Restoran Ujung Landasan. Tidak hanya menggelar sosialisasi, HBK juga turut membagi satu unit ambulan untuk Kesira atau Kesehatan Indonesia Raya, sebuah organisasi kesehatan Partai Gerindra. Pembagian mobil ambulan dilakukan di Kecamatan Tanjung, Lombok Utara. Turut hadir dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan, Wabup Lombok Tengah yang juga Ketua DPC Gerindra Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri dan mantan Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, H. M. Nursaid. HBK mengapresiasi dan berterima kasih pada masyarakat yang sebelumnya telah mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Mes-
Praya ( Suara NTB) Pemerintah desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyambut program Posyandu Keluarga yang digalakkan oleh Pemprov NTB. Di Posyandu Keluarga, pelayanan kesehatan tak hanya menyasar ibu hamil dan balita, namun anak-anak, remaja hingga lansia juga diberikan pelayanan. Kepala Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat, Kabupaten Loteng Lalu Audia Rahman kepada Suara NTB, Selasa (26/11) mengatakan, pihak pemerintah desa tetap melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas dalam rangka pelayanan Posyandu Keluarga ini. “Kami delegasikan ke ibuibu PKK untuk turun ke posyandu-posyandu. Mereka ada yang membawa sesuatu,misalnya telur dan lain sebagainya. Ini untuk memotivasi mereka datang ke posyandu, “ terang Lalu Audia. Berkat Posyandu Keluarga
(Suara NTB/her)
KRITIS - Proyek Puskesmas Eyat Mayang ini termasuk kritis dari hasil evaluasi tim Pemda Lobar.
Sejumlah Proyek Terancam Mangkrak
Komisi III Tuding Akibat Perencanaan Kurang Matang
ki belum mencapai titik keemasan, semangat masyarakat di NTB sangat antusias. HBK mengungkapkan sebelumnya dia berada di Komisi IV DPR RI, namun saat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, maka konfigurasi dan posisi dari Komisi IV berubah menjadi pimpinan di Komisi I DPR.”Tiga hari sebelum pelantikan pimpinan komisi, Prabowo memanggil saya untuk bergeser ke Komisi I,” katanya. Dia berbagi pengalaman saat duduk di Komisi I, terlebih saat akhir pekan dia mengunjungi daerah yang
menjadi perhatian Komisi I. Dalam sosialisasi, dia mengatakan empat pilar negara yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati untuk keutuhan bangsa. HBK yang juga merupakan Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra juga akan berusaha memperkuat struktur partai di Lombok. Sebagai ungkapan terimakasih pada struktur Partai Gerindra di Lombok, HBK berjanji saat Pilkada 2020 akan ikut tampil membantu Partai Gerindra berjuang. (her)
Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah proyek yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Lombok Barat (Lobar) terancam mangkrak, lantaran pengerjaan tidak bisa tuntas tahun ini. Terdapat delapan proyek yang berpotensi mangkrak sebagian besar proyek puskesmas dan perumahan guru. Molornya sejumlah proyek yang ditangani Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini pun dikritik DPRD. “Ini disebabkan tak matangnya proses perencanaan pembangunan dan perencanaan penganggaran dari proyekproyek dimaksud,” tegas Ketua Komisi III DPRD Lobar H. Deni Asnawi, Rabu (27/11). Politisi Berkarya menegaskan ada yang tidak tepat dari sisi perencanaan proyek-proyek tersebut. Bahkan tak tanggungtanggung dia menyatakan proses awal dari perencanaan proyek pembangunan yang tidak baik. Terkait itu semua, ia mengakui belum ada komunikasi yang intensif dengan OPD-OPD terkait. Namun demikian dia memastikan Komisi III akan menggelar rapat internal terlebih dahulu. “Kemudian kami akan memanggil OPD terkait yang proyek pembangunannya
positif narkoba. “Untuk kasus Kades Tempos sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang penyidik masih tahap pemberkasan dan sesegera mungkin akan berkas perkara dikirim ke JPU untuk diteliti,” jelas Kasubag Humas Polres Lobar Iptu I Ketut Sandiarsa, Rabu (27/11). Meski positif pengguna, kata dia, tidak akan menghilangkn proses penyidikan.
Namun keputusan apakah yang bersangkutan direhab atau tidak, semuanya berdasarkan keputusan pengadilan. Ditanya terkait adanya pihak pendukung kades yang ingin Kades Tempos hanya menjalani rehabilitasi, Ketut Sandiarsa menegaskan perkara Kades Tempos tetap diproses sesuai dengan prosedur hingga ke pengadilan. Camat Gerung H. Mulyadi
mengatakan Kades Tempos belum diberhentikan, lantaran pemberhentian belum bisa diproses akibat menunggu surat pemberitahuan dari Polres Lobar. “Dia belum diberhentikan, Kami akan berhentikan sementara berdasarkan usulan BPD dan ada surat pemberitahuan cari polres,” tegas dia. Sementara itu Kabid Pemdes pada Dinas Pemberdayaan
(Suara NTB/ist)
SOSIALISASI - HBK saat sosialisasi empat pilar kebangsaan di Gerung, Rabu (27/11).
kata Lalu Audia, kasus stunting dan gizi buruk di desa ini sudah tak ditemukan lagi. Sekitar tiga tahun lalu, ada balita yang terindikasi gizi buruk, namun saat ini sudah tak ditemukan lagi lantaran kaderkader Posyandu secara aktif memberikan intervensi berupa pendampingan. Sebelumnya Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat meresmikan Desa Wisata Bonjeruk mengatakan, desa wisata harus disinergikan dengan Posyandu Keluarga. Terlebih Posyandu Keluarga melayani bayi sampai lansia. Saat ini jumlah Posyandu Keluarga sudah mencapai 870 unit yang tersebar di seluruh NTB. Perkembangannya dinilai cukup signifikan, mengingat tahun 2018 lalu jumlah Posyandu Keluarga hanya 87 unit saja, “Yang paling cepat itu di Bima dan Dompu semuanya jadi Posyandu Keluarga di sana,” terang Wagub. (ris)
molor dan juga rekanan untuk duduk bersama,” tambahnya. Tak berhenti sampai di situ, Komisi III DPRD Lobar juga akan menyisir seluruh proyek yang ada di Kabupaten Lobar untuk menggelar sidak. “Setidaknya kami bisa tahu kendalanya di bawah dan progres pembangunan itu seperti apa. Semua proyek akan kita lihat,” tegas politisi asal Gunung Sari tersebut. Terkait sikap eksekutif yang mem-blacklist sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek-proyek ini, Deni Asnawi menilai langkah pemda terkesan terburu-buru. “Seharusnya ada komunikasi sejak awal dengan pihak rekanan. Kami justru melihat ini sebagai bentuk ketidakmampuan SKPD dalam mencari rekanan untuk mengerjakan proyek strategis di Kabupaten Lobar,” ujarnya. Seperti diketahui, sejumlah proyek dihampir seluruh SKPD terancam molor. Bahkan, proyek pembangunan di Dinas Kesehatan menjadi yang terparah karena hampir 8 proyek di antaranya 7 proyek pembangunan puskesmas dan 1 perumahan dokter yang dipastikan akan molor. (her)
Masyakarat dan Desa (PMD), Kesuma Supaka mengatakan terkait kades Tempos belum diberhentikan sebab usulan dari kecamatan belum masuk ke Pemda Lobar. “Kami masih menunggu usulan dari kecamatan, itu belum masuk ke kami,” imbuh dia. Dijelaskan, pihak kecamatan masih menunggu surat pemberitahuan dari polres terkait status penanganan kasus kades. (her)
Kasus Kades Tempos Masih Pemberkasan
Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ES telah ditetapkan tersangka dalam dugaan kasus narkoba. Saat ini penanganan kasus ini tengah tahap pemberkasan dan berkas perkara oknum kades segera dikirim ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk diteliti. Hasil tes urine terhadap bersangkutan
SUARA NTB Kamis, 28 November 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Debit Air Rendah, Dua Bendungan Tak Berfungsi Sumbawa Besar (Suara NTB) Debit air di dua bendungan di Sumbawa yakni Batu Bulan dan Mamak semakin menyusut. Bahkan levelnya sudah berada di bawah batas minimal elevasi atau ketinggian air. Kondisi ini menyebabkan air bendungan tidak bisa disalurkan, alias tak berfungsi.
(Suara NTB/ist)
Tarunawan
(Suara NTB/ist)
Berlian Rayes
Izin Retail Modern di Sumbawa Perlu Dibatasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi II DPRD Sumbawa, meminta izin retail modern di Sumbawa dibatasi. Bukan dalam arti menolak keberadaan retail dimaksud. Namun, jumlahnya mesti dibatasi, agar memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil seperti UMKM. “Bukan kita menolak keberadaan. Tetapi dibatasilah. Tidak menumpuk dalam satu kawasan. Sebab dari aspirasi masyarakat yang kami terima, menjamurnya retail modern ini, kerap menimbulkan keresahan pada pelaku usaha kecil. Apalagi produk lokal juga tidak sepenuhnya bisa terakomodir di retail modern yang ada,” terang Ketua Komisi II, Berlian Rayes, S.Ag, Rabu (27/11). Artinya, lanjut Berlian, keberadaan retail modern perlu dievaluasi. Agar keberadan usaha kecil seperti UMKM bisa bertahan. Sekaligus mendorong berkembangnya ekonomi kerakyatan. Diketahui sebelumnya, Pemkab Sumbawa melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih mempertimbangkan penerbitan izin satu retail modern. Penerbitan izin belum dilakukan karena terdapat kendala terkait pola penghitungan jarak dari pasar tradisional. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumbawa, Tarunawan mengakui belum menerbitkan izin satu retail modern tersebut. Pasalnya masih terdapat kelemahan dalam Perbup terkait kejelasan dalam mengukur jarak. “Ada yang sampai hari ini belum kita keluarkan (izin). Karena kelemahan kita di Perbub. Di Perbup memang benar diatur 200 meter dari pasar tradisional. Cuma tidak jelas, mengukur jaraknya seperti apa,” ujarnya. Diungkapkannya, sampai saat ini pihaknya belum berani menerbitkan izin. Karena terdapat kondisi terkait calon lokasi retail dengan pasar tradisional. Jika diukur melalui jalan raya, jaraknya lebih dari 250 meter. Sedangkan jika diukur dari titik bagian belakang lokasi dan bagian belakang pasar jaraknya hanya 189 meter. Sehingga jika izinnya diterbitkan, pihaknya berpotensi digugat dan kalah di PTUN. “Kita ketemui kasus itu, ketika kita ukur jaraknya lewat jalan raya, maka itu lebih dari 250 meter. Tapi jika kita ukur dari belakang pasar itu hanya 189 meter. Mana yang kita pakai, untuk amannya lebih baik tidak saya keluarkan dulu (izinnya),” sebutnya. Terkait kasus ini, maka Perbup harus direvisi dengan memperjelas cara mengukur jarak. Mengingat selama sesuai dengan Perbup, pihaknya tidak memiliki dasar untuk tidak mengeluarkan izin. “Harus revisi Perbup. Harus diperjelas cara mengukur. Selama sesuai dengan Perbup, tidak ada dasar DPMPTSP untuk tidak mengeluarkan izinnya,” jelas Tarunawan. Adapun terkait ambang batas jumlah retail modern yang diberikan izin diakuinya tidak ada. Pihaknya hanya mengatur dengan jarak yang dipersyaratkan dalam Perbup. Sedangkan dampak keberadaan retail modern terhadap usaha kecil juga perlu dilakukan kajian mendalam. “Untuk ambang batas tidak ada. Kita hanya mengatur dengan jarak itu. Tentu perlu dikaji dengan kajian yang mendalam apakah ada dampak keberadaan retail modern dengan usaha kecil lainnya. Perlu dikaji secara mendalam,” pungkasnya. (arn/ind)
Didominasi Tenaga Guru
Pendaftar CPNS di Sumbawa Capai 8.233 Orang Sumbawa Besar (Suara NTB) Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sumbawa resmi ditutup Selasa (26/11) lalu sekitar pukul 23.11 Wita. Hingga pendaftaran berakhir, tercatat sebanyak 8.233 orang yang resmi mendaftar. Dari formasi yang ada, yang paling diminati pelamar yakni tenaga guru. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Pengadaan dan Kesejahteraan Aparatur, Budi Sastrawan, S.IP, M.Si, membenarkan hal tersebut. Dipaparkannya, jumlah pelamar yang mengisi formulir sebanyak 8.326 orang. Sedangkan yang sudah submit atau mengakhiri pendaftarannya sebanyak 8.233 pelamar. Rinciannya, tenaga guru 4.070, tenaga kesehatan 1.964, dan tenaga teknis 2.199 orang. “Yang paling banyak pelamar yakni tenaga guru,” ujarnya, Rabu (27/11). Dijelaskannya, formasi CPNS Kabupaten Sumbawa yang disetujui pemerintah pusat sebanyak 432 formasi. Rinciannya tenaga guru 212 formasi, tenaga kesehatan 96 formasi, dan tenaga teknis 34 formasi. Dimana formasi ini semuanya terdapat pelamar. Yang paling sedikit peminat yakni psikolog klinik ahli pertama dan yang paling banyak peminat yakni guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). “Jadi Semua formasi yang disetujui pusat, ada pelamarnya. Yang paling sedikit pelamar di tenaga kesehatan, yakni psikolog klinik ahli pertama 1 pelamar. Yang paling banyak itu di guru IPA 741 pelamar,” terangnya. Sementara ini, kata Budi, pihaknya belum bisa menggambarkan jumlah pendaftar yang memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (PMS). Karena proses verifikasi dan validasi belum selesai. Meskipun demikian, diperkirakan sekitar 90 persen pelamar yang memenuhi syarat. Hal ini karena pola pendaftaran CPNS tahun ini tidak lagi menyertakan bukti berkas fisik seperti tahun sebelumnya. Misalnya jika pelamar sudah mengakhiri pendaftaran dan mengirim data ke sistem, maka tidak bisa lagi melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan. Begitupula di tenaga kesehatan yang mewajibkan STR. Terdapat kejadian yang mengunggah STR yang sudah kedaluwarsa. “Terkait yang memenuhi syarat atau tidak nanti digambarkan. Karena masih belum selesai proses verifikasi. Kan ada dua tahapan, dia diverifikasi dulu setelah itu baru divalidasi kembali. Cuma perkiraan kami, estimasinya sekitar 90 persen yang memenuhi syarat,” tukasnya. Adapun batas terakhir pengumuman seleksi administrasi yang ditetapkan BKN paling telat pada 11 Desember mendatang. Nantinya setelah pengumuman, memasuki masa sanggah selama 10 hari. Tiga hari kesempatan bagi pelamar untuk melakukan sanggahan, dan tujuh hari panitia menjawab sanggahan. “Insya Allah tanggal 10 kita melakukan pengumuman seleksi Administrasi. Setelah itu masuk tahapan masa sanggah selama 10 hari, 3 hari menyanggah dan 7 hari menjawab sanggahan. Sanggahan ini bukan karena kesalahan pelamar. Yang disanggah adalah kesalahan verifikator. Kalau kesalahan pelamar, tidak bisa menyanggah karena sudah kita berikan peringatan dalam pengumuman sebeBudi Sastrawan lumnya,” tandasnya. (ind) (Suara NTB/ist)
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi (BPSDAH) Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Dinas PUPR Provinsi NTB, Med Manjarungi, ST, MT membenarkan hal tersebut. Bendungan Batu Bulan batas minimal elevasi atau ketinggian air 52 dan batas limpahannya 60. Sementara kondisi sekarang ini berada di angka 50,78. Artinya berada di bawah angka minimal. Begitupula Bendungan Mamak batas elevasi minimal 74 dan limpahannya 93. Elevasinya juga berada di bawah batas nominal yakni di angka 72. “Jadi kalau standar normal bendungan Mamak itu bergerak di angka 74-93, kalau Batu Bulan 52-60. Kondisi sekarang ternyata di bawah angka minimal itu. Seperti di Batu Bulan 50,78 dibawah 52, Mamak juga begitu
72 di bawah 74. Sehingga dia tidak bisa dikeluarkan air itu dari bendungan,” ujarnya saat ditemui di ruangannya, Rabu (27/11). Kondisi ini, kata Med, sudah berlangsung sejak dua bulan yang lalu. Penyebabnya karena kemarau panjang yang terjadi. Selain itu juga karena kerusakan hutan di daerah tampungan. Di mana diakuinya menyusutnya air bendungan tersebut paling parah di tahun ini. “Kondisi paling parah di tahun ini, karena terlambat musim hujan. Informasi dari BMKG kemarin, memang Sumbawa ini potensi kekeringannya paling tinggi,” terangnya. Menyusutnya air bendungan ini, terjadi di saat musim tanam sudah berakhir. Meskipun demikian, hal ini akan berpengaruh terhadap molornya
musim tanam nantinya. Berdasarkan hasil pertemuan Komisi Irigasi (Komir) di wilayah kabupaten Sumbawa, rencana awal tanam dimulai akhir Desember mendatang. Dalam pertemuan tersebut dihadiri seluruh instansi terkait. “Kita sudah ikut rapat Komir. Yang hadir semua unsur untuk memastikan jadwal tanam pertama. Dari pertemuan, rencana tanam pertama diperkirakan akhir Desember. Agak molor dari sebelumnya. Biasanya akhir November atau awal Desember,” tukasnya. Guna menyikapi kondisi debit air bendungan, lanjutnya, tentunya harus dikembalikan kembali daerah tampungan seperti rencana awal. Karena kondisinya sudah seperti semula lantaran kerusakan hutan menjadi salah satu
penyebab. Di mana dalam pertemuan bersama Komisi irigasi (Komir) sudah dibahas mengenai rencana penanaman kembali pohon di daerah tampungan. Pihaknya mengusulkan agar pohon yang ditanam seperti Kemiri dan Beringin. Karena pohon ini tidak berpeluang untuk ditebang kembali. “Jadi yang tandus ini peremajaannya atau pengembalian ke keadaan awal bukan lagi dengan sengon atau yang bisa ditebang kembali. Saran kami untuk ditanami Kemiri atau Beringin,” jelasnya. Kedepannya, pihaknya juga akan berupaya mengusulkan ke pemerintah pusat untuk memperbanyak embung rakyat. Harapannya dengan banyaknya embung, bisa mengantisipasi saat terjadinya musim kemarau. “Kita akan coba ke pusat untuk memperbanyak program embung rakyat, sambil mencari titik-titik yang memungkinkan.
Sebab jika kita andalkan bendungan saja dengan kondisi alam dan perambahan hutan, serta ada sedimentasi, tentu tidak bisa kita harapkan penuh. Dengan memperbanyak embung rakyat, prinsipnya untuk mengatasi di musim kekeringan. Jadi selain untuk pertanian juga untuk ternak,” pungkasnya. (ind)
Med Manjarungi (Suara NTB/ind)
(Suara NTB/ist)
FGD - Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, H. Iskandar D, berpose bersama peserta di sela kegiatan FGD tentang obat bahan alam, di Sumbawa, Rabu (27/11).
Minyak Sumbawa Perlu Dikembangkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Produksi minyak Sumbawa yang dilakukan selama ini masih dilakukan secara tradisional. Dalam artian, belum dilakukan serangkaian uji kemanfaatan secara komprehensif. Sehingga kedepan perlu dikembangkan. Hal itu disampaikan Bupati yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, M.Ec., Dev, saat membuka FGD tentang obat bahan
alam, Rabu (27/11). Kerjasama Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dengan Bappeda dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar. FGD ini sangat relevan dengan tradisi masyarakat Sumbawa yang sudah turun temurun menggunakan obat bahan alam yang terdapat dalam minyak Sumbawa. Sebagai metode pengobatan yang berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Namun, menurut Bupati, produksi minyak Sumbawa
yang dilakukan selama ini masih dilakukan secara tradisional. Dalam artian belum dilakukan serangkaian uji kemanfaatan secara komprehensif seperti tahap pemilihan, tahap uji penyaringan biologik (efek farmakologi dan toksisitas akut), tahap penelitian farmakodinamik, tahap uji toksisitas lanjut (uji toksisitas sub akut, kronik dan berbagai uji toksisitas khusus), tahap pengembangan sediaan dan standarisasi, dan tahap pengujian klinis pada
manusia. Untuk itu, Bupati berharap kegiatan FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat terkait pengembangan minyak Sumbawa sebagai ikon obat bahan alam di Sumbawa yang cukup dikenal bahkan oleh masyarakat di luar sumbawa. Sebelumnya, Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Sumbawa Besar, Richard Saut Bangun Sinaga, menyampaikan para pelaku UMKM, termasuk para pem-
buat minyak Sumbawa sangat berkontribusi dalam perkembangan perekonomian Sumbawa. Mengingat saat ini 80 persen perekonomian Sumbawa ditopang oleh aktivitas ekonomi para pelaku UMKM. Apalagi Saat ini telah terealisasi penurunan pajak penghasilan (PPh) bagi para pelaku UMKM sebesar 0,5 persen. Karena itu, diharapkan semua pihak dapat meningkatkan sinergi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Sumbawa. (arn)
KSB Siapkan Regulasi Sikapi
Tinggal Enam Hektar Lahan Pembengkakan Iuran BPJS PBI Smelter Belum Tuntas Taliwang tuntas di sini kita (Suara NTB) lanjutkan di provinsi. Proses pembeYa kalau tidak bisa basan lahan smeltjuga, ada cara lain er Amman Miner(hukum),” timpalnya. al hingga kini H. Amry menjelasmasih belum menkan, kepemilikan laemui kata tuntas. han di lokasi calon Sekitar enam dari pembangunan smelt154 hektar lahan er selain dimiliki yang dibutuhkan di masyarakat ada juga wilayah dusun lahan milik pemerinOtak Kris masih tah. Dan untuk lahan dipertahankan pepemerintah itu, dimiliknya. akuinya saat ini ten“Masalahnya gah berpeoses. “Prinsoal harga. Pemilsipnya Pemda KSB iknya ada satu kesudah sepakat. Lahluarga dan mereka an kita di sana hanya (Suara NTB/ist) minta harga tinggi berupa ruas jalan dan H. Amry Rakhman dari tawaran yang saluran saja. Itu kita ajukan,” kata sudah siap kita lepwakil ketua tim percepatan renca- askan,” paparnya. na pembangunan smelter dan inSelanjutnya ia menyampaikan, jika dustri turnannya, Dr. Ir. H. Amry Ra- nanti pembebasan lahan telah tuntas. khman, M.Si, Rabu (27/11). Langkah berikutnya untuk pembanIa menjelaskan, berdasarkan ha- gunan smelter akan diserahkan ke pesil penilaian tim apraisal, nilai lah- rusahaan. Saat ini berdasarkan inforan yang masih dipertahankan pemi- masi yang diperoleh tim percepatan, likinya itu sebesar Rp5,5 juta/are. Amman Mineral telah menggelar tenNamun sang pemilik tetap bertah- der pengerjaan konstruksi pabrik penan dengan harga Rp15 juta/are. Atas golah hasil tambang mineral tersebut. permintaan itu, tim belum bisa “Infonya sudah ada empat perusamenyepakatinya karena terlalu ting- haan yang mengajukan penawaran,” gi dari nilai perhitungan awal. “Pada- sambungnya seraya menambahkan, hal kondisi lahannya sama saja sep- persyaratan administrasi lainnya juga erti lahan sekitarnya yang sudah dis- segera dilengkapi pihak Amman epakati nilainya sesuai perhitungan dibantu tim percepatan. “Adminisapraisal,” cetus H. Amry. trasinya seperti IMB, NPWP dan lainTerkait lahan itu, diakuinya, Pem- nya kita targe selesai Desember tahun da KSB yang memfasilitasi proses ini,” kata H. Amry. pembebasan lahan smelter itu masih Ditanya soal rencana dimulainya mengupayakannya. Bupati dan kegiatan konstruksi, H. Amry mengaKapolres rencananya akan kembali takan, pihak Amman Mineral melamenggelar pertemuan dengan pemil- lui PT Amman Mineral Industri ik lahan pada akbir pekan ini. “Pak (AMIN) yang ditugasi mengelola fasilbupati sempatnya hari Sabtu. Jadi itas smelter tersebut berencana akan kita tunggu saja hasilnya,” urainya. memulainya pada bulan April 2020 Menurut H. Amry, timnya opti- mendatang. Periraan penyelesaian mis bisa menuntaskan proses pem- smelter dengan kapasitas produksi 1,3 bebasan lahan tersebut. Ia men- juta ton/tahun itu pun telah ditarget gungkapkan, ada sejumlah cara rampung tahun 2022. “Kegiatan konyang bisa ditempuh pemerintah. struksinya makan waktu 2 sampai 2,5 “Tapi sekarang kita jalani cara-cara tahun. Dan tahun 2023 smelter itu negosiasi dulu. Nanti kalau tidak akan siap produksi,” imbuhnya. (bug)
Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku tengah menyiapkan regulasi khusus untuk menyikapi adanya pembengkakan biaya pembayaran iuran BPJS di PBI daerah. Regulasi tersebut sangat dibutuhkan, karena jika tetap dipaksakan sebelum adanya kenaikan tarif maka Pemkab harus menyiapkan anggaran sekitar Rp44 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp22 miliar saja. Sekretaris Bappeda KSB, Mars Anugrainsyah, S.Hut., M. SI kepada Suara NTB, Rabu (27/11) mengatakan, ad beberapa opsi yang saat ini disiapkan untuk mengatensi masalah pembengkakan biaya iuran BPJS ini. Pertama yakni dengan mengusulkan penerima ini masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial. Hal itu dilakukan dengan harapan setengah dari angka yang ditanggung oleh Pemerintah daerah saat ini diambil oleh pusat (PBI Pusat). Jika itu berhasil, maka anggaran untuk pembiayaan yang ditanggung Pemerintah daerah bisa berkurang. Selain pola demikian, saat ini pihaknya terus mengupayakan proses validasi dan verifikasi data di lapangan. Sampai saat ini, tercatat sekitar 5.000 data peserta BPJS PBI yang terindikasi memiliki data ganda yakni tercatat sebagai penerima PBI Pusat dan Daerah. Jika data-data bermasalah ini bisa dikeluarkan semua maka anggaran untuk pembiayaan BPJS ini bisa semakin ditekan. “Memang mau tidak mau harus ada solusi terkait kenaikan pembiayaan iuran BPJS PBI karena tidak mungkin APBD mengcover hal itu semua. Karena jika Rp44 miliar harus disiapkan untuk BPJS saja, maka program yang ada di SKPD banyak yang tidak bisa dilaksanakan nanti,” ungkapnya. Pola lain yang akan diterapkan lanjutnya yakni dengan mendata semua perangkat yang ada di desa terutama yang dianggap layak mendapatkan bantuan dari iuran BPJS PBI. Hal itu dilakukan dengan harapan desa bisa menyiapkan anggaran untuk mengintervensi minimal staf desanya supaya ditanggung
pembiayaan BPJS-nya. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga jika tidak ada lagi pekerjaan fisik di desa, maka anggaran yang ada di masing-masing desa disisipkan untuk membayar BPJS bagi masyarakat yang dianggap kurang mampu. Untuk opsi dimaksud, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian secara mendalam baik dari segi aturan maupun besaran pembiayaan yang akan ditanggung nantinya. Jangan sampai, diberikannya kelonggaran dijadikan ajang untuk memperkaya dari Kepala desa dan itu tidak sesuai dengan nawacita untuk membantu mengurangi beban Pemerintah. Harapannya juga PBI yang saat ini masih ditanggung Pemerintah minimal bisa diambil alih oleh desa dengan mengunakan anggaran yang dimiliki. “ Kami tetap akan mendorong supaya Desa membantu daerah dalam mengintervensi masalah pembengkakan biaya iuran PBI ini dengan dana desa yang dimiliki,” ungkapnya. Ditambahkannya, pola lainnya yang akan didorong saat ini dengan membuat filter (saringan) khusus bagi para penerima PBI daerah. Salah satunya dengan tidak lagi memberikan ruang bagi peserta BPJS mandiri untuk masuk kedalam data BPJS PBI. Hal itu dilakukan karena fakta di lapangan saat ini banyak ditemukan data BPJS mandiri yang beralih ke PBI dengan alasan jarang digunakan. Bahkan kebutuhan anggaran untuk bisa menutupi pembiayaan tersebut mencapai angka Rp29 miliar dari jumlah yang tersedia saat ini. Sementara itu, berdasarkan data saat ini jumlah peserta BPJS di KSB ditaksir mencapai 67.000. Jumlah ini yang terus dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan dengan harapan bisa menekan jumlah peserta BPJS yang membebani anggaran pemerintah. “Pada intinya langkah-langkah tersebut sudah kita siapkan dan nanti kami akan laporkan ke pimpinan untuk disetujui. Jika disetujui baru akan dilaksanakan secara maksimal dan terencana supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (ils)
SUARA NTB Kamis, 28 November 2019
Diperpanjang Tiga Kali, Seleksi JTP Akhirnya Diproses Dompu (Suara NTB) Seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) Kabupaten Dompu yang dibuka sejak awal Oktober 2019 akhirnya bisa diproses lanjut setelah tiga kali diperpanjang masa pendaftarannya. Karena hingga perpanjangan kedua, tiga jabatan tinggi pratama hanya dilamar oleh seorang pejabat dari ketentuan minimal empat pelamar. Kepala bidang pengembangan pegawai BKDPSDM Kabupaten Dompu, As(Suara NTB/ist) raruddin, SH kepada Suara Asraruddin NTB, Rabu (27/11/2019) kemarin mengungkapkan, sesuai rekomendasi Komisi ASN usai melaporkan hasil perpanjangan kedua masa pendaftaran seleksi terbuka jabatan PTP beberapa waktu lalu bahwa proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya apabila pelamarnya minimal tiga orang. “Kalau sebelumnya itu, berapapun pelamarnya bisa diproses lanjut dengan pelamar yang ada. Sekarang ndak bisa lagi, minimal tiga pelamar,” katanya. Hingga perpanjangan kedua, kata Asraruddin, ada tiga PTP yang hanya satu pelamar. Yaitu jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi UKM, dan Asisten Administrasi Umum Setda Dompu. Saat ini, dari enam jabatan PTP yang diseleksi, hanya jabatan staf ahli Bupati yang dilamar oleh empat pelamar dan sisanya dilamar masing – masing 3 orang. “Sekarang semua terisi,” kata Asraruddin. Karena sudah terisi semua, tim pansel merapatkannya dan pada 4 – 6 Desember mendatang dilanjutkan dengan tahapan Assesman terhadap para pelamar jabatan PTP. Setelah assesman, para pejabat ini akan ditelusuri rekam jejaknya di Aparat Penegak Hukum (APH) serta hasil pemeriksaan di Inspektorat, kesesuaian pendidikan dengan jabatan yang dilamar, dan pengalaman kerja. “Semua tahapan proses dan dokumennya akan dikirim sebagai lampiran keputusan Bupati sebelum dilantik pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih,” ungkap Asraruddin. Adapun 6 jabatan PTP yang diseleksi terbuka di Kabupaten Dompu diantaranya Staf Ahli bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat, asisten administrasi Umum, Kepala Dinas Koperasi UKM, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (ula)
SUARA PULAU SUMBAWA
Jaksa Periksa Puluhan Saksi Kasus Rababaka Dompu (Suara NTB) Kasus Dugaan Korupsi DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018, masih bergulir di meja Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Setidaknya sudah 20 orang saksi diperiksa. Dari unsur perangkat desa, penerima bantuan hingga pelaksana program pembangunan. Terakhir, Rabu (27/11), giliran pendamping teknik infrastruktur desa, Nurhaerani dihadirkan penyidik. Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., dikonfirmasi Suara NTB menerangkan, selama kurun waktu dua pekan terakhir pihaknya sudah memeriksa 20 orang saksi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan DD/ADD Desa Rababaka tahun 2018. Termasuk pendamping selaku penyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk semua proyek pembangunan di desa tersebut. “Hari ini ada dari pendamping untuk ditanyakan terkait dengan proyek-proyek pembangunan di sana. Karena beliau ini ada hubungannya dengan penyusunan RAB,” ungkapnya. Sebelum dihadirkannya pendamping, lanjut dia, salah seorang pemilik toko sudah diklarifikasi penyidik untuk memasti-
kan kebenaran nota pembelian barang sebagaimana tertuang dalam laporan pertanggungjawaban. Termasuk panitia pembangunan Masjid Al-Kiblatain, beberapa kepala dusun serta penerima bantuan sosial. Sejauh pemeriksaan itu berlangsung, diakui adanya indikasi penyimpangan DD/ ADD yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Tetapi, mengingat prosesnya masih pada tahap penyelidikan ia belum bisa membeberkan secara detail. “Gambaran umumnya ada (temuan kerugian), cuma prosesnya ini kan masih penyelidikan. Kalau sudah penyidikan baru kita sampaikan hasilnya, dari penghitungan Inspektorat sampai sekarang belum keluar,” ujarnya. Kendati sudah puluhan
saksi diperiksa dan ditemukan indikasi penyimpangan, M. Isa Ansyori menegaskan, pihaknya masih memerlukan keterangan saksi lain. Terutama penyedia dan penerima bantuan bibit sapi. Para pihak tersebut sebelumnya memang sudah disurati melalui salah seorang perangkat desa. Tetapi karena tak diketahui alamat dan identitas penerima bantuannya sehingga tak bisa dihadirkan. Untuk itu, alternatif yang diambil yakni memeriksa Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno terlebih dahulu guna menggali keberadaan pihak-pihak dimaksud. “Dari kepala desa mungkin kita dapat informasinya siapa yang mengadakan dan penerimanya,” jelas dia. Selain ditemukan sejumlah program fisik dan non fisik
(Suara/jun)
BERSERAKAN – Benih jagung varietas Bima Super tanpak berserakan di halaman Kantor DPRD Dompu. Benih ini ditolak FPPD karena terbukti oplosan, Rabu (27/11).
FPPD Tolak Benih Jagung Bima Super Dompu (Suara NTB) Front Pemuda Peduli Desa (FPPD) menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Dompu, Rabu (27/ 11). Mereka menuntut agar bantuan benih jagung varietas Bima Super ditolak. Pasalnya, telah terbukti oplosan berdasarkan temuan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) NTB pada 2017 lalu. Sekertaris Umum FPPD Dompu, Alfarisin menyampaikan, setelah dinyatakannya benih jagung jenis tersebut tidak layak ditanam pemerintah saat itu langsung memutuskan untuk menarik dan menggantinya. Tetapi ternyata di 2018 dan 2019 ini benih jenis itu kembali disalurkan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distambun) Dompu ke sejumlah kelompok tani. Pem-
bagiannya bahkan bersamaan dengan benih padi. “Setelah kami investigasi ke sejumlah kelompok tani, mereka kaget dengan adanya penyaluran benih jagung Bima Super ini. Karena apa? CPCL yang diajukan adalah benih jagung biji 18,” ungkapnya. Kendati mengetahui benih jagung yang diperoleh tidak sesuai Calon Petani Calon Lahan yang diajukan, mereka terpaksa menerima bantuan tersebut lantaran khawatir tidak akan diberikan jatah untuk benih padi. Mau tidak mau harus tetap mengambil dan menandatangai bukti penerimaan walupun akhirnya benih jagung hanya disimpan begitu saja. Terkadang ada yang memanfaatkannya untuk pakan ternak. Atas persoalan ini, tegas Alfirisin, FPPD meminta DPRD
Pengumuman Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan Diundur Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengundurkan jadwal pengumuman penyerahan dukungan bakal calon perseorangan. Sedianya, pengumuman khusus bagi bakal calon non partai politik itu akan dilakanakan KPU KSB dan daerah lainnya yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 itu pada Selasa, 25 November. Namun surat terbaru KPU Pusat meminta KPU Daerah membatalkan hingga waktu yang belum ditentukan. “Ada surat KPU Pusat tertanggal 22 November yang kami terima. Instruksinya kami intinya diminta mengundur jadwal pengumuman dukungan untuk calon perseorangan itu,” terang ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd kepada Suara NTB, Rabu (27/11). Denny mengaku, pihaknya belum bisa memastikan kapan jadwal pengumuman penyerahan dukungan bakal calon perseorangan itu akan dijadwalkan. Pasalnya, berdasarkan surat KPU Pusat, KPU di daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengumuman setelah penetapan perubahan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
(Suara NTB/jun)
DIPERIKSA – Pendamping Teknik Infrastruktur Desa Rababaka, Nurhaerani saat diperiksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Rabu (27/11). bermasalah di Desa Rababaka, temuan lainnya juga terdapat LPJ proyek yang justru tidak ada bentuk fisiknya. Sehingga mengguatkan dugaan adanya unsur kesengajaan menyalahgunakan wewenang untuk mengambil keuntungan
pribadi dari dana desa. “Targetnya akhir Desember nanti selesai semua, termasuk pemeriksaan kades. Artinya di sana kita sudah menentukan sikap apakah perkara ini diteruskan atau tidak,” pungkasnya. (jun)
Baru 80 Persen, KSB Pesimis Capai Target Retribusi KIR
KPH ARS Tunggu Rekomendasi DLHK Dompu (Suara NTB) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ampang Riwo Soromandi (ARS) memastikan gudang sembako milik CV. Lancar Abadi di Jalan Abubakar Ahmad berdiri di atas kawasan hutan tanpa izin pemanfaatan. Saat ini, mereka menunggu rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB. Termasuk masalah kawasan hutan yang kini diduduki oknum warga. Kasi Perlindungan Kon(Suara NTB/jun) servasi Sumber Daya Alam Iswanto dan Ekosistim (KSDAE) KPH ARS, Ir. Iswanto dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (27/11) menyampaikan, telah melaporkan persoalan ini ke DLHK Provinsi NTB untuk disikapi. Apakah harus dialihfungsikan atau menempuh jalur penyelesaian lain seperti halnya membongkar separuh dari bangunan gudang yang masuk kawasan. “Cuma sampai sekarang belum ada jawaban,” ungkapnya. Bangunan gudang sembako CV. Lancar Abadi dipastikannya berdiri di kawasan hutan berdasarkan peta dan pal batas wilayah pengelolaan. Bahkan sebelum unit KPH ini terbentuk, perusahaan pernah ditegur DLHK. Namun dengan alasan memiliki alas hak berupa sertifikat, mereka tetap melanjutkan pembangunannya. Untuk itu, mengingat keberadaan gudang tersebut menjadi patokan oknum warga sekitar menyerobot kawasan hutan, Iswanto berharap, agar DLHK segera mengambil sikap dalam penyelesaiannya. “Oleh dinas dulu pernah didatangi dan diberitahu, cuma kita sekarang tidak menemukan lagi bukti-bukti surat saat jaman dinas itu. Makanya ini kita minta petunjuk dari DLHK bagaimana penyelesaiannya,” kata dia. Selain gudang sembako CV. Lancar Abadi, penyerobotan kawasan hutan oleh oknum warga Madaprama pun turut dilaporkannya. Di mana terdapat 3 hektar lebih kawasan hutan negara dibagi-bagi semaunya. Padahal itu merupakan area bekas rehabilitasi yang rencananya akan menjadi hutan kota di Dompu. Bersamaan dengan itu yakni kawasan hutan yang kini dimanfaatkan warga untuk membangun rumah di So Jati Dusun Buncu Utara. “Bukan hanya itu (gudang sembako) yang masuk kawasan, sepajang jalan itu juga banyak termasuk yang sekarang sudah dibangun rumah. Sudah kita laporkan supaya penyelsaiannya bisa sekaligus,” pungkasnya. (jun)
Halaman 7
(Suara NTB/ist)
Denny Saputra “Jadi kami bisa bilang pengundurannya sampai waktu yang belum ditentukan. Karena info kapan perubahaan PKPU 15/2019 akan ditetapkan oleh pusat kami tidak tahu. Yang jelas katanya masih digodok,” paparnya. Menurutnya perubahan PKPU 15/ 2019 yang saat ini masih digodok oleh pusat itu memungkinkan perubahan seluruh jadwal tahapan Pilkada serentak 2020. Namun demikian dari sisi durasi waktu pelaksanaan tidak akan molor dari yang sudah
ditetapkan sebelumnya. “Hal-hal pokok seperti misalnya hari dan tanggal pencoblosan saya kira tidak berubah. Cuma tahapan pencalonannya saja yang paling banyak diubah. Jadi tidak akan molor Pilkada kita ini,” klaimnya. Selanjutnya ia menjelaskan, untuk persiapan acara peluncuran tahapan Pilkada KSB 2020 pihaknya telah memfinalkan jadwalnya. Sesuai keputusan KPU KSB, peluncuran resmi tahapan Pilkada KSB ke-4 itu akan dilaksanakan pada Sabtu, 30 November mendatang. “Tidak ada perubahan, hari Sabtu (pekan) ini akan kita launching,” jaminnya. Sementara itu, ditanya apakah telah ada bakal calon perseorangan yang telah mengurus persiapan pencalonannya di Pilkada KSB? Denny mengaku, sejauh ini belum ada yang datang secara resmi. Akan tetapi ia mengungkapkan, baru-baru ini telah menerima salah seorang masyarakat yang meminta informasi jadwal dan syarat-syarat pencalonan untuk pasangan independen itu. “Kalau ditanya apakah akan ada calon perseorangan yang maju di Pilkada kami tidak berani pastikan ada atau tidaknya. Yang jelas kami bekerja ikuti aturan dan tahapan. Ada masyarakat yang datang minta syarat-syarat dan jadwal perseorangan ya kami tetap berikan,” imbuhnya. (bug)
menyatakan sikap menolak kehadiran benih yang tidak berkualitas tersebut. “Kalau memang tidak percaya mungkin bisa diisvestigasi langsung ke sejumlah kelompok tani di lapangan,” harapnya. Aksi yang sempat diwarnai penumpahan benih jagung varietas Bima Super di halaman Kantor DPRD tersebut tak lama kemudian mendapat respon anggota dewan. FPPD diterima berdialog langsung dengan perwakilan masingmasing komisi untuk menyampaikan aspirasinya. Hasilnya disepakati bahwa Senin 2 Desember 2019 mendatang akan digelar pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak Distambun dan perwakilan UPTD BPP di Delapan kecamatan terkait persoalan ini. (jun)
Taliwang (Suara NTB) Kepala Unit Pelayanan Tekhnis (UPT) Pengujian Kendaraan dan KIR Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, Ambo Nurung S. Ap menyebutkan bahwa realisasi pendapatan dari sektor tersebut baru mencapai angka Rp180 juta atau 80 persen dari target tahun 2019 sebesar Rp200 juta. Akibat kondisi tersebut, pihaknya tidak begitu yakin target pendapatan dari sektor dimaksud bisa tercapai di sisa satu bulan terakhir. Masalah lainnya yakni, masih minimnya kesadaran dari masyarakat untuk mengurus buku KIR, bahkan puluhan buku KIR yang terjaring razia sampai saat ini masih belum diambil pemiliknya. “Memang tingkat kunjungan masyarakat untuk melakukan uji kir sangat minim. Bahkan didalam satu hari full, yang datang hanya satu sampai tiga kendaraan saja itupun kebetulan. Lebih parahnya lagi buku KIR yang terjaring razia dan sejumlah STNK tidak kunjung diambil oleh pemiliknya. Karena saat ini yang tercatat ada sekitar puluhan buku KIR yang belum terambil oleh pemilik kendaraan setelah terjaring razia petugas. Jika kondisi ini terus terjadi, kami khawatirkan target pendapatan dari retribusi dari uji KIR terancam tidak akan bisa terealisasi di tahun 2019,” ungkapnya kepada Suara NTB, Rabu (27/11). Dikatakannya, target pendapatan dari retribusi KIR di tahun 2019 sekitar Rp 200 juta sementara yang sudah terealisasi hingga saat ini baru sekitar Rp180 juta setelah kendaraan di proyek AMNT melakukan pengujian. Masih kecilnya capaian tersebut bukan berarti pihaknya tidak bekerja, tetapi memang tingkat kesadaran masyarakatnya yang kurang. Upaya penindakan tegas dengan menyita belasan buku KIR karena tidak membayar sudah sering dilakukan. Hanya saja upaya itu tidak memberikan dampak yang baik,
buktinya sudah dua bulan buku itu disita masih banyak yang tidak datang mengambilnya. Melihat kondisi tersebut, pihaknya mengaku sudah tidak memiliki cara yang lebih efekti lagi untuk menggugah kesadaran masyarakat. Padahal pengujian secara rutin kendaraan merupakan salah satu cara untuk menekan hal-hal yang tidak diinginkan saat perjalanan. “Memang yang masih menjadi masalah disini yakni tingkat kesadaran masyarakatnya yang masih kurang. Kalau dari kami segala upaya sudah kita lakukan mulai dari razia kendaraan hingga menyita buku KIRnya tidak kunjung memberikan hasil yang maskimal,” imbuhnya. Ia menambahkan, selain masih minimnya kesadaran untuk mengurus buku KIRnya, potensi kendaraan yang bisa ditarik biaya retribusi hanya sekitar 1.200 unit kendaraan saja dengan taksiran besaran pendapatan sekitar Rp160 juta maksimalnya. Apalagi kondisinya saat ini sangat sepi pemilik kendaraan yang melakukan uji KIR. Kadang dalam sehari saja hanya satu kendaraan saja yang masuk. Jika masalah ini terus berlanjut, dikhawatirkan target sekitar Rp200 juta tidak akan terealisasi. Bahkan dari total potensi wajib KIR, hanya 50 persen saja yang rutin, sementara sisanya masih belum ada kejelasan. Pihaknya juga sudah melakukan segala upaya supaya para pemilik kendaraan wajib KIR datang untuk memperpanjang izinnya. Tetapi faktanya masih tetap saja nihil tanpa kejelasan, hal bisa menjadi acuan bahwa pemilik kendaraan di KSB tidak taat untuk uji KIR. “Segala cara sudah dilakukan untuk merealisasikan pendapatan dari uji KIR di tahun 2019 meski masih sangat jauh dari dari. Tetapi kami tidak akan menyerah dan tetap mengejar target tersrbut hingga akhir tahun anggaran,” pungkasnya. (ils)
Tak Cukup Lima Partai, IDP Daftar Lagi ke PAN Bima (Suara NTB) Bupati Petahana, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP) yang diwakili sejumlah fungsionaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima, mengembalikan berkas formulir pendaftaran ke DPC PAN di Sekretariat PAN Kabupaten Bima, Rabu (27/11). Fungsionaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima, M. Sidik SH. mengatakan, pihaknya mengembalikan berkas pendaftaran karena ditugaskan oleh Ketua DPD II yang juga merupakan Bupati Petahana. “Rencananya Ketua Partai kami (Golkar) ingin mengembalikan dan mendaftar sendiri. Tapi ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan,” katanya kepada Suara NTB, Rabu (27/11). Menurutnya, IDP mengembalikan formulir dan mendaftar tersebut sebagai bentuk keseriusannya agar bisa diusung PAN dalam Pilkada 2020 mendatang, meskipun meskipun mengetahui PAN sendiri akan mengusung kader internalnya. “Prinsipnya kita daftar. Bahkan semua partai yang membuka penjaringan akan kita daftar,” katanya. Sidik mengaku, selain mendaftar ke PAN, IDP sebelumnya juga mendaftar ke beberapa partai lainnya, seperti Gerindra, Nasdem, PPP, Hanura dan Golkar. Dengan harapan
(Suara NTB/Uki)
SERAH TERIMA – Sejumlah perwakilan Bakal Calon Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengembalikan formulir dan mendaftar kepada tim penjaringan Pilkada PAN, di Sekretariat DPC PAN Kabupaten Bima, Rabu (27/11). partai-partai tersebut bisa menggusungnya. “Sudah ada enam partai yang kita (IDP) daftar sampai saat ini,” katanya. Di tempat yang sama, Ketua Tim Penjaringan Pilkada PAN Kabupaten Bima, Ato Beko mengaku, Bupati petahana IDP merupakan figur keenam yang sudah mengembalikan formulir dan mendaftar di PAN. “Sebelum IDP, ada lima nama. Seperti
Drs. H. Syafruddin H. M. Noer dan dua kader internal PAN, Ady Mahyudi dan M. Aminurlah,” katanya. Ia menegaskan, siapapun dan dari kalangan manapun bisa mendaftar di PAN. Soal figur yang akan diusung dalam Pilkada 2020 nanti, ada tahapan dan mekanisme yang harus dilewati. “Kita mempersilahkan semua pihak dari kalangan manapun yang mau mendaftat,” pungkasnya. (uki)
SUARA NTB Kamis, 28 November 2019
POLHUKAM
Halaman 8
Djohan akan Putuskan Wakilnya Setelah Kunci Dukungan Parpol Mataram (Suara NTB) – Bakal calon Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Djohan Sjamsu terus bergerak menggalang dukungan sejumlah partai untuk dijadikan kendaraan politik maju pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Memastikan dukungan parpol kepada dirinya, menjadi prioritas utamanya untuk saat ini.
(Suara NTB/ist)
DAFTAR - H. L. Makmur Said, urung maju lewat jalur independen. Ia resmi maju lewat jalur parpol setelah mendaftarkan diri ke PAN dan PPP.
Daftar di PPP dan PAN
Makmur Said Ubah Haluan ke Jalur Parpol Mataram (Suara NTB) Pilwakot Mataram 2020 cukup dinamis. Mantan Sekda Kota Mataram, H. L. Makmur Said, Rabu (27/11) kemarin, tiba-tiba mendaftarkan diri ke ke Deks Pilkada DPD PPP Kota Mataram, pada pukul 15:00 Wita. Didampingi sejumlah pendukungnya, Makmur mendaftarkan dirinya sebagai Bakal Calon Walikota. Ia resmi mengambalikan formulir pendaftaran ke partai berlambang Ka’bah tersebut. Ketua Deks Pilkada DPD PPP Kota Mataram, Akmal menyampaikan bahwa berkas pendaftaran Makmur telah resmi diterima dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme dan tahapan di internal parpolnya sampai diputuskan arah dukungan oleh DPP. “Harapan beliau mendaftar ke PPP tentu untuk mendapatkan didukung dan diusung. Kita akan proses berkasnya pak Makmur sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang sudah diatur dalam juklak juknis partai,” ujar Akmal. Disampaikan Akmal dengan telah resminya Makmur mendaftarkan diri ke PPP, maka sampai saat ini tercatat sudah ada dua kandidat yang resmi mendaftarkan ke PPP, yakni Mohan Roliskana dan juga Makmur Said. “Ya baru dua orang itu saja yang sudah daftar, dan yang sudah ambil formulir ada juga Haifa Akbar, tapi belum mengembalikan,” katanya. Selain mendaftar di PPP, pada hari yang sama, setelah dari PPP, Makmur juga langsung mendaftar di PAN. Di PAN Makmur tercatat sebagai pendaftar pertama kandidat bakal calon Walikota Mataram, sejak pendaftaran mulai dibuka. “Kami cukup kaget, pak Makmur menjadi pendaftar pertama di PAN. Ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, karena dengan mendaftarnya beliau, ini menunjukkan bahwa PAN itu masih ada dan besar,” ujar Ketua Deks Pilkada PAN Kota Mataram, Lalu Suriadi, usai menerima berkas pendaftaran Makmur Said. “Ya ini tentu bikin kami kaget di PAN, karena tadinya info yang kita terima dari beliau itu adalah maju dari jalur independen. Tapi tahu-tahu, langsung daftar ke partai dan yang pertama itu langsung ke PAN, itu yang buat kamu kaget juga,” katanya. Diketahui PAN punya tiga kursi di DPRD Kota Mataram. Dari sejak membuka pendaftaran, disampaikan Suriadi bahwa sampai saat ini sudah ada lima orang kandidat yang telah ambil formulir pendaftaran. Namun yang sudah resmi mengembalikan formulir pendaftaran baru Makmur Said saja. “Insya Allah sore ini, Ahda akan mengembalikan formulir juga, beliau sudah mengkonfirmasi dan memastikan akan datang hari ini,” katanya. Dikonfirmasi via ponsel Makmur Said membenarkan telah mengembalikan formulir pendaftaran ke PAN dan PPP sebagai bakal calon Walikota. Pendaftaran melalui jalur partai politik harus ditempuh. “Dukungan kan sudah ada dari jalur independen. Saya kira perlu juga kita mencari dukungan ke partai. Alhamdulillah, partai mulai mengenal kita, “ jawab Makmur. Tidak menutup kemungkinan peluang mendaftar ke partai lain juga akan ditempuh besar akan ditempuh. Seperti ke Partai Hanura, PKPI dan partai lainnya. Tetapi, ia akan melihat dinamika politik di lapangan. Jika dinilai arah dukungan partai cukup untuk maju pada kontestasi politik dirasa tidak perlu memborong banyak partai. Pertimbangan lain disampaikan oleh Makmur, langkahnya mendaftar ke partai politik karena bakal calon Wakil Walikota yang akan mendampinginya juga menempuh jalur tersebut. “Bakal Calon Wakil Walikota yang sedang kita ajak komunikasi juga menempuh jalur itu,” tandasnya. Komunikasi politik diakui telah dibangun dengan figur figur lainnya. Yakni, H. Badruttaman Ahda, TGH. Muammar Arafat dan H. Rohman Farly. Namun demikian, Makmur belum menentukan bakal calon Wakil Walikota yang bakal mendampinginya. Pihaknya tetap intens menjalin komunikasi politik untuk mendapatkan kemenangan pada kontenstasi politik lima tahunan tersebut. (ndi/cem)
Nama Selly Dikabarkan Sudah di Meja DPP PDIP Mataram (Suara NTB) – Nama Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj. Puttu Selly Andayani dikabarkan sudah berada di meja DPP PDI-P sebagai bakal calon Walikota Mataram tahun 2020. Nama Selly dikirim ke DPP lantaran kabarnya karena ia sudah mendaftarkan diri lewat DPD PDI-P NTB. Sekretaris DPD PDI-P NTB, Lalu Budi Suryata yang dikonfirmasi, mengaku tak mengetahui kepastiannya apakah Selly sudah mendaftar atau tidak. Karena alasannya pintu pendaftaran di PDI-P juga bisa dilakukan di DPP, sehingga bisa jadi Selly menggunakan pintu di DPP. Pasalnya pendaftaran lewat pintu DPC PDI-P Mataram sudah tidak mungkin mengingat pendaftaran sudah ditutup. “Selly bisa mendapartar di mana saja, di seluruh tempat, karena memang pendaftaran itu bisa berjenjang, bisa di DPC, di DPD, bahkan juga di DPP. Contohnya anak Presiden Jokowi, tidak bisa daftar di DPC, tapi dia daftar di DPP,” katanya. Budi enggan memberikan keterangan dengan tegas soal Selly, yang sudah mendaftar atau tidak di DPP. Ia hanya mengatakan bahwa proses pencalonan di PDI-P masih berposes, dan semua masih serba dinamis dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. “Jadi semuanya berproses, kepastian dan finalnya itu nanti kalau sudah daftar di DPP dan PDI-P akan usung siapa, kita tunggu saja, karena sekarang ini masih banyak hal yang harus dikomunikasikan,” katanya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC PDI-P Kota Mataram, Made Slamet dengan tegas mengatakan bahwa Selly memang tidak daftar di DPC PDIP. Namun bisa jadi Selly mendaftar di DPD atau langsung ke DPP. “Belum daftar, tapi mungkin di DPD dan DPP, disana juga itu ada pintu, masih ada proses (untuk mendaftar). Tapi kalau di DPC kan saya sudah selesai (tutup),” katanya. Yang jelas PDI-P di Pilwakot Mataram khususnya ingin menang. Karena itu pihaknya akan mencalonkan figur yang memiliki kans besar memenangkan pertarungan. Sehingga menurutnya, menjadi acuan arah dukungan PDI-P adalah hasil survei elektabilitas figur. “Karena kita inikan mau menang, sehingga semuanya disurvei. Walaupun yang daftar itu ada 100 orang di DPC, tapi ketika disurvei, peluangnya kecil, kan ndak bisa dipaksakan. Kalau saya kan selaku partai supaya tidak ada pihak yang dirugikan, mengingat beliau (Selly) masih ASN, maka kita jaga,” katanya. (ndi)
Djohan yang ditemui di Mataram, Rabu (27/11) kemarin menyampaikan bahwa dirinya sudah mendaftarkan diri sebagai kandidat bakal calon Bupati disejumlah partai politik, di antaranya, PDI-P, PBB, PAN, Nasdem dan PPP, serta akan ikut mendaftar di Partai Golkar, yang direncanakannya pada tanggal 2 Desember mendatang. “Ya saya akan kembali mencalonkan diri, dan tahapan kita sekarang ini sedang komunikasi dengan partai-partai. Dengan harapan partai-partai itu akan memberikan dukungan
penuh kepada saya sebagai calon Bupati,” katanya. Disampaikan Djohan, prioritas utamanya untuk saat ini adalah memastikan dukungan partai politik kepada dirinya. Karena itu, dalam rangka meraih dukungan itu, Djohan tidak hanya sekedar mengikuti proses formal melalui mekanisme pendaftaran, tapi juga membangun komunikasi intensif dengan elit-elit partai politik tempat dia sudah mendaftar. “Jadi saya terserah kepada partai itu apakah akan mem-
berikan saya dukungan apa tidak, yang penting sebagai penghargaan saya kepada ketua partai, saya ikut daftar. Kita juga bangun komunikasi, dengan harapan mudahan bisa memberikan kita dukungan,” ujar mantan Bupati KLU pertama itu, usai melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi PBB dan juga Ketua DPD PDI-P NTB, H. Rachmat Hidayat. Ketika ditanya soal kandidat calon wakil yang akan menjadi pasangannya, Djohan mengaku sampai saat ini dirinya belum memutuskan siapa yang akan
menjadi wakilnya. Dirinya masih menjajaki figur-figur yang dinilai tepat untuk menjadi wakilnya. Ia tidak mau terburu-buru untuk menetapkan wakilnya, meskipun kandidat lain sudah akan mengumumkan wakilnya dalam waktu dekat. “Wakil, saya belum, kita sedang survei, saya ingin wakil itu punya kemampuan, kuat dan yang jelas lebih muda dari saya, boleh orang politik juga non politik. Ada beberapa yang sudah ketemu dengan saya, tapi saya tetap sampaikan bahwa saya berpedoman kepada hasil survei, karena saya tidak ingin di tengah jalan, kalau ditakdirkan jadi tidak mau pecah di tengah jalan,” jelasnya. Pada dasarnya secara pribadi dirinya menginginkan menentukan wakilnya lebih cepat, supaya bisa bergerak bersama lebih awal. Namun dengan berbagai pertimbangan politik, dirinya menahan diri untuk tidak terburu-buru. Selain alasan agar tidak salah pilih, ia juga mempertimbangkan masukan dari partai politik. “Saya kepingin segera, tapi kehati-hatian itu ada, kalau
(Suara NTB/ist)
Djohan Sjamsu sembarangan yang kita pilih, lelah kita nanti. Disatu sisi prioritas saya sekarang ini dukungan partai dulu, amankan partai dulu, jangan sampai kita ambil wakil dulu, tapi partai tidak ketemu ditolak nanti kita. Dan ini masih ada waktu, Insya Allah paling kalau tidak ada halangan, Desember sudah bisa kita umumkan siapa wakilnya,” pungkas Djohan. (ndi)
’’Skimming’’ ATM
Bank NTB Syariah Pastikan Dana Nasabah Aman (Suara NTB/why)
SAKSI - Mantan Kepala Imigrasi Mataram terdakwa suap Rp1,2 miliar, Kurniadie (paling kanan) mendengarkan kesaksian mantan Kasi Inteldakim Yusriansyah Fajrin (kiri) dalam sidang Rabu (27/11).
Dugaan Suap Rp1,2 Miliar Imigrasi Mataram
Tarif ’’Normal’’ Setop Kasus di Bawah Rp100 Juta Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi suap Rp1,2 miliar Imigrasi Mataram, Kurniadie dan Yusriansyah Fajrin saling memberi keterangan sebagai saksi. Terungkap bahwa suap setop kasus tak hanya Wyndham Sundancer saja. Melainkan kasus lain yang tarifnya lebih kecil. Rata-rata di bawah Rp100 juta. Hal itu diungkapkan Yusri saat bersaksi untuk terdakwa mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie, Rabu (27/11). Sidang saksi mahkota itu dipimpin ketua majelis hakim Isnurul Syamsul Arif di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Yusri, mantan Kasi Inteldakim Imigrasi Mataram mengawali dengan menjelaskan dirinya yang mendapat surat perintah tugas pengawasan dua WNA Geoffrey William Bower dan Manikam Katheerasan dari Kurniadie. Sampai dari hasil pemeriksaan, tim penyidik PPNS akhirnya menemukan indikasi pidana pelanggaran izin tinggal. Lalu Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia Liliana Hidayat rela menyetor uang agar kasus dua WNA yang ikut mengelola Wyndham Sundancer Lombok Resort itu tidak maju ke persidangan. Nego deal di angka Rp1,2 miliar. Jaksa penuntut umum KPK Lie Putra Setiawan menanyakan perihal praktik serupa sebelum
kasus Wyndham terungkap. “Saya ingatnya ada beberapa kasus. Di awal Januari yang WNA China itu nilainya di bawah Rp100 juta. Yang Rp1,2 miliar ini saya kaget,” jawab Yusri. Tak hanya itu, pungutan liar dari pengurusan paspor hilang dan rusak juga bukan cuma di era Kurniadie saja. Yusri mengaku hanya meneruskan kebiasaan kotor itu setelah dirinya mulai masuk dinas Oktober 2018 lalu. Lie mengungkapkan bahwa sepanjang Januari-Mei 2019, Seksi Inteldakim yang dipimpin Yusri mengumpulkan Rp1,292 milar dari pungutan pengurusan paspor rusak atau hilang tersebut. “Sebelum saya sudah ada. Kita ikuti saja yang lama. Setiap ada yang masuk saya bikin list lalu lapor ke Kurniadie. Kurniadie ambil 30-35 juta. yang tentukan pembagian Kurniadie,” terangnya. Kurniadie Mengaku Salah Dari kasus Wyndham, Kurniadie yang pernah bertugas di Atambua, NTT dan Madiun, Jawa Timur ini mendapat jatah Rp800 juta. Rp345 juta disimpan di rekening, Rp200 juta di koper biru, Rp150 juta dititip ke Istri, dan Rp100 juta jadi hadiah untuk pelapor, Rp75 juta untuk pejabat Kanwil, dan Rp16 juta dipakai sendiri. Kurniadie mengaku uang tersebut sudah dikembalikan dan menjadi sitaan KPK. Namun
masih ada minus Rp125 juta dari koper biru. Yang mana, Rp75 juta dicuri ajudan Kurniadie, Hamdi untuk dibagi bertiga dengan Kasubbag TU Deny Chrisdian dan Kasi Statuskim, Rachmat Gunawan. Kurniadie juga mengaku mengetahui mengenai pungutan paspor yang dikoordinir Yusri. Walaupun gajinya sebagai Kepala Kantor dalam satu bulan bisa sampai Rp30 juta. Bahkan, dia memiliki rekening khusus untuk menampung uang dimaksud. “Saya terima. Saya tidak tahu mana yang hasil ganti uang atau hasil pungli. Kadang dikasinya langsung cash kadang juga transfer. Memang ada rekening saya untuk dari yang gado-gado itulah,” urai Kurniadie. Selain menampung SPPD, rekening itu juga yang dipakai Kurniadie untuk menampung uang bisnis sampingannya. Diakuinya, dia punya pemasukan lain dari hasil jual beli tanah. “Saya ada dapat komisi dari jual beli tanah. Saya ingatnya antara Rp20 juta sampai Rp30 juta,” terangnya. Kurniadie dan Yusri didakwa menerima suap sebesar Rp1,2 miliar dari Direktur PT WBI Liliana Hidayat. Uang itu untuk menghentikan penyidikan kasus penyalahgunaan izin tinggal dua WNA investor Wyndham Sundancer Resort, Manikam Katheerasan dan Geoffrey William Bower. (why)
Muswil PBB NTB Jaring Tiga Calon Ketua DPW Mataram (Suara NTB) – DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi NTB menggelar Musyarawah Wilayah (Muswil), Rabu (27/11). Muswil digelar dalam rangka pergantian kepengurusan di Partai Bulan Bintang tersebut. Muswil tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PBB, Apriansyah Noor dan juga dihadiri Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Muswil diikuti pengurus dari DPW, dan 10 DPC kabupaten/ kota serta badan otonom partai. Dalam pembukaan Muswil, Sekretaris Jenderal DPP, Apriansyah Noor menekankan agar pelaksanaan Muswil bisa berjalan kondusif, tertib dan bijaksana. Karena dibandingkan daerah lainnya, pelaksanaan Muswil DPW NTB relatif dinamis. Hal itu terlihat dengan banyak kader yang ingin maju mencalonkan diri sebagai ketua DPW. “Jika pun banyak kader mau maju, kekompakan dan soliditas harus tetap jaga,” katanya. Pihaknya tidak mempersoalkan banyak kader mau maju mencalonkan diri sebagai ketua DPW. Namun tentunya, proses Muswil berlangsung harus tetap mengedepankan prinsip kebersamaan dan kekompakan di internal. Oleh karena itu, Pihaknya berharap, pe-
serta Muswil menempuh musyawarah mufakat terkait penentuan calon ketua DPW. Pasalnya, Muswil hanya berwenang merekomendasikan tiga calon Ketua DPW kepada DPP. Tiga calon ketua DPW direkomendasikan itu sesuai keputusan di Muswil. “Dari tiga calon ketua DPW direkom itu, siapa ditunjuk dan dipilih sebagai ketua DPW, Itu keputusan ada di ketua umum DPP Prof. Yusril Ihza Mahendra,” ucapnya. Ada perubahan aturan terkait pemilihan ketua DPW, lanjutnya, sesuai dengan keputusan Muktamar PBB 2017 lalu. Dengan keputusan ketua DPW ditunjuk dan dipilih oleh Ketua Umum DPP, sebagai bentuk dan upaya dari PBB untuk mengedepankan dan menjaga kondusivitas dan kesoliditan di tingkat internal. Lantaran, pengurus PBB di daerah kerap dilanda konflik dan perpecahan usai pelaksanaan Muswil. Karena ada tidak puas dengan proses pelaksanaan Muswil. Atas kondisi itu, sehingga diputuskan ada perubahan aturan terkait pemilihan ketua DPW. “Silahkan peserta Muswil godok dan sepakati tiga nama calon ketua DPW. Dan kemudian usulkan tiga nama calon ket-
ua DPW itu kepada ketum DPP untuk dipilih,” jelasnya. Dia menambahkan, bahwa untuk agenda partai menjelang 2024 yaitu dengan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kaderisasi. Dengan begitu, ditargetkan PBB bisa lolos verifikasi faktual sebagai parpol peserta pemilu 2024 mendatang. “Target 2024 harus lolos Parlemen Threshold,” imbuhnya. Pada kesempatan itu, dia juga menyinggung terkait arah dukungan PBB di Pilkada serentak 2020 di NTB. Dia mengungkapkan, PBB tentu akan mendukung dan mengusung figur calon kepala daerah memiliki visi misi selaras platform partai dan punya komitmen dan keberpihakan terhadap partai. “Jadi daerah kita berikan keluasaan lakukan penjaringan. Tetapi tetap keputusan arah dukungan ada di DPP,” tandasnya. Sementara itu, Sekretaris DPW PBB NTB, Syaiful Jihad mengungkapkan, ada tiga agenda dibahas dalam pelaksanaan Muswil V tersebut yakni, Laporan pertanggung jawaban DPW Periode 2015 – 2019, Menetapkan program kerja lima tahun ke depan dan menetapkan tiga calon ketua DPW periiode 2019 – 2024 untuk direkomendasikan ke DPP dengan demokratis. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Pelaku kriminal pembobolan perbankan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) tidak hanya menyasar bank umum nasional, tapi juga kini mulai membidik bank pembangunan daerah. Sasarannya salah satunya mesin ATM milik PT Bank NTB Syariah di Majeluk (Klinik Mata). Mengetahui adanya pembobolan rekening nasabah dengan modus skimming, Bank NTB Syariah langsung melakukan pemeriksaan dan audit seluruh mesin ATM yang dimiliki. Sekretaris Perusahaan Bank NTB Syarirah H Febrianto Budi mengakui jika salah satu mesin ATM Bank NTB Syariah telah mengalami pembobolan dengan modus skimming. Pihak Bank NTB Syariah langsung melakukan identifikasi, termasuk melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB. “Tim di Bank NTB Syariah sudah melakukan berbagai langkah antisipasi termasuk memeriksa kartu ATM nasabah yang teridentifikasi terkena skimming,” kata Febrianto Budi. Budi mengimbau kepada masyarakat dan khususnya nasabah Bank NTB Syariah untuk tidak panik, terkait adanya kejadian skimming yang menimpa salah satu mesin ATM. Karena, Bank NTB Syariah sudah mengambil sejumlah langkah penanganan, salah satunya adalah memblokir semua kartu ATM yang terindikasi terkena skimming dan bagi nasabah yang rekeningnya terblokir bisa berkoordinasi dengan pihak Bank. Berdasarkan data hasil identifikasi, terdapat 33 kartu ATM nasabah Bank NTB Syariah yang telah terkena skimming. Dari jumlah tersebut, nasabah yang melapor sebanyak 31 orang. Kartu ATM dari 31 nasabah tersebut langsung diblokirdandilakukanpenggantian kartu, untuk mengantisipasi tidak terjadinyapenarikanuangnasabah kembali oleh pelaku skimming, diimbau kepada nasabah untuk menggantipasswordnya. “Jadi tim Echannel (Electronic Channel) Bank NTB Syariah sekarang ini sedang melakukan proses identifikasi dan investigasi termasuk validasi data nasabah yang kemungkinan jadi korban skimming,” jelasnya. Budi juga memastikan jika dalam identifikasi dan pemeriksaan nantinya, sebanyak 31 nasabah yang sudah melapor tersebut memang betul menjadi korban skimming, maka Bank NTB Syariah menjamin semua uang atau kerugian nasabah tersebut diganti tanpa kurang sedikitpun. Bank NTB Syariah juga akan mengganti kartu ATM baru bagi nasabah yang menjadi korban skimming tersebut. “Yang pasti uang mereka (nasabah) korban skimming akan di-
ganti kembali utuh. Jadi masyarakat jangan panik. Kami juga sudah melaporkan kejadian ini kepada Mapolda NTB untuk diproses,” jelasnya. Sementara itu, General Manager (GM) Divisi TSI PT Bank NTB Syariah Hari Hartanto menjelaskan kasus pembobolan rekening nasabah dengan modus skimming yang terjadi di mesin ATM Majeluk (Klinik Mata) terbilang canggih dan baru. Pasalnya, jika kasus skimming yang dialami sejumlah bank dengan memasang kamera cctv di atas pin pad mesin ATM serta menempel call center palsu dengan cara menindih call center asli yang sudah ada. “Kami menemukan modus baru di kasus skimming mesin ATM Bank NTB Syariah di Majeluk ini. Pelaku membongkar booth mesin ATM dan memasang alat penyadap di dalamnya,” terang Hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan rekaman cctv di mesin ATM Bank NTB Syariah lokasi di Majeluk oleh Tim Echannel (Electronic Channel) Divisi JKE di bawah kepemimpinan H. L. Badaruddin selaku General Manager, pelaku diduga adalah orang berkewarganegaraan asing. Berdasarkan laporan dan aduan nasabah tersebut, Bank kemudian menurunkan tim masing-masing Kantor Cabang untuk memeriksa mesin ATM berlokasi di Sekitar Kota Mataram termasuk seluruh mesin ATM yang dimiliki Bank NTB Syariah di seluruh NTB juga dengan melibatkan vendor. “Kami berharap nasabah tidak panik dan risau. Karena kami sudah menangani masalah skimming ini dan nasabah tidak akan dirugikan,” katanya. Dia juga mengajak nasabah Bank NTB Syariah untuk tetap waspada dan cerdas saat melakukan penarikan tunai melalui mesin ATM. Pertama adalah saat menekan nomor pin di pinpad, nasabah harus menutupnya dengan punggung tangan sebelahnya. Kemudian, secara berkala agar nasabah senantiasa melakukan Penggantian PIN kartu ATM serta jika ada terjadi kartu ATM tertelan masuk ke mesin, nasabah tidak perlu panik, melainkan dibiarkan saja masuk dan sebaiknya mendatangi kantor Bank NTB Syariah terdekat untuk melapor dan membuat kartu ATM baru. Begitu juga harus jeli memperhatikan nomor call center yang terpasang, di kaca mesin ATM, karena bisa saja call center palsu dipasang oleh pelaku tindak kejahatan perbankan. Jika menelpon call centerdanmemintanomorpinATM, nasabah jangan pernah memberitahukan dan sebaiknya telpon ditutup/matikan. “Untuk pengawasan mesinATM,kamiakanintensifkan lagi untuk menjamin keamanan transaksi nasabah,” ujarnya. (bul)
(Suara NTB/ist)
LAPORAN - Dari kiri ke kanan, Manajer Layanan Kantor Cabang Pejanggik Devi Apriccia dan Analis Layanan, Made Rakendra menyerahkan laporan kepada Ditreskrimsus Polda NTB didampingi Manajer EChanel Kantor Pusat PT. Bank NTB Syariah, Eka Meidia Wijaya.
Kamis, 28 November 2019
Pengisian JPTP KSB
Pelamar Jalani Tahapan Seleksi Penulisan Makalah Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 21 pelamar seleksi pengisian tiga kursi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dibuka pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis, 27 November (hari ini) akan menjalani tahapan tes penulisan makalah. Tahapan ini merupakan rangkaian kedua yang dijalani para pelamar setelah sebelumnya dinyatakan lulus persyaratan administrasi. “Besok (hari ini, red) mereka akan dites mem(Suara NTB/dok) H. Amry Rakhman buat makalah,” kata Sekretaris Pansel JPTP KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada wartawan, Rabu (27/11). Untuk persiapan mengikuti kegiatan penulisan makalah itu, H. Amry menyebutkan, para pelamar telah diberi pembekalan. Dijelaskannya, makalah yang disusun nanti akan menyesuaikan dengan jabatan yang dilamar masing-masing peserta. Di mana, tiga kursi JPTP yang dibuka seleksinya oleh Pemda KSB kali ini, diantaranya jabatan Inspektur Inspektorat, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) dan terakhir jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan. Menurut H. Amry, para pelamar tidak hanya ditugasi menulis dan menyusun makalah pada tahapan ini. Pelamar juga diwajibkan mempresentasikan hasil tulisannya dihadapan tim Pansel untuk melihat kemampuannya memecahkan setiap potensi masalah dan misinya dalam memimpin instansi jika terpilih nanti. “Lewat penulisan makalah ini nanti kita bisa lihat apakah pelamar ini punya seluruh kemampuan yang kita harapkan jika diberi amanah menduduki jabatan,” urai H. Amry. Tahapan seleksi JPTP ini sendiri ditargetkan rampung pada pertengahan Desember mendatang. H. Amry mengatalan, mereka yang terpilih nantinya paling lambat akan dilantik awal Januari 2020. “Kita juga akan dorong mereka langsung bekerja, karena SKPD sudah siap di Januari mulai mengeksekusi programnya,” cetusnya. Untuk diketahui, 21 pelamar seleksi JPTP yang dibuka Pemda KSB saat ini semuanya berasal dari pegawai setempat. Meski sebelumnya Pemda KSB membuka lamarannya hingga tingkat NTB. Di mana jabatan inspektur terbanyak pelamarnya sebanyak sembilan orang, kepala Bakesbangpoldagri delapan orang dan empat pelamar untuk jabatan Staf Ahli Bupati. (bug)
SUARA LIPUTAN NTBKHUSUS
Halaman 9
Signifikan, Peningkatan Ekspor Hasil Laut NTB Mataram (Suara NTB) – Ekspor hasil laut NTB untuk periode 2019 disebut mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan kegiatan eksport hasil laut pada tahun 2018, peningkatan tersebut diakui cukup signifikan. ‘’Iya, itu memang meningkat,’’ ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si, saat dikonfirmasi, Rabu (27/11) di Mataram. Selain untuk kegiatan eksport, peningkatan tersebut juga terjadi untuk pengiriman hasil laut antar provinsi di Indonesia. Diterangkan Hamdi ada beberapa negara yang selama ini menjadi tujuan eksport
terbesar hasil laut NTB. Antara lain Amerika, Singapura, Hongkong, China, dan lainlain. Untuk kegiatan eksport sendiri jenis komoditas dalam hitungan kilo gram (Kg) yang dikirim antara lain tuna, kakap, kerapu, kakatua, cumi, dan butiran mutiara. “Untuk yang ekoran kita kirim induk udang vaname,” ujarnya. Untuk pegiriman antar provinsi komoditas yang dikirim
antara lain udang vaname, rumput laut, spat mutiara, tuna, cakalang, kakap kerapu dan ubur-ubur. Selain itu, untuk tahun 2019 juga ada penambahan pengiriman lobster yang sebelumnya tidak banyak dilakukan. Berdasarkan data di Dinas Kelautan dan Perikanan NTB jumlah ekspor menurut berat timbangan hasil laut NTB sampai dengan periode Oktober 2019 adalah 210.345,52
Kg. Jumlah tersebut setara dengan nilai profit sebesar Rp. 58.321.245.685. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya mencapai 82.554 Kg atau setara dengan Rp. 19.177.395.630. Untuk ekspor menurut jumlah komoditas laut, sampai dengan Oktober 2019 telah dikirim sebanyak 4.683 ekor komoditas hasil laut. Jumlah tersebut setara dengan profit sebesar Rp. 2.447.060.700. Untuk tahun 2018 sendiri dikirim sebanyak 19.500 ekor komoditas hasil laut, namun profit yang didapat hanya mencapai
Rp. 1.590.007.000 dikarenakan jenis komoditas dan berbagai faktor lainnya. Untuk pengiriman antar provinsi, sampai denan Oktober 2019 telah dikirim 16.352.980,17 Kg komoditas hasil laut yang setera dengan profit sebesar Rp. 925.677.638.824, dan 181.446.834 ekor komoditas hasil laut yang setara dengan profit sebesar Rp. 44.846.906.977. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan pengiriman antar provinsi pada 2018 yang hanya mencapai 15.688.252 Kg dan 154.992.245 ekor. (bay)
Terpidana Suap Rp1,2 Miliar
Liliana Berpeluang Dapat Remisi Mataram (Suara NTB) – Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia (WBI) Liliana Hidayat mulai menjalani masa pidananya. Terpidana suap Imigrasi Mataram Rp1,2 miliar ini dapat memperoleh hak pengurangan masa pidana. Dia menyandang status justice collaborator dan sudah melunasi pidana denda. Kepala Lapas Perempuan Mataram Titik Daryani mengatakan, Liliana sudah dieksekusi sebagai narapidana korupsi. “Pidana badannya sedang dijalani. Dendanya sudah dia bayar,” ujarnya ditemui Rabu (27/11). Pihak Lapas Perempuan Mataram tinggal melengkapi administrasi kuitansi pembayaran dari KPK. Liliana membayar denda sebesar Rp200 juta. Kewajiban napi korupsi lainnya yang dipenuhi Liliana, yakni justice collaborator. Status JC itu sudah dikabulkan jaksa KPK kemudian tertuang dalam pertimbangan putusan majelis hakim. “Jadi nanti bisa dapat remisi. Karena Liliana beragama Buddha maka nanti remisinya diberikan saat Hari Raya Waisak,” kata Titik. Terpisah, jaksa penuntut umum KPK Taufiq Ibnugroho menyatakan pihaknya sudah mengeksekusi putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram atas terpidana Liliana. “Sesuai amar putusan, denda Rp200 juta sudah dibayar Liliana. Disetor ke rekening penampungan di KPK,” ujarnya ditemui terpisah. Liliana dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun delapan bulan atau 20 bulan. Liliana terbukti menyuap mantan Kepala Imigrasi Mataram Kurniadie sebesar Rp1,2 miliar. Suap itu untuk menghentikan penyidikan kasus penyalahgunaan izin tinggal dua WNA investor Wyndham Sundancer Resort. Liliana terbukti bersalah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta. Apabila tidak dibayar, maka Liliana wajib menggantinya dengan kurungan selama tiga bulan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya meminta hakim menghukum Liliana dua tahun penjara, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sikap Liliana selama persidangan jadi pertimbangan meringankan. Hakim juga mengabulkan permohonan justice collaborator Liliana. Selama persidangan, Liliana kooperatif serta mampu mengungkap peran orang lain. Liliana juga dipertimbangkan bukan sebagai pelaku utama. (why)
(Suara NTB/ist)
DISTRIBUSI - Anggota Kodim 1607/Sumbawa saat Proses distribusi air bersih di Desa Pernek Kabupaten Sumbawa.
Kodim 1607/Sumbawa Bantu Atasi Krisis Air Warga Sumbawa (Suara NTB) Kekeringan di NTB khususnya di Kabupaten Sumbawa, berdampak pada kekurangan air bersih. Kodim 1607/Sumbawa pun turun tangan membantu memenuhi kebutuhan air bagi warga. Komandan Kodim 1607/Sumbawa Letkol. Inf. Samsul Huda,
SE. M.Sc mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk membantu penyaluran air bersih seperti yang dilakukan hari ini di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu. ‘’Alhamdulillah, hari ini Danramil 1607-08/Moyo Hulu bersama anggotanya membantu pendistribusian air bersih sebanyak 4 tangki dengan
kapasitas 4000 liter kepada warga empat dusun di desa tersebut,’’ terang Dandim. Pendistribusian itu akan dilaksanakan selama musim kemarau atau sampai musim hujan di beberapa desa di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, lanjut Dandim, pihaknya juga di Desa Lito Keca-
Dikes akan Bahas Wacana Larangan Rokok Elektrik
Mataram (Suara NTB) – Pada tahun 2020 mendatang, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mewacanakan akan melarang peredaran rokok elektrik atau pave di semua daerah di Indonesia. Wacana larangan itu dinilai akan merugikan pengusaha rokok elektrik sekaligus pengguna. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dr. H. Usman Hadi mengatakan, melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Kementerian Kesehatan RI, telah mewacanakan kebijakan terkait larangan penggunaan rokok elektrik. “Ini sesuai wacana
kebijakan Menkes RI. Dari informasinya, kita belum tahu kebijakan Kemenkes, kita akan ke Jakarta minggu depan ini untuk membahasnya,” jelas Usman kepada Suara NTB, Kamis (17/11) kemarin. Katanya, untuk kesehatan, semua jenis rokok, baik rokok konvensional dan elektrik sama bahayanya bagi kesehatan pengguna. Semua rokok, tetap merusak paru-paru. “Bedanya, rokok elektrik itu ada rasa dan bau yang berbeda. Tapi kan rasa buah pada rokok elektrik itu bukan asli melainkan sintetis. Jadi sama-sama bahaya karena mengandung nikotin,” tegasnya.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 untuk jalur penyeberangan naik. Kita perlu menyesuaikan, Padangbai. Mataram (Suara NTB) – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Terkait rencana kenaiRencana kenaikan tarif Lembar (Lombok) menuju salah satunya mungkin biaya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kan tarif sendiri disebut penyeberangan,” ujarnya. angkutan penyeberangan Padangbai (Bali). 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Selain itu, kenaikan tarif an- merupakan bagian dari Sebagai informasi, beryang menjadi wacana Ke12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menterian Perhubungan dasarkan data Kementerian gkutan hinga 13,15 persen terse- dampak tingginya biaya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dengan rata-rata 10,13 per- Perhubungan, tarif angkutan but diakui Misti cukup besar. operasional yang dibutuh12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sen di 20 lintas komersial penyeberangan di tiga lalu- Untuk mengimbanginya, pihak kan selama ini. Gapasdap 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 di Indonesia menjadi aten- lintas angkutan penyeberan- pengelola pelabuhan dan stake- dan ASDP sendiri menu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 si pelaku usaha, khususn- gan besar seperti Lembar- holder terkait diharapkan dap- rutnya telah mengajukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ya yang bergerak di bidang Padangbai, Merak-Bakauhe- at memberikan juga meningkat- penyesuai tarif angkutan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ekspedisi atau pengiriman ni, dan Ketapang Gilimanuk kan pelayanan. ‘’Harapan kita sejak awal tahun 2019. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ‘’Pengajuan kenaikan sebebarang. Pasalnya, kenaikan naik di atas rata-rata. Untuk tentu pelayanan bisa lebih baik 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 narnya 38 persen dari asosiatersebut dipastikan akan tarif angkutan Lembar- dari sebelumnya,’’ ujarnya. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Dikonfirmasi sebelumnya si dan pengusaha. Pengajuan mempengaruhi biaya op- Padangbai sendiri diperkira12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 erasional yang diperlukan. kan mengalami kenaikan se- Ketua Gabungan Pengusaha sekitar awal tahun 2019 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Nasional Angkutan Sungai, sudah diusulkan,’’ ujar Denny, ‘’Kenaikan tarif itu pasti kitar 13,15 persen. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Diterangkan Misti jika Danau dan Penyeberangan Selasa (26/11). Penyesuaian mempengaruhi cost opera12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sional,’’ ujar Branch Man- kenaikan benar-benar diber- (Gapasdap) Cabang Lembar, tarif sendiri disebut tergolong 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ager JNE Mataram, Misti lakukan maka pihaknya akan Denny F. Anggoro, menyata- terlambat, mengingat renca12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Lulu Indrayani, kepada perlu melakukan beberapa kan akan memberikan jami- na realisasi diperkirakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Suara NTB, Rabu (27/11). penyesuaian komponen-ko- nan pelayanan yang lebih awal Desember mendatang. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Hal tersebut mengingat mponen operasional. ‘’Tentu baik kepada penumpang ka- Terlebih penyesuaian tarif 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 rencana kenaikan tarif juga biaya operasional untuk ship- pal Ferry. Khususnya untuk belum pernah dilakukan be12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 salah satunya akan terjadi ment lewat jalur darat akan penyeberangan Lembar – berapa tahun terakhir. (bay) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
Usaha Ekspedisi Atensi Kenaikan Tarif Penyeberangan Lembar – Padangbai
H. Usman Hadi Ia pun beranggapan, kebijakan Menkes RI atas wacana pelarangan penggunaan rokok elektrik ini bukan tanpa sebab. Lanjut Usman, indikasi pertama atas pelarangan ini adalah kesehatan. “Kita tidak tahu, apakah ini pola persaingan bisnis atau tidak. Dikes Kota Mataram sendiri hanya melihat dari sisi kesehatan saja,” katanya. Wacana pelarangan rokok elektrik ini pun dinilai bermuatan bisnis. Karena, pengguna rokok elektrik sendiri di Mataram sedang berkembang pesat. “Jadi kalau pelaku bisnis bilang ini ada permainan bisnis, saya rasa itu sah-sah saja. Karena kita belum tahu alasan pusat melarang ini,” imbuhnya. “Tapi kalau mereka bilang ini tidak berbahaya, mari buktikan secara kesehatan. Jadi kalau disahkan pusat, di daerah juga akan mengikuti. Kita tinggal tunggu saja keputusan Menkes atas wacana ini,” jelasnya. Ditemui di Mataram, salah satu pengguna pave Helmi (20) mengatakan, selama menggunakan pave, biaya yang dikeluarkan lebih irit ketimbang rokok konvensional. Katanya, selama satu bulan, ia menghabiskan Rp300 ribu untuk mengganti liquid (cairan pada rokok elektrik). (viq)
matan Moyo Hulu melaksanakan gotong royong pemasangan pipa air bersih. ‘’Hari ini (kemarin) di Desa Lito juga ada pemasangan pipa air bersih yang dikerjakan secara gotong royong dari lereng Gunung Rejeng hingga ke pemukiman warga,’’ jelasnya. Alumni Akmil 2000 tersebut mengajak dan mengimbau
masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan mengingat manfaatnya sangat banyak bagi kelangsungan hidup manusia terutama warga disekitar hutan. “Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus menjaga hutan dan lingkungan,” pungkasnya. (ars/*)
Musim Hujan Telat
KSB Optimis Target Tanam Padi Tercapai Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) Sumbawa Barat, tetap optimis target tanam tahun 2019 tercapai meski musim hujan tidak menentu. Bahkan untuk musim tanam (MT) pertama, Oktober-Maret ditargetkan bisa mencapai 6.787 hektar untuk padi dengan jumlah estimasi produksi padi mencapai angka 91 ton. Kepala DPPP KSB, melalui Kabid Pertanian Tanaman Pangan, Saiful Ulum SP, kepada Suara NTB Selasa (26/11) mengatakan, memang untuk saat ini musim kering di KSB masih terjadi, kalaupun masih ada hujan yang turun tetapi dianggap belum maksimal. Akibat kondisi tersebut, para petani masih enggan untuk menanam padinya, karena dikhawatirkan bisa mati karena kekurangan air. Meski demikian, pihaknya tetap optimis target produksi padi bisa tercapai. Hal ini tentu sangat beralasan, karena untuk MT pertama di tahun 2019 masih cukup panjang yakni Oktober hingga Maret. Meski di Bulan November hujannya masih belum normal, tetapi pihaknya tetap optimis mengejar target tanam yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apalagi untuk ketersediaan benih juga sudah siap tinggal menunggu musim hujan normal baru dilakukan penanaman. “Sebenarnya Okmar itu tidak mesti dari bulan Oktober sudah mulai melaku-
kan penanaman melainkan harus melihat siklus hujan. Karena waktunya cukup panjang, maka kami optimis target produksi padi kita terpenuhi,” ungkapnya. Dikatakannya, salah satu upaya untuk mengantipasi jika kemarau panjang masih terus terjadi di KSB yakni dengan menyiapkan mesin air bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Bahkan untuk saat ini, pihaknya sudah mulai mendistribusikan mesin air ke para petani terutama di wilayah yang memiliki sumber mata air. Hal tersebut dilakukan, supaya petani ini bisa segera menanam dan tidak lagi terpaku dari air hujan saja. Sementara untuk wilayah yang sifatnya tadah hujan lebih diarahkan untuk bisa menunggu musim hujan tiba. Karena jika dipaksa, dikhawatirkan akan sangat sia-sia juga dilakukan penanaman dan hasilnya juga akan sangat tidak baik nantinya. Pihaknya juga menghimbau kepada para petani untuk bisa menunggu musim hujan normal supaya halhal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir. ‘’Kita tetap arahkan para petani untuk bisa melakukan penanaman bagi daerah yang memiliki sumber mata air baku. Sedangkan untuk daerah yang sifatnya tadah hujan, kita tetap meminta meraka untuk bersabar. Karena jika ditanam dengan kondisi saat ini dikhawatirkan akan sangat sia-sia,’’ tandasnya. (ils)
SUARA NTB Kamis, 28 November 2019
PENDIDIKAN
Halaman 10
STIE AMM Kembali Buka Pendaftaran Pelatihan Pajak Aplikatif Mataram (Suara NTB) Setelah sukses menggelar Pelatihan Pajak Aplikatif Brevet A dan B sampai dengan Angkatan VI, kini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram bekerjasama dengan Tax House-Mitranata Yogyakarta kembali membuka pendaftaran untuk Angkatan VII. Pelatihan ini dapat diikuti oleh mahasiswa, lulusan SMA/SMK, praktisi pajak, akuntan, staf pajak, pengusaha atau profesional yang membutuhkan pengetahuan pajak baik secara konseptual maupun praktis. Kepala Pelatihan Brevet Pajak STIE AMM Mataram, Agus Khazin Fauzi menyampaikan pelatihan Angkatan VII rencana akan dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari 2020. Pemateri pertama disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Mitranata Cipta
Mulia Yogyakarta, Arif Nurman Hakim, SE.,AK.,BKP.,CA. Pemateri selanjutnya disampaikan oleh Konsultan Pajak Berizin dan Bersertifikat, Pegawai Ditjen Pajak, Pegawai Bappenda dan Dosen Pajak. Secara keseluruhan materi yang disampaikan dalam pelatihan brevet pajak A dan B tidak hanya teori saja melainkan langsung praktik baik secara online maupun offline meliputi : KUP, Praktik KUP, PPH OP, SPT PPh OP, PPh Pemotongan dan Pemungutan (21, 22, 23 4 ayat 2), SPT PPh Potput, PPN, SPT PPN, PBB, BPHTB, BM, PPh Badan, SPT PPh Badan, Akuntansi Pajak, Komputer pajak (e-SPT PPh OP, e-SPT PPh 21, e-SPT PPh 23 dan 4 ayat 2, e-Faktur, dan e-SPT PPh Badan), materi tambahan pemeriksaan, Keberatan dan Banding di Pengadilan Pajak.
Pelatihan ini tentunya sangat penting untuk memberikan nilai tambah bagi lulusan yang ingin berkarier di bidang perpajakan, seperti menjadi pegawai DJP, konsultan pajak, staf pajak, instruktur pajak, maupun pengusaha.Terlebih dengan telah diterbitkannya PMK No. 229/PMK.03/2014 yang mengatur mengenai pihak atau orang yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, mensyaratkan bagi perusahaan untuk memiliki karyawan yang memiliki kompetensi perpajakan. Dalam ketentuan baru ini karyawan wajib pajak dapat menjadi kuasa, yaitu kuasa yang bukan konsultan pajak. Untuk menjadi kuasa, karyawan wajib pajak harus menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang ditunjukkan dengan sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lem-
baga pendidikan kursus brevet pajak. Selain karyawan wajib pajak, konsultan pajak juga bisa menjadi kuasa. Bagi lulusan yang berminat menjadi konsultan pajak, setelah mengikuti pelatihan brevet pajak ini dapat mengikuti Ujian Sertifikasi KonsultanPajak (USKP) yang diadakan oleh KP3SKP. Sertifikat Sertifikasi Konsultan Pajak (SKP) menjadi prasyarat untuk mendapat izin praktik sebagai konsultan pajak. Apalagi konsultan pajak yang terdaftar di Mataram masih sangat terbatas. Bagi yang berminat untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Pajak Aplikatif Brevet A dan B dapat menghubungi di bagian Sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram yaitu Bapak Agus Khazin Fauzi, SE., M.Ak (Nomor Kontak: 081 997 662 848 / 081 238 604 45). (*)
(Suara NTB/ist)
PELATIHAN - Suasana Pelatihan Pajak Aplikatif Brevet A dan B pada angkatan sebelumnya yang dilaksanakan oleh STIE AMM Mataram beberapa waktu lalu.
Guru di Daerah Terpencil Terganjal Status Pendidikan akan Diupayakan Terima Tunjangan
Ratusan Guru di Loteng Belum Sertifikasi
Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sedang merumuskan pemberian tunjangan bagi guru honorer yang berada di daerah terpencil. Namun pengkategorian daerah terpencil akan ditentukan agar sesuai dengan fakta di lapangan. Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Drs. Sukran mengatakan, pihaknya sedang merumuskan tunjangan bagi guru yang berada di daerah terpencil. Pihaknya akan memperlakukan mereka secara berbeda. Namun akan dipetakan dulu mana saja daerah yang dianggap daerah terpencil di NTB. “Karena data Kemendes berbeda (dengan fakta di lapangan). Ini yang sedang kami buat rumusan,” katanya. Di samping itu, ia menyampaikan pembayaran gaji guru honorer di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB baru bisa dibayarkan setelah pembaruan data. Gaji guru honorer untuk bulan Oktober akan dicairkan mulai awal pekan ini ke rekening sekolah. Pembayaran dilakukan sesuai jasa jam mengajar para guru honorer. Ia menegaskan, pemberian gaji guru honorer tidak bisa diberikan utuh setiap bulannya sesuai jadwal tertentu, karena setiap bulan akan terjadi perubahan. Ia mencontohkan ketika terjadi mutasi guru atau guru pensiun, maka akan berdampak ke jam mengajar guru honorer. “Data yang masuk ke kami ada perbaikan, sehingga bulan Juli itu ada perbaikan, Agustus ada perbaikan, September juga ada perbaikan. Ndak bisa kita jadikan jam mengajar bulan Juli untuk satu semester. Ini juga bergantung dari kecepatan kerja di masing-masing sekolah dan rekaliputalasi di masing-masing kantor cabang dinas tidak sama, juga tergantung besaran sekolah, jumlah sekolah, jumlah gurunya,” kata Sukran. Sukran menekankan, sistem penggajian guru honorer berbeda dengan gaji pegawai negeri yang sudah pasti jumlahnya. Guru honorer di bawah Dinas Dikbud NTB dibayar sesuai jasa jam mengajar. Untuk satu jam mengajar dibayar sebesar Rp40 ribu. Guru honorer di bawah Pemerintah Provinsi NTB mencapai 7000 orang. Pembaruan data juga berkaitan dengan penyesuaian kekurangan pembayaran gaji di bulan Juli, Agustus, dan September karena kesalahan memasukan data dari sekolah. “Maka ini kita tambahkan di bulan berikutnya, ada yang salah merekapitulasi jam mengajar, ini kan juga memperlambat proses,” katanya. (ron)
Praya (Suara NTB) Sebanyak 400 guru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini belum bisa sertifikasi. Status pendidikan guru yang masih banyak belum sarjana menjadi salah satu ganjalan. Selain soal kompetensi guru bersangkutan yang masih rendah. Terutama guru-guru yang diangkat melalui jalur honorer kategori satu (K1). Demikian diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, Drs. H.L. Muliawan, kepada wartawan, Selasa (27/11). Terhadap persoalan tersebut, pihaknya terus mendorong para guru bersangkutan supaya bisa meningkatkan kompetensinya, termasuk juga soal pendidikan supaya harus menyandang gelar
sarjana strata satu (S1). Sekarang ini, ujarnya, persyaratan untuk bisa sertifikasi, pendidikannya harus sudah S1. Termasuk juga dari sisi kompetensi sudah harus memenuhi standar yang ditentukan. “Sertifikasi itukan penghargaan atas kompetensi guru. Bukan pemberian cuma-cuma,” tegasnya se-
Mataram (Suara NTB) – Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) NTB melaksanakan tasyakuran bersama seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah Yarsi. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Ibnu Sina, STIKES Yarsi Mataram, Rabu (27/11). Tasyakuran itu bertemakan raih prestasi melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H dan hari guru nasional menuju pendidikan yang berkualitas. Berbagai prestasi dari jenjang TK, SD, SMP hingga perguruan tinggi ditampilkan dan diberikan apresiasi oleh yayasan. Tidak hanya itu, para
guru berprestasi dan dosen juga diberikan apresiasi. Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam NTB, Drs. Imam Maliki, MM., dalam sambutannya menyampaikan, acara tasyakuran dalam rangka menciptakan para siswa dan mahasiswa untuk mencapai pendidikan Yarsi yang berkualitas dan juga harus beretika. “Saya sangat terharu atas raihan prestasi yang luar biasa, di lain sisi saya juga bangga atas raihan yang para siswa, para guru, dosen yang sudah meraih prestasi, tapi di lain sisi bagi kami dari yayasan juga menjadi motivasi dan dorongan untuk lebih
(Suara NTB/ist)
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Ketua PGRI Lobar Tajuddin. diberikan terhadap kegiatan seni dan budaya berbasis sekolah, berbasis pendidikan. Kesempatan itu pun diminta kepada Kepala Dikbud pada HUT Lobar mendatang mempersiapkan panggung khusus untuk menyediakan tempat untuk sekolah- sekolah mengumpulkan kreasi sekolah yang berbasis budaya lokal. Sekaligus ingin mengetes masyarakat yang menonton permainan masyarakat Pulau Lombok sendiri,” ujarnya. Sementara Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Hendrayadi mengatakan seni dan budaya ini merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter di Kabupaten Lobar. Terkait panggung yang disebutkan bupati, Hendrayadi menyebut itu merupakan tantangan Dinas Dikbud ke depan untuk membuat kegiatan khusus pada 17 April 2020 atau pada Hari Ulang Tahun Lobar mendatang. “Kita desainkan dan berpusat di Lobar. Sehingga seluruh hasil karya seni siswa akan ditampilkan,” pungkasnya. (her/*)
demikian, bisa jadi kuota tidak terpenuhi, karena yang dinyatakan lulus sertifikasi lebih sedikit dari kuota yang diberikan. “Jadi sampai kapan sisa guru yang belum sertifikasi bisa dituntaskan, itu semua tergantung dari guru bersangkutan. Kalau ada guru yang tidak kunjung lulus ujian sertifikasi, maka selama itu pula tidak bisa memperoleh sertifikasi. Karena prinsip sertifikasi adalah penghargaan bukan pemberian cuma-cuma. Sehingga sangat tergantung dari kemampuan dan kompetensi guru itu sendiri,’’ terangnya. (kir)
STIKES Yarsi Mataram Gelar Tasyakuran
Bupati Lobar Dorong Pendidikan Karakter Melalui Budaya Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar M. Hendrayadi yang telah sukses melaksanakan Gebyar Seni Pelajar untuk ketiga kalinya di Tahun 2019. Di mana seni dan budaya merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter siswa. “Saya apresiasi Kadis PDK Lobar. Dulu saya ragu pertama kali diadakan. Tapi Alhamdulillah setiap tahun dilaksanakan,” ujar bupati usai memberi penghargaan kepada siswa, guru dan sekolah berprestasi tingkat nasional dan provinsi NTB di Aula Gedung Budaya Lobar di Narmada, Sabtu, (23/11) lalu. Bupati menegaskan, jika pemerintah sering berbicara tentang pendidikan karakter dan sering berdiskusi tentang bagaimana supaya anak anak memiliki karakter yang kuat. Termasuk berbicara tentang basis karakter. Secara idiologi sebut Fauzan Khalid ada pada Pancasila dan dari sisi budaya memiliki basis dari kebudayaan itu. Dan itulah yang seharusnya dijadikan sebagai pondasi dalam pembentukan karakter anak. Ia menyebut di setiap permainan itu banyak sekali memiliki nilai. Yang paling penting nilai keakraban antaranak. Keakraban sebagai warga Lobar, lebih luas lagi keakraban sebagai warga NTB, kalau lebih luas lagi keakraban sebagai anak bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai dan banggakan,” cetusnya. Termasuk dukungan
raya menambahkan, total ada 6 ribuan guru Loteng yang sudah memperoleh sertifikasi. Artinya hanya guru yang bisa memenuhi standar komptensi saja yang memperoleh sertifikasi. Selama guru tersebut tidak bisa memenuhi standar komptensi yang ada, maka tidak bisa memperoleh sertifikasi. Dan, untuk bisa
memperoleh sertifikasi harus bisa lulus ujian yang ketat. Disinggung target penyelesaian sisa guru yang belum sertifikasi, Muliawan mengaku tergantu kuota pusat. Pasalnya, setiap tahun pemerintah pusat memberikan kuota untuk sertifikasi terbatas. ‘’Jadi tidak semua diberikan peluang untuk sertifikasi. Tergantung kuota yang ada,’’ ujarnya. Misalnya, kalau tahun ini kuota adanya 40 orang, maka sisa guru yang belum sertifikasi tersebut harus bersaing merebut kuota yang ada tersebut. Meski
(Suara NTB/ist)
KESENIAN - Peserta menampilkan atraksi kesenian yang mampu menarik minat pengunjung di Gebyar Seni Pelajar.
(Suara NTB/ist)
ATRAKSI - Atraksi kesenian oleh anak-anak SD dan SMP di Gebyar Seni Pelajar.
mempersiapkan, memberi perhatian, dan dukungan sarana dan prasarana pendidikan, harus segera dilaksanakan,” ujarnya. Ia tidak membayangkan prestasi begitu cepat diraih oleh lembaga pendidikan di bawah Yarsi, seperti TK Yarsi yang baru memasuki tahun ketiga, tapi sudah memberikan prestasi yang luar biasa dari para siswa di berbagai perlombaan. Terlebih lagi TK Yarsi mendapatkan akreditasi A. “SD IT Yarsi juga baru berjalan satu tahun empat bulan, prestasi yang diraih juga luar biasa. SMP IT Yarsi baru mulai empat bulan, saya melihat geliatnya luar biasa tadi sudah tampil begitu kompak. Tahun depan kita punya saudara lagi, yaitu teman-teman SMA IT Yarsi, dan sudah ada sederajat dengan SMA yaitu SMK, jadi lengkaplah sudah, sampaikan ke orang tua, titip anaknya di Yayasan Rumah Sakit Islam, masukkan di TK nanti ambil di perguruan tinggi,” ujar mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB ini. Imam Maliki juga berpesan kepada para pendidik agar selain menciptakan siswa berkualitas, juga harus dibarengi dengan perilaku dan etika yang beradab. “Satu kunci (atas berbagai prestasi), para yang guru ada, tidak salah yang dipilih oleh koordinator pendidikan, ketua STIKES Yarsi, sehingga bisa menghasilkan para siswa yangberkualitas, dan harus diikuti oleh etika yang beradab,” ujarnya. Koordinator Pendidikan Yarsi, yang juga Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., menyampaikan acara tasyakuran yang diselenggarakan pihaknya diawali
(Suara NTB/ron)
FOTO BERSAMA - Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam NTB, Imam Maliki (ketiga dari kiri) berfoto bersama dengan Koordinator Pendidikan Yarsi, yang juga Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi (kee mpat dari kiri) bersama Kaprodi di STIKES Yarsi yang diberikan apresiasi atas keberhasilan mengantarkan mahasiswa lulus uji kompetensi. oleh pemberian apresiasi beberapa prestasi yang diraih, mulai dari TK, SD, dan prestasi dari STIKES Yarsi Mataram. “TK kita baru masuk tahun ketiga, dengan pengelolaan yang bagus, pada penilaian akreditasi bulan lalu, TK Yarsi Mataram raih areditasi A, beberapa event yang diselenggarakan di tingkat Kota Mataram maupun Provinsi selalu mendapatkan juara, baik lomba mewarnai, lomba tahfiz, dan kami melihat bahwa akreditasi A yang diperoleh ini dikuatkan memang oleh SDM guru kita yang memang sesuai dengan kompetensi yanga dibutuhkan, karena hampir semua latar belakang pendidikan S1 PAUD,” jelasnya. Prestasi juga diraih para guru, dalam beberapa lomba tahfiz berhasil meraih hadiah, seperti salah satu guru yang menjadi peserta terbaik, sehingga layak mendapatkan hadiah umroh. Menurutnya, salah satu poin penting menuju pendidikan
Yarsi yang berkualitas adalah menyiapkan atau merekrut kepala sekolah yang memiliki kualitas bagus, dan para guru yang diambil dari sarjana yang punya prestasi di perguruan tinggi asal mereka. “Kami ketat dalam menyeleksi para guru, karena guru adalah salah satu poin penting menuju pendidikan yang berkualitas,” ujar Zulkahfi. Pada kegiatan itu, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada semua Kepala Program Studi (Kaprodi) di STIKES Yarsi Mataram yang telah sukses mengantarkan mahasiswa lulus uji kompetensi. “Alhamdulillah STIKES Yarsi untuk uji kompetensi periode Oktober, di Prodi D3 perawat tingkat kelulusan 100 persen, D3 bidan tingkat kelulusan 90 persen, dan Prodi S1 ners 78 persen, ini adalah prestasi terbaik bagi pengelola Prodi. Saya pikir STIKES Yarsi Mataram terbaik di tingkat provinsi untuk kelulusan uji kompetensi,” ujarnya. (ron)
Halaman 11
SUARA NTB Kamis, 28 November 2019
Irma Suhaili Pimpin Popnas 2019 Perwosi Loteng Praya (Suara NTB) Kepengurusan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Lombok Tengah (Loteng), resmi terbentuk. Dengan Hj. Baiq Irma Budiani Suhaili, dipercaya memimpin organisasi olahraga wanita tersebut untuk periode 2019-2023 mendatang. Pelantikan pengurus Perwosi Loteng digelar di bencingah Adiguna Praya, oleh Ketua Perwosi NTB, Ny. Yohana Nelwan, Rabu (27/11). Keberadaan Perwosi sendiri diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan dan prestasi olahraga (Suara NTB/ist) didaerah ini. Meski secara tidak langsung, Perwosi bisa mengam- Baiq Irma Budiani Suhaili bil peran mendukung pengembangan olahraga dari lingkungan keluarga. Karena titik berat tugas dan fungsi Perwosi ialah bagaimana bisa memberikan pembinaan dan pengembangan olahraga mulai dari lingkungan keluarga. “Perwosi bisa mengambil peran memberikan pembinaan kepada para atlet wanita kita. Dan, peran itu bisa dijalankan sejak dari lingkungan keluarga,” sebut Wabup Loteng, H. L. Fathul Bahri, S.IP. Di tempat yang sama, Ketua Perwosi NTB, Ny. Yohana Nelwan, mengatakan, Perwosi bisa menjalankan dua fungsi sekaligus. Bisa sebagaimana pembinaan atlet-atlet wanita potensial didaerah ini dan pembinaan olahraga dilingkungan keluarga. Dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sehingga kalau semangat olahraga sudah tumbuh dari lingkungan keluarga, maka itu bisa mendorong peningkatan kualitas kesehatan keluarga itu sendiri. Yang pada akhirnya bisa mendorong peningkatan kualitas masyarakat di daerah ini. Di sisi lain, dengan olahhraga bisa mengangkat nama baik daerah jika bisa berprestasi. “Ibaratnya Perwosi ini bisa mengambil peran membina prestasi olahraga dari lingkungan keluarga,” tandas Yohanan. Untuk mewujudkan hal tersebut memang bukan perkara mudah. Butuh upaya keras dari seluruh pengurus Perwosi. Sehingga pada akhirnya nanti dari proses pembinaan yang dilakukan Perwosi bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi. Terutama dari kalangan wanita. Sementara itu, Ketua Perwosi Loteng, Hj. Baiq Irma Budiani Suhaili, menegaskan komitmennya untuk memajukan Perwosi Loteng. Sehingga Perwosi Loteng bisa memberikan kontribusi besar bagi pembinaan atlet-atlet potensi didaerah ini. Karena urusan pembinaan atlet tidak hanya menjadi tugas dan beban pemerintah serta KONI semata. Elemen lainnya juga punya tugas yang sama. Tugas inilah yang coba dimaksimalkan oleh Perwosi Loteng kedepan. (kir)
Perolehan Medali NTB Belum Sesuai Target Cabor
Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mengatakan bahwa perolehan medali NTB di Pekan Olahraga Pelajar (Popnas)XV di Jakarta-15-25 November 2019, yakni 1 emas, 4 perak dan 5 perunggu belum sesuai target atau ekspektasi pelatih. Terkait dengan hasil tersebut, pihak Dispora meminta penjelasan masing-masing pelatih cabor lewat rapat evaluasi Popnas. Rapat evaluasi hasil Popnas XV/2019 yang di gelar di Aula Kantor Dispora NTB, Rabu (27/ 11) kemarin, dipimpin langsung oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin. Hadir Kabid Keolahragaan Dispora NTB, Anang Zulkarnain dan pengurus cabor dan pelatih delapan cabor yang diikuti NTB di Popnas 2019. Dalam rapat evaluasi tersebut, masing-masing pelatih cabor diminta untuk memaparkarkan prestasi yang telah diraih oleh atlet cabor di Popnas 2019. “Hasil perolehan medali NTB belum sesuai dengan target atau ekspetasi masing-masing cabor. Saya ingin mendengar langsung alasan masing-masing pelatih dan pengurus cabor,” ucap Kadispora NTB saat memimpin rapat. Dalam penyampaian masing-masing pelatih cabor ter-
dapat tiga cabang olahraga yang dinilai belum mampu meraih target, yakni pencak silat, tarung derajat dan atletik. Hal itu disebabkan beberapa hal teknis dan non teknis. Faktor non teknisnya adalah sport intelijen tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan cabor buta terhadap kekuatan lawan. Sementara itu faktor lainnya, usia latihan masih kurang karena sebagian atlet diperkuat atlet muda atau kelahiran 2003 yang minim pengalaman tanding. Diakuinya minimnya pengalaman tanding membuat atlet NTB kurang maksimal tampil di arena pertandingan. Di cabang olahraga pencak silat yang diperkuat lima atlet misalnya mengaku kaget melihat atlet andalannya, Iqbal dikalahkan oleh atlet yang tak pernah diperhitungkan di Popnas. “Saya kaget atlet kita Iqbal
kalah dengan atlet yang tak pernah meraih juara di level nasional,” ucap Pelatih Silat Popnas NTB, M. Salabi. Ketidaktahuan pelatih silat terhadap kekuatan lawan diakui Kadispora NTB karena lemahnya kinerja sport intelijen, sehingga buta terhadap kemampuan atlet lain. Sementara itu cabang olahraga atletik yang menargetkan dua emas di nomor estafet 4x400 meter putri dan estafet 4x100 meter putra gagal capai target. Tim estafet 4x400 meter putri meraih medali perak dan tim estafet 4x100 putra gagal menyumbang medali. Justru di nomor 400 meter perorangan yang tidak ditargetkan malah menyubang medali emas melalui atlet KLU, Mirawan. Sementara itu, cabor tarung derajat yang ditarget satu emas juga gagal meraih medali emas. Cabang olahraga ung-
gulan NTB ini hanya mampu meraih satu medali perunggu. Menurut Pelatih Tarung Derajat Popnas NTB, Dedy Noorcholish, kegagalan cabang olahraga tarung derajat di Popnas 2019 dikarenakan dua atlet andalan NTB, Juliana Dewi dan Suryati batal turun di Popnas. Kedua atlet itu memilih ikut Pra-PON tarung derajat dan sukses meraih satu emas dan satu perunggu di Pra-PON yang pelaksanaannya bersamaan dengan Popnas. Selanjutnya, cabor lain, seperti voli pasir, taekwondo dan
renang yang tidak ditargetkan medali diakui sudah mampu meningkatkan prestasi di Popnas. Voli pasir misalnya tampil sebagai finalis dan meraih medali perak, demikian juga taekwondo juga berhasil menyumbang medali perak dan perunggu. Sementara renang yang belum pernah menyumbang medali di Popnas berhasil meraih perunggu di Popnas 2019. Sedangkan karate dan bulutangkis yang tidak ditargetkan medali diharapkan bisa lebih baik lagi menghadapi Popnas mendatang. (fan)
Kirim Tujuh Atlet
Loteng Target Sumbang Tiga Emas di PON Papua 2020
Biliar Andalkan Satu Atlet di PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga biliar tidak banyak menurunkan atlet di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Mereka hanya mengandalkan satu atlet di multi event olahraga nasional itu. Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) NTB, Bahtiar Thamrin yang diwawancara Suara NTB di Mataram, Rabu (27/11) kemarin mengatakan satu-satunya atlet yang diandalkan biliar di pesta puncak olahraga nasional adalah Abdul Wahid. “Kita hanya mengandalkan satu atlet di PON. Karena di Pra-PON lalu kita meloloskan satu atlet,” ucapnya. Diakuinya, jumlah atlet biliar yang lolos PON tahun 2020 memang berkurang bila dibandingkan pada PON 2016. Dimana pada PON 2020 meloloskan sebanyak empat atlet putra. Lanjutnya, meski hanya meloloskan satu atlet, namun Bahtiar menilai Abdul Wahid punya peluang untuk menorehkan prestasi di PON. Hal itu bisa dilihat dari hasil PraPON 2019, dimana Abdul Wahid lolos PON dengan meraih peringkat dua nasional di bola 8 putra. Dengan prestasi dua besar nasional itu, Bahtiar berharap atletnya bisa terus mempertahankan prestasi yang sudah diukir, sehingga dengan begitu atlet biliar NTB dapat memberikan kontribusi medali di PON. “Saya berharap Abdul Wahid bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi agar bisa meningkatkan prestasi di PON,” harapnya. Lanjutnya, guna mempersiapkan atlet yang lolos PON, Bahtiar berharap KONI NTB segera memanggil sejumlah atlet yang sudah mengantongi tiket PON. Sehingga atletatlet yang lolos PON dapat melakukan pemusatan latihan terpusat menghadapi PON di Papua 2020. (fan)
(Suara NTB/fan)
EVALUASI - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin didampingi Kabid Keolahragaan Dispora NTB, Anang Zulkarnain tengah memimpin Rapat Evaluasi Hasil Popnas 2019 di Aula Rapat Kantor Dispora NTB, Rabu (27/11).
(ant/bali post)
TARGET EMAS - Atlet NTB, Sapwaturahman saat menjalani sebuah sesi latihan, beberapa waktu lalu. Ia diberi target untuk meraih emas bagi Indonesia di SEA Games di Manila Filipina, 30 November-11 Desember 2019.
Sapwaturahman Diberi Target Emas SEA Games Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Sapwaturahman mendapat kesempatan mewakili Indonesia di SEA Games di Manila Filipina, 30 November-11 Desember 2019. Pihak Pengurus Besar (PB) Persatuan Atletik Seluruh
Indonesia (PASI) memberikan target medali emas kepada atlet peraih medali perunggu Asian Games 2018 itu. Pelatih Atletik NTB, Aria Yuniawan yang diwawancara Suara NTB di Jakarta belum lama ini mengatakan target medali emas dibebankan oleh PB PASI kepada Sapwa karena atlet asal Sumbawa itu dinilai punya peluang meraih medali emas di nomor lompat jauh. “Sapwa ditargetkan medali emas di nomor lompat jauh. Target ini cukup realistis karena Sapwaturahman pernah meraih medali perunggu di Asian Games 2018,” ucapnya. Selain pernah meraih prestasi di Asian Games, Sapwa juga punya catatan waktu cukup baik di nomor tersebut. Pada Asian Games 2018, Sapwa mencatat lompatan sejauh 8.09 meter. Catatan waktu itu diakui Aria sudah cukup membawa Sapwa menjuarai multi event olahraga level Asia Tenggara tersebut, sebab catatan lompatan terjauh di SEA masih di bawah 8 meter, sementara lompatan Sapwa sudah melewati 8 meter. Sapwaturahman yang dimintai tanggapannya membenarkan bila dirinya ditarget meraih medali emas di SEA Games 2019. Target tersebut diharapkannya dapat diraih di nomor lompat jauh. Sementara itu, Sapwa akan turun di dua nomor, yakni lompat jauh dan lompat jangkit. Menurutnya, target satu emas tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat untuk berprestasi di level internasional. Namun demikian,
secara pribadi dirinya tidak saja berharap meraih medali emas. Ia berharap dapat memperpanjang catatan lompatan di nomor lompat jauh. Bila sebelumnya dia mencatat lompatan sejauh 08.09 meter di Asian Games 2018, namun di SEA Games 2019, ia ingin melewati lompatannya tersebut. (fan)
Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengirim tujuh orang atletnya untuk mewakili NTB, di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua tahun 2020 mendatang. Dari ketujuh atlet tersebut, Loteng menargetkan bisa meraih paling tiga medali emas. Hal itu disampaikan Ketua Harian KONI Loteng, Drs. H. L. Muliawan, kepada Suara NTB, Rabu (27/11). Para atlet asal Loteng tersebut nantinya akan bertanding di lima cabang olahraga (cabor). Yakni cabor boxer, tenis meja serta atletik masing-masing satu orang atlet. Ditambah cabor kempo dan panjat tebing sama-sama dua orang atlet. Adapun cabor pencak silat yang selama ini selalu bisa mengirim wakil, kali ini tidak berhasil mengirim wakilnya. Dari cabor-cabor yang diikuti tersebut, target medali emas diharapkan bisa datang dari cabor panjat tebing serta kempo. Karena dari sisi prestasi dan hasil uji dari beberapa kejuaraan, atlet kempo serta panjat tebing cukup baik catatanya sampai sejauh ini. Tapi bukan berarti cabor yang lain tidak berpeluang menyumbang medali. “Yang kita harapkan bisa menyumbang medali emas
yakni cabor panjat tebing serta kempo. Tanpa mengecilkan peluang cabor lainnya,” sebut Muliawan. Disinggung soal penghargaan bagi atlet Loteng tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Loteng mengatakan akan diupayakan. Tapi nanti akan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, soal bentuk serta jumlah reward yang akan diberikan. Harapanya, reward tersebut bisa menjadi pemacu semangat bagi para atlet tersebut. Termasuk juga bagi atlet-atlet lainnya, supaya bisa lebih giat berlatih. Yang pada akhirnya mampu mengangkat nama daerah. KONI Loteng sendiri saat ini terus berupaya mendorong cabor-cabor lainnya untuk bisa lebih prestasi. Karena secara potensi, atlet Loteng tidak kalah dari daerah lainnya. Hampir semua cabor yang ada di Loteng sekarang, punya atlet potensial. Tinggal memang butuh dipoles lagi. Agar mampu memberikan prestasi terbaik bagi daerah. “Bicara potensi atlet kita tidak kalah dari daerah lain. Hanya memang atlet Loteng masih butuh digembleng lebih maksimal lagi. Supaya bisa memberikan prestasi terbaik,” pungkasnya. (kir)
SUARA NTB
Kamis, 28 November 2019
HILANG
HILANG
HLG STNK R2 YAMAHA DR.5817 CV NOKA/NOSIN : MH3SG3120HK439228/ G3E4E-0611378 AN. I KOMANG SUMARIASA HLG D’SKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM
HLG STNK R2 YAMAHA DR.5506 BA NOKA/NOSIN : MH3STL0046K411641/ 5TL411736 AN. M.JAFAR HLG D’SKTR JL.SAPTA PESONA PAGUTAN MATARAM
HLG STNK HONDA DR.5131 CS NOKA/NOSIN : MHIJFW115GK791471/ JFW1E1795078 AN.LAILA MAGFIRAH HLG D’SKTR MATARAM
Halaman 12
HILANG SERTIPIKAT : HILANG SERTIPIKAT TANAH DGN NO.HAK MILIK 330 LUAS TANAH 1.291 M2 AN.WILLGO ZAINAR ALAMAT KEKALIK JAYA KOTA MATARAM
RUPA-RUPA
HLG STNK R2 HONDA DR.4555 J NOKA/NOSIN : MHIJFV111GK496491/ JFV1E-1502810 AN.BKPMPT.PROV NTB HLG D’SKTR JL.UDAYANA
URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697
HLG STNK R2 YAMAHA DR.6299 CJ NOKA/NOSIN :MH31KPOODEJ887812/ 1KP-887889 AN.HENDRA NINGRAT RAFSAN JANI HLG D’SKTR KOTA MATARAM
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 TANAH KEBUN LUAS 1850 M2 PINGGIR JL.AHMAD YANI - SELAGALAS HUB. 087840252288 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc q
DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl. Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999-085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Kamis, 28 November 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Kamis, 28 November 2019
OPINI
Halaman 14
Melawan Deforestasi Masyarakat Jangan Hanya Jadi Penonton PERHATIAN pemerintah pusat pada pembangunan sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika cukup besar. Apalagi ini menjadi ajang khusus bagi Indonesia untuk mempromosikan potensi yang dimiliki, seperti pariwisata, investasi dan lainnya. NTB sebagai lokasi penyelenggaraan MotoGP ini tentu tidak bisa hanya jadi penonton, baik saat perhelatan berlangsung hingga suvenir bagi pembalap, kru hingga penonton. Tanpa kita sadari, terasa tahun 2020 tinggal 34 hari lagi. Itu artinya, pembangunan sirkuit MotoGP dalam proses penyelesaian oleh pihak-pihak yang ditunjuk pihak PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Dorna Sport – sebagai penyelenggara MotoGP. Melihat cepatnya perputaran waktu ini, kita di NTB sepertinya masih belum mempersiapkan diri dengan matang, terutama dari sisi penyiapan tenaga kerja yang akan terlibat langsung di event MotoGP, termasuk menyiapkan suvenir atau buah tangan bagi wisatawan atau penonton yang datang. Beberapa waktu lalu , saat penunjukan KEK Mandalika sebagai lokasi tuan rumah MotoGP pemerintah daerah bertekad menyambut perhelatan akbar kelas dunia ini. Salah satunya, mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat langsung saat event MotoGP berlangsung. Namun, hingga kini program untuk melatih calon-calon tenaga kerja yang terlibat langsung, misalnya sebagai ‘’marshall man’’ belum begitu terlihat. Apakah, sudah ada pelatihan dengan mengirim calon-calon marshall ke sirkuit terdekat dari Indonesia, yakni Sirkuit Sepang Malaysia atau seperti apa? Inilah yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Selain itu yang tidak kalah penting dengan ditunjuknya Indonesia, khususnya NTB sebagai tuan rumah adalah menyiapkan buah tangan khas MotoGP bagi penonton yang datang dari seluruh Indonesia dan dunia. Sebagai event berskala nasional dan memiliki penonton yang cukup besar, momen MotoGP ini harus dimanfaatkan secara optimal. Paling tidak, perajin atau pekerja seni di NTB sejak dari sekarang mempersiapkan diri untuk menghadapi event bergengsi ini. Begitu juga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan pembinaan usaha kecil dan menengah (UKM) harus gencar melakukan pelatihan agar pengusaha lokal tidak menjadi penonton. Harus diakui, jika sekarang ini, perajin lokal belum menyiapkan diri menyambut pelaksanaan MotoGP. Padahal, banyak jenis suvenir yang bisa disiapkan oleh pengusaha lokal untuk dijual saat event MotoGP berlangsung. Sebut saja, seperti miniatur motor balap GP, pembalap, helm, gantungan kunci, kaos bergambar pembalap atau Sirkuit MotoGP Mandalika dan banyak jenis kreasi lainnya. Ketua Pasar Seni Sesela, Gunungsari Lombok Barat, Fathul Anwar, mengaku jika sekarang ini belum ada persiapan apapun para perajin dalam menyambut event MotoGP ini. Kondisi ini sangat ironis, karena pemerintah daerah dan perajin terkesan tidak terlalu memanfaatkan momen tingkat dunia ini. Padahal, perhelatan MotoGP diproyeksikan akan mendatangkan sebanyak 150.000 pengunjung domestik dan international. Sebagai contoh di Sepang Malaysia, setiap kali pelaksanaan MotoGP, sekurangnya 250.000 pengunjung berkunjung. Dan tidak menutup kemungkinan, event MotoGP di NTB bisa mendatangkan lebih dari ini. Untuk itu, kita berharap pada pemerintah cepat mengambil tindakan dengan melakukan pembinaan pada perajin agar jangan sampai saat perhelatan berlangsung perajin lokal menjadi penonton. Belajar dari beberapa event nasional di NTB beberapa waktu lalu, seperti MTQ Nasional tahun 2016 jika suvenir yang dijual banyak berasal dari luar daerah. Hal-hal seperti inilah yang harus dihindari. Paling tidak, perajin atau pengusaha lokal harus menjadi tuan rumah di daerah sendiri dan tidak menjadi penonton, karena tidak tanggap melihat momen. (*)
EBUAH bangsa yang menghancurkan tanahnya, menghancurkan dirinya sendiri. Hutan merupakan paru-paru tanah kami, memurnikan udara dan memberikan kekuatan baru kepada orangorang kami”, kata Franklin D. Roosevelt. Pernyataan tokoh dunia tersebut menegaskan bahwa manusia sulit bertahan hidup tanpa keberadaan hutan. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Hutan Nasional (SIMONTANA), pada periode 20172018 tingkat deforetasi di Indonesia mencapai 0,44 juta hektar. Angka tersebut mengalami sedikit penurunan dari periode sebelumnya 2016-2017 yakni 0,48 hektar. Meski turun, Indonesia masih tetap bercokol sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Data ini didukung pula dari temuan Green Growth Policy Review (GPPR) 2019 oleh Organisation Economic and Cooperation Development (OECD) yang menyimpulkanlaju deforestasi di Indonesia sangat tinggi dibadingkan negara lainnya. Secara mengejutkan, Tiongkok dan India dinyatakan sebagai negara penyumbang peningkatan tutupan lahan hijau bagi bumi. Padahal, degradasi lahan umumnya terjadi di negara-negara padat penduduk akibat eksploitasi berlebihan. Secara global, Tiongkok berhasil menyumbang peningkatan tutupan lahan hijau sebesar 25 persen.Capaian tersebut karena tingginya kesadaran masyarakat. Berdasarkan riset Ames Research Center NASA, ketika deforestasi mulai marak di Tiongkok dalam rentang 1970-1980an, masyarakat di sana mulai menyadari kondisi tersebut pada tahun 1990-an dan mulai gencar melakukan kegiatan penghijauan. Ditambah lagi program penanaman pohon oleh pemerintah daerah yang masif. Tingkat kesadaran masyarakat Tiongkok yang tinggi itu belum dimiliki masyarakat dan korporasi di Indonesia. Secara umum, faktor penyebab kerusakanhutan di Indonesia, antara lain alih guna
Oleh : Kristi Dese Imanuel Adi Papa Johannes (Pemakalah International Conference on Environment and Sustanability Issue s(ICESI) 2019)
lahan hutan menjadi kebun agrikultur, pembukaan perumahan tapak baru hingga pengeringan dan pembakaran lahan gambut. Fungsi Pohon Tingginya aksi pengrusakan hutan oleh manusia mengindikasikan kedangkalan pemahaman tentang fungsi pepohonan bagi kehidupan. Pohon menghasilkan oksigen (O2) bagi makhluk biotik, termasuk manusia. Satu hektar lahan pepohonan mampu mencukupi kebutuhan oksigen 18 orang selama setahun. Bayangkan, jika ratusan ribu sampai jutaan hektar pepohonan dirusak, jutaan orang akan terdampak.Pohon mampu menyerap bau dan gas polusi yang berbahaya bagi mahkluk hidup. Selain itu, dalam jangka panjang bisa mencegah perubahan iklim. Pohon mampu menyerap karbondioksida (CO2) yang merupakan pemicu perubahan iklim. Dalam setahun, satu hektar pohon dewasa dapat menyerap jumlah CO2 yang dihasilkan saat mengemudikan mobil sejauh 10.236 km. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, sebenarnya pemerintah sudah menetapkan program penanaman pohon (rehabilitasi) pada lahan kritis seluas kurang lebih 5,5 juta hektar dengan alokasi 1,25 juta hektar per tahun. Bahkan di beberapa instansi pemerintahan seperti Kemdikbud telah menggaungkan program 5 pohon per siswa di setiap jenjang sekolah. Lagi, Kementerian Agama juga membuat program menanam 25 batang pohon per orang selama hidupnya. Sayang, capaian program positif tersebut belum sesuai harapan. Budaya Menanam Pohon Secara garis besar, harus diakui upaya membudayakan menanam pohon selama ini masih terkesan paksaan, belum berlandaskan kesadaran diri. Meski demikian, ada beberapa daerah yang sudah berhasil merealisasikannya dengan sentuhan
RADIO
kearifan adat lokal. Salah satunya, Desa Bohol, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, DIY yang masyarakatnya sudah sejak tahun 2007 menjalankan tradisi Kromojati.Dalam tradisi ini, setiap pasangan yang akan menikah diwajibkan untuk menanam 10 bibit pohon jati sebagai bentuk partisipasinya dalam pelestarian lingkungan hutan. Bahkan program tersebut sudah termaktub dalam Keputusan Kepala Desa No.13/KPTS/2007. Cara ini tentunya bisa dicontoh daerah lain dan disesuaikan dengan kearifan lokalnya. Kemudian, langkah lain yang bisa dilakukan dengan menggaungkan lebih semangat program sekolah dalam pelestarian lingkungan. Program menanam 5 pohon per siswa mesti dilanjutkan agar anak semuda mungkin paham esensi pelestarian lingkungan. Program tersebut tidak harus dilakukan di hutan, tetapi bisa diawali dari penanaman tanaman di lingkungan sekolah. Ketika siswa sudah terbiasa dan paham tujuan program tersebut, kelak dimana pun mereka berada pasti tergerak pada isuisu lingkungan. Akan tetapi, demi memastikan program tersebut terselenggara secara kontinu, diperlukan partisipasi kepala sekolah, guru, beserta dinas pendidikan. Misalnya, Kepala sekolah beserta guru mesti berkomitmen untuk secara konsisten menjalankannya. Dinas pendidikan daerah juga harus melakukan berbagai arahan kepada sekolahsekolah agar mewajibkan program tersebut atau sejenisnya. Selain itu, aktor di lingkungan perguruan tinggipunyaperanpenting dalam melawan deforestasi. Organisasi dan komunitas mahasiswa, baik yang bergerak di isu lingkungan maupun non lingkungan punya tanggung jawab dalam menjaga tanah air. Selama ini, kaum mahasiswa lebih banyak berorasi dalam unjuk rasa dan demonstrasi, ketimbang langsung berkontribusi nyata di lapangan. Sudah saatnya mengarahkan program organisasi, ko-
munitas pada rehabilitasi alam. Petingi perguruan tinggi pun mesti menjadikan program penanaman pohon bagi mahasiswa saat mereka melaksanakan program PKL atau KKN. Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) setiap 28 November harus dijadikan alarm untuk lebih peduli terhadap kondisi hutan dan lingkungan di tanah air. Peringatan tersebut tidak boleh dijadikan sebatas seremoni, melainkan diaktualisasikan dalam aksi konkret. Saat ini, kita tidak sedang berjuang bagi kehidupan hari ini. Lebih dari itu, kita sedang menjamin keberlangsungan hidup generasi masa depan yang lebih baik. Harus diakui, melawan deforestasi dengan mengedepankan penanaman pohon bukan hal yang mudah dan butuh waktu yang tidak singkat. Akan tetapi, kerjasama dan sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan meringankan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Mari gaungkan semangat menanam pohon. Salam lestari!
POJOK 31 formasi CPNS Pemprov NTB belum ada pelamar Telisik penyebabnya, carikan solusi
*** MWP kembali berpotensi mangkrak Akibat perencanaan tak matang
***
RAGAM
SUARA NTB Kamis, 28 November 2019
Jangan Lupakan Masyarakat Lokal Dari Hal. 1 Karena memang setiap pembangunan, termasuk pembangunan disektor pariwisata bagaimana bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Lapangan pekerjaan terbuka, sehingga ekonomi masyarakat terangkat. Yang pada akhirnya bisa meningkatkan taraf kesejateraan masyarakat. ‘’Kita bangun dengan susah payah kan juga untuk itu (masyarakat),’’ ujarnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif datang didampingi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo bersama beberapa pejabat di
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkifliemansyah juga turut mendampingi bersama Komisaris ITDC, Drs.HL. Gita Ariadi, M.Si. Dari jajaran ITDC, tampak Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer, Direktur Kontruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan. CEO AirAsia Indonesia Vertanita, GM. PT. Angkasa Pura (AP) I Lombok International Airport (LIA), Nugroho Jati juga ikut mendampingi. ‘’Prinsipnya pengembangan pariwisata harus dapat dirasakan banyak orang,’’ ujar Wishnutama. (kir)
Ditemukan Kerugian Negara Kasus Balai Nikah Dari Hal. 1 Saat ini, auditor sedang merampungkan angka kerugian negara untuk diserahkan ke Kejaksaan. ‘’Kerugian negaranya sudah ada. Kita sedang dalam proses merampungkan hasil audit,’’ kata Korwas Investigasi BPKP NTB, Adi Sucipto kepada Suara NTB kemarin. Namun angka kerugian negara tak disebutkan, karena hanya bisa disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa sebagai pihak yang mengajukan permintaan audit. Yang pasti katanya, audit sudah rampung dan segera diserahkan ke penyidik Kejaksaan. ‘’Kalau sudah rampung, akan segera kita serahkan ke penyidik,’’ jelasnya. Audit dimulai beberapa waktu lalu. Pihaknya menurunkan tim untuk koordinasi dengan penyidik Pidsus Kejari Sumbawa untuk proses hitung kerugian negara. Kerugian negara ditemukan setelah melalui audit untuk jenis kegiatan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Menguatkan keterangan BPKP, Kejari Sumbawa telah berkoordinasi terkait penanganan Kasus Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka. Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Reza Safetsila Yusa, SH, mengakui, berdasarkan koordinasi, BPKP sudah turunkan tim untuk melakukan perhitungan
kerugian negara. Dijelaskannya, perhitungan kerugian negara dilakukan selama sepakan guna mendukung pelaksanannya, pihaknya menyiapkan dokumen-dokumen serta terkait klarifikasi yang dilakukan. ‘’Kita sudah persiapan seluruh dokumen yang dibutuhkan maupun proses klarifikasi yang dilakukan. Kita akan men-support kegiatan audit itu,’’ terangnya. Sesuai rencana, audit rampung Oktober dan akan diserahkan November. Sebelumnya, Kejari Sumbawa menetapkan satu orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka tahun 2018. Tersangka berinisial JS selaku wakil direktur CV. STR sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Penetapan tersangka ini karena pihak Kejaksaan telah menemukan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung bernilai Rp 1,2 miliar lebih ini. Dalam pembangunan, realisasi fisiknya hanya sebesar 41,56 persen hingga berakhirnya masa kontrak. Sedangkan pencairan keuangan sudah dilakukan sebesar 100 persen. (ars)
Event MotoGP Terbaik Dari Hal. 1 Wishnutama pun mengaku kagum dengan potensi dan keindahan yang dimiliki kawasan The Mandalika. Sehingga pihaknya optimis gelaran MotoGP di kawasan The Mandalika bisa menjadi event balap terbaik. ‘’(MotoGP Mandalika) itu akan menjadi event MotoGP terbaik yang pernah ada,” harapnya. Dikatakannya, kawasan The Mandalika memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Yang mungkin hanya dimiliki oleh kawasan The Mandalika saja. Tidak ada di daerah lain. Dan, itu bisa menjadi nilai lebih tersendiri dari kawasan The Mandalika. Artinya, kawasan The Mandalika punya potensi yang luar bisa untuk dikembangkan. Pihaknya pun sudah bicara langsung dengan Gubernur NTB,
Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, soal bagaimana ke depan bisa terus mendukung pengembangan kawasan The Mandalika. Sehingga ke depan traffic kunjungan wisatawan ke daerah ini dan kawasan The Mandalika khususnya bisa semakin tinggi. Keberadaan event balap MotoGP sendiri diharapkan bisa menjadi salah satu pemicu kunjungan wisatawan ke daerah ini. Ditambah event-event pendukung lainnya. Karena bagaimanapun juga, ketika bicara pengembangan kawasan pariwisata salah satu barometer keberhasilannya ialah soal angka kunjungan wisatawan. ‘’Dengan potensi yang dimiliki, kita optimis kawasan The Mandalika maju ke depan,’’ katanya optimis. (kir)
Gubernur Keluarkan Tujuh Instruksi Dari Hal. 1 Dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. ‘’Maka gubernur menerbitkan Instruksi Gubernur Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB,’’ katanya. Sadimin menyebutkan, ada tujuh poin dalam instruksi gubernur tersebut. Pertama, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2020 secara terbuka melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan alamat https://sirup.lkpp.go.id Kedua, tender dapat dilaksanakan mendahului pengesahan DPA setelah RAPBD ditetapkan oleh DPRD. Ketiga, proses tahun anggaran 2020 yang ditender pada tahun 2019 dapat dilaksanakan oleh PPK Tahun Anggaran 2019. Keempat, kata Sadimin, pengajuan proses seleksi Jasa Konsultansi Perencanaan yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020, dilakukan paling lambat akhir bulan Januari 2020. ‘’Dan untuk pekerjaaan konstruksi fisiknya diajukan paling lambat bulan Juni 2020,’’ katanya. Kelima, gubernur menginstruksikan supaya kegiatan
konstruksi yang sudah ada DED-nya, pengajuan tender dilakukan paling lambat Maret 2020. Keenam, pengajuan tender barang/jasa lainnya, dilakukan paling lambat pada Oktober 2020. Terakhir, kata Sadimin, kepada OPD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan lingkup Pemprov NTB dalam melaksanakan pengadaan non tender atau pengadaan langsung dan penunjukan langsung harus melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Berdasarkan data Kanwil DJPB NTB, pada 2020 mendatang belanja barang yang bersumber dari APBN di NTB sebesar Rp3,21 triliun, belanja modal Rp3,52 triliun dan belanja bantuan sosial Rp15,09 miliar. Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp26,08 triliun untuk belanja kementerian/ lembaga dan 11 Pemda di NTB pada 2020. Alokasi anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu Pelayanan Umum Rp444,47 miliar, Pertahanan Rp429,88 miliar, Ketertiban dan Keamanan Rp1,51 triliun, Ekonomi Rp3,76 triliun, Lingkungan Hidup Rp390,23 miliar. Kemudian Perumahan dan Fasilitas Umum Rp580,29 miliar, Kesehatan Rp187,76 miliar, Pariwisata dan Budaya Rp2,72 miliar, Agama Rp199,65 miliar, Pendidikan Rp2,25 triliun, dan Perlindungan Sosial Rp20,87 miliar. (nas)
Halaman 15
Tersangka Kredit Fiktif Dijemput Paksa Mataram (Suara NTB) Setelah terancam masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), tersangka kasus korupsi kredit fiktif Bank NTB Cabang Dompu, Sur akhirnya memenuhi panggilan penyidik, Rabu (27/11). Direktur PT.Pesona Dompu Mandiri ini hadir setelah dipanggil paksa karena sebelumnya tiga kali mangkir pemeriksaan penyidik Kejati NTB. Informasinya, Sur mendatangi gedung Kejati NTB Rabu menjelang siang kemarin. Sur masuk ke ruang penyidik Pidsus di lantai dua gedung Kejati NTB. Hingga berita ini ditulis, pemeriksaan sedang berlangsung. Kejati NTB Arif, SH.,MM membenarkan pemeriksaan Sur. Kejati NTB tidak jadi memanggil paksa. “Sudah hadir dan sudah kita periksa tadi
oleh penyidik di Pidsus,” kata Kajati Rabu kemarin. Tersangka diakui selama pemanggilan tiga kali tidak kooperatif. Meski demikian, setelah hadir setelah dijemput paksa, jaksa tidak melakukan penahanan. “Karena, masalah penahanan wewenang dari penyidik. Kalau penyidik memutuskan menahan, saya tandatangani berkas penahanannya. Begitu
sebaliknya,” ujar Kajati. Namun tak dijelaskan alasan tersangka yang tidak kooperatif ini tidak ditahan. Meski penahanan sudah diatur dalam KUHAP. “Ada pertimbangan tertentu dari penyidik sehingga tidak menahan. Jadi silakan tanya saja ke penyidik alasan tidak ada penahanannya,” tandas Kajati. Dalam kasus ini, kerugian negara mencapai Rp 6,2 mil-
iar. Tersangka diketahui sudah mengembalikan kerugian negara tersebut ke kas daerah. Terkait dengan kredit yang sudah dilunasi, tak mempengaruhi proses penyidikan. Penanganan kasusnya kembali ke pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. ‘’Artinya pengembalian tidak menghapus tindak pidananya. Makanya proses (hukumnya) jalan terus,’’ ujarnya. Dia meminta bidang Pidsus segera menyelesaikan kasus tersebut. Agar tidak menjadi tunggakan tahun depan. ‘’Kalau tidak ada halangan
lagi, dua hingga tiga minggu ke depan kita limpahkan berkasnya,’’ ujarnya. Pada kasus tersebut, Sur ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut bersama Kepala Bank NTB Cabang Dompu Syarifudin Ramdan. Dugaan kredit fiktif itu terendus atas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pada kasus tersebut ditemukan kerugian negara mencapai Rp6,2 miliar. Nilai kerugian negara itu muncul dari lima bentuk transaksi secara bertahap ke pihak debitur. Mulai dari pencairan Rp3 miliar, Rp1,5 miliar, Rp1 miliar, Rp500 juta, hingga Rp 200 juta. (ars)
Lombok Barat Keluar dari Zona Buruk Pelayanan Publik Mataram (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berhasil keluar dari status zona merah atau kondisi buruk dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik untuk level Provinsi NTB. Padahal tahun lalu ditetapkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan NTB sebagai kabupaten terburuk dalam pelayanan publik. ‘’Maka kini Lombok Barat melejit menjadi terbaik di Provinsi NTB, bahkan menduduki posisi ketiga terbaik secara nasional dengan nilai skor mencapai 98,30,’’ kata Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan,
Muhammad Ridho Rasyid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/11). Untuk diketahui, kata Ridho, tahun lalu Lombok Barat berada pada zona merah dengan nilai 44,68 dan hanya mampu menempati urutan ke162 secara nasional. ‘’Ini berarti lompatan yang dilakukan Lombok Barat tahun ini sangat fantastis,” ujarnya mengutip pernyataan Sekda Lobar H. Moh. Taufiq saat menerima Anugerah Pelayanan Publik yang diselenggarakan Ombudsman RI di Hotel JS Luwansa Kuningan Jakarta Selatan, kemarin. Dalam catatannya, Pemkab Lobar hanya kurang skor dari Kabupaten Mojokerto di ranking satu dengan skor 99,63 dan di posisi kedua Kabupat-
en Lamandau dengan perolehan skor 98,60. Hal itu didapatkan berdasarkan survei oleh Ombudsman RI pada periode Bulan April-Agustus 2019 yang dilakukan secara independen terhadap 7 kementerian/ lembaga, 6 provinsi dan 215 kabupaten/kota se-Indonesia. Sementara H. Moh. Taufiq dalam keterangan tertulisnya memastikan bahwa zona hijau adalah kerja keras seluruh aparatur dan Perangkat Daerah pasca hasil survei tahun lalu berada pada zona paling bontot di NTB. ‘’Raihan penghargaan ini merupakan wujud dari implementasi visi kita. Kita melakukan perbaikan menyeluruh terhadap seluruh akomponen yang dituntut
dalam pelayanan publik,’’ terang Taufiq. Ke depan, kata Taufiq, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik akan dilakukan secara paralel dengan reformasi birokrasi , sistem pengawasan intern pemerintahan, pembentukan mental kerja melalui sekolah perjumpaan, penetapan zona integritas, dan whistleblower system di mana sistem bisa menghimpun dan menindaklanjuti aduan masyarakat. Taufiq berkeyakinan bahwa mental aparatur di Lombok Barat bisa berubah menjadi pelayan masyarakat yang berintegritas serta mengedepankan ketaatan pada hukum. Di kesempatan terpisah, Kepala Ombudsman RI Per-
wakilan NTB, Adhar Hakim, SH.MH melalui pesan WhatsApp menyatakan bahwa observasi kepatuhan ini adalah tools untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam membangun proses pelayanan yang sesuai dengan undang-undang. ‘’Karena itu, sebaiknya capaian ini harus dilihat sebagai langkah awal perbaikan pelayanan kepada publik agar mudah terkontrol bagi capaian kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan. Saya sampaikan selamat kepada Pemda Lombok Barat atas capaiannya. Semoga pelayanan publiknya semakin membaik,’’ harap Adhar. (ars)
Lima Jabatan Dipansel
Pemkot Mataram Bersurat Coba Sabu Langsung Masuk Penjara ke KASN Mataram (Suara NTB) Selama ini, belum ada kejelasan terhadap pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkot Mataram yang lama lowong. Rabu (27/11) kemarin, akhirnya Pemkot Mataram, mengirim surat ke Komis Aparatur Sipil Negara meminta rekomendasi pelaksanaan pansel. ‘’Hari ini (kemarin) surat sudah kita kirim ke KASN,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati. Lima jabatan yang akan dipansel adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pariwisata dan Staf Ahli. Sedangkan, jabatan Kasat Pol PP sambung Nelly, dibiarkan lowong terlebih dahulu. Sebab, status kepegawaian Bayu Pancapati setelah dicek di sistem administrasi pelayanan kepegawaian masih sebagai pegawai Pemkot Mataram. ‘’Pansel lima orang dulu. Kalau Bayu belum selesai setelah kita cek di SAPK,’’ jelasnya.
Nelly menambahkan, dokumen yang dikirim ke KASN lengkap. Seperti asesor, analisis kinerja, tim pansel dan dokumen lainnya. Dia memprediksi rekomendasi keluar sekitar dua atau tiga hari. Soft file rekomendasi bisa diambil pada Senin (2/12). Setelah itu diumumkan membuka pendaftaran seleksi JPTP. ‘’Insya Allah, kalau Mataram ndak pernah lama. Paling dua hari sudah keluar izinnya,’’ ucapnya. Soal komposisi tim pansel dikatakan Nelly, tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Yakni, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito, Asisten III Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, mantan birokrat Drs. H. Djaswad, ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono dan Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. Muhammad Ali. Nama - nama tim pansel juga telah dikirim ke KASN. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi sebelumnya, menyerahkan proses seleksi pada tim pansel. Semua pejabat dipersilakan ikut selama memiliki kompetensi. ‘’ Kita terbuka silakan siapa saja boleh ikut,’’ katanya. (cem)
Mataram (Suara NTB) Dua pemilik sabu pindah tempat tinggal ke Rutan Polresta Mataram. Masing-masing mendapatkan suplai dari pengedar berbeda. Menandakan pasar peredaran narkoba masih tersebar di beragam tempat. Kaur Binopsnal Satresnarkoba Polresta Mataram Ipda Nyoman Diana Mahardika menjelaskan, pihaknya mengamankan dua orang yang diduga memiliki sabu. “Mereka ini membuat resah dengan mengonsumsi sendiri dan beramai-ramai. Mereka orang yang menyediakan tempat untuk penyalahgunaan narkoba,” ujarnya, Rabu (27/11). Satu pelaku, SR (35) tak berkutik saat polisi menggerebek rumahnya di Kebun Sari, Ampenan, Mataram kemarin. SR awalnya tenang karena barang bukti tidak ditemukan di badannya. “Setelah digeledah rumahnya, kita temukan plastik berisi sabu lengkap dengan alat hisapnya,” sebutnya. Sabu tersebut seberat
31 Formasi CPNS Pemprov NTB Belum Ada Pelamar Dari Hal. 1 SMKN 1 Lenangguar, SMKN 1 Plampang, dan SMKN 1 Monta. Selanjutnya untuk formasi tenaga kesehatan ada puluhan formasi yang masih kosong pelamar. Antara lain, formasi dokter gigi di RSMA, psikolog klinis di RSMA. Selain itu, formasi dokter spesialis anak RSJ Mutiara Sukma dan RSMA, dokter spesialis anestesi RS Mata NTB, dokter spesialis bedah RSMA, dokter spesialis bedah syaraf RSMA. Kemudian, dokter spesialis jantung RSMA, dokter spesia-
lis kandungan RSMA, dokter spesialis kulit dan kelamin RSMA, dokter spesialis mata RS Mata NTB, dokter spesialis paru RSMA, dokter spesialis patologi anatomi RSMA, dokter spesialis penakit dalam RSJ Mutiara Sukma, dokter spesialis radiologi RSMA, dokter spesialis rehabilitasi medik RSJ Mutiara Sukma, dokter spesialis syaraf RSJ Mutiara Sukma dan RSMA, dokter spesialis THT RSMA dan dokter spesialis urologi RSMA. Fathurrahman menyebutkan, total jumlah pelamar CPNS di NTB hingga Rabu (27/11) siang sudah mencapai
84.795 orang. Pelamar terbanyak di Lombok Tengah sebanyak 17.443 orang. Pendaftaran CPNS di Loteng sudah ditutup pada 26 November lalu. Kemudian, pelamar CPNS terbanyak kedua berada di Lombok Timur mencapai 12.771 orang. Disusul Kabupaten Bima sebanyak 10.225 pelamar, Sumbawa 8.233 pelamar, Pemprov NTB sebanyak 7.998 pelamar. Dompu 7.088 pelamar, Lombok Utara 6.110 pelamar, Kota Mataram 4.814 pelamar, Lombok Barat 3.729 pelamar, Kota Bima 3.622 pelamar dan Sumbawa Barat sebanyak 2.762 pelamar. (nas)
0,52 gram. Pelaku SR mengaku sudah setahun terakhir ini memakai sabu. Dia mendapat suplai dari pengedar di kawasan Cakranegara. “Positif narkoba hasil tes urine-nya,” kata Nyoman. Sementara, pelaku berinisial MS (39) juga diciduk karena kepemilikan sabu seberat 0,40 gram. Pelaku yang kecanduan sabu selama dua tahun terakhir ini mendapatkan barang dari kawannya berinisial JM. Pelaku ditangkap di Seganteng, Cakranegara Selatan, Cakranegara pagi kemarin. “Pelaku mendapatkan barang dari tetangganya berinisial P, dari Seganteng juga. Penjualnya ini masih kita dalami,” terangnya. Nyoman menyebut dua pelaku itu kini sudah diamankan di ruang tahanan Polresta Mataram. Mereka dijerat dengan pasal 112 dan atau pasal 127 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun. (why)
Mengabdi 10 Tahun dengan Gaji Minim Dari Hal. 1 “Saya mengabdi sebagai guru karena panggilan hati. Dan ini juga membuat saya bertahan sampai sekarang. Kalau bukan kita sebagai putra daerah, lantas siapa lagi yang akan membangun Tambora ini,” ujarnya. Ia mengaku, di sekolah tersebut sudah ada sejumlah guru ASN yang ditugaskan. Namun nyaris tidak kelihatan batang hidungnya. Puluhan guru sukarela yang berupaya mengabdi pun satu persatu pergi meninggalkan SDN Tambora karena alasan ekonomi.
“Saya sendiri harus pandai mengatur waktu untuk mencari uang sampingan. Yakni menjadi kondektur truk, porter pendakian gunung, buruh pembersih kebun kopi hingga menjadi driver mobil,” katanya. Sugeng berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sebagai pengambil kebijakan untuk dapat melihat keadaan dan nasib guru sukarela di Kecamatan Tambora secara khusus. Dengan harapan bisa diperhatikan. “Harapan saya pemerintah bisa memperhatikan nasib kami di Tambora,” pungkasnya. (uki)
Pemprov dan Lotim Terbesar Peroleh Jatah Dana APBN Dari Hal. 1 Dengan rincian sebesar Rp9,78 triliun untuk belanja pemerintah pusat kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Rp16,31 triliun untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Secara keseluruhan, dokumen DIPA untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga yang diserahkan dan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB sebanyak 394 DIPA. Yang mencakup nilai sebesar Rp9,78 triliun, yang akan dibayarkan di 4 KPPN, yaitu
KPPN Mataram 246 DIPA sebesar Rp7,47 triliun, KPPN Selong 27 DIPA sebesar Rp659,97 miliar, KPPN Sumbawa Besar 53 DIPA sebesar Rp577,79 miliar, dan KPPN Bima 68 DIPA sebesar Rp1,07 triliun. Dilihat dari nominalnya, jumlah alokasi DIPA Tahun 2020 terbesar yaitu pada satuan kerja SNVT Pembangunan Bendungan BWS Nusa Tenggara I sebesar Rp1,51 triliun, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara I Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp576,97 miliar dan
Korem-162 Dam IX/UDY Rp384,46 miliar. Dilihat dari penggunaannya, alokasi tersebut meliputi alokasi yang digunakan langsung oleh Satker Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp9,28 triliun. Sedangkan Rp497,48 miliar lainnya digunakan oleh OPD dalam kerangka pembiayaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan masing-masing rincian yaitu, pembiayaan Dekonsentrasi sebesar Rp140,26 miliar dan Tugas Pembantuan sebesar Rp357,22 miliar. Secara fungsional, alokasi
tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu Pelayanan Umum Rp444,47 miliar, Pertahanan Rp429,88 miliar, Ketertiban dan Keamanan Rp1,51 triliun, Ekonomi Rp3,76 triliun, Lingkungan Hidup Rp390,23 miliar. Kemudian Perumahan dan Fasilitas Umum Rp580,29 miliar, Kesehatan Rp187,76 miliar, Pariwisata dan Budaya Rp2,72 miliar, Agama Rp199,65 miliar, Pendidikan Rp2,25 triliun, dan Perlindungan Sosial Rp20,87 Miliar. Dari jenis belanja, alokasi tersebut terdiri
dari belanja pegawai Rp3,03 triliun, belanja barang 3,21 triliun, belanja modal Rp3,52 triliun dan belanja bantuan sosial Rp15,09 miliar. Sementara alokasi TKDD untuk 11 Pemda di NTB Tahun 2020 sebesar Rp16,31 triliun. Terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,08 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp4,68 triliun, Dana Desa (DD) sebesar Rp1,23 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp933,70 miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp371,46 miliar. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Kamis, 28 November 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Pemda KLU Utang Biaya Berobat Masyarakat Miskin Rp7,3 Miliar Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga saat ini masih menunggak klaim biaya pengobatan masyarakat miskin. Jumlahnya mencapai Rp 7,327 miliar lebih. Hal itu dikatakan Plt. Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. Lalu Bahrudin, saat menjawab pertanyaan Banggar DPRD KLU, Selasa (26/11) lalu. Bahrudin menyatakan, banyaknya utang biaya berobat masyarakat itu muncul dari akumulasi utang klaim pelayanan kesehatan sejak tahun 2017 dan 2018, sehingga untuk menalangi hal itu, pihaknya mengusulkan anggaran pembayaran pada RAPBD 2020 melalui belanja jasa pelayanan umum DBHCHT yang bersumber dari DAU. “Biaya berobat masyarakat tidak mampu KKS (Kartu KLU Sehat) dan pembayaran klaim biaya masyarakat miskin sebesar Rp 7.327.665.643,- diperuntukkan untuk membayar utang Klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun 2017, 2018 dan tahun berjalan 2019 dengan jumlah kasus 8.320 kasus,” ungkapnya. Ia menjelaskan, masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS diakomodir melalui KKS. Adapun rincian utang KKS sebagai berikut. Pada tahun 2017, di unit pelayanan RSUP NTB, terdapat utang sebesar Rp 1,802 miliar untuk jumlah 630 kasus rawat inap dan rawat jalan, serta Rp 226,189 juta untuk 377 kasus persalinan. Di RSUD Tanjung, terdapat utang Rp 1,449 miliar lebih untuk 2.499 kasus persalinan, serta utang atas 189 kasus persalinan di puskesmas senilai Rp 113,4 juta. Sementara pada tahun berjalan 2019, total utang sebesar Rp 3,673 miliar untuk 4.431 kasus rawat inap dan rawat jalan. Rinciannya, Rp 1,283 miliar lebih di RSUP NTB untuk 658 kasus rawat inap, utang di RSUD Tanjung sebesar Rp 2,245 miliar untuk 2.856 kasus rawat inap dan rawat jalan, serta utang Rp 144,215 juta untuk 917 kasus serupa di semua puskesmas ditambah lagi utang Rp 116,4 juta untuk 194 kasus persalinan di puskesmas. “Terkait dengan belanja premi asuransi kesehatan bersumber dari pajak rokok tahun 2020 sebesar Rp10.829.268.845, diperuntukkan untuk membayar premi BPJS bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBI KLU), dengan mekanisme sharing dengan Pemerintah Provinsi NTB,” ujar mantan Direktur RSUD KLU ini. (ari)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Proyek Jalan Mareje-Cendimanik
Rekanan Diminta Bertanggung Jawab Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat (Lobar) memangil rekanan yang mengerjakan proyek Jalan Mareje Kecamatan LembarCendimanik Kecamatan Sekotong. Dinas terkait meminta rekanan bertanggung jawab memperbaiki akses jalan yang dinilai berkualitas jelek tersebut. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Lobar, Hambali menjawab keluhan warga Mareje yang masuk ke Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Lobar tak menampik jika kualitas pengerjaan jalan di beberapa titik tersebut kurang bagus. Menurut dia, kemungkinan titik yang bermasalah aspalnya ini di tanjakan, sebab daerah ini pegunungan yang curam. “Kemungkinan ini akibat ikatan lapisan ruas batas tidak menyatu, karena lokasi pegunungan yang curam,” jelasnya, Rabu (27/11). Untuk penanganan perbai-
kan, nantinya aspal yang mengelupas akan dikupas lalu diganti dengan aspal baru. Dijelaskan, sejauh ini sudah ada laporan dari PPK yang akan melaksanakan perbaikan Kamis (28/11). Proyek ini belum berakhir kontak pekerjaannya, sehingga apapun kerusakan yang terjadi tetap menjadi tanggung jawab rekanan. Ia menekankan agar pembangunan aspal lebih bagus, baik dari segi ketebalan aspal. Tidak bisa ketebalan jalan ini, seperti yang di Mereje. “Ini lapis pertama kelihatannya kok tipis, nah ndak ngerti kerjanya. Apa karena tanjakan ter-
us, tidak meratanya penggilesan. Dan ini akan segera ditindaklanjuti, besok pagi (hari ini, red) dimulai,” jelas dia. Diakuinya, pengerjaan proyek jalan khususnya jalan di wilayah Sekotong banyak terhambat masalah sosial. Pemborong sulit mau cepat bekerja akibat gangguan tersebut, sehingga begitu kontrak mau mepet, barulah pekerjaannya dikebut. Itu pun kata dia meminta bantuan aparat Intelijen agar berjalan aman. “Sebelumnya ndak bisa berjalan, kami libatkan Intel dari Korem agar pekerjaan ini bisa berjalan,” aku dia. (her)
(Suara NTB/ist)
BERMASALAH - Kualitas pengerjaan proyek Jalan MarejeCendimanik ini bermasalah. Rencananya, Kamis ini proses perbaikan akan dilakukan kontraktor.
Maju di Pilkada Loteng
Ferdi Dapat Lampu Hijau
(Suara NTB/ris)
PRODUK - Aneka produk Ombak Food Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat yang dipajang untuk wisatawan.
IKM Loteng Butuh Outlet di KEK Mandalika
Praya (Suara NTB) – Semakin banyak Industri Kecil Menengah (IKM) yang tumbuh di Lombok Tengah (Loteng) dalam beberapa tahun terakhir. UD. Ombak Bersatu yang berbasis di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat sejak tiga tahun lalu bergelut di industri kuliner yang berbahan baku sayur-sayuran produk lokal. Kini mereka membutuhkan outlet di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai lokasi berjualan. Owner UD. Ombak Bersatu, Yosi Eka Kurniawati kepada Suara NTB, Selasa (26/11) menuturkan, IKM bidang kuliner yang memproduksi oleh-oleh atau suvenir memang butuh tempat
khusus di KEK Mandalika untuk melayani konsumen. KEK Mandalika akan menjadi destinasi yang sangat ramai beberapa tahun ke depan, sehingga IKM lokal harus bisa tampil di sana agar tak menjadi penonton di daerah sendiri. “Kami ingin ada outlet atau gerai khusus di Mandalika. Mudahan bisa difasilitasi oleh pemerintah nantinya. Semoga juga ada platform untuk melindungi IKM di Loteng agar kita tidak jadi penonton nantinya,” harap Yosi. Adapun produk yang dijual seperti jahe gulung, stik daun kelor, stik duri ikan, keripik pare dan lainnya. Usaha Dagang dengan merek Ombak Food ini berawal dari upaya pemberdayaan perempuan di Kampung Om-
bak, Dusun Bonjeruk Dalam. Para perempuan yang tak memiliki pekerjaan diberdayakan melalui aktivitas ekonomi seperti ini sehingga mereka memiliki penghasilan. “ Usaha ini dimulai tahun 2017. Awalnya KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari ). Nah karena hasilnya melimpah, kami mulai berpikir bagaimana kami meningkatkan nilai jualnya, sehingga kami buat industri olahan pangan dari sayursayuran,” tambahnya. Meski baru berusia tiga tahun, produk Ombak Food ini tak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya pasarnya sudah merambah pasar mancanegara.” Ini sudah sampai Singapura, Hong Kong dan minggu depan akan dikirim ke Qatar,” terangnya. Untuk pasar lokal, produk ini biasa dijual kepada wisatawan yang datang ke Desa Wisata Bonjeruk. Sebagai produk yang layak jual sampai luar negeri, produk Ombak Food juga sudah dilengkapi dengan label halal, keterangan kedaluwarsa serta PIRT. Soal harga, produsen tidak mamatok harga yang tinggi. Satu bungkus dengan berat 80 gram dijual dengan harga Rp 15 ribu. Ia mengaku pemerintah daerah sudah memberikan intervensi berupa bantuan seperti peralatan dan bibit sayursayuran.” Bantuan berupa peralatan produksi dari Dinas Ketahanan Pangan Loteng , juga bantuan mulai bibit sampai pupuk. Sementara dari Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian Provinsi NTB kami dibantu label halalnya,” tutupnya.(ris)
Praya (Suara NTB) Langkah Ferdian Elmiansyah untuk ikut bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2020 mendatang, tampaknya bakal berjalan mulus. Setelah sempat terganjal restu dari keluarga, niatan putra Bupati Loteng ini untuk maju di Pilkada Loteng mendatang kini sudah mendapat lampu hijau dari pihak keluarga. “Secara prinsip keluarga sudah mendukung,” tegas Hj. Baiq Irma Budiani Suhaili, ibu Ferdian Elmiansyah, kepada wartawan, Rabu (27/11). Pihak keluarga awalnya masih ragu untuk memberikan izin kepada Ferdi – sapaan akrab putra Bupati Loteng H. M. Suhaili FT ini untuk maju di Pilkada Loteng mendatang. Namun akhirnya keluarga memutuskan memberikan izin. Tapi hanya sebatas itu. Soal
kemudian bagaimana langkah selanjutnya termasuk dengan siapa Ferdi bakal berpasangan di Pilkada Loteng mendatang, itu diserahkan ke proses politik yang ada. Dengan kata lain, dengan siapapun Ferdi akan berpasangan di Pilkada Loteng tahun 2020 mendatang, pihak keluarga tidak mau ikut campur terlalu dalam. Sebagai putra orang nomor satu di Loteng, figur Ferdi cukup banyak menarik minat bakal calon kepala daerah yang lain. beberapa nama pun disebut-sebut bakal menjadi calon pasangan bagi Ferdi, mulai dari Wabup Loteng yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP. Ada juga nama Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi. Tidak hanya itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Loteng, H.L. Putria juga sudah mulai mendekat. (kir)