HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
SABTU, 28 SEPTEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
12 HALAMAN NOMOR 166 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Jalan Nasional Tak Layak
NTB Desak Pusat Percepat Realisasi Jalan Layang Lembar–Kayangan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terus mendorong Pemerintah Pusat segera merealisasikan proyek jalan layang (fly over) Lembar - Kayangan. Pasalnya, kondisi jalan nasional yang ada di Pulau Lombok dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur sudah tidak layak. Dalam beberapa tahun ke depan, jalan nasional yang menjadi jalur logistik nasional itu akan semakin macet. ‘’Apabila tidak dilakukan pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan, maka akan terus terjadi bottlenecking (kemacetan),’’ ujar Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP. Ia mengatakan, ada dua
opsi pembiayaan untuk proyek jalan layang sepanjang 103 Km tersebut. Pertama, pembangunannya lewat APBN, karena merupakan jalan nasional. Ke dua, apabila APBN terbatas, maka dapat menggunakan pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). ‘’Itu kita upayakan. Kalau ndak, kan repot, Wedha Magma Ardhi
bottlenecking terus di sini. Sehingga kita minta untuk bisa dipercepat (realisasinya). Kalau pemerintah pusat tidak punya uang, iya KPBU. Tapi yang melaksanakan pemerintah pusat, Kementerian PUPR,’’ kata Ardhi dikonfirm a s i
Suara NTB, Jumat (27/9) siang. Dalam beberapa tahun ke depan, jalan nasional yang ada saat ini tak mungkin lagi menampung jumlah kendaraan yang semakin padat di Pulau Lombok. Sehingga untuk sementara mengatasi kepadatan lalu lintas di Pulau Lombok, terutama ratusan truktruk besar yang ada tiap hari, Bersambung ke hal 11
’’
Apabila tidak dilakukan pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan, maka akan terus terjadi kemacetan (Suara NTB/dok)
OTT Oknum Pejabat SNVT PP
Tingkat Pengangguran Terbuka di NTB Turun Mataram (Suara NTB) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB terus menurun dari tahun ke tahun. Pada 2013, TPT NTB sebesar 5,38 persen, turun menjadi 3,27 persen pada Februari 2019. Meskipun TPT turun, namun angka pengangguran tersembunyi masih cukup tinggi. Pengangguran tersembunyi adalah masyarakat yang setengah menganggur dan bekerja paruh waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Bersambung ke hal 11
Dugaan Setoran Tujuh Proyek Rusun Didalami Mataram (Suara NTB) Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan (PP) Kementerian PUPR Provinsi NTB, BR (56) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga meminta uang proyek Rusun Ponpes Modern Al-Kahfi Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Indikasi serupa untuk proyek serupa sedang didalami. Kapolres Mataram AKBP H Syaiful Alam menjelaskan, tersangka BR yang merupakan PNS diduga telah memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu demi menguntungkan diri sendiri. Tersangka BR dikenai pasal 12 huruf e UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. A n c a m a n nya,
pidana penjara minimal empat tahun dan paling lama 20 tahun. ‘’Di NTB dari hasil pemeriksaan ada tujuh proyek Rusun dan Rusus totalnya sekitar Rp21 miliar. Kita dalami apakah ada permint a a n
serupa untuk proyek lainnya,’’ ujarnya, Jumat (27/9) kemarin. Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mataram menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat BR menjadi tersangka. BR diduga meminta uang jatah proyek sebesar Rp100 juta dari proyek yang nilainya Rp3,49 miliar tersebut. Bersambung ke hal 11
TO K O H Kebijakan Bisa Tak Tepat PEMANFAATAN data statistik untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan dapat memberikan target pelaksanaan program yang jelas. Baik oleh pemerintah atau pihak manapun yang menggunakan data tersebut. Untuk itu, dalam Sensus Penduduk 2020 (SP2020), Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencanangkan penerapan sistem dalam jaringan (daring) untuk memaksimalkan perolehan data. Kepala BPS NTB, Suntono, menerangkan SP2020 akan dimulai pada Februari-Mei 2020 mendatang. Bersambung ke hal 11 Suntono (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R Koordinasi dengan Kemensos
(Suara NTB/dok)
T. Wismaningsih Dradjadiah
GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah memerintahkan, Dinas Sosial (Disos) mengatensi nasib warga NTB yang berada di Wamena Papua. Menindaklanjutinya, Disos NTB berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait evakuasi warga NTB yang ada di sana, termasuk mengenai pemulangannya. ‘’Kalau yang mau tetap di sana, tetap saja di sana. Tapi kalau mau pulang, itu yang kita koordinasikan (dengan Kemensos) bagaimana pemulangannya. Pak Gubernur sudah memerintahkan supaya tetap diperhatikan,’’ kata Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/9) siang. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/why)
BB - Kapolres Mataram AKBP H Syaiful Alam menunjukkan barang bukti (BB) uang tunai diduga setoran jatah proyek yang diminta tersangka Bulera, Jumat (27/9). Polres Mataram mendalami indikasi serupa untuk tujuh proyek Rusun dan Rusus lainnya.
Puncak Peringatan Hari Jadi Ke-109
Desa Rempung, Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Pertama di NTB Selong (Suara NTB) Jumat (27/9) kemarin merupakan puncak peringatan hari jadi Desa Rempung ke-109. Puncak acara ini dirangkaikan dengan diresmikannya Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial pertama di NTB di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur oleh Pemprov melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB. Kepala Desa Rempung Umar Ubaid, mengatakan bahwa Desa Rempung yang dikenal dengan Desa Burdah saat ini genap berusia 109 tahun. Desa yang memiliki moto ‘’Tebar Cinta-Tata Kerja-Ukir
Karya’’ ini terus melakukan berbagai inovasi dalam memajukan desa dan mensejahterakan masyarakatnya. Berbagai prestasi sudah ditorehkan oleh Desa Rempung dari tangan dingin sang kepala desa. Salah satu prestasi yang cukup membanggakan berupa berhasilnya Perpustakaan Desa Rempung menjadi juara I klaster C dalam lomba Perpustakaan Desa Tingkat Nasional tahun 2019. Prestasi ini tidak hanya mengharumkan nama desa pada khususnya, akan tetapi mengangkat derajat nama Kabupaten Lotim dan Provinsi NTB di kancah nasional. Bersambung ke hal 11
LAUNCHING - Pemukulan gendang beleq tanda di-launchingnya Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial pertama di NTB di Desa Rempung pada puncak peringatan hari jadi Desa Rempung ke-109 tahun 2019, Jumat (27/9).
Gubernur Perintahkan Percepat Evakuasi 153 Warga NTB di Wamena Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, memerintahkan jajarannya untuk mempercepat evakuasi 153 jiwa warga NTB di Wamena, Papua yang mengungsi akibat kerusuhan di daerah tersebut. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Jumat (27/9). Najamuddin mengutarakan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari warga NTB yang terjebak di daerah tersebut. Informasi ini pun telah disampaikan kepada Gubernur NTB. Atas informasi tersebut, gubernur langsung memerintahkan agar ditempuh upaya semaksimal mungkin untuk mengevakuasi warga NTB di daerah tersebut. Untuk itu, Pemprov NTB langsung sigap berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Polda NTB untuk bisa segera memulangkan mereka yang terjebak.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah menegaskan, sejumlah upaya serius telah ditempuh untuk mempercepat evakuasi. ‘’Kami menaruh atensi terhadap kondisi mereka. Dan saat ini kami dengan berbagai pihak, sedang mengupayakan jalan keluar yang aman untuk mereka,’’ jelasnya. Informasi adanya warga NTB korban kerusuhan di Wamena ini telah berhasil terkonfirmasi melalui panggilan telepon dengan Mazhari, Guru Kontrak asal Soromandi Bima dan Suhardin, Guru Kontrak asal Rada, Bolo, Bima. Berdasarkan keterangan keduanya, diketahui ada 153 jiwa warga NTB korban kerusuhan. Dari jumlah tersebut, 40 orang sudah dievakuasi ke Sentani, Jayapura dengan pesawat komersial, dibantu oleh Rukun Keluarga Bima (RKB) Jayapura. Saat ini, 48 orang lainnya sedang mengungsi. Bersambung ke hal 11
(Suara NTB/yon)
Wamena Tak Kondusif
Warga Bima di Papua Minta Dipulangkan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 153 warga Bima di Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua meminta dipulangkan ke NTB. Pasalnya, Wamena sudah tak kondusif bagi para perantau NTB tersebut akibat kerusuhan yang terjadi di sana. Koordinator Rukun Keluarga Bima (RKB) Wilayah Wamena, Suhardin yang dikonfirmasi Suara NTB lewat ponselnya dari Mataram, Jumat (27/9) siang menyebutkan sebanyak 153 warga Bima yang terdata di Wamena. Ia menyebut masih banyak warga NTB lainnya yang berada di daerah tersebut. Dari 153 orang warga Bima yang ada di Wamena, sebanyak 50 orang sudah dievakuasi ke Kota Jayapura. Bersambung ke hal 11
SUARA NTB Sabtu, 28 September 2019
SUARA MATARAM
Halaman 2
Penunggak Pajak Reklame Disanksi DALAM rangka pengembangan wisata, kelurahan Ampenan Tengah belum lama ini mengadakan kegiatan kegiatan lomba dalam rangka mengembagkan daerah wisata di lingkungan Kota Tua Ampenan dan Kokok Jangkok. Lurah Ampenan Tengah, Hasbullah menyampaikan, pada bulan Nopember 2019 mendatang, semua warga di kelurahan Ampenan Tengah diajak mengikuti lomba yang diinisiasi kelurahan berupa lomba video dan lomba menulis tentang Kokok Jangkok. Tujuan dari lomba ini, (Suara NTB/viq) lanjut Hasbullah, untuk Hasbullah pengembangan wisata di daerah kelurahan Ampenan Timur. “Di sebelah Timur ada kita buat Taman Bako itu, di situ nanti ada wisata edukasi. Ini merupakan semangat kita ke depannya. Itu juga rencanakan nanti launchingnya di bulan Juni 2020,” kata Hasbullah kepada Suara NTB, Jumat (27/9). Untuk mengembangkan wisata di kelurahan Ampenan Tengah kata Hasbullah, kelurahan mengandeng kelurahan Banjar. Hal itu karena kelurahan Banjar satu Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan aliran di Kokok Jangkok. “Jadinya dia (kelurahan Banjar, red) tetap ikut. Karena juga di situ ada pengembangannya nanti. Nanti dimulai pada bulan Nopember. Kita buatkan taman Bako dulu,” jelasnya. Selain pembuatan Taman Bako, kelurahan juga sedang merampungkan pembuatan buku sejarah Noni (dara Belanda). “Di Ampenan kan ada dua kisah antara Noni dan orang Sasak pacaran. Itulah yang akan kita sajikan kepada wisatawan. Nah nanti kita adakan lomba-lomba masalah Kokok Jangkok juga,” tandasnya. Khusus Taman Bako, kelurahan menyiapkan anggaran sebesar Rp2,8 miliar. “Anggaran itu kita dapat segitu dari pihak lain. Terus nanti, pengembangannya ke bawah itu setelah lomba tentang video dan menulis, pengumumannya Desember nanti,” jelasnya. Kelurahan Ampenan Tengah juga sedang menyiapkan pembentukan Pokdarwis (kelompok pemuda sadar wisata) kelurahan.”Kita sudah rancang semua. Dan kegiatankegiatan itu intinya mengangkat nama Ampenan,” katanya. “Karena di Ampenan itu banyak suku etnis. Di situ, kegiatan ini nanti kita kemas menjadi ‘Ampenan Kota Cinta’. Kita akan buatkan tempat-tempat selfie dan sebagainya,” demikian Hasbullah. (viq)
Sudah Tak Relevan
(Suara NTB/dok)
I Wayan Sugiartha
RENCANA pembangunan graha DPRD Kota Mataram disambut antusias kalangan Dewan. ‘’Dengan rencana pembangunan yang baru kita berharap memenuhi semua persyaratan,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Syarat yang dimaksud seperti adanya tangga darurat dan lain sebagainya. Apalagi NTB diketahui sebagai daerah rawan gempa. Oleh karena itu, Wayan meminta pihak yang mengerjakan pembangunan graha DPRD Kota Mataram nantinya harus betul-betul memper-
hatikan kekuatan konstruksi. Seperti diketahui, pembangunan graha DPRD Kota Mataram direncanakan menelan anggaran sekitar Rp40 miliar. ‘’Kalau jumlahnya ini dari sisi teknis mungkin kita tidak mengintervensi, ya sepanjang memenuhi kebutuhan. Seperti desain dan lain sebagainya. Kalau memang sebesar itu yang dibutuhkan, ya silahkan,’’ ujarnya. Politisi PDI Perjuangan ini melihat, pembangunan graha paripurna merupakan sebuah keputusan yang tepat. Pasalnya, gedung DPRD Kota Mataram yang ada saat ini, sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada. ‘’Kalau gedung yang sekarang, jangan untuk paripurna yang seperti ini (pelantikan pimpinan DPRD Kota Mataram, red), untuk paripurna biasa saja, tidak cukup,’’ terang Wayan. Menurut anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini, kondisi gedung DPRD Kota Mataram saat ini, tidak mampu menampung peserta dalam jumlah banyak. ‘’Selain memperhatikan akses mitigasi bencana, pembangunan graha DPRD Kota Mataram juga harus mempertimbangkan daya tampung,’’ katanya. Saat ini, untuk ruang fraksi Sekretariat kewalahan menyiapkan. Sehingga, lantai paling atas dari gedung DPRD Kota Mataram, dimanfaatkan untuk ruang fraksi bagi fraksi-fraksi gabungan. Karena ke depan, lanjut dia, graha DPRD tidak sebatas digunakan untuk acara-acara resmi kedewanan, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dipergunakan oleh masyarakat. ‘’Nah kenapa makanya kita sejak lama menginginkan graha DPRD, karena memang kondisnya seperti ini. Tetapi karena kemarin kondisi keuangan daerah belum memungkinkan memang direncanakan tahun depan. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Tapi nanti kalau toh terbatas anggaran, kita mau bilang apa,’’ terangnya. Terkait opsi pembiayaan pembangunan graha DPRD Kota Mataram dengan pola multiyears, Wayan Sugiartha tidak mempermasalahkannya. Sepanjang opsi itu tidak melanggar aturan. (fit)
Pemasangan stiker bertulis ´reklame ini menunggak pajak’ tersebar di dua lokasi. Yakni, tiga papan reklame di Jalan Pejanggik dan satu reklame di Jalan Panca Usaha. Pemilik reklame ini disampaikan Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Amrin dikonfirmasi, Jumat (27/9) sore, telah berulangkali diperingati untuk melunasi tunggakan pajak mereka. Surat peringatan tidak diindahkan, sehingga diambil langkah terakhir dengan menutup sebagian reklame dengan stiker. “Ini upaya terakhir kita setelah beberapa kali disurati tapi tidak dihiraukan,” kata Amrin. Papan reklame ditempelkan stiker yakni dua papan reklame di perempatan Karang Jangkong, satu reklame di depan Hotel Lombok Plaza dan satu papan reklame di Jalan Panca Usaha. Penyegelan dilakukan oleh tim dari BKD. Tindakan tegas ini telah dikoordinasikan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Mataram. “Kita sendiri saja,” cetusnya. Selain penyegelan, BKD tidak segan – segan mereko-
mendasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk membekukan izin reklame wajib pajak tersebut. Bilamana dari hasil penyegelan ini tidak ada tindaklanjut apapun dari wajib pajak. Amrin mengharapkan, WP merespon tindakan tegas dari pemerintah sehingga tidak merugikan diri mereka. Selain empat titik reklame ini, BKD juga akan menyisir reklame – reklame lainnya yang masih menunggak pajak. Tidak disebutkan secara keseluruhan berapa titik reklame yang menunggak serta total tunggakan para pengusaha jasa reklame di Mataram. “Progresnya ada. Update berapa datanya ndak hafal saya,” cetusnya. BKD tidak mau tahu dampak dari pemasangan stiker atau penyegelan tersebut berpengaruh atau mengganggu konten dari pemilik iklan. Urusan itu jadi tanggungjawab pemilik reklame yang dinilai tidak kooperatif membayar tunggakan pajak mereka. “Kalau pemasang iklan protes bukan urusan kita. Biarkan pemilik reklame yang tanggungjawab,” tandasnya.
(Suara NTB/cem)
DISEGEL - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menyegel papan reklame di perempatan Karang Jangkong, Cakranegara, Jumat (27/9). Penyegelan ini lantaran pemilik reklame menunggak pajak. Tercatat ratusan juta tunggakan pajak reklame. BKD akan merekomendasikan pembekuaan izin bilamana wajib pajak tidak kooperatif. Selain menyasar penunggak pajak reklame, tidak menutup kemungkinan penunggak
duduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jabatan BPBD sebelumnya kosong setelah Dedi Supriadi digeser menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan menggantikan posisi ditinggalkan Hj. Tasnim setelah pensiun awal Agustus lalu. Sekda menambahkan, saat ini pihaknya sedang menunggu instruksi dari pejabat pembina kepegawaian un-
penegak hukum untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan. (cem)
Antisipasi Musim Hujan Distan Sosialisasikan Pemkot Optimalkan Teknologi Jarwo ke Petani Fungsi Sanitasi
Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kota Mataram mensosialisasikan teknologi tanam jajar legowo (Jarwo) ke petani. Pola tanam seperti ini untuk program khusus dalam peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Teknologi tanam jajar legowo disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli melalui Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian, Hj. Tri Utami, SP.MM., telah ada rekomendasi dari Balai Pembibitan dan Teknologi Pertanian (BPTP) NTB. Sistem penanamanya menggunakan jarwo untuk mendukung program pemerintah pusat terkait upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. “Kita sosialisasikan ke petani teknologi jarwo,” kata Tri dikonfirmasi, Kamis (26/9). Dalam teknologi pertanian dikenal dengan jajar legowo 2 : 1 dan jajar legowo 4:1. Petani diminta mengikuti pola tanam ini mengikuti rekomendasi. Selama ini, petani di Kota Mataram tetap menggunakan teknologi jajar legowo, tetapi tidak ditanam dengan sistem rapat. Mestinya, tanaman padi di tanam memiliki jarak agar menghasilkan produktivitas meningkat. Di satu sisi, jajar legowo akan dibantu dengan penanaman menggunakan als-
(Suara NTB/ist)
SOSIALISASIKAN - Penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian Kota Mataram mensosialisasikan teknologi pertanian jajar legowo. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Kota Mataram. intan. Tujuannya produktivi- menggunakan pestona, pemutas pertanian. “Petani tetap pukan organik, sistem tanam dengan sistem Jarwo. Tapi cara jarwo 4:1 sesuai rekomendasi menanamnya tidak rapat. Ini Balitbang Kementerian Perberpengaruh ke produktivitas tanian, pengendalian OPD menggunakan pestisida hayapertanian,” ucapnya. Dengan teknologi perta- ta dan penggunaan alsintan. “Penyuluh juga memberikan nian, produksi pertanian dalam satu hektar dapat informasi penggunaan larutan menghasilkan 7,5 hektar – 8 garam sebagai pupuk alami,” hektar. Ini tergantung dari va- tandasnya. Dari sosialisasi ini rietas yang digunakan petani. diharapkan petani memilih Selain itu, tujuh metode per- teknologi tanam sehingga memlakuan demplot yang disam- bantu meningkatkan produktivpaikan ke petani. Di antaran- itas pertanian. Tujuannya adya adalah varietas unggul in- alah, agar kesejahteraan petani pari 32, penggunaan biodeko- meningkat dan menekan ancamposer, citri secd treatment man gagal panen. (cem/*)
Pelanggaran Ruang Publik Belum Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mungkin lupa dengan tugasnya. Sejumlah pelanggaran ruang publik di Kota Mataram belum ditertibkan. Kelonggaran dari pemerintah dikhawatirkan pelanggaran ruang publik semakin menjamur. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Miftahurrahman mengatakan, pihaknya perlu mengevaluasi beberapa titik pelanggaran ruang publik yang belum mentaati aturan. Seharusnya, ruang publik tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pemilik melainkan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Khusus penataan ruang publik di Cakranegara dimulai melalui pendekatan atau intervensi oleh Balai Perumahan Kawasan Pemukiman dan
Miftahurrahman Sarana Wilayah Kementerian PUPR. Intervensi ini salah satunya adalah mengembalikan ruang publik dengan konsep penataan saat ini. “Kita berupaya dari sisi penataan ruang publik dan parkir pendekatan inlet dan outlet,” kata Miftah ditemui, Jumat (27/9). Dia memahami penyalahgunaan ruang publik di Mat-
aram cukup banyak dan lokasinya tersebar. Penertiban dilakukan secara estafet. Pemerintah juga perlu pendekatan persuasif dengan mempertimbangkan investasi sedang berkembang di Mataram. Perlu juga membangun komunikasi dengan para pengusaha untuk menyamakan persepsi untuk sama – sama membangun kota. Tidak lantas menurutnya, melalui pendekatan yang ekstrem sehingga dikhawatirkan mengganggu investasi di Kota Mataram. “Kita perlu lakukan pendekatan. Kita memiliki persepsi sama dan harus diselesaikan,” tandasnya. Secara aturan pemanfaatan ruang public, tidak diizinkan. Cuma persoalan di Kota Mataram tidak sesederhana yang dibayangkan dengan kompleksitas perkotaan. Di satu sisi, pemerintah juga harus mengakomodir kepentingan masyarakat. (cem)
tuk pelaksanaan pansel. Jika sudah ada perintah, tim akan bekerja mulai dari bersurat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk meminta rekomendasi pengisian jabatan. “Kita bersurat dulu ke KASN meminta rekomendasi,” tambahnya. Dari rekomendasi tersebut menjadi acuan untuk membentuk komposisi panitia seleksi. Komposisinya tidak berubah berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Artinya, 55 persen tim pansel berasal dari eksternal Pemkot Mataram. Dan, 45 persennya adalah dari internal. Komposisi tim pansel sebelumnya terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pansel, Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia sebagai Sekretaris, ekonom Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono, H. Djaswad mantan birokrat dan Dr. H. M. Ali akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Eko belum bisa memasti-
kan apakah komposisi tim pansel ini tetap ataukah berganti. Kebijakan ini tergantung dari persetujuan kepala daerah. “Nanti tergantung dari Pak Wali. Bisa tetap dan bisa juga berubah,” tandasnya. Untuk tiga jabatan bakal kosong yakni Dinas Pariwisata, Staf Ahli dan Satuan Polisi Pamong Praja akan dilelang awal Januari 2020 mendatang. Kedua pejabat eselon II akan memasuki purnatugas pada akhir Desember mendatang. (cem)
(Suara NTB/cem)
Lelang Jabatan Dilaksanakan Bertahap
Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama rencananya dilaksanakan secara bertahap. Pansel fokus terhadap tiga jabatan eselon II yang kosong dari hasil pergeseran, Jumat (20/9) pekan kemarin. “Kemungkinan yang tiga ini dulu kita pansel,” kata Sekda ditemui Jumat (27/9). Tiga jabatan dimaksud Sekda adalah Dinas Pengendalian Pen-
pajak lainnya akan dipasangkan stiker sama. Penertiban ini akan melibatkan aparat
Mataram (Suara NTB) Untuk mengantisipasi tibanya musim hujan bulan Nopember 2019 mendatang, Pemkot Mataram mengoptimalkan normalisasi sanitasi di sejumlah sungai dan selokan yang rawan banjir. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Miftahurrahman menyampaikan, proses normalisasi sejumlah sungai di Kota Mataram terus dilakukan. “Dalam mengantisipasi musim hujan mendatang. Kaitan dengan kita upayakan antisisipasi, saya coba menyasar beberapa wilayah yang rawan, yang memang sulit kita lakukan dengan alat berat,” papar Miftah, kepada Suara NTB, Jumat (27/9). Normalisasi beberapa sungai dan selokan di Mataram lanjut Miftah, Dinas PU masih menggunakan kerja konvensional tanpa menggunakan alat berat. Hal itu dikarenakan jumlah alat berat yang terbatas dan terkedala
lokasi yang sempit sehingga untuk mendatangkan alat berat tidak optimal. “Kita pakai tenaga kerja manusia ini. Dengan kondisi saluran kita yang sedimentasinya itu sangat-sangat sudah hampir rata dengan permuakaan saluran. Semestinya kita lakukan dengan alat berat, tapi lokasinya di sana sangat tidak memungkinkan,” jelasnya. Seperti di Karang Buaya kata Miftah, di lokasi tersebut, memang langganan banjir. Dinas PU akan mencoba menyisisir di sana. Karena dianggap masih rawan banjir. “Rawan terjadi genangan, kita juga akan sisir beberapa titik lainnya,” katanya. Pada musim kemarau ini, banyak sungai di Mataram sudah dangkal lantaran masyarakat kerap membuang sampah ke sungai .”Semua sungai coba kita lakukan itu. Secara manual. Kalau alat berat agak susah kita,” tegasnya. (viq)
Pendaftaran CPNS Dimulai November Mataram (Suara NTB) Para pencari kerja di Kota Mataram mulai sekarang perlu mempersiapkan diri. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil akan dimulai bulan November mendatang. Jatah formasi diumumkan pertengahan Oktober. Rapat koordinasi diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta, bahwa total formasi CPNS dibutuhkan tahun 2020 sebanyak 197.111. Jumlah itu terbagi menjadi rekrutmen instansi pemerintah pusat 37.654 formasi. Dan, jatah formasi daerah 159.257 formasi. Pengumuman formasi ke kabupaten/kota dan provinsi dimulai pada bulan Oktober. Pendaftaran akan dimulai bulan November, pengumuman hasil seleksi administrasi di bulan Desember dan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dijadwalkan bulan Januari hingga Maret 2020 mendatang. Seleksi administrasi disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, H. Ahmad Mujahiddin, dimulai November. Panitia memiliki waktu maksimum 21 hari menunggu masa sanggahan. Panitia memberi ruang bagi pelamar jika merasa tidak lulus karena persyaratan administrasi tidak lengkap. Setelah dinyatakan final baru dilaksanakan tes tulis atau seleksi kompetensi dasar di bulan Januari – Maret. “Ada masa sanggahan minimum 14 hari. Dan, maksimum 21 hari. Ini untuk mengakomodir pelamar,” kata Muja dikonfirmasi, Jumat (27/9). Penerimaan CPNS tahun ini, Pemkot
Mataram mengajukan ke pemerintah pusat sebanyak 300 formasi untuk umum dan 300 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Namun demikian, pemerintah pusat belum mengumumkan jatah formasi masing – masing daerah. “Sampai sekarang belum ada. Kemungkinan bisa di bulan pertengahan Oktober,” tandasnya. Tahapan seleksi CPNS kali ini lebih panjang dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya. Muja mengatakan, tahun 2018 sudah ada formasi diberikan oleh pemerintah pusat. Tahapan seleksi telah jelas. Berbeda dengan tahun ini formasi belum diumumkan ke daerah. Sementara, tahapan proses penerimaan baru saja diumumkan oleh BKN. “Ndak lama. Kalau dulu formasi dan jadwalnya sudah ada,” ujarnya. Oleh karena, pelamar diminta mulai saat ini mempersiapkan persyaratan administrasi. Jadwal rekrutmen CPNS telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. (cem)
H. Ahmad Mujahiddin
(Suara NTB/cem)
Lomba untuk Kembangkan Wisata
Mataram (Suara NTB) Sikap tak kooperatif penunggak pajak reklame di Kota Mataram agaknya membuat gerah petugas. Badan Keuangan Daerah (BKD) memasang stiker sebagai sanksi sosial bagi wajib pajak.
SUARA NTB Sabtu, 28 September 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 3
UMKM Masih Pemulihan KONDISI para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih pemulihan. Setahun pascagempa yang mengguncang Lombok dan Sumbawa. “UMKM berangkat dari nol lagi setelah gempa,” kata Kepala Bidang Pembinaan UMKM Dinas Koperasi dam UMKM Provinsi NTB, H. Erwadio. Setelah gempa pada 2018 lalu, sebanyak 1.200 proposal bantuan masuk dari para pelaku UMKM yang ada di Pulau Lombok, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. untuk membangkitkannya kembali, pe(Suara NTB/bul) merintah mengalokasikan H. Erwadio anggaran Rp8,2 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp7,8 miliar sudah terdistribusi kepada para pelaku UMKM. Diberikan dalam bentuk bantuan langsung yang masuk ke rekeningnya masing-masing. “Bantuan dana sosial itu digunakan untuk pembelian alat. Terutama di Lombok Utara dan Lombok Barat, alat-alat yang diberikan tahun 2016-2017 rata-rata rusak berat,” kata H. Erwadio kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (27/9) kemarin. Selain untuk pemberian alat – alat usaha, kegiatan pelatihan juga diberikan untuk membangkitkan kembali semangat berusaha para pelaku UMKM. H. Erwadio mengatakan stimulus kepada para pelaku UMKM dibutuhkan. Mengingat semangatnya untuk menciptakan sendiri lapangan kerja serta dapat menekan angka kemiskinan. Dari bantuan dana yang diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut, belum ada tambahan. Beberapa permintaan telah masuk. “Tapi belum kita proses. Belum ada tambahan bantuan,” katanya. Untuk mempercepat pemulihan UMKM ini, H. Erwadio menyebut selain kegiatan-kegiatan pelatihan, pemerintah daerah juga mencari peluang kegiatan pameran produk. Baik dalam dan luar negeri. Memfasilitasi jaringan pasar. Kondisi para UMKM ini terus dipantau. Bantuan yang telah diterima juga dipastikan penggunaannya tepat sasaran. (bul)
PLUT Usulkan Sertifikat Halal Disubsidi Mataram (Suara NTB) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) mengusulkan agar tersedia anggaran untuk mensubsidi pelaku usaha kecil mendapatkan sertifikat halal. Pelaku UMKM kurang bersemangat mengurus sertifikat halal atas produk makanan dan minuman, pun produk fashion yang dibuat. Alasannya, kata Nur Rahmat, Konsultan PLUT KUMKM, karena panjangnya birokrasi serta masih tingginya biaya penerbitan sertifikat halal. “UMKM hanya minta penyederhanaan birokrasi untuk mendapatkan serifikat halal,” kata Nur Rahmat kepada Suara NTB. Saat ini jumlah pelaku UMKM mencapai 600an ribu di NTB. pemerintah menyediakan fasilitas untuk sertifikat halal secara gratis kepada UMKM. Hanya saja, fasilitas ini sangat terbatas. Setahun, satu SKPD hanya diberikan 50 sertifikat. Sangat jauh selisihnya dibandingkan jumlah UMKM yang ada saat ini. “Persoalan kita sekarang masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal,” imbuhnya. Pentingnya sertifikat halal ini untuk meyakinkan orang, siapapun terhadap sebuah produk akan bahan dan proses pembuatannya dilakukan sesuai ketentuan. Di Indonesia, kepastian halal sangat sensitif. Meningat negara ini mayoritas muslim. Lebih-lebih di NTB yang 90 persen lebih berpenduduk muslim. NTB juga dikenal sebagai destinasi wisata halal unggulan. Kata Rahmat, legalitas tersebut harus dibarengi dengan sertifikat halal bagi produk makanan dan miuman. Termasuk pakaian. “Dengan sertifikat halal, tidak ada lagi keraguan orang. Tidak terbatas makan dan minuman, pakaian juga harus bersertifikat halal. Untuk memastikan kain dari campuran apa digunakan, menggunakan pewarnaan apa,” jelas Rahmat. Karena sensitifnya hal ini, seyogiyanya tidak ada tawaran baru para pelaku UMKM untuk mengajukan penerbitan sertifikat halal. Melihat birokrasinya, pengajuan sertifikat halal ini masih terbatas. Apalagi untuk pengusaha-pengusaha kecil yang buta jalur untuk mendapatkan sertifikat halal. Tentu dianggap cenderung merepotkan. Selain itu, biaya penerbitan sertifikat halal sebesar Rp1 juta, kata Nur Rahmat tentunya akan memberatkan bagi pelaku usaha kecil. Untuk itu, solusi yang ditawarkan, pemerintah memberikan subsidi kepada pelaku UMKM agar termotivasi. Nilai subsisidi bisa fifty-fifty, antara pemerintah dan UMKM. Sementara untuk kepengurusan sertifikat halal ini, pemerintah juga memiliki fasilitas konsultan PLUT KUMKM. “Untuk kegiatan fasilitasi UMKM ini, sangat terbatas operasionalnya. Jumlahnya juga terbatas. Pemerintah bisa menambah fasilitas yang sudah ada ini. Menambah jumlah SDM yang sangat terbatas saat ini,” sarannya. Sertifikat halal adalah syarat untuk bersaing. Erat kaitannya dengan trust atau kepercayaan orang. Apalagi NTB y a n g mengembangkan sektor pariwisata. (bul)
Nur Rahmat
(Suara NTB/ist)
GARAM - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB L. Hamdi meninjau ladang garam di Bima
Stok 31 Ribu Ton
Empat Perusahaan akan Serap Garam Bima
Mataram (Suara NTB) Harga garam di Bima saat ini masih sangat rendah. Pemerintah tengah berupaya mencarikan solusi. Sekitar empat perusahaan juga telah menyatakan siap membeli. Aksi protes di Bima masih terjadi. Yang disuarakan adalah rendahanya harga garam. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M.Si dihubungi di Sumbawa, Jumat (27/9) kemarin menjelaskan perihal empat perusahaan yang sudah menyatakan komitmennya membeli garam bima. Tidak disebutkan secara detail empat perusahaan tersebut. Pemkab Bima menurutnya telah melakukan kesepakatan dengan pembeli. “Sudah ada konfirmasi dari Wakil Bupati Bima sudah ada empat peru-
sahaan yang akan menyerap. Sudah ada solusi, cuma perusahaan ini ketika dia sanggup membeli, ada prosedur sesuai peraturan internalnya. Ini yang masih dalam proses,” katanya kepada Suara NTB. Pemprov NTB dengan Pemkab Bima akan menyelesaikan persoalan ini dengan solusi terbaik. Harga garam Bima saat ini sekitar Rp9.000 sampai Rp12.000 perkarung ukuran 60 Kg (di pinggir jalan). Atau sekitar 200 perkilo,” paparnya.
(Suara NTB/bul)
PENUMPANG - Penumpang di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa baru saja mendarat. Saat ini LombokSumbawa masih dilayani satu maskapai, setelah Garuda Indonesia memutuskan menghentikan sementara
Masyarakat Minta Penerbangan Garuda Lombok - Sumbawa Dipulihkan Mataram (Suara NTB) Mobilitas orang dari Bandara Internasional Lombok menuju Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa terganggu, setelah Garuda Indonesia menutup rute ini. Adalah edy, salah satu pegawai instansi vertikal yang ada di NTB. Mengeluhkan terbatasnya penerbangan yang melayani Lombok Sumbawa. Sebelumnya, saat Garuda Indonesia melayani rute ini, lalu lalang orang menjadi longgar. Hanya butuh 20-an menit dari Lombok ke Sumbawa. Setelah hengkangnya Garuda Indonesia dari rute ini, banyak kendala yang dihadapi. Terutama soal efisiensi waktu. Menggunakan jalur laut harus menunggu berjam-jam penyeberangan Pelabuhan Poto Tano Sumbawa Barat ke Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. “Sangat menggangu waktu. Coba disuarakan itu, penerbangan Garuda yang ditutup sangat menghambat mobilitas,” kata Edy kepada Suara NTB. Buka Edy saja, masih banyak yang lain yang menyuarakan hal yang sama. Meminta agar penerbangan dari Lombok Sumbawa, atau sebaliknya
diperbanyak. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, L. Bayu Windiya juga mengatakan hal yang sama. Permintaan cukup banyak masuk kepadanya agar perbangangan yang melayani Lombok Sumbawa diperbanyak. Kepada Garuda Indonesia, Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa juga telah menyampaikan harapan banyak orang ini. Namun, maskapai milik pemerintah ini masih mempertimbangkannya. Saat ini penerbangan dari BIL menuju Bandara Sultan Kaharuddin Sumbawa hanya dilayani Wing Air. Dua kali sehari. Selain kepada Garuda Indonesia, pemerintah daerah juga meminta kepada maskapai-maskapai lainnya untuk mengisi kembali penerbangan yang ditinggalkan Garuda Indonesia ini. “Sudah ada dari maskapai lain,” kata kepala dinas tanpa menyebutkan maskapai dimaksud. Selain berupaya kepada maskapainya langsung, L. Bayu mengatakan lobi-lobi juga dilakukan kepada Kementerian Perhubungan. “Tapi mereka kan ada pertimbangan bisnis. Kita tunggu saja,” demikian L. Bayu. (bul)
Dalam proses menunggu empat perusahaan ini, kata L. Hamdi, Pemprov NTB berharap pemerintah daerah setempat menalangi pembelian garam rakyat terlebih dahulu. Nantinya, perusahaan nasional inilah yang akan berhubungan langsung dengan Pemda. Kebutuhan garam nasional saat ini tercatat sekitar 4,4 juta ton. Produksi nasional baru 2,4 juta ton. Ini sebenarnya peluang untuk mengisi kekurangan produksi tersebut yang saat ini masih dipenuhi dari garam impor. Sementara fakta di lapangan garam tidak terserap pasar. Masalahnya kualitas garam yang rendah, tidak menenuhi standar untuk keperluan industri. “Stok garam Bima saat ini sekitar 31.000 ton. Kualitas kelas 2 dan 3 yang tidak diminati industri. Garam ketika diproses di-
awali dengan pencucian maka kelas garam ini akan hancur jadi air makanya off taker hanya mau membeli yang kelas 1,” papar kepala dinas. Pemda Bima dan Pemprov NTB tak tinggal diam. Lobi-lobi dilakukan ke off taker, difasilitasi Kemenko Maritim agar garam Bima diserap pasar. Jangka panjang direncanakan Bima sebagai kawasan ekonomi garam yang mengelola garam dari hulu sampai hilir melalui peningkatan implementasi teknologi integrasi lahan. Teknologi ini dapat dilaksanakan secara berkelompok sekitar 15 hektar. Ada bagian lahan yang khusus digunakan untuk mengelola air sehingga jadi air tua. Air tua ini selanjutnya digunakan untuk memproduksi garam dipetak lain (bukan air dari laut langsung dipelihara jadi garam) dan masa pelihara harus 14 hari (bukan 5-7 hari) dengan teknologi ini, maka kandungan NaCl jadi tinggi, kristalnya matang, warna putih bersih dan paling berkualitas. Teknologi ini telah difasilita-
si pemerintah sejak beberapa tahun lalu kata L. Hamdi. Untuk saat ini dan ke depan, diharapkan petani menerapkan teknologi ini seperti dikabupaten lain. Tahun 2020 akan dibangun pusat pelatihan garam, laboratorium uji mutu garam dan alat pengolahan garam, penguatan kelembagaan kelompok. Hal ini penting mengingat peralatan pengolahan dapat membantu peningkatan kualitas garam, menciptakan aneka produk olahan lain seperti garam untuk konsumsi yang berkwalitas bahkan utk SPA. “Ini kita dorong agar pangsa pasar garam tidak hanya tergantung untuk kebutuhan industri. Garam untuk kebutuhan ini relatif harganya stabil,” ujarnya. Kemenko Maritim juga sedang mengusulkan Perpres agar garam menjadi barang penting sebagai dasar untuk menyusun tata niaga, logistik garam dan penetapan harga garam. Meningkatkan efisiensi usaha garam dengan dukungan saluran tambak, jalan produksi agar biaya angkut garam dari tambak ke colecting point jadi lebih murah. (bul)
SUARA NTB Sabtu, 28 September 2019
Masih Verifikasi Proposal PEMERINTAH Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di tahun 2019 ini fokus untuk melakukan pemekaran dusun. Terdapat 74 desa mengajukan pemekaran dusun yang proposalnya sampai saat ini masih dilakukan verifikasi sejak dibuka kran pemekaran dusun per tanggal 8 September 2019 lalu. Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/9), Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan (Suara NTB/yon) Desa pada DPMD Lotim, LukLukman Nul Hakim man Nul Hakim, mengatakan, dalam proses pemekaran dusun di tahun 2019 bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat. Dari 74 desa yang mengajukan pemekaran dusun, bakal calon dusun yang diajukan berdasarkan proposal masing-masing desa sebanyak 374 calon dusun yang saat ini proposalnya masih diverifikasi. Untuk verifikasi yang dilakukan dengan melihat luas wilayah, jumlah penduduk dan faktor utama yang dilihat batas-batas dari masing-masing dusun sehingga ke depan tidak menjadi persoalan. Termasuk memperhatikan kemampuan anggaran desa. Dikatakan Lukman, bertambahnya dusun berdampak terhadap perangkat desa. Sehingga pemekaran dusun tidak menjadi beban dari pemerintah desa terutama dalam pemberian gaji terhadap tambahan perangkat desa tersebut. Di mana untuk penghasilan tetap perangkat desa dimasukkan dalam APBDes untuk penghasilan perangkat desa secara menyeluruh. Terlebih penggajian perangkat desa setara ASN golongan IIA sebagaimana tertuang dalam PP 11 Tahun 2019 dengan minimal gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp2.022.200.000, sehingga estimasinya diperhitungkan. “Tapi kita targetkan sesuai DPA DPMD Lotim bahwa untuk tahun 2019 ini pemekaran dusun sudah final,”pungkasnya. (yon)
Proyek Unggulan Sukma
Bappeda Klaim Secara Fisik Sudah ”On The Track” Selong (Suara NTB) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy dan H. Rumaksi Sjamsuddin sudah satu tahun memimpin Lotim. Bagi Bappeda Lotim, pelaksanaan visi dan misi pasangan Sukma sudah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi, mengklaim, pada tahun pertama 2019 ini pembangunan peningkatan kualitas infrastruktur jadi prioritas. Implementasinya yang paling masif adalah tahun jamak pembangunan jalan, penyediaan air bersih dan pembangunan saluran irigasi. Sementara proyek unggulan pasangan Sukma membangun infrastruktur dalam pelaksanaan tahun jamak ini menelan biaya Rp 300 miliar. “Kita alokasikan di APBD 2019, 2020 dan 2021,” ungkapnya, Jumat (27/9). Rincian dari proyek infrastruktur, yakni Rp235 miliar untuk jalan dan jembatan, Rp 50 miliar untuk irigasi dan untuk air bersih Rp15 miliar. Diakuinya, secara fisik pelaksanaan pembangunan program unggulan tersebut sudah sesuai. “Secara fisik sudah on the track. Di mana pembangunannya mulai dari pinggir dan selanjutnya baru ke tengah,” klaimnya. Pembangunan jalan dengan anggaran Rp 235 miliar diyakini akan membuat sebagian besar jalan akan mantap. Di mana targetnya jalan mantap bisa meningkat 20 persen, yakni dari kondisi saat ini 56 persen menjadi 76 persen. Soal air bersih, salah satunya di Sembalun sejauh ini dilaksanakan dengan kolaborasi, yakni antara pemerintah daerah, lembaga UNICEF dan pemerintah desa. Di sini ada dua sistem yang akan dibangun, yakni Bilopetung dan Sembalun. Bilokpetung ini mengambil sumber air dari Urat Manunggas dan progres nya sudah mencapai 60 persen. Lainnya Sembalun Sistem, ada kolaborasi tiga desa, Timba Gading. Sembalun dan Sembalun Lawang. Harpannya dalam waktu dekat bisa tuntas. Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lalu Mulyadi mengklaim pada tahun 2019 ini dari hasil pembangunan jalan sudah bisa ditingkatkan 14 persen. Sehingga tahun ini bisa diklaim dari 1.018 km panjang jalan kabupaten, sebagian besar sudah dalam kondisi mantab. Disampaikan, proyek percepatan dengan pelaksanaan tahun jamak ini sudah rata-rata mencapai 50 persen. Diakui masih ada di bawah target periodik, akan tetapi dipastikan pada batas waktu yang telah ditetapkan akan tuntas. Target dalam RPJMD sebut Lalu Mulyadi naik satu digit panjang jalan mantap. Namun dari yang sudah berhasil ditangani dari Dana Alokasi Khusus dan percepatan sudah bisa 140 km. Dibagi dengan panjang keseluruhan jalan, maka telah berhasil dilakukan perbaikan jalan sebesar 14 persen. “Artinya kita sudah bisa memantapkan jalan melampaui target pada tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati,” ungkap mantan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim ini menambahkan. (rus)
(Suara NTB/rus)
Lalu Mulyadi
(Suara NTB/rus)
Achmad Dewanto Hadi
SUARA PULAU LOMBOK
Bupati Akui Urus Desa Bukan Perkara Mudah Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM., menegaskan saat ini pemerintah desa mendapat gelontoran anggaran yang cukup fantastis, baik yang bersumber dari dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD). Besarnya anggaran yang digelontorkan ini dikarenakan pemerintah desa merupakan ujung tombak pembangunan. Meski demikian, ujarnya, mengurus persoalan di desa bukanlah perkara mudah. Di mana seorang kepala desa tidak mengenal lelah dan waktu. Untuk itu kepala desa harus betul-betul memiliki jiwa untuk melayani masyarakat. “Kepala desa 24 jam melayani masyarakat. Urusan di desa cukup sulit, tidak mengenal waktu. Untuk itulah ujung tombak pembangunan ada di desa,” tegasnya saat memberikan sambutan pada pelantikan Kepala Desa Tetebatu Selatan, Jumat (27/9). Mengetahui beratnya tugas kepala desa, bupati menuturkan bahwa ada beberapa kerabatnya yang ia larang menjadi kepala desa. Terutama kerabat yang memiliki usaha, sehingga fokus untuk menjalankan usaha dan beribadah kepada Allah SWT. Termasuk, Zohri Rahman yang menjadi PAW Kades Tetebatu Selatan.
kembali kepada kesiapan dinas teknis - dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KLU. “Kalau kita inginnya seperti itu, tapi apa Dinas PU bersedia? Kalau mereka bersedia memberi pendampingan, gampang kami di BPMD mengarahkan 33 desa mengajukan asistensi ke sana,” ujar Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa, Atmaja Gumbara, belum lama ini. Menanggapi itu, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR KLU, Kahar Rizal, ST., Jumat (27/9) mengungkapkan proyek infrastruktur pemerintah desa idealnya harus melalui asistensi teknis. Sumber daya dan lembaga yang berwenang terkait hal itu pun adanya di Dinas PUPR. “Tidak mungkin desa bisa menguasai hal teknis, perlu
Zohri Rahman merupakan salah satu pegiat wisata dan pemilik Gran Orry Inn yang terletak di Desa Tetebatu. Namun karena sudah menjadi takdir dan kehendak Allah, saat ini ia resmi dilantik mengemban amanah menjadi Kades Tetebatu Selatan periode 20182024 melanjutkan periode kades sebelumnya. “Ada beberapa kerabat yang minta izin untuk maju di Pilkades. Tapi saya larang. Menjadi kades itu berat karena 24 jam melayani masyarakat,” terangnya. Pada kesempatan itu, bupati meminta kepada sejumlah desa yang terdapat di kaki Gunung Rinjanji seperti Desa Kembang Kuning, Jeruk Manis, Tetebatu, Tetebatu Selatan dan beberapa desa lainnya untuk bekerjasama membangun pariwisata dengan baik. Menurutnya, sektor pariwisata merupakan sumber potensi dalam membangun
(Suara NTB/yon)
LANTIK - Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy, saat melantik Kades Tetebatu Selatan, Zohri Rahman, Jumat (27/9). desa dengan hadirnya PADes. Selain itu, orang nomor satu di Gumi Selaparang ini menegaskan jika suatu pemerintahan berjalan dengan baik apabila prinsip-prinsip keterbukaan dijalankan dengan baik. Misalnya besaran ang-
Bupati Ajak Kepala Desa Kembalikan Jalur Wisata Selong (Suara NTB) Sejumlah desa seperti Desa Tetebatu, Kembang Kuning, Jeruk Manis, Loyok dan sekitarnya dikenal sebagai jalur wisata Lombok Timur (Lotim) di era 90-an. Akan tetapi dalam dua dekade terakhir, eksistensi itu cenderung mengalami penurunan. Melihat kondisi ini, Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy.,MM., berharap hal itu dapat dikembalikan mengingat pariwisata telah berkembang menjadi sebuah industri yang jika dikelola secara serius dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Harapan bupati ini disampaikan usai melantik Kepala Desa Tetebatu Selatan, Zohri Rahman, Jumat (27/9). Kepada Kepala Desa terpilih Tetebatu Selatan serta desa-
desa di sekitarnya, bupati berharap dapat mengelola potensi wisata yang ada sekaligus menjaga keselarasan dengan lingkungan. Desa Tetebatu Selatan dan sekitarnya sebagai desa dengan potensi wisata yang sangat besar diharapkan ke depan memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang juga besar. Selain itu, Bupati Sukiman mengingatkan untuk memanfaatkan dana desa secara optimal, dengan penekanan pada program yang bersifat non fisik. “Kurangi pembangunan fisik, kita memiliki tugas untuk mendidik masyarakat, membangun mental rohani, “ ungkapnya. Mantan Dandim 1615 Lotim ini menyadari terbatasnya alokasi dana desa (ADD) dan dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun demikian masyarakat tetap
harus dilayani secara adil. Menurutnya dibutuhkan keseriusan untuk memperbaiki kondisi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah ini. Bupati juga mengingatkan sebagai ujung tombak pemerintahan, kepala desa memiliki tugas yang tidak ringan, karenanya ia berharap pengalaman organisasi yang telah dimiliki kepala desa ini sebelumnya dapat mendukung kinerja serta profesionalitasnya. Ia meminta tetap berpegang pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Kerjasama, koordinasi dan sinergi dengan seluruh unsur yang ada mutlak dalam mengemban amanah untuk memajukan Desa Tetebatu Selatan. (yon)
Khawatir Rusak Objek Wisata
Warga Tolak Izin Tambak Udang Selong (Suara NTB) Warga di Dusun Seliat Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur menolak rencana pembangunan tambak udang PT Sinta Aquaculture. Kawasan tempat membangun tambak udang seluas 14 hektare (ha) ini berada tepat di pinggir Pantai Seliat. Alasan warga menolak tambak udang ini, karena dikhawatirkan, akan merusak sapta pesona objek wisata. Warga Seliat ini sudah bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori menyampaikan penolakannya. Kepada Suara NTB, Kamis (26/9) lalu, politisi Partai Golkar itu menerangkan, pemerintah diminta melakukan kajian secara mendalam dulu sebelum mengeluarkan izin. Diakui H. Daeng, kawasan tersebut terletak di sebelah timur Tambak Udang yang juga milik PT Sinta. Lokasi ini dinilai sangat indah dan dikatakan kurang tepat jika dijadikan kawasan tempat mem-
Proyek Harus Diasistensi, Dinas PU Siap Beri Pendampingan Tanjung (Suara NTB) Pemerintah desa sudah lazim merencanakan dan menganggarkan proyek fisik dari Dana Desa (DD). Namun selama ini, proyek fisik di desa tidak pernah diasistensi oleh dinas teknis, sehingga kualitas proyek berbanding jumlah anggaran kerap diragukan masyarakat. Salah satu proyek yang belum lama ini mendapat atensi publik adalah, pembangunan Lapangan Futsal Desa Kayangan senilai Rp 629 juta. Proyek itu sendiri memunculkan keraguan masyarakat tiga dusun, sehingga menggelar hearing ke pemerintah desa setempat. Menyikapi perlakuan asistensi tersebut, pihak BPMD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengaku mendukung. Hanya saja, asistensi tersebut
Halaman 4
bintek dan koordinasi. Mau tidak mau, kalau desa diarahkan kemari, harus siap,” ujar Kahar. Menurut dia, asistensi teknis merupakan satu langkah yang harus dilakukan sebelum proyek dikerjakan oleh desa. Terlebih lagi, semua pihak menginginkan hasil pekerjaan yang optimal dan bermanfaat dalam waktu lama. “Kawan desa yang mau bangun jaringan infrastruktur apapun, silakan kemari. Bolehlah mereka membuat desain dengan menunjuk konsultan, tapi asistensi ke sini. Tidak salah, justru akan lebih baik. PU siap dampingi. Kasihan kawan-kawan Kepala desa apabila pengelolaan dana menjadi temuan. Kalau ada masukan sejak awal, tentu akan lebih terarah,” tandasnya. (ari)
(Suara NTB/rus)
LOKASI TAMBAK - Lokasi tambak udang yang ditolak pembangunannya, di mana terlihat tepat di pinggir Pantai Seliat yang indah. bangun tambak udang. Menurutnya, lebih baik kawasan tersebut dikembangkan menjadi areal wisata yang menarik dan lebih menjanjikan dibandingkan hanya menguntungkan segelintir orang. “Kalau hanya tambak kan hanya menguntungkan segelintir pengusaha,” paparnya. Belum lagi bicara dari sisi nelayan yang menggantungkan nasibnya di perairan Selat Alas. Di mana menurut para nelayan, limbah Tambak Udang itu dibuang ke laut dan diduga menyebabkan terjadi pencemaran. “Sudahlah, dikaji dululah sama pemerintah,” sarannya. Dalam hal ini, pihaknya menyarankan pemerintah provinsi ini tidak memberikan izin kepada pengusaha tambak, karena program pemerintah adalah pengembangan destinasi wisata. Pengembangan wisata dianggap bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Lokasi tersebut, sangat indah. Apalagi kawasan Lotim bagian selatan ini merupakan penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Di mana akan dibangun jalan besar dari Lombok Tengah ke Lotim. Terpisah, warga Seliat Desa Menceh yang dikonfirmasi Jumat (27/9) pun mengakui adanya penolakan pembangunan tambak udang tersebut. Akan tetapi, warga tidak bisa berbuat banyak. Terlihat di lokasi pembangunan tambak, pihak perusahaan
sudah mulai bersih-bersih. Pemilik Tambak Udang PT Sinta, Ariyanto P saat dikonfirmasi via ponsel karyawannya di lokasi pembangunan mengutarakan pihaknya sedang dalam proses pendekatan kepada masyarakat terkait rencana pembangunan. Disebut sudah ada beberapa kesepakatan pihak perusahaan dengan warga sekitar. Termasuk di dalamnya, kesanggupan pihak perusahaan memagar kuburan warga. Pembangunan, katanya belum dimulai. Pihak perusahaan masih dalam proses pembersihan lahan. Soal adanya penolakan masyarakat katanya tidak bisa dibenarkan semuanya kalau sekadar satu dua orang. Menurutnya, kalau disebut masyarakat itu semua orang di sekitar lokasi pembangunan. Sementara yang melakukan penolakan dinilai hanya beberapa yang saat ini sedang dilakukan pendekatan. “Kita sudah gelar musyawarah dengan warga dan waktu itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim, Muksin menyebut PT Sinta ini masih dalam proses melengkapi persyaratan untuk dimohonkan izin. Tahapannya masih menunggu rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan instansi lainnya. (rus)
garan baik berupa ADD dan DD serta penggunaannya harus sesuai dengan apa yang tertera di papan pengumuman. Sementara dari sepengetahuannya, bupati menyebut bahwa saat ini ada juga kepala desa selaku pengawas, peng-
guna anggaran dan lainnya. Bupati mengimbau supaya kepala desa menghindari halhal seperti itu karena merupakan sumber fitnah. “Prinsip keterbukaan harus dilakukan. Jabatan adalah amanah,”pesan bupati. (yon)
Aplikator Bekerja Tanpa SPK
Diminta Jamin Aplikator, BPBD KLU Tegas Menolak Tanjung (Suara NTB) BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU), tegas menolak saat diarahkan oleh Komisi III DPRD KLU untuk menjamin dimulainya peletakan batu pertama pembangunan RTG di salah satu Pokmas Dusun Penyambutan, Desa Tanjung. Alihalih menunggu rekening kelompok masyarakat (pokmas) terisi dan Surat Perintah Kerja (SPK) antar pihak disepakati, Bupati KLU , Dr Najmul Akhyar, SH. MH., justru didaulat sebagai tokoh sentral yang terlibat melakukan peletakan batu pertama di Pokmas tersebut. Kepala Pelaksana BPBD KLU, Muhadi, SH., kepada wartawan Jumat (27/9) menegaskan, tidak mengetahui adanya pokmas yang membangun tanpa kejelasan uang di rekening pokmas. Pengakuan Muhadi itu sejalan dengan fakta lapangan, di mana peletakan batu pertama Pokmas Dusun Penyambuan tidak dihadiri oleh salah satu pejabat BPBD pun. Muhadi menuturkan, menjadi fokus BPBD saat ini adalah mengikuti saran dari BPKP RI Perwakilan NTB pascaekspose beberapa waktu lalu. Di mana BPBD dan Bank BRI diminta menghitung ulang anggaran Pokmas yang terindikasi anomali terkait perubahan status kerusakan (ringan sedang, berat), serta validasi NIK dan KK. Penghitungan ulang itu, melibatkan pokmas dari SK 1 sampai 22, serta 22 sampai 27. “Supaya tidak ada kekeliruan, BPKP menyarankan untuk menghitung ulang dengan BRI per tahap. Karena SK 22-27 sudah pembahasan di Kementerian Keuangan,” ujarnya. Pada situasi itu, BPBD tidak terlibat atau bahkan menandatangani berkas apapun kaitan dengan warga yang membangun tanpa kepastian dana di rekening - sebagaimana dilakukan oleh salah satu PT, dengan melibatkan Komisi III DPRD dan mengundang bupati. Ia tidak ingin, keterlibatan bupati dalam peletakan batu pertama memberi kesan bahwa BPBD mengetahui adanya aplikator yang bekerja tanpa dokumen dan uang. “Kami tidak bisa menjamin
jika ada aplikator yang membangunkan rumah warga lebih dahulu. BPBD tidak menyarankan apa pun, tidak juga bertanggung jawab ketika status kerusakan anggota pokmas berubah. Kita tidak mau ada masalah lagi, ujung-unjungnya nanti ke sini nagihnya. Kalau pencairan (SK 22-27) Insya Allah Bulan Oktober semua sudah cair seNTB karena sekarang sudah berproses,” tandasnya. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD KLU, Artadi, S.Sos., kepada wartawan membenarkan dirinya ikut melakukan peletakan batu pertama RTG Pokmas Dua Penyambuan. Berbeda dengan BPBD, Artadi justru terkesan mendorong agar aplikator yang berani dan memiliki jaminan uang diberi kesempatan untuk mengerjakan RTG warga lebih dulu. Menurut Artadi, saat ini banyak aplikator yang merasa was-was. Mereka yang mengerjakan RTG, khawatir dihadapkan dengan rekening kosong. Oleh karena itu, ia mendorong agar BPBD KLU dapat menyakinkan aplikator agar tetap mau membangun demi kepentingan masyarakat. “Sementara menunggu proses rekening keluar biarkan aplikator kerjakan RTG warga yang penting ikuti spek. BPBD harus berani memastikan bahwa data rekening calon penerima yang sudah di SK-kan Bupati, ada dana atau tidak. Kalau tidak ada, baru sampaikan,” ujarnya kepada wartawan. Dijelaskan, aplikator yang siap mengerjakan RTG tapi dihadapkan dengan rekening yang belum jelas ini haruslah aplikator bermodal besar. Pihaknya mencontohkan sebagaimana di Dusun Penyambuan Desa Tanjung, di mana tercatat ada puluhan rumah yang akan dibangun walau pokmas setempat belum mengantongi buku rekening. Bahkan pihak aplikator berjanji menuntaskan pengerjaan RTG hingga 100 persen secara fisik. “Kemarin kita peletakan batu pertama dengan Pak Bupati, di sana itu belum ada rekening tapi mereka jamin dan siap. Karena kalau mau menunggu proses verifikasi data ini lengkap ya akan lama,” tandas Politisi Gerindra ini. (ari)
(Suara NTB/ist)
HADIR - Bupati KLU H. Najmul Akhyar menghadiri peletakan batu pertama RTG di salah satu Pokmas Dusun Penyambutan, Desa Tanjung.
SUARA NTB Sabtu, 28 September 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 5
Cek Plang Informasi
Siap Serahkan Bukti ASOSIASI Kabupaten (Askab) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan siap dipanggil oleh Askab Provinsi untuk dimintai klarifikasi soal gugatan keberatan yang disampaikan terkait kepemimpinan wasit di laga Final Laga III zona NTB antara Perselobar dengan Persebi. Pihak Askab Lobar sudah menyiapkan barang bukti kejanggalan kepemimpinan wasit dalam laga tersebut. Barang bukti ini siap dis(Suara NTB/ist) erahkan kepada Asprov. Arbain Ishak “Silakan saja kami (perselobar) dipanggil untuk klarifikasi, kami akan penuhi undangan itu. kami sudah siapkan bukti,” tegas Ketua Askab PSSI Lobar, Arbain Ishak, Jumat (27/9). Arbain menegaskan, pihaknya sudah menerima informasi terkait pihak Asprov akan meminta klarifikasi dari Perselobar. Pihaknya mengaku, pihak pengurus Askab merasa tidak puas dengan kepemimpinan wasit pada pertandingan leg II di kandang Persebi tersebut. Pihaknya melihat ada kejanggalan dengan kepemimpinan wasit tersebut. Salah satunya kata dia, wasit memberikan kartu merah kepada kapten tim Perselobar, di mana saat itu keududukan skor 1 : 1. Namun akibat kartu merah itu, permainan Perselobar berubah drastis, sehingga harus kalah telak. Kekecewaan ini kata dia, diluapkan pengurus di media dan medsos, karena merasa ketidakadilan. “Bukan hanya dari Lobar saja, tapi termasuk dari teman-teman Bima juga ada yang menyampaikan itu, karena merasa ndak puas menonton pertandingan itu, kami berupaya sportif,” tegas dia. Pihak Asprov, katanya, merespon protes Askab PSSI Lobar dengan berencana melakukan pemanggilan. Pihak Asprov meminta agar Perselobar membawa alat bukti, berupa video saat pertandingan tersebut. “Kami sudah lengkapi apa yang diminta, termasuk video saat pertandingan itu, itu bukti yang akan disiapkan,” kata dia. (her)
Musim Kemarau
Stok Pangan Loteng Masih Aman Praya (Suara NTB) Musim kemarau yang berlangsung saat ini dipastikan tidak berdampak terhadap ketersediaan dan stok pangan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Stok pangan khususnya beras masih dalam posisi aman, hingga enam bulan ke depan. Demikian ditegaskan Kepala Badan Ketahanan Pangan Loteng, L. Wardihan, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/9). Masih amannya stok pangan, ujarnya, dikarenakan produksi pangan, terutama beras di Loteng cukup tinggi. Apalagi Loteng termasuk salah satu daerah lumbung pangan nasional. Sementara konsumsi beras masih di bawah produksi yang ada. “Konsumsi beras kita per tahun sekitar 120 ribu ton. Sedangkan produski beras Loteng itu mencapai lebih 300 ribu ton per tahun,” sebutnya. Artinya, setiap tahun Loteng mengalami surplus beras lebih dari 100 persen. Kondisi itulah yang membuat stok pangan, terutama beras di Loteng selalu dalam posisi aman, sehingga walaupun dilanda musim kemarau yang cukup panjang seperti sekarang ini, Loteng tidak kekurangan stok pangan. Bahkan saat ini pihaknya justru tengah mengupayakan menekan tingkat konsumsi beras masyarakat di Loteng. Mengingat, konsumsi beras masyarakat Loteng termasuk salah satu yang tertinggi secara nasional di atas 100 kg per tahun. “Tingkat konsumsi beras kita cukup tinggi. Itulah yang saat ini terus coba kita tekan. Supaya bisa mencapai angka ideal,” sebutnya. Ia mengatakan, jika merujuk pada standar kesehatan internasional asupan karbohidrat dari berat itu maksimal 2.100 kkl. Sedangkan rata-rata asupan kalori masyarakat Loteng jauh di atas angka ideal. Sehingga wajar jika kemudian banyak masyarakat Loteng yang teridentifikasi menderita diabetes, karena terlalu banyak asupan gula yang bersumber dari beras.(kir)
Belasan Paket Proyek Belum Rampung Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat (Lobar) akan turun ke sejumlah proyek yang sedang berproses. Pihaknya akan mengecek plang informasi proyek dari masingmasing proyek itu. Apakah sudah terpasang atau belum. Menyusul kritikan kalangan dewan Lobar yang menemukan adanya proyek Pemkab Lobar yang belum memasang plang informasi itu. “Ini (papan informasi proyek) akan menjadi bahan evaluasi jangan sampai tidak ada plang informasi proyeknya. Rekanan wajib memasang plang informasi itu,” tegas Kepala Dinas PUPR Lobar, I Made Arthadana yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (27/9). Sebab ia mengaku sudah menegaskan dari awal proyek agar plang informasi itu dipasang. Begitu pihak rekanan melakukan penandatanganan kontrak. Hal ini menjadi informasi bagi masyarakat akan proyek itu. “Kawajiban dari pada proyek itu, dari kontrak itu harus memasang plang proyek,” jelasnya. Ia meluruskan terkait proyek pembangunan akses jalan Bengkang-Meang masuk sudah dipasangkan plang informasi. Akes jalan lingkar yang dibangun sepanjang
kurang lebih 4 kilometer lebih ini masuk ke kawasan pantai dan terkoneksi dengan jalan provinsi. Pembangunan akses jalan ini menelan anggaran Rp 4,9 miliar lebih. Diakuinya sekitar ratusan proyek yang dikerjakan di Dinas PUPR hampir semua sudah rampung. Ratusan proyek ini, ada yang tender dan PL. Hanya yang masih tersisa masih dalam proses pengerjaan sebanyak 16 paket proyek. Terdiri dari sekitar 14 paket pada Bidang Bina Marga, dan 2 Paket pada Cipta Karya berupa gedung. “Hampir semua proyek ini sudah rampung, tinggal PHO. Kalau yang masih dalam proses ini, ratarata progresnya sudah mencapai di atas 50 persen. “Yang lainnya sudah semua,” bebernya. Sebelumnya Anggota DPRD Lobar Fraksi Gerindra,
(Suara NTB/ist)
PLANG - Proyek pembangunan jalan Bengkang-Meang ini sudah dipasangkan plang informasi. Minaim mengkritik sejumlah informasi itu dinilainya begi- kan politisi asal Sekotong itu proyek Pemkab Lobar yang tu penting agar warga menge- menemukan sendiri ada tidak memasang plang infor- tahui dari mana sumber pem- proyek yang tak berplang inmasi proyek. Padahal papan biayaan proyek tersebut. Bah- formasi di Sekotong. (her)
Dam Mujur Tetap Prioritas Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, menegaskan pembangunan Dam Mujur tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan yang bakal terus diperjuangkan. Meski demikian, pembangunan ini tidak dilakukan di periode ini, tapi di periode-periode selanjutnya. Sekarang ini, ujarnya, fokus pembangunan pada penyiapan fasilitas pendukung utama pemerintahan. “Dam Mujur itu bukan tidak prioritas. Tetap menjadi prioritas pemerintah. Tetapi mungkin tidak di periode ini. Karena saat ini fokus pemerintah pada penyiapan fasilitas penunjang utama, untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” sebut H.M. Suhaili FT, kepada wartawan, Jumat (27/9). Suhaili menegaskan, fasilitas utama yang dimaksud seperti kantor Bupati Loteng, kemudian rumah dinas Bupati Loteng, jalan kabupaten serta beberapa fasilitas penunjang utama lainya. “Ka-
lau semua itu sudah terbangun, maka bisa mengurangi beban pemerintahan selanjutnya. Sehingga bisa fokus memikirkan pembangunan Dam Mujur,” terangnya. Terlebih untuk kantor Bupati Loteng, kondisinya sudah bisa dikatakan tidak layak. Begitu pula pendopo atau rumah dinas Bupati Loteng, sudah waktu diganti, karena sudah cukup lama usianya dan dibangun sejak tahun 1970-an silam. Di satu sisi, fasilitas tersebut merupakan salah satu fasilitas penunjang pelayanan kepada masyarakat. “Kalau saya berpikir untuk kepentingan diri saya pribadi. Untuk apa dibangun kantor bupati ataupun pendopo bupati di penghujung masa bakti. Toh, tidak akan lama saya tempati. Tapi ini semua demi kepentingan jangka panjang. Jadi pemerintah yang ke depan lebih ringan beban pikirannya,” tandas Suhaili. Lagi pula, soal pembangunan Dam Mujur kebija-
kannya ada di tangan pemerintah pusat. Apalagi pemerintah kabupaten tidak akan bisa menanggulangi pembangunan Dam Mujur, karena jelas butuh anggaran yang tidak sedikit. Dimana untuk pembebasan lahan saja, itu dibutuhkan sekitar Rp 600 miliar. Belum lagi soal anggaran pembangunan fisik bendungannya sendiri. Untuk itu, kalau pembangunan Dam Mujur tetap dipaksakan, maka anggaran daerah bakalan habis hanya untuk pembangunan Dam Mujur. “Lalu untuk membangun yang lain, anggarannya dari mana? Otomatis pembangunan di daerah ini tidak berjalan,” imbuhnya. Meski anggaran fisik semua ditanggung oleh pemerintah pusat, ujarnya, untuk membebaskan lahan Pemkab Loteng tidak akan mampu, walau nanti dengan pola sharing dengan pemerintah pusat dan provinsi. Karena memang masih banyak kebutuhan yang harus dibiayai.(kir)
Pembangunan Stadion Internasional Gunakan Dana Hibah AFF (Suara NTB/her)
AKSI - Warga Lelede Kecamatan Kediri melakukan aksi di Kantor Desa Lelede, Jumat (27/9).
Kades Lelede Didemo Warga Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa Lelede, Zubaedi didemo puluhan warganya, Jumat (27/9) n. Aksi demo ini merupakan buntut dari kekecewaan warga terhadap proses panitia seleksi (pansel) kepala dusun yang dinilai tidak transparan. Warga juga menuntut agar kades diproses hukum atas dugaan pemukulan yang dilakukan terhadap warganya sendiri. Sambil membawa pamflet bertuliskan protes terhadap kades, warga yang dijaga ketat aparat berorasi di depan kantor desa. Warga menyampaikan berbagai hal tuntutan kepada kades dan meminta kades menemui mereka. Hampir satu jam lebih berorasi, barulah mereka ditemui oleh kades yang berada di dalam kantornya. Menurut Koordinator Aksi, Helmi Hidayat kejadian pemukulan itu terjadi pada akhir pekan lalu di kantor desa setempat dan melibatkan kades dengan calon kepala dusun (kadus) bernama Ahmadi. Menanggapi protes warganya, Kepala Desa Lelede, Zubaedi beralasan jika pelaksanaan pansel itu sudah terlalu berlarut-larut. Bahkan ia tidak mengetahui jika hari minggu itu dilaksanakan tes tertulis di Kantor Desa. Iapun membantah jika melakukan pemukulan. Ia beralibi jika waktu itu Ahmadi terjatuh sendiri. Ketika ia coba merebut HP milik Ahmadi, karena merekamnya. “Pada kesempatan ini saya mengatakan tidak pernah ada kekerasan itu,” bantahnya. Sedangkan terkait dengan tuntutan hibah Polindes itu Zubaedi beralasan jika semua itu butuh mekanisme. Ia mengaku siap menghibahkan lahan miliknya seluas satu are. Namun untuk bangunan polindes itu, ia justru meminta dibayar. Karena pembangunan polindes itu mengunakan dana pribadinya. Sementara itu Kapolsek Kediri, Iptu Donny Wira Setiawan membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Lelede. Pihaknya sudah memangil kedua belah pihak, baik itu pelapor, terlapor, termasuk saksi untuk dimintai keterangan. Termasuk menerima bukti rekaman video dugaan pemukulan itu.”Dari laporan itu kita lakukan visum, dan kita masih menunggu hasil visum. Besok juga (pemanggilan) saksi-saksinya untuk melengkapi bukti. Proses masih berlanjut,” ungkapnya. Pihaknya pun belum berani memastikan apakah kepala desa itu benar melakukan penganiayaan atau hanya sekedar pemukulan. “Kita masih melengkapi bukti-bukti dan saksisaksi yang mengetahui kejadian waktu itu,” pungkasnya. (her)
Praya (Suara NTB) Persiapan pembangunan stadion sepak bola berstandar internasional di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus dipacu. Terakhir, Pemkab Loteng sudah bersurat ke PSSI terkait persetujuan lokasi pembangunan stadion . Hal ini sebagai persyaratan untuk memperoleh dana hibah dari ASEAN Football Federation (AFF), selaku penyandang dana pembangunan stadion yang direncanakan berkapasitas 12 ribu tempat duduk tersebut. “Jadi pembangunan stadion internasional ini menggunakan dana hibah dari AFF. Kita (Loteng,red) tinggal terima kunci (jadi,red) saja,” ungkap Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, kepada wartawan, Jumat (27/9). Ia menjelaskan, proses pem-
bangunan stadion sepakbola direncanakan tuntas dalam tiga tahun dengan pengerjaan fisik rencananya dimulai pada tahun 2020 mendatang. Sementara tahun ini seluruh persiapan dimatangkan. Suhaili mengatakan, dipilihnya Loteng sebagai lokasi pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut sebuah kebanggaan, karena Loteng bakal menjadi satusatunya daerah di NTB yang bakal memiliki stadion sepakbola bertaraf internasional yang lengkap dengan fasilitas penunjang yang juga bertaraf internasional. “Stadion ini nantinya akan menggunakan rumput sintesis sesuai standar rumput lapangan sepakbola internasional. Dengan 12 ribu tempat
duduk layaknya stadion sepakbola di Eropa,” ujarnya. Untuk lokasi pembangunan, sudah ditetapkan di lapangan PSLT yang sekarang ini, sehingga bisa berdekatan dengan GOR mini yang saat ini sedang dibangun. Dengan begitu, di area stadion itu nantinya bakal menjadi pusat kegiatan olahraga masyarakat di daerah ini. Disinggung besaran kebutuhan anggaran pembangunan stadion sepakbola berstandar internasional tersebut, Ketua DPD I Partai Golkar ini mengaku tidak tahu persis, karena kewenangannya ada di pihak AFF, selaku penyandang dana pembangunan stadion. Pemkab Loteng nantinya mungkin hanya mendukung di beberapa fasilitas penunjang stadion saja. (kir)
(Suara NTB/ist)
PENGHARGAAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Desa Sesaot Yuni Hariseni dan Kepala Dinas Pariwisata Ispan Junaidi menerima penghargaan ISTA 2019 dari Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Bupati dan Kades Sesaot Terima Penghargaan ISTA 2019 Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa Sesaot Kecamatan Narmada Yuni Hariseni bersama Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dianugerahi Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) 2019 di Bidang Lingkungan, Kamis (27/9). Penyerahan penghargaan ini berlangsung di The Ritz Carlton Sudirman Central Business District (SCBD ) Jakarta. Penganugerahan Ini merupakan ajang award tahun ke tiga yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan diberikan langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat dihubungi via telepon menuturkan, Desa Sesaot dianggap oleh kementerian telah berhasil menjalankan tahapan dalam Sustainable Tourism Development. “Sudah 3 tahun terakhir ini, Sesaot dan kawasan di sekitarnya telah menjadi pilot project pengembangan pariwisata berkelanjutan. Sebagai kawasan STO (Sustainable Tourism Observatory, red), Sesaot baru pertama kali mengikuti lomba ISTA,” tutur Fauzan. Ajang ISTA Tahun 2019 ini diikuti 300-an destinasi wisata se-Indonesia. Oleh Kemenpar, kompetisi ini menjadi ajang untuk memperebutkan award
dengan 4 kategori, yakni Aspek Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial Budaya, dan Aspek Tata Kelola. “Prinsipnya menurut Kemenpar adalah, semakin destinasi itu dilestarikan, maka akan semakin mensejahterakan masyarakatnya,” terang Fauzan. Kepala Desa Sesaot, Yuni Hariseni yang hadir bersama bupati merasa optmis dengan perkembangan pariwisata di tiga desa di sekitar kawasan Sesaot. “Insya Allah dengan mendapatkan award ini kita menunjukkan bahwa kita mampu mengembangkannya agar berdampak secara ekonomi kepada masyarakat,” papar satu-satunya Kepala Desa perempuan di Lobar ini. Saat ini, imbuh Yuni sekitar 400 orang warga mendapat dampak pengembangan pariwisata dan bekerja di seputaran desa Sekawan Sejati (Sesaot, Pakuan, dan Buwun Sejati, red). Hal senada disampaikan Kepala Dispar Lobar, Ispan Junaidi. Dirinya mengaku bangga dengan raihan Desa Sesaot. “Bagaimana tidak bangga, dari 300 peserta, destinasi Sesaot masuk dalam 16 besar dan diumumkan sebagai juara untuk aspek lingkungan,” tutur Ispan. (her)
Penguji Pastikan ’’Job Fit’’ Bukan untuk Demosi Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 17 pejabat kepala Organisasi Perangkat Desa (OPD) di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengikuti job fit, Jumat (27/9). Pelaksanaan job fit itu gelar di ruang kerja Sekda Lobar. Job fit bagi 17 kepala OPD ini bukan untuk demosi,akan tetapi para kepala OPD ini akan digeser sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dimilikinya. Dari pemantauan koran ini, para peserta yang seluruhnya mengenakan pakaian putih itu dipanggil satu per satu masuk dalam ruangan. Waktu pelaksanaan untuk satu peserta sekitar sejam. Salah satu Tim Penguji Job Fit, Muazar Habibi menerangkan pelaksanaan job fit ini untuk kesesuaian jabatan para eselon II. Sebab dengan job fit, posisi yang kosong tidak mesti harus langsung dipansel. Namun bisa dirotasi antara eselon II se-
suai dengan ketentuan peraturan yang baru.”Atau ini untuk kebutuhan evaluasi (pejabat) yang sudah lima tahun, sudah lama di situ (kepala OPD) untuk di-refreshing-kan,” jelasnya. Ia menegaskan hasil job fit itu tidak boleh mendemosikan atau menonjobkan pejabat bersangkutan. Namun sebagai bahan evaluasi atas pejabat yang bersangkutan agar bisa menempatkan pejabat di posisi yang tepat. Bahkan ia membeberkan jika pelaksanaan job fit itu sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu melalui assessment atau pengujian kemampuan kepemimpinan dari para kepala OPD itu. Bahkan Tim penguji sudah turun ke masing-masing OPD menanyakan langsung penilaian dari bawahan kepala OPD itu, baik dari eselon III, IV dan stafnya. Selain itu pihaknya juga menanyakan langsung kepada penilaian para stakeholder yang berhubungan den-
gan OPD terkait.”Bagaimana penerimaan mereka (bawahannya) atas kepemimpinan yang bersangkutan itu,” ungkapnya. Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq menerangkan 17 peserta job fit itu seluruhnya eselon II, baik untuk mengevaluasi pejabat yang lama menjabat di satu OPD, maupun mengevaluasi kinerjanya. Nantinya dari hasil job fit itu baru pihaknya akan melakukan pengisian jabatan disesuaikan juga dengan hasil evaluasi kinerja yang sebelumnya dilakukan beberapa bulan lalu.”Baru nanti ketahuan OPD mana yang kosong dan akan kita panselkan,” ungkapnya, selepas menunaikan Salat Jumat. Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar Suparlan, S.Sos. Menurutnya, tim penguji job fit itu terdiri dari dua birokrasi Pemkab Lo-
(Suara NTB/her)
JOB FIT - Kepala Dinas Perhubungan H. Ahmad Saikhu bersama Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah usai menjalani job fit. bar dan tiga dari akademisi. Pelaksanaannya sudah berlangsung dari Kamis(26/9) sampai dengan Jumat kemarin. Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan H. Ahmad Saikhu yang diwawancara usai mengikuti job fit mengatakan
tim penguji menanyakan seputaran tugas dan fungsi di dinas nya. “Hampir sejam-an, pertanyaan dari penguji itu evaluasi selama kinerja kita selama di sini (dinas, red). Bertanya seputar pekerjaan yang sudah kita kerjakan,” ungkapnya. (her)
SUARA NTB Sabtu, 28 September 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Bupati Ajak Investor ke Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa mempresentasekan adanya 27 peluang investasi di sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kemaritiman serta sektor kepariwisataan di Sumbawa yang sangat terbuka bagi para investor. Untuk itu, Bupati mengajak para investor datang berinvestasi ke Sumbawa. Bupati melalui Sekda Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, M.M, meenjelaskan, Pemkab yang difasilitasi APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) telah melakukan roadshow Promosi Investasi dan Temu Usaha Tahun 2019 di hadapan para investor di Jakarta. Dengan mengajak para
investor untuk datang berinvestasi di Kabupaten Sumbawa, baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan ekonomi kemaritiman yang sangat dinanti untuk dikembangkan melalui pola kemitraan dengan masyarakat lokal. Pemkab pun, lanjut Sekda, memberikan perhatian yang sangat seri-
Operasi Kapal Bantuan PDT Terkendala Izin Taliwang (Suara NTB) Kapal bantuan dari Kementerian PDT yang diperuntukkan untuk Bumdes desa Benete dan Mantun (Bersantun) hingga saat ini belum bisa dioperasikan. Hal tersebut terjadi lantaran kapal dengan kapasitas mesin di atas 35 GT belum mengantongi izin pelayaran dari Pemerintah Provinsi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Kabid Perikanan Tangkap, Arkamudin, S.Pi., M. Si, kepada Suara NTB, Jumat (27/9) mengatakan, memang kapal bantuan PDT tersebut sudah lama tidak digunakan, bahkan sejak diserahterimakan ke Bumdes. Belum bisa digunakannya kapal tersebut terjadi karena terkendala masalah izin penangkapan ikan yang hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemprov. Sementara tugas dari Dislutkan kabupaten hanya bertugas membuat rekomendasi untuk bisa diserahkan ke provinsi supaya surat izin penangkapan bisa segera dikeluarkan. Pihaknya juga sudah membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi supaya proses perizinan kapal tersebut bisa diterbitkan segera. Karena jika tetap dibiarkan tidak bermanfaat dikhawatirkan kapal ini akan rusak sia-sia. Selain masalah tersebut, kesiapan dari segi SDM juga masih dianggap belum maksimal. Sehingga kapal yang seharusnya mampu memberikan manfaat ke masyarakat justru dibiarkan terbengkalai. “Memang kapal ini belum digunakan oleh masyarakat karena surat izinnya belum keluar. Tetapi kami tetap akan mencoba melakukan komunikasi dengan Pemerintah provinsi supaya izin penangkapan bisa diberikan agar kapal ini segera beroperasi,” ujarnya. Ditemui terpisah, Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Tekhnologi Tepat Guna (PEM dan TTG) Trisman ST., MP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengatakan, memang kapal tersebut sudah tiga tahun tidak bisa digunakan. Meskipun demikian, pihaknya mengaku sudah memiliki opsi agar kapal ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya yakni dengan melibatkan Kube yang ada di Poto Tano yang sudah memiliki lisensi dalam penangkapan ikan. Dikatakan, kelompok bersama (Kube) Poto Tano sudah memiliki ABK lengkap dan dianggap profesional dalam hal penangkapan ikan. Dengan keterlibatan Kube dengan Bumdes di Maluk tersebut, diharapkan kapal tersebut bisa memberikan manfaat serta hasil tangkapan yang maksimal. Hanya saja yang masih menjadi kendala saat ini yakni di proses perizinannya yang tidak kunjung ada kejelasan. Dijelaskan, dari segi kelayakan kapal, dianggap tidak ada yang bermasalah karena sudah dianggap layak untuk dioperasikan dan tidak ada gangguan sedikitpun. “Kapal ini sebenarnya siap untuk beroperasi, karena tidak ada masalah di mesin. Tetapi yang masih kendala kita yakni izin pelayarannya yang belum diberikan hingga saat ini sehingga kapal ini belum bisa digunakan,” pungkasnya. (ils)
us terhadap berbagai upaya bagi peningkatan investasi di daerah. Di antaranya dengan melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur penunjang. Seperti akses jalan, pelabuhan dan juga bandara, serta ketersediaan sumberdaya energi listrik. Kondisi akses transportasi ke Kabupaten Sumbawa juga cukup baik yang didukung dengan keberadaan bandara, pelabuhan penumpang dan barang, serta terminal angkutan darat. Lebih lanjut dijelaskan, penerbangan udara telah dilayani oleh wings air dengan frekuensi penerbangan dua kali setiap hari. Untuk transportasi laut, Pelabuhan Badas
yang ada saat ini mampu melayani arus keluar masuk barang baik domestik, regional maupun internasional. Termasuk beberapa hari ke depan, atas komunikasi yang cukup intensif antara Gubernur NTB dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, PT. ASDP Indonesia Ferry juga akan membuka jalur pelayaran baru (long distance ferry) untuk penyeberangan penumpang rute Surabaya - Pelabuhan Badas Sumbawa, menggunakan Kapal Motor Penumpang (KMP). Sedangkan untuk transportasi darat, aksesnya juga mudah dan lancar. Didukung kondisi jalan negara yang setiap tahun
terus dilakukan upaya pemeliharaan agar mendekati 100 % kondisi mantap. Pada kegiatan tersebut, Kepala DPM-PTSP Kabupaten Sumbawa, Tarunawan, S.P, S.Sos, juga telah mempresentasikan lebih detail peluang-peluang usaha di Sumbawa. Ada 27 peluang investasi di sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kemaritiman serta sektor kepariwisataan yang sangat terbuka bagi para investor. Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Investasi Kawasan Strategis (TPPIKS) SAMOTA Provinsi NTB, Ir. H. Badrul Munir, M.M, dalam paparannya lebih
SPBU Labangka akan Salurkan BBM Satu Harga Sumbawa Besar (Suara NTB) SPBU Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa diresmikan sebagai Lembaga Penyalur BBM Satu Harga bersama 5 SPBU di 4 Kabupaten lainnya di Indonesia. Untuk penyediaan BBM yang terjangkau bagi masyarakat. Sebagaimana disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, H. Tajuddin S.H, Jumat (27/9), peresmian yang dilakukan oleh Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, Ph.D, di TBBM Gunungsitoli, Humene, Kota Gunungsitoli, Kamis lalu tersebut juga dihadiri Bupati yang diwakili Sekda, Drs. H. Hasan Basri, M.M. Wamen ESDM, Arcandra Tahar, menjelaskan BBM Satu Harga sesuai amanat Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satu tantangannya, penyediaan sumber energi yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya adalah BBM. Untuk penyediaan BBM, maka Kementerian ESDM mencanangkan BBM Satu Harga. Di mana harga BBM di setiap daerah adalah sama dengan yang ada di daerah lainnya. Sebelumnya, Sekda Sumbawa menyebutkan SPBU Satu Harga di Kecamatan Labangka untuk mengcover kebutuhan BBM di Kecamatan Labangka dan sekitarnya. Sebelumnya telah diresmikan 3 SPBU Penyalur BBM Satu Harga di Kabupaten Sumba-
(Suara NTB/ist)
PERESMIAN - Wamen ESDM salaman dengan Sekda Sumbawa pada peresmian lembaga penyalur BBM satu harga. wa, yaitu SPBU Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu, SPBU Labuhan Badas, dan SPBU Lunyuk. Lebih lanjut, Sekda mengatakan untuk perizinan SPBU Labangka, baik IMB maupun izin lingkungannya sudah dis-
elesaikan dan sudah mulai beroperasi dengan menggunakan izin operasional sementara sejak bulan Mei 2019. Adapun kapasitas Premium, Pertalite dan Solar masing-masing 30 KL. “Sampai
(Suara NTB/ist)
saat ini pun Bupati Sumbawa terus berupaya dan mengusulkan pembangunan lokasi penyalur BBM Satu Harga di beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa,” tutur Sekda. Lokasi yang diusulkan oleh Bupati Sumbawa kepada Ke-
pala BPH Migas RI, antara lain Kecamatan Rhee, Orong Telu, Batu Lanteh, Ropang, Lantung, Labuhan Badas (wilayah pulau berpenghuni), Alas (wilayah pulau berpenghuni), Empang, Tarano dan Moyo Utara. (arn)
Polisi Dalami Kasus Dugaan Penyimpangan APBDes Desa Mantun
DPRD Desak Pemda Segera Operasikan Pasar Rakyat Taliwang (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendesak pemerintah segera mengoperasikan sejumlah pasar rakyat yang telah dibangun di beberapa kecamatan. Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE., ME mengatakan, pihaknya menyayangkan masih adanya pasar yang belum mulai dioperasikan pemerintah. Padahal fasilitas transaksi jual beli itu menjadi salah satu penopang geliat perekonomian masyarakat. “Itu kan bangunannya sudah seleAheruddin Sidik sai. Tapi kok belum dimanfaatkan juga,” sesalnya. Ia mencontohkan, pasar rakyat di kecamatan Brang Rea. Meski bangunannya sudah dinyatakan selesai sejak tahun lalu, namun hingga kini belum ada aktivitas masyarakat bertransaksi di lokasi. “Pasar di Tambak Sari (Poto Tano) sudah dibuka, tapi kami lihat masih butuh tambahan fasilitas pendukung,” kata Aheruddin. Menurutnya, dinas teknis yang diberi tanggung jawab mengelola fasilitas pasar itu seharusnya tanggap. Sebab pasar-pasar yang sudah dibangun itu jika tidak terpakai lama-kelamaan akan mengalami kerusakan. “Kalau ada pedagangnya kan setidaknya pasarnya ada yang rawat. Tidak seperti sekarang dibiarkan mangkrak, lama-lama rusak itu bangunannya sebelum digunakan,” cetusnya. Politisi PKP Indonesia ini mengaku, punya alasan mengapa pihaknya mendesak pemerintah mengoperasikan pasar-pasar tersebut. Tidak semata karena fungsi pasar itu untuk mendukung geliat perekonomian masyarakat. Tetapi di sisi lain operasional pasar tersebut akan memberikan keuntungan kepada daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). “Pasar itu aset penghasil PAD. Ya kalau di awal-awal memang tidak terasa kecil keuntungan finansialnya, tapi minimal social profit-nya bisa dirasakan oleh masyakat,” tandas pria yang akrab disapa Aher ini. Lebih jauh, Aher menyampaikan, pihaknya tidak ingin melihat fasilitas pasar yang telah dibangun menggunakam uang rakyat itu disia-siakan. Tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat apalagi memberi kontribusi keuntungan kepada daerah. “Kita banyak pengalaman di mana fasilitas - fasilitas yang kita bangun sampai sekarang mangkrak tidak dimanfaatkan. Jadi kita putus itu mulai dengan memanfaatkan pasar yang baru dibangun itu,” ujarnya seraya menambahkan dinas teknis harus merespon cepat desakan DPRD tersebut. “Dinas jangan tunggu perintah bupati. Ambil kebijakan konkret kalau ada kendala cari solusinya dan kami di DPRD siap membantu,” imbuh Aher. (bug)
mengedepankan potensi dan peluang investasi di Kawasan SAMOTA, Kabupaten Sumbawa. Investasi SAMOTA harus bertumpu pada pola kemitraan dengan masyarakat lokal dalam mengelola potensi yang ada. Sehingga investasi dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan bersama. Pembangunan Kawasan SAMOTA telah didukung oleh 6 kerangka regulasi yang menjadi landasan kebijakan investasi di Kawasan Samota. Bahkan secara nasional, Kawasan SAMOTA juga telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional dan UNESCO telah menetapkan Kawasan ini sebagai Cagar Biosfer Dunia. (arn)
(Suara NTB/ist)
PENGHARGAAN - Ketua Pokdarwis Alam Asri Jelenga, Sumbawa Barat saat menerima penghargaan Indonesia Penghargaan ISTA dari Kementerian Pariwisata di Jakarta, Jumat (27/9).
Pokdarwis Asal KSB Raih Penghargaan di ISTA 2019 Taliwang (Suara NTB) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Alam Asri Jelenga berhasil mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di tingkat nasional. Pokdarwis asal kecamatan Jereweh ini pada ajang Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) 2019 menyabet penghargaan pada kategori pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal. Prestasi Pokdarwis Alam Asri Jelenga ini terbilang prestisius. Keberhasilannya mengelola pariwisata dengan pemanfaatan ekonomi masyarakat setempat oleh diganjar predikat level green (hijau) atau memuaskan. “Alhamdulillah pengelolaan pariwista kita oleh masyarakat sudah mendapat pengakuan di
tingkat nasional,” kata wakil bupati Fud Syaifuddin, kepada Suara NTB, Jumat (27/9). Wabup yang turut mendampingi pengelola Pokdarwis Alam Asri Jelenga menerima penghargaan ISTA 2019 di hotel Ritz Charlton Place Hotel, Jakarta, Kamis (26/9) malam lalu itu, mengaku sangat bangga. Karena itu dirinya secara khusus memberikan selamat dan berharap ke depan capaian tersebut dapat ditingkatkan lagi. “Saya kira Alam Asri Jelenga ini luar biasa,” ujar Wabup. Wabup mengatakan, keberhasilan Pokdarwis Alam Asri Jelenga itu dapat diikuti oleh pegiat-pegiat pariwisata lainnya yang ada di KSB. Wabup yakin ke depan akan lebih banyak lagi yang bisa menunjukkan
diri di tingkat nasional. “Potensi kita pariwisata kita banyak. Maka kami berharap muncul pokdarwis-pokdarwis seperti Alam Asri itu,” katanya. Selanjutnya Wabup menyampaikan, dalam upaya pengembangan pariwisata daerah Pemda membutuhkan dukungan secara luas dari masyarakat. Dukungan itu tidak sekadar dalam bentuk mengambil peran secara langsung sebagai pelaku pariwisata, tetapi juga dalam bentuk lain seperti melakukan pelestarian lingkungan sekitar. “Problem kita soal pariwisata masih banyak yang harus dibenahi. Misalnya soal kebersihan lingkungan. Dan masyarakat bisa ambil bagian dengan cara menjaga kebersihan,” cetusnya. (bug)
Taliwang (Suara NTB) Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat, masih mendalami kasus dugaan penyimpangan APBDes Desa Mantun, Kecamatan Maluk. Kasus yang dilaporkan oleh masyarakatnya tersebut ditaksir merugikan negara hingga ratusan juta, dengan indikasi proyek yang tidak sesuai spesifikasi dan proyek fiktif. Kapolres KSB melalui Kasat Reskrim AKP Muhaemin SH.,S.IK kepada Suara NTB, Jumat (27/9) mengatakan, memang untuk saat ini sudah ada dua laporan baru yang masuk dari dua desa terkait dugaan penyimpangan APBDes, salah satunya yakni desa Mantun. Bahkan sejumlah pihak sudah mulai dilakukan klarifikasi terkait dengan laporan tersebut. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Inspektorat untuk bisa dilakukan pemeriksaan khusus (riksus) terlebih dahulu sebagai tahap awal untuk penanganan lanjutan. Dengan bukti hasil Riksus nantinya, penyidik bisa langsung mencocokkan dengan laporan yang terima dari masyarakat. Ketika hasil Riksus sudah keluar, pihaknya juga akan langsung melibatkan tim dari Inspektorat Provinsi untuk melakukan audit lanjutan. Hal itu perlu dilakukan sebagai bukti penguat ketika kasus tersebut diajukan ke meja hijau (pengadilan). “Khusus untuk dua desa tersebut masih kita dalami dulu, karena laporannya baru masuk minggu kemarin. Kita juga akan segera berkoordinasi dengan Inspektorat untuk bisa dilakukan pemeriksaan khusus terlebih dahulu kepada desa yang bersangkutan,” ungkapnya.
Dikatakannya, berdasarkan data yang ada saat ini sudah banyak desa yang dilaporkan oleh masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan APBDes. Hanya saja pihaknya tidak bisa langsung menangani begitu saja, karena dikhawatirkan akan menjadi alat politik. Tetapi jika laporannya jelas dengan rincian penggunaan anggaran yang diselewengkan mampu dibuktikan maka pihak terkait akan langsung menindak lanjutinya. Dikatakan, pihaknya sangat selektif dalam menerima laporan pengaduan terutama desa yang melaksanakan Pilkades serentak. Jika tidak ada bukti yang kuat, maka kasusnya tidak akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Khusus untuk dua desa yang saat ini masih didalami, pihaknya menjamin tidak ada kaitannya dengan masalah Pilkades melainkan laporan dari masyarakatnya sangat jelas. Makanya dalam waktu dekat, pihaknya berencana untuk melakukan pengecekan lapangan sementara untuk pemeriksaan pelapor sudah dilakukan. Pihaknya juga berencana memanggil Kades dan perangkat lainnya, untuk memberikan klarifikasi atas laporan tersebut. “Kalau boleh jujur sudah banyak laporan dari masyarakat terkait penyimpangan APBDes ini, tetapi tidak semua kita terima karena erat kaitannya dengan masalah Politik jelang Pilkades. Tetapi khusus untuk dua desa yang saat ini masih kita dalami kita wacanakan untuk melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan laporan tersebut,” pungkasnya. (ils)
Kembangkan Usaha, Masyarakat di Kelungkung Dibantu Peralatan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah kelompok masyarakat di Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh akan diberikan bantuan peralatan usaha. Hal ini guna mengembangkan potensi di wilayah setempat sehingga bisa keluar dari status desa rawan pangan. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir.
Syafruddin Nur menyampaikan, Desa Kelungkung ditetapkan untuk mendapatkan pembinaan melalui program Desa Mandiri Pangan (Demapan) dengan anggaran APBD provinsi. Di mana ada tiga kelompok yang menjadi sasaran pembinaan. Dalam waktu dekat kelompok tersebut akan mendapatkan bantuan sejumlah peralatan un-
tuk mengembangkan potensi yang ada. “Ada tiga kelompok di sana. Nanti mereka akan mendapatkan peralatan bagaimana membuat emping. Dengan potensi yang ada, kita sepakat bagaimana Kelungkung keluar dari desa stunting, miskin dan rawan pangan. Kita ingin coba Kelungkung dengan segala potensinya, ujarnya.
Menurutnya, sejumlah potensi di wilayah setempat di antaranya ubi, jagung dan madu. Guna mengoptimalkan potensi yang ada, pihaknya sudah memberikan pelatihan sekaligus praktik pembuatan emping. Pihaknya menghadirkan pihak provinsi dan pengusaha lokal. “Kemarin kita sudah memberikan pelatihan.
Branding-nya kita sepakat bahwa branding madu. Contoh emping jagung rasa madu. Jadi selalu ada madu diujungnya. Itu branding yang akan dijual. Termasuk bila perlu kopinya nanti rasa madu. Insya Allah melalui Desa Mandiri Pangan ini, mereka bisa keluar dari persoalan di atas,” pungkasnya. (ind)
SUARA NTB Sabtu, 28 September 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Kasus Gigitan HPR di Dompu Meningkat Dompu (Suara NTB) Kasus gigitan Hewan Pembawa Rabies (HPR) di Kabupaten Dompu, masih terus terjadi. Bahkan, intensitasnya meningkat sebulan terakhir ini, khususnya di Kecamatan Pekat. Kepala Bidang Penyehatan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dikes Dompu, Rahmat, S.KM., kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (27/9) menerangkan, masih terus memfokuskan penanganan kasus rabies karena memang korban gigitan hampir tiap hari ditemukan. Di Kecamatan Pekat misalnya, dalam seminggu saja
ada sekitar 5-10 orang korban yang terpaksa dilarikan ke Puskesmas setempat untuk mendapat perawatan medis setelah digigit HPR. “Fokus kita saat ini masih penanganan kasus rabies karena memang kasusnya masih tetap ada setiap hari,” ungkapnya. Disamping penanganan awal dengan pemberian SAR dan VAR terhadap para kor-
ban, menurut dia, sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat agar mau berobat ke sarana kesehatan setelah tergigit HPR perlu digencarkan kembali. Berdasarkan data terakhir yang dikantongi, dari total 13 orang korban meninggal terpapar rabies, sebagian besar di antaranya enggan menjalani perawatan medis. “Ini yang
perlu kita tingkatkan supaya masyarakat jangan ada lagi yang diam kalau sudah digigit HPR. Mereka harus segera ke fasilitas kesehatan itu yang sangat penting,” jelasnya. Dikatakan Rahmat, jumlah korban meninggal tersebut memang bertambah dari sebelumnya yang hanya tercatat sembilan orang. Sedangkan untuk keseluruhan kasus gigitan hingga 24 September 2019 kemarin di delapan kecamatan ada 1.621 orang. Rinciannya, di Kecamatan Kempo 382 orang korban, Manggelewa 205, Woja 207,
Huu 180, Kilo 51, Pekat 268 dan wilayah Puskesmas Dompu Timur terdapat 130 orang, Dompu Kota 116 serta Ranggo 75 korban. Mereka yang terdata itu sudah diberikan VAR dan masih dalam pengawasan petugas kesehatannya di lapangan. “Walaupun kita sudah beri VAR tetap kita pantau melalui reman-teman di Puskesmas,” ujarnya. Masih ditemukannya kasus gigitan meski upaya eliminasi dan vaksinasi sudah cukup intens dilakukan bersama instansi terkait, tidak lain
karena HPR yang terpapar rabies masih sangat banyak. Baik yang dilepas liar maupun dalam pemeliharaan pemiliknya. Untuk itu, meningkatkan kewaspadaan secara mandiri menjadi kunci agar terhindar dari serangan binatang yang sudah menelan besalan korban jiwa tersebut. “Kalau ketemu sama HPR usahakan menjauhlah, karena kita tidak tahu anjing yang masih berkeliaran itu terpapar rabies atau tidak,” pungkasnya. (jun) Rahmat (Suara NTB/jun)
Satgas Selidiki Kasus Karhutla di Bima Bima (Suara NTB) Kasus kebakaran hutan dan lahan tengah diselidiki oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tingkat Kabupaten Bima yang dibentuk beberapa waktu lalu. Ketua Satgas, Iptu Hendry Christianto S.Sos mengaku penyelidikan puluhan kasus tersebut sebagai bentuk keseriusan tim Satgas untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya dalam kasus tersebut, pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan di atas 2 hektar akan dikenakan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). “Ancaman hukumannya paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun penjara,” kata Kasat Reskrim Polres Bima ini. Selain langkah penyelidikan, tim Satgas Karhutla yang beranggotakan dari unsur Polri, BPBD, TNI, KPH, DLH, Satpol PP hingga BMKG tersebut, lanjutnya juga melakukan upaya pencegahan dan penyuluhan di lapangan. “Pemadaman lahan yang terbakar juga beberapa kali kita dilakukan. Semua kasus pembakaran lahan dan hutan yang terjadi akan tetap diselidiki lebih lanjut. Hendry mengatakan masyarakat yang memiliki lahan di bawah 2 hektar boleh melakukan pembakaran. Hanya saja harus tetap dijaga serta dibuatkan sekat agar tidak merambat kemana-mana. “Intinya lahan di bawah 2 hektar boleh dibakar. Tapi harus tetap dijaga dan dibuatkan sekat,” ujarnya. Diakuinya, wilayah yang paling rawan terjadinya Karhutla di Kabupaten Bima seperti di Kecamatan Sanggar dan Tambora. “Pembakaran hutan dan lahan oleh masyarakat kebanyakan untuk membuka lahan baru dan membersihkan lahan untuk persiapan bercocok tanam jagung,” katanya. Meski sebagian masyarakat sudah menyadari dampak pembakaran hutan dan lahan dengan melaporkan ke pihaknya. Namun Hendry tetap menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan tersebut yang dapat merugikan orang banyak. “Apalagi menjelang musim tanam ini, kami meminta masyarakat tidak membakar lahan dan hutan, karena dampaknya sangat besar bagi kehidupan orang banyak,” pungkasHendry Christianto nya. (uki)
(Suara NTB/ula)
BELUM DIBONGKAR - Tenda berjejer di halaman kantor Bupati Dompu hingga Jumat (27/9). Tenda ini dibangun para CPNS K2 Dompu yang tergabung dalam 256 yang menuntut diangkat menjadi PNS. Status CPNS disandangnya sejak 2014 lalu. Tenda tidak akan dibongkar sebelum ada kepastian.
CPNS K2 Dompu Belum Buka Tenda di Kantor Bupati Dompu (Suara NTB)Para CPNS K2 Dompu hingga Jumat (27/9) masih bertahan di dalam tenda yang didirikan di halaman kantor Bupati Dompu. Mereka baru akan membuka tenda setelah ada kepastian dari Bupati untuk menerbitkan SK PNS bagi 256 CPNS K2 Dompu. Sri Indah Susanti, salah seorang CPNS K2 Dompu kepada Suara NTB, Jumat (27/9) mengungkapkan, perwakilan forum CPNS K2 Dompu dengan Bupati Dompu dan timnya sudah dipertemukan Ombudsman RI di Jakarta. Bupati langsung diperintahkan untuk menerbitkan SK PNS bagi 256 CPNS K2 Dompu paling lambat Oktober 2019 mendatang.
Namun SK PNS itu baru akan diterbitkan Bupati bila ada surat BKN dan Ombudsman RI yang memerintahkannya untuk menerbitkan SK. Penundaan pembagian SK PNS terhadap 256 CPNS K2 Dompu, karena Bupati mendapat laporan dari Polda NTB bahwa di antara 256 CPNS K2 Dompu, ada yang bermasalah seperti kelompok 135 CPNS yang telah dibatalkan SK-nya beberapa waktu lalu. Sehingga Bupati tidak ingin kembali dipersoalkan secara hukum dengan menerbitkan SK PNS terhadap 256 CPNS K2 Dompu. “Minggu depan Ombudsman akan panggil pihak Polda NTB dan BKN untuk klarifikasi
masalah ini,” kata Sri Indah Susanti yang mengaku hasil koordinasinya dengan perwakilan forum CPNS K2 Dompu. Kendati sudah mendapat kepastian soal rencana penerbitan SK PNS-nya, Sri Indah Susanti mengaku, belum membubarkan diri dari aksi kemah di halaman kantor Bupati Dompu. Pihaknya akan menunggu kembalinya perwakilan forum CPNS K2, Sabtu (28/9) ini. “Masih tetap (kemahnya) sampai perwakilan kita pulang Sabtu besok,” terangnya. Abdullah, pengunjuk rasa lainnya saat ditemui di lokasi kemah depan kantor Bupati, Jumat mengaku, akibat penundaan SK PNS oleh Bupati membuat nasib pihakn-
ya terkatung – katung. Bahkan dari 256 CPNS K2 Dompu, sudah ada 5 orang yang meninggal dunia, dan 5 orang lainnya pensiun. “Saya sendiri akan pensiun 1 November 2019 ini. Kalau tahun depan ada 27 orang yang akan pensiun. Kalau kita pensiun sebelum PNS, otomatis keluarga kami tidak akan dapat apa – apa,” ungkapnya. Sebagaimana diketahui, anggota DPRD Dompu periode 2019 – 2024 direncanakan akan dilantik di lapangan kantor Bupati Dompu, Senin (30/9) lusa. Aksi protes forum CPNS K2 Dompu yang menuntut diterbitkannya SK PNS memanfaatkan lapangan kantor Bupati untuk berke-
Pensertifikatan Lahan Pelabuhan Nusantara Dikebut
(Suara NTB/Uki)
Pelajar di Bima Dilarang Ikut Demo Bima (Suara NTB) – Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima meminta seluruh Kepala Sekolah agar mencegah pelajar untuk tidak terlibat atau mengikuti aksi demonstrasi yang berujung tindakan anarkis. Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima, Drs. Zunaiddin, MM, mengaku aksi demonstrasi menyikapi RKUHP dan revisi Undang-Undang KPK terus terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan aksi itu pelajar juga dilibatkan. “Tapi hal ini saya melarang keras ada di Kabupaten Bima. Pelajar tidak perlu terlibat aksi unjuk rasa dan menjadi korban kekerasan,” katanya. Ia mengaku telah bertemu dan bertatap muka dengan semua Kepala SMP di Kabupaten Bima untuk mencegah dan memastikan tidak ada pelajar yang terlibat dalam aksi unjuk rasa. “Saya sudah ketemu dengan seluruh Kepala SMP. Saya mengimbau tidak perlu melakukan hal seperti di TV-TV dan media sosial,” ujarnya. Tidak hanya itu, lanjut Zunaiddin pihaknya juga telah berkoordinasi secara lisan dengan Dinas Dikbud Provinsi NTB, yang menaungi SMA/SMK/MA dan setingkat, belum lama ini. “Meski SMA/SMK/MA wewenang Provinsi, tapi tetap koordinasi. Bahkan Dikbud Provinsi juga sudah memberikan himbauan yang sama,” ujarnya. Dalam menyikapi kondisi nasional saat ini, pelajar tidak perlu terlibat apalagi melakukan unjuk rasa yang berujung tindakan anarkis di jalanan. Cukup fokus dan berkonsentrasi menempuh pendidikan di sekolah. “Fokus saja belajar. Tidak perlu mengikuti demonstrasi dan sebagainya,” pungkasnya. (uki) Zunaiddin (Suara NTB/Uki)
mah. Beberapa kemah berjejer di halaman kantor Bupati dan di antaranya terdapat pamflet bertuliskan ‘SK PNS Diterima, Tenda Bubar’. ‘Jangan Engkau Rampas Hak – Hak Kami. Tolong Serahkan SK PNS Kami’. Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Muhammad Iksan, S.Sos yang dihubungi terpisah melalui telpon mengaku belum mendapat informasi terkait hasil pertemuan di Ombudsman RI. Namun diakui yang hadir bersama Bupati di Ombudsman RI, ada Asisten 1 Setda Dompu, Drs H Sudirman Hamid, MSI, Kepala BKD Dompu, Ir Ruslan, Kabag Hukum Setda Dompu, Furkan, SH. (ula)
(Suara NTB/Polres Dompu)
DISTRIBUSI AIR – Jajaran Polres Dompu saat mendistribusikan air bersih untuk ratusan warga terdampak kekeringan di Dusun Lawiti Desa Tembalae, Jumat (27/9).
Polres Dompu Distribusikan Air Bersih ke Daerah Kekeringan Dompu (Suara NTB) Ratusan Kepala Keluarga (KK) di Dusun Lawiti Desa Tembale, tengah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang tahun ini. Karenanya, sebagai bentuk kepedulian sosial jajaran Polres Dompu Jumat (27/9) turun membantu pendistribusian air. Melibatkan puluhan personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan jajaran Polsek Pajo. Kasubag Humas Polres Dompu, Iptu Sabri, SH., dikonfirmasi Suara NTB membenarkan adanya kegiatan pendistribusian air bersih ke ratusan korban terdampak kekeringan di Desa Tembalae tersebut. “Tujuan untuk membantu merin-
gankan beban warga yang memang kekurangan air bersih saat kemarau ini,” ungkapnya. Krisis air bersih dialami ratusan kepala keluarga di Desa Tembalae dan sekitarnya, menurut dia, selain karena kemarau yang berkepanjangan selama beberapa bulan terakhir, juga pengaruh aktivitas penggundulan hutan untuk lahan pertanian jagung yang dilakukan warga setempat. Sehingga sumber mata air yang diharapkan khususnya dari sumur tidak lagi menyimpan air. “Kekurangan air bersih di wilayah Pajo ini akibat dari kemarau panjang dan perusakan
hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat,” ujarnya. Tak hanya pendistribusian air bersih dengan memanfaat mobil tangki milik Polres Dompu. Dalam kegiatan tersebut, kata Sabri, jajaran yang diterjunkan juga menyempatkan diri untuk melakukan penggalangan ke tokoh agama, masyarakat dan pemerintah desa. Penekanannya ialah mereka harus terlibat aktif dalam menjaga situasi kamtibmas dan mencegah terjadi tidak pidana yang disebabkan kemarau panjang tahun ini. “Harapan utamanya mereka mencegah gangguan kamtibmas akibat musim kemarau ini,” pungkasnya. (jun)
Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu telah mendaftarkan penyatuan sertifikat lahan untuk pelabuhan Nusantara Kilo ke BPN Kabupaten Dompu. Penyatuan sertifikat ini belum bisa diproses lantaran masih menunggu registrasi Kanwil BPN NTB, karena lahan yang disertifikat 30 ha. Kepala bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, A. Halik, BA kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (27/9) mengaku, pengajuan penyatuan sertifikat lahan untuk pelabuhan Nusantara Kilo ke BPN sudah dilengkapi berkasnya dalam pekan ini. Syarat bukti penyetroran uang PNBP untuk pengajuan sertifikat juga sudah dilampirkan. “Sudah kita setor di BRI. Buktinya sudah kita lampirkan,” ungkapnya. Namun pihak BPN Dompu, kata A. Halik, meminta pihaknya untuk menyampaikan berkas pendaftaran penyaturan sertifikat tersebut disampaikan juga di Kanwil BPN NTB. Karena lahan yang disatukan sertifikatnya di atas 5 ha yang menjadi kewenangan pihaknya. “Karena luas lahannya 30 ha, mereka minta diajukan juga ke BPN Provinsi,” jelasnya. Pekan depan ini, aku A. Halik, pihaknya akan menyampaikan berkasnya ke Kanwil BPN NTB. Setelah berkas disampaikan, diharapkan penyaturan sertifikat ini bisa segera direalisasikan. Terlebih sertifikat ini ditunggu Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sebagai syarat dimasukkan dalam perencanaan nasional untuk pembangunan pelabuhan. “Penyatuan sertifikat ini langsung diperintah Bupati. Saat ke BPN kemarin, kita juga ketemu sama Kepala Dinas Perhubungan,” ungkapnya. Terhadap sisa lahan dari rencana yang dibebaskan seluas 35 ha, dikatakan A. Halik, masih ada 2,1 ha milik 4 orang warga yang belum dibebaskan. Namun pihaknya masih menunggu berita acara penolakan pembebasannya. “Kita fokus dulu yang 30 ha yang akan dihibahkan ke pusat. Kalau sisanya itu untuk cadangan daerah,” terangnya. (ula)
POLHUKAM
SUARA NTB Sabtu, 28 September 2019
Kerusakan Fasilitas akibat Demo di DPRD NTB Capai Puluhan Juta Rupiah (Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Pascaaksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa dari sejumlah Peguruan Tinggi dan elemen organisasi kemahasiswaan di depan gedung Kantor DPRD Provinsi NTB, yang sempat mengalami kericuhan, Kamis (26/9) lalu. Situasi dan aktifitas di kantor para wakil rakyat itu sudah berlangsung normal, Jumat (27/9). Sekretaris DPRD Provinsi NTB, Mahdi Muhammad yang Mahdi Muhammad ditemui di ruangannya, mengatakan bahwa dampak aksi demonstrasi mahasiswa tersebut memang terdapat sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakkan. Hanya saja, kerusakannya masih dalam kategori ringan dan tidak sampai mengganggu aktivitas wakil rakyat dalam melaksankan kegiatan tugas dan fungsinya. “Kita lihat saran dan prasarana yang menunjang kegiatan anggota DPRD, alhamdulillah masih aman. Masih bisa digunakan dengan baik. Suman yang mengalami kerusakan adalah proses pengerjaan pagar depan. Itu yang masih kena kerusakan, karena pengerjaan masih berlangsung,” katanya. Jika ditotal keseluruhan kerusakan yang terjadi akibat aksi demonstrasi tersebut, menurut Mahdi sekitar puluhan juta. Sebab, kerusakan tidak banyak. “Hanya proses pengerjaan pagar depan saja yang sedikit rusak dan itu masuk dalam kategori keadaan luar biasa, karena huru hara, nanti kita akan perhitungkan kembali kekurangannya dengan kontraktor. Ya kalau ditotal tidak sampai Rp100 juta,” jelasnya. Mahdi pun mengimbau kepada mahasiswa agar ke depan dalam menyampaikan aspirasinya dilakukan dengan dengan cara-cara yang baik, tidak sampai terjadi tindakan anarkis. Apalagi sampai menjatuhkan korban luka-luka dan melakukan perusakan pada fasilitas publik. Menurutnya, dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat, akan selalu mendengarkan apapun aspirasi yang disampaikan. “Boleh sampaikan aspirasi, kami mendukung namun tidak anarkis. Tidak merusak sarana dan parasaran. Sehingga tidak mengganggu aktivitas. Kemarin agak terganggu, tapi bisa berjalan, dan penanganan aksi demonstrasi ke depan bisa lebih soft lagi sehingga tidak terjadi bentrok,” katanya. Pantauan Suara NTB di sekitar kantor DPRD NTB, bekas sampah dan batu-batu bekas lemparan massa aksi ke dalam halaman kantor sudah mulai dibersihkan. Penjagaan dari aparat keamanan di kantor wakil rakyat masih dilakukan oleh aparat kepolisian. (ndi)
Halaman 8
Pilkada KLU, Golkar Siapkan Opsi Usung Paslon di Luar Najmul dan Djohan Mataram (Suara NTB) – Dalam kontestasi di Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2020 mendatang, Partai Golkar menegaskan akan tetap berusaha maksimal untuk memperjuangkan kadernya bisa tampil bertarung. Entah, apakah kader itu nanti maju di Pilkada KLU sebagai bakal calon Bupati atau bakal calon wakil Bupati. Namun yang terpenting bagi Partai Golkar dengan raihan empat kursi bisa mengusung kader sebagai pasangan calon (paslon) di Pilkada. “Golkar bakal tetap usung kader di Pilkada KLU,” tegas wakil ketua DPRD KLU dari Partai Golkar, Mariadi yang dikonfirmasi Jumat (27/9). Dengan raihan empat di DPRD KLU, cukup kuat bagi parpol berlambang pohon beringn itu membangun posisi tawar dengan parpol lainnya di Pilkada untuk berkoalisi. Sementara diketahui sampai saat ini hanya ada dua bakal calon Bupati mencuat dan kuat di Pilkada KLU, yak-
ni calon petahana yang juga ketua DPC Partai Demokrat KLU, H. Najmul Akhyar dan Ketua DPC PKB KLU, Djohan Sjamsu yang juga merupakan mantan Bupati KLU. Dengan dua figur bakal calon Bupati itu dipastikan Partai Golkar sudah membangun dan menjajaki komunikasi politik. Parpol berlambang beringin itu berkeinginan menjadikan kader sebagai pendamping dari salah satu figur bakal calon Bupati tersebut. “Kita ingin kader Golkar bisa dampingi Pak Najmul atau pak Djohan. Sehingga Golkar sudah ada komunikasi dengan dua tokoh itu,” ucap
politisi Golkar KLU asal Bayan tersebut. Meski dirinya memutuskan tak maju bertarung di Pilkada KLU. Dia memastikan Partai Golkar tak kekurangan stok kader untuk bisa ditawarkan kepada parpol mitra koalisi. Ada dua kader digadang-gadang Golkar di Pilkada KLU, yakni ketua DPC Partai Golkar KLU, Djekat Demung dan Anggota DPRD KLU, Ikhwanuddin. Kedua kader Golkar itu dinilai punya rekam jejak, kapasitas, dan kapabilitas untuk maju bertarung di Pilkada. Namun, jika dalam komunikasi politik tak dicapai kesepakatan dengan salah satu
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) – Empat orang diamankan dalam kerusuhan dalam aksi massa demonstrasi RKUHP di Mataram Kamis (26/9) lalu. Namun, setelah diperiksa intensif, mereka tidak terbukti tindak pidana. Mereka dibebaskan lagi dengan pengawasan. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Purnama menyebutkan bahwa empat orang tersebut awalnya diamankan karena diduga Purnama memicu kerusuhan. “Mereka terpantau melemparkan batu ke arah kerumunan petugas,” ujarnya, Jumat (27/ 9) kemarin. Empat orang yang kini sudah kembali ke keluarganya itu antara lain, seorang pedagang YH (22) warga Dasan Agung, Selaparang, Mataram; Pengamen, DA alias RY asal Gomong, Selaparang, Mataram; siswa kelas VIII SMP, RS alias RM (16) asal Taman Karangbaru, Selaparang, Mataram; dan AR alias RZ (18) asal Kediri, Lombok Barat. Purnama menyebutkan mereka diamankan di depan Gedung DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana Mataram. Saat aksi massa siang Kamis (26/9) lalu, empat orang itu diduga melemparkan batu. Mereka disebut memanfaatkan situasi untuk ikut-ikutan rusuh. “Mereka ini yang melibatkan diri, ikut-ikutan tanpa mengetahui tujuannya. Disayangkan justru mereka ini yang mengganggu ketertiban. Mereka sudah dipulangkan. Meski demikian, masih dalam pembinaan dan pengawasan,” terangnya. Dia menambahkan, tidak ada korban jiwa dari unjuk rasa mahasiswa yang menentang pengesahan Rancangan UU KUHP. Tetapi sebanyak 24 orang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. “20 mahasiswi dan tiga mahasiswa terjepit sesama teman-temannya. Satu orang lagi luka robek terkena kawat barrier. Mereka sudah kembali pulang setelah mendapat perawatan,” pungkas Purnama. (why)
Mariadi Pilkada KLU. Hanya saja, dalam komunikasi itu belum ada kesepakatan politik apapun sampai saat ini. “Komunikasi politik masih terus berproses, kita lihat saja dulu perkembangannya seperti apa,” pungkasnya. (ndi)
Pilkada Serentak
PKS Targetkan Menang di Tiga Daerah
Terkait Aksi Massa
Sempat Diamankan, Empat Orang Dibebaskan Lagi
bakal calon Bupati apakah Najmul Ahyar atau Djohan Sjamsu tidak mengambil kader Golkar sebagai pendamping di Pilkada. Tentu Partai Golkar mempersiapkan opsi alternatif. Opsi paslon alternatif itu di luar Najmul Atau Djohan Sjamsu. Opsi paslon alternatif itu sangat terbuka dibangun dan dijajaki Golkar dengan parpol lainnya misalnya Gerindra, PAN dan lainnya. “Jika kader Golkar tak dipilih (Najmul atau Djohan). Tentu kita siapkan opsi paslon alternatif. Prinsipnya, Golkar tetap usung kader,” cetusnya. Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar KLU, Djekat Demung mengatakan, dirinya sudah menjajaki komunikasi dengan Djohan Sjamsu dan Najmul Akhyar terkait kemungkinan koalisi Golkar di
DIAMANKAN - Terpidana LSZ saat diamankan di Gedung Kejati NTB beberapa saat setelah dibawa dari Bali. (Suara NTB/ars)
Kejati NTB Tangkap DPO di Salon Kecantikan Mataram (Suara NTB) Dua tahun ditetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO), LSZ akhirnya ditangkap Kamis (26/9) malam lalu di Bali. Ibu Rumah Tangga (IRT) ini jadi buron dalam kasus pidana umum karena menguasai villa di Senggigi. LSZ jadi buron setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penggeregahan sebuah villa di Senggigi. Kasus ini dilaporkan Jhon Toefil Gilbert, warga negara Australia. LSZ akhirnya jadi tersangka sejak Maret 2017 lalu. Namun tiga kali pemanggilan tidak diindahkan, bahkan kabur ke beberapa tempat hingga ke Bali. Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH., MH menjelaskan, Tim Intelijen Kejati menangkap LSZ di sebuah salon kecantikan di kawasan Lastique Bali Jalan Tukad Musi II Nomor 4
Denpasar. “Penangkapan pada Kamis malam pukul 20.30 Wita,” sebut Dedi Irawan. Perempuan 40 tahun itu tercatat sebagai buron terpidana kasus tindak pidana umum dalam kasus penguasaan villa korban. Terungkap, awalnya terpidana dan korban adalah pasangan suami istri yang memiliki villa di Senggigi Lombok dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama korban. Setelah hidup beberapa lama, korban menceraikan terpidana berujung sengketa. Villa tersebut pun dikosongkan oleh kedua belah pihak. “Namun suatu hari terpidana memasuki villa tersebut dan menguasainya dengan pengacaranya tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Sehingga korban melaporkan terpidana pada pihak Kepolisian,” jelas Dedi Irawan.
Dari kasus tersebut, terpidana akhirnya dilakukan proses hukum. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 42/Pid/2017/ PT.MTR tanggal 18 Juli 2017, LSZ terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Ia pun divonis pidana penjara selama 3 bulan. “Tapi yang bersangkutan kabur jelang dieksekusi. Selama tiga tahun itu kami buron,” ujarnya. Setelah diamankan, Jumat kemarin LSZ langsung dibawa Tim Intelijen Kejati NTB menuju Rutan Mataram untuk menjalani masa hukumannya. Sebelumnya, ia sempat menjalani pemeriksaan di ruang Intelijen Kejati NTB. (ars)
Mataram (Suara NTB) – Dari tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 di Provinsi NTB. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mamasang target untuk dapat mengantarkan kadernya memenangkan pertarungan di tiga daerah. Yakni Pilkada Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa. Tiga daerah yang menjadi target untuk dimenangkan oleh PKS tersebut kemudian menjadi perhatian khusus bagi PKS. Perkembangan konstelasi dan dinamika politik di tiga daerah tersebut terus dipantau langsung dari DPP setiap saat. “Prioritas kita pertama di Mataram, Loteng dan Sumbawa. Kita targetkan bisa menang di sana,” ujar pengurus departemen pemenangan pemilu DPP PKS, Suryadi Jaya Purnama, yang dikonfirmasi Suara NTB, baru-baru ini. Dengan target dapat memenangkan Pilkada di tiga daerah tersebut, menurut Suryadi bukan berarti PKS mengabaikan empat daerah lainnya yang juga akan menggelar Pilkada, yakni Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Bima dan Dompu. Hanya saja di tiga daerah yang menjadi target meriah kemenangan itu, masin politik PKS relatif lebih siap dibandingkan dengan empat daerah lainnya. “Kenapa kita optimis memasang target kemenangan di tiga daerah tersebut, karena daya dukung kita di daerah itu lebih siap. Misalnya di Sumbawa, itu salah satu basis PKS, karena kader PKS yang menjadi Gubernur NTB, be-
rasal dari sana. Kemudian Lombok Tengah dengan segala potensi yang dimiliki perlu mendapatkan perhatian khusus, dan Mataram adalah ibukota provinsi,” katanya. Diketahui semua DPD PKS di tujuh Daerah yang bakal menggelar Pilkada serentak 2020, sudah mulai melakukan tahapan persiapan untuk menghadapi Pilkada. Tahapan yang sudah dilakukan yakni penjaringan internal kader melalui proses pemilihan umum internal. Kemudian kader-kader PKS yang berhasil terjaring melalui pemilihan umum Internal tersebut bakal disurvei tingkat popularitas dan elektabilitasnya. “Ya, tahap awal penjaringan telah selesai, pemilu internal sudah dilakukan, dan kemudian kita lakukan survei pendahuluan. Dari survei itu akan terjaring kader internal dan tokoh eksternal yang dinilai memilliki potensi untuk diusung. Setelah itu disaring minimal menjadi tiga pasang. Baru kemudian masuk tahap akhir finalisasi, yang akan ditentukan sama partai mitra koalisi, apakah nanti salah satu pasang atau justru kombinasi,” jelasnya. Calon anggota DPR RI dapil NTB II (Pulau Lombok) yang bakal dilantik awal bulan Oktober mendatang itu, mengatakan bahwa pihaknya terus memantau proses persiapan DPD-DPD PKS yang akan menggelar Pilkada tersebut. “Ya kami di DPP masih menunggu progres laporan dari masing-masing daerah. Untuk laporan dari teman-teman Kabupaten sudah masuk tahapan penjaringan dan penyaringan,” pungkasnya. (ndi)
Kasus Marching Band Dinas Dikbud NTB 2017
Nasib Kasus di Tangan Korsup KPK Mataram (Suara NTB) – Polda NTB bersurat lagi ke KPK untuk meminta supervisi kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesenian marching band Dinas Dikbud Provinsi NTB. Jaksa dengan polisi belum dapat titik temu. Penanganan kasus menjadi molor. Pendapat KPK diharapkan dapat membuka sumbatan. Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin mengatakan, surat ke KPK itu untuk permintaan koordinasi dan supervisi. “Ini kan ada berkasnya yang dikembalikan lagi. Itu kita minta pendapat KPK agar berkas ini bisa dinyatakan lengkap,” ungkapnya dikonfirmasi kemarin. Dia menyebutkan, penyidik saat ini sedang berupaya memenuhi petunjuk kekurangan kelengkapan berkas dari jaksa peneliti. Berkas kasus dengan dua tersangka itu sudah dikembalikan untuk yang keempat kalinya. “Nanti prosesnya apakah KPK yang ke sini, atau penyidik yang ke sana. Nanti membahas berkas itu. Intinya kita akan penuhi apa yang menjadi petunjuk jaksa,” jelas Syamsuddin. Meski menemui kendala, imbuh dia, tetapi dia yakin kasus itu bisa selesai tanpa dihentikan penyidikannya.
Dalam kasus itu, penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka. Mereka yakni mantan Kasi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikbud Provinsi NTB Muhammad Irwin selaku PPK proyek. Tersangka Lalu Buntaran, Direktur CV Embun Emas, rekanan pemenang tender. Para tersangka mereka disangka bekerjasama melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp702 juta. Modusnya, rekanan diduga memberikan katalog harga alat musik marching band kepada PPK. PPK kemudian menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dengan spesifikasi barang yang nantinya hanya rekanan tersebut yang bisa memenuhi. Proyek dibagi dalam dua paket. Paket pertama untuk lima SMA Negeri dilelang dengan harga Rp1,68 miliar. Terang saja CV Embun Emas memenagi proyek. Penawarannya Rp1,57 miliar. Paket proyek kedua ditender senilai Rp1,062 miliar. Paket kedua ini untuk pembagian ke empat SMA swasta. Pada tender paket kedua ini, CV Embun Emas memenangi tender dengan penawaran Rp982,43 juta. BPKP menghitung kerugian negara sebesar Rp702 juta. (why)
Kasus Gedung RSUD Dompu 2017
Polda NTB Gandeng BPKP Turun Audit Investigasi Mataram (Suara NTB) – Pengusutan dugaan penyimpangan proyek RSUD Dompu 2017 kini bergerak dengan menggandeng auditor. Hasil cek fisik ahli teknis, penyidik kini meminta BPKP untuk turun audit investigasi. Hal itu untuk mencari indikasi kerugian keuangan negara. “Kalau yang dari Unram itu kan ahli teknis, cek fisik. Hasilnya itu nanti dihitung lewat audit investigasi,” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat, Jumat (27/9) lalu. Pengajuan audit investigasi itu setelah penyidik menerima
hasil cek fisik dari ahli konstruksi Unram. Cek fisik itu meliputi instalasi gawat darurat (IGD), instalasi rawat jalan (IRJ), dapur, instalasi pemeliharaan sarana prasarana, ruang laundry, dan ruang isolasi. Proses audit investigasi, kata Syarif, nantinya penyidik berkoordinasi dengan auditor yang turun ke lapangan. Menghitung apakah ada selisih ditilik dari kondisi konstruksi. “Tim ahli, BPKP dan kami juga nanti akan turun cek fisik lagi,” kata dia. Proyek pembangunan gedung RSUD Dompu menelan anggaran Rp9,4 miliar. Awalnya, kontraktor pelaksana, PT
Telaga Pasir Kuta menyelesaikan pekerjaan tetapi dengan keterlambatan. Berdasarkan hasil cek fisik dan hasil audit investigasi, nantinya penyidik akan mengklarifikasinya je sejumlah saksi. Antara lain, kuasa penguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat unit layanan pengadaan, rekanan pelaksana proyek, serta konsultan pengawas. “Ini kan masih penyelidikan. Nanti dari situ kita tahu apakah ada perbuatan korupsinya apa tidak. Saksi-saksi nanti kita panggil untuk klarifikasi,” pungkas Syarif. (why)
SUARA NTB
Sabtu, 28 September 2019
Korban Gempa Terima Kunci Rumah Giri Menang (Suara NTB) Ribuan warga Lombok Barat (Lobar) yang menjadi korban gempa tahun 2018 lalu, Sabtu (28/9) ini akan menerima kunci rumah mereka yang sudah selesai dibangun oleh pemerintah. Penyerahan kunci ini secara simbolis akan dilakukan Pemkab Lobar bersama pihak TNI dan pihak terkait. Sebanyak 3.900 kunci rumah tahan gempa (RTG) yang sudah selesai dibangun akan diserahkan kuncinya. Dandim 1606 Lobar, Kolonel CZI Efrijon Kroll ditemui di Makodim Lobar, mengatakan, penyerahan kunci rumah akan dilakukan di Dusun Batu Kantar Desa Narmada Kecamatan Narmada, Sabtu (28/9) hari ini. “Sekitar 3.900 kunci rumah yang akan kita
serahkan. Penyerahannya besok (hari ini, red), “ terang dia. Dengan dilakukan penyerahan kunci ini, rumah tersebut sudah siap untuk ditempati. Namun sampai saat ini masih ada rumah yang belum selesai dibangun. Di mana batas waktu selesai pembangunan rumah korban gempa sampai akhir tahun 2019 yaitu 31 Desember. Sisa pekerjaan rekonstruksi tidak menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Cuma, kata dia, yang dikhawatirkan adalah terjadinya kelangkaan dan mahalnya material semen. Jika ini terjadi, pihaknya akan menggelar operasi pasar bersama Polda NTB. Hal ini dilakukan agar pihak supplier semen tidak memainkan harga di atas harga standar pemerintah yang sah. “Jika ada
supplier yang terbukti menaikkan harga di luar kewajaran, kita akan proses,” tegasnya. Soal target penyelesaian pembangunan hingga akhir tahun, Pemkab Lobar mengaku optimis bisa menyelesaikan pembangunan rumah korban gempa di Lobar hingga 100 persen sampai akhir tahun 2019 nanti. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lobar, H. Lalu Winengan memaparkan, rehabilitasi dan rekonstruksi (rekons) rumah pascagempa sudah selesai sekitar 60 persen. Dari persentase ini, hanya Kabupaten Lobar yang dinilai baik secara fisik maupun administrasi. Sementara Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lotim, Kota Mataram dan Lombok Tengah, masih
kurang dari 50 persen. Kendati demikian kata Winengan, pemerintah pusat sudah memberi deadline penyelesaian rekonstruksi sampai 31 Desember 2019. “Kita optimis sisa 40 persen bisa kita tuntaskan sampai akhir tahun,” ujarnya. (her)
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
Halaman 9
HILANG HLG STNK R2 HONDA NOPOL DR.3609 CU NOKA/NOSIN : MHIJF3113HK105854/ JM31E1112288 AN.SRI GADING,S.Pi HLG D;SKTR JL.AA GDE NGURAH CAKRANEGARA HLG STNK R2 HONDA DR.4460 EB NOKA/NOSIN : MHIJM5119JK141517/ JM51E-1141112 AN. TITIN SUKMA HLG D’SKTR DASAN AGUNG KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA NOPOL DR.2356 BR NOKA/NOSIN : MHIJF511XAK276757/ J F 5 1 E - 1 2 8 3 2 5 8 AN.AWALUDDIN HLG D’SKTR WILAYAH AMPENAN KOTA MATARAM
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Sabtu, 28 September 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 10
RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 28 September 2019
NTB Desak Pusat Percepat Realisasi Jalan Layang Lembar–Kayangan Dari Hal. 1 akan segera dibuka penyeberangan jarak jauh (long distance ferry) dari Surabaya Badas Sumbawa pada Minggu (29/9). Sehingga arus lalu lintas khusunya truk-truk besar dari Lembar - Kayangan akan berkurang. Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini mengatakan, Pemprov akan segera melakukan kajian terkait Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) dan gangguan samping terkait kinerja jalan nasional. Dinas Perhubungan akan melakukan kajian mengenai traffic management, sedangkan Dinas PUPR akan melakukan kajian terkait konstruksi dan keselamatan. Kemudian hasil kajian itu akan disampaikan ke pemerintah pusat. Ardhi mengatakan, salah satu indikasi bahwa jalan nasional Lembar - Kayangan sudah tidak layak. Yakni kecepatan rata-rata kendaraan sekarang antara 30 - 40 km / perjam. Kemudian kapasitas jalan itu sendiri sudah mendekati angka koefisien 0,8-0,9. ‘’Data-data seperti itu masih dibiarkan. Kita akan dorong pemerintah pusat dengan kondisi faktual. Kalau secara kasat mata, sudah tidak layak. Tapi kita buatkan kajian empiris, teknisnya untuk meyakinkan pusat,’’ katanya. Ardhi menambahkan, pelebaran jalan nasional Lembar Kayangan sudah tidak memu-
ngkinkan. Karena biaya pembebasan lahannya akan lebih mahal dibandingkan membangun jalan baru. Sehingga Pemprov mendorong pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan segera direalisasikan. Rencana pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan sudah muncul sejak 2016 lalu. Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016, Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Presiden kemudian memerintahkan Menteri PUPR untuk melakukan kajian. Kementerian PUPR sudah mengalokasikan anggaran selama dua tahun, yakni 2018 dan 2019 untuk melakukan kajian feasilibility study (FS) rencana pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan. Pembangunan jalan layang Lembar - Kayangan sepanjang 103 Km itu diperkirakan akan menelan anggaran Rp4,5 – 5 triliun. Jalur pembangunan jalan ini ada dua alternatif, yakni dari Lembar menyusuri pantai sampai Kota Mataram kemudian dibuat elevated high way sampai Lotim. Kemudian, alternatif yang kedua, akan dibangun existing dari Lembar sampai Turide Kota Mataram. Kemudian ke utara, selanjutnya dibuat elevated high way sampai ke Lotim. (nas)
Tingkat Pengangguran Terbuka di NTB Turun Dari Hal. 1 Kepala Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda NTB, Lalu Hasbul Wadi mengakui bahwa pengangguran tersembunyi masih tinggi di NTB. Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov NTB adalah melakukan akselerasi dalam penciptaan lapangan kerja baru. Lewat program industrialisasi dan menarik sebanyak-banyaknya investor, baik dalam dan luar negeri berinvestasi ke NTB. ‘’Karena kalaupun kita sudah tingkatkan produktivitas, kompetensi tenaga kerja. Tapi lapangan pekerjaan tidak tersedia, masih terbatas. Maka tetap akan menjadi pengangguran tersembunyi. Sehingga investasi untuk perluasan kerja itu perlu didorong ke depan,’’ kata Hasbul Wadi dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/9) siang. Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 2.489.388 orang, naik 30.367 orang dibanding Februari 2018. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2018 sebesar 69,83 persen sedangkan pada Februari 2019 menjadi 69,62 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 2.408.095 orang, bertambah 32.284 orang dari Februari 2018. Sebanyak 1.635.422 orang (67,91 persen) bekerja pada kegiatan informal dan sebanyak 772.673 orang bekerja di kegiatan formal . Selama setahun terakhir (Februari 2018-Februari 2019), pekerja informal turun sebesar 3,60 persen. Persentase tertinggi pada Februari 2019 adalah pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 60,36 persen. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan jam kerja 1-7 jam memiliki persentase yang paling kecil, yaitu sebesar 5,78 persen. Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu (25,40 persen) dan pekerja setengah penganggur (14,24
persen). Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2019 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 1.043.227 orang (43,32 persen). SMA sebanyak 463.551 orang (19,25 persen), SMP sebanyak 354.700 orang (14,73 persen), dan SMK sebanyak 149.951 orang (6,23 persen). Sementara itu, penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) ada sebanyak 396.666 orang (16,47 persen) mencakup 59.547 orang berpendidikan Diploma I/II/ III dan 337.119 orang berpendidikan Universitas. Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja yang meningkat adalah mereka yang berpendidikan SMK (1,36 persen poin) dan Universitas (4,74 persen poin). Sementara penurunan persentase terutama pada penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (2,10 persen poin), SMP (3,45 persen poin), dan SMA (0,56 persen poin) Hasbul Wadi mengatakan, penanganan pengangguran di perkotaan dan pedesaan dilakukan dengan penanganan yang berbeda. Untuk perkotaan, biasanya kesempatan kerja lebih banyak dibandingkan pedesaan. Di pedesaan, sektor pertanian perlu mendapat perhatian yang serius. Pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan perlu dikembangkan lagi ke arah olahan pascapanen. ‘’Kalau di kota multisektor, sangat kompleks. Sampai industri olahan persampahan perlu kita dorong ke depan. Kota ini ada masalah dengan persampahan. Di kota juga ada sentra industri kreatif. Perlu didukung pemerintah kota terhadap pengembangan industri kreatif,’’ ujarnya. (nas)
Desa Rempung, Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Pertama di NTB Dari Hal. 1 Atas keberhasilan dan suksesnya peringatan hari jadi Desa Rempung ke-109, Umar Ubaid yang juga Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) NTB, mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada masyarakat Desa Rempung yang mendukung penuh terselenggaranya berbagai aneka kegiatan yang dilaksanakan. Diharapkan, momentum hari jadi Desa Rempung menjadi pemupuk semangat dan motivasi pemerintah desa dan masyarakat untuk selalu bergandengan tangan untuk kemajuan dan kesejahteraan. Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy,MM diwakili Kepala Bakesbangpoldagri, Drs. Salmun Rahman, mengatakan pemerintah daerah sangat mengapresiasi atas berbagai prestasi yang telah diraih oleh Desa Rempung. Diakuinya, banyak terlihat kemajuan di Desa Rempung dalam beberapa tahun terakhir ini. Khususnya Perpustakaan Desa yang sudah dibangun dengan berbagai kegiatan dan sarana prasa-
rana yang dibutuhkan. Sementara Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE,MSc diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. Ir. Manggaukang Raba, MM, mengatakan, diresmikannya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pertama di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dipilihnya Desa Rempung karena sudah menjadi juara 1 Lomba Perpusdes Tingkat Nasional serta keberadaan Perpusdes Rempung sudah mengarah kepada Perpustakaan Inklusi Sosial dengan hadirnya kegiatan masyarakat. ‘’Ke depan satu kecamatan minimal memiliki 1 Perpustakaan Desa yang berbasis inklusi sosial,’’ harapnya. Hadir dalam kegiatan ini, Kadis DPK Lotim, H. Marwan, S.Sos, Kepala BPKAD Lotim, H. M. Juaini Taofik, camat, para kepala desa serta tokoh agama dan masyarakat di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela. (yon/*)
Halaman 11
Dekranasda NTB Susun Perjanjian dengan 58 UMKM Mataram (Suara NTB) – Bale Kriya, dicanangkan menjadi pusat penyerapan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di NTB. Walaupun begitu, sejak diresmikan pada Agustus 2019 lalu, sampai saat ini belum ada aktifitas yang berarti. Ketua Harian Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, selaku pihak pengelola Bale Kriya menerangkan bahwa pencanangan fasilitas tersebut sebagai pusat penyerapan oleh-oleh tidaklah salah. Walaupun begitu, diakui Selly sampai saat ini penerimaan produk UMKM memang masih dalam pembenahan administrasi. “Saat ini masih dalam proses ke arah itu. Masih dibuatkan perjanjian yang (bisa) mengikat antara Dekranasda dan UKM,” ujar Selly ketika dihubungi Suara NTB, Jumat (27/9). Diterangkannya Ketua Umum Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, juga telah mengadakan pertemuan untuk menyusun isi pernjanjian. Diterangkan Selly penjanjian yang akan dibuat antara Bale Kriya dan UMKM akan menggunakan sistem konsinyasi. Dimana UMKN akan di-
minta menitip barangnya di Bale Kriya, dan harus memperbarui produk setiap bulan. “Kalau tidak diup-date (diperbarui) akan diberikan kesempatan untuk UMKM lainnya. Komitmennya juga harus dipegang,” ujarnya. Beberapa komoditas yang akan mengisi Bale Kriya adalah produk tenun, songket, ketak, perhiasan, mutiara, dan kerajinan seperti olahan batok kelapa. Selain itu ada juga produk kuliner seperti yang dibawa merek dagang Nutsafir, Tortila, dan lain-lain. Seluruh produk UMKM itu disebut Selly tidak hanya akan diambil untuk mengisi Bale Kriya. Namun juga akan dikirim untuk dipamerkan di Gedung Smesco, Jakarta. Sampai saat ini ada 58 UMKM yang akan digaet Dekranasda NTB untuk memenuhi kebutuhan di kedua tempat tersebut. “Itu yang ada di I-shop. Nanti di tambah lagi dan itu akan digilir,” ujarnya. Dekranasda NTB sendiri optimis dengan fungsi Bale Kriya untuk menyerap produk UMKM NTB. Dicontohkan Selly beberapa waktu lalu Ketua Umum Dekranasda NTB sempat membawa beberapa tamu untuk berkunjung dan tamu-tamu tersebut menunjukkan rasa antusias untuk melihat dan membeli
produk yang dipamerkan. Untuk itu, Selly menerangkan pihaknya tengah mengusahakan agar seluruh penyususnan perjanjian antara Dekranasda NTB dan UMKM dapat diselesaikan secepatnya. Selly sendiri menerangkan pihaknya menargetkan seluruh proses tersebut dapat selesai pada Oktober 2019 mendatang sehingga Bale Kriya bisa mulai beroperasi dengan maksimal. Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, juga mendukung peran Bale Kriya untuk menyerap produk UMKM NTB. Terutama untuk potensinya sebagai pusat oleholeh. Dengan didukung lokasi yang strategis, Bale Kriya yang difungsikan dengan optimal disebut akan mampu memenuhi kebutuhan pangsa pasar lokal maupun mancanegara. “Setidaknya Bale Kriya ini bisa dijadikan pusat produk khas NTB. Supaya ada tempat khsusus yang bisa dijual ke wisatawan,” ujar Dewantoro pekan lalu di Mataram. Menurutnya dengan adanya satu pusat oleh-oleh khusus akan membantu pelaku pariwisata untuk memberikan penawaran kepada wisatawan yang datang. Dewantoro sendiri menyam-
(Suara NTB/ist)
PERTEMUAN - Ketua Umum Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dan Ketua Harian Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) NTB, Hj. Putu Selly Andayani, saat mengadakan pertemuan membahas sistem perjanjian antara Dekranasda NTB dan UMKM paikan harapannya agar Bale Kriya dapat segera difungsikan dan dekelola dengan aktif. Hal itu disebutnya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah. Selama ini agen perjalanan yang tergabung dalam ASITA kerap memasarkan dan menawarkan kepada para wisatawan produk UMKM dari setiap kabupaten/kota. Walaupun produk yang ada di setiap toko oleh-oleh memang memiliki kualitas, namun jumlah produknya belum bisa
mencukupi kebutuhan pasar, terutama untuk produk selain berupa makanan. Selain itu, Dewantoro menerangkan wisatawan memang kerap menanyakan satu toko oleh-oleh yang menjual berbagai produk khas NTB, baik berupa makanan maupun kerajinan. “Kita tau tamutamu yang datangnya hanya 23 hari pasti mereka mencari tempat yang menjual semua produk. Makanya, setidaknya bisa dipergunakan tempat itu (Bale Kriya ),” pungkasnya. (bay)
Terjebak di Suriah, Kemlu Pulangkan Pekerja Migran Asal NTB Mataram (Suara NTB) Dua warga negara Indonesia (WNI) yang jadi pekerja migran dilaporkan hilang oleh keluarganya selama 11 tahun. Salah satunya Maharani asal Desa Buin Baru, Sumbawa yang terjebak di Suriah yang sedang bergolak. Pekan kemarin keduanya ditemukan tim Kementerian Luar Negeri (Kemlu) kemudian dipulangkan. ‘’Dua PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang hilang kontak
selama 9 tahun dan 11 tahun di Suriah, sudah kembali berkumpul bersama keluarga di tanah air,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha Jumat (27/9) kemarin. Kemlu RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus awalnya menerima pengaduan dari pihak keluarga Maharani dan Dewi Puspita asal Sukabumi. Dewi hilang kontak selama
sembilan tahun. Sementara Maharani tidak pernah bisa dihubungi selama 11 tahun. Diungkapkannya, Tim Perlindungan WNI KBRI Damaskus segera bertindak cepat merespons pengaduan tersebut. ‘’Kami berkoordinasi dengan otoritas terkait di Damaskus. Dalam waktu yang relatif cepat, KBRI Damaskus dapat menemukan keduanya,’’ ujar Judha. Mereka ditemukan di rumah maji-
Kebijakan Bisa Tak Tepat Dari Hal. 1 Kegiatan tersebut akan dibagi menjadi dua tahap, yaitu sensus daring pada Februari-Mei diikuti sensus langsung dari pintu ke pintu pada bulan Mei. “Masyarakat kami harapkan mengisi atau memperbaiki sendiri data kependudukannya masing-masing,” ujar Suntono, Jumat (27/9) di Mataram. Dengan begitu sensus langsung yang akan dilaksanakan pada bulan Mei diharapkan dapat berjalan maksimal. “Petugas sensus hanya akan mendatangi warga yang belum melakukan sensus on-line (daring) tersebut,” sambungnya. Diterangkan Suntono pembenahan data SP2020 salah satunya merupakan semangat dari Hari Statistik Nasional (HSN) 2019 yang dirayakan oleh seluruh Kantor BPS di Indonesia. HSN yang mengambil tema Menuju Indonesia Maju Dengan SDM dan Data Berkualitas menjadi target yang akan dipenuhi. Pemenuhan data yang berkualitas oleh BPS disebut Suntono, sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan. Yaitu meningkatkan pembangunan
dengan meningkatkan kualitas SDM dengan menitiberatkan antara lain pada bidang pendidikan dan kesehatan. Ke dua program tersebut selama ini telah dijalankan pemerintah dengan memberikan pendidikan wajib sembilan tahun. Kemudian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang membutuhkan basis data berkualitas agar tepat sasaran. Seperti program penanganan kemiskinan di NTB yang sempat disebut salah sasaran karena tidak didasari basis data yang sesuai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 yang menekankan bahwa data berkualitas sangat dibutuhkan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Data yang salah disebut akan memunculkan kebijakan yang salah (tak tepat) dan berimbas pada pemborosan anggaran negara. Diterangkan Suntono, upaya peningkatan data yang dilakukan BPS mengacu pada tiga pilar besar, yaitu metodologi, kapasitas SDM, dan masyarakat sebagai responden. Terkait metodologi pengumpulan data, pengembangan terus dilakukan
mengikuti masukan yang diterima oleh BPS. Sedangkan untuk penguatan SDM, dalam hal ini petugas pengumpul data statistik, juga terus diberikan pembekalan dan bimbingan teknis untuk lebih memahami tugas-tugas dan kerja lapangan sehingga tidak mengumpulkan data yang salah. Untuk masyarakat sebagai responden, Suntono menerangkan, kualitas data sangat bergantung pada seberapa jujurnya masyarakat yang dimintai datanya. Sejauh ini diakui Suntono masalah yang sering muncul adalah pengetahuan masyarakat yang minim untuk memberikan data lengkap saat dilakukan Sensus. ‘’Kalau responden tidak bisa memberikan data yang sebenarnya atau jujur apa adanya. Itu bisa menjadi kendala besar di dalam kita mendata statistik,’’ ujarnya. BPS NTB sendiri disebut Suntono tengah melakukan edukasi aktif kepada masyarakat. Namun hal tersebut diakuinya membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk bersinergi, sehingga data yang didapat dapat menjadi rujukan yang kompatibel. (bay)
Koordinasi dengan Kemensos Dari Hal. 1 Wisma mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan masyarakat NTB yang berada di Wamena, Papua. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Rukun Keluarga Bima (RKB) yang ada di Wamena. Selain itu, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Kemensos. Kemensos juga akan turun ke Wamena. ‘’Kita terus memantau. Katanya ada yang meminta pulang ke
NTB. Tapi belum tahu karena di sana masih difasilitasi sama Polri,’’ terangnya. Ia menyebutkan, 153 warga Bima yang ada di Wamena akan dievakuasi ke Kota Jayapura. Dari jumlah itu, 140 orang yang sudah dievakuasi. Sedangkan 13 orang masih menunggu giliran dievakuasi. Apakah ada warga NTB lainnya yang akan dievakuasi selain 153 orang dari Bima tersebut? Wisma mengatakan, pihaknya baru mendapatkan informasi awal sebany-
ak 153 orang saja. Sementara yang lainnya masih belum teridentifikasi. ‘’Kita koordinasi juga teman-teman yang ada di sana. Di sana ada Rukun Keluarga Bima yang ikut memberikan informasi,’’ katanya. Apabila nanti seratusan warga Bima itu dipulangkan ke NTB, biasanya Kemensos akan menginformasikan ke pemerintah daerah. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemensos mengenai hal ini. (nas)
Warga Bima di Papua Minta Dipulangkan Dari Hal. 1 Saat dikonfirmasi, Suhardin mengaku sedang berada di Bandara Wamena menunggu pesawat yang akan mengevakuasi warga ke Kota Jayapura. “Kemarin itu sudah 50 orang yang sudah dievakuasi ke Jayapura. Sekarang sekitar 50 orang lagi yang mau dievakuasi. Tapi kita masih menunggu, ngambang (tidak jelas) juga ini pesawatnya,” kata Suhardin. Di Wamena, Suhardin bekerja sehari-hari sebagai se-
orang guru. Selain itu, ia juga menjadi dosen di Universitas Terbuka. “Kita mau dievakuasi tapi belum jelas juga jadwal evakuasinya,” sambungnya. Menurut Suhardin, seluruh warga Bima yang ada di Wamena menginginkan dipulangkan ke NTB. Tetapi untuk sementara, mereka meminta untuk dievakuasi ke daerah yang lebih aman. Satu-satunya daerah yang paling aman adalah Kota Jayapura. “Sementara di Wamena sudah tidak kondusif. Masih mencekam,” tuturnya.
Akibat kerusuhan yang terjadi di Wamena, ratusan ruko dan rumah penduduk yang terbakar. Bahkan, kerusuhan tersebut juga menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Suhardin mengatakan warga Bima yang ada di Wamena berharap kepada Gubernur, Bupati Bima dan Walikota agar memperhatikan mereka. Bagaimana agar secepatnya mereka keluar dari Wamena.”Dan kita difasilitasi. Ada anak-anak sekitar 20 orang. Ada juga balita,” tandasnya. (nas/uki)
Gubernur Perintahkan Percepat Evakuasi 153 Warga NTB di Wamena Dari Hal. 1 Mereka menunggu Pesawat Herkules di Bandara AU/Polri. ‘’Sisanya masih bertahan di rumah-rumah mereka, menjaga harta benda yang masih tersisa,’’ ujarnya. Warga NTB yang tengah
mengungsi di bandara, kini tengah berharap adanya bantuan komunikasi, fasilitasi dari Pemda Bima. “Pemprov NTB kini mengupayakan agar mereka diprioritaskan untuk dievakuasi. Warga Bima di Sentani Jayapura standby menunggu mereka,’’ ujar Wis-
maningsih. Ia menambahkan, saat ini Ketua RKB di Jayapura juga tengah membantu warga yang sudah dievakuasi. Pemprov NTB juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Sosial dan RKB di Jayapura terkait upaya evakuasi ini. (*)
kannya masing-masing dan merupakan daerah konflik setuju untuk segera dipulang- sehingga tertutup untuk masuknya PMI. Berdasarkan kan ke daerah asal. Setelah ditemukan, tim me- Keputusan Menteri Tenaga nampung sementara di shelter Kerja (Kepmenaker) Nomor 260 KBRI Damaskus sambil Tahun 2015, Suriah merupakan menunggu penyelesaian hak- salah satu negara yang tertuthaknya. Seperti gaji selama up untuk penempatan PMI bekerja di negara konflik terse- pada pengguna perseorangan. “Langkah pencegahan dan but. Pihak KBRI juga memproses administrasi pemulangan sosialisasi mengenai migrasi aman, reguler dan teratur perlu keduanya ke tanah air. ‘’Selain Dewi dan Mahara- terus diintensifkan untuk ni, dipulangkan bersama 25 mencegah kasus serupa di masa PMI lainnya yang mengalami mendatang,” ujarnya. (ars) masalah di Suriah. Mereka dipulangkan tanggal 21 September,” ujarnya. Melalui Kemlu, Maharani mengungkapkan rasa bahagia berkumpul bersama suami dan keluarga di Sumbawa. Rasa haru terlihat saat Maharani bertemu dengan kakak kandungnya setelah berpisah selama 11 tahun. Diungkap(Suara NTB/ist_kemlu) kan Judha, Su- Maharani foto bersama keluarganya riah saat ini setelah terpisah selama 11 tahun.
Dugaan Setoran Tujuh Proyek Rusun Didalami Dari Hal. 1 Dalihnya uang administrasi pekerjaan. ‘’Barang bukti Rp100 juta. Kontraktor yang sudah menerima pembayaran pekerjaan kalau tidak memberikan uang maka dalam pengajuan termin diancam tidak akan ditandatangan,’’ jelasnya. Berdasarkan penelusuruan Suara NTB melalui laman lelang elektronik Kementerian PUPR NTB, Provinsi NTB mendapat gelontoran anggaran sebesar Rp20,5 miliar untuk pembangunan Rumah Susun (Rusun)dan Rumah Khusus (Rusus) tahun 2019. Kontrak ditandatangani oleh Kepala Satker dengan rekanan pemenang tender pada 18 Juli lalu. Sejumlah proyek itu antara lain Rusun Ponpes Ulil Albab di Desa Perian, Montong Gading, Lombok Timur senilai Rp3,48 miliar dikerjakan CV.CB. Rusun Ponpes Al-Madina di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dikerjakan PT. PTU nilai kontrak Rp2,351 miliar. Paket proyek Rusus di Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima dikerjakan CV RM dengan kontrak Rp5,49 miliar. CV S mengerjakan Rusus di Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa dengan kontrak Rp4,55 miliar. Kemudian CV KK mendapatkan kontrak Rp4,617 miliar untuk mengerjakan Rusus di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Timur. Proyek Rusus di Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp2,97 miliar. Proyek tersebut dikerjakan CV SRA. Terakhir, proyek Rusun Ponpes Modern Al-Kahfi Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa dikerjakan CV.JU dengan kontrak Rp3,49 miliar. Dugaan permintaan setoran proyek ini diduga menjadi target OTT Satreskrim Polres Mataram.
Proyek Rusun Ponpes Modern Al-Kahfi Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sedang dalam pengerjaan. Kontrak pelaksanaannya sudah menerima pembayaran uang muka. Diduga, rekanan pemenang tender harus menyetor uang dulu untuk dapat menerima pembayaran termin. Hal itu yang membuat perwakilan rekanan CV JU kelabakan. Saksi sampai harus meminjam uang ke rekan sejawatnya sesama kontraktor. Akhirnya, pinjaman didapat sesuai besaran yang diminta BR sebesar Rp100 juta. ‘’Tersangka meminta pungutan administrasi terkait pengajuan termin antara 5 persen sampai 10 persen. Jika tidak diberikan, kontraktor diancam pengajuan termin dan pengajuan spesifikasi bahan tidak akan ditandatangan,’’ jelas Kapolres. Alam menambahkan, agar para kontraktor tidak memberikan peluang kepada pihak pemerintah untuk melakukan sesuatu yang di luar ketentuan. Di sisi lain, korban juga dimanfaatkan posisinya sehingga terpaksa harus menyetor. ‘’Untuk pemberinya masih akan diproses lebih lanjut. Intinya ada unsur keterpaksaan dalam memberikan uang tersebut,’’ katanya. Tersangka BR ditangkap dalam OTT yang berlangsung pada Rabu (25/9) sore sekitar pukul 16.30 Wita lalu. Saksi rekanan diminta datang untuk menyerahkan uang tunai. Sebab tersangka tidak menerima pembayaran melalui transfer. Korban membawa uang tunai dengan amplop cokelat yang disimpan dalam tas kain biru. Setelah menerima uang, tersangka memasukkan lagi tas kain yang sudah berisi uang itu ke dalam tas kain lainnya. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen proyek Rusun dan Rusus yang kini sedang dikerjakan SNVT PP NTB. Dokumen itu terkait tujuh proyek yang tersebar di sejumlah kabupaten. (why)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Sabtu, 28 September 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
Bangun Kampung Halaman UNIVERSITAS Mataram (Unram) menggelar acara Wisuda Lulusan Program Doktor, Magister, Dokter, Sarjana Dan Diploma Tahun Akademik 2019/2020 bertempat di Gedung Auditorium M. Yusuf Abubakar Unram, Pelaksanaan wisuda dilaksanakan selama dua hari yakni Rabu, 25 September 2019 dan Kamis, 26 September 2019. Salah seorang wisudawati yang berhasil lulus ialah mahasiswi asal Papua. Ialah Jeni Yulianti Manibury yang resmi menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Dia mengungkapkan kesan-kesan(Suara NTB/dys) nya setelah berhasil lulus Jeni Yulianti Manibury dari program studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unram saat diwawancara usai acara wisuda di lapangan kantor Rektorat Unram. Wanita yang lahir di Kota Serui Papua itu mengungkapkan suka dukanya selama menempuh studi di Unram. Ia mengungkapkan dukanya yang jauh dari orang tua dan sanak keluarga serta dihadapi oleh tantangan daerah baru dengan kultur masyarakat yang berbeda. “Saya punya tujuan utama ke sini yaitu harus menyelesaikan studi di tempat ini, karena itu memang cita-cita saya bahwa saya harus berhasil dulu baru bisa kembali pulang ke Papua” ungkap Jeni. Jeni juga mengungkapkan bahwa hal yang paling berkesan dan tidak terlupakan selama menempuh perkuliahan di Unram adalah dosen-dosennya di FEB sangat peduli dan banyak membantu Jeni selama duduk di bangku perkuliahan. Jeni menuturkan bahwa dosen-dosennya banyak memberikan motivasi terutama pada saat awal-awal dirinya memasuki bangku perkuliahan. ”Dosen-dosen banyak memberikan motivasi sehingga saya bisa beradaptasi dan berbaur dengan kawan-kawan dan saya sangat bersyukur sekali akhirnya sekarang saya bisa menyelesaikan studi,” tutur Jeni. Wanita penyandang gelar Sarjana Akuntansi itu mengatakan bahwa jika memiliki peluang dan kesempatan, maka dirinya sangat berkeinginan untuk kembali melanjutkan studi S2, selain tentunya ingin kembali menemui orang tuanya tercinta di tanah Papua. (dys)
Tinju Ingin Tambah Kuota Atlet Lolos PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga sudah tinju meloloskan lima petinju mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua 2020. Mereka adalah Saputra Samada kelas 69 Kg putra, Huswatun Hasanah (60 Kg putri), Endang (48 Kg), Jubaitul (54 Kg) da Ainun Azizah (51 Kg). Kelima petinju itu berhasil meraih tiket PON setelah meraih masing-masing medali perak di Pra-PON Tinju yang berakhir di Ternate, Maluku Utara (Malut), 26 September 2019. Meski telah meloloskan lima petinju di ajang prakualifikasi PON itu, pengurus cabor tinju NTB masih ingin menambah jumlah petinju yang akan mewakili NTB di ajang multi event nasional. Sekum Pengprov Pertina NTB, Haryoto AZ yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Jumat (27/9) mengatakan untuk menambah jumlah atlet yang lolos PON, pihaknya akan kembali mempersiapkan empat atlet mengikuti Pra-PON ke 2 (dua) yang akan berlangsung di Bogor, Desember 2019. “Kita akan mengirim sedikitnya empat petinju di petinju mengikuti Pra-PON Tinju yang ke-2 di Bogor bulan Desember. Soalnya masih ada empat petinju unggulan yang belum lolos,” ucapnya. Ke empat petinju yang akan di kirim di Pra-PON ke2 nantinya adalah Nasruddin kelas 90 Kg putra, Hari Budianto, Sinta dan Karmila. Ke empat atlet ini berpeluang lolos PON karena memang pernah menorehkan prestasi di event nasional. Dicontohkannya Nasruddin pernah meraih medali emas di PON Jabar 2016, selanjutnya Sinta, Karmila pernah meraih medali emas perak dan perunggu di single event nasional. “NTB masih berkesempatan meloloskan dua petinju lagi ke PON XX, karena cabang olahraga tinju ini masih akan menggelar satu kejuaraan Pra-PON lagi di Bogor, Jawa Barat bulan Desember 2019. Hanya saja, untuk Pra_PON di Bogor nanti, hanya peringkat pertama dan kedua saja di setiap kelas yang dinyatakan lolos PON XX,” jelasnya. (fan)
UIN Mataram Sudah Layak Terapkan Sistem Remunerasi Mataram (Suara NTB) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram adalah salah satu lembaga pendidikan yang sudah lama menerapkan sistem Badan layanan Umum (BLU) sebagaimana yang juga berlaku bagi kebanyakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia. Penerapan sistem remunerasi bagi instansi yang telah melaksanakan sistem BLU adalah bukan menjadi tawaran melainkan menjadi satu pilihan yang akan dipilih sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. Ahmad Mirfan yang juga sebagai Dewan Pembina BLU UIN Mataram dari Direktorat PKBLU Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan UIN Mataram sebetulnya sudah layak untuk menerapkan sistem layanan remonerasi. Hal demikian disampaikan Mirfan saat kegiatan workshop pembinaan dan asistensi penyusunan rencana bisnis anggaran yang berlangsung beberapa waktu lalu. Menurutnya remunerasi adalah meningkatkan pola kerja dan kinerja layanan dengan target, termasuk juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan seluruh ASN. Implementasi remunerasi terjadi beberapa perubahan kebijakan bahwa BLU, sesuai peraturan pemerintah bahwa seluruh instansi dengan kategori BLU wajib memberikan insentif dalam bentuk tunjangan remunerasi kepada seluruh pegawainya. Selain itu, jelasnya, remunerasi adalah imbalan kerja, berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, pesangon dan/atau pensiun. Remunerasi diberikan kepada pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme, target kinerja, dan presensi. Sementara besaran tambahan gaji dan insentif kinerja mengacu kepada anggaran remunerasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu maksimal 40 persen dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU UIN Mataram. Sedangkan perbedaannya dengan tunjangan kinerja, pada dasarnya kedua istilah tersebut adalah merupakan istilah managemen kompensasi yang diberikan sebagai kontrol kinerja dari ASN di setiap instansi. ‘’Artinya bahwa jika kinerja bagus maka konpensasi yang diberikan tentu bagus, untuk meningkatkan tata kelola kemandirian kewenangan, sumber daya manusia, dan finansial, apakah kita sudah siap menyambut kedatangan pemberlakuan sistem remunerasi,’’ ujarnya. (dys)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Hari Ini, STIKES Yarsi Mataram Wisuda 390 Lulusan Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram mewisuda 390 mahasiswa, pada Sabtu (28/9) di Hotel Lombok Raya, Mataram. Wisudawan STIKES Yarsi diharapkan menjadi alumni yang berkompeten, profesional, dan tetap bisa menerapkan nilai-nilai keislaman di kehidupannya. Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/9) mengatakan, sebanyak 390 orang diwisuda Sabtu ini. Mereka terdiri dari Program Studi (Prodi) S1 Ilmu Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan Profesi Ners. Dalam kesempatan wisuda akan diberikan penghargaan
kepada lulusan berprestasi. STIKES Yarsi Mataram akan memberikan sertifikat langsung bekerja di beberapa rumah sakit kepada 12 mahasiswa berprestasi. Mereka akan bekerja di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram, Rumah Sakit Unram, Rumah Sakit Metro Medika, dan Klinik Bamboo Medical Center. Zulkahfi juga menyampaikan, pihaknya akan memberikan penghargaan bagi dua mahasiswa baru STIKES Yarsi di tahun 2019 yang memperoleh beasiswa hafiz Alquran. Mereka berasal dari MA Al Aziziyah Kapek dan SMA IT Putra Abu Hurairah. Pada wisuda tersebut, pihak STIKES Yarsi juga akan mengundang alumni STIKES Yarsi yang bekerja di luar negeri.
(Suara NTB/ist)
H. Zulkahfi Mereka diminta untuk meyakinkan para wisudawan, bah-
wa sesungguhnya bekerja di luar negeri sangat aman, nyaman, serta keunggulan lainnya. “Wisudawan bisa bertemu dan berjumpa langsung dengan alumni, punya motivasi dan keinginan untuk berkarier ke luar negeri. STIKES Yarsi juga menyiapkan alumni bekerja di luar negeri. Kalau pasar kerja ini berharap di pasar lokal saja, persaingannya berat. Saya juga akan menyampaikan ada tiga orang wisudawan yang melanjutkan sekolah dan magang ke Jepang, mereka mendapatkan ilmu dan mendapatkan uang saku,” katanya. STIKES Yarsi terus membangun kerja sama dengan berbagai instansi negeri dan swasta. STIKES Yarsi sendiri memiliki sejumlah alumni
yang berhasil bekerja di luar negeri. Zulkahfi mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan para alumni agar bisa bersaing. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sudah dipersiapkan. Termasuk laboratorium bahasa, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. “Agar alumni bisa diserap di instansi pelayanan kesehatan, termasuk menyiapkan kerja sama dengan luar negeri,” katanya. Zulkahfi menekankan, STIKES Yarsi Mataram memiliki visi profesional dan Islami yang mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. “Kami berharap bisa terwujud (terus ke depannya) dan itu juga sudah terwujud,” katanya. (ron)
Atlet Taekwondo Berguguran Mataram (Suara NTB) Kontingen taekwondo NTB satu-per satu berguguran di hari pertama pertandingan Pra-PON yang berlangsung di Stadium Indoor Tangerang, Banten, Jumat (27/9). Dari 17 atlet yang dikirim sedikitnya ada sembilan atlet yang tersingkir di pertandingan hari pertama. Itu artinya masih ada delapan yang tersisa. “Hari pertama ini atlet kita kurang beruntung. Semoga yang main besok hari kedua dan ketiga bisa menang dan dapat tiket PON,” ucap Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Jumat (27/9). Dikatakan Wirahman, pada hari pertama pertandingan terdapat tiga atlet yang
turun di kelas tarung, yakni Asmawati, Devina dan Udo Mahardika. Ketiga atlet tarung itu telah tersingkir. Selain itu enam atlet yang turun di kelas poomsae juga gagal meraih tiket PON. Kemudian untuk laga lanjutan, Sabtu (27/9) hari ini masih mengisahkan delapan atlet, yakni Arum Hidayati, Lalu Indrawan, Noer Soraya,
Muna Sukrani, Baiq Olivia Rahman dan beberapa atlet lainnya. Dari delapan atlet yang tersisa itu terdapat satu atlet Pelatda Mayung NTB, yakni Arum Hidayati yang akan berlaga di kelas tarung. Wirahman berharap delapan atlet yang masih tersisa itu diharapkan bisa meraih tiket PON, sehingga cabor taekwon-
do memiliki keterwakilan atlet yang akan berlaga di PON XX di Papua 2020. Khususnya atlet pelatda Mayung NTB, Arum Hidayati diharapkan dapat meraih tiket PON. Dan kalau bisa dapat menorehkan medali untuk NTB di event tersebut. ‘’Semoga Arum dan kawankawan bisa meraih tiket PON. Dan kalau menyumbang med-
ali,” harapnya. Ditambahkan Wirahman, pertandingan Pra-PON tahun ini cukup berat. Pasalnya lawan yang dihadapi atlet NTB merupakan atlet-atlet berprestasi nasional. Lebih-lebih atlet-atlet dari Pulau Jawa sangat sulit dikalahkan, meski demikian Wirahman berharap atlet NTB bisa meraih tiket PON. (fan)
Sekolah Mulai Mendaftar Siswa untuk UNBK Mataram (Suara NTB) – Sekolah mulai mendaftar siswanya untuk mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sarana UNBK yang belum lengkap akan dilengkapi dengan bekerja sama dengan orang tua siswa. Kepala SMPN 6 Mataram, H. Azizudin, S.Pd., M.Pd., pada Jumat (27/9) mengatakan, pihaknya sudah mulai persiapan administrasi untuk persiapan UNBK seperti melengkapi data diri siswa. “Sudah mulai daftar siswa lewat online, mulai persiapan administrasi, daftar peserta. Kami minta siswa melengkapi data dirinya,” katanya. Terkait persiapan siswa, Aziz mengatakan pihaknya masih belum merencanakan, karena masih fokus pada kegiatan penilaian tengah semester. Saat ini siswa SMPN 6 Mataram baru menyelesaikan penilaian tengah semester secara terjadwal. Direncanakan pengayaan pada bulan Desember bagi kelas IX. “Jadwal pengayaan setelah penilaian tengah semester,” katanya. Terkait dengan kesiapan komputer untuk UNBK, Azizudin mengatakan akan melengkapi kebutuhan sarana dengan cara meminjam ke orang tua siswa. Pada UNBK
tahun ajaran 2018/2019 dibutuhkan setidaknya 150 komputer untuk UNBK di SMPN 6 Mataram. Pihak sekolah memiliki 40 komputer, sisanya meminjam laptop orang tua siswa. Sebanyak empat ruangan digunakan untuk UNBK. “Sebagian akan meminjam ke siswa, tetap seperti itu langkah yang kita ambil, kerja sama dengan orang tua. Kalau tidak begitu, tidak bisa,” ujarnya. Sementara itu, Kepala SMPN 8 Mataram, H. Ishaka ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya sedang melakukan pembenahan diri agar bisa mengikuti UNBK tahun mendatang. Ia berharap agar ada bantuan dari pemerintah untuk melengkapi sarana UNBK. Saat SMPN 8 Mataram juga sudah memiliki sebagian komputer dan laboratorium komputer untuk persiapan UNBK. Selain itu, SMPN 8 Mataram juga akan mempersiapkan siswa terlebih dahulu. Dengan adanya pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Ishaka meyakini siswa akan siap mengikuti UNBK. “Pengayaan akan kami laksanakan di awal semester genap, agar anak-anak tidak merasa bosan,” katanya. (ron)
(Suara NTB/ist)
POSE BERSAMA - Ketua Umum Pengprov TI NTB, Lalu Wirahman berpose bersama atlet Pra-PON Taekwondo di Lombok International Airport, 24 September lalu.