Edisi Rabu, 28 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

RABU, 28 MARET 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 23 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ali BD di Mata Ulama & Sahabat

Ustadz Amrul Jihadi: Ali BD Tegas dalam Memimpin

(Suara NTB/rus)

KETUA Pondok Pesantren Al Banun Lombok Barat, Ustadz Amrul Jihadi, S.Ag menyebut ALi BD sebagai sosok yang tegas dalam memimpin. Siapapun yang dianggap salah, tetap salah dan yang benar itu benar.

Tertuang dalam buku Ali BD Di Mata Ulama, mantan Sekretaris Nahdlatul Ulama Lombok Barat ini mengatakan, kriteria seorang pemimpin yang baik itu ada pada diri Ali BD. Bersambung ke hal 15

Massa pendukung Ali-Sakti memadati Lapangan Umum Malubar Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Selasa (27/3) sore kemarin.

Kampanye Dialogis di Sakra Timur

Amaq Asrul: Ali-Sakti Calonnya Rakyat PASANGAN calon Gubernur dari jalur Independen, Non Partai dan Non Blok, Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Sakti atau Ali-Sakti adalah calon yang diusung oleh rakyat. Ali Sakti adalah calonnya rakyat. Pasangan calon nomor urut 4 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB itu milik rakyat.

Bukan diusung oleh partai politik.

Penegasan ini diungkapkan Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan alias Amaq Asrul saat kampanye dialogis di hadapan ribuan pendukungnya yang hadir di Lapangan Umum Malubar Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Selasa (27/3) sore kemarin.

Jumlah foto copy KTP dukungan dari Lombok Timur (Lotim) sebanyak 175.000, dari Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 60 ribu, Bersambung ke hal 15

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK

Penataan Guru Honorer

Gubernur Tegaskan Tetap Ambil Kebijakan Tak Populis Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menegaskan, Pemprov akan tetap melakukan penataan guru SMA/SMK Negeri di daerah ini. Meskipun kebijakan yang diambil tak populis, namun hal ini harus dilakukan untuk membenahi sektor pendidikan menengah yang ada di NTB.

TO K O H Siapkan Pasukan Pemukul

‘’Memang ada dua pilihan. Apakah kita diamkan situasi yang ada. Kita bisa saja membiarkan. Tetapi kalau kita membiarkan, itu justru kurang sehat,’’ kata gubernur ketika dikonfirmasi usai melakukan kunjungan ke

KOREM 162/WB menyiapkan pasukan khusus untuk amankan Pilkada NTB. Ketika situasi rusuh, tim yang disebut pasukan pemukul ini akan diturunkan untuk membantu Polda NTB. Pasukan itu berasal dari personel Satuan Yonif 742/SWY. Saat ini jumlah pasukan di Markas Yonif mencapai 678 anggota.

Bersambung ke hal 15

RSUD NTB, Selasa (27/3) siang.

Fakta yang ada di lapangan, kata gubernur, banyak sekali guru SMA/ SMK Negeri yang diangkat oleh kepala daerah ketika sektor pendidikan menengah itu masih berada di kabu-

paten/kota. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, jumlah guru honorer yang mengajar di SMA/ SMK Negeri mencapai 6.700 orang.

Berdasarkan rencana penataan yang dilakukan, Pemprov akan merasionalisasi jumlah guru honorer SMA/SMK Negeri menjadi 2.500 orang. Artinya, akan ada ribuan guru honorer yang terancam menganggur akibat kebijakan penataan guru honorer SMA/SMK Negeri ini.

Dengan beralihnya kewenangan pendidikan menengah ke provinsi, kata gubernur yang akrab disapa Tuan Guru

Bajang (TGB) ini, maka persoalan ini harus ditangani. Dari 6.700 guru honorer yang ada, banyak yang mengajar hanya dua jam, tiga jam dan empat jam selama seminggu. Berdasarkan ketentuan, guru minimal mengajar selama 12 jam seminggu.

Artinya, kata TGB, dengan jumlah guru honorer yang ada saat ini tidak efektif. Ia mengatakan, jika kondisi seperti ini tetap saja dibiarkan untuk menyenangkan semua orang maka pendidikan tidak akan berkualitas.

Bersambung ke hal 15

Perda Konversi Disahkan

Bank NTB Apresiasi Dukungan DPRD NTB

(Suara NTB/ars)

KO M E N TTAA R Tak Patuhi UU

H. Komari Subakir

BERI SEMANGAT - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi memberi semangat pada salah seorang pasien yang menjalani perawatan di RSUP NTB, usai berkunjung ke Instalasi Radiologi RSUD NTB.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram (Suara NTB) Daya Manusia (BPSDM) dengan penggunaan anggaran 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Jaksa mulai menyisir Provinsi NTB. Selasa (27/3) ke- untuk logistik untuk Diklat.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 satu per satu item peng- marin, perusahaan katering CV. Nurani, salah satu rekan123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 gunaan anggaran untuk yang memenangkan lelang an penyedia logistik yang di123456789012345678901234567890121234567890123456789 periksa Selasa kemarin.

Diklatpim pada Badan mendapat giliran diperiksa.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pemberdayaan Sumber Penyelidikan kali ini terkait Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Katering Diklat BPSDM Diperiksa Kejaksaan

(Suara NTB/ist)

DISAHKAN - Suasana sidang DPRD NTB yang mengesahkan Perda konversi Bank NTB, beberapa hari lalu.

Nomor 2 Tawarkan 2 Bendungan

(Suara NTB/ist)

NOMOR DUA - Pasangan nomor urut dua, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm, bersama para pendukungnya saat berkampanye di Lombok Tengah, baru-baru ini.

Praya (Suara NTB) Daerah-daerah di Pulau Lombok bagian selatan selama ini seperti tidak pernah lepas dari bayang-bayang kekeringan. Akibatnya, warga yang tinggal di daerah-daerah ini selalu kesulitan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Untuk itulah, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE,

M.Comm, mempersiapkan rencana besar untuk meringankan beban masyarakat ini.

Solusi tersebut antara lain mencakup pembangunan dua bendungan besar yaitu di Pujut dan Mujur.

Siasat itu disampaikan TGH. Ahyar Abduh saat menyambangi masyarakat di Lombok Tengah, akhir pekan lalu.

Saat itu, TGH. Ahyar Abduh, didampingi oleh Calon

Wakil Gubernur, H. Mori Hanafi. Pada pidato politiknya, Ahyar menyayangkan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah hanya dirasakan oleh kaum elit, terbukti dari angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Begitu juga dengan angka kesenjangan sosial.

“Masalah pembangunan itu adalah prioritas, mau atau tidak mau sebagai pemerintah dalam membangun daerah, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

SEBANYAK 84 badan publik di NTB tak mematuhi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lantaran tak membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik.

Serta tidak menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi (KI) NTB. Dari 84 badan publik, termasuk diantaranya Pemprov NTB dan sembilan kabupaten/kota yang ada di daerah ini.

Hendriadi Komisioner Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi KI NTB, Hendriadi, didampingi Komisioner Bidang Kelembagaan, H.M. Zaini menyebutkan sebanyak 86 badan publik baik pemda, partai politik, BUMN/BUMD dan instansi vertikal yang wajib melaporkan layanan informasi publik ke KI. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – DPRD NTB akhirnya mengesahkan Perda konversi Bank NTB. Tinggal selangkah lagi, bank milik daerah ini berganti baju menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Perjalanannya panjang untuk mewujudkan mimpi besar pemegang saham, setelah disepakati pada RUPS tahun 2016, bulat keinginan untuk mengkonversi Bank NTB dari konvensional ke syariah.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Rabu, 28 Maret 2018

SUARA MATARAM

Halaman 2

Programkan Tiga Bulan Bersih UNTUK lebih mendidik masyarakat dalam menjaga lingkungannya, sejak seminggu terakhir kelurahan Ampenan Utara melaksanakan program tiga bulan bersih. Di mana dalam kegiatan ini, setiap minggunya dilakukan pergiliran kegiatan gotong royong dengan masyarakat dalam membersihkan lingkungannya masing-masing. “Ini merupakan program dari Dinas Lingkungan Hidup yang sudah (Suara NTB/uul) Saharudin dilaksanakan sejak minggu kemarin,” terang lurah Ampenan Utara, Saharudin, S.Sos, kepada Suara NTB, Selasa (27/3).

Ia menjelaskan program ini bertujuan agar masyarakat peduli terhadap lingkungannya terutama dalam penanganan sampah. “Saat program ini berlangsung, semua kawasan di lingkungan itu kita bersihkan, tetapi yang paling utama adalah rumah masing-masing,” jelasnya. Selama tiga bulan ke depan, semua lingkungan di Ampenan Utara akan mendapatkan giliran untuk kegiatan program ini.

Sabtu kemarin lingkungan yang menjadi tempat gotong royong adalah Kebon Talo yang juga memiliki jadwal pembersihan sendiri. “Mereka juga bersih-bersih lagi hari Minggunya yang jadi dijadwalkan sebagai hari bersih-bersih lingkungan,” kata Saharudin. Aparat kelurahan beserta masyarakat bergotong royong membersihkan saluran serta lingkungan agar terlihat bersih. “Kita manfaatkan juga kendaraan roda tiga itu untuk mengangkut sampah yang terkumpul untuk kemudian dibawa ke depo,” terangnya.

Masyarakat sendiri, imbuhnya, menyambut baik program tersebut dengan sukarela bekerja membersihkan lingkungan.

“Kita beritahu lewat kepala lingkungannya adanya gotong royong itu, baru nanti kalingnya yang mengumumkan ke warganya,” ujar Saharudin. Nantinya jika berhasil, program ini akan terus diadakan secara kontinyu supaya menumbuhkan kesadaran pada masyarakat.

“Kita mengharapkan adanya program ini bisa mengubah masyarakat agar tidak lagi membuang sampah sembarangan serta menjaga kebersihan lingkungannya,” jelasnya. Selain di lingkungan, Saharudin juga memprogramkan bersih-bersih kantor lurah yang rutin diadakan setiap hari Jumat. “Biar masyarakat yang datang kesini merasa nyaman,” ceritanya. (uul)

Harus Ditindak ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara mengaku prihatin dengan bermunculannya usaha karaoke yang diduga disalahgunakan sebagai tempat mesum. Menyikapi fenomena ini, Yoga menyerukan agar Pemkot Mataram bersikap tegas. Dia meminta aparat keamanan bersama Satpol PP menindak tegas oknum pengusaha nakal yang ketahuan menyimpang dari izin yang dimiliki.

(Suara NTB/dok) I Nyoman Yogantara Yoga menilai tidak terlalu sulit bagi pemkot mataram menertibkan usaha karaoke yang melanggar izin. ‘’Toh sekarang sudah ada aparat Kepolisian, Satpol PP dan yang lainnya. Sehingga tidak main-main,’’ katanya. Yoga menyadari bahwa penyimpangan di dalam ruang karaoke sulit terdeteksi apabila tidak ada laporan dari masyarakat. Karena dari awal izin yang mereka ajukan adalah izin untuk rumah bernyanyi. Untuk membongkar bisnis gelap di rumah bernyanyi yang ada di Kota Mataram, ia yakin aparat Kepolisian tidak kekurangan cara.

Polisi, katanya punya cara sendiri untuk menggali keterangan dari masyarakat. Anggota Dewan dari Dapil Selaparang ini menganggap bahwa penyimpangan yang diduga terjadi di rumah bernyanyi, bertentangan dengan Visi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. Dikatakan Yoga bahwa bisnis hiburan rentan disalahgunakan. Oleh karena itu perlu ada langkah antisipasi. Misalnya melalui izin. Menurut Yoga, Pemkot Mataram harus melakukan pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkan.

Misalnya izin rumah bernyanyi. Kalau dalam perjalanannya, Pemkot Mataram menemukan bahwa ada oknum pengusaha yang menyalahgunakan izin, Yoga menyarankan Pemkot tidak segan-segan mencabut izinnya. Pemberian izin kepada pengusaha, katanya, harus tetap dipantau. ‘’Ya meskipun tidak rutin, harus dijadwalkan secara berkala,’’ cetusnya. Yoga mengapresiasi masyarakat yang telah melaporkan hal itu kepada pemerintah. ‘’Karena walaupun tim ini turun tiap hari tapi kalau tidak ada laporan masyarakat, aparat juga tidak akan tahu,’’ ucapnya. Politisi PDI perjuangan DPRD Kota Mataram ini menekankan pentingnya peran masyarakat. Kepada pihak pengusaha, Yoga berpesan agar tidak menyimpang dari izin yang diajukan. Oleh karena itu, Yoga mendorong Pemkot Mataram memberikan sanksi yang jelas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. (fit)

Inspektorat Temukan Indikasi Pelanggaran di Sejumlah OPD Mataram (Suara NTB) Inspektorat menemukan indikasi pelanggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Mataram. Namun kesalahan - kesalahan itu bersifat administrasi, sehingga masih bisa diluruskan kembali.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, Selasa (27/3) tidak memberikan gambaran secara detail indikasi pelanggaran yang ditemukan di hampir seluruh organisasi perangkat daerah Kota Mataram. “Kita meluruskan apa yang kurang lurus,” kata Makbul.

Inspektorat sebagai Auditor Pengawas Internal Pemerintah (APIP) fungsinya lebih pada peringatan dini (early warning system). Tidak menunggu mereka berjalan ke jurang, terus melakukan kesalahan. Dalam pembinaan, kata dia, tentu ada kesalahan - kesalahan ditemukan. Tapi dalam batas - batas yang bisa ditolerir.

Makbul mengaku, setiap bulan minimal lima organisasi perangkat daerah yang diperiksa. Sebelum pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Ketika BPK masuk, kami sudah masuk duluan meluruskan yang bengkok,” tandasnya.

Hampir semua OPD yang dibina, kata dia, ada kesalahan administrasi ditemukan. Dalam pemeriksaan, Inspektorat memiliki standar operasional prosedur. Ketika ada kesalahan berulang dan tidak mungkin diperbaiki, pihaknya melakukan audit dengan tujuan tertentu. Jika sudah audit khusus, itu langsung difinalkan sebagai temuan.

Penyerahan temuan ke aparat penegak hukum (APH) sudah memiliki aturan. Yakni, 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) keluar. (cem)

(Suara NTB/cem)

TERUS MENYUSUT - Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram hingga kini masih belum final. Ada perbedaan pandangan antara pemprov NTB dengan Pemkot Mataram terkait luasan lahan pertanian berkelanjutan. Di satu sisi lahan pertanian di Kota Mataram terus menyusut, beralih fungsi dengan maraknya perkembangan property. Tampak salah satu lahan di jalan lingkar selatan Kota Mataram yang telah terdesak dengan bangunan.

Mataram Belum Bebas Anjal Mataram (Suara NTB) Dinas Sosial belum berani memastikan bahwa Kota Mataram seratus persen bebas anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng). “Tentu 100 persen bebas kita tidak berani klaim,” kata Kadis Sosial Kota Mataram, Dra. Baiq Asnayati, Selasa (27/3).

Selain anjal dan gepeng, Pemkot Mataram memiliki tugas lain yakni menertibkan pekerja anak yang sering mangkal di perempatan jalan. Namun demikian, Asna mengklaim pekerja anak bukan jadi tanggungjawabnya, melainkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perdagangan. “Kalau pekerja anak itu urusan Pol PP dan Dinas Tenaga Kerja,” kilahnya.

Menurut dia, Disos memiliki tanggungjawab terhadap keberadaan gelandang, pengemis dan gepeng. Bersama Satgas Sosial terus melakukan pemantauan dan evaluasi.

Asna mengakui, anjal di Cakranegara berasal dari Montong Are. Anjal itu sudah dikembalikan ke keluarganya.

Terkait anjal beraktivitas pada Minggu (25/3) pagi, dia berdalih saat itu Satgas se-

“

Satgas kan butuh istrahat.

Kebetulan hari Minggu mereka libur Baiq Asnayati

dang libur. “Satgas kan butuh istrahat. Kebetulan hari Minggu mereka libur,” dalihnya.

Dalam rapat Pokja Kota Layak Anak yang melibatkan seluruh OPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempersoalkan maraknya pekerja anak di Kota Mataram. Meski diklaim mereka bukan berasal dari Kota Mataram, tetapi keberadaannya mengganggu kriteria penilaian

(Suara NTB/cem)

sebagai Kota Layak Anak.

Oleh karena itu, Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang meminta Disos menertibkan pekerja anak.

Kemudian, mengidentifikasi asalnya lalu mengembalikan ke keluarga mereka. (cem)

Pendataan Rumah Kumuh Harus Lebih Detail Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman lebih detail mendata rumah tidak layak huni di Kota Mataram.

Mereka harus memilah yang sangat butuh sentuhan langsung atau tidak, sehingga terlihat progres penanganannya.

“Kita minta ini lebih detail lagi apa permasalahannya,” pinta menanggapi bertambahnya rumah kumuh di Mataram, Selasa (27/3). Eko belum menerima laporan detail penambahan rumah kumuh dari Dinas Perkim.

Dari kebijakan penganggaran setiap tahun dialokasikan anggaran khusus penanganan RTLH. Di samping lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), juga lewat Badan Zakat Nasional. Eko mengaku, memang tidak bisa 100 persen bisa ditangani secara langsung. Artinya, penyelesaiannya perlu bertahap.

“Insya Allah, apa yang diharapkan Pak Walikota (non aktif) bisa dipenuhi tahun 2019. Tapi dengan cara bertahap kita sesuaikan dengan kemampuan daerah,” tambahnya. Di satu sisi, Eko menegaskan, permasalahan rumah kumuh harus diidentifikasi akar persoalannya.

Apakah proses pendataannya belum tuntas ataukah ada perubahan kriteria yang menyebabkan bertambahnya rumah kumuh tersebut.

Dinas Perkim lanjutnya, harus memetakan persoalan itu sedetail mungkin. Kemudian, mereka memilah yang sangat butuh sentuhan langsung dan tidak. Diketahui, dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa total rumah tidak layak huni sekitar 886 unit.

Rencana Pemerintah Pusat mengintervensi selama tiga tahun, sehingga dilakukan pendataan ulang ternyata sekitar 2.000 unit rumah tidak layak huni. Tahun lalu, Pemkot Mataram sudah mengintervensi 300 lebih unit rumah dari Pemerintah Pusat dan ditambah Pemprov NTB 30 serta 22 unit dari Kota Mataram.

Sementara tahun ini, ada 800 unit akan ditangani.

Artinya, kurun waktu dua tahun (2017 - 2018) sekitar 1.800 unit tertangani. Selanjutnya tahun 2019, juga akan diintervensi rumah kumuh 800 unit. Tahun ini, untuk 55 unit rumah pembangunan baru dengan bantuan dana Rp 30 juta/unit. Bedah rumah 65 unit dengan total bantuan Rp 10 - 15 juta. (cem)

Lelang Dua Proyek Milik PUPR Ditunda

(Suara NTB/cem)

PENJELASAN - Seluruh Kasubag masing - masing OPD diberikan penjelasan mengenai pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) berbasis elektronik oleh BKPSDM Kota Mataram.

Tingkat Kepatuhan Pejabat Laporkan Kekayaan Masih Rendah Mataram (Suara NTB) Tingkat kepatuhan pejabat di Lingkup Pemkot Mataram, melaporkan harta kekayaan milik mereka masih rendah. Data dihimpun Suara NTB, hingga Selasa (27/3), pegawai di 50 kelurahan dan enam kecamatan sama sekali belum mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), termasuk di organisasi perangkat daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, Selasa menjelaskan, masih banyaknya pejabat yang belum melaporkan kekayaan mereka karena terkendala pelaporan di sistem yang belum terlihat. LHKPN mereka berupa laporan microsoft Excel, sehingga terekam pada posisi offline. “Padahal mereka mencoba input tapi belum terekam,” kata Nelly.

Dari 1.145 pejabat eselon II dan IV sekitar 700 lebih posi-

si wait and see. Mereka diminta melengkapi dokumen yang dimiliki. Nelly mengaku, pengakuan secara pribadi pejabat mereka sebagian belum fokus mengisi laporan karena kesibukan dan akan mengumpulkan bukti harta kekayaannya di Kasubag. “Mereka ngaku tidak fokus dan mengumpulkan semua,” ujarnya.

Dia menyesalkan sebagian pejabat tidak memberikan contoh kepada staf mereka. Sehingga, wajar staf lainnya enggan melaporkan harta kekayaannya.

Keengganan pegawai melaporkan harta miliknya akan dikenakan sanksi. Sanksinya berupa administrasi, teguran bahkan penurunan pangkat. Berbeda halnya kata Nelly, dalam Perda Kota Mataram LHKPN menjadi syarat promosi.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, sudah dilakukan evaluasi dari 1.145 yang wajib mengisi LHKPN. Ada se-

kitar 273 yang belum memproses. Ini yang ditekankan dalam waktu ini segera melaporkan harta kekayaan miliknya.

Nampaknya bukan berarti tidak mau mengerjakan, tetapi perlu dalam sistem. “Itu yang kita harapkan sesegara mungkin. Mudah - mudahan harapan kita secara keseluruhan bisa,” kata Sekda.

Kecamatan maupun kelurahan yang belum melaporkan kekayaannya lanjut Sekda, kemungkinan itu masuk dalam 273 jabatan. Kalaupun nanti ada kesulitan dalam pelaporan bila perlu dilakukan pendampingan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sementara itu, Camat Mataram, Hariadi dan Camat Sekarbela, Cahya Samudra dikonfirmasi mengenai harta kekayaan yang belum dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan memberikan komentar. (cem)

Mataram (Suara NTB) Tujuh proyek fisik milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, telah dilakukan ekspose di hadapan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Namun, dua di antaranya harus ditunda pelelangannya.

Kepala Dinas PUPR, Ir. H. Mahmuddin Tura, Selasa (27/ 3) mengatakan, pihaknya sudah mengekspose tujuh item proyek yang akan dikerjakan tahun ini di hadapan TP4D Kejari Mataram. Ada dua kegiatan harus dipending (tunda), yakni Detail Engineering Design (DED) pembangunan Kantor Walikota di Lingkar Selatan senilai Rp 1,5 miliar dan pembangunan perluasan gedung kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) senilai Rp 1,5 miliar.

“DED ini kan harus ada lahannya dulu. Kemudian, gedung BKD menunggu penghapusan aset,” kata Mahmuddin.

Sedangkan, item lainnya sep-

erti pembangunan jembatan Dasan Agung senilai Rp 1,9 miliar, monumen Mataram Metro di Lingkar Selatan dokumennya sudah diserahkan ke Bagian Layanan Pengadaan. Serta, pembangunan irigasi Rp 2,5 miliar dan jalan senilai Rp 39,8 miliar juga telah diserahkan.

Hanya dokumen pembangunan gerbang belum diserahkan karena harus menyesuaikan harga baru. Mahmuddin mengatakan, yang paling penting itu adalah pembangunan jalan. Proyek ini sudah bisa dilelang, tapi harus menentukan konsultan pengawas terlebih dahulu. “Yang paling penting itu pembangunan jalan nilainya Rp 39,8 miliar,” kata dia.

Tak dipungkiri, lelang proyek ditargetkan maksimal akhir Maret. Tapi, ia tidak mengetahui apa persoalannya hingga kini ULP belum melelang proyek miliknya. “Target kita akhir Maret. Saya juga heran kenapa belum dilelang,” demikian kata dia. (cem)

(Suara NTB/cem)

BELUM LELANG - Proyek gerbang di jalan lingkar selatan belum bisa dilelang. Proyek senilai Rp 5 miliar itu masih menunggu penyesuaian harga.

SUARA NTB Rabu, 28 Maret 2018

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

9.900 Nasabah BRI Mataram Ganti PIN ATM Mataram (Suara NTB) Perbankan di Mataram menjaga kemungkinan nasabahnya akan menjadi sasaran kejahatan perbankan, menyusul maraknya kasus kejahatan perbankan akhir-akhir ini. BRI Mataram bahkan harus melakukan penggantian nomor PIN ATM kepada 9.900 pemegang kartu.

(Suara NTB/bul)

NON TUNAI - Peresmian penggunaan kartu untuk pembayaran non tunai BBM di sembilan SPBU di Kota Mataram dan Lombok Barat.

Sembilan SPBU Resmi Layani Pembayaran Non Tunai Mataram (Suara NTB) Sebanyak sembilan SPBU di Kota Mataram dan Lombok Barat resmi melayani pembayaran non tunai. Sisanya yang tersebar di NTB, akan difasilitasi bertahap.

Peluncuran SPBU non tunai dilakukan Selasa (27/3) kemarin di SPBU Pagesangan Mataram. Hadir seluruh unsur, Pertamina, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemkot Mataram, Hiswana Migas Provinsi NTB, unsur perbankan, serta stakeholders lainnya. Para pihak, hadir pimpinan, beserta jajarannya.

Peluncuran SPBU non tunai ini dilakukan secara simbolis oleh pemegang kartu non tunai masingmasing bank. Yang secara kebetulan sedang melakukan pengisian BBM. Perbankanpun membagikan kartu saktinya untuk pengisian BBM secara gratis.

Reggi Senjang Pramagarjita dari Pertamina Depo Ampenan mengatakan, sembilan SPBU dengan fasilitas pembayaran non tunai ini, tersebar di Kota Mataram dan di Kabupaten Lombok Barat. Yakni, SPBU Karang Jangkong, SPBU Selagalas, SPBU Rintamnutaraya Narmada SPBU Lembar, Bleke, SPBU Dasan Cermen, SPBU Pagasangan, SPBU Kekalik, SPBU

Meninting, dan SPBU Adi Sucipto, Pelembak Mataram. Ada total sebanyak 46 SPBU di Pulau Lombok dan 23 SPBU yang ada di Pulau Sumbawa, infrastruktur pelayanan pembayaran non tunai ini sedang dilengkapi oleh perbankan.

“Harapan kami sebenarnya tahun ini sudah banyak SPBU yang gunakan pembayaran non tunai. Mungkin kesiapan dari perbankan yang belum 100 persen,” ujarnya.

Dengan dilengkapi fasilitas pembayaran non tunai ini, masyarakat yang melakukan pengisian BBM lebih gampang. Tinggal gesek, tak melulu harus membawa uang tunai.

Pembayarannyapun lebih pas, tak perlu kembalian.

Reggi mengatakan, pembayaran non tunai ini juga erat kaitannya dengan jaringan telekomunikasi.

Harus tersedia jaringan yang kuat untuk proses pembayaran dengan digital ini. Telkomsel menjadi operator seluler yang digandeng.

“Dengan ini, mitra kami sudah siap memberikan fasilitas layanan non tunai. Tinggal di training dan kesiapan perbankan memfasilitasinya,” demikian Reggi.

Sementara Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Achris

Sarwani menyebut sistem pembayaran non tunai di SPBU ini menjadi dukungan program Gerakan Non Tunai yang digalakkan oleh pemerintah sejak tahun 2014 lalu.

Di NTB dimulai sejak 17 Desember 2017 lalu, dengan diluncurkannya beberapa SPBU menggunakan fasilitas ini. Perlahan, seluruh aktivitas orang akan difasilitasi dengan sistem pembayaran non tunai.

Di SPBU digalakkan traksaksi tanpa uang uang riil ini, karena dianggap hampir seluruh lapisan masyarakat memanfaatkan SPBU. Karena itu, pembayaran non tunai menurutnya sangat pas di masyarakat dan SPBU. “Lebih praktis, lebih aman. Kedepan kita menginginkan tidak saja di SPBU, semua jenis transaksi dapat menggunakan non tunai. Penggunaan uang tunai dikurangi secara perlahan,” ujarnya.

Pembayaran BBM dengan kartu ini, lebih real time, lebih cepat dan dapat menekan tingkat kejahatan.

Karena itu, Bank Indonesia perlahan juga mendorong sektor pariwisata menerapkannya.

“Bila perlu ke depan, ibu-ibu ke pasar, cukup bawa kartu. Ndak perlu bawa uang langsung,” demikian Achris. (bul)

Ada 68.000 jumlah nasabah pemegang kartu ATM di tiga wilayah yang dibawahi BRI Mataram. Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Jangan heran, jika beberapa hari terakhir, antrean memadati kantor cabang dan layanan BRI. Itulah proses penggantian PIN ATM nasabah bank pelat merah ini.

“Kita menyampaikan SMS langsung kepada nasabah. Meminta langsung melakukan penggantian PIN kartu ATM,” demikian Pimpinan Cabang BRI Mataram, M. Harsono.

Dalam keterangan resmi BRI yang diteruskannya. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus melakukan penggantian kartu ATM nasabah yang terindikasi skimming. Para nasabah yang mendapatkan pesan singkat (SMS) dari Bank BRI dimohon agar segera mendatangi kantor cabang Bank BRI terdekat untuk melakukan penggantian kartu tanpa dikenakan biaya apapun.

Pemblokiran kartu dilakukan hanya pada kartu yang terindikasi skimming sebagai tindakan preventif untuk melindungi dana nasabah. Corporate Secretary Bank BRI Bambang Tribaroto mengungkapkan hingga Senin (26/3) siang seluruh Kantor Cabang BRI masih melayani permintaan tersebut.

“Sejak Hari Jumat kami sudah melayani

pergantian kartu ATM, dan pada akhir pekan kami juga membuka layanan khusus terkait pergantian kartu,” ujarnya.

Bank BRI mengnonaktifkan sebagian kartu nasabah yang diduga pernah digunakan untuk bertransaksi di lokasi ATM yang diindikasikan terkena skimming. Bank BRI akan mengutamakan pergantian kartu ATM secara gratis bagi nasabah yang mendapatkan pemberitahuan pemblokiran kartu melalui SMS Blast/ SMS Notifikasi.

BRI memastikan, nasabah yang tidak mengalami pemblokiran kartu ATM ataupun tidak mendapatkan SMS Notifikasi, dijamin aman.

Artinya, tak perlu harus mendatangi kantor layanan BRI. Diimbau juga kepada nasabah yang telah mengganti nomor ponsel, agar segera mendatangi unit kerja Bank BRI

(Suara NTB/bul)

M. Harsono untuk memperbarui data pribadi berupa nomor handphone agar dapat menerima SMS Blast atau SMS Notifikasi Bank BRI. Nasabah diimbau agar tidak panik dan tidak harus datang ke unit kerja Bank BRI untuk mengganti kartu, jika nasabah tidak menerima SMS blast/ SMS Notifikasi karena kartu nasabah tersebut dipastikan aman dan kartu tersebut masih dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (bul)

Rp 400 Miliar Dana Pembangunan Royal Tulip Mulai Mengalir di KEK Mandalika Mataram (Suara NTB) Pembangunan Hotel Royal Tulip di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta, KecamatanPujut, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), sudah dimulai. Rp 400 miliar anggaran pembangunannya mulai mengalir, setelah dilakukannya peletakan batu pertama, Senin (26/3).

General Affair PT Indonesian Tourism Development Coorporation (ITDC), I Gusti Lanang Brata Sutha, pada kesempatan itu menyampaikan, telah dimulainya pembangunan Hotel Royal Tulip, sekaligus menjadi langkah awal pihak ITDC untuk melakukan pembangunan puluhan hotel lainnya. Hotel Royal Tulip milik investor List International Korea, yang bekerjasama dengan Hartono Jakarta.

“Dengan groundbreaking yang kita lakukan sekarang ini, maka ke depan akan ada lagi pembangunan hotel lainnya di kawasan KEK Mandalika,” ujar Brata Sutha.

Hotel Royal Tulip dengan luas 3,2 hektar itu lanjutnya, akan memiliki 198 kamar. Terdiri dari 178 kamar hotel dan 20 kamar villa. Pembangunan akan dilakukan selama 1 tahun 7 bulan dan ditargetkan selesai pada tahun 2019 mendatang, sekaligus langsung dapat dioperasikan.

Selain Hotel Royal Tulip, dalam waktu dekat juga akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Hotel Paramount oleh investor asal Amerika, dengan jumlah 300 kamar dan menempati lahan di KEK Mandalika seluas 4 hektar.

“Ini menandakan bahwa kepercayaan investor untuk berinvestasi di KEK Mandalika cukup tinggi. Karena kalau tidak percaya, jelas tidak mungkin mereka melakukan investasi di daerah ini,” tandas Brata Sutha.

Pihaknya juga menegaskan, kedatangan investor untuk berinvestasi di PT ITDC, tentu sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Terutama dari segi keamanan yang dilakukan oleh masyarakat.

“Gubernur NTB juga mengharapkan yang sama, agar kepercayaan para investor dalam menanam saham di daerah ini harus tetap dijaga, dengan sama-sama saling menjaga keamanan dan kenyamanan,” jelasnya.

Selain Hotel Royal Tulip dan Hotel Paramount, nantinya juga ada pembangunan Hotel Grand Aston berupa hotel dan vila. Berikutnya Hotel Palamarta yang akan membangun sebanyak 250 kamar, Hotel Meria 168 kamar, dan juga akan dibangun hotel syariah. Menurutnya, adanya berbagai pembangunan perhotelan di KEK Mandalika tersebut, tentu akan sangat

(Suara NTB/ist)

PELETAKAN BATU PERTAMA - Kepala Dispar NTB, HL Moh. Faozal, didampingi Manajemen Hotel Royal Tulip, dan Manajemen ITDC, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Hotel Royal Tulip di KEK Mandalika Kuta, Senin (26/3). menguntungkan masyarakat NTB, khususnya Lombok Tengah.

“Untuk pembangunan berbagai hotel itu sendiri juga dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Bahkan kita malah bertanyatanya, apakah SDM kita di NTB ini mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, karena perhotelan dan bisnis lainnya yang ada di KEK Mandalika nanti membutuhkan ribuan tenaga kerja,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat selalu menjaga keamanan dan terutama mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata.

“Jangan sampai adanya berbagai peluang itu justru masyarakat kita sendiri yang kelabakan karena tidak memiliki kesiapan. Kita nanti butuh banyak tenaga kerja.

Jadi kita berharap

masyarakat memberikan dukungan. Karena selain pembangunan Hotel Royal Tulip hari ini, nantinya juga ada pembangunan- pembangunan yang tidak kalah hebatnya,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, HL Moh. Faozal, yang dijumpai usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Hotel Royal Tulip menyampaikan apreasiasi dan kegembiraannya, puluhan hotel berkelas internasional mulai melaksanakan tahap pembangunan hotel di KEK Mandalika.

Menurut Faozal, adanya pergerakan pembangunan inilah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat NTB, khususnya warga Lombok Tengah. Mengingat dengan adanya pembangunan, berarti juga ada penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak.

“Artinya, dengan bekerja, maka masyarakat akan turut terlibat dan merasakan langsung adanya berbagai pembangunan yang kini sedang dan akan dilaksanakan di KEK Mandalika. Dengan demikian, tujuan utama menyejahterakan masyarakat juga akan tercapai,” papar Faozal.

Dari sisi kepariwisataan NTB, dengan adanya berbagai fasilitas pariwisata yang lengkap, dan berstandar internasional di KEK Mandalika.

Maka hal ini sekaligus menandakan bahwa minat para wisatawan untuk berkunjung ke NTB juga semakin tinggi.

“Kunci sukses untuk mendatangkan jumlah wisatawan sebanyak-banyaknya ke suatu daerah. Selain adanya konektivitas, juga harus memiliki amenitas. Artinya, semakin lengkap suatu destinasi itu mempunyai amenitas atau fasilitas yang lengkap, maka akan semakin banyak pula wisatawan yang akan mengunjungi destinasi tersebut,” pungkas Faozal. (bul/*)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 28 Maret 2018

Halaman 4

Pola Hidup Kurang Sehat Pelebaran Jalan Terhambat MINIMNYA anggaran yang dimiliki daerah membuat program pusat untuk memperlebar jalan nasional di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terhambat. Meski pusat sudah mengalokasikan dana untuk merevitalsiasi jalan nasional, tetapi kesiapan anggaran daerah belum mendukung.

Kepala Dinas PUPR Lombok Utara, M. Zaldy Rahadian, ST. MT., melalui Kepala Bidang Bina Marga, Idris, ST., Selasa (27/3) mengakui, pagu anggaran yang dialokasikan untuk membebaskan lahan pada jalur (Suara NTB/ari) jalan nasional dari PeIdris menang hingga Bayan minim. Dari Rp20 miliar pagu dana yang diajukan ke TAPD, dana yang disetujui sebesar Rp1,7 miliar.

“Pusat mau mengerjakan pelebaran jalan nasional tahun ini, apalagi surat dari Dinas PU Provinsi juga sudah datang.

Arahannya agar kita berkoordinasi dengan masyarakat terkait pelebaran jalan nasional,” ujar Idris di ruang kerjanya, kemarin.

Dari alokasi dana yang disetujui itu, maka potensial panjang jalan yang dilebarkan hanya berkisar 200 meter saja. Itu pun masih diprioritaskan untuk akses jalan di kawasan Kecamatan Tanjung, tepatnya di areal pertokoan Tanak Song, Desa Jenggala.

Sebaliknya, tupoksi kabupaten yang dibebankan oleh pusat pada pelebaran jalan nasional ini adalah membebaskan lahan.

Dari kondisi jalan yang ada saat ini, Dinas PU diminta untuk membebaskan antara 2-4 meter masing-masing di kiri dan kanan jalan nasional disesuaikan dengan kondisi jalan yang tersedia.

Menurut Idris, pembebasan lahan ruas jalan nasional harus dilakukan bertahap. Tahun ini, pihaknya mengusulkan Rp20 miliar dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Dinas PU setidaknya memerlukan pagu pembebasan lahan jalan nasional yang ditaksir mencapai lebih dari Rp100 miliar.

“Butuh biaya mahal terutama di perkampungan Tanak Song dan Tanjung, karena ada rumah dan took. Mau tak mau, kita harus bayar rumah warga karena tuntutan lebar jalan sampai 12 meter kalau menghitung drainase dan bahu jalan,” jelasnya.

Selain pelebaran jalan di kawasan pertokoan dan rumahrumah warga, Pemkab juga masih harus memikirkan pembebasan lahan terutama yang dilalui oleh jembatan Sidutan (perbatasan Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Gangga) serta beberapa jembatan di wilayah Kecamatan Bayan. Pada perluasan jembatan, areal warga juga banyak yang tergerus.

“Tetapi sementara ini kita kita pilah dulu mana yang menjadi skala prioritas. Termasuk jembatan Sidutan, ternyata dana pembangunan jembatan sedang dilelang oleh pusat, tetapi kita di kabupaten belum mengimbangi dengan pembebasan lahan di sekitar jembatan,” sebutnya.

Sejatinya, pelebaran jalan nasional di seputaran Tanjung telah diusulkan oleh Dinas PU. Dalam hal ini, jalur jalan nasional tidak melalui jalur Tanjung – Tanak Song – Karang Kates dan seterusnya. Melainkan mengambil akses dari Jambianom – Jalan Lingkar Utara hingga ke desa persiapan Segara Katon.

Namun oleh Balai P2JN usul itu ditolak. Pasalnya pengalihan jalan nasional sesuai usul masih terkenda oleh belum masuknya Jalinkra berstatus sebagai jalan nasional (non status).

“Umpama sekarang ada dana Rp100 miliar untuk pelebaran jalan dari Pemenang sampai Bayan, maka tahapan selanjutnya mengarah ke tim appraisal, setelah itu baru dibayarkan,” demikian Idris. (ari)

Tinggi, Jumlah Penderita Kanker dan Tumor di Lotim

Selong (Suara NTB) Kasus penyakit kanker atau tumor banyak ditemukan di sejumlah daerah di NTB. Termasuk yang ditangani RSUD R. Soedjono Selong. Dari catatan RSUD R.Soedjono Selong, jumlah pasien tumor atau kanker yang ditangani selama tahun 2017 sebanyak 428 orang dan rata-rata kondisi perekonomiannya menengah ke bawah.

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (27/3), Direktur RSUD R.Soedjono Selong, dr. Karsito, menyebutkan, penderita kanker maupun tumor yang ditangani berupa kanker usus besar, kanker payudara, kanker kandungan, termasuk tumor jinak di dalam kandungan dan beberapa jenis kanker dan tumor lainnya. “Penyakit kanker dan tumor ini rata-rata menengah ke bawah, hal itu dikarenakan pola hidup yang kurang sehat,” ujarnya.

Dijelaskan, penyakit kanker

maupun tumor merupakan penyakit yang sulit disembuhkan. Terutama bila masyarakat yang mengalami penyakit tersebut terlambat tertangani. Namun penanganan kanker di Lotim selama masih dapat dilakukan operasi, maka dilakukan operasi jika tumor atau kanker itu sudah menjamur.

Namun apabila tumor itu masih utuh, maka dapat dilakukan terapi atau pengobatan, artinya selama tumor itu masih utuh, maka dilakukan pengangkatan.

Penyebab terjadi kanker masih menjadi PR terbesar ilmu kedokteran, karena hingga saat ini pihak rumah sakit belum mampu menyembuhkan, apalagi jika kanker itu sudah masuk pada tahap tidak bisa dilakukan operasi.

Namun, menurut pandangan Karsito, beberapa penyebab terjadinya kanker yakni multi faktor, mulai dari unsur genetik, unsur lingkungan dan lain sebagainya seperti rokok.

Adapun, pencegahan secara umum dapat dilakukan den-

gan pola hidup sehat. Disebutkan tren atau jumlah kasus terus mengalami peningkatan setiap tahun. (yon)

”

Penyakit kanker dan tumor ini rata-rata menengah ke bawah, hal itu dikarenakan pola hidup yang kurang sehat,”

(Suara NTB/yon)

Formasi CPNS 2018

Pemkab Lotim Tunggu Kejelasan dari Kemenpan-RB

(Suara NTB/ist)

SEGEL - Massa pendukung Marianto menyegel kantor desa, karena pemerintah daerah tidak melaksanakan keputusan PTUN Mataram, Selasa (27/3).

Massa Pendukung Marianto Segel Kasus Tenaga Honor Kantor Desa Sokong Kesehatan, Pansus Panggil BKPSDM

Selong (Suara NTB) Kasus terbitnya 22 SK tenaga kesehatan di Lombok Timur (Lotim) yang diduga siluman terus menjadi atensi kalangan DPRD Kabupaten Lotim. Untuk membongkar persoalan itu, DPRD Lotim yang saat ini sudah membentuk panitia khusus (Pansus) saat ini mulai bekerja. Selasa (27/3), Pansus Tenaga Honorer yang diketuai, H. Lalu Hasan Rahman, memanggil Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Dijelaskan, H.L.Hasan Rahman, dalam pemanggilan itu Pansus mempertanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengangkatan tenaga honorer tersebut. Pasalnya, apapun namanya apabila diangkat oleh bupati pasti ada SOP, sehingga tidak terjadi simpang siur pengangkatan tersebut. “Ini tidak ada SOPnya, SOP hanya pengangkatan umum saja,” jelasnya.

Pemanggilan pihak dari BKPSDM untuk melihat mekanisme pengangkatan tenaga honorer hingga melihat penyebarannya di setiap OPD. Dari hasil pertemuan, ujar politisi Partai Golkar ini pihak BKPSDM mengaku semua dana yang bersumber dari APBN dan APBD harus dipertanggungjawabkan. Apalagi untuk masalah penggajian.

Dari hasil penelusuran, ternyata jumlah PNS di Lotim sebanyak 10 ribu lebih. Dengan 10 ribu lebih itu Lotim masih kekurangan, karena idealnya kebutuhan sekitar 18 ribu. Untuk itu mestinya hal tersebut harus ditindaklanjuti, tentunya dengan melakukan analisis beban kerja (ABK) serta analisis jabatan. “Jadi harus punya analisis-analisis, berapa kebutuhan kita, jadi kebutuhan itu harus ada analisis juga,” jelasnya.

Dengan dilakukan analisis, maka barulah bisa ditemukan kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk itu apabila regulasinya sudah keluar, barulah dapat dilakukan rekrutmen untuk tenaga honorer, tidak hanya untuk PNS. “Namun tidak ada seperti itu, hanya bersurat secara umum bahwa kebutuhan kita 18 ribu,” jelasnya.

Sementara, Kepala BKPSDM Lotim, H. Najamudin, menerangkan terkait dengan honorer merupakan persoalan yang krusial, terutama dalam prosedur pengangkatannya. Hal itu sudah dijelaskannya kepada Pansus. Tidak hanya tenaga tenaga honorer di satu instansi dalam hal ini Dikes, melainkan di satuan pendidikan dan instansi lainnya.

Kemudian BKPSDM Lotim diminta Pansus untuk mendata ulang jumlah tenaga honorer se-Kabupaten Lotim. H.Najamudin mengaku BKPSDM Lotim tidak mengetahui persis jumlah tenaga honorer di Lotim. Hal itu dikarenakan banyak yang mengangkat secara diam-diam, seperti di sekolah, puskesmas dan lain sebagainya. Semua itu, katanya di luar jangkauan dari BKPSDM. Meski demikian, pihaknya akan melakukan pendataan berapa yang diangkat oleh kepala sekolah, puskesmas maupun dinas atau instansi serta berapa yang diangkat atas persetujuan bupati dan diangkat langsung oleh bupati. (yon)

(Suara NTB/yon)

SERAHKAN - Kepala BKPSM Lotim H. Najamudin menyerahkan sejumlah berkas kepada Pansus Tenaga honorer yang dibentuk DPRD Lotim, Selasa (27/3).

Karsito

Tanjung (Suara NTB) Puluhan massa pendukung calon kepala desa (kades) terpilih Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Marianto, memboikot pelayanan di kantor desa, Selasa (27/3). Mereka menyegel pintu pagar kantor desa.

Aksi lainnya, pagar tembok kantor desa dicoret cat pilox bertuliskan “save Marianto kades terpilih”, serta menggalang dukungan dengan mengumpulkan koin sebagai wujud dukungan kepada Marianto.

Aksi dilakukan massa di depan Kantor Desa Sokong, sejak pukul 09.00 wita. Kendati mereka mendapat pengawalan dari Polres Lombok Utara, aparat TNI dan petugas Satpol PP, namun massa bergeming dengan tetap menggembok kantor desa. Diskusi cukup alot antara aparat dan massa berujung pada kesimpulan bahwa, segel kantor desa akan dibuka Rabu besok (hari ini, red) setelah digelarnya pertemuan dengan Pemkab.

Dalam orasi yang disampaikan koordinator aksi, Samsuri, terungkap sejumlah alasan yang membuat warga spontan menyuarakan aksi. Menurut mereka, pelayanan administrasi pemerintahan di desa Sokong amburadul. Acuannya Plt. Kades Sokong, penetapan 2 kepala dusun yakni Dusun Tanak Sangar

dan Dusun Kencong, tidak diproses melalui mekanisme pansel. Berikutnya, kekecewaan pendukung Marianto mengarah pada hasil putusan PTUN atas gugatan surat bupati terkait pemilihan suara ulang yang memenangkan Marianto. Di mana dalam amar putusannya, majelis hakim PTUN memerintahkan agar Bupati Lombok Utara segera melantik kades terpilih.

“Itu yang menjadi kekecewaan warga, selain itu juga komentar Kabag Hukum mengatakan kalau Marianto menang di PTUN dia akan pasang badan, nah itu yang memancing emosi masyarakat,” kata Samsuri kepada wartawan.

Ia menilai, warga yang notabene pendukung kades terpilih sudah meminta agar bupati melantik kades terpilih. Nyatanya, walaupun gugatan PSU di PTUN Mataram telah dimenangkan, pelantikan tidak juga dilaksanakan.

Ia menegaskan, Pemda KLU telah melanggar aturan sendiri dengan tidak menjalankan Peraturan Bupati (Perbup) yang telah dibuat perihal pelaksanaan Pilkades Sokong. Kemenangan Marianto oleh massa dianggap sah sesuai mekanisme.

“Kesemrawutan yang terjadi inilah yang membuat kami melakukan penyegelan. Kenapa Pemda

tidak segera melantik saja pemenang pilkades lalu. Karena Marianto memenangkan 2.000 lebih suara masyarakat,”cetusnya.

Sementara, Camat Tanjung, Samsudin, mengatakan pihaknya sudah berupaya memediasi terkait penyegelan Kantor Desa Sokong. Dirinya juga telah melaporkan apa saja tuntutan dan aspirasi massa kepada Sekretaris Daerah Lombok Utara.

Penyegelan kantor desa Sokong oleh massa disayangkan oleh Polres Lombok Utara sebab mengganggu pelayanan publik. Kabag Ops Polres Lombok Utara, Kompol Sutriyanto, kepada wartawan usai aksi mengatakan mediasi dengan perwakilan massa sudah dilakukan. Di mana massa akan dipertemukan dengan Pemkab. “Besok (hari ini) ada pertemuan lagi, kita kembalikan ke Pemda seperti apa solusinya. Kami intinya di sini menjembatani masyarakat, mengayomi agar tidak melakukan tindakan anarkis,” katanya.

Kendati demikian, Polres akan bersikap tegas. Mengingat pelayanan publik di desa sangat dibutuhkan, maka segel harus sudah dibuka pada Rabu ini. “Kalau sampai besok pagi (hari ini, red) kantor masih disegel, maka ada langkah lain yang akan kita ambil,” cetusnya. (ari)

Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) hingga saat ini masih menunggu kejelasan terkait kuota atau formasi yang didapatkan dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Pasalnya, pada akhir Februari lalu, Kabupaten Lotim mengusulkan sebanyak 4.992 formasi.

Menurut Kepala BKPSDM Lotim, H. Najamudin, untuk rekrutmen CPNS 2018 posisi semua kabupaten/kota se-Indonesia sedang menunggu penetapan formasi dari KemenPAN-RB setelah deadline untuk pengusulan akhir Februari 2018.

Dari 4.992 formasi itu, yang paling banyak yakni tenaga guru dan kesehatan. Adapun untuk kepastian tergantung dari Kemenpan-RB, karena yang menjadi tolak ukur, yakni perbandingan belanja publik dengan belanja pegawai. “Berapa masing-masing yang diberikan terhadap kabupaten/kota, itulah yang masih kita tunggu,” jelasnya, Selasa (27/3).

Kepala Bidang Data dan Informasi pada BKPSDM Lotim, Muhammad Bahrain, menjelaskan, melihat kebutuhan dan kekurangan PNS Lotim, maka kuota untuk CPNS Lotim tidak boleh tidak ada. Adapun rasio untuk jumlah ASN di Lotim antara yang pensiun setiap tahun dengan kebutuhan sangat tidak berimbang. Artinya untuk minus kepegawaian di Lotim sangat dibutuhkan untuk terisi melihat sudah beberapa tahun terakhir ini tidak ada pengangkatan CPNS. Sementara yang pensiun tetap terjadi setiap tahun.

Disebutkan dari 4.992 yang dibutuhkan, didominasi oleh tenaga pendidik yakni guru dan tenaga kesehatan. Dicontohkannya, apabila masuk ke sekolah-sekolah terdapat satu kepala sekolah dan satu PNS. Sehingga adanya guru honorer berupa GTT baik yang memegang SK bupati maupun SK kepala sekolah. Adapun, kondisi jumlah PNS di Lotim hingga bulan Desember 2017 sebanyak 10.946 orang, dari jumlah itu yang sudah pensiun untuk Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 324 orang. Sedangkan untuk pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) sebanyak 7 orang dan pensiun meninggal sebanyak 25 orang. Sehingga total keseluruhannya sebanyak 446 orang.

“Setiap tahun pengajuan kita lakukan untuk CPNS ini. Karena setiap tahun jumlah PNS terus berkurang, namun hingga saat ini belum ada penggantinya,” ujarnya. (yon)

PTSL 2018, Lotim Dapat Jatah 25 Ribu Bidang Selong (Suara NTB) Pemerintah pusat saat ini melakukan pensertifikatan tanah yang dikenal dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mulai diinisiasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan program unggulan dari BPN. Program itu ditugaskan langsung Presiden Ir. Joko Widodo. Dari kuota 7 juta bidang secara nasional, Lotim mendapatkan jatah 25 ribu bidang.

Dikonfirmasi Suara NTB, belum lam ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lotim, Lalu Suharli menjelaskan, kuota program PTSL ini untuk tahun 2018 ini sebanyak 7 juta bidang secara nasional. Dari kuota itu, Lotim mendapatkan kuota 25 ribu bidang. Adapun 25 ribu bidang sertifikat itu setelah dilakukan penjajakan ke lokasi, BPN menempatkan kegiatan itu di 13 desa yang ada di Kabupaten Lotim.

“Memang banyak sekali desa yang meminta, bahkan hari-hari ini kami masih menerima surat dari Kades. Tapi kita putuskan berdasarkan beberapa kriteria peraturan,” jelasnya.

Proses evaluasi tetap akan

dilakukan apabila nanti dari 13 desa ada belum begitu siap.

Maka bisa dilakukan revisi untuk penunjukan lokasi. Kegiatan PTSL ini sudah dilakukan sejak bulan Januari 2018 dan hingga saat ini untuk pengumpulan data yuridis kegiatan tersebut mencapai angka sekitar 65 persen. Sedangkan untuk pengumpulan data fisik atau pengukuran sudah mencapai angka 55 persen. Maka dari itu diharapkan penyerahan 7 juta bidang tanah itu dapat selesai pada bulan November 2018 mendatang.

Terkait dengan pembiayaan, tambahnya, pembiayaan PTSL ini dibagi menjadi dua, yakni pra sertifikasi dan sertifikasi itu sendiri.

Untuk pra sertifikasi persiapan yang dilakukan oleh masyarakat, sementara untuk sertifikasi berdasarkan pada kegiatan itu dimulai BPN. Untuk kegiatan yang berada di BPN, itu semua dibiayai oleh BPN yang meliputi segala aktivitas yang ada di kantor pertanahan mulai dari penyuluhan, pengumupulan data yuridis, pengukuran hingga pembagian atau penyerahan dianggarkan di APBN. Akan tetapi kegiatan atau

(Suara NTB/yon)

PELAYANAN - Pelayanan pembuatan sertifikat tanah di BPN Lotim. Program PTSL tahun 2018 Lotim mendapat jatah 25 ribu bidang dari pemerintah pusat. kewajiban masyarakat terkait persiapan yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan sertifikat tidak bisa diterbitkan begitu saja, karena harus mengurus surat waris jika berasal dari ahli waris, jual beli jika berasal dari jual beli dan lain sebagainya. “Jadi pra itu menyangkut persiapan, itu tanggung jawab masyarakat,” jelasnya.

Adapun biaya yang timbul

dari persiapan, oleh pemerintah mengingat itu kebutuhan masyarakat sudah dikeluarkan payung hukum keputusan bersama tiga menteri tentang biaya persiapan dan bukan biaya pelaksanaan. Di mana biaya persiapan ini harus dikoordinir oleh desa atau masyarakat.

Dalam PTSL ini, maksimal biayanya Rp350 ribu, itupun tergantung dari kebijakan

desa apabila berkeinginan untuk menggratiskan setelah dilakukan musyawarah, itupun masuk dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) atau pendapatan desa yang dipertanggungjawabkan. Bahkan bagi masyarakat yang tidak mampu di dalam peraturan itu bisa digratiskan atau ada kriteria yang lainnya seperti tanah pemerintah, tanah ibadah. (yon)

SUARA NTB Rabu, 28 Maret 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Eksekusi DD Dikhawatirkan Molor Pelanggaran Diklaim Menurun JUMLAH pelanggaran lalu lintas selama Operasi Keselamatan Gatarin yang digelar selama 21 hari oleh Satlantas Polres Lombok Barat (Lobar) diklaim menurun drastis. Selama operasi, angka pelanggaran menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya di 2017, bahkan menurun hingga 100 persen.

Kasat Lantas Polres Lobar, Iptu L. Panca Warsa menerangkan jika dibandingkan tahun 2017, rata-rata angka pelanggaran menurun sekitar hampir mencapai 100 persen.

Baik itu pelanggaran beru(Suara NTB/her) pa penindakan, maupun L. Panca Warsa peneguran.”Ini berkat upaya preventif dan preemtif yang terus meningkat, karena kita turun terus untuk melaksanakan Dikmalantas, Police Goes to School, dan imbauan kepada masyarakat,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/3).

Panca merincikan, untuk penindakan operasi Keselamatan Gatarin tahun 2018 pihaknya menilang sekitar 260 pelanggar. Hal ini menurun jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai sekitar 660 penindakan berbentuk tilang.”Didominasi oleh pelanggaran kasat mata, seperti helm, sabuk keselamatan termasuk mobil bak terbuka,” jelasnya.

Menurutnya kesadaran masyarakat untuk taat berlalu lintas sudah mulai meningkat. Hal ini bisa dilihat dari hasil operasi yang mengalami penurunan. Namun pihaknya tidak mau terlena dengan hasil operasi yang mengalami penurunan itu.”Kita harus tetap berupaya dan berbuat di lapangan (untuk menekan pelanggaran),” sambungnya.

Lebih lanjut, selain penurunan pelanggaran, selama operasi itu juga untuk angka lakalantas tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Jika dibandingkan tahun lalu dan sekarang angka lakalantas yang terjadi sama-sama 3 kasus.

“Saya bilang tetap karena angka lakalantas 3 kasus, sama juga dengan tahun 2017 lalu,” ujarnya. (her)

69 Desa di Lobar Belum Penuhi Syarat Pencairan

Giri Menang (Suara NTB) Realisasi pencairan dana desa (DD) di Lombok Barat (Lobar) dari 119 desa baru 50 desa. Sedangkan 69 desa belum merealisasikan, lantaran belum memenuhi syarat pencairan. Molornya pencairan DD ini dikhawatirkan molornya eksekusi DD, pasalnya alokasi DD 20 persen tahap pertama harus tuntas dieksekusi paling lambat bulan ini, lalu DD tahap II sebanyak 40 persen paling lambat dicairkan bulan depan.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa (PMD) Lobar Kesuma Supaka pada Suara NTB lewat sambungan telepon, Selasa (27/3).

Dari 50 desa yang sudah

mencairkan DD, tambahnya, sudah memenuhi syarat pencairan, berupa LPJ DD dan APBdes. Meski demikian, ungkapnya, desa bukan terlambat menyerahkan persyaratan, sebab sebagian besar desa menyerahkan syarat tepat waktu. Namun,

adanya perubahan regulasi dari pusat, sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan DD ini.

Hal ini disebabkan banyak desa yang sudah selesai RKP dan APBdesnya perlu menyesuaikan kembali dengan aturan tersebut. Sebab sesuai in-

struksi pusat desa harus mengubah untuk menyesuaikan dengan aturan baru.

Mengacu aturan, pencairan DD tahap I, jelasnya, sebanyak 20 persen harus selesai dieksekusi bulan ini. Hanya saja adanya regulasi baru menyebabkan keterlambatan eksekusi.

Diakuinya hal ini menyebabkan eksekusi DD di desa, sebab sebagian besar desa belum mencairkan DD. Target penuntasan pencairan 69 desa ini selesai paling lambat bulan ini, sehingga ditargetkan eksekusi DD sampai bulan depan. “Ini kan

Januari sampai Maret, mudahmudahan selesai pencairan bukan ini lalu eksekusi bulan depan (April red),” terangnya.

Untuk mempercepat pencairan DD bagi desa yang belum, pihaknya pun terus turun melakukan pembinaan ke desa-desa.

Untuk DD tahap II, jelasnya, direalisasikan bulan April dan Juni selanjutnya tahap III bulan Agustus. Syarat pencairan DD tahap II, ujarnya, cukup melengkapi SPJ tahun 2017. Hanya saja kendala teknis dihadapi pencairan tahap I, sehingga menyebabkan kemoloran pencairan. (her)

Tidak Terima Digusur

ITDC Persilakan Tempuh Proses Hukum

(Suara NTB/ist)

TANAM - Pjs Bupati Lobar H. Lalu Saswadi bersama BKSDA NTB saat menanam mangrove di Bagek Kembar Desa Cendimanik Kecamatan Sekotong, Selasa (27/3).

Pertama di NTB

Bagek Kembar Sekotong Ditetapkan Jadi KEE Mangrove Giri Menang (Suara NTB) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB menetapkan kawasan Teluk Lembar Dusun Bagek Kembar Desa Cendimanik Kecamatan Sekotong sebagai kawasan ekosistem esensial (KEE). Dengan ditetapkannya kawasan ini menjadi KEE, menjadikan kawasan ini sebagai KEE pertama di NTB. Penetapan kawasan inipun dirangkai dengan penanaman mangrove di lokasi, Selasa (27/3) sekaligus memeriahkan perayaan HUT Lombok Barat (Lobar) ke 60.

Turut serta dalam penanaman mangrove, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. L. Saswadi bersama Kepala BKSDA NTB Ari Subiantoro, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Kepala Balai Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar, Camat Sekotong dan Ke-

pala Desa Cendi Manik.

Sebelumnya, pada tahun 2017 lalu Bupati Lobar telah menetapkan pembentukan Forum Pelestari Mangrove. Anggotanya terdiri dari instasi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat yang peduli terhadap kelestarian mangrove, terutama di Lobar.

Dalam kesempatan itu, Pjs Bupati H. Lalu Saswadi sangat mendukung wilayah Teluk Lembar dijadikan KEE Mangrove. Hal itu diakuinya mengingat pentingnya keberadaan ekosistem mangrove di wilayah Lobar. “Kita berharap agar kawasan ini bisa bertambah lagi. Semoga dengan semakin meluasnya kawasan mangrove yang terlindungi menjadikan Lombok Barat semakin maju dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” harapnya.

Harapan yang sama disampaikan Kepala BKSDA NTB, Ari Subiantoro. Ari berharap agar seluruh pihak termasuk Pemkab Lobar dan unsur swas-

ta serta masyarakat umum dapat berperan melestarikan dan menjaga KEE Mangrove yang memiliki luas sekitar 86,46 ha ini. “Mangrove sebagai kesatuan ekosistem yang sangat penting bagi penahan abrasi, menjaga kualitas air, area pemijahan ikan, area pembesaran ikan dan penahan erosi,” kata Ari. Sementara itu, Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial yang diwakili oleh Kasubdit Lahan Basah Margo Utomo, menjelaskan, KEE merupakan ekosistem esensial yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi dan dikelola berdasarkan prinsip konservasi yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif provinsi/kabupaten/kota. “Pengelolaan ekosistem esensial tidak menjadi tanggung jawab satu sektor saja, tapi harus melibatkan stakeholder terkait antara lain Pemerintah Daerah, Lintas Kementrian, LSM, Perguruan Tinggi dan sektor swasta,’’ ujarnya. (her)

TNI AL dan Bea Cukai Atensi Penyelundupan Narkoba Lewat Kapal Pesiar Giri Menang (Suara NTB) TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama Bea Cukai Mataram berupaya mencegah tindak pidana di wilayah perairan. Di antaranya, tindak pidana illegal fishing, illegal logging, serta penyelundupan barang-barang terlarang. Tidak hanya itu mengantisipasi penyelundupan narkoba, minuman keras, biota laut yang dilindungi, serta barang terlarang lainnya melalui jalur laut. Secara khusus pihak terkait memberi atensi terhadap potensi penyelundupan narkoba melalui kapal pesiar jenis yacht yang banyak masuk ke perairan wilayah Lombok khususnya di Sekotong Lobar.

Langkah pencegahan ini dilakukan salah satunya melakukan patroli pengamanan laut. Patroli ini dilakukan rutin dan terus ditingkatkan. Demikian ditegaskan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Bea Cukai Mataram I Wayan Tapamuka bersama Lanal Mataram Kolonel Marinir Djentayu Suprihandoko usai melakukan simulasi patroli pengamanan laut di Pelabuhan Barang Lembar, Selasa (27/3).

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Mataram I Wayan Tapamuka, beberapa penyelundupan yang berpotensi terjadi di Lombok umum-nya adalah penyelundupan pakaian bekas, selain itu narkotika. “Mungkin penyelundupan narkotika dari laut, karena banyak kapal jenis yacht yang bisa masuk dari luar negeri, sebab hampir semua pulau di Lombok ini bisa dijangkau oleh kapal jenis yacht. Itulah yang kami atensi dengan teman-teman TNI AL, dan polisi serta instansi lain,” ujarnya.

Dijelaskannya, sebelumnya semua pelabuhan di Lombok belum ada ditunjuk sebagai entry

(Suara NTB/her)

PATROLI BERSAMA - TNI AL bersama Bea Cukai saat patroli pengamanan laut di perairan wilayah Lembar, Selasa (27/3). point, namun pihaknya sudah mengusulkan pelabuhan marina di Sekotong Lobar sebagai entry point kapal jenis yacht. Pihaknya akan menggunakan pernyataan kapal (vessel declaration), tidak perlu menggunakan impor sementara, sehingga memudahkan mereka masuk, namun dengan pengawasan yang efektif dan sinergi.

Terkait penempatan petugas di lokasi marina, menurutnya, tidak mesti sebab dilakukan sinergi dengan semua unsur terkait.

Di samping itu pihaknya mengalami kekurangan personel. Ia menambahkan, selama tahun 2018 belum ada dilakukan penangkapan terhadap kasus penyeludupan. Pihaknya hanya melakukan pengawas kapal jenis yacht yang datang dari luar negeri. Jika ditemukan ada pelanggaran maka ditindak tegas sesuai kewenangan, sehingga perlu koordinasi dengan kepolisian.

Sementara itu Lanal Mataram Kolonel Marinir Djentayu Suprihandoko mengatakan pihaknya menggiatkan patroli di perairan, mengingat maraknya peredaran atau penyelundupan

segala hal yang dilarang. Dengan patroli ini, diharapkan mengantisipasi kemungkinan adanya peredaran atau penyelundupan barang terlarang ke wilayah NTB melalui jalur laut.”Kegiatan ini rutin dilakukan, sebagai bagian preventif dalam menjaga keamanan perairan di wilayah NTB khususnya Lombok Barat,” ungkap Djentayu.

Meski demikian, ia berharap patroli perairan ini tidak menjadi tanggung jawab pihaknya dan Bea Cukai. Namun, menjadi tanggung jawab bersama khususnya para nelayan. Jika menemui halhal yang mencurigakan untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Ia menambahkan, sinergitas antara mereka akan terus ditingkatkan. Kepada masyarakat, jika menemui indikasi pelanggaran diharapkan segera menyampaikan aparat hukum untuk segera ditindaklanjuti.

“Kemungkinan penyelundupan yang terjadi adalah penyelundupan narkoba melalui kapalkapal yacht, karena perairan laut ini hampir semua bisa dijangkau kapal yacht,” ungkapnya. (her)

Praya (Suara NTB) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) kembali menegaskan kalau penggusuran lahan serta bangunan di HPL 28 di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sudah sesuai produser. ITDC juga menegaskan kalau lahan tersebut sudah dinyatakan clear, karena sudah ada pelepasan hak tanah di tahun 1997 silam.

Demikian ditegaskan General Affair KEK Mandalika ITDC, I Gusti Lanang Bratasuta, kepada Suara NTB, Selasa (27/3). Atas dasar bukti yang dimiliki, pihaknya bersikukuh akan terus melanjutkan pembangunan di atas lahan tersebut. Dan, kalau ada pihak-pihak yang masih merasa keberadaan dengan penggusuran atau merasa masih sebagai pemilik lahan, dipersilakan menempuh proses hukum.

“Kalau merasa yakin dan punya alat bukti pendukung yang kuat atas kepemilikan lahan tersebut, kami persilakan pihak pengklaim menempuh proses hukum. Biarnya nanti proses hukum yang akan menjawab, siapa pemilik sah lahan tersebut,’’ tegasnya.

Pihaknya dalam hal ini selaku penerima pelimpahan aset berupa lahan kawasan Mandalika, meyakini kalau lahan yang diklaim sudah tidak ada persoalan.

Dikarenakan sudah ada pele-

pasan hak tanah atas lahan tersebut di tahun 1997 silam dengan cara jual beli. Terlepas dari adanya indikasi pemalsuan dokumen dan sebagainya atas lahan tersebut, pihaknya tidak tahu.

Pihaknya tidak ingin klaim yang dilakukan warga mengganggu proses pembangunan, sehingga proses pengembangan KEK Mandalika jadi terganggu. ITDC dalam hal ini sangat terbuka dengan semua keluhan dan aspirasi dari masyarakat. Jika kemudian ada yang merasa lahannya belum selesai dibebaskan, pihaknya secara terbuka untuk membicarakan dengan baik dan menunjukkan bukti-bukti yang sah. ‘’Jangan kemudian hanya asal klaim, tanpa bukti yang jelas. Kalau memang benar ada lahan yang belum dibebaskan, nanti kita bicara. Tapi kalau asal klaim, silakan tempuh proses hukum. Biar nanti proses hukum yang menjawab,” tandasnya.

Sebelumnya, pada Senin (26/3), puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Bile Sungkawe melakukan hearing ke DPRD Loteng. Aksi dilakukan, karena tidak terima lahan di HPL 28 digusur secara paksa oleh pihak ITDC. Warga meminta ITDC membayar ganti rugi atas penggusuran tersebut, karena telah membuat warga rugi secara materi maupun imaterial. (kir)

Tim Saber Pungli Diminta Usut Dugaan Pungutan Biaya Penyaluran Rastra Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial (Disos) Lombok Barat (Lobar) Hj. Made Ambarwati mengakui pihaknya mendapat laporan terkait masih adanya dugaan praktik pungutan biaya tebus bantuan beras sejahtera (rastra) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Seperti informasi yang diperoleh di salah satu dusun di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri dan Pelangan Kecamatan Sekotong, KPM harus mengeluarkan biata menebus rastra.

Padahal mengacu aturan tidak boleh memungut biaya tebus bantuan sosial rastra, baik untuk dalih biaya transportasi atau pun yang lain.

“Tidak boleh memungut bantuan bansos rastra, tidak boleh serupiah pun. Karena ini namanya bansos makanya berasnya dikurangi dari 15 kilogram per KK per bulan menjadi 10 kilogram.Silakan itu dilaporkan ke tim Saber, karena itu pungli,” tegasnya, Selasa (27/3).

Menurutnya sudah ada pedoman penyaluran rastra ini dari pusat, sesuai pedoman tersebut tidak dibolehkan memungut biaya tebus. Terkait hal ini pun pihaknya sudah keliling sosialisasi ke desa-desa per kecamatan. Mulai dari Sekotong, Lembar dan Sekotong. Lalu di Gerung, Batulayar dan Gunungsari, Kuripan dan Kediri serta Labuapi. Terakhir pihaknya melakukan sosialisasi ke Narmada dan Lingsar. Para kades ini, jelasnya sudah memahami hal ini, seharusnya disampaikan ke para kadus.

Menyoal biaya distribusi rastra, jelasnya, sudah ditanggung, dari Bulog ke desa ditanggung oleh Bulog sedangkan dari desa ke dusun ditanggung oleh Pemda. Sementara penyaluran rastra ke KPM mengacu pedoman mengambil langsung ke dusun, sehingga pihak dusun tidak boleh memungut biaya distribusi.

(Suara NTB/her)

Hj. Made Ambarwati Terkait persoalan dugaan pungutan rastra di pelangan juga telah diingatkan semua kades di wilayah Sekotong. “Saya sudah bilang ke para kades jangan main-main,” tegasnya.

Menyoal dalih untuk ongkos transportasi pendistribusian, jelasnya, tidak dibenarkan sebab KPM ini harus mandiri artinya mengambil bantuan sendiri ke dusun. Di mana dusun harus menyebarluaskan ke masyarakat terkait bantuan ini.

Diakui selain di Pelangan, pihaknya juga mendapat laporan di salah satu dusun di Desa Banyumulek juga memungut dengan alasan menyumbang ke masjid. Ia menegaskan praktik ini tidak dibolehkan. Begitu mendengar informasi ini pihaknya langsung meminta agar praktik ini dihentikan saja. Terkait miskomunikasi antara desa dengan dusun terkait biaya rastra, menurut Ambar tidak dibolehkan apapun bentuk nya. Untuk diketahui, jelasnya, jatah rasta dua bulan (Januari dan Februari) disalurkan sekaligus, sehingga total yang diterima per KPM 20 kilogram. (her)

SUARA NTB Rabu, 28 Maret 2018

Tak Ditunda, Pencairan DD Terus Berproses di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pencairan Dana Desa (DD) di Sumbawa terus berproses. Sejauh ini sudah ada 68 desa yang telah melakukan pencairan dari 157 desa yang ada di Sumbawa. Sisanya masih terus diajukan pencairannya.

Sebagaimana disampaikan Kasi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pembemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumbawa, Ibrahim S.E, M.Ak, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (27/ 3) kemarin. Pencairan DD saat ini sambil memproses APBDes yang masuk untuk seterusnya diajukan permohonan pencairan ke Bupati Sumbawa.

“Sebagian besar desa yang belum melakukan pencairan, APBDes tengah dievaluasi di tingkat kecamatan. Jadi, tidak ada penundaan pencaiaran dana desa di Sumbawa,” jelasnya.

Bagi desa yang telah melakukan pencairan DD, diharapkan kepada pemerintah desa untuk segera untuk segera menindaklanjutinya. Mana program yang menjadi perioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, tentang padat karya tunai desa. Dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat sebagai ruang mendapatkan penghasilan. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir (RSMA) dengan Harian Suara NTB

RSMA Targetkan Terakreditasi Tahun Ini

(Suara NTB/ind)

H. Syamsul Hidayat Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir (RSMA) ditargetkan dapat terakreditasi

dalam tahun 2018 ini. Sambil menunggu dilakukan penilaian beberapa upaya dilakukan termasuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada.

Direkrut RSMA, dr. H. Syamsul Hidayat kepada Suara NTB belum lama ini mengakui pihaknya sudah mendaftar ke pusat. Dalam hal ini mengajukan untuk dilakukan penilaian akreditasi melalui Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia. Nantinya tim dari pusat yang akan turun menilai terkait akreditasi tersebut.

“Kita sudah mendaftar ke pusat. Nanti mungkin survey akreditasi dulu baru diakreditasi. Mereka (tim pusat) nantinya akan turun untuk menilai,” ujarnya.

Menurutnya, terkait akreditasi ini pihaknya sudah melakukan pertemuan di internal rumah sa-

kit. Kekurangan-kekurangan juga terus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Harapannya rumah sakit bisa terakreditasi dalam tahun ini. “Akreditasi target kita tahun 2018,” kata dr. Dayat.

Dayat menyebutkan ada banyak persyaratan untuk mendapat predikat akreditasi. Diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian SOP (Standard Operating Procedures), dokumen-dokumen penunjang lainnya, izin Ipal, Izin insenalator, izin STR, dan izin SIP dokter. Semua persyaratan tersebut harus lengkap untuk menjadi akreditasi.

“Itu yang sedang kita benahi sekarang. Penataan dan pembenahan terus kita lakukan di internal kita. Ini juga kita bahas dalam rapat yang

(Suara NTB/ind)

Gedung RSMA tampak dari depan kita laksanakan,” tandasnya. garan yang tidak sedikit untuk Untuk tingkatan akreditasi, mencukupi apa yang masih lanjutnya, semua rumah sakit kurang. Adapun akreditasi ini ingin mendapat akreditasi tujuannya untuk mengetahui tingkat paripurna. Tetapi terk- sejauh mana layanan mutu ruadang di lapangan untuk menun- mah sakit sesuai dengan stantut kesempurnaan tidak saja dar akreditasi. Dimana akredimembutuhkan ketelitian. Me- tasi terbaik adalah Standar lainkan juga membutuhkan ang- Akreditasi Nasional. (ind/arn/*)

Jaksa Puldata dan Pulbaket Kasus Bendungan Arahmano Sumbawa Besar (Suara NTB) Dugaan penyimpangan dalam pembangunan Bendungan Arahmano, Kecamatan Lenangguar, masih didalami pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa.

Saat ini, jaksa tengah melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) untuk membuktikan kebenaran dari laporan.

Kajari Sumbawa, Paryono, SH yang dikonfirmasi, Selasa (27/3) kemarin mengatakan pi(Suara NTB/ind) haknya tetap menindakParyono lanjuti adanya laporan dugaan penyimpangan dalam pembangunan bendungan setempat. Namun, pihaknya perlu membuktikan kebenaran dari laporan dengan melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan.

“Kan kalau dilapor, kita lakukan pulbaket kita lakukan klarifikasi benar atau ndak laporannya. Paketnya betul ndak dan apa saja yang dikerjakan, baru sampai tahap itu. Nantinya kalau memang betul yang dilaporkan sesuai, baru kita dalami lagi. Sekarang kami tengah melakukan puldata dan pulbaket,” ujarnya.

Diakuinya, sejauh ini belum ada pihak-pihak yang dipanggil untuk dilakukan klarifikasi. Meskipun demikian pihaknya sudah meminta data ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain itu juga sudah turun ke lokasi bendungan untuk memastikan paket pengerjaan yang dimaksud dalam laporan. Kemudian memastikan apakah paket yang disebutkan dalam laporan masuk dalam kotrak atau tidak. “Untuk lokasinya memang kondisinya seperti yang dilaporkan. Tetapi yang dilaporkan ada banyak. Jangan sampai yang tidak masuk dalam kontrak dilaporkan. Itu yang lagi kita perdalam,” kata Kajari.

Seperti diberitakan, dugaan penyimpangan proyek Bendungan Arahmano yang terletak di Kecamatan Lenangguar telah dilaporkan belum lama ini ke Kejari Sumbawa. Pagu dananya Rp18 miliar lebih, bersumber dari dana APBN. Waktu pengerjaan 240 hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017.

Dalam laporan disebutkan bahwa bendungan tersebut sudah bertahun-tahun dikerjakan namun selalu gagal. Karena setiap tahun anggarannya yang bersifat mayor terletak pada bagian mercu dan pekerjaan sayap bendung.

Di tahun-tahun sebelumnya, mercu dan sayap bendung hancur dan dibawa air sehingga dikucurkan anggaran baru di tahun 2017. Menurut laporan diduga ada beberapa indikasi korupsi dan konspirasi yang menyebabkan terdapat kerugian negara di dalam proyek bendungan. Diantaranya pekerjaan sayap pintu pembuang dan pintu penguras bendungan tidak dikerjakan sama sekali. Pekerjaan RIP-RAP dibawa mercu tidak dikerjakan. Dan pekerjaan saluran primer bendungan bagian barat atau sebelah kanan Bendungan Arahmano. (ind)

Lahan Potensial Budi Daya Rumput Belum Dimaksimalkan Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan, Kabupaten Sumbawa Barat mencatat setidaknya ada sekitar 1. 550 hektar lahan untuk budi daya yang masih menjadi lahan “tidur”. Padahal di lokasi yang belum terjamah tersebut, dianggap sangat potensial untuk terus dikembangkan. Sehingga kedepannya, hasil produksi dari rumput laut yang ada saat ini bisa terus meningkat.

“Kita hanya mampu menghasilkan 5-6 ton dalam satu bulan dengan total luas lahan sekitar 4000 hektar.

(Suara NTB/ils) Salah satu contoh saja di Farhan Desa Kertasari, potensi yang bisa dikembangkan sekitar 1. 200 ha, tapi dari jumlah tersebut yang sudah dimanfaatkan hanya sekitar 60-70 persen saja.

Begitu juga dengan lokasi lain mulai dari Poto Tano sampai Sekongkang,” ujar Kepala DKP kepada Suara NTB melalui Kabid Perikanan dan Budidaya Farhan S. Pi, Selasa (27/ 3).

Dikatakannya, yang menjadi kendala sehingga masih banyak lahan tidur yang belum bermanfaat terjadi karena pola pengembangan masyarakat yang tidak maksimal. Artinya, masyarakat masih belum fokus untuk menggeluti dunia budi daya rumput laut yang ada.

Padahal pihaknya selalu mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyatakat. Bahkan benih rumput laut juga sudah disiapkan untuk terus memaksimalkan keberadaan lahan tidur yang ada saat ini. Di tahun 2018 juga, pihak terkait sudah menyiapkan 28 ton untuk 32 kelompok tani rumput laut di Desa Kertasari.

Tentu pihaknya sangat berharap kepada masyarakat petani rumput laut untuk mengambil bantuan tersebut. Sehingga produksi rumput laut yang ada saat ini semakin maksimal. “Kita siap dukung petani ini untuk memaksimalkan lahan tidur yang ada tinggal petani mau atau tidak mengelola lahan yang ada,” imbuhnya.

Disinggung mengenai harga rumput laut yang ada saat ini, dia mengatakan, harga rumput laut saat ini masih sangat bagus yakni berada pada angka Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram.

Bahkan harga tersebut akan tetap stabil hingga beberapa bulan kedepan karena cuaca yang ada saat ini sedang bagus-bagusnya.

Kalapun terjadi penurunan, tentu angkanya tidak akan anjlok ke angka 6000 perkilogram untuk saat ini. Karena kondisi cuaca sangat mendukung, baik untuk proses pengeringan rumput laut maupun proses panen yang ada. “Harganya (rumput laut) masih sangat aman untuk saat ini. Bahkan dalam beberapa bulan kedepan harganya tetap akan stabil. Kalaupun terjadi penurunan, diyakini tidak akam terjadi secara signifikan,” tandasnya. (ils)

(Suara NTB/ind)

DIPERIKSA - PA proyek tanah urug pasar Brang Bara yang juga Kepala Bapenda Sumbawa, Wirawan Ahmad saat diperiksa Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Selasa (27/3).

Misteri Tiga Kontrak di Proyek Pasar Brang Bara

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa terus memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyimpangan proyek tanah urug pasar Brang Bara. Penyidik Kejari Sumbawa menemukan adanya tiga kontrak berbeda dalam satu proyek tersebut. Keberadaan tiga kontrak ini menjadi salah satu materi yang ditanyakan kepada sejumlah pejabat yang diperiksa.

Setelah memeriksa Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan pemodal, giliran Kepala Bapenda Sumbawa selaku Pengguna Anggaran (PA) proyek tersebut, Wirawan Ahmad diperiksa dalam kasus ini, Selasa (27/3).

Pantauan di lapangan, Wirawan mendatangi Kantor Kejari Sumbawa didampingi Penasehat hukumnya, Surahman MD, S.H., MH. Yang bersangkutan diperiksa di ruangan Kasi Pidsus, Anak Agung Raka PD, SH. Pemeriksaan dilakukan sekitar pukul 10.00 Wita dan diistirahatkan pukul 12.00 Wita. Pemeriksaan dilanjutkan kembali pukul 14.00 Wita.

Wirawan Ahmad yang dikonfirmasi wartawan melalui penasehat hukumnya,

Surahman MD, S.H., MH, mengakui kliennya diperiksa terkait tufoksinya selaku PA dalam proyek pembangunan tanah urug pasar Brang Bara.

Dimana selaku PA kliennya mengeluarkan SK tentang pengangkatan PPK, PPHP dan panitia penyedia barang.

Menurut keterangan, mereka juga sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya. Apakah itu diakui atau tidak, kewenangan penyidik untuk melihat secara administrasi ataupun secara fisik terkait pekerjaan. “Apa saja pertanyaan yang dilontarkan oleh jaksa penyidik tadi semua dijawab terkait dengan tupoksinya selaku PA,” ujarnya.

Dipaparkannya, kliennya menerima laporan dari PPK

bahwa pekerjaan tanah urug tidak selesai 100 persen. Dimana pada saat itu ada pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK. Pemutusan kontrak tersebut diketahui kliennya setelah adanya surat tembusan bahwa pekerjaan tidak selesai dan telah melewati masa kontrak yang sudah diatur dalam SPK selama 30 hari.

Sehingga tidak dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan.

Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh PPK diluar kewenangan dan tupoksi dari PA. “Tembusan suratnya naik ke PA, bahwa proyek tidak dilakukan pembayaran karena ada pemutusan kontrak yang telah dilakukan oleh PPK. Dengan alasan pertama proyek tidak diselesaikan 100 persen. Ked-

”

Klien saya tidak tahu. Baru tahu setelah diperlihatkan oleh penyidik adanya kontrak kedua dan ketiga Surahman MD

ua limit waktu yang telah diberikan melampaui batas.

Disamping itu, ada rekomendasi dari PPHP bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat diterima karena tidak selesai dan tidak sesuai dengan kontrak yang ada. Sehingga sampai detik ini tidak ada usulan pembayaran dari PPK kepada Pengguna Anggaran,” terangnya.

Saat disinggung mengenai adanya tiga kontrak dalam proyek tanah urug, Surahman mengaku kliennya tidak mengetahuinya. Karena sepengetahuan kliennya kontrak tersebut hanya ada satu. Kontrak itupun diketahui setelah adanya pemutusan kontrak. Kliennya baru mengetahui adanya tiga kontrak setelah diperlihat-

kan oleh penyidik kejaksaan.

“Klien saya tidak tahu. Baru tahu setelah diperlihatkan oleh penyidik adanya kontrak kedua dan ketiga. Itu kewenangan dari PPK. Kalau seorang PA masuk ke dalam kontrak tersebut dia itu melangkahi kewenangan daripada PPK. PPK yang membuat kontrak. Disitu pun yang bertandatangan PPK,” jelasnya.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya dalam penyidikan proyek tersebut. Rencananya, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap PPK pada Kamis (29/3) mendatang. (ind)

Maksimalkan Distributor dan Belum Ada Sanggahan Pengecer Cegah Kelangkaan Pupuk Terkait UMK 2018 Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan memaksimalkan fungsi distributor dan pengecer lapangan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk di tingkat petani.

Kepala DPPP KSB, drh.

Haerul Djibril mengatakan, memaksimalkan fungsi distributor dan pengecer yang dimaksudkan dalam hal ini terkait kesiapsiagaannya. Kedua pihak ini menjadi kunci utama untuk memastikan kelancaran distribusi pupuk hingga ke tangan petani dengan tepat waktu.

“Artinya, setiap waktu distributor dan pengecer ini selalu siap melakukan distribusi kalau ada petani atau wilayah yang kekurangan pupuk,” cetusnya.

Ia mengakui, kondisi kelangkaan pupuk di tingkat petani yang masih terus terjadi selama ini tidak semata dikarenakan faktor kesiapsiagaan distributor dan pengecer. Faktor lain yang mempengaruhinya, mulai dari kuota pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani hingga terus bertambah luasnya areal tanam setiap tahunnya.

“Tahun-tahun sebelumnya kerap terjadi kelangkaan memang dikarenakan juga kuota pupuk subsidi kita masih kurang dengan kebutuhan petani,” timpalnya.

Tetapi saat ini kata Khairul, dari sisi stok volume kuota pupuk subsidi yang diterima pet-

(Suara NTB/bug)

Haerul Jibril ani KSB bisa mencukupi. Di mana tahun 2018 ini KSB diberikan kuita sekitar 5.140 ton atau memperoleh tambahan sekitar 2.000 ton lebih dari tahun sebelumnya. “Kalau kita lihat kuotanya mencukupilah. Makanya yang kita tekankan memaksimalkan fungsi distributor dan pengecer supaya suplai pupuk ke petani di saat membutuhkan sampai tepat waktu,” cetusnya.

Ia pun berjanji, selaku dinas teknis tidak akan lepas tangan untuk memastikan kebutuhan pupuk petani terpenuhi tepat waktu setiap sepanjang musim tanam tahun ini. Pihaknya kata Khairul akan terus berkoordinasi dengan distributor dan pengecer secara berkala untuk mengecek aarus jumlah pupuk yang keluar

di seluruh wilayah KSB. “Kita akan jalin komunikasi secara intens dengan distributor. Jadi kalau memang kuota kita sudah mau habis dan petani masih butuh kita bisa segera minta tambahan,” urainya.

Selanjutnya, ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani, pupuk non subsidi juga disediakan oleh produsen. Untuk pupuk ini pihaknya pun telah menjalin komunikasi dengan produsen penyedia pupuk dalam hal ini PT Pupuk Kaltim untuk memastikan komitmen mereka menyediakannya setiap waktu.

“Alhamdulillah Pupuk Kaltim menyampaikan ke kami bahwa untuk non subsidi mereka siap setiap saat. Jadi kembali ke distributor dan pengecer lagi soal komitmen kecepatan mereka menyalurkannya ke petani tepat waktu,” tandasnya.

Pada bagian lain, Haerul yang ditanya mengenai keberadaan distributor pupuk yang hingga kini jumlahnya masih 1. Ia menyatakan, hal tersebut bukan sebuah persoalan. Selama distributor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendistribusikan pupuk hingga ke tangan petani tepat waktu. “Kalau sekarang bukan soal jumlahnya (distributor) ditambah atau tidak. Kita lihat kerjanya kalau cepat dan lancar ya tidak masalah. Toh juga wilayah kita tidak terlalu luas masih bisa dicover oleh satu distributor sementara ini,” imbuhnya. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan, sejauh ini belum ada sanggahan atau penyampaian keberatan perusahaan di daerah terkait penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2018 ini.

“Sampai sekarang belum ada sanggahan dari perusahaan dengan UMK yang kita berlakukan,” klaim kepala Disnakertrans KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd kepada wartawan, Selasa (27/3).

Meski belum ada sanggahan dari perusahaan, H. Hamid menyatakan, pihaknya tetap melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap perusahaan di daerah. Pasalnya nilai UMK tahun 2018 ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. “Kita tetap lihat kondisi di lapangan sebab tidak ada sanggahan bukan berarti semua perusahaan mematuhi ketentuan UMK itu,” paparnya.

Untuk diketahui, UMK 2018 di KSB ditetapkan sebesar Rp 2.000.000. Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan (Hiwas) Drs. Zainuddin sebelumnya menyampaikan, besaran nilai UMK KSB tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Karenanya Disnakertrans KSB akan mengintensifkan pemantauan lapangan guna memastikan seluruh perusahaan yang ada di daerah me-

matuhi nilai miminal ketentuan pengupahan tersebut.

“Yang dulu saja ada beberapa perusahaan yang tidak bisa memenuhi ketentuan UMK yang kita terapkan. Nah sekarang naik lagi, kita ingin pastikan tidak ada lagi perusahaan yang mangkir dari kewajibannnya ini,” tegasnya.

Selain melakukan pemantuan lapangan, Zainuddin menyatakan, pihaknya tetap membuka posko pengaduan UMK. Posko ini diperuntukkan bagi karyawan yang ingin mengadukan ke pemerintah jika perusahaannya tidak menerapkan nilai UMK dalam sistem pengupahannya. “Kalau pematauan dan pengawasan lapangan tentu tidak bisa maksimal. Makanya kita buka juga posko pengaduan bagi karyawan,” timpalnya.

Ia pun berharap, kepada karyawan yang tidak mendapatkan hak upahnya sesuai dengan UMK agar tidak ragu mengadukan perusahaannya kepada pemerintah. Sebab ketentuan besaran upah berdasarkan UMK memiliki kekuatan hukum mutlak dan harus dijalankan oleh perusahaan. “Silakan melapor jangan ragu karena kami akan melindungi. Dan tentu bagi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan UMK pasti akan dikenakan sanksi karena itu jelas sebuah pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan,” pungkas Zainuddin. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 28 Maret 2018

Halaman 7

Kerjasama DPMPD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Gelar TTG Siap Dilaksanakan di Dompu Dompu (Suara NTB) Gelar teknologi tepat guna (TTG) tingkat Provinsi NTB tahun 2018 dipusatkan di Kabupaten Dompu pada 4 – 6 April 2018 mendatang. Berbagai inovasi masyarakat yang tepat guna, ramah lingkungan dan biaya ringan akan dipamerkan selama pelaksanaan gelar TTG. Persiapan sebagai tuan rumah pun hampir rampung disiapkan.

Kepala bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, Dra Nurjannah kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (27/3) kemarin mengungkapkan, menjelang pelaksanan gelar TTG hampir rampung persiapannya. Mulai dari koordinasi dengan Kabupaten/ Kota se NTB yang akan menjadi peserta maupun persiapan lokasi pelaksanaan hampir rampung.

Kabupaten/Kota se NTB sebagai peserta bahkan telah memboking tempat penginapan yang

akan ditempati rombongan.

“Kita sudah mendatang semua tempat penginapan dengan kontak person yang bisa dihubungi untuk mengetahui kesiapan kamar dan stanar harganya sejak rapat di Provinsi. Saat rapat di Dompu (21/3) kemarin, perwakilan Kabupaten/kota yang hadir langsung memboking lokasi penginapan di Dompu,” kata Nurjannah.

Untuk akomodasi, dikatakan Nurjannah, tidak ada masalah. Terlebih para peserta dari masing – masing 10 – 15 orang per Kabupaten/Kota.

Sehingga dengan perhotelan dan penginapan yang ada, akan cukup menampung semua tamu undangan.

Persiapan lain seperti pemetaan lokasi, undangan untuk peserta termasuk tekhnologi tepat guna yang akan ditampilkan pada gelar TTG juga sudah disiapkan. Setidaknya ada 5 tekhnologi tepat guna milik warga masyarakat Dompu yang bakal ditampilkan. Tapi tekhnologi apa saja, belum bisa

diungkap karena akan dilombakan. “Belum bisa kita publis sekarang,” katanya.

Selain TTG yang akan ditampilkan, kerajinan dan usaha ekonomi masyarakat Dompu juga akan ditampilkan bersama pameran TTG. Seperti berbagai produk olahan dari bahan dasar jagung, produk olahan hasil laut, mete, madu, kopi dan berbagai produk lainnya. Namun produk – produk ini tidak dilombakan. Karena hanya ada 3 kategori yang dilombakan yaitu pos pelayanan tekhnologi (posiyantek), hasil inovasi masyarakat, dan penilaian stan. “Kalau kita dari Dompu, belum ada posiyantek. Jadi kita hanya ikut untuk lomba hasil inovasi masyarakat, dan lomba penilaian stan,” ungkapnya.

Penilaian untuk 3 kategori yang dilombakan ini, kata Nurjannah, dilakukan pada hari pertama pelaksanaan gelar TTG oleh tim penilai. Tim penilai ini terdiri dari DPMPD dan Dukcapil Provinsi NTB, LIPI dan DPMPD Kabupaten

(Suara NTB/ula)

LIHAT PRODUK - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH saat melihat hasil produk ekonomi masyarakat pada stan pameran kegiatan tahun 2017 lalu di Dompu dan produk ekonomi serta tekhnologi tepat guna (TTG) akan menjadi ciri khas yang dipamerkan pada kegiatan gelar TTG tingkat Provinsi di Dompu, 4 – 6 April 2018. (Insert) logo gelar TTG Dompu Dompu selaku tuan rumah.

“Selain pembukaan, penilaian hasil inovasi dan pencanangan festival Tambora 2018, hari pertama pelaksanaan gelar TTG akan dilanjutkan dengan rakor DPMPD Kabupaten/ Kota se NTB,” jelasnya.

Hari kedua akan dilakukan widya wisata di kawasan wisata pantai Lakey Huu Dompu.

Kegiatan ini akan difasilitasi oleh panitia Kabupaten, baik untuk transportasi maupun konsumsinya. Hari ketiga dilakukan penutupan. “Sejauh

(Suara NTB/ula)

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan TTG Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, Dra. Nurjannah. ini tidak ada masalah dalam persiapan,” katanya.

Selain stan untuk lokasi pameran bagi 10 Kabupaten/Kota se NTB, panitia juga menyiapkan 5 stan tambahan untuk peserta pendukung. Stan pendukung ini akan diisi diantaranya Tim

PKK Kabupaten Dompu, UKM, BUMN dan BUMD. Gelar TTG ke XVI tahun 2018 tingkat Provinsi NTB ini mengangkat tema, ‘Dengan program TERPIJAR Mari Berinovasi Melalui Gelar Tekhnologi Tepat Guna di Kabupaten Dompu’. (ula/*)

Kasus OTT Pungli Masih Didalami Bima (Suara NTB) – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan Pungutan liar (Pungli) di kantor UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo belum lama ini, intens diperiksa dan didalami oleh Satuan Reskrim Polres Bima.

(Suara NTB/ula)

INDUSTRI - Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs H. A. Gani saat melihat hasil produk industri rumah tangga peserta Bimtek PRIT di kantornya, Selasa (27/3).

Diskop UKM Gelar Bimteks PIRT untuk Tingkatkan Kualitas Industri Rumahan Dompu (Suara NTB) Dinas Koperasi UKM menggelar bimbingan tekhnis (Bimtek) produksi industri rumah tangga (PIRT) bagi 30 orang pelaku usaha rumahan di Dompu. Bimbingan ini untuk meningkatkan kualitas hasil produk industri rumah tangga dan memiliki legalitas serta dapat bersaing dengan produk usaha lainnya.

Keberadaan usaha kecil menengah (UKM) dan industri rumah tangga (IRT) diakui memiliki peran strategis dalam menjaga serta mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa dan daerah. “Usaha kecil menengah dan industri rumah tangga memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa dan daerah. Makanya kita terus mendukung tumbuh kembangnya industri rumah tangga dan UKM di daerah dengan program pendampingan serta pelatihan,” kata Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs H A Gani kepada Suara NTB usai membuka Bimtek bagi pelaku Industri Rumah Tangga (IRT) se Kabupaten Dompu, Selasa (27/3) kemarin.

Berbagai produk olahan dan usaha kecil menengah di Kabupaten Dompu juga terus berkembang seiring kemajuan informasi dan tekhnologi. Pelaku industri rumah tangga dan UKM tidak hanya oleh kelompok menengah, kini juga tumbuh dan berkembang dari semua kelompok masyarakat dengan melihat peluang. “Ini harus kita dorong dan kita dampingi agar kualitas produknya bisa tetap terjaga, serta legalitas usaha dengan mempermudah ijin usahanya,” katanya.

Bimtek PIRT yang digelar Dinas Koperasi UKM, dikatakan H A Gani, agar para pelaku industri rumah tangga memiliki nomor PIRT. Nomor ini menjadi salah satu syarat untuk mengurus kehalalan produk usaha dan pengurusan merek dagang.

Namun sebelum nomor PIRT, pelaku usaha harus memiliki ijin usaha yang dikeluarkan Camat atas rekomendasi Desa/ Kelurahan. “Pengurusan ijin usaha kita permudah,” jelasnya.

Setelah memiliki ijin usaha dan nomor PIRT, kata H A Gani, pelaku usaha bisa difasilitasi untuk mendapatkan permodalan usaha dari KUR dengan bunga rendah, maupun dukungan dana LPD dari program pemerintah pusat.

Produk usaha masyarakat Dompu yang sudah memiliki nomor PIRT sekitar 60an produk. Peserta Bimtek PIRT merupakan pelaku usaha yang belum memiliki PIRT dan akan diuruskan nomor PIRT-nya sebanyak 30 orang. Mereka ini terdiri dari 22 UKM kue kering / basah / katering, 3 ukm abon berbahan ikan, 3 ukm untuk produk terasi, dan 1 produk gula merah tebu.

Setelah memiliki nomor PIRT, para pelaku usaha baru bisa mengurus kehalalan produk usahanya. Di Dompu sendiri baru 33 produk yang sudah memiliki label halal dan sebanyak 20 produk yang sedang diurus label atau merek dagang.

Produk usaha kecil menengah Dompu juga akan tembus pasar modern mulai 2018 ini. Namun produk usaha ini akan diawali dengan pendampingan dari pasar modern, sehingga produknya tetap terjaga kualitas dan cita rasanya. Keempat pengusaha ini dari kelompok usaha ibu Narti Songgajah Kempo, hasil usaha dari Arif Priyono, P2K Cendana, dan kelompok wanita pesisir Kempo. (ula)

“Kasusnya sedang tahap sidik. Namun dalam waktu, seminggu kedepan akan dilakukan gelar perkara,” kata Kasat Reskrim Polres Bima, AKP. Dhavid Shidiq S.Ik kepada Suara NTB, Selasa (27/3).

Dikatakannya, sejak menangani kasus tersebut pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang ASN, inisial F dan Ah. Keduanya merupakan pegawai UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo.

“Hari ini juga kita agenda-

kan akan meminta keterangan lagi dari 5 orang saksi.

Hingga kini kita belum tetapkan tersangka,” katanya.

Menurutnya pada saat petugas melakukan OTT, awalnya menyita Rp1 juta. Namun setelah dikembangkan, uang yang berhasil disita secara keseluruhan senilai Rp42 juta. Uang tersebut diduga hasil dikumpulkan dari sekolah yang akan melaksanakan ujian try out atau uji coba.

“Kasus ini akan kita atensi seruis. Kami berharap

masyaerakat dan awak media tetap mengawal,” terangnya.

Seperti diketahui Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Bima melakukan OTT pada Kamis (22/3) kemarin. OTT tersebut berlangsung di Kantor UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo.

Dari OTT tersebut petugas Satgas Saber Pungli berhasil mengamankan salahseorang ASN yang merupakan staf UPTD Kecamatan Bolo inisial Fw. Serta menyita uang tunai kurang lebih Rp1 juta.

Penasehat Satgas Saber Pungli Kabupaten Bima, Drs. Dahlan M. Noer M. Pd mengakui OTT tersebut. Kata dia, OTT dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya penarikan biaya ujian try out terhadap siswa.

“Barang bukti dan pejabat yang diamankan dalam OTT masih menjalani pemeriksaan di Polres Bima,” katanya.

Dahlan yang juga Wakil Bupati Bima ini menyesalkan adanya praktek pungutan tersebut. Menurutnya, pungutan itu tidak dibenarkan, sebab tidak ada aturan yang memperbolehkannya. “Walaupun ada kesepakatan bersama

(Suara NTB/Uki)

Dhavid pungutan tidak bisa dilakukan.

Apapun jenisnya, karena melanggar PP nomor 53 tentang disiplin ASN,” katanya. (uki)

H. M. Syafrudin, Simpul Keluarga Besar Muhammadiyah

(Suara NTB/uki)

DITANGKAP – Tiga orang warga (rompi biru) diciduk Sat Res Narkoba Polres Bima karena diduga bandar dan kurir sabu, Selasa (27/3).

Kurir dan Bandar Diciduk, Sabu 2,75 Gram Disita Bima (Suara NTB) – Tiga orang warga yang diduga bandar dan kurir narkotika jenis sabu, ditangkap oleh aparat Satuan ResNarkoba Polres Bima.

Dari tangan ketiganya, ikut juga disita barang bukti, sabu kurang lebih 2,75 gram.

“Tiga orang yang diamankan ini masing-masing inisial, Sy, Jf dan Ir,” beber Kasat ResNarkoba Polres Bima, Iptu Palti Hutagaol S.IK, Selasa (27/3).

Dikatakannya, tiga orang yang diketahui Bandar dan kurir itu, ditangkap dalam waktu dan lokasi yang berbe-

da. Penangkapan diawali dari oknum Jf kemudian dilakukan pengembangan terhadap Sy. Keduanya merupakan warga Desa Renda Kecamatan Belo.

“Sementara oknum Ir, warga Kabupaten Dompu ditangkap saat akan melakukan transaksi di sebuah rumah makan mewah di wilayah Palibelo,” katanya.

Menurutnya, penangkapan ketiganya tersebut menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Tanpa menunggu lama pihaknya langsung melakukan penangkapan.

Serta melakukan penyitaan

beberapa barang bukti. “kita juga sudah cek urine mereka. Semuanya positif menggunakan narkoba,” ucapnya.

Palti menambahkan, dari tangan tiga orang yang diamankan tersebut pihaknya menyita barang bukti beberap poket sabu siap edar berbagai ukuran. Seluruhnya seberat 2,75 gram senilai Rp. 6 juta lebih.

Uang tunai senilai 1 juta lebih, pipet dan korek gas.

“Saat ini barang bukti masih kita amankan. Tiga orang yang diamankan ini terancam hukuman penjara minimal sekitar 10 tahun,” pungkasnya. (uki)

Insiden Pasien Miskin RSUD Bima

Bima (Suara NTB) – Kehadiran anggota DPR/ MPR RI Dapil NTB yang juga kader Muhammadiyah, H. M. Syafrudin, ST, MM, menjadi magnet dalam acara silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Bima, Selasa (27/3). Tak heran jika peserta yang hadir dalam kegiatan itu pun melampaui rencana semula.

Demikian disampaikan Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bima, Drs. Taufiqurrahman, M.Pd kepada wartawan.

Taufiqurrahman menjelaskan, ada dua agenda kegiatan yang digelar pihaknya di Aula Perguruan Muhammadiyah, Sila.

Pertama, silaturahim keluarga besar Muhammadiyah dengan H. M. Syafrudin. Ia menegaskan, silaturahmi ini merupakan upaya membangun kebersamaan dengan sesama kader Muhammadiyah.

Apalagi, selama ini Syafrudin telah banyak berkiprah sebagai kader Muhammadiyah.

“Beliau SMA dan kuliah di Muhammadiyah. Beliau juga pernah menjadi pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah. Jadi beliau kader betul, sehingga di kalangan kami beliau mendapat perlakuan sebagai keluarga.

Jadi tadi itu pertemuan dengan keluarga yang selama ini terpisah secara geografis,” ujarnya.

Agenda berikutnya adalah, sosialisasi empat pilar. Ia menegaskan, sesungguhnya bagi warga persyarikatan Muhammadiyah, empat pilar MPR RI itu telah final dan tegas. “Muhammadiyah sudah berkontribusi banyak untuk negara ini.

Kami juga buat dalam pernyataan sikap politik yang final.

Bahwa bangsa ini, Indonesia ini

harus terus kita jaga. Kami sebagai warga persyarikatan juga telah hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang dengan segala keragamannya.”

Acara silaturahmi dan sosialisasi empat pilar ini sedianya hanya mengikutsertakan warga Perguruan Muhammadiyah di Kecamatan Bolo. Taufiqurrahman menjelaskan, pihaknya merencanakan agenda ini akan diikuti oleh sekitar 200 peserta dari pelajar SMP, SMA/SMK beserta guru dan pegawainya. Namun, kehadiran H. M. Syafrudin dalam kesempatan itu ternyata membuat banyak warga yang hadir untuk bertemu dengannya.

“Yang hadir itu ada dari Kecamatan Madapangga, sampai ke Sondo, itu ada peserta dari sana. Padahal tidak ada dalam undangan. Ini luar biasa. Memang, ada yang bilang ke saya, ‘izinkan kami ingin bertemu dengan Haji Rudi’. Kalau sudah begitu ya tidak mungkin saya menghalangi,” ujar Taufiqurrahman.

Dalam menyampaikan materi sosialisasi empat pilar MPR RI, H. M. Syafrudin menyerukan agar warga Muhammadiyah di Kabupaten Bima berperan aktif dalam agenda-agenda memperkuat kebangsaan.

Syafrudin menegaskan, agenda ini memang hanya digelar selama lima kali setahun oleh setiap anggota MPR RI. Karenanya, ia menjadwalkan agenda ini untuk digelar bersama keluarga besar Muhammadiyah se-Pulau Sumbawa.

“Tentu kita juga melibatkan berbagai elemen masyarakat dan alhamdulillah setiap kali penyelenggaraan selalu antusias,” ujar politisi kelahiran Bima, 6 Agustus 1968 ini. (*)

Bupati Pilih Perkuat Regulasi, Dewan Inginkan Pembenahan Serius Bima (Suara NTB) – Pemerintah dan DPRD berbeda pendapat terkait proses penindakan pasca kasus pemulangan jenazah bayi menggunakan motor, karena tak ada biaya menyewa mobil ambulance di RSUD Bima, belum lama ini.

Mewakili eksekutif, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengaku kasus yang terjadi tersebut tidak hanya desakan mencopot Direktur RSUD Bima. Namun yang lebih difokuskan pelayanan atau miskomunikasi yang terjadi untuk diperbaiki.

“Yang utama memperkuat regulasi dan memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP), supaya tidak ada lagi kekeliruan lagi kedepan,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (27/3).

Sebagai pucuk pimpinan, Bupati menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan bawahannya tersebut. Bupati berjanji, kedepan kasus serupa tidak akan terjadi lagi.

“Kasus kemarin adalah merupakan awal dan terakhir.

Kedepan tidak akan ada lagi kasus seperti ini. Intinya kita benahi semua melalui aturan yang menjadi dasar pelayan-

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/uki)

Aminurlah

Indah Dhamayanti Putri

an,” terangnya.

Bagaimana dengan Lapo-

ran Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektor-

at, menemukan adanya unsur kelalaian ? Bupati mengaku hingga saat ini belum menerima LHP hasil investigasi tersebut. “Belum saya terima,” katanya.

Sementara, dari kalangan legislatif justru tidak sependapat dengan Bupati.

Ketua Komisi IV, Aminurlah SE meminta Bupati untuk mengambil langkah bijak dalam menyikapi persoalan yang sudah mencoreng nama baik Kabupaten Bima ini.

“Manajemennya harus diubah total dengan diperkuat regulasi dan SOP,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

EMPAT PILAR - Anggota DPR/MPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM, bersama Ketua PDM Kabupaten Bima, Drs. Taufiqurrahman dalam kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI, yang digelar PDM Kabupaten Bima di Aula Perguruan Muhammadiyah, Sila, Selasa (27/3).

SUARA NTB Rabu, 28 Maret 2018

POLHUKAM

Halaman 8

Kasus BPR

Tersangka Bongkar Modus Dugaan Anggaran Fiktif Mataram (Suara NTB) Ada fakta baru terungkap dari tersangka kasus merger PT. BPR NTB, Ihw dan Mtw saat diperiksa penyidik Kejati NTB selama lima jam, Selasa (27/3). Ini terkait penggunaan anggaran fiktif Rp 770 juta dan keterangan mereka kali ini didalami untuk peran pelaku lain.

Cari Indikasi Pidana PENYELIDIKAN proyek pengadaan alat mesin pertanian di Lombok Tengah tahun 2017 masih berlangsung.

Jaksa meminta keterangan sejumlah pihak dan mencari alat bukti untuk menemukan indikasi pidananya.

Kasi Pidsus Kejari Lombok Tengah, Hasan Basri menjelaskan, 18 kelompok tani yang menerima bantuan combine harvester sudah diklarifikasi.

Termasuk alat pertaniannya.

“Memang ada kelompok taninya. Alatnya juga ada,” ujarnya Selasa (27/3) ditemui di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

(Suara NTB/dok) Dia menjelaskan, pemangHasan Basri gilan saksi di tahap penyelidikan ini masih sebatas klarifikasi. Termasuk sejumlah mesin combine harvester yang diamankan rentang sebulan lalu. “Itu yang mengamankan dari pihak dinas. Alatnya bukan disita, tapi diamankan dulu. Bagi kami itu sebagai bahan penyelidikan,” terangnya.

Beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan antara lain, ketua kelompok tani penerima bantuan, pejabat pembuat komitmen, serta Kabid pada Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah.

Pengadaan combine harvester tersebut pengadaannya oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB pada tahun 2017. Pengadaannya menggunakan sistem e-katalog. Masing-masing combine harvester itu harganya mencapai Rp 302 juta. (why)

Imigrasi Mataram Kenalkan Paspor Ramah HAM ke Difabel Mataram (Suara NTB) Layanan Paspor Ramah HAM sudah diluncurkan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram awal Maret lalu. Ramah HAM mengusung konsep pelayanan publik berkeadilan. Difabel, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak punya hak prioritas pengurusan paspor. Kantor Imigrasi Kelas I Mataram mengunjungi SLB-A Yayasan Pendidikan Tuna Netra Al-Mahsyar, Selasa (27/3) untuk mengenalkan layanan tersebut. Menggandeng Endri Foundation, Imigrasi Mataram juga memberikan santunan sembako dan alat bantu gerak.

“Ini wujud konsep berkeadilan. Jadi siapapun pemohon paspor berhak mendapatkan paspornya sesuai ketentuan undang-undang,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar. Layanan Paspor Ramah HAM menyediakan jalur prioritas bagi difabel, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Ruang pelayanannya pun terpisah. Kemudian paspor yang sudah jadi diantarkan langsung ke rumah.

“Kita menekankan bahwa yang memiliki keterbatasan kita beri fasilitas.Kitaharapyangsehatmaudatanglangsungmengurussendiri.

Jangan menggunakan calo,” terangnya. Sejak dibuka awal Maret lalu, pemohon paspor yang menggunakan layanan ramah HAM mencapai 20 hingga 25 orang per pekan. Para pemohon mayoritas lansia yang mengurus paspor untuk keperluan ibadah ke tanah suci.

Pengurus SLB-A YPTN Mataram, Ahmad Fathoni mengapresiasi layanan paspor ramah HAM. Paspor sebagai dokumen perjalanan ke luar negeri menurutnya hanya digunakan orang tertentu. “Tetapi walaupun begitu, pelayanannya mengakomodasi hak penyandang disabilitas. Tentu ini menjadi hal yang baik bagi instansi pemerintah yang lain untuk mengikuti,” ungkapnya.

SLB-A YPTN saat ini mengasuh 36 penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Yayasan yang berdiri sejak 1979 itu mengandalkan kedermawanan donatur untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Ketua Yayasan Endri Foundation, Endri Susanto menambahkan, pemenuhan hak difabel untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik adalah amanat undang-undang. “Ini bisa menjadi pemantik bagi pelayanan publik yang lain untuk menerapkan konsep serupa. Karena hak setiap warga negara sama dalam mendapatkan pelayanan yang baik,” ujarnya. (why/*)

(Suara NTB/why)

SANTUNAN - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar menyerahkan santunan kepada SLB-A YPTN Mataram, Selasa (27/3).

Ihw dan Mtw datang bersamaan sekitar pukul 13.00 Wita setelah dibon dari Lapas Mataram dengan status tahanan penyidik. Mengenakan baju warna putih, kedua tersangka menemui penyidik senior Usman, SH., MH dan Hademan, SH. Selama pemeriksaan, Ihw didampingi kuasa hukumnya Umaiyah, SH.,MH. Ada 13 pertanyaan dilontarkan penyidik kepada kedua tersangka, fokus pada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk laporan keuangan penggunaan anggaran senilai Rp 770 juta.

Beberapa pertanyaan kunci yangdiingatnya,terkaitpengakuan tersangka soal penggunaan anggaran fiktif Rp 770 juta yang “dipaksakan” SPJ–nya. Pertanyaan penyidik seputar tanggungjawabnya sebagai ketua tim konsolidasi. Tersangka Ihw mengaku tidak menyadari tanggungjawabnya itu, karena sepenuhnya di bawah kendali oknum pejabat Pemprov NTB. Ia diminta membuat laporan untuk kepentingan SPJ atas uang yang ke luar untuk disetor ke Pansus DPRD NTB sebagai pembiayaan

terbitnya Perda merger. “Karena selalu didesak agar biaya percepatan Perda segera diganti dan ditutupi.Sehinggaterkesanpenggunaan uang ini ada legalitas hukumnya berdasarkan berita acara rapat di BPR Mataram,” kata Umaiyah mengutip penjelasan kliennya.

Pertanyaan lanjutan, terkait kebenaranlaporanyangdibuat.Menurut Ihw, sebagian tidak benar alias fiktif.Hanyasajaberusahadisesuaikan dengan dana permintaan. “Semua laporan itu dibuat atas dasar surat perintah tugas dari oknum pejabat Pemprov NTB untuk kegiatan fiktif oleh oknum pejabat itu sendiri, kabag dan Kasi,” jelasnya.

Saat itu melibatkan tim ahli yang di-SK-kan oleh Gubernur atas nama Firman dan Sadikin Amir.

“Kegiatan fiktif itu berupa kunjungan ke semua PD BPR se NTB, untuk menilai kinerja direksi, divisi dan penilaian kerja keuangan BPR se NTB,” paparnya.

Ditanya penyidik soal jumlah dugaan anggaran fiktif, nilainya mencapai Rp 770 juta. Angka itu diketahuinya dari Wakil ketua tim konsolidasi, Mtw. Soal bagaimana cara men-

(Suara NTB/ars)

TERSANGKA - Tersangka tim konsolidasi merger PT BPR, Ihw dan Mtw saat masuk ke ruang pemeriksaan Pidsus Kejati NTB. Suara NTB usai pemeriksaan.

Pada proses pengelolaan uang, seperti pencairan sampai dengan penggunaan anggaran, kliennya sama sekali tidak terlibat. Meski demikian Umaiyah tidak menampik ada tanggungjawab Ihw, yakni menandatangani kolom mengetahui pada dokumen SPJ tersebut. Hanya saja, dokumen itu disodorkan setelah semua pencairan dilakukan Mtw, bendahara dan pengurus lainnya atas perintah oknum pejabat Pemprov NTB. Andai saat itu kliennya dilibatkan dalam proses pencairan dan penggunaan anggaran, maka dipastikan prosesnya ditolak.

Inilah yang menurutnya sedang didalami oleh penyidik, bahwa segala tindakan Ihw dan Mtw dalam tekanan atau perintah langsung dari.

“Digali siapa yang perin-

tahkan buat SPJ, arahnya ke sana. Menurut mereka (Ihw dan Mtw), yang memberikan perintahlah yang harus bertanggungjawab,” tandasnya.

Terkait pemeriksaan tersangka itu, juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan memastikan karena ada kebutuhan penyidik untuk pengembangan kasus tersebut. “Sehingga tersangka di bon dari Lapas untuk diperiksa,” jawabnya. Semua keterangan tersangka dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda dari pemeriksaannya sebagai tersangka sebelumnya.

Namun materi pemeriksaan tidak bisa dijelaskannya. Namun diakui Dedi, apapun keterangan Ihw dan Mtw, akan dijadikan dasar untuk membuka penyelidikan baru jika memang memenuhi syarat bukti pendukung. (ars)

BNNP NTB Musnahkan 19 Kg Ganja Mataram (Suara NTB) BNNP NTB memusnahkan barang bukti 19,29 kg ganja. Ganja tersebut disita dari tersangka HW (40). HW ditangkap awal Maret lalu karena kedapatan membawa ganja yang dikirim dari Medan, Sumatera Utara.

Sejumlah ganja yang dimusnahkan sudah dikurangi dari total barang bukti 19,3 Kg. Sebanyak 23,58 gram disisihkan untuk keperluan uji laboratorium. Kemudian 6,16 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan.

Pemusnahan dipimpin Kabid Pemberantasan BNNP NTB, AKBP Denny Priadi, Selasa (27/ 3) bersama jaksa penuntut umum Kejati NTB, juru sita Pengadilan Negeri Mataram dan penasihat hukum tersangka.

“Pemusnahan ini sebagai bagian penyidikan untuk melengkapi pemberkasan ke jaksa. Barang bukti ini disita dari tersangka HW yang kita tangkap Kamis 1 Maret lalu,” kata Denny.

Buru Pengirim Ganja Penangkapan HW membuka jalan pengungkapan jaringan domestik ganja. BNNP NTB sudah berkoordinasi dengan BNN RI dan BNNP Sumatera Utara. “Kita lacak orang-orang yang pernah berkomunikasi dengan tersangka ini,” kata Denny.

Jaringantersebutmenggunakan modus pengiriman jasa paket kilat.

Ganja dimasukkan ke dalam kardus. Disembunyikan di bawah paket sepatu. “Untuk modus itu, kita mengantisipasi pengiriman dari wilayah tertentu. Terutama dalam jumlah besar,” terangnya.

Sementara Penasihat Hukum tersangka, Lalu Muhammad Fadil mendorong penyidik untuk mengungkap orang-orang lain. Yang ikut bekerja sama menyelundupkan ganja bersama kliennya.

“Klien kami ini ditelepon orang untuk mengambil barang. waktu dantempatdiayangatur.DariMedan. Tiap daerah ada jatah masingmasing. Harus diusut dong,” desaknya. Tersangka HW ditangkap Kamis (1/3) petang di Pagutan, Mataram.Diatertangkaptanganmengambil paket yang berisi ganja.

Ganja yang dibungkus lakban warna merah disimpan di

bawah tumpukan dus sepatu.

Ada empat bungkus besar masing-masing beratnya 4,72 Kg; 4,79 Kg; 4,84 Kg; dan 4,95 Kg. Kabid Pemberantasan BNNP NTB, AKBP Denny Priadi Sabtu (3/3) menjelaskan, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kepemilikan dan kurir ganja. “Sedang ditelusuri orang lain pemesan barang,” ujarnya.

Tersangka mencantumkan alamat tujuan pengiriman ke Tiwu Galih, Praya, Lombok Tengah. Alamat itu hanya pengelabuan. Barang oleh tersangka dibawa ke rumahnya di Danger, Masbagik, Lombok Timur.

Rencananya ganja itu akan didistribusikan kepada bandar yang lebih kecil, bahkan salah satunya untuk Pasar Gili Tra-wangan, Pemenang,LombokUtara.“Adakebeberapa pelanggannya, ada juga yang ke daerah wisata,” beberDenny.

Dari penyelidikan sementara, Denny mengatakan tersangka HW akan menjual ganja per kilogramnya Rp 8 juta. sehingga total ganja yang disita itu senilai Rp 160 juta.

Bisnis ganja yangdijalankan HW kali ini hanya apes saja. sebab, tersangka sebelumnya sudah pernah dua kali menjalankan aksi serupa.

Masing-masing 5 Kg sejak Dese mber 2017. Namun, saat itu dia berhasil menutupi jejaknya.

A s a l barang, kata Denny, dugaannya dari Nanggroe Aceh Darus-

Putusan Sela PTUN Vakumkan Hanura Kubu OSO Mataram (Suara NTB) Sengketa dualisme kepengurusan di tubuh Partai Hanura memasuki babak baru. Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membuat putusan sela atas gugatan Hanura kubu Marsekal Madya (Purn) Daryatmo terhadap kepengurusan Oesman Sapta Oedang (OSO). Dengan putusan sela tersebut, maka kedua pengurus samasama dalam status quo.

Dalam keputusan sela PTUN tersebut, memerintahkan Menkumham untuk menunda Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, yang mengesahkan kepengurusan kubu Ketum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar.

Namun demikian, atas keputusan sela PTUN tersebut, kedua kubu berbeda pendapat. Kubu OSO menganggap bahwa putusan sela tersebut tidak membatalkan kepengurusannya. Sementara kubu Daryatmo berpendapat kembali pada kepengurusan sebelumnya yakni kepengurusan SK No. 22, dengan Ketua Umum OSO dan Sekjen Sarifudin Sudding.

jalankan modus fiktif itu, juga dibeberkan dengan lugas. Menurut tersangka, modusnya dengan membuat biaya honorarium dan kegiatan fiktif untuk tim konsolidasi yang di-SK-kan oleh oknum pejabat Pemprov NTB. Namun SPJ untuk kegiatan fiktif itu tidak juga mampu menutupi pengeluaran Rp 770 juta untuk service ke Pansus DPRD NTB. Sehingga dibuatlah rapat atau pertemuan fiktif yang biayanya disesuaikan dengan honor, sehingga jumlah anggaran yang di-SPJ-kan tercukupi.

Tersangka mengaku sadar atas perbuatannya itu, karena membantu menyusun laporan fiktif. Namun itu semua dilakukannya atas perintah oknum pejabat Pemprov NTB. Kepada Suara NTB, Umaiyah menjelaskan posisi kliennya jika merujuk pengakuan di depan penyidik tersebut. Bahwa pada saat proses merger tahun 2016, tersangka mengaku mendapat perintah dari oknum pejabat untuk membuat SPJ “kilat” untuk laporan keuangan penggunaan anggaran yang sumbernya dari seluruh PD. BPR. “Klien kami diminta membuat laporan secara cepat. Laporan itu sebagai bahan SPJ untuk pengeluaran. Itu perintah pemilik (pemegang saham BPR), yang mewakili Pemprov NTB,” kata Umaiyah menjawab

Atas putusan sela Pengadilan itu, Pengamat Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof. Galang Asmara, menjelaskan bahwa putusan sela PTUN tersebut bermakna telah memvakumkan SK Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018.

“Maka dengan demikian kepengurusan OSO tidak bisa melakukan tindakan hukum apa-apa, sampai ada keputusan inkrah dari pengadilan,” katanya pada Suara NTB, Selasa (27/3) kemarin.

Dengan putusan sela itu, maka kepengurusan kubu OSO termasuk yang di daerah, tidak bisa mengeluarkan keputusan, seperti misalnya melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD. “Kalau itu dilakukan, maka dia melanggar putusan sela pengadilan ini,” jelasnya. “Jadi kalau ada keputusan yang dikeluarkan oleh kubu OSO, itu tidak sah, batal demi hukum karena putusan sela ini,” lanjut mantan Dekan Fakultas Hukum Unram ini.

Diketahui Hanura kubu Daryatmo, mendaftarkan gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomorM.HH-01.AH.11.01tentangtentangRestrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi Pen-

gurusDewanPimpinanPusatPartaiHanura,, Masa Bakti 2015-2020. Kuasa hukumkubuDaryatmomendaftarkanpada tanggal 22 Januari 2018 lalu, dengan nomor perkara 24/G/2018/PTUN.JKT. Dalam Putusan majelis hakim, menetapkan mengabulkan penundaan pelaksanaan sengketa yang dimohonkan penggugat. Serta mewajibkan tergugat dalam hal ini Menkum HAM Yasonna Laoly untuk menunda pelaksanaan SK terkait kepengurusan Partai Hanura, selama pemeriksaan sampai putusan dalam perkarainimemilikikekuatanhukumtetap,kecuali ada putusan lain yang mencabutnya.

Sementara itu, politisi Hanura NTB, H. Burhanuddin juga mengatakan bahwa putusan sela pengadilan tersebut juga mengingatkan pihak lain, yang berkaitan dengan Hanura. Seperti KPU dan Bawaslu. Jika ada usulan PAW dari Hanura kubu OSO, maka KPU tidak bisa menindaklanjuti.

“Pemerintahdanpenyelenggarapemilu, KPU untuk sementara waktu tidak bisamenindaklanjutikeputusanapapun yang diambil kubu OSO. Termasuk oleh DPRD kalau ada usulan PAW tidak bisa diproses,” tegasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

BAKAR - Kabid Pemberantasan BNNP NTB, AKBP Denny Priadi (kiri) menuangkan ganja ke dalam tong, Selasa (27/3) dalam pemusnahan barang bukti kasus ganja asal Medan, Sumatra Utara dengan tersangka HW, warga Lombok Timur.

TersangkasudahditahandiKan- pasal 111 ayat 2 dan atau pasal 127 salam. Tetapi untuk menutupi bandar tempat asal barang, gan- torBNNPNTBberikutbarangbuk- UU RI No 35/2009 tentang narkotija itu dikirimkan lewat ekspedi- ti ganja yang disita. Tersangka dijer- ka. Ancaman hukumannya paling at dengan pasal 114 ayat 2 dan atau singkat 12 tahun penjara. (why/*) si di Medan, Sumatera Utara.

SUARA NTB Rabu, 28 Maret 2018

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Tambora Berpotensi Jadi Tujuan Utama Mataram (Suara NTB) – Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT) dalam beberapa tahun terakhir dipromosikan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Pulau Sumbawa. Hanya saja, hingga saat ini angka kunjungan wisatawan belum terlalu banyak. Padahal para pelaku usaha pariwisata menyebutkan Tambora memiliki potensi menjadi salah satu destinasi wisata utama di NTB. “Saat ini kita punya Rinjani sebagai destinasi wisata utama bagi wisatawan minat khusus. Dulu kondisi Rinjani juga sama seperti Tambora. Bukan tidak mu-

ngkin bahwa Tambora juga bisa seperti Rinjani. Apalagi Tambora memiliki daya tarik tersendiri, yaitu sejarah yang dimilikinya,” kata pelaku pariwisata asal Lombok Tengah

Muhammad Fauzan di Mataram, Selasa (27/3).

Ia mengatakan bahwa selama ini banyak wisatawan yang berkunjung ke Rinjani karena promosi Rinjani dilakukan se-

cara berkelanjutan. Selain itu, para pelaku pariwisata bersama masyarakat di sekitar Rinjani juga terus berbenah dan memperbaiki pelayanannya.

Sehingga wisatawan yang datang bisa merasa nyaman saat berkunjung.

“Saya membuka usaha trekking ini sudah lama. Jadi saya bisa lihat perbedaan Rinjani yang dulu dengan yang sekarang. Sudah jauh berbeda dan jauh bisa mendatang-

kan banyak manfaat bagi warga. Saya rasa Tambora juga bisa seperti itu,” ujarnya.

Ia sudah 10 tahun mendaki dan mengantar tamu ke Rinjani. Ia bahkan sudah menghafal titik-titik mana saja di Rinjani yang mengalami perubahan. Melihat hal itu, ia merasa optimis Tambora bisa dikembangkan bahkan jauh lebih pesat dari Rinjani.

“Rinjani butuh 10 tahun lebih untuk bisa sampai saat ini.

Saya rasa kalau Tambora tidak perlu sampai 10 tahun. Di sana sudah ada kerajinan, kesenian bahkan produk kopi Tambora yang sudah banyak diketahui wisatawan,” ujarnya.

Ia berharap pengembangan kawasan Tambora bisa dilakukan secepat mungkin. Sehingga ia bisa menjual paket trekking Rinjani-Tambora bersama pelaku pariwisata lainnya.

Ia berharap semua berjalan dengan baik, sehingga

masyarakat juga bisa mengambil banyak manfaat dari keberadaan Tambora.

“Nanti mau ada Festival Pesona Tambora. Tentu saja ini menjadi promosi yang bagus. Dengan harapan bahwa kunjungan wisatawan tidak hanya pada saat kegiatan itu saja, tapi juga setelah kegiatan itu. Saya rasa itu adalah poin utama dari penyelenggaraan festival ini,” ujarnya. (lin)

Pemkab Lotim Fokus Pembenahan Infrastruktur Destinasi

(Suara NTB/lin)

SEGARA ANAK - Keindahan Danau Segara Anak sebagai salah satu destinasi yang menarik wisatawan untuk kembali berkunjung ke Rinjani.

Wisatawan Rinjani Mulai Berdatangan Mataram (Suara NTB) – Setiap Januari hingga Maret pendakian Rinjani selalu ditutup untuk umum. Kemudian dibuka kembali pada 1 April setiap tahunnya. Saat ini wisatawan minat khusus yang akan mendaki Rinjani mulai berdatangan. Ini sekaligus sebagai penanda bahwa para porter di Rinjani akan mulai bekerja.

“Dari tahun lalu sudah ada wisatawan yang booking (pemesanan awal) untuk paket trekking Rinjani. Ada juga yang booking pada Januari hingga Maret. Saat ini mereka sudah banyak yang datang untuk mulai mendaki pada

awal April nanti,” kata salah satu porter di Rinjani Ahmad Ilyas, Selasa (27/3).

Ia mengatakan di awal April nanti akan mengantar setidaknya enam orang wisatawan dari Belanda. Ia bersama beberapa rekannya sudah mulai melakukan persiapan. Beberapa tamunya sudah mulai datang pada hari ini, Rabu (28/3). Karena sebelum mendaki Rinjani, tamunya akan menikmati beberapa destinasi wisata yang ada di Lombok.

“Biasanya kan kita ajak wisatawan ke Gili Trawangan setelah mendaki. Tapi kalau yang ini, mereka maunya

berkunjung ke gili dulu. Setelah itu baru mendaki Rinjani,” ujarnya. Penggunaan jasa porter memang sangat direkomendasikan, terutama bagi wisatawan asing yang baru pertama kali berkunjung.

Sebab ini berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan wisatawan itu sendiri. Sehingga, banyak dari porter di Rinjani saat ini sudah mulai melakukan persiapan. Karena akan banyak pekerjaan menanti mereka setelah pendakian Rinjani dibuka.

“Sumber pendapatan satusatunya itu dari Rinjani saat kita menjadi porter. Sudah tiga bulan nganggur, kerja

seadanya kalau ada yang ajak. Makanya, pas April kita benar-benar persiapkan diri dengan baik,” ujarnya.

Ia berharap pelayanan yang diberikan bisa membuat wisatawan atau tamu yang menggunakan jasanya merasa senang dan puas. Sebab selama ini, ia juga sudah mengikuti beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh swasta maupun pemerintah.

Sehingga ia memiliki sedikit pengetahuan tentang pelayanan kepada wisatawan, terutama wisatawan asing.

“Kita sudah diajari dan dilatih kalau bule itu makanannya seperti apa. Nanti kita melayani

mereka dengan cara bagaimana.

Karena wisatawan setiap negara itu punya karakter yang berbeda. Itu yang harus kita ketahui dengan baik,” ujarnya.

Sebelum melakukan perjalanan untuk mendampingi para wisatawan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan rapat internal para porter. Biasanya satu tim wisatawan yang terdiri dari enam orang akan didampingi oleh empat orang porter atau bisa juga lebih. Untuk menyamakan pendapat, mereka membahas tentang makanan dan perlengkapan yang akan dibawa selama menemani wisatawan mendaki Rinjani. (lin)

Mataram (Suara NTB) – Pariwisata di Kabupaten Lombok Timur memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tidak hanya Sembalun yang dijadikan sebagai desatinasi wisata unggulan. Ada beberapa destinasi wisata lagi yang saat ini sedang fokus dilakukan pembenahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada wisatawan yang datang.

“Saat ini memang sedang pengembangan wilayah selatan Lotim.

Kita sedang fokus lakukan pembenahan infrastruktur.

Karena kita ini punya banyak destinasi wisata yang bagus, tapi infrastrukturnya belum memadai. Inilah yang menjadi tugas utama kita saat ini,” kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ahsanul Khalik S. Sos, MH, Selasa (27/3).

Terdapat enam kecamatan di kawasan selatan Lotim yang akan menjadi fokus Pemda dalam hal pembenahan. Sebab di kawasan itu terdapat banyak destinasi wisata yang berpotensi untuk mendatangkan banyak wisatawan ke Lotim.

Salah satunya Pantai Pink yang saat ini masih menjadi destinasi wisata unggulan di Lotim bahkan di NTB. “Ada enam kecamatan yang terdiri dari 34 desa yang saat ini menjadi fokus dalam pengembangan kepariwisataan di Lotim. Karena tugas kita kan menyediakan dan memberikan yang terbaik kepada wisatawan yang datang,” ujarnya.

Selain destinasi wisata, ia melihat banyak hal yang dapat disaksikan oleh wisatawan. Salah satunya atraksi budaya

dan kesenian yang dimiliki NTB. Banyak kesenian yang bisa dijadikan atraksi dan dinikmati langsung oleh wisatawan yang datang. Selain itu, pusat kerajinan-kerajinan juga akan dibenahi dan diperbaiki kualitasnya. Hal ini dianggap dapat membuat wisatawan merasa lebih nyaman dan senang dengan kunjungannya ke Lotim.

“Budaya juga bisa dikembangkan, seperti tarian rudat, zikir zaman dan banyak lainnya. Ini merupakan penunjang bagi wisatawan.

Namun tentu saja, infrastruktur ini adalah yang paling utama,” ujarnya.

Meski belum diketahui pergerakan wisatawan di Lotim saat ini, namun Ahsanul Khalik yakin Lotim mampu menggaet banyak wisatawan. Apalagi dengan destinasi wisatanya yang sudah tidak diragukan lagi keindahannya. Termasuk Sembalun yang menjadi salah satu destinasi wisata bulan madu halal terbaik di dunia. (lin)

H. Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

Desa Wisata Setanggor Utamakan Kearifan Lokal Mataram (Suara NTB) – Saat ini sudah semakin banyak desa wisata di Lombok. Masing-masing memiliki keunikan tersendiri dan mengusung konsep wisata desa dengan mengutamakan nilai-nilai kelokalan. Salah satunya Desa Wisata Setanggor yang ada di Lombok Tengah. Desa wisata ini sangat mengutamakan kearifan lokal dalam menjamu wisatawan yang datang.

Desa wisata di berbagai

tempat semakin menunjukkan taringnya. Segmen wisata ini banyak diminati terutama oleh wisatawan mancanegara. Di desa ini, 102 kamar di rumah penduduk disulap menjadi homestay. Ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat di destinasi itu.

Penggagas Desa Wisata Setanggor, Ida Wahyuni mengatakan bahwa di desa ini sudah memiliki 102 kamar untuk wisatawan yang datang

berkunjung. Ia mengatakan bahwa di desa wisata ini terdapat banyak aktivitas budaya yang dapat disaksikan oleh wisatawan.

Selain itu, wisatawan juga bisa merasakan sensasi hidup di pedasaan yang mungkin tidak pernah di rasakan di negaranya. Bukan itu saja, wisatawan juga bisa belajar membuat berbagai kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Menenun (nyesek) kain songket adalah keterampilan lain yang

dapat dilakukan oleh 90 persen perempuan desa berpenduduk 4.065 jiwa ini.

Desa ini berjarak hanya 5 kilometer dari Bandara Internasional Lombok. Di sini terdapat kekayaan sumber daya alam dan seni budaya yang bisa dikemas menjadi paket wisata. Sehingga tidak heran jika belakangan banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke desa wisata ini.

“Selama ini sudah banyak wisatawan yang datang dan kami berharap kedepannya akan semakin banyak lagi wisatawan yang datang.

Misalnya, di lokasi yang disebut Inan Bengak, sebuah areal persawahan yang menghijau oleh tanaman padi serta palawija. Setanggor juga memiliki kekayaan seni budaya, seperti adanya kelompok gamelan, seni tari dan drama tradisional, instrumen gong berusia ratusan tahun. Ada pula tradisi memaos atau membaca naskah lontar yang dilakukan pada Rabu, Kamis, dan Sabtu serta melibatkan anak-anak, dan orang dewasa. (lin)

SETANGGOR - Ida Wahyuni di Desa Wisata Setanggor.

(Suara NTB/ist)

Berkunjung ke ’’Negeri di Atas Awan’’ Bernama Mantar Mataram (Suara NTB) – Kabupaten Sumbawa Barat tidak hanya memiliki Kenawa atau Sekongkang sebagai destinasinya.

Salah satu yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi adalah destinasi wisata Mantar. Destinasi ini disebut sebagai negeri di atas awan. Dimana wisatawan dapat melihat secara langsung pemandangan KSB atau tidak dapat melihatnya karena tertutupi awan.

Keberadaan Mantar saat ini sudah mulai diketahui wisatawan. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang setiap akhir pekan.

Setiap Sabtu atau Minggu setidaknya ada 600 orang wisatawan yang berkunjung. Belakangan, Pemda semakin memerhatikan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata ini.

“Waktu saya berkunjung itu semua tertutup awan.

Saya tidak bisa melihat pemandangan di bawahnya.

Tapi ternyata itu juga menakjubkan. Kita seolaholah berada di atas awan,” kata wisatawan asal Kota Mataram yang telah berkunjung ke Mantar, Ririn Ainurrohimah, Selasa (27/3).

Ia mengatakan bahwa perjalanan menuju destinasi wisata ini memang tidak mudah. Namun pemandangan dari atasnya membuat

rasa lelah terbayar. Apalagi dengan pemandangan awan yang membuat wisatawan seolah-olah berada di atasnya.

Ini memberikan pengalaman baru bagi banyak wisatawan.

Desa Wisata Mantar merupakan desa yang berada di ketinggian 588 meter di atas permukaan laut (mdpl). Dua tahun terakhir semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung. Konon desa ini diibaratkan sebagai desa di atas awan. Keindahan yang dimiliki Mantar juga menjadikan para pilot atau atlet paralayang sebagai surga untuk melakukan penerbangan.

Terlebih keindahan site paralayang Mantar ini disamakan dengan Ulo Deniz yang ada di Negara Turki.

Sebelumnya, Kepala Dinas

Pariwisata KSB, IGB Sumbawanto mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pembenahan untuk melengkapi dan memperbaiki infrastruktur jalan menuju Mantar. Ia mengatakan bahwa akses menuju destinasi wisata sangat penting. Sehingga jalan menuju Desa Mantar benarbenar menjadi prioritas utama saat ini. Disamping promosi yang akan dilakukan secara lebih masif.

“Di Mantar sudah kita lakukan beberapa kali kegiatan paralayang dengan menghadirkan pilot internasional. Jadi Mantar ini punya keunggulan, itulah kenapa kita usahakan agar jalan menuju Mantar ini diperbaiki,” ujarnya. (lin)

(Suara NTB/lin)

MANTAR - Keindahan pemandangan dari destinasi wisata Mantar yang ada di KSB.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 28 Maret 2018

Halaman 10

Sistem Diperketat Sekolah Sungai SALAH satu upaya yang bisa dijalankan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat adalah melalui sekolah sungai. Sekolah sungai direncanakan akan dibentuk di NTB, melibatkan partisipasi masyarakat.

Pengajar di Magister Tekniks Sipil sekaligus bergiat di Pusat Kajian Pengurangan Risiko Bencana Universitas Mataram (Unram), Yusron Saadi, ST., MSc., PhD., ditemui pekan kemarin mengatakan, akan diadakan sekolah sungai di NTB. langkah itu untuk membangun parstisipasi masyarakat untuk peduli sungai. “Pesertanya nanti camat, kepala desa, LSM, mahasiswa, dan lainnya,” katanya pada Suara NTB belum lama ini.

Sekolah sungai menurutnya diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Saat ini ia bersama sejumlah pihak terus bertukar pikiran terkait rencana itu. Sudah banyak kelompok peduli sungai yang ada di masyarakat. “Masyarakat tidak usah lagi dimarjinalkan, harus diajak untuk peduli sungai,” kata Yusron, yang juga mantan Dekan Fakultas Teknik Unram.

Yusron juga aktif sebagai pemerhati bendungan. Menurutnya, salah satu yang perlu diperhatikan di bendungan di NTB yaitu sedimentasi. kalau sudah diinvestasikan bendungan itu untuk umur efektif, diharapkan modal yang ditanam sudah memberi keuntungan. Biasanya umur guna terancam oleh sedimentasi, pendangkalan waduk, oleh karena itu daerah tangkapan hutannya harus dijaga.

“Secara khusus bendungan di NTB dekat dengan pemukiman, tantangannya semakin besar, mengendalikan laju pengendapan, termasuk juga tata guna lahan seperti penggantian hutan dengan tanaman pertanian,” katanya.

Ia menyebutkan belum ada bendungan di NTB yang rusak atau jebol. Selama ini yang rusak dikategorikan sebagai embung. Untuk melihat konstruksi bendungan itu bermasalah harus dilihat jika air banjir kurang dari kala ulang yang ditentukan, maka dipastikan konstruksi itu bermasalah.

Diperlukan penelitian untuk menilaiYusron Saadi nya. (ron)

Dua SMA Negeri Baru Sempurnakan PPDB Zonasi Mataram (Suara NTB) Adanya dua SMA negeri baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA negeri tahun ajaran 2018/2019 nanti semakin menyempurnakan zonasi. Diharapkan tidak terjadi masalah seperti tahun lalu karena masih sedikitnya SMA negeri di sejumlah zona.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya mengatakan, zona untuk PPDB SMA negeri tinggal disempurnakan, apalagi dengan adanya SMAN 9 Mataram yang menggantikan SMKN 8 Mataram, dan SMAN 10 Mataram yang menggantikan SMKN 9 Mataram.

“Zona tinggal disempurnakan,”

katanya.

Ia menjelaskan, SMAN 9 Mataram nantinya akan menambah sekolah di zona Cakranegara, terutama daerah Monjok. Sebelumnya hanya ada SMAN 6 Mataram di zona Cakranegara, padahal zona itu wilayahnya sangat luas. Sementara SMAN 10 Mataram untuk menambah sekolah di zona

Ampenan. Selama ini SMAN 2 Mataram menjadi rebutan masyarakat di zona itu. Dengan adanya dua SMA negeri itu diharapkan akan menyempurnakan zonasi.

Di tahun 2017 lalu, kuota sebanyak 20 persen di satu sekolah bisa menerima siswa berprestasi dari zona manapun.

Namun di tahun ini, akan

dikurangi menjadi sekitar 10 persen saja. “Kita kurangi kuota lintas zona untuk jalur prestasi itu, kita hanya gunakan prestasi akademik tapi belum final,” katanya.

Sejak tahun lalu, PPDB SMA Negeri dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya.

Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota. Pendaftar hanya bisa mendaftar di sekolah

yang sesuai dengan zona tempat tinggalnya.

Suruji menjelaskan, pihaknya akan merapikan zonasi siswa, disesuaikan dengan wilayah sekolah. Agar tidak ada keluhan seperti tahun lalu.

Menurutnya, sudah ada data siswa sebelumnya di SMP secara online. Jika data pendaftar itu tidak sesuai atau berbeda dengan data yang ada di SMP atau sekolah sebelumnya, maka tidak siswa itu tidak bisa mendaftar. Kecuali bagi siswa yang berasal dari luar daerah seperti dari Pulau Jawa, dengan alasan pindah, barulah dikecualikan. (ron)

(Suara NTB/ron)

Dewan Pendidikan Kembali Siapkan Beasiswa untuk Puluhan Siswa SD-SMP Mataram (Suara NTB) Setelah memberikan beasiswa bagi siswa jenjang pendidikan SMA Kota Mataram, Dewan Pendidikan bekerjasama dengan Badan Amil dan Zakat Kota Mataram kini mempersiapkan pemberian bantuan beasiswa bagi 75 murid SD dan 36 siswa jenjang SMP. Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram H. Adnan Muchsin, menjelaskan giliran siswa kurang mampu dan berprestasi yang akan mendapat bantuan beasiswa. Untuk jenjang SMP/MTs, Adnan menjelaskan, nanti bantuan berasal dari Bank Syariah Mandiri (BSM). BSM kata dia, memiliki kuota beasiswa kurang mampu dan berprestasi sebanyak 36 orang.

Sementara untuk murid kurang mampu berprestasi jenjang pendidikan SD, bersumber dari LAZIS NTB dengan kuota sebanyak 75 orang. “Kemudian dari Lazis NTB, dengan jumlah siswa 75 orang siswa SD dengan beasiswa 450 ribu per siswa,” kata Adnan menambahkan.

Tahun ini, tingkat partisipasi dunia usaha dan dunia industri membantu pengembangan dunia pendidikan patut diapresiasi. Meski belum semua DU/DI memperuntukkan dana CSR mereka bagi dunia pendidikan. Namun yang pasti, partisipasi mereka sangat membantu dunia pendidikan.

Memang diakuinya, jatah untuk tiap sekolah sebanyak tiga orang siswa. Namun terkadang, ada sekolah yang mengirim 10 siswa. Padahal jatah per sekolah ada tiga orang. Dengan keterbatasan jumlah kuota yang disediakan, bantuan dunia usaha dan industri sangat dibutuhkan.

Masih kata Adnan menuturkan, bahwa untuk menarik dana CSR dari DU/DI, pihaknya terlebih dahulu membuat proposal ke dunia usaha. Dia meyakinkan mereka, seraya menjelaskan bahwa peran dewan pendidikan itu memberikan dukungan terhadap dunia pendidikan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah membantu siswa kurang mampu namun berptestasi dengan memberikan bantuan beasiswa yang dananya bersumber dari dunia usaha dan industri. “Kami jelaskan dan yakinkan seperti itu. Kalau berkenan kami tunggu bantuannya,” ujarnya. (dys)

(Suara NTB/ist)

KUKUHKAN - Ketua Kwarda NTB H. Rosiady H. Sayuti mengukuhkan Satuan Karya Pramuka Bahari NTB di Mako Lanal Mataram, Selasa (27/3).

Ketua Kwarda NTB Kukuhkan Satuan Karya Pramuka Bahari Mataram (Suara NTB) Pimpinan Satuan Karya Pramuka Bahari NTB dikukuhkan Ketua Kwarda NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, PhD., di Markas Komando (Mako) Pangkalan Angkatan Laut Mataram, Selasa, (27/3). Pengukuhan ini dinilai strategis, karena terdapat dua event bahari internasional yang akan dilak-

sanakan di NTB. “Tahun 2018 adalah tahun bahari bagi NTB karena akan menjadi tuan rumah event Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEX) Komodo dan Sail Moyo Tambora,” ungkap Rosiady H. Sayuti yang juga Sekda NTB ini dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Selasa (27/3).

Sekda menambahkan, Kare-

na Saka ini adalah wahana bagi anggota penega dan pendega untuk meningkatkan kemampuan kebaharian, pramuka dapat mengambil peran dan ikut serta dalam berbagai rangkaian kegiatan MNEX dan Sail Moyo-Tambora. Termasuk juga menimba ilmu kebaharian dari perwira angkatan laut 14 negara yang menyatakan akan me-

(Suara NTB/dok)

baru dilantik harus berperan aktif sebagai penggerak organisasi dalam membina tunas muda harapan bangsa mengembangkan keterampilan dan kecakapan kebaharian. “Di sinilah kita memupuk rasa cinta tanah air dan sikap hidup kebaharian generasi masa depan yang harus terus dioptimalkan” ujarnya. (r)

Ekskul Gendang Beleq Bawa Berkah untuk Sekolah

Disdik Jadikan Uji Coba sebagai Prediksi USBN Mataram (Suara NTB) Pra Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Sekolah Dasar (SD) dijadikan persiapan untuk memprediksi soal USBN. Sejumlah gugus dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di Kota Mataram mempersiapkan USBN lewat uji coba USBN SD. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohammad Sidik, M.MPd., Selasa (27/3) mengatakan, uji coba USBN dipersiapkan oleh K3S dan gugus sekolah masing-masing dengan melibatkan guru untuk menyusun soal. “Uji coba itu bisa jadi prediksi untuk USBN,” katanya.

Ia menjelaskan komposisi soal untuk USBN SD terdiri dari 75 persen dibuat daerah, dan 25 persen dari pusat. Pihaknya sudah memanggil tim penyusun soal, mereka diberikan bimbingan terkait jumlah soal, tingkat kesukaran, dan berbagai komponen lainnya.

Termasuk pendalaman materi USBN. “Petunjuknya kan 25 persen soal dari pusat. Kita juga dapat bimbingan dari pusat,” ujarnya.

Nantinya soal akan dicetak dan digandakan oleh Disdik Kota Mataram. Lebih dari 7.500 siswa kelas VI di Kota Mataram akan mengikuti USBN tahun 2018. Pada tahun ini USBN SD mengujikan tiga mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Berdasarkan POS USBN 2018, USBN SD akan dilakukan pada 3, 4, dan 5 Mei 2018. Sedangkan USBN susulan pada 7, 8, dan 9 Mei 2018.

Terkait dengan persiapan USBN, menurut mantan Kepala SMPN 5 Mataram ini, pihak sekolah memiliki inovasi masing-masing. Sekolah melaksanakan persiapan seperti uji coba dengan bekerjasama dengan gugus, K3S, dan Disdik Kota Mataram. Uji coba untuk USBN sudah dilakukan. Ia juga mengharapkan sekolah memperbanyak soal latihan.

Sidik menekankan,yang terpenting dari pelaksanaan USBN nanti yaitu kejujuran. Ia berharap hasil USBN yang baik didapatkan dengan kejujuran. “Teman-teman di sekolah sudah punya langkah untuk antisipasi semua, lewat gugus dan K3S. Paling penting kejujuran, mudahan hasil terbaik dengan kejujuran,” harapnya.

H. Lalu Mohammad Sidik (ron)

ngirimkan kapal dan pasukan ke perairan NTB. “Ilmu pada kesempatan yang langka, akan ada transfer of knowledge dari perwira dan pakar kepada masyarakat NTB, mari kita manfaatkan,” jelasnya.

Sementara Kapten (PM) Arga Yudishtira mewakili Danlanal Mataram menyampaikan, pimpinan organisasi yang

(Suara NTB/dys)

NARASUMBER - H. R. Sri Bintoro di hadapan puluhan mahasiswa saat menjadi narasumber pada pelatihan di Balai Diklat Koperasi NTB, Selasa (27/3).

Pendidikan Harus Dekatkan Anak Didik dengan Agama Mataram (Suara NTB) Pendidikan pada dasarnya dilakukan untuk pembentukan jiwa dan mental peserta didik. Untuk itu, mereka harus didekatkan ke arah pembentukan mental, terutama dekat dengan agama. Namun praktiknya, pendidikan belum mampu mendekatkan anak dengan agamanya, secara praktis maupun konsep. Namun justeru sebaliknya, menjauhkan anak didik dari nilai luhur agama.

Pemerhati Pendidikan NTB, H. R. Sri Bintoro, dalam sebuah acara kemahasiswaan di Balai Diklat Koperasi NTB, Selasa (27/3) mengemukakan bahwa saat ini dunia pendidikan tidak mengarahkan peserta didik dekat dengan agamanya.

Justeru sebaliknya, dunia pendidikan menjauhkan anak didik dari agamanya. Muatan konten atau materi pendidikan masih berorientasi pada materi, bukan pada kekuatan Tuhan sebagaimana diakui dalam agama sebagai pencipta. Sementara ruh ketuhanan pada konten pembelajaran tersebut, dinilai tidak ada.

Sebagai contoh kata Sri Bintoro, pada pe-

mahaman konsep teori gravitasi bumi yang diberikan terhadap peserta didik. Anak didik diberikan pemahaman bahwa hukum gravitasi bumi merupakan hukum yang ditemukan oleh Newton.

Padahal, tanpa Newton, proses gravitasi bumi itu tetap terjadi berkat adanya kekuatan sang Maha Pencipta. Sehingga Newton pada posisi ini, harus diposisikan hanya sebagai pengungkap kekuatan Sang Maha Pencipta.

Pemahaman seperti ini tidak diberikan terhadap anak didik. Hal ini berpengaruh dari aspek pemahaman yang salah bagi mereka.

Proses salah konsep dalam dunia pendidikan berlangsung cukup lama, hingga kini. “Pendidikan tidak mendekatkan anak didik terhadap Tuhannya,” urainya.

Sehingga anak didik lahir dengan membawa nilai kemanusiaan dan tidak dibina, serta tidak diberi ruh ketuhanan. Seban itu, mereka lahir membawa nilai kemanusiaan yang sekuler. “Pendekatan pendidikan lebih mendekatkan anak didik jauh dari Tuhan,” jelasnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) SMP Negeri 7 Mataram tidak saja dikenal sebagai lumbung prestasi utama dalam bidang olahraga. Namun sekolah terletak di Pagutan itu juga berprestasi dalam bidang seni. SMPN 7 Mataram kini terus mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler Gendang Beleq. Pasalnya, kegiatan ekstrakurikuler tersebut membawa berkah bagi sekolah dan juga siswa SMP Negeri 7 Mataram.

Kepala SMPN 7 Mataram H. Muhammad Sibawaih, S.Pd., menjelaskan, kegiatan ekskul Gendang Beleq cukup menguntungkan bagi sekolah dan siswa. Oleh karena itu, pihaknya tetap konsisten untuk terus mendukung dan mengembangkan bakat siswa di bidang ekskul Gendang Beleq.

Dikatakan Sibawaih, kegiatan eskul Gendang Beleq binaan SMP Negeri 7 Mataram cukup diminati masyarakat sekitar. Bahkan tidak jarang jasanya digunakan untuk mengisi acara pernikahan di tengah masyarakat. Caranya ialah dengan disewa.

Lebih jauh disebutkannya, ekskul Gendang Beleq yang ada di sekolah cukup menjadi perhatian masyarakat sekitar.

Pasalnya, ekskul bidang seni Gendang Beleq tersebut ternyata tidak hanya sebatas kegiatan biasa bagi siswa, melainkan warga mulai tertarik dengan ekskul Gendang Beleq yang ada di SMP Negeri 7 Mataram.

Menurut Sibawaih, ketertarikan masyarakat, lebih kepada karena kualitas musik dan personelnya tidak jauh beda dengan Gendang Beleq profesional. “Alhamdulillah Eskul Gendang Beleq kita ini dimanfaatkan oleh masyarakat

(Suara NTB/dok)

Muhammad Sibawaih sekitar dengan disewa. Makanya siswa kami jadi cukup terbantu,” katanya.

Selain mendapat biaya sewa atau upah, siswa juga semakin memacu keterampilannya pada kesenian tradisional tersebut.

Kondisi tersebut sangatlah bermanfaat untuk pihak sekolah dan siswa dan masyarakat yang menggunakan jasa dari Gendang Beleq siswa SMP Negeri 7 Mataram.

Pasalnya, siswa yang menjadi personil Gendang Beleq, akan menjadi semakin terampil jika kerap tampil di khalayak ramai seperti kegiatan nyongkolan yang digelar oleh beberapa pengantin.

Sibawaih berharap, melalui pemanfaatan jasa siswa pada ekskul Gendang Beleq oleh warga, tentu ini sebagai langkah untuk semakin memperlancar keterampilan sekaligus kemampuan siswa dalam memainkan alat musik tradisional tersebut. “Kami tidak hanya syukuri upah yang didapat siswa, tapi dengan aktifnya siswa tampil itu, akan membuat mereka menjadi terbiasa,” tutupnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 28 Maret 2018

Popda NTB

PON 2024

NTB - Bali Teken Nota Kesepahaman Calon Tuan Rumah Mataram (Suara NTB) Sehubungan dengan rencana NTB menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2024, pihak Pemprov NTB dengan KONI NTB telah membuat nota kesepahaman dengan Bali.

Pembuatan nota kesepahaman tuan rumah bersama Bali dan NTB di PON tahun 2024 itu telah dilaksanakan di Bali, Senin (26/3) lalu.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman tuan rumah berama PON 2024 itu pihak provinsi NTB dihadiri oleh perwakilan KONI NTB, Agus Hakim dan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin.

Hal ini disampaikan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (27/3) kemarin. “Alhamdulillah Nota Kesepahaman tentang Bali dan NTB sebagai tuan rumah sudah tuntas,” ucapnya.

Husnanidiaty Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan bahwa nota kesepahaman itu berisi tentang ke-

siapan NTB dan Bali menjadi tuan rumah PON tahun 2024. Diantaranya kesepahaman tentang sebanyak 56 cabor yang dipertandingkan di PON 2024 mendatang sudah dibuatkan dalam nota kesepahaman.

Lanjut Eni, nota kesepahaman yang dibuat secara bersamaan antara Bali dan NTB itu sedang diproses oleh Biro Kerjasama Pemprov Bali dan NTB. Rencananya akan ditandatangani oleh Gubernur Bali dan Gubernur NTB dalam Minggu ini.

“Diupayakan dalam waktu satu Minggu ini nota kesepahaman itu dapat ditandatangani Gubernur Bali dan GubernurNTB,” jelasnya. (fan)

Mataram, Loteng dan Lotim Rebut Emas Mataram (Suara NTB) Kontingen asal Kota Mataram, Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Timur (Lotim) berhasil merebut medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) yang berlangsung di Mataram, 25-30 Maret 2018. Medali emas Kota Mataram dan Loteng diraih di cabor tenis meja, sementara Lotim meraih medali emas di pertandingan tenis lapangan.

Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (27/3) kemarin mengatakan masing-masing medali emas yang direbut Kota Mataram, Loteng dan Lotim merupakan emas pertama di hari ketiga multi event pelajar regional NTB. Pasalnya pagi itu baru dua cabor yang sudah memasuki fase final, yakni tenis meja dan tenis lapangan.

“Pagi hari ini sudah dua cabor yang sudah penyerahan medali, yakni cabor tenis meja dan tenis lapangan,” ucapnya.

Pantauan Suara NTB di lokasi, laga final pertama Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) NTB 2018 dimulai dari cabor tenis meja tepatnya pukul 09.15 Wita. Berselang satu jam kemudian final di tunggal putri tenis lapangan.

Kota Mataram menempatkan satu atletnya sebagai peraih emas pertama lewat, M. Arif Azi setelah menjuarai nomor tunggal putra tenis meja, dengan mengalahkan Dodik Jayaprana dari Lombok Barat (Lobar). Selanjutnya medali perak diraih Dodik disusul Alpian Turik Taufik (Loteng) dan Tedy Mulyadi Saputra (Sumbawa) den-

(Suara NTB/ist)

PERAIH MEDALI - Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin berpose bersama atlet dan pelatih peraih medali emas, perak dan perunggu di pertandingan tenis lapangan tunggal putri Popda NTB, di Mataram, Selasa (27/3). gan medali perunggu.

Sementara Loteng meraih satu medali emas dari cabor tenis meja juga yang dipersembahkan Yuana Hermania Putri di nomor tunggal putri. Yuana mengalahkan pelajar asal Lombok Timur, Fadila Mayang Febriana yang harus puas mengantongi medali perak. Sedangkan medali perunggu nomor tunggal putri diraih Dewi Rahmati dari Lombok Utara dan Wulansari dari Kabupaten Dompu.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Ir H Husnanidiaty Nurdin, hadir langsung menyaksikan partai final tunggal putra dan putri tenis meja di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (27/3/2018). Husnanidiaty Nurdin yang disapa Eni pun mengalungkan medali kepada para juara. Hingga berita ini ditulis, cabor tenis meja

masih mempertandingkan nomer ganda putra dan putri.

Berselang satu jam, di pertandingan cabor lain (tenis lapangan) yang dilaksanakan di lapangan tenis Handayani juga telah melahirkan juara. Petenis putri asal Lombok Timur, Deisya Alfina mempersembahkan satu emas bagi kontingennya, setelahkan mengalahkan petenis tuan rumah Kota Mataram, Siti Soleha. Hasil itu membuat tuan rumah harus puas dengan medali perak. Medali perunggu di tenis lapangan putri diraih Anissa Aprilia A dari Sumbawa.

Hingga berita ini ditulis masih berlangsung pertandingan di delapan cabor, seperti sepak takraw, sepak bola, basket, pencak silat, bulutangkis, bola voli dan lainnya masih melangsungkan babak penyisihan. (fan)

Dari Arena Bola Basket

Kota Mataram Gulung KSB 94-10 Mataram (Suara NTB) – Tim bola basket Kota Mataram menunjukan perfoma terbaiknya di laga hari pertama. Tim asuhan pelatih, Noor Khairudin itu sukses menggulung tim Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan skor kemenangan yang meyakinkan 94-10 di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB yang berlangsung di GOR Bhakti Mulya Babakan, Selasa (27/3).

(Suara NTB/fan)

TENIS MEJA - Suasana pertandingan tenis meja ganda putri di ajang Popda NTB, di Gedung Graha Bhakti Pemprov NTB, Selasa (27/3).

Kemenangan tim ibukota NTB itu tidak lepas dari aksi gemilang beberapa pemain bintangnya. Seperti Kelvin, Yoga, Justin Ivanka, Gustin, Hendra dan Ari Sutrisna bermain sangat apik. Mereka berhasil menyarangkan sejumlah poin untuk kemenangan tim Kota Mataram.

“Yang paling banyak memasukan bola tadi Kelvin.

Dia memasukan bola lebih dari 20 poin,” ucap pelatih Bola Basket Kota Mataram, Noor Khaerudin saat diwawancara Suara NTB usai pertandingan.

Usai menggulung KSB di laga hari pertama, tim Kota Mataram akan melawan tim Kota Bima pada pertandingan terakhir babak penyisihan Grup A. Bertanding melawan tim Kota Bima di laga akhir babak penyisihan mendatang tim Kota Mataram mengaku siap menang. Maklum tim Mataram bertekad mengincar posisi juara.

Seperti diberitakan sebelumnya, cabang olahraga bola basket mempertandingkan 2 nomor yakni nomor putra dan putri. Untuk nomor putra diikuti 10 kabupaten/kota, yakni Kota Bima, Kota Mataram, Sumbawa, KSB, Dompu, Kab. Bima, KLU, Lotim, Loteng dan Lobar.

Sementara nomor putri diikuti lima tim, yakni Kota Mataram, Kota Bima, KLU, Lobar dan Loteng. Khusus di kelas putra dibagi tiga Grup, yakni Grup A, B dan C. Sementara kelas putri hanya satu grup. Dan masing-masing tim mencari poin tertinggi untuk bisa maju sebagai juara. (fan)

(Suara NTB/fan)

BASKET - Suasana laga antara tim basket Kota Mataram melawan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di penyisihan grup A pertandingan bola basket putra Pekan Olahraga Pelajar Dearah (Popda) NTB, di GOR Bhakti Mulya, Selasa (27/3).

Pengurus Renang Segera Dilantik Mataram (Suara NTB) Jajaran Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) NTB periode 2018-2023 segera dilantik. Pelantikan pengurus cabor renang yang dipimpin oleh Rahman itu akan digelar di Aula Handayani IKIP Mataram, Jumat (30/3) mendatang.

Demikian disampaikan Humas PRSI NTB, Ismail Marzuki yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (27/3) kemarin. “Pelantikan Pengprov PRSI NTB insyaallah akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Maret 2018 jam 14.00 di Aula Handayani IKIP Mataram,” ucapnya.

Sebagimana diketahui pengurys cabang olahraga renang NTB telah menggelar Musprov (Musyawarah Provinsi) di Mataram belum lama ini. Hasil Musprov itu telah memilih anggota DPRD Kota Mataram, Rahman sebagai pimpinan cabor.

Menurut Ismail, pimpinan cabor renang NTB itu terpilih secara aklamasi lewat Musprov PRSI NTB di Mataram Februari lalu.

Musprov PRSI NTB saat itu diikuti oleh pengurus cabang PRSI kabupaten/kota di NTB. Setelah melalui rangkaian pemilihan itu, Rahman dipercaya sebagai orang yang akan menahkodai organisasi olahraga renang di NTB. Dia menggantikan ketua PRSI NTB sebelumnya, Baiq Elok Megawati yang sudah dua periode memimpin cabor renang. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 28 Maret 2018

Halaman 12

Tuntut Perhatian Pemerintah

Guru Honorer Mengadu ke Gubernur Mataram (Suara NTB) – Seorang guru honorer yang mengaku dari Forum Guru Inpassing mengadu ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi usai meninjau alat radioterapi di RSUD NTB, Selasa (27/3) siang. Ia adalah Nur Wahidah, seorang guru honorer di MA Nurul Yakin Praya, Lombok Tengah (Loteng).

Pada kesempatan tersebut, Wahidah mempertanyakan adanya janji pemerintah yang akan memprioritaskan guru inpassing menjadi PNS. Selain itu, ia meminta su-

(Suara NTB/kir)

BARANG BUKTI - Kasat Reskrim Polres Loteng, Rafles Girsang, menunjukkan barang bukti bersama beberapa pelaku kajahatan yang berhasil ditangkap selama sepekan terakhir , Selasa (27/3).

Polres Loteng Tangkap Sembilan Pelaku Kriminal Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) berhasil membekuk tidak kurang dari sembilan orang tersangka pelaku kriminalitas didaerah itu. Termasuk satu tersangka kasus korupsi. Para pelaku ditangkap dalam operasi yang digelar selama sepekan terakhir kemarin. Beberapa di antarnya diketahui masih di bawah umur.

Mereka yang ditangkap di antaranya empat orang pelaku spesialis pembobol sekolah. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan empat unit laptop milik MA NW Liwung Desa Setuta Kecamatan Janapria, yang dibobol para pelaku pada Kamis (22/3). Dan selang dua hari kemudian para pelaku, Ra (21), IN (13), Sa (15) serta MZ (25) ditangkap di rumahnya masingmasing, di Desa Bleke dan Bilelando Kecamatan Praya Timur.

Kemudian polisi juga mengamankan dua orang tersangka penadah sepeda motor ha-

sil curanmor. Kedua pelaku ditangkap pada Sabtu (24/3). setelah polisi mendapat informasi ada sepeda motor tanpa surat-surat dijual oleh pelaku.

Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan lima unit sepeda motor berbagai jenis.

Sebelumnya pada hari yang sama, seorang warga Desa Kidang Kecamatan Praya Timur, PU alias Amaq Cemper (50) juga digelandang ke Mapolres Loteng. Dia diduga menganiaya tetangganya. Karena kasus gadai tambak ikan.

Di mana sebelumnya, pelaku ditawari gadai lahan tambak ikan oleh korban. Dengan nilai gadai sebesar Rp 10 juta sekitar dua bulan yang lalu melalui perantara Lalu Yayan. Namun setelah uang diberikan, lahan tambak udang yang dijanjikan tak kunjung ada.

Sehingga pada Sabtu kemarin pelaku mendatangi rumah korban dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam.

“Dalam sepekan ini cukup

banyak pelaku kejahatan yang kita amankan. Selaian pelaku pencurian, juga ada pelaku kejahatan lainnya,” terang Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Rafles Girsang, SIK., Selasa (27/3). Termasuk tersangka kasus korupsi dan kasus pencurian kayu.

Dari kasus tersebut, pihaknya masih memburu beberapa pelaku lainnya. “Masih ada beberapa pelaku lain yang masih kita buru. Adapun pelaku yang sudah tertangkap rata-rata pemain lama. Khususnya untuk kasus pencurian serta penadahan hasil curanmor,” pungkas Rafles. (kir)

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

paya gaji/tunjangan diberikan satu bulan sekali. Selama ini, gaji/tunjangan diberikan setiap tiga bulan bahkan empat bulan sekali.

“Bagaimana kelanjutannya, kita dengar guru inpassing untuk diprioritaskan jadi PNS. Forum guru inpassing, ada satu orang akan ke pusat.

Tapi apakah ada jaminan kami akan diangkat jadi PNS,” kata Wahidah.

Di hadapan gubernur, Wahidah menyampaikan gaji/tunjangannya belum dibayar. Karena sudah menjadi guru inpass-

ing, ia mendapat tunjangan sebesar Rp 2,5 juta per bulan.

“Kami ini sudah empat bulan belum dibayar. Katanya kami ini dibayar per bulan. Kapan kami diperhatikan,” tanyanya.

Ia berharap gubernur dapat menyampaikan aspirasi mereka. Supaya gaji/tunjangan dapat segera dibayarkan.

“Dalam satu bulan kami tak digaji. Dua bulan tak digaji.

Apa yang kami harapkan.

Minta tolong dengan hormat.

Perhatikan guru inpassing.

Gajinya supaya cepat dicairkan,” pintanya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan Pemda akan berikhtiar maksimal. Berkaitan dengan pengangkatan PNS, orang nomor satu di NTB ini menjelaskan bahwa itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Jadi kita maksimal mengikhtiarkan. Saya khusus akan minta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan sejauh mana upaya kita membantu teman-teman guru inpassing untuk bisa cepat jadi PNS,” tandasnya. (nas)

SMA Al-Ma’arif Harapkan Bantuan Fasilitas UNBK Mataram (Suara NTB) – Fasilitas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang lama di SMA Al-Ma’arif dikhawatirkan akan bermasalah atau rusak saat pelaksanaan UNBK. Pihak sekolah mengharapkan ada bantuan sarana UNBK. “Komputer untuk UNBK masih gunakan sarana yang lama. Kami harapkan kalaupun nanti dari pemerintah ada bantuan,” ujar Kepala SMA Al-Ma’arif Mataram, M. Furkan, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

RUPA-RUPA Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

Ia mengatakan, pihaknya hanya memiliki satu ruangan dengan 12 komputer dan satu server. Peralatan itu merupakan peralatan yang sudah lama. Ia mengkhawatirkan terjadi kendala saat pelaksanaan UNBK. “Salah satu yang kita butuhkan sarana untuk menjamin kelancaran UNBK, tapi kita tak berharap banyak kepada pemerintah, mudah-mudahan tidak ada kendala atau masalah,” harapnya.

Nantinya SMA Al-Ma’arif akan melaksanakan UNBK dengan dua sesi. Peserta UNBK sebanyak 23 siswa, dengan rincian 11 orang jurusan IPA dan 12 orang jurusan IPS. Ia mengklaim jumlah siswa yang sedikit tidak menjadi halangan un-

tuk ikut UNBK. Di tahun 2017 lalu, SMA Al-Ma’arif bergabung dengan tiga sekolah lainnya untuk menyelenggarakan UNBK. SMA Al-Ma’arif, SMA Trisakti, SMA Janamarga, dan SMA Saraswati memilih menggelar UNBK di satu lokasi yang sama, yaitu di laboratorium komputer milik SMK Bina Bangsa.

Pada tahun 2018 ini, sekolah-sekolah itu juga melaksanakan secara mandiri atas dasar saran dari Kemendikbud. SMA AlMa’arif sendiri ingin melaksanakan secara mandiri karena memang arahan dari Kemendikbud. Apalagi di tahun lalu sudah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara.

RUPA-RUPA

HILANG

PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)

HLG STNK R2 HONDA DR3522CD NOKA/NOSIN:MH1JFD217DK589679/ JFD2E-1585710 AN. HUSNUL MA’AB HLG DSKTR JL SULTAN KAHARUDIN SEKARBELA MENUJU PUNIA

KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

HLG STNK R2 HONDA DR2876AL NOKA/NOSIN:MH1NFGE111K075305/NFGEEL1075484 AN.EDY SARJAYA MUIS,SE DSKTR KOTA MATARAM

Furkan berharap terjadi peningkatan prestasi pada UNBK tahun 2018 nanti.

Apalagi pihaknya juga sudah melaksanakan pengayaan bagi siswa kelas XII. Pada bulan Februari dan Maret melaksanakan ujian praktik bagi siswa kelas XII jurusan IPA dan IPS. “Kita harapkan prestasi lebih memuaskan dibandingkan tahun sebelumnya,” harapnya. (ron)

HILANG HLG BPKB R4 SUZUKI DR1071XA NOKA/ NOSIN:MHYJTE54V6J100282/J20AID-200511 AN. AQI SULAEMAN AKBAR HLG DSKTR JL. PAGUTAN KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR5560DY NOKA/ NOSIN:MH328D2039K082965/ 28D-1080062 AN. NAHDI HLG DSKTR JL. LANGKO KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR5914BS NOKA/ NOSIN:MH1JF5117AK601400/ JF51E-1602892 AN. RATIH KOMALASARI,SE HLG DSKTR JL. SANDUBAYA MATARAM MENUJU SELAPARANG CAKRANEGARA

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk.

Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 28 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Rabu, 28 Maret 2018

Halaman 14

Emosi dan Senyum ’’Ketulusan’’ Sukseskan Program RTLH BERTAMBAHNYA jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) atau rumah kumuh harus menjadi atensi Pemkot Mataram.

Pasalnya, Pemkot Mataram sudah cukup banyak menggelontorkan anggaran untuk penanganan rumah kumuh. Bahkan, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menyerukan percepatan pembangunan. Dalam bidang infrstruktur salah satunya, dia menjanjikan rumah kumuh di Kota Mataram bakal tuntas dalam satu periode atau lima tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Hal ini pernah disampaikan Walikota Mataram pada Bulan April 2011 lalu. Seperti diketahui pada tahun 2011 itu, Pemkot Mataram merehab 500 rumah kumuh. Termasuk rumah untuk nelayan yang masih mendiami garis pantai di sekitar Pantai Penghulu Agung. Anggaran rehab rumah kumuh sebanyak 500 unit lebih itu, berasal dari berbagai sumber. Yakni dari Kementerian Perumahan Rakyat sekitar 100 unit rumah, dari Bazda Kota Mataram 40 unit, PU Kota Mataram 36 unit, BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Mataram 50 unit dan dari BPM Provinsi NTB sekitar 300 unit rumah.

Kala itu Walikota bertekad akan menuntaskan rumah kumuh dalam waktu lima tahun. Para penerima bantuan renovasi rumah kumuh akan diberikan bantuan dalam bentuk bahan-bahan bangunan senilai Rp 5 juta. Sedangkan untuk pembangunan baru, dialokasikan Rp 10 juta. Selain itu, Walikota menyebut, penerima bantuan renovasi rumah kumuh adalah kepala keluarga dengan penghasilan di bawah Rp 2 juta. Nyatanya sampai saat ini, jumlah rumah kumuh malah tercatat sekitar 2.000 unit.

Padahal, Mataram ditargetkan bebas rumah kumuh tahun 2013 lalu. upaya untuk menuntaskan rumah kumuh ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Pemkot membentuk tim yang bertugas melakukan evaluasi terhadap calon penerima manfaat. Tim itu bertugas mengevaluasi dan mendata rumah kumuh yang ada dengan metode door to door.

Ini dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi rumah yang bersangkutan. Apakah memang layak mendapat bantuan atau tidak. Jumlahnya rumah kumuh yang dilakukan rehab terus bertambah dari tahun ke tahun. Mengantisipasi rumah yang mendapat bantuan menjadi kumuh kembali, mereka yang mendapat bantuan diimbau agar memelihara tempat tinggalnya.

Untuk mempercepat penyelesaian rumah kumuh, program itu tidak hanya ada di BPM, akan tetapi di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Warga yang rumahnya terkatagori kumuh sesuai standar atap, lantai dan dinding diberikan bantuan berupa materiil. Bantuan ini bersifat stimulus, diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat di sekitarnya untuk ikut membantu mereka yang kurang mampu.

Oleh karena itu, bantuan renovasi rumah tidak layak huni atau rumah kumuh di Mataram harusa dikawal betul. Tidak saja ketika diberikan bantuan material renovasi rumah tersebut, tapi juga pascarenovasi. Sebab, ada kecenderungan warga bergantung pada bantuan pemerintah. Termasuk dalam hal renovasi rumah tidak layak huni. Setelah menerima bantuan, masyarakat terkesan cuek terhadap pemeliharaan. Padahal, Pemkot Mataram selaku donatur RTLH, ketika memberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni, berharap, ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut mensukseskan program pemerintah tersebut. (*)

MOSI dan senyuman, dua hal berkaitan. Keduanya tarik menarik pada kedirian setiap individu. Hal ini bisa mempertegas bahwa tersenyum tak bisa lepas begitu saja dari emosi.

Lain orang, lain pula kadar emosi dan kemudahan ia memberi senyum kepada orang lain. Ada yang mudah senyum, tapi lekas emosi. Ada yang sulit mengendalikan emosi, tapi sangat mudah tersenyum. Terdapat pula tipikal orang yang sangat mudah emosi, sangat mudah pula untuk tersenyum. Tapi sayangnya, tipe ketiga ini terbilang langka. Tipe lain, ada yang suka senyum disebabkan memperoleh sesuatu, sebaliknya ia tidak akan pernah tersenyum jika sesuatu itu merugikan dirinya.

Beruntunglah orang yang memiliki kriteria yang ketiga tersebut.

Orang yang biasa tersenyum, yaitu orang yang bisa dan terbiasa mengontrol reaksi yang ia hadapi baik psikologis dan fisiologis dalam keadaan apapun. Selain sikap tulus telah tumbuh dalam diri orang yang doyan tersenyum, sikap senyum mencerminkan seseorang telah terlatih dengan berbagai persoalan serta kuat menjalani apa yang sedang dihadapinya. Selain juga, ia memahami secara benar nilai-nilai kemanusiaan karena senyum mampu memercikkan sinar ketulusan dalam menerima sesuatu yang berlainan.

Berlainan pilihan, pemikiran, gerakan dan sebagainya. Kebiasaan tersenyum menghendaki ketiadaan ekspresi yang bengis. Bengis biasanya awal sikap over emotif yang kemudian mewujud dalam tindakan premanis-brutal. Oleh karena senyum dan emosi kerap berbarengan, berkejaran, maka utamakanlah senyum terlebih dahulu ketimbang emosi.

Mengapa? Karena senyum menggambarkan reaksi yang lebih bisa ditangkap orang untuk membuat orang lain senang, gembira, juga dihargai.

Membuat orang merasa senang, gembira dan dihargai adalah perilaku terpuji, bahkan Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk bisa membuat orang yang ada di sekelilingnya merasa nyaman dengan keberadaan dirinya. Salah satu sikap sederhana yang bisa dilakukan yakni membiasakan diri untuk selalu tersenyum terhadap orang lain. Siapa saja, tanpa pandang bulu. Senyum yang diberikan itu tidak terikat, namun bisa dilakukan kapan saja, di mana dan dalam

RADIO

Oleh : Masyhur (Pengajar di UNU NTB. Mengelola Yayasan Bina Muda Insani (YBMI)) kondisi apapun.

Senyum itu sedekah. Bahkan disebutkan, bahwa jika ada orang tidak mampu bersedekah secara materi, cukuplah pihak bersangkutan bisa memberikan senyuman kepada orang lain. Mengapa dengan senyuman?

Lantaran, orang dan siapa yang ada di sekelilingnya pasti bahagia melihat seseorang tersenyum. Senyum, bisa mencairkan suasana, senyum bisa membuat otot-otot kaku, leluasa bergerak. Senyum bisa membuat suasana yang tadinya tegang, berubah tenang dan santai, bahkan bisa lebih dari itu. Yang pendek kata dengan tersenyum; bisa membuat orang bahagia.

Jika iya, senyuman, kita yakini sebagai sesuatu yang positif dan membawa efek kebaikan, rasa-rasanya, situasi dan keadaan serta berbagai fenomena yang saat ini sedang kita hadapi bahkan bisa menjadi ancaman yang mengusik harmoni kehidupan masyarakat, sedikit tidak bisa diminimalisir dengan selalu tersenyum. Dengan kata lain, sembari bekerja, berjuang, berusaha dan berikhtiar keluar dari masalah, senyum bisa menjadi faktor komplementer berikutnya yang bisa dijadikan tips ampuh untuk tenang dan merasa rileks di tengah persoalan yang sedang menghimpit. Tak salah vocalis Dewa 19 Ahmad Dani memberi judul pada satu tembang miliknya; Hadapi dengan Senyuman. *** Kita ketahui bersama, 2018 hingga menjelang Pilpres, kita menghadapi tahun politik. Biasanya menghadapi pemilu, segala sesuatu yang tidak dikehendaki sering menimpa di tengah-tengah kehidupan. Belum lagi, berseliwerannya isu-isu politik yang rentan menimbulkan gesekan-gesekan di tengah kehidupan masyarakat. Mobilisasi masa besar-besaran dalam pemilu kerap memicu konflik yang sulit dihindari. Tak terkecuali, saat musim kampanye para kondidat. Semuanya, dalam sekejap bisa terjadi. Tidak lebih akibat perbedaan pandangan dan pilihan. Terkadang kawan menjadi lawan. Pemandangan lebih ekstrim lain—demi kepentingan pribadi, seseorang bisa menghalalkan berbagai cara meraih apa yang hendak dicapai.

Meraih segala sesuatu yang diinginkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan biasanya terdorong kuat oleh emosi “negatif” yang

mana emosi tersebut telah dijejali hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah tidak bisa dikendalikan, pastinya, menggiring seseorang untuk melakukan pelanggaran yang tidak bertentangan dengan norma dan aturan. Sebaliknya orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu dituntun untuk berbuat sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Lantas, muncullah sikapsikap yang pandai menghargai, menghormati dan tindakan yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan.

Jika demikian kenyataannya, akan tampak kemudian, wajah-wajah yang menghadirkan kesejukan bagi siapapun. Berada di dekat sosok yang senantiasa tersenyum, orang merasa nyaman dan merasakan keteduhan bathin, ibarat sedang berdiri di bawah pohon yang rindang, untuk berlindung dari terik mentari di siang hari. Itulah kelebihan seorang yang dengan sangat mudah melempar senyum.

Beruntunglah orang-orang yang bisa membuat orang tersenyum, tersenyum dalam arti senyum “penuh ketulusan”. Ketulusan menurut tokoh Muhammadiyah, Buya Syafi’i (2000) berarti kebersihan dan keikhlasan. Ketulusan bisa meng-kayakan hati, karena ketulusan memang kaya makna.

Ketulusan itu, landasan perbuatan yang penuh pengorbanan dan tanggung jawab. Dan manusia harus rela berkorban, mau bertanggung jawab atas segala yang dilakukan. Sikap tanggung jawab menurut Al-Maududi dalam bukunya Esensi Al-Qur’an, adalah salah satu kriteria seseorang menjaga etika (Asmani, 2008). Lebih jauh, pengorbanan dan tanggung jawab dalam prosesnya melibatkan banyak pihak, sekeliling kita, yang sudah seharusnya diperlakukan dan dihargai sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. “Hargailah orang lain, maka kita akan dihargai” demikian ungkapan bijak yang sering kita dengar.

Belakangan ini, kehidupan kita disuguhkan berbagai fenomena menghebohkan. Apa yang disuguhkan hampir dipastikan menyita perhatian semua orang. Aksi provokasi, perampokan, penipuan. Belum lagi berita hoax mengandung SARA yang terus tersebar di sanasini, melalui berbagai sosial media.

Jika semua itu tidak mampu disikapi dengan baik, boleh jadi akan memunculkan ketegangan. Ketegangan sering dipicu antara lain karena minimnya kepemilikan sesuatu ‘sikap’ yang baik. Inilah yang diungkapkan William James bahwa sesuatu yang baik adalah sesuatu yang memberikan kita kehidupan yang lebih memuaskan.

Kalau sekirannya demikian, sikap bisa dijaga, efek resiko buruk bisa diminimalisir dan cenderung tak akan terjadi. Bukankah situasi demikian yang selalu diharapkan!.

Untuk itu, segala hal harus diantisipasi sejak dini untuk terhindar dari berbagai ancaman, baik ancaman keamanan, provokasi, ancaman kehidupan berdemokrasi dan berbagai ancaman lainnya, terlebih dalam situasi dan kondisi pemilu / pilkada serentak yang sedang dan akan kita hadapi. Mari bendung segala bentuk ancaman dengan tetap mengedepankan sikap bijak dan cerdas. Satu lagi, terus menebar senyum. Tanpa itu semua, seringkali egoisme lebih ditonjolkan, pelanggaran demi pelanggaran pun dilakukan, hanya karena tak pernah sanggup terikat aturan.[]

Kunjungan pasien kanker RSUD NTB capai 4.208 orang Telisik penyebab meningkatnya penderita kanker

*** Mataram belum bebas Anjal Penertiban harus lebih tegas

***

Kunjungan Pasien Kanker RSUD NTB Capai 4.208 Orang Mataram (Suara NTB) Jumlah penderita kanker di NTB terus meningkat. Hal ini terlihat dari angka kunjungan pasien kanker di RSUD NTB pada 2017 lalu yang mencapai 4.208 orang. Angka ini melonjak cukup tinggi dibandingkan 2016, yang mencapai 1.368 orang.

Direktur RSUD NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM mengungkapkan berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, angka prevalensi penyakit kanker sebesar 0,6 persen dari total penduduk NTB. Sehingga perlu atensi khusus. Ia menyebut, penyakit kenker yang banyak ditemukan di NTB, yakni kanker payudara dan kanker leher rahim. ‘’Memang pasien kanker kita dengan jumlah cukup tinggi kasusnya. 120 pasien kanker per hari yang dirujuk ke luar daerah.

Baik itu ke Bali, Surabaya, Jakarta dan Malang,” kata Hamzi ketika dikonfirmasi usai kunjungan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi ke Instalasi Radiologi RSUD NTB, Selasa (27/3) siang.

Hamzi mengatakan, gubernur secara khusus mengunjungi ruang radioterapi. Dimana, RSUD NTB baru mengadakan peralatan tersebut pada 2017 lalu. Alat ini akan dioperasionalkan untuk menekan jumlah pasien kanker yang dirujuk ke luar daerah paling lambat akhir Juli mendatang.

Ia menjelaskan, untuk pengobatan pasien kanker, dilakukan melalui tiga cara. Yakni pembedahan, kemoterapi dan radioterapi. Melihat tingginya kasus kanker di NTB, Hamzi mengatakan semua harus bergerak. ‘’Kuncinya bagaimana deteksi dini, promotif dan preventif. Ketika pasien sudah mau dirujuk ke rumah sakit, dia sudah terdeteksi sejak awal. Karena jauh lebih baik melakukan pencegahan daripada pengobatan,’’ ujarnya.

Ia menyebutkan, pasien kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan 10 penyakit terbanyak yang ditangani di RSUD NTB. Sehingga, untuk menekan kasus kanker ini, perlu dilakukan upaya preventif.

Jika mesin radioterapi yang ada di RSUD NTB tersebut beroperasi, Hamzi mengatakan pasien yang selama ini antre untuk operasi sekitar 5 – 6 bulan akan bisa dilayani di NTB. Bahkan, pasien rujukan dari provinsi tetangga, seperti NTT juga dapat di-

tangani di RSUD NTB. Menurutnya, alat radioterapi ini sangat terbatas di Indonesia. Ia menyebut hanya ada di 16 rumah sakit yang ada di Indonesia, termasuk NTB. Hamzi menjelaskan, belum beroperasinya alat ini karena ada beberapa rekomendasi dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) yang harus ditindaklanjuti dan dilengkapi. Sehingga safety pasien benar-benar menjadi perhatian.”Mudah-mudahan paling cepat akhir Juli beroperasi,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, akibat tidak adanya fasilitas radioterapi, sebanyak 120 pasien kanker terpaksa harus ditujuk ke luar daerah setiap hari. Bahkan, pasien kanker yang dirujuk tersebut terpaksa harus menunggu 5 – 6 bulan untuk dapat dioperasi.

Dengan adanya fasilitas radioterapi di RSUD NTB ini, kata gubernur, diharapkan semua pasien kanker dapat ditangani di NTB. ‘’Yang selama ini kita kirim rujukannya ke luar daerah. Ini bagian dari menjadikan rumah sakit kita ini menjadi pusat penanganan lanjut,’’ katanya.

Menyinggung masih adanya keluhan-keluhan dari pasien terhadap pelayanan di rumah sakit milik Pemprov NTB itu? Gubernur mengatakan, setelah semakin banyak cakupan jaminan kesehatan. Maka semakin banyak orang yang berobat ke rumah sakit. Mulai dari fasilitas kesehatan tingkat dasar sampai rujukan di RSUD NTB. ‘’Cuma, kadang-kadang sebagian langsung kemari. Akhirnya menumpuk di RSUD NTB,” ujarnya.

Untuk itu, ia sudah meminta Direktur RSUD NTB berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Supaya fungsi penyelesaian di fasilitas kesehatan kabupaten/kota dimaksimalkan. Pihak RSUD kabupaten/kota diminta jangan terlalu cepat mengirim pasien rujukan ke RSUD NTB jika masih mampu ditangani di sana. ‘’Supaya pasien tidak menumpuk. Sebab kalau menumpuk, kita sulit karena ada keterbatasan, alat, SDM terbatas. Jadi, saya berharap sistem itu bisa dilaksanakan dengan baik. Rujukan berjenjang supaya masyarakat juga tidak harus pergi ke RSUD NTB,” harapnya. (nas)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 28 Maret 2018

Ustadz Amrul Jihadi: Ali BD Tegas dalam Memimpin Dari Hal. 1 Yakni mengikuti jejak Rasulullah SAW yang siddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Keempat sifat Rasulullah SAW itu bisa ditemukan pada diri Ali BD. Amrul Jihadi ini mengatakan, sangat mengaku sosok Ali BD.Diceritakan, dia mengenal Ali BD sejak tahun 2007.

Waktu beliau jadi bupati yang pertama di Lombok Timur.

Sejak itu dia terus mengikuti kegiatan Ali BD yang dilakukan di Lombok Timur.

Setelah itu Ustadz ini mulai tertarik dengan Ali BD yang bisa kita katakan sebagai calon pemimpin yang bersahabat. ‘’Itu yang membuat saya ingin kenal dengan beliau lebih dekat lagi. Alhamdulillah saya bisa bertemu waktu itu di tahun 2007, meskipun itu pertemuan yang singkat,’’ tuturnya.

Kebijakan zakat yang dilakukan Ali Dachlan Itu sangat dikagumi Ustadz. Diuraikan, pada bulan Agustus 2016, Ustad Amrul Jihadi ini menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Kreatif dan Pemberdayaan Zakat Lombok Barat, bersama TGH Muhlis Ibrahim dan beberapa tuan guru dan lima komisioner Baznas. Waktu itu, katanya dia nyatakan ajakannya berkunjung studi banding ke Lombok Timur.

Karena Lombok Timur diketahui merupakan daerah yang pertama menerapkan zakat bagi para pegawai negeri sipil dan para pengusaha. Ahlasil, kunjungan dari Badan Amil Zakat Lombok Barat ini diterima luar biasa.

Beliau bisa membuat program-program kedepan khusus untuk masyarakat Lombok Timur dan NTB pada umumnya.

Salah satu program beliau sekarang, ingin mendirikan Rumah Sakit Dhuafa. Bagi yang lain jelas ini sangat berat. Namun bagi sosok Ali BD bisa mengoptimalkan potensi.

Zakat sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat.

Perhatian Ali BD terhadap masyarakat lain juga sangat luar biasa.

Pernah suatu waktu, Ustad Amrul Jihadi ini menggelar kegiatan pelatihan Gerakan Pemuda Anshor. Tanpa diminta, Ali BD langsung memberikan bantuan dua ekor sapi dan uang tunai Rp 10 juta.

Padahal ia mengaku hanya mengundang Ali BD secara sederhana. Kehadiran beliau tanpa dikawal, dan beliau hanya datang dengan sopir.

Di mata masyarakat Lombok Barat, Ali BD ini sudah sangat lama dikenal.

Ada satu jembatan yang namanya “Jembatan Ali Bin Dachlan.” Itu berada di daerah Kecamatan Lingsar, tepatnya di Desa Langko. Ustad mengatakan pernah lewat di sana. Katanya itu dibangun sebelum Ali BD jadi apa-apa. Ali BD sudah membuat bangunan yang merupakan penghubung baik untuk kegiatan anak-anak, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. “Pokoknya itu jalur masyarakat yang sangat besar dirasakan manfaatnya,” urainya.

Ali BD ini lanjutnya sangat tepat menjadi Gubernur NTB. Dialah sosok yang betul-betul dibutuhkan oleh NTB. Pemimpin yang pro tehadap rakyat.

Memberikan bantuan tanpa pandang bulu.

Jika pemimpin NTB sebelumnya masih ada kesan bahwa pembangunan masih sifatnya sektoral, belum rata, namun tidak berlaku bagi Ali BD. Saya melihat Ali BD, kata Ustad ini kalau dia menjadi gubernur akan sangat profesional dan sangat adil dalam menjalankan kegiatan pembangunan khususnya di NTB. (*)

Siapkan Pasukan Pemukul Dari Hal. 1 Mereka siap di markas dan setiap saat bisa diberangkatkan ke titik-titik rawan. ‘’Menghadapi Pilkada 2018, kami siapkan kekuatan penindak di Yonif/ 742 ini, yang diturunkan ketika dibutuhkan setiap saat oleh kepolisian,’’ kata Danrem 162/ WB Kol.H. Farid Makruf, MA usai pelantikan Danyonif 742/ SWY, Selasa (26/3).

Teknis back up pasukan Yonif/ 742 tersebut dengan berkoordinasi sampai ke wilayah Kodim tiap daerah. Setiap informasi di daerah akan diserap dan dijadikan bahan pertimbangan untuk kajian situasi. ‘’Nantinya jika Polda NTB

membutuhkan, pasukan yang standby inilah yang akan diterjunkan di titik-titik rawan itu,’’ ujarnya.

Mengenai jumlah pasukan, tidak ditentukan secara khusus. Namun akan menyesuaikan dengan kebutuhan pihak Polri. ‘’Dengan kesiapan maksimal, jumlah pasukan yang kita siapkan cukup dan proporsional,’’ ujarnya.

Demikian juga dengan peralatan atau senjata yang disiapkan, lengkap sesuai kebutuhan. Pasukan ini dinilai sangat terlatih.

Salah satu torehan prestasinya dengan menjuarai Batalyon Tangkas yang diadakan Mabes TNI. (ars)

Tak Patuhi UU Dari Hal. 1 Pada 2017, hingga Selasa (27/ 3), baru empat badan publik yang menyerahkan laporan.

Yakni, RSJ Mutiara Sukma, RSUD NTB, PPID Lombok Barat dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB. Sementara, 84 badan publik lainnya, seperti PPID Pemprov NTB dan PPID sembilan kabupaten/kota, belum melaporkan layanan informasi publik. ‘’Selain memberikan teguran, ini akan kita sampaikan ke pimpinan daerah. Bagaimana kondisi laporan layanan informasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini gambaran instansi atau OPD yang belum,’’ kata Hendriadi di Mataram, Selasa (27/3) siang.

Ia menjelaskan, salah satu kewajiban badan publik dalam pelaksanaan UU KIP adalah membuat dan mengumumkan serta menyampaikan salinan laporan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 4 huruf j yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban badan publik adalah membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai dengan peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.

Ia menjelaskan, KI NTB meminta kepada semua badan publik di lingkup Pemprov NTB untuk segera membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik sebelum 31 Maret 2018. Tenggat waktu yang disebutkan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pal-

ing lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Selain membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik, badan publik juga berkewajiban menyampaikan salinan laporan tersebut kepada Komisi Informasi. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa salinan laporan sebagaimana dimaksud pada (pasal 36 UU KIP) ayat (1) disampaikan kepada KomisiInformasi.

“Komisi Informasi akan melayangkan surat teguran kepada badan publik di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang belum menyampaikan laporannya ke KI NTB. Teguran ini penting disampaikan karena tingkat kepatuhan badan publik dalam menyampaikan laporannya tahun sebelumnya sangat rendah,’’ kata Hendriadi.

Ia menggambarkan, pada tahun 2015, dari 86 badan publik termasuk di dalamnya instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota, hanya 7 badan publik yang menyampaikan laporan ke KI NTB. Selanjutnya, pada tahun 2016 hanya 11 badan publik. Sedangkan pada tahun 2017 baru 4 badan publik yang menyampaikan laporan yakni RSUD NTB, RSJ Mutiara Sukma, Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kominfotik NTB. Hendriadi mengatakan, penyampaian laporan ini merupakan indikator penting dalam penilaian peringkat keterbukaan informasi badan publik.

Karenanya, KI NTB meminta semua badan publik untuk segera menyampaikan laporannya. Laporan yang harus dibuat tidak sekadar laporan. (nas)

Halaman 15

Danyonif 742/SWY Diminta Hindari Pelanggaran Anggota Mataram (Suara NTB) Komandan Yonif 742/SWY berganti ditandi dengan sertijab Selasa (27/3) pagi. Sertijab dipimpin langsung Danrem 162/ WB Kol.Inf H. Farid Makruf,M.A., di Lapangan Yonif 742/ SWY Gebang Mataram.

Pergantian Danyonif 742/ SWY dari pejabat lama Letkol Inf M. Fuad Suparlin kepada pejabat baru Mayor Inf Agus Prihanto Donny, S.Sos. Danrem menyampaikan apresiasi kepada Danyonif lama, yang salah satu prestasinya berhasil menuntaskan tugas pengamanan perbatasan RI - Timor Timur tahun 2017 lalu. Ia

berharap kepada Danyonif yang baru, agar amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan. ‘’Saya mengingatkan kepada pejabat Danyonif 742/SWY yang baru agar melanjutkan dan meningkatkan berbagai program yang telah dikerjakan oleh pejabat sebelumnya. Terutama dalam menyiapkan personel Ton Tangkas yang nantinya akan mewakili Kodam IX/ Udayana,’’ harap Farid.

Selain itu sambungnya, Danyonif 742/SWY yang baru agar selalu dekat dengan anggota dan lakukan pengawasan melekat dari pimpinan. Seh-

ingga tidak ada yang melakukan pelanggaran sekecil apapun terutama terkait penyalahgunaan narkoba. ‘’Semoga dengan pergantian pejabat ini, Yonif 742/SWY tetap sukses dalam menjalankan tugas dan menjadi kebanggaan TNI AD khususnya Kodam dan jajaran serta masyarakat NTB,’’ pungkasnya.

Sertijab Komandan Yonif 742/SWY dihadiri oleh para para Dandim dan Kasi Korem 162/WB, Kepala Binda NTB, Danlanal Mataram, Danlanud Rembiga, Waka Polda NTB, para Perwira, Bintara dan Tamtama serta Ibu-ibu Persit

Ada Rencana Besar untuk Sakra Timur WILAYAH Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur diketahui merupakan daerah yang luas potensi persawahannya. Hanya saja, persoalan irigasi masih menjadi kendala besar. Hal ini pula yang turut menjadi pertanyaan warga Sakra Timur saat Ali- Sakti kampanye dialogis di Lapangan Malubar, Selasa kemarin.

Kata Ali Dachlan, selama ini persoalan air irigasi pertanian di wilayah Sakra Timur menjadi perhatian serius. Beberapa solusi sudah dipersiapkan.

Sempat terpikir akan melubangi Bendungan Pandanduri dan mengalirkan airnya ke sawahsawah petani di Sakra Timur.

Akan tetapi cara tersebut masih banyak kekurangan.

Lahan pertanian di wilayah Sakra Timur ini lanjutnya sudah direncanakan dengan baik solusi masa mendatang penanganan irigasinya. Secara

bertahap, sudah dilakukan pembangunan jaringan irigasi dengan alokasi anggarna Rp 16 miliar. ‘’Itu bagian dari rencana besar kita untuk Sakra Timur,’’ ucap Ali Dachlan.

Cara yang paling efektif yang akan dilakukan adalah dengan membangunkan dam baru. Sudah mulai dirancang lokasi pembangunan dam yang diyakinkan akan mengairi lahan-lahan pertanian milik warga Sakra TImur.

Ali BD mengaku, paling susah dengan melihat fakta air Pandanduri belum bisa masuk ke Sakra Timur. Kejadian kekeringan yang sempat melanda beberapa waktu lalu membuat Bupati Lotim ini turun langsung mencoba memberikan solusi. Dibawakan air menggunakan mobil tangki.

Ke depan, sambungnya, pembangunan dam akan menjadi skala prioritas dalam

kepemimpinan Ali BD. Rencanarencana pembangunan dam yang dulunya banyak hanya sekadar cerita siap akan direalisasikan.

Seperti diwujudkan Ali BD saat cerita lama puluhan tahun lamanya tentang Pandanduri. Ali BD berani menganggarkan pertama kali tahun 2004 silam.

Pembangunan Dam besar ini pastinya butuh anggaran besar. Pemerintah kabupaten belum mampu. ‘’Saat jadi gubernur nanti kita akan selesaikan, termasuk Dam Mujur di Lombok Tengah yang sudah lama juga hanya jadi cerita dan saya tidak sabar untuk mewujudkannya,’’ paparnya.

Ditambahkan, di Lombok selama kurun wkatu 30 tahun hanya tiga dam dibangun. Dam Batujai, Dam Pengga dan Pandanduri.

Beda dengan di Sumbawa, sudah dibangun Dam Mamaq, Batubulan, Parado, Kalimantong, dan dam dam lain. (rus)

Katering Diklat BPSDM Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Sustri, pemilik Katering Nurani usai usai diperiksa mengaku hanya meneken kontrak untuk tahun 2016 dan 2017, sebesar Rp 80 juta. Dalam kontrak, ia diminta menyuplai makanan khusus untuk Diklatpim III Provinsi NTB. ‘’Saya waktu itu masukkan company profile, lalu dipanggil untuk teken kontrak Rp 80 juta dua tahun,’’ ungkapnya kepada Suara NTB. Ia mengaku mendapat pembayaran bertahap. Termin pertama 91 persen dan termin

kedua 9 persen. ‘’Semua sudah dibayar,’’ katanya.

Selain CV. Nurani sejumlah penyedia logistik lainnya juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Informasi Suara NTB, Bidang PMKF pada BPSDM yang menangani soal Diklat, membuat kontrak dengan sejumlah rekanan. Mengingat dalam setahun, ada empat Diklatpim dilaksanakan, baik untuk tingkat Provinsi NTB maupun kabupaten dan kota se NTB. Nilainya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Penyidik sedang mengusut indikasi fiktif

dan dugaan mark up pada kontrak dengan rekanan tersebut.

Mengenai pengembangan penyelidikan kasus ini, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH belum bisa dihubungi hingga berita ini ditulis sore kemarin.

Sebelum mengarah ke katering, sejumlah saksi sudah diperiksa sebelumnya dari kalangan internal BPSDM. Terakhir Kabid PMKF, Muhammad Fauzan memenuhi panggilan penyidik Senin lalu. Pada penjelasan singkatnya, Fauzan membantah sejumlah item penganggaran untuk kegiatan Diklat tersebut fiktif. (ars)

Bank NTB Apresiasi Dukungan DPRD NTB Dari Hal. 1 Targetnya, pertengahan tahun 2018 ini, konversi telah dilakukan. Dengan disahkannya Perda Konversi oleh legislatif, otomatis cita-cita konversi memasuki babak akhir.‘ ’Tinggal kita ajukan izin konversi ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Secepatnya,’’ kata Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir, didampingi Direktur Kepatuhan Ferry Satrio dan Direktur SDM, B.Dien Rosana Juwita di Kantor Pusat Bank NTB, Selasa (27/3) kemarin.

Manajemen secara resmi menyampaikan apresiasi, sekaligus terimakasih kepada legislatif di Udayana. Dengan ditetapkannya Perda Konversi ini, artinya legislatif dan eksekutif terutama pemegang saham, senafas mengantarkan Bank Pembangunan Daerah ini menjadi bank syariah, sesuai karakter religius masyarakat NTB. Meskipun, perbankan syariah adalah rahmatan lil alamin (un-

tuk semua kalangan).

Konversi adalah PR berat yang diamanatkan oleh pemegang saham. Apalagi proses konversi harus berjalan sesuai rencana, disamping bank harus tetap memenuhi target bisnisnya. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, kerap kali memberikan semangat kepada H. Komari Subakir dan gerbongnya untuk tetap ikhlas menjalankan amanat ini.

Sejak tekadnya bulat dilakukan konversi, beberapa proses dan tahapan dilalui. Diantaranya, dengan melakukan study banding ke BPD Aceh, sebagai BPD syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya, sebagai penanggung jawab konversi, H. Komari Subakir mengomandoi konsultasi ke Kemendagri, demikian juga kepada OJK sebagai otoritas.

Bank NTB juga menggandeng sejumlah konsultan profesional untuk memuluskan proses konversi, dalam rangka pendampingan SDM, hingga standarisasi IT. Tidak hanya itu,

Bank NTB juga menggandeng Kejaksaan sebagai pengarah kebijakan hukum untuk menghindari berbagai persoalan hukum pada proses konversi ini. ‘’Termasuk soal Direktur Utama yang sudah menjabat dua periode, Asdatun dari Kajaksaan Tinggi NTB sudah memberikan lampu hijau, bahwa seluruh tahapan sudah prosedural. OJK juga intens melakukan pendampingan,’’ ujarnya.

Untuk tahap-tahap terakhir konversi ini, OJK pada 6 Maret ini telah melakukan asistensi ke Bank NTB. Seluruh syarat-syarat pendukung konversi yang diminta untuk di update, juga telah dipenuhi kata H. Komari. Tinggal tahapan terakhirnya, pengajuan izin operasional Bank NTB Syariah, sekaligus bersamaan dengan pengajuan jajaran direksi untuk fit and proper test. ‘’Pengajuan izin, bersamaan dengan fit and proper test. Setelah rampung semuanya, kita serahkan tanggung jawabnya kepada yang baru,’’ demikian H. Komari.(bul/*)

Gubernur Tegaskan Tetap Ambil Kebijakan Tak Populis Dari Hal. 1 Sementara harapannya, kualitas pendidikan di daerah ini meningkat. ‘’Maka kami memilih langkah untuk menata. Jadi, kalau kita biarkan saja seperti apa adanya, iya sulit kita berharap kualitas pendidikan. Akhirnya (banyak guru) nyambi, sambilan. Tapi nama tetap tercatat, tapi jarang ke sekolah. Kita tak mau seperti itu,” ucapnya.

Jika berbicara kualitas pendidikan maka harus dilakukan penataan. Namun jika hanya ingin menyenangkan semua orang, maka kualitas pendidikan SMA/SMK di NTB akan berkutat seperti yang ada saat ini saja.

Penataan guru honorer SMA/ SMK Negeri ini, lanjut TGB maksudnya supaya tenaga kontrak hasil penataan yang dilakukan itu mendapatkan honor yang layak. Jika sebelumnya mereka hanya mendapatkan honor Rp 200 – 300 ribu per bulan. Maka dengan dilakukan penataan, mereka yang menjadi honorer daerah akan mendapatkan honor minimal sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP).

Selain itu, mereka yang

memenuhi 12 jam mengajar seminggu dapat mengikuti sertifikasi. Sehingga mereka akan dapat tunjangan yang lain. Gubernur mengatakan penataan guru honorer ini pasti bukan kebijakan populis.

“Pasti bukan populis. Tapi kan marilah kita belajar sungguh-sungguh untuk membenahi pendidikan kita. Kalau ada hal yang kurang pas, masa kita biarkan. Kalau untuk nyaman-nyamannya pemerintah provinsi, iya biarkan saja. Tapi kan tidak baik,’’ ucapnya.

Pemprov NTB melalui Dinas Dikbud mulai melakukan rasionalisasi guru non PNS atau honorer yang ada di SMA/ SMK Negeri seluruh NTB mulai tahun ini. Pada April mendatang, Pemprov merencanakan membuka seleksi 2.500 guru honorer yang akan di tempatkan di SMA/SMK Negeri.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, awal April mendatang pihaknya akan mulai mengumumkan rekrutmen ribuan guru honorer tersebut. Guru honorer sebanyak 6.700 orang yang ada di SMA/SMK Negeri maupun belasan ribu orang yang ada di sekolah swasta

dapat ikut dalam seleksi itu.

Bahkan, guru honorer yang telah dipecat oleh kepala sekolah beberapa tahun sebelumnya juga dapat ikut seleksi. Ia menyebutkan jumlah guru honorer yang dibutuhkan untuk SMA/SMK Negeri di NTB sebnayak 2.500 orang. Sementara itu, jumlah guru honorer SMA/SMK baik negeri maupun swasta di NTB mencapai 20 ribu orang. Puluhan ribu guru honorer itu, lanjut Suruji dapat ikut berkompetisi.

Secara keseluruhan, kata mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini, pihaknya akan melakukan rekrutmen sebanyak 5.200 guru dan pegawai honorer.

Khusus untuk guru honorer SMA/ SMK negeri yang dibutuhkan sebanyak 2.500 orang, kemudian tenaga administrasi kurang dari 1.000 orang. Sisanya akan didistribusikan ke SMA/SMK swasta yang ada di NTB. Suruji menambahkan, proses seleksi guru honorer ini akan dilakukan secara terbuka, yakni berbasis komputer. Dengan cara seperti ini diharapkan tak ada kecurigaan dalam proses seleksi tersebut. Dengan tes berbasis komputer maka para peserta dapat melihat secara langsung nilainya ketika mengikuti tes. (nas)

(Suara NTB/ars)

Danrem Kol. Inf H. Farid Makruf, saat memimpin sertijab Danyonif 742/SWY dari Letkol Inf M. Fuad Suparlin kepada Mayor Inf Agus Prihanto Donny. tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/50/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 ten-

tang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan Gol. V/Letkol di lingkungan TNI AD. (ars/*)

Amaq Asrul: Ali-Sakti Calonnya Rakyat Dari Hal. 1 Kabupaten Lombok Barat 40 ribu, Kabupaten dan Kota Bima sebanyak 16 ribu, Kabupaten Dompu 12 ribu, Sumbawa dan Sumbawa Barat sebanyak 21 ribu.

Karena menjadi calon rakyat, maka yang memilih pasangan Ali- Sakti sudah pasti adalah rakyat. Bukan partai politik. Calon yang berasal dari rakyat adalah calon yang bebas. Titah rakyat di atas segalanya. Tidak ada yang boleh menekannya. Tidak boleh ada tekanan dari unsur manapun.

Kata Ali Dachlan, kalau ada yang menekan calon gubernur dari rakyat, itu sama halnya menekan rakyat. Pancalonan gubernur dari rakyat menunjukkan rakyat berdaulat. Rakyat bangkit. Daulat rakyat , bukan daulat partai, bukan daulat kelompok dan atau organisasi. ‘’Ini dasar calon Independen,’’ terang Ali Dachlan.

Dikarenakan berasal dari rakyat, maka tidak ada orang yang menekan dan minta bagian dari jabatan. Tidak ada bagian dari partai, tidak ada pula bagian organisasi. Semuanya adalah bagian rakyat.

Kesempatan dialog dengan rakyat langsung tersebut, Ali Dachlan diberikan sejumlah pertanyaan yang langsung dijawab Ali Dachlan. Diantaranya, soal nasib guru ngaji, guru swasta yang tidak sertifikasi bagaimana perhatiannya nanti?

Jawaban Amaq Asrul yang juga Bupati Lotim ini, ia sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati non PNS sebanyak 1.600 orang. Ini salah satu bentuk perhatian Ali BD terhadap nasib para honorer.

Diangkatnya guru-guru dengan gaji dari pemerintah daerah dengan kisaran Rp 550-750 ribu perbulan itu merupakan bentuk perhatian dari Ali Dachlan. Lotim kekurangan guru. Rata-rata pensiunan ini mencapai 260 orang per tahun.

Sementara tidak pernah ada pengangkatan pegawai selama beberapa tahun terakhir.

Menjadi Gubernur NTB kelak, perhatian terhadap nasib guru swasta ini diyakinkan akan ditingkatkan. Bahkan dua kali lipat dari yang sudah dilakukan di Lotim. Ada guru SMK/SMK sebanyak 380 orang dari Lotim yang tidak diangkat karena alasan tidak ada anggaran akan diangkat Ali Dachlan. Anggaran siap dialokasikan untuk membayar gaji bulann para honorer tersebut.

Apa yang disampaikan Ali Dachlan ini katanya bukan janji politik. Tapi murni karena keikhlasan dan rasa ibanya atas nasib para guru yang selama ini hanya mengandalkan keikhlasan dalam mengajar para generasi penerus bangsa.

Kampanye dalam pandangan Ali BD, bukanlah mengumbar-umbar janji kebohongan. Apa yang sudah menjadi nyata dilakukan di Lotim dalam hal pengangkatan guru ini akan kembali digelar saat amanah dari Sang Kuasa itu dipegang menjadi Gubernur NTB 2018-2023 mendatang.

Jika pasangan calon lain menyebut memberikan janji gaji guru honor naik dari Rp 200 ribu menjadi 300 ribu ini justru ditertawakan Ali Dachlan. Karena di Lotim sendiri sudah mampu diberikan Rp 750 ribu perorang. ‘’Saya sih cengar-cengir saja baca berita koran seperti itu,’’ ucapnya.

TGH. Lalu Gede Sakti yang hadir pada pertemuan dialogis kemarin mengemukakan, Calon Gubernur Ali BD sudah terbukti memimpin Lotim.

Sehingga seluruh elemen masyarakat diajak untuk memilih Ali -Sakti dalam Pilkada 27 Juni mendatang.

Dalam Islam, katanya kita wajib memilih pemimpin. Kalau ada yang tidak mau berpolitik, dia tidak mau jalankan tugasnya. Cara memilih pemimpin dalam Islam lanjutnya dengan melihat figur calon yang benarbenar sudah jelas dan berpengalaman. Pilih yang jelas hasilnya. Bukan yang mengumbar janji. ‘’Tinggalkan yang tidak pasti,’’ tegasnya. (rus)

Nomor 2 Tawarkan 2 Bendungan Dari Hal. 1 jika kami terpilih, dengan janji kerja yang berpihak kepada masyarakat, Insha Allah permasalahan yang ada kita bisa selesaikan bersama,” ujar tuan guru yang mulai sering disapa TGA ini.

Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Lombok Tengah, terutama permasalahan kekeringan yang sering melanda daerah ini setiap tahun, Ahyar-Mori berjanji akan membangun bendungan besar, yaitu bendungan di Pujut dan Mujur.

“Permasalahan yang sering kita hadapi adalah kekeringan. Kalau kita berniat untuk menyelesaikannya, ya pasti bisa. Kalau kami diberikan kesempatan untuk memimpin NTB, akan kami bangun 2 bendungan yang bisa memasok air baku untuk pertanian, karena Lombok Tengah memiliki lahan pertanian yang cukup luas,” ujar Walikota Mataram 2 Periode ini.

Mengatasi masalah pertanian dan kekeringan ini memang menjadi salah satu program dan janji kerja yang terus dicanangkan oleh pasangan Ahyar - Mori dalam setiap kesempatan kunjungan ke wilayah-wilayah Lombok Tengah dan Lombok Timur. Hal ini memang menjadi perhatian serius Ahyar-Mori, lantaran masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian. Sementara, masalah kekeringan terus saja terjadi setiap tahun, terutama di musim kemarau.

Sejumlah masyarakat yang hadir pada pertemuan terbatas ini, sangat antusias dengan rencana Ahyar-Mori membangun 2 bendungan di Pujut dan Mujur ini. Mereka berharap, Ahyar-Mori dapat memenangkan pilgub, sehingga masalah kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah ini bisa segera teratasi.

Dalam kesempatan yang berbeda, Calon Wagub NTB, H. Mori Hanafi juga kerap menyampaikan solusi jangka panjang dari kekeringan yang kerap melanda sejumlah daerah di NTB. Solusi itu berupa perbaikan tata kelola hutan yang merupakan mekanisme alami untuk menyeimbangkan lingkungan.

Mori meyakini, pengelolaan hutan yang baik adalah syarat utama untuk mengembalikan siklus hidrologi di bumi.

Namun, ia juga mengakui bahwa memperbaiki kerusakan hutan di NTB memang bukanlah perkara mudah.

Perlu waktu lama dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkannya.

“Karena itulah, pasangan Ahyar-Mori akan berupaya menggandeng semua pihak.

Terutama masyarakat sekitar hutan untuk mengawal perbaikan tata kelola hutan kita,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, ketersediaan infrastruktur penunjang yang bisa mengalirkan air hingga ke daerah-daerah yang jauh harus dibangun dengan dukungan anggaran yang memadai. (tim)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Rabu, 28 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mantan Kades Langko Ditahan Polisi Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) menahan mantan Kepala Desa (Kades) Langko Kecamatan Janapria, Su, terhitung sejak Selasa (27/3). Berkas perkara kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) yang melibatkan tersangka, sudah hampir dirampungkan penyidik . Pihak kepolisian sendiri sudah mengirim berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, untuk diteliti kekurangannya.

“Dia ditahan sampai 20 hari kedepan. Sembari menunggu berkas perkara dugaan korupsi yang melibatkan tersangka dinyatakan lengkap,” ungkap Kapolres Loteng, AKBP Kholilur Roch-

man, S.H.SIK.M.H., melalui Kasat Reskrim, AKP Rafles Girsang, SIK., Selasa.

Tersangka sendiri datang Senin (26/3) sore, atas panggilan penyidik Satreskrim Polres Loteng. Begitu sam-

pai, tersangka langsung menjalani pemeriksaan. Dan, pihaknya kepolisian langsung mengeluarkan surat penahanan terhadap tersangka setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan.

Rafles mengatakan, pihaknya dalam ini memutuskan menahan tersangka atas beberap pertimbangan. Salah satunya, pihaknya khawatir tersangka akan kabur ke luar negeri. Mengingat, dari informasi yang diperoleh pihak kepolisian kalau tersangka punya keluarga yang kini sudah menetapan di luar negeri.

“Termasuk ada kekhawatirkan juga kalau tersangka akan berusaha menghilangkan barang bukti serta belakangan tersangka mulai kurang kooperatif dengan pi-

hak kepolisian,” jelasnya. Di mana beberapa kali sempat dipanggil, tersangka mangkir.

Dan, baru datang setelah dipanggil terakhir. Sehingga demi kelancara proses penyidikan, tersangka akhirnya ditahan.

Apalagi berkas perkara tersangka juga sudah hampir selesai. Pihaknya kini tinggal menunggu rekomendasi dari jaksa, terkait berkas perkara yang sudah dikirim tersebut.

Dan, kemungkinan tidak akan terlalu banyak perbaikan. Sehingga dalam waktu yang

tidak lama, berkas perkara termasuk barang bukti dan tersangka sudah bisa dilimpahkan ke kejaksaan.

Kalaupun masa penahanan selama 20 hari pertama tidak cukup, di mana berkas perkara belum juga bisa dinyatakan lengkap, maka pihaknya bisa melakukan penambahan masa tahanan tahap kedua.

“Kita optimis berkas perkara kasus dugaan korupsi ADD yang melibatkan tersangka bisa tuntas dalam bulan-bulan ini juga,” tandas Rafles.

Sesuai hasil audit kerugian

negera oleh BPK RI, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 248 juta. Nilai tersebut lebih besar dari indikasi awal yang hanya Rp 180 juta lebih.

Indikasi perbuatan melanggar hukumnya juga sudah ditemukan. Sehingga praktis pihaknya hanya butuh melengkapi berkas tambahan saja.

“Kalau jaksa sudah menyatakan berkas perkara lengkap, maka seluruh barang bukti termasuk tersangka langsung kita limpah. Sehingga kasusnya bisa segera disidangkan,” tandas Rafles. (kir)

KLU Tetapkan PAD Rp 200 Miliar Tanjung (Suara NTB) Dua konsep pembangunan yakni pendekatan pelayanan dan pendekatan pendapatan kembali diingatkan Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., kepada jajarannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati Kabupaten Lombok Utara itu melihat, penetapan beban target PAD yang tinggi sengaja didesain untuk menggenjot inovasi dan pendekatan di OPD agar target tersebut tercapai.

“Kita menetapkan PAD Rp200 miliar (tahun 2018), ini merupakan langkah awal untuk membangun keberanian kita. Walaupun kemarin banyak yang berpikir, saya meyakini itu bisa (dicapai),” kata Najmul Akhyar pada forum resmi belum lama ini.

Bupati menegaskan, pendekatan pelayanan dan pendapatan harus seiring sejalan.

Pelayanan akan meningkat apabila terdapat energi dari masuknya PAD untuk membangun daerah. Begitu pula, PAD peningkatan PAD yang dikucurkan harus benar-benar terimplementasi dari men-

(Suara NTB/ari)

H. Najmul Akhyar ingkatnya kualitas pelayanan yang dierima masyarakat.

Adapun beban target pendapatan asli daerah itu meningkat dari tahun 2017 lalu. Pada LKPJ APBD 2017 lalu, Najmul menyampaikan realisasi PAD Lombok Utara sebesar Rp 150 miliar dari target Rp 157 miliar. Tahun 2018 ini, target kembali dinaikkan sematamata untuk memancing mun-

culnya inovasi, gagasan dan ide dari para kepala-kepala OPD untuk meraih target tersebut.

“Saudara-saudara kita yang ada di dinas harus memperjuangkan itu bisa dicapai, karena banyak sekali potensipotensi PAD ini masih belum tergarap secara maksimal,” sambungnya.

Sebagai bentuk intervensi langsung kepada kepala-kepala OPD, bupati Lombok Utara telah memerintahkan kepada Kasat Pol PP dan Damkar Lombok Utara dan Kepala BPKAD Lombok Utara untuk menginap di tiga gili. Mereka diminta untuk melakukan “uji petik” terhadap jumlah pengunjung di tiga gili, khususnya pada malam hari. Sebab diyakininya, ribuan orang setiap malamnya menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk makan dan minum di sepanjang pantai.

“Kalau di Jimbaran waktu saya datang ke sana, itu setiap pengusaha membayar Rp 50 ribu per table, per meja.

Kalau ada 1.000 orang atau 1.000 meja yang ada pada malam hari, maka tinggal

dikalikan,” sebutnya.

Dirinya juga tidak membayangkan akan berapa besar PAD yang masuk ke daerah apabila rasio pengunjung terus meningkat. Secara average dengan asumsi pengunjung per hari antara 2.600 hingga 3.000 orang, atau bahkan 5.000 orang pada high season, maka target Rp 200 miliar akan dengan mudah dicapai.

Potensi PAD semacam ini disayangkan Bupati belum bisa dipungut oleh OPD. Sebab itulah ia menunutut adanya kerja keras dan kerja cerdas dari OPD. Langkah awal tentunya dengan mengawali pendataan secara valid baik jumlah hotel, restoran, dan jumlah meja di tiap restoran yang bejejer di sepanjang pantai.

“Dari awal sudah saya sampaikan, buatkan pintu gerbang di depan pintu masuk supaya bisa tempatkan loket karcis masuk. Kita punya aturan (Perda 5 tahun 2010) bahwa di setiap objek wisata ada karcis masuk,” tandasnya meminta penarikan-penarikan resmi dimaksimalkan. (ari)

ITGA Buat Petisi Mendorong Keberlanjutan Tembakau Giri Menang (Suara NTB) Anggota asiasi petani tembakau internasional atau The Internasional Tobacco Growers Association (ITGA) telah berkumpul dan mendiskusikan sejumlah isu internasional yang berkaitan dengan persoalan tembakau.

Sejumlah angota ITGA dari berbagai negara di Asia hadir pada forum internasional yang berlangsung di salah satu resort di Senggigi, Lombok Barat (Lobar), Selasa (27/3). Di antaranya dari Azerbaijan, India, Indonesia, Filiphina, dan delegasi dari badan PBB. Hadir juga sejumlah stakeholders, dari Kementerian Pertanian RI, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, serta sejumlah undangan lainnya.

Forum ini mengambil sikap, sepakat dan mendeklarasikan beberapa hal, di antaranya, mengikuti aturan konsumsi tembakau, dan memastikan bahwa tembakau adalah produk dari konsumsi yang berkelanjutan, termasuk berkaitan dengan pekerja anak dan deforestasi.

Untuk mencegah impact dari penghancuran atas penghidupan jutaan keluarga petani tembakau dan buruh. Mempromosikan Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (5065) dalam masyarakat dan komunitas dalam PBB, karena petani tembakau sangat ban-

yak di sebagian besar dan fakta ini seharusnya tidak diabaikan, sebagai berikut: SGD1 Tanpa kemiskinan = tembakau adalah tanaman yang sangat menguntungkan.

SGD2 = Zero hunger: di antara praktik umum sektor ini, petani tembakau menaman tanaman yang dibutuhkan keluarga dalam kondisi baik, karena memutar berbagai jenis tanaman SGD3-7 : Kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan berkualitas, kualitas gender, air bersih dan sanitasi serta energi yang terjangkau: sektor ini adalah kesejahteraan, dan itu adalah kesejahteraan.

Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, petani telah meminta serangkaian tindakan komprehensif yang harus diambil untuk memastikan bahwa tembakau dan produk hasil tembakau dijamin. Kontribusi yang signifikan dari penananam tembakau pada perekonomian dari Negara-negara penanam tembakau, Penelitian ekonomi yang komprehensif pada pasar yang terkondisi dan diambil dalam pengukuran yang komprehensif.

Di hadapan wartawan, Ketua asosiasi petani tembakau indonesia (APTI) Soeseno, CEO ITGA, Antonio Abrunhosa, dan Direktur Perbenihan Perke-

(Suara NTB/ist)

PERNYATAAN SIKAP - Penandatanganan pernyataan sikap sejumalh anggota ITGA mendorong eksistensi tembakau. bunan Kementerian Pertanian, H. Muhammad Anas menyebut, tembakau ini berkaitan erat dengan ekonomi, politik dan sosial.

Besarnya tekanan terhadap anti rokok, dan mencuatnya isu kawasan bebas rokok berpotensi mengancam jutaan orang yang bergelut di hulu - hilir pertembakauan/industry rokok.

“Karena itu, harus ada kebijakan berimbang. Fikirkan juga nasib sekian juta orang yang hidup dari tembakau.

Sampai saat ini, belum ada penelitian komoditas pengganti yang tepat untuk tembakau, yang lebih menguntungkan,” kata Antonia.

Karena itu, forum ini sepakat untuk mengingatkan pemerintah

dan seluruh stakeholders untuk mempertahankan, serta meningkatan produksi tembakau.

Mengingat besarnya dampak ekonomi yang dimunculkan. Bahkan di Indonesia, seluruh aktivitas terkait tembakau mampu menghasilkan Rp 350 triliun setahun. Karena itulah, petani tembakau harus dipertahankan dan diproteksi akan tetap memproduksi emas hijau ini. (bul)

(Suara NTB/kir)

DEMO SOPIR - Puluhan truk yang diparkir di ruas jalan depan kantor Bupati Loteng, saat aksi demonstrasi para sopir dump truk, Selasa (27/3).

Tuntut Perbaikan Jalan

Sopir Truk Demo Kantor Bupati Loteng Praya (Suara NTB) Puluhan sopir truk atau dump truck, Selasa (27/3), menggelar aksi demontrasi di kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng). Aksi dilakukan sebagai kelanjutan aksi menanam pisang di tengah jalan di ruas jalan Penunjak-Mangkung, Senin (26/3). Guna menuntut pemerintah daerah segera memperbaiki ruas jalan tersebut, karena kondisinya kini sudah rusak parah.

Dalam aksinya kini para sopir truk tersebut membawa serta kendaraannya masingmasing. Awalnya, para sopir mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng. Namun karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan, para sopir melanjutkan aksinya di kantor Bupati Loteng.

Sampai di kantor Bupati Loteng, para sopir langsung memarkir kendaraannya disepanjang jalan di depan pusat pemerintahan tersebut, hingga kantor DPRD Loteng. Sempat berusaha masuk ke halaman kantor Bupati Loteng, namun pergerakan para sopir tersebut terhalang barikade aparat kepolisian dan Sat Pol PP Loteng.

Setelah melalui negosiasi yang cukup alot, sebanyak 10 orang perwakilan para sopir akhirnya diterima langsung Sek-

da Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., di ruang rapat utama kantor Bupati Loteng. Pada kesempatan tersebut, Sahidi, perwakilan sopir menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Bonder yang dilalui jalar tersebut dan para sopir, agar ruas jalan tersebut segera diperbaiki.

Mengingat kondisinya kini sudah rusak parah, banyak lubang di tengah jalan. Akibatnya, jalan tersebut menjadi rawan terjadi kecelakaan.

“Sudah banyak korban kecelakaan di jalan yang rusak ini.

Dan, persoalan ini seharusnya diperhatikan oleh pemerintah daerah,” terangnya.

Menurutnya, pemerintah daerah terkesan tutup mata terhadap kondisi jalan tersebut.

Terbukti, sudah sejak dua tahun yang lalu jalan tersebut mulai rusak. Tapi sampai sekarang ini tidak kunjung diperbaiki. “Pemerintah daerah selama ini terkesan tidak peduli dan tutup mata atas persoalan jalan yang terjadi. Bagaimana tidak, jalan sudah rusak, tapi tidak juga diperbaiki,” imbuhnya.

Padahal ruas jalan tersebut merupakan jalan pariwisata yang bukan hanya dilalui masyarakat, tetapi juga para wisatawan. Baik domenstik maupun mancanegara. Bahkan, Sahidin menunturkan pernah beberapa kali wisatawan

mancanegara jadi korban lakalantas saat melihat di jalan tersebut. “Kalau begitu, kita juga yang malu,” tandasnya.

Menjawab aspirasi tersebut, Sekda Loteng, H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menegaskan kalau pihaknya sudah tahu dan paham apa yang menjadi tuntutan para sopir dan warga. Sehingga Pemkab Loteng tahun ini sudah menyiapkan alokasi anggaran perbaikan.

Untuk menambah ruas-ruas jalan yang berlubang saja dulu.

Pasalnya, untuk perbaikan total ruas jalan tersebut akan disiapkan tahun 2019 mendatang.

“Tahun ini kita perbaiki yang rusak-rusak saja dulu. Sementara menunggu anggaran perbaikan total ruas jalan tersebut ditahun 2019 mendatang,”ujarnya.

Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir. Apa yang menjadi aspirasi sudah diterima dan tahun ini juga akan mulai dilakukan perbaikan untuk ruas-ruas jalan yang rusak dulu. “Kapan perbaikian dilakukan, saat ini tengah dalam persiapan. Karena semua butuh proses. Tidak bisa serta merta langsung dikerjakan. Tanpa ada persiapan terlebih dahulu,” pungkas mantan Asisten III Sekda Loteng ini. Usai mendapat penjelasan dari Sekda Loteng, para sopir tersebut kemudian membubarkan diri. (kir)