SUARA NTB
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
JUMAT, 27 SEPTEMBER 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 165 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Sukseskan Industrialisasi di NTB
Inkubator Bisnis Teknologi dan Inovasi Unram Diresmikan DUKUNG - Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi, Rektor Unram, H.Lalu Husni, Lalu Edy Herman Mulyono dan stakeholders menyatakan dukungan untuk kubiNov Unram. Businessmatching dengan mitra (foto bawah).
OTT Proyek Rusun Didampingi TP4D Mataram (Suara NTB) Belakangan terungkap, Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait proyek Rumah Susun (Rusun) oleh Satreskrim Polres Mataram sedang dalam pendampingan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Inkubator Bisnis Teknologi dan Inovasi (kubiNov) Universitas Mataram (Unram) akhirnya diresmikan. Inkubator bisnis Unram ini selanjutnya akan mengakselerasikan pembangunan di daerah, terutama program unggulan industrialisasi. Peresmian kubiNov Unram ini berlangsung Kamis (26/9) kemarin. Diawali Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sinergi Penta – Helix Melalui Inkubator Bisnis Teknologi Menuju NTB Gemilang”, menghadirkan unsur akademisi, pemerintahan, perbankan, LSM dan pengusaha. Dilanjutkan dengan kegiatan Business Matching dengan mitra. Inkubator Bisnis Teknologi dan Inovasi Universitas Mataram adalah lembaga yang mengembangkan start up – start up baru berbasis komersial hasil riset Perguruan Tinggi kubiNov Unram ini diinisisasi sejak tahun 2016. Karena beberapa faktor, peresmian baru bisa dilakukan Kamis kemarin. Seperti dikemukakan Kepala kubiNov Unram, Dr. Lalu Edy Herman Mulyono, SE.,MM, secara operasional, inkubator bisnis memberika fasilitas seperti ruang kerja, pendampingan, konsultasi manajemen. Advokasi teknologi, akses pemasaran, akses permodalan, dan akses informasi secara umum maupun spesifik. Program kubiNov sebagai program kerjasama Kementerian Risert, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Universitas Mataram merupakan perwujudan dari salah satu tugas pokok dan fungsi Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam mengembangkan start up Bersambung ke hal 15
Geledah Kantor SNVT PP
Disita Dokumen Terkait Proyek Rusun dan Rusus
Mataram (Suara NTB) Polres Mataram menggeledah sejumlah ruangan di Kantor SNVT Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Provinsi NTB, Kamis (26/9). Sejumlah dokumen terkait proyek Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) disita. Penyidik mencari bukti tambahan terkait kasus OTT setoran Rp100 juta, pada Rabu (25/9).
’’Mindset’’ Birokrat Jadi Kendala TANGGAL 27 September hari ini, tepat setahun pasangan Bupati H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi Sjamsuddin atau Sukma memimpin Lombok Timur (Lotim). Pada tahun pertama memimpin, pasangan yang mengusung visi Lotim Adil, Sejahtera dan Aman ini mengakui masih banyak kendala. Salah satunya, mindset birokrat ‘’Pertama mengubah mindset pangreh praja berubah menjadi pelayan masyarakat masih sulit,’’ Bersambung H.M. Sukiman Azmy ke hal 15 (Suara NTB/rus)
KO M E N TTAA R Tawarkan Lima Proyek Besar PEMPROV NTB berupaya menggaet investor dari seluruh dunia pada acara seminar perdagangan dan investasi dunia yang digelar di China. Lima proyek besar di NTB akan ditawarkan kepada investor pada acara tersebut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si menjadi salah satu delegasi yang ikut dalam seminar perdagangan dan investasi dunia di China. Saat dikonfirmasi, ia sedang dalam perjalanan menuju Hunan, China. Bersambung ke hal 15
sama seorang rekanan, Rabu (25/9) lalu. Tim Satreskrim mengambil dokumen di lemari arsip ruangan. Kemudian meja kerja BR. Tampak sekurangnya lima bundel dokumen dibawa penyidik. Selain itu, penyidik juga membawa dokumen dari ruangan PPK Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus). Sejumlah pegawai kantor tersebut ikut menyaksikan. Bersambung ke hal 15
anggota penyidik Unit Tipikor. Ruangan yang digeledah antara lain ruangan kerja Kepala SNVT Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR Wilayah NTB, BR , kemudian ruang Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM). Ruangan itu merupakan tempat Kepala SNVT PP Kementerian PUPR Provinsi NTB, BR (56) digerebek ber-
1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Gubernur Serukan Jaga 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Kondusivitas Daerah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, menyam1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 paikan sejumlah seruan menanggapi gelombang demonstrasi 1234567890123456789012345678901212 yang juga melanda sejumlah daerah di NTB, Kamis (26/9). Mela1234567890123456789012345678901212 lui seruannya, gubernur mempersilakan mahasiswa dan berb1234567890123456789012345678901212 agai elemen untuk menggelar demonstrasi penyampaian aspira1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 si dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan daerah. 1234567890123456789012345678901212 Menghadapi gelombang unjuk rasa ini, gubernur mengaku 1234567890123456789012345678901212 telah berkomunikasi dan menghimpun masukan dari berb1234567890123456789012345678901212 agai pihak. Mulai dari Pimpinan DPRD NTB, Kapolda NTB, 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Danrem 162/WB, para unsur pimpinan daerah, tokoh pemu1234567890123456789012345678901212 da, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya. 1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/why)
GELEDAH - Tim Unit Tipikor Polres Mataram melakukan penggeledahan dan menyita dokumen dari meja kerja Kepala SNVT PP Provinsi NTB, Kamis (26/9) siang.
(Suara NTB/ars)
TO K O H
Penggeledahan di kantor yang berada di kompleks Kantor Dinas Perkim Provinsi NTB di Jalan Majapahit, Selaparang, Mataram berlangsung singkat. Dilanjutkan lagi siang hari sekitar pukul 13.30 Wita. Penggeledahan tak sampai satu jam lamanya. Pantauan Suara NTB, penggeledahan dipimpin langsung Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Joko Tamtomo yang mengerahkan lima
POSTER - Mahasiswa membentangkan poster saat aksi damai di depan Gedung DPRD NTB. Aksi yang awalnya damai, berujung ricuh antara aparat dengan mahasiswa. Berita selengkapnya di halaman 15.
Investor China Tertarik Investasi Proyek Jembatan Lombok - Sumbawa H.L. Gita Gita Ariadi Ariadi H.L. (Suara NTB/ist)
Mataram (Suara NTB) Investor asal China tertarik berinvestasi untuk pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa. Namun, mereka masih menunggu hasil feasibility study (FS) pembangunan jembatan sepanjang 16,5 Km tersebut. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan para investor asal China di Jakarta. Pada saat ini, pihaknya menyampaikan
tentang hasil pra FS rencana pembangunan jembatan Lombok - Sumbawa yang dilakukan konsultan asal Korea. Bahwa proyek tersebut layak secara teknis. ‘’Investor China, kita beri informasi tentang hasil pra FS. Mereka tertarik. Cuma kita belum punya FS,’’ kata Amry dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis (26/9) siang. Dalam pra FS tersebut, kata Amry baru sebatas kajian awal kelayakan secara teknis tentang rencana pembangunan jembatan tersebut. Kajiannya
belum sampai pada aspek finansial dan ekonomi. Saat pertemuan tersebut, Amry mengatakan pihaknya menawarkan agar investor China melakukan FS. ‘’Tapi sedang mereka pertimbangkan,’’ katanya. Mantan Kepala Bappeda ini menjelaskan, Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM baru saja berkunjung ke Korea. Rencananya konsultan asal Korea yang sudah melakukan pra FS tersebut akan bertemu Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc. Mereka akan memaparkan hasil pra
FS yang sudah dilakukan. Amry menyebutkan, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan FS sekitar Rp50-60 miliar. Karena jembatan Lombok - Sumbawa lintas kabupaten, pihaknya berharap dapat ditangani provinsi atau investor yang berminat membangun jembatan tersebut. Bersambung ke hal 15
H.Amry Rakhman
SUARA NTB Jumat, 27 September 2019
Korban Gempa Menagih Janji HAMPIR semua rumah rusak akibat gempa Agustus 2018 lalu belum diperbaiki. Hal itu sampaikan oleh Kepala Lingkungan (Kaling) Lendang Kelor Kelurahan Sayang-Sayang, Azami, Kamis (26/9). Ditemui Suara NTB, dia menyampikan, sebanyak 11 rumah rusak akibat gempa 2018 lalu, sampai saat ini belum diperbaiki. Padahal kata Azami, rumah-rumah tersebut sudah didata dan diserahkan kepada dinas terkait pada awal 2019 lalu. Rumah rusak di lingkungan Lendang Kelor Kelurahan Sayang-Sayang itu, lanjut Azami, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram telah berjanji untuk segera memberikan dana perbaikan rumah kepada warganya. “Pokmas sudah dibentuk, tinggal tunggu 2-3 hari keluar, kata Dinas Perkim. Tapi sudah 1,5 bulan dana itu belum juga ada. Sejak 13 Agustus sampai sekarang belum cair,” katanya. Sampai saat ini masyarakat di lingkungan Lendang Kelor belum jua memperbaiki rumahnya karena tidak ada dana. “Kita hanya menanyakan kemana dana itu, mana janji pemerintah, katanya 2-3 hari cair dananya,” jelasnya. Kaling ini menyayangkan hal tersebut. Katanya, semua warga di lingkungannya merasa dibohongi pemerintah. Padahal jika berkaca pada data dari semua warganya yang rumah rusak berat dan ringan tersebut, sudah masuk ke Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram. “Datanya sudah masuk, tapi kok rekeningnya belum ada. Ini sudah 4 bulan yang lalu. Kita diukur dan disurvei juga dua kali. Rumahnya belum juga diperbaiki. Uangnya yang Rp50 juta itu sampai sekarang belum dapat,” tegasnya. Azami pun berharap, dana yang dijanjikan itu segera cair. Agar warga yang rumahnya rusak di lingkungan Lendang Kelor tersebut bisa bagus kembali. “Kita hanya menuntut mana janji itu. Katanya realisasinya dalam 2-3 hari, tapi sampai sekarang belum ada,” papar Azami. (viq) Azami (Suara NTB/fit)
Data Jangan Ditutup-tutupi ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., menyerukan revitalisasi Posyandu secara menyeluruh. Tidak saja pelayanan dari kader-kader Posyandu, juga insentif mereka. Karena Posyandu ini, lanjut dia, adalah pelayanan untuk balita. ‘’Posyandu ini adalah pelayanan yang paling menyentuh,’’ katanya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Posyandu berikut kader-kadernya, menurut Isti merupakan ujung tombak dari sebuah program besar. Minimal, dengan adanya kegiatan Posyandu, data kondisi balita bisa diperoleh. Kalau hal ini bisa diperhatikan dengan baik, dia yakin persoalan-persoalan yang ada di masyarakat bisa teratasi. ‘’Terutama masalah yang berkaitan dengan anak dan balita,’’ ujarnya. Dengan adanya pekan penimbangan balita, misalnya, nantinya dapat diketahui keluhan di masyarakat. Dari rekam data yang didapatkan oleh kader-kader Posyandu, diharapkan ada upaya memfollow up permasalah atau temuan-temuan yang ada di masyarakat. Seperti isu kesehatan yang juga terjadi di Kota Mataram yakni stunting maupun gizi buruk. Ketua Fraksi PKS ini meyakini bahwa masih ada masyarakat yang terkena stunting maupun gizi buruk. Hanya saja, kata Isti, masih ada pihak-pihak yang tidak melaporkan kondisi kesehatan keluarganya. Padahal, kondisi itu mungkin membutuhkan penanganan yang serius. ‘’Tapi masih ada masyarakat yang tidak mau melaporkan keluarga atau anaknya yang terkena kasus-kasus kesehatan seperti itu,’’ sesalnya. Oleh karena itu, tegas Isti, harus ada perhatian lebih dari pemerintah merevitalisasi Posyandu berikut kesejahteraan kader Posyandu. Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini mengapresiasi kerja-kerja kader Posyandu. Meski dengan insentif seadanya, mereka tetap bersemangat melaksanakan tugas mereka di lapangan. ‘’Kalau kita bilang dibayar, ndaklah ya, itu sukarela kader-kader Posyandu,’’ imbuhnya. Sejauh ini dia menilai, kerja-kerja yang dilakukan kader Posyandu, adalah kerja tanpa pamrih. Bagaimana tidak, dengan insentif alakadarnya, mereka masih sangat peduli dengan kondisi kesehatan masyarakat. Pada bagian lain, Isti mengimbau pihak terkait agar jangan menutup-nutupi data kesehatan masyarakat. ‘’Ini justru harus dicarikan solusi kemudian masalah itu bisa teratasi masalah itu,’’ katanya. Kedepannya juga perlu dipikirkan bagaimana solusi agar persoalan yang sama tidak terul a n g kembali. (fit) Hj. Istiningsih (Suara NTB/fit)
SUARA MATARAM
Halaman 2
Pesta Rakyat Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Mataram Dikritik Mataram (Suara NTB) Di balik kesuksesan dan kemeriahan pelantikan pimpinan DPRD Kota Mataram, Kamis (26/9), tersisa kekecewaan bagi sejumlah tamu undangan yang menghadiri acara itu. Penyebabnya adalah pesta rakyat yang terkesan amburadul. Pantauan Suara NTB, pihak Sekretariat DPRD Kota Mataram menyiapkan konsep pesta rakyat untuk menjamu tamu undangan yang hadir di acara tersebut. Usai acara pelantikan sekitar pukul 12.00 Wita, pemandu acara mempersilakan para tamu undangan menikmati ragam kuliner yang disiapkan panitia di stand kuliner ‘’Pesta Rakyat’’. Sekitar enam stand kuliner disiapkan seperti stand yang menyediakan menu bebalung, bakso, pecel, soto dan lain-lain. Pesta rakyat ini melibatkan PKL (pedagang kreatif lapangan). Mereka dibookinguntukmenyiapkanratusan porsi makanan untuk para tamu
yang hadir pada pelantikan itu. Sesuai namanya, pesta rakyat itu memang dikhususkan untuk rakyat. Sedangkan para pejabat sekelas anggota Dewan, kepala daerah Forkopimda makan di tempat berbeda, yakni di ruang VIP dengan suguhan menu dari salah satu katering. Sayangnya, baru sekitar 30 menit dibuka, ratusan porsi makanan yang disiapkan di stand kuliner pesta rakyat, sudah ludes. Akibatnya, sejumlah tamu undangan yang belum makan, akhirnya pulang. Sejumlah tamu yang enggan disebutkan namanya mengkritisi gelaran pesta rakyat usai pelantikan pimpinan
Distribusikan Kartu Tani ke Petani Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian menyalurkan kartu tani kepada petani di Kota Mataram. Kartu ini dapat digunakan untuk mengambil pupuk bersubsidi di distributor pupuk. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Hj. Tri Utami mengatakan, pendistribusian kartu tani di tiga kecamatan telah dikoordinasikan dengan bank penyalur. Sekitar seribu petani telah mendapatkan kartu yang dapat digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi dari pemerintah. “Dari bank sudah berkoordinasi untuk penyaluran di tiga kecamatan,” kata Tri dikonfirmasi, Kamis (26/9). Kepemilikan kartu tani bagi petani sangat penting. Di tahun 2020 mendatang petani tidak boleh menebus pupuk bersubsidi menggunakan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) secara manual. Pemerintah pusat merekomendasikan agar penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan RDKK secara elektronik. Pola penyaluran secara elektronik ini mengantisipasi kebocoran penyaluran pupuk ber-
subsidi kepada kelompok tani. “Mulai tahun depan sudah tidak boleh lagi secara manual,” tambahnya. Pupuk bersubsidi diperoleh oleh petani disesuaikan dengan alokasi pupuk diterima oleh kelompok tani. Masing – masing Poktan di kecamatan memiliki admin yang mengajukan kebutuhan pupuk. Pemerintah sambung Tri Utami, merekomendasikan pupuk bersubsidi disalurkan ke petani yakni Pupuk Urea dan Pupuk NPK. Alokasi diterima oleh petani disesuaikan dengan luas areal tanam. Untuk satu hektar mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sekitar 250 kg. “Pupuk diterima disesuaikan dengan luas tanaman padi yang ditanam,” sambungnya. Pengajuan lebih dari itu, petani tidak mendapatkan subsidi pupuk. Petani akan membayar dengan harga normal menggunakan uang tunai. Kedepan, kartu tani dapat digunakan semaksimal mungkin oleh petani, sehingga program pemerinntah dapat dirasakan secara langsung oleh petani. Selain itu, produktivitas diharapkan semakin meningkat. (cem/*)
(Suara NTB/ist)
KARTU TANI - Petugas bank bersama pegawai Dinas Pertanian membagikan kartu tani di salah satu kelompok tani di Kecamatan Mataram, Rabu (25/9). Kartu tani dapat digunakan untuk mengambil pupuk bersubsidi dari pemerintah.
Pejabat Publik Rangkap Jabatan Sebaiknya Mundur Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD, I Wayan Sugiartha meminta pejabat publik di lingkup Pemkot Mataram yang merangkap jabatan sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebaiknya mundur. Pengangkatan pengurus harus sesuai aturan. “Harusnya kembali ke aturan,” tegas Wayan ditemui usai pelantikan, Kamis (26/9). Berdasarkan surat keputusan (SK) KONI NTB Nomor 06 Tahun 2016 yang merujuk pada SK Ketua Umum KONI Kota Mataram Nomor 04.b/ KONI-KM/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016, struktur kepengurusan sebagian besar diduduki oleh pejabat di Pemkot Mataram. Dalam SK tersebut tercantum nama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sebagai Ketua Umum, Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito menjabat sebagai Wakil Ketua I dan Asisten II H. Mahmuddin Tura sebagai Wakil Ketua II. Untuk jabatan sekretaris ditempati oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Dr. Mansur. Tidak saja jabatan strategis di masing – masing bidang juga ditempati oleh pejabat. Seperti bidang organisasi diketuai H. Ramadhani yang kini menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Perdagangan Kota Mataram. Demikian pula, bidang pembinaan prestasi diper-
cayakan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) H. Hartono Toemiran. Serta pejabat lainnya. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Naasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan telah final melarang bagi pejabat publik manapun memegang jabatan di KONI. Dia mengapresiasi mantan Ketua KONI NTB, H. MNS Kasdiyono memilih mundur. Demikian pula, Ketua KONI NTB saat ini, Andy Hadianto juga mundur sebagai pimpinan salah satu badan usaha milik daerah. Semestinya, pejabat di kabupaten/kota termasuk Kota Mataram melakukan hal demikian. “Kalau merasa diri bertentangan dengan aturan, silakan ambil keputusan. Entah apalah namanya. Pak Kasdiyono saja mundur. Ini harus jadi contoh oleh KONI – KONI kabupaten/kota,” tandasnya. Jika dinilai melanggar aturan kenapa KONI NTB melantik? “Mungkin mereka khilaf,” jawab Wayan. Sekretaris KONI Kota Mataram, Mansur dikonfirmasi lewat ponselnya memilih tidak berkomentar apapun. Dia lebih menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut ke KONI NTB. “Saya no coment,” cetusnya. (cem)
DPRD Kota Mataram. Padahal, banyak kursi tamu undangan yang kosong. Diki, salah seorang tamu undangan yang tak kebagian makan, menilai pesta rakyat itu disiapkan secara asal-asalan sehingga banyak tamu tidak terlayani di stand kuliner tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan Ratna. Menurut dia, sebaiknya tidak perlu ada pesta rakyat kalau memang panitia tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada para tamu. Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., tidak menyangkal hal tersebut. ‘’Saya juga dapat info begitu, itu salah satu yang akan kami evaluasi,’’ akunya kepada Suara
(Suara NTB/fit)
SEPI - Stand kuliner pada kegiatan pesta rakyat yang disiapkan Sekretariat DPRD Kota Mataram, sepi karena makanan yang disiapkan di sana sudah habis. Padahal, banyak kursi tamu undangan yang kosong. Akibatnya banyak tamu undangan langsung pulang karena tidak kebagian makanan. NTB, kemarin. Aria menyebutkan, sebenarnya pihaknya sudah menyiapkan 400 porsi makanan di stand pesta rakyat itu. Bahkan, jumlah itu di luar tamu undangan VIP. Kegiatan pelantikan pimpinan DPRD
Kota Mataram ini, menghabiskan anggaran sekitar Rp200 juta. Termasuk item makan-minum. Dikatakan Aria, bahwa konsep pesta rakyat itu berasal dari pihak Sekretariat DPRD Kota Mataram. ‘’Ini idenya pak ketua,’’ cetusnya. (fit)
(Suara NTB/cem)
TANAM PADI - Buruh tani di lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kota Mataram, tengah memanen bibit padi di persemaian untuk dipindahkan ke lahan tanam padi, Selasa (24/9). Memasuki musim tanam saat ini, petani kesulitan mengairi sawah mereka karena musim kemarau. Dinas Pertanian diharapkan memperbanyak sumur bor agar produksi petani melimpah.
Banyak Fasum Bermain Anak Rusak di Mataram Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menyampaikan, banyak fasum tempat bermain anak di Mataram digunakan orang dewasa. Hal itulah yang jadi penyebab banyaknya fasum tempat bermain anak rusak. Saat ini, kata Kemal, pengawasan tidak bisa hanya dilakukan pihaknya. Dia menilai pengawasan semua pihak harus dilakukan. “Kan tidak bisa dipelihara oleh saya (Perkim) saja, masyarakat harus ikut peran serta. Kalau itu untuk ukuran kecil jangan orang remaja naik,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (26/9). “Kalau kita bicara pengawasan, masa Perkim awasi 24 jam. Yang jelas yang rusak itu sedang diperbaiki sekarang. Kalau dia rusak pasti kita akan perbaiki kembali, tergantung anggarannya, tersedia atau tidak,” jelas Kemal. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menegaskan, keadaan itu akan dievaluasi DPRD. Kata Didi, semua warga kota Mataram mempunyai semangat untuk mewujudkan kota Mataram sebagai kota
layak anak. “Kita sedang menuju ke sana (kota layak anak, red). Artinya pada grade maksimal, ini kan Mataram masih ada di grade tengah. Bagaimana ini kita upayakan ke grade tertinggi,” jelas Didi. Salah satu langkah untuk mendorong terwujudnya kota layak anak, kata Didi, DPRD kota Mataram akan mendorong langkah pembentukan regulasi untuk memperkuat itu. Lanjut Didi, DPRD Kota Mataram sudah siap membentuk regulasi tersebut. “Dan itu beberapa Perda sudah
kita bentuk. Nanti kebijakan-kebijakan untuk mendorong ke arah sana, kita welcome,” jelasnya. Selain dibuatkan regulasi, DPRD kota Mataram akan memberikan dukungan pada eksekutif untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan Kota Mataram. Didi menilai, pada konsep sebuah kota layak anak itu memiliki banyak nilai positif. “Kita sedang mempersiapkan rapat kerja untuk memperkuat itu. Dan kita juga akan selalu memperhatikan itu,” demikian kata Didi. (viq)
(Suara NTB/viq)
FASILITAS UMUM - Sejumlah anak asal Dasan Agung tampak bermain layang-layang, bersepeda, main bola, di lapangan sebelah barat Islamic Center Kota Mataram, Rabu (25/ 9). Anak-anak ini memilih bermain di lapangan daripada bermain di Fasilitas Umum Bermain Anak yang ada di Udayana Mataram, sebab fasum di sana banyak yang rusak.
Bantuan Dana RTG Segera Dicairkan Mataram (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan signal untuk segera menggunakan sisa dana pembangunan rumah tahan gempa (RTG). Bank penyalur diminta segera mentransfer ke rekening warga. Tim tetap memvalidasi penerima bantuan. Sisa dana yang mengendap di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram sekitar Rp35 miliar lebih. Dana ini berasal dari anomali data yang telah diverifikasi. Sekretaris BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki mengatakan, pemerintah pusat dalam hal ini BNPB sudah memberikan petunjuk untuk segera menggunakan dana yang telah ditransfer sebelum masa transisi berakhir tanggal 25 Desember mendatang. Berdasarkan rekomendasi tersebut, BPBD meminta bank penyalur untuk mencetak buku rekening warga dari hasil pemutakhiran data. Data penerima bagi warga yang masuk dalam surat keputusan (SK) tahap VIII, IX dan X. “Sudah ada arahan untuk segera dicairkan,” kata Zaki, sapaan akrabnya ditemui, Kamis (26/9). Anggaran Rp35 miliar hasil sisa anomali data. Untuk rumah rusak berat dari 2.390 unit. Dari hasil validasi terdapat anomali 1.212 unit, sehingga rumah rusak kategori berat 1.178 unit. Untuk rumah rusak kategori sedang 2.777 unit. Tim memverifikasi kembali dan ditemukan data anomali rumah rusak sedang 139 unit, sehingga rusak sedang berjumlah 2.638
unit. Sementara, rumah rusak ringan 8.264 unit. Data anomali berjumlah 574 unit, sehingga total rumah rusak ringan 7.690 unit. Pemerintah pusat mengingatkan bahwa anggaran ini maksimal harus terpakai sebelum 25 Desember. Zaki menambahkan, percepatan pembangunan rumah tahan gempa memiliki tantangan. Terutama keterbatasan waktu diminta masyarakat memilih rumah cepat selesai. Kedua, dengan percepatan dipastikan terkendala sumberdaya manusia. Pihaknya mencoba menyiasati dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mempercepat. “Kita coba libatkan partisipasi masyarakat,” tandasnya. Penyaluran bantuan ini, BPBD juga akan memvalidasi kembali kelengkapan administrasi diserahkan oleh masyarakat. Apakah namanya sesuai dengan SK atau tidak dan kondisi rumahnya. Jika laporan tidak sesuai dari hasil validasi di lapangan bantuan akan dicoret atau dialihkan ke penerima bantuan lainnya. Menyoal tuntutan warga di lingkungan Gerung Butun, Zaki menegaskan, sejauh ini belum menerima laporan apakah warga yang memprotes tersebut masuk dalam SK VII – X atau tidak. Jika masuk SK tentu diminta untuk bersabar. Pihaknya sedang memproses pencairan dana. Sebaliknya, BPBD tidak bisa berbuat banyak karena kemungkinan tidak ada peluang untuk mengubah kembali SK yang telah disetujui oleh pemerintah pusat. “Salah satu caranya adalah mengintervensi melalui program rehabilitasi rumah kumuh,” demikian kata dia. (cem)
SUARA NTB
Jumat, 27 September 2019
Halaman 3
Dilantik, Tiga Pimpinan Dewan Berkomitmen Wujudkan DPRD Kota Mataram Lebih Baik Mataram (Suara NTB) – Sebanyak tiga anggota DPRD Kota Mataram, masing-
masing H. Didi Sumardi, SH., I Gde Sudiarta dan I Wayan Sugiartha, Kamis (26/9) kemarin, resmi dilantik menjadi
(Suara NTB/ist)
LANTIK - Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Isnurul Syamsul Arif, S.H.,M.Hum., melantik tiga pimpinan DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH (ketua), I Gde Sudiarta (wakil ketua) dan I Wayan Sugiartha (wakil ketua).
(Suara NTB/ist)
BERITA ACARA - Penandatanganan berita acara pelantikan pimpinan DPRD Kota Mataram.
pimpinan DPRD Kota Mataram. Setelah sebelumnya diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Isnurul Syamsul Arif, S.H.,M.Hum. Didi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Mataram, sedangkan Gde Sudiarta dan Wayan Sugiartha masingmasing sebagai wakil ketua. Pelantikan ini didahului dengan pembacaan SK Gubernur NTB nomor 171.2-688 tanggal 18 September 2019 oleh Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH. Setelah tiga pimpinan DPRD Kota Mataram mengucapkan sumpah jabatan, dilanjutkan dengan penyerahan palu pimpinan dari Pimpinan Dewan sementara kepada pimpinan Dewan definitif. Dalam sambutan perdananya setelah resmi menjadi Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menegaskan, bahwa mereka bertiga (pimpinan dewan, red) berkomitmen mewujudkan DPRD Kota Mataram yang lebih baik dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, dia berharap dukungan dari berbagai pihak. Sementara itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mendoakan pimpinan DPRD Kota Mataram yang baru saja dilantik diberikan kekuatan lahir batin untuk melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya. Dia mengajak pimpinan DPRD Kota Mataram untuk bersinergi den-
gan anggota dewan dan Pemkot untuk mewujudkan masyarakat Kota Mataram yang maju, religious dan berbudaya. Orang nomor satu di Kota Mataram ini juga mengapresiasi kinerja pimpinan sementara, yang sejak dilantik
tanggal 6 Agustus lalu, sudah langsung menyelesaikan berbagai agenda kedewanan. ‘’Dari tanggal 6 Agustus sampai tanggal 26 September berarti sudah satu bulan 20 hari, berbagai agenda penting sudah diselesaikan. Seperti
pembentukan fraksi, alat kelengkapan dewan, dan badanbadan,’’ sebutnya. Pemkot dan masyarakat Kota Mataram, sambung Ahyar member apresiasi atas kinerja DPRD Kota Mataram, di mana agenda-agenda
kedewnan sudah berjalan lancer dan kondusif. ‘’Untuk itu, kami siap meningkatkan komitmen dengan Dewan untuk mewujudkan visi misi Kota Mataram yang maju religius dan berbudaya,’’ demikian Ahyar. (fit/*)
(Suara NTB/ist)
PALU PIMPINAN - Penyerahan palu pimpinan DPRD Kota Mataram dari pimpinan sementara kepada pimpinan definitif.
(Suara NTB/ist)
SAMBUTAN - Sambutan perdana Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., usai dilantik bersama dua wakil ketua, Kamis kemarin dalam rapat paripurna.
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)
UCAPAN SELAMAT - Pimpinan DPRD Kota Mataram menerima ucapan selamat dari para undangan yang hadir
POSE BERSAMA - Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mataram berpose bersama wali Kota, Wakil walikota, Ketua Pengadilan Negeri Mataram, jajaran KPU Kota Mataram, Bawaslu Kota Mataram dan Forkominda.
Gubernur Buka Kesempatan, Kepala DPMPTSP Ikut Perebutkan Kursi Sekda NTB Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Penana-
man Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si menjadi
pendaftar keenam yang ikut memperebutkan kursi Sekda NTB. Gita menjelaskan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiefli-
mansyah, SE, M. Sc sudah membuka kesempatan, mempersilakan dan mendukung semua pejabat senior terbaik yang memenuhi syarat untuk tampil dalam seleksi terbuka calon Sekda NTB. Gita mengaku terpanggil untuk memenuhi panggilan tugas mulia untuk bersamasama membangun daerah. Ia mengatakan amanah dan tanggungjawab dengan spektrum yang lebih luas dan strategis sebagai Sekda, ia berharap dapat lebih optimal membantu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menggerakkan potensi-potensi daerah menuju NTB yang lebih baik. NTB yang Next Time Better. “Saya terpanggil untuk terus berkontribusi dan akselerasi pembangunan daerah menuju NTB Gemilang,” kata Gita dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (26/9) siang. Saat dikonfirmasi, Gita sedang menuju Hunan China untuk menghadiri seminar tentang tren perdagangan dan investasi dunia. Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini mengatakan dirinya ikut seleksi calon Sekda NTB berbekal kompetensi, integritas dan pengalaman selama 30 tahun mengabdi di berbagai instansi di lingkup Pemkab dan Pemprov NTB. Sebelum menjadi Asisten II, Gita juga pernah menduduki jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) NTB. Selain itu, ia juga mantan juru bicara Gubernur atau Kabag Humas dan Protokol Setda NTB. Selain itu, ia juga masih menjadi Komisaris BUMN, PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Sebelum Gita, ada lima pejabat Pemprov NTB yang sudah mendaftar sebagai calon Sekda sampai Rabu (25/9). Dua di antaranya merupakan Asisten Gubernur. Yakni Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si dan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP.
Kepala Sekretariat Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si menyebutkan jumlah pendaftar sudah enam orang sampai Rabu (25/9) malam. Pendaftar calon Sekda yang keenam adalah Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si. Pendaftar pertama calon Sekda NTB adalah Kepala Bappenda yang sekarang menjadi Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si. Kemudian disusul H. Akhmad Helmi Hidayatullah, S. Sos.I yang juga mendaftar pada hari kedua. Helmi berasal dari instansi Pemprov NTB. Setelah itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si. Dan keempat adalah Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang sekarang menjabat Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si. Dan kelima adalah Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M. TP. Berdasarkan jadwal seleksi yang telah ditetapkan Pansel. Setelah habis masa pendaftaran 4 Oktober mendatang, selanjutnya dilakukan seleksi administrasi pada 7 Oktober. Pengumuman hasil seleksi administrasi pada 8 Oktober. Kemudian, 8-9 Oktober dilakukan uji kesehatan, kejiwaan dan bebas narkoba bagi pendaftar yang telah lulus seleksi administrasi. Untuk tes kompetensi manajerial/ psikologi dijadwalkan pada 14 Oktober 2019. Setelah itu penulisan makalah pada 15 Oktober. Presentasi dan wawancara pada 16-17 Oktober. Selain itu, penelusuran rekam jejak dilakukan sejak 8 - 17 Oktober. Dan penetapan hasil seleksi pada 18 Oktober. Selanjutnya penyampaian laporan Pansel kepada Gubernur pada 19 Oktober 2019. (nas)
SUARA NTB Jumat, 27 September 2019
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 4
Akses Jalan Rusak
Warga Tiga Dusun Ancam Boikot Pilkada Tanjung (Suara NTB) Ruas jalan Montong Selubung - Torean yang menghubungkan warga 5 dusun di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, mengalami kerusakan yang sangat parah. Akibatnya, warga di tiga dusun masing-masing Lendang Lokoq Re, Tanjung Biru dan Torean, mengancam akan memboikot Pilkada 2020. Ancaman boikot pilkada diutarakan warga setempat melalui media sosial Facebook. Terkait hal itu, warga Dusun Torean, Munawir Hadi, membenarkan ancaman yang dilontarkan pemilik akun Purna Warman. Munawir menegaskan, warga di 3 dusun terdalam di Desa Loloan, sangat kecewa karena merasa tidak diperhatikan Pemda Lombok Utara. Akses jalan satu-satunya yang menghubungkan warga dari Montong Selubung (pertigaan kantor Desa Loloan) sampai Dusun Torean, dalam kondisi kritis. Munawir mengatakan, ruas jalan sepanjang 7 km itu menghubungkan warga di 5 dusun. Dari ruas itu, Pemda Lombok
Utara hanya mengalokasikan anggaran lapen sepanjang 3 km di era mantan Bupati, H. Djohan Sjamsu. Setelah itu, Pemda KLU tidak lagi menjadikan ruas jalan itu sebagai prioritas anggaran. “Ini gimana modelnya, kita hanya dijanji-janji dari 2015, sampai 2020. Kalau tidak diaspal tahun 2020, maka akan kami tanami dengan pisang,” ancam Marwan, Kamis (26/9). Dampak akses jalan tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas orang dan barang, tetapi berdampak pada turunnya harga jual komoditas perkebunan milik masyarakat. Marwan mencontohkan, akses jalan yang rusak menyebabkan ongkos angkut mahal dan
menurunkan harga jual. “Harga barang kami tidak pernah meningkat, alasan pengepul selalu jalan. Kalau ojek per karung (jagung) 5 ribu, berapa uang kerugian kami masyarakat. Terus lain lagi motor yang rusak gara-gara jalan rusak,” katanya. Terkait kondisi jalan itu, Anggota DPRD KLU, Kardi, A.Md., asal Desa Loloan yang dikonfirmasi tak menyangkal. Dibenarkan bahwa warga 5 dusun yang memanfaatkan ruas jalur tersebut sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan. Warga bahkan tidak sekali ini saja menyuarakan aspirasinya, tetapi hampir setiap tahun. “Saya tanya desa, ternyata
dari Musrenbang Desa sampai Musrenbangcam, ruas jalan itu jadi prioritas pertama yang diusulkan ke kabupaten. Nah, sampai di kabupaten kok bisa tidak dianggarkan,” tanyanya. Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PU, Kahar Rizal, mengatakan usulan yang dihasilkan dalam musrenbang biasanya menjadi prioritas penganggaran. Pihaknya di dinas pun tidak pernah mengajukan usulan yang melenceng dari kebutuhan masyarakat. “Yang jelas dari sini, keputusan prioritas Musrenbang itu adalah usulan kami. Justru kita pertanyakan juga kenapa prioritas anggaran ini berubah,” kata Kahar Rizal. Keterbatasan anggaran di semua daerah, menurut dia merupakan hal pokok dan tidak terjadi di KLU saja. Namun dalam penempatan anggaran program, tentu memiliki pertimbangan.
“Anggaran untuk hotmix tahun ini dari DAK kurang dari Rp 30 miliar. Paling besar hotmix Rp 4 miliar, itu setara 2 km. Yang lapen ini sepanjang 6,5 km, ini pengaspalan tahun 2011,” kilahnya. Terpisah, Kepala Bappeda Lombok Utara, Heryanto, SP., menegaskan hampir semua usulan program dari masyarakat sangat penting untuk diatensi. Namun demikian, seprioritas apapun usulan itu ujung-ujungnya akan kembali pada kemampuan keuangan daerah. “Semua usulan jalan kita usulkan melalui DAK tapi karena Lombok Utara dianggap kondisinya sudah normal, maka tidak ada tambahan DAK. Kadis PU saat ini masih ikhtiar ke pusat untuk dapat tambahan DAK,” ujar Heryanto. Wakil Ketua TAPD ini membayangkan, program Lombok Utara di tahun 2020 akan semakin berat. Pasalnya, informasi terkait alokasi
(Suara NTB/ist)
JALAN RUSAK - Kondisi jalan yang menghubungkan Montong Selubung – Torean Kecamatan Gangga rusak parah. Warga mengharapkan jalan ini segera diperbaiki pemerintah. APBN menyebut DAK Fisik ah untuk mendanai pendampdari dana transfer mengalami ingan Rehab Rekon 2020 yakpenurunan ratusan miliar. ni gaji fasilitator RTG sebesar Sebaliknya, pada 2020 men- hampir Rp14 miliar. “DAK Fisik untuk 2020 turun datang daerah berkewajiban mendanai pilkada yang kebu- Rp 130 Miliar. Tahun 2018 DAK tuhannya mencapai Rp 21 mil- Fisik kita Rp 260 miliar, sedangiar. Beban tambah banyak set- kan tahun 2020 sebesar Rp 130 elah gubernur bersurat ke daer- miliar,” pungkasnya. (ari)
Dikhawatirkan Tak Efektif
Minta Pipa HDPE, Warga Selengen Dijatah PVC Tanjung (Suara NTB) Persoalan perpipaan untuk mengatasi kebutuhan air bersih di kalangan warga Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, diperkirakan tak selesai begitu saja. Pasalnya, keinginan warga untuk mengganti pipa distribusi air dengan jenis yang lebih awet dan tahan gangguan tak mendapat respons. Sebagaimana perpipaan kebutuhan warga Dusun Tangga dan sekitarnya, yang membutuhkan pipa HDPE, warga justru dijatah dengan jenis pipa yang sama, PVC. Pipa jenis PVC ini sendiri sudah berulangkali diperbaiki warga, sebab kondisinya mudah lapuk, pecah dan tidak tahan gangguan. “Program perpipaan yang kami terima di Desa Selengen berasal dari PNPM, dan sudah dinikmati masyarakat. Cuma
akibat gempa tahun lalu, banyak pipa yang rusak akibat lapuk dan sudah lama,” kata mantan Kadus Tangga, Luji Hartono, Kamis (26/9). Menurut dia, pascagempa warga Desa Selengen rutin melakukan perbaikan perpipaan air bersih dari mata air Air Menyer. Dalam seminggu warga sampai dua kali melakukan perbaikan. Jenis pipa PVC yang digelontorkan PNPM disinyalir tidak sesuai dengan medan jalur pipa terutama di titik longsoran di bagian hulu. Sekali ingin memperbaiki dan tahan lama, warga pun meminta dukungan pipa HDPE. “Karena sudah diperbaiki, tadi malam air sudah dinikmati warga. Tapi tidak bisa lama, seminggu kemudian ada saja yang bocor. Sebab itu kami minta HDPE,” katanya.
Luji Hartono menyambung panjang pipa HDPE yang dibutuhkan warga sepanjang 2 km, dari titik mata air ke titik reservoar. Bagi warga, keharusan menggunakan HDPE mempertimbangkan jaminan tahan lama dari pipa pada medan lereng dan berbukit. Sementara dari reservoar ke perkampungan warga, masih dianggap aman dengan menggunakan PVC, karena topografi wilayah tidak seekstrim di bagian hulu. Menyikapi keinginan warga itu, Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR KLU, Alfian Zubair, mengakui anggaran pipa untuk warga Selengen sudah dialokasikan. Anggaran pipa sebesar Rp 170 juta untuk kebutuhan sepanjang 2 km siap dieksekusi saat DPA APBD-P keluar. “Sudah kita anggarkan pada
APBD Perubahan sebesar Rp 170 juta untuk 2 km. Jenis pipanya PVC, kalau HDPE kebutuhan dananya besar, dan harus lelang,” ujarnya. Alfian mengklaim, pipa HDPE sepanjang 2 km membutuhkan biaya lebih dari Rp 400 juta. Pada kondisi itu, kebutuhan warga di satu titik tidak otomatis bisa dipenuhi karena banyaknya usulan pipa dari dusun lain. “Realisasi nunggu DPA, supaya bisa jalan karena persoalan air bersih warga sangat mendesak. Di dusun lain juga anggarkan, dengan dana yang bersifat taktis. Jadi anggaran taktis perpipaan tahun ini memang masih terbatas, disediakan Rp 400 jutaan untuk pipa sepanjang 4-5 km,” sambungnya. (ari)
Desa Rempung Gelar Lomba Kampung Kreatif Selong (Suara NTB) Peringatan hari jadi ke-109 Desa Rempung Kecamatan Pringgasela diisi dengan berbagai kegiatan positif. Salah satunya berupa kampung kreatif antara masing-masing RW di desa setempat. Lomba kampung kreatif ini untuk memupuk semangat masyarakat untuk peduli terhadap lingkungannya masing-masing. Kepada Suara NTB, Kamis (26/9), Kepala Desa Rempung, Umar Ubaid, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan semua pihak dalam mensukseskan peringatan hari jadi ke-109 Desa Rempung tahun 2019. Terdapat berbagai aneka lomba dilaksanakan dari awal hingga puncak acara pada, Jumat (27/9) hari ini. Salah satunya berupa lomba kampung kreatif tingkat RW. Menurutnya, perjuangan dalam lomba kampung kreatif diharapkan tidak hanya sebatas lomba. Melainkan budaya hidup bersih masyarakat yang peduli terhadap lingkungan membudaya di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, perjuangan dan budaya hari ini akan menjadi kenangan di masa yang akan datang. Untuk itu Pemerintah Desa Rempung terus belajar dari waktu ke waktu untuk menyempurnakan yang kurang. Adapun kampung kreatif akan dinilai untuk dengan melibatkan tim penilai dari Dinas Kear-
(Suara NTB/yon)
TINJAU - Istri Wakil Bupati Lotim Hj. Uci Qudsiah Rumaksi meninjau lapangan dalam penilaian lomba kampung kreatif dalam rangka peringatan hari jadi Desa Rempung ke-109 tahun 2019, Kamis (26/9). sipan dan Perpustakaan NTB, Dinas PMD Lotim, Dinas Kesehatan Lotim, DLHK Lotim, dan pemerintah desa sendiri. Pemenang dari masing-masing lomba akan diberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan pemerintah desa. “Bangga kepada pemuda dan masyarakat yang begitu antusias mengikuti setiap lomba dalam peringatan hari jadi Desa Rempung ke-109,” ujarnya. Ketua Tim Penilai Kampung Kreatif, Lukman Nul Hakim, mengungkapkan dengan hari jadi Desa Rempung ini diharapkan dapat memacu semangat masyarakat dan pemuda
dalam menjaga lingkungan yang sifatnya tidak hanya sesaat melainkan berkelanjutan. Penerapan lingkungan bersih merupakan aset untuk dibudayakan hingga masa depan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. Ir. H. Manggaukang, MM, juga mengapresiasi kerjasama sosial masyarakat dan itulah satu penilaian partisipasi masyarakat. Menurutnya, apabila partisipasi masyarakat terjadi di seluruh negara khususnya Indonesia, maka kemajuan akan tercapai. “Masyarakat peduli pada lingkungan secara berke-
sinambungan ini sudah menjadi isu dunia. Bahkan sejalan dengan program zero waste yang dijalankan Pemerintah Provinsi NTB saat ini,” terangnya. Dari lomba kampung kreatif ini, secara tidak langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya mengerti tanggung jawabnya masing-masing. Apabila langkah-langkah ini dilakukan secara bersama-sama, maka itulah ciri masyarakat maju dari berkembang. Diharapkannya di masa yang akan datang Desa Rempung menjadi desa yang dikenal sepanjang masa dan maju berkembang sesuai dengan tahapannya. “Inilah model desa yang dalam agama disebut baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur,” terangnya. Sementara, Ketua Remaja RW Lestari Desa Rempung, M. Husni, mengatakan lingkungan bebas sampah merupakan masalah nasional, sehingga dari pemuda RW Lestari membuat suatu pupuk organik daur ulang sampah. “Sampah di RW Lestari bisa produktif dan termanfaatkan kembali,” katanya. Ketua RW Lestari, Drs. M. Nasir, menyampaikan jika RW Lestari ibarat gadis desa. Tidak lekang oleh panas dan lapuk kena hujan. “Kebersihan menjadi budaya dan kebutuhan,” ujarnya. (yon)
MA. Muallimin dan KKM YPH-PPD NW Pancor Gelar Workshop Penguatan Kurikulum Selong (Suara NTB) Madrasah Aliyah (MA) Muallimin NW Pancor serta anggota KKM Yayasan Pendidikan Hamzanwadi-Pondok Pesantren Darunnahdlatain (YPH-PPD) NW Pancor melaksanakan workshop penguatan kurikulum 2013. Kegiatan ini dihajatkan untuk memantapkan pemahaman guru tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang terintegrasi karakter, literasi, HOTS dan 4C sesuai tujuan Kurikulum 2013 untuk menyongsong pembelajaran abad 21. Adapun pemateri dalam kegiatan ini, yakni Peneliti Litbang Kemenag RI Pusat dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Maifalinda Fatra, M.Pd, Ph.D, Kasi Penmad, dan Pengawas Kemenag Kabupaten Lombok Timur. “Kegiatan workhsop ini dilaksanakan dengan pola in-on- in, di mana
semua peserta diharapkan dapat menyusun RPP yang terintegrasi PPK, literasi, HOTS, dan 4C,” terang Ketua KKM YPH-PPD NW Pancor, H. Munawar, M.Pd., kepada Suara NTB, Kamis (26/9). Munawar menegaskan, kegiatan penguatan kurikulum 2013 penting dilakukan, karena pembelajaran abad 21 membutuhkan SDM yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, pribadi yang berkemauan. Termasuk memiliki kemampuan untuk membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge - based society) yang memiliki, keterampilan melek TIK dan media ( ICT and media skills, keterampilan berpikir kritis (critical thinking skill), keterampilan memecahkan masalah (problem - solving skills) dan keterampilan berkomunikasi efektif (effective com-
(Suara NTB/ist)
WORKSHOP - Workshop penguatan kurikulum 2013 yang diikuti guru MA Muallimin NW Pancor serta anggota KKM YPH-PPD NW Pancor, Kamis (26/9). munication skills) serta ket- jar melalui proses berbasis rampilan bekerjasama secara HOTS/ KEBOT secara konkolaboratif (collaborative skills) tekstual dengan mengSementara untuk role of a gunakan strategi, model, meteacher memberikan pilihan dan tode, teknik dan pendekatan tanggung jawab pada siswa un- yang sesuai dengan karaktertuk mengalami peristiwa bela- istik KD. (yon)
(Suara NTB/rus)
TANDATANGANI - Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy menandatangani kerjasama perusahaan peternak ayam pedaging, Kamis (26/9).
Setahun, Lotim Hasilkan 555 Ribu Ekor Ayam Pedaging Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disebut menjadi daerah investasi peternakan yang cukup prospektif. Minat investasi bidang peternakan ini juga cukup tinggi. Dalam satu periode, 85.700 ekor atau per tahun bisa menghasilkan 555 ribu ekor ayam pedaging. Demikian disampaikan Kepala Dinas Peternakan Lotim, Talaat pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Lotim dengan sejumlah pengusaha ayam dan asosiasi peternak ayam broiler di kantor Bupati Lotim, Kamis (26/9). Talaat mengaku, industri ayam pedaging diLotim sangat besar karena miliki daya tarik cukup tinggi. Perputaram in-
vestasi ayam broiler pun dianggap cukup cepat. Di mana, cukup dengan teknologi sederhana, namun memiliki peluang pasar terbuka. Di Lotim terdapat sedikitnya 15 perusahaan pengunggasan. Sementara Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy dalam pertemuan tersebut mengingatkan, pemerintah sudah melahirkan banyak regulasi terkait kemitraan pengembangan usaha. Penerapan regulasi tersebut secara prinsip menegaskan agar semua yang terkait ini saling asah, saling asih dan saling asuh. Seperti antara peternak dengan para pengusaha. Dinyatakan, tidak mungkin pengetahuan hanya dimiliki para pegusaha, sehingga diminta agar saling asahlah kepada peter-
nak. ‘’Ada transportasi ilmu pengetahuan kepada peternak dengan menggelar pelatihan bagi para peternak,’’ sarannya. Saling asih, kata Sukiman hendaknya pengusaha yang besar memperlakukan yang kecil dengan cara yang baik dengan melakukan kemitraan yang stategis antara dengan yang dibina. “saling asuh, saling melindungi dan saling bela,” ungkapnya. Menurutnya, jika prinsip itu ditekankan diyakini tak akan ada masalah antara pengusaha besar dengan yang kecil. Begitu juga tak ada masalah dengan penyediaan pakan dan lainnya. “Kita berharap pelaksanaan regulasi ini bisa bisa diterapkan, terjalin hubungan industrial yang baik,” tegasnya. (rus)
Proyek Infrastruktur
Dinas PUPR Lotim Pastikan Tidak Ada Proyek Molor Selong (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur (Lotim) adalah salah satu pelaksana utama program unggulan Bupati H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati, H. Rumaksi Sjamsuddin. Pada tahun pertama pelaksanaan 2019 proyek-proyek pembangunan infrastruktur dipastikan telah sesuai jadwal. Dinas PUPR Lotim memastikan tidak ada proyek molor. Kepala Dinas PUPR Lotim, Lalu Mulyadi saat dikonfirmasi Kamis (26/9) menyebutkan proyek infrastruktur dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 Rp 97,9 miliar. Masing-masing DAK infrastruktur jalan sebesar Rp 24 miliar, DAK Penugasan Bidang Jalan Rp 19 miliar, DAK penugasan irigasi Rp 49 miliar danDAK air minum Rp 5 miliar. “DAK sudah 100 persen fisik,” klaimnya. Selain DAK, ada juga dana percepatan yang sedang dikerjakan dengan sistem tahun jamak. Dari progres keseluruhan pekerjaan di luar DAK diklaim sudah mencapai 50 persen. Masih rendahnya capaian pengerjaan proyek infrastruktur selain dari DAK ini dikarenakan ada pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, seperti DAK irigasi di mana ada pekerjaan bendung sungai. Secara keseluruhan untuk infrastruktur jalan ini, pada era kepemimpinan pasangan Sukiman-Rumaksi (Sukma), program utama pembangunan infrastruktur ini sudah berhasil menuntaskan 140,52 km. Ratusan km jalan kabupaten tersebut dinyatakan mantap, yakni terdiri dari DAK sepanjang 9,61 km dan dana percepatan 117,56 km dan dana pemeliharaan jalan 14 ruas serta pembangunan 4 unit
(Suara NTB/ist)
MENGECEK - Kepala Dinas PUPR Lotim, Lalu Mulyadi mengecek hasil pembangunan jalan di wilayah Lotim bagian selatan beberapa waktu lalu. jembatan. Jembatan Ketapang Raya, Kemong Dua, Jembatan Pakupuser dan jembatan Pringgasela. Adapun untuk proyek irigasi disebut sudah bisa membangun sepanjang 42.711 meter daerah irigasi baru yang tertangani. Sambungan air bersih kepada 26 ribu meter sambungan rumah. Satu proyek yakni pembangunan tower air dari sumber air Tutuq Jerowaru diakui masih belum maksimal. Namun dipastikan, sampai batas waktu yang telah ditetapkan sudah tuntas. Menurutnya, pembangunan tower air Tutuq setinggi 35 meter ini sedang dalam proses. Untuk itu, dibutuhkan ketelitian karena memperhatikan dengan detail tingkat elevasi dan tata letak. Pihaknya tidak ingin sekadar dibangun, namun tidak bisa mengalirkan air sampai dengan tujuannya. Selanjutnya wilayahwilayah yang sebelumnya jarak tempuhnya jauh bisa
dipersingkat, karena sudah dibangun inftrastruktur jalan dan jembatan. Pelaksanaan proyek DAK disebut banyak di wilayah selatan, karena bertujuan untuk menyongsong Lotim sebagai penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Diakuinya, beberapa waktu lalu ia bersama Kadis PUPR Provinsi NTB melihat kawasan selatan. Di mana ada rencana akan membangun jalan by pass dari Sengkol Lombok Tengah ke Keruak Lombok Timur. Proyek jalan, ujarnya, tidak saja wilayah Lotim bagian selatan. Wilayah Lotim bagian utara pun banyak yang disentuh, seperti jalan menuju Jeringo Kecamatan Suela saat ini sudah mantap. “Tidak menjadi kelihatan karena lokasinya menyebar, pembangunan di Lotim ini kan menyebar di 20 kecamatan dan hasil pembangunan ini tidak akan bisa dilihat secara sepintas,” demikian ungkapnya. (rus)
SUARA NTB Jumat, 27 September 2019
Percaya Diri Maju KETUA Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Lombok Tengah (Loteng) H.L. Pathul Bahri, S.IP., kian percaya diri untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang setelah mendapat sinyal dukungan dari internal pengurus DPC Partai Gerindra Loteng. Meski mengaku, semua keputusan soal pencalonan di Pilkada Loteng mendatang sepenuhnya ada di DPP Partai Gerindra. Kepada wartawan, di Desa Selebung Kamis (26/9), (Suara NTB/dok) Wakil Bupati Loteng ini sanH. L. Pathul Bahri gat mengapresiasi dukungan yang diberikan internal pengurus DPC Partai Gerindra. Dan, hal itu akan menjadi penambah semangat untuk bisa bertarung di Pilkada Loteng mendatang. Meski demikian, tegasnya, Partai Gerindra sampai saat ini belum menentukan siapa figur yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang. Meski sudah ada beberapa nama muncul, seperti L. Pathul Bahri, ada L. Wirajaya, L. Sudiartawan dan beberapa kader lainnya. “Yang jelas kader Partai Gerindra yang layak maju di Pilkada Loteng banyak. Persoalan siapa yang akan maju, kita serahkan ke DPP,” tegasnya. Disinggung soal kandidat pasangan yang akan digandeng di Pilkada Loteng mendatang, Pathul kembali menegaskan itu proses masih panjang, karena pendaftaran baru dibuka sekitar lima bulan yang akan datang. Itu artinya, masih banyak waktu untuk berkomunikasi dan berkonsolidasi sebelum pendaftaran dibuka nantinya. Soal komunikasi, ujarnya, sudah ada beberapa figur yang diajak berkomunikasi terkait peluang berpasangan di Pilkada Loteng mendatang. Namun belum ada yang sudah mengerucut. Artinya, semua masih tahap penjajakan satu dengan yang lainnya. “Banyaklah teman yang sudah kita diskusi-diskusi untuk mencari kesamaan visi dan bersilaturahim. Untuk nantinya bisa tercapai satu sikap bersama,” ujarnya. Untuk posisi, apakah sebagai calon bupati atau wakil bupati, Pathul Bahri menegaskan, jika prioritasnya adalah sebagai calon bupati. (kir)
Warga Batu Mekar Pertanyakan Penanganan Kasus Dugaan Pungli Prona Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar mempertanyakan penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat tanah gratis melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang diduga melibatkan tiga oknum kepala dusun di desa setempat. Dalam proses pembuatan sertifikat tahun 2018 lalu tersebut, banyak warga di desa itu ditarik biaya dengan nilai bervariasi. Mulai ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung jumlah sertifikat yang dibuat. Dugaan pungli ini sudah dilaporkan enam bulan lalu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati), akan tetapi baru ditindaklanjuti beberapa bulan lalu. Itupun warga merasa janggal, karena kasus ini diarahkan ke Inspektorat. Warga pun mengancam akan melakukan aksi demonstrasi jika kasus ini tak kunjung diusut. Suhaemi, Warga Dusun Punikan Utara desa Batu Mekar mengatakan program prona ini dilaksanakan tahun 2018 lalu. Di dusunnya, ada 170 warga yang mendapatkan program tersebut. Ia mengakui dipungut biaya oleh oknum Kadus untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp300 ribu per serifikat. Ia sendiri membuat 12 sertifikat, sehingga diminta membayar Rp3.400.000, namun ia baru memberikan uang Rp1.500.000. Sisanya, akan diberikan belakangan. Belakangan ia mendapatkan informasi kalau pembuatan sertifikat ini gratis, tak dipungut biaya. Ia pun langsung menanyakan ke BPN Lobar. Pihak BPN pun menyampaikan kalau program ini gratis. Sepulang dari BPN, ia memberitahu semua warga bahwa program ini gratis. “Warga dipungut bervariasi, satu persil ada dipungut Rp 300-500 ribu,” jelas dia. Warga yang diduga dipungut ini tidak hanya di satu dusun saja, namun dusun lain seperti Dusun Prabe dan Dusun Ndut. Warga yang merasa dirugikan pun keberatan sehingga melaporkan persoalan ini ke Kejaksaan dengan menyerahkan barang bukti lengkap berupa dokumen pengakuan pungutan, berita acara dan lain-lain. Sekretaris Desa Batu Mekar, Supandi Usman mengatakan memang sejumlah kadus mengakui kalau memungut biaya dari warga untuk pengurusan prona. Dalihnya untuk biaya pengukuran, pembuatan berkas dan lain-lain. Karena kalau berharap insentif dari pemerintah dirasa masih kecil. Pungutan ini kata dia dilakukan tanpa paksaan, namun atas kesepakatan bersama warga. Sebelumnya desa dan kadus melakukan sosialisasi ke warga terkait program ini. “Memang itu (pungutan) tetap tidak dibenarkan, Tapi karena diberikan tanpa paksaan, sifatnya sebagai rasa terima kasih dan syukur,” jelas dia. Langkah pihak desa, ujarnya, adalah melakukan upaya mediasi secara kekeluargaan terkait dugaan pungli prona ini antara warga dengan kadus. “ Plt Inspektur pada Inspektorat Lobar M. Ilham mengatakan, hal ini sudah ada warga yang diperiksa oleh Inspektorat. “Kalau ndak salah ada tim yang sudah turun ke desa, tapi sudah selesai atau ndak kami akan cek,” jelas dia. Sementara Sekretaris Inspektorat Bagus Dwipayana juga mengaku pihaknya sudah memeriksa warga menyangkut tanah prona, karena menindaklanjuti permintaan dari kejaksaan. (her)
(Suara NTB/her)
TANYA - Warga Dusun Punikan Utara Desa Batu Mekar mempertanyakan penanganan kasus dugaan pungli prona di desa setempat.
SUARA PULAU LOMBOK
Danrem Tegaskan Tidak Ada Toleransi Buat Aplikator Nakal Praya (Suara NTB) Munculnya kasus aplikator nakal yang membawa kabur dana pembangunan rumah rusak terdampak gempa atau tidak menyelesaikan pekerjaaan, dinilai sangat memalukan. Di tengah penderitaan masyarakat yang terdampak gempa, masih ada saja pihak-pihak yang coba bermain-main, sehingga tindakan tegas harus diberikan bagi aplikator nakal tersebut. Kepada wartawan di selasela kegiatan penyerahan secara simbolis kunci Rumah Tahan Gempa (RTG) di Desa Selebung Kecamatan Batukliang Lombok Tengah (Loteng), Kamis (26/
9), Danrem 162/WB, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan, tidak boleh ada toleransi bagi para aplikator nakal tersebut. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pihak ke-
polisian supaya aplikator nakal yang ada agar ditindak tegas. Pihaknya sudah memerintahkan kepada dandim, kapolres serta meminta dukungan kepala daerah ataupun Kepa-
daraan yang kedapatan membawa miras pun langsung dicegat. Miras yang dibawa disita oleh petugas. Pengecer pun tak bisa mengelak dan melawan. Mereka pasrah miras disita oleh petugas. Kabid Penegakan Perda (Gakda) Satpol PP Lobar, Zuhandi Bahari mengatakan operas penertiban ini dalam rangka mencegah peredaran miras dari lobar ke wilayah Mataram. Di samping itu, hal ini menjadi permintaan Kepala Desa Langko untuk mengembangkan UPT gula aren agar tidak banyak bahan bakunya dibawa keluar, apalagi disalahgunakan. “Karena itu kita tutup akses-akses keluarnya, ini mencegah ke luar,” tegasnya. Menurut dia, pihak Satpol PP
la Pelaksana BPBD setempat untuk terus mendata aplikator nakal di wilayahnya dan dipanggil serta dimintai pertanggungjawabannya. Saat itu juga aplikator akan diminta mengganti dana korban gempa yang dibawa kabur sampai batas waktu tertentu, apakah itu seminggu atau paling lama sebulan atau justru menyelesaikan pembangunan RTG yang direncanakan. ‘’Kalau tidak diselesaikan juga se-
suai target waktu yang ada, maka pihaknya minta supaya aplikator nakal tersebut ditindak dan diproses secara hukum,’’ tegasnya. Disinggung berapa nilai anggaran yang diduga dimainkan aplikator tersebut, Danrem mengaku tidak tahu persis, karena yang menghitung pihak kepolisian. Tapi yang jelas pihaknya sudah menegaskan, tidak boleh ada toleransi bagi aplikator-aplikator nakal di NTB. (kir)
Oktober Pencairan Pembangunan RTG Tahap Kedua Praya (Suara NTB) Danrem 162/Wira Bhakti, Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan proses rehab rekon serta pembangunan rumah tahan gempa (RTG) untuk tahap pertama sudah hampir selesai. Untuk itu pemerintah pusat segera mencairkan anggaran rehab rekon serta pembangunan RTG tahap kedua, awal bulan Oktober mendatang. “Koordinasi terakhir dengan pemerintah pusat, untuk dana perbaikan rumah terdampak gempa tahap kedua akan mulai dicairkan pada awal bulan Oktober mendatang,” ungkapnya usai penyerahan secara simbolis ratusan kunci RTG kepada warga Desa Selebung Kecamatan Batukliang Lombok Tengah (Loteng), Kamis (26/9). Ia mengatakan, dana perbaikan tahap kedua untuk menanggulangi rehab rekon dan pembangunan RTG bagi korban gempa yang masuk data susulan. Karena yang untuk data tahap pertama, semua sudah ditangani seluruhnya. “Untuk NTB, total sudah 100 ribu lebih rumah terdampak gempa yang ditangani pada tahap pertama. Sekarang kita mulai persiapan untuk tahap kedua,” jelasnya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada masyarakat terdampak gempa supaya segera melakukan persiapan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) didampingi fasilitator serta Babinsa maupun Bhabinkamtibmas yang ada dan membuat rekening kelompok, karena dana perbaikan rumah ter-
(Suara NTB/kir)
SERAHKAN - Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani menyerahkan kunci RTG secara simbolis kepada warga penerima bantuan RTG di Desa Selebung Lombok Tengah (Loteng), Kamis (26/9). dampak gempa tidak akan dicairkan jika belum ada pokmas. “Masyarakat juga harus paham mekanisme pencairan dana perbaikan rumah terdampak gempa. Tidak sembarangan begitu saja. Ada tahapan dan alurnya. Dan, masyarakat dalam hal ini kita harapnya juga bisa lebih pro aktif. Jangan hanya menunggu,” tandasnya. Khusus untuk Loteng, tambah Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP., menambahkan total rumah rusak ter-
dampak gempa yang sudah ditangani untuk tahap pertama sebanyak 14.683 rumah. Baik itu yang rusak sedang, ringan maupun rusak berat. Sementara yang belum sama sekali ditangani sekitar 10.119 rumah. “Sisa yang belum ditangani inilah yang akan ditangani pada tahap kedua nanti,” sebut Pathul. Ia menjelaskan, total kebutuhan dana perbaikan rumah rusak terdampak gempa di Loteng mencapai Rp 479 miliar lebih. Sementara yang
sudah dicairkan pada tahap pertama oleh pemerintah pusat sekitar Rp 452 miliar. Artinya masih ada kekurangan sekitar Rp 27 miliar lagi dan itu sudah dilaporkan ke pemerintah pusat. “Untuk anggaran tidak ada persoalan. Pemerintah pusat sudah siapkan kok. Tinggal persiapan teknis di bawah yang harus digenjot. Supaya begitu dana mulai ditransfer, persiapan di bawah sudah tuntas, sehingga proses rehab rekon serta pembangunan
RTG bisa segera berjalan,” ujar mantan anggota DPRD NTB ini. Terpisah, Kepala Desa Selebung Agus Wirahadi Kusuma mengatakan, total rumah rusak di Desa Selebung sebanyak 2.200 lebih. Dari jumlah tersebut baru sekitar 600 rumah yang sudah ditangani. Sisanya sebanyak sekitar 1.600 rumah belum tersentuh perbaikan. Pihaknya berharap sisa rumah yang belum ditangani tersebut tertangani pada tahap kedua kali ini. (kir)
Dewan Ditantang Alokasikan Pokir Pemilihan BK Ditunda Golkar ”Gigit Jari” Tak Dapat untuk Pelayanan Kesehatan Giri Menang (Suara NTB) Rumah Sakit Patut Patuh Patju (Tripat) kerap kali dikeluhkan masyarakat Lombok Barat (Lobar), mulai dari kondisi rumah sakit yang terkesan kumuh, karena berjubel keluarga pasien di selasar rumah sakit. Dari sisi pelayanan juga masih kurang maksimal, karena dokter gigi sering kosong tidak ada pada jam kerja. Kondisi ini pun menjadi perhatian dan keperihatinan masyarakat. Setelah ditelusuri, ternyata kondisi RSUD Tripat ini dipicu oleh beberapa hal. Salah satunya, rumah sakit ini mengalami defisit keuangan hingga miliaran rupiah, sehingga mengakibatkan banyak berutang untuk menutupi biaya keuangan tersebut. ‘’Informasi yang diperoleh, bahwa saat ini rumah sakit kebanggaan warga masyarakat Lobar ini sedang banyak utang, karena tidak memiliki uang, utang tersebut terjadi karena RSUD Tripat terlalu banyak memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat,’’ ungkap Fathurrahman, warga Kuripan. Menurut dia, salah satu penyebab rumah sakit banyak berutang, karena Pemda Lobar menyediakan dana bansos sebesar Rp 5 juta bagi warga masyarakat Lobar yang kurang mampu, dan belum masuk sebagai peserta BPJS. Tetapi keti-
Jatah Kursi Pimpinan AKD
(Suara NTB/her)
PELAYANAN - Kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Tripat jadi perhatian warga setempat. Warga menantang anggota DPRD mengarahkan dana pokir membiayai pelayanan kesehatan di rumah sakit. ka dilakukan perawatan dan harus menjalani operasi, tentunya dana yang Rp5 juta ini tidak cukup untuk menanggulangi biaya berobat, kekurangan dari biaya tersebut ditanggung oleh pihak rumah sakit. “Akibatnya, jelas pihak rumah sakit yang akan nombok. Dana lima juta dari bansos itu tidak cukup untuk biaya pengobatan. Seharusnya pokir dewan bisa dialokasikan menambah bansos pelayanan kesehatan bagi warga miskin ini,” tantangnya. Sementara itu Dirut Rumah Sakit Tripat drg. H Arbain Ishak tak menampik adanya defisit keuangan yang dialaminya. Bahkan defisit dialami rumah sakit mencapai Rp1,5 miliar. Hal ini disebabkan, dana bansos yang
diberikan untuk membiayai pelayanan kesehatan warga miskin yang tak terdaftar BPJS Rp 5 juta. “Sementara yang kami biayanya ada lebih dari itu, ya lebihnya itu kami yang nombok. Itu menyebabkan defisit,” aku dia. Ia pun menyambut baik dan setuju dengan permintaan warga yang mendorong agar anggota DPRD Lobar mengalokasikan dana pokir mereka untuk menambah dana bantuan sosial tersebut. Karena dana bantuan tersebut sudah habis sejak bulan Juli lalu, sedangkan untuk yang sekarang ini akan dibayarkan pada tahun depan 2020. “Kami sangat setuju kalau pokir bisa diarahkan menambah bansos,” aku dia. (her)
Satpol PP Sita Puluhan Jeriken Miras Tradisional Giri Menang (Suara NTB) Satpol PP Lombok Barat (Lobar) melakukan operasi razia di perbatasan dengan wilayah Mataram yang menjadi pintu keluar- masuk pengiriman aren (bahan baku miras) dan miras tradisional, Kamis (26/9). Dari operasi tersebut, Satpol PP berhasil menyita puluhan jeriken minuman keras (miras) tradisional dari tukang antar (pengojek) atau pengecer yang hendak menyuplai ke wilayah Mataram. Anggota Satpol PP melakukan operasi penertiban di jalan raya perbatasan Lobar dengan Mataram di Desa Bug-Bug. Anggota menghentikan setiap kendaraan baik roda dua dan roda empat yang dicurigai bermuatan miras. Ken-
Halaman 5
hanya mem-back-up desa dalam mencegah pengiriman miras ini, sebab desa sendiri pasti tahu para pengepul, sehingga bisa dilakukan
penanganan. Ada enam desa yang dijadikan sasaran penertiban ini, di antaranya Langko, Sigerongan, Dasan Griya dan Karang
(Suara NTB/ist)
SITA - Miras yang berhasil disita oleh Satpol PP saat operasi di jalan perbatasan Lobar-Mataram di Desa Bug-Bug, Kamis (26/9).
Bayan serta Bug-Bug. Operasi yang kali pertama diadakan ini, berhasil menyita puluhan puluhan jeriken miras. Para pelaku tukang ojek dan pengecer yang terjaring operasi ini akan didata. Pendataan dilakukan oleh bagian penyidik. “Kebanyakan yang terjaring ini tukang ojek atau tukang antar,”jelas dia. pihaknya akan melakukan BAP terhadap tukang ojek yang terjaring. Setelah dilakuan pendataan. akan ada tindaklanjut terhadap para oknum yang terjaring. Pihaknya akan membahas dengan Kasi Penyidik seperti apa langkah tindak lanjut. Sedangkan untuk barang bukti berupa miras yang disita, akan diamankan dulu ke kantor Satpol PP. (her)
Giri Menang (Suara NTB) – Pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Lombok Barat (Lobar) belum juga rampung. Sejauh ini, empat komisi sudah terbentuk. Sedangkan pemilihan pimpinan Badan Kehormatan (BK) ditunda. Dari pemilihan pimpinan AKD ini, Partai Golkar gigit jari, lantaran tak satu pun mendapatkan posisi pimpinan AKD tersebut. Empat komisi yang sudah dibentuk, antara lain Komisi I diketuai Romi Rahman dari Partai Gerindra, Wakil Ketua Tarmizi Nasdem, dan H. Hardiyatullah PKB. Kemudian Komisi II diketuai oleh Thantowi Anshori, Partai Berkarya, Wakil Ketua H. Khudari Ibrahim dari PKB dan Sekretaris Munawir Haris dari PAN. Lanjut di Komisi III diketuai H. Deni Asnawi, Partai Berkarya, Wakil Ketua Hendra Harianto dari PKB dan L. Didit Suryawan dari Demokrat sebagai Sekretaris. Terakhir Komisi IV diketuai oleh Jumarti dari PPP, Wakil Ketua Usman dari PKS dan Sekretaris H. Suhaemi dari Demokrat. Dari sederet nama pimpinan AKD itu tak ada satu pun perwakilan dari Partai Golkar yang kebagian peran. Padahal dipriode sebelumnya, partai berlambang beringin itu mendominasi kursi unsur pimpinan AKD DPRD Lobar. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II DPRD Lobar dari Fraksi Golkar, Imam Kafali mengaku dari pimpinan hanya mengarahkan nama kader yang disodorkan menjadi kandidat pimpinan AKD. Namun untuk hasilnya menjadi kesepakatan dari anggota komisi itu. Menurutnya mes-
ki Golkar tidak banyak mendominasi dalam AKD itu, yang terpenting hasil kerja dari komisi anggota Golkar. “Hasilnya itu (kinerja Golkar) akan kelihatan ketika bekerja, itu komisi lebih baik atau bagaimana,” ungkapnya. Iapun membantah tidak mendominasinya Golkar di AKD dianggap melemah. Sebab pihaknya tetap terus melakukan perbaikan. “Yang terpenting kinerja dari setiap anggota itu, bagaimana kinerjanya dalam mengawal pembangunan di Lobar ke depan,” jelasnya. Lantas bagaimana dengan tidak mendominasinya Koalisi Sopoq Angen ? Politisi asal kecamatan Labuapi itu justru menjawab secara normatif dengan mengatakan bahwa semua anggota Sopoq Angen. “Kita sopoq angen untuk mengawal pemerintahan Lobar, sehingga Lobar lebih baik sesuai visi misi bupati dan wakil bupati untuk Lobar yang mantap,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Lobar, Hj Nurhidayah mengaku seluruh pimpinan dan pengurus Komisi sudah terbentuk. Termasuk Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Banperda). Tinggal pembentukan Badan Kehormatan (BK) yang direncanakan akan dibentuk hari ini. Ia pun tak membantah jika sebelumnya pemilihan pimpinan komisi itu sempat deadlock. Terutama di Komisi IV, karena perolehan suara yang seimbang dari para anggotanya saat memilih ketua.”Karena kemarin kekuatan (suaranya) sama limalima, deadlock. Tidak ada yang mau mengalah. Sudah selesai tapi tadi,” ungkapnya. (her)
(Suara NTB/her)
PEMILIHAN - Proses pemilihan AKD yang berlangsung di DPRD Lobar, Kamis (26/9).
SUARA NTB Jumat, 27 September 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 6
Bawa Isu Nasional dan Daerah, Ratusan Mahasiswa Gedor Kantor DPRD Sumbawa Besar (Suara NTB) Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (26/9). Mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi ini membawa isu nasional serta daerah. Harapannya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun daerah. Massa aksi yang dipimpin koordinator umum Harjoni tersebut, merupakan aliansi HMI, KAMMI, GMNI, LMND, IMM, SMI, BMI, BEM Universitas Samawa, BEM IISBUD Sarea, BEM NW dan BEM STKIP. Dalam tuntutannya mereka mengutuk upaya pelemahan KPK dalam bentuk apapun dan mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Kemudian mendesak Pemerintahan Jokowi pada periode ini dan periode selanjutnya agar dapat menerbitkan PERPPU yang menguatkan KPK. Mendesak Pemerintahan untuk menghapus pasalpasal bermasalah dalam RUU yang dikarenakan penundaan, bukanlah solusi. Mahasiswa juga mengutuk tindakan refresif aparat kepolisian kepada mahasiswa dan meminta aparat kepolisian mengedepankan dialog yang sifat-
nya persuasive. Mendesak pemerintahan Jokowi menyelesaikan persoalan Karhutla di wilayah yang terdampak dan menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Papua. Massa aksi juga membawa isu daerah, seperti mendesak pemerintahan Husni-Mo terkait persoalan komoditi pupuk dan memaksimalkan fungsi kontrol dalam pembukaan lahan baru di sektor pertanian. Kemudian menuntut pemda menekan bulog agar berperan aktif dalam menjalankan fungsinya. Kemudian membuat regulasi khusus yang membuat kesetaraan harga hasil bumi khususnya dibidang pertanian di masing-masing wilayah. Termasuk mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Sumbawa. Bupati Sumbawa, H. M. Hus-
ni Djibril, B.Sc yang menemui massa aksi mengapresiasi aksi yang dilakukan. Apapun tuntutan yang disampaikan hampir sama dengan harapan dari Pemda. Mengenai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat sudah dibicarakan dengan stakeholder dan akan membuat surat resmi untuk diteruskan ke pusat. Sedangkan terkait isu daerah, pihaknya tetap akan memperjuangkan dan terus mengawal perangkat kerja dalam memberikan pelayanan. Adapun terkait jalan di wilayah Selatan, Bupati mengakui sudah berkeliling ke daerah tersebut. Sementara ini penanganannya, yang sudah terbangun baru sampai Punik. Anggaran yang dibutuhkan untuk keseluruhan wilayah selatan sekitar Rp 330 miliar. Sedangkan untuk
medannya sangat berat. Seperti halnya di Batulanteh membutuhkan penanganan khusus. Untuk dilakukan hotmix tidak memungkinkan, karena akan cepat tergerus. Makanya ia sudah memerintahkan instansi terkait untuk di setiap tanjakan dan turunan dilakukan konstruksi beton. Tidak dipaksakan untuk aspal dulu, tetapi minimal dilakukan pengerasan. “Ini perintah. karena saya mendengar saudara-saudara. Sudah saya lakukan tinggal menunggu waktu. Karena kami juga prihatin sebagai pemerintah. Hajat besarnya pasti untuk mensejahterakan masyarakat. Kalaupun belum jalan secara keseluruhan tolong dicatat agar di setiap tanjakan yang berat untuk bisa dilakukan konstruksi beton saja dulu,” jelasnya. Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq mengaku sangat mendukung gerakan ini. Bahkan menyatakan siap untuk bersikap secara kelembagaan. ‘’InsyaAllah secara kelembagaan kami juga akan bersikap. Apa yang menja-
(Suara NTB/ind)
DEMONSTRASI - Aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor DPRD Sumbawa, Kamis (26/9). di tuntutan adik-adik semua kami akan bersurat resmi. Baik itu tuntutan terkait RUU KUHP dan lainnya. Kami akan bersurat resmi secara kelembagaan, akan kami kirim ke Pemerintah Pusat. Begitupula Wakil Ketua DPRD Sumbawa Mohamad Ansori, Syamsul Fikri dan Nanang
Nasirudin, yang mengapresiasi aksi yang dilakukan par mahasiswa tersebut. Untuk diketahui, dalam kesempatan tersebut, ratusan massa aksi lainnya dari mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) juga mendatangi gedung DPRD Sumbawa. Mere-
ka juga menyatakan tuntutan yang sama dibawah komando Presiden Mahasiswa UTS, Fahmi Budi Raharjo, massa aksi menuntut Pemda Sumbawa dan DPRD segera bersikap atas penolakan mereka terhadap Undang-undang KPK, RUU KUHP dan lainnya. (ind)
Penambahan Jadwal Penerbangan Ke Korsel, Bupati Tawarkan Potensi Energi Terbarukan KSB di Sumbawa Masih Diupayakan Sumbawa Besar (Suara NTB)Pasca berhentinya operasi Garuda beberapa waktu lalu, tersisa dua jadwal penerbangan di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa. Menyikapi hal ini, pihak bandara sudah melakukan koordinasi serta bersurat langsung dengan berbagai pihak maskapai. Namun sampai saat ini, belum ada informasi terkait penambahan jadwal penerbangan. Kepala Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Sutarmin, mengakui belum adanya informasi penambahan penerbangan. Pihaknya sudah bersurat kepada pihak Wings Air untuk menambah penerbangan dari Mataram. Selain itu juga sudah bersurat ke Trans Nusa untuk membuka rute penerbangan ke Sumbawa. Tetapi sampai saat ini belum ada informasi terkait perkembangan lebih lanjut. “Belum ada informasi. Yang jelas kita sudah kirim surat. Dan sudah kita kirim bersama dengan data dukung bandara. Setidaknya itu bisa menjadi pertimbangan mereka untuk menambah penerbangan atau buka rute,” ujarnya. Selain bersurat, pihaknya juga berkomu-
nikasi secara lisan. Tetapi jawaban dari maskapai, bahwa masih melihat perkembangan serta rute pesawat yang lain. Sedangkan pihak Garuda diakuinya juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut sejak menghentikan operasi. “Kita secara lisan komunikasi. Tetapi jawabannya masih melihat perkembangan, masih melihat rute pesawat-pesawat yang lain. Garuda belum ada informasi,” terangnya. Sementara ini, kata Sutarmin, penerbangan tetap lancar dua kali sehari. Terhadap penumpang juga tetap standard an dilihatnya hampir setiap hari full. Hanya saja pihaknya tidak bisa memantau sejauh mana perkembangan masyarakat yang tidak bisa mendapatkan tiket. “Kondisi penerbangan tetap lancar dua kali sehari. Penerbangan tetap seperti biasa dua kali sehari. Kalau penumpang tetap saja standar. Namanya pesawat kan dengan jumlah shift 72. Kita lihat hampir setiap harinya full. Cuma gak tahu, kami tidak bisa memantau sejauh mana perkembangan waiting list atau penumpang yang tidak bisa mendapatkan tiket,” tandasnya. (ind)
Taliwang (Suara NTB) Selama satu pekan lalu, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM berkunjung ke Korea Selatan (Korsel). Bukan untuk pelesir bupati ternyata pergi membawa misi menawarkan potensi energi terbarukan yang ada di daerah kepada sejumlah investor di negeri ginseng tersebut. Bupati menjelaskan, kunjungannya ke Korsel atas undangan dan pembiayaan Menteri Lingkungan negara berangkutan dan difasilitasi oleh komunitas Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI). Adapun dirinya mendapat kehormatan itu, karena Korsel menilai KSB merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki konsen dengan perlindungan lingkungan. “Kebetulan pemanfaatan energi terbarukan merupakan salah satu upaya yang kita bisa tempuh untuk menyelamatkan lingkungan,” jelas bupati kepada wartawan. Menurut bupati, selama berada di Korsel dirinya melobi sejumlah investor yang memiliki konsep pengembangan usaha energi terbarukan. Di mana orang nomor satu di KSB ini setidaknya menawarkan 3 potensi sumber energi terbarukan yang dimiliki daerah. Diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pada fasilitas bendungan Bintang Bano, energi bio massa dan potensi pembangkit listrik tenaga gelombang/arus laut. “Jadi ternyata potensi energi terbarukan yang kita punya itu sudah masuk dalam radar mereka di
sana (Korsel),” ungkapnya. Dari hasil presentasinya kepada sejumlah investor, bupati mengaku, minat mereka untuk membiayainya cukup tinggi. Hanya saja lanjut dia, untuk memulainya diperlukan sejumlah persiapan dari pemerintah. Baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat. “Kan ini investasi dari luar. Dan bicara soal energi di negara kita ini kan kewenangannya berjenjang tidak semua ada pada kita (kabupaten),” cetusnya. Karena itu bupati menyatakan, melihat minat sejumlah investor yang ditemuinya di Korsel itu. Pemda KSB akan melakukan sejumlah persiapan dengan menata sumber-sumber energi terbarukan yang telah ditawarkan tersebut. “Oleh mereka juga kita diberi motivasi bahwa memang energi terbarukan itu sangat bagus dikembangkan,” ujarnya. Selain menawarkan potensi energi terbarukan, bupati mengatakan, Kemterian Lingkungan Korsel menunjukkan bagaimana upaya pemerintah di sana mengatasi persoalan sampah. Dan
bupati mengaku takjub dengan canggihnya teknologi yang telah diterapkan negara K-POP tersebut. “Di sana fasilitas pengeloaan sampahnya di bangun di bawah tanah. Jadi tanpa sadar kita di atasnya tidak tahu kalau di bawah itu ada aktiivitas pembakaran sampah,” kenangnya. Untuk mencontoh, teknologi yang diterapkan Korsel itu dikatakan bupati sejauh ini memang
sangat sulit. Selain teknologinya yang mahal, sumber daya pengelola juga belum ada di daerah. Namun demikian konsep-kosep sederhana yang pernah diterapkan di negera tersebut bisa diadopsi. “Kalau kita mau langsug seperti mereka tidak bisa. Tapi kita bisa tiru konsep sederhana mereka dan saya rasa itu bisa kita lakukan di sini,” klaimnya. (bug)
(Suara NTB/ist)
TERIMA INVESTOR - Bupati KSB HW. Musyafirin menerima investor di booth yang disediakan pihak kementerian lingkungan Korsel.
SUARA NTB Jumat, 27 September 2019
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 7
Mapolres Dompu Diserbu Para Ibu karena Ulah Preman Dompu (Suara NTB) Puluhan ibu – ibu dari Desa Saneo Kecamatan Woja secara tiba – tiba mendatangi markas Polres Dompu, Kamis (26/9) siang. Para ibu ini melakukan protes terhadap ulah oknum preman di kampungnya yang menghalangi proyek pengaspalan jalan di Desa mereka. Ibu – ibu yang terlihat dimobilisasi dengan truk bak terbuka, Kamis siang kemarin ini diturunkan di jalan sebelum Markas Polres Dompu. Kemudian melanjutkan dengan jalan kaki ke Mapolres Dompu. Mereka juga sempat dihadang di pintu gerbang dan ditanyakan alasan kehadirannya ke Polres Dompu oleh Kasi Propam Polres Dompu, Ipda Rusdin dan Kasubag Dal Ops Sabara Polres Dompu, Iptu Yuliansyah bersama jajarannya. Roste, salah seorang ibu kepada Suara NTB di Mapolres Dompu, Kamis kemarin menyampaikan, aksi pihaknya mendatangi Polres Dompu karena tidak terima dengan perilaku beberapa warga Saneo yang terkesan sebagai preman dan menghalangi, bahkan menghentikan proyek pengaspalan jalan di Saneo. “Mereka mengintimidasi para pekerja dengan parang. Jalan yang mau diaspal belum bisa dilanjutkan karena ditahan oleh mereka,” katanya. Ibu lainnya juga menyampaikan, pihaknya sempat mempersoalkan langsung ke oknum preman. Para ibu – ibu ini justru diancam dan proyek pengaspalan jalan bisa dilanjutkan apabila mereka diberi uang. “Kami tidak tau urusan mereka, tapi kami sangat membutuhkan aspal jalan. Kalau mereka seperti ini, aspal jalan ini bisa ndak jadi. Kami yang rugi,” kata Uswatun. Juwia mengatakan, pengaspalan jalan di Saneo ini dilakukan dari perkampungan Saneo hingga ke lokasi bascam PT Nindya Karya (NK). Dengan diaspalnya jalan, maka akan memudahkan mereka ke kebun dan ladang. Terlebih sebentar lagi akan memasuki musim tanam dan pihaknya membutuhkan akses jalan yang baik untuk mobilisasi bibit, pupuk, dan pekerja. Puluhan ibu – ibu ini kemudian giring ke ruang Reskrim Polres Dompu dan perwakilannya diterima Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Reza Fahmi untuk membuat laporan resmi. Setelah diterima laporannya, jajaran Reskrim langsung diperintahkan untuk memanggil beberapa oknum preman di Saneo. Aksi penghadangan pengerjaan aspal jalan Saneo – bascam PT NK ini sebagai tindak lanjut aksi warga sebelumnya yang menuntut pembayaran material pasir yang dipasok ke proyek Rababaka kompleks. Pembayaran belum dilakukan karena masih adanya silang pendapat antara pihak kontraktor dengan warga pemasok material. Terlebih total material yang belum dibayarkan ke warga ini sekitar Rp.500 juta. (ula)
(Suara NTB/Uki)
UNJUK RASA - Aksi unjuk rasa anak STM di Kota Bima di halaman depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Kamis (26/9).
Pelajar STM Unjuk Rasa, Kecam Tingginya Harga Pupuk Bima (Suara NTB) – Puluhan Anak Sekolah Teknik Menengah (STM) di Kota Bima juga ikut menggelar aksi unjuk rasa bersama mahasiswa di halaman depan Kantor DPRD Kabupaten Bima, Kamis (26/9).
(Suara NTB/ula)
PROTES PREMAN – Aksi para ibu dari Saneo di Polres Dompu yang memprotes aksi premanisme warga Saneo dengan menghalangi pekerjaan pengaspalan jalan di Saneo, Kamis (26/9).
Pimpinan DPRD Sumbawa Dilantik, Sejumlah Agenda Penting Menunggu Sumbawa Besar (Suara NTB) Pimpinan DPRD Kabuaten Sumbawa periode 2019-2024 resmi dilantik melalui Rapat Paripurna, Kamis (26/9) kemarin. Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumbawa, berdasarkan Keputusan Guubernur NTB, Nomor 171.2 – 691 Tahun 2019 yang dibacakan Seretaris DPRD Sumbawa. Dengan Ketua DPRD, Abdul Rafiq, Wakil Ketua Drs. Mohamad Ansori, Wakil Ketua Syamsul Fikri AR S.Ag, M.Si dan Wakil Ketua Nanang Nasiruddin S.Ap. Usai dilantik, Ketua DPRD Sumbawa, A. Rafiq, menyatakan dengan telah resmi memiliki pimpinan definitif, maka seluruh tugas dan fungsi DPRD diharapkan dapat berjalan dengan baik. Beberapa agenda masih tersisa dalam masa sidang terakhir, tentu membutuhkan keseriusan dan peran aktif anggota dewan. Diantaranya, pembentukan alat kelengkapan DPRD yang mesti diselesaikan dalam beberapa hari kedepan. Kemudian persiapan pembahasan APBD 2020. Rafiq meminta kepada anggota dewan untuk dapat menjalankan dan mematuhi seluruh ketentuan yang ada dalam tata tertib dewan. Terutama konsistensi terhadap waktu waktu rapat. Kedepan, marwah lembaga harus dijaga dengan baik. Sebab harapan masyarakat dititipkan ke anggota DPRD. “Kita jadikan rumah besar DPRD Sumbawa sebagai tempat melayani yang tulus dan ikhlas. Saya yakin dengan kekompakan dan kebersamaan kita, persoalan yang rumit sekalipun di lembaga ini akan mampu kita selesaikan. Satu untuk semua. Semua untuk satu,”tukasnya. Gubernur NTB dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Sumbawa, H. M Husni Djibril B.Sc, menyatakan pimpinan dewan ini, ibarat matahari yang memancarkan keindahan. Pimpinan yang baru bagaikan sunrise yang sedang terbit, yang akan membawa secercah harapan baru. Sedangkan pimpinan dewan yang lama bagaikan sunset yang akan terbenam, yang telah bekerja menorehkan prestasi. Amanah sebagai pimpinan legislatif ini, telah diberikan kepada pimpinan yang baru sebagai bentuk kepercayaan masyarakat dalam mengemban tugas kedepan. Oleh karena itu, sebagai pimpinan harus arif dalam memberikan contoh untuk ditiru. Terlebih lagi bagi masyarakat luas, tingkah polah perilaku anggota dewan selalu menjadi sorotan dan pimpinan adalah cermin utamanya. ”Terkadang kerja keras yang telah kita lakukan tidak terlihat, tapi kesalahan kecil yang kita lakukan seringkali dibesar-besarkan. Dan janganlah hal ini menjadi rintangan bagi pimpinan dewan yang baru bersama dengan anggotanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memajukan kehidupan masyarakat,”katanya. Menjadi pemimpin di era keterbukaan dewasa ini, dimana luasnya ruang partisipasi bagi masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan, adalah mereka yang punya kesadaran untuk mau berkorban lebih banyak menjadi pelayan masyarakat. Untuk itu, sebagai wakil rakyat, maka sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi pimpinan dewan yang baru bersama dengan seluruh anggotanya, untuk dapat melahirkan berbagai produk kebijakan daerah yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan figur yang dilantik pada hari ini, memberikan secercah harapan. “Cahaya di ujung terowongan kelihatan terang benderang jika kita memaknai amanah dengan baik dan benar”. Siapa yang mampu memaknai amanah ini dengan baik dan benar, insya allah akan mendatangkan keberkahan buat kita semua,” tukasnya. Pelantikan pimpinan DPRD Sumbawa juga dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, Pimpinan Forkompimda, Pimpinan OPD dan lainnya. (arn)
(Suara NTB/ist)
DILANTIK – Bupati Sumbawa, Wakil Bupati Sumbawa, Kepala Pengadilan Negeri dan empat pimpinan DPRD Sumbawa yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya.
Namun tuntutan mereka bukan soal RUKHP dan Revisi UU KPK, melainkan persoalan harga pupuk. Mereka menilai pupuk saat ini masih dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) secara paketan (subsidi dan non subsidi). Dari pantauan, mereka terlihat mengenakan seragam abu-abu serta kemeja jurusan yang tertera logo SMKN 2 Kota Bima (STM.red). Mereka mengikuti barisan para mahasiswa sembari meneriakan lawan, lawan dan lawan.
Salah seorang pelajar STM yang mengaku bernama Ardiansyah mengatakan, ikut berdemonstrasi hanya ingin menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah dan DPRD terkait kondisi masyarakat saat ini. “Ingin sampaikan aspirasi masyarakat. Keluhan orang tua kami yang berprofesi sebagai petani bang,” katanya kepada Suara NTB. Ia mengaku dalam mengikuti unjuk rasa, tidak menganggu pelajaran di sekolah. Pasalnya sebelum bergabung den-
gan barisan mahasiswa, terlebih dahulu mereka mengikuti ulangan sekolah. “Kebetulan hari ini ulangan. Pas pulang ulangan kita tadi langsung ikutan bergabung disini bersama kakakkakak mahasiswa,” ujarnya. Apakah mengetahui secara detail topik tuntutan demo ? Ia justru tersenyum. Malah mengatakan ingin menyuarakan aspirasi mewakili orangtuanya dirumah yang saat ini tengah krisis pupuk menjelang musim tanam. “Harga
pupuk harus stabil, tidak boleh mahal-mahal,” katanya. Selain anak STM dan gabungan OKP, aksi di halaman depan kantor DPRD Kabupaten Bima juga dilakukan oleh ratusan mahasiswa STIH Muhammadyah Bima. Tuntutan mereka soal RKUHAP dan Revisi UU KPK. Mereka menilai ada beberapa pasal dalam RUKHP yang bertentangan dengan nilai dan adab ketimuran. Bahkan kebesan pers dan media massa menjadi ancaman apabila UU itu disahkan. Sementara RUU KPK, mereka menilai sebagai upaya pelemahan peran KPK, karena ada beberapa pasal yang akan diubah. Salahsatunya pasal
Operasi tangkap tangan (OTT) yang harus ada persejutuan dewan pengawas yang dibentuk. Setelah lama berorasi, massa aksi kemudian ditemui oleh Wakil Ketua DPRD sementara Kabupaten Bima dan melakuan audensi, M. Aminurlah SE,. Politisi PAN ini berjanji akan menindaklanjuti semua tuntutan massa aksi. “Semua tuntutan teman-teman akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku,” ujarnya. Usai mendapat respon dari DPRD, massa aksi kemudian membubarkan diri. Sebagiannya diantaranya dipulangkan dengan menggunakan mobil Dalmas Polres Bima Kota kembali ke kampusnya masing-masing. (uki)
Terima Demo Mahasiswa, Wabup Janji Segera Bangun BBU Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa bersama sejumlah pimpinan dan anggota DPRD menerima aksi demonstrasi mahasiswa gabungan dari IISBUD Samawa Rea dan Universitas Samawa (UNSA), di ruang sidang kantor DPRD Sumbawa, Kamis (26/9). Selain menyoroti isu nasional soal tuntutan penolakan RUU KPK dan RUU KUHP, mahasiswa dalam orasinya juga menyoroti isu daerah. Seperti lahan pengganti Balai Benih Utama (BBU) Sering yang kini dijadikan lokasi pembangunan RSUD. Serta target Pemkab soal satu juta ton produksi jagung yang dikaitkan dengan adanya kerusakan hutan. Menanggapi hal tersebut,
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, mengapresiasi aksi yang dilakukan mahasiswa tanpa anarkis. Sekaligus bisa mengingatkan pemerintah untuk tidak menyimpang terlalu jauh, kalaupun ada penyimpangan. “Kita salut karena tidak ada aksi yang anarkis,”terangnya. Terkait beberapa tuntutan mahasiswa yang menyangkut kebijakan daerah, diantaranya soal BBU Sering, Pemkab berjani segera mencari lahan pengganti di lokasi lain yang lebih representatof. Bahkan telah direncanakan BBU akan dibangun di sejumlah kecamatan. “Lahan BBU memang harus segera diganti. Kami sudah merencanakan di beberapa kecamatan. Mana lokasi yang co-
cok nanntinya,”terangnya. Kemudian, soal pembalakan hutan yang kerap terjadi, Wabup juga memilki harapan untuk bersama sama menjaga hutan sebagai aset masa depan. “Saya pribadi terus terang mulai menaman untuk mengembalian funsgi hutan dengan menanam sengon, di sejumlah kecamatan. Teruatama untuk lokasi di Lantung. Tim saya ini coba di Batulante,”sebutnya. Penanaman jagung, lanjut Wabup, dilakukan tanpa merusak hutan. Dengan memanfaatkan lahan lahan yang sudah ada. “Jangan buka hutan untuk menanam jagung. Dampaknya kita akan rasakan.Teman-teman mahasiswa juga bisa membantu mensadarkan masyarakat ini,”pungkasnya. (arn)
(Suara NTB/ist)
USAI AKSI - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah dan anggota dewan bersama mahasiswa usai mereka melakukan aksi dan orasi menyampaikan sejumlah tuntutan.
Kembangkan Ekonomi Dompu, RIF Kembangkan Agropolitan Jago Kala
(Suara NTB/ula)
SOSIALISASI - Acara Kick Off RIF Dompu yang menyajikan sosialisasi RIF, dan diskusi interaktif di gedung Dharma Wanita Kabupaten Dompu, Kamis (26/9). Dompu (Suara NTB) Responsive Innovative Fund (RIF) atau Dana Responsif Inovatif yang menjadi program kemitraan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kanada, akan mengembangkan agropolitan Jago Kala di Kabupaten Dompu. Kecamatan Kilo dan Manggelewa akan menjadi wilayah binaan dalam mengembangkan jagung dan limbahnya bagi pengembangan ekonomi lokal. Kick Off (sosialisasi) program RIF kepada stakeholder serta masyarakat dari perwakilan kecamatan Manggelewa dan Kilo di gedung Dharma Wanita Dompu, Kamis (26/0/2019) kemarin sebagai tindak lanjut dimulainya pelaksanaan program. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin yang diwakili oleh Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Dompu, Ir H Moh Rasyidin Suryadi, MSI ini juga dihadiri oleh koordinator RIF wilayah NTB, Dian Anggreini. Hadir juga Dr H
Kadri dari Nusatenggara Centre Mataram NTB yang juga dosen UIN Mataram selaku pembicara saat talkshow. Bupati Dompu, dalam sambutan tertulisnya menyampaikan apresiasinya karena dipilihnya Kabupaten Dompu dengan usulan inovasi daerah bertema “Agropolitan Jago Kala di Kilo dan Manggalewa” sebagai salah satu dari 6 Kabupaten di Indonesia yang menerima hibah pelaksanaan program pengembangan ekonomi lokal dalam skema RIF tahap II 2019 – 2020. Program ini merupakan bagian dari proyek NSLIC / NSELRED, sebagai bentuk kemitraan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC). Kegiatannya berupa pendampingan teknis (technical assistances) pengembangan kawasan Manggelewa dan Kilo. “MoU –nya telah ditandatangani Bupati tanggal 25
April 2019 lalu di Jakarta,” kata H Rasyidin. Program RIF – NSLIC/ NSELRED dirancang sebagai dukungan teknis pembangunan bagi 18 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui seleksi dari 60 KPPN yang merupakan hinterland dari 39 Pusat Pertumbuhan Peningkatan Keterkaitan Kota – Desa sebagai salah satu sasaran pembangunan wilayah pada RPJMN 2015– 2019 maupun 2020-2024. Sebagai komponen dari proyek NSLIC/NSELRED yang dikelola oleh Cowater Sogema International, program RIF senilai Rp.18 miliar berlangsung untuk 18 wilayah KPPN. “Kabupaten Dompu merupakan daerah kedua di NTB yang menerima program RIF. Pada tahap pertama itu Kabupaten Lombok Timur,” ungkapnya. Koordinator RIF Provinsi NTB, Dian Anggreini dalam pemaparannya mengungkapkan, program RIF tahap kedua ini ada 70 usulan proposal yang diterima dan hanya 6 daerah yang dipilih termasuk Kabupaten Dompu. Dompu mengajukan ‘Agropolitan Jago Kala di Kilo dan Manggelewa dalam usulan inovasinya. Dipilihnya usulan Dompu membuat RIF kedepan akan fokus melakukan pengembangan agar jagung tidak hanya dijual pipilan, serta limbahnya berupa tongkol, batang dan daun jagung bisa diolah bernilai ekonomis. “Untuk Kabupaten Dompu programnya fokus pada jagung. Kalau selama ini hanya bongkol dan menjual jagung pipilan, tapi kedepan tongkol,
batang dan daun jagung bisa bernilai manfaat,” katanya. Dalam pelaksanaan program RIF, Pemerintah Kabupaten Dompu beserta pemangku kepentingan dan masyarakat petani lainnya diharapkan bisa menciptakan inovasi pembangunan ekonomi daerah yang ramah lingkungan, responsif gender serta bertata kelola yang baik. Pada akhirnya, program RIF diharapkan dapat menstimulasi dan mendorong inovasi pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan iklim investasi melalui pendekatan – pendekatan inovatif untuk pengembangan produk unggulan daerah yang mendorong laju sektor ekonomi. Sebelumnya, program RIF tahap pertama yang dilaksanakan mulai Maret 2018 hingga April 2019 telah menghasilkan banyak kemajuan yang membanggakan. Sekitar 6.105 penerima manfaat program RIF tahap pertama meliputi pemerintah, sektor swasta, akademisi, lembaga penelitian, komunitas dan kelompok masyarakat telah mendapatkan pendampingan melalui 209 pelatihan dan dukungan teknis untuk pengembangan kapasitas kelembagaan, pengembangan produk, ekspansi pasar dan penciptaan lapangan kerja yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Pengembangan ekonomi lokal berbasis produk-produk unggulan daerah baik di sektor pertanian seperti nira, kopi, salak, kelapa, sagu, jagung, beras organik dan pupuk organik. Sektor Perikanan Kelautan seperti kan olahan,
terasi, kerupuk dan rumput laut; serta sektor Pariwisata dan Kerajinan juga telah membuka peluang kerja bagi setidaknya 2.929 orang. Acara berkonsep Kick Off RIF Dompu ini menyajikan sosialisasi RIF, diskusi intrekatif, pembelajaran, serta penayangan video before – after hasil kemajuan RIF tahap pertama sebagai sarana sharing dan review bersama. Acara ini diharapkan dapat membantu sosialisasi inovasi daerah dan pemetaan kebijakan dan peluang kontribusi para pihak di tingkat kabupaten hingga desa untuk kesuksesan pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan iklim investasi yang akan mendorong pembangunan daerah Dompu secara berkelanjutan. Sementara Dr H. Kadri dari Nusatenggara Centre Mataram NTB yang menjadi salah satu pembicara memaparkan soal pembangunan kawasan terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Ia mencontohkan di beberapa daerah yang berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat, termasuk di antaranya Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa yang bisa mengembangkan kawasan hutan yang sebelumnya ditanami jagung untuk tanaman buah – buahan sebagai bagian dari program agrowisata. Karena program pengembangan jagung yang digalakkan selama ini sudah mulai bersinggungan dengan wilayah hutan dan dampaknya mulai dirasakan masyarakat berupa ancaman kekeringan dan bencana banjir. (ula/*)
POLHUKAM
SUARA NTB Jumat, 27 September 2019
Halaman 8
Redam Anarkis, Danrem 162/WB Pimpin Salat Berjamaah Demonstran Mataram (Suara NTB) Jurus jitu Danrem 162/Wira Bhakti Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han.,mampu meminimalisir aksi anarkis pada demo di depan Kantor DPRD NTB dengan melaksanakan Salat Ashar berjamaah dengan para mahasiswa di Jalan Udayana Mataram, Kamis (26/9). Aksi unjuk rasa yang dilakukan sekitar 10.000 mahasiswa dari berbagai elemen mahasiswa se Pulau Lombok di Kantor DPRD NTB berakhir anarkis. Para mahasiswa merusak pintu gerbang Kantor DPRD yang sudah dijaga ketat oleh aparat kepolisian, penembakan gas air mata pun tidak dapat terelakan dan terjadinya aksi lempar-lemparan dan kejar-kejaran. Aksi unjuk rasa dilakukan tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinilai akan melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penolakan terhadap RUU KUHP yang akan disahkan DPR. Melihat kondisi tersebut, Danrem 162/WB Ahmad Rizal Ramdhani, berkoordinasi dengan Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana yang berada dilokasi maupun dengan pimpinan DPRD NTB dan mengerahkan dua ( 2) SSK anggota
lakukan pendekatan dan komunikasi akhirnya tidak ada lagi anarkis,” ungkap Danrem. “Mari bijak dalam menyampaikan aspirasi dengan tetap mengedepankan aturan hukum dan norma agama yang ada mengingat NTB dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid,” tambahnya. Selain itu, bersamaan dengan adzan Ashar Danrem juga mangajak melaksanakan Salat Ashar berjamaah di sepanjang Jalan Udayana depan Kantor DPRD NTB yang diimami langsung oleh Danrem 162/WB tanpa ada keraguan. Usai melaksanakan Salat Ashar berjamaah, Danrem 162/WB bersama dengan Ketua / Wakil Ketua DPRD NTB serta anggota terus melakukan pendekatan persuasif dan secara perlahan kepada sisa pendemo terdiri dari 31 Aliansi Gabungan mahasiswa dan ormas sejumlah 2500 orang. Akhirnya, sisa massa unjuk rasa pukul 17.15 WITA mulai membubarkan diri dengan tertib dan aman kembali ke rumah masing masing. (r)
Yonif 742/SWY dan jajaran Kodim Lombok Barat serta Tim Intel Korem dan Kodim Lobar. Kehadiran anggota Yonif 742/ SWY menggunakan delapan unit truk di depan Kantor DPRD NTB jalan Udayana, terlihat mendapat sambutan hangat dari para mahasiswa yang berada di bawah terik matahari. Danrem 162/WB langsung melakukan pendekatan dan negoisasi kepada perwakilan mahasiswa diajak bersama Salat Dzuhur berjamaah di Masjid Islamic Center dan dilanjutkan dengan pemberian imbauan / kultum kepada mahasiswa. Dalam hal ini, Danrem berpesan, agar mahasiswa menjaga nama baik dan menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, mahasiswa diharap tidak berbuat anarkis dalam aksi demo dan menodai cita cita luhur demokrasi. Apalagi, mahasiswa adalah calon generasi penerus bangsa Indonesia yang dibanggakan dan pemimpin masa depan. “Alhamdulillah, setelah di-
Kasus Dermaga Gili Air 2017
Golkar Cium Motif Politik Terkait Jabatan Ketua KONI
(Suara NTB/dok)
(Suara NTB/dok)
Penyidik Kantongi Bukti Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Polda NTB menerima hasil audit penghitungan kerugian negara dugaan korupsi pembangunan Dermaga Gili Air, Lombok Utara tahun 2017. Dokumen itu menjadi barang bukti penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus. Penyidik tambah yakin untuk menetapkan tersangkanya. “Hasil auditnya sudah saya terima. Cuma belum saya baca utuh. Dari hitungannya (kerugian negara) Rp1,2 miliar,” ungkap Kasubdit III Tipikor Ditreksrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat, Kamis (26/9) kemarin. Dia belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai indikasi perbuatan korupsi yang menyebabkan timbulkan kerugian negara. Namun dari gambaran umum, proyek dikerjakan dengan tidak sesuai dalam perencanaan. “Kisarannya ditemukan kerugian negara dari pengerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Itu dari hasil ahli teknis yang dihitung ahli audit,” terangnya. Penyidik sudah menemukan indikasi perbuatan korupsi. Adanya bukti kerugian negara menegaskan indikasi tindak pidana dalam kasus itu. Penyidik sudah mengagendakan gelar perkara. “Berarti ini tinggal penetapan tersangka. Mungkin minggu depan baru kita gelar,” pungkas Syarif. Proyek pembangunan Dermaga Gili Air dikerjakan dengan anggaran dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017. Proyek itu ditender dengan pagu anggaran Rp6,7 miliar. Rekanan pemenang tender mengerjakan proyek dengan nilai kontrak RP6,28 miliar. Pengerjaan dermaga itu sempat molor pengerjaannya. (why) Syarif Hidayat
(Suara NTB/ist_Penrem)
Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memimpin demonstran salat berjamaah.
Mataram (Suara NTB) Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mencium ada muatan politis dalam kritikan terkait Ketua KONI yang dijabat oleh pejabat publik. Khususnya KONI Kota Mataram yang diketahui oleh Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana. “Mudah-mudahan itu jernih, tidak ada tendensi politik. Mudah-mudahan kritik itu murni sebuah pikiran atau gagasan untuk memikirkan masa depan olahraga. Saya berharap itu sebuah masukan solutif yang menginginkan kemajuan olahraga, meskipun ada indikasi tidak sesuai menurut saya,” kata Didi Sumardi, Kamis (26/9). Ditegaskannya, jika kritikan terhadap MoH. Didi Sumardi han sebagai Wakil Walikota yang menjabat sebagai Ketua
KONI, memiliki tendensi politik jelang Pilkada serentak 2020, maka menurut Didi, hal itu tidak lantas mempengaruhi persepsi publik terhadap figur Mohan. Pasalnya ia meyakini bahwa masyarakat sudah cerdas dalam menilai. “Saya hanya katakan, bahwa publik itu punya hati nurani. Mereka tahu kok yang sebenarnya meskipun publik tidak berkata dan bersuara. Jangan mainkan hati nurani publik, saya kira hati nurani publik tidak bisa dipermainkan, publik melihat fakta dan realita, bukan lihat kata-kata,” katanya. Lebih lanjut disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram itu, jika melihat realita persoalan dalam dunia kelolahragaan, maka ia meyakini bahwa pihakpihak yang mengkritisi tersebut bakal memahaminya. Sehingga ia sangat yakin tidak akan meng-
ritisi pejabat publik yang menjabat sebagai Ketua KONI. “Kalau kita ketahui kedalaman masalah olahraga kita, maka mungkin akan berbeda komentrnya. Saya selaku ketua cabor melihatnya berbeda, karena para pengurus cabor itulah yang mengetahui pahit manisnya mengelola olahraga,” tuturnya. Dijelaskan Didi, persoalan utama pengembangan olahraga yakni soal kesulitan finansial, yang berdampak pada hal lain seperti sarana dan prasarana. Dalam konteks itulah pentingnya pejabat publik itu menjadi pengurus KONI, yang dinilai bisa menjadi solisi, karena pejabat publik tersebut dinilai punya pengaruh mampu menggalang dana. “Faktanya pejabat publik jadi ketua KONI, bisa berbuat banyak. Sehingga harapan saya jangan berpikir terpolarisasi. Seolah masalah olahraga kita satu-sat-
Ketua DPC PAN KLU Masih Ragu Maju di Pilkada Mataram (Suara NTB) Ketua DPC PAN Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rohiman mengaku hingga saat ini belum memberikan kepastian dan kesediaan untuk maju dalam kontestasi di Pilkada KLU 2020 nanti. Pasalnya, Dia masih mencermati dan menelaah dinamika politik. Sehingga dirinya lebih memilih bertahan dan tidak tergesagesa mendeklarasikan diri siap atau tidak siap maju di Pilkada KLU. “Saya masih lihat dan cermati situasi,” katanya, saat dikonfirmasi, Kamis (26/9) kemarin. Baginya, Tak mudah untuk menyatakan kesiapan dan kesediaan untuk maju berkontestasi di Pilkada KLU. Ada banyak hal dan aspek harus dipertimbangkan dan ditelaah sebelum memutuskan siap maju atau tidak di Pilkada KLU. Dia sadar, konsekuensi dirinya sebagai anggota DPRD harus mundur bila maju mencalonkan diri di Pilkada membuat dirinya cukup dilema. Terlebih, Pihaknya baru dilantik sebagai anggota DPRD KLU periode 2019 - 2024. Meski dirinya sudah menjabat Anggota DPRD KLU periode 2014- 2019. Dia mengaku,
ada dorongan dan desakan PAN meminta dirinya maju berkontestasi Pilkada KLU. “Saya diminta Partai maju di Pilkada KLU, Tapi saya belum mengiyakan,” ucapnya. Sebagai Ketua DPC PAN KLU, Pihaknya sudah diperintahkan dan instruksikan oleh DPW dalam menjajaki komunikasi dan pendekatan dengan baik dengan parpol maupun bakal calon Bupati di Pilkada Lombok Utara. Sebab itu, Ia sudah menjalin komunikasi dengan Najmul Akhyar dan Djohan Sjamsu. Pihaknya sadar raihan empat kursi di DPRD KLU, PAN harus jalin komunikasi dengan parpol lainnya. PAN, kata dia, masih butuh tambahan dua kursi lagi untuk mengusung paslon di Pilkada KLU. Hanya saja, dalam komunikasi itu belum ada kesepakatan apapun. Dengan situasi politik cenderung dinamis. Sehingga pihaknya tak mau gegabah membuat kesepakatan politik apapun. “Prinsipnya, semua saling berkomunikasi dan jajaki koalisi,” terangnya. Dia menyebut, raihan empat kursi di DPRD KLU, jadi magnet kuat bagi PAN dalam jajaki komunikasi dan
koalisi di Pilkada KLU. Sehingga PAN cukup seksi dijadikan mitra koalisi. PAN pun cukup diminati oleh para bakal calon Bupati untuk dijadikan Parpol pengusung di Pilkada KLU. “PAN dilirik oleh para bakal calon Bupati di Pilkada KLU,” imbuhnya. Terkait bursa penjaringan di Pilkada KLU, PAN KLU hingga saat ini masih menunggu arahan dan instruksi dari DPP dan DPW. Sehingga pihaknya belum akan membuka penjaringan dalam waktu dekat ini. “Jika sudah ada instruksi dari DPP dan DPW buka penjaringan. Tentu langsung kita buka penjaringan. Tetapi ini kan belum ada,” jelasnya. Sementara itu, Sekretaris DPW PAN NTB, Hasbullah Muis mengungkapkan, Ketua DPC PAN KLU sudah didorong dan diminta maju di Pilkada KLU. Hanya saja, yang bersangkutan belum menyampaikan kesiapan dan kesediaan maju di Pilkada KLU. PAN dorong kader terbaik maju di Pilkada KLU, karena PAN punya kursi cukup signifikan untuk bisa membangun koalisi di Pilkada. “PAN bakal tetap perjuangkan kader di Pilkada KLU,” pungkasnya. (ndi)
Mataram (Suara NTB) Coba-coba menyalahgunakan malah berujung penjara bagi AF (23) dan DN (23). Bekas kawan sekolah ini selalu urunan membeli sabu. Dikonsumsinya sama-sama. Begitu pun akhirnya mereka mencicipi penjara berbarengan juga. Dua sekawan itu ditangkap di tepi jalan Diponegoro, Sayang-sayang, Cakranegara, Mataram. Mereka baru saja selesai membeli sabu. “Urunan sama-sama Rp100 ribu,” ungkap Kasatresnarkoba Polres Mataram, AKP Kadek Adi Budi Astawa, Kamis (26/9) kemarin. Mereka berjanji ketemu Senin (23/9) petang sekitar pukul 19.00 Wita. Uang pun terkumpul. Mereka lalu menuju Karang Bagu, Cakranegara untuk membeli sabu. Sepulangnya mereka ditangkap polisi. “Diperoleh dari seseorang seharga Rp200 ribu. Mereka baru dua bulan ini coba-coba mengonsumsi sabu,” kata Adi. Dari penggeledahan, ditemukan barang bukti satu klip sabu seberat 0,46 gram.
Penjara juga menghampiri KM alias RK (29) yang baru satu tahun belakangan ini kecanduan sabu. Pada Senin (23/ 9) sore sekitar pukul 16.35 Wita, dia tartangkap tangan setelah membeli sabu. Tersangka RK baru saja sampai di rumahnya di Pejanggik, Mataram. “Dia mendapatkan sabu dengan membeli Rp150 ribu. Sabu itu kita temukan
sedang dia pegang dengan tangan kirinya,” beber Adi. Tiga tersangka yang ditangkap hampir bersamaan itu kini sudah diamankan di Polres Mataram. Dari hasil tes urine, mereka teridentifikasi positif mengonsumsi sabu. Mereka dikenai pasal 112 dan atau pasal 127 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika. (why)
Pembunuh Winda Divonis 20 Tahun Penjara Cicipi Sabu, Dua Sekawan Ditangkap
Mataram (Suara NTB) Terdakwa Ida Bagus Wira Atmaja alias Kobar harus mendekam di penjara selama 20 tahun. Kobar terbukti bersalah menghilangkan nyawa korban, Putu Winda dengan keji. Perbuatannya itu demi merampas harta korban. Vonis tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (26/9) yang dipimpinan ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra. “Vonis yang dijatuhkan 20 tahun,” ucapnya. Hakim menghukum Kobar dengan pasal 339 KUHP. Vonis tersebut setara dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang diajukan sebelumnya. Penasihat hukum terdakwa, Deni Nur Indra mengaku masih pikir-pikir dengan vonis yang sudah dijatuhkan hakim tersebut. Demikian juga dengan jaksa penuntut umum Ni Luh Torisia Dewi. Kobar terbukti membunuh Putu Winda pada Selasa (22/ 1) lalu sekitar pukul 19.00 Wita di kos korban di Sindu Seksari, Cakranegara Utara, Cakranegara, Mataram. Terdakwa mengaku sakit hati karena terciprat air genangan jalan kala korban melintas. Kobar lalu melabrak korban. Tersinggung diacuhkan, terdakwa lalu mencekik korban sampai meninggal. Kaki dan tangan korban diikat lalu dimasukkan ke dalam ember. Jasad korban dibungkus karung. Terdakwa lalu mengangkut jasad dengan motor Honda Vario korban menuju sungai di Desa Lembar, Lombok Barat. karung yang sudah berisi mayat itu lalu dibuang. Sementara ponsel dan laptop korban diambil untuk digadai Rp1,1 juta. (why)
(Suara NTB/why)
PENJARA - Dua sekawan yang baru mencicipi sabu dua bulan belakangan ini, AF (kiri) dan DN (kanan) langsung mencicipi penjara karena kedapatan baru selesai membeli.
unya adalah soal regulasi, tanpa melihat fakta dan keadaan. Ini saya sampaikan supaya kita arif melihat suatu keadaan. Kalau ditanya pengurus cabor, bukan berarti kita tidak menjunjung tinggi supremasi hukum, anda mau pilih kaku dan taat pada aturan dengan konsekwensi kesulitan itu, atau memilih figur yang ada, tidak kesesuainya, tapi menjadi solusi maka akan dipilih realistis,” jelasnya. Disampaikan Didi, bahwa KONI Mataram telah banyak menorehkan prestasi di bawah kepemimpinan Mohan. Salah satunya yakni ke luar sebagi juara umum di ajang Porprov NTB. Serta juga prestasi atlet Mataram di pentas Olahraga nasional maupun internasional. “Kalau itu sudah dibuktikan berhasil dan berprestasi, maka saya kira tidak relevan lagi kritik itu,” pungkasnya. (ndi)
Pilkada Mataram
Golkar Belum Temukan Calon Pendamping Mohan Mataram (Suara NTB) DPD Partai Golkar Kota Mataram, memastikan akan mengusung Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana untuk bertarung di Piwakot Mataram 2020 mendatang. Sampai sejuah ini tidak ada nama lain, selain Mohan yang sudah menyatakan kesiapannya untuk maju. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian, DPD Golkar Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., Kamis (26/9) kemarin. Menurutnya hanya Mohanlah yang memiliki peluang paling besar untuk dicalonkan Golkar. “Sampai sejauh ini yang saya cermati, hanya beliau sebagai ketua DPD II partai yang paling siap menggunakan kendaraan Golkar di Pilwakot 2020,” katanya. Karena itu saat ini Golkar lebih fokus untuk mencari figurpendampingyangakandipasangkanmenjadiwakil Mohan pada Pilwakot Mataram 2020 mendatang. Golkar terus menggodok sejumlah nama yang dinilai memilliki potensi untuk dipaketkan dengan Mohan. “Kita masih pada proses internalisasi, sudah mulai dilakukan, survei sudah kita lakukan dan proses pembahasan terbatas pada tingkatan tertentu juga sudah dilakukan meskipun masih belum pada kesimpulan final. Nanti pada saatnya kita ambil keputusan final,” katanya. Disampaikan Didi, Golkar saat ini tengah melakukan survei eletabilitas terhadap semua figur yang akan tampil. Hal itu dilakukan untuk pemetaan kekuatan politik yang akan bertarung di Pilwakot Mataram. Survei eletabilitas tersebut juga dilakukan untuk kepentingan mencari figur wakil yang tepat untuk Mohan. “Ya kita sedang survei, nanti kita cermati segala aspirasi dan dinamika serta perkembangan politik kedepan seperti apa. Kemudian kita padukan dengan proses politik di internal Golkar. Baru kemudian kita akan putuskan siapa yang terbaik untuk mendampingi Mohan,” jelasnya. Ketua DPRD Kota Mataram itu menyampaikan, adapun kriteria figur calon wakil Mohan yang akan dicari oleh Golkar yakni pertama harus orang yang bisa melengkapi Mohan dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Sehingga tujuan dan visi-misi kepemimpinan bisa tercapai. “Soal wakil, dari mana saja tidak masalah, mau dari internal Golkar atau dari luar tidak jadi persoalan. Tapi yang paling penting bagi kami itu, wakil itu harus bisa berkontribusi maksimal untuk kepemimpinan, ada chemstry keduanya mana kala mereka terpilih. Kita harapkan mereka jadi dwitunggal, punya arah dan bersatu padu,” ujarnya. Yang tidak kalah penting juga yakni, wakil tersebut memiliki kontribusi politik yang cukup signifikan, sehingga dapat mendongkrak popularitas pasangan. Dengan tujuan dapat memenangkan pertarungan. Bukan justru figur wakil yang melemahkan elektabilitas Mohan. (ndi)
SUARA NTB Jumat, 27 September 2019
EKONOMI & BISNIS
Halaman 9
OJK Minta Jamkrida NTB Dijaga Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemegang saham mempercepat pemenuhan modal inti PT. Jamkrida NTB Bersaing. Sesuai POJK 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha, di dalamnya mengatur pasal yang menyebutkan, perusahaan penjaminan lingkup provinsi wajib memiliki modal paling sedikit Rp50 miliar dalam jangka waktu tertentu. Lembaga penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum POJK 2 diundangkan, harus memenuhi ketentuan (Suara NTB/bul) ekuitas paling lama 5 tahun Farid Faletehan sejak POJK 2 diundangkan, yaitu tanggal 11 januari 2017. “Pemenuhan modal, ada waktu sampai dengan 5 tahun sejak POJK 2 diundangkan. Jadi kami berharap pemegang saham akan setor modal dalam jangka waktu tersebut,” kata Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan. OJK mengharapkan Jamkrida NTB Bersaing dapat terus berkembang dengan baik. Sebab tidak semua daerah/provinsi, kata Farid yang memiliki perusahaan penjaminan. “Daerah lain ada yang sedang berusaha bikin jamkrida, nah NTB sudah punya. Jadi harus tetap eksis dan tetus berkembang,” demikian dorongannya. Jika dalam perjalanannya, pemegang saham tak memenuhi ketentuan POJK 2, sanksinya berjenjang. Mulai dari teguran tertulis, sampe dengan pencabutan izin usaha. Namun prosesnya bertahap. Pada saatnya akan diminta rencana pemenuhan modal, batas waktu pemenuhan dan seterusnya. Diketahui, lima kabupaten di NTB sampai saat ini belum menyertakan modal. Lima kabupaten tersebut, Dompu, Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Timur dan Lombok Utara. Sementara lima kabupaten/kota yang telah menyertakan modalnya yaitu, Kabupaten Bima Rp1,5 miliar, Kota Bima Rp1 miliar, Lombok Barat Rp1 miliar, Lombok Tengah Rp1 miliar dan Kota Mataram Rp1 miliar. Sementara Pemprov NTB menyertakan modal terbesar Rp27 miliar. Untuk pemenuhan modal inti sesuai POJK 2 Tahun 2017 ini, Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica mengatakan seringkali melakukan komunikasi dengan kabupaten/kota, terutama yang belum menyertakan modal. Agar mengikuti kabupaten/kota lain turut menyertakan modal inti. Sampai saat ini, PT. Jamkrida NTB Bersaing belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait modal inti. Jamkrida mengelola modal sebesar Rp32 miliar. Padahal, harus memenuhi ketentuan modal dasar Rp50 miliar. Selain masih berharap kepada kabupaten-kabupaten yang belum menyertakan modal, tumpuan harapan juga kepada Pemprov NTB agar penyertaan modal ditambah. Penambahan penyertaan modal ini, untuk mengembangkan bisnis PT. Jamkrida agar dapat memberi kontribusi pendapatan lebih besar kepada daerah. Selain modal inti, PT. Jamkrida juga dituntut untuk membentuk unit usaha syariah. Setelah Bank NTB Syariah telah konversi penuh dari konvensional. Untuk pemenuhan modal membentuk unit usaha syariah ini, dibutuhkan juga modal tambahan Rp10 miliar. Dalam RAPBD 2020, Pemprov NTB mengajukan usulan penyertaan modal kepada tiga BUMD sebesar Rp40,1 miliar. Dana penyertaan modal tersebut rencananya untuk PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp20 miliar, PT. Jamkrida NTB Bersaing Rp20 miliar dan PT. Bangun Askrida Rp100 juta. Dari usulan tersebut, Banggar DPRD NTB hanya menyetujui dana penyertaan modal sebesar Rp10,1 miliar. (bul)
(Suara NTB/bul)
SAWAH - Petani masih mempertahankan sawahnya di Kota Mataram. Ancaman sektor pertanian di Mataram adalah alih fungsi lahan.
Elpiji Subsidi Tepat Sasaran
Pertamina Berharap Pemda Cepat Ambil Kebijakan Mataram (Suara NTB) PT. Pertamina (Persero) menyambut baik rencana Pemprov NTB untuk menerbitkan kebijakan khusus yang mengatur pendistribusian elpiji subsidi lebih tepat sasaran. Seperti diketahui, ketersediaan elpiji subsidi (tabung melon 3 Kg) di lapangan berkurang. Salah satu penyebabnya ditengarai karena elpiji subsidi masih banyak dinikmati masyarakat mampu. Sehingga kuota yang diberikan pemerintah melalui Pertamina lebih cepat terserap. Padahal, masih ada beberapa bulan sebelum 2019 ini berakhir. Aria Aditya, Sales Executive LPG IX, Pertamina Wilayah NTB membenarkan masih banyaknya elpiji subsidi salah sasaran. Elpiji 3 Kg ini diperuntukkan kepada masyarakat
golongan kurang mampu. Namun sampai saat ini, regulasi terkait penyaluran komoditi elpiji 3 Kg belum optimal dengan pendistribusian tertutup. Pertamina sebagai operator, kata Aria sangat menanti nanti sistem distribusi tertutup yang pasti sudah sejak lama di rumuskan/digodok oleh kementrian ESDM. Agar elpiji 3 Kg dapat dinikmati oleh pihak yang berhak. Pertamina pun dalam hal ini, menyadarkan masyarakat bahwa elpiji 3 Kg adalah barang subsidi yang seharusnya dikonsumsi hanya oleh masyarakat tidak mampu/ miskin dengan mencantumkan tulisan “Hanya Untuk
Masyarakat Miskin” di setiap tabung 3 Kg yang beredar. Terlepas dari itu, Pertamina telah berkordinasi secara intens dengan Biro Perekonomian Provinsi NTB agar dapat segera mengeluarkan suatu imbauan untuk mengajak masyarakat mampu agar tidak menggunakan elpiji subsidi yang seyogiyanya tidak berhak diterimanya. Masyarakat mampu diajak beralih ke elpiji nonsubisidi/ NPSO seperti Bright Gas 5.5 Kg dan Bright Gas 12 Kg. “Di wilayah lain, sudah banyak sekali Gubernur - Pemda beserta Pemkab dan Pemkot yang mengeluarkan surat imbauan serupa,” kata Aria. Surat imbauan untuk wilayah
NTB dapat ditujukan kepada PNS/ASN, Pegawai BUMN, BUMD, TNI dan Polri, Usaha Non Mikro/Mikro, Peternak Ayam, Oven Tembakau dan seluruh masyarakat mampu. “Bila surat imbauan ini dapat segera ke luar, Pertamina sudah merencanakan agar surat imbauan tersebut saat upacara/ apel yang dipimpin pak gubernur misalnya, atau bupati walikota. Pertamina siapkan boot untuk untuk penukaran elpiji 3 Kg ke bright gas untuk ASN. Sehingga dapat diimplementasikan langsung masyarakat mampu ini,” ujarnya. Dengan demikian, pemerintah (ASN) dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Diyakini, dengan demikian secara otomatis masyarakat mampu akan mengikutinya, beralih ke elpiji non subsidi. Pada akhirnya, alokasi elpiji subsidi akan dapat dinikmati oleh masyarakat yang memang
(Suara NTB/bul)
Aria Aditya berhak menerima. “Kami sangat berharap surat imbauan pemerintah daerah ini bisa terbit Oktober, sebelum akhir tahun,” demikian Aria. (bul)
Pembangunan Smelter di KSB Dimulai Januari 2020 (Suara NTB/bul)
Salah satu produk DFSK
DFSK Ramaikan Pasar Otomotif NTB Mataram (Suara NTB) Perusahaan otomotif Tiongkok, DongFeng Motor Group (DPM) turut meramaikan pasar otomotif di NTB. Pasar otomotif di provinsi ini dianggap sangat menjanjikan. DFSK telah hadir di Lombok, setelah resmi dibukanya dealer DFSK Mataram, Kamis (26/9) kemarin. Perkembangan infrastruktur dan pariwisata NTB. Ekonomi masyarakat Lombok terus bertumbuh ditopang dengan perkembangan infrastruktur dan sektor pariwisata. Karena itu, DFSK ikut menawarkan solusi mobilitas masyarakat NTB. Deputy Sales Head PT Sokonindo Automobile, Rifin Tan, Ardi Wirja Ang, Direktur Utama PT. Cakraniaga Ken-
cana, Randi Ang, Direktur PT. Cakraniaga Kencana dan Dwi Nurtanto, Sales Area Manajae PT. Sokonindo Automobile menjelaskan potensialnya pasar otomotif di NTB. Pertumbuhan ekonomi di provinsi ini dilihat mengarah positif. Potensi sektor pariwisata dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, sektor agraria dan tingginya hasil komoditas perkebunan tembakau virginia dianggap memerkuat ekonomi masyarakat di provinsi ini. Sebab itulah, DFSK secara terbuka masuk NTB. Sebelum launching dealer, Rifin Tan mengatakan, pasar otomotif NTB ini telah diriser. Selama tiga bulan terakhir,
penjualan DFSK juga terus mengalami kenaikan. Kebutuhan kendaraan, baik untuk kendaraan keluarga (SUV) maupun kendaraan komersil cukup menjanjikan. “Secara nasional, penjualan DFSK sudah 4.000an unit. Dan Lombok konstribusinya 5 persen dari total penjualan nasional. Targetnya, NTB ini sharenya 10 persen dari penjualan nasional,” kata Rifin. Dalam sebulan, penjualan kendaraan di NTB lebih dari 200 unit. DFSK ingin merebut pasar ini sebesar 10 persen. Berdirinya dealer DFSK Mataram diharapkan bisa melayani kebutuhan akan 10 kabupaten dan kota di NTB akan berbagai kendaraan. Mengingat NTB yang terus membangun infrastruktur membutuhkan kendaraan komersial ringan untuk mengangkut berbagai hasil panen dan suplai logistik ke berbagai daerah di pelosok. Perbaikan infrastruktur juga berpengaruh terhadap kebutuhan kendaraan penumpang. Yang juga akan meningkat kebutuhan akan transportasi pribadi masyarakat di NTB. “Kami membuka dealer DFSK Mataram ini dengan melihat keseriusan DFSK dalam berbisnis di Indonesia yang memiliki orientasi terhadap pelayanan konsumen. Kehadiran DFSK semenjak setahun lalu dan penerimaan pasar yang cukup baik bagi brand, membuat kami percaya diri untuk membangun diler disini,” ujar Direktur PT Cakraniaga Kencana, Randi Ang. Kedepannya pembukaan cabang akan menyasar kabupaten kota di NTB. (bul)
Mataram (Suara NTB) Konstruksi pembangunan smelter akan dimulai Januari 2020 mendatang. Semua perizinan terkait dengan pembangunan smelter harus tuntas paling lambat Desember 2019 mendatang. ‘’Januari 2020 rencananya mulai konstruksi. Konstruksi pembangunannya dari 2020 sampai 2021. Paling telat pertengahan 2022 selesainya,’’ kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Kamis (26/9) siang. Amry mengatakan, semua hal yang berkaitan dengan administrasi, perizinan, masalah lahan dan dokumen-dokmen lainnya
harus dituntaskan sampai Desember 2019. Ia menjelaskan, banyak dokumen yang harus diselesaikan seperti hak guna bangunan sebelum melakukan konstruksi pembangunan smelter. ‘’Kalau izin lokasi, pemanfaatan ruang sudah ada. RTRW yang sekarang lagi direvisi. Sekarang transaksi-transaksi lahan jelas, dokumendokumennya juga,’’ terangnya. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kawasan industri smelter di KSB sudah tertuang di sana. KSB merupakan salah satu dari 19 kawasan pembangunan smelter di Indonesia. Ia mengungkapkan, pada 28 Agustus lalu, Pemprov NTB dan Pemda KSB yang terdiri dari Asisten II, Bappeda dan Dinas
PUPR telah diundang rapat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta. Rapat tersebut membahas tentang pembangunan smelter di KSB. ‘’Secara nasional KSB sudah ditetapkan sebagai kawasan smelter, termasuk industri smelter dan turunannya ada di situ,’’ ungkapnya. Ia mengatakan, lokasi pembangunan smelter dan industri turunannya akan diusulkan menjadi kawasan industri. Dalam revisi RTRW Provinsi dan RTRW KSB sudah disebutkan sebagai kawasan industri. Disebutkan, total lahannya seluas 1.200 hektare. Untuk kawasan industri smelter dan turunannya seluas 850 hektare. Sisanya 350 hektare akan diperuntukkan industri lainnya. Sehingga, Kecamatan Maluk akan
menjadi kawasan industri yang cukup luas di KSB. ‘’Sekarang tahapannya untuk smelter masih pembebasan lahan. Targetnya paling telat akhir tahun sudah selesai. Karena itu sampai hak guna bangunan. Baru konstruksinya di awal tahun,’’ jelasnya. PT. AMNT berencana akan membangun smelter dengan kapasitas 1,3 juta ton konsentrat per tahun. Selain smelter, rencananya akan diikuti pembangunan industri turunan, seperti pabrik semen, pupuk, kabel dan lainnya. Proses pengembangan sudah dalam tahapan Front End Engineering Design (FEED) yang dilakukan bersama Outotec sebagai salah satu teknologi provider terdepan dalam industri smelting dan refining. (nas)
PUPR Rancang Masterplan Infrastruktur Terintegrasi Sekotong - KEK Mandalika Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat tengah menyiapkan Masterplan pembangunan infrastrukstur kawasan Sekotong terintegrasi dan terkoneksi dengan KEK Mandalika Lombok Tengah. Kerangka masterplan yang disiapkan ini per spot (segmen), untuk infrastruktur di kawasan gili seperti Gili Gede terintegrasi pengembangannya dengan Meang, Pantai Sepi, Buwun Mas. Lalu terkoneksi dengan Mekaki dan Bangko-Bangko. “Kita sedang menyiapkan rancangan masterplan untuk infrastruktur kawasan sekotong terkoneksi dengan KEK Mandalika,” kata Kadis PUPR Made Arthadana ditemui di kantornya. Sesuai dengan fungsi tugas Dinas PU menyiapkan konsep penataan infrastruktur mengacu konsep penataan di kawasan Sekotong. Konsep yang disiapkan kata dia, pihaknya menyiapkan masterplan per spot (per
(Suara NTB/her)
I Made Arthadana segmen) untuk pengembangan kawasan Buwun Mas. Kerangka konsep ini, kata dia, untuk gili-gili di kawasan Sekotong dimulai dari Gili Gede. Dimana pengerjaannya tengah berlangsung. TerintegrasidenganpengembangankawasaninidenganBuwun Mas. Disana ada Menang, Pantai sepi kemudian Mekaki dengan Bangko-Bangko. Lalu konsep in-
frastruktur di kawasan Sekotong ini terkoneksi dengan KEK. “Masterplan ini tengah kita susun, jadi infrastruktur per kluster (spot) ini terintegrasi dan terkoneksi dengan KEK, in konsep yang kita kembangkan dari sisi infrastruktur,” jelas dia. Karena program nasional kata dia, konektivitas infrastruktur dengan KEK Mandalika dimana po-
sisi Lobar sebagai penyangga. Saat ini pihaknya tengah mengerjakan konsep untuk mempersiapkan masterplan tersebut. Salah satunya kata dia, pembangunan ruas jalan BengkangMeang masuk dalam konsep tersebut. Akes jalan lingkar yang dibangun sepanjang kurang lebih 4 kilometer lebih ini masuk ke kawasan pantai. Akses yang terkoneksi dengan jalan provinsi ini, menelan anggaran Rp4,9 miliar lebih dari DAK 2019. Ruas jalan ini, kata dia, satu-satunya di kecamatan yang masuk pembiayaan dari DAK pusat. Selain akses jalan interkoneksi di kawasan Sekotong sendiri, pihaknya juga akan berupaya mempersiapkan akses jalan dari Gili Mas Lembar langsung ke Mandalika melalui Buwun Mas. Akses jalan ini kata dia bagian integrasi dari pengembangan infrastruktur yang perlu dibangun ke depan. “Ini masuk, karena semua terkoneksi dengan KEK,” jelas dia. (her)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Jumat, 27 September 2019
1.718 Mahasiswa Unram Diwisuda Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menggelar acara Wisuda Lulusan Program Doktor, Magister, Dokter, Sarjana Dan Diploma Tahun Akademik 2019/2020 bertempat di Gedung Auditorium M. Yusuf Abubakar Unram. Pelaksanaan wisuda dilaksanakan selama dua hari yakni Rabu, 25 September 2019 dan Kamis, 26 September 2019. Pada wisuda periode September 2019 ini Unram mewisuda 1.718 wisudawan. Wisudawan ini terdiri dari 4 lulusan program Doktor (S3), 114 lulusan program Magister (S2), 26 lulusan pascasarjana, 1.255 lulusan program sarjana (S1), 16 lulusan program profesi, 227 orang lulusan program Diploma (D3) dan 76 orang lulusan program Vokasi. Wisudawan terbaik periode September ini, yaitu Dr. Mansur lulusan S3 Ilmu Hukum dengan IPK 3,97, Ratih Wulandari, M.IH lulusan S2 Ilmu Hukum dengan IPK 3,95, Hendra Puji Saputra, S.Sos., lulusan S1 Sosiologi dengan IPK 3,92 dan dr. Fatarosdiana lulusan S1 Profesi Dokter dengan IPK 3,35, Ni Nyoman Pramita Sari, A.Md.Par lulusan D3 Pariwisata dengan IPK 3,87, Rahmatia, A.Md.Pt., lulusan program Vokasi Bima dengan IPK 3,99 dan Ni Made Dea Indraswari, A.Md.Par dengan IPK 3,95. Selain itu, dua mahasiswa asal Papua, yakni Jeni Yulianti Manibury, S.Ak dan Yundi Bahabol, SM diwisuda pada periode September ini. Rektor Unram, Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum., berharap agar lulusan Unram bisa bersaing dengan lulusan dari universitas lain, yaitu dengan menguasai literasi. “Saya berharap kepada lulusan UNRAM untuk tidak kalah saing dengan lulusan dari universitas lain dan harus sudah paham tentang teknologi terutama 3 literasi baru, yakni literasi data, literasi, teknologi, dan literasi manusia,” kata Prof. Husni Ia juga berpesan agar wisudawan/wati saat terjun ke masyarakat agar bisa menerapkan ilmu atau kompetensi yang dimilikinya. Sementara itu, Hendra Puji Saputra, S.Sos. lulusan terbaik dari program studi Sosiologi mewakili para wisudawan/wati menyampaikan kesan dan pesan mengatakan rasa bangganya bisa lulus di Unram. “Kita patut bangga dapat menimba ilmu di kampus tercinta Universitas Mataram, sebab tidak semua orang dapat memiliki kesempatan yang sama dengan kita. Tapi Unram akan lebih bangga jika kita kelak bisa berguna bagi bangsa dan negara” tutur Hendra. (dys)
(Suara NTB/ist)
WISUDA - Wisuda 1.718 wisudawan di Unram yang berlangsung selama 2 hari, yakni Rabu (25/9) dan Kamis (26/9).
Wujudkan ’’Zero Waste’’ di Tengah Aksi Demo Ribuan Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Demo menolak pengesahan RUU KUHP dan RUU KPK di depan kantor DPRD NTB, Kamis (26/9) berlangsung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata setelah dilempari batu oleh peserta aksi. Namun di balik rusuhnya demo tersebut dari pantauan media ini terdapat beberapa hal unik. Selain menuntut penolakan disahkan nya RUU KUHP dan KPK, mereka juga mengusung konsep zero waste dalam aksi demo mereka. Sebagaimana dilakukan sekelompok mahasiswa Universitas Mataram (Unram) di tengah aksi demo kemarin. Endang Sari, mahasiswi Fakultas Hukum Unram salah satu yang mengusung konsep zero waste. Dia dan beberapa temannya melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang jalan yang dilalui para pendemo. Berbekal kantung plastik berukuran besar dia memungut satu persatu sampah di jalanan. Sampah yang berhasil dipungut mulai dari puntung rokok, sampah plastik, dan botol. Semua sampah sampah itu merupakan sampah yang ditinggalkan para pendemo yang
jumlahnya diperkirakan mencapai belasan ribu. Endang mengaku tidak pernah berpikir melakukan aksi sosial tersebut. Pasalnya dia dan temannya tidak pernah merencanakan aksi tersebut. Hanya saja melihat banyaknya sampah dari para pendemo, niat membersihkan jalanan dari sampah seketika muncul. “Spontanitas membuat gerakan. Indonesia sudah rusak. Jangan sampai rusak lagi dengan plastik,” ujar mahasiswi semester 7 ini. Dia akhirnya tanpa rasa malu mengajak teman temannya yang lain untuk terlibat langsung membersihkan sampah. Dia berharap setiap orang peduli pada sampahnya. Karena persoalan lingkungan, kata dia, bukanlah persoalan pemerintah dan DPR semata. Melainkan tugas dan tanggung jawab setiap orang untuk senantiasa peduli terhadap lingkungannya.
(Suara NTB/dys)
BERSIHKAN SAMPAH - Aksi mahasiswa Unram membersihkan sampah plastik saat aksi demo di depan Gedung DPRD NTB, Kamis (26/9). Selain melakukan hal unik dengan menggalang aksi bersih sampah, hal unik lainnya juga ditunjukkan para mahasiswa saat demo. Massa aksi
juga membawa berbagai macam atribut demo, seperti poster yang tulisannya cukup menggelitik dan membuat orang tersenyum saat membaca.
Selain itu beberapa peserta juga mempromosikan usahanya, seperti pengerjaan skripsi, jasa santet, hingga kuota untuk game online. (dys)
185 Guru Madrasah Ikuti Orientasi Sekolah Memerlukan Akademik Pendidikan Profesi Guru Praktik Mitigasi Bencana
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 185 peserta dari guru-guru yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa mengikuti orientasi akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan untuk Guru Madrasah kuota tahun 2019, Rabu (25/9). Orientasi dihadiri langsung oleh Kepala Seksi Bina Guru MI dan MTs pada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag RI, Mustofa Fahmi, M.Ed. Orientasi Akademik diawali Laporan Ketua Pengelola PPG Dr. Abdul Quddus, MA. Dalam laporannya, ketua pengelola menyampaikan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Madrasah tahun 2019 telah memasuki persiapan Lokakarya. PPG dilaksanakan dengan pola Hybrid Learning, di mana pendalaman pedagogik, profesional yang berjumlah 10 SKS dan perangkat pembelajaran 3 SKS dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran daring (dalam jaringan).
Dikbud Gelar Bimtek Tingkatkan Profesionalisme PKG dan Gugus PAUD Giri Menang (Suara NTB) Pusat Kegiatan Gugus (PKG) dan Gugus PAUD harus profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi. Karena itu untuk meningkatkan profesionalisme PKG dan Gugus PAUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) menggelar bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti oleh PKG dan gugus PAUD se-Pulau Lombok. Dikbud bekerjasama dengan Direktorat Jenderal PAUD Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Senggigi, Kamis (26/9). Salah satu narasumber, Erni Isisaisya Amini, dari Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) NTB, menjelaskan, tujuan dari bimtek ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada PKG tentang fungsi dan tugas PKG. Karena masih banyak ditemukan data yang tidak sinkron dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini disebabkan ketidaktahuan pengelola PAUD tentang Dapodik dan tidak memiliki operator, sehingga kesulitan untuk menginput data. “ PKG inilah yang menjadi wadah bagi gugus- gugus yang ada di kecamatan tersebut supaya bisa saling berkoordinasi,” jelas Erni. Menurutnya, yang dimaksud dengan PKG itu adalah Pusat Kegiatan Gugus, bukan Pusat Kegiatan Guru seperti pemahaman sebagian PKG yang ada. Di mana kepengurusan maupun anggota dari PKG ini berasal dari gugusgugus yang berada di wilayah kecamatan tempat PKG tersebut berada. “Karena masih ada bias pemahaman di antara PKG, tentang apa yang dimaksud dengan PKG sesungguhnya,” jelasnya lagi. Di tempat terpisah, Kepala Bidang PAUD pada Dinas Dikbud Lobar, Hj. Rosdiana mengatakan kegiatan ini adalah bentuk apresiasi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemkab Lobar, karena dinilai berhasil dalam melaksanakan setiap upaya yang
Halaman 10
dilakukan Dinas Dikbud Lobar. Untuk bimtek ini, ujarnya, yang menjadi penekanannya adalah bagaimana operator PAUD dan operator PKG yang akan menginput data peserta didik ke Dapodik agar bisa tercover dengan baik. Karena setiap bantuan yang diterima oleh PAUD yang formal maupun non formal harus memiliki data Dapodik yang valid.”Alhamdulillah kita di Lombok Barat ini progressnya bagus, termasuk juga di akreditasinya lembaga kita, sampai saat ini sudah 200 an lebih yang terakrditasi,” jelas Hj. Rosdiana. (her/*)
(Suara NTB/her)
Hj. Rosdiana
Selanjutnya Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) sekaligus sebagai Ketua LPTK UIN Mataram Dr. Hj. Lubna, M.Pd., dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para guru yang telah lulus tahap pembelajaran daring dan bersiap-siap take off untuk mengikuti lokakarya selama 5 minggu. Dekan mengharapkan para guru segera melakukan ‘taubat daring’ dengan mengevaluasi aktivitas pembelajaran selama 3 bulan, sehingga kualitas pembelajaran di tahap berikutnya dapat terus diperbaiki dan disempurnakan. Wakil Rektor 3 UIN Mataram Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd., dalam arahannya mengapresiasi kinerja Dekan dan jajarannya yang telah berhasil lulus UKM PPG tahun 2018 dengan nilai di atas ratarata nasional dan bahkan mampu sejajar-bersaing dengan beberapa PTKIN yang sudah mapan. Apresiasi dan ucapan selamat juga disampaikan untuk peserta tahun 2019 yang telah Lulus pembelajaran daring selama 3 bulan dan mengharapkan kesuksesan ini berlanjut di tahap berikutnya. Setelah menjadi guru profesional nanti, diharapkan para guru benar-benar mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan skill yang telah diperdalam selama mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) di LPTK UIN Mataram. Pada sesi penyampaian materi, Kepala Sesi Bina Guru MI dan MTs Mustofa Fahmi, M.Ed., yang merupakan jebolan dari Master Education La Trobe University Melbourne Australia tampil dengan membangkitkan semangat guru untuk percaya diri dan semangat bersaing menjadi guru profesional yang berwawasan Islam moderat di era industri 4.0. Pada sesi ini, banyak informasi penting terkait PPG diperoleh para guru, mulai dari regulasi, alur seleksi, proses pembelajaran sampai dengan pencetakan sertifikat. Para guru nampak antusias mengikuti materi Kasi Madrasah tersebut karena selain materi tentang Pembelajaran Daring dan Kurikulum PPG (Lokakarya, PPL dan UKM PPG), banyak cerita menarik dan inspiratif guru nasional yang diceritakan, mengingat Fahmi sudah lebih 7 tahun ikut mendesain kebijakan pengembangan karir guru dan menangani nasib guru di direktorat GTK Madrasah Kemenag RI. Selain itu Fahmi juga menceritakan bagaimana knowledge dan skill guru di dunia, termasuk Amerika. Pengalaman tersebut diperoleh menurutnya setelah ia ikuti seleksi internasional bergengsi dan terpilih mewakili Indonesia dalam ajang study of the US Institutes for Secondary Educators (administrators) bersama 20 peserta dari 20 negara di Asia, Eropa, dan Amerika untuk belajar sekaligus mendalami analisa kebijakan tentang pengembangan guru di Amerika selama lima minggu tahun 2019 ini. Pada akhir sesi, sebagai Kasi Bina Guru Madrasah, Ia menitip pesan Kementerian agar para guru terus menjaga semangat, disiplin untuk mengikuti tahapan-tahapan PPG di LPTK UIN Mataram, sehingga pada akhirnya nanti dapat ditetapkan sebagai guru profesional. (dys)
Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram melaksanakan BMKG Goes to School di SMPN 18 Mataram, Kamis (26/9). Kegiatan itu dihadiri oleh seluruh guru dan siswa SMPN 18 Mataram. Sekolah membutuhkan praktik mitigasi bencana termasuk bencana gempa bumi. Kepala SMPN 18 Mataram, H. Lalu Suwarno, mengatakan, kegiatan BMKG Goes to School dalam rangka sosialisasi sikap masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami, khususnya siswa di sekolah-sekolah yang rawan bencana. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan atau mengedukasi siswa agar tidak panik bila menghadapi bencana tersebut. Suwarno menekankan, sampai saat ini belum ada alat canggih untuk mendeteksi waktu terjadinya bencana. “Sehingga kegiatan sosialisasi ini sangat kami perlukan dalam rangka mengambil tindakan pertama dan utama pd saat bencana itu terjadi,” ujarnya.
Pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan tersebut, karena dapat mengurangi beban sekolah pada saat mengevakuasi siswa pada saat bencana itu terjadi. Semua warga sekolah juga mengetahui tindakan yang harus dilakukan bila bencana gempa bumi dan tsunami terjadi. Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Ardhianto Septiadhi juga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan BMKG secara nasional, yang juga dilaksanakan. Selain sektor kebencanaan, BMKG juga berperan dalam sektor lainnya salah satunya pendidikan. Dalam kesempatan itu, Stasiun Geofisika Mataram menyampaikan potensi gempa bumi Lombok dan sekitarnya, kesiapsiagaan dalam menghadapi gempabumi dan tsunami serta upaya mitigasinya. “Tujuan giat ini yaitu memberikan pemahaman kepada siswa/siswi dan guru mengenai gempa bumi dan tsunami serta bagaimana cara mitigasi ketika terjadi gempa bumi,” ujar Ardhi. (ron)
(Suara NTB/ist)
FOTO BERSAMA - Kepala SMPN 18 Mataram, H. Lalu Suwarno bersama BMKG dan siswa berfoto bersama seusai kegiatan BMKG Goes to School di SMPN 18 Mataram, Kamis (26/9).
Satuan Pendidikan Harus Laksanakan SPMP
(Suara NTB/ist)
BIMTEK - Bimtek PKG dan gugus PAUD se-Pulau Lombok yang diadakan Dinas Dikbud Lobar bekerjasama dengan Direktorat Jenderal PAUD Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
(Suara NTB/ist)
PESERTA - Peserta yang ikut bimtek.
Mataram (Suara NTB) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diharap bisa dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal. Begitu juga setiap satuan pendidikan harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Demikian disampaikan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Mohammad Mustari, MM., MA. Ph.D., Kamis (26/9). Menurutnya, keharusan setiap satuan pendidikan melaksanakan SPMP sesuai dengan Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. “Pada akhirnya seluruh satuan pendidikan mempunyai budaya mutu dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, semua sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) atau melampaui SNP,” katanya. Untuk itu, LPMP NTB melaksanakan bimbingan teknis Supervisi Mutu yang dilaksanakan dari tanggal Selasa (24/ 9) sampai dengan Ju-
mat (27/9) di LPMP NTB. Acara ini diikuti 44 peserta terdiri dari unsur pengawas serta LPMP NTB. Bimbingan teknis itu untuk koordinasi dan mengkaji secara komprehensif terkait teknik yang tepat dan relevan dengan karakteristik sekolah sekolah yang ada di NTB. Sementara salah satu pemateri, sekaligus sebagai Pena n g g u n g Jawab Kegiatan, Drs. I Made Murta A s t a w a , M.Pd., mengatakan agar pelaksanaan
Mohammad Mustari
SPMI dapat dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal perlu diadakan Supervisi Mutu Berkelanjutan. “Supervisi mutu pendidikan juga sebagai salah satu bahan perencanaan penyusunan program sekolah maupun program daerah,” ujarnya. Made menjelaskan, tujuan dari kegiatan bimbingan teknis adalah menghasilkan satuan pendidikan yang terbina dalam mengimplementasi SPMI dan peningkatan mutu pendidikan yang terintegrasi dengan K13. Termasuk, untuk Penguatan Pendidikan Karakter, Gerakan Literasi Sekolah (GLS), dan aspek mutu lainnya dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah sesuai dengan SNP Selain itu bertujuan juga untuk menyiapkan pengawas sekolah sebagai supervisor yang terampil melakukan supervisi mutu pendidikan, yaitu mencatat hasil pengamatan, menganalisis hasil pengamatan, menyampaikan alternatif solusi, menentukan aktivitas pendampingan, dan menyusun laporan hasil pelaksanaan supervisi mutu pendidikan. (ron)
(Suara NTB/ron)
SUARA NTB
Jumat, 27 September 2019
Halaman 11
Ofisial Perselobar Diminta Klarifikasi Mataram (Suara NTB) Komisi Disiplin (Komdis) Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI NTB akan memanggil pengurus klub sepak bola Liga Tiga Perselobar, Jumat (27/9) hari ini. Pemanggilan itu terkait dengan pernyataan ofisial Perselobar, M. Munib di media sosial (medsos) dan di surat kabar yang mengungkapkan keberatan atas kepemimpinan wasit di pertandingan liga tiga antara Persebi versus Perselobar di Kabupaten Bima, 22 September lalu. (Suara NTB/fan)
MANTAPKAN LATIHAN - Atlet tarung derajat terus mantapkan latihan di Padepokan Silat GOR Turida Mataram, Kamis (26/9). Latihan itu persiapan menghadapi Pra-PON Tarung Derajat di GOR Padjadjaran Bandung, Jabar, 20-24 November 2019.
Atlet Tarung Derajat Buta Kekuatan Lawan Mataram (Suara NTB) Atlet olahraga tarung derajat NTB masih buta terhadap kekuatan lawan. Oleh karena itu mereka tak berani sesumbar tampil Pra-PON yang akan berlangsung di GOR Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat (Jabar), 20-24 November mendatang. “Atlet kita masih buta kekuatan lawan, karena memang selama empat tahun ini tidak ada event yang diikuti atlet kita,” ucap Pelatih Tarung Derajat NTB, Dedi Noorcholish diwawancara Suara NTB di sela-sela melatih atlet di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (26/9). Terkait soal belum diketahuinya lawan-lawan yang akan dihadapi atlet-atlet NTB di ajang prakualifikasi PON itu, pihak pelatih tak berani memasang target medali untuk para atletnya. Bahkan Dedi belum tahu berapa jumlah atlet yang bakal meraih tiket PON di event itu. Meski tak berani memasang target, namun Dedi berharap NTB dapat meloloskan minimal 10 atlet sesuai jumlah atlet NTB yang lolos PON tahun 2015. “Dulu kita meloloskan 10 atlet ke PON. Kita harap bisa loloskan 10 atlet, dan kalau bisa lebih,” harapnya. Untuk diketahui cabor tarung derajat akan menurunkan sebanyak 20 atlet mengikuti Pra-PON di Bandung Jabar 2018. Puluhan atlet itu terdiri dari lima atlet Pelatda Mayung dan sisa 15 atlet adalah atlet yang dilatih oleh Pencab kabupaten/kota di NTB. Masing-masing atlet adalah juara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang berlangsung di Mataram bulan Desember tahun 2018. Mereka akan disiapkan mengikuti 16 kelas tarung dan 4 seni gerak. (fan)
KPU KSB Berharap NPHD Dana Pilkada Segera Diteken Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berharap pemerintah setempat segera mengadakan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada 2020. Harapan KPU KSB ini menindaklanjuti saran KPU Pusat yang sebelumnya menyatakan dari 270 daerah yang akan mengadakan Pilkada serentak. Baru 12 diantaranya telah menandatangani dokumen (Suara NTB/bug) komitmen anggaran daerah Denny Saputra untuk membiayai agenda pelaksanaan agenda perhetalatan demokrasi tersebut. “Instruksi pak ketua (KPU) pusat ke kami yang ada di daerah mendorong pemerintah setempat segera menetapkan anggaran Pilkada (NPHD),” kata ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd kepada Suara NTB, Kamis (26/9). Denny menjelaskan, saat pertemuan di Jakarta baru-baru ini secara ekspilisit ketua KPU Pusat Arief Budiman, meminta agar pemerintah daerah paling lambat bisa menetapkan anggaran Pilkada per 1 Oktober. Atau minimal ada komitmen pemerintah daerah terkait besaran anggaran yang disipakan. “Pusat butuh kepastian intinya bahwa pemerintah siap dengan pembiayaannya,” timpalnya. Atas arahan itu, KPU KSB sendiri telah melakukan komunikasi dengan Pemda KSB. Denny menyebutkan, pihaknya telah bertemu bupati dan menyampaikan harapan ketua KPU Pusat tersebut. “Kami sudah sampaikan dan beliau (bupati) menanggapi dengan baik,” ujarnya. Menurut Denny, pusat sengaja memastikan tiap daerah telah menyiapkan anggaran Pilkada saat ini. Mengingat tahapan Pilkada secara serentak telah dinyatakan dimulai terhitung 23 September lalu. “Agendanya kan sudah mulai dan sedikit tidak kita sudah butuh anggaran,” seraya menambahkan di awal tahun 2020 mendatang kebutuhan dana untuk tahapan Pilkada akan lebih banyak lagi. “Januari 2020 itu kita sudah mulai butuh anggaran besar karena saat itu seluruh perangkat penyelenggara mulai tingkat kecamatan sampai desa sudah terbentuk,” imbuh Denny. (bug)
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, tim Perselobar kalah 1-4 Atas Persebi di laga final tandang Zona NTB itu. Kekalahan itu ternyata membuat ofisial Perselobar kecewa. Mereka meragukan kepemimpinan wasit yang telah memberi kartu merah kepada salah satu pemain Per-
selobar tanpa mengawali dengan peringatan. Terkait pernyataan yang menyudutkan wasit pertandingan itu, Komdis Asprov akan memanggil ofisial Perselobar untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut. Dalam hal ini Komdis meminta kepada ofisial Perselobar untuk mem-
pertanggungjawabkan pernyataan tersebut dengan melampirkan bukti-bukti sesuai fakta di lapangan. ”Besok, kami akan memanggil ofisial Perselobar untuk kita klarifikasi, diharapkan mereka juga membawa bukti pendukung supaya fakta yang ada bisa kita ulas tuntas.
Tidak sekedar memberikan pernyataan secara sepihak,” ucap Komisi Disiplin (Komdis) Asprov NTB, Agus Sukmayadi kepada Suara NTB di Mataram, Senin (26/9). Dikatakan Agus, apabila pihak Perselobar memiliki bukti-bukti terkait pernyataan yang menuding wasit berpihak pada tuan rumah Persebi, pihaknya akan menindak lanjuti. Namun sebaliknya bila Perselobar tidak mampu membuktikan tudingan atas wasit itu ada kode Disiplin PSSI yang mengatur tentang itu. “Kalau memang mereka memiliki bukti terkait pernyataan-pernyataan tersebut, kita akan tindak lanjuti. Tapi sebaliknya kalau mereka tidak mampu membuktikan, ada Kode Disiplin PSSI yg mengatur tentang itu,” tegasnya. Selain diminta klarifikasi, Komdis Asprov PSSI NTB juga mempertanyakan soal sikap Perselobar yang telah
(Suara NTB/dok)
Agus Sukmayadi meninggalkan arena pertandingan di acara pembagian piala. “Kalau Perselobar sportif mengakui kemenangan Persebi, seharusnya mereka bersedia menerima piala setelah pertandingan. Tapi setelah pertandingan mereka langsung pergi mengabaikan acara yang sudah disiapkan Asprov,” jelasnya. (fan)
Lagi, Atlet Menembak Raih Satu Medali Perak
(Suara NTB/fan)
JELANG POPNAS - Menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jakarta bulan November 2019, beberapa atlet voli pasir NTB menjalani latihan di Lapangan Voli Pasir GOR 17 Desember Turida Mataram, Kamis (26/9) kemarin. Tampak beberapa atlet tengah beradu kemampuan teknik dan skill.
Minim Kesadaran, Target Retribusi Uji KIR Terancam Tak Tercapai Taliwang (Suara NTB) – Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan dan KIR Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbawa Barat, Ambo Nurung S. Ap menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat mengurus buku KIR masih sangat minim. Bahkan kendaraan yang terjaring razia petugas pun sampai dengan saat ini masih belum terambil di petugas KIR. Melihat fenomena tersebut, pihaknya khawatir target retribusi yang sudah ditetapkan di angka Rp200 juta terancam tidak akan bisa tercapai. “Memang tingkat kunjungan masyarakat untuk melakukan uji kir sangat minim. Bahkan didalam satu hari full, yang datang hanya satu sampai tiga kendaraan saja itupun kebetulan. Lebih parahnya lagi buku KIR yang terjaring razia dan sejumlah STNK tidak kunjung diambil oleh pemiliknya. Karena saat ini yang tercatat ada sekitar 23 buku KIR yang belum terambil oleh pemilik setelah terjaring razia petugas. Jika kondisi ini terus terjadi, kami khawatirkan terjadi pendapatan dari retribusi dari uji KIR ini terancam tidak akan bisa terealisasi di tahun 2019,” ungkapnya kepada Suara NTB, Kamis (26/9). Dikatakannya, target pendapatan dari retribusi KIR di
tahun 2019 sekitar Rp 200 juta sementara yang sudah terealisasi hingga saat ini baru sekitar Rp160 juta setelah kendaraan di proyek AMNT melakukan pengujian. Masih kecilnya capaian tersebut bukan berarti pihaknya tidak bekerja, tetapi memang tingkat kesadaran masyarakatnya yang kurang. Upaya penindakan tegas dengan menyita belasan buku KIR karena tidak membayar sudah sering dilakukan. Hanya saja upaya itu tidak memberikan dampak yang baik, buktinya sudah dua bulan buku itu disita masih banyak yang tidak datang mengambilnya. Melihat kondisi tersebut, pihaknya mengaku sudah tidak memiliki cara yang lebih efekti lagi untuk menggugah kesadaran masyarakat. Padahal pengujian secara rutin kendaraan merupakan salah satu cara untuk menekan hal-hal yang tidak diinginkan saat perjalanan. “Memang yang masih menjadi masalah disini yakni tingkat kesadaran masyarakatnya yang masih kurang. Kalau dari kami segala upaya sudah kita lakukan mulai dari razia kendaraan hingga menyita buku KIRnya tidak kunjung memberikan hasil yang maskimal,” imbuhnya. Ia menambahkan, selain
masih minimnya kesadaran untuk mengurus buku KIRnya, potensi kendaraan yang bisa ditarik biaya retribusi hanya sekitar 1.200 unit kendaraan saja dengan taksiran besaran pendapatan sekitar Rp160 juta maksimalnya. Apalagi kondisinya saat ini sangat sepi pemilik kendaraan yang melakukan uji KIR. Kadang dalam sehari saja hanya satu kendaraan saja yang masuk. Jika masalah ini terus berlanjut, dikhawatirkan target sekitar Rp200 juta tidak akan terealisasi. Bahkan dari total potensi wajib KIR, hanya 50 persen saja yang rutin, sementara sisanya masih belum ada kejelasan. Pihaknya juga sudah melakukan segala upaya supaya para pemilik kendaraan wajib KIR datang untuk memperpanjang izinnya. Tetapi faktanya masih tetap saja nihil tanpa kejelasan, hal bisa menjadi acuan bahwa pemilik kendaraan di KSB tidak taat untuk uji KIR. “Segala cara sudah dilakukan untuk merealisasikan pendapatan dari uji KIR di tahun 2019 meski masih sangat jauh dari dari. Tetapi kami tidak akan menyerah dan tetap mengejar target tersrbut hingga akhir tahun anggaran,” tukasnya. (ils)
Mataram (Suara NTB) Setelah meraih tiga emas, dua perak dan dua perunggu, kontingen menembak NTB berhasil menambah perolehan medali perak di Kejurnas Menembak Sintong Panjaitan Championship di Lapangan Tembak Senayan Jakarta 22 s/d 29 September 2019. Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Kamis (26/9) kemarin mengatakan tambahan satu medali perak diraih pasangan Yuni Caturwati bersama Dewa Ayu di nomer 10 meter air pistol women team kemarin. “Alhamdulillah hari ini bertambah lagi medali untuk Perbakin NTB, yaitu medali perak yang disumbangkan oleh Yuni Caturwati bersama dengan Dewa Ayu di nomer 10 meter air pistol women team. Sehingga hasil keseluruhan medali yg telah diraih oleh Perbakin NTB sampai degan hari ini adalah 3 emas, 3 perak dan 2 perunggu,” ucapnya. Sebagaimana diketahui tiga emas sebelumnya diraih oleh Dasep Imam Suherman di nomer 300 meter Rifle Standart 3 Position, pasangan Yuni Caturwati dan Dewa Ayu Alice Denita di nomer 25 meter Sport Pistol Women Team dan di nomer 50 Meter Rifle 3 Position Wom-
en atas nama Citra berpasangan dengan Sinestesya. Selanjutnya dua perak diraih pasangan Citra Putri Budi Andini dan Sinestesya Ratu Purwadi di nomer 10 meter Air Rifle Women Team dan Bagus Soleh di nomer trap men individu. Kemudia dua perunggu diraih di nomer trap men team atas nama Bagus Soleh berpasangan dengan Mariandi serta Sinestesya di nomer individu. Lanjutnya, raihan medali NTB masih bisa bertambah pasalnya masih ada beberapa atlet yang akan bertanding hari ini. Maklum pertandin masih berlangsung hingga 29 September 2019. Ditanya soal nama-nama atlet yang akan bertanding hari ini Andik belum melihat jadwal, namun demikian ia menyatakan kontingen NTB diperkuat sebanyak 13 atlet di event itu. Belasan atlet yang memperkuat NTB di event itu adalah atlet yang sudah melampaui nilai Maksimum Qualifikasi Standar (MQS) PON. Para atlet yang sudah mengantongi tiket PON itu sengaja diturunkan di event itu untuk dievaluasi prestasinya. Hasilnya kata Andik sangat menggembirakan, bahkan Andik optimis atlet menembak dapat memberikan kontribusi medali emas di PON XX/2020. (fan)
Pemanfaatan Osamtu Semakin Tidak Jelas Taliwang (Suara NTB)Pemanfaatan keberadaan fasilitas pengolahan sampah secara terpadu (Osamtu) di TPST Desa Senayan sampai saat ini belum bisa dipastikan. Hal ini terjadi lantaran usulan pembiayaan untuk melengkapi sarana pendukung sekitar Rp1,2 miliar tidak kunjung terealisasi. Akibat kondisi tersebut saat ini lahan dengan luas 1 hektar tersebut sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian bagi warga setempat. Kepala Dinas LH KSB,
melalui Kabid Kebersihan Dedi Damhudi MK, SP, M. Si, kepada Suara NTB, Kamis (26/9) tidak menampik belum bisa beroperasinya fasilitas Osamtu bantuan dari Provinsi dengan total anggaran Rp250 juta tersebut. Hal itu terjadi karena sarana penunjang yang masih belum bisa disiapkan oleh Pemkab yang ditaksir mencapai angka Rp1,2 miliar. Baik itu untuk alat pengukur suhu sampai dengan alat untuk menghisap asap sisa pembakaran untuk dimurnikan terlebih dahulu. Parahnya lagi usulan anggaran untuk penambahan fasilitas tersebut sampai dengan saat ini tidak kunjung ada kejelasan. Pihaknya juga sudah mengusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk bisa dibantu, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian. Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan supaya lokasi Osamtu menjadi tempat pembuangan sampah wilayah utara (Seteluk dan Poto Tano) agar aksesnya tidak terlalu jauh ke desa Batu Putih. Sehingga manfaat dari bantuan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi bisa dirasakan mamfaatnya secara keseluruhan. “Karena anggarannya tidak bisa disetujui, maka Osamtu ini akan kita jadikan sebagai sarana untuk yang sifatnya penting saja. Sementara lokasinya, tetap akan kita jadikan sebagai tempat untuk pembuangan sampah wilayah utara KSB,” ungkapnya. Dia mengatakan, sebenarnya fasilitas Osamtu sempat diuji coba pemanfaatannya, tetapi rerata masyarakat Senayan menolak aktivitas tersebut. Hal tersebut terjadi lantaran asap pembakaran sampah sangat mencemari udara. Maka dari itu, Kementerian memberikan saran agar suhu pembakarannya harus di atas 800 derajat celcius supaya tak menimbulkan asap. Sementara untuk mencapai suhu tersebut butuh anggaran yang tidak sedikit karena untuk alat pengukur suhu saja dihargai Rp800 juta. Karena sangat tinggi, sampai saat ini belum ada kepastian anggaran untuk bisa menambah fasilitas tersebut. (ils)
SUARA NTB
Jumat, 27 September 2019
Halaman 12
Graha DPRD Dapat Digunakan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan gedung graha DPRD Kota Mataram diklaim murni dari aspirasi masyarakat. Pemanfaatannya dikelola oleh Sekretariat Dewan. Penggunaannya oleh masyarakat secara gratis. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengatakan, gedung itu selain digunakan untuk rapat paripurna, juga dimanfaatkan sebagai gedung serba guna oleh masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan sebagai tempat resepsi, pentas seni dan olahraga. “Tepatnya gedung rakyat,” kata Didi ditemui usai pelantikan pimpinan DPRD Kota
Mataram, Kamis (26/9). Anggaran pembangunan graha senilai Rp40 miliar. Didi menyampaikan, pengalokasikan anggaran bertahap. Tahun 2020 dianggarkan Rp20 miliar. Dan, sisanya Rp20 miliar dianggarkan kembali di APBD Perubahan. Menyoal urgensi dari pembangunan gedung ini sementara di satu sisi pembangunan rumah tahan gempa belum tuntas, Didi menegaskan, gedung ini sangat penting. Dalihnya, para wakil rakyat memperhatikan kepentingan masyarakat. Sebab, berulangkali turun ke masyarakat permasalahan gedung serbaguna untuk keg-
iatan resepsi, seni pertunjukan dan lain sebagainya sulit ditemukan. Untuk menyewa hotel masyarakat tidak memiliki uang cukup. “Ini sangat urgen,” ucapnya. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat ini dikaitkan dengan kebutuhan para wakil rakyat sebagai tempat ruang paripurna yang representatif. Pengelolaan gedung diserahkan ke sekretariat. Nantinya ada unit kerja yang menangani. Masyarakat bisa menggunakan secara gratis. “Kecuali mungkin nanti dikenakan biaya kebersihan,” cetusnya. Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma sebelumnya membenarkan, adanya
rencana pembangunan graha bagi anggota Dewan. Tetapi, itu masih dalam bentuk rancangan program yang diusulkan pimpinan DPRD ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
DIJUAL TANAH DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008 DI JUAL TANAH DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP
Kota Mataram. Kebijakan selanjutnya tidak diketahui apakah program ditempatkan di sini ataukah ke instansi teknis lainnya. (cem)
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4414 CJ NOKA/NOSIN : MHJFH111EK218339/ JFH1E-1215994 AN.HASMI BAITTI HLG D’SKTR DARI KUTA MENUJU AMPENAN HLG STNK R2 HONDA DR.5396 EC NOKA/NOSIN : MHIJM312XKK416097/ JM31E2410C93 AN.MARNI HLG DSKTR PASAR SINDU
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696 AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
q
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Jumat, 27 September 2019
RUKO - VILA - KOST
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Jumat, 27 September 2019
SUARA NTB
Halaman 14
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
Cakupan Air Bersih Cakupan air bersih terdiri dari dari dua macam yaitu cakupan air bersih perkotaan dan cakupan air bersih perdesaan. Dinas ESDM Provinsi NTB mendukung cakupan air bersih perdesaan dimana untuk tahun 2018 ditargetkan untuk dapat melayani sebanyak 255 KK sesuai dengan permintaan masyarakat yang pemenuhan akan sumber air bersih masih kurang mencukupi. Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan kontribusi cakupan air bersih perdesaan dengan membangun sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah berupa pembangunan sumur bor produksi. Pembangunan sumur bor pada 3 (tiga) lokasi di 2 (dua) Kabupaten dengan rincian sebagai berikut: a. Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 unit sumur bor yaitu masing-masing di Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra. b. Kabupaten Dompu sebanyak 2 unit sumur bor masing-masing di Desa Doro Kobo, Kecamatan Kempo dan Desa Doro Ncanga Kecamatan Pekat. Berdasarkan debit air pada masing-masing sumur bor, dapat diketahui kemampuan menyuplai air tanah dengan asumsi 85 KK/sumur bor. Sumur bor yang bisa langsung dimanfaatkan pada tahun 2018 ini berjumlah 3 unit sumur bor yang dibangun dengan pembiayaan APBD Provinsi NTB, yang seluruhnya berjenis sumur bor produksi. Dari sini dapat diasumsikan bahwa seluruh sumur bor yang telah selesai dibangun sampai dengan akhir TA.2018 dapat menyuplai air kepada 255 KK. Mendukung pengembangan Geopark sebagai salah satu tujuan wisata Peran Dinas ESDM Provinsi NTB dalam pengembangan Geopark diantaranya terlibat langsung dalam penyusunan Dozier, melakukan pengkajian keanekaragaman geologi, penentuan geosite, sosialisasi terhadap masyarakat, pemasangan signboard, papan informasi geosite, papan penunjuk arah geosite, mengikuti seminar dan acara-acara Geopark baik skala regional, nasional maupun internasional. Keseriusan dalam pengembangan Geopark di Provinsi NTB ditunjukkan dengan semakin meningkatnya anggaran dalam rangka mendukung pengembangan Geopark.
5. PARIWISATA Target akhir capaian Indikator RPJMD 2013-2018 untuk kunjungan wisatawan ke NTB sebanyak 4 juta wisatawan baik wisatawan mancanegara dan nusantara. Beberapa tahun terakhir ini sektor pariwisata NTB mengalami kemajuan yang pesat, ditandai terus meningkatnya jumlah arus kunjungan wisatawan yang telah mencapai angka 3,5 juta wisatawan di tahun 2017 Hal lain yang cukup membanggakan adalah NTB juga memperoleh penghargaan nasional dalam rangkaian Penutupan Event Pesona Khazanah Ramadhan yang dipusatkan di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center Mataram yaitu Penghargaan Takbir 1.000 Bedug yang diberikan oleh Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) pada tanggal 14 Juni 2018. Namun pada pertengahan Tahun 2018 dunia pariwisata NTB mengalami musibah yang menjadi perhatian kita bersama, hal ini disebakan karena faktor alam terjadinya bencana gempa bumi yang melanda Bumi NTB sehingga realisasi angka kunjungan tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jumlah Kunjungan wisatawan tahun 2018 sebanyak 2.812.379 orang wisatawan. Jumlah ini merupakan akumulasi dari wisatawan nusantara sebanyak 1.607.823 orang dan wisatawan mancanegara 1.204.556 orang. Angka kunjungan wisatawan tahun 2018 tidak mencapai target yang telah ditetapkan (hanya 70,30 persen) dan menurun 19,70 persen dibandingkan capaian tahun 2017. Pemulihan pasca Gempa tahun 2018 terus dilakukan dalam rangka mengembalikan pariwisata NTB yang sempat terpuruk. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata RI bersama Pemerintah Provinsi NTB dan stakeholder pariwisata serta media cetak/elektronik nasional dan internasional telah melakukan Sales Mission ke kantong-kantong pariwisata di dalam dan luar negeri.. Menghadapi situasi bencana alam yang terjadi di NTB, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih mengambil sikap sigap dengan menetapkan program kerja sebagai berikut : a) Recovery Sektor Pariwisata Pasca bencana gempa bumi dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut : - Kegiatan Trauma Healing bagi masyarakat dan pelaku wisata; - Mendorong percepatan rekondisi amenitas di kawasan terdampak gempa; - Melaksanakan upaya promosi dan publikasi untuk meyakinkan pasar di luar daerah. b) Memberikan stimulan pembangunan sarana dan prasarana dasar di beberapa destinasi terdampak gempa; c) Mengembangkan desa wisata dan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata. 6. INDUSTRI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkenal dengan keindahan alam, keanekaragaman budaya dan adat-istiadat, serta kekayaan kuliner, menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung. Luasnya pasar, baik di pulau Lombok dan Sumbawa juga mendorong para pelaku industri kreatif, untuk menghasilkan produk pakaian, tas, sepatu, dan sebagainya dengan desain-desain yang sesuai dengan trend yang sedang digemari. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat hadir dalam upaya pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah yang tersebar di seluruh Provinsi NTB dalam upaya mewujudkan masyarakat industri yang unggul dan berdayasaing. Capaian kinerja pembangunan daerah urusan instri diukur melalui indikator kinerja jumlah pendaftaran HaKi Karya Seni Budaya Daerah. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Capaian Indikator Kinerja Pendaftaran HaKi Karya Seni Budaya Daerah Tahun 2018 adalah : o Desain industri, merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, garis dan warna atau gabungan beberapa bentuk yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Tahun 2018 Desain Industri yang didaftarkan 15 produk o Merek, merupakan suatu tanda berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, ada 20 produk merek yang didaftarkan o Hak Cipta, merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pada tahun 2018 ada 15 Hak Cipta yang didaftarkan 7. PERDAGANGAN Dalam upaya membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan sehari-hari dan membantu menjaga stabilitas harga di pasar sekaligus menjamin ketersediaan stok kebutuhan sembako untuk masyarakat Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan selalu mengadakan operasi pasar rakyat. Dinas Perdagangan Provinsi NTB melalui Bidang Perdagangan Dalam Negeri telah menyalurkan 3,676 Paket Sembako yang tersebardi3(tiga)Kabupaten/KotadengannilaianggaransebesarRp.170,100,000,pada tahun 2018. Adapun Jenis bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat miskin antara lain: beras C4 super (kemasan); gula kristal (kemasan); minyak goreng (kemasan); indomie (kuah); dan tepung terigu. Penataan tempat bagi pedagang kakilima dan asongan adalah salah satu program kegiatan yang dilaksanakan yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan serta peran serta pedagang kakilima dan asongan dalam mewujudkan peningkatan ekonomi sekaligus memberikan konstribusi dalam menuntas kemiskinan. Untuk melaksanakan kegiatan penataan tempat bagi pedagang kakilima dan asongan Dinas Perdagangan pada tahun 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1,075,000,000,
Realisasi Ekpor NTB Tahun 2018, berdasarkan data penerbitan Form SKA IPSKA Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Laporan Ekspor Non SKA serta Laporan PT. Amman mineral Nusa Tenggara Total Ekspor NTB pada periode Januari s/d Desember 2018 sebesar US$ 412.255.946,650 menurun sebesar 58,67 persen atau sekitar U$$ 585.112.725,062 dibandingkan Tahun 2017sebesar US$ 997.338.671,712 karena penurunan ekspor konsentrat tembaga di sisi lain ekspor komoditi non tambang meningkat sebesar US$ 23.441.969,248 atau sekitar2.048,01 persen karena kontribusi ekspor jagung. 8. KETRANSMIGRASIAN Pada tahun 2018, Provinsi NTB telah melakukan pengiriman transmigran dengan daerah tujuan keluar dari daerah Provinsi NTB, yakni ke Provinsi Gorontalo sebanyak 5 KK = 18 jiwa dan ke Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 5 KK = 18 jiwa, dengan daerah tujuan : a) Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo UPT Sandalan sebanyak 55 Kepala Keluar (18 jiwa) yang seluruhnya berasal dari Kota Mataram b) Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat UPT Kim Rano 5 KK (18 jiwa yang berasal dari Kab. Lombok Barat 2 KK (6 jiwa) dan dari Kab. Lombok Timur 3 KK (12 jiwa) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku eksekutor urusan Ketransmigrasian dalam TA. 2018 telah melaksanakan beberapa prgram kegitan antara lain : Terlaksanana Kesepakatan Kesepakatan bersama (Mou) antara Provinsi NTB dengan Provinsi Gorontalo dan Prov. Sulawesi Barat untuk melakukan pengiriman transmigrasi, Terlaksananya Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Transmigran di KTM (pelatihan kewirausahaan) bagi 30 orang transmigran, Terlaksananya Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Transmigran di UPT Bina (pelatihan hasil pertanian) UPTD Balatmastrans bagi 60 orang transmigran, Terlaksananya Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi , izin prinsip pelepasan kawasan hutan (IPPKH) dan pengurusan penerbitan SK HPL di daerah UPT (Soripanihi SP.6 Bima, Berang lamar sumbawa, Tonggo 2 SP2 Sumbawa Barat). IV. TUGAS PEMBANTUAN Instansi yang memberikan Tugas Pembantuan (TP) kepada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2018, adalah : Kementerian Pertanian; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan oleh 2 (dua) Kementerian tersebut selanjutnya didelegasikan pada 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 memperoleh anggaran dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Lingkup Kementerian Pertanian yaitu sebesar Rp. 17,491,412,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17,293,622,302 (98.87%) dan realisasi fisik sebesar 100% yang tertuang dalam 2 (dua) Program Utama yaitu : 1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat bersumber dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.662.412.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.472.977.30 atau 98,79% dan realisasi fisik sebesar 100%. 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dari Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.829.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.820.645.000 atau 99,54% dan realisasi fisik sebesar 100%. Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 memperoleh anggaran dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Lingkup Kementerian Pertanian yaitu sebesar Rp. 402,355,201,400.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 379,448,707,741.- (94.31%) dan realisasi fisik sebesar 93,00% yang tertuang dalam 4 (empat) Program Utama yaitu : 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian bersumber dari Ditjen Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.713.560.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.739.740.465 atau 98,04% dan realisasi fisik sebesar 100%. Dari target kinerja kegiatan a) Penggolahan Air Irigasi Untuk Pertanian : rehab jaringan irigasim tersier seluas 5.100 ha terealisasi seluas 5.100 ha, b) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian : penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen sebanyak 2.180 unit dapat terealisasi sebanyak 2.180 unit, c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian : Layanan dukungan manajemen eselon I dengan target 12 layanan tercapai sebanyak 12 layanan, d) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dengan target 10 layanan operasional Pengawasan Pupuk subsidi terealisasi sebanyak 10 layanan, e) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian : untuk Layanan dan pembinaan kegiatan pembiayaan Pertanian ditargetkan 12 layanan juga tercapoai sebanyak 12 layanan. 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan bersumber dari Ditjen Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 287.096.064.400 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 277.319.919.032 atau 96,59% dan realisasi fisik sebesar 97,00%. Dari target kinerja kegiatan a) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi : Fasilitas penerapan budidaya kedelai dari target 39.143 Ha terealisasi sebanyak 39.143 Ha, b) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia : Fasilitas penerapan budidaya padi dari target 75.420 Ha terealisasi 75.420 Ha, c) Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya : Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung hibrida varietas umum 2 dari target 291.150 Ha tercapai realisasi juga seluas 291.150 Ha, d) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan : Fasilitas Desa Mandiri Benih dengan target 30 unit terealisasi 30 unit, e) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen tanaman pangan 3) Program Peningkatan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan bersumber dari Direktorat Jenderal Hortikultura dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.014.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.708.682.382 atau 93,48% dan realisasi fisik sebesar 95,00%. Dari target kinerja kegiatan a) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat : Kawasan Bawang Merah dari target 85 ha teralisasi juga 85 ha, b) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura : Benih Buah Lainnya dikabupaten Lobar, Loteng dan KLU target sebanyak 70.000 Batang terealisasi sebanyak 70.000 batang (benih manggis 45.000 batang dan benih pisang 15.000 batang dalam refocusing), c) Peningkatan Usaha Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura :layanan dukungan manajemen eselon I dengan target dan realisasi sebanyak 1 layanan; 4) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan bersumber dari Direktorat Jenderal Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.531.577.000hinggaakhirdesember2018terealisasisebesarRp.34.680.365.862 atau 76,17% sedangkan realisasi fisik mencapai 80,00%. Dari 6 kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar ditargetkan Pengembangan tanaman Kakao seluas 200 ha dan terealisasi seluas 200 ha, b) Dukungan Perlindungan Perkebunan menargetkan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Kakao di Lombok Utara seluas 275 ha terealisasi seluas 275 ha, c) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan : Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 target dan realisasi sebanyak 12 bulan, d) Pengembangan tanaman semusim dan rempah : Pengembangan Tanaman Tebu ditargetkan seluas 2.150 H dan terealisasi seluas 1.395,75 ha, e) Dukungan pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan : Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan target 3 Kelompok Tani (KT) terealisasi juga 3 KT, f) Dukungan Pembenihan Tanaman Perkebunan ditargetkan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan seluas 245 ha terealisasi 245 ha. Dinas Pekerjaan Umum Dasar Hukumnya adalah PP. No 7 tahun 2008 dan dijabarkan kedalam SKPD (Tugas Pembantuan) Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air dan BidangBinaMarga.InstansipemberitugasadalahKementerianPekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga dengan sumber dana APBN.
Pada tahun 2018, alokasi anggaran Tugas Pembantuan urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 26.773.641.000,-. Sampai akhir tahun anggaran realisasi keuangan mencapai 99,73 persen atau Rp. 26.701.791.050,- dan realisasi fisik mencapai 99,75 persen. Tugas Pembantuan Tahun 2018 terdiri dari 2 program pokok dan 2 kegiatan utama, dengan pencapaian kinerja sebagai berikut Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1) Program Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan bersumber dari Direktorat Jenderal Bina Marga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.497.041.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.455.143.050 atau 99,73% dan realisasi fisik sebesar 100%. Dari target kinerja kegiatan a) Rekonstruksi/ Peningkatan Struktur Jalan DR Sudjono (4 lajur)Mataram dari target 2,26 km terealisasi sebesar 2.26 km 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya bersumber dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.276.600.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.246.648.000 atau 99,71%. Realisasi fisik sebesar 100% Dari target kegiatan Balai PSDAH Wilayah Sungai Pulau Lombok : Panjang saluran dan bangunannya dipelihara rutin sepanjang 629,31 Km/11 DI terealisasi sepanjang 629,31 Km/11 DI dan untuk Balai PSDAH Wilayah Sungai Pu Sumbawa dari target sepanjang 408,19 Km/5 DI terealisasi sepanjang 408,19 Km/5 DI. V.PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A.Kerjasama Antar Daerah Terselenggaranya Peningkatan Kerjasama yang meliputi : (1) Perjanjian Kerjasama Antar Daerah yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2018 sebanyak 16 Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerjasama Antar Daerah yang baru disepakati di tahun 2018 sejumlah 6 perjanjian kerjasama. (2) Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2018 berjumlah 26 perjanjian kerjasama, sedangkan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga atau Lembaga Internasional baru sebanyak 8 perjanjian kerjasama. B.Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan di Provinsi NTB pada Tahun 2018 diarahkan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Hal ini diwujudkan melalui kegiatankegiatan : (1) Koordinasi perencanaan pembangunan; (2) Koordinasi teknis pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum; (3) Koordinasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum; (4) Lain-lain Koordinasi. C. Pembinaan Batas Wilayah
Kebijakan pembinaan batas wilayah Tahun 2018, diarahkan untuk mewujudkan batas wilayah daerah secara pasti di lapangan baik dari aspek yuridis maupun aspek fisik, melalui Program Peningkatan Tertib Wilayah Administrasi Pemerintahan, meliputi kegiatan: i. Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Kabupaten/Kota; ii. Perapatan pilar batas (Perapatan pilar batas untuk tahun 2018 hanya bisa dilaksanakan pada satu segmen batas saja yaitu antara Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat); dan iii.Monitoring dan Evaluasi Batas Daerah Kabupaten/Kota. (Segmen batas antara Kabupaten Sumbawa dengan Sumbawa Barat; Segmen batas antara Kabupaten Bima dan Kota Bima; Segmen batas antara Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu; Segmen batas antara Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara; dan Segmen batas antara Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah) D.Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Bencana alam pada tahun 2018 menjadi kejadian yang cukup meresahkan masyarakat, karena selain tidak dapat diprediksi ruang dan waktunya juga sering menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Untuk menanggulangi bencana yang terjadi Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan upaya-upaya antara lain sebagai berikut : (1) Memberikan bantuan ketika dan pasca bencana; (2) penanganan pemulihan mental korban bencana; (3) Koordinasi penaggulangan bencana dengan instansi terkait; (4) Penanganan masalah strategis cepat tanggap darurat; (5)pemberian bahan bantuan berupa sandang, pangan dan bahan bangunan. Bencana yang terjadi sepanjang tahun 2018 di provinsi NTB : 1) Banjir Bandang terjadi tanggal 1 Maret 2018 di Kab. Lombok Timur, di Kab. Bima terjadi 2 kali banjir bandang yaitu pada tanggal 18 Maret 2018 yang menyebabkan 50 unit rumah terendam dan 50 KK (200 jiwa) terdampak dan pada tanggal 6 Desember 2018 yang menyebabkan 1.818 KK (6.698 jiwa) terdampak . 2) Terjadinya gempa bumi sebanyak 3 (tiga) kali dengan kekuatan 6,4 SR keatas, yaitu : - Di Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 29 Juli 2018, 6,4 SR menyebabkan 4.336 unit rumah rusak berat, 2.579 unit rumh rusak sedang, 6.296 unit rumah rusak ringan, 120 unit fasilitas sosial dan fasilitas umum, 37 unit kios, 22 korban jiwa, 222 luka berat, 202 luka ringan, 10.170 jiwa mengungsi; - Di Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 5 Agustus 2018 (7,0 SR); dan - Di Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 19 Agustus 2018 (6,9 SR) dengan daerah terdampak : Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, menyebabkan 61.129 unit rumah rusak berat, 17.010 unit rumah rusak sedang, 51.997 rumah rusak ringan. 1.371 fasilitas peribadatan, 115 fasilitas kesehatan, 1.580 fasilitas pendidikan, 520 jembatan, 392 meter tanggul 1.541 kios, 554 korban jiwa, 298 luka berat, 964 luka ringan dan 431.416 jiwa mengungsi. E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Perkembangan kriminalitas yang terjadi di Tahun 2018 secara garis besar masih mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2017. Beberapa kasus seperti curat, pemerkosaan, anirat, senpi/handak dan pencurian kayu memang terjadi penurunan, tetapi sebagian besar cenderung terjadi peningkatan, seperti kasus Curanmor, Curas, kebakaran, pembunuhan, Narkoba, Uang Palsu dan judi. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan kondisi dimaksud, diperlukan suatu upaya yang serius dari pemerintah antara lain dalam bentuk sosialisasi, pendekatan Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat lainnya serta melakukan penindakan secara tegas dan melakukan proses hukum. VI. P E N U T U P Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini merupakan ihtisar atau ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 yang telah disampaikan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu yang lalu. Secara menyeluruh penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras Aparatur Pemerintahan Daerah, stakeholder dan segenap masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan permasalahan yang belum dapat ditangani secara optimal. Untuk itu, peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan yang positif dalam upaya penyempurnaan strategi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah, sangat diharapkan demi mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang semakin sejahtera. Atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, dengan tulus saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Mataram, Mei 2019. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., M.Sc
RAGAM
SUARA NTB Jumat, 27 September 2019
Disita Dokumen Terkait Proyek Rusun dan Rusus Dari Hal. 1 ‘’Penggeledahan ini untuk mencari barang bukti tambahan. Untuk kepentingan penyidikan,’’ kata Joko di sela penggeledahan. Seperti diberitakan sebelumnya, setoran fee proyek yang berujung OTT itu diduga terkait Rusun Ponpes Modern AlKahfi Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Proyek itu sedang dalam pengerjaan. Sementara dokumen yang disita itu terkait sejumlah proyek Rusun dan Rusus yang ditender SNVT PP Provinsi NTB tahun anggaran 2019. Antara lain, Rusun Ponpes Ulil Albab di Desa Perian, Montong Gading, Lombok Timur senilai Rp3,48 miliar dikerjakan CV CB. Rusun Ponpes Al-Madina di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dikerjakan PT. PTU nilai kontrak Rp 2,351 miliar. Paket proyek Rusus di Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima dikerjakan CV RM dengan kontrak Rp5,49 miliar. CV ST mengerjakan Rusus di Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa dengan kontrak Rp4,55 miliar. Kemudian CV KK menda-
patkan kontrak Rp 4,617 miliar untuk mengerjakan Rusus di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Timur. Proyek Rukus di Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp2,97 miliar. Proyek tersebut dikerjakan CV SRA. Terakhir, proyek Rusun Ponpes Modern Al-Kahfi Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa dikerjakan CV JU dengan kontrak Rp3,49 miliar. Setoran sebesar Rp100 juta diduga diserahkan rekanan kepada BR. Uang itu diduga sebagai salah satu syarat tidak tertulis untuk pencairan termin. Kapolres Mataram, AKBP H Syaiful Alam sebelumnya menjelaskan bahwa uang tunai itu sudah disita. ‘’Yang bersangkutan (BR), yang diamankan ini diduga meminta imbalan dari proyek antara lima sampai 10 persen,’’ bebernya. Saat ini, penyidik Unit Reskrim masih memeriksa intensif BR. Satu saksi lainnya, PPK Rusun dan Rusus, HR yang menjadi saksi akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan. (why)
’’Mindset’’ Birokrat Jadi Kendala Dari Hal. 1 ungkap Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/ 9) kemarin. “Kita ingin ubah dari birokrat dilayani menjadi birokrat melayani masyarakat,’’ tegasnya. Selama ini, sambung orang nomor satu di Lotim ini menyebut, para ASN bekerja kurang inisiatif dan kurang inovatif. Belum tampak ada inisiatif dan inovasi sendiri dari para pimpinan OPD. ‘’Belum ada inovasi yang bisa dikerjakan sendiri,’’ imbuhnya. Harapannya, adanya pergantian dan regenerasi yang sudah dilakukan mulai dari eselon II, III dan IV ke depan bisa bekerja lebih baik. Pada fase kepemimpinan tahun kedua, ketiga dan keempat bisa berpacu dengan waktu agar bisa tidak terjadi seperti sebelumnya. Bupati Sukiman mengaku ia merasa terlambat dalam melakukan pengawasan dan kontrol para pembantunya tersebut. Akibatnya, sejumlah program strategis yang dicanangkan pada tahun pertama ini banyak yang tidak dilaksanakan secara maksimal. Semestinya, jika APBD sudah diketok pada bulan Desember, maka sudah seharusnya para pimpinan OPD, Kepala Dinas dan Kepala Badan ini langsung bisa melaksanakan program. Bulan Januari direncanakan dan Maret sudah bisa bekerja. Keterlambatan mengeksekusi anggaran ungkap bupati juga dilihat karena terjadi kendala psikologis para pimpinan OPD sebelumnya. Dimana akibat keterlambatan melantik para pejabat membuat banyak yang raguragu bertindak. ‘’Jadi kendala, ada pejabat ragu-ragu bertindak, ada Plt merasa kewenangan terbatas,’’ urainya. Saat ini, semua persoalan struktur organisasi di tingkat birokrat Lotim ini sudah teratasi. Sudah tidak ada Plt. Harapan bupati, kendala psikologis awal tahun 2019
tidak dijumpai 2020. Dengan demikian, akselerasi pembangunan bisa dilakukan dan bisa lebih baik. Problem terparah yang sangat disayangkan bupati adalah, tidak saja tertunda pelaksanaan programnya namun juga ada yang dibatalkan. Sebesar Rp 49 miliar dana pusat batal dilaksanakan karena ketidaksiapan OPD dalam mengeksekusi. ‘’Siapa yang tidak sedih, Rp 49 miliar itu uang yang tidak sedikit,’’ sebutnya. Persoalan tersebut kata bupati, ia ketahui setelah dicabut oleh pemerintah pusat. Kejadian batalnya penggunaan dana itu diingatkannya tidak boleh terjadi lagi. Bupati juga berharap dalam melakukan belanja pembangunan ini, tidak boleh ada yang molor pengerjaannya. Pertengahan tahun minimal sudah 50 persen daya serapnya, sepertiga tahun harus 70 persen. Sehingga Desember tidak ada pekerjaan yang belum tuntas. Semua harus 100 persen. Kondisi saat ini, baru mencapai rata-rata 56 persen. Padahal sudah memasuki bulan September yang seharusnya sudah tembus 75 persen. Alasan dari para pimpinan OPD, untuk fisiknya sudah dikerjakan tinggal realisasi keuangan. ‘’Mudah-mudahan sesuai dengan target,’’ harapnya. Memperingati satu tahun kepemimpinannya bersama H Rumaksi, Lotim menggelar dzikir dan doa pada Kamis malam. Dzikir dan doa ini kata bupati bertujuan untuk mensyukuri sudah satu tahun pasangan Sukma sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lotim. ‘’Dzikir dan doa memohon kepada Allah SWT,supaya periode selanjutnya mudah-mudahan bisa berjalan dengan aman dan lancar dan suksesnya visi misi Lotim, adil, sejahtera dan aman,’’ harapnya. (rus)
Tawarkan Lima Proyek Besar Dari Hal. 1 ‘’Saya menuju Hunan China mengikuti seminar perdagangan dan investasi dunia. Banyak potensi dan peluang investasi di NTB yang bisa kita tawarkan,’’ kata Gita dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (26/9) siang. Ia menyebutkan, beberapa proyek besar yang akan ditawarkan kepada investor dunia. Antara lain peluang investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Global Hub Kayangan, Samota, Kawasan Industri Sumbawa Barat dan kawasan Sape - Komodo - Sangiang (Sakosa) di Bima. Selain itu, Gita juga mengatakan akan menawarkan peluang dan potensi investasi di sektor komoditas unggulan daerah. ‘’Itu akan saya presentasikan. Acaranya selama empat hari di China,’’ terangnya. Pengembangan KEK Mandalika menjadi salah satu destinasi super prioritas di Indonesia. Pemerintah sedang giatgiatnya membangun infrastruktur dasar, baik bandara, pelabuhan maupun akses jalan menuju KEK Mandalika. Apalagi, pada 2021 mendatang, Mandalika menjadi tuan rumah pelaksanaan balap MotoGP. Sejak beberapa tahun terakhir, sudah mulai dibangun sejumlah hotel berbintang di
kawasan tersebut. Kemudian untuk Global Hub Kayangan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan investor asal Korea, Sungdong Industry Holding akan merelokasi industri galangan kapal ke Global Hub Kayangan. Mereka berencana akan berinvestasi sebesar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp14 triliun. Investor tersebut akan membangun kota baru dan industri galangan kapal di Bandar Kayangan pada lahan seluas 1.000 hektare. Kemudian untuk kawasan industri Sumbawa Barat, PT. AMNT akan membangun pabrik smelter. Rencananya, AMNT akan memulai pembangunan pabrik pemurnian emas dan tembaga tersebut pada awal 2020 mendatang. Kehadiran pabrik smelter, akan mendorong industri turunan lainnya seperti pabrik pupuk, semen, kabel dan lainnya. Sedangkan untuk kawasan Samota dan Sakosa cukup potensial untuk pengembangan pariwisata dan industri perikanan tangkap. (nas)
Halaman 15
Unjukrasa Ricuh, Tiga Orang Diamankan Mataram (Suara NTB) Unjukrasa ribuan mahasiswa di Gedung DPRD NTB Rabu (26/9) kemarin berlangsung ricuh. Setidaknya tiga kali terjadi bentrokan dengan aparat. Tiga orang diamankan karena diduga sebagai provokator. Aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak pengesahan RUU KUHP dan UU KPK, awalnya berlangsung damai. Mahasiswa dengan tuntutannya, meminta DPR RI membatalkan Rancangan KUHP. Mereka juga mendesak Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perpu Pengganti UU (Perpu) KPK untuk mengganti UU KPK yang sudah disahkan dewan. Pantauan Suara NTB aksi demonstrasi mahasiswa dimulai sejak pukul 09.00 Wita itu awalnya berjalan tertib. Mereka menggelar demonstrasi dengan memadati ruas Jalan Udayana. Bahkan sekitar pukul 10.30 Wita, masa aksi sempat ditemui oleh sejumlah Pimpinan Sementara DPRD NTB yang didampingi oleh sejumlah anggota. Namun dialog antara pihak wakil rakyat dengan masa aksi tersebut tidak berlangsung lama, lantaran ada upaya provokasi dengan melemparkan sejumlah botol plastik bekas minuman ke arah para anggota dewan. Melihat situasi tersebut, akhirnya pihak aparat keamanan dari kepolisian kemudian menyarankan kepada Pimpinan DPRD untuk kembali ke dalam gedung, dan dialog akan dilakukan di dalam gedung. Namun dialog yang berlangsung di dalam ruangan Pimpinan DPRD NTB tersebut tidak memuaskan. Seh-
ingga perwakilan massa aksi kemudian memilih tidak melanjutkan dialog dengan Pimpinan DPRD. Massa kembali bergabung ke dalam barisan aksi. Tidak lama kemudian situasi mulai tidak terkendali. Massa berusaha masuk dengan menerobos barisan penjagaan di pintu masuk. Bentrok fisik antarmahasiswa dengan aparat keamanan tak terhindarkan. Lemparan batu dari arah kerumunan massa menghujani aparat. Dalam situasi anarkis tersebut, pihak kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata ke tengah - tengah kerumunan massa. Masa pun kocar kacir berlarian untuk menghindari tembakan gas air mata. Mereka masuk ke sejumlah gedung pemerintah yang ada di seberang Gedung Dewan. Kericuhan kedua terjadi sekitar 15.00 Wita. Tidak jelas sumber pemicunya. Ketika itu mahasiswa hendak berdialog dengan aparat untuk hearing ke ruang pimpinan sidang. Tembakan gas air mata terlontar ke arah kerumunan hingga membuat mahasiswa kocar kacir. Asap dari gas air mata menyebar menyebabkan mata mahasiswa bahkan aparat, termasuk jurnalis perih. Puluhan mahasiswi yang terjebak dalam kepulan gas air mata satu per satu ambruk pingsan. Mereka dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Tercatat sekitar 60 mahasiswi pingsan dan mendapat perawatan medis. Kericuhan mereda setelah masing-masing pihak sudah
menahan diri. Aparat kembali ke barisannya, sementara mahasiswa terkonsentrasi di sekitar lokasi. Bentrok kembali pecah sekitar pukul 16.30 Wita, aparat menembahkkan gas air mata ke kerumunan massa. Lemparan batu bertubi-tubi mengarah ke aparat kepolisian. Petugas pun memukul mundur hingga beberapa ratus meter. Sekitar 10 menit kemudian, aparat dengan pendekatan persuasif menenangkan mahasiswa. Saat itu lah satu per satu oknum pemuda terduga provokator diciduk satu per satu. Setidaknya ada tiga orang dijemput dari kerumunan massa. Terlihat ketiganya tak bisa berkutik ketika diamankan aparat dan diamankan ke dalam gedung DPRD NTB. Kapolda NTB Irjen Pol. Nana Sudjana menyayangkan kericuhan yang pecah melibatkan personelnya dengan mahasiswa. Ia menduga ada provokator yang berusaha memperkeruh situasi. ‘’Para provokator kita cari, saya sudah minta anggota menyelidiki,’’ tegasnya. Sebenarnya kericuhan tidak akan terjadi jika mahasiswa mengendalikan diri. Pihaknya sudah berusaha memfasilitasi pertemuan kedua pihak, namun seluruh mahasiswa memaksa masuk. “Kan tidak bisa, karena ini pertaruhan buat saya. Dalam jarak 100 meter tidak boleh masuk, karena ini objek vital yang kami harus amankan,” tegas Kapolda. Mengenai langkah penindakan yang dilakukan kepada mahasiswa, menurut Kapolda tidak berlebihan karena sudah
Terobosan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB
Rancang Perpustakaan Inklusi Berbasis Sosial Selong (Suara NTB) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB saat ini terus melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan budaya membaca masyarakat yang berimplikasi terhadap kesejahteraannya. Salah satu program yang dirancang saat ini berupa Perpustakaan Inklusi Berbasis Sosial yang akan di-launching, Jumat (27/9) hari ini di Perpustakaan Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur. Kepada Suara NTB, Kamis (26/9), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM, mengatakan bahwa Perpustakaan bukan gudang buku, bukan hanya tempat membaca. Melainkan yang diinginkan ke depan, melakukan revitalisasi Perpustakaan dengan menjadikan Perpustakaan sebagai tempat bertemunya masyarakat. Sehingga saat ini dirancang Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Artinya keberadaan Perpustakaan menjadi wadah kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dapat dimulai dari Perpustakaan. Maka dari itu katanya, dari sejumlah desa di NTB akan di-launching Perpustakaan
Dari komunikasi yang dilakukan, gubernur mendapatkan gambaran bahwa secara umum, aksi demonstrasi yang terjadi di NTB, berlangsung dalam suasana yang relatif terkendali. Kondisi daerah NTB, menurutnya juga masih sangat terjaga. “Meskipun ada demo di sejumlah tempat, tapi kehidupan sosialekonomi kita masih tetap berlangsung, tidak ada gangguan yang berarti,” ujar gubernur yang akrab disapa Dr.Zul ini. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah, gubernur juga telah menghimpun poin-poin aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa ke DPRD NTB. Menurutnya, aspirasi mahasiswa dan elemen masyarakat di NTB ini telah diteruskan ke pemerintah untuk dijadikan pertimbangan dalam menyikapi keadaan nasional.
serta Polres Lombok Utara dan Polres Lombok Tengah. Satu SSK anggota TNI juga diterjunkan untuk pengamanan berlapis. Aksi ala anak anak milenial tidak hanya di Jakarta dan beberapa daerah lain. Potret sama terlihat saat demo di depan gedung DPRD NTB. Mahasiswa menyampaikan pesan kritis dengan narasi yang jenaka. Semakin sore jumlah mahasiswa semakin berkurang. Sebagian besar, terutama mahasiswi memilih pulang. Apalagi pihak kepolisian memberi peringatan agar aksi dihentikan pada pukul 18.00 Wita, jika tidak akan dibubarkan paksa. Peserta aksi pun berangsur angsur bubar dan meninggalkan Gedung DPRD. (ars/ndi)
OTT Proyek Rusun Didampingi TP4D Dari Hal. 1 Kepala Seksi (Kasi) TP4D pada Bidang Intelijen, Erwin Indrapraja, SH.,MH melalui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan itu. Menurut Dedi, proyek itu jelang pelaksanaan setelah tuntas lelang. Namun Dedi mengaku belum tahu persis kronologi terjaringnya oknum pejabat Satuan Kerja Non Vertical Tertentu (SNVT) Penyedia Perumahan (PP) Kementerian PUPR wilayah NTB dalam OTT itu. ‘’Saya belum tahu informasi lebih lanjut. Coba nanti saya cek dulu dan rapatkan dengan tim,’’ kata Dedi, Kamis (26/9) kemarin. Namun dari informasi awal, yang diamankan sementara adalah pejabat Kepala Satker BR dan panitia lelang proyek untuk tujuh unit Rusun itu. Rabu (25/9), penyidik Polres Mataram menjaring Kepala SNVT Penyedia Perumahan Kementerian PUPR wilayah NTB berinisial BR dalam operasi tangkap tangan (OTT). BR di-
tangkap usai menerima uang sebesar Rp 100 juta di kantornya dan rekanan yang diduga pemenang tender proyek Rusun. Meski ada OTT, dipastikan tidak akan mempengaruhi proses pendampingan. Sejalan dengan itu, uang dugaan pemerasan bersumber dari fee proyek Rusun yang jadi materi OTT tersebut tidak ada pengaruhnya dengan pendampingan. ‘’Yang jelas OTT tersebut tidak ada hubungan dengan TP4D dan ini di luar sepengetahuan TP4D,’’ jelas Dedi. Erwin Indrapraja menambahkan, proyek Satker SNVT yang sudah jadi objek OTT tersebut akan jadi bahan evaluasi pihaknya. Apakah indikasi permainan fee pada tujuh paket proyek tidak mempengaruhi kualitas pekerjaan? Erwin mengaku belum bisa menjawab. ‘’Nanti kita evaluasi dengan tim dulu,’’ jawabnya. Bersama tim, ia akan mengkaji dan mengevaluasi dampak OTT tersebut pada pelaksanaan proyek yang tersebar di tujuh daerah ini. (ars)
Inkubator Bisnis Teknologi dan Inovasi Unram Diresmikan Dari Hal. 1
Berbasis Inklusi Sosial pertama di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dipilihnya Desa Rempung karena desa ini sudah menjadi juara I lomba Perpusdes tingkat nasional. Selain itu, keberadaan Perpusdes Rempung sudah mengarah kepada Perpustakaan Inklusi Sosial dengan hadirnya kegiatan masyarakat. ‘’Besok, (hari ini, red) kita akan launching Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pertama di NTB yakni di Desa Rempung,’’ terangnya. Untuk itu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB pada minggu depan menantang Perpusdes Rempung untuk berkegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan menumbuhkan budaya baca masyarakat. Dukungan pemerintah penuh sehingga ke depan diharapkan lahir Perpustakaan desa yang berbasis inklusi sosial. ‘’Perpustakaan inklusi sosial itu memiliki kegiatan berdasarkan informasi yang didapat dari Perpustakaan dan diiplementasikan serta dilakukan pelatihan,’’ ujarnya. Misalnya adanya masyarakat yang sukses menanam cabai dari hasil membaca buku di Perpustakaan dan beberapa dampak positif lainnya. Untuk itu pada tahun 2021, ditargetkan masing-masing kecamatan di NTB memiliki Perpustakaan desa minimal satu desa berbasis inklusi sosial. ‘’Intinya ke depan Perpustakaan berperan mengentaskan kemiskinan,’’ tandasnya. (yon)
Gubernur Serukan Jaga Kondusivitas Daerah Dari Hal. 1
sesuai prosedur. Tembakan gas air mata dan semprotan water cannon adalah salah satu upaya menghalau massa. Kapolres Mataram, AKBP, Saiful Alam yang dikonfirmasi Suara NTB saat memantau jalannyaaksi menyayangkansituasiitu. “Demonstrasi harus berjalan dengan tertib dan damai sehingga aspirasi mahasiswa ini dapat diterima dengan baik. Kami berharap bisa saling menjaga dan tidak mudah terpancing. Karena tugas kami adalah memelihara kamtibmas serta mengayomi dan melindungi masyarakat,” ujar Kapolres. Dalam pengamanan aksi itu, pihaknya menurunkan 1.000 personel dibantu Direktorat Sabhara dan Sat Brimob Polda NTB,
Sebagai sosok yang pernah memimpin Senat Mahasiswa Universitas Indonesia, Dr. Zul mengapresiasi apa yang disampaikan mahasiswa sebagai inisiator demonstrasi ini. Ia menegaskan, gerakan mahasiswa merupakan gerakan intelektual yang memiliki integritas dan idealisme yang teruji. ‘’Karena itu, kita berharap ciri khas ini tecermin dalam aksi di lapangan. Silakan menyampaikan aspirasi, tapi jauhi cara-cara penyampaian aspirasi yang menghinakan orang lain, merusak fasilitas umum, atau sampai menciderai orang lain,’’ tegasnya. Kepada masyarakat NTB secara umum, gubernur juga menyerukan agar tidak melakukan perbuatan yang bisa menciderai kerukunan dan kondusivitas daerah. Khususnya, dalam menyikapi merebaknya berbagai jenis informasi seputar aksi dan
demonstrasi dalam beberapa hari belakangan. “Kepada semua warga, ayo kita bijak dalam mencerna informasi. Apapun informasi yang kita terima, jangan ditelan mentah-mentah. Jangan buruburu disebarkan. Cek dulu kebenarannya. Jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarluaskan informasi yang justru mengakibatkan kebahagiaan dan kenyamanan hidup bersama jadi rusak,’’ ujarnya. Dr.Zul menegaskan, saat ini NTB sedang bangkit untuk menyongsong banyak pekerjaan besar. Menurutnya, situasi ini membutuhkan energi dan dukungan dari berbagai pihak. ‘’Kalau ada energi yang lebih, mari kita pakai untuk berkontribusi pada terciptanya kebaikan bersama. Jangan dicurahkan untuk saling menyebarkan kebencian, apalagi permusuhan,’’ pungkas gubernur. (*)
hasil riset perguruan tinggi. saat ini kubiNov memiliki dua tenant binaan inwall dan 15 calon tenant yang telah melalui proses seleksi dan rekrutmen. ‘’Visi kita adalah inkubator yang unggul di bidang agro bisnis untuk penciptaan dan pengembangan pengusaha pemula. Kenapa agro bisnis? Karena itulah keunggulan Unram. Tahun 2025 target kami akan banyak lahir start up untuk mendukung pembangunan ekonomi,’’ paparnya. Saat ini yang diharapkan adalah dukungan dari semua stakeholders. Dari pemerintah pusat, maupun daerah. Ke depan kubiNov Unram ini ingin mandiri. Karenanya butuh gedung yang refresentatif untuk melakukan inkubasi. kubiNov Unram ini menurut Lalu Edy telah mendapat pengakuan. Diantaranya dari Kementerian Koperasi dan UKM. Dibuktikan dengan dukungan pendanaan untuk pelatihanpelatihan dan seleksi tenant. Lalu pengakuan dari Markplus Jakarta yang akan memberikan penghargaan kubiNov Unram sebagai salah satu inkubator di Indonesia Timur. Sebelumnya, Rektor Unram, Prof. Dr. Lalu Husni, SH, M. Hum menjelaskan, Unram telah banyak menghasilkan produk produk inovasi dari risert – risert yang telah banyak dilakukan. Mulai dari madu trigona, beras analog, pupuk dari limbah rumput laut, bibit kentang bersertifikat, alat sampah. Kemudian pupuk, pengering gabah vertical, pelet, vaksin, bahan bakar dan lainnya. Untuk itulah, guna memberikan nilai tambah bagi produk inovasi ini, diperlukan incubator bisnis teknologi untuk mempercepat perkembangan strat up. Karena itu, penting menurutnya akademisi, pebisnis, pemerintah berkolaborasi. ‘’Kami sangat perlu dukungan dari Kemensristedikti, gubernur, pengusaha dan mitra perbankan. Agar inkubator ini bisa berkembang se-
bagaimana mestinya agar bermanfaat bagi daerah, masyarakat bangsa dan negara,’’ harap L. Husni. Semenatara, Sekda NTB, Dr.Ir.H. Iswandi, M.Si mewakili gubernur dan pemerintah daerah memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Unram yang telah menggagas kubiNov. Menurutnya, kubiNov sangat strategis mendukung program jangka menengah Provinsi NTB. Ada enam program strategis yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Diantaranya adalah industrialsiasi. Terutama pada sektorsektor potensial, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan. Hasil hutan dan kesehatan (obat-obatan). Pemprov NTB mulai membangun Sain Tecknologi Industry Park (STIP). Di STIP inilah, nantinya semua teknologi yang sudah dihasilkan oleh berbagai perguruan tinggi atau peneliti yang ada di NTB diharapkan dapat terwujud. ‘’STIP ini adalah fasilitas yang disiapkan berupa lahan utuk memfasilitasi para inovator mewujudkan industrialisasi. Disinilah letak relevannya kegiatan incubator bisnis ini,’’ ujarnya. Program industrialisasi pemerintah provinsi ini, kata Sekda tentu sangat mengharapan dukungan dari para peneliti dan perguruan tinggi, terutama Unram. ‘’Karena itu, Pemprov sangat menyambut baik kegiatan ini dan berharap dapat bekerjasama,’’ demikian Sekda. Sementara dari Pejabat Kemenristekdikti, Dr. Ferry Ramadhan menyebut ada 25 inkubator bisnis di NTB. Dua diantaranya mendapatkan kehormatan dari Kemenristekdikti, yaitu inkubator bisnis Unram dan STP Sumbawa. Kemenristekdikti juga menyediakan fasilitas pendanaan bagi penguatan kelembagaan. Diharapkan incubator bisnis Unram ini akan mampu membina dan mengembangkan UKM yang ada di NTB.(bul/*)
Investor China Tertarik Investasi Proyek Jembatan Lombok - Sumbawa Dari Hal. 1 Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) siap menjamin pembiayaan proyek jembatan Lombok - Sumbawa. Apabila ada investor yang berminat, PII akan mendukung pembiayaan jembatan yang akan menghubungan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut. “Jembatan Lombok - Sumbawa salah satunya yang dibahas dan ditawarkan ke PII. Respons mereka sangat positif,” kata Azhar. Namun, bentuk investasinya
perlu dikaji lebih mendalam. Apakah bentuknya investasi cepat atau lambat. Kalau memungkinkan, jembatan Lombok - Sumbawa adalah jalan tol. ‘’Tetapi itu nanti akan dikaji analisis FS-nya lebih mendalam. Jembatan Lombok Sumbawa ini masih rencana. Kalau ada investor yang mau, nanti mereka (PII) langsung melakukan kajian,’’ jelas Azhar. Jika ada investor yang berminat membangun jembatan Lombok - Sumbawa, PII akan melakukan kajiannya. Baik FS maupun Detailed Engineering Design (DED). ‘’Jadi daerah hanya memandu saja. Sudah kita tawarkan, PII siap membantu kalau ada investor
yang berminat,’’ tandasnya. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengungkapkan, sesuai hasil pra studi kelayakan atau pre-FS yang dilakukan konsultan dari Korea, biaya untuk konstruksi pembangunan jembatan sebesar Rp850 miliar sampai Rp1 triliun per Km. Artinya, dengan panjang jembatan 16,5 km, total biaya konstruksi paling sedikit Rp16,5 triliun. Jika ditambah dengan asesorisnya, maka butuh biaya sekitar Rp20 triliun. Bagi pemerintah provinsi, kata Ridwan, akan memastikan kelayakannya secara
ekonomi. Menurut perhitungan dengan investasi sebesar itu, akan kembali modal sekitar 20 tahun. Ketika itu layak secara teknis dan ekonomis juga akan dilihat dari aspek lingkungan. Menurutnya, setelah studi kelayakan tuntas dilakukan, maka proposalnya dapat diajukan ke pemerintah pusat dan swasta. Ia mengatakan, keberadaan jembatan Lombok-Sumbawa cukup penting karena merupakan urat nadi jalur logistik nasional dari Aceh ke NTT. Keberadaan jembatan ini penting untuk interaksi antar dua wilayah, yakni Pulau Lombok dan Sumbawa. Selain itu, keberadaan industri smelt-
er dan industri turunannya juga menjadikan jembatan Lombok-Sumbawa patut menjadi perhatian untuk direalisasikan. ‘’Dengan adanya jembatan ini akan memberikan kemudahan yang luar biasa. Tidak saja bagi orang KSB, tetapi orang yang bekerja di industri smelter dan industri turunannya yang ada di Lombok Timur dan sekitarnya,’’ katanya. Dengan adanya jembatan ini maka jarak tempuh dari Kayangan - Poto Tano akan menjadi 15 menit. Berbeda jika menggunakan kapal penyeberangan KayanganPoto Tano, jarak tempuhnya bisa sampai dua jam. (nas)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Jumat, 27 September 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Tersangka Karhutla dan Narkoba Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan Tanjung (Suara NTB) Usai ditetapkan sebagai tersangka, pelaku kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan kasus penyalahgunaan narkotika di Lombok Utara, siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram. Polres menetapkan satu orang tersangka Karhutla, dan lima orang tersangka penyalahgunaan narkoba. Dalam keterangan pers, Kamis (26/9), Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suryono, SIK. M.Hum., didampingi Kasat Narkoba, Iptu Remanto, SH., dan Kasat Reskrim, AKP Elyas Ericson, SH. SIK, mengungkapkan berkas perkara kasus Karhutla
dan narkoba dari pelaku sudah lengkap. Berkas tersebut siap dilimpahkan ke Kejaksaan dalam waktu dekat. “Berdasarkan pengungkapan September 2019, dari Kasus Karhutla satu kejadian di kecamatan Kayangan, ditetapkan 1 orang tersangka inisial I dari desa
Kayangan,” ujar Herman Suryono. Modus operandi Karhutla, pelaku sengaja membakar lahan perkebunan milik pribadi dengan maksud untuk ditanami. Namun saat kejadian, kebakaran lahan yang disebabkan ulah pelaku membuat api melebar. Untungnya, berkat kesiapsia-
gaan Satgas Karhutla Lombok Utara api bisa dipadamkan. Akibat kebakaran itu pula, luas areal yang dilalap api mencapai 2 hektar. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, agar tidak membersihkan lahan dengan cara membakar. Sebab musim kering saat ini menyebabkan api mudah merembet ke areal di sekitarnya. “Untuk kebakaran di Malaka (bukit Nipah), kami masih lakukan penyelidikan. Belum tetapkan tersangka. Lahannya cukup luas, dan masih
dalami keterangan saksi dan olah TKP untuk mengetahui sumber api. Sebagai pembuktian, akan kita kejar terus,” tegas Kapolres. Pada kasus tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 56 ayat 1 jo pasal 156 UU Perkebunan dengan ancaman 10 tahun Penjara dan denda Rp10 miliar. Sementara pada kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum Kepala Dusun di Desa Mumbulsari, kecamatan Bayan, inisial K, pihak Polres juga
sudah merampungkan berkas. Bersama 4 tersangka lainndi TP yang sama, inisial J, AK dan HKH - yang salah satunya adalah tukang RTG, sudah ditahan. Sedangkan satu pelaku lainnya di TKP berbeda, Desa Gondang yakni inisial R, diamankan di waktu yang berbeda. Mereka dituntut Pasal 114 dan Pasal 117 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pengungkapan peredaran penyalahgunaan narkotika di Desa Mumbulsari dengan 3 orang pelaku dilakukan Pol-
res pada Agustus lalu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 klip kecil berisi sabu, alat hisap, korek api, handphone, dan tas plastik. Sementara dari tangan R, barang bukti yang diamankaj berupa satu plastik bening isi sabu seberat 4,4 gr, HP merk Mito, dan sepeda motor pelaku. “Pelaku sudah ditahan. Dan kebetulan mereka ini adalah Target Operasi. Mereka mengkonsumsi, juga mengedarkan,” tandas Herman. (ari)
Kandas, Usulan Rusun untuk Nelayan Korban Banjir Rob
(Suara NTB/ist)
MERIAH - Suasana perayaan HUT ke 70 RRT berlangsung meriah.
Meriah, Perayaan HUT Ke-70 RRT Denpasar (Suara NTB) Perayaan HUT ke 70 Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berlangsung meriah di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Rabu (25/9) malam. Acara itu dimeriahkan tarian naga, musik, wushu, dan pragmentari yang yang dirancang oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tentang kisah indah Tiongkok dan Bali. Yakni kisah cinta Raja Jaya Pangus dengan putri China, Kang Cie Wie. Hadir pada saat itu Guber-
nur Bali, Wayan Koster, Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah, SE.M.Sc, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, pejabat tinggi TNI dan Kepolisian, Konjen RRT di Denpasar, Gou Haodong beserta nyonya dan undangan lainnya. Gubernur NTB, Dr.Zul dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Konjen Tiongkok yang disebut sebagai sahabat baiknya dan juga Pemerintahan China. Hubungan kerjasama khususn-
ya Pemprov NTB dengan Pemerintah Tiongkok sudah berjalans angat bagus. Bentuk kerjasama yang sudah terjalin, diantaranya disiapkannya 1000 beasiswa bagi warga NTB untuk melanjutkan studinya ke China. Dengan sudah terjalinnya hubungan yang baik ini, Dr.Zul berharap bisa berdampak pula pada sektor pariwisata. NTB merupakan salah satu destinasi wisata potensial dengan segudang keindahan yang dimilikinya. Dengan po-
tensi yang dimilikinya itu, gubernur berharap kunjungan wisatawan Tiongkok ke NTB akan terus meningkat. Sementara Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan Tiongkok dengan penduduk besar mengalami kemajuan amat pesat. Kemajuan yang dicapai tersebut ketika digulirkannya era keterbukaan. Dari negara tertutup menjadi negara terbuka. Perubahan ini sempat menjadi polemik, tetapi dimuncul-
Mataram Kekurangan 400 Guru Mataram (Suara NTB) Kota Mataram sampai saat ini masih kekurangan guru. Jumlah kekurangan guru di SD dan SMP mencapai 400 orang. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali mengatakan, kekurangan guru itu masih bisa ditutupi oleh guru honorer. “Kita dibantu oleh guru honor sekitar 300-an,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (26/9). Fatwir menegaskan,
kekurangan guru itu hanya guru yang mengajar di depan kelas saja. Namun, secara menyeluruh, kekurangan guru itu masih bisa diatasi adanya guru honorer. “Bukan kekurangan dalam arti menyeluruh. Kekurangan itu kan kita terbantu adanya guru honor itu tadi,” paparnya. Disdik berharap kepada Pemerintah Kota Mataram agar menaikkan upah guru honorer. “Kita dibantu. Kekurangan itu bisa diantisipasi adanya guru honorer. Kita sangat berterima kasih kepada semua guru
NTB Masih Kondusif Praya (Suara NTB) Kondisi NTB setelah munculnya aksi kerusuhan serta demontrasi di sejumlah daerah dalam sebulan belakangan, diakui masih kondusif. Untuk itu, peran serta masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah NTB sangat diharapakn. Hal itu disampaikan Danrem 162/WB Kol. CZI Ahmad Rizal Ramdhani, kepada wartawan di sela-sela kunjungan di Desa Selebung Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah (Loteng), Kamis (26/9). Saat ini, bangsa Indonesia tengah dalam ujian berat. Menyusul munculnya aksi demontrasi di sejumlah daerah. Termasuk aksi kerusuhan di Papua. Namun demikian, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang justru bisa mengganggu stabilitas keamanan di NTB pada khususnya. “Saya salut dengan masyarakat NTB yang masih bisa tenang menjaga kondusivitas wilayahnya. Dan, kita berharap ini bisa terus dipertahankan,” tegasnya. Justru masyarakat NTB khususnya didaerah-daerah yang terdampak gempa taun 2018 lalu, sedang berbahagia. Karena hampir sebagian besar rumah yang rusak terdampak gempa tahun lalu sekarang sudah selesai. Masyarakat pun kini sudah bisa tidur dirumahnya masing-masing. Tidak lagi tidur di tenda-tenda. Meskipun masih banyak yang belum ditangani. Namun seiring waktu, semua rumah rusak terdampak gempa pastinya akan ditangani. “Kita syukuri saja, kalau rumah-rumah sudah banyak yang selesai dibangun. Soal keributan didaerah lain, kita jangan ikut-ikutan apalagi sampai terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak-tidak,” ujarnya. Menurutnya, kondusivitas wilayah menjadi kunci utama pendukung pembangunan. Tanpa kondusivitas yang baik pembanguna tidak akan bisa berjalan maksimal. Dan, tanggung jawab menjaga kondusivitas bukan hanya aparat keamanan saja. Tetapi semua elemen masyarakat di daerah ini. Karena tidak akan bisa maksimal aparat menjaga keamanan wilayah. Tanpa dukungan dan peran serta seluruh lapisan masyarakat di daerah. “Kondusivitas hal yang utama untuk semua kita bersama-sama menjaganya,” tandas Danrem. (kir)
honorer, makanya sekarang bagaimana menaikkan kesejahteraan statusnya guru honorer ini, melalui jalur tes CPNS, P3K, K2 dan jalur-jalur lain,” lanjut Fatwir. Disdik Kota Mataram sedang menunggu instruksi Pemkot. Berapa jumlah formasi guru yang akan diterima di kota Mataram pada pendaftaran CPNS dan P3K Oktober 2019 mendatang. “Tergantung dari pusat, diskusi dengan daerah-daerah punya uang berapa (untuk gaji).
Karena di situ, yang jelas semua PNS itu anggarannya di negara. Ini kan urusannya bukan hanya di pemerintah daerah, itu kan di pusat juga,” paparnya. Bukan hanya itu, Fatwir berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan guru honorer di Mataram. “Karena kita tidak mungkin tidak memberikan upaya kesejahteraannya. Ini kan saja pak Wali menaikkan Rp150 ribu itu sudah bersyukur,” tutupnya. (viq)
kan jargon baru bahwa tidak membedakan “kucing hitam dengan kucing putih”, tetapi yang penting bisa menangkap tikus. Ini membawa perubahan besar bagi negara berpenduduk 4,1 miliar ini. Dalam konteks pembangunan Indonesia atauB ali, kemajuan pesat yang dicapai Tiongkok bisa dijadikan referensi. (balipost)
Tanjung (Suara NTB) Pemkab Lombok Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (LHPKP) Lombok Utara sejatinya telah mengupayakan solusi bagi nelayan korban banjir rob dusun Teluk Nara, Desa Malaka, kecamatan Pemenang. Sayangnya, usulan pembangunan rumah susun (rusun) itu belum mendapat respon positif dari pemerintah pusat melalui Satker SNVT wilayah NTB. Kepala Dinas LHPKP KLU, H. Rusdi, ST. MM., Kamis (26/9) mengatakan, solusi nelayan korban banjir rob adalah merelokasi mereka pada satu hunian bertingkat yakni rusun. Sayangnya, sejak tahun lalu diajukan program tersebut belum mendapat persetujuan anggaran dari pemerintah pusat. “Rusun untuk nelayan pernah kita usulkan tapi belum disetujui. Itu kita butuhkan karena sebagai tempat relokasi bagi warga Teluk Nara yang tiap tahun dilanda banjir rob,” ujar Rusdi. Tak disebutkan jumlah KK korban banjir rob di wilayah dusun itu. Namun dari usulan Rusun dengan konstruksi bertingkat itu, sejumlah KK terdampak akan tertangani. Dinas LH Lombok Utara sendiri tidak hanya
mengajukan proposal pembangunan Rusun untuk nelayan kepada Satker SNVT Wilayah NTB. Tetapi juga rusun yang dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi para ASN. Mengingat perkiraan antara 7080 persen ASN Pemda Lombok Utara masih bermukim di Lombok Barat dan Kota Mataram. “Lokasi rusun untuk nelayan kita ajukan di samping Terminal Teluk Nara, di sana masih ada tanah Pemda. Kalau rusun untuk ASN, di Tanjung,” sambungnya. Kendati rusun belum disetujui, namun perhatian Satker SNVT terhadap ketersediaan rumah warga Lombok Utara tetap ada. Tahun 2013 lalu, program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari pusat telah diperoleh warga. Pada masa transisi pascagempa ini, Satker SNVT mengalokasikan anggaran peningkatan kualitas (PK) kepada 80 KK. Mereka tersebar di Desa Senaru, Genggelang dan Santong. Tiap unit rumah mendapat bantuan senilai Rp17,5 juta. Pada saat ini, progres bantuan tersebut sudah berjalan dan mencapai 50 persen. “Bantuan Satker SNVT Penyedia Perumahan Wilayah NTB ke kita baru BSPS sebanyak 80 unit itu saja. Insya Allah aman, progresnya ada yang sudah berjalan bahkan ada beberapa yang sudah selesai,” tandasnya. (ari)