Edisi Kamis 27 Juni 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

KAMIS, 27 JUNI 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 88 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Teken Kesepakatan dengan Pemerintah Northern Territory

Bulan Depan, ASN NTB Bisa Ikut Kursus Gratis di Darwin

Darwin (Suara NTB) Setelah meninjau strategi tanggap bencana dan kawasan peternakan, rangkaian lawatan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Australia belum tuntas. Pada Rabu (26/6), gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini sukses mengantongi kesepakatan bersama Pemerintah Northern Territory, Australia.

Dalam rangkaian lawatannya kemarin, Gubernur NTB bertemu dengan Gubernur Northern Territory, Hon Vicky O’ Halloran. Pertemuan itu

digelar guna mewujudkan kerjasama sister province antara NTB dan NT, Australia.

Dengan terjalinnya kerjasama sister province, berbagai ke-

mudahan dan manfaat bisa dirasakan nantinya. ‘’Dengan menjadikan NTB Sister Province dengan NT Australia, akan banyak ker-

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

BERTEMU - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat bertemu Gubernur Northern Territory, Hon Vicky O’ Halloran di Darwin, Australia, Rabu, 26 Juni 2019.

jasama dan kegiatan bersama ke depan,’’ ujar Doktor Zul. Agenda berlanjut ke pertemuan dengan anggota Parlemen Australia. Pertemuan ini dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama pendidikan dengan Chairman dan CEO Australian Skill Institute, Kathryn Stenson yang mewakili Pemerintah Australia.

Melalui kesepakatan kerjasama ini, pemerintah NT bersedia memberi akses bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB mengikuti kursus singkat di Darwin, Australia.

Kesepakatan ini akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Rencananya, mulai tanggal 8 Juli 2019, rombongan pertama ASN peserta kursus singkat akan berangkat ke Darwin. Biayanya ditanggung oleh pihak Northern Territory, Australia.

Gubernur menegaskan, kesempatan semacam ini akan membawa banyak manfaat bagi para ASN lingkup Pemprov NTB. Tidak hanya sebatas peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Lebih jauh, pengalaman mengikuti program ke luar negeri dan berinteraksi dengan orang dari negara yang berbeda bisa memperluas jaringan para ASN tersebut.

Bersambung ke hal 15

Suara NTB/Humas Setda NTB)

KERJASAMA - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah usai menandatangani kerjasama di bidang pendidikan dengan CEO Australian Skill Institute Kathryn Stenson, yang mewakili pemerintah NT, Australia, Rabu (26/6).

Akan Kirim 17 ASN Belajar Mitigasi Bencana ke Australia Integrasi Posyandu dan ’’NTB Zero Waste’’ PEMPROV akan mengintegrasikan program revitalisasi Posyandu dengan NTB Zero Waste.

Integrasi ke dua program unggulan Pemprov NTB itu akan mengadopsi apa yang ada di Kabupaten Dompu.

Salah satu Puskesmas di Kelurahan Monta Baru mengintegrasikan program revitalisasi Posyandu dan NTB Zero Waste. Bagi masyarakat yang berobat ke Puskesmas atau Posyandu setempat cukup membawa sampah untuk membayar biaya pengobatan.

Bersambung ke hal 15

Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, Rabu (26/6). Ia menyebutkan, sebanyak 17 ASN Pemprov NTB diberikan peluang belajar mitigasi bencana di Darwin, Australia. ‘’Posisi Pak Gubernur ada di Darwin.

Beliau akan mengirim ASN 17 orang, diberi peluang untuk untuk short corse gratis ke Darwin,’’ ungkap Hartina.

Beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut akan dikirim belajar mitigasi bencana ke Australia. Diantaranya, Staf Ahli Gubernur, Ir. Mohammad Rum, MT, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH, Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH, Direktur RSUD Provinsi NTB,

Basis Ketahanan Keluarga, Pemprov Pacu Revitalisasi Posyandu Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB terus memacu proses revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Revitalisasi Posyandu merupakan wujud nyata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi salah satu misi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah.

Seluruh Posyandu yang ada di setiap desa di NTB akan direvitalisasi. ‘’Salah satu pola yang menjadi instrumen untuk mewujudkan

NTB sehat itu adalah melalui revitalisasi Posyandu,’’ kata Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si saat memimpin apel pagi di Kantor Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, Rabu (26/6).

Iswandi mengatakan, revitalisasi Posyandu harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak, terutama jajaran Dikes NTB. Ke depan, Posyandu tidak lagi sekadar untuk pelayanan kesehatan balita. Atau hanya sekadar untuk memonitoring kesehatan balita.

Bersambung ke hal 15

Hj. Hartina

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Bidik Indikasi TPPO DITRESKRIMUM Polda NTB membidik indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada kasus tewasnya empat TKW di Makkah. Jika ada sikap proaktif dari pihak keluarga untuk melapor, kasus ini bisa didalami pada pihak pihak yang terlibat. ‘’Jika ada indikasi pihak pihak tertentu dalam unsur TPPO ini, maka kita akan lakukan penyelidikan,’’ kata Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Pujewati, SIK kepada Suara NTB, Rabu (26/6).

Sejauh ini Pujewati mengaku sudah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bersambung Pujewati ke hal 15

(Suara NTB/humasntb)

REVITALISASI POSYANDU - Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi saat berkunjung ke Kantor Dikes NTB. Kedatangannya untuk mengawal program prioritas Pemprov NTB, yakni revitalisasi Posyandu.

dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS. Tujuan mengirim beberapa pimpinan OPD tersebut karena tupoksi mereka berkaitan dengan masalah kebencanaan. Terutama untuk Kepala Dikes dan Direktur RSUD Provinsi NTB, berkaitan dengan penanganan bencana yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Bersambung ke hal 15

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Salah satu alasan penyMataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Kejaksaan Tinggi NTB idik mengusut lahan itu, 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 melanjutkan penyelidikan terkait ketidakwajaran 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 kasus lahan relokasi Kota harga pembelian dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Bima. Akhir pekan kemar- kontur lahan di perbukitan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 in, tim penyidik turun ke yang dinilai kemahalan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Harga lahan dinilai di atas lokasi untuk cek fisik.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 normal untuk struktur Tim penyidik dari unsur 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 bidang tindak pidana tanah di perbukitan di So 1234567890123456789012345678901212345678901234567 khusus itu mengecek secara Doro Ndano Wau Kelurah1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 langsung kondisi lahan re- an Sambinae, Kecamatan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 lokasi korban banjir yang Rasanae Barat. Luas lah1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 terletak di Kelurahan Sam- an yang dilakukan pembe1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 binae, Kota Bima itu. Mere- basan rugi seluas 4,2 hek1234567890123456789012345678901212345678901234567 ka ingin memastikan lokasi tar di Kelurahan Sambi1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 luas dan struktur tanah yang nae, Kota Bima. Lahan itu 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 dilakukan pembebasan oleh dihajatkan untuk relokasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Dinas Perumahan dan Pe- korban banjir badang Kota 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 mukiman (Perkim) Kota Bima Desember tahun 2016 1234567890123456789012345678901212345678901234567 lalu. Total nilai pembeBima sebelumnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 ‘’Tim turun selama dua basan lahan mencapai Rp 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 hari. Tujuan mereka untuk 4.934.075.000.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Menurut Dedi Irawan, cek lapangan, cocokkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 dengan hasil penyelidikan fakta berdasarkan hasil 1234567890123456789012345678901212345678901234567 sebelumnya,’’ kata juru penyelidikan itu sedang di1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 bicara Kejati NTB, Dedi cocokkan oleh tim penyidik 1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Irawan, SH.,MH, Rabu (26/ setelah turun ke lapangan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567 Bersambung ke hal 15 6) kemarin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567 1234567890123456789012345678901212345678901234567

Jaksa Cek Fisik Proyek Lahan Relokasi Kota Bima

Masyarakat Diimbau Waspadai Peredaran Obat Palsu ’’Pil Halusinogen’’

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

PALSU - Kepala BBPOM Mataram, Ni GAN Suarningsih, menunjukkan obat palsu ‘’Pil Halusinogen’’ yang disita dalam sebuah operasi.

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah menghimbau masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan jika akan membeli obat. ‘’Berhati-hatilah jika akan membeli obat. Dan telitilah kemasannya.

Izin edar dan tanggal kadaluwarsa pada produk obat dan makanan tersebut sebelum dikonsumsi,’’ pesan Umi Rohmi sapaan akrabnya di Mataram (26/6).

Bila menemukan hal-hal yang mencurigakan, Wagub meminta agar masyarakat melaporkan kepada aparat yang berwenang, termasuk apotek atau kios tempat penjualannya. Dan sebaliknya kepada instansi yang terkait, dimintanya agar lebih intens turun ke masyarakat.

Memberikan sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat. Sehingga tidak ada lagi celah bagi pelaku kejahatan, Bersambung ke hal 15

Hj.Sitti Rohmi Djalilah

(Suara NTB/ist)

TO K O H

PEMPROV NTB akan mengirim 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) belajar mitigasi bencana ke Australia. Hal ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc ke Australia sampai Jumat besok.

Demikian disampaikan, Asisten III Administrasi Umum dan Aparatur

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2019

Gerakan Antisipasi Narkoba PEMKOT Mataram bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram meresmikan Kelurahan Pagutan Timur sebagai kelurahan bersinar (bersih dari peredaran narkotika). Komitmen pemberantasan narkoba perlu digalakkan mulai dari masyarakat.

Peluncuran Kelurahan Pagutan Timur sebagai “Kelurahan Bersinar” dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Lapangan Karang Gen(Suara NTB/dok) teng, Kelurahan Pagutan.

Zarkasyi Ide ini disampaikan Camat Mataram, Zarkasyi, berasal dari inisiasi masyarakat di Lingkungan Karang Buaya. Inisiasi tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap peredaran dan bahaya narkoba yang mulai merambah generasi milenial di lingkungan mereka.

Pemberantasan peredaran barang haram itu dimulai dengan gerakan – gerakan sosial. Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga dipuncak HANI diresmikan. “Sebenarnya, inisiasi ini dari bentuk keprihatinan masyarakat,” kata Zarkasyi ditemui usai puncak peringatan HANI, Rabu (26/6).

Peresmian kelurahan bersinar diharapkan tidak hanya sekadar agenda seremonial belaka. Zarkasyi menegaskan, mendukung program tersebut akan dilakukan gerakan – gerakan yang melibatkan BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kecamatan dan kelurahan untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Bahkan, kegiatan positif sehingga mengalihkan perhatian masyarakat terutama pengguna narkoba agar tidak melakukan hal serupa.

“Ini untuk membangkitkan kesadaran membuat masyarakat produktif,” tegasnya. Ancaman peredaran narkoba saat ini sangat rawan. Kini, menyasar generasi milenial. Resiko terpaparnya narkoba akan merusak generasi bangsa. Di usia produktif diharapkan anak – anak meningkatkan produktivitas, berinovasi serta meningkatkan prestasi di bidang digeluti.

Gerakan semacam ini sambung Zarkasyi, tidak perlu menunggu tingkat kerawanan. Tetapi harus dimulai dari sekarang. Gerakan itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pemerintah. Perlu keterlimbatan masyarakat serta stakeholder lainnya.

Kelurahan Pagutan Timur sebagai kelurahan bersih dari narkoba diharapkan menjadi titik awal pemberantasan narkotika di tingkat lingkungan. Dan, kelurahan lain dapat mengikuti gerakan serupa. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pengguna Narkoba di Mataram Bertambah

Mataram (Suara NTB) – Peredaran narkoba di Kota Mataram cukup mengkhawatirkan. Sasarannya mengarah ke pelajar. Bahkan angka pengguna narkoba terus bergerak naik.

Untuk pencegahan sekaligus pemberantasan perlu keterlibatan masyarakat serta stakeholder terkait.

“Kita akui bahwa Kota Mataram belum terbebas dari narkoba,” kata Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada puncak HANI di lapangan Karang Genteng, Rabu (26/6).

Disampaikan, persoalan paling besar dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah salah satunya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Terlebih lagi saat ini peredaran narkoba sudah merambah sedemikina rupa dan menjangkau semua lini di tengah masyarakat. Menurutnya, hampir semua tempat tidak mendapatkan ancaman narkotika. Dan, cukup memprihatinkan bahwa peredaran narkoba mengancam para generasi muda yang merupakan generasi emas.

“Generasi muda merupakan harapan dan yang akan melanjutkan estafet pemban-

gunan ke depan,” terangnya.

Tak dipungkiri kawasan dinilai zona merah peredaran narkoba di Kota Mataram, adalah di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang. Pemerintah bersama Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Mataram dan aparat kepolisian telah mengintervensi melalui program – program. Namun demikian, pencegahan maupun pemberantasan barang haram tersebut tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah.

Artinya, perlu keterlibatan masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat serta element lain untuk mencegah peredaran barang narkoba yang merusak generasi muda.

“Kegiatan ini jangan sekadar seremoni saja. Tapi harus ada tindaklanjut,” tegasnya.

Disamping itu, ia juga mengharapkan sekolah - sekolah untuk diberikan sosialisasi dengan berbagai cara, agar benar benar bisa mengambil langkah - langkah strategis untuk menghindari jangan sampai penyalahgunaan dan peredaran narkoba semakin meluas.

Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat menyebutkan, penyalahgunaan narkoba ibarat gunung es. Di Kota Mataram rehabilitasi pengguna narkoba dari target 100 orang di tahun 2018 tercapai 100 persen.

Meskipun, jumlahnya terus bergerak seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan.

Sementara, pemberantasan atau penanganan kasus masuk P21 menjadi kewenangan BNN NTB. “Angkanya terus bergerak. Tahun lalu

(Suara NTB/cem)

RESMIKAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Ketua DPRD H. Didi Sumardi, Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito bersama Kepala BNN Nur Rachmat, meresmikan Kelurahan Pagutan Timur sebagai kelurahan bersih dari narkoba pada puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di lapangan Karang Genteng, Rabu (26/6) mencapai 100 persen untuk rehabilitasi,” katanya.

Secara keseluruhan pengguna narkoba di Kota Mataram baik berupa coba pakai dan kecanduan angkanya sekitar 1,8 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 5.754 orang.

Sebagian besar merupakan generasi muda yang coba pa-

kai, pemakai dan pecandu.

Khusus zona merah peredaran narkoba di Karang Bagu.

BNN bersama instansi terkait membangun image dengan melakukan kegiatan – kegiatan positif yang melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan in dimaksudkan membangun kesadaran masyarakat. (cem)

Dorong Eksekutif Berinovasi

(Suara NTB/dok)

Hj. Baiq Mirdiati

(Suara NTB/cem)

BAK SAMPAH - Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram membagikan bak sampah kepada pasukan kuning di depan kantor Walikota Mataram, Rabu (26/6). Pemkot ingin agar anggota pasukan kuning lebih optimal mengangkut sampah di jalan protokol.

Dana Kelurahan Harus Segera Dicairkan Rekanan Mulai Kembalikan Kerugian Negara

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memerintahkan Badan Keuangan Daerah (BKD) segera mencairkan dana yang telah diajukan oleh kelurahan. Sampai saat ini, baru 20 kelurahan telah menerima surat perintah pencairan dana (SP2D).

Untuk mempercepat penyerapan dana kelurahan telah dikumpulkan seluruh camat dan BKD, memastikan sejauh mana progres serapan dana tersebut. Ia tak ingin dana keterlambatan sehingga mengganggu berjalan program.

“Saya sudah panggil semua camat. Saya akan kawal betul program ini,” kata Walikota.

Laporan diterima sebagian besar kelurahan telah mengajukan pencairan dana. Tinggal menunggu keluarnya SP2D dari BKD. Penggunaan dana itu sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yakni pemberdayaan masyarakat serta peningkatan sarana – prasarana.

Walikota memaklumi kelurahan terlambat mengajukan pencairan karena perlu menyiap-

(Suara NTB/dok)

H. Ahyar Abduh kan administrasi dan lainnya.

Namun demikian, prinsip kehati – hatian diutamakan agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

“Saya tidak ingin ada persoalan yang muncul nantinya,” katanya mengingatkan.

Target penyerapan dana mencapai 50 persen pertengahan Agustus mendatang dipastikan bisa tercapai. Oleh karena itu, organisasi perangkat teknis (OPD) teknis yang terli-

bat diminta mengawal.

Sementara itu, Kepala BKD Kota Mataram Drs. H. M. Syakirin Hukmi menyebutkan, dari 50 kelurahan telah mengajukan, baru 20 kelurahan yang telah menerima surat perintah pencairan dana(SP2D). Sedangkan, sisanya masih dalam proses. “Baru sekitar 20 kelurahan yang menerima SP2D,” sebutnya.

Pendampingan terhadap penggunaan dana tetap dilakukan bersama Bagian Pemerintahan, Inspektorat dan kecamatan. Pekan ini diakui Syakirin, dua kecamatan meminta pendampingan kegiatan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Sementara, peningkatan sarana – prasarana yang menggunakan pola swakelola.

Kelompok masyarakat ada yang meminta uang dicairkan terlebih dahulu. Secara aturan tidak bisa dilakukan karena kelompok masyarakat harus mengerjakan terlebih dahulu pekerjaannya. Setelah itu, mengajukan pencairan dana untuk pembayaran. (cem)

Rekonstruksi Rumah Korban Gempa Lambat

Peran Camat dan Lurah Belum Maksimal Mataram (Suara NTB) – Progres rekonstruksi rumah korban gempa di Kota Mataram masih lambat. Peran camat dan lurah dinilai belum maksimal mengawal perbaikan rumah korban gempa. Sementara, perbaikan rumah korban gempa rampung Agustus mendatang.

Secara progres terjadi perbedaan data antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dan BPBD Kota Mataram. Di data BPBD NTB, penanganan rumah khusus rusak berat baru mencapai 30 persen. Sedangkan, BPBD Kota Mataram mencapai 80 – 85 persen dari total 2.390 unit dan terkoreksi menjadi 1.178 unit.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan, proses perbaikan rumah ini sedang diurus. Organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sedang bekerja menyelesaikan sesuai

aturan. “Ini kan sudah ada agenda. Pasti akan selesai,” kata Walikota ditemui usai menghadiri puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Lapangan Karang Genteng, Rabu (26/6).

Ahyar rupanya terusik dengan data rehab – rekon yang baru mencapai 30 persen. Data itu diamini dan telah diingatkan ke pimpinan OPD agar melakukan percepatan. Pemkot Mataram tak mau bekerja asal – asalan, sehingga pembangunan rumah tahan gempa tepat sasaran. “Data itu benar sudah. Kan, sekarang semua senang dengan data – data begitu,” timpalnya.

Terhadap tak maksimalnya dukungan camat dan lurah, menurut Walikota, semua camat telah dipanggil dan ingatkan untuk mengawal program di masing – masing kelurahan.

Wilayah terdampak gempa pada Juli 2018 lalu yakni di Lingkungan Pengempel Indah

dan Gontoran Kelurahan Bertais. Sekitar 600 unit rumah rusak berat dilaporkan. Lurah Bertais, Lalu Mukshan tak sependapat dinilai tak maksimal mendorong proses percepatan rehab – rekon pascagempa.

Sejauh ini, pihaknya tetap mengawal pembangunan di dua lingkungan. Bahkan, menantang fasilitator mempercepat penyelesaian. “Ndak benar itu. Malah saya yang nantang fasilitator itu,” ucapnya.

Saat ini, fasilitator yang mendampingi pekerjaan adalah TNI. Mereka tetap berkoordinasi dan melaporkan progres di lapangan.

Permasalahan dihadapi dikomunikasi ke kelurahan dan dibantu mengelompokan permasalahan – permasalahan tersebut. Tadi (kemarin, red), kata Muksan, ia bahkan menandatangani SK pokmas baru.

Untuk perbaikan rumah rusak sedang dan ringan masih menunggu dari BPBD. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Satu per satu rekanan mulai mengembalikan kerugian negara atau kelebihan pembayaran pekerjaan fisik proyek. Proses pengembalian berdasarkan tindaklanjut temuan dari Inspektorat. Evaluasi dilakukan bertahap agar tak terjadi kasus serupa.

Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, temuan kerugian negara terhadap kekurangan volume di 24 pekerjaan di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD), nilai kerugian bervariasi.

Inspektorat mulai menindaklanjuti temuan kerugian negara ketika menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK. Organisasi perangkat daerah dipanggil dan diklarifikasi.

Pimpinan OPD memiliki kesanggupan menindaklanjuti baik sifatnya administrasi maupun pengembalian.

Tindaklanjut yang berupa administrasi kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri telah dilakukan teguran oleh Walikota ke pimpinan OPD. Dan, pimpinan OPD menegur PPK. PPK menegur rekanan. “Yang temuan administrasi sudah kita tindaklanjuti,” kata Alwan dikonfirmasi, Rabu (26/6).

Sedangkan, sifatnya pengembalian kerugian Negara, rekanan sudah mengembalikan atau menyetor ke kas daerah. Rekanan itu antara lain yang mengerjakan proyek milik rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram berupa pembangunan gedung rehabilitasi medik. Ada indikasi kekurangan

volume senilai Rp49 juta lebih.

Kemudian pengerjaan penembokan Lapangan Malomba milik Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sekitar Rp20 juta. Dan, pengembalian dana parpol di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Alwan tak secara keseluruhan menyebutkan detail total kerugian negara telah disetorkan oleh rekanan ke kas negara. “Kalau itu ndak hafal saya,” kilahnya.

Sementara, pekerjaan bale budaya milik Dinas Pariwisata telah ada kesanggupan dari rekanan untuk mengembalikan.

Pengembalian ini apakah sifatnya dicicil akan dibuatkan surat kesanggupan. Alwan menegaskan, rekanan memiliki batas waktu 60 hari untuk mengembalikan atau menindaklanjuti rekomendasi auditor negara.

Inspektorat tidak mau berandai – andai, termasuk penyelesaian tunggakan diambil alih oleh aparat penegak hukum. “Kita ndak mau berandai – andai. Kita punya waktu 60 hari menindaklanjuti,” demikian kata dia. (cem)

Lalu Alwan Basri

(Suara NTB/dok)

WAKIL Ketua Fraksi partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati mengingatkan, penting untuk menjadi perhatian bersama antara eksekutif dan legislatif. Bahwa, proses pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 yang akan dilaksanakan nanti, harus mencerminkan prinsip ketelitian dan kecermatan di dalam mengkaji Raperda tersebut yang selanjutnya disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah Kota Mataram.

Dikatakan Mirdiati, tahun 2018, Pemkot Mataram telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hasil dari realisasi programprogram pembangunan tersebut sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Mataram.

Baik berupa program pembangunan atau perbaikan infrastruktur perkotaan maupun program pembinaan atau pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, telah berjalan dengan baik. Sesuai dengan harapan dan alokasi waktu yang telah ditentukan. ‘’Sehingga Fraksi Partai Gerindra mendorong eksekutif untuk terus berinovasi mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efektif, efisien dan akuntabilitas dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ demikian Mirdiati.

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi langkah-langkah Pemkot Mataram yang telah berupaya dan bersungguh-sungguh melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Baik yang dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun melalui efisiensi dan efektivitas belanja daerah dan upaya lainnya guna mendorong terwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sehingga, lanjut dia, dari berbagai upaya dan kerja keras yang telah dilakukan oleh eksekutif di tahun 2018 tersebut, maka Pemkot Mataram untuk kelima kalinya kembali mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas penilaian laporan keuangan daerah dari BPK RI. Pada bagian lain, Wakil Ketua Komisi IV yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan ini menyampaikan, bahwa memasuki pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SD dan SMP sederajat di Kota Mataram menjadi atensi Fraksi Partai Gerindra. Diharapkan agar dalam penerimaannya dapat mengakomodir calon peserta didik baru asal Kota Mataram untuk dapat diterima di sekolah-sekolah di Kota Mataram.

Pada bidang kesehatan, Mirdiati mengatakan, ekstremnya perubahan cuaca, dapat menyebabkan terganggunya kesehatan yang sampai saat ini terus terjadi dan dikhawatirkan mengalami peningkatan.

Untuk itu, OPD terkait diharapkan berkoordinasi memaksimalkan upayaupaya pencegahan, penanganan dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan tindakan medis. (fit)

SUARA NTB

Kamis, 27 Juni 2019

Halaman 3

Percepat Rehab Rekon

BPBD Motivasi Fasilitator, Pokmas hingga Aplikator Tanjung (Suara NTB) Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB menggelar rapat evaluasi yang menghadirkan seluruh aplikator, fasilitator, maupun Kelompok Masyarakat (Pokmas), Rabu (26/6). Tujuannya, mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pembangunan rumah korban gempa. Rapat dipimpin Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB H. Akhsanul Khalik berlangsung di aula rapat Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Akhsanul Khalik menjelaskan, pihaknya sengaja mengagendakan turun ke lapangan untuk mengecek progres sekaligus memotivasi komponen pelaksana, seperti fasilitator, aplikator, pokmas, termasuk unsur TNI, Polri dan aparat desa.

Bersama BPBD, turun juga unsur Perkim Provinsi NTB, Korem 162/WB dan Pemda terdampak. “Kita keliling menemui mereka untuk memberikan motivasi, membahas berbagai kendala di lapangan sampai mencarikan solusinya,” kata Khalik.

Ia yakin, dengan pola pendekatan dengan turun langsung sebagaimana yang dilakukan itu, perlah-

an lahan persoalan bisa diurai untuk kelancaran percepatan rehab rekon. Khalik mengakui, masih ada sederet kendala dihadapi setelah audensi dengan unsur dimaksud.

Ia pun langsung memberikan saran dan solusi. Di antaranya masyarakat yang belum membentuk Pokmas untuk segera rembuk, mengingat tanggal 25 Agustus merupakan batas akhir masa transisi darurat yang artinya ambang batas waktu pencairan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.

“Makanya masyarakat yang belum ada pokmas ini harus segerakan diri untuk bergabung membentuk. Mereka juga harus aktif dan laporkan ke fasilitator sipil dan TNI, Polri,” ungkapnya.

Ruang partisipasi masyarakat juga dibuka untuk mengawasi kinerja aplikator maupun fasilitator. Jika ada yang menghambat, pihaknya disarankan melaporkan ke BPBD setempat maupun BPBD Provinsi NTB. “Siapapun yang melakukan kesalahan di luar etika dan prosedur akan kita berhentikan. BPBD harus lakukan evaluasi aplikator, pokmas, dan fasilitator,” tegasnya.

Terhadap temuan spesifikasi yang diketahui banyak tak sesuai di lapangan, BPBD NTB ke depan akan terjun ke lapangan bersama Perkindo dan Ikindo. “Nanti kita akan minta ban-

tuan mereka untuk turun lapangan sebanyak 400 orang untuk melakukan evaluasi terhadap spesifikasi RTG,” ujarnya.

Sementara itu, Kalak BPBD

Lombok Utara Muhadi mengatakan persoalan yang ditemukan di lapangan seperti yang terjadi di Dusun Batu Ampar, Bale Dana Desa, maupun di

lokasi lain sejatinya sudah diselesaikan. Menurutnya pihak aplikator harus dievaluasi. Untungnya pihak aplikator mau memperbaiki sebagaimana ba-

tas waktu yang ditentukan.

“Secara administrasi kami melakukan tindakan pertama, memberikan teguran secara tertulis, kita sudah minta aplika-

tor untuk membuat surat secara tertulis kesanggupan untuk melakukan perbaikan. Kita perlakukan sama semua,” katanya. (ars/joe/*)

Kalak BPBD NTB H. Akhsanul Khalik saat memimpin rapat dengan fasilitator, aplikator dan pokmas di Lombok Utara.

(Suara NTB/ist)

Infografis progres rehab rekon rumah dampak gempa.

Suasana pertemuan antara BPBD NTB, Perkim Provinsi NTB, Korem 162/WB Bersama fasilitator, aplikator dan pokmas.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I Jl. Ahmad Yani No. 1 Gerimax Indah Narmada L ombok Barat Telp. (0370) 672282 Fax. (0370) 672345

Program Pengembangan Air Baku untuk Provinsi NTB

1

10

4

7

11

2

5

8

12

3

6

9

13

Wilayah Sungai Lombok

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Rapat Evaluasi Rehab Rekon SAPTA pesona, yakni aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan belum terimplementasikan di destinasi-destinasi wisata. Banyak destinasi wisata yang kotor dan bisa mengganggu wisatawan.

Hal ini diakui Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat Pariwisata Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Pariwisata, Dra. Ambar Rukmi ditemui usai menghadiri sosialisasi Gerakan Sadar Wisata di Ambar Rukmi Kompleks Objek Wisata Joben, Rabu (26/6).

Menurutnya, penting digelar gerakan sadar wisata untuk semua generasi. Sadar wisata sebutnya menjadi filosofi pegembangan destinasi wisata. Gerakan ini disebut akan terus menerus digelar. Sapta pesona harus tetap terjaga dalam setiap generasi. Kesadaran akan sapta pesona ini harus bersama-sama seluruh pihak.

Bicara pariwisata, tidak saja bagi masyarakat yang ada di destinasi wisata. Akan tetapi juga bagi para wisatawan yang datang ke destinasi wisata. “Ada dua, sebagai host dan sebagai guest di destinasi wisata harus sama-sama sadar wisata,” ungkapnya.

Wisatawan asing, diakui sejauh ini banyak mengeluhkan soal aspek objek wisata yang kotor. Sebut saja Rinjani sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Persoalan sampah di Rinjani ini tidak ditampik menjadi salah satu problem besar dikarenakan minimnya kesadaran untuk menjaga sapta pesona.

Tanggung jawab menjaga sapta pesona adalah bagi semua. Tidak bisa dipisahkan baik wisatawan sebagai tamu maupun para pengelola dan warga sekitar. Semua diharap turut serta menjaga dengan penuh kesadaran. (rus)

(Suara NTB/rus)

Desa Pesanggarahan Sanggup Tidak Diberikan ADD Selong (Suara NTB) Keberadaan objek Wisata Otak Kokok Joben dinilai bisa menjadi salah satu sumber anggaran yang besar untuk pembangunan. Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading yang selalu ramai dikunjungi ini sanggup tidak diberikan Alokasi Dana Desa (ADD), asalkan diberikan hak pengelolaan objek wisata air terjun yang dipercaya mengandung obat tersebut.

Hal ini diungkapkan Badrun Badrun Kepala Desa Pesanggrahan, Badrun saat ditemui Rabu (26/6). Pensiunan TNI Angkatan Darat ini mengaku sangat berharap bisa mengelola objek wisata Otak Kokok Joben sebagai sumber pendapatannya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimiliki Desa Pesanggrahan saat ini telah mempersiapkan proposal penawaran ke Bupati Lotim. Pengelolaan melalui BUMDes Pesanggrahan diyakini akan lebih mengena dan bisa meningkatkan pendapatan desa.

Para pekerjanya tentunya adalah warga sekitar. Diakui, khusus kawasan parkir wilayah desa Pringgajurang Utara.

Terhadap hal ini, katanya bisa dibicarakan dengan membangun kerjasama antar desa dalam pengelolaannya.

“Kalau dikelola BUMDes, maka akan hadirkan kreativitas berupa kuliner, pasar hasil kerajinan dan produk-produk lokal lainnya,” ungkapnya.

Sesuai Peraturan Daerah, BUMDes pun siap memberlakukan biaya karcis masuk Rp 5 ribu per orang dan parkir Rp 2 ribu.

Artinya, jika diberikan kewenangan, kawasan Joben ini jauh akan lebih tertata. Di mana, ada kelompok sadar wisata (Pokdarwis) turut serta akan dilibatkan.

Adanya objek wisata yang menjadi sumber pendapatan asli daerah ini sebutnya ada ketentuan desa yang ketempatan turut mendapatkan bagian. Sejauh ini belum ada yang diberikan secara langsung dari hasil pengelolaan objek wisata Joben. “Semestinya ada bagian sekian persen ke desa wisata. Tapi sejauh ini tidak diberikan langsung dan ini sudah saya tuntut,” demikian Diketahui, sebelumnya objek wisata alam yang didamalnya sudah dilengkapi fasilitas kolam renang ini dikelola oleh PT Joben Ever Green. Setahun pengelola swasta itu sanggup memberikan Rp 800 juta kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah. Saat ini, PT Joben sudah tak lagi mengelola.

Hak pengelolaan obyek wisata yang berada bersandingan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) ini diserahkan kembali ke Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim. (rus)

BPBD NTB Minta Pokmas Laporkan Aplikator Nakal

Tanjung (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat evaluasi yang menghadirkan seluruh aplikator, fasilitator, maupun kelompok masyarakat (pokmas). Bertempat di Aula Rapat Kantor Bupati, Rabu (26/6) rapat tersebut dipimpin langsung Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, dan dihadiri oleh perwakilan LPKP dan juga Korem.

Kalak BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, saat ditemui usai gelaran evaluasi mengatakan ada sejumlah kesimpulan mengenai hasil tersebut.

Di antaranya masyarakat yang belum membentuk pokmas untuk segera rembuk, mengingat tanggal 25 Agustus merupakan batas akhir masa transisi darurat yang artinya ambang batas waktu pencairan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.

“Dari pemerintah ‘kan sudah masuk ke rekening masyarakat artinya apa, yang menjadi kewajiban pemerintah sudah dibayarkan, makanya masyarakat yang belum ada pokmas ini harus segerakan diri untuk bergabung membentuk. Mereka juga harus aktif dan laporkan ke fasilitator sipil dan TNI, Polri,” ungkapnya.

Khusus banyaknya persoalan aplikator maupun fasilitator, pihaknya menjelas-

kan bagi masyarakat yang menemukan kedua pihak tersebut seolah tidak becus, maka wajib melaporkan baik ke BPBD kabupaten maupun provinsi. Pihaknya terang menegaskan secara terbuka, sepanjang masyarakat membeberkan bukti maupun data apa yang mereka langgar. Dari situ nantinya tim akan menindaklanjuti dengan turun ke lapangan memastikan kebenarannya.

“Siapapun yang melakukan kesalahan di luar etika dan prosedur akan kita berhentikan. BPBD harus lakukan evaluasi aplikator, pokmas, dan fasilitator,” jelasnya.

“Kalau penambahan (fasilitator) tidak kita tambah karena sudah ada penambahan dari anggota TNI yang baru datang,” tambahnya.

Terhadap temuan spesifikasi yang diketahui banyak tak sesuai di lapangan, BPBD NTB ke depan akan terjun ke

lapangan bersama Perkindo dan Inkindo. Jika seumpama ada oknum pokmas yang bermain, sehingga berdampak pada spesifikasi maupun hasil daripada pembangunan RTG maka pihaknya tidak akan segan-segan menciduk.

Karena BPBD NTB sendiri sudah bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

“Nanti kita akan minta bantuan mereka untuk turun lapangan sebanyak 400 orang untuk melakukan evaluasi terhadap spesifikasi RTG. Kalau terjadi hal itu (pokmas minta jatah) dan menyalahi spesifikasi mari kita bongkar semua karena kita sudah kerjasama dengan aparat penegak hukum terhadap informasi itu harus dilengkapi data. Bukan saja di blacklist (aplikatornya) tapi juga harus ada tindak pidana,” pungkasnya.

Sementara itu, Kalak BPBD Lombok Utara Muhadi mengatakan persoalan yang

ditemukan 32 ribu lebih yang tak sesuai by name by address dan BPBD KLU tengah memperbaiki. Muhadi yakin dalam beberapa hari ke depan penyesuaian data anomali bisa diselesaikan, sehingga cepat dilaporkan ke pusat.

“Semoga dalam beberapa hari ke depan selesai, dan itu akan menjadi panduan kita untuk mengubah keputusan bupati. Kita juga sudah mendapat surat dari BPBD NTB untuk batas validasi tanggal 28 besok, tapi kita dipermaklumkan khusus KLU,” tandasnya. (ari)

H. Ahsanul Khalik

Distan Tekankan Harga ”Emas Hijau” Harus Berpihak ke Petani Selong (Suara NTB) Dibatasinya pembelian tembakau oleh perusahaan mitra menjadi ancaman bagi para petani tembakau di daerah ini. Pasalnya, pembatasan itu dikhawatirkan menjadi pemicu petani merugi lantaran hasil budidaya tembakau yang sudah memakan biaya cukup besar tidak sesuai dengan penjualan.

Maka dari itu, Dinas Pertanian (Distan) Lotim siap melakukan penekanan dalam penetapan harga “emas hijau” tersebut bersama pihak perusahaan.

“Memang petani kita dilema dengan pembatasan penjualan ini. Namun nanti kita perjuangkan harga, sehingga benar-benar berpihak kepada petani berdasarkan kesepakatan bersama perusahaan,” terang Plt. Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Abadi dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/6).

Langkah-langkah penekanan ini, seperti biaya produksi, sehingga harga dapat menguntungkan petani sesuai kesepakatan bersama perusahaan. Terlebih saat ini dilakukan pembatasan pembelian tembakau petani oleh pihak perusahaan. Misalnya, dari 3 hektar lahan pertanian tembakau petani, perusahaan mitra hanya menyerap tembakau petani sebanyak 3 ton. Sementara dari lahan 3 hektar itu menghasilkan 7-8 ton tembaku kering. “Kita berharap perusahaan membeli tembakau petani dengan harga yang layak dengan mempertimbangkan biaya produksi,” ujarnya.

Kendati demikian, tidak ditampik juga bahwa dalam pembelian itu harus melihat kualitas dari tembakau itu sendiri. Artinya, keinginan sesuai kesepakatan itu dapat terpenuhi terlebih dahulu barulah dilakukan penekanan harga terhadap perusahaan mitra. “Kita juga akan melihat kualitas petani tembakau kita. Itu juga harus kita pertimbangkan supaya antara petani, perusahaan, dan pemerintah tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” terangnya.

(Suara NTB/yon)

GARAP - Petani tembakau di Lotim sedang menggarap tanamannya. Mereka dihadapkan dengan pembatasan pembelian tembakau oleh perusahaan yang berdampak pada usaha.

H. Abdul Kadir, petani tembakau virginia di Desa Stanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku apabila tembakaunya bagus, maka keuntungan yang bisa didapat hingga ratusan juta. Sebaliknya, apa-

bila kualitas buruk kerugian yang cukup besar menanti. Hal tersebut dikarenakan untuk satu hektar lahan pertanian tembakau, biaya yang dikeluarkan berkisar dari Rp20 juta hingga Rp50 juta.Sementara para petani tembakau

Wabup Siap Kawal Data BPNT dan PKH Selong (Suara NTB) Belakangan ini, data keluarga penerima manfaat (KPM) baik berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) ataupun program keluarga harapan (PKH) menjadi sorotan.

Pasalnya, data yang disajikan dengan fakta di lapangan tidak sesuai.

Indikasinya banyak masyarakat yang dinyatakan cukup sejahtera sisi perekonomiannya masih menjadi penerima bantuan. Untuk itu, data ini perlu dilakukan verifikasi dan validasi ulang oleh pemerintah pusat hingga daerah.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi Sjamsuddin, merespon baik apa yang menjadi sorotan masyarakat tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan aspirasi masyarakat berdasarkan fakta di lapangan. Orang nomor dua di Gumi Selaparang inipun siap untuk mengawal dan melayani masyarakat untuk dilakukan perbaikan data yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Kita siap kawal dan layani apapun jenis tuntutan masyarakat,” ujar wabup belum lama ini.

Termasuk, lanjutnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah aktivis di Kabupaten Lotim menurutnya suatu hal yang wajar. Tindakan tersebut merupakan sebagai fungsi kontrol terhadap lembaga pemerintah untuk bekerja sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, aksi unjuk rasa terkait dugaan pemotongan BPNT dan PKH oleh pihak BRI. “Aksi demonstrasi itu sebagai fungsi kontrol dari masyarakat. Sehingga apa yang kurang menurut masyarakat, kita dari pemerintah kemudian

ditemukan di lapangan seperti yang terjadi di Dusun Batu Ampar, Bale Dana Desa, maupun di lokasi lain sejatinya sudah diselesaikan. Menurutnya pihak aplikator yang diduga asal-asalan membangun, sehingga tidak sesuai spek, telah dipanggil dan diberikan surat teguran. Hasilnya pihak aplikator mau untuk memperbaiki sebagaimana batas waktu yang ditentukan.

“Secara administrasi kami melakukan tindakan pertama, memberikan teguran secara tertulis, kita sudah minta aplikator untuk membuat surat secara tertulis kesanggupan untuk melakukan perbaikan. Kita perlakukan sama semua,” katanya.

Menyangkut persoalan anomali data yang belakangan menguap, Muhadi menegaskan bahwa ini sudah diselesaikan secara bertahap.

Disebutnya tercatat di Lombok Utara

(Suara NTB/ari)

(Suara NTB/rus)

Belum Terimplementasi di Destinasi

(Suara NTB/yon)

AMBIL PKH - Sejumlah KPM di Kecamatan Labuhan Haji saat mengambil bantuan PKH. Saat ini pemerintah berencana melakukan pendataan ulang. melakukan perbaikan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang Linjamsos pada Dinas Sosial (Disos) Lotim, Huzaefah, menegaskan saat ini sudah ada surat terbaru dari Kemensos untuk data KPM PKH saat ini supaya ditempel di tempattempat umum oleh pemerintah desa. Selanjutnya masyarakat akan berpendapat apakah nama yang tertera tersebut apakah masih layak atau tidak layak untuk menerima bantuan tersebut.

Apabila masyarakat menganggapnya layak dikarenakan ekonominya sudah membaik, maka dari musyawarah desa diusulkan dilakukan penggantian. Kriteria apakah masuk kategori layak dan tidak layak, nanti akan dilihat income atau

penghasilan, dan kondisi ekonomi masyarakat seperti rumah ataupun material lainnya yang terdapat dalam satu keluarga tersebut. “Jadi masyarakat yang akan berpendapat setelah nama-nama KPM PKH ini dipublikasikan,”ujarnya.

Setelah dibenarkannya ketidaklayakan untuk mencari penggantinya, maka pengganti itupun harus masuk dalam basis data terpadu (BDT) masyarakat miskin. Dengan demikian, maka ke depan masyarakat yang menerima bantuan PKH ini yang benar-benar layak. Disebutkan Huzaefah, data KPM PKH saat ini merupakah hasil pendataan tahun 2011 dan 2015. Sehingga interval waktu 3-4 tahun ini dipastikan sudah banyak masyarakat yang perekonomiannya

sudah membaik.

“Hampir memang di lapangan keluhan masyarakat bahwa KPM PKH perekonomiannya cukup baik. Namun jika mengacu pada pendataan 20112015, bisa jadi kondisi perekonomiannya waktu itu cukup memprihatinkan,’’ pungkas Huzaefah.

Pada bagian lain, Huzaefah mengingatkan agar pendamping PKH diingatkan tidak menjadi penyalur BPNT. Para pendamping PKH itu tugasnya untuk hanya melakukan pendampingan kepada seluruh KPM. Dalam hal ini, ujarnya, Disos sudah mengeluarkan surat edaran terkait larangan tersebut. Jika masih ada yang ditemukan, maka para pendamping siap akan dievaluasi. “Disos sudah mengeluarkan surat edaran sejak 15 Juni lalu melarang pendamping PKH menjadi agen maupun penyalur BPNT,” terangnya.

Evaluasi Disos ini bisa membatalkan pemberian gaji bulanan para pendamping tersebut yang diakui memang berasal langsung dari Kementerian Sosial.

Disebut, beberapa waktu lalu Disos juga sudah mengumpulkan para pendamping PKH. Telah disampaikan materi soal ketentuan penyaluran PKH dan BPNT. Para pendamping yang saat ini masih menjadi penyalur diminta segera yang sama agar pendamping PKH diminta tidak lagi menjadi agen.

Jumlah pendamping PKH yang menjadi agen penyalur katanya cukup banyak. Ketentuan menjadi agen harus ada Surat keputusan dan ada disetujui dari BRI sebagai bank penyalur. Di mana Bank BRI dalam hal ini memberikan fasilitas berupa mesin EDC. (yon/rus)

di Kabupaten Lotim menggarap lahan sekitar 2 hektar hingga 4 hektar lebih. “Kita sangat berharap faktor cuaca dapat bersahabat untuk menghasilkan tanaman tembakau dengan daun yang cukup berkualitas,”harapnya. (yon)

Diklatsar Prajabatan CPNS Digelar Juli Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan melakukan Pendidikan dan Latihan Dasr (Diklatsar) Prajabatan terhadap 163 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Lotim yang lolos seleksi pada rekrutmen tahun 2018 lalu. 163 CPNS tersebut saat ini mulai melakukan pemberkasan untuk pelaksanaan diklatsar yang rencananya dilaksanakan pada bulan Juli 2019 mendatang.

Diklatsar untuk 163 CPNS itu akan dilakukan secara mandiri oleh Pemkab Lotim melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). ‘’Artinya, pemerintah provinsi hanya menyediakan tim diklatsar dengan waktu pelaksanaan prajabatan akan dilakukan selama tiga bulan yaitu, Juli, Agustus dan September,’’ terang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lotim, H. Muhammad Hairi, SIP, MSi, Rabu (26/6).

Dijelaskannya, prajabatan bertujuan untuk menggodok mental, kedisiplinan dan kemampuan menulis dari para CPNS itu sendiri. Dari 163 orang CPNS di Kabupaten Lotim, dalam prajabatan itu akan dibagi menjadi tiga angkatan. “Dalam prajabatan ini melatih kedisiplinan, tes tulis untuk melatih bahasa organisasi dan lainnya,” jelasnya.

Prajabatan terhadap CPNS dari kategori umum dan khusus terdapat pembedaan. Di mana untuk umum akan dilakukan selama 3 bulan. Sementara yang berasal dari honorer kategori dua (K2) dilaksanakan selama 7 hari. Khusus yang baru akan dilakukan pelatihan berupakan pemantapan wawasan wiyatamandala dan lainnya. Adapaun sejumlah hak-hak yang terpenuhi setelah ditetapkan menjadi PNS, yaitu hak-hak dari PNS itu akan diterima secara utuh. “Misalnya gaji dan tunjangan waktu masih CPNS 80 persen, maka ketika PNS maka akan diterima 100 persen,” terang Hairi.

Sementara, salah satu CPNS Lotim, Arjuna, menyambut baik pelaksanaan prajabatan yang dilakukan di Kabupaten Lotim. Adapun syarat-syarat yang sudah dipersiapkan dalam prajabatan ini berupa SK CPNS, surah keterangan sehat, biodata peserta, surat pernyataan bersedia mengikuti diklatsar atau prajabatan, serta surat perintah tugas dari H. Muhammad Hairi kepala sekolah. (yon)

(Suara NTB/yon)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2019

Mundur dari Jabatan ASISTEN III Setda Lombok Barat (lobar) Dr. H. Fathurrahim mengundurkan diri dari jabatannya terhitung tanggal 1 Juli 2019 nanti. Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) ini mengundurkan diri, karena pindah tugas sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi. SKnya sebagai dosen pun sudah keluar dari Kemenristek Dikti tertanggal 15 Mei 2019 lalu.

Ditemui di ruang kerjanya, Fathurrahim mengatakan bahwa SK dari Menristek Dikti nomor 13953/K/KP/2019 tertanggal 15 Mei 2019 tentang pengaktifan kembali dalam jabatan akademik fungsional dos(Suara NTB/her) en terhitung tanggal 1 Juli nanH. Fathurrahim ti ia sudah aktif menjadi Lektor Kepala. “Iya mundur, berhenti jadi Asisten III,”kata Fathurrahim. Pengunduran dirnya telah disetujui bupati, bahkan dirinya direkomendasikan oleh bupati untuk kembali ke pekerjaan awal sebagai dosen.

Pengurusan pindah tugasnya dilakukan sejak awal 2019 lalu, sebab prosesnya cukup panjang. Di mana pihaknya perlu meminta kesediaan perguruan tinggi tempatnya tugas dulu. Lalu perguruan tinggi mengeluarkan rekomendasi , barulah ada rekomendasi pelepasan dari bupati. Rekomendasi ini dibawa ke kopertis di Bali, lalu rekomendasi dari Kopertis dibawa ke Kemenristek Dikti untuk diterbitkan SK. Alasan dirinya pindah kembali sebagai dosen, menurut dia bukan untuk memperpanjang masa pensiun, namun dirinya ingin mengembangkan ilmu.

Sebab dengan menjadi dosen, masa pensiunnya hingga 65 tahun. Artinya ada 5 tahun bisa dimanfaatkan untuk mengajar.

Ia menambahkan, selama menjabat 10 tahun di Lobar ia telah menduduki berbagai jabatan. Selama ini menurut dia, ada pengalaman berbeda ketika ilmu dosen dipraktikkan di birokrasi. Ia sendiri pernah menjabat Sekretaris Dikbud, lalu pindah sebagai Kepala BKD. Lalu kembali menjadi Kepala Dikbud 3 tahun, Kepala Dinas Sosial 2 tahun dan terakhir menjadi Asisten selama 4-5 tahun. Harapannya, ke depan Lobar harus lebih baik ke depan.

Ia memberikan masukan jabatan sekda itu sederhana saja, dua syaratnya menurut dia harus memiliki kapabilitas (punya kapasitas) dan akseptabilitas (keberterimaan) baik oleh bupati, internal pemda dan luar.

Sebelumnya, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan jabatan eselon II memang banyak yang lowong, sehingga perlu segera dilakukan mutasi dan pengisian. Akan tetapi mutasi ini masih menunggu izin Mendagri yang belum keluar.

“Belum keluar izin dari Mendagri, kita nunggu itu,” kata Bupati.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kendala belum keluarnya izin karena kesibukan sebab yang tanda tangan adalah Mendargi langsung. Usulan ini sudah berada di Kemendagri. Sedangkan untuk izin dari Komisi ASN dia sudah keluar. (her)

Sampah dan PJU Bakal Diserahkan ke Pihak Ketiga

Kepala OPD Dianggap Tak Mampu Bekerja Giri Menang (Suara NTB) – Rencana Pemda Lombok Barat (Lobar) menyerahkan pengelolaan aset ke pihak ketiga menuai pro kontra. Kalangan dewan menilai langkah ini justru mengambil tugas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, bahkan membuat OPD semakin senang, karena tugas dan fungsinya dikerjakan pihak lain. Hal ini justru dikhawatirkan membuat kepala OPD berleha-leha dalam melaksanakan tupoksinya. Dewan menuding langkah penyerahan pengelolaan sampah dan PJU ini justru mengindikasikan kalau kepala OPD tak bisa bekerja.

Wakil Ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Mukhlis, Rabu (26/6) mengatakan seharusnya pengelolaan PJU itu cukup melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dengan membuat unit kerja Dinas Perkim tentang PJU. Dinas bisa memakai konsultan.Menurut dia, kalau alasan pemda merasa tak mampu membiayai pemasangan PJU, karena biayanya terlalu tinggi, menurut politisi PKB ini bahwa anggaran untuk PJU selalu keluar tiap tahun mencapai Rp 20 miliar.

Tinggal kata dia, bagaimana dinas melakukan efisiensi, sehingga belum perlu dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sebab tahun lalu sudah dilakukan efisiensi dengan membuat meterisasi di beberapa kecamatan bahkan terdapat penurunan pembayaran PJU ini. “Kalau semua diserahkan ke orang lain, PJU diserahkan ke orang lain, lalu sampah diserahkan ke orang lain lalu apa kerjaan dinas ini?,” tanyanya.

Anggota DPRD Lobar dari PKS H. Wahid Sayhril mengatakan rencana pemda menyerahkan sampah dan PJU ke pihak ketiga jangan sampai membuat OPD tak melakukan tupoksinya. Sebab, kerjasama pihak ketiga ini tentu melibatkan masyarakat. “Di sinilah peran OPD mempersiapkan dan membina warga,” jelas dia.

Ia melihat rencana pemda ini harus dilihat dari sisi targetnya. Di mana targetnya PJU ini optimal artinya semua PJU di Lobar menyala dan terang sehingga bisa dinikmati masyarakat. Di samping itu efisiensi anggaran daerah, sebab saat ini saja dana yang dikeluarkan untuk pembayaran PJU saja mencapai Rp 20 miliar tiap tahun. Namun di saat biayanya besar, masyarakat masih banyak mengeluh mulai dari daerah Sekotong hingga Batulayar. Di mana daerah Gunungsari-Batulayar ini menjadi sumber PAD dari pariwisatanya sangat besar. “Kalau dengan dikelola pihak ketiga bisa mejadi solusi artinya pemda bisa efisien anggaran dan masyarakat terlayani PJU, kenapa tidak. Tapi jangan sebaliknya, dikelola pihak ketiga tapi tidak optimal, ini bukan solusinya,” tegas dia.

Pihaknya tidak saja menyorot pihak ketiganya, namun output dari kerjasama itu sendiri kepada daerah dan masyarakat. Termasuk, kata dia, pengelolaan sampah, kalau bisa maksimal dengan pihak ketiga maka tentu didukung penuh. Sementara itu, sebagai bentuk keseriusan pemda menerapkan kerjasama pengelolaan PJU melalui sistem KPBU, tim pemda pun belajar ke Kota Surakarta.

Tim dipimpin Wakil Bupati Hj. Sumiatun, terdiri dari Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq dan beberapa kepala OPD. Menurut sekda mengatakan timnya datang untuk mengkaji upaya Lobar menjalin KPBU “Sebelumnya kami melakukan konsultasi dengan Bappenas dan mereka menyarankan kami melakukan studi banding ke Kota Solo ini,” terang Taufiq.(her)

(Suara NTB/ist)

BELAJAR - Tim Pemda Lobar yang belajar ke Surakarta terkait pengelolaan PJU kerjasama dengan pihak ketiga dengan pola KPBU.

Halaman 5

Bupati Tegaskan Pemangkasan Belanja OPD Dilakukan secara Rasional Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menegaskan pemangkasan anggaran yang dilakukan karena defisit anggaran hingga Rp 15 miliar. Ia meluruskan defisit anggaran yang dialami bukan Rp 25 miliar, namun Rp 15 miliar. Dampak dari itu, maka belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun dipangkas. Pemangkasan belanja OPD ini pun tegas dia secara rasional.

Seperti halnya pemangkasan di Dinas Pariwisata dan OPD lain dianggapnya sudah rasional.

“Ya kalau rasional seperti Dinas Pariwisata, mau bagaimana, ini kan tergantung program OPD,” tegasnya, Rabu (26/6).

Dijelaskan, pemangkasan OPD ini secara rasional mengacu pada skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Menurut dia tergantung program di masing-masing OPD, kalau ra-

sional dipangkas, karena kurang penting, maka akan dipangkas anggarannya.

Sebelumnya, Sekda H. Moh. Taufiq mengatakan pemangkasan belanja OPD ini disebabkan tak tercapainya PAD sekitar Rp 30 miliar. Ia mengakui kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lobar yang masih be-

lum kembali normal, pascabencana gempa. Bahkan tahun ini saja dari target PAD, diproyeksikan sekitar Rp 30-40 miliar akan hilang akibat tak mampu dicapai hingga bulan Desember mendatang. “Kondisi ini bakal memaksa pemda untuk memangkas atau merasionalisasi belanja daerah. Akibatnya ban-

yak program tentu tak terlaksana,” tegas dia.

Untuk itu, ia menekankan ke OPD agar lebih intensif lagi mencari sumber-sumber pendapatan. Salah satunya ia memerintahkan kepada OPD agar melakukan penagihan tunggakan pajak hotel, sehingga setidaknya target itu mungkin bisa tercapai. ”Pemangkasan anggaran belanja modal Rp 19 miliar lebih karena kebijakan pusat memangkas belanja 10 persen,” klaim sekda kemarin.

Diakuinya imbas pemangkasan belanja menyebabkan belanja berkurang. Karena itu pihaknya memprioritaskan program yang tidak bisa ditun-

da sampai tahun depan. “Sedangkan program yang bisa ditunda akan ditunda sampai tahun depan,” tegas dia.

Kalangan Badan Anggaran (Banggar) mengkritisi terkait pemangkasan anggaran yang signifikan tersebut. Menurut Banggar eksekutif jangan sampai memangkas belanja publik.

Sebaliknya belanja untuk aparatur atau belanja tidak langsung yang naik signifikan. “Jangan sampai belanja terkait pelayanan publik dipangkas,” kritik H. Ahmad Zaenuri. Karena itu pada saat pembahasan nanti, pihaknya akan melakukan pengawalan terhadap pos-pos anggaran yang akan dipangkas tersebut. (her)

Diprediksi Diikuti Sembilan Paslon

KPU Loteng Usulkan Anggaran Pilkada Rp35 Miliar

(Suara NTB/her)

UKUR - Tim provinsi turun mengukur jalan di depan kantor pemda Lobar dan Pendopo Bupati. Rencananya, jalan ini akan diperbaiki bulan depan.

Jalan Depan Kantor Pemda Dikerjakan Bulan Depan Giri Menang (Suara NTB) Setelah sekian lama menunggu kepastian, akhirnya jalan di depan pendopo Bupati dan Kantor Pemda Lombok Barat (Lobar) mulai ada titik terang pelaksanaan pembangunannya. Hal ini menyusul, Rabu (26/6) tim dari provinsi turun melakukan pengukuran jalan mulai dari jalan depan pendopo hingga simpang empat masjid Baital Gerung. Ditargetkan bulan depan, pembangunan akses jalan ini mulai dikerjakan oleh provinsi.

Pantauan Suara NTB ini di jalan ini, beberapa petugas turun mengukur badan jalan.

Mereka mengukur badan jalan yang sudah ada, kemudian memberi tanda bagian jalan yang berlubang dan rusak. Pen-

gukuran dilakukan hingga simpang empat Gerung. Menurut salah seorang petugas, pengukuran dilakukan untuk mengetahui teknis pelaksanaan pembangunan jalan nanti, baik dari sisi, panjang, lebar dan volumenya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURP) I Made Arthadana mengatakan, tim provinsi ini turun untuk memastikan volume di lapangan, tim ini turun menandakan bahwa pengerjaan jalan sudah berproses. “Artinya ini sudah segera tanda tangan kontrak,” tegas dia.

Hanya saja, kata dia, pembangunan jalan ini masih menunggu kepastian dari usulan pelaksanaan drag bike

yang diadakan di jalur tersebut. Sebab, kata dia, ada pihak panitia drag bike ini datang ke bupati untuk meminta izin ke bupati agar pelaksanaan pembangunan jalan ditunda setelah pelaksanaan motorcross bulan Juli nanti.

Pihaknya mengarahkan agar konsultasi ke provinsi, sebab hal ini terkait dengan masa pelaksanaan pekerjaan.

Ia menambahkan pengerjaan jalan ini dilakukan oleh provinsi tahun ini. Jalan ini telah lama mengalami kerusakan akibat kondisi tanah, sehingga pihaknya pun melakukan pemeliharaan secara berkala.

Terakhir pihaknya melakukan perbaikan awal tahun ini, dengan menutup banyak lubang di jalan tersebut. (her)

Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) mengusulkan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 sebesar Rp35 miliar ke pemerintah daerah. Alokasi anggaran ini untuk membiayai seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada Loteng dengan asumsi jumlah pasangan calon (paslon) kepala daerah yang ikut bertarung sebanyak sembilan pasangan.

Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin, kepada Suara NTB, Selasa (25/6), mengatakan, dari asumsi sebanyak sembilan paslon ini, empat paslon diprediksi berasal dari partai politik. Sisanya sebanyak lima paslon jalur independen atau perseorangan.

Jika melihat jumlah kursi DPRD Loteng, untuk paslon dari parpol maksimal lima pasangan.

Namun dengan melihat sebaran perolehan suara, KPU Loteng memprediksikan untuk paslon kepala daerah dari parpol maksimal empat pasangan. “Yang sulit diprediksikan untuk paslon kepala daerah dari jalur independen. Di mana jika melihat jumlah DPT yang ada dan syarat dukungan paslon dari jalur independen maksimal bisa sampai 12 paslon,” ungkapnya.

Namun untuk bisa mencapai jumlah tersebut bisa dikatakan sangat berat, walaupun masih memungkinkan. Alasannya, syarat dukungan paslon dari jalur indepeden hanya sekitar 7,5 persen dari DPT atau sekitar 57 sampai 60 ribu dukungan. “Untuk paslon jalur independen, kita pakai standar yang minimal saja,” terangnya.

Karena kalau terlalu banyak asumsi paslon jalur independen yang dimasukkan, itu bisa berpengaruh pada kebutuhan ang-

(Suara NTB/dok)

Ahmad Fuad Fahrudin garan. Mengingat, beban anggaran yang cukup besar berasal dari pembiayaan calon independen. Pasalnya, ada proses verifikasi dukungan di calon independen dan itu butuh anggaran cukup besar. “Jadi semakin banyak calon independen yang mendaftar, beban anggaran untuk verifikasi dukungan juga semakin besar,” tambahnya.

Tapi melihat kemampuan anggaran daerah, KPU Loteng membuat asumsi untuk calon independen sebanyak lima pasangan. Kalaupun nantinya ternyata jumlah calon independen lebih dari yang diperkirakan, ada mekanisme anggarannya nanti.

Lebih lanjut, Fuad mengatakan karena alokasi anggaran untuk Pilkada Loteng sudah diusulkan, maka KPU Loteng saat ini tinggal menunggu penetapan oleh pemerintah daerah, yakni sesuai mekanisme yang ada di pemerintah daerah. “Setelah diusulkan, anggaran pilkada akan dibahas bersama dengan DPRD Loteng. Jadi berapa alokasi anggaran yang diberikan tergantung keputusan bersama pemerintah daerah dengan DPRD Loteng nantinya,” tambahnya. (kir)

Dimutasi, Staf Desa Pemda Lobar Pastikan Eksekusi Sukarara Demo Kades Aset Jagaraga Jalan Terus

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) memastikan eksekusi aset daerah di sejumlah titik yang sudah putusan incrahct (tetap) termasuk di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan jalan terus. Sebab Pemda Lobar akan disalahkan, jika tak melaksanakan putusan pengadilan, di samping nanti Pemda akan dinilai melakukan pembiaran terhadap penguasaan aset daerah, padahal sudah ada kekuatan hukum tetap.

Asisten III Setda Lobar, Dr. H. Fathurrahim mengatakan, sesuai mekanisme hukum ketika sudah diumumkan inkracht Pemda Lobar menang, maka tahapantahapan harus dilalui. Langkah berikutnya yang dilakukan tentu pemda mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dieksekusi. “Ini (eksekusi) harus dilakukan, karena sudah inkracht, kalau kita tidak lakukan itu maka kesannya pemda melakukan pembiaran terhadap aset daerah. Ini tidak boleh terjadi,” tegas dia.

Menurut dia langkah eksekusi harus dilakukan pemda sebagai bentuk kepatuhan dan melaksanakan putusan hukum, sebab jika tidak dilakukan, maka pemda akan disalahkan. Tak hanya itu, tentu kasus aset yang serupa akan menjadi persoalan ketika pemda melakukan pembiaran terhadap aset ini. Namun, bagaimana tindakan eksekusi yang akan dilakukan pemda, ini perlu dilakukan pembahasan, sehingga walaupun ada jawaban dari pengadilan tentang persetujuan ek-

(Suara NTB/her)

BANGUN - Di atas lahan aset pemda di Jagaraga ini sudah dibangun rumah oleh warga. sekusi ini, langkah eksekusi ini tidak serta merta dilakukan. “Tentu dengan berbagai pertimbangan, harus dilakukan negosiasi, komunikasi dan musyawarah dengan warga,” jelas dia.

Dalam hal ini, ujarnya, ketidakpastian atau menunda eksekusi lahan ini juga tidak bagus bagi psikologis warga setempat. Sebab mereka pasti dirundung rasa bertanyatanya soal kejelasan lahan mereka. Apalagi mereka mengaku sudah membeli lahan itu dan membuat rumah serta usaha di sana. Perihal proses jual beli, di mana warga mengaku membeli lahan itu dengan harga bervariasi. Ia memastikan kalau pembayaran lahan itu tidak masuk ke pemda, sebab bayarannya ke oknum. “Tidak ada masuk di pemda barayan lahan itu, karena mereka bayar di oknum.

Kalau mereka bisa meminta lagi uang mereka di oknum itu kan lebih bagus,” imbuh

dia. Terkait usulan warga untuk membeli lahan itu, menurut dia tentu melalui proses.

Sebab pelepasan aset sendiri ada mekanismenya.

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Lobar, Taufik mengatakan rencananya pemda akan melakukan eksekusi dua titik aset, yakni di Gunungari dan Jagaraga atau di Lingsar. Sejauh ini titik mana yang akan diekskusi ini kata dia belum final, antara Jagaraga atau di Lingsar, sehingga permohonan eksekusi aset pemda di beberapa titik termauk di Jagaraga sejauh ini belum diusulkan kepengadilan.

Pihak pemda akan melihat dampak eksekusi dalam menentukan lokasi yang akan dieksekusi nantinya. Pihaknya akan memohonkan eksekusi yang memiliki dampak yang sedikit atau ringan. Dalam ekesekusi nanti kata dia, tentu memikirkan dampak yang akan dialami warga yang tinggal di lahan itu. (her)

Praya (Suara NTB) Sejumlah staf desa bersama puluhan warga Desa Sukarara Kecamatan Jonggat, Rabu (26/ 6), menggelar aksi di kantor desa setempat. Aksi demo dilakukan guna mendesak Kepala Desa (Kades) Sukarara mencabut kembali Surat Keputusan (SK) mutasi sejumlah staf desa, karena diduga menyalahi aturan yang berlaku.

Aksi berlangsung sekitar pukul 09.00 wita dan sempat berlangsung panas. Di mana warga bersama aparat kepolisian sempat terlibat ketegangan. Seorang warga pun terpaksa diamankan aparat kepolisian, karena diketahui berusaha melakukan pengerusakan.

Namun jalannya aksi akhirnya bisa kembali tenang. Setelah perwakilan warga diterima Kades Sukarara di halaman kantor desa.

Pada kesempatan itu, koordinator warga H. Saman Budi, menegaskan tuntutan agar SK mutasi staf desa dicabut oleh kades, karena SK tersebut menyalahi aturan yang ada.

Di mana sesuai Perbup. No. 43 tahun 2018, mutasi staf desa dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat. Tapi yang terjadi SK mutasi staf desa keluar tanpa ada konsultasi dengan camat. Belum lagi, ada staf desa yang dimuta-

si sebagai pembantu staf desa.

Padahal staf desa itu bukan masuk dalam perangkat desa.

Itu artinya, ada upaya bagi kades untuk memecat staf desa tersebut secara perlahan. “Yang namanya mutasi atau rotasi, sebagai staf desa tetap menjadi staf desa. Walaupun tugas yang diberikan berbeda. Tapi bukan malah menjadikan pembantu staf desa yang secara aturan tidak masuk dalam kategori staf desa,” terangnya.

Dalam ini tegasnya, pihaknya bukan bermaksud untuk menjatuhkan kades. Tetapi untuk meluruskan saja. Supaya kades tidak salah dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

Terkait tuntutan tersebut, Kades Sukarara Jumarseh menegaskan kalau keputusan yang diambil terkait mutasi atau rotasi staf desa tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku. Sehingga pihaknya memandang tidak perlu mencabut SK tersebut. Pun demikian, pihaknya akan tetap mengkaji apa yang menjadi tuntutan warga.

“Tetap akan kita kaji tuntutan warga. Tapi kalau untuk saat ini SK tidak serta merta bisa dicabut,” ujarnya. Tapi kalau kemudian ada putusan hukum yang mengatakan kalau SK tersebut menyalahi aturan, baru akan dicabut. (kir)

(Suara NTB/kir)

AMANKAN - Polisi amankan seorang warga saat demo di Kantor Desa Sukarara, Rabu (26/6).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2019

Halaman 6

PARLEMENTARIA - Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Disetujui DPRD Sumbawa, Bupati Minta Investor Korea Segera Bangun Pabrik Pelet Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa telah menyetujui rencana investasi perusahaan Korea di Kabupaten Sumbawa untuk Pengembangan Wood Pellet, Pembangunan Biomass Power Plant, dan Budidaya Tanaman Energi. Bupati pun meminta pihak perusahaan mempercepat pembangunan pabrik pelet di Teluk Santong.

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, memastikan persetujuan DPRD terhadap rencana investasi itu akan dibacakan dalam rapat paripurna lanjuan Ranperda, Jumat Malam.

“Sebenarnya proses ini sudah lama, hanya DPRD ingin melihat kesungguhan pihak perusahaan. Sekarang kami sudah yakin dan tidak ada alasan untuk tidak setuju,” katanya, usai mendengar presentasi pihak perusahaan bersama Bupati dan OPD terkait Selasa lalu.

Sebelumnya, Anggota DPRD, Salamuddin Maula juga mempertanyakan sejauhmana keterlibatan masyarakat dan Pemkab dalam investasi tersebut. Pihaknya juga menginginkan agar

perusahaan dapat bekerjasama dengan Science Techno Park (STP) dalam memproduksi alatalat teknologi yang digunakan perusahaan. Selain itu meminta perusahaan untuk memberikan jaminan kesungguhan. Sebab pihaknya tidak ingin, masyarakat Sumbawa menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc, meminta pihak perusahaan segara membangun pabrik pelet di Sumbawa. Sebab Pemkab pun telah menyiapkan lahan, termasuk rencana-rencana lainnya. Mengingat keberadaan investasi ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di daerah. Bahkan, dengan keberadaan pabrik pellet dan power plant yang dibangun investor, akan mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Teluk Santong oleh pusat.

Meski diakui Bupati, proses investasi ini berjalan sedikit alot. Karena semata mata Pemkab Sumbawa ingin melihat kesungguhan investor tersebut untuk berinvestasi. Disamping menyiapkan perangkat

Skema Penyaluran BNPB Dinilai Rugikan Daerah Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM angkat bicara terkait masih mandeknya penyaluran sisa dana bantuan rehabilitasi dan rekonstrusi (RR) rumah warga korban gempa oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

Ia menjelaskan, alasan BNPB selama ini belum menyalurkan sisa dana bantuan rehab rekon itu karena adanya sejumlah persoalan yang terjadi di sejumlah daerah penerima.

Mulai dari data masyarakat (Suara NTB/bug) penerima yang masih belum H. W. Musyafirin tuntas hingga hal teknis lainnya atas pengelolaan dana bantuan yang telah dicairkan pada tahap awal. “Alasannya kan seperti itu. Minta diperbaiki semuanya dulu baru sisa dananya ditransfer,” ungkap bupati, Rabu (26/6).

Namun menurut bupati, kebijakan BNPB itu cenderung merugikan bagi daerah yang relatif tidak ada persoalan.

Salah satunya KSB. Baginya, KSB sebagai salah satu penerima bantuan rehab rekon itu sudah tidak ada masalah.

Akan tetapi karena daerah lain belum merampungkan persoalannya sehingga KSB ikut terkena imbas dengan belum mendapatkan lungsuran dana sisa bantuan hingga saat ini.

“Seharusnya jangan seperti itu. BNPB kan menggeneralisir semua daerah. Jadi tunggu semua daerah clear dulu baru akan ditransfer sisanya. Masa kita disamakan dengan daerah-daerah bermasalah itu sehingga turut dananya distop dulu,” sesal bupati.

Ia menyebutkan, dibanding daerah lainnya, KSB relatif tidak banyak bermasalah. Terbukti hampir seluruh dana bantuan RR yang telah transfer BNPB telah dimanfaatkan oleh masyarakat penerima. Bahkan secara persentase realisasi fisik RR rumah warga terdampak gempa lebih tinggi dari nilai anggaran yang telah disalurkan oleh BNPB. “Di daerah lain dananya sudah ada yang hampir 100 persen diterima. Tapi jumlah rumah yang sudah diperbaiki sangat kecil. Beda dengan di kita (KSB) dananya yang kurang tapi rumah yang sudah selesai lebih banyak,” klaimnya.

Karena itu ia berharap BNPB dapat membuat kebijakan tersendiri bagi KSB dengan mempercepat penyaluaran dana RR yang saat ini belum ditransfer. Pasalnya masyarakat penerima bantuan yang telah menyelesaikan perbaikan rumah mereka secara mandiri masih ada yang berhutang biaya material.

“Kita kan dulu ajak pengusaha material bangunan untuk bantu rehab rekon ini. Nah sekarang mereka juga kasihan terlalu lama dihutangi usahanya susah juga berkembang,” tukas bupati.(bug)

Optimalisasi PAD, DPMPTSP Data IMB Badan Usaha Bima (Suara NTB) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bima melakukan pendataan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat atau badan usaha pada Selasa (25/6).

“Pendataan yang kita lakukan ini untuk mendorong optimalisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Bima Drs. Agus Salim M.Si. Dalam melakukan pendataan, Agu Salim mengaku telah membagi empat kelompok. Kelompok yang dibagi tersebut akan mendata IMB badan atau tempat usaha yang tersebar pada 18 Kecamatan secara bertahap.

Salah satu kelompok yang dipimpin oleh Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Bima, bahkan telah melakukan pendataan izin usaha di sepanjang jalan negara sepanjang wilayah Kecamatan Bolo dan Madapangga, Selasa (26/6).

“Hari pertama pendataan kita masih memfokuskan pada badan usaha sepanjang ruas jalan Negara,” katanya.

Sementara tiga kelompok lainnya, lanjut Agu Salim direncanakan akan turun mendata mulai tanggal 27 hingga 31 Juni mendatang.

Dengan sasaran wilayah di Kecamatan Wawo, Sape dan Lambu.

“Target pendataannya IMB, sehingga akan diketahui badan atau tempat usaha yang sudah dan belum memiliki dokumen perizinan,” katanya.

Usai pendataan lanjutnya, data tersebut akan diinput dan dilaporkan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Untuk itu Ia menghimbau agar badan usaha yang belum memiliki IMB segera mengurusnya dan memiliki IMB seumur hidup.

“Setelah pendaatan IMB ini, kedepan akan ditargetkan pada badan usaha yang melakukan aktifitas usaha di desa, termasuk rumah tinggal,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/Ist)

PENDATAAN - Tim DPMPTSP Kabupaten Bima mendata IMB badan usaha di wilayah Kecamatan Bolo, Selasa (25/6).

aturan yang mesti dilaksanakan pihak perusahaan ke depan. Apalagi mengingat selama ini banyak investor yang datang dan membuat kesepakatan, setelah itu menghilang.

Namun dengan kehadiran manajemen perusahaan yang datang langsung dari Korea untuk menjelaskan rencana investasi ini di DPRD, telah membuktikan kesungguhan mereka.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sumbawa yang memberikan persetujuannya bagi percepatan investasi ini. Nantinya dokumen persetujuan dari DPRD akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama atau MoU, yang kemungkinan akan dilaksanakan di Korea.

Dalam pelaksanaan proyek besar ini, perusahaan Korea tersebut mempercayakan kepada PT Alam Bumi Cemerlang (PT ABC) selaku konsorsium lokal yang nantinya bekerjasama dengan Pemda (BUMD/ BUMDes).

Rencananya Ground Breaking pembangunan infrastruktur tersebut akan dilaksanakan September 2019 mendatang.

Direktur Pengembangan Bisnis PT ABC sekaligus mewakili investor Korea PT. GIMCO, Ismadi Suparjo, mengatakan investasi ini membangun Biomass Power Plant (PLTBm) (Renewable Energy), Pabrik Pelet Kayu, Budidaya Tanaman Energi, dan Pelabuhan Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa. Pabrik pellet yang dibangun ini memiliki kapasitas 200.000–500.000 ton Wood Pellet per tahun. Itupun sesuai dengan ketersediaan bahan baku tanaman energy seperti sampah dan bonggol jagung, dan tanaman kayu gamal. Nantinya wood pellet ini menjadi bahan bakar power plant yang menghasilkan energy listrik sebesar 10—30 Mega Watt (MW) sesuai dengan maksimal kontrak dengan pihak PLN. Dalam mendukung keberadaan pabrik, secara paralel akan dibangun Pelabuhan Teluk Santong. Pelabuhan ini akan dibangun dekat lokasi pabrik pellet dengan kapasitas kapal 30.000 ton sampai dengan 75.000 ton.

Investasi ini akan memberikan dampak ekonomi yang

(Suara NTB/ist)

RENCANA INVESTASI - Investor Korea saat menyampaikan presentasi terkait rencana investasi berupa pembangunan pabrik pelet di Teluk Santong di hadapan Bupati dan DPRD Sumbawa. luar biasa bagi masyarakat dan daerah. Petani jagung bisa berhemat jutaan rupiah karena dalam penanaman hingga pembersihan lahan akan diintervensi perusahaan. Untuk serapan tenaga kerja terkait keberadaan pabrik dan power plant, diperkirakan mencapai 8.000 orang. Masyarakat seki-

tar pelabuhan juga mendapat penghasilan tambahan karena adanya aktivitas eksport Wood Pellet. Kemudian dampak bagi daerah, di antaranya tambahan penerimaan pajak daerah. Semua investasi dibiayai investor tanpa menggunakan pembiayaan APBN dan APBD. Selanjutnya kepemilikan sa-

ham daerah, dan dalam pelaksanaan kegiatan investasi melibatkan BUMD dan BUMDes. “Ketika semuanya lancar dan Pemkab Sumbawa memberikan kemudahan serta masyarakat mendukung, pihaknya akan melaksanakan ground breaking pada tahun ini,”pungkasnya. (arn/*)

18 Kasus Positif Rabies di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Daftar kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) di Sumbawa terus bertambah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan (Dikes) setempat, saat ini sudah sebanyak 198 orang yang terkena. Dari jumlah tersebut tercatat 18 kasus positif, setelah dilakukannya uji laboratorium terhadap sampel otak hewan yang menggigit.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa melalui Kabid P2PL, Agung Riyadi menyebutkan, gigitan HPR di Sumbawa hingga beberapa hari lalu tercatat sebanyak 198 kasus. Sebarannya masih sama di 20 kecamatan dari 24 kecamatan yang

ada. Data terakhir pada April lalu, diketahui sudah 18 kasus positif. Karena hasil pemeriksaan sampel otak hewan penggigit, ternyata terjangkit virus rabies.

“Kasus kita untuk gigitan HPR Kabupaten Sumbawa hingga Senin kemarin 198 ka-

sus. Kemudian kejadiannya tetap di 20 kecamatan. Data terakhir pada tanggal 20 April sampai sekarang ada 18 positif. Karena anjing yang menggigit kemudian diperiksa otaknya ternyata terjangkit virus rabies,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/6).

Pemetaan Risiko Bencana Harus Terperinci Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syafuddin, ST meminta agar pemetaan risiko bencana di daerah dilakukan secara detail dan terperinci. Hal ini untuk memastikan seluruh potensi bencana daerah mulai dari titik, tipikal bencana dan cara penanganan menghadapinya bisa disiapkan sedini mungkin.

Demikian disampaikan Fud saat membuka acara rakor dan sosialisasi penyusunan peta risiko bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Becana Daerah (BPBD) KSB, Rabu (26/ 6) kemarin.

Wabup mengatakan, peta potensi bencana yang dihasilkan nanti jangan sekedar menjadi dokumen semata. Data-data yang dituangkan di dalamnya harus mampu mengakomodir seluruh potensi bencana di tiap titik wilayah maupun pemicu bencana. Termasuk pola penanganan titik bencana sebelum dan pasca terjadinya.

“Dan hasilnya nanti harus diketahui hingga ke tingkat desa dan masyarakat sehingga kita paham di wilayah kita potensi bencananya apa dan bagaimana memperlakukan wilayah kita itu supaya tidak terjadi bencananya,” paparnya.

Selain memuat detail, Wabup juga mengingatkan, agar dokumen peta potensi bencana memuat prediksi dalam jangka panjang. 10 sampai 20 tahun ke depan potensi-potensi bencana di tiap titik pastinya berubah pada skala dampaknya dan pemicunya. “Perlu diantisipasi juga waktunya supaya kita benar-benar punya gambaran soal bencana ini,” timpalnya.

Wabup mengakui, setiap bencana yang terjadi di muka bumi

(Suara NTB/bug)

BUKA RAKOR - Wabup Fud Syaifuddin saat membuka acara rakor dan sosialisasi pemetaan risiko bencana yang dilaksanakan BNPB. merupakan takdir Allah. Namun demikian tetap pemicunya dikarenakan tangan-tangan manusia juga yang telah banyak merusak alam dan lingkungannyan sekitarnya. “Banjir dan longsor itu karena hutan kita sudah rusak akibat pembalakan liar. Makanya saya minta jaga hutan kita supaya tidak terjadi bencana,” tegasnya.

Sementara itu kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB, Ir. Muhammad Lalu Azhar menjelaskan, kegiatan rakor dan sosialisasi pemetaan potensi bencana ini merupakan agenda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB). “Dan KSB menjadi salah satu dari 15 kabupaten/ kota dipilih oleh BNPB untuk melaksanakannya,” terangnya.

Ia mengungkapkan, sebenarnya KSB telah memiliki dokumen

hasil pemetaan risiko bencana daerah. Pada tahun 2015 lalu, Pemda KSB bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) pernah menyusun dan mendokumentasikan seluruh titik wilayah di KSB yang memiliki risiko bencana alam. Sayangnya data-data tersebut sejak selesai dibuat hingga kini tidak bisa dipergunakan. “Lewat kegiatan ini data-data yang sudah ada itu akan kita perbaiki,” imbuhnya.

Pada acara yang dilaksanakan di ruang sidang II Setda KSB itu, hadir sebagai peserta diikuti oleh sejumlah SKPD teknis di lingkungan Pemda KSB. Mulai dari BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Satpol-PP, pemerintah desa. Termasuk juga sejumlah instansi vertikal serta aparat keamanan yakni TNI/Polri. (bug)

Pencairan DD di Dompu Tinggal Desa Rababaka Dompu (Suara NTB) Pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama di Kabupaten Dompu dari 6 Desa, tinggal Desa Rababaka yang belum ada progresnya. Belum terbentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) menjadi pemicu belum ditetapkannya APBDes tahun 2019.

Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, Haerudin, SH kepada Suara NTB, Rabu (26/ 6/2019) kemarin mengaku tinggal Desa Rababaka Kecamatan Woja yang belum mengajukan pencairan DD tahap pertama. Lima Desa lain seperti Matua, Taa, Songgajah, Kiwu dan Mangge Nae sudah memasukan permohonan pencairan DD tahap perta-

manya. “Tinggal Rababaka saja yang belum ajukan, karena BPD-nya belum terbentuk,” ungkap Haerudin.

Dikatakan Haerudin, BPD Desa Rababaka belum terbentuk karena ada perbedaan keinginan antara Kepala Desa dengan hasil pemilihan oleh panitia. Namun masalah ini sedang difasilitasi Camat Woja. “Camat Woja sudah sampaikan akan segera menyelesaikan masalahnya,” kata Haerudin yang sedang mengikuti Diklatpim di Mataram.

Plt Camat Woja, Dardani, S.Sos yang dihubungi terpisah mengaku, masalah Desa Rababaka sudah ditangani Inspektorat Kabupaten Dompu. Kepa-

la Desa bersama jajaran dan Camat juga sudah dimintai keterangan Inspektorat dan tinggal menunggu rekomendasi. “Apa yang menjadi rekomendasi Inspektorat, itu yang akan kita ikuti,” katanya.

Desa Rababaka tidak hanya terbentur soal pencairan DD tahap pertama oleh tidak adanya BPD, tapi pengelolaan APBDes tahun sebelumnya juga dilaporkan kelompok masyarakat di Kejaksaan. Berdasarkan bukti yang dimiliki, kuat dugaan adanya indikasi penyelewengan pengelolaan keuangan Desa. Namun tahapannya masih klarifikasi untuk pengumpulan bahan data dan keterangan. (ula)

Dipaparkannya, 18 kasus positif ini korbannya di dua kecamatan yakni Tarano dan Empang. Korban juga sudah diberikan vaksinasi untuk melemahkan kumannya. Sehingga virus rabies tidak sampai merembes hingga ke otak. Pihaknya juga akan terus mengamati korban yang tergigit hingga dua tahun kedepan untuk melihat perkembangannya.

“Yang 18 itu sudah mendapatkan imunisasi. Ini akan kita amati sampai dua tahun kedepan. Biar digigit kalau kita sudah berikan SAR mau-

pun VAR kumannya bisa dilemahkan. Yang kita khawatirkan menjalar ke manamana dan sampe masuk ke otak,” terangnya.

Terkait ketersediaan vaksin, untuk di kabupaten stoknya sudah habis. Sedangkan di kecamatan-kecamatan masih tersedia. Meskipun demikian, pihaknya juga sudah melakukan permintaan ke provinsi. Informasinya vaksin tersebut juga sudah dikirim dan akan segera tiba. “Kita sudah meminta 150 vial ke provinsi dan sudah dikirim,” pungkasnya. (ind)

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Jadi Prioritas Sumbawa Besar (Suara NTB)BNN Kabupaten Sumbawa menggelar acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2019, di Aula SMAN 3 Sumbawa Besar, Rabu (26/7) kemarin. Dengan memprioritaskan tindakan preventif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba yang makin meluas.

Bupati yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa A. Rahim, S.Sos yang membacakan sambutan tertulis Wakil Presiden RI, menyatakanIndonesia saat ini tengah perang melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena apabila tidak ditangani secara bersama-sama oleh semua elemen masyarakat, maka akan mengancam eksisitensi bangsa yang berdampak pada rusaknya tatanan sosial serta mengancam kondisi ketahanan Nasional suatu Negara.

Generasi muda sebagai penggerak pembangunan dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, harus dilibatkan sebagai penggiat dalam mengkampanyekan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di masyarakat. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, generasi milenial akan sangat mudah untuk menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotka di masyarakat. Hal ini selaras dengan tema nasional hari anti narkotika internasional tahun 2019 yaitu untuk mewujudkan “Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas”.

Penanggulangan permasalahan narkotika harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. pen-

anggulangan tersebut dapat dilakukan secara seimbang melalui pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan, sosial, serta pendidikan. sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narotika di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Memerangi narkoba sampai tuntas menjadi prioritas pemerintah bersama dengan masyarakat.

Sebelumnya Kepala BNN Kabupaten Sumbawa AKBP. Syirajuddin Mahmud membacakan sambutan tertulis Kepala BNN RI menyatakan peringatan HANI tahun 2019 ini merupakan keperhatinan seluruh dunia sebagai upayah memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk itu dibutuhkan gerakan yang masif serta kepedulian dari segala unsur masyarakat sehingga tidak merusak generasi bangsa dalam menuju Indonesia Emas.

Disampaikan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecendrungan semakin meningkat dengan korban yang meluas, mencangkup kalangan anak-anak, remaja, generasi muda, ASN, anggota TNI/Polri, kepala daerah, anggota legislatif dan kerentanan di lingkungan rumah tangga.

Adapun langka-langkah yang dilakukan dalam uaya perang melawan narkotika antara lain melalui strategi Demand Reduction yaitu dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki imun terhadap penyalahgunaan narkotika, dan strategi Supply Reduction, melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur agar sindikat narkotika jera, selain itu dilakukan rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalah guna narkotika. (arn)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa bersama Kepala BNNK dan pejabat lainnya berfoto bersama siswa SMAN 3 Sumbawa, saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2019, di Aula SMAN 3 Sumbawa Besar, Rabu (26/7).

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2019

Subsidi Elpiji Belum Juga Diterapkan Dompu (Suara NTB) Program konversi minyak tanah ke gas elpiji tabung 3 kg oleh pemerintah sejak 2018 di Dompu hingga saat ini belum juga dijalankan. Pemerintah baru mendistribusikan paket bantuan gas, tapi belum diikuti dengan sarana tempat pengisian ulang elpiji. Akibatnya, warga harus menanggung biaya yang cukup tinggi mencapai Rp65 ribu per tabung gas 3 kg.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT kepada Suara NTB, Rabu (26/6) kemarin mengakui, HET untuk gas (Suara NTB/ula) elpiji tabung 3 kg dari Soekarno Provinsi NTB sudah ditetapkan dengan keputusan Gubernur NTB No 750 – 365 tahun 2019 tanggal 29 April 2019. Keputusan ini juga sudah disampaikan Sekda Provinsi NTB ke Kabupaten/Kota dengan surat nomor 500/164/Ekon-II/2019 tanggal 31 Mei 2019.

Melalui suratnya ini, Pemprov NTB juga sudah menyampaikan kepada Pertamina dan Hiswana Migas NTB untuk menyiapkan penyaluran dan penyediaan isi ulang LPG tabung 3 kg bagi kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil menengah di pulau Sumbawa yang baru menerima program konversi minyak tanah ke gas elpiji tabung 3 kg.

Sesuai keputusan Gubernur NTB, HET untuk gas elpiji tabung 3 kg dengan 3 kelompok sesuai jarak dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) tempat penyalur/agen melakukan bottling plan ke sub penyalur/ pangkalan. Yaitu Rp15 ribu per tabung untuk yang jarak di bawah 60 km, Rp16.750,- untuk yang jarak 60 – 120 km, dan Rp16,5 ribu per tabung untuk yang jarak di atas 120 km.

Pertamina lanjut Soekarno, belum mulai menyalurkan isi ulang tabung gas elpiji karena terkendala sarana dan prasarana. Depo isi ulang gas elpiji di Kota Bima hingga saat belum dibangun, begitu juga dengan di Sumbawa. “Setahu kami di Bima belum mulai dibangun. Sumbawa belum tahu pasti, tapi sepertinya belum juga,” katanya.

Belum siapnya sarana prasarana isi ulang gas elpiji, membuat Pertamina belum menarik peredaran minyak tanah subsidi. Gas elpiji tabung 3 kg yang berdar, bukan diedarkan secara resmi pertamina. Tapi gas elpiji tabung 3 kg tersebut diduga didatangkan dari Lombok oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi, dengan mengambil harga subsidi di Lombok dan dijual di Dompu dengan harga Rp35 ribu – Rp65 ribu per tabung 3 kg. (ula)

Perambahan Hutan Makin Marak di Dompu Dompu (Suara NTB) – Aktifitas perambahan di wilayah pengelolaan KPH Ampang Riwo Soromandi (ARS) makin marak terjadi. Kegiatan tersebut dilakukan sejumlah petani untuk memperluas area penanaman jagungnya. Bahkan, tak sedikit kawasan hutan kini telah dibagi-bagi untuk dirambah.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekositim (KSDAE) KPH ARS, Iswanto kepada Suara NTB, Rabu (26/6). Ia mengaku, hampir tiap hari menerima laporan dari petugas (Suara NTB/jun) lapangan terkait upaya perIswanto luasan area perambahan untuk penanaman jagung tersebut. Bahkan kegiatan merusak ini merata terjadi di semua wilayah pengelolaannya.

“Ini lagi marak hampir tiap hari kita dengar laporan perambahan dan pembagian-pembagian lahan. Kita juga ndak bisa tangani secara total karena hampir diseluruh lokasi,” bebernya. Selain perluasan lahan hal lain yang cukup mengancam saat ini ialah pembagian kawasan untuk perambahan baru. Seperti yang sudah mulai dilakukan oknum warga Desa Saneo di wilayah resor Sori Panca.

Menyikapi hal tersebut, lanjut Iswanto, pihaknya terus melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat agar mengimbau warganya segera menghentikan kegiatan melanggar itu. Termasuk terjun langsung ke lapangan untuk mengambil tindakan tegas.

Hanya memang dari sekian banyak penindakan pihaknya sejak awal Januari lalu tak pernah ada oknum warga yang sampai terseret ke meja persidangan. Rata-rata berakhir sampai proses pembinaan semata. “Memang selalu berakhir pembinaan. Ini yang belum kita dapat titik terang, beberapa kita ajukan ke penyidik tapi belum ada yang bisa gol (dilanjutkan),” ungkapnya.

Ditegaskan, tidak berlanjutnya proses hukum terduga pelaku perambahan yang pernah ditindak selama ini bukan karena kurangnya barang bukti. Besar kemungkinan akibat banyaknya pihak yang menuntut pelaku segara dibebaskan. Contoh kasus, penangkapan oknum warga di Desa Anamina beberapa waktu lalu. Tak berselang 30 menit setelah pelaku dilimpahkan ke mapolres puluhan warga spontan memblokade jalan raya dan membakar ban bekas. Sehingga akhirnya kasus ini tak berlanjut. (jun)

Delapan Kelurahan di Kota Bima Terdampak Kekeringan Kota Bima (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima mencatat delapan Kelurahan di daerah setempat mengalami kekeringan akibat musim kemarau tahun 2019. Delapan Kelurahan tersebut tersebar pada empat Kecamatan.

“Berdasarkan laporan yang diterima dari Pemerintah Kelurahan, ada delapan Kelurahan di Kota Bima yang mengalami kekeringan tahun 2019,” kata Kepala BPBD Kota Bima, Ir. H. Syarafuddin MM, kepada Suara NTB, Rabu (26/6).

Ia menyebutkan, delapan Kelurahan yang mengalami kekeringan tersebut antara lain, Kelurahan Dara, Tanjung, dan Paruga Kecamatan Rasanae Barat dan Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota. “Selanjutnya Kelurahan Sambinae dan Panggi Kecamatan Mpunda serta Kelurahan Rontu dan Ntobo Kecamatan Raba,” katanya.

Dikatakannya, sebagian dari Kelurahan tersebut, merupakan wilayah yang cukup rawan dilanda kekeringan dan krisis air bersih setiap memasuki musim kemarau. Seperti Kelurahan Dara dan Tanjung. “Memang sebagian Kelurahan ini langganan kekeringan dan krisis air bersih setiap tahun,” katanya.

Dari jumlah itu, lanjutnya, ada 6.014 Kepala Keluarga (KK) atau 17.597 jiwa yang terdampak kekeringan. Bahkan data tersebut masih bersifat sementara, kemungkinan jumlahnya akan bertambah lantaran baru memasuki musim kemarau.

“Data sementara yang tercatat saat ini ada 6.014 KK. Tapi kemungkinan jumlahnya akan bertambah kedepan,” ujarnya.

Untuk menanggulanginya Syarafuddin mengaku pihaknya akan melakukan pendistribusian air bersih secara bertahap. Oleh karena itu, Ia mengimbau masyarakat menggunakan air bersih sesuai dengan kebutuhan. “Untuk sementara kita akan dropping air bersih ke wilayah yang terdampak secara bergilir,” katanya.

Ia menambahkan, warga yang terdampak kekeringan serta krisis air bersih agar melaporkan ke Keluarahan atau Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) untuk dilakukan pendataan dan diberikan bantuan air bersih. “Alur pendataan dan penyaluran air bersih tetap kita koordinasikan dengan Pemerintah Kelurahan dan TSBK,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Walikota Tak Persoalkan Rencana Gugatan ke PTUN dan KASN Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, menyikapi santai sejumlah bawahannya yang akan menggugat dirinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait proses mutasi, rotasi dan demosi.

“Tidak menjadi soal, itu kan lagi diproses,” kata Lutfi kepada wartawan, Rabu (26/ 6). Selain itu, mantan Anggota DPR RI ini juga menegaskan tidak keberatan dengan sikap sejumlah bawahannya itu yang telah mengadukan kebijakan rotasi, mutasi dan demosi kepada KASN beberapa waktu lalu.

“Tidak apa-apa, itu juga masih berproses,” katanya.

Seperti diketahui sejumlah pejabat di ruang lingkup Pemerintah Kota Bima kecewa

dengan proses mutasi dan rotasi jabatan. Bahkan mereka menggugat kebijakan atasannya itu ke PTUN. Mereka menempuh jalur PTUN untuk menggugat keputusan mutasi dan rotasi Walikota Bima yang dinilai cacat hukum. Mereka merasa jadi korban mutasi, misalnya dari Kabid diturunkan sebagai Kasi.

Selain menggugat ke PTUN, mereka juga mengadukan proses mutasi dan demosi itu ke DPRD Kota Bima serta ke Ko-

misi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mencari keadilan.

Sebuah surat laporan pengaduan yang ditandatangani 10 pejabat mewakili ratusan pegawai lainnya tertanggal 16 Mei 2019 ditujukan ke KASN. Isinya berupa telaah hukum terhadap proses mutasi dan demosi.

Dalam surat laporan pengaduan itu juga ada dua item permintaan. Antara lain meminta KASN mengawasi kembali proses mutasi dan rotasi yang dilakukan Pemkot Bima. Kemudian mendesak KASN mengeluarkan rekomendasi kepada Walikota Bima mengembalikan kembali jabatan dan posisi para pejabat.

Selain itu, langkah pihaknya melaporkan proses mutasi dan rotasi tersebut diakui sebagai bentuk ketegasan.

Sebab segala kebijakan harus dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Ketua Tim Baperjakat Kota Bima, Drs. Mukhtar Landa MH, mempersilahkan kepada para ASN untuk menempuh jalur PTUN terkait hasil mutasi kemarin. Pihaknya akan memberikan ruang dan kesempatan. “Bagi ASN yang merasa dizalimi, silahkan menempuh jalur PTUN,” katanya.

Mukhtar yang merupakan Sekda Kota Bima ini menegaskan semua keputusan mutasi dan rotasi jabatan diambil berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku. Seperti, mutasi pejabat eselon III dan IV yang tidak membutuhkan rekomendasi KASN. ”Berbeda dengan eselon I dan II, yang mem-

(Suara NTB/Dok)

Muhammad Lutfi butuhkan rekomendasi KASN,” pungkasnya. (uki)

Konsumsi Sabu, Oknum Satpol PP Diringkus Polisi Dompu (Suara NTB) – Salah seorang oknum anggota Satpol PP inisial Dy (32), diringkus tim opsnal Satresnarkoba Polres Dompu, Selasa (25/6) Pukul 23.00 Wita. Ia diringkus bersama AZ (27) Fb (23) dan Hr (26) atas dugaan mengonsumsi sabu-sabu.

Kanit Lidik Satresnarkoba Polres Dompu, Aiptu Moh Saihun dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan, penangkapan oknum Satpol PP yang tengah diperbantukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) ini buah informasi masyarakat. Yang mana rumah AZ di Lingkungan Ginte Kelurahan Kandai II kerap dijadikan tempat pesta sabu-sabu.

Atas informasi tersebut tim opsnal langsung melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya penggerebekan serta penggeledahan rumah pada Selasa malam.

“Benar saja anggota menemukan empat orang ini dan barang bukti,” ungkapnya.

Saat penggeledahan berlangsung dan disaksikan warga sekitar, polisi mendapati banyak barang bukti. Diantaranya dua poket sabu, masing-masing satu klip plastik transparan, alat hisap, klip kosong, pisau, gunting dan sebungkus rokok. Sementara bukti lain yakni dua buah tabung kaca, empat buah sendok sabu, dua buah sedotan, dua unit kendaraan beserta tiga STNK dan uang tunai sebesar Rp1.375.000.

Kendati temuan ini dalam

(Suara NTB/Polres Dompu)

DIRINGKUS – Gn (dua dari kiri) salah seorang oknum anggota Satpol PP Kabupaten Dompu yang diduga menyalahgunakan sabu saat diringkus polisi, Rabu (26/6). penguasaan keempat orang asal Lingkungan Ginte tersebut, Moh Saihun menegaskan, mereka enggan membeberkan sumber kepemilikan barangnya. Untuk itu, Dy, AZ, Fb dan Hr langsung digiring ke Mapolres guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. “Pelaku beserta barang bukti sudah

dibawa ke Polres Dompu untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Peredaran dan penyalahgunaan sabu yang melibatkan oknum Satuan Pol PP ini, merupakan kasus kedua setahun terakhir setelah sebelumnya melibatkan Gn asal Manggelewa. Menanggapi hal itu Kasat

HANI, Tekad Bersama Tekan Masalah Narkoba di KSB

(Suara NTB/ils)

HANI - Suasana peringatan HANI tahun 2019 di Gedung Central, KSB, Rabu (26/6).

Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin ST, meminta kepada masyarakat untuk berperan aktif menekan kasus penyalahgunaan narkoba. Pasalnya, tren penyalahgunaan narkoba selalu meningkat setiap tahun. Parahnya lagi, kasus ini sudah menyasar anak-anak di bawah umur.

Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) harus bisa menjadi salah satu pelecut untuk menyamakan persepsi dalam melawan dan menyatakan perang terhadap kasus narkoba.

“Harus kita akui penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan haram dan termasuk salah satu perbuatan menyianyiakan hidup. Apalagi tren kasus penyalahgunaan di KSB selalu meningkat di tiap tahunnya.

Makanya kita minta kepada seluruh masyarakat KSB untuk menjadikan narkoba ini musuh bersama bila perlu kita katakan perang untuk kasus ini. Karena jika dibiarkan merajalela, maka dampaknya akan sangat tidak baik bagi daerah,” ungkapnya saat membuka peringatan HANI di gedung Central, Rabu (26/6).

Dikatakannya, peringatan HANI sengaja dilaksanakan sebagai suatu langkah dalam memerangi serta menyebarkan informasi terkait bahaya narkoba di masyarakat. Peringatan HANI ini juga sangat diharapkan bukan kegiatan seremonial semata, melainkan harus bisa menjadi lang-

kah tegas bersama dalam memerangi narkoba. Baik itu BNNK, TNI, Polri dan juga masyarakat secara umum juga harus lebih berperan aktif untuk memberantas masalah narkoba.

Hal ini tentu sangat diatensi mengingat, rasa kepedulian dan upaya untuk saling mengingatkan antar masyarakat terhadap masalah narkoba dianggap masih sangat minim. Sehingga angka kasusnya juga terus meningkat dan usia produktif juga mulai menggunakan narkoba sebagai gaya hidup. Selain masalah tersebut, Wabup juga berharap kepada korban yang sudah terlanjur menggunakan narkoba untuk bisa datang melakukan rehabilitasi untuk menekan terjadinya ketergantungan.

“Harus kita akui kasus narkoba saat ini semakin meningkat di KSB. Untuk itu, butuh kepedulian kita secara bersama untuk terus menekan kasus ini supaya tidak terulang,” sebutnya.

Ditambahkannya, peredaran narkoba saat ini sudah tidak pandang bulu lagi bahkan aparat penegak hukum dan PNS juga ikut terlibat. Bahkan di tahun 2018 lalu, ada dua orang PNS lingkup Pemkab setempat yang terjaring oleh petugas dan Pemkab sudah tidak lagi memberikan toleransi bagi oknum yang melanggar.

Karena adanya PNS yang terlibat Narkoba, tidak menutup kemungkinan ada juga pengedar dan bandar di ruang lingkup PNS itu sendiri. Hal ini

tentu sangat disayangkan, karena seorang PNS seharusnya menjadi panutan malah berbalik arah menjadi perusak.

Fenomena inilah yang harus diwaspadai dari bahaya narkoba.

Jika tidak segera diperhatikan dan diwaspadai, maka penyalahgunaan narkoba juga akan terus meningkat di KSB. Dirinya juga sangat mengapresiasi adanya MoU antara Dikes dan BNNK untuk melakukan tes urine terhadap seluruh PNS dilingkup Pemkab. Hal ini juga bisa menjadi salah satu komitmen bersama untuk turut memberantas masalah narkoba di KSB. “Sekarang narkoba tidak lagi memandang bulu sebagai korbannya karena PNS juga ada yang memakai barang haram ini. Untuk itu, mari kita jaga diri kita dari lingkungan yang tidak baik yang akan menyeret kita untuk menggunakan narkoba,” tukasnya.

Sebelumnya kepala BNNK, AKBP Hurri Nugroho SH.,MH dalam sambutannya mengatakan, peringatan HANI merupakan salah satu upaya nyata untuk memerangi dan memberantas narkoba di wilayah KSB. Tentu dalam pelaksanaan tugas tersebut, BNNK tidak bisa sendiri melainkan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dan peduli terhadap masih maraknya penyalahguna narkoba dari tahun ke tahun di KSB. Sehingga tidak lagi upaya untuk merusak generasi bangsa dengan pengaruh narkoba.

Untuk itu dibutuhkan gerakan yang sangat masif dan kepedulian dari segala unsur masyarakat dalam menuju Indonesia emas. Jika hanya aparat penegak hukum dan BNNK saja yang terlibat dalam memberantas masalah narkoba, maka hasilnya tidak akan bisa maksimal dan narkoba masih akan tetap merajalela di KSB. Melalui momentum HANI yang disertai dengan MoU dengan Dinas Kesehatan (Dikes) diharapkan bisa menjadi pelecut untuk bersama memberantas masalah narkoba di KSB. “Kami tidak bisa sendiri dalam memberantas masalah narkoba sehingga keterlibatan masyarakat sangat diharapkan,” pungkasnya. (ils)

Pol PP Kabupaten Dompu, H. Moh Syaiun, SH, MH saat dikonfirmasi Suara NTB cukup menyayangkannya. Ini merupakan sebuah musibah dan patut menjadi pelajaran berarti bagi jajarannya.

Dan untuk sanksi, tegas dia, pihaknya tetap pada komitmen awal yakni tidak ada

ruang bagi anggota yang terlibat peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. “Bagi saya siapapun anggota Pol PP yang terjebak narkoba pilihannya hanya satu, segera keluar dari anggota Pol PP dan seluruh hak dan kewajibannya tidak ada lagi,” pungkasnya. (jun)

Tunggakan Pelanggan Perumda KSB Tinggal Rp3 Miliar Taliwang (Suara NTB) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum ‘Bintang Bano’, mencatat hingga saat ini tunggakan pelanggan mencapai angka Rp3 miliar.

Besarnya angka tunggakan terjadi, karena ada ribuan pelanggan yang tidak kunjung membayar hingga hitungan tahun yakni di tahun 2016 hingga 2019. Masalah ini tentunya sangat mengganggu pengoperasian perusahaan, karena anggaran yang dimiliki juga terbatas untuk menutupi pembiayaan tersebut.

“Kita akui memang jumlah pelanggan yang menunggak masih sangat tinggi dan tersebar di seluruh wilayah KSB. Meskipun demikian, besaran angka itu sudah berhasil kita tekan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka sekitar Rp5 miliar. Angka yang sudah berhasil ditekan tersebut, bukan sematamata karena ada pembayaran, melainkan upaya pemutusan secara paksa karena tidak kunjung membayar apa yang menjadi kewajibannya tersebut,” ungkap Direktur Perumda Air Minum Bintang Bano, Bambang, ST, kepada wartawan, Rabu (26/6).

Dikatakannya, terkait tunggakan yang belum terbayar itu, bukan berarti tidak ada upaya dari pihak perusahaan untuk melakukan penagihan. Tetapi karena masyarakatnya melawan ketika para petugas datang untuk melakukan penagihan. Selain masalah itu, pihak terkait juga mengakui masih sangat lemah dalam upaya memberikan sanksi bagi para penunggak.

Jika mengacu ke aturan, telat bayar tiga bulan saja sambungannya sudah bisa dicabut. Tapi karena sanksi tersebut tidak diterapkan, makanya berimbas ke tunggakannya yang sangat tinggi.

Kendati demikian, pihak terkait sudah sepakat mulai tahun 2019 ini, semua sambungan nakal akan ditertibkan semua tanpa terkecuali.

“Kita sadari besarnya angka tunggakan itu, tidak terlepas dari kelalaian dari kami untuk melakukan penertiban secara paksa. Makanya di tahun 2019 ini, sambungan

(Suara NTB/ist)

Bambang yang sudah tertunggak itu mulai kita bersihkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Ia menyebutkan, jumlah pelanggan yang menunggak tersebut saat ini tercatat sekitar 2000 sambungan dari total keseluruhan sekitar 14.000 sambungan di seluruh KSB. Sebagai upaya tindak lanjut untuk penertiban sambungan tersebut, pihak terkait juga akan melibatkan kepolisian serta Pol PP untuk bisa melakukan pendampingan.

Upaya tersebut terpaksa dilakukan, karena juru tagih dari Perumda tidak bisa memberikan dampak maksimal supaya pelanggan tetap membayar.

Maka dari itu, keterlibatan unsur lain diharapkan bisa memberikan dampak yang baik.

Sehingga Perumda tidak lagi merugi karena harus menutupi biaya pelanggan yang tertunggak itu. Tentu penertiban paksa juga tidak akan langsung diberikan melainkan tetap dilakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan untuk bisa membayar. Jika tidak digubris baru akan dilakukan pemutusan jaringan secara paksa bagi yang menunggak tersebut.

“Kita sudah komit di tahun 2019 semua sambungan yang bermasalah kita tertibkan. Kita juga akan menggandeng pihak kepolisian dan Pol PP untuk menagih pelanggan jika ada yang menunggak,” tukasnya. (ils)

POLHUKAM

Lalu Satriawandi

Harus Mundur

Sejumlah Anggota Dewan Batal Maju di Pilkada Mataram (Suara NTB) Banyak sekali anggota DPRD aktif yang ingin meramainkan bursa pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2020 yang akan digelar di tujuh daerah kabupaten/ kota di NTB. Akan tetapi tidak sedikit yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk tampil bertarung karena harus mundur meninggalkan jabatannya sebagai anggota wakil rakyat.

Beberapa anggota wakil rakyat di DPRD NTB yang kembali terpilih pada pemilu 2019 ini yang terpaksa harus mengurungkan nitanya untuk maju di Pilkada karena tidak rela mundur dari kursi anggota Dewan. Mereka akan ikut bertarung jika ada perubahan regulasi yang membolehkan mereka tidak mundur jika mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Anggota DPRD NTB dari dapil Kota Mataram, H. Muzihir misalnya yang awalnya sangat berminat tampil di Pilkada, setelah berpikir panjang, ia mengurungkan niatnya itu.

Sebab dalam perhitungannya, jika ia maju, maka peraih suara terbanyak bakal anggota DPRD NTB periode 20192024 itu akan harus mundur sebelum menikmati buah perjuanganya kurang dari setahun.

“Makanya saya lebih baik melihat pak Muzihir tidak maju di Pilkada, kalau jadi wakil Ketua DPRD. Masih bagus daripada jadi Wakil Walikota,” ujar Ketua DPW PPP NTB, Hj. Wartiah mendukung Muzihir agar tetap di dewan saja.

Senada dengan Muzihir, rekannya dari Partai Golkar, Lalu Satriawandi juga mengutarakan hal yang sama. Bahwa ia batal maju pada pilkada serentak 2020 mendatang ini karena terbentur oleh aturan yang memaksa harus mundur tersebut.

“Kalau aturannya ambil cuti di luar tanggungan negara saja, kita tidak menerima gaji selama pencalonan itu, kita mau. Kalau ini harus mundur sama sekali, ini yang berat sekali kita rasakan. Kita belum setahun menjabat. Kalau kita menang kan enak, tapi kalau kalah,” ujar Satriawandi yang enggan berspekulasi mundur dari dewan untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Namun demikian, di tempat terpisah, anggota dewan dari Fraksi PDIP, Ruslan Turmuzi malah berpendapat sebaliknya.

Jika ia lolos sebagai calon kepala daerah maka ia tidak masalah harus mundur meninggalkan jabatannya. Karena menurutnya hal itu sudah menjadi risiko politik yang harus diterima.

“Kalau saya tidak masalah untuk mundur. Jika itu jadi perintah partai saya harus maju di pilkada ini, maka saya harus jalankan, mundur sebagai anggota dewan. Lebih-lebih kalau itu aspirasi masyarakat memanggil saya untuk mengabdikan diri ke daerah, kenapa tidak,” ujar Ruslan yang sudah terpilih sebagai anggota dewan lima periode itu.

Dikonfirmasi terpisah terkait regulasi pencalonan kepala daerah itu, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menjelaskan bahwa keharusan bagi anggota dewan untuk mundur dari jabatannya jika maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sudah menjadi ketentuan undang-undang.

Pihaknya sebagai penyelenggara Pemilu hanya melaksanakan tahapan pemilihan dan pencalonan sesuai aturan.

“Ya kalau menggunakan regulasi kemarin mereka harus mundur. Dan Pilkada 2020 ini masih menggunakan aturan yang lama itu, tidak ada perubahan PKPU pencalonan. Ya kita tunggu saja apakah ada perubahan atau tidak. Kalau ada yang mau merubah ya silahkan dilakukan uji materi undang-undangnya di MK, kalau PKPU-nya di MA,” jelasnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Penyidikan Dugaan Korupsi Bantuan Benih Kedelai ’’Jalan di Tempat’’ Praya (Suara NTB) Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) untuk menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pada program bantuan benih kedelai di tahun 2017, hingga saat belum menunjukkan perkembangan berarti.

Salah satu kendalanya, karena sampai saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI belum juga turun melakukan audit. Sehingga berapa nilai kerugian negara dalam kasus tersebut belum diketahui.

“Kita sudah bersurat ke BPK RI untuk proses audit kerugian negara. Tapi sampai saat ini, BPK RI belum juga turun,” ungkap Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Agung Kunto Wicaksono, S.H., kepada Suara NTB, Selasa (25/6) kemarin.

Menurutnya, hasil audit kerugian negara oleh BPK RI tersebut sangat penting, untuk mengetahui nilai kerugian negara dalam kasus tersebut. Atas dasar itulah, pihaknya bisa menentukan langkah dan arah penyidikan selanjutnya. “Kalau belum ada hasil audit kerugian negara, kita juga belum bisa melangkah lebih jauh dalam menangani kasus ini,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sebelum pihak Kejari Loteng telah memutuskan untuk merubah pola penyidikan. Dimana penyidikan akan dilakukan di masing-masing kecamatan tempat program tersebut dilaksanakan. Hal itu itu memudahkan dan mempercepat proses penyidikan.

Dimana untuk yang pertama, Kejari Loteng akan fokus penyidikan di Kecamatan Janapria. Hal itu dikarenakan dari enam kecamatan tempat program bantuan benih kedelai tersebut berlangsung, indikasi kerugian negara paling besar ada di Kecamatan Janapria. Itu juga sesuai pentunjuk dari hasil koordinasi dengan BPK RI sebelumnya.

“Kalau penyidikan tetap dengan pola sebelumnya yakni di semua kecamatan, maka proses audit bakalan lama. Sehingga untuk mempercepat proses audit, penyidikan akan dipisahkan di masing-masing kecamatan,” tegasnya.

Kalau proses penyidikan sudah tuntas di satu kecamatan, maka pada proses selanjutnya di kecamatan lainnya juga akan lebih cepat. Karena memang pola kerjanya dalam kasus tersebut juga hampir sama di semua kecamatan. “Jika melihat luas area dan cakupan program tersebut, proses penyidikan kita prediksikan bakalan berlangsung lama,” timpalnya.

Kejari Loteng sendiri telah menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan sejak tahun 2018 lalu. Setelah dalam proses penyelidikan sebelumnya jaksa menemukan ada indikasi kuat terjadi penyimpangan. Sejauh ini jaksa sendiri sudah memeriksa ratusan saksi serta pihak terkait yang diduga mengetahui program tersebut. “Prinsipnya kita akan berupaya maksimal, bagaimana kasus ini bisa segera tuntas,” tandas Agung. (kir) Agung Kunto Wicaksono

Halaman 8

Polisi Kawal Ketat Pembangunan RTG Praya (Suara NTB) Kepolisian Daerah (Polda) NTB bersama jajaran memastikan akan mengawal ketat proses pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di NTB. Bersinergi dengan jajaran TNI. Hal itu dilakukan untuk memastikan RTG yang dibangun benarbenar tepat waktu serta tepat kualitas. Jika ada pihak-pihak yang mencoba bermain, pihak kepolisian tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, AS.M.M., kepada wartawan, saat dikonfirmasi di sela-sela kunjungan di Yayasan Ponpes Darut Tanwir Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng), Rabu (26/6)

kemarin. “Dalam proses pembangunan RTG, kita kepolisian menjalankan dua tugas sekaligus. Sebagai fasilitator pembantu sekaligus sebagai pengawas,” terangnya.

Menurutnya, pembangunan RTG merupakan proyek negara yang wajib untuk dikawal.

Supaya proses pembangunanya bisa berjalan sesuai rencana.

Dan, tidak kalah penting secara kualitas hasil pembangunan RTG juga sesuai aturan yang ada. Dengan begitu, masyatakat yang terkena dampak gempa bisa merasakan manfaat yang maksimal dari pem-

bangunan RTG tersebut.

“Kalau sampai ada pihakpihak yang melakukan penyimpangan, maka akan kita tindak tegas. Sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada pihak yang terlibat dalam pembangunan RTG supaya menjalankan tugas dengan baik.

Jika tidak mau berurusan dengan aparat kepolisian.

Disinggung progres pembangunan RTG, mantan Wakapolda Jawa Barat ini mengaku cukup bagus. Dimana dari 225 ribu lebih rumah

terdampak gempa, sekitar 50 persen sudah ditangani. Namun demikian, pihaknya merasa pembangunan RTG harus terus dipacu. Supaya bisa mencapai target waktu yang ada.

“Untuk RTG yang sudah dibangun sampai sekarang ini sekitar 110 ribu lebih. Capaian ini cukup bagus. Tapi memang masih harus terus dipacu lagi,” imbuhnya seraya menambahkan, dengan sinergi yang baik dengan TNI, target capaian tersebut optimis bisa tercapai. (kir)

BANTUAN - Kapolda NTB Nana Sudjana menyerahkan secara simbolis bantuan bagi anak yatim dan para lansia kepada pimpinan Yayasan Ponpes Darut Tanwir Puyung Loteng, TGH. Subeki, Rabu (26/6) kemarin.

Kapolda NTB Salurkan Bantuan Yatim Piatu di Loteng Praya (Suara NTB) Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, AS.M.M., Rabu (26/6) kemarin, mengunjungi Yayasan Pondok Pesantren Darut Tanwir Desa Puyung Kecamatan Jonggat Lombok Tengah (Loteng). Kedatangan kapolda untuk menyerahkan langsung bantuan bagi ratusan santri dan puluhan anak yatim serta para lansia, binaan yayasan tersebut. Penyaluran bantuan itu merupakan bagian dari kegiatan sosial dalam

rangka perayaan HUT Bhayangkara tahun ini.

Kepada wartawan, Kapolda NTB Nana Sudjana yang didampingi sejumlah pejabat utama Polda NTB, mengatakan kalau nilai bantuan yang diberikan tidaklah seberapa.

Namun yang paling penting bahwa itu salah satu bentuk perhatian dan kepedulian kepolisian kepada masyarakat.

Terutama masyarakat yang kurang mampu.

“Kita berharap masyarakat

bisa merasakan keberadaan polisi. Sehingga ikatan emosional antara kepolisian dengan masyarakat bisa semakin kuat,” tegasnya. Artinya, polisi tidak hanya peduli pada pembinaan keamanan dan ketertiban. Tetapi juga bisa peduli kepada masyarakat secara langsung. Meski nilainya tidak terlalu besar.

Muara dari itu semua, pihaknya sangat berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah untuk

KPU Kabupaten/Kota Diminta Rampungkan Kebutuhan Anggaran Pilkada Mataram (Suara NTB) Draf Regulasi Peraturan KPU (PKPU) Pilkada serentak 2020 sudah rampung disusun. Dalam draf tersebut telah diketahui tahapan penyelenggaraan Pilkada akan digelar pada tanggal 23 September 2020.

Karena itu, paling lambat satu tahun sebelum Pilkada digelar, daerah-daerah yang akan gelar Pilkada harus sudah merampungkan rencana kebutuhan anggarannya.

Karena itu, KPU sendiri juga sudah menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada supaya segera merampungkan bersama Pemda masingmasing usulan kebutuhan anggaran Pilkada sampai paling lambat Bulan September mendatang ini “KPU pusat sudah mendorong agar KPU Kabupaten/Kota menyiapkan anggarannya untuk diusulkan ke Pemda masing-masing.

Dengan digelarnya Pilkada pada Bulan September maka secara penganggaran bisa lebih mudah dan bisa berjalan dengan baik, tidak melampaui tahun,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, Rabu (26/7).

“Tapi saya lihat, temanteman KPU Kabupaten/ Kota yang akan gelar Pilkada sudah mulai munyusun kebutuhan anggaran mere-

ka. Insya Allah tinggal pembahasan dengan Pemda masing-masing,” sambungnya.

Dikota Mataram, KPU sudah menyusun kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pilwakot 2020 mendatang. Diperkirakan pembiayaan penyelenggaraan Pilwakot akan membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp45 miliar. Baik kebutuhan KPU maupun Bawaslu.

Ketua KPU kota Mataram, Husni Abidin yang dikonfirmasi terpisah mengungkapkan, KPU Kota Mataram sudah mengusulkan dan mengajukan alokasi anggaran pembiayaan penyelenggaraan Pilkada sebesar Rp 30 miliar. “Anggaran kita ajukan capai Rp30 miliar untuk kebutuhan tahapan hingga pencetakan kertas suara dan antisipasi gugatan,” katanya, Rabu kemarin.

Usulan dan pengajuan kebutuhan alokasi biaya Pilkada tersebut sudah disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Mataram. Dia memastikan pihaknya hingga saat ini terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan TAPD Pemkot Mataram terkait pembahasan usulan bagi kebutuhan pembiayaan Pilkada Kota Mataram.

Besarnya pengajuan anggaran Pilkada itu, Karena KPU harus melakukan pengadaan kertas suara, membayar honor petugas serta

perangkat ad hoc, termasuk sosialisasi, debat kandidat serta antisipasi gugatan. “Untuk tahun 2019 ini, kita butuhkan anggaran sebesar Rp1 miliar. Karena tahapan Pilkada dimulai September mendatang,” terangnya.

Sementara kebutuhan sebesar Rp29 miliar, diharapkan dianggarkan di APBD murni 2020. Pasalnya, penyelenggaraan Pilkada akan dilaksanakan tahun 2020.

“Berapa besaran biaya disetujui. Itu nanti tergantung Pemkot Mataram,” terangnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan, pihaknya telah menyusun proposal pengajuan anggaran untuk pengawasan Pilkada Kota Mataram tahun 2020.

Dana diajukan sekitar Rp15 miliar sampai Rp20 miliar atau setengah dari dana diajukan oleh KPU. Anggaran yang diajukan tersebut, ujarnya, digunakan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada.

Pola sosialisasi dilakukan Bawaslu tidak lagi ke kelurahan atau lingkungan.

Bawaslu mencoba sosialisasi ke tiap rukun tetangga (RT). “Dengan begitu.

Mekanisme pengawasan di Pilkada bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (ndi)

sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Apalagi, kondusivitas NTB sejauh ini cukup baik. Kondisi inilah yang perlu terus dijaga bersama.

Peran tokoh masyarakat dan agama dalam hal ini juga sangat diharapkan. Karena bagaimanapun juga, tokoh masyarakat dan agama masih didengar oleh masyarakat.

“Jadi menjaga keamanan itu tanggung jawab kita bersama.

Seluruh elemen masyarakat,

tokoh agama dan unsur lainnya. Tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian saja,” tandasnya.

Menurut Nana, tidak akan mungkin keamanan bisa terjaga kalau masyarakat tidak ikut terlibat menjaganya. Dan, hanya diserahkan ke aparat kepolisian. “Upaya maksimal kepolisian dalam menjaga keamanan bakal semakin optimal dengan dukungan masyarakat,” timpal mantan Wakapolda Jawa Barat ini. (kir)

Kasdiyono Masuk Bursa Balon Wakil Mohan dan Selly Mataram (Suara NTB) Nama Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB, H. MNS. Kasdiyono merupakan salah satu figur yang disebutsebut bakal ikut meramainkan bursa pencalonan kepala daerah di Pilkada serentak Kota Mataram tahun 2020 mendatang.

Kasdiyono yang cukup populer di masyarakat Mataram itu disebut-sebut bakal maju sebagai kandidat bakal calon wakil Wali kota Mataram. Namun demikian siapa kandidat yang akan didampinginya masih belum ada kepastiannya.

Kasdiyono yang dikonfirmasi terkait hal itu tidak menampik jika dirinya banyak digadang-gadang untuk maju.

Ia juga banyak menerima dorongan dan aspirasi dari kolega maupun konstituennya untuk maju. ”Ya aspirasi itu ada.

Banyak pendukung saya yang meminta saya agar maju, tapi belum saya berikan jawaban ya atau tidak,” katanya ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/6) kemarin.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait isu yang menyebutkan bahwa dia tengah dilirik oleh dua kandidat bakal calon Walikota yakni Mohan Roliskana dan Hj. Putu Selly Andayani untuk dijadikan wakil, Kasdiono enggan menanggapi.

“Belum, kita belum bicara soal Pilkada, saya belum ada komunikasi juga. Saya masih konsentrasi mengawal beberapa agenda di dewan jelang akhir masa jabatan tinggal dua bulan lagi ini,” katanya.

Namun meskipun demikian, ia memberikan pujian kepada dua kandidat bakal calon walikota itu. Sosok Mohan menu-

(Suara NTB/dok)

H. Muzihir

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2019

H. MNS. Kasdiyono rutnya sangat potensial maju menjadi walikota. Ia merupakan figur muda yang sudah memliki pengalaman cukup untuk memimpin Mataram.

Begitu juga dengan figur Selly. Berbagai persoalan Kota Mataram saat ini ada pada sosok Selly yang tepat untuk bisa menyelesaikannya. Misalnya soal sampah, Selly sudah membuktikan dia mampu menyelesaikan masalah sampah ketika menjadi pejabat Walikota dulu.

Banyak pihak yang menilai bahwa Kasdiyono merupakan sosok figur yang sangat potensial mendongkrak suara bagi calon walikota. Sehingga ia merupakan salah satu kandidat bakal calon wakil walikota yang masih cukup diperhitungkan.

Bahkan nama Kasdiyono juga kabarnya masuk sebagai salah satu figur yang dilirik oleh PKS untuk didorong maju bertarung di Kota Mataram.

Kasdiyono yang dikonfirmasi terkait hal itu juga memilih tidak mengomentarinya lebih jauh. (ndi)

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 9

Lawan Rentenir

OJK Minta Industri Keuangan Ekspansi ke Desa Mataram (Suara NTB) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan meminta kepada insan perbankan, atau lembaga keuangan resmi melakukan ekspansi ke desa-desa. Ditengah masih kuatnya pengaruh rentenir. Hal ini ditegaskan Farid dalam piadato halal bihalal dan silaturrahmi bersama industri jasa keuangan di kantornya di Malomba, Ampenan Mataram, Rabu (26/6) kemarin.

Pendakian Rinjani

Perekonomian Warga Sembalun Mulai Menggeliat Selong (Suara NTB) Pascadibukanya pendakian Gunung Rinjani, secara tidak langsung telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian warga. Seperti dirasakan para pelaku usaha wisata di Desa Sembalun. Perekonomian warga Sembalun disebut mulai menggeliat dengan mulai banyak hadirnya para wisatawan.

“Tamu-tamu asing sudah mulai ada yang bertatangan, penginapan-penginapan mulai terisi, restoran juga terisi, kebun-kebun strawberry juga terisi,” terang Royal Simbahulun salah satu pelaku wisata pemilik Royal Homestay di Sembalun. Sebagai salah satu pintu masuk pendakian Rinjani, Sembalun sangat dikenal di kalangan para wisatawan asing maupun domestik.

Sembalun sejatinya tidak saja mengandalkan pendakian Rinjani sebagai destinasi, akan tetapi banyak pilihan pendakian. Setelah Rinjani dibuka, pendakian ke bukitbukit yang ada di Sembalun sebagai alternatif trekking pun mulai dibuka. Diantaranya, Bukit Selong dan Bukit Pegasingan setiap hari terlihat ramai dari aktivitas pendakian.

Utamanya dari para tamu asing.

“Biasanya wisatawan datang pada saat akhir pekan seperti pada hari Sabtu melakukan soft trekking ke bukit-bukit itu,” urainya. Aktivitas usaha dari para warga yang menggantungkan bisnisnya pada kunjungan wisata kini sudah mulai bergerak. Omzet pun sudah pasti akan meningkat.

Para porter yang menjual jasa pengangkutan barang bagi para pendaki pun mulai merasakan kembali kebagian rezeki. Tidak terkecuali, aktivitas guide yang menjual paket-paket wisata ke Rinjani dan Sembalun.

Mengenai pembatasan waktu pada hari Jumat tidak boleh mendaki sesuai permintaan warga sekitar, disambut baik para pelaku wisata. Royal mengaku sangat menghargai apa yang menjadi permintaan warga. Hanya saja, hari Jumat menurutnya mungkin saat pagi harinya, namun setelah kegiatan salat Jumat mungkin bisa diizinkan kembali untuk mendaki.

“Kita minta ini direvisi karena pembatasan ini juga bisa berdampak pada pembatasan rezeki,” ucapnya. Para pelaku wisata dan masyarakat yang mengais rezeki dari aktivitas trekking ini pasti akan rugi. Begitupun pembatasan kuota 150 orang ini diminta juga direvisi oleh BTNGR. Rencananya akan dilakukan perbaikan-perbaikan atas sejumlah ketentuan pendakian.

Royal mengaku tidak mengetahui kapasitas dari Gunung Rinjani. Berapa daya tampung di atas gunung. Akan tetapi menurutnya, kalau hanya 150 orang dari Sembalun ini dinilai terlalu kecil. Diakumulasikan selama kurun waktu sembilan bulan masa boleh mendaki, hanya 40 ribuan orang saja. Sementara tahun lalu, hampir 60 ribu yang bisa mendaki dari Sembalun.

“Kalau menurut saya memang kita rugi. Cuma memang soal kapasitas ini juga harus dihitung dengan baik,” katanya. Tidak bisa juga mengira-ngira soal berapa kapasitas, karena harus menggunakan hitung-hitungan. Harapannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Masyarakat di sekitar gunung ini untung, negara pun juga diuntungkan. (rus)

ga pengembalian kredit yang harus dibayar kepada rentenir.

“Ayolah, kita bantu masyarakat kecil. Kita bantu pemerintah mewujudkan NTB gemilang,” ajakannya.

Data keuangan di NTB menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik di NTB. Menurut Farid, Aset year on year (yoy) mengalami pertumbuhan 11% dari tahun lalu hanya 7,8%.

Atau asset tumbuh menjadi Rp50,7 triliun dari tahun 2018 hanya tumbuh 45,7 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa Tabungan, Deposito dan Giro, secara yoy tumbuh sebesar 17,5% dari tahun lalu hanya tumbuh 14,49%. Atau tumbuh dari Rp30,3 triliun tahun 2018 menjadi Rp32,1 triliun saat ini. Lalu kredit juga

(Suara NTB/bul)

BERANTAS RENTENIR - Kepala OJK NTB, Farid Faletahan dalam halal bihalal dan silaturrahmi dengan industri keuangan menekankan pentingnya memberantas rentenir di NTB Pada April 2019 telah tumbuh 4,2 %. Atau sampai sampai pada April 2018 hanya Rp3,14 triliun, pada April 2019 tumbuh senilai Rp3,27 triliun.

Dengan pertumbuhan industri keuangan yang demikian

tumbuh 8% yang tahun 2018 secara yoy tumbuh 7,06%. Atau Rp39,8 triliun pada tahun 2018 lalu, saat ini telah tumbuh sebesar Rp32,1 triliun.

Pembiayaan juga tumbuh 3,3% secara yoy tahun 2018.

menggembirakan, berbalik keadaannya dengan menjamurnya rentenir di pedesaan?

Farid mengatakan, perbankan diminta menyiapkan produk kredit yang terjangkau dan dan cepat diakses oleh

masyarakat pedesaan. Agar pilihannya tidak kepada rentenir. OJK mendorong peran lebih masif Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang pangsa pasarnya lapisan masyarakat akar rumput. (bul)

Empat TKW Korban Kebakaran Apindo akan Undang Investor Masuk KEK Mandalika di Arab Saudi Teridentifikasi Mataram (Suara NTB) Kementerian Luar Negeri telah secara resmi merilis empat TKW asal NTB yang menjadi korban kebakaran tempat penampungan di Arab Saudi baru-baru ini. Berdasarkan hasil identifikasi yang tertuang secara resmi dalam surat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Deputi Bidang Perlindungan tanggal 26 Juni 2019, keempat TKW korban kebakaran di Daerah Naksa, At Taqwa Mekkah pada 20 Juni 2019 sudah teridentifikasi.

Yakni, Ida Royani Binti Rusdin Sahdi kelahiran Lombok Barat 08 Juli 1983, beralamat di Lingkungan Gerintuk, Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Kaini Binti Basar Senah, lahir di Lombok Tengah, 31 Desember 1984, beralamat di RT 006, RW 002 Kelurahan renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Tari Asmayanti Tarik, lahir di Tongkek 01 Juni 1999 dan tinggal di Kampung Baru Lingkungan Berukelak Kelurahan Sasake Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Serta, Siti Nurjani Samiun Imah, lahir 16 Desember 1992 beralamat di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan berita kematian yang diterbitkan RS. Al Noor, keempat WNI tersebut meninggal dunia pada Kamis 20 Juni akibat menghirup asap tebal di tempat tinggal/penampungannya. Satu orang selamat, atas Nama Nur Hayati, umur 23 tahun tanpa identitas sebagai pemberi keterangan. Nur Hayati saat ini dilaporkan kabur dari perawatan rumah sakit diduga karena tak memiliki dokumen resmi menjadi TKI. Peristiwa kebakaran diduga akibat korsleting listrik di rumah tempat penam-

M. Agus Patria pungan yang tertutup pintu dan terkunci dari luar. Saat kejadian, masyarakat sekitar berusaha membantu dengan membobol pintu besi, sayangnya tak berhasil. Letak rumah diketahui sebagai penampungan bagi WNI yang over stay.

Dua diantara korban, Ida Royani dan Kaini, berdasarkan komunikasi dengan pihak keluarga di Lombok Tengah, telah direlakan untuk dimakamkan di Arab Saudi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dr. Muhammad Agus Patria, SH, MH dihubungi kemarin mengakatakan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar negeri. Terutama yang menyangkut hak-hak yang masih bisa diperjuangkan kepada korban. Juga berkoordinasi dengan BP3TKI ke BNP2TKI untuk melakukan perlindungan hukum kepada WNI yang ada di negara penempatan.

“Kita masih mengupayakan hak-hak apa yang bisa didapat korban/ahli waris. Karena belum dapat dipastikan resmi atau tidak resminya pemberangkatan para korban ini,” kata Agus patria. Selain itu, Pemprov NTB akan berkoordinasi dengan Polda NTB terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk menelusuri jaringan yang mem-

Yohanis berangkatkan para korban.

“Kita bersama aparat akan menelusuri siapa saja yang terlibat memberangkatkan para korban ini,” kata Agus Patria.

Sementara itu, Kepala BP3TKI di Mataram, Yohanis Adrias Selan menegaskan, keempat TKW yang menjadi korban kebakaran, berangkat secara ilegal. Selain karena fakta tempat kejadian perkara yang merupakan penampungan bagi WNI yang ilegal/over stay, juga menguatkan adalah kaburnya Nur Hayati, salah satu korban selamat dari rumah sakit.

“Kenapa dia berani kabur, pasti ada yang back up. Dia kabur karena memang tidak memiliki dokumen,” kata Yohanis kepada Suara NTB. Pengecekan atas nama korban juga telah dilakukan di sistem. Baik di sistem yang dimiliki BP3TKI di daerah, maupun sistem milik BNP2TKI. Sama juga rencana BP3TKI, akan melakukan koordinasi dengan Dinas Nakertrans beserta aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda NTB untuk melakukan penelusuran jaringan yang memberangkatkan para korban.

Kasus ini, kata Yohanis, patut menjadi contoh bagi masyarakat agar menggunakan jalur resmi bekerja di luar negeri agar pemerintah dapat memperjuangkan seluruh hak-hak bagi WNI. (bul)

Kerjasama YAICI & PP Aisyiyah

Rendah, Realisasi Pajak Hotel

Membangun Generasi Emas 2045 dengan Edukasi Keluarga Paham Gizi

Tanjung (Suara NTB) Target pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata (hotel dan restoran) tergolong cukup tinggi, yakni Rp54 miliar.

Namun dari angka itu, baru tercapai 23 persen atau sebesar Rp7,9 miliar. Hal itu dikatakan Kepala Bapenda Lombok Utara, H. Zulfadli, SE., belum lama ini.

Kepada wartawan, Zulfadli mengungkapkan bahwa secara keseluruhan realisasi seluruh PAD hingga pertengahan Juni sebesar 40 persen. Akumulasi capaian ini tidak lepas dari rendahnya perolehan PAD di sejumlah sektor. “Pajak lain cukup memuaskan, misalnya BPHTB hingga sudah 62,21 persen atau Rp 6,2 miliar. Dari PBB juga mencapai 40,87 persen atau Rp 1,9 miliar,” sebut Zulfadli.

Diterangkan, pencapaian rendah pajak perhotelan dikarenakan sejumlah kendala. Utamanya, sektor pariwisata masih terdampak oleh gempa yang mengakibatkan kunjungan wisatawan mengalami penurunan.

Dampak gempa bahkan tidak hanya berlaku di 3 Gili, tetapi juga destinasi wisata Geopark Rinjani. Periode penutupan yang relatif lama pascagempa mengakibatkan sektor usaha di kawasan Senaru kurang menggeliat.

“Naiknya harga tiket pesawat juga menjadi dampak menurunnya angka kunjungan wisatawan, khususnya domestik,” katanya.

Zulfadli menyatakan, guna mencapai realisasi PAD optimal pihaknya berharap adanya terobosan OPD terkait dalam menaikkan kunjungan wisatawan. Setidaknya, sampai akhir tahun mendatang terdapat periode di mana kunjungan mengalami kenaikan (high season).

“Kita tidak pesimis, masih ada waktu untuk mengejar di triwulan berikutnya. Apalagi memasuki bulan Juli nanti, biasanya angka kunjungan wisatawan tinggi,” ujarnya.

Menyikapi kemungkinan bertambahnya beban target PAD dari DPRD Lombok Utara, Zulfadli menyebut bahwa secara umum taget dinaikkan setiap tahun. Namun kondisi saat ini menurutnya cukup berat untuk menambah atau bahkan merealisasikan pendapatan daerah 100 persen.

Pihaknya juga berupaya keras untuk mengejar PAD tertunggak di kalangan pelaku usaha. Upaya ini nantinya dilakukan oleh tim Laskar PAD bentukan Bapenda. “Tim akan turun melakukan penagihan pajak yang berjalan, ataupun piutang tertunggak dari tahun sebelumnya,” tandasnya. (ari)

Mataram (Suara NTB) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan adanya perbaikan status gizi pada balita di Indonesia. Diantaranya proporsi status gizi sangat pendek dan pendek turun dari 37,2% (Riskesdas 2013) menjadi 30,8%. Demikian juga proporsi status gizi buruk dan gizi kurang turun dari 19,6% (Riskesdas 2013) menjadi 17,7%.

Meski demikian, WHO masih mengkategorikan Indonesia sebagai negara darurat gizi buruk.

Sebab ambang batas toleransi stunting yang ditetapkan WHO adalah 20% dari jumlah keseluruhan balita. NTB termasuk satu diantara propinsi dengan prevalensi gizi buruk yang tinggi setelah NTT dan Sulawesi Tenggara, yaitu 29,5%.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, angka kasus gizi buruk tahun 2018 meningkat dibanding sebelumnya. Sepanjang 2018, sebanyak 217 kasus gizi buruk ditemukan di 10 kabupaten/kota. Berbanding terbalik dengan persoalan gizi buruk, NTB justru dikenal sebagai propinsi dengan tingkat pemberian ASI ekslusif se-Indonesia, yaitu 87,35%. Sementara untuk persentase bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD), NTB berada pada urutan ke 6 yaitu sebesar 87,43%.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat masuk dalam 10 besar provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi tercepat.

Berdasarkan data di atas, maka terlihat bahwa gizi buruk tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan atau daerah yang terisolir, tapi juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan makanan dan minuman yang bergizi untuk anak.

Ketua Harian YAICI Arif Hidayat mencontohkan iklan susu kental manis sebagai salah satu iklan yang telah sekian abad menyesatkan persepsi masyarakat. “SKM yang sejak zaman kolonial hingga milenial, diiklankan sebagai minuman susu untuk bayi dan pertumbuhan

anak, telah membentuk persepsi masyarakat bahwa SKM adalah susu bernutrisi.

SKM memiliki kandungan gula yang tinggi yaitu 20gram persekali saji/1 gelas dengan nilai protein 1 gram, lebih rendah dari susu lainnya.

Padahal, peruntukan SKM hanyalah sebagai bahan tambahan makanan dan minuman atau topping. Karena itu, perlu pengawasan terhadap promosi dan penggunaan SKM oleh masyarakat,” ujar Arif Hidayat. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah mengatur label dan iklan SKM melalui PerBPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Enam bulan sejak peraturan BPOM tersebut dikeluarkan, mulai terlihat perubahan yang dilakukan oleh produsen, menyangkut label maupun iklan dan promosi. “Kami mengapresiasi BPOM yang telah tegas mengeluarkan aturan, juga apresiasi terhadap produsen yang dalam waktu singkat menyesuaikan label dan pesan yang disampaikan dalam iklannya, bahwa SKM bukanlah susu,” demikian Arif.

Dra. Chairunnisa, M.Kes Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah mengatakan perlu ada pengawalan terhadap kesehatan generasi penerus bangsa. “Tanggung jawab kesehatan masyarakat memang ada di tangan pemerintah. Namun pekerjaan rumah ini akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan oleh seluruh elemen yang ada termasuk keluarga sebagai elemen terkecil dalam sebuah Negara,” jelas Chairunnisa.

Karenanya, Yayasan Abhiparaya Insan Cendikia Indonesia (YAICI), bersama Pengurus Pusat Aisyiyah menjalin kerjasama melaksanakan edukasi bijak mengkonsumsi susu kental manis di sejumlah kota di Indonesia. Edukasi diadakan dalam bentuk talkshow dan kreasi makanan sehat bergizi. Di Mataram, kegiatan edukasi dilaksanakan Rabu (26/6) kemarin di Aula Rektorat Muhammadiyah Mataram, dihadiri 200 kader PP Aisyiyah. (bul/*)

Mataram (Suara NTB) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi NTB berinisiatif akan mengundang anggota Apindo di luar NTB untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Hal ini ditegaskan Ketua Apindo Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini.

Kepada Suara NTB, ia mengemukakan, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Apindo Provinsi Bali untuk mengundang investor, terutama investor yang telah berinvestasi di Bali untuk masuk ke KEK Mandalika. “Investor sangat kagum dengan nuansa alam Lombok yang begitu mempesona,” kata Wolini kepada Suara NTB, Rabu (26/4) kemarin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar pengusaha properti ikut membantu membangun hotel di Mandalika. Permintaan ini disampaikan presiden saat melakukan pertemuan dengan Apindo di istana Negara Selasa lalu. Apindo sangat tertarik, apalagi presiden memaparkan kepada pengusaha tentang rencana pelaksanaan MotoGP 2021 mendatang di Mandalika. Meskipun catatan Apindo, masih banyak yang harus dilakukan pembenahan di

Lombok untuk memancing orang dari luar datang.

Saat ini, lanjut Wolini, Apindo intens berkunjung ke KEK Mandalika. Kunjungan dalam rangka memastikan potensi investasi di kawasan ini. “Baru penjajakan, tapi sudah banyak peminatnya. Mudahan dalam waktu dekat akan ada kepastian,” demikian Wolini.

Apindo menurutnya sangat siap mendukung pembangunan KEK Mandalika. Sama sekali tak ada keraguan.

Tidak sedikit anggota Apindo pusat, atau investor juga telah turun ke KEK Mandalika untuk menggali potensi investasi. “Hanya saja, brand wisata halal selama ini menjadi pertanyaan investor,” imbuhnya.

Seperti yang diungkapkan Ketua Apindo, Haryadi Sukamdani.

Bahwa brand wisata halal adalah salah satu pertimbangan yang dikhawatirkan akan membatasi pilihan bagi hotel, restoran dan muslim friendly.

Meski demikian, Wolini menegaskan pilihan berinvestasi yang sangat memungkinkan akan ditawarkan Apindo adalah hotel dan perumahan. Bila terealisasi, ia yakin dengan sendirinya sektor lain akan bergerak. (bul)

NTB Segera Tetapkan Kuota Taksi ”Online” Mataram (Suara NTB) Kuota taksi online segara ditetapkan oleh pemerintah daerah. menyusul desakan asosiasi driver online Provinsi NTB untuk menekan persaingan yang tidak sehat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windiya, MM mengatakan jumlah kuota taksi online sedang dikonsep, selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Pemprov NTB akan melakukan zonasi wilayah operasi.

Wilayah operasi I, Pulau Lombok, wilayah operasi II mencakup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Dan wilayah III, Kabupaten Dompu dan Bima. Wilayah operasi ini mengatur kuota untuk taksi online dan konvensional.

Wilayah I kuota idealnya 800 unit, wilayah II 300 unit dan wilayah III 400 unit.

Kementerian Perhubungan merilis regulasi tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus atau taksi online melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 yang mengatur tarif, promo, hingga tentang pembekuan akun mitra pengemudi.

Besaran tarif tersebut menurut pasal 22 ayat 3, besaran tarif ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai wilayah operasi. Tarif Dasar Bawah (TDB) sebesar Rp3.700/Km maksudnya untuk melindungi pengusaha, dan Tarif Dasar Atas (TDA) Rp6.500/Km dengan tujuan untuk melindungi konsumen.

Untuk wilayah Lombok, saat ini ada enam perusahaan Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang terdaftar badan hukum.

Koperasi Jasa Usaha Trans Bersama, Koperasi Mitra Usaha Trans, PT. Killa Senggigi, Koperasi Transportasi Ekonomi Rakyat, CV. Adi Utama dan PT. Trans Sasak Lombok.

Dengan penentuan kuota nantinya, akan dilakukan evaluasi tarif yang diberlakukan oleh ASK, dan dilakukan raziarazia untuk penertiban. Berdasarkan Permenhub Nomor 118 Tahun 2018, kata L. Bayu,

(Suara NTB/bul)

merintah. “Makanya, begitu ada akses keuangan, masyarakat di pedesaan sangat menyambut,” kata Farid menyebut masuknya salah satu lembaga keuangan yang mulai menjangkau masyarakat pedesaan.

Sebelumnya, pilihannya adalah memberi pinjaman dengan bunga pinjaman berlipat-lipat. Dan rentang pengembaliannya sangat cepat, pascapenyaluran kredit.

Sebelumnya, untuk pinjaman tertentu, dalam seminggu peminjam harus mengembalikan Rp90.000.

Setelah masuknya salah satu lembaga keuangan, dengan plafon pinjaman yang sama, besaran pengembalian dalam sepekan menjadi Rp50.000.

Betapa besarnya, selisih bun-

(Suara NTB/bul)

“Ada istilah bank subuh, ada lagi istilah bank tahajjut.

Karena nasabah ditagih sangat pagi,” kata Farid. Lembaga keuangan diharapkan masuk ke desa-desa. Lakukan edukasi dan siapkan produkproduk yang terjangkau bagi masyarakat di pedesaan. Potensi keuangan masyarakat di pedesaan, kata Farid dianggap luar biasa. Hanya saja, masyarakat di pedesaan harus terpaksa berhubungan dengan rentenir lantaran tak ada pilihan.

Pengalaman lapangan, seperti yang diungkapkan Farid Faletehan, di Sumbawa, atau di Lombok Tengah, persoalannya sama. Masyarakat di pedesaan belum masif dijangkau lembaga keuangan yang diawasi pe-

L. Bayu Windiya pemerintah sangat memberikan kelonggaran berusaha bagi masyarakat untuk memulai berusaha untuk layanan jasa taksi online atau Angkutan Sewa Khusus (ASK).

Kemudahan-kemudahan tersebut, seperti dijelaskan kepala dinas. Jika dulunya harus ada MoU terlebih dulu harus dilakukan MoU dengan pengusaha aplikator, sekarang sudah tak perlu lagi perjanjian kerjasama. “Ndak perlu MoU antara ASK dengan perusahaan aplikasi,” jelas kepala dinas.

Lalu soal KIR, sebelumnya harus dilakukan KIR, sekarang tak lagi diberatkan.

Hanya harus dilengkapi keterangan dari bengkel resmi, bahwa kendaraan yang digunakan telah diservice. Kemudahan lainnya, dulunya harus berbadan hukum, saat ini diperbolehkan perorangan.

Tidak diperlukan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Dinas Perhubungan untuk memulai usaha. Pengurusan atau izin ASK tidak dikenakan biaya.

Prosedur yang harus dilakukan, pelaku usaha mengikuti prosedur OSS (Online System Submit ion) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) angkutan sewa yang juga dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal. “Setelah ke BKPM jadilah dia pengusaha. Setelah ke luar NIB. Lalu ada juga Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang kita tertibkan, lalu barulah ke pengusaha aplikator,” demikian kepala dinas. (bul)

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2019

PENDIDIKAN

Halaman 10

UBG Latih Media Android bagi Guru Matematika Se-Lobar Mataram (Suara NTB) STMIK Bumigora Mataram yang telah resmi transformasi menjadi Universitas Bumi Gora Mataram (UBG) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat kepada masyarakat, Rabu (26/6).

Kegiatan tahunan ini didukung oleh Kemenristekdikti RI berupa program Kemitraan Masyarakat (PKM) bertema “Peningkatan Kemampuan Pengembangan dan Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Android”. Rangkaiannya berlangsung di Laboratorium SMPN 1 Kediri yang merupakan home base Ketua

MGMP Matematika SMP seLombok Barat (lobar), Nursahid, S.Pd. Dalam pembukaan acara, Ketua Panitia Abdimas Habib, M.Pd ., menjelaskan, kegiatan Abdimas ini merupakan salah satu dari 3 tugas wajib dosen tiap semester.

Pada kesempatan itu, tim mengangkat tema tentang pembelajaran berbasis Android dengan harapan, kegiatan akan berdampak positif bagi pembelajaran di tingkat SMP/MTs di Lobar pada khususnya dan NTB pada umumnya.

Ketua MGMP Matematika

Lobar, Nursahid, S.Pd mengucapkan terima kasih kepada Tim Abdimas dari UBG, atas kerjasama dan sharing keilmuan bersama guru-guru Matematika SMP di Lobar.

“Besar harapan kami sepulang dari kegiatan ini, para guru bisa mengembangkan media pembelajaran berbasis Android pada materi-materi yang lebih luas,” ucapnya.

Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 37 guru Matematika yang berasal dari Gerung, Batulayar, Lembar, Kediri, Sekotong, Kuripan, Narmada, dan Dinas Dikbud Lombok Barat.

Menurut sekretaris panitia

Syaharuddin, M.Si, pelaksanaan kegiatan PKM sengaja mengangkat tema pengembangan dan implementasi media pembelajaran berbasis Android. Sebab melihat era banyak siswa yang menggunakan smartphone (HP) hanya untuk bermain-main atau kegiatan yang kurang bermanfaat.

“Ssetidaknya dengan ada kegiatan ini, para guru nanti bisa mengembangkan media baik berupa Quiz, Game Puzzle, dan sejenisnya yang berbasis pendidikan dan materi matematika disampaikan dengan baik,” harap dia. Seh-

ingga aplikasi (media) yang telah dikembangkan dapat dishare ke siswa sebagai bahan pembelajaran. “Mereka memang bermain (game), tapi game matematika, mereka baca, tapi yang mereka baca adalah materi sekolah, ini adalah harapan panitia,” pungkasnya. (ars/*)

PELATIHAN - Tim pengabdian masyarakat UBG saat memberikan pelatihan pembelajaran berbasis android di SMPN 1 Kediri.

(Suara NTB/ist)

PPDB SMP Pekan Depan Lakukan Pemerataan Mutu MASYARAKAT masih mengutamakan sekolah tertentu untuk mendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Prestasi.

Hal itu terbukti pada hasil PPDB jalur prestasi yang diumumkan awal pekan ini. Dibutuhkan pemerataan mutu agar semua sekolah bisa diminati masyarakat.

Pemerhati pendidikan yang juga mantan pengurus Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Kutjip Anwar, pada Rabu (26/6) mengatakan, setiap sekolah memiliki (Suara NTB/dok) kondisi yang berbeda. SamH. Kutjip Anwar pai saat ini masih ada sekolah yang difavoritkan oleh masyarakat.

“Sekolah itu bukan mengunggulkan dirinya, mungkin sistemnya lebih baik, output siswa tiap tahun lebih baik, mendorong masyarakat menyerbu sekolah seperti itu. Kondisi ini karena belum merata sarana sekolah, tenaga guru, dan tenaga kepegawaian tidak sama,” kata Kutjip.

Kutjip mengatakan, memang saat ini belum bisa diterapkan PPDB sistem zonasi secara murni atau utuh. Karena belum meratanya sarana dan sumber daya manusia (SMP) di sekolah. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan pemerataan mutu semua sekolah.

“Roh awalnya tidak boleh ada sekolah unggulan, tapi harusnya pemerataan sekolah harus dilaksanakan lebih baik dulu, pemerataan SDM harus dipersiapkan lebih awal. Kalau sarana dan SDM sama otomatis masyarakat tidak lagi memilih-milih sekolah,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah sekolah yang berlokasi di pinggiran Kota Mataram masih belum begitu diminati pada PPDB jalur prestasi. Sekolah seperti SMAN 6 Mataram, SMAN 7 Mataram, SMAN 8 Mataram, SMAN 9 Mataram, dan SMAN 10 Mataram menerima siswa dari jalur prestasi di bawah kuota yang ditetapkan. (ron)

Sekolah Optimis Bisa Dapatkan Siswa Sesuai Kuota

Mataram (Suara NTB) SMP di Kota Mataram optimis bisa mendapatkan siswa sesuai kuota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020. Terutama karena pembagian zonasi sesuai kelurahan dianggap cukup merata. PPDB SMP di Kota Mataram akan dilaksanakan mulai pekan depan.

Kepala SMPN 20 Mataram, Dra. Ida Ayu Putu Armyani, pada Rabu (26/6) mengatakan, berdasarkan pengalaman tahun lalu kuota jalur prestasi maupun kuota siswa jarang terisi penuh. Namun untuk tahun ini ia meyakini kuota akan banyak terisi. “Untuk tahun ini kemungkinan lebih banyak terisi karena untuk Kelurahan Turide ada di zona kami saja, selain kelurahan Mandalika dan Babakan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk persiapan menjelang PPDB SMP yang rangkaiannya akan dimulai pada pekan depan, Ida Ayu mengakui sudah mempersiapkannya seperti melakukan sosialisasi ke SD di sekitar sekolah.

Juga melakukan sosialisasi

melalui masjid-masjid terdekat. Tidak hanya itu, pihaknya juga memasang spanduk penjelasan tentang PPDB. “Selain itu kepanitian dan persiapan tempat pendaftaran juga kami persiapkan dengan maksimal. semoga tahun ini siswa yang kami terima lebih banyak,” harapnya.

Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB SMP di Kota Mataram sendiri sudah ada dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Nomor: 422.1 /1517/Disdik.C3/ VI/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Mataram Tahun

Pelajaran 2019/2020.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, PPDB SMP di Kota Mataram menggunakan menggunakan sistem dalam jaringan(daring) atau online dengan mekanisme calon peserta didik melakukan pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil melalui sistem komputerisasi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet.

Kuota PPDB SMP di Kota Mataram yaitu untuk jalur zonasi paling sedikit 80 persen dari daya tampung, jalur prestasi paling banyak 15 persen dari daya tampung, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali pal-

Minimalisir Hoaks Pemilu, JMM Gelar Dialog Publik di Lotim Mataram (Suara NTB) Maraknya berita bohong atau hoaks yang terjadi saat pemilu cukup memanaskan suhu politik negeri kita. Data kepolisian menunjukkan ada ribuan berita hoaks yang beredar di media sosial setiap hari.

Demikian disampaikan Direktur Jaringan Masyarakat Madani (JMM), Samsul Hasan Basri, Rabu (26/6).

Disebutkannya, beberapa pihak juga telah memprediksi bahwa hoaks akan terjadi semakin banyak lagi. Survei Polmark Indonesia menunjukkan bahwa hoaks menjadi ancaman (Suara NTB/ist) cukup serius. Sekitar 60,8 persSamsul Hasan Basri en pemilih menyatakan pernah menemukan informasi bohong dan fitnah di media sosial.

Kondisi seperti ini tentu akan dimanfaatkan oleh beberapa aktor tertentu sebagai kesempatan berharga untuk memecah belah anak bangsa. Perbuatan keji ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Perlu ada upaya dan tindakan preventif untuk melawan segala macam hal hoaks yang dimungkinkan akan terjadi beberapa waktu kemudian.

Lebih lanjut, pesta demokrasi sejatinya hanyalah sebuah alat atau mekanisme untuk menentukan siapa yang terbaik dari antara putra-putri terbaik ibu pertiwi untuk memimpin dan menahkodai perjalanan bangsa Indonesia ke depan dan siapapun yang terpilih dialah yang memang dikehendaki oleh rakyat dan semua seharusnya wajib saling mendukung demi kemajuan dan persatuan Indonesia.

Melalui dialog publik yang akan digelar JMM mengajak agar semua pihak merajut kembali persatuan dan kesatuan. ‘’Untuk itu marilah kita dewasa menyikapi hasil pemilu ini, jangan karena belum berkesempatan menang terus memprovokasi yang dapat menghancurkan dan memecah persatuan kita,’’ sarannya.

Di samping itu tokoh politik harus dapat memberikan contoh terbaik kepada masyarakat dengan kedewasaan berdemokrasi secara konstitusional dengan merajut persatuan kembali pascapemilu dan menolak provokasi yang memecah belah bangsa. ‘’Mari kita sukseskan pembangunan nasional untuk Indonesia yang semakin maju,’’ ujarnya.

Adapun kegiatan Dialog Publik dengan Tema “Strategi Menang Melawan Hoax Dan Komitmen Menjaga Kondusivitas Daerah Pasca Pemilu 2019 akan dilaksanakan pada Jumat 28 Juni 2019 di aula Kwarcab Pramuka Lombok Timur. (dys)

ing banyak lima persen dari daya tampung sekolah.

“Kuota 80 persen di zonasi termasuk kuota bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan calon peserta didik penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif,” kata Fatwir.

Pendaftaran dan verifikasi calon peserta didik baru untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan pada Senin (1/7) dan Selasa (2/7). Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru dilaksanakan pada Rabu (3/7). Sementara itu untuk pendaftaran dan verifikasi jalur zonasi akan dilaksanakan pada Rabu (3/7), Kamis (4/7) dan Jumat (5/7). Pengumuman hasil seleksi akan dilaksanakan pada Sabtu (6/7).

Jumlah sekolah peserta PPDB di Kota Mataram tahun Pelajaran 2019/2020 sebanyak 24 SMP Negeri. Jumlah peser-

(Suara NTB/dok)

Ida Ayu Putu Armyani ta didik baru tiap rombongan belajar/Kelas melalui PPDB SMP Negeri berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik.

“Jumlah rombongan belajar paling sedikit tiga dan paling banyak 33, masing-masing tingkat paling banyak 11 Rombongan Belajar,” sebut Fatwir. (ron)

UNU Tawarkan Berbagai Beasiswa bagi Maba (Suara NTB/dys)

AKSI - Aksi mahasiswa Unram memprotes kebijakan pihak kampus, Rabu (26/6).

Ratusan Mahasiswa Unram Tuntut Keadilan Mataram (Suara NTB) Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus, gabungan dari BEM, DPM dan Ormawa Universitas Mataram (Unram) menggelar unjuk rasa di Rektorat Unram, Rabu (26/6). Mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan kampus yang dinilai tidak berpihak pada nilai keadilan.

Aksi diinisiasi BEM Unram dimulai dengan long march dari fakultas masing-masing. Kemudian mereka bergerak dan menggedor rektorat. Di situ mereka menerobos pagar kampus dan menduduki aula Rektorat Unram.

Koordinator Lapangan Khairul Anam, menyebut di antara tuntutan mahasiswa ialah terkait pemberlakuan uang pangkal yang terlalu mahal, adanya dugaan suap KKN, dan ketimpangan demokrasi kampus. Selain itu, mereka juga menyoroti pemberlakuan gerbang elektronik, serta buruknya fasilitas kampus.

Anam menilai penerapan uang pangkal yang bervariasi dan terlalu tinggi di Unram mengabaikan rasa keadilan mahasiswa. Uang pangkal untuk mahasiswa mandiri di 2019 ini, bagi mereka sangat memberatkan mahasiswa.

Sebagai contoh di Fakultas

Hukum Rp 9.500.000, sedangkan Fakultas Kedokteran Rp 100.000.000. Padahal menurut Permendikti, penerapan uang pangkal harus memperhatikan kondisi ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan siapapun yang membiayainya. ’’Hari ini birokrasi Unram memukul rata, indikatornya apa, nilai keadilannya bagaimana, padahal program reguler sore dihapus demi wujudkan keadilan,” tanya mahasiswa yang juga Ketua BEM Fakultas Hukum Unram ini.

Menurut Anam, Unram sebagai miniatur pendidikan di NTB tak boleh menjauhi anak bangsa yangekonomimenengahkebawah, yang bercita-cita kuliah di Unram.

“SPI dulu dipukul rata, sekarang giliran uang pangkal diberlakukan tanpa dasar yang jelas dan identifikasi ekonomi mahasiswa. Kami minta Rektor Unram hapus uang pangkal.

Setidak-tidaknya menggunakan sistem grade. Tak adil memukul rata,” protesnya.

Koordinator Umum M. Amri Akbar membacakan pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Peduli Unram. Ia mengecam semua kebijakan kampus

yang mengabaikan keadilan.

“Pembangunan infrastruktur timpang, dugaan suap menyuap nilai KKN terjadi. Belum sembuh luka SPI, kini kampus menambah dengan uang pangkal. Kami mendesak rektorat untuk turun menemui kami,” desak Amrin yang juga Presiden Mahasiswa Unram.

Dia menambahkan, Rektor Unram harus menghadirkan keadilan terhadap semua kebijakan yang diambil. Perbaikan infrastruktur kampus, penjelasan tentang manfaat pemberlakuan gerbang elektronik, dan bertanggungjawab menghidupkan demokrasi kampus.

Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH, M.Hum., yang menemui mahasiswa setelah didesak ratusan mahasiswa menjawab tuntutan mahasiswa. Prof Husni menjelaskan, penerimaan mahasiswa baru Unram melalui tiga jalur. Penerimaan jalur mandiri memang dikenakan uang pangkal sesuai ketentuan Permenrisekdikti. SBMPTN dan SNMPTN tidak dikenakan uang pangkal, meski jumlah keseluruhannya 70 persen.

Ia juga menegaskan komitmen Unram mengusut tuntas dugaan suap nilai KKN 2019. Prof Husni berjanji akan diproses tuntas. Informasinya, oknum mahasiswa diduga membayar nilai KKN. Untuk satu orang kabarnya membayar hingga Rp 1,5 juta.

“Kami sudah membentuk tim khusus, untuk menyelidiki, dan apabila ada temuan ASN yang terlibat, kami akan memecat. Kami tak akan biarkan wajah unram tercoreng,” tegasnya.

Ia menjelaskan mengenai pemberlakuan gerbang elektronik. Menurutnya, itu dilakukan demi menciptakan kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar. Sementara gaji satpam akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Unram ini menandaskan, ia sudah bertemu Kementerian PUPR untuk membicarakan perbaikan infrastruktur pendidikan di Unram. (dys)

Mataram (Suara NTB) Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) Tahun Akademik 2019/2020 kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru. Beragam beasiswa ditawarkan untuk menarik minat masyarakat.

Ketua Panitia, Junaidi, M.Pd., menjelaskan adapun beasiswa NU berupa beasiswa bagi mahasiswa. Selain itu juga diberikan kemudahan dalam hal pembayaran, seperti pembiayaan ringan dan dapat diangsur. Dikatakannya pula, beasiswa NU adalah bantuan berupa pembebasan SPP untuk 1 semester bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan dan 2 semester bagi non kesehatan).

Adapun penerima beasiswa NU merupakan seluruh mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus memiliki kesempatan untuk menjadi penerima beasiswa NU. Waktu pendaftaran atau pemberkasan untuk gelombang 1 mulai tanggal 1- 5 Juni 2019. Sedangkan gelombang 2 dilakukan pada

tanggal l 1-5 Agustus 2019.

Pada penerimaan mahasiswa baru, UNU NTB menawarkan sejumlah program studi. Mulai dari Fakultas dan Program Studi yang dibuka seperti S1 Farmasi, S1 Ilmu Gizi, D3 Rekam Medik.

Adapun untuk fakultas pendidikan ada S1 PGSD, S1 Penjaskesrek, S1 Pendidikan SENI (sendratasik), dan S1 Pendidikan Sosiologi. Sementara di Fakultas Teknik ada S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Lingkungan dan Fakultas Ekonomi, yakni Media Islam S1 Ekonomi Islam.

Dikatakan lebih jauh bahwa berbagai fasilitas kuliah di UNU juga telah disiapkan. Mulai dari Laboratorium Farmasi, Laboratorium Gizi, Laboratorium Rekam Medik, Laboratorium Jaringan Komputer, Laboratorium Multimedia, Laboratorium Sampah, Laboratorium Konservasi SDA, Laboratorium Microteaching, Ruang Kelas ber-AC, Perpustakaan, Fasilitas Olahraga, Fasilitas Kesenian. (dys)

SUARA NTB

Kamis, 27 Juni 2019

Sumbawa Usulkan DAK 2020 Rp1,4 Triliun Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa telah mengusulkan program tahun 2020 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Usulan yang diupload melalui aplikasi Krisna ini nilainya sekitar Rp1,4 triliun.

“Terakhirnya sekitar Rp1,4 triliun total semuanya dari 16 bidang DAK. Itu sudah disampaikan semua dan itu sudah ditutup tanggal 15 Juni kemarin,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si. Disebutkannya, dokumen langsung terkait usulan DAK dari OPD sudah ditandatangani Bupati Sumbawa dan sudah diunggah melalui aplikasi Krisna. Dengan demikian masa persyaratan usulan baik ke provinsi maupun pusat sudah tuntas. Nantinya pihaknya tinggal menunggu verifikasi dari usulan yang disampaikan.

“Secara resmi Kabupaten Sumbawa dengan surat pengantar bupati itu sudah final untuk usulannya ke pusat. Tinggal nanti kita tunggu verifikasi dari pemprov maupun pusat,” ujarnya.

Nantinya, kata H. Jun, akan ada pemanggilan masingmasing OPD teknis oleh kementerian terkait. Pemanggilan tersebut untuk penyampaian data pendukung dan kriteria terkait usulan DAK. Makanya pihaknya dari Bappeda mendorong seluruh OPD penyelenggara DAK agar menyiapkan seluruh data dukung terkait usulan yang sudah disampaikan melalui aplikasi Krisna.

“Harapannya OPD saat ini dapat mempersiapkan diri semuanya untuk melengkapi persyaratan teknis yang sudah disampaikan keterangannya lewat aplikasi itu. Kesiapan data ini ada atau tidak, kalau ada dicentang. Nah nanti semua data yang sudah di-upload dinyatakan ada itu maka akan dibawa saat rapat teknik. Dengan demikian terjadilah proses di sana, dialog, diskusi antara dinas teknis penyelenggara DAK dengan kementerian masing masing,” pungkasnya. (ind)

Dua Atlet Atletik Dipanggil ke Pelatnas ASG Mataram (Suara NTB) Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB merilis dua nama atlet pelajar yang akan mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) persiapan Asian School Games (ASG) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 17-25 Juli 2019.

Mereka adalah Mirawan asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Jumratun dari Kabupaten Bima.

“Dua atlet atletik NTB, Mirawan dan Jumratun dipanggil mengikuti Pelatnas di Semarang, tanggal 6 Juli. Mereka dipersiapkan mengikuti Asean School Games 2019,” ucap Pelatih Atletik PPLP NTB, I Made Budiasa kepada wartawan di Mataram, Rabu (26/6).

Pemanggilan dua atletik atletik PPLP NTB mengikuti Pelatnas persiapan ASG tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor : 6.24.12/DIV.4/VI/ 2019 yang dikeluarkan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), tanggal 24 Juni 2019.

Dalam SK yang ditandatangani Plh. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kemenpora, Darma Susilo itu tercatat lebih dari 100 atlet dari berbagai provinsi di Indonesia yang dipanggil. Mereka akan mengikuti pertandingan di sembilan cabor, yakni atletik, bola basket, bola voli, bulutangkis, pencak silat, renang sepak takraw, tenis meja dan tenis lapangan.

Sementara itu dari NTB hanya dipanggil dua orang atlet, yakni Mirawan dan Jumratun. Kedua atlet atletik ini merupakan pelajar SMA Negeri 2 Mataram. Mereka akan mengikat Pelatnas mulai 6 Juli 2019. Dan Pelatnas akan berlangsung di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) selama 15 hari, selanjutnya atlet akan mengikuti lomba 17-25 Juli 2019.

Dua atlet unggulan NTB itu akan berlaga di tiga nomor pertandingan, yakni 400 meter perorangan, estafet 4x400 meter dan estafet 4x100 meter mixed. (fan)

Rider Polres Bima Taklukkan Jalur ”Offroad” Tambora Mataram (Suara NTB) Tim Polres Bima berhasil menaklukkan terjalnya jalur offroad di Gunung Tambora, Minggu (23/6) lalu. Melalui ekspedisi bertajuk ‘Semangat Bhayangkara’ tim menaklukan puncak Gunung Tambora dipimpin langsung Kapolres Bima AKBP Bagus Satriyo Wibowo.

Ekspedisi yang dirangkai dengan HUT Bhayangkara ke73, melibatkan Kasat Lantas, Kasat Narkoba Polres Bima, Kapolsek Belo, 15 orang personil Polres Bima, dan 10 orang komunitas trail Bima. ’ Kami berhasil tiba di puncak Gunung Tambora sekitar pukul 12.30 Wita,’’ kata Kapolres Bima Kabupaten AKBP Bagus Satriyo Wibowo.

Rombongan penakluk Gunung Tambora mengawali perjalanan sekitar pukul 06.30 Wita. Mereka masuk melalui jalur Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Bima. Selanjutnya, pada pukul 07.00 Wita rombongan start dan memacu motor trail menuju kaki Gunung Tambora. Perjalanan menuju kaki Gunung Tambora memakan waktu sekitar 3 jam melintasi padang savana dengan jalur tanah berpasir. ’’Sepanjang perjalanan melalui lima pos yang ada dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 25 kilometer,’’ jelas Kapolres.

Pada pukul 11.00 Wita, rombongan tiba di lereng Gunung Tambora atau pos 5. Setelah beristirahat sejenak, rombongan melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Tambora (Caldera Gunung Berapi) dengan berjalan kaki. “Waktu yang ditempuh kurang lebih sekitar 1,5 jam,” tandasnya. Ia menuturkan, rombongan ekspedisi tiba di puncak Gunung Tambora sekitar pukul 12.30 Wita rombongan tiba di puncak Gunung Tambora. Ia bersyukur, tidak ada kendala selama ekspedisi. (ars)

(Suara NTB/ist)

DI KALDERA - Tim Polres Bima Kabupaten berpose di kaldera Gunung Tambora, Minggu (23/6).

Halaman 11

Perbaikan Lintasan Atletik, NTB Usulkan Rp12 Miliar Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB akan membenahi kerusakan lintasan atletik GOR 17 Desember Turide Mataram. Perbaikan lintasan olahraga lari berbahan dasar karet sintetis itu akan menelan anggaran sebesar Rp12 Miliar.

Kepala Dispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin yang ditemui Suara NTB disela-sela memantau pembangunan Joging Track GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (26/6) mengatakan anggaran pembangunan lintasan atletik sudah diajukan oleh pihaknya ke Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun ini. Harapannya anggaran perbaikan arena olahraga atletik itu dapat direalisasikan tahun depan.

“Kita sudah mengusulkan anggaran perbaikan lintasan atletik GOR kepada kementerian pemuda dan olahraga tahun ini. Besar anggaran yang kamu ajukan sebesar Rp12 Miliar,” ucapnya.

Dana Rp12 Miliar itu tidak saja untuk perbaikan lintasan

lari, namun diperuntukan juga untuk membangun tambahan lintasan dan beberapa fasilitas penunjang untuk nomor atletik lainnya. Seperti menambah fasilitas nomor tolak peluru, lempar lembing dan nomor atletik lainnya yang menjadi nomor unggulan NTB. Husnanidyati Nurdin yang biasa disapa Eni mengatakan sebelumnya pihaknya sudah melakukan upaya perbaikan lintasan dengan cara menambal bagian-bagian yang rusak.

Namun kata Eni, perbaikan dengan cara menambal bagian yang rusak tidak efektif, dan tak dapat bertahan lama.

“Tahun lalu kita sudah memperbaiki lintasan dengan menempel bagian lintasan yang terkelupas. Namun tidak

cukup baik dan menimbulkan kerusakan bagian lain,” jelasnya.

Menurut Eni, perbaikan lintasan atletik harus dilakukan secara menyeluruh. Dalam hal ini semua karet lintasan atletik yang ada saat ini harus dibongkar dan digantikan dengan karet yang baru. Selain itu lintasan yang berjumlah enam lintasan juga akan diperlebar menjadi delapan lintasan.

Sebagaimana diketahui bahwa kerusakan lintasan atletik GOR sudah meluas. Bagian dasar lintasan telah membentuk gelembung kecil yang menyerupai gunung-gunung kecil. Kerusakan lintasan tersebut sangat menggangu atlet NTB yang tengah melaksanakan Pelatda persiapan

(Suara NTB/fan)

MEMANTAU - Kadispora NTB, Hj. Husnanidyati Nurdin (kiri) memantau pembangunan Joging Track di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (25/6). mengikuti Pra-PON 2019 dan PON di Papua tahun 2020.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H.MNS. Kasdiono juga mendesak Dispora NTB untuk segera membenahi lintasan atletik tersebut. Pasalnya lintasan tersebut digunakan

untuk kegiatan latihan atlet atletik persiapan atlet mengikuti PON/2020. Para atlet atletik butuh fasilitas latihan yang memadai guna merealisasikan target NTB meraih 17 medali emas di PON XX di Papua tahun 2020. (fan)

(Suara NTB/fan)

DI LINTASAN - Atlet atletik NTB, Mirawan dan Jumratun saat menjalani latihan di Lintasan GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (25/6).

Mirawan dan Jumratun Bidik Medali Emas Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Mirawan dan Jumratun sama-sama memendam ambisi ingin menorehkan prestasi di level internasional. Kedua atlet binaan PPLP NTB ini membidik medali masingmasing satu emas di Asean School Games (ASG) yang akan berlangsung di Semarang, 17-25 Juli mendatang.

Diwawancara Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (25/6) kemarin mengatakan target medali

emas di multi event tingkat pelajar Asia itu memang sangat berat, karena di event itu mereka akan menghadapi atlet-atlet terbaik level Asia.

Namun sebagai atlet mereka tentu punya obsesi untuk menjadi yang terbaik dikompetisi cabor atletik.

“Target saya meraih medali emas. Target ini berat, namun sebagai atlet saya selalu ingin meraih prestasi terbaik,” ucap Mirawan kepada Suara NTB. Atlet asal Kabupaten Lom-

bok Utara (KLU) ini mengakui target medali emas di ASG sangat berat. Sebab dia belum berpengalaman mengikuti multi event tingkat pelajar level Asia tersebut, namun bermodalkan semangat yang tinggi dia yakin bisa meraih medali emas.

Prestasi Wirawan di level nasional memang belum begitu baik, sebab di Kejurnas Atletik Antar PPLP di Bangka Belitung belum lama ini, ia hanya mampu mempersembahkan medali perak.

Sebagian Besar Proyek DAK Bidang SDA Masih Lelang Taliwang (Suara NTB) Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampaknya perlu bekerja ekstra memastikan seluruh proyek yang dibiayai Alokasi Dana Khusus (DAK) selesai sebelum akhir tahun 2019 ini. Itu dikarenakan sebagaian besar proyek DAK di bidang mereka sejauh ini masih dalam proses lelang.

Berdasarkan data, tahun ini ada sekitar 4 proyek di Bidang SDA berupa pembangunan baru dan pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) yang pembiayaannya menggunakan DAK. Diantaranya, proyek DI Talonang, DI Reban Batu Tiu Kawa, DI Kelongkang Tiu Bangkema di kecamatan Jereweh dan DI Kelanir kecamatan Seteluk.

Kepala Bidang SDA Dinas PUPRPP KSB, Yetti Andriani, SE menjelaskan dari keempat proyek DAK yang ditanganinya tersebut baru DI Tiu Kawa yang progres lelangnya paling tinggi.

Saat ini lelang proyek tersebut oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) KSB telah ditetapkan pemenangnya. Sementara 3 lainnya lelangnya masih berlangsung. Bahkan untuk DI Kelanir masih proses pengunggahan dokumen tender pada aplikasi lelang. “Ya sekarang baru bisa dibilang Tiu Kawa yang sudah selesai dan mereka sudah siap eksen di lapangan,” terangnya kepada wartawan, Rabu (26/6).

Yetti menjelaskan, lambatnya penyelesaian tender proyek DAK itu bukan sebuah kesengajaan. Sebelumnya pihaknya telah mengajukan pros-

es tender seluruh proyek DAK tersebut sejak bulan Februari lalu. Akan tetapi diperjalanan terjadi beberapa perubahan regulasi teknis pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk perubahan sistem lelang di ULP yang membuat proses lelang akhirnya molor dari waktu yang telah direncanakan. “Belum lagi yang (DI) Talonang dilakukan tender ulang. Itu makan waktu juga ya.

Tapi semuanya bukan atas kesengajaan,” cetusnya.

Rata-rata waktu pengerjaan proyek DAK yang ditangani oleh Bidang SDA itu memakan waktu 6 bulan. Idealnya keempat proyek DAK tersebut saat ini telah selesai lelang dan mulai dikerjakan sehingga bisa dapat selesai pada bulan Desember mendatang (akhir tahun).

Yetti tak menampik kondisi itu. Namun demikian pihaknya sejauh ini masih optimis keempat paket DAK yang ditanganinya tersebut bisa selesai sesuai dengan sisa waktu yang tersedia. “Kita targetkan bulan ini semua proyek sudah ada pemenangnya. Dan bulan depan semuanya bisa mulai pekerjaan lapangan,” paparnya.

Ia melanjutkan, untuk mengejar target waktu penyelesaian keempat proyek DI tersebut pihaknya telah mengambil langkah antisipasi lebih awal. Baru-baru ini seluruh konsultan pelaksana dan pengawas tiap proyek diajak berkoordinasi untuk memastikan masing-masing proyek digenjot pengerjaannya dalam sisa waktu yang tersedia nantinya. “Kita sedang susun target-target pekerjaan sesuai jadwal. Saya minta pengawas optimal di lapangan demikian kami juga

di dinas supaya semua pekerjaan selesai sesuai jadwal yang telah kita susun,” urainya.

Yetti menyebutkan ada resiko besar jika proyek DAK tidak bisa dituntaskan tepat waktu atau anggarannya tidak terserap maksimal. Sebab atas kelalaian itu daerah bisa diberi sanksi berupa pemotongan alokasi anggaran oleh pusat pada tahun berikutnya.

Namun ia menambahkan, ada celah yang bisa dimanfaatkan agar daerah tidak sampai dijatuhi sanksi yaitu melalui mekanisme addendum (perubahan). Pengajuan addendum atas pelaksaan proyek DAK bisa diajukan dalam sebulan setelah penetapan dan pengerjaan proyek berjalan. “Tetapi itu juga ada syaratnya ya. Misalnya begitu di lapangan permintaan masyarakat tidak perlu jaringan irigasinya sepanjang yang direncanakan. Nah itu bisa dirubah (dikurangi) jadi anggarannya juga berkurang dan otomatis nilai syarat minimal serapan DAK agar kita tidak disanksi juga berkurang,” urainya seraya menambahkan sejauh ini pihaknya tetap berkomitmen menuntaskan seluruh poyek DAK yang ditanganinya selesai tepat waktu.

“Itu gambaran saja. Tapi pada intinya kami di SDA tetap komit dan akan berupaya sekuat tenaga menyelesaikan semua proyek DAK itu di akhir tahun. Apalagi kan tidak semua bangun baru, ada yang pemeliharaan juga sehingga waktu kerjanya bisa lebih pendek. Tidak sampai 6 bulan,” pungkas mantan Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman ini. (bug)

Meski prestasinya belum sampai puncak, namun Wirawan yakin bahwa pada event yang berbeda dia akan membuktikan itu. Khususnya di ASG 2019 akan menjadi pembuktiannya untuk menjadi yang terbaik.

Atlet asal Desa Senaru, Bayan Lombok Utara ini akan turun di tiga nomor yang berbeda, yakni 400 perorangan putra, estafet 4x400 meter putra dan estafet 4x100 meter Mixed. Ia akan membela tim atletik Indone-

sia dan memasang target medali emas di nomor estafet 4x400 meter putra.

Di tempat yang sama Jumratun juga mengatakan hal yang senada. Atlet asal Desa Keli, Kecamatan Woha Kabupaten Bima ini juga memasang target satu medali emas. Target satu medali emas itu diharapkan dapat diraih disalah satu dari tiga nomor yang diikuti, yakni 400 meter putri, estafet 4x400 meter putri dan estafet 4x100 Mixed. (fan)

Usai Panen Jagung, Warga Diminta Waspadai Rabies Dompu (Suara NTB) Kasus gigitan anjing di Kabupaten Dompu setiap hari tetap terjadi dan kasus gigitan baru banyak muncul di wilayah Kecamatan Pekat.

Anjing yang sebelumnya dimanfaatkan untuk berburu dan jaga ladang diduga sudah dilepas pemiliknya setelah tanamannya dipanen.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir. Zaenal Arifin, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (26/6) mengungkapkan, kasus rabies di Dompu tidak bisa dipandang sebelah mata. Anjing liar hampir dipastikan semuanya berpotensi terjangkit rabies. Sebab, anjing – anjing tersebut mungkin telah digigit anjing lain yang terpapar virus rabies. “Kalaupun divaksin sekarang, sudah terlambat karena anjingnya sudah terpapar rabies,” katanya.

Kasus gigitan yang tetap muncul, dikatakan Zaenal Arifin, karena anjing yang sebelumnya dijadikan penjaga kebun dan ladang kini sudah dilepas liar setelah tanamannya dipanen. Banyaknya anjing yang dimanfaatkan jasanya menjaga ladang dipelihara ketika kembali ke kampung.

“Setelah panen jagungnya di ladang, paling mereka lepas liar lagi. Ketika dilepas liar, anjing itu akan terpapar rabies dari anjing yang sudah terjangkit lebih awal,” terangnya.

Wilayah Pekat yang belakangan ini tetap muncul kasus gigitan baru, dikatakan Zaenal karena wilayah lereng Tambo-

(Suara NTB/dok)

Zaenal Arifin ra ini cukup luas dan daerah perkebunan. Sehingga banyak anjing dimanfaatkan untuk jaga kebun dan berburu. “Walaupun banyak yang dieliminasi, itu belum sebanding dengan populasi anjingnya,” katanya.

“Anjing juga sekarang sudah kenal dengan tim (elimnasi).

Ketika lihat mobil Navara (mobil dinas peternakan), anjingnya langsung lari terbirit – birit.

Kita juga kaget,” tambahnya.

Terkait warga di Dusun Soka Desa Rababaka yang menolak dilakukan eliminasi, Zaenal Arifin mengaku, pihaknya untuk sementara hanya melakukan vaksinasi. Namun ia khawatir anjing – anjing tersebut sudah terjangkit rabies, karena tidak diikat akibat banyaknya anjing yang dimiliki per rumah. “Kita belum masuk lagi ke sana untuk lakukan penyuluhan,” katanya. (ula)

SUARA NTB

Kamis, 27 Juni 2019

Halaman 12

Taman Pintar untuk Hilangkan Trauma Anak Korban Gempa Mataram (Suara NTB) Untuk menghilangkan rasa trauma bagi anak-anak korban gempa di Dusun Kiloan Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara (KLU), Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) berkolaborasi dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti). Kegiatan ini dilakukan sejak 21 April hingga akhir Mei 2019.

Ketua Tim Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Ummat Osy Insyan, menjelaskan, melalui Program Kreativitas Mahasiswa

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4539 HN NOKA/NOSIN : MH1JFD218DK955357/ JFD2E-1939192 AN.BAIQ MISNAH HLG D’SKTR DS.AGUNG KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.6301 CO NOKA/NOSIN : MH3SE901FJ121155/E3R4E0129371 AN.DESY SURYA DEWI HLG D‘SKTR JL.RAYA PEJANGGIK MATARAM

(PKM), pihaknya telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menghilangkan rasa trauma yang d rasakan anak-anak di Dusun Biloan. ‘’Kegiatan pengabdian yang di lakukan melalui bercerita/berdongeng, dan membuat kerajinan tangan, seperti gelang dan boneka,’’ terangnya pada Suara NTB, Rabu (26/6).

Kegiatan lain yang dilakukan, ujarnya, memberikan informasi kepada adik-adik mengenal tanda-tanda alam bila cuaca sedang buruk atau tibatiba akan terjadi bencana, serta simulasi dalam menyelamatkan diri saat bencana gempa terjadi. Simulasi tersebut, ujarnya, dirasa sangat penting, agar adik-adik sekolah non formal dapat secara sigap dalam mengahadapi bencana gempa.

Setelah melakukan kegiatan pengajaran, tim juga membangun taman baca/perpustakaan mini di Dusun Biloan Desa Bentek yang diharapkan perpustakaan mini tersebut dapat membantu adik-adik dalam meningkatkan minat baca dan literasi.

Bebagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak lain untuk membantu anak-anak di Dusun Biloan agar tidak trauma

lagi pada gempa yang telah dan sedang terjadi sampai saat ini.

Menurut salah satu siswa sekolah non formal di Dusun Biloan bahwa ia masih merasa khawatir terhadap gempa yang ia rasakan pada saat ini, “Saya masih takut dengan gempa-gempa yang kecil atau besar yang sering terjadi. Kadang-kadang suara mobil yang melintas saya kira gempa,” ujar Yuli salah satu

siswa sekolah non formal.

Kegiatan pengabdian ini dipimpin Osy Insyan dari Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota dengan anggota, yaitu Kamasuta (Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota), Holifia Vania R (Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota), Muh. Sauqi (D3 Perpustakaan), dan Duwinta Anjar Aswari (Ilmu Administrasi Publik). (r)

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

q

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233 DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 27 Juni 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2019

OPINI

Halaman 14

Program Keluarga Harapan Realisasikan Pabrik Pakan Ternak GUBERNUR NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., MSc., sejak Senin (24/6) berkunjung ke Pemerintah Northern Territory (NT) Australia. Ada banyak hal yang menjadi poin dari kunjungan Gubernur NTB didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., MSc., di negara bagian utara Australia ini. Pertama adalah, penanganan pemerintah terhadap bencana, kemudian sektor peternakan, hilirisasi produk, pariwisata, smelter, swasembada telur dan beberapa sektor yang menjadi program unggulan dari pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd. Sektor peternakan, misalnya. Sektor yang menjadi unggulan di era Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi selama 2 periode yang berpasangan dengan Ir. H. Badrul Munir, MM., dan H. Muh. Amin, SH., MH., ini menjadi salah satu prioritas. Jika di era ini masalah kuantitas atau jumlah, termasuk mampu memberikan nilai tambah menjadi prioritas, maka di periode ini pembangunan pabrik pakan harus bisa terealisasikan. Bahkan, gubernur meminta tiga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Pertanian dan Perkebunan merealisasikannya keberadaan pabrik pakan ini tahun depan.

Apa yang diperintahkan gubernur ini, tentu tidak bisa dianggap remeh oleh pimpinan OPD yang diberikan tanggung jawab. Entah bagaimana caranya, pimpinan OPD ini harus membangun jaringan dengan pengusaha pakan, baik di tingkat nasional dan internasional, sehingga apa yang diperintahkan gubernur bisa terealisasi. Melihat target gubernur agar pabrik pakan harus ada tahun depan, tentu bukan persoalan mudah untuk merealisasikannya. Tidak dipungkiri, selama ini banyak investor yang menyatakan kesiapannya berinvestasi di NTB, tapi baru sebatas akan. Begitu juga pada keinginan gubernur agar pabrik pakan yang harus terealisasi tahun depan harus mampu diwujudkan.

Di sinilah diperlukan kemampuan lobi dan upaya meyakinkan investor dari pimpinan OPD, agar apa yang diharapkan tidak hanya sekadar “akan”. Pengalaman beberapa tahun sebelumnya harus dijadikan pelajaran, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Bagaimana pun, dalam mengundang investor datang berinvestasi ke satu daerah memang tidaklah mudah dan membutuhkan waktu panjang. Dalam arti, investor yang datang itu harus melakukan kajian dan mempertimbangkan untung rugi saat berinvestasi. Selain itu, investor juga harus melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah terkait rencana pembangunan pabrik pakan untuk peternakan.

Meski demikian, harus kita sadari apa yang ditargetkan gubernur pada para pembantunya cukuplah berat, yakni bagaimana merealisasikan pembangunan pabrik pakan dalam jangka waktu setahun. Memang, seperti apa yang disampaikan Gubernur NTB, kalau mau maju peternakannya, NTB harus memiliki pabrik pakan. Inilah yang menjadi tugas berat gubernur bersama jajarannya untuk mewujudkan pabrik pakan ini. Untuk itu, dalam merealiasikan pembangunan pabrik pakan, Pemprov NTB harus serius dan tidak boleh main-main. Pimpinan OPD yang diberikan kepercayaan untuk mengawal realisasi pembangunan pakan harus tetap berkoordinasi dengan gubernur, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah daerah bisa terlaksana.

Jangan sampai, apa yang diharapkan gubernur tidak mampu dieksekusi, karena tidak mengerti apa yang dilakukan. (*)

RADIO

Episentrum dan Desain Penanggulangan Kemiskinan EMBANGUNAN Kesejahteraan Sosial sebagai agenda ‘Prioritas Nasional’ telah mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia yang melindungi masyarakat dari dampak perlambatan ekonomi global, karena pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Sosial berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial tunai bersyarat mewajibkan peserta penerima manfaat untuk dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

Tujuan eksistensi PKH untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf kehidupan dan meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH. Keberhasilan dan pengukuran efektifitas PKH telah memberi makna yang signifikan yang ditandai paling efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, memiliki ketepatan sasaran, berdampak positif pada pendidikan dan kesehatan, serta PKH mendukung agen-

Oleh: A. Yani (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa) da ‘integrasi’ bantuan sosial bagi penurunan derajat kemiskinan.

Desain ‘Memutus Rantai’ Kemiskinan PKH dirancang dalam pemutusan mata rantai siklus kemiskinan ‘antar generasi’ melalui peningkatan konsumsi dan gizi keluarga, memberikan dampak perubahan perilaku melalui bidang pendidikan orang tua, kesehatan, ekonomi dan perlindunga anak, investasi sumber daya manusia khususnya anak sebagai kewajiban dalam mengakses pendidikan dan kesehatan, serta akumulasi peluang menabung melalui penyaluran non tunai secara terintegrasi dengan bantuan lainnya.

Upaya strategis dalam meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan lebih difokuskan pada ketepatan sasaran, mekanisme program dan kualitas program. Policy program penanggulangan kemiskinan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, menjaga iklim investasi pengembangan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.

RADIO

Bansos Berbasis Keluarga PKH menjadi ‘prioritas keluarga’, karena berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, menigkatkatkan daya beli masyarakat, mendorong kreatifitas keluarga dalam meningkatkan produktifitas dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga.

Kepesertaan PKH tercakup komponen pedidikan yang meliputi SD, SMP dan SMA, komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas dan anak usia dibawah 6 tahun, dan komponen Kesejahteraan Sosial meliputi disabilitas berat dan lanjut usia mulai dari 60 tahun.

Program perlindungan sosial termasuk PKH sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, mampu menciptakan hubungan positif antara keamanan mata pencaharian dan peningkatan pemberdayaan bagi warga miskin secara totalitas. PKH diharapkan membuka jalan bagi warga miskin untuk berinvestasi dan

akumulasi ‘noktah-noktah’ strategis untuk keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan dan ekonomi. (*)

POJOK Pendakian Rinjani, perekonomian warga Sembalun mulai menggeliat Kebersihan Rinjani jangan diabaikan

***

Rekanan mulai kembalikan kerugian negara Seharusnya proses hukum mengikuti

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 27 Juni 2019

Mantan Kades Divonis Empat Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Azhar, mantan Kepala Desa (Kades) Sukamulya, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) divonis majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram, Rabu (26/6). Ia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara dengan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Majelis Hakim dipimpinan Rosana Irawati, SH disampaikan pada sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Rabu (26/6) siang.

Vonis dijatuhkan kepada terdakwa karena dinyatakan terbukti telah melakukan korupsi dalam proyek fisik dan nonfisik di Desa Sukamulya hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp897.772.024. Di mana nilai kerugian itu telah dibebankan kepada terdakwa dalam putusan.

Modusnya, soal penggelembungan volume pekerjaan termasuk pembayaran pekerja yang melebihi volume pekerjaan, serta pembayarannya yang tidak terealisasi tetapi tetap dibayarkan.

Proyek desa tersebut berupa pengerasan jalan lingkungan, pembangunan pagar kantor desa, pembangunan aula kantor desa, pembangunan beton pembatas saluran, inventaris kantor, pengembangan TPQ, belanja barang PAUD, dan bantuan pembinaan marawis, serta pembinaan karang taruna. ‘’Dengan ini menyatakan terdakwa Azhar terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut dan menjatuhkan pidana hukuman empat tahun dan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan,’’ kata Rosana Irawati dalam amar putusannya.

Selain vonis hukuman pidana, terdakwa Azhar juga dikenakan pidana tambahan untuk mengganti kerugian negara yang ditimbulkan dalam pengelolaan anggaran dana desa dengan nilai Rp897.772.024. ‘’Apabila terdakwa tidak dapat membayar dalam kurun waktu satu bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta yang telah disita atau milik pribadi terdakwa akan dilelang. Jika nilainya tidak mencukupi, maka terdakwa wajib menggantinya dengan pidana kurungan dua tahun penjara,’’ ucapnya.

Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa sesuai dengan isi dakwaan primairnya, yakni Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Usai mendengar putusannya, Azhar yang hadir tanpa didampingi tim penasihat hukumnya, belum memberikan tanggapan terkait putusan tersebut. ‘’Mohon izin yang mulia untuk saya bicarakan dulu dengan kuasa hukum,’’ kata Azhar.

Hal senada dengan terdakwa turut disampaikan tim penuntut umum yang diwakilkan jaksa Riauzin. Pihaknya masih pikir-pikir untuk mengajukan upaya hukum lanjutan dari putusan hakim yang sedikit lebih rendah dibandingkan tuntutan sebelumnya.

Terdakwa Azhar sebelumnya dituntut terbukti bersalah melanggar dakwaan subsidair dengan pidana hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair delapan bulan kurungan, ditambah beban pengganti kerugian negara yang nilainya sesuai dengan putusan. (ars)

Bulan Depan, ASN NTB Bisa Ikut Kursus Gratis di Darwin Dari Hal. 1 Sebagai tokoh yang pernah menimba ilmu di berbagai kampus terkemuka di luar negeri, Doktor Zul merasakan betul bagaimana dampak yang dirasakan seseorang saat ia berinteraksi dengan orang-orang dari belahan dunia yang berbeda-beda.

Dalam berbagai kesempatan, gubernur menegaskan, saat berada di luar negeri seseorang akan merasakan semangat nasionalisme yang lebih kuat ketimbang saat berada di negeri sendiri. Itu adalah nilai tambah tersendiri, selain keuntungan berupa bertambahnya pengetahuan, keterampilan, teman dan sahabat dari luar negeri.

Bagi gubernur, peningkatan kualitas ASN adalah hal mutlak untuk membentuk tatanan birokrasi yang profesional. Dengan demikian, birokrasi di NTB diharapkan akan siap untuk menghadapi dinamika dunia yang setiap saat terus berubah dan melahirkan hal-hal baru.

Yang terpenting, dengan bertambahnya pengalaman, ilmu dan keterampilan, ASN juga semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat NTB. ‘’Mudah-mudahan ASN kita tambah semangat demi berkhidmat maksimal pada masyarakat NTB,’’ pungkas Doktor Zul. (*)

Akan Kirim 17 ASN Belajar Mitigasi Bencana ke Australia Dari Hal. 1 Hartina mengungkapkan kendala ASN untuk belajar ke luar negeri terutama terkait dengan kemampuan bahasa Inggris. ASN yang dikirim belajar ke luar negeri harus pandai bercakap dan menulis bahasa Inggris.

Hartina menambahkan, kesempatan belajar gratis ke Australia masih berkaitan dengan mitigasi bencana. Sedangkan untuk pengembangan peternakan masih belum ada. ‘’Pak Gubernur mencari peluang agar ASN dapat belajar ke luar negeri. Kalau yang diberikan ke kita sekarang baru di bidang kebencanaan,’’ jelasnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memenuhi undangan Pemerintah Northern Territory (NT), Australia, Senin (24/6). Kunjungan ini digelar guna melihat kesiapan pemerintah setempat dalam menghadapi berbagai bencana.

Gubernur diagendakan akan berada di Australia hingga Jumat, 28 Juni 2019 mendatang.

Di hari pertama kunjungannya, gubernur berkunjung dan menggelar pertemuan di National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin.

Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini pun menerangkan makna kunjungannya kali ini.

Menurutnya Northern Territory merupakan salah satu daerah yang menjadi tetangga terdekat NTB. Penerbangan Lombok-Darwin hanya memakan waktu sekitar satu setengah jam saja.

Menurut Doktor Zul, agenda kunjungan ini memiliki makna penting sebagai sebuah proses pembelajaran mengenai kebijakan mitigasi bencana. Sebagai daerah yang rawan gempa, NTB tentunya membutuhkan kebijakan mitigasi bencana yang andal. Berkunjung ke Northern Territory, menurut DoktorZul,telahmemberikangambaran mengenai berbagai pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam

menghadapi bencana.

Di National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin, gubernur mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan penanganan bencana benar-benar telah dipersiapkan. Berbagai kebutuhan warga di saat bencana, telah dipersiapkan.

Nantinya, pasokan kebutuhan ini siap didistribusikan jika sewaktu-waktu bencana datang.

Gubernur juga melihat sendiri bagaimana makananmakanan siap konsumsi telah disiapkan untuk tim dan warga dalam kondisi darurat bencana. Tidak hanya makanan, berbagai kebutuhan lain seperti tenda berbagai ukuran, obat-obatan, selimut dan kebutuhan lainnya sudah tersedia. Bahkan, kebutuhan seperti boneka untuk anakanak kecil di daerah bencana juga sudah ada.

Selain mengunjungi National Critical Care and Trauma Response Centre, Darwin, gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini juga menggelar kunjungan kehormatan ke Konsulat Jenderal RI di Darwin, Dicky D. Soerjanatamihardja. Lalu, berlanjut dengan agenda kunjungan serta pertemuan dengan jajaran civitas academica Charles Darwin University.

“Konjen Indonesia akan membantu untuk membuka akses pendidikan dan training di NT. Juga memberikan pelatihan agar anak-anak muda NTB bisa bekerja di NT,” sebutnya.

Sementara, dari kunjungannya ke Charles Darwin University, Doktor Zul juga mengabarkan bahwa perguruan tinggi terkemuka itu membuka kesempatan bekerjasama dengan NTB. “Mereka memperlihatkan apa-apa saja yang mereka bisa lakukan untuk NTB,” tandasnya. (nas)

Halaman 15

Surati Kabupaten/Kota

Pemprov Desak Pemda Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan Mataram (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB telah menyurati BPBD kabupaten/ kota terkait dengan antisipasi bencana kekeringan 2019. Surat tertanggal 27 Mei 2019 itu salah satu poinnya meminta BPBD kabupaten/kota segera menerbitkan SK Bupati tentang siaga darurat bencana kekeringan sesuai dengan kebutuhan waktu, berdasarkan informasi dari BMKG. Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/6) mengatakan, surat tersebut belum dijawab BPBD kabupaten/kota. Namun informasi yang diperoleh dari media, bahwa ada lima kabupaten yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Yakni Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara. ‘’Sampai hari ini belum ada laporan, artinya kabupaten/

kota masih bisa mengatasi persoalan di lapangan untuk saat ini. Dan tentu kami akan menyesuaikan nanti sesuai tugas dan tanggung jawab provinsi,’’ kata Khalik.

Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah melakukan persiapan. Mulai dari koordinasi dengan NGO, PDAM, Dinas PUPR dan Dinas ESDM untuk mengambil langkahlangkah pemenuhan kebutuhan air bersih warga. Khusus untuk lahan pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan juga sudah mulai menyiapkan langkah-langkah. ‘’Sarana prasarana kita juga sudah kita cek, seperti tangki air, mesin pompa air serta SDM yang akan kita tugaskan,’’ terangnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini menjelaskan, berdasarkan informasi dari BMKG sesuai hasil pemantauan curah hujan hingga tanggal 20 Juni 2019 dan prakiraan peluang curah hujan

sangat rendah di bawah 20 mm/10 hari.

Hari tanpa hujan (HTH) berturutan pada beberapa wilayah yang berdampak pada potensi kekeringan meteorologis (iklim) dengan status siaga hingga awas di beberapa daerah. Status awal bagi daerah yang telah mengalami HTH di atas 61 hari dan prospek peluang curah hujan rendah, di bawah 20mm/ dasarian pada 20 hari mendatang di atas 80 persen. Daerah-daerah yang status awas yakni sebagian besar Yogyakarta, Jawa Timur (Sampang dan Malang), Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat (Indramayu), dan Bali (Buleleng) Sedangkan daerah yang berstatus awas yakni telah mengalami HTH di atas 31 hari dan prospek peluang curah hujan rendah di bawah 20mm/dasarian pada 20 hari mendatang di atas 80 persen. Daerah yang masuk status siaga adalah Jakarta Utara, Banten (Lebak

Bidik Indikasi TPPO Dari Hal. 1 Mataram dan Disnakertrans Provinsi NTB guna mendalami kronologi kejadian. Pihak pihak yang terlibat dalam proses pengiriman ke Arab Saudi juga sedang dicermati. ‘’Langkah langkah koordinasi awal sudah kami lakukan dengan Disnakertrans dan BP3TKI. Nanti dari bahan itu kita coba cermati, apakah ada unsur pidana perdagangan orang,’’ tandasnya.

Disebutnya, unsur TPPO akan terpenuhi jika ada unsur di dalamnya, salah satunya tentang penipuan, didukung adanya penempatan yang tidak sesuai janji dan pemalsuan dokumen.

“Jika masuk unsur itu, maka TPPO akan terpenuhi,” tegasnya.

Kendala lain disebutnya, para korban sudah meninggal. Praktis penyelidikan tidak bisa mendapat keterangan langsung dari korban. Jika masih hidup dan korban masih di luar negeri, pihaknya akan menunggu sampai pulang. Hal ini menunjukkan posisi korban penting dihadirkan dalam proses pemeriksaan. Namun demikian, satu satunya harapan adalah pihak keluarga.

Namun proses penyelidikan itu juga akan tergantung sikap kooperatif keluarga. Harus ada kesadaran langsung dari keluarga untuk melaporkan kasus tersebut ke pihaknya. Sebab dengan dasar laporan itu akan dilakukan tindaklanjut dengan penyelidikan.

Tragedi kebakaran itu terjadi

Jumat pagi waktu setempat. Informasi dari Satgas Konsulat Jendral RI di Jeddah, Nur Hakim Nur Ali, kebakaran dipicu korsleting Air Conditioner (AC) di salah satu kamarmessparaTKW.Sebagiankorban terjebak dalam kamar, sebagian sempat menyelamatkan diri.

Keempat korban luka bakar semuanyaberasaldariLombok,NTB. KorbanadalahKainiBintiBasar Senah alamat Lingkungan Wakul, Kurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kab Lombok Tengah, Ida Royani asal Lingkungan Grantuk, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya,LombokTengah.Dualainnya, TariAsmiyantiasalKampungBaru Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah dan Siti Nurjanin Samium Imah asal Kelurahan Jango Kecamatan Praya Tengah. (ars)

dan Tangerang), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sebagian besar Jawa Tengah.

Monitoring terhadap perkembangan musim kemarau menunjukkan berdasarkan luasan wilayah, 35 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dan 65 persen wilayah masih mengalami musim hujan. Wilayah yang telah memasuki musim kemarau meliputi pesisir utara dan timur Aceh, Sumatera Utara bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian tenggara, pesisir barat Sulawesi Selatan, pesisir utara Sulawesi Utara, pesisir dalam perairan Sulawesi Tengah, sebagian Maluku dan Papua bagian selatan.

Khalik menambahkan, dalam surat yang dikirim kabupaten/kota, BPBD juga diminta menginventarisir dan memantau wilayah yang terdampak bencana kekeringan. Kemudian melaporkan data kekeringan ke BPBD provinsi yang meliputi kecamatan, desa/kelurahan, estimasi KK terdampak, dan estimasi jiwa terdampak.

Berkaca dari tahun 2018,

berdasarkan data BPBD NTB, sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 127.940 KK atau 640.048 jiwa. Rincian daerah yang terdampak kekeringan di sembilan kabupaten/kota di NTB. Yakni Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa.

Selanjutnya, Lombok Tengah 82 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak 282.793 jiwa, Lombok Timur 48 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 153.681 jiwa. Kemudian, Sumbawa Barat 10 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 18.775 jiwa, Sumbawa 60 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 84.998 jiwa, Dompu 25 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 19.189 jiwa, Kota Bima 8 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 2.835 jiwa dan Bima 42 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 24.608 jiwa. (nas)

Jaksa Cek Fisik Proyek Lahan Relokasi Kota Bima Dari Hal. 1 ‘’Sekarang sedang dilakukan evaluasi untuk pendalaman lagi,’’ ujarnya.

Selain cek lapangan, bersamaan dengan itu tim melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Namun tidak disebutkan siapa saja saksi dimaksud. Saksi tambahan untuk menguatkan hasil pemeriksaan lapangan.

Setelah pemeriksaan saksi dan cek fisik, Dedi memperkirakan akan ada agenda ekspose untuk menentukan status ka-

sus ke tahap berikutnya. ‘’Bisa naik ke penyidikan, atau bagaimana, nanti akan tergantung dari penyidik,’’ jelasnya.

Saksi- saksi yang sudah diperiksa diantaranya panitia sembilan yang mengurus pembebasan lahan. Terdiri dari camat, lurah dan perangkatnya. Betindak sebagai ketua panitia pembebasan adalah Kadis Perkim Ir. Hamdan dan Sekertaris Dinas Perkim sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (ars)

Integrasi Posyandu dan ’’NTB Zero Waste’’ Dari Hal. 1 ‘’Apa yang dilakukan Dompu akan kita replikasi ke seluruh NTB. Kita masih membuat konsepnya sehingga bisa direplikasi ke tempat lain,’’ ujar Asisten III Administrasi Umum dan Aparatur Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/6) siang.

Informasi yang diperoleh dari Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, integrasi program revitalisasi Posyandu dan NTB Zero Waste ini juga sudah banyak di PosyanduPosyandu yang ada.

Hartina menjelaskan, sudah

disusun pembagian peran antara provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa terkait dua program prioritas Pemprov NTB ini.

Masing-masing OPD akan mengkomunikasikan perannya dengan jajaran di kabupaten/kota.

Menurut Hartina, diskusi tentang revitalisasi Posyandu yang dilakukan di Kantor Harian Suara NTB beberapa waktu lalu membuka pemikiran kabupaten/kota terkait dengan revitalisasi Posyandu. Pemda kabupaten/kota mendukung program tersebut. Bahkan Tim Penggerak PKK lewat dasa wismanya juga akan bergerak.

Untuk itu, akan ada penanda-

tangan kerjasama antara Dikes NTB dengan Dikes kabupate/ kota, DPMPD Dukcapil NTB dengan DPMPD kabupaten/kota dan PKK NTB dengan PKK kabupaten/kota. Penandatanganan ini untuk menegaskan komitmen antara provinsi dan kabupaten/ kota dalam upaya merevitalisasi Posyandu. ‘’Revitalisasi Posyandu ini sebagiansudahjalan.Kitajugamenginventarisir mana Posyandu percontohan untuk tempat pembelajaran. Contoh Puskesmas yang bergerak untuk zero waste di Dompu,’’ tuturnya.

Hartina menambahkan, biasanya Posyandu digunakan

untuk mengukur berat badan balita dan pelayanan kepada ibu hamil. Ke depan, Posyandu menjadi ujung tombak menyampaikan banyak hal kepada masyarakat. Baik memperbaiki gizi masyarakat, masalah lingkungan, kesehatan, sosial dan lainnya. ‘’Sehingga dilakukan revitalisasi Posyandu. Harapannya, Posyandu kita ini menjadi Posyandu Keluarga. Posyandu keluarga diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada semua umur,’’ ucapnya.

Dengan menjadi Posyandu Keluarga, nantinya akan ada kelas stunting, gizi buruk, ibu

hamil dan lainnya yang akan diaktifkan semua. Di samping persoalan kesehatan dan kelambagaan Posyandu, nanti akan dititipkan beberapa kegiatan sosialisasi. Contoh, bagaimana mempercepat pendewasaan usia perkawinan (PUP), mitigasi bencana, zero waste. ‘’Minimal mereka datang ke sana sudah mampu memilah dan nanti akan dibayar menggunakan sampah. Sudah ada contohnya, integrasi zero watse dan revitalisasi Posyandu. Biaya pengobatan ke Puskesmas ndak bayar pakai uang tapi sampah. Sama dengan Surabaya, naik bus kota bayar pakai sampah,’’ tandasnya. (nas)

Basis Ketahanan Keluarga, Pemprov Pacu Revitalisasi Posyandu Dari Hal. 1 Namun, Posyandu akan bertransformasi menjadi pusat pelayanan yang akan melayani seluruh kesehatan keluarga. Dengan tujuan akhirnya adalah ketahanan keluarga. ‘’Posyandu menjadi basis untuk membangun ketahanan keluarga. Posyandu akan melahirkan kekuarga yang sehat, sejahtera dan berketahanan,’’ jelas Iswandi.

Untuk itu, Penjabat Sekda NTB ini meminta Dikes untuk membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, terutama dinas atau badan terkait.

Ia juga mengingatkan agar jajaran Dikes NTB tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi pada satu dimensi saja.

Namun harus dikaitkan dan diintegrasikan dengan program kerja yang lain. Sebab, indikator keberhasilan dari seluruh program yang ada adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dan pada saat yang bersamaan angka kemiskinan akan menurun. ‘’Orientasi kita berada di pemerintahan, tujuannya adalah kesejahteraan. Kita harus memperhatikan bahwa semua yang kita kerjakantujuannyaadalahkesejahteraan masyarakat,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini.

Iswandi meminta semua pihak untuk meningkatkan ko-

mitmen dalam proses revitalisasi Posyandu. Sehingga, masyarakat NTB yang sehat, cerdas dan sejahtera betul-betul terwujud dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Penjabat Sekda didampingi Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, M.PH, Kepala Biro Humas dan Protokol, Najamuddin, S. Sos, MM., Kepala Biro Pemerintahan, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME dan Kepala Satpol PP NTB, Drs. L. Dirjharta, M. Si. Pemprov melalui Dikes NTB akan mulai melakukan revitalisasi Posyandu yang mati suri sesuai kewenangannya setelah penetapan APBD Perubahan 2019. Anggaran untuk melatih fasilitator Posyandu tingkat kabupaten/kota akan diusulkan dalam APBD Perubahan mendatang.

Kepala Dikes NTB, dr.

Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menjelaskan revitalisasi Posyandu melibatkan banyak pihak. Seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil). Dinas Kesehatan bertugas melakukan eksekusi di lapangan.

Selain merevitalisasi Posyandu yang mati suri alias tidak aktif, kata Nurhandini, pihaknya terus meningkatkan atau mengembangkan Posyandu yang sudah aktif agar

menjadi Posyandu Keluarga. ‘’Yang kita revitalisasi adalah Posyandu yang selama ini tidak aktif. Kalau sudah aktif, dia akan berkembang terus. Kita punya sekitar 7.000 Posyandu di seluruh NTB. Ada yang 20 persen tidak aktif. Inilah tugas kami Dinas Kesehatan, di APBD Perubahan kita akan melatih fasilitator kabupaten/kota,’’ katanya.

Dijelaskan, Pemprov memiliki tugas melatih fasilitator Posyandu yang berada di kabupaten/kota. Sedangkan Pemda kabupaten/kota melakukan pelatihan kepada kader-kader Posyandu. Fasilitator-fasilitator yang akan dilatih Pemprov tersebut, nantinya memberikan pelatihan kepada kader-kader Posyandu di masing-masing kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, biasanya Posyandu yang kurang aktif, jumlah kadernya kurang dari lima orang. Jumlah kader Posyandu inilah yang akan ditingkatkan dengan memberikan pelatihan setelah APBD Perubahan.

Namun untuk Posyandu yang sudah aktif, akan terus ditingkatkan menjadi Posyandu Paripurna dan Posyandu Keluarga. Ia menjelaskan, ada empat tingkatan Posyandu, yakni dasar, mandiri, paripurna dan keluarga.

Ditargetkan tahun 2019 ini semua Posyandu yang mati suri

akan aktif kembali. Setelah semua Posyandu aktif, akan ditingkatkan menjadi Posyandu mandiri, paripurna dan keluarga. Ditargetkan sampai 2023 mendatang, sebanyak 50 persen Posyandu yang berjumlah 7.000 unit lebih di NTB dapat meningkat statusnya menjadi Posyandu Keluarga.

Dengan menjadi Posyandu Keluarga, maka semua pelayanan dapat dilakukan. Mulai dari Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia juga bisa dilayani. Untuk revitalisasi Posyandu ini, kata Nurhandini, Pemerintah Desa juga mulai bergerak. Mereka mengalokasikan anggaran lewat dana desa untuk Posyandu. ‘’Yang mana kita revitalisasi?

Yang belum berdaya, jumlahnya 20-25 persen. Itu yang direvitalisasi paling utama. Sehingga kita ingin minimal Posyandu di NTB, mandiri dan paripurna. Sudah ndak ada lagi yang Posyandu Dasar,’’ ucapnya.

Dengan menjadi Posyandu Keluarga, Nurhandini menjelaskan Posyandu akan gampang menjadi pusat informasi. Baik informasi tentang remaja, lansia, ibu dan anak, bahkan tentang TKI. NTB memiliki 7.207 Posyandu yang digerakkan oleh 35.321 kader. Dari jumlah itu, sebanyak 26.288 orang sudah mendapatkan pelatihan Po-

syandu. Selain itu, di NTB juga terdapat 1.259 Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Posbindu merupakan pos yang melayani orang dewasa untuk mendeteksi penyakit tidak menular.

Dikes telah memetakan agenda revitalisasi Posyandu. Untuk TOT fasilitator Posyandu di 10 kabupaten/kota tahun ini, Pemprov NTB membutuhkan biaya sekitar Rp173.600.000. Sementara itu, untuk pelatihan kader Posyandu per orang hitung-hitungan berdasarkan kebutuhan pelatihan secara detail per orang dibutuhkan Rp577 ribu. Untuk pelatihan kader Posyandu keluarga karena memang materinya lebih besar dibutuhkan biaya Rp777 ribu per orang.

Terkait kebutuhan untuk sarana dan prasarana Posyandu keluarga, di mana di sana ada Posyandu untuk balita, ibu hamil, Posbindu, Posyandu lansia, dan Posyandu remaja, jika ditotal dari nol, maka dibutuhkan Rp10.668.500 sebagai modal dasar per Posyandu.

Pihaknya merincikan per Posyandu, antara lain untuk Posyandu balita sebesar Rp3.963.000. Posbindu sebesar Rp1.715.000. Posyandu Lansia sebesar Rp2.905.000. Dan, Posyandu remaja sebesar Rp2.085.000. Itulah yang menjadi modal dasar, sehingga peralatanperalatan yang dibutuhkan untuk Posyandu bisa dimiliki. (nas)

Masyarakat Diimbau Waspadai Peredaran Obat Palsu ’’Pil Halusinogen’’ Dari Hal. 1 untuk mengedarkan obat-obat berbahaya di tengah ketidaktahuan dan ketidakmengertian masyarakat tentang jenis obat dan efek yang ditimbulkannya.

Imbauan tersebut disampaikan Wagub, menyusul ditemukannya peredaran ribuan tablet dari beberapa obat ilegal sejenis ‘’Pil Halusinogen’’ seperti Trihexyphenidyl palsu, yang jika dikonsumsi dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Bahkan dapat merusak mental generasi kita.

Sebelumnya Kepala Balai Besar POM (BBPOM) Mataram, Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH telah mengumumkan bahwa

berdasarkan hasil operasi tindakan pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat yang dilakukannya, telah diamankan sebanyak 15.000 papan tablet Trihexyphenidyl ilegal dengan nilai Rp150.000.000, dari tangan tiga tersangka di Gomong, Mataram.

Obat-obat yang diamankan tersebut adalah obat ilegal sejenis pereda rasa sakit. Atau obat penenang untuk mengobati penyakit Parkinson. Tetapi kalau dipakai secara berlebihan, jelas Suarningsih, akan menimbulkan efek negatif seperti halusinasi, berperilaku negatif, merasa menjadi lebih berani dan terkadang brutal atau bertindak kriminal.

Dan itu akan membuat siapapun yang mengkonsumsi menjadi

tidak produktif. ‘’Bisa dibayangkan dampak dari pil Trihexyphenidyl illegal ini.

Bila 1 orang mengkonsumsi 1 papan Trihexyphenidyl sebanyak 1 strip @ 10 tablet, maka akan ada 1.500 orang remaja dan generasi muda yang terkena kecanduan akibat penyalagunaan obat ilegal yang tidak terdaftar dalam BPOM ini,’’ jelasnya.

Ciri-ciri obat ilegal pereda rasa sakit Trihexyphenidyl, menurutnya dengan mudah dapat dikenali.Yakni kemasannya lebih kecil dari yang asli dan warnanya berbeda dari yang asli, strip pada obat tersebut hitamhitam. Sedangkan yang asli strip warna hijau dan coklat. Obat ilegal ini warnanyapun mencolok

dan berbeda dengan yang terdaftar di BPOM. Obat-obatan palsu ini akan berakibat pada kualitas manuasia indonesia.

Obat palsu tersebut kerap digunakan oleh banyak pelaku kriminal. Dan biasanya dikonsumsi sebelum melakukan tindak pidana kejahatan. Misalnya, para pelaku perkelahian dan kasus kecelakaan lalu lintas, seringkali disebabkan karena mereka sebelumnya mengkonsumsi obat ilegal. ‘’Penggunaan obat ini, biasanya diminum 3-4 biji, dicampur kopi atau soda. Sehingga menimbulkan efek sensasi kepada pengguna, seperti berhayal dan berhalusinasi, mirip pengaruh Dextron atau Tramadol,’’ katanya.

Ia mengingatkan bahwa modus

peredaran obat-obat ilegal dan berbahaya ini, biasanya pelaku menjual produknya secara langsung kepada remaja dan anak-anak.

Mereka (pelaku) biasanya memanfaatkan kekurang-pahaman masyarakat tentang obat.

Sehingga masyarakat belum memiliki kemampuan untuk dapat membedakan, antara jenis obat yang asli dengan obat palsu yang memberikan efek buruk jika dikonsumsi.

Karenanya, BPOM Mataram dan Polda NTB mengimbau masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Diantaranya dengan cara mengawasi gerak gerik apabila ada orang yang mencurigakan menjual dan mengedarkan obat-obat secara ilegal. (r)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Kamis, 27 Juni 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Semarak Puncak Peringatan HANI di Lobar

BNNP NTB Gelorakan Perang Lawan Narkoba Giri Menang (Suara NTB) Puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) dipusatkan di Lombok Barat (Lobar), Rabu (26/6). Peringatan HANI yang digelar BNNP NTB bersama Pemkab tersebut, diawali dengan Senam Kesehatan Jasmani diikuti ratusan pegawai BNNP NTB dan seluruh ASN Pemkab Lobar, pelajar SD dan SMP serta masyarakat Lobar. Pada puncak HANI juga dilaksanakan pengukuhan relawan Anti Narkoba dan penyerahan piagam penghargaan.

Hadir juga pada kegiatan ini Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol Muhamad Nurochman, S.I.K. dan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid beserta selu-

ruh pejabat OPD Lobar.

Dalam sambutannya, Bupati Lobar menyampaikan terima kasih kepada Kepala BNNP NTB, karena telah menunjuk Lobar sebagai tempat digelarnya kegiatan HANI 2019. Bupati menyampaikan beberapa pantun terkait narkoba. Sebagai komitmen memberantas narkoba, ia meminta ASN di jajaran Pemkab Lobar yang terlibat narkoba ditangkap. Dia tidak akan mengintervensi jika ada ASN di jajarannya yang terindikasi dan terlibat dalam sindikat narkoba.

Bupati menegaskan, penangkapan tidak hanya kepada ASN, tapi siapapun warga Lobar, baik warga biasa, aparatnya, pejabat, anggota DPRD agar jangan sampai lolos dari

cidukan BNN dan kepolisian.

Dia beralasan, karena narkoba adalah musuh agama, musuh daerah, negara dan musuh masyarakat.”Saya minta kepada kepala BNN NTB, kalau ada PNS, honorer atau siapapun di Lobar yang terindikasi kena narkoba, silakan tangkap,” katanya. Bahkan, katanya, penangkapan dilakukan tanpa harus meminta izin dan bersurat sekalipun. “Tangkap saja langsung, komunikasi belakangan, karena sekali lagi narkoba ini adalah musuh,” tegasnya.

Untuk keseriusannya dalam penanganan narkoba di Lobar, bupati Fauzan sudah menghibahkan tanah untuk pembangunan kantor BNN Kabupaten Lombo Barat. Namun sampai sekarang, kantor BNNK Lobar belum ter-

bentuk. Terkait hal ini, bupati pernah menghadap kepada Kemen PANRB supaya di Lobar segera dibentuk OPD baru yakni BNN Lobar. “Sampai sekarang belum terealisasi, untuk itu kepada kepala BNN, Ibu Wagub, menjadi tugas bersama, di seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok ini sudah mendesak didirikan BNN,” sentilnya.

Sementara itu, Kepala BNNP NTB yang membacakan sambutan Kepala BNNP Pusat mengungkapkan tema yang diangkat pada HANI kali ini adalah “Millenial sehat tanpa narkoba menuju Indonesia emas”. Peringatan HANI ini sebagai wujud keprihatinan seluruh dunia sebagai upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Untuk itu dibutuhkan gerakan masif serta kepedulian dari segala unsur masyakarat sehingga tidak merusak generasi bangsa. Khusus nya generasi milenial harus bisa menggelorakan semangat membara perangi narkotika,” kata dia. Sebab kejahatan narkoba dilakukan tidak hanya dilakukan perorangan namun banyak orang yang secara bersama - sama dengan jaringan yang tersebar secara nasional maupun internasional.

Berdasarkan hasil survei di 13 provinsi yang dilakukan BNN bekerjasama dengan LIPI, untuk kaum milenial terdiri dari kelompok pelajar dan mahasiswa didapatkan angka prevalensi setahun pakai sebesar 3,2 persen atau setara 2.297.492 orang dari 15.440.000 orang (sumber data

BPS). Angka ini lebih tinggi dibanding kelompok pekerja sebesar 2,1 persen atau 1,5 juta jiwa.

Untuk upaya dilakukan untuk perang melawan narkoba terus dilakukan, baik melalui strategi demand reduction dan strategi Supply Reduction. Sejauh ini sudah dilakukan pembentukan masyakarat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika melalui pencanangan desa bersih narkoba, BNN memiliki website, CNS radio, medsos center dan lainnya.

BNN juga telah merehabilitasi 1.725 penyalahguna narkotika dan berbagai upaya lainnya untuk perang melawan narkotika. Menyoal kantor BNN di bebrapa Kabupaten kota termasuk Lobar, pihaknya masih

menuggu pencabutan moratorium oleh pusat. Ia sangat menyambut baik program yang dicetuskan oleh Wagub tentang pelibatan posyandu untuk menekan peredaran narkoba.

Sementara itu Wagub NTB, mengatakan, perang melawan narkoba harus dimulai dari unit terkecil yakni keluarga agar ketahanan keluarga kuat. “Berkat koordinasi yang baik dengan semua kedepan kita narkoba ini bisa kita tekan,” jelas dia.

Ia juga menekankan perlu dilakukan penyuluhan melibatkan posyandu, sehingga kalau dilakukan penguatan dari bawah maka persoalan narkoba ini bisa dicegah. “Kita perlu libatkan posyandu untuk penyuluhan tentang bahaya narkoba,” kata dia. (her/*)

Wagub NTB didampingi Kepala BNNP NTB dan Bupati Lobar saat melepas balon peringatan HANI tingkat provinsi di Lobar.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat memasangkan jakaet relawan anti narkoba.

Para relawan anti narkoba menunjukkan tangan menolak terhadap peredaran dan konsumsi narkoba.

Wagub NTB bersama Kepala BNNP NTB dan Bupati Lobar foto bersama dengan penerima penghargaan anti narkoba.

Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah memberikan penghargaan kepada para relawan anti narkoba.

Senam kesegaran jasmani sebelum acara peringatan HANI tingka NTB di Lobar.

Wagub Lepas Kafilah STQ NTB

(Suara NTB/nas)

KAFILAH NTB - Wagub NTB foto bersama dengan kafilah NTB yang akan mengikuti STQ Nasional XXV di Kota Pontianak di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (26/6).

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd melepas 17 kafilah NTB yang akan ikut dalam Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) XXV tingkat nasional di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), 27 Juni - 6 Juli 2019.

Dalam ajang STQ Nasional tahun ini, Pemprov menargetkan masuk peringkat tujuh besar nasional.

Kepala Biro Kesra Setda NTB, Ahmad Mashuri, SH mengatakan dalam ajang STQ nasional sebelumnya di Kota Tarakan Kalimantan Utara, NTB masuk peringkat delapan besar nasional. “Minimal sama dengan tahun kemarin atau melebihi. Tahun kemarin kita peringkat delapan. Kalau sekarang mungkin bisa peringkat tujuh nasional,” kata Mashuri, Rabu (26/6).

Ia mengaku optimis NTB mampu meraih peringkat tujuh nasional.

Bahkan di semua cabang dan golongan, ia yakin NTB akan memperoleh medali. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemprov NTB melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Q u r ’ a n (LPTQ) adalah melakukan pemusatan latihan atau training centre (TC) sebanyak dua kali.

TC pembinaan terpadu t i n g k a t provinsi dilakukan tanggal 28 April 3 Mei 2019 diikuti 21 peserta. Kemudian TC kedua tanggal 2226 Juni 2019 diikuti 15 peserta. Namun, kata Mashuri, peserta Tahfiszh golon-

gan 10 juz putra tidak bisa mengikuti STQ XXV nasional atas nama Mitrotul Mubarok karena mendapat musibah patah kaki.

Selain TC di tingkat provinsi, kata Mashuri, juga dilakukan pembinaan oleh LPTQ kabupaten/kota. Sehingga kafilah yang dikirim sudah benarbenar siap untuk mengharumkan nama NTB di tingkat nasional. Bahkan, sebelum pelepasan kafilah, pihaknya mengundang pelatih nasional untuk menguji kemampuan kafilah asal NTB. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menekankan pentingnya dilakukan pembinaan yang kontinuitas di NTB. Sehingga, ketika ada ajang STQ nasional seperti ini, NTB tidak kekurangan bibit-bibit yang akan dikirim mengikuti ajang tersebut.

Menurut Wagub, pembinaan berkelanjutan harus dilakukan ke depan. Ia mengatakan pondok pesantren adalah tonggaknya. Sehingga ketika ada event seperti ini, Pemprov tidak kesulitan mencari kafilah yang akan dikirim.

“Stressing betul masalah pembinaan. Bagaimana memfasilitasi ponpes, sehingga pada saat ada event, kita bingung mencari karena banyak. Bukan kita kesulitan. Semoga pembinaan semakin baik ke depan, kontinuitas adalah kuncinya,” tandas Wagub. (nas)