Edisi Senin 27 April 2020 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 27 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 45 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Melawan Corona,

Membangun Industri Lokal Selain fokus melakukan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari sisi kesehatan, Pemprov NTB juga mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan Covid-19 melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Pemprov NTB memberikan bantuan sembako senilai Rp250 ribu per Kepala Keluarga (KK) per bulan selama tiga bulan. Yaitu, April, Mei dan Juni. GUBERNUR NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc mengambil kebijakan untuk bantuan sembako JPS Gemilang, harus menggunakan produk-produk lokal yang diproduksi IKM dan UKM NTB. Tujuannya, agar pembagian JPS Gemilang bukan semata untuk membagi sembako. Tetapi juga untuk menggeliatkan ekonomi dengan memberdayakan UKM dan IKM lokal. Karenanya, gubernur juga mengajak Pemda Kabupaten/ Kota menggunakan produk lokal untuk setiap pemberian bantuan paket sembako ke masyarakat. Keberanian menggunakan produk lokal dan memunculkan UKM/IKM lokal merupakan upaya serius menguatkan fondasi ekonomi daerah untuk kokoh dalam jangka panjang. ‘’Jadi mari semua kabupaten/ kota di NTB, di paket-paket bantuan masyarakat dengan sembako-sembakonya memulai meng-

gunakan produk-produk lokal daerahnya masing-masing untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini,’’ ajaknya. Pemda diharapkan agar membanjiri Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan toko tani dengan produk-produk lokal yang dihasilkan petani, nelayan, peternak dan pedagang di NTB. Menurutnya, hal ini akan menjadi perjuangan bersejarah bagi NTB untuk menguatkan perekonomian daerah sendiri. Ia menjelaskan, JPS Gemilang yang mengutamakan produk-produk lokal bukanlah sekadar langkah populis tanpa dasar. Hal itu merupakan langkah besar dan mendasar untuk memulai inovasi teknologi. Langkah awal dan mendasar untuk menempuh perjalanan panjang industrialisasi demi perekonomian NTB yang kokoh di masa yang akan datang. Bersambung ke hal 7

Achris Sarwani

Hj.Nuryanti

BI Dukung Penggunaan Komoditas Lokal BANK Indonesia sangat mendukung upaya pemerintah daerah untuk mendorong penanganan dampak Covid-19, salah satunya melalui paket bantuan JPS Gemilang. Program ini, dapat mendorong peningkatan produksi dan penggunaan produk lokal di tengah wabah Corona. Dalam paket JPS Gemilang, harus di-

pastikan seluruhnya berisi kebutuhan dari produk lokal untuk mendorong manfaat. Diantaranya, manfaat peningkatan ekonomi lokal. ‘’Yaitu sebagai upaya peningkatan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan karena penggunaan potensi dan sumber daya lokal yang berkelanjutan,’’ Bersambung ke hal 7

JPS Gemilang, Angin Segar bagi IKM NTB KEPUTUSAN membeli produk lokal untuk sembako JPS Gemilang, membawa angin segar bagi Industri Kecil Menengah (IKM) di NTB. Sejumlah pelaku IKM di NTB yang terancam akibat lesunya permintaan, kini bisa bernafas lega karena mendapatkan suntikan permintaan. Hal itu diakui oleh Septia Erianty, pengelola CV. Organic Lombok Indonesia yang memproduksi sabun dan hand sanitizer. “Paling tidak, berkat kebijakan ini, kita pasti bisa bertahan untuk enam bulan ke depan,” ujar Septia kepada Suara NTB, Minggu (26/4). Sejauh ini katanya, perusahaannya telah memasok tak kurang dari 80 ribu lebih sabun batangan untuk keperluan paket sembako JPS Gemilang. Untuk keperluan ini, pihaknya tidak saja mendapatkan manfaat berupa meningkatnya omzet perusahaan. Lebih dari itu, permintaan sabun dalam jumlah besar itu membuat Organic Lombok juga perlu merekrut tambahan tenaga kerja. ‘’Pasti kita menambah tenaga kerja,’’ ujarnya. Awalnya Organic Lombok hanya mempekerjakan lima orang karyawan. Mengingat tuntutan memproduksi sabun batang dalam jumlah besar, Septia mempekerjakan tambahan dua karyawan inti. Bersambung ke hal 7 (Suara NTB/cem)

Pemilik Henida Food, Arida Prihayati menunjukan bubuk kedelai hasil produksinya. Pemprov NTB melibatkan IKM di Kota Mataram sebagai mitra untuk penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) Gemilang.

(Suara NTB/ist/Organic Lombok Indonesia)

Para pekerja di CV. Organic Lombok Indonesia yang memasok 80 ribu batang sabun, tengah mengemas sabun batangan yang akan dijadikan bagian dari paket sembako JPS Gemilang.

JPS Gemilang Hidupkan Produsen Teh Kelor Libatkan Asa IKM Lokal 400 Petani Lokal

PROGRAM Jaring Pengaman Sosial (JPS) NTB Gemilang, berdampak positif bagi keberlangsungan usaha IKM di masyarakat. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), setidaknya ada dua produk IKM yang memasok produk untuk program ini. Yakni IKM minyak kayu putih dan IKM minyak goreng.

Khusus minyak goreng, permintaan kepada IKM tinggi. Berapapun produksinya, dibeli. Namun kapasitas produksi masyarakat baik kelompok maupun individu, tidak mampu memenuhi tuntutan permintaan. Bersambung ke hal 7

TAK hanya pelaku industri, petani pun ikut merasakan manfaat Program JPS Gemilang. Misalnya saja, petani yang memasok bahan baku untuk Teh Celup Moringa KIDOM –NTB, yang masuk dalam paket sembako JPS Gemilang. “Ini berdampak banyak bagi kami – kami IKM. Dengan ada program pemerintah ini, otomatis produksi hadir, distribusi jalan, dan konsumennya sudah pasti. 105 para penerima JPS Gemilang. Itu sudah memberi dampak positif terhadap pengembangan IKM,” kata Nasrin, Direktur perusahaan yang memproduksi Teh Celup Moringa KIDOM -NTB, kepada Suara NTB, Selasa (21/4). Bersambung ke hal 7 (Suara NTB/ist)

PANEN - Petani kelor di Dompu tengah memanen daun kelor untuk dijadikan bahan baku teh kelor yang akan dimasukkan dalam paket JPS Gemilang.

(suara NTB/ist)

Bijak Menyikapi Masalah Data

Daun kayu putih yang siap diolah menjadi minyak kayu putih.

DARI dulu hingga sekarang, problematika penyaluran bantuan untuk warga kurang mampu selalu dihantui persoalan akurasi data sasaran penerima bantuan. Adanya warga mampu yang masuk daftar penerima, adanya penerima yang sudah menerima bantuan lain, hingga penerima yang telah meninggal dunia dan masih masuk data, adalah persoalan-persoalan yang perlu disikapi dengan bijaksana oleh semua pihak.

Dinas Sosial (Disos) NTB memastikan, kuota penerima manfaat program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang bersifat final. Kendati demikian, permasalahan terkait verifikasi dan validasi data diakui masih bersifat fleksibel mengikuti kebutuhan di masyarakat. “Kalau verifikasi dan validasi ketika mau droping (bantuan) harusT. nya sudah jalan. T.Wismaningsih Wismaningsih Bersambung ke hal 6 Drajadiah Drajadiah

(Suara NTB/ist)

Kegiatan di UD Roti Sukses Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Lobar.

Prioritaskan Bahan Baku Lokal SALAH satu IKM yang ditunjuk untuk pengadaan barang JPS Gemilang, adalah UD Roti Sukses Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat (Lobar). LM. Iqbal selaku pengelola IKM menuturkan, produk yang dipesan oleh Pemprov NTB untuk JPS Gemilang adalah susu kedelai. ‘’Produk yang dipesan dari kami adakan susu kedelai, rencananya diserap 1,5 ton,’’ sebutnya. Rencananya, susu kedelai buatannya akan diserap pada penyaluran tahap II karena tahap I selesai tanggal 24 April. Tiap hari ia memproduksi 50 Kg susu kedelai. Rencananya Pemprov akan menyerap 1,5 ton susu kedelai buatannya. UD Roti Sukses yang berproduksi sejak tahun 2015

pada usaha IKM ini mengakui program JPS Gemilang ini sangat membantu. Terlebih saat ini pihaknya berupaya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawannya. Dengan adanya program ini, ia bisa menutupi kekurangan produksi akibat pandemi Corona. ‘’Bahkan adanya program ini ada penambahan tenaga kerja. Warga yang tadinya menganggur tidak ada pekerjaan. Alhamdulillah dengan adanya program JPS Gemilang ini, ada penyerapan tenaga kerja sebanyak 10 orang di IKM kami,’’ katanya. Untuk tenaga kerja, pihaknya mempekerjakan warga setempat. Saat ini ada 22 karyawan tetap yang bekerja di IKM miliknya. Bersambung ke hal 6

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 27 April 2020

Halaman 2

Pusat Perbelanjaan di Mataram akan Ditutup Evakuasi Berjalan Lancar SEORANG warga di Kelurahan Turida harus dievakuasi oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19. Evakuasi dilakukan setelah hasil swab mengkonfirmasi pasien dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Proses evakuasi terhadap NS berjalan lancar. Petugas kelurahan dibantu aparat Kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja membawa pasien menggunakan mobil satgas Covid-19 ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. “Tadi malam satu orang sudah kita evakuasi menggunakan mobil Satgas Covid-19 karena hasil swab dinyatakan positif,” kata Lurah Turida, H. Mustaal dikonfirmasi, Minggu (26/4). Kelurahan bersama kecamatan mengambil langkah cepat setelah menerima rilis dari Pemkot Mataram. Mustaal menambahkan, tim langsung melakukan penelusuran terhadap kontak erat pasien. Pelacakan diprioritaskan ke keluarga serta tetangga. Petugas juga membagikan masker dan hand sanitizer mengantisipasi penyebaran virus. Mustaal menegaskan, pengawasan di pintu masuk lingkungan dijaga ketat. Karang Taruna memeriksa dan menyemprot cairan disinfektan. “Iya, Karang Taruna mulai mengawasi di setiap pintu masuk,” ujarnya. Pencegahan dan penanganan virus corona katanya, masyarakat harus tetap memperhatikan protokol. Di antaranya, social distancing dan physical distancing. Social distancing yakni tidak membuat kerumunan atau keramaian. Pihaknya mulai membatasi pelaksanaan shalat Tarawih dan sholat Jumat maupun aktivitas keagamaan lainnya. Termasuk menjaga jarak serta rajin cuci tangan menggunakan sabun. “Sholat jumat dan terawih kita batasi,” tandasnya. Mustaal menyampaikan, memutus mata rantai penyebaran corona tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Perlu partisipasi dari masyarakat untuk mencegah penularan. Disampingi itu, warga diharapkan mengikuti imbauan atau maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah. H. Mustaal (cem) (Suara NTB/dok)

Stop Anggaran Mataram Metro KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman, SH., dapat memaklumi tertundanya penyelesaian pembangunan Monumen Mataram Metro di Lingkar Selatan Kota Mataram. ‘’Untuk saat ini, cukup sudah untuk pembangunan monumen tersebut. Jangan ada penambahan apapun lagi. Soalnya dana yang tersedot hanya untuk sebuah monumen, sangat besar sekali,’’ ungkapnya menjawab Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Minggu (26/4) kemarin. Penundaan ini, kata Rachman, bukan hanya karena covid19. ‘’Kami maunya cukup anggaran untuk monumen itu. Jangan ada penambahan anggaran lagi untuk monumen tersebut saat ini,’’ tegasnya. Karena, lanjutnya, masih banyak hal yang lebih penting dari monumen tersebut. Apalagi, lanjut politisi Gerindra ini, dampak dari covid-19 ini sudah sangat nyata dan jelas. Salah satu contoh PHK yang banyak terjadi dan lesunya perekonomian. ‘’Kita belum tahu dampak setelah covid ini apalagi,’’ cetusnya. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar fokus. ‘’Mana yang lebih penting dari yang penting,’’ imbuhnya. Rachman juga belum bisa memastikan, apakah penyelesaian proyek Mataram Metro akan berlanjut atau sebaliknya. ‘’Kita lihat saja nanti. Kalau masalah lanjut atau gak, saya gak bisa putuskan sendiri. Harus saya komunikasikan di komisi perlu atau tidaknya monumen tersebut dilanjutkan,’’ terangnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini tidak menampik kalau proyek Mataram Metro masih membutuhkan anggaran. ‘’Iya kalau masalah masih butuh anggaran, memang untuk penambahan ornamen dan semua kelengkapan semua masih dibutuhkan penambahan anggaran. Tapi kita lihat nanti aja mengenai hal ini. Masih banyak hal lebih penting yang mau kita fokuskan dari sekedar hanya monumen tersebut,’’ ucapnya. Toh, sambung Rachman, sejauh ini pembangunan fisik di Kota Mataram dapat dikatakan cukup memadai. Yang jelas, fokus pemerintah saat ini penanganan covid-19 dan dampak yang ditimbulkan. ‘’Setelah covid19 ini berakhir baru kita pikirkan lagi masalah pembangunan fisik,’’ demikian Rachman. Seperti diketahui, rencana Pemkot Mataram merampungkan pembangunan Monumen Mataram Metro di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, tertunda. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak mengalokasikan anggaran tahun 2020 ini. (fit)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengambil sikap tegas dengan menutup tiga pusat perbelanjaan atau mall. Penutupan itu mengantisipasi penyebaran wabah virus korona. Tiga pusat perbelanjaan itu yakni Mataram Mall di Jalan Pejanggik, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara. Lombok Epicentrum Mall di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram. Dan, Transmart di Jalan Selaparang, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara. Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid -19, juga Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan, tidak secara keseluruhan aktivitas pusat perbelanjaan tersebut ditutup. Beberapa gerai yang menjual kebutuhan pokok tetap buka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Ada yang jual bahan pokok tetap buka,” kata Walikota, Minggu (26/4). Pusat perbelanjaan dinilai memiliki daya tarik dan mobilitas pengunjung tidak dapat dikontrol. Dikhawatirkan adalah orang tanpa gejala. Mereka bisa menularkan virus ke pengunjung lainnya. “Yang kita khawat-

(Suara NTB/cem)

AKAN DITUTUP — Salah satu mal di Cakranegara ini akan ditutup. Penutupan tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. irkan ini OTG,” tegasnya. Kebijakan menutup operasional tiga pusat perbelanjaan tersebut diakui berdampak secara ekonomi. Pengusaha juga perlu memahami kondisi keamanan dan kesehatan masyarakat. Karena saat ini, tidak lagi berbicara untung atau kurang untung. Melainkan berbicara keselamatan orang banyak. “Kalau untung dan kurang un-

Pedagang Jangan Mainkan Harga Mataram (Suara NTB) Harga kebutuhan pokok selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri cenderung meningkat. Kendati demikian, stok bahan pokok aman hingga enam bulan kedepan. Pedagang diingatkan tidak memainkan harga. Data Dinas Perdagangan harga kebutuhan pokok seperti beras, ayam, cabai dan bawang merah maupun bawang putih relatif stabil. Hanya gula pasir belum stabil dengan kisaran harga Rp17.500/kg dari harga eceran tertinggi Rp12.500/kg. Demikian pula, minyak goreng curah posisi Rp14.500/liter. Kepala Dinas Pedagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin menyampaikan, pantauan ketersediaan bahan pokok seperti beras, minyak, gula dan sebagainya masih aman untuk enam bulan ke depan. Kesinambungan bahan pokok ini tergantung dari aktivitas transportasi. Kelancaran arus transportasi mempengaruhi harga di pasar. “Perkembangan harga sampai saat ini masih fluktuatif,” kata Amran dikonfirmasi akhir pekan kemarin. Menurut Amran, tren harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan maupun Hari Raya Idul Fitri kondisinya hampir sama.

Kondisi itu pada posisi normal. Apalagi kondisi tidak normal jelas berpengaruh. Hanya saja yang terpenting bagaimana ketersediaan barang. Terhadap kenaikan harga segera dikoordinasikan dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Ditegaskan, pedagang diingatkan tidak memainkan harga. Jika ditemukan kasus tersebut, Satgas Pangan akan bergerak menindaklanjuti temuan atau laporan di masyarakat. “Permainan harga itu akan jadi laporan dan pasti ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan,” ucapnya. Pengendalian harga sambungnya, Disdag rutin menggelar operasi pasar dan pasar rakyat. Kegiatan ini rutin biasanya dimulai H-2 Ramadhan. Tetapi dengan kondisi penyebaran virus corona, kini tertunda. Pihaknya menyiapkan skenario tidak menggelar pasar rakyat seperti biasa. Pola diubah dengan memperhatikan pembatasan sosial. Mekanismenya masyarakat bisa memesan barang yang dibutuhkan dan diantarkan langsung ke alamat pembeli. “Tapi sampai saat ini saya belum dapat laporan seperti apa perkembangan atau persiapannya,” demikian kata Amran. (cem)

(Suara NTB/cem)

TIDAK MAINKAN HARGA - Pedagang sayur di Pasar Mandalika menunggu barang dagangnya. Harga kebutuhan pokok masih fluktuatif saat Ramadhan. Ketersedian bahan pokok aman hingga enam bulan kedepan. Pedagang diingatkan tidak memainkan harga.

tung itu sudah wajar. Sekarang ini kita bicara keselamatan orang banyak,” tandasnya. Jika berbicara secara dampak tegas Walikota, pemerintah mengalami dampak luas terhadap penyebaran Coronavirus Disease atau Covid-19. Dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) diprediksi berkurang Rp128 miliar. Transfer dana alokasi umum (DAU) juga

berkurang Rp122 miliar. Secara akumulasi Rp250 miliar pendapatan terjun bebas. Estimasi ini belum dihitung dari anggaran dana alokasi khusus (DAK) ditarik kembali. Dengan kondisi tersebut, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus merefocusing anggaran untuk direalokasi kembali. Realokasi penanganan virus korona mencapai Rp135 miliar.

Ahyar menambahkan, tidak berjalanannya program organisasi perangkat daerah (OPD) jelas dirasakan oleh sektor usaha atau pekerja. “Proyek drainase ndak jalan. Jelas ini terdampak,” ujarnya. Pengusaha maupun masyarakat diharapkan mematuhi protokol penanganan Covid19,sehingga penyebaran dapat segera diputus. (cem)

Korban Covid-19 Terus Bertambah

Warga Diminta Tak Gelar Salat Jumat

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengeluarkan edaran meniadakan pelaksanaan shalat Jumat dan Tarawih di masjid dan mushala. Kebijakan ini mengantisipasi penyebarluasan Coronavirus Disease atau Covid-19. Namun, sanksi tidak diatur bagi yang melanggar.Pembahasan meniadakan salah satu shalat sunnat dipimpin Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Ketua DPRD, H. Didi Sumardi, Kapolresta Mataram Kombes Guntur Herditrianto, Dandim 1606 Lobar Kolonel Czi. Efrizon Scroll, Ketua MUI TGH. Abdul Manan dan perwakilan Kemenag dan KUA serta Camat se – Kota Mataram. Walikota menegaskan, kebijakan diambil setelah melihat setiap hari warga yang terpapar Covid-19 terus bertambah. Selain itu, Mataram telah meningkatkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat dan zona merah penyebaran virus korona. “Memperhatikan maklumat Kapolri dan MUI, saya bersama Ketua DPRD, Kapolresta Mataram, Dandim 1606 Lobar dan Ketua MUI mengimbau masyarakat tidak melaksanakan shalat Jumat dan Tarawih di masjid dan mushala,” kata Walikota ditemui usai rapat tertutup di aula Pendopo Walikota, Minggu (26/4). Masyarakat diimbau meniadakan kegiatan lain yang melibatkan masyarakat secara langsung. Walikota mengakui, imbauan telah keluarkan. Fakta di lapangan tidak berjalan efektif dan belum banyak mentaati. Masyarakat masih menggelar shalat jumat dan tarawih. Posisi NTB sebagai peringkat

(Suara NTB/cem)

RAPAT GUGUS - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Ketua DPRD, H. Didi Sumardi, Kapolresta Mataram Kombes Guntur Herditrianto, Dandim 1606 Lobar Kolonel Czi. Efrizon Scroll, Ketua MUI TGH.Abdul Manan menyampaikan imbauan meniadakan shalat Jumat dan Tarawih di masjid dan mushala. delapan tertinggi daerah terpapar virus korona di Indonesia, meskinya menjadi perhatian serius masyarakat. Oleh karena itu, camat, KUA, Polsek dan Danramil akan turun mensosialisasikan ke tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Ada tim dibentuk di kecamatan. Mereka akan turun mensosialisasikan ke tokoh – tokoh,” ujarnya. Dikhawatirkan sebut Walikota, tidak lagi orang yang datang dari daerah pandemi. Trend meningkatnya pasien positif akibat transmisi lokal. Artinya, orang yang sudah pergi ke daerah pandemi menular ke orang yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar daerah. Pasien dalam pengawasan positif rentan penularan. Sehingga pembatasan sosial

harus ditaati. Terkait sanksi dikatakan Walikota, pemerintah sifatnya mengimbau dengan melakukan pendekatan ke tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketua MUI Kota Mataram, TGH. Abdul Manan menambahkan, meniadakan shalat jumat dan Tarawih berdasarkan fatwa MUI Nomor 019/ MUI/IV/2020 tentang bimbingan ibadah Ramadhan. Masyarakat diimbau mengganti shalat Jumat dengan shalat zuhur serta melaksanan shalat Tarawih di rumah. Hal ini semata – mata mencegah penyebaran Covid-19. “Masyarakat kita harapkan mentaati imbauan pemerintah dan ulama demi mengatasi kedaruratan,” ujarnya. (cem)

Hasil Swab 37 PDP Klaster Gowa Negatif

Abd Rachman (Suara NTB/dok)

infografis

Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram mengkonfirmasi hasil swab 37 pasien dalam pemantauan (PDP) klaster Gowa dinyatakan negatif. Kondisi pasien dalam kondisi membaik dan segera dipulangkan. Negatifnya hasil swab 37 orang berstatus PDP dikonfirmasi oleh Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra dikonfirmasi, Minggu (26/4). “Iya, hasilnya 37 orang klaster Gowa negatif,” sebutnya. Secara keseluruhan 150 lebih orang yang pernah memiliki riwayat perjalanan ke Gowa, Makassar, Sulawesi Selatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Sekitar 100 hasil swab telah keluar. Sebagian kecil klaster Gowa terpapar. Prediksi awal klaster Gowa telah dicek kesehatan 10 – 15 persen terpapar. Melonjaknya pasien terpapar Covid-19 dari keberhasilan tim gugus tugas melacak kontak erat klaster Gowa. “Kenapa Mataram lebih tinggi karena tadi itu dari klaster Gowa,” bebernya. Kondisi 37 PDP dalam kondisi stabil dan menjalani proses karantina di Wisma Nusantara. Dia mengakui, pasien yang positif terinfeksi kembali akan dicek kesehatan untuk memastikan apakah bersangkutan tidak terpapar. Di satu sisi, ia mengapresiasi S bersama tujuh orang keluarganya datang ke

(Suara NTB/cem)

H. Lalu Herman Mahaputra rumah sakit meminta swab untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. “Kalau yang PDP cukup satu kali di swab. Yang positif dua kali swab,” jelasnya. Keseluruhan hasil swab belum diterima dari laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB. Pelacakan terhadap kontak erat tetap dilakukan oleh petugas medis. Menurutnya, tim gugus tugas telah menangani pasien dengan baik. Paling terpenting adalah masyarakat mengedepankan social distancing dan physical distancing, untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona. (cem)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi, Ilham Syahroni Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah, Junaidin. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim, Ali Usman. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SENIN, 27 APRIL 2020

Pengemban Pengamal Pancasila

Lima Event Pariwisata NTB Ditunda Mataram (Suara NTB) – Berbagai kegiatan pariwisata yang telah terususn dalam calendar of event di NTB terpaksa ditunda sebagai akibat pandemi virus corona (Covid-19). Dinas Pariwisata (Dispar) NTB sampai saat ini mencatat setidaknya ada lima kegiatan utama yang harus menunggu pandemi berakhir. ‘’Yang sudah positif ditunda ada lima. Ada L’etape, Pesona Tambora, Ironman Triathlon, dan lain-lain,” ujar Kepala Dispar NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos,M.Si saat dikonfirmasi, Minggu (26/4). Selain itu, beberapa event yang terjadwal untuk periode Juli-Agustus disebutnya masih menunggu perkembangan lebih lanjut. ‘’Juli-Agustus kita coba bertahan (tetap menggelar), kalau kondisi (sudah) stabil,’’ ujar Faozal. Menurutnya, selain mengalami penundaan, beberapa kegiatan pariwisata di NTB juga harus disusun dengan konsep yang berbeda untuk menyiasati dampak pandemi. ‘’Bulan Pesona Lombok Sumbawa juga akan kita laksanakan, nanti kalau Covid-19 ini selesai,’’ sambungnya. Dicontohkannya seperti event Pesona Khazanah Ramadhan yang dimulai hari ini (27/4), dimana konsep kegiatan dikemas secara virtual atau daring. Artinya, seluruh kegiatan dapat disaksikan melalui beberapa platform digital, dan tidak mengakomodir pengumpulan massa sebagai bagian protokol penanganan Covid-19. Menurut Faozal, pihaknya saat ini memproyeksikan seluruh kegiatan ditunda sampai dengan Juni mendatang. Hal tersebut didasarkan pada perhitungan pemerintah pusat yang menargetkan puncak kasus Covid-19 dapat terlihat paling cepat pada Mei mendatang. “Mudah-mudahan itu bisa terwujud sehingga Juni ‘’mesin’’ pariwisata kita bisa kita gerakkan,” ujar Faozal. Diakuinya, kondisi pariwisata di NTB saat ini hampir mati suri sebagai dampak pandemi. “Sudah zero. Hotel sudah tidak ada (aktivitas lagi),” sambungnya. Terkait hal tersebut, Faozal menyebut upaya pemulihan dampak pandemi saat ini akan lebih berat dibandingkan pemulihan pascagempa 2018 lalu. “Treatment-nya juga akan beda. Kalau dia 6 bulan masa tanggap darurat (Covid-19), maka dia 6 bulan juga masa pemulihannya,” ujarnya. Bersambung ke hal 6

TO K O H Siapkan Logistik Perangi Covid -19

12 HALAMAN NOMOR 45 TAHUN KE 16 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pelajar Mudik Munculkan Klaster Baru di NTB Taliwang (Suara NTB) Klaster Magetan diduga sebagai ‘’gerbong baru’’ pembawa virus Corona ke wilayah NTB ternyata teridentifikasi juga keberadaannya di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Klaster yang terbentuk sendiri setelah ditemukannya kasus positif Corona di salah satu Ponpes di Magetan, Jawa Timur itu, merupakan para santri pesantren bersangkutan. Di mana sementara ini, tim gugus tugas penananganan Coronavirus Disease (Covid-19) KSB mengidentifikasi setidaknya 11 orang telah masuk ke KSB dan diketahui berasal dari Ponpes tersebut atau sekitarnya.

H. Tuwuh

‘’Yang klaster Magetan itu di tempat kita ini ada 11 orang yang kita data,’’ ungkap Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 KSB, H. Tuwuh kepa-

da Suara NTB, Minggu (26/4). Sebelas orang dari klaster Magetan yang terdeteksi itu diketahui tersebar di dua kecamatan. Sebanyak lima orang di Kecamatan Brang Rea dan enam lainnya berada di Keca-

matan Poto Tano. Dijelaskan H. Tuwuh, keberadaan mereka yang masuk klaster Magetan itu telah diketahui oleh gugus tugas sejak awal. Sejak kedatangan mereka, tim melakukan pendataan

dan mengarahkan kepada setiap bersangkutan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. ‘’Mereka statusnya PPTG (pelaku perjalanan tanpa gejala) jadi tetap mereka jalani isolasi,’’ jelasnya. Penanganan terhadap klaster Magetan ini, lanjut dia semakin ditingkatkan, setelah sebelumnya ada satu diantaranya yang menjalani tes cepat dan hasilnya reaktif. Meski kemudian dari tes swab tahap pertamanya, sementara dinyatakan negatif. Menurut H. Tuwuh, Bersambung ke hal 6

(Suara NTB/dok)

Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Pasien Sembuh Terus Bertambah Mataram (Suara NTB) Jumlah kasus positif Covid-19 di NTB semakin mendekati 200 orang. Pemprov NTB melaporkan tambahan 15 kasus baru positif Covid-19 pada Minggu, 26 April 2020. Sehingga total warga yang terjangkit menjadi 195 orang. Selain adanya kasus baru, hari ini juga terdapat 2 pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif. Sehingga total pasien terjangkit Covid-19 yang sembuh di NTB menjadi 23 orang. Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si menjelaskan pada Minggu, 26 April 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 105 sampel swab. Dengan hasil 82 sampel negatif, 8 sampel ulangan positif dan 15 sampel kasus baru positif Covid-19. “Dengan adanya tambahan 15 kasus baru terkonfirmasi

positif Covid-19, 2 orang tambahan sembuh, dan tidak ada kematian baru. Maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari ini sebanyak 195 orang, dengan perincian 23 orang sudah sembuh, 4 meninggal dunia, serta 164 orang masih positif dan dalam keadaan baik,” kata Gita, Minggu, 26 April 2020 petang. Gita menyebutkan 15 tambahan kasus baru positif tersebut. Yakni, pasien nomor 181, inisial Ny. MD, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19 nomor 106. Saat ini menjalani proses karantina di Kota Mataram dengan kondisi baik. Pasien nomor 182, inisial Tn. MZ, laki-laki, usia 23 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Bersambung ke hal 6

(Sumber : Pemprov NTB)

Infografis perkembangan kasus Covid-19 di NTB hingga Minggu, 26 April 2020.

SEJAK merebaknya pandemi Covid-19 dan ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, unsur TNI yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid – 19 mendorong dari sisi lain, yakni memaksimalkan pangan. Pihak TNI menganggap Covid-19, sebagai musuh yang harus diperangi. Syarat menang dalam perang adalah ketersediaan logistik. Karena menurut Danrem 162/WB, Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, perang melawan Covid-19 terus dilakukan dengan berbagai upaya. Karena dampak wabah ini tidak hanya merusak kesehatan masyarakat, Bersambung Ahmad Rizal Ramdhani ke hal 6 (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Transmisi Lokal Sulit Terdeteksi TRANSMISI lokal semakin mengkhawatirkan. Sampai dengan Minggu (26/4) kemarin, jumlah penularan bertambah. Tim Gugus Tugas Covid – 19 berusaha mengidentifikasi sumber penularan dan memutus rantai wabah dari transmisi lokal ini. ‘’Transmisi lokal ini cukup berat bagi tugas tugas kita ke depan. Karena kita sudah tidak diketahui siapa yang menularkan,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos,MH, Minggu (26/4). Penularan terbaru adalah pasien Nomor 170, H. Ahsanul Khalik Bersambung ke hal 6 (Suara NTB/dok)

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1441 H/2020 M 04:51

05:01

12:17

15:37

18:12

19:22

(Suara NTB/ari)

PRODUKSI MINYAK KELAPA - Program JPS Gemilang, memberi kesempatan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Utara untuk menyediakan kebutuhan minyak goreng yang menjadi item dari paket bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19. Tampak warga sedang mengolah kelapa menjadi minyak goreng.

NTB Harus Siapkan Anggaran Dua Kali Lipat Kejar Target Kemantapan Jalan Mataram (Suara NTB) Anggaran percepatan jalan tahun 2020 kena pemotongan untuk penanganan Covid-19. Tahun 2020, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk program percepatan jalan tahun jamak sebesar Rp125 miliar. Selain itu, anggaran pemeliharaan jalan di Pulau Lombok dan Sumbawa juga kena pemotongan sebesar 50 persen. Dengan adanya pemotongan anggaran ini, target kemantapan jalan provinsi sebesar 2 persen pada 2020 kemungkinan tidak bisa tercapai. Sehingga perlu mengalokasikan anggaran dua kali lipat pada 2021 untuk mengejar target tingkat kemantapan jalan yang telah dituangkan di dalam RPJMD. ‘’Artinya sekarang kita lose (kehilangan). Artinya pada 2020 kita ingin peningkatan kemantapan jalan provinsi 2 persen, 2021 juga 2 persen. Karena 2020 ini nol bahkan minus, setidaknya 4 persen peningkatan kemantapan jalan di 2021. Artinya, butuh uang yang cukup besar, dua kali lipat bahkan tiga kali lipat,’’ kata Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (25/4). Selain pemotongan anggaran untuk program

percepatan jalan tahun 2020. Anggaran pemeliharaan jalan juga kena pemotongan. Ahmadi menyebut, dalam APBD 2020, anggaran pemeliharaan jalan di Pulau Lombok dialokasikan sebesar Rp14 miliar. Tetapi kena pemotongan sebesar 50 persen, sehingga tinggal Rp7 miliar. Kemudian anggaran pemeliharaan jalan provinsi di Pulau Sumbawa dialokasikan sebesar Rp16 miliar. Kena juga pemotongan sebesar 50 persen. Sehingga tersisa tinggal Rp8 miliar. Ia mengatakan, pemeliharaan jalan adalah salah satu cara supaya tingkat kemantapan jalan tetap terjaga. ‘’Kalau tidak dipelihara, jalan ini cepat sekali menurun kemantapannya. Maka kita sayangkan juga uang untuk pemeliharaan jalan juga dipotong. Karena itu menurunkan beberapa digit kemantapan jalan,” katanya. Ia menyebut total anggaran yang dipotong di Dinas PUPR sebesar Rp157 miliar. Berasal dari seluruh bidang dan balai yang berada di bawah Dinas PUPR NTB. Anggaran yang tadinya untuk pembangunan sejumlah infrastruktur seperti jalan dan irigasi, dialihkan untuk pencegahan dan penanganan dampak Covid-19. Bersambung ke hal 6

Arab Saudi Putuskan Kepastian Pelaksanaan Haji Bulan Ramadhan Ini Mataram (Suara NTB) Pemerintah masih menunggu kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 dari Pemerintah Arab Saudi. Rencananya, Pemerintah Arab Saudi akan memutuskan jadi atau tidaknya pelaksanaan ibadah haji 2020 pada bulan Ramadhan ini. Sementara itu, menjelang penutupan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 30 April mendatang. Sebanyak 563 Jemaah Calon Haji (JCH) NTB belum melunasi BPIH. Dari kuota 4.499 JCH, sebanyak 3.936 orang yang telah melunasi BPIH. “Sekitar 87 persen yang sudah melunasi. Pelunasan ini masih ada waktu beberapa hari sampai 30 April. Kita berharap semua melunasi,”

kata Plt Kepala Kanwil Kemenag NTB, Drs. H. Muhammad Amin, M. Pd dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (26/ 4) kemarin. Ia menyebutkan, JCH yang melunasi BPIH per kabupaten/kota sampai Kamis, 23 April 2020. Di Kota Mataram, JCH yang telah melunasi tercatat sebanyak 627 orang, Lombok Tengah 601 orang, Lombok Barat 522 orang, Lombok Timur 704 orang. Kemudian Bima 505 orang, Sumbawa 371 orang, Dompu 256 orang, Kota Bima 207 orang, Sumbawa Barat 138 orang dan Lombok Utara 2 orang. Sedangkan JCH yang belum melunasi BPIH di Kota Mataram sebanyak 120 orang, Lombok Tengah 160 orang, Lombok Barat 63 orang, Bersambung ke hal 6

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 27 April 2020

Halaman 4

Pemda Lobar Perbanyak Lokasi Karantina hingga Siapkan Lahan Pemakaman Giri menang (Suara NTB) Mengantisipasi dampak transmisi lokal penularan Covid-19 yang telah terjadi di Lombok Barat, Pemda melakukan berbagai langkah. Diantaranya memperbanyak lokasi karantina. Ada dua tambahan tempat lokasi karantina di Lobar. Pemda juga tetap mengedepankan protokol dan standar operasional prosedur dalam penanganan korban corona. Pemda telah menyiapkan mulai dari peti mayat, lahan pemakaman hingga tim yang melakukan pemakaman telah disiapkan Pemda. “Kita sedang menyiapkan satu blok khusus di Bapelkes (Balai Pelatihan Kesehatan, red) untuk menjadi karantina pasien, sedangkan untuk SMKN 1 Lingsar kita harap bisa menjadi karantina ODP,” terang Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat mengunjungi Bapelkes. Menurut Bupati, pihaknya juga akan meminta dua gedung pelatihan hotel di SMK lainnya untuk menjadi pusat karantina

lainnya. Kepala Bapelkes NTB, Ali Wardana yang menemui rombongan menjelaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya siap dengan permintaan Bupati. “Prinsipnya kita siap selama koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi menyetujui,” kata Ali Wardana. Bapelkes saat ini terang Ali, dalam 3,5 tahun ini masih berada pada masa transisi kewenangan antara pusat dan provinsi. Mengenai kapasitas,

Bapelkes ini bisa menampung antara 30 sampai 50. “1 kamar bisa menampung 2 sampai 3 bed dengan fasilitas lengkap televisi, kamar mandi, dan ac. Jika terpaksa dengan daya tampung dikalikan dengan 10 ruang. Dalam kondisi outbreak, bisa terpakai seluruhnya. Termasuk untuk ruang kelas dengan daya tampung 50 orang,” terang Ali Wardana. Kepala Bidang P3KL Dinas Kesehatan, Ahmad Taufiq Fa-

toni yang ikut mendampingi Bupati, kepada Kepala Bapelkes memastikan bahwa pihaknya membutuhkan persiapan fasilitas katantina. “Kita pinjam tempat, soal SDM, kami yang menyiapkan,” tegas Fatoni. Soal lokasi kuburan bagi korban Corona dibahas oleh Sekda Dr H. Baehaqi saat mengevaluasi penanganan Covid 19 di Posko Satgas Kecamatan Kediri, akhir pekan kemarin. “Kita tidak menginginkan hal terburuk, tapi harus kita siap-siap. Jangankan Rumah Sakit, kuburan pun harus kita siapkan. Lokasinya paling sedikit berjarak 50 meter dari mata air untuk menjaga kontaminasi,” terang Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Baehaqi. Kuburan itu, terang

Baehaqi masih dikaji untuk disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat. “DLH kita minta mencari lokasi. Soal pemulasaran dan proses pemakamannya sedang disiapkan SOP-nya oleh pihak Kemenag (Kementerian Agama, red) dan RSUD. Petugasnya pun kita siapkan,” kata Baehaqi. Menurut Baehaqi, jika sampai ada pasien positif Covid 19 meninggal dunia saat dirawat di ruang Isolasi RSUD Patut Patuh Patju, maka tim RSUD itu yang langsung bertugas mengurus jenazah. Begitu juga di RSAM Narmada. “Kita juga harus menyiapkan peti mati jika ditemukan ada yang meninggal. SOP untuk mengurus jenazah Covid ini sangat ketat,” tegas Baehaqi.

Diduga Tak Miliki Ijazah

(Suara NTB/her)

PEMANTAUAN - Sekda H. Baehaqi saat turun melakukan pemantauan di semua posko gugus tugas kecamatan Berbagai persiapan dilakukan bukan karena menginginkan kondisi buruk, imbuh Baehaqi. Tapi semata-mata sebagai persiapan untuk skenario terburuk. “Kita mengantisipasi

berdasarkan kajian permodelan dari para ahli. Menurut mereka, kita harus antisipasi jika puncak penyebaran Covid 19 ini nanti di bulan Juli Agustus,” terang Baehaqi. (her)

Rasionalisasi Anggaran Pusat

Dana Transfer Lotim Dipangkas Rp207 Miliar

Rekrutmen Mantan Sekdes Sesait Diduga Banyak Rekayasa Tanjung (Suara NTB) Polemik pemberhentian 5 aparat Desa Sesait oleh Kades saat ini menjadi polemik. Tidak hanya menyangkut batasan kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan, tetapi juga “borok” kekeliruan Pansel dalam rekrutmen masa silam yang diduga banyak rekayasa. Informasi yang dihimpun koran ini, dari 5 aparat, dua mundur dan 3 diberhentikan. Dari tiga yang diberhentikan, masing-masing DS (Sekdes), Sup (Kasi Pem) dan Abd (Kasi Kesra). Kepala Desa Sesait, Susianto, M.Pd., disalahkan atas kebijakan sepihaknya. Dimana pemberhentian tidak disertai dengan legitimasi berupa rekomendasi Camat Kayangan terlebih dahulu. “Kades harusnya ikut aturan, sebelum pemberhentian Kades harus dapat rekom dulu dari Kecamatan, ini tidak ada,” cetus Kepala Dinas P2KB PMD KLU, H. Kholidi Khalil, MM., Jumat (24/4). Selaku pembina Kades, Khalidi pun meminta kepada Kades untuk mengangkat kembali aparatur desa yang diberhentikan. Sebagaimana instruksi Kabupaten yang diturunkan dalam dua surat teguran. Kepala Desa Sesait, tak bergeming dengan ancaman Kabupaten. Ia tidak takut diberhentikan. Sebagai bagian dari pemerintah, ia merasa bertanggungjawab untuk menegakkan aturan terutama perihal syarat administratif aparat desa. “Sampai sekarang saya minta bukti Ijasah SMA, tidak bisa ditunjukkan. Anehnya bisa lolos dan mendapat rekom Camat,” ujar Susianto. Pada proses rekrutmen ketika itu (2017), ia menduga banyak rekayasa. Pasalnya, dalam proses seleksi, Tim Pansel telah mengajukan dua nama Calon Sekdes ke Camat. Yakni Artadi dan Suma Jaya Ningrat. Nama Dedi Supriadi sendiri tidak muncul. Ia tidak ikut pansel karena berkasnya tidak lengkap. Usut punya usut, keterlibatan oknum memainkan peran pada saat itu mempengaruhi hasil akhir. Nama yang direkomendasikan adalah DS, menggantikan nama Suma Jaya Ningrat yang dijagokan. “Dibuatkanlah berita acara, supaya camat rekom tiga orang nama. Rekom yang harusnya keluar tanggal 10 Oktober, direkayasa menjadi tanggal 9 Oktober,” kata Susianto. Jejak rekayasa tertinggal dari tidak jelinya staf di bagian surat menyurat. Bahwa dalam surat rekom tanggal 9 yang diberikan kepada DS, masih tertera alamat Suma JN, yakni dusun Lokoq Tujan. Sedangkan DS, harusnya beralamat di domisili saat ini, dusun Tukaq Bendu. “Anehnya lagi, pelantikan saat itu tidak diketahui banyak orang. Pelantikan dilakukan sore saat ada pemakaman tokoh masyarakat Sesait,” pungkasnya. (ari)

Ditengah Pandemi Covid-19

Proyek Pengembangan LIA Tetap Jalan Praya (Suara NTB) Kendati dihadapkan pada masa-masa sulit di tengah pandemi virus corona (Covid-19), proyek pengembangan Lombok International Airport (LIA) dipastikan tetap berjalan. Salah satunya proyek perluasan terminal LIA, di sisi barat dan timur seluruh terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Meski diakui progres sampai sejauh ini belum terlalu signifikan. Pantauan Suara NTB, Sabtu (25/4) kemarin, menunjukkan sejumlah alat berat sudah mulai diturunkan di area proyek. Para pekerja juga masih berkerja seperti biasa. Ditengah aktivitas penerbangan yang sepi. Pasalnya, sejak Jumat kemarin seluruh penerbangan komersial baik itu domestik maupun internasional sudah dihentikan. “Proyek pengembangan bandara tetap jalan,” jawab Communication and Legal Section Head PT. AP I LIA, Arif Hariyanto. Saat ini proyek yang tengah berjalan ialah proyek perluasan terminal LIA. Dimana progresnya memang masih kecil dibawa satu persen. Karena kegiatan proyek baru sebulan ini berjalan. Tapi secara umum, progres sudah sesuai dengan target yang ada. Dengan kata lain, pandemi virus corona yang saat ini tengah melanda, tidak sampai mengganggu pengerjaan proyek tersebut. “Dalam bekerja para pekerja juga tetap mematuhi standar protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19 yang ada,” ujarnya. Sesuai rencana, proyek perluasan terminal LIA sendiri ditargetkan tuntas awal tahun 2021 mendatang. Guna mendukung rencana penyelenggaraan event balap dunia MotoGP yang gelaran di kawasan The Mandalika. Begitu tuntas pengerjaan proyek tersebut, kapasitas daya tampung terminal LIA bisa meningkat hingga dua kali lipat. Dimana saat ini kapasitas daya tampung terminal LIA hanya sekitar 3,5 juta penumpang pertahun. Dengan pengembangan dan perluasan terminal LIA tersebut nantinya daya tampung terminal LIA bisa meningkat hingga 7 juta penumpang pertahun. “Mohon doa dan dukungan masyarakat di daerah ini supaya proyek perluasan terminal LIA bisa berjalan lancar. Tanpa ada kendala berarti,” harapnya. Disinggung proyek pengembangan lainnya, Arif menegaskan juga masih berproses. Misalnya, proyek perpanjangan run way (landasan pacu) LIA, masih dalam proses tender di tingkat pusat. Begitu juga dengan kegiatan yang lain. “Prinsipnya proyek-proyek utamanya pengembangan LIA tetap berjalan. Walaupun ada beberapa kegiatan yang terpaksa ditunda. Tapi secara umum tidak mengganggu rencana pengembangan LIA itu sendiri,” pungkasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

TETAP BERJALAN - Aktivitas proyek perluasan terminal LIA tetap berjalan di tengah pandemi virus corona.

(Suara NTB/yon)

BERAS - Salah satu item berupa beras JPS gemilang yang mulai didistribusikan oleh Bulog ke masyarakat. Sementara penerima 5 jenis bantuan dampak Corona ini masih gamang.

Data Penerima JPS di Lotim Belum Jelas Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah fokus melakukan verifikasi dan validasi data pendistribusian sembako Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dampak Corona. Pasalnya, sampai saat ini masih terjadi kegamangan basis data antara Pemkab Lotim dan pemerintah soal basis data tersebut. Disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H. M. Juaini Taofik, MAP, basis data yang digunakan oleh Pemkab Lotim untuk nenyusun grafis distribusi JPS sebanyak lima paket ini adalah Dukcapil. Akan tetapi, setelah dikonfirmasi di Pemdes, datanya menjadi melebar. Dari awalnya dengan jumlah paket JPS sebanyak 380 ribu dimungkinkan seluruh KK mendapatkan masing-masing satu paket, sementara saat ini jumlah penerima bertambah. “Inilah yang masih diselesaikan. Kita berpacu dengan waktu, pengintegrasian data supaya tepat sasaran,” terangnya, Minggu (26/4). Sebagai gambaran, jelas Sekda, jika 1 KK terdiri dari 4

anggota keluarga yakni suami, istri dan dua anak. Maka 380 ribu dikali 4 mencapai 1.520.000. Artinya, jumlah penerima yang menerima bantuan itu diatas angka penduduk Lotim yang berjumlah 1,3 juta jiwa. Data inilah yang masih diverifikasi karena tidak menutup kemungkinan adanya janda masuk menjadi KK. Dalam proses pendataan ini, Sekda mengungkapkan proses pengintegrasian dapat final pada Senin pekan depan (hari ini,red). Untuk konsepnya juga sedang diajukan ke bupati mengingat pengadaan paket sembako ini berpacu dengan waktu. Apabila masih ada perbedaan data, utamanya KK diluar TNI, Polri, anggota DPR dan PNS yang masih tertinggal di desa sembari menunggu validasi factual, maka akan diperhitungkan pada bulan berikutnya. “Hari Senin sebagai batas akhir karena pemesanan barang melalui kontrak PD. Agro Selaparang harus dilakukan Dinas Perindag. Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat, menyampaikan, bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako tidak boleh ada peneri-

ma bantuan yang tumpang tindih atau data ganda. Penerima lima jenis bantuan ini secara keseluruhan kepada masyarakat. Kecuali PNS, anggota DPR, TNI dan Polri. Sebelumnya, Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Harisun, mengatakan, sebagai salah satu supplier JPS gemilang, khususnya dua komoditi yang diserahkan ke Bulog yakni beras dan telur yang saat ini siap untuk distribusikan. Saat ini paket sembako berupa beras yang sudah tersedia sebanyak 287 ton dengan masing-masing masyarakat menerima 10 kg dan telur sebanyak 576.400 butir dengan masing-masing 20 butir. Direktur Utama (Dirut) PD. Agro Selaparang, Sukirman, menyampaikan bahwa selaku penyedia JPS Lotim yang ditunjuk oleh Pemda. Pihaknya siap untuk mensukseskan program tersebut. Dimana pendistribusian sembako dengan nilai uang Rp250 ribu terdiri dari beberapa item sembako seperti, beras 10 kg, gula pasir 1 kilogram, minyak 1 kilogram, telur 1 trai, garam beryodium empat bungkus dan air minum. Untuk pengadaan sembako ini dengan memprioritaskan IKM-IKM lokal. (yon)

Calon Penerima JPS Ditemukan Orang Kaya Giri menang (Suara NTB) Bantuan dari berbagai sumber penganggaran menjadi “angin segar” bagi masyarakat. Namun bantuan ini dikhawatirkan justru menimbulkan masalah baru, lantaran bantuan tak tepat sasaran. Bahkan hasil sinkronisasi desa, ada calon penerima bantuan yang tak berhak karena tergolong orang kaya. Bantuan ini rawan menimbulkan Polemik, kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena nominal bantuan berbeda. Seperti halnya bantuan langsung tunai dari dana desa (DD) sesuai aturan diharuskan Rp 600 ribu per KK per bulan. Sedangkan BLT dari provinsi dan kabupaten hanya Rp 250 ribu. Kepala Desa Kuripan Hasbi sangat berharap aturan Permendes ditinjau ulang agar memberikan semacam ruang, kelonggaran bagi desa mengatur BLT tersebut disesuaikan dengan kondisi DD desa. Kaitan dengan pemberian BLT dari desa, kata Hasbi perlu diberi ruang kepada desa agar bisa mengatur skala desa. Pihak desa, kata dia bisa mengurangi bantuan, tidak mesti Rp600 ribu. Karena kalau mengacu bantuan provinsi dan kabupaten sama-sama Rp 250 ribu. Penyesuaian ini kata dia penting agar jangkauan bantuan BLT bisa lebih banyak. Kalau mengacu bantuan Rp600 ribu, pihaknya hanya bisa memberikan BLT kepada 302 orang. Sedangkan kalau diberikan kel-

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Hasbi

Heri Ramadhan

onggaran bisa menyentuh dua kali lipat. Lebih-lebih di desanya terdapat 1.400 lebih warga miskin di luar PKH dan BPNT. Hal yang sama diusulkan oleh Kades Babussalam M Zaini. Menurutnya, bantuan dari program JPS gemilang dan kabupaten dinilai jangkauannya kecil di Desa Babussalam. Dari 3000 KK di desanya, disentuh JPS Gemilang sebanyak 54 KK dan JPS kabupaten 277 KK. “Ini yang Rawan terjadi gejolak di tengah masyarakat,” ujar dia. Karena itu, desa pun berjuang bisa mengcover dan menutup warga yang belum mendapatkan bantuan melalui BLT DD. Karena itu ia berharap pihak kecamatan dan Pemda betul-betul memperjuangkan aspirasi ter-

kait regulasi BLT ini. Sebab jangan sampai kades terseret kasus hukum akibat kebijakan ini. Kepala Dinsos Lobar L Marta Jaya mengatakan terkait calon penerima bantuan JPS kabupaten yang bermasalah, pihaknya meminta kepada desa untuk segera melaporkan agar bisa diperbaiki. “Kami sudah Minta desa segera laporkan,” imbuh dia. Sementara itu, sekretaris Dinas PMD Heri Ramadhan menambahkan terkait BLT desa sudah dipatok Rp 600 ribu dan sudah diterbitkan perbup. “Soal adanya kekhawatiran polemik di bawah karena nominal bantuan berbeda, juga jadi perhatian kami, karena itu disiasati dengan mendahulukan BLT dari DD ini,” imbuhnya. (her)

Selong (Suara NTB) Akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), semua mengalami dampak yang cukup besar. Termasuk dana pemerintah. Pemerintah pusat sudah melakukan rasionalisasi anggaran transfernya ke daerah-daerah. Lotim pun turut kena imbas dan terpotong Rp 207 miliar lebih. Hal ini dipaparkan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H. Hasni menjawab Suara NTB via ponsel, Sabtu lalu. Dia menjelaskan, sebagian besar dana transfer pusat tersebut sejatinya untuk belanja fisik. Namun karena kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak ada kegiatan belanja fisik dan semua disesuaikan untuk penanganan Covid-19. Menyadari fenomena tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Lotim pun mencoba untuk menyesuaikan diri. “Karena pengurangan dari dana transfer dari pemerintah pusat, Insya Allah pemda Lotim menyesuaikan APBD 2020 dengan kondisi kita sekarang,” ucapngya. Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi mengatakan, sebagian besar yang ditarik pusat tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untiuk fisik. Hal itu sesuai dengan surat edaran dari menteri keuangan. Pemerintah daerah Kabupaten Lotim sadar kondisi wabah yang melanda dunia saat ini, sehingga penarikan DAK fisik ini cukup dimaklumi. DAK yang ditarik ini ada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lotim, kecuali DAK di bidang pendidikan dan kesehatan. Bidang pendidikan dan kesehatan ini tidak ditarik karena termasuk bagian dari skala prioritas pembangunan juga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Semua proyek DAK yang akan dilaksanakan pemban-

gunannya di Lotim tahun anggarn 2020 ini sejauh ini belum ada yang diproses. Sehingga semuanya terkena pembatalan. “Sekarang kita hanya bisa menunggu arahan selanjutnya dari pemerintah pusat,” terang Dedi. Dampak dari penarikan DAK ini, sambungnya jelas akan membuat program yang sudah direncanakan tertunda. Harapannnya, dalam waktu tiga atau empat bulan ke depan situasi bisa membaik dan DAK ini bisa dilakukan reformulasi kembali. Dana penanganan wabah Corona ini diambil dengan melakukan pemangkasan anggaran pada sejumlah item pekerjaan. “Karena kita sedang melawan wabah, sekarang semua anggaran bisa refocusing untuk penanganan,” demikian paparnya Ketua DPRD Lotim, Murnan yang dikonfirmasi terpisah turut memaklumi kebijakan pusat tersebut. Dikatakan, rasionalisasi tidak saja bagi Lotim, tapi juga semua daerah di seluruh Indonesia. Meski pahit bagi Lotim, namun kenyataan ini harus diterima. DAK yang diketahui menjadi salah satu item anggaran yang besar untuk melaksanaan pembangunan Lotim. Hilangnya DAK 2020 jelas sangat berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Banyak kegiatan yang akan tertunda. “Jelas berpengaruh besar pada perencanaan dan ini akan kita bicarakan lebih lanjut nantinya dengan pemerintah,” ungkap Murnan. Saat ini masih fokuskan dulu pada upaya penyelamatan nyawa manusia. Dampak lainnya sebagai turunannya memang harus dipikirkan dan dicarikan solusi terbaiknya. “Harus segera siapkan kebijakan ekonomi,” ungkapnya. Saat ini, di masa darurat harus benarbenar dipilah belanja yang tak prioritas. “Mana belanja yang tidak prioritas itu yang dipangkas,” demikian sarannya. (rus)

Ziadi, Dwi, Humaidi Masuk Rekomendasi PPP Praya (Suara NTB) DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Tengah (Loteng) telah merekomendasikan tiga nama bakal calon Bupati di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng mendatang, ke DPW PPP NTB. Sesuai surat DPC PPP Loteng nomor 09/DPCPPP/IN/IV/2020 tertanggal 20 April 2020, ketiga nama tersebut masing-masing Ketua DPC Partai Demokrat Loteng, Ahmad Ziadi, S.IP., mantan Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugiyanto, M.M., serta Drs. H. Humaidi, Ketua DPD II Partai Golkar Loteng. Bersamaan dengan penyerahan rekomendasi tiga nama bakal calon bupati tersebut, PPP Loteng juga menyerahkan rekomendasi tiga nama bakal calon wakil bupati yang kemungkinan bakal menjadi pasangan bakal calon bupati yang ada. Masing-masing Ir. L. Aswatara, Drs. H.L. Normal Suzana, serta TGH. L. M. Gede Ali Wira Sakti Amir Murni, LC. Seperti informasi yang beredar, Ahmad Ziadi sendiri bakal berpasangan dengan Ir. L. Aswatara. Kemudian Ir. H. Dwi Sugiyanto, MM., akan menggandeng Drs. H.L. Normal Suzana. Sementara Drs. H. Humaidi berpotensi berpasangan dengan TGH. L. Gede Sakti. Dari tiga bakal pasangan calon kepala daerah tersebut, selanjutnya dipilih satu pasangan calon kepala daerah yang akan diusung oleh PPP di Pilkada Loteng mendatang. Yang menarik tidak ada nama H. Masrun maupun H.L. Aksar Anshori dalam rekomen-

dasi DPC PPP Loteng tersebut. Padahal sebelumnya, nama pasangan tersebut banyak disebut-sebut masuk salah satu kandidat yang akan direkomendasi oleh PPP. Untuk diusung di Pilkada Loteng mendatang. Justru nama Ir. L. Aswatara serta TGH. L. Gede Sakti yang masuk. Padahal sebelumnya, kedua nama bakal calon wakil bupati tersebut, tidak ikut mendaftar pada proses pendaftaran bakal calon kepala daerah di DPC PPP Loteng awal tahun kemarin. Ketua DPC PPP Loteng, H.M. Mayuki, S.Ag., yang dikonfirmasi terkait rekomendasi bakal calon kepala daerah tersebut tidak menampik kalau PPP Loteng sudah menyerahkan rekomendasi ke DPW. Hanya saja, dirinya masih enggan memberikan penjelasan lebih detail terkait arah PPP Loteng pasca adanya rekomendasi tersebut. “Nanti pada waktunya kita akan sampaikan. Untuk saat ini belum waktunya,” jawabnya singkat. Di DPRD Loteng, PPP memiliki enam kursi. Dan, menduduki salah satu kursi pimpinan di DPRD Loteng. Sehingga peluangnya untuk mengusung bakal pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng cukup besar. PPP sendiri kini tinggal mencari mitra koalisi partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah kursi minimal empat kursi. Supaya bisa mengusung satu pasangan calon kepala daerah di Pilkada Loteng mendatang. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 27 April 2020

Halaman 5

Anjlok, Harga Jagung Diduga Dipermainkan (Suara NTB/jun)

STABIL – Harga bahan pokok di Dompu stabil akibat menurunnya tingkat kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Minggu (26/4).

Harga Bahan Pokok di Dompu Stabil Dompu (Suara NTB) – Harga sejumlah kebutuhan Bahan Pokok (Bapok) di Dompu, stabil dalam sepekan terakhir ini. Seperti misalnya cabai, bawang putih dan berbagai komoditas pasokan luar daerah lainnya. Kondisi itu pengaruh rendahnya permintaan konsumen ditengah pandemi Covid-19 awal bulan puasa ini. Salah seorang pedagang di Pasar Induk, Nurjanah kepada Suara NTB, Minggu (26/4) menyampaikan, hampir semua jenis bumbu dapur yang dijajakan saat ini sudah kembali pada harga normal. Cabai rawit misalnya, dari Rp70 ribu/Kg kini paling tinggi dijual pengecer hanya Rp50 ribu/Kg. Pun demikian dengan cabai keriting, turun dari Rp65 ribu/Kg menjadi Rp40 ribu/ Kg. “Normal semua sekarang, stoknya juga sudah aman dibanding hari-hari kemarin,” terangnya. Stabilnya harga komoditas pertanian diawal puasa ini, lanjut dia, bukan karena petani luar daerah dalam masa panen. Tetapi pengaruh utamanya yakni tingkat kebutuhan konsumen makin hari semakin menurun akibat Covid-19. Sehingga pedagang terpaksa harus mematok harga rendah. Kondisi itu bahkan potensial berlanjut jika melihat ancaman penyebaran Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan. “Kalau tetap sepi seperti ini sudah pasti akan turun terus harga ini. Sekarang saja sudah ndak ada orang yang berani ke pasar karena takut Corona,” ujarnya. Selain cabai rawit, harga komoditas lain tak lagi ditemukan bergejolak. Seperti misalnya bawang putih, normal dengan harga Rp40 ribu/Kg. Bawang merah Rp15 ribu/Kg dari sebelumnya Rp20-Rp25 ribu/Kg. Sementara tomat masih pada kisaran Rp10-Rp15 ribu/Kg. Jika melihat tingkat kebutuhan konsumen makin hari semakin menurun, tambah Nurjanah, maka potensi usaha hariannya tak berlanjut sangat mungkin terjadi. Karenanya, mesti ada alternatif yang perlu dipersipakan pemeritah daerah bagi para pedagang. “Jangan cuma konsumen, kita juga harus dipikirkan karena ikut meraskan dapat dari penyakit sekarang ini (Covid-19),” pungkasnya. (jun)

Penggunaan Anggaran Covid-19 Diatensi Jaksa

Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, memberikan atensi khusus terhadap penggunaan anggaran penanganan corona virus disease (Covid-19). Sebab penggunaan anggaran yang ditaksir mencapai angka Rp40 Miliar tersebut dianggap bisa berpotensi menimbulkan masalah. Terutama terkait penyaluran dana stimulan masyarakat terdampak dan pembelian Alat Pelindung Diri (APD). “Anggaran untuk penangan covid-19 yang disiapkan Pemerintah sebeaar Rp40 miliar akan menjadi prioritas kami untuk kita lakukan pengawasan. Kami juga sudah mulai melakukan pemetaan titik-titik rawan terjadi penyimpangan untuk kita tekan bersama dengan tim lainnya,” ungkap Kajari kepada Suara NTB, melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Purning Dahono Putro SH. Khusus untuk saat ini pihaknya bersama dengan Inspektorat masih menunggu penyerahan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk dilakukan pengecekan. Itu diperlukan terutama kaitannya dengan standar harga yang akan dibeli oleh tim penangan dan pencegahan covid-19. Meski statusnya saat ini dianggap darurat, tetap untuk standar harga barang yang akan dibeli harus sesuai dengan aturan supaya tidak menjadi masalah. Karena saat ini belum ada penyerahan RKB dari tim gugus tugas, maka pihaknya belum bisa melakukan pengawasan maksimal melainkan hanya sebaatas kordinasi dengan Inspektorat. “Kami masih menunggu keluarnya RKB untuk kita lakukan evaluasi dan pendampingan saat pengadaannya. Karena potensi untuk terjadi masalah di penggunaan anggaran tersebut sangat besar,” ujarnya. Terlebih dalam penghitungan HPS barang yang akan dibeli juga akan menjadi potensi terjadinya penyimpangan. Makanya pola pengawasan secara intens harus dilakukan dalam penggunaan dana tersebut. Supaya sebelum terjadi masalah bisa langsung disikapi supaya tidak menimbulkan halhal yang tidak diinginkan. Dalam pelaksanaan pendampingan barang yang akan dibeli harus dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan standar harga supaya tidak menjadi temuan di kemudian hari. Jika ditemukan ada pelanggaran dalam penggunaan anggaran dimaksud, maka pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami tetap akan mendampingi proses penggunaan anggaran penanganan dan pencegahan covid-19 tersebut supaya tidak menjadi masalah. Jika ditemukan ada yang melanggar maka tetap akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (ils)

Dompu (Suara NTB) – Ribuan hektar tanaman jagung petani di Dompu, tengah memasuki masa panen. Namun sayangnya, harga komoditas unggulan tersebut anjlok di tengah pandemi Covid-19 ini. Mereka kini terancam mengalami kerugian, apalagi dengan menurunnya produktivitas jagung akibat serangan ulat grayak. Petani di So Mila Kecamatan Woja, M Amin kepada Suara NTB, Minggu (26/4) menyampaikan, pada akhir Maret kemarin harga perkilogram jagung pipil kering panen tembus Rp4.200. Itu nilai pembelian tengkulak di lapangan atau lahan. Ketika dibawa langsung sendiri ke gudang harganya tentu berubah, bisa mencapai Rp4.600/Kg. Harga pembelian tersebut rupanya tidak bertahan lama, seiring meningkatnya ancaman penyebaran Covid-19 di wilayah ini. Dari awal April nilai pengambilan tengkulak terus bekurang tiap pekannya, sekarang pada angka Rp2.900/Kg. “Harga Rp2.900 ini di lokasi, besok kemungkinan turun lagi,” terangnya. Tak diketahui pasti

penyebab turunnya harga komoditas unggulan tersebut. Apakah imbas penyebaran Covid-19 atau memang sengaja dipermainkan oknum pengusaha gudang dan tengkulak. Kondisi tersebut, lanjut M Amin, membuat dirinya mengalami kerugian besar jika melihat beban biaya produksi yang dikeluarkan selama ini. Mulai dari kebutuhan pupuk, obat-obatan, biaya tanam dan keperluan lain yang notabene tak bisa ditawar. Makin parah keadaannya karena produktifitas hasil pertanian jagung kini menurun signifikan akibat serangan hama ulat grayak beberapa waktu lalu. “Syukurnya masih ada jagung yang bisa dipanen tahun ini. Intinya tahun ini petani rugi, hasil penen sedikit harganya juga

(Suara NTB/jun)

PENGERINGAN – Tampak petani jagung di So Doro Naru, saat mengeringkan hasil panen jagungnya, Minggu (26/4). Harapan serupa juga disam- pal barang di pelabuhan Kemrendah. Itukan tidak seimbang dengan biaya produksi paikan petani lain, Joni. Ia men- po. “Jadi sebetulnya kan tidak seperti untuk obat, pupuk dan duga wabah Covid-19 ini senga- ada pengaruh apa-apa. Makanja dimanfaatkan oknum pen- ya harapan saya pemerintah sebagainya,” keluh dia. Atas kondisi ini, pemerintah gusaha untuk memainkan har- turun tangan melihat persoalan daerah mestinya tidak tinggal ga jagung. Pasalnya, temuan di ini, mencari tahu apa penyebabdiam. Tetapi hadir memberi so- lapangan jagung-jagung yang nya, jangan sampai kondisi ini lusi terbaik agar petani jagung sudah masuk gudang tetap dimanfaatkan dan akhirnya tak sampai jera bercocok tanam. dikirim keluar daerah lewat ka- petani rugi,” pungkasnya. (jun)

Bupati Minta Warga Tak Antisipasi Covid-19, Kucilkan Keluarga Pasien Covid-19 Konsultasi Ibu Hamil Lewat Telepon

Bima (Suara NTB) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, meminta warga agar tetap memberikan dukungan dan semangat terhadap keluarga 10 pasien covid-19. Tidak saling mengucilkan ataupun memberikan stigma yang negatif. Menurutnya, keluarga 10 pasien covid-19 yang berhasil didata dan ditelusuri saat ini menjalani tengah menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Selama menjalani karantna itu, mereka harus tetap diberikan dukungan dan tidak mengucilkan. “Saya berharap keluarga kita yang sedang diisolasi tidak dikucilkan. Warga lain harus memberikan dukungan,” katanya akhir pekan kemarin. Tidak hanya itu, Bupati juga meminta masyarakat atau warga desa lain juga tetap saling memberikan dukungan terhadap desa-desa yang terdapat pasien positif covid-19. Namun harus tetap meningkatkan kewaspadaan. “Saling mengucilkan harus dihindari. Ditengah pandemi

(Suara NTB/Dok)

Indah Dhamayanti Putri ini kita harus saling memberikan dukungan,” katanya. Selain dukungan lanjutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah kekompakan bersama semua pihak, untuk tetap saling menguatkan dan mengingatkan satu sama lain. Begitupun masyarakat harus tetap mengikuti dan menjalankan himbauan dari Pemerintah.

“Imbauan tetap di rumah, jaga jarak, kontak fisik, dan gunakan masker harus selalu diikuti. Ini untuk kebaikan kits bersama,” ujarnya. Bupati mengaku pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap keluarga pasien yang positif covid-19 yang hingga kini menjalani karantina mandiri. Terutama memberikan bantuan sembako, vitamin dan kebutuhan lainnya. “Untuk di Bolo dan Sanggar kita sudah berikan ribuan paket sembako, masker dan sabun,” katanya. Selain keluarga pasien potitif, warga Desa yang masuk zona merah juga diperlakukan khusus untuk mencegah agar wabah tidak menyebar luas. Mengingat Desa-desa yang ada warganya positif covid-19 telah memberlakukan isolasi lingkungan dan mengurangi aktivitas keluar masuk warga. “Sebagai bentuk dukungan, kita prioritaskan penyaluran bantuan sembako terhadap desa-desa yang masuk zona merah,” pungkasnya. (uki)

Dampak PSBB, Minyak Kayu Putih Bima Sulit Dipasarkan Bima (Suara NTB) Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan sejumlah daerah di Indonesia, salahsatunya DKI Jakarta untuk mencegah penularan Covid-19, rupanya berimbas terhadap pemasaran minyak kayu putih hasil produksi PT. Sanggar Agro Karya Persada (SAKP). Pabrik minyak kayu putih yang berada di Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima dan diresmikan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Dzulkifliemansyah SE akhir tahun 2019 tersebut memperkerjakan ratusan orang tenaga kerja lokal. Direktur Operasional PT. SAKP, Trianda Sembiring, mengaku sejak terjadinya wabah pandemi covid-19 hingga

kini produksi minya kayu putih tidak ada kendala dan terus berjalan hingga saat ini. Hanya saja, kesulitan untuk memasarkan produk. “Kalau produksinya memang tidak ada kendala karena bahan bakunya dari kebun kita sendiri. Tapi pemasaran yang susah,” katanya kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin. Menurutnya, sulitnya pemasaran produk minyak putih lantaran sebagian daerah yang menjadi tujuan pasar produk sudah menerapkan atau memberlakukan PSBB, seperti wilayah Jakarta dan Surabaya. Sehingga pengiriman sulit dilakuan. “Dampak PSBB di Jakarta dan Surabaya, pengiriman minyak kayu putih sekarang kita kesulitan,” katanya.

Ia mengatakan minimnya pemasaran akan berdampak terhadap pemasukan perusahaan. Jika hal tersebut terus berlanjut, akan mengganggu cash flow perusahaan dan berdampak buruk bagi karyawan. “Kita ada seratusan tenaga kerja yang diperkerjakan,” katanya. Untuk itu, Trianda berharap kepada Pemerintah dan pihak terkait, saat pihaknya mengirim atau memasarkan produk kayu putih tidak dipersulit. Apalagi menurutnya minyak kayu putih bagian dari kebutuhan farmasi. “Dan berdasarkan informasi yang kami ketahui minyak kayu putih dapat digunakan sebagai antiseptik untuk pencegahan covid-19,” tandasnya. (uki)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam situasi Covid-19 ini, ibu hamil diimbau untuk meminimalisir kunjungan ke fasilitas kesehatan (faskes). Bagi yang tidak memiliki keluhan, layanan konsultasi bisa dilakukan via telepon dengan petugas kesehatan. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos didampingi Kasi Kesehatan Keluarga (Kesga), Hj. Umi Kalsum. Konsultasi via telepon ini sangat diharapkan, sehingga petugas kesehatan bisa mengatur jadwal pelayanan yang diberikan. Karena dalam situasi Covid-19 ini, harus menghindari interaksi yang tidak diperlukan. “Jadi kami sudah memberikan kontak ke masingmasing ibu hamil ada di buku KIA kami tulis. Ketika mereka memeriksa, kontak dulu, supaya kita bisa mengatur. Dan bidan atau petugas yang ada di Puskesmas, tetap melakukan pengkajian secara komprehensif supaya sesuai dengan standar. Termasuk informasi yang berkaitan dengan kewaspadaan penularan Covid-19,” terangnya. Dijelaskannya, jika ibu hamil tidak mempunyai keluhan, diharapkan lebih banyak

(Suara NTB/ind)

Abdul Malik

belajar sendiri di rumah dengan membaca buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Hal ini juga ditujukan kepada ibu nifas, pelayanan bayi dan KB. Dalam buku KIA tersebut terdapat banyak panduan yang cukup pentng untuk diketahui. “Jadi harapannya ibu hamil jika tidak ada keluhan, bisa belajar sendiri di rumah dengan membaca buku KIA. Karena di buku KIA itu sudah lengkap. Ketika mereka memerlukan pemeriksaan ke bidan atau fasilitas kesehatan, kami berharap ibu hamil membuat janji dulu, supaya kami bisa atur berapa orang yang bisa pada hari itu. Untuk ibu bersalin juga harus sama. Begitupula untuk ibu nifas dan bayi baru lahir dan pelayanan KB,” tukasnya. Terkait pelayanan yang diberikan, lanjutnya, tetap sesuai standar dan berkualitas. Didukung dengan Alat Perlindungan Diri (APD). Selain petugas menggunakan APD, pasien juga harus menggunakan masker. Supaya pasien dapat terjaga dan petugas kesehatan juga terlindungi. “Jadi kami tetap memberikan pelayanan sesuai standar dan berkualitas, didukung dengan APD,” pungkasnya.(ind/arn*)

(Suara NTB/ind)

Hj. Umi Kalsum

SUARA NTB

Senin, 27 April 2020

Halaman 6

Anggaran Dialihkan Dandim 1628/KSB Panen Raya untuk Logistik Rp926 Miliar, Hadapi Covid-19 APBD NTB Diklaim Masih Aman Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah melakukan rasionalisasi dan realokasi belanja langsung sebesar Rp926 miliar untuk penanganan Covid-19. Dengan pengalihan anggaran sebesar itu, Pemprov mengatakan masih punya anggaran di belanja langsung sebesar Rp1,066 triliun. “Menurut asumsi kami di Bappeda bahwa itu masih bisa dalam posisi aman kalau kita melihat saldo belanja langsung di APBD setelah dialihkan Rp926 miliar ke BTT (Belanja Tidak Terduga). Kita masih punya uang Rp1,066 triliun lebih di belanja langsung,” kata Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin. Ia menyebutkan nilai paket proyek yang sudah terkontrak, baik yang ditender maupun non tender atau penunjukan langsung (PL) sebesar Rp250 miliar lebih. Kemudian SP2D sekitar Rp560 miliar. Apabila diasumsikan porsi belanja langsung dan belanja tidak langsung 40 : 60. Maka sekitar Rp220 miliar nilai SP2D untuk belanja langsung. “Sehingga hitungan kasar dengan saldo Rp1,006 triliun, APBD kita masih aman,” kata Ardhi. Namun, kata Ardhi, proyek-proyek yang akan ditunda maupun dibatalkan pelaksanaannya tahun ini akan kelihatan setelah dilakukan penyisiran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Pasti ada kegiatan-kegiatan yang mungkin ditangguhkan. Atau mungkin dibatalkan. Kalau ditangguhkan mungkin pembayarannya ditunda. Kalau Covid ini cepat selesai, berarti nanti di APBDP ditampung,” katanya. Ardhi menjelaskan rasionalisasi dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dilakukan sesuai petunjuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Dimana, 50 persen belanja langsung yakni belanja barang jasa dan belanja modal dialihkan untuk penanganan Covid-19. Anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp926 miliar tersebut dialihkan menjadi Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19. Dengan peruntukan, penanganan kesehatan Rp326 miliar, jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp300 miliar dan stimulus ekonomi Rp300 miliar. (nas)

Arab Saudi Putuskan Kepastian Pelaksanaan Haji Bulan Ramadhan Ini Dari Hal. 3 Lombok Timur 124 orang. Kemudian Bima 24 orang, Sumbawa 21 orang, Dompu 12 orang, Kota Bima 17 orang, Sumbawa Barat 9 orang, Lombok Utara 3 orang dan Pemprov NTB 10 orang. Mengenai kepastian pelaksanaan ibadah haji 2020, kata Amin masih menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) RI menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi, apakah ibadah haji tetap dilaksanakan atau tidak pada tahun ini. “Kita menunggu kepastian-

nya dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat menunggu dari Pemerintah Arab Saudi. Kalau nggak salah di pertengahan Ramadhan ini. Ada kepastian dari Pemerintah Arab Saudi untuk bisa melaksanakan haji atau tidak,” terangnya. Pada prinsipnya, lanjut Amin, pihaknya akan menunggu keputusan secara resmi dari Kemenag Pusat. Apakah pelaksanaan ibadah haji tetap dilaksanakan atau tidak di tengah pandemi virus Corona ini. Sehingga, JCH tetap melakukan pelunasan BPIH dan belajar manasik haji. (nas)

Bijak Menyikapi Masalah Data Dari Hal. 1 Sekarang mereka meminta waktu untuk penyaluran barangnya,” ujar Kepala Disos NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah saat dikonfirmasi, baru-baru ini. Diterangkan Wismaningsih, tujuan penyaluran bansos dari JPS Gemilang adalah untuk melindungi masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan solusisolusi penuh pertimbangan untuk mengatasi masalah yang muncul, termasuk jumlah data penerima yang melebihi ketentuan kuota. “Kita harus juga bijaksana mengatasi masalah ini. Jangan sampai ketentuan waktunya tidak fleksibel, akhirnya malah jadi ribut di masyarakat,’’ ujar Wismaningsih. Diakuinya saat ini pendataan penerima memang masih dilakukan di tingkat desa. “Kita harus menyesuaikan dengan masyarakat, tapai kalau ada yang ganda datanya, atau ada yang menerima PKH kita coret langsung,” sambungnya. Di sisi lain, Wismaningsih menekankan proses verifikasi dan validasi data menjadi kewenangan pemerintah desa. Sebab penentuan masyarakat yang berhak menerima ditetapkan melalui musyawarah desa. ‘’Kapan desa melakukan verifikasi dan validasi, itulah data yang kita ambil. Selanjutnya dikoordinasikan ke kabupaten/ kota, itu yang dikompromikan antara kabupaten/kota dengan Dinas Sosial,’’ ujarnya. Menurutnya, saat ini beberapa desa masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses pendataan. Tersebut. Dalam proses pendataan,

Wismaningsih menyebut pihaknya akan memastikan penerima tidak tercatat sebagai penerima bantus dalam dua program. Untuk itu, masyarakat yang tidak terakomodir dalam program JPS Gemilang akan diarahkan untuk masuk dalam program bantuan lainnya. ‘’Jadi itu bisa masuk dengan program lain,” ujar Kadisos. Dicontohkannya sepeti kelebihan data yang tercatat di Kabupaten Lombok Tengah, yang akan diarahkan untuk menerima bantuan langsung tunai (BLT). “Kita kan masih ada beberapa program seperti yang dari kabupaten, sehingga itu bisa kita pilah,” sambungnya. Program JPS Gemilang menyasar 73.000 KK masyarakat miskin yang berada di desil I, II dan III yang tidak mendapatkan JPS Pusat seperti PKH dan kartu sembako dari Kementerian Sosial RI. Kemudian bantuan sembako JPS Gemilang juga menyasar 32.000 KK dari kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak Covid-19. Dengan demikian total penerima JPS Gemilang sebanyak 105.000 KK. Rinciannya, Kota Mataram 2.695 KK, Lombok Barat 8.052 KK, Lombok Tengah 15.997 KK, Lombok Timur 37.578 KK, Lombok Utara 4.079 KK, Sumbawa 5.681 KK, Sumbawa Barat 2.535 KK, Dompu 7.840 KK, Bima 12.604 KK, Kota Bima 1.939 KK, dan Provinsi 6.000 KK. (bay)

Prioritaskan Bahan Baku Lokal Dari Hal. 1 Dengan adanya tambahan tenaga kerja 10 orang untuk memproduksi susu kedelai, jumlah pekerjanya menjadi 32 orang. Kebutuhan bahan baku juga diambil dari daerah sekitar. Pihaknya tidak mendatangkan dari luar daerah. Sebab menurutnya kalau membeli produk tentu yang berputar adalah ekonomi yang di luar. ‘’Dengan adanya program ini (JPS), menghidupkan IKM dan kami sangat terbantu,’’ ujarnya. PLT Kepala Desa Jagaraga, Iskandar S.Sos mengatakan program JPS dari provinsi sangat membantu masyarakat di wilayahnya yang tengah mem-

butuhkan bahan kebutuhan pokok. Tidak saja warganya, pelaku IKM di desanya juga menjadi hidup. ‘’Kami dari desa sangat mendukung karena masyarakat kami terbantu dan perekonomian warga tetap jalan. Karena IKM di desa kami ditunjuk untuk program JPS Gemilang, jadi banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran,’’ jelas Sekcam Kuripan ini. Lebih-lebih IKM ini menyerap tenaga kerja dari sekitar. Tidak saja Pemprov yang memperhatikan IKM, Pemda Lobar dalam hal ini bupati pun berkomitmen mendukung usaha IKM roti tersebut. (her)

Taliwang (Suara NTB) Demi menjaga ketahanan pangan menghadapi pandemi Covid-19, Dandim 1628/Sumbawa Barat, Letkol CZI Eddy Oswaronto, memberikan moti-

vasi kepada para petani untuk terus berupaya meningkatkan produksi panen gabah. Dandim 1628/Sumbawa Barat terjun langsung dalam panen raya yang dilakukan ber-

sama petani di Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang KSB, Nusa Tenggara Barat, Minggu (26/4). “Panen raya ini dilakukan untuk memastikan dan men-

(Suara NTB/penrem)

Dandim 1628/Sumbawa Barat, Letkol CZI Eddy Oswaronto saat panen raya di Ai Kangkung.

Pelajar Mudik Munculkan Klaster Baru di NTB Dari Hal. 3 dia adalah seorang laki-laki umur 19 tahun warga Desa Beru, Brang Rea yang menjalani tes pada Kamis pekan lalu. ‘’Kita juga dengar informasi ada klaster Magetan ini sebagai klaster baru. Kita telusuri ternyata identik juga dengan orang-orang ini (sama-sama dari Magetan). Dia kita tes kemarin karena sempat mengeluh sakit pilek,’’ ujar H. Tuwuh.

Sementara itu terhadap warga klaster Magetan lainnya, H. Tuwuh menambahkan, tim gugus tugas juga akan memberlakukan tes cepat terhadap mereka. Mereka akan dites secepat mungkin guna memastikan tidak ada dari mereka yang terinfeksi virus Corona. ‘’Selama belum menejalani tes mereka tetap harus dikarantina. Tidak boleh keluar meski sudah 14 hari karena

di sejumlah tempat kita tahu klaster (Magetan) ini ada yang telah menginfeksi,’’ tegasnya. Sebagai informasi, keberadaan klaster Magetan ini sudah terdata masuk ke NTB. Ini dibuktikan dengan pasien Covid-19 NTB nomor 159 atas nama Tn. WS umur 18 tahun. Bersangkutan diketahui pernah melakukan perjalanan ke Magetan, Jawa Timur sebagai salah satu daerah terjangkit Covid-19. (bug)

Transmisi Lokal Sulit Terdeteksi Dari Hal. 3 inisial M, perempuan usia 58 tahun. Penduduk Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Mataram. Pasien sebelumnya tidak punya riwayat ke daerah terjangkit juga tak pernah kontak langsung dengan pasien positif Covid – 19. Sampai saat ini M masih diisolasi di RSUD Provinsi NTB untuk menjalani perawatan.

Dengan penularan terhadap M, menambah daftar transmisi lokal sebelumnya. Pasien 27 bayi asal Gunung Sari, pasien 99 dan pasien 109. ‘’Terbaru adalah pasien 170 ini,’’ ujar Ahsanul Khalik. Tugas berikutnya adalah bagaimana memutus penularan misterius ini. Upaya penelusuran kontak atau contact tracing terus dimaksimalkan. Upaya lain sedang dilakukan tim gugus tugas Cov-

id – 19 adalah memaksimalkan bantuan ke tenaga medis. Menurut Ahsanul Khalik, pihaknya mendistribusikan tambah Alat Pelindung Diri (APD) secara khusus untuk Kota Mataram dalam Jumlah yang relatif cukup. ‘’Rencana Senin akan kita berikan 1200 Pcs, sehingga Kota Mataram bisa mengerahkan semua kekuatan medisnya dengan APD yang standar dan terjamin keamanan dan keselamatan mereka,’’ ujarnya. (ars)

ingkatkan ketersediaan pangan guna mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19,” kata Dandim saat ditemui usai panen raya, di Taliwang, Minggu. Pada panen raya kali ini dilakukan di lahan kelompok tani Senutuk Desa Ai Kangkung dengan luas kurang lebih lima hektar. Menurut Dandim, ketersediaan pangan harus menjadi perhatian penting bagi semua pihak apalagi dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dalam kesempatan itu, Dandim juga memberikan edukasi kepada para petani dan masyarakat setempat untuk tetap mempedomani protokol pencegahan penyebaran Covid19 dalam setiap kegiatan. Sementara itu, Kepala Dinas

Pertanian KSB, Suhadi, saat ditemui belum lama ini menjelaskan bahwa ketersediaan stok pangan di KSB masih aman dan mengcukupi. “Kebutuhan beras masyarakat KSB mencapai 5000 ton per tahun, atau 114 gram per orang per hari dikali jumlah penduduk dan dikali 360 hari,” jelasnya. Hadir juga dalam kegiatan panen raya, Camat Sekongkang, Syarifuddin, Danramil 1628-02/ Skkg, Kapten Cba Agus, Kapolsek Sekongkang, Ipda Adiyatmaja, Kades Ai’Kangkung, Ratna Wati, PKK Desa Ai’Kangkung, Tokoh masyarakat, Kadus beserta masyarakat yang memiliki lahan padi kurang lebih 30 orang. (ars/*)

Lima Event Pariwisata NTB Ditunda Dari Hal. 3 Menurutnya, kendala utama dalam pemulihan ke depannya adalah tidak adanya jaminan penanganan virus akan serentak secara global. “Ini tidak seperti gempa dulu. Bedanya, (misalkan) kita yang buka (lebih dulu), orang lain belum tentu buka. Baik domestik maupun mancanegara,” ujar Faozal. Terpisah, Ketua Association of Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menerangkan yang dibutuhkan pelaku pariwisata saat ini dalam menghadapi dampak pandemi adalah kebijakan-kebijakan khusus. Terutama yang dapat membuat pelaku usaha mempertahankan usahanya. “Ibarat orang sakit, diberikan obat supaya bisa sembuh,” ujar Dewantoro, Minggu (26/4). Beberapa kebijakan yang diharapkan antara lain kejelasan terkait keringanan pajak, relaksasi kredit, serta bantuan bagi pekerja-pekerja sektor pariwisata yang harus dirumahkan bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dengan memberlakukan kebijakan tersebut, sektor pariwisata diharapkan dapat segera bangkit ketika pandemi berakhir. Hal tersebut diakuinya membutuhkan peran dan sinergi dari seluruh pihak. Diterangkan Dewantoro, melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP) ASITA juga telah mengusulkan beberapa kebijakan yang dibutuhkan tersebut kepada pemerintah pusat. Diantaranya koordinasi dengan Komisi X DPR RI untuk meminta agar kebijakan tersebut segera terealisasi. “Jadi kita (minta pada Komisi X) untuk mendeorong pemerintah atau Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk segera lakukan (kebijakan khusus) itu,” ujar Dewantoro. Di sisi lain, strategi promosi pascapandemi juga disebutnya harus segera dibicarakan. Diantaranya dengan melibatkan asosiasi-asosiasi yang aktif berkegiatan di sektor pariwisata. “Kita usulkan promosi Kemenpar harus bersama-sama ASITA, PHRI, dan lain-lain. Sehingga tepat sasaran dan tidak buang percuma duit (anggaran, Red),” pungkasnya. (bay)

NTB Harus Siapkan Anggaran Dua Kali Lipat Kejar Target Kemantapan Jalan Dari Hal. 3 Pemprov telah merencanakan penanganan jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa mulai dilakukan 2020 ini hingga 2022. Sesuai target RPJMD NTB, Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 90,63 persen pada 2023.

Sekarang, tingkat kemantapan jalan provinsi baru mencapai 83,65 persen. Dengan program percepatan penanganan jalan tahun jamak, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar selama tiga tahun. Dengan anggaran sebesar itu, ratusan kilometer jalan provinsi akan tertanga-

ni agar menjadi mantap. Data Pemprov NTB, sepanjang 242,71 km jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap. Selain itu, sebanyak 138 unit jembatan sepanjang 4.371 meter berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. Dengan luas wilayah 20.153,15 km2, NTB memiliki jalan provinsi sepanjang

1.484,43 km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 km. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen. Masih terdapat 242,71 km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak

berat sepanjang 53 km, jalan kerikil sepanjang 28,76 km, jalan tanah sepanjang 35,92 km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 km. Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. (nas)

Siapkan Logistik Perangi Covid -19 Dari Hal. 3 juga berdampak ambruknya sisi sosial dan ekonomi masyarakat. ‘’Sehingga dalam hal ketersediaan pangan selama masa pandemi Covid-19 di wilayah NTB kita harus benar-benar siapkan,’’ ujar Danrem Minggu (26/4). Menurut dia, persediaan cadangan pangan saat pandemi Covid-19, harus jadi perhatian semua stakeholder yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19. Perhatian itu ia lihat ketika menggelar panen raya di Lombok Timur dihadiri langsung Bupati H. Sukiman

Azmi. Kemudian panen raya berlanjut di Lombok Tengah dihadiri Bupati H. Suhaili FT. Danrem 162/WB menegaskan, masyarakat NTB patut bersyukur kepada Allah SWT karena masih bisa menanam dan memanen di tengah pandemi. Ada semangat survive dilihatnya pada para petani dan masyarakat umumnya untuk sama sama memerangi Corona. Melihat atmosfer semangat itu, ia mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir soal cadangan pangan. Karena pemerintah selalu hadir untuk mengawal, mengamankan kesedian cadangan pangan selama pandemi Covid-19.

Dicontohkannya, di Lombok Tengah sudah surplus 60.000 sampai 66.000 ton. Sehingga untuk tahun 2020, stok beras di Lombok Tengah surplus 66.000 ton bisa menghidupi masyarakat di luar Lombok Tengah. ‘’Untuk itu masyarakat Lombok Tengah dan NTB pada umumnya tidak perlu ragu, cemas, takut atau khawatir akan ketersediaan logistik atau beras,’’ ujar Danrem. Masyarakat NTB katanya, patut bersyukur karena masih mampu menjadi lumbung pangan. Sehingga diperkirakannya, pada musim tanam kedua, hasil panen akan berlipat ganda, ditaksir mencapai 120.000 ton. Hasil

panen ini diharapkan bisa menjadi cadangan di tahun 2021. ‘’Hal ini sebagai langkah antisipasi serta memberikan keyakinan kepada publik baik lokal maupun nasional bahwa NTB kaitan dengan stok beras maupun pangan aman dan terkendali,’’ lanjutnya. Aktivitas pertanian sebagai sektor riil sebenarnya bisa jadi peluang baru di tengah PHK massal dan potensi masalah dari TKI yang pulang kampung. Sehingga ia berharap, mereka yang mantan TKI maupun pekerja pada perusahaan, hotel-hotel yang saat Covid-19 harus dirumahkan, diharapkan bisa meli-

batkan diri dalam proses pertanian. Karena sebentar lagi masuk musim tanam hingga berlanjut pada musim panen. Sehingga dapat membantu memberikan solusi dari dampak, sosial ekonomi baik yang ada di Lombok Tengah, maupun daerah lain di NTB. Dengan harapan dapat membantu menyerap tenaga kerja di bidang pertanian. ‘’Hal ini akan sangat membantu, namun tetap berpedoman pada protap atau SOP selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan apa yang telah diatur pemerintah bahkan dunia internasional agar kita tetap selalu aman dari penyebaranCovid-19,’’pungkasnya.(ars)

Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Pasien Sembuh Terus Bertambah Dari Hal. 3 Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani proses karantina di Kota Mataram dengan kondisi baik. Pasien nomor 183, inisial Tn. I, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Desa O’o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Dompu dengan kondisi baik. Pasien nomor 184, inisial Tn. R, laki-laki, usia 48 tahun, penduduk Desa O’o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Dompu dengan kondisi baik. Pasien nomor 185, inisial Tn. J, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Dompu dengan kondisi baik. Pasien nomor 186, inisial Tn. W, laki-laki, usia 39 tahun, penduduk Desa Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini

menjalani karantina terpusat di Kabupaten Dompu dengan kondisi baik. Pasien nomor 187, inisial Tn. J, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Dompu dengan kondisi baik. Pasien nomor 188, inisial Tn. RH, laki-laki, usia 36 tahun, penduduk Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Dompu dengan kondisi baik. Pasien nomor 189, inisial Tn. MSR, laki-laki, usia 65 tahun, penduduk Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Dompu dengan kondisi baik. Pasien nomor 190, inisial Tn. APR, laki-laki, usia 35 tahun, penduduk Desa Dorobelo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19 nomor 61. Saat ini menjalani isolasi mandiri di Kabupaten Dompu dengan kondisi baik. Pasien nomor 191, inisial Tn. LASS, laki-laki, usia 34 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan

Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan orang yang sakit Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kota Mataram dengan kondisi baik. Pasien nomor 192, inisial Tn. YA, laki-laki, usia 33 tahun, penduduk Desa Oi Saro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Bima dengan kondisi baik. Pasien nomor 193, inisial Tn. A, laki-laki, usia 55 tahun, penduduk Desa Mangge, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Bima dengan kondisi baik. Pasien nomor 194, inisial Ny. NH, perempuan, usia 20 tahun, penduduk Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19 nomor 82. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kabupaten Bima dengan kondisi baik. Pasien nomor 195, inisial Tn. YY, laki-laki, usia 38 tahun, penduduk Desa Bajo, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak pernah. Saat ini

menjalani karantina terpusat di Kabupaten Bima dengan kondisi baik. Sedangkan dua pasien yang dinyatakan sembuh, kata Sekda NTB ini adalah pasien nomor 11, inisial Tn. N, laki-laki, usia 65 tahun, penduduk Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Dan pasien nomor 49, inisial Tn. ATW, lakilaki, usia 36 tahun, penduduk Kelurahan Kekalik, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, lanjut Gita, petugas kesehatan tetap melakukan contact tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif. Ia juga mengatakan populasi berisiko yang sudah diperiksa dengan metode Rapid Diagnostic Test (RDT), yaitu Tenaga Kesehatan, Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG). Serta Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) terutama yang pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar. Sebanyak 522 tenaga kesehatan telah diperiksa dengan hasil tidak ada yang reaktif. Kemudian 1.093 ODP/OTG diperiksa dengan hasil 47 orang (4,3%) reaktif, dan 1.996 PPTG perjalanan Gowa Makassar diperiksa dengan hasil 451 orang (22,6%) reaktif. Serta PPTG perjalanan Bogor diperiksa 101 orang dengan hasil 14 orang (13,9%) reaktif. Semua orang dengan hasil RDT reaktif dilanjutkan pemeriksaan swab sebagai standar pemeriksaan laboratorium untuk penegakan diagnosa Covid-19. Disebutkan, hingga hari ini,

jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 460 orang. Dengan rincian 297 orang (65%) PDP masih dalam pengawasan, 163 orang (35%) PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 15 orang PDP meninggal. Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 4.782 orang. Terdiri dari 841 orang (18%) masih dalam pemantauan dan 3.941 orang (82%) selesai pemantauan. Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 2.591 orang. Terdiri dari 1.757 orang (68%) masih dalam pemantauan dan 834 orang (32%) selesai pemantauan. Sedangkan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 48.436 orang. Dengan rincian PPTG yang masih menjalani karantina sebanyak 13.199 orang (27%), dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 35.237 orang (73%). (nas)

HILANG BPKB HLG BPKB R4 DAIHATSU AYLA DR.1507 BF NOKA/ NOSIN : MHKS4DA2JHJ030526/IKRA41057 AN.MULIANAH HLG SKTR SENGGIGI – AMPENAN KOTA MATARAM HLG BPKB R4 DR.1537 AN TOYOTA NOKA/NOSIN : MHFMIBA3JAK277678/ DG54887 AN.PT.BANK SYARIAH MANDIRI HLG SKTR RUMAH PELAPOR

SUARA NTB

Senin, 27 April 2020

Melawan Corona, Membangun Industri Lokal Dari Hal. 1 Tanpa ada kebijakan menggunakan produk lokal, lanjut Dr. Zul, pelaku industri lokal tak akan pernah belajar. Pelaku industri lokal tak akan pernah melakukan inovasi teknologi dan karenanya tak akan pernah menjadi besar. ‘’Kalau UKM dan industri lokal tak pernah akan besar maka ekonomi kita tak pernah mandiri dan akan tergantung terus pada produk dari luar dalam jangka panjang. Kita selamanya akan jadi penonton,’’ tandasnya. Libatkan Ratusan UMKM Lokal Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB selaku Koordinator Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP menjelaskan,

Program JPS Gemilang melengkapi JPS Pemerintah Pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako serta pembebasan dan keringanan tagihan listrik untuk 450 VA dan 900 VA. Selain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan minimal masyarakat agar dapat bertahan untuk tetap hidup, JPS Gemilang diharapkan mampu memberdayakan ekonomi lokal. Karena produk JPS Gemilang yang akan diberikan ke masyarakat merupakan produksi IKM dan UKM di NTB. Pemprov NTB menetapkan kuota penerima bantuan sembako JPS Gemilang sebanyak 105.000 KK di NTB. Terdiri dari 73.000 KK masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan JPS Pusat. Terdiri dari 40.876 KK masyarakat sangat miskin,

16.314 KK masyarakat miskin dan 15.900 KK masyarakat hampir miskin. Kemudian 32.000 KK merupakan kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak Covid-19. Terdiri dari 2.988 tenaga kesehatan, 1.355 KK pekerja transportasi, 5.708 KK IKM, 4.812 KK pekerja formal dan informal pariwisata, 2.612 KK buruh migran, 2.618 KK PDP dan ODP, 2.091 KK peternak, 3.097 KK PKL atau pedagang asongan, 939 KK nelayan dan lain-lain 7.000 KK. Ia menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk alokasi JPS Gemilang sebesar Rp26,2 miliar setiap bulan. Selama tiga bulan, anggaran yang akan digelontorkan untuk bantuan sembako JPS Gemilang hampir mencapai Rp80 miliar yang berasal dari pos Belanja Tak Terduga

(BTT), belanja-belanja yang dialihkan serta anggaran program-program lain yang dijadwalkan ulang. Ridwan menjelaskan JPS Gemilang berisi bantuan paket sembako dan paket obatobatan dan Alat Perlindungan Diri (APD). Seperti beras 10 Kg, minyak goreng 1 liter, telur 20 butir, susu kedelai, minyak kayu putih/cengkeh, masker non medis 3 buah, sabun lokal dan teh kelor. Semua komoditi yang digunakan dalam bantuan sembako JPS Gemilang merupakan produk-produk IKM dan UKM lokal di NTB. ‘’Diharapkan, dengan menggunakan produk IKM dan UKM NTB dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan Covid-19 terhadap perkembangan IKM dan UKM secara khusus dan perekonomian NTB secara umum,’’ katanya. (nas)

JPS Gemilang, Angin Segar bagi IKM NTB Dari Hal. 1 Septia juga merekrut tambahan tenaga lepas dari masyarakat sekitar sebanyak 40 orang. Tenaga lepas ini dibayar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per hari. ‘’Kelebihan produksi sabun JPS ini pun kita bagikan ke karyawan, tenaga lepas dan ke masyarakat sekitar juga mas. Jadi Insya Allah, sangat bermanfaat,’’ ujarnya. Selain tenaga kerja, Septia juga mengeluarkan biaya untuk cetak stiker mencapai Rp20 juta demi memasok 80 ribu batang sabun itu. ‘’Itu juga uang yang berputar, lumayan membagi rezeki. Kami cetak stiker sekitar Rp20 jutaan,’’ sebutnya. Proses produksi 80 ribu batang sabun itu juga mendorong peningkatan kebutuhan bahan baku. Septia menegaskan, untuk bahan baku, pihaknya memasok sebagian dari NTB dan sebagian lainnya dari luar daerah. Sekitar 200 liter minyak kelapa, aquades dan kunyit dipasok dari daerah sendiri. Sementara bahan lainnya seperti sirih, didatangkan dari Bali. Septia menilai, program JPS Gemilang ini sangat bermanfaat. Manfaat terbesar tentunya adalah menjaga ketahanan dan kesehatan keuangan perusahaan rintisannya yang baru didirikan pada 2018 ini. ‘’Selain itu, karena sabun itu dibagikan, promosi merek kita berjalan secara otomatis. Sehingga orang tahu, oh, ternyata NTB ini punya pabrik skin care. Sekalian mempromosikan bahwa Lombok bisa memproduksinya. Jadi tidak kalah sama daerah lain. Paling tidak kita bisa bangga bahwa industri kita sudah mulai tumbuh. Dan ini tidak saya sendiri, tapi teman-teman saya yang lain juga ikut merasakan,’’ tandasnya. IKM yang juga merasakan dampak positif program JPS Gemilang adalah CV. Putri Rinjani di Jalan Lintas Gerilya Nomor 4, RT 1, RW 1 Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Lotim. IKM ini memproduksi sabun cair dan sabun batangan yang merupakan sabun antiseptik dan sabun antibakteri. Ia merupakan salah satu IKM lokal yang dipilih oleh Pemprov NTB sebagai salah satu isi paket dalam program JPS Gemilang, yaitu produknya berupa sabun batangan dan sabun cair yang merupakan sabun antibakteri. Jumlah sabun antibakteri (batang dan cair) yang diproduksi oleh CV. Putri Rinjani ini sebanyak 25 ribu sebagaimana pesanan dari Pemprov NTB melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) NTB. Pesanan 25 ribu sabun antibakteri sudah dikirim ke Pemprov NTB beberapa hari lalu. ‘’Sangat bersyukur. Sangat terbantu hadirnya JPS Gemilang dengan memberdayakan

IKM lokal,’’ ujar pemilik CV. Putri Rinjani, Lisa Yuniar, dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (26/4). Sebelum hadirnya JPS Gemilang. Usaha yang digelutinya sekitar enam bulan jalan ini sempat terpuruk akibat virus Corona. Kondisi itu dikarenakan pengiriman produknya itu hanya ke Pulau Jawa. Itupun masih kesulitan pasar karena jumlah yang diproduksi dalam partai besar. ‘’Kemarin sempat kita nggak kerja. Tapi begitu adanya JPS Gemilang, alhamdulillah kita bisa bekerja lagi,’’ ujarnya penuh syukur. Bahkan, kata dia, untuk merealisasikan kebutuhan sabun batangan dan cair ini dalam program JPS Gemilang, pihaknya melakukan penambahan pekerja 20-30 orang dari warga sekitar pabriknya dari pekerja semula hanya delapan orang. Dengan begitu, penyelesaian kebutuhan dan pesanan dari Pemprov NTB dapat terpenuhi sebagimana waktu yang sudah ditentukan. Termasuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. ‘’Sabun batang dan cair JPS Gemilang kita kerjakan satu minggu sebanyak 25 ribu,’’ ungkapnya. Melihat potensi ini, Lisa Yuniar, mengharapkan pemerintah lebih peduli terhadap IKM-IKM lokal. Terutama dibantu pada bidang pemasaran, pengadaan mesin sehingga IKM-IKM lokal terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk dari luar. ‘’Kami sebagai IKM kalau menjual secara umum harganya diatas Rp15.000/pcs. Tapi karena kami IKM ingin membantu program pemerintah dengan JPS ini, kami sepakat memberikan harga spesial sabun mandi batang, Rp6000/ pcs dengan ukuran 60 gram. Ini harga sosial,’’ ujarnya. Berkah Produsen Susu Kedelai Berkah serupa juga dirasakan oleh pengelola Henida Food yang beralamat di Perumahan Babakan Permai, Jalan Kenari 8, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya. Dia tidak menyangka akan dilibatkan oleh Pemprov NTB sebagai pemasok susu kedelai. ‘’Alhamdulillah, kami dilibatkan dari 25 IKM yang ditunjuk Pemprov,’’ kata pemilik Henida Food, Arida Prihayati ditemui di kediamannya, Rabu (22/4). Secara keseluruhan bubuk kedelai yang dipesan oleh Pemprov NTB sebanyak 10 ton. Arida mendapatkan pesanan 100 Kg. Proses susu kedelai mulai dari perendaman, pengeringan, sangrai hingga penggilingan dikerjakan sendiri. Arida mengaku kewalahan memenuhi permintaan tersebut. Dari awalnya merekrut tiga tenaga kerja bertambah menjadi lima orang. Tenaga kerja yang direktrut ini pun

berasal dari ibu rumah tangga di sekitar rumahnya. ‘’Pertama saya rekrut tiga orang. Sekarang bertambah jadi lima orang. Yang saya rekrut ibu rumah tangga,’’ ujarnya. Bubuk kedelai yang sudah selesai proses dibungkus dalam plastik dengan berat 5 Kg. Pesanan yang sudah siap akan diantarkan ke Nero Ocean. Menurut Arida, di tengah penyebaran Covid-19 kondisi IKM menurun. Dia bersyukur Pemprov NTB melibatkan IKM-IKM di Kota Mataram sebagai mitra untuk penyaluran bantuan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Corona. Sehingga, IKM memiliki pendapatan dari hasil penjualan. Di satu sisi, ia juga bisa merekrut tenaga kerja. ‘’Saat kondisi bencana begini kita terbantu. Ada pendapatan masuk dan ibuibu di sini bisa bekerja,’’ ucapnya. Arida mengharapkan, penyebaran Covid-19 cepat berakhir, supaya produksi IKM berjalan lancar. Arida adalah sebagian dari banyak UMKM dan IKM yang mendapatkan manfaat ekonomi dari program bantuan sembako JPS Gemilang. Pemprov NTB memang telah mengambil keputusan, bahwa pengadaan komoditas dalam sembako JPS Gemilang dengan melibatkan IKM dan UKM lokal. Hitungannya, dalam sebulan, jumlah beras yang dibutuhkan sebanyak 1.050 ton, minyak goreng 105.000 liter, telur 2,1 juta butir, susu kedelai/serbat jahe 1.050 ton, masker non medis 315.000 buah, sabun lokal 105.000 buah, teh kelor 1,05 juta saset dan minyak kayu putih/ cengkeh 10.500 liter. Dalam pengadaan beras dan telur, Pemprov menggandeng PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Sedangkan untuk pengadaan masker dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan melibatkan 135 UKM lokal. Kemudian minyak goreng, sabun lokal, susu kedelai/serbat jahe dan teh kelor dilakukan Dinas Perindustrian dengan melibatkan IKMIKM lokal. Serap Ribuan Tenaga Kerja Apa yang dialami Erina dan Arida juga dirasakan oleh pelaku IKM lainnya. Manfaat yang paling terasa tentunya adalah penyerapan tenaga kerja selama masa produksi mereka. Kepala Diskop dan UKM NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH menjelaskan, untuk produksi masker saja, diperkirakan ada 1.350 - 3.375 orang tenaga kerja yang terserap. ‘’Kalau IKM yang besar sampai 40 karyawannya. Tenaga kerjanya bervariasi, ada 5 orang. Paling sedikit 2-3 orang yang kapasitas 100-200 masker per hari. Kalau yang produksinya sampai 1.000 masker per hari. Yang paling profesional 60 masker per hari,’’ sebutnya.

Wirajaya menambahkan, jumlah IKM yang terlibat dalam memproduksi masker cenderung akan bertambah. Dalam satu IKM, tenaga kerjanya rata-rata 10 hingga 25 orang. Sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap untuk memproduksi masker saja antara 1.350 - 3.375 orang. Pengadaan masker JPS Gemilang memang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM NTB melibatkan 135 UKM di seluruh NTB. Wirajaya menyebutkan, untuk penyaluran JPS Gemilang tahap pertama sebanyak 24 UMKM yang dilibatkan untuk memproduksi masker. Sedangkan 111 UKMKM lainnya dipersiapkan untuk pengadaan masker gelombang selanjutnya. 24 UMKM tersebut berasal dari kabupaten/kota di NTB. Diantaranya dari Kota Mataram tercatat Fery Cuncoro Galery, Lepank Konveksi dan Sablon, UD. Ekatala Production, Raka Tailor, Koperasi Syariah 45, Bale Kreatif, Easy Media, Penjahit Pesona, RAPI Taylor, CV. Lombok Garment & Textile, dan Ballomo Konveksi. Kemudian dari Lombok Barat tercatat CV. Tiga Jaya Bersama, Sofiza, Aidya Taylor, UD. Tersaq, dan UD. Ermina. Untuk wilayah Lombok Tengah tercatat UD. Deblong Songket, UD. Dimanz, UD. Q-ta, UD. Lestari, dan LPK Alifah Kreatif. Untuk wilayah Lombok Timur tercatat UD. Nazril Collection dan Wardanidana Collection. Sementara untuk Lombok Utara tercatat Budi Tailor. Masker yang diproduksi masing-masing UMKM diwajibkan memenuhi spesifikasi tertentu. Antara lain terdiri dari dua lapis kain berbahan cotton button dengan harga jual Rp9.900 termasuk PPN 10 persen, atau berbahan cotton jenis lain dengan harga Rp9.240 termasuk PPN 10 persen. Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME yang dikonfirmasi pekan kemarin mengatakan pelibatan IKM dan UKM lokal untuk memasok paket kebutuhan sembako Gemilang akan terus bertambah. Seperti pelibatan 20 IKM yang bergerak memproduksi minyak kelapa. Akan bertambah lagi menjadi 25 IKM. Selain itu, ada juga 3 IKM yang memproduksi teh kelor, dan 6 IKM yang bergerak memproduksi sabun. Data Disperin NTB, IKM yang terlibat untuk memproduksi susu kedelai sebanyak 52 IKM tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. IKMIKM tersebut mampu memproduksi susu kedelai sebanyak 9.500 saset dengan ukuran 100 gram per hari. Dalam sebulan, produksi IKM susu kedelai ini mencapai 190.000 saset. Sehingga produksi IKM sangat mencukupi untuk kebutuhan JPS Gemilang sebanyak 105.000 saset per bulan. (cem/nas/aan/yon)

Halaman 7

JPS Gemilang Hidupkan Asa IKM Lokal Dari Hal. 1 Produsen Minyak Goreng asal Dusun Sentul, Desa Pendua, kecamatan Kayangan, Alwan Wijaya Kusuma, merupakan salah seorang produsen tunggal pemasok minyak goreng. Ia tidak membentuk asosiasi kelompok IKM seperti kelompok lain. Namun sebagai pengusaha, ia melibatkan 20-an warga dusunnya dalam proses produksi. Tertera dalam kontrak dengan JPS Gemilang bahwa Alwan memasok 1.000 liter per hari. Angka yang ia klarifikasi agar tidak bias. ‘’Saya tidak pernah membuat kontrak angka, karena dalam membuat minyak goreng saya tidak mau terikat. Tetapi berapapun produksi per hari, dari (Dinas) Perindag (NTB) siap membeli,’’ ujar Alwan, Sabtu (25/4). Rata-rata produksi harian Alwan paling rendah 500 liter. Minyak ini setara dengan kebutuhan bahan baku 2.500 butir kelapa. Dengan asumsi perbandingan produksi, 4-5 butir menghasilkan 1 liter, sebab kelapa yang dihasilkan adalah kelas 2. Kelapa kelas 1 umumnya dikirim ke Pulau Jawa. Menurut Kepala Dusun Sentul ini, usaha yang dijalankannya sudah lama. Namun produksi skala besar dimulai saat ada permintaan JPS Gemilang. Sebelum ini, ia memasok untuk kebutuhan paket sembako program PKH, karena ia juga tercatat sebagai agen BRI-link. ‘’Hari ini kami olah 2.450 butir, setara dengan 490 liter,’’ imbuhnya. Selama berproses menjadi minyak, ia melibatkan keluarga, tetangga di sekitar kediamannya. Dari mengupas (kulit dan tempurung), heler, peras, memasak dan membungkus/ mengemas, membutuhkan tenaga. Bahkan saat memasak, pekerja yang terlibat harus begadang secara bergantian. Di setiap proses produksi yang melibatkan warga, ia membayar biaya produksi Rp 1.000 per butir. ‘’Dari harga jual per liter sebenarnya ‘paq poq’ (pulang pokok).’’ Pacu Industrialisasi Kayu Putih Sementara itu, lahan kering di KLU tidak selamanya identik sebagai lahan margin-

Jika sebelum Covid-19 19, produksi teh kelor ini hanya mempekerjakan 10 orang karyawan dan kini ada 25 karyawan dipekerjakan. Sementara, kebutuhan bahan baku kelor untuk memenuhi permintaan teh kelor sebanyak 25 ton yang melibatkan sekitar 40 kelompok tani atau 400 orang anggota kelompok. Kapasitas mesin produksi per jam sebanyak 4.200 sachet dan per hari bisa berproduksi hingga 10 jam atau 50 ribu sachet. Sementara kebutuhan untuk JPS Gemilang sebanyak 1,05 juta sachet. “Berarti 20 hari saja kalau dimaksimalkan mesin ini, sudah terpenuhi,” ungkapnya. Untuk kebutuhan bahan baku dipasok dari 40 kelompok binaan yang ada di wilayah Kabupaten Dompu dan Bima. Kelompok ini juga

yang melakukan pengumpulan dan pengeringan sesuai standar kualitas perusahaan. Kelompok ini tersebar di wilayah Huu, Pajo, Woja, Manggelewa, Kempo, Pekat, dan Kilo untuk Kabupaten Dompu, serta wilayah Sanggar, Sape, Wera, Karumbu, Monta, dan Soromandi Kabupaten Bima. “Selama ini kita sudah jalan, sekarang tinggal kita perkuat para kelompok tani IKM yang mengumpulkan bahan baku,” jelas Nasrin. Teh kelor yang diproduksi di BTN Sweta, Kota Mataram ini, kata Nasrin, berproduksi sejak 2016 dan selama ini sudah memiliki distributor di hampir 20 provinsi se-Indonesia. Bahkan sudah pernah dikirim ke Taiwan, dan sebelum wabah Covid-19 hendak dikirim ke Jepang dan Korea, tapi tertunda oleh adanya Covid-19. ‘’Jadi bukan karena ada proyek pemerintah, terus saya

produksi,’’ tegasnya. Selain itu, teh kelor juga memiliki sarana dan prasarana serta kemampuan dalam berproduksi dapat dipertanggungjawabkan. Legalitas produk, brand produk Kidom, Morikai, Sasambodom telah mendapat legalitas dari BPOM dan kehalalan dari MUI. ‘’Teh kelor ini satu-satunya di Indonesia yang sudah dapat IPRT, BPOM,’’ tegasnya. Teh kelor juga baik bagi kesehatan karena dapat mengeluarkan racun dalam tubuh (detox), meningkatkan imunitas dalam tubuh, dan memproduksi bakteri yang dibutuhkan dalam tubuh. Sehingga menkonsumsi teh kelor dapat menangkal corona. “Jadi bukan bicara untuk penyembuhan penderita, tapi untuk menangkal. Mmencegah dengan meningkatkan imunitas, nutrisi dan kekebalan tubuh dari serangan

virus,” jelas Nasrin. Dongkrak 50 Persen PT. Gerbang NTB Emas (GNE) melakukan ekspansi bisnis dari penyaluran paket bantuan program JPS Gemilang. Salah satu dari tiga BUMD milik Pemprov NTB ini meyakini efek ekonomi program penanganan dampak Covid-19 di provinsi ini dapat mendongkrak 50 persen dari target omzet tahun ini. PT. GNE telah menyepakati target omzet perusahaan sebesar Rp20 miliar. Separuh dari target inilah yang berpeluang diperoleh dari program JPS Gemilang. Dari omzet ini nantinya, perusahaan akan mendapatkan keuntungan (dividen) yang akan diserahkan kembali ke daerah. PT. GNE mendapat mandat dari Pemprov NTB untuk memasok kebutuhan telur dan beras yang menjadi paket ban-

ekonomi anggota kami tidak susah seperti sebelumnya,’’ pungkasnya. Terpisah, Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat, Mustara Hadi, S.Hut, M.Si, dikonfirmasi menguatkan optimisme warga lingkup KTH. Langkah Pemprov NTB memberi kepercayaan kepada masyarakat mengelola industri kayu putih sebagai upaya perbaikan ekonomi masyarakat terjawab. Di NTB kata dia, jumlah kelompok yang dibina melalui KPH Rinjani Barat sejumlah 16 kelompok. Tersebar di KLU, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Pada situasi Covid saat ini, ekonomi anggota KTH terbantu. Pasalnya, JPS Gemilang Pemprov NTB, menyertakan minyak kayu putih di dalamnya. Pemprov bahkan bergantung pada Kelompok KTH untuk memenuhi kebutuhan Kayu Putih. ‘’Pemenuhan paket Minyak Kayu Putihnya, Pemprov NTB mengambil dari produksi binaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, melalui KPH Rinjani Barat, yang mendorong, membina dan mendampingi seratus lebih KPH di wilayahnya,’’ ujar Mustara. Permintaan pasar minyak kayu putih dari program paket JPS Gemilang menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat. Kayu putih yang ditanam menjadi bagian industrialisasi NTB, juga cara pemerintah dan warga melakukan konservasi lahan kritis/sangat kritis di NTB. Namun Mustara tetap optimis. Dengan sedikit edukasi, akan banyak warga yang bersedia terlibat dalam ekspansi budidaya. Mengingat tidak banyak masyarakat yang mengetahui kualitas minyak yang dihasilkan kayu putih asal NTB. ‘’Dari uji laboratorium oleh Balai BPOM, minyak kayu putih yang dihasilkan oleh pohon di hutan kita, memiliki kadar Sineol 68%. Dan itu dalam kategori SNI 354 : 2014, merupakan level super. Jadi kualitas terbaik, bukan hanya kualitas Pertama/Utama yang kadar Sineolnya hanya di bawah 60%. Dan yang kami kemas pun 100% minyak kayu putih tanpa campuran apapun,’’ tutup Mustara. (ari)

BI Dukung Penggunaan Komoditas Lokal Dari Hal. 1 ujar Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Achris Sarwani. Kemudian, manfaat penciptaan lapangan kerja. Hal ini juga sangat dibutuhkan di tengah meningkatnya pengangguran akibat tekanan ekonomi. Menurutnya, sebisa mungkin yang dibutuhkan untuk isi paket JPS Gemilang harus produk lokal. Hal ini akan mendorong permintaan dari komiditi yang dimasukkan dalam paket semabako JPS Gemilang. Komoditi tersebut dibeli dari uang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Nilainya cukup besar terhadap pesanan kebutuhan selama tiga bulan mendatang kepada produsen lokal, yakni para UMKM. Misalnya, Industri Kecil Menengah (IKM) susu kedelai, pembersih tangan, telur, teh kelor secara otomatis akan terdongkrak aktivitasnya. Di dalamnya, pelibatan tenaga kerja yang besar untuk memenuhi kebutuhan yang besar tersebut. ‘’UMKM bisa produksi dan produknya ada jaminan dibeli pemerintah melalui program JPS. Dampak lanjutan dari adanya demand komoditas JPS yang diproduksi oleh UKM/IKM lokal. Maka akan membutuhkan pekerja untuk berproduksi. Minimal pada masa wabah ini tetap ada kegiatan produktif yang memperkejakan angkatan kerja yang ada,’’ jelas Achris. Kemudian manfaat untuk peningkatan kesejahteraan.

Produsen Teh Kelor Libatkan 400 Petani Lokal Dari Hal. 1

al. Ternyata, lahan-lahan ini produktif dengan sentuhan program budidaya kayu putih. Dampak ekonominya pun dirasakan langsung oleh masyarakat. Kelompok Tani Hutan (KTH) Tunas Pada Tunak, Dusun Lendang Luar, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, merasakan betul manfaat budidaya kayu putih. Kayu yang menghasilkan minyak ini, telah dibudidayakan oleh 25 orang anggota kelompok di tiga dusun. Masingmasing Dusun Lendang Luar, Dusun Klui dan dusun Setangi. Secara kebetulan, topografi dan tekstur lahan di Desa Malaka itu dikenal kering. ‘’Kami di Kelompok Tunas Pada Tunak memiliki lahan 50 hektar. Tapi yang produktif sedikit, di Lendang Luar saja sekitar 2 hektar. Kami harap ada dukungan pengembangan di lokasi yang masih kosong,’’ ungkap Ketua Kelompok, Murad, Minggu (19/4) lalu. Warga Lendang Luar ini mengaku, budidaya kayu putih bisa menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat. Sebab tidak semua masyarakat berprofesi sebagai nelayan, meskipun warga berdomisili di kawasan pesisir. Sejak 2012 lalu, Pemprov NTB memberikan pendampingan dengan membibitkan kayu putih di Lendang Luar. Bibit yang ditanam di Lombok Barat dan Lombok Tengah, berasal dari Lendang Luar. Tidak heran, di Lendang Luar pun berdiri pabrik fermentasi kayu putih menjadi minyak kayu putih. ‘’Sejak menanam, sudah tiga tahun terakhir ini kami panen. Dalam setahun bisa dua kali,’’ sebutnya. Anggota KTH sangat antusias. Sebab budidaya kayu putih sudah diserap oleh KPH Rinjani Barat - selaku pembina. Ranting dan daun kayu putih dihargai Rp 500,- per Kg. Saat ini, ukuran pohon kayu putih yang dimiliki warga bervariasi. Paling besar seukuran betis. Murad mengatakan, budidaya kayu putih identik dengan bonsai. Semakin sering dipangkas, akar dan pohonnya akan semakin baik, dan tanaman semakin subur. Pada panen perdana, satu pohon bisa menghasilkan 15 Kg. ‘’Alhamdulillah, secara

tuan untuk JPS Gemilang kepada masyarakat terdampak Covid-19. ‘’Iya, untuk kebutuhan telur dan beras, GNE sebagai BUMD NTB dilibatkan pemerintah daerah,” kata Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi. Untuk kebutuhan telur ini, ada sekitar 2 juta butir untuk memenuhi paket sembako JPS Gemilang kepada 105.000 KK. Setidaknya ada 20 peternak lokal yang menjadi mitra PT. GNE memenuhi permintaan tersebut. Sementara untuk pasokan beras, PT. GNE juga melibatkan penggilinganpenggilingan lokal yang bersedia memasok. Untuk kebutuhan yang satu ini, ia tak khawatir. Dipastikan produksi beras lokal mampu memenuhinya. Apalagi saat ini sedang musim panen. (ula/bul)

Masyarakat yang pro aktif dalam pemenuhan paket JPS Gemilang akan memiliki pendapatan yang meningkat dan kesejahteraan yang lebih baik. Mengingat, dampak Corona ini dari fakta lapangan terjadi penurunan daya beli. Masyarakat tidak memiliki penghasilan tetap karena di PHK atau dirumahkan. Bank Indonesia juga mendorong bantuan sosial yang diturunkan agar kualitas dan kuantitas yang diharapkan sampai kepada masyarakat yang dituju (tepat sasaran). “Programnya kan bagus sekali. Agar orang tidak masuk di bawah garis kemiskinan, ada ketentuan layak dari sisi konsumsi. Karbohidratnya, protein. Sudah ada standar internasionalnya. Jangan sampai kualitas dan kuantitasnya (tidak terpenuhi),’’ Achris mengingatkan. Paket bantuan JPS Gemilang isi seluruhnya menggunakan produk lokal. Artinya, uang yang dibelanjakan untuk bantuan ini juga berputar di daerah. Dengan begitu, perekonomian di daerah dapat terbantu digerakkan di tengah masa sulit. ‘’Karena kami di Bank Indonesia sangat konsen mengenai produk lokal. Melihat pola pemerintah daerah sudah cukup bagus. Produksi IKM diambil, produksi petani lokal digunakan. APBD itu jadinya berputar di daerah sendiri dengan memberdayakan produsen lokal,’’ demikian Achris Sarwani. Mewabahnya virus Covid19 di Indonesia juga membuat Bank Indonesia kembali melakukan perhitungan ulang proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (PE) tahun 2020. Secara nasional, Bank Indonesia memangkas proyeksi PE Indonesia 2020 menjadi 5 persen hingga 5,4 persen dari prakiraan sebelumnya 5,1 persen sampai 5,5 persen. Sementara di NTB, Tahun 2020 ini Bank Indonesia NTB memproyeksikan PE NTB sebesar 5,4 persen – 5,8 persen. jika dalam jangka waktu 3 bulan, situasi belum terkendali. PE NTB proyeksinya dipangkas menjadi pada 3,3 persen -3,7 persen. Selanjutnya, di skenario terburuk Covid-19, bila situasi belum terkendali sampai enam bulan kedepan, atau hingga akhir tahun 2020 ini, proyeksi PE NTB dipangkas signifikan, menjadi 1 persen, sampai 2 persen. peningkatan kemiskinan dan pengangguran sudah tentu tak bisa dihindari. Karena itu, daerah harus mengelola sebaik mungkin sumber-sumber

penggerak ekonominya. IKM NTB Naik Kelas Program JPS Gemilang untuk mengurangi dampak Covid-19 dengan melibatkan IKM lokal tujuannya untuk menggairahkan masyarakat menjadi pelaku IKM. Di bawah koordinasi Dinas Perindustrian Provinsi NTB, terdapat puluhan IKM yang menjadi pemasok untuk kebutuhan paket sembako JPS Gemilang. Terdiri dari IKM minyak goreng, IKM produsen susu kedelai, IKM minyak kayu putih, IKM produsen teh kelor, dan IKM produsen sabun dan hand sanitizer. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE, ME menyebut, JPS Gemilang tidak hanya mengharapkan manfaat ekonomi, tapi NTB ingin menjadikan program ini sebagai loncatan kemandirian IKM. Masyarakat diberikan ruang sebagai pemasok sesuai kesiapannya. Para IKM terkait, yang tadinya tidak berproduksi karena dampak Covid-19, secara otomatis kembali produktif. IKM menjadi survive kembali. Dinas Perindustrian Provinsi NTB melakukan pendampingan kepada IKM-IKM yang terlibat sebagai pemasok. Pendampingan dilakukan, agar IKM berproduksi sesuai standar. IKM juga akan diberikan bantuan alat produksi. Dari puluhan IKM yang terakomodir untuk memenuhi produk JPS Gemilang. Diantaranya adalah IKM-IKM yang sudah memiliki izin lengkap. PIRT, label halal dan BPOM. IKM inilah yang kemudian menjadi rujukan standar bagi IKM lain yang terlibat untuk berproduksi dengan standar yang sama. Dengan demikian, terjadi proses pembelajaran kepada IKM. Bagaimana melakukan produksi sesuai standar pasar. ‘’Dampaknya, IKM menjadi naik kelas,’’ katanya. Ada dua IKM yang langsung naik kelas melalui program JPS Gemilang ini. Salah satunya IKM teh kelor. Naik status menjadi IKM kualifikasi menengah. Produksinya bertambah, jumlah tenaga kerja yang dilibatkan menjadi bertambah menjadi lebih dari 20 orang. “IKM-IKM yang naik kelas menengah ini, selanjutnya kita akan rekomendasikan ke Kementerian Perindustrian agar menjadi binaan pusat nantinya. IKM-IKM yang lain juga demikian. Tadinya dalam RPJMD saya targetkan 1 IKM naik jadi kelas menengah, sekarang sudah bisa kita dapatkan dua, bahkan tiga IKM,” katanya. (bul)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 27 April 2020

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerja Sama Dinas Pangan Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Toko Tani, Upaya Dinas Pangan Stabilisasi Harga Bawang Merah

(Suara NTB/bay)

PATUHI PROTOKOL - Karyawan di salah satu tenant di Lombok Epicentrum Mall memakai masker selama bekerja sebagai bagian dari penanganan Covid-19 di pusat perbelanjaan tersebut.

Terdampak Covid-19, Pekerja Dukung LEM Tetap Beroperasi Mataram (Suara NTB) Dibukanya kembali Lombok Epicentrum Mall (LEM) dengan mematuhi protokol penanganan pandemi virus corona (Covid-19) diharapkan dapat memberi kepercayaan kepada seluruh pihak. Khususnya terkait rasa aman saat mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut. Hal tersebut dinilai penting, mengingat pandemi Covid19 telah memberi dampak yang cukup serius dari segi ekonomi. Dimana banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan, sebagai akibat dari kegiatan produksi dan pelayanan jasa yang terhenti sementara. Salah seorang warga Kota Mataram, Made Rama Raka, menerangkan dirinya sangat bersyukur LEM dibuka kembali. “Saya lebih senang Epic (LEM) dibuka. Kalau di rumah dampaknya sangat terasa, soal kerjaan kita kepikiran,” ujar pemuda yang bekerja sebagai petugas kebersihan LEM tersebut, Minggu (26/4). Karyawan Optik Seis, Baiq Evi Septiana, menyebut dibukanya kembali LEM merupakan hal yang ditunggu-tunggu pihaknya. “Kita juga karyawan butuh buat makan. Kalau kita dirumahkan, bagaimana?” ujarnya. Menurut Evi, sapaan akrabnya, sebagai salah satu orang yang mencari nafkah di pusat perbelanjaan tersebut, dirinya sangat mengharapkan protokol penanganan Covid-19 yang diterapkan dapat ditaati oleh seluruh pihak. “Kita di sini bisa merasa aman karena pas masuk juga dicek suhu dulu, kalau demam tidak boleh masuk, dan semua harus memakai masker,” ujarnya. Selain itu, upaya pembatasan fisik juga telah dijalankan. Dicontohkannya seperti yang dilakukan pihaknya sebagai salah satu tenant di LEM, dimana batas-batas antrean telah dibuat dan harus dipatuhi oleh pelanggan. Senada dengan itu, Abdurrahman yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan di tenant Converse menyebut selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, penerapan protokol penanganan Covid-19 di LEM membuat dirinya yakin untuk kembali bekerja. “SOP sudah berjalan dengan tempat cuci tangan ada, hand sanitizer juga ada. Kalau (LEM) ditutup, kita tidak tahu mau mengerjakan apa,” ujar warga Cakranegara tersebut. Menurutnya, hal tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah. “Kita berharap yang dari luar daerah tidak usah masuk dulu ke Mataram,” sambungnya. Karyawan IBox di LEM, Hartanto, menyebut dibukanya kembali LEM setelah sempat tutup sementara sejak 27 Maret lalu telah memberikan keyakinan pada dirinya untuk kembali bekerja. “Dngan adanya alat yang sudah ada, saya sendiri merasa aman. Ibarat rasa takutnya itu sudah hilang, tidak seperti awal-awal. Sekarang lebih merasa aman dan tenang. Tidak panik lagi,” ujarnya. Alat yang dimaksud Hartanto adalah thermo gun yang disiapkan di semua pintu masuk oleh manajemen LEM. Selain itu, disediakan juga tempat cuci tangan lengkap serta hand sanitiner. Termasuk yang disiapkan oleh masingmasing tenant. Menurut Hartanto, dibukanya kembali LEM berhubungan erat dengan nasib karyawan yang bekerja di pusat perbelanjaan tersebut. Pasalnya, selama penutupan sebelumnya diakui tidak banyak yang dapat dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Terpisah, General Manager (GM) LEM, Salim Abdad menerangkan penyiapan protokol penanganan Covid-19 menjadi salah satu perhatian utama pihaknya saat ini. Terutama untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada pengunjung. “Mall ini kita harapkan jadi tempat yang cukup aman untuk berbelanja. Karena koridornya luas, kamar mandinya luas, sehingga sangat memungkinakan kita menerapkan pembatasan fisik dan pembatasan sosial,” ujar Salim, Minggu (26/4) Di sisi lain, dibukanya kembali LEM juga disebutnya sebagai perkara kemanusiaan. Mengingat pusat perbelanjaan terbesar di NTB tersebut setidaknya menjadi tempat bagi 3.000 karyawan untuk mencari nafkah. “Dari sisi-sisi kemanusiaan, mereka (karyawan, Red) berharap tidak ditutup supaya bisa tetap bekerja dan menerima gaji,” ujar Salim. Untuk mewujudkan hal tersebut, penerapan protokol ketat diharapkan menjadi solusi yang dapat memberikan rasa aman dan membangun kepercayaan, baik masyarakat maupun pemerintah. “Mudah-mudahan pemerintah dan masyarakat mau membantu menjaga, supaya (LEM) layak dikunjungi dan tetap bisa beroperasi,” pungkas Salim. (bay)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bawang merah adalah salah satu komoditi selain cabai yang sering menyebabkan inflasi. Mengingat adanya fluktuasi harga di musimmusim tertentu. Salah satu upaya Dinas Pangan menyikapi hal tersebut, yakni melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Toko Tani Indonesia (TTI). Kegiatan PUMP Toko Tani ini, secara tidak langsung ber-

peran dalam upaya mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik. Ini juga menjadi instrument pemerintah untuk menahan gejolak harga pada saat suplai melimpah ataupun kurang. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur menyampaikan, saat ini TTI baru berada di Desa Serading. Hal ini seirama dengan anggaran yang diberikan pemerintah pusat. Sementara ini untuk TTI

masih sebatas komoditi bawang merah. Kedepannya akan dicoba untuk komoditi lain seperti beras. “Toko Tani kita di Serading. Jadi kalau ini seirama dengan dari pusat, karena anggaran dari pusat. TTI kita untuk sementara ini

fokus di bawang merah. Insya Allah tahun ini akan dicoba pada komoditi beras juga. Sehingga dengan demikian, akan semakin kuat-

Syafruddin Nur

lah pangan kita,” terangnya. Ke depannya TTI juga diharapkan bisa berkontribusi terhadap masyarakat secara luas. Terutama saat petani panen terjadinya harga anjlok. Namun pada musim tertentu terjadi kelangkaan sehingga harganya mahal. “Oleh karena itu dengan keberadaan Toko Tani akan semakin membantu sekali nantinya. Jadi banyak sisi yang bisa diharapkan, menyelamatkan petani kita juga. Itu harapan kita,” tukasnya.(ind/arn/*)

(Suara NTB/ist)

Reaktif, 15 Santri Klaster Magetan Dikarantina Terpadu Sumbawa Besar (Suara NTB) Gugus tugas penanganan covid-19 melakukan pemeriksaan cepat (rapid test) terhadap 40 santri yang merupakan Klaster Magetan. Hasilnya, diketahui 15 santri reaktif, sehingga dievakuasi ke Pusat Karantina Terpadu. “Klaster Magetan itu ada ka sejauh ini dalam kondisi sekitar 40 orang yang kita da- baik. Dalam waktu dekat pat dan sudah di-rapid test. akan diambil Dari pemeriksaan cepat itu, sampel swab ada sekitar 15 yang reaktif. untuk diMereka kita karantina terlakukan padu di Hotel Suci,” kata pemerikJuru Bicara Gugus Tugas saan. Penanganan Covid-19 KabuJ i k a paten Sumbawa, Drs. H. hasilnya Didi Darsani, yang dikonfirpositif, masi Minggu (26/4). nantinya Dijelaskannya, 15 santakan dibawa ke ri yang reaktif ini rumah sakit. berasal dari BegiKecamatan Labuhan Badas, Sumbawa, Alas, Lopok, L a p e , B u e r , dan Lunyuk. H. Didi Darsani Mere-

tupula keluarganya nantinya juga akan dilakukan pemeriksaan swab. Sedangkan terhadap 25 orang yang tidak reaktif, masih akan dilakukan tes cepat untuk kedua kalinya untuk memastikan hasilnya. Terhadap mereka saat ini diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Pihaknya juga masih akan menelusuri keberadaan santri Klaster Magetan lainnya di Sumbawa. “Kita masih nyari lagi, mungkin ada yang kececer di mana-mana. Informasi kita kumpulkan terus ini,” ungkapnya. Sementara ini, kata Didi, jumlah orang yang ditempatkan di Pusat Karantina Terpadu semakin banyak. Tentunya harus segera dicarikan tempat lain untuk dijadikan tempat karantina terpadu. Apalagi kasus

positif mengalami peningkatan dan penelusuran kontak juga terus dilakukan. “Sudah banyak di Hotel Suci, harus cari hotel lain lagi. Sudah ada informasinya (hotel lain red),” bebernya. Selain pusat karantina terpadu, jelas Didi, RSMA sebagai tempat rujukan juga dikhawatirkan penuh. Terhadap hal ini, informasinya pihak RSMA sedang memperluas ruangan yang lainnya. Selain itu, Pemda Sumbawa juga sudah menyiapkan gedung baru RSUD Sumbawa untuk menampung pasien sebagai antisipasi melonjaknya kasus. Karena saat ini pelacakan kontak Klaster Gowa masih berproses. Ditambah adanya tambahan yang reaktif. “RSUD juga kita dorong juga untuk siap-siap mengantisipasi adanya ledakan kasus dan melonjaknya pasien,” terangnya Terhadap penanganan covid-19, lanjutnya, gugus tugas

tetap bekerja sesuai dengan protap yang ada. Dengan adanya kebijakan larangan mudik, diakuinya cukup evektif untuk menghentikan orang masuk ke Sumbawa. Meskipun demikian, saat ini sudah ada sekitar 8.000-an Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG). Dengan sumber daya yang ada, tentunya tidak bisa sepenuhnya dilakukan rapid test. Sehingga yang fokus dikejar saat ini yang Klaster Gowa serta kontaknya. Kemudian yang baru datang ke Sumbawa yakni Klaster Magetan. Makanya selain berusaha melakukan penelusuran, pihaknya juga berharap kepada masyarakat yang baru pulang agar patuh menjalani karantina mandiri. “Jadi kesadaran karantina mandiri itu sangat penting. Kemudian hindari kerumunan, jaga jarak, pakai masker dan lainnya. Mudah-mudahan cara ini efektif tekan penambahan kasus. Harapan kita bagaimana supaya kasus tidak meluas,” tandasnya. (ind)

(Suara NTB/dok)

Program Latihan Mandiri Tetap Berjalan Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua tahun 2020 resmi diundur satu oleh Panita Besar PON hingga Oktober 2021. Meski PON diundur, namun hal itu tidak mengganggu persiapan atlet NTB dalam mengahadapi PON. Dalam hal ini para atlet tetap menjalani program latihan mandiri sesuai yang telah dilaksanakan oleh KONI NTB mulai awal April 2020. Program latihan mandiri merupakan kegiatan latihan persiapan PON di tengah wabah Virus Corona (Covid-19) yang tengah menjangkit seluruh negara di dunia. Ketua Harian Perkemi NTB, Agus Suharyan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Minggu (26/4) kemarin mengatakan penundaan pekan olahraga nasional tidak akan mematahkan semangat atlet kempo NTB dalam menghadapi PON. Dalam hal ini atlet kempo NTB tetap menjalani latihan mandiri se-

bagaimana yang diinginkan oleh KONI NTB. “Atlet kempo tetap melaksanakan latihan mandiri, meskipun PON akan diundur tahun 2021,” ucapnya. Lanjut Agus, pemusatan latihan mandiri merupakan program latihan atlet PON NTB menggantikan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) PON 2020. Pihak KONI mengganti Pelatda PON dengan program latihan mandiri karena ditengah pandemi Virus Corona (Covid-19) para atlet dituntut berlatih di rumah masingmasing sesuai program latihan dari pelatih. Lewat program latihan mandiri tersebut para atlet PON NTB diharapkan terhindar dari Covid-19. “Program latihan mandiri atlet PON NTB telah dimulai sejak awal bulan April 2020”ucap Ketua Tim Program Pelatihan Mandiri Atlet PON NTB, M. Nur Haedin yang dihubungi terpisah belum lama ini.(fan)

(Suara NTB/ist)

LATIHAN - Salah seorang atlet PON tarung derajat NTB, Dedi Iswari menjalani latihan di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram belum lama ini. Atlet asal Lombok Tengah (Loteng) ini berambisi meraih medali emas di PON 2020, maklum ia merupakan atlet peraih medali perak di Pra-PON di Jabar tahun 2019.

(Suara NTB/ula)

TEMPAT ISOLASI - RS Pratama Manggelewa yang menjadi tempat isolasi dan karantina 22 orang pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Jumlah Terbatas, OTG Covid-19 di RS Pratama Mulai Rasakan Nyaman Dompu (Suara NTB) Sebanyak 22 orang dari 23 orang terkonfirmasi positif Covid-19 dari klaster Gowa Sulawesi Selatan diisolasi di RS Pratama Manggelewa. Jumlah yang terbatas membuat pasien ini semakin nyaman ketimbang sebelumnya harus dirawat hingga 6 orang per kamar. Direktur RS Pratama Manggelewa, dr Husni Mubarak kepada Suara NTB, Minggu (26/4) mengungkapkan, saat ini pihaknya merawat 22 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 sesuai hasil Swab. Mereka semua masuk dalam klaster Gowa Sulawesi Selatan. Saat ini kondisinya baik dan tidak ada yang bergejala berat. “Cuman mereka mengeluh batuk ringan, tapi tidak semua. Cuman satu dua orang. Tidak bisa tidur, pegal-pegal badan. Tidak ada yang demam,” kata dr Husni. Mereka ini, lanjut Husni, diberi obat sesuai keluhan dan vitamin.

“Terapi anti virus rencananya dari Rumah Sakit Umum Dompu, masih dikoordinasikan dengan dr Wayan (spesialis penyakit dalam),” tambah Husni. Sejak dipisahkannya antara yang terkonfirmasi positif dan negatif Covid-19, dikatakan Husni, suasana di RS Pratama semakin kondusif. Itu disebabkan banyaknya pasien yang harus ditampung di RS Pratama. Saat 55 orang ditampung RS Pratama, per kamarnya ada 5-6 orang. Walau kamar tidurnya besar-besar. Saat ini, per kamarnya dihuni oleh 2 orang pasien positif Covid-19. “Yang kemarin mungkin karena terlalu banyak,” jelasnya. Sementara Sekretaris Tim Covid-19 Kabupaten Dompu, Jufri, ST, MSI dalam pernyataan persnya, Sabtu (25/4) kemarin mengungkapkan, dari 23 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, 22 orang dirawat di RS Pratama dan 1 orang dirawat di RSUD Dompu. Untuk mereka

yang dinyatakan negatif dan sebelumnya juga diisolasi di RS Pratama, telah dipindahkan ke Gedung Sanggilo Desa Matua Dompu sebanyak 31 orang, serta 5 orang tenaga kesehatan dan keluarga pasien juga diisolasi di rumah dinas Sekda dan di kediaman pribadinya. Jufri juga menkonfirmasi data yang dirilis sebelumnya yang menyebutkan pasien 122 berinisial AH (48), laki-laki warga Nowa Kecamatan Woja dan diperbiki menjadi AH (46), laki-laki warga Kandai Dua Kecamatan Woja. Pasien 127 berinisial A (36) laki-laki warga Kandai 1 Dompu dan diperbaiki menjadi warga Soriutu kecamatan Manggelewa. Saat ini, tim Covid-19 Dompu sedang menunggu hasil swab terhadap 27 orang yang telah diambil swabnya. Mereka ini terdiri dari 18 orang klaster Gowa, 6 orang keluarga klaster Gowa, 1 perawat, 1 dokter, dan 1 pegawai bank. (ula)

Penggilingan Beras Modern Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Pabrik Penggilingan Beras Moder atau Modern Race Milling Plant (MRMP) di Sumbawa sedang dalam proses penandatangan kontrak. Pabrik yang berlokasi dibangun di Unter Malang, Kecamatan Lape ini, ditargetkan beroperasi akhir

tahun 2020 ini. “Tahun 2020 ini ada penandatangana kontrak pembangunan MRMP di Sumbawa. Rencananya kapasitas tampungnya 120 ton Gabah Kering Giling (GKP) perhari. Targetnya 31 Desember 2020 itu sudah bisa beroperasi,” kata Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Kurnia Rahmawati, S.TP.

Pihaknya berharap tidak ada kendala dalam pembangunan. Karena pihaknya menghawatirkan proses mobilisasi teknisi dari luar. “Teknisi pasti dari luar. Sementara orang ke sini sudah mulai dibatasi. Mudah-mudahan tidak ada kendala,” harapnya. Dijelaskannya, MRMP ini juga dilengkapi dengan dryer, color salter dan mesin lainnya. Den-

gan beroperasinya MRMP nantinya, maka pihaknya bisa menyerap gabah petani lebih banyak dibandingkan sekarang. “Kalau penggilingan yang sekarang kapasitasnya kecil hanya 10 ton. Dryer juga tidak ada. Kalau yang akan beroperasi lebih modern. Kalau yang MRMP ini tentu penyerapan kita menjadi lebih besar,” pungkasnya.(ind)

(Suara NTB/dok)

Kurnia Rahmawati