HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000
SUARA NTB
RABU, 27 MARET 2019
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 21 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Panen Raya Jagung di Dompu
Pangdam Udayana Apresiasi Dompu Sudah Berkontribusi bagi Swasembada Jagung Dompu (Suara NTB) Negara Republik Indonesia berhasil mewujudkan swasembada jagung dan itu tidak lepas dari gerakan yang dimulai dari Kabupaten Dompu. Jagung dari Kabupaten Dompu bahkan sudah diekspor ke luar negeri dan Pangdam IX/Udayana ikut hadir di Pelabuhan Sumbawa untuk menyaksikan ekspor perdana ke Filipina. Hal itu diungkapkan Pangdam IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Benny Susianto, SIP., saat menghadiri panen raya jagung di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, Selasa (26/3) sore kemarin. “Dompu sudah memberikan kontribusi yang besar untuk Bangsa dan negara ini. Kenapa? Belum lama, Negara belum mampu berswasembada jagung. Di era ke sini, kita sudah menampaki untuk swasembada jagung khususnya.
FOTO BERSAMA - Pangdam IX/Udayana foto bersama dengan Bupati Dompu, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Ilham, SP bersama jajarannya usai panen raya jagung. Alhamdulillah tahun kemarin, saya hadir di Pelabuhan Sumbawa besar untuk menyaksikan eksport perdana sebagai wujud dari swasembada jagung khususnya di wilayah Sumbawa ini untuk dieksport ke Philipina,” ungkap Benny. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ula)
PANEN - Pangdam IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Benny Susianto, SIP didampingi Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin bersama Danrem 162/Wira Bhakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Han melakukan panen raya jagung di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, Selasa (26/3).
Bertemu Menteri PUPR, Gubernur Usulkan 24 Proyek Strategis Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc., bersama jajaran bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (26/ 3). Gubernur membawa usulan 24 proyek strategis bidang ke-PUan, salah satunya percepatan pembangunan jalan by pass dari Lombok International Airport (LIA) menuju KEK Mandalika. Gubernur mendatangi Menteri PUPR didampingi Direktur ITDC, Abdulbar M. Mansoer, Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP, Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP, Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha dan Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1. “Siang ini (kemarin, Red) bersama Menteri PU dan Direktur ITDC membahas akses jalan dari BIL (LIA) ke Mandalika. Insya Allah pemerintah pusat akan bertindak cepat dan menyelesaikannya segera,” kata Gubernur. Bersambung ke hal 15
TO K O H Butuh Konsistensi WAKIL Gubernur (Wagub) NTB. Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd., menyatakan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) tidak seperti membangun infrastruktur. Dikatakan pembangunan SDM tidak akan dapat langsung terlihat hasilnya. “Membangun SDM tidak seperti membangun infrastruktur, yang akan langsung terlihat hasilnya. Membangun SDM membutuhkan konsistensi, dan
Lautan Massa Banjiri Kampanye Prabowo-Sandi Mataram (Suara NTB) Kampanye rapat umum pasangan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden (CapresCawapres) nomor urut 02, Prabowo SubiantoSandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) di Lapangan Karang Pule, Kota Mataram, Selasa (26/3), dibanjiri lautan massa pendukung yang datang dari berbagai penjuru daerah di NTB. Pantauan Suara NTB dari sejak pagi hari massa pendukung terlihat mulai berdatangan ke lokasi kampanye yang diangkut oleh sejumlah kendaraan bus. Pada siang harinya, ruas jalan menuju lokasi kampanye, mulai dipadati massa pendukung yang berduyun-duyun lengkap dengan memakai atribut kampanye Paslon 02. Bersambung ke hal 15
Hj. Sitti Rohmi Djalilah
KO M E N TTAA R
(Suara NTB/humasntb)
Perempuan Penggerak Perdamaian
(Suara NTB/ndi)
PT. Riway International Serahkan Bantuan 300 Huntap Risba untuk Korban Gempa NTB
PEREMPUAN memiliki perananan besar dalam penggerak perdamaian, dengan jumlah kaum perempuan yang lebih dominan daripada kaum laki-laki. Hal ini menandakan bahwa mulai saat ini kita bisa mulai meningkatkan peran perempuan dalam penggerak perdamaian di daerah masing-masing. Demikian disampaikan Ketua Tim Penggerak
PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc, Bersambung ke hal 15
ORASI - Capres Prabowo Subianto terlihat sangat bersemangat menyampaikan orasi politiknya di hadapan puluhan ribu orang massa kampanye (foto kiri). Kampanye Prabowo-Sandi di Mataram, Selasa (26/3), dibanjiri lautan massa pendukung yang datang dari seluruh penjuru daerah NTB.
Mataram (Suara NTB) Perusahaan asal Singapura, PT. Riway International menyerahkan bantuan sebanyak 300 hunian tetap (huntap) model Rumah Instan Baja (Risba) untuk korban gempa NTB. Penyerahan bantuan dilaksan-
akan di Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) oleh Chief Operating Officer PT. Riway International, Ivy See Chein Ling. Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Kemenko Pemba-
ngunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Mayjen Dody Usodo Agro, Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, pejabat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Anggota Tanggap
Musibah Forum Masjid Musalla BSD, Dra. Hj. Sumintri Wido dan ratusan masyarakat Desa Grimax Indah. Kepala Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar), Habibullah, S.PdI., mengatakan masya-
rakat Desa Gerimax yang mendapatkan bantuan Huntap model Risba tersebut sangat bahagia. Atas nama pemerintah desa mewakili masyarakat khususnya yang penerima bantuan Risba, Bersambung ke hal 15
Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah (Suara NTB/Humas NTB)
(Suara NTB/nas)
tekad yang berkelanjutan, harus konsisten,” Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
BERTEMU - Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah didampingi jajaran bertemu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa (26/3).
POTONG PITA - Pemotongan pita peresmian huntap model Risba oleh Anggota Tanggap Musibah Forum Masjid Musala BSD, Dra. Hj. Sumintri Wido (foto kanan). Chief Operating Officer PT. Riway International, Ivy See Chein Ling foto bersama dengan masyarakat korban gempa penerima bantuan huntap model Risba di Desa Gerimax Indah Kecamatan Narmada Lobar.
SUARA MATARAM
SUARA NTB Rabu, 27 Maret 2019
Halaman 2
Mataram Belum Bebas Anjal Pemkot Mataram agaknya belum efektif melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengemis dan Anak Jalanan (Anjal). Pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Dinsos masih harus ditingkatkan lagi. Masalahnya, sampai saat ini penyakit sosial tersebut kembali muncul di simpang empat Sweta, sebagian di Terminal Mandalika Bertais. SEORANG bocah laki-laki mengulurkan tangannya kepada penumpang bus antarkota yang sedang membeli buah-buahan di area Terminal Mandalika, Bertais, Kota Mataram, Senin (25/3) pagi. Bocah tersebut tidak menggunakan alat music, bahkan tidak menepuk tangan sekalipun. Dia hanya berjalan dengan mengulurkan tangannya kepada satu orang ke orang lain. Kepala Dinsos Kota Mataram, Hj. Baiq Asnayati mengatakan jika ada pengemis berasal dari Kota Mataram akan ditangani oleh Dinsos Mataram sendiri dan selanjutnya akan diberikan bantuan serta pelatihan dan sebagainya. Untuk mengetahui asalnya akan melakukan pendataan terlebih dahulu. “Kalau memang dia bukan orang kami, kami koordinasikan
dengan Dinas Sosial Provinsi NTB,” ujar Baiq Asnayati kepada Suara NTB, Senin (25/3). Asnayati mengakui penanganan selama ini ada kendalanya karena tidak bisa mengklaim 100 persen pada pengawasan. Tetapi pihaknya juga selalu memantau di tempat-tempat rawan. Dengan demikian, apabila Satgas melihat aktivitas pengemis atau anak jalanan, maka Satgas langsung tertibkan dan bawa ke kantor. “Itu kita harus berkelanjutan dalam melaksanakan Satgasnya. Kadang pengemis itu kucing-kucingan dengan kita, Satgas itu kan manusia bergerak dia. Kami tidak punya posko di sana (Terminal Mandalika) jadi jalan terus,” kata Baiq Asnayati. Sambungnya, Satgas selama ini selalu memberikan laporan
Belum Masuk Rekening BANTUAN bagi 102 unit rumah warga terdampak gempa, Juli 2018 lalu, hingga kini belum direalisasikan. Lurah Sapta Marga, I Wayan Suarditha mengatakan, dana bantuan tahap IV sudah masuk ke rekening masing-masing Pokmas (Kelompok Masyarat). “Tetapi yang tahap VII yang sama sekali belum, itu yang menghambat kita untuk merealisasikan di akhir Maret ini. Itu yang menjadi kendala kita karena memang dari pusat belum ada dananya seperti itu,” kata I Wayan Suarditha kepada Suara NTB, Selasa (26/3). Di Kelurahan Sapta Marga terdapat 4 kelompok. Maka secara keseluruhannya, rusak sedang 14 unit (tahap IV 10 unit dan tahap VII 4 unit) dan rusak ringan terdapat 88 unit (tahap IV 41 unit dan tahap VII 47 unit), jadi total keselurahannya 102 unit. Sementara rusak berat 1 unit tapi dimasukan ke kelompok di Kelurahan Cakranegara Selatan. Pembentukan kelompok tersebut berdasarkan tingkat kerusakan karena pencarian dana bantuan harus melalui kelompok. “Jadi kendalanya ini yang memang kita koordinasi lagi dengan pihak fasilitatornya,” ujar Wayan Suarditha. Lanjutnya, kebetulan dia berada pada SK tahap IV dan SK tahap VII. Untuk SK tahap IV ini sudah cair dana bantuannya dan teknisnya mereka bentuk Pokmas, kemudian pihaknya menyusun pengurusnya. Nanti rekening pribadi warga itu akan masuk dalam rekening Pokmas, setelah semua terkumpul masuk ke rekening Pokmas itu baru bisa tahap pencairan. “Semua tahap IV sudah semua, yang tahap VII belum menerima buku rekening karena dari pusat belum transfer dana,” ujarnya. Warga selalu menanyakan tentang bantuan mereka. Atas hal itu kata Wayan, solusinya tahap VII ini dengan catatan harus dibuatkan kelompok sendiri. Setelah mereka ditransfer dari pusat baru direalisasikan dan tahap IV yang sudah ada anggaran harus direalisasikan terlebih dahulu. “Mereka sebenarnya bertanya terus ke kita, belum bisa menjawab karena ini sudah lama SK-nya. Kalau memang dari pusat bantuan kita masih menunggu dan tetap kita tanyakan di BRI, termasuk warga menanyakan kenapa belum masuk ke rekeningnya,” I Wayan Suarditha tutupnya. (mhj) (Suara NTB/mhj)
Turunkan Angka Stunting WAKIL Ketua Komisi IV (bidang kesehatan) DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati prihatin, di Mataram yang notabene ibukota Provinsi NTB, ternyata masih dijumpai kasus stunting (pendek). Bahkan Dikes Provinsi NTB merilis jumlah kasus stunting di Kota Mataram sekitar 7,26 persen. ‘’Penyebabnya karena kurang kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Ini bisa mempengaruhi pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usia mereka,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (27/3). Seperti diketahui, anak ber(Suara NTB/fit) badan pendek memiliki banyHj. Baiq Mirdiati ak faktor. Antara lain, pola asupan gizi saat balita, ibu hamil memiliki penyakit anemia, gangguan gizi, kekurangan kalori sehingga memicu anak lahir rendah. Hal ini berpotensi terjadinya gizi buruk, kekurangan gizi bahkan stunting. Padahal, lanjut Mirdiati, pemerintah telah berupaya menyediakan makanan tambahan dan vitamin di Posyandu untuk ibu hamil dan balitanya. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kurang gizi serta mencegah balita stunting. Dia menekankan pentingnya asupan gizi yang berimbang. ‘’Ini perlu diperhatikan secara rutin bagi ibu hamil dan balita,’’ imbhnya. Politisi Gerindra ini berharap Dikes (Dinas Kesehatan) Kota Mataram melalui kader Posyandu harus lebih aktif mensosialisasikan pentingnya asupan gizi yang lengkap dan berimbang. ‘’Khususnya bagi ibu-ibu hamil. Asupan gizi terhadap bagi ibu hamil dan bayinya akan berpengaruh terhadap kasus stunting. Mirdiati melihat masih banyak ibu-ibu hamil maupun yang sudah memiliki balita, enggan datang ke Posyandu. Sikap masyarakat yang seperti ini, kata anggota Dewan dari Dapil Sekarbela – Mataram ini juga berkontribusi terhadap potensi munculnya kasus stunting di Kota Mataram. Untuk itu, dia menyarankan, kader-kader Posyandu perlu diberikan pelatihan-pelatihan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram. ‘’Dengan pelatihan ini kader-kader Posyandu diharapkan lebih aktif mengajak ibu hamil dan menyusui untuk memeriksakan diri dan mengkonsumsi makanan bergizi. Sehingga, upaya pencegahan dan penanganan bisa lebih maksimal dilakukan,’’ terangnya. Mirdiati menekankan Dikes harus bekerja ekstra. Karena bagaimapun, Dikes merupakan ujung tombak penanganan stunting. Dengan kerja maksimal Dikes Kota Mataram, Mirdiati berharap dapat menurunkan angka stunting menjadi nol. ‘’Agar tidak didapati lagi pada penerus yang akan datang,’’ demikian Mirdiati. (fit)
dan setiap hari terus memantau dengan patroli kecuali hari Minggu. “Pandopo aman, depan BI aman, Ampenan aman, Cakra aman, nah di situ keluar lagi. Satgas ada 35 orang jadi jadwalnya ada pagi, siang, sore sampai malam untuk pantauan,” katanya. Lantaran itu, dia berharap kepada masyarakat baik itu pedagang, tukang parkir maupun pengendara agar tidak memberikan uang kepada pengemis. Dikemudian hari, apabila masyarakat menemukan pengemis untuk segera memberikan informasi kepada Dinsos Mataram supaya ditindaklanjuti. “Ada jalur kalau memang bersedekah kami punya Baznas. Jangan berikan karena itu berbahaya dan tidak bagus,” tutupnya. (mhj)
(Suara NTB/mhj)
ANAK JALANAN - Seorang anak jalanan atau pengemis sedang mengulurkan tangannya kepada seorang pembeli buahbuahan di area Terminal Mandalika, Bertais, Kota Mataram, Senin.
Bantuan Dana Parpol Diduga Disalahgunakan
Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menemukan adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana partai politik (parpol) di Kota Mataram. Penggunaan dana bantuan tersebut diduga tak sesuai ketentuan. Besar bantuan yang diterima sebelas partai politik di Kota Mataram, variatif. Jumlahnya dihitung dari total suara sah pada pemilu 2014 lalu. Satu suara sah dihargai Rp4.540. Dari total dana bantuan parpol sebesar Rp 912.798.700. Parpol yang mendapatkan dana paling besar adalah Partai Golongan Karya sebesar Rp187.501.880. Kemudian disusul oleh PDIP dengan bantuan dana Rp119.560.900. Berikutnya, Partai Gerindra memperoleh Rp106.344.960. Partai Demokrat memperoleh bantuan Rp90.477.660. PPP mendapatkan bantuan Rp89.147.440 dan Partai Hanura mendapat bantuan Rp71.564.020. PKB dengan bantuan Rp 58.893.120, lalu Partai
Nasdem mendapatkan bantuan Rp49.699.380 serta Partai Keadilan Sejahtera memperoleh bantuan Rp49.735.700 . Sedangkan Partai Amanat Nasional menerima bantuan dana parpol Rp47.729.020 dan paling kecil mendapatkan bantuan dana yakni PKPI sebesar Rp 42. 244. 700. Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Heri Purwanto mengatakan, pemeriksaan penggunaan dana partai politik menjadi kewenangan BPK, untuk melakukan pemeriksaan. Sebab, bantuan diterima berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Item pemeriksaan berkaitan apakah sesuai dengan ketentuan, memiliki bukti penggunaan dana dan lain sebagainya. “Parpol dapat dana dari
APBD. Kita melakukan pemeriksaan apakah sesuai ketentuan,” kata Heri ditemui, Selasa (26/3). Empat aspek yang dilihat oleh BPK dalam pemberian bantuan dana parpol, yakni tepat rekening, jumlah, penggunaan dan bukti. Dari sebelas partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Mataram, ditemukan sebagian penggunaan dana parpol tidak sesuai. Ketidaksesuaian itu seperti proporsi untuk pendidikan politik dan administrasi. “Kalau rekening tidak ada masalah. Tidak ada yang masuk ke rekening pribadi. Jumlahnya juga sudah sesuai,” tambahnya. Temuan ini jadi catatan bagi partai politik untuk melakukan perbaikan. Selain
Temuan BPK
menjadi temuan. Hanya diberikan gambaran umum bahwa dokumen seperti bukti perjalanan dinas perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan tarif maskapai. Sementara, kelebihan pembayaran atau kekurangan volume proyek di sejumlah OPD tak disampaikan. Kekurangan volume menjadi temuan BPK terkait pengerjaan tiga proyek pasar milik Dinas Perdagangan. Yakni, Pasar Cakranegara, Abian Tubuh dan Pagesangan. Anggaran proyek ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan senilai Rp3,6 miliar.
penggunaan bantuan dana parpol, pihaknya juga menyerahkan laporan hasil keuangan pemerintah daerah. Laporan
itu sebelum dilakukan audit rinci yang nantinya menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. (cem)
Jabatan Lowong di Pemkot Segera Diisi
Inspektorat Klarifikasi Pimpinan OPD Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram mengklarifikasi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sejumlah temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Temuan harus ditindaklanjuti sebelum audit berakhir. Klarifikasi dilakukan secara tertutup di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Mataram, Selasa (26/3) mulai pukul 08.30 wita. Sejumlah pimpinan OPD yang dimintai keterangan yakni, Kepala Dinas PUPR, H. Miftahurrahman, Kadis Perkim H. M. Kemal Islam, Kadis Perdagangan H. Amran M. Amin, Kepala Bappeda Ir. H. Amiruddin, Direktur RSUD dr. H. Lalu Herman Mahaputra, Kadis LH Irwan Rahadi, Dinas Perhubungan diwakili Sekretaris Cukup Wibowo, Sekdis Pariwisata Drs. H. Lalu Abduh Hamid serta pejabat lainnya. Pemanggilan pimpinan OPD disampaikan Inspektur Inspektorat Lalu Alwan Basri, untuk mengklarifikasi hasil temuan pendahuluan oleh BPK sebelum audit rinci dimulai 27 Maret hingga 3 Mei. SKPD teknis juga diminta mempersiapkan dokumen untuk melengkapi kekurangan – kekurangan. Hasil pemeriksaan dikeluarkan oleh auditor negara sebagai laporan hasil pemeriksaan LKPD 2018. “Kita tanya kendalanya apa,” kata Alwan dikonfirmasi, Selasa (26/3). Alwan tidak detail menjelaskan item apa saja yang
(Suara NTB/cem)
BANTUAN PARPOL - Bendera partai politik dipasang di depan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, di Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang. Dari sebelas partai politik, BPK menemukan penyalahgunaan bantuan dana partai politik.
Amran mengakui adanya kekurangan volume dari pengerjaan tiga proyek pasar tersebut. Saat ini, sedang dicarikan solusi untuk proses pengembalian. “Iya, kita omongkan dulu rekanan,” tandasnya. BPK juga menemukan adanya kelebihan pembayaran dari pengerjaan proyek rehabilitasi medik RSUD Kota Mataram. Dari anggaran Rp18,2 miliar lebih. Ada kelebihan pembayaran sekitar Rp500 juta. Direktur RSUD mengklaim, rekanan ada kelebihan volume pekerjaan. Tetapi, tidak dihitung oleh auditor. Pun, diminta pengembalian akan dikomunikasikan dengan rekanan. (cem)
(Suara NTB/cem)
KEKURANGAN VOLUME – Seorang pengendara melintas di depan bangunan lapak di Pasar Cakranegara, Selasa (26/ 3). Auditor negara menemukan kekurangan volume dari pengerjaan proyek tersebut.
Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memastikan akan segera mengisi jabatan lowong di Lingkup Pemkot Mataram. Pengisian diprioritaskan bagi pejabat yang memiliki kompetensi. “Hari Jumat saya lakukan mutasi,” tegas Walikota dikonfirmasi, Selasa (26/3). Jabatan paling banyak lowong yakni di eselon III dan IV. Seperti, Camat Cakranegara, Kepala Bagian Kesra, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta posisi kepala bidang dan sekretaris. Sementara di eselon IV, banyak lurah dan kepala seksi yang pensiun. Disampaikan Walikota, posisi telah siap yakni pengisian Kepala Dinas Tenaga Kerja. Hasil seleksi jabatan, dari tiga nama yang diajukan telah keluar rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dan, rekomendasi ini tidak boleh lebih dari 30 Maret. Namun demikian, enggan disebutkan siapa satu dari tiga pejabat yang bakal dipilih. “Saya mau sholat istikharah dulu,” katanya. Di samping pengisian eselon II, Ahyar juga akan mengisi jabatan eselon III dan IV. Pengisian ini pun tergantung dari kesiapan administrasi dan data diserahkan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan. “Mana yang siap dulu,” tandasnya. Proses pengisian jabatan sejak lama dipersiapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hasil evaluasi analisis kinerja dan analisis jabatan telah rampung. Tiga nama menurut evaluasi kinerja kata Kepala BKPSDM, Baiq Nelly Kusumawati, untuk menempati eselon III telah diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian. “Kita juga mempersiapkan tiga nama untuk diserahkan ke Walikota,” tandasnya. Terkait rekomendasi pengisian jabatan Kadis Naker telah lama diterima dari KASN. Memang tidak ada ketentuan bahwa pengisian harus dilakukan sebelum 30 Maret. Hanya saja, pemerintah tidak bisa menunda lama sejak rekomendasi dikeluarkan. Informasi dihimpun Suara NTB, Sekretaris Camat Mataram, Muhammad Erwan bakal dilantik menjadi Camat Cakranegara mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh M. Salman Rusdi. Sementara, jabatan Kepala Bagian Ortal ada tiga kandidat yang telah diusulkan. Di antaranya, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKPSDM Ahmad Mujahiddin, Kabid di DPMPTSP, Arif Gunawan. (cem)
Tak Cukup Anggaran untuk Pengentasan Kemiskinan di Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Pengentasan penduduk miskin bergantung terhadap program pemerintah pusat. Masalahnya, anggaran yang dimiliki Pemkot Mataram tak memadai. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Dra. Hj. Asnayati mengatakan, penanganan kemiskinan di Kota Mataram mengacu pada basis data terpadu. Intervensinya melalui pelatihan perempuan rawan
sosial, pemberikan rekomendasi pelayanan kesehatan gratis bagi warga prasejahtera, pelatihan kelompok usaha bersama dan lain sebagainya. “Kita ada program sosial untuk menangani itu,” kata Asna ditemui, Senin (25/3). Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram, relatif bertambah pascagempa bumi tahun lalu. Penyebab utama tak diketahui oleh Asna. Sebab, Disos hanya fokus pada
penanganan dari segi permasalahan sosial. “Tim penanggulangan kemiskinan saja yang tahu,” tandasnya. Asnayati tak membantah jika penurunan angka kemiskinan bergantung dari program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Anggaran kemiskinan untuk mengintervensi sejumlah program tak cukup dari APBD Kota Mataram. Menurut dia, permasala-
han sosial di masyarakat jadi bagian tanggungjawab pemerintah pusat. Asna tak menyebutkan detail jumlah anggaran yang bersumber dari APBD,untuk mengurangi penduduk miskin. “Ndak hafal saya kalau angkanya,” ucapnya. Dijelaskan, mengidentifikasi indikator masyarakat miskin lebih mudah melalui basis data terpadu. Artinya, by name by addres lebih jelas.
Untuk menentukan masyarakat itu masuk kategori miskin atau tidak melalui musyawarah kelurahan. Seperti diketahui, penduduk miskin di Kota Mataram di tahun 2017 lalu berjumlah 8,96 persen. Pascagempa naik menjadi 9 persen. Penduduk miskin masih di bawah dua digit. Dan, nomor dua terendah dari kabupaten lainnya setelah Kota Bima. (cem)
Rabu, 27 Maret 2019
SUARA NTB
Halaman 3
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 27 Maret 2019
Bupati Minta TMMD Fokus Benahi RTLH dan Tempat Kumuh
Menang PTTUN, Marianto Gugat Pemda ke MA Tanjung (Suara NTB) Kemenangan calon Kepala Desa (Kades) Sokong, Marianto, pada pelaksanaan pilkades pada periode Oktober 2017 lalu, hingga saat ini masih belum selesai. Aksi gugat menggugat antara kubu pemda dan kubu calon kades terpilih, belum selesai. Terkini, kemenangan Pemda KLU di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) atas gugatan kemenangan Marianto di PTUN Mataram, kembali digugat (kasasi) kubu Marianto di Mahkamah Agung (MA). Gugatan demi gugatan ini pun, berdampak pada tidak disertakannya Desa Sokong sebagai salah satu desa yang berpartisipasi pada Pilkades Sokong, Oktober 2019 mendatang. Kepala Bagian Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, Rabu (27/3) mengakui, banding putusan PTUN Mataram yang dilayangkan oleh Pemkab ke PTTUN Surabaya dimenangkan Pemda. Banding dilakukan Pemda karena Marianto memenangkan perkara gugatan SK Bupati yang telah menganulir dirinya dalam kepesertaan sebagai Calon Kades di PTUN Mataram awal 2018 lalu. “Putusan banding di PTTUN, kita menang. Tapi putusan itu digugat lagi. Kubu sebelah melakukan kasasi ke MA,” aku Eka. Kabag Hukum melanjutkan, putusan PTTUN Surabaya keluar akhir Januari 2019 lalu. Ditemui di DPRD, Eka mengklaim tidak menghafal nomor putusan. Namun intinya, kemenangan Marianto atas gugatannya di PTUN Mataram dianulir. Saat ini, Pemda Lombok Utara tengah menunggu hasil banding di MA. Pada konteks kasasi, kedua pihak bersifat pasif dan menunggu kesimpulan Hakim MA. Terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD) KLU, H. Kholidi Khalil, MM., mengakui Pilkades serentak pada Oktober mendatang akan diikuti oleh sekitar 24 Pemdes, kecuali Desa Sokong. Tidak dimasukkannya Sokong dalam pemilihan serentak salah satunya karena gugatan hasil Pilkades 2017 lalu belum tuntas. “Untuk Pilkdes Sokong nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Yang jelas, kami inventaris dulu pilkades serentak, di luar Sokong itu 24 desa,” ujar Kholidi. Mantan Asisten I Setda Lombok Utara ini menolak menjawab pertanyaan perihal pelantikan Marianto sebagai Kades Sokong. Hal itu klaimnya merupakan ranah dan wewenang kepala daerah. Namun, meski hasil Pilkades Sokong mencatat perolehan suara Marianto sebanyak 2.002 mengungguli yang lain, namun hasil PTTUN Surabaya menjadi pegangan Pemda untuk menganulir kemenangan tersebut. (ari)
(Suara NTB/rus)
Telah Menginspirasi Bupati DESA Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia telah menginspirasi Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy dalam penanganan sampah. Inovasi yang dilakukan Kepala Desa Dasan Lekong L. M. Rajabul Akbar telah membawa perubahan mendasar di Desa Dasan Lekong yang sebelumnya dikenal kumuh dan kotor. Setahun setelah menjabat sebagai kepala desa, sejumlah langkah perubahan digencarkan. Sebagai pintu gerbang maL. M. Rajabul Akbar suk Selong, ibuKota Kabupaten Lotim, Desa Dasan Lekong ingin melahirkan perubahan besar. Tidak diinginkan Desa Dasan Lekong ini tetap terjebak dalam kekumuhan, karena sampah yang berserakan di mana-mana. “Dasan Lekong Bersih Tahun 2019,” ungkap M. Rajabul Akbar menuturkan kembali cita-citanya saat maju dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2017 lalu. Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Mamiq Akbar, sapaan akrabnya, menguraikan proses panjang yang dilaluinya hingga masyarakat Dasan Lekong kini sadar arti kebersihan. Menjaga lingkungan tetap bersih. Prinsip dasar yang ditekankan Mamiq Akbar, apapun proyek kesehatan tidak akan tuntas pelaksanaannya dikarenakan masih terbentur dengan persoalan lingkungan yang masih kotor. Imunisasi sesering apapun tak akan menuai hasil selama persoalan mendasar sampah tak teratasi dengan baik. Bermula dari prinsip itulah, Rajabul Akbar kemudian memulai. Bermodal dalil nash, hadits Rasulullah SAW yang berbunyi annadzoofatu minal iiman. Artinya kebersihan sebagian dari iman. Gerakan perubahan ini kemudian dimulai dari momentum Ramadhan pada tahun 2018 lalu. Kala itu belum ada program zero waste yang kini digencarkan Pemerintah Provinsi NTB. Desa Dasan Lekong bersih 2019 terus diviralkan. Ajak semua komponen masyarakat bahu membahu menangani persoalan sampah. Sebagai desa yang 99,9 persen penduduknya Muslim, momentum ramadhan dinilai sebagai momentum yang tepat untuk memulainya. Diajaklah para tokoh-tokoh agama. Para tuan guru dan ustad-ustadzah untuk semua bicara mengenai penanganan sampah. Pelaksana teknis di tingkat desa pun coba dibuat. Mulai dari karang taruna. Karang taruna tidak berjalan efektif, dibentuk lagi kelompok swadaya masyarakat (KSM). Ajak semua bergotong royong melakukan bersih-bersih lingkungan. Pun masih saja menuai kendala. Belum bisa digerakkan semua elemen masyarakat dalam penanganan sampah secara maksimal. Komunikasi dibangun bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Lotim. Saat pertemuan membahas sampah, Kades Dasan Lekong ini mengenal sosok yang disebut Pendekar Sampah bernama Siti Aisyah. Sang pendekar ini pun dihadirkan di Dasan Lekong untuk melakukan pelatihan. Pelatihan membuat pupuk kompos berbahan organik dari sampah. Pelatihan bersama Pendekar Sampah dari Ampenan Mataram itu pun diakui mampu membangkitkan semangat warga Dasan Lekong. Namun Mamiq Akbar ini mengaku masih kurang. Lalu ia mendatangi pengusaha pengelola sampah di Mataram bernama Syawaludin. Pemilik Bank Sampah Bintang Sejahtera. Kades Dasan Lekong ini pun oleh Syawaludin disebut satu-satunya kades yang gila dalam penanganan sampah. Berbekal modal semangat dan buruan pengetahuan itulah Kades Dasan Lekong kini sudah bisa membangkitkan gairah warganya. Dibentuklah Bank Sampah Inges. Kata Inges yang berarti cantik dalam bahasa Sasak. Kata ini disebut kades sebagai akronim dari Indah Nyaman, Gemilang dan Sejahtera. Sebanyak 10 orang ditempatkan sebagai pengelola Bank Sampah Inges, empat laki-laki dan enam perempuan yang semuanya merupakan sarjana luar daerah. Dalam perjalanannya beberapa bulan terakhir, ada saja cemoohan. Jauhjauh kuliah namun di rumah mengurus sampah. Cemoohan dari segelintir warga itu tidak mengendorkan semangat para pengelola bank sampah di bawah komando dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dasan Lekong. Dalam pengumpulan sampah, sebanyak 2.500 karung dibagi-bagikan secara gratis kepada warga. Mulailah ada aktivitas pemilahan sampah oleh warga. Pilah antara organik dengan unorganik. Untuk sampah organik, ditangani langsung sementara ini oleh armada DLHK Lotim. Kini, dalam setiap pengiriman ke bank sampah milik Syawaludin di Mataram Dasan Lekong bisa mendapatkan jutaan rupiah. “Sekali pengiriman Rp 3 juta,” ungkap Rajabul Akbar menambahkan. Dari fakta proses yang dilaluinya dalam penanganan sampah ini, Kades Dasan Lekong ini mengatakan kini sudah tidak lagi berlaku kata-kata “buanglah sampah pada tempatnya,” akan tetapi “juallah sampah pada tempatnya,”. (rus)
Halaman 4
Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H.M. Sukiman Azmy.,MM., menegaskan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) tahun ini jangan difokuskan kepada pembukaan jalan baru seperti biasanya. Melainkan, TMMD harus fokus pada pembenahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan tempat kumuh. “TMMD jangan suka membuat jalan baru, itu merepotkan pemerintah. Memang akses bagus untuk pertanian, namun setelahnya itu pasti masyarakat minta jalan itu diperkeras, hingga dihotmix,”terang bupati, pada cara pisah sambut Dandim 1615 Lotim dari Letkol. Inf. Agus Setiandar,SIP., pada Letkol. Inf. Agus Prihanto Donny S.Sos., Senin (25/3) malam. Maka dari itu, kata orang nomor satu di Gumi Selaparang ini, yang menjadi fokus TMMD saat ini berupa pembangunan RTLH sebanyak 150 unit hingga ke depan 500 unit sekaligus sesuai kemampuan anggaran. sehingga RTLH ke depan semakin berkurang menandakan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Diketahui, program TMMD kembali akan dilaksanakan tahun 2019 ini. Kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh TNI AD ini, Kodim 1615/Lotim memilih wilayah Kecamatan Keruak dan Jerowaru menjadi lokasi pelaksanaannya. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat pemulihan dpasca diterjang banjir bandang tahun 2017 lalu. Untuk TMMD tahun 2019 sesuai dengan arahan bupati, katanya, menyasar wilayah terdampak bencana ban-
(Suara NTB/yon)
ARAHAN - Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy, memberikan arahan kepada jajaran kodim 1615/Lotim dalam acara pisah sambut Dandim, Senin (25/3) malam. jir bandang pada tahun 2017 lalu di Kecamatan Keruak dan Jerowaru. Namun dalam TMMD tahun ini bukan pada rekonstruksi bangunan fisik yang skala besar, melainkan TMMD tahun ini lebih fokus untuk mengubah lingkungan wilayah yang terdampak banjir menjadi lebih bersih dan tertata lebih baik lagi dengan melaku-
kan rehab terhadap rumah-rumah kumuh atau RTLH yang ada. Maka dari itu, TMMD tahun ini akan berbeda dengan TMMD sebelumnya yang lebih kepada pembukaan akses jalan baru. Namun berdasarkan koordinasi bersama pemerintah daerah, jalan-jalan baru saat ini dirasa cukup karena di Kabu-
paten Lotim tidak ada wilayah yang terisolir. Dengan pelaksanaan TMMD lebih diprioritaskan kepada masyarakat-masyarakat miskin dan rumah-rumah tidak layak huni, diharapkan kekumuhan dalam suatu lingkungan masyarakat dapat teratasi dan budaya hidup bersih masyarakat dapat tercapai. (yon)
Tiga Oknum ASN di KLU Diduga Terlibat Kampanye Tanjung (Suara NTB) Bawaslu Lombok Utara mengambil sikap tegas terhadap persoalan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye caleg. Tak tanggung-tanggung, tiga oknum ASN sekaligus dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Jadi yang kami temukan, pertama kami temukan ada tidak netralnya 3 ASN, dan itu kemudian kami sudah sampaikan surat ke KASN, dan ada 3 ASN yang sudah kita laporkan,”
ujar Ketua Bawaslu KLU, Adi Purmanto, SE., Rabu (27/3). Terhadap surat yang dilayangkan itu, Adi mengaku saat ini pihaknya masih menunggu surat balasan dari KASN. Surat dari KASN setidaknya akan menjadi rujukan bagi Bawaslu untuk menindaklanjuti 3 ASN tersebut ke ranah hukum. Selain persoalan itu, Bawaslu juga menemukan beberapa indikasi pelanggaran selama kampanye. Dikemukakan, beberapa caleg melakukan kampanye di luar jadwal, baik itu
caleg dari DPRD Propinsi maupun DPR RI. Indikasi pelanggaran tersebut saat ini sedang dikaji oleh Bawaslu. Selain kampanye di luar jadwal, caleg juga terindikasi mengajak ASN dalam kampanyenya. Bahkan ada caleg yang tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye. Caleg yang dijumpai tak mengantongi STTP, maka pihaknya meminta kepada PPK untuk membubarkan kampanye tersebut. “Jadi kalau membubarkan
kampanye tanpa STTP di tempat, di Bayan sudah 7 kali, di Gangga 5 kali dan di Kayangan hampir 10 kali,” sebutnya. Selain pelanggaran tersebut, pihaknya juga banyak menemukan alat peraga kampanye yang tidak sesuai penempatannya sebagaimana diatur oleh SK KPU No. 50. Bawaslu Kabupaten sebut Adi, telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk menindaklanjuti APK diluar ketentuan. Panwascam diminta mengeluarkan reko-
mendasi kepada masing-masing partai politik untuk menertibkan sendiri APK dalam satu kali 24 jam. Apabila selama waktu itu APK tidak ditertibkan, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan OPD Satpol PP untuk menertibkan alat peraga tersebut. “Secepatnya, kita akan meminta Pol PP untuk menindkaljuti. Belum lagi pada tanggal 13 April, kita akan melakukan penertiban secara menyeluruh, karena di tanggal 14 itu sudah masuk masa tenang,” jelasnya. (ari)
Penyertaan Modal Lotim CPNS Kementerian PUPR Rekomendasikan di Bank NTB Syariah Dusun Grenggeng Direlokasi Rp75 Miliar
Rawan Bencana
Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 115 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang bertugas melakukan pendampingan fase rehabilitasi rekonstruksi di Kabupaten Lombok Utara (KLU), dilepas. Hal ini berkenaan dengan telah berakhirnya masa tugas CPNS yang didatangkan oleh pemerintah pusat tersebut di daerah terdampak gempa. Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., Rabu (27/3) mengungkapkan, para CPNS Kementerian PUPR tersebut telah bertugas sejak Agustus 2018 lalu. Mereka terlibat pada proses membantu memvalidasi rumah-rumah warga terdampak gempa. “Relawan pegawai negeri Kementerian PUPR sudah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Mereka membantu kita cukup lama,” katanya.
Atas kerja keras para CPNS, dirinya selaku kepala daerah mewakili masyarakat Lombok Utara, menyampaikan terima kasih kepada para CPNS. Peran mereka sangat membantu proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa. “Kita juga melihat bangunan kantor, sekolah, rumah sakit yang dibuat langsung oleh Kementerian PUPR, pada kesempatan kami mengucapkan terima kasih,” imbuhnya. Ia mengajak, agar semangat pengabdian para CPNS pusat itu menjadi contoh bagi para ASN di Lombok Utara. Bahwa seberat apapun dan dalam kondisi apapun, pekerjaan untuk melayani masyarakat secara maksimal harus dilakukan secara maksimal. Sementara, Kordinator CPNS Kementerian PUPR,
Yobelino Billy Legi, ST., mengatakan ia dan rekannya amat bersyukur ditugaskan di Lombok Utara. Meski berat karena kondisi daerah pascagempa, namun pihaknya memeroleh pengalaman berharga selama menjalankan tugas. “Kami bertugas sejak 29 Agustus. Kami mohon maaf, apabila kami tak bisa membantu lebih banyak lagi,” ujarnya. Lama di masyarakat, Billy seolah mengenal betul kondisi rawan bencana di masyarakat, termasuk daerah yang rawan terdampak isolasi. Ia pun menyebut, kendala yang relatif berat dijumpai saat mendatangi Dusun Grenggeng, Desa Jenggala, kecamatan Tanjung. “Perlu diperhatikan terkait beberapa lokasi yang rentan dengan bencana longsor, misalnya di Dusun Gerenggeng Desa Jenggala. Kami rekomendasi Grenggeng direlokasi,” tegasnya. (ari)
merupakan masa konversi dari Bank NTB konvensional menuju Bank NTB Syariah. Diakui Azlan, biaya yang harus dikeluarkan dalam proses konversi cukup besar. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan tax amnesty. Termasuk bagi Bank NTB yang membuat dividen turut terpangkas. Setelah resmi menyandang status Bank NTB Syariah, dividen dipastikan akan mengalami lompatan cukup signifikan. Kabar detail mengenai M. Azlan nilai dividen yang nantinya akan diberikan itu akan dikeSelong (Suara NTB) Jumlah penyertaan modal tahui saat Rapat Umum Pemkab Lombok Timur Pimpinan Saham (RUPS). (Lotim) di Bank NTB Syariah Dikabarkan untuk tahun 2019 sejauh ini sudah tembus ini, laba bersih dari Bank NTB Rp75,23 miliar lebih. Terakhir Syariah mengalami peningkatahun 2018 lalu ada penam- tan cukup besar yang angkabahan sebesar Rp5 miliar. nya mencapai Rp 151 miliar. Selanjutnya, dalam penyerDari akumulasi penyertaan modal tersebut, Lotim terima taan modal ini Lotim juga sudah dividen sebesar Rp10,9 miliar. mempersiapkan untuk memDemikian digambarkan Ke- berikan tanah lokasi pembangpala Bagian (Kabag) Ekonomi unan kantor baru bagi Bank Sekretariat Daerah Kabupaten NTB Syariah. Lahan tempat Lotim, Muhammad Azlan di pembangunan kantor baru itu Selong, Selasa (26/3). Dia men- pastinya akan menjadi tambahjelaskan, jumlah dividen dari an penyertaan modal. “Nilai laBank NTB Syariah ini sejauh han tempat kantor itu kan nanini terbesar dari semua Badan ti akan ditaksir oleh penaksir Usaha Milik Daerah (BUMD) harga yang kemudian akan yang ada. “Dari keseluruhan dikonversi sebagai tambahan PAD itu dari Bank NTB Syari- penyertaan modal,” ucap Azlan. Sebelumnya Direktur Dana ah 14,50 persen,” urainya. Perolehan dividen yang di- dan Jasa Bank NTB Syariah, terima Pemkab Lotim tahun H. Saharuddin mengemuka2018 lalu ini diakui mengala- kan penyertaan modal Lotim mi penurunan dibandingkan diakui terus tumbuh dengan tahun sebelumnya yang bisa baik. Posisi Lotim saat ini menembus Rp 14 miliar. Penu- sudah berada pada urutan (Suara NTB/ari) POSE BERSAMA - Relawan dari Kementerian PUPR pose bersama dengan jajaran Pemda runan ini cukup beralasan. Di kedua terbanyak setelah mana tahuh 2017 tersebut Sumbawa. KLU usai pelepasan oleh Bupati KLU H. Najmul Akhyar, Selasa (26/3). Senada dengan Kabag Ekonomi Lotim, nilai dividen saja sudah tembus Rp 10,9 kesehatan dari puskesmas di ak penyakit yang rawan menjan- yakit lainnya yang rawan karena Selong (Suara NTB) miliar dari total Dinas Kesehatan (Dikes) wilayah yang terdampak gempa gkiti masyarakat yang tinggal di faktor makanan dan lingkungan,” penyertaan Kabupaten Lombok Timur terkait dengan pengobatan. Na- tenda-tenda pengungsian. Teru- sebutnya. modal Rp 75 Dari tim kabupaten maupun (Lotim) terus mengoptimalkan mun untuk masalah tempat, tama yang paling rawan dan miliar lebih. pelayanan kesehatan terhadap Dikes tidak memungkiri jika harus diwaspadai berupa penya- tim kecamatan melakukan jemDitambah lagi masyarakat yang menjadi kor- masih terjadinya kekurangan kit diare, sehingga tenaga kese- put bola terhadap masyarakat nantinya deban terdampak gempa yang ter- tenda, sehingga hal tersebut hatan yang berada di puskesmas yang terdampak gempa. Di mana ngan lahan temjadi minggu lalu. Pasalnya, pe- sudah dikoordinasikan dengn untuk mengawasi secara detail petugas puskesmas secara rutin pat membanyakit yang rawan menyerang instansi terkait untuk pengung- masyarakat. Sejauh ini sudah melakukan pengontrolan terngun kantor masyarakat berupa diare dan si gempa berada di tempat yang terdapat beberapa masyarakat hadap kesehatan masyarakat. baru. Jumlah demam berdarah dengue (DBD). lebih layak. “Kita terus lakukan yang tinggal di tenda-tenda peng- Untuk ketersediaan obat-obatan modal dari peDikonfirmasi Suara NTB, pemantauan dan mengoptimal- ungsian mengalami sakit, namun pun diklaim sangat mencukupi merintah daerSelasa (26/3), Sekretaris Dikes kan pelayanan kesehatan,” masih bisa ditangani oleh untuk melayani masyarakat ah Kabupaten puskesmas. Yang dikhawatirkan korban gempa maupun masyaLotim, Ahmad Masfu, meng- terangnya. Lotim pastinya Dijelaskan Masfu, ketika pada timbulnya beberapa penyakit, rakat umum yang berobat ke klaim bahwa dari Dikes sudah akan bertammengoptimalkan pelayanan musim penghujan. Tentu bany- berupa diare, DBD dan jenis pen- Puskesmas. (yon) bah. (rus)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Dikes Waspadai Warga Korban Gempa Terserang Diare dan DBD
SUARA PULAU LOMBOK
SUARA NTB Rabu, 27 Maret 2019
Halaman 5
Indikator Kinerja OPD Lobar Menurun Giri Menang (suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar), H.M. Taufiq mengaku kecewa dan kurang puas terhadap capaian indikator kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana tertuang dalam laporan pertanggung jawaban akhir tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati. Pasalnya, capaian dari 35 indikator terdapat 4 indikator tak tercapai, sedangkan 31 indikator berhasil tercapai. Dibandingkan tahun lalu capaian ini mengalami penurunan. “Dari 35 indikator, ada 4 indikator belum tercapai, mengalami penurunan,” kata Sekda, kemarin usai rapat dengan dewan di kantor DPRD Giri Menang. Beberapa indikator yang tak tercapai seperti gini ratio dan PAD disebabkan dampak gempa. Semua capaian yang tak tercapai akan dievaluasi oleh dewan dengan membentuk Pansus. Hal ini kata dia akan disampaikan dalam pandangan
umum pada saat paripurna. Dijelaskan, semua OPD akan dipanggil oleh Pansus untuk mengklarifikasi terkait tak tercapainya indikator ini. Selain indikator kinerja, capaian Sakip sudah mencapai B. Bicara Sakip, menyangkut perencanaan dan penganggaran serta pencapaian kinerja. “Ada peningkatan Sakip B, namun kami pun belum puas kedepan harus jadi lebih baik agar Sakip bisa
Loteng Kekurangan 27 Ribu Surat Suara Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) telah menyelesaian pelipatan surat suara untuk gelaran Pemilu legislatif dan Pemilihan Predisen dan Wakil Presiden, bulan April mendatang. Dari total surat suara yang diterima KPU Loteng, ada 11 ribu surat suara di antaranya dalam kondisi rusak. Adapun seluruh surat suara yang rusak sudah dikirim lagi ke KPU pusat, untuk diganti dengan yang baru. Dengan temuan surat suara yang rusak tersebut, maka Loteng masih kekurangan sekitar 27 ribu surat suara lagi. Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin kepada Suara NTB, Selasa (26/3) menjelaskan, pada awalnya setelah dilakukan perhitungan surat suara yang diterima KPU Loteng kurang sekitar 16 ribu lebih. Kekurangan surat suara tersebut pun sudah dilaporkan. Dan, baru akan dikirim oleh KPU pusat bersamaan dengan surat suara pengganti surat suara yang rusak. “Memang kita diberikan tenggat waktu sampai tanggal 1 April untuk menyampaikan kekurangan ataupun adanya surat suara rusak ke KPU pusat. Tapi kita sudah lebih dulu bersurat ke KPU pusat. Karena pelipatan surat suara kita sudah selesai,” terangnya. Atas kekurangan tersebut, konfirmasi dari KPU pusat surat suara pengganti akan dikirim secepatnya. Paling tidak sebelum bulan April mendatang. “Karena memang ini ada kekurangan surat suara, pasti akan diganti oleh KPU pusat,” timpalnya. Fuad mengatakan, surat suara yang paling banyak rusak ialah surat suara untuk pemilihan presiden. Sebanyak 3.468 lembar. Kemudian surat suara untuk calon DPD RI sebanyak 2.458 lembar. Dengan kerusakan surat suara paling banyak ditemukan di bagian atas surat suara. Yakni pada bagin kop surat suara. Dengan bentuk kerusakan berupa cetakan yang kurang jelas serta noda tinta di bagian surat suara. Disinggung untuk distribusi surat suara serta logistik lainnya, Fuad mengatakan akan menunggu seluruh logistik lengkap. Terutama untuk surat suaranya. “Masih ada cukup waktu untuk menyiapkan logistik pemilu,” tandasnya. (kir)
RSUD Tripat Rawat Penderita Gizi Buruk Giri Menang (Suara NTB) Balita penderita gizi buruk kembali ditemukan di Lombok Barat (Lobar). Kali ini balita bernama M. Arfan Ghayda Razqa (7 bulan) asal Dusun Pesanggerahan Desa Banyu Urip kecamatan Gerung didiagnosa menderita gizi buruk setelah ditangani di Rumah Sakit Tripat Gerung. Balita ini mengalami penyakit bawaan dan jantung sehingga perlu penanganan intensif. Dirut RSUD Tripat Gerung, drg Arbain Ishak mengakui balita tersebut memang didiagnosa menderita gizi buruk. Untuk penanganan, pihaknya memastikan sesuai SOP. Terkait kepastian balita ini dirujuk, tergantung dari dokter. Kalau penanganan bisa dilakukan di rumah sakit, maka tidak akan dirujuk. “Sepanjang gizi buruk saja kita bisa tangani di sini. Kalau ada kelainan lain, ya perlu dirujuk kalau tak bisa ditangani di sini,” jelas dia. Sesuai dengan diagnose pihak medis, balita ini mengalami beberapa penyakit seperti kwashiorkor (salah satu bentuk gizi buruk) atau busung lapar yang disebabkan oleh kekurangan gizi protein), congenital atau kelainan bawaan (cacat lahir), malformation of heart, unspecified, delayed milestone. Sementara itu, ibu balita itu, Nurul Hidayah mengaku penyakit yang diderita anaknya sejak lahir. Ia sendiri melahirkan normal di Puskesmas Gerung, ketika gempa persisnya tanggal 11 Agustus 2018 lalu. “Awalnya anak saya lahir normal, tapi terkena air ketuban saat lahir,” tuturnya. Semenjak lahir kata dia, balitanya tidak bisa menyusu. Setelah dua hari kembali dari Puskesmas anaknya didiagnosa mengalami penyakit kuning. “Setelah usia beberapa minggu, anak saya katanya kena sakit pada jantung bengkak dan paru-paru,” tambahnya. Sebelumya, ia pernah membawa anaknya ke rumah sakit sebanyak dua kali. Memasuki usia tiga bulan anaknya kembali dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, anaknya tidak memiliki BPJS sehingga saat itu belum bisa dilakukan USG terhadap jantungnya. “Makanya sempat ditunda USG jantungnya,” katanya. Ketika hamil, ia hanya ikut Posyandu kelas hamil. Dia mengeluhkan petugas bidan di daerahnya karena meskipun diketahui anaknya sakit, namun jarang dikontrol. “Sudah diketahui oleh pihak petugas di sana, tapi ndak pernah dikontrol,” jelas dia. Ia sendiri sering mengontrol anaknya ke bidan puskesmas. Saat ini untuk pengobatannya, anaknya tengah didampingi oleh relawan kemanusiaan yayasan Endri Foundation. (her)
nilai A,” jelas dia. Taufiq mengaku kurang puas dengan kinerja OPD, sebab secara keseluruhan perlu menggenjot sektor-sektor yang belum tercapai pada LKPJ akhir masa jabatan Bupati. Sementara itu, wakil ketua DPRD Lobar, H. Sulhan Mukhlis mengatakan penurunan capaian kinerja ini harus menjadi perhatian pimpinan daerah dalam hal ini Bupati. Menurut dia,
dalam pembahasan LKPJ akhir masa jabatan dan akhir tahun 2018 akan dilakukan bersmaan. Saat pembahsan nanti semua OPD akan diminta klarifikasi kenapa tidak mencapai target. Dalam pembahasan permulaan LKPJ Bupati tersebut dihadiri Sekda H.M. Taufiq, Asisten II, Asisten I, Kepala Bappeda dan jajaran OPD terkait. Sedangkan dari pihak DPRD, hadir Wakil Ketua, H. Sulhan Mukhlis, sejumlah anggota dewan. Kehadiran anggota dewan dalam pembahasan ini begitu minim. Sebab dari 45 anggota Dewan hanya ada beberapa saja yang hadir, seperti Hj. Rapiah Musa, Hj. Nur Hidayah dan H. suhaimi serta Indra Jaya Usman. (her)
(Suara NTB/her)
MINIM HADIR – Rapat permulaan eksektutif dan legislatif membahas LKPJ Bupati, tampak rapat ini minim dihadiri anggota di gedung DPRD Lobar, Selasa (26/3).
Pembangunan RTG di Lobar Tersendat Giri Menang (Suara NTB) Pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di Lombok Barat (Lobar) terkendala material atau bahan bangunan limit. Warga kesulitan memperoleh bahan bangunan seperti batubatu, krikil, pasir dan yang lainnya. Akibatnya RTG pun tersendat pembangunannya. Kondisi ini diakui korban gempa di Dusun Batu Kantar Desa Narmada. Herman mengeluh sampai saat ini rumahnya hanya baru bisa berdiri tiang panel dan atapnya, sedangkan dindingnya belum bisa pasang, karena belum ada bata yang tersedia di penjual. ‘’Belum ada batanya, kita sudah menunggu dari beberapa hari yang lalu,’’ kata Herman. Ia tidak sendirian menunggu ketersediaan bata untuk rumahnya, bersama 12 orang anggota pokmas yang lain juga sedang menunggu bata. Ada yang kurang 500 biji lagi, ada kurang seribu, sedangkan dirinya belum datang sama sekali material batanya. Harga material bata merah, juga kini mulai naik. Kalau yang biasanya harganya Rp500 ribu untuk seribu bata, sekarang ada yang jual Rp550 hingga Rp600 ribu. Alasan dari produsen bata, karena saat ini sedang sering hujan, sehingga tidak ada bata yang kering. Untuk keberadaan dana bantuan yang Rp50 juta semuanya sudah masuk 100 persen di rekening pokmas, tinggal menunggu material bata untuk dibeli. ‘’Uangnya sudah masuk semua Rp50 juta, tetapi belum ada bata yangg dibeli,’’ jelasnya. Sementara itu Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat, Lalu Ratnawi mengakui kendala pembangunan rumah korban gempa saat ini yaitu meterial bangunan yang sudah mulai langka, berupa batu, bata, pasir, kerikil, semen dan lainnya. Dari Perkim berusaha bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan berusaha melakukan kerjasama bagaimana
(Suara NTB/her)
TERSENDAT - Pembangunan rumah tahan gempa di Batu Kantar Desa Narmada, Lobar, tersendat akibat terkendala material. agar material bangunan bisa terpenuhi. ‘’Kendala saat ini material bangunan ini limit,” jelas dia. Diakuinya selian material, masalah dana dari pusat juga menjadi kendala. Saat ini ribuan rumah sedang menunggu kelanjutan pembangunan bantuan tahap dua, kare-
Jadup bagi Korban Gempa Tak Jelas Praya (Suara NTB) Sampai saat ini kepastian soal penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) bagi para korban gempa yang rumahnya rusak berat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) belum ada kejelasan. Tak ayal, Pemkab Loteng pun jadi sasaran kritik warga para korban gempa. Walaupun yang menjanjikan sebelumnya adalah pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng, Bq. Sri Hastuti Handayani kepada Suara NTB, Senin (25/3) mengatakan kalau sudah tak terhitung lagi berapa kali warga para korban gempa mempertanyakan soal jadup tersebut. Pihaknya pun hanya bisa memberikan penjelasan kalau kewenangan soal kapan jadup disalurkan itu ada di tangan pemerintah pusat. Pun demikian, pihaknya tetap berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Untuk mempertanyakan kepastian penyaluran jadup tersebut. “Hasil konfirmasi terakhir kita ke pemerintah pusat, jadup pasti akan disalurkan. Tapi soal kapan, itu yang belum jelas,” terangnya. Ia menjelaskan, total ada sekitar 8 ribuan kepala keluarga (KK) yang sudah diajukan oleh Pemkab Loteng sebagai penerima jadup ke pemerintah pusat. Jumlah tersebut sesuai dengan data rumah rusak berat di Loteng.
Pasalnya, penerima jadup hanya warga yang rumahnya rusak berat. Sedangkan yang rumahnya rusak sedang ataupun ringan, tidak diusulkan sebagai penerima jadup. “Jadup ini memang diperuntukkan bagi warga korban gempa yang rumahnya rusak berat. Yakni sebesar Rp 10 ribu per hari per orang,” jelasnya. Tujuannya untuk membantu meringankan beban para korban gempa yang rumahnya rusak berat. Dan, bisa menjadi sumber penghasilan untuk semetara waktu sampai menunggu rumahnya selesai dibangun. Hanya saja, sampai saat ini kejelasan soal jadup belum juga ada. Awalnya dulu pemerintah pusat menjanjikan jadup bakal dicairkan pada pertengahan bulan Desember tahun 2018. Beberapa bulan setelah musibah gempa melanda Pulau Lombok. Namun sampai sekarang jadup yang diharapkan masyarakat tak kunjung turun. “Kita tidak tahu apa penyebab jadup belum turun dari pemerintah pusat. Saat kita konfirmasi, pemerintah pusat menegaskan pasti akan dicairkan. Namun kapan, pusat meminta kita hanya menunggu,” imbuh Sri. Ia pun menegaskan masyarakat dengan Pemkab Loteng dalam hal ini posisinya sama. Yakni sama-sama menunggu kepastian pemerintah pusat. (kir)
na untuk rusak berat, bantuan stimulan diberikan dalam 3 tahapan, tahap pertama Rp25 juta, tahap kedua Rp15 juta dan tahap ketiga Rp10 juta. Akibatnya, kata Ratwani, rumah para korban gempa, yang rumahnya sudah berdiri hanya bisa sampai mendirikan bangunan fisik dan belum bisa sampai
kepada pemasangan atap dan yang lainnya karena harus menunggu penyaluran bantuan yang tahap dua. ‘’Hampir semua rumah yang 13 ribuan lebih sudah berdiri,’’ jelasnya. Saat ini bangunan rumah Risha yang sedang dalam proses membangun sebanyak 500 unit, rumah Riko sebanyak 1.500. (her)
Loteng Fokus Pengembangan Lingkar Kawasan Mandalika Praya (Suara NTB) Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. M. Suhaili FT., mengaku sangat bersyukur dengan keputusan pemerintah pusat yang akan menanggung seluruh anggaran pembangunan jalur tol dari bandara ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Mulai dari proses pembebasan lahan hingga pembangunan fisik jalan. Dengan begitu, Pemkab Loteng bisa fokus untuk mendukung pengembangan fasilitas di lingkar kawasan The Mandalika. “Seperti ketiban durian runtuh, kita tidak pernah menyangka akan hal ini. Jadi kita bisa fokus untuk program pendukung yang lainnya,” ungkap H.M. Suhaili FT., kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (26/3). Menurutnya, rencana gelaran MotoGP di kawasan The Mandalika sangat besar dampaknya. Bukan hanya bagi Loteng saja. Tetapi juga bagi NTB secara lebih luas. Karena selain jalur tol, pemerintah pusat juga akan melakukan revitalisasi pelabuhan Lembar serta perpanjangan run way Lombok International Airport (LIA), untuk mendukung gelaran balap dunia tersebut. “Dan itu semua patut kita syukur bersama. Bahwa memang perhatian pemerintah pusat terhadap
Loteng sangat besar dengan adanya KEK Mandalika ini,” terangnya. Karena tidak dibebankan lagi untuk mendukung pembangunan jalur tol bandara-KEK Mandalika, Pemkab Loteng kini bisa fokus untuk mendukung pembangunan fasilitas di lingkar kawasan. Termasuk mendukung pengembangan kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat di daerah ini. Supaya masyarakat Loteng nantinya bisa benar-benar siap menghadapi kemajuan yang ada. Jangan sampai masyarakat di daerah ini justru hanya jadi penonton di tengah kemajuan, tetapi harus mampu ikut terlibat dalam kemajuan itu sendiri. Tinggal sekarang dukungan masyarakat yang diharapkan. Untuk bagaimana bisa sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Supaya semua rencana yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah bisa berjalan lancar. Karena kalau tidak aman, maka proses pembangunan tidak akan bisa berjalan. “Pemerintah sudah begitu perhatian kepada daerah kita. Sekarang dukungan masyarakat yang dibutuhkan. Bagaimana supaya daerah ini bisa tetap aman dan tentram. Jadi orang juga semakin tertarik untuk datang dan berkunjung ke daerah ini,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini. (kir)
Loteng Belum Siap Terapkan BPNT
(Suara NTB/ist)
GIZI BURUK - M. Arfan Ghayda Razqa (7 bulan), balita penderita gizi buruk saat digendong bibinya di RSU Tripat, Gerung, Lobar, Selasa (26/3).
Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) belum akan beralih dari program beras sejahtera (rastra) ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam waktu dekat ini. Pasalnya, infrastruktur pendukung pelaksanaan program BPNT tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya siap. Sehingga untuk saat ini Loteng masih akan bergantung pada program rastra. “Kita tetap upayakan supaya tahun ini program BPNT bisa diterapkan di Loteng. Tapi tidak dalam waktu dekat
ini. Karena memang masih banyak infrastruktur pendukung yang harus disiapkan,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Loteng, Bq. Sri Hastuti Handayani kepada Suara NTB, Senin (25/3). Salah satunya yang paling utama ialah penyiapan ewarung, selaku penyalur bantuan pangan bagi penerima program. “Jadi nanti di ewarung inilah penerima program bisa mengambil bantuan pangannya. Tidak disalurkan seperti pola penyaluran rastra,” jelasnya. Untuk penentuan e-
warung sendiri, itu jadi kewenangan pihak perbankan yang jadi mitra program. Pihaknya dalam hal ini hanya menyiapkan data sasaran program saja. Data penerimanya pun sesuai dengan penerima program rastra. Karena memang BPNT tersebut merupakan program pengganti rastra. “Kalau program BPNT sudah diterapkan, maka tidak ada lagi bantuan rastra. Karena BPNT ini merupakan program pengganti rastra,” jelasnya. Penerima program BPNT itu nantinya akan memperoleh
kartu khusus yang bisa digunakan untuk mengambil bantuan pangan di e-warung yang telah ditunjuk. Untuk jumlah e-warung sendiri belum ditentukan. Tapi aturannya masing-masing e-warung akan melayani antara 200 sampai 300 penerima program BPNT. Dan, warung mana saja yang akan ditunjuk itu tergantung pihak bank mitra. Kalau Loteng dalam hal ini BRI. Memang kemarin sempat ada tawaran dari para kepala desa bagaimana supaya BUMDes yang ada di semua
desa ditetapkan sebagai ewarung. Tetapi karena terbentur aturan, kemungkinan usulan tersebut tidak bisa penuhi. Karena memang ada kriteria khusus untuk bisa menjadi e-warung. “Yang bisa mungkin BUMDes bisa berkomunikasi dengan e-warung yang ada di desa setempat untuk menjadi suplayer kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Bukan langsung sebagai e-warung. Karena memang ada aturan dan kewenangan untuk penunjukan e-warung ada di pihak bank mitra,” tandasnya. (kir)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Rabu, 27 Maret 2019
Halaman 6
Ribuan Surat Suara DPR RI Rusak Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 1.174 surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI dinyatakan rusak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ribuan surat suara tersebut ditemukan pada hari pertama proses sortir dan pelipatan. “Kami kemarin (Senin) mulai sortir surat suara untuk DPR RI dan menemukan ada ribuan mengalami cacat sehingga kami nyatakan rusak,” kata ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd, Selasa (26/3). (Suara NTB/bug) Bentuk-bentuk cacat surat Denny Saputra suara yang dinyatakan rusak itu bervariasi. Mulai dari surat suara kotor, hasil cetakan kabur, surat suara mengalami sobek sampai ada surat suara yang berlubang. Denny mengatakan, pihaknya tidak mentoleransi setiap surat suara yang mengalami cacat sekecil apapun karena ada ketentuan terkait surat suara yang dapat digunakan pada Pemilu nanti. “Ada yang misalnya noda tinta ukurannya kami tetap anulir karena prinsipnya surat suara itu harus bersih,” cetusnya. Dari beberapa bentuk cacat yang dialami surat suara untuk DPR RI itu. KPU KSB paling banyak menemukan cacat adanya lubang di surat suara. Posisi lubang pada kertas surat suara itu tempatnya berbeda pada tiap lembar kertas. Ada yang tepat di kolom urut calob ada pula yang di kolom nama calon. Denny menyatakan, cacat berupa lubang pada kertas surat suara itu sangat berbahaya jika lolos dari sortiran. Karena posisi lubang pada kertas akan menimbulkan kesan jika surat suara sudah tercoblos. “Kami tidak ingin ada anggapan surat suaranya disabotase. Karena itu murni kesalahan pada saat proses cetak,” katanya. Denny menjamin, cacat yang ditimbulkan karena proses cetak atau hal lainnya tidak akan lolos dari proses sortiran pihaknya. “Kami sudah memberikan pengarahan pada petugas kami. Bahwa setiap bentuk cacat jangan masuk sortiran,” tegasnya. Sementara itu memasuki hari kedua ini, KPU KSB masih menyortir surat suara untuk DPR RI. Denny menargetkan, untuk surat suara calon anggota dewan pusat itu diselesaikan hari ini. “Kalau DPR RI selesai hari ini kita akan lanjut surat suara DPRD kabupaten dan paling terakhir surat suara Pilpres,” pungkasnya. (bug)
Sejumlah Tambak Udang Belum Kantongi Izin Taliwang (Suara NTB) Dinas Kelautan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa Barat, mencatat setidaknya ada puluhan tambak udang yang beroperasi di wilayah setempat. Hanya saja dari banyaknya tambak itu, hanya dua lokasi saja yang memiliki izin. Sisanya belum mengurus izin meski sudah panen. Berdasarkan hasil penelusuran Suara NTB di lapangan, lokasi yang paling banyak terdapat tambak ilegal yakni di Poto Tano. Mulai dari PT BHJ yang saat ini sudah tidak (Suara NTB/ils) lagi memiliki izin lantaran Agusman sudah kadaluwarsa. PT STS yang baru akan beroperasi tapi belum memiliki izin. Selain itu, di lokasi itu ada lagi perusahaan yang baru saja panen, tetapi tidak juga memiliki izin di desa Kiantar. Selain itu, ada juga tambak udang tradisional di Sagena yang juga belum memiliki izin dengan jumlah petak mencapai puluhan. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena akan berdampak pada kerusakan ekosistem laut. Parahnya lagi proses pembuangan limbah sisa pakan juga dibuang begitu saja tanpa ada proses pengendapan sisa pakan. Kepala Dinas Lutkan Sumbawa Barat melalui Kabid Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agusman S.Pt Kepada Suara NTB, Selasa (26/3) tidak manampik banyaknya tambak udang ilegal yang beroperasi di Kecamatan Poto Tano. Perusahaan yang tidak memiliki izin tersebut diketahui sudah ada yang melakukan panen pertama di tahun 2019. Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena akan berbahaya bagi ekosistem laut yang berdampak pada minimnya hasil tangkapan para nelayan. Pihaknya juga sudah pernah melayangkan surat edaran kepada semua pemilik tambang supaya bisa melengkapi izinnya. Tetapi faktanya, justru himbauan tersebut tidak juga memberikan dampak, lantaran hingga saat ini masih minim yang datang ke Dinas untuk mengurus izinnya. “Kami sudah memberikan surat teguran tapi faktanya masih banyak yang belum mengurus izinnya. Makanya dalam waktu dekat ini, kita berencana untuk melakukan sidak ke lokasi tersebut,” ungkapnya. Dikatakannya, sesuai Pergub nomor 18 tahun 2018 terkait masalah daratan sudah menjadi kewenangan Kabupaten. Termasuk pembuangan limbah dan pengambilan air laut yang digunakan oleh perusahaan. Tetapi karena tidak memiliki izin, sehingga pengambilan air dan pembuangannya dilakukan begitu saja. Maka dari itu, pihaknya perlu melakukan sidak agar masalah ini tidak berlarut. Karena jika itu terjadi, maka dampaknya akan sangat luas dan akan merugikan para nelayan. Upaya sidak ini bukan untuk menghambat investasi, tetapi supaya perusahaan peduli akan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan jika hasil limbahnya dibuang begitu saja. “Kita harus sidak mereka supaya tidak berlarut. Bukan berarti dengan sidak kita menghambat investasi, tetapi itu dilakukan agar kerusakan lingkungan tidak terjadi,” tandasnya. (ils)
Bawaslu Sumbawa Siap Terjunkan 1423 Pengawas TPS Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbawa melantik 1423 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), Senin (25/3) dan Selasa (26/3). Mereka siap diterjunkan ke lapangan untuk mengawasi jalannya Pemilu di setiap TPS. Sebagaimana disampaikan Komisioner Bawaslu Sumbawa, Lukman Hakim S.P, M.P, Pengawas TPS ini masing masing mengawasi satu per TPS. Artinya, jumlah pengawas TPS yang dilantik sejumlah TPS yang ada di Sumbawa. “Pengawas TPS ini kita minta bekerja maksimal. Betul betul mengawal dan mengasi proses Pemilu agar berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku,”harapnya. Selain itu, peran aktif TPS dibutuhkan dalam mengawasi praktek money politik, netralitas ASN dan Kepala Desa serta perangkat desa dan lainnya. Apabila ditemukan, segera melapor dan berkoordinasi dengan pengeas sesuai tingkatan. (arn)
(Suara NTB/arn)
DILANTIK - Para Pengawas TPS yang dilantik oleh Bawaslu Sumbawa untuk mengawasi jalannya Pemilu 2019 mendatang.
(Suara NTB/ist)
SOSIALISASI - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, bersama Kepala Bapenda Sumbawa, Pimpinan KPP Pratama, KPPN dan lainnya usai sosialisasi Perbup Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019, Selasa (26/3).
Suara Bapenda Sumbawa
Optimalkan PAD, Sosialisasikan Perbup No. 1 Tahun 2019 Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc membuka sosialisasi Peraturan Bupati (perbup) Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi dan Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 188.64/ 096/Bapenda/2019 tentang optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, Selasa (26/3), di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbawa. Turut hadir pada acara tersebut Kepala BPKAD, Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar, Kepala KPPN Sumbawa Besar, dan sejumlah Kepala Instansi Vertikal. Bupati menyampaikan, dana
perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah jumlahnya relatif memadai. Namun demikian, daerah harus tetap lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Pada 2018 lalu, total PAD Kab. Sumbawa baru mencapai Rp. 143.966.209.095,24 atau 99,14% dari target yang ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan
daerah. Salah satu upayanya, dengan menerbitkan Perbupp Nomor 1 tahun 2019 tentang pendaftaran NPWP cabang/lokasi dan Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 188.64/090/Bapenda/2019 tentang optimalisasi penerimaan pendapatan daerah. Adapun inti dari regulasi ini adalah wajib bagi rekanan/kontraktor, orang pribadi dan badan yang mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Sumbawa, baik itu berasal dari dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Sumbawa, untuk mengajukan NPWP cabang/ lokasi Sumbawa. Hal tersebut menjadi salah satu syarat penandatangan kontrak, pengajuan pembayaran termin. Adapun unit-
unit yang akan bertanggung jawab mengawal NPWP lokal adalah ULP Pokja, PPK, PPTK, bendahara pengeluaran, dan BPKAD. Bupati minta kepada seluruh peserta sosialisasi agar memanfaatkan momen pertemuan ini untuk dapat menggali sebanyak-banyaknya informasi mengenai Perbup Nomor 1 Tahun 2019 sehingga nantinya implementasi Perbup tersebut dapat berjalan seperti diharapkan. Sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa Drs. H. Hasan Basri, MM melaporkan, tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk memberikan informasi yang lengkap, valid dan terkini
kepada seluruh stakeholder (pemangku kepentingan), terkait Perbup nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Edaran Bupati Sumbawa nomor 188.64/090/Bapenda/ 2019. Memperjelas secara detail peran dan fungsi semua pihak terkait, memastikan pelaksanaan Perbup dan Surat Edaran berjalan efektif. Serta menyatukan pola fikir dalam kepatuhan implementasi Perbup dan Surat Edaran. Adapun jumlah peserta kurang lebih 350 orang yang berasal dari BPKAD, KPP Pratama, Pimpinan OPD, PPK dan Bendahara Pengeluaran, Camat, Kades, Lurah, Unit Kerja Vertikal (pusat dan provinsi). (arn/*)
Target Sergab Triwulan Pertama Terancam Tak Tercapai Taliwang (Suara NTB) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat, masih pesimis target serapan gabah (Sergab) di triwulan pertama sebesar 6. 348 ton tercapai. Hal tersebut tentu sangat beralasan, karena sampai dengan saat ini Bulog dianggap belum maksimal melakukan penyerapan gabah di petani. Kepala DKP, Ir. H. Alimin M. Si kepada Koran ini, Selasa (26/ 3) mengatakan, memang untuk bisa mengajar target tersebut masih cukup berat, karena Bulog dianggap masih setengah hati melakukan penyerapan gabah petani. Padahal penyerapan gabah tersebut dianggap sangat penting, untuk bisa men-
jaga stok pangan. Bukan hanya di daerah penghasil saja, tapi upaya itu juga dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan beras di daerah lainnya. Jika target di triwulan tidak bisa tercapai, maka akan berdampak pada pasokan pangan beras ke luar daerah. Apalagi yang terserap hingga saat ini
baru sekitar 20 persen saja, sementara sisanya masih belum bisa dilakukan. “Kita diberikan jatah untuk menyerap sekitar 20 persen dari estimasi produksi triwulan pertama sekitar 31. 358 ton. Makanya kita minta agar Bulog bisa segera karena beberapa lokasi juga sudah ada yang
mulai panen,” ungkapnya. Dikatakannya, saat ini tercatat sudah ada sekitar 3.500 hektar lahan yang sudah mulai panen tersebar di Brang Rea dan Brang Ene dengan estimasi produksi mencapai angka 4.000 ton. Untuk itu, pihaknya meminta supaya Bulog bisa mulai menyerap gabah ini mulai dari KSB. Sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai, karena waktunya juga masih ada. Hanya saja berdasarkan hasil laporan penyuluh di lapangan, Bulog masih belum bisa menyerap karena harganya masih ting-
gi. Bahkan harga yang ada saat ini berada di angka Rp3.800 hingga Rp4.000 perkilogram. Sedangkan Bulog hanya mampu menyerap jika harganya berada dibawah HPP Rp3.700 perkilogram. Makanya Bulog diminta segera turun sebelum petani ini menjual gabah mereke ke pelele yang bukan mitra bulog. “Sudah ada petani kita yang panen, maka kita minta agar Bulog segera melakukan Sergab tidak perlu menunggu lama. Sehingga apa yang menjadi target sergab kita bisa tercapai,” tandasnya. (ils)
Validitas Data PMKS Diperlukan
(Suara NTB/ils)
KLARIFIKASI - Nampak tim Saber Pungli KSB ketika melakukan klarifikasi terkait adanya dugaan Pungli di penerbitan sertifikat di Kelurahan Telaga Bertong.
Masih Ditemukan, Dugaan Pungli Pembuatan Sertifikat Taliwang (Suara NTB) -
Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Sumbawa Barat, masih mendapatkan laporan terkait adanya pemungutan sejumlah uang di proses penerbitan sertifikat. Terkait dengan adanya praktik tersebut, pihaknya langsung turun ke Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang yang diduga melakukan pemungutan. Ketua Satgas Saber Pungli, Kompol Teuku Ardiansyah SH, kepada Suara NTB, Selasa (26/ 3) mengatakan, hasil laporan dari masyarakat ada indikasi pungutan yang dilakukan di proses pembuatan sertifikat. Bahkan untuk besaran jumlahnya ditaksir mencapai angka Rp300 ribu per sertifikat yang dikeluarkan. Mendapatkan laporan itu tim langsung turun lapangan untuk
memastikan terkait adanya pungutan. Hanya saja berdasarkan hasil dari klarifikasi dengan lurahnya, besaran biaya tersebut sudah disepakati dan tidak ada yang keberatan. Atas dasar inilah pihak terkait berani memungut uang yang dimaksud. “Memang kita mendapatkan laporan terkaik adanya pungutan untuk bisa mendapatkan sertifikat. Tapi setelah kita klarifikasi ternyata sudah ada kesepakatan, sehingga kita tidak bisa memproses kasus itu,” ungkapnya. Dikatakannya, pungutan sebesar Rp 300 ribu memang, sudah menjadi standar untuk penerbitan sertifikat. Makanya sosialisasi harus dilakukan, sehingga tidak muncul lagi laporan dari masyarakat terkait pungutan di penerbitan sertifikat.
Tidak hanya di Kelurahan Tebet saja, tim Saber juga melakukan sosialisasi di SD yang ada di Kecamatan Taliwang. Hal tersebut dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat terkait adanya pungutan di pengadaan buku bacaan. Kendati sudah banyak laporan, tetapi setelah dilakukan klarifikasi sudah dilakukan kesepakatan. Sehingga tidak menjadi kasus, meskipun demikian pihaknya tetap akan melakukan sosialisasi agar tidak terjadi Pungli. “Kalau laporan terkait Pungli sudah banyak diterima oleh tim. Tapi setelah kita cek sudah kesepakatan terkait pungutan yang dilakukan. Meskipun demikian kami tetap menghimbau supaya tidak ada praktik Pungli yang terjadi di KSB,” tandasnya. (ils)
Sumbawa Besar (Suara NTB) Validitas data PMKS sangat mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa yang berada pada angka 14,08% di Tahun 2018. Meski angka tersebut di bawah tingkat kemiskinan Provinsi NTB yakni sebesar 14,75%, namun belum mampu memenuhi target RPJMD penurunan angka kemiskinan Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 sebesar 10,73%. Hal itu disampaikan Bupati Sumbawa melalui Asisten Administrasi Umum Sekda Sumbawa, H. Sudirman Malik S.Pd, pada Bimbingan teknis pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi petugas pendata tingkat Desa/ Kelurahan, Selasa (26/3) di kantor Bupati. Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi penduduk miskin dan rentan miskin merupakan salah satu agenda utama pemerintah. Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program perlindungan sosial berskala nasional, yang menyasar 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti program beras sejahtera, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) danProgram Indonesia Sehat yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sejalan dengan hal tersebut, untuk memastikan bahwa program-program ini tepat sasaran, maka diperlukan data yang sudah tervalidasi melalui mekanisme verifikasi dan validasi data terpadu PMKS. Masalah kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak, merupakan hal yang mendesak dan memerlukan lang-
kah-langkah penanganan serta pendekatan yang sistematik dan terpadu. Oleh karena itu, peran Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, termasuk para tenaga pendamping, tenaga PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), mempunyai kontribusi besar dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, baik program pemerintah pusat maupun program pemerintah daerah. Bupati berharap, data yang ada sesuai dengan kondisi riil di masyarakat, sehingga penanggulangan permasalahan PMKS melalui berbagai program, bantuan maupun hibah benar-benar tepat sasaran bagi para PMKS yang memang berhak menerimanya. Serta dapat diperoleh database PMKS guna mendukung kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Kemudian menyatukan langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat miskin/ rentan dengan fokus program dan tepat sasaran. Sehingga mampu memperkuat hubungan dan jejaring kerja antara pusat dan daerah, melalui pemanfaatan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan target penurunan angka kemiskinan 2 % setiap tahun. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Ir. A. Yani melaporkan tujuan dilaksanakannya Bimtek untuk menyatukan pemahaman tentang PMKS dan PSKS serta adanya dukungan dari semua desa tentang pemutakhiran data PMKS dan PSKS. Pengelolaan data digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terkait rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. (arn)
SUARA PULAU SUMBAWA
SUARA NTB Rabu, 27 Maret 2019
SKB Tiga Menteri Harus Segera Ditindaklanjuti Kota Bima (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih SH meminta Kepala Daerah agar segera menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang pemecatan ASN yang pernah terlibat korupsi. “SKB tiga Menteri harus segera ditindaklanjuti. Harus diproses segera oleh Kepala Daerah,” katanya kepada Suara NTB, Selasa (26/3). Menurut Duta PAN ini, SKB yang dikeluarkan tiga Menteri tersebut merupakan dasar hukum atau regulasi (Suara NTB/uki) yang cukup jelas bagi pihak Syamsurih berwenang di daerah untuk mengeluarkan keputusan. “SKB yang dikeluarkan, konsekuensinya harus sesegera mungkin ditindaklanjuti,” katanya. Syamsurih berharap tahapan judicial review SKB yang saat ini masih di meja MK tidak dijadikan alasan, karena tahapan tersebut merupakan proses hukum yang masih dan sedang berjalan. “Lagipula Walikota memiliki staf hukum untuk menelaah dan menganalisa bagaimana sisi hukum SKB ini,” katanya. Seperti diberitakan sebelumnya nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) eks narapidana Tipikor ruang lingkup Pemerintah Kota Bima kini ada di tangan Kepala Daerah. Pasalnya Pemerintah Pusat memberikan waktu hingga 30 April mendatang untuk melakukan pemecatan. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. H. Supratman M.AP, surat batas waktu telah diterima, kini sejumlah ASN di Kota Bima eks napi Tipikor masih menunggu keputusan dari Kepala Daerah. “Masih kita tunggu saat ini. Tapi sebelumnya kita sudah menghentikan gaji dan insentif lainnya,” katanya kepada Suara NTB, belum lama ini. Diakuinya, tercatat ada tujuh ASN yang diajukan untuk dipecat, namun empat orang diantaranya sudah terlebih dahulu diberhentikan gajinya sejak Januari 2019 kemarin. Sayangnya Supratman enggan menyebutkan inisial ASN tersebut. “Nanti setelah resmi saja baru dibeberkan,” katanya. Ia mengaku, tidak ada kendala dalam hal pemecatan ASN yang pernah divonis tetap terlibat korupsi. Jika mengacu pada UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, bahkan bisa dilakukan pemecatan secara tidak hormat. “Tidak mengenal lama hukuman. Jika terbukti dan divonis hakim Pengadilan karena terlibat korupsi bisa langsung dipecat,” katanya. Kata dia, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang pemecatan ASN tersandung koruptor, justru memperkuat kewenangan Kepala Daerah. “SKB ini justru memperkuat. Pengecualiannya adalah ASN yang melakukan tindakan pidana umum, namun waktunya hanya diatas dua tahun baru bisa dipecat,” katanya. (uki)
Halaman 7
PDAM Upayakan Pemutihan Denda dan Tunggakan Dompu (Suara NTB) – Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Dompu, Agus Supandi, SE, merespon positif tuntutan pemutihan denda dan tunggakan oleh puluhan warga Dusun Selaparang beberapa waktu lalu. Ia berencana segera meminta rekomendasi BPKP untuk diusulkan ke Bupati. Namun demikian, teknisnya akan dilakukan pemilahan terlebih dahulu. Untuk diratakan total pemutihan se Dusun Selaparang, menurut dia, bisa-bisa saja diupayakan. Tetapi keputusan akhirnya tetap ada di pemangku kebijakan. “Pemutihan semua bisa-bisa saja tergantung pemerintah daerah. Karena pemilik perusahaan kan pemerintah,” kata dia kepada Suara NTB di sela meng-
hadiri Musrembang di Aula Pendopo, Selasa (26/3). Terhadap mereka yang akan dibebaskan dari denda dan tunggakan pembayaran itu, PDAM akan menghentikan terlebih dahulu proses penagihannya. Sehingga tidak menambah beban piutang di buku rekening. Kalaupun direkomendasi-
kan BPKP, Agus Supandi menegaskan, pemutihan tidak bisa dilakukan untuk satu wilayah saja. Butuh beberapa wilayah dengan memilah pelanggan yang betul-betul tidak pernah mendapat pasokan air bertahun-tahun seperti di Selaparang. Secara umum, upaya tersebut memang akan merugikan
PDAM selaku operator. Namun mau tidak mau piutang yang tidak tertagih harus tetap diputihkan. “Kalau tidak diputihkan piutang yang tidak tertagih ya akan menjadi utang PDAM nantinya,” kata dia. Sementara, tuntutan pemerataan pembayaran yang juga menjadi salah satu harapan warga diakuinya sulit direalisasikan. Karena beban pemakaian pelangan yang satu dengan lainnya sudah pasti berbeda. Dan ketika itu diberlakukan tidak ada gunanya incometer air dipasang pihaknya.
Dari total 8000 lebih pelanggan PDAM, tercatat sekitar 300 pelanggan di Dusun Selaparang. Namun menurut Agus Supandi, hanya di RT02 yang tidak pernah mendapat pasokan air selama bertahuntahun. Sedangkan wilayah lain bisa dilayani sesuai kemampuan pasokan air PDAM. “Di Selaparang tetap kita lakukan pencatatan cuma di RT02 itu karena tidak pernah ada air sama sekali makanya petugas tidak turun kesana. Kalau pemerataan itu kita sulit karena pembayaran itu kan tergantung pemakaian,” pungkasnya. (jun)
Pasokan Listrik dan Internet Diharapkan Stabil Kota Bima (Suara NTB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc., Ph. D, memonitoring hari pertama pelaksaanan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), tingkat SMK di Kota Bima, Senin (25/3). Selama UNBK, diharapkan pasokan listrik dan internet tetap stabil. Sekolah yang dimonitoring antara lain, SMKN 3 Kota Bima, SMKN 1, SMKN 2 serta SMK lainnya. Selain mengecek sarana dan prasarana UNBK, kehadiran Sekda juga memberikan motivasi langsung kepada para peserta UNBK 2019. “Semoga ujian bisa berjalan lancar, tidak ada kendala dan hambatan,” harapnya. Kepala UPT Dikmen Bima, Sanusin, M.Pd, mengatakan pelaksanaan UNBK tingkat SMK dijadwalkan mulai Senin (25/3) hingga Kamis (28/3) mendatang. Sementara tingkat SMA dijadwalkan pada awal Bulan April. “Untuk hari pertama pelaksanan UNBK tingkat SMK di Kota Bima, Alhamdulillah berjalan dengan lancar,” katanya. Ia optimis pelaksanaan UNBK akan berjalan lancar hingga hari terakhir, karena dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Mulai dari ketersediaan, laptop, komputer, jaringan internet hingga pasokan listrik. “Yang menjadi perhatian kami selama UNBK ini, yakni ketersedian jaringan internet dan pasokan listrik. Namun sejauh ini belum tidak ada hambatan,” katanya. Sementara Kepala SMKN 3 Kota Bima, Jainudin M.Pd mengaku kehadiran Sekda NTB dalam melakukan monitoring UNBK di Sekolah yang dipimpinnya, cukup memberikan energi positif bagi siswa dan pihak guru. “Kehadiran Sekda NTB kemarin, kita dan para siswa diberikan motivasi dan semangat,” katanya, Selasa (27/3). Dia mengakui, hari pertama UNBK yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia diwarnai pemadaman listrik selama dua kali. Kondisi tersebut cukup mengganggu konsentrasi peserta UNBK. Padahal dua hari sebelum UNBK, pihaknya bersurat ke PLN dan Telkom. “Namun hari kedua dengan mata pelajaran Matematika berjalan lancar dan tidak ada pemadaman. Kami berharap ujian hari ketiga, bahasa Inggris dan ke empat mata pelajaran Teori Kejuruan juga bisa berjalan lancar,” katanya. Jainudin mengatakan peserta UNBK di SMKN 3 tercatat ada sebanyak 245 orang. Mereka menggunakan tiga ruangan komputer dengan tiga sesion. Satu sesion berjumlah 86 orang. Selain itu ditambahkan setelah UNBK, peserta akan mengikuti USBN. Rencananya USBN akan digelar pada tanggal 1 hingga 9 April. Kemudian dilanjutkan UKK pada tanggal 22 hingga 27 April. “Setelah itu tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Rencananya pengumuman pada awal Mei 2019. Target kelulusan 100 persen sama sepetrti tahun lalu,” pungkasnya. (uki)
(Suara NTB/Uki)
MONITORING - Sekda NTB, Rosiady H. Sayuti saat monitoring UNBK di SMKN 3 Kota Bima, Senin (25/3).
(Suara NTB/Uki)
LOGISTIK - Petugas di KPU Kota Bima tengah menata logistik kebutuhan Pemilu 2019 di gudang penyimpangan kantor KPU Kota Bima, Selasa (26/3).
Surat Suara DPRD Provinsi Tiba di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima telah menerima surat suara DPRD Provinsi NTB. Ada sebanyak 220 box yang diterima, masing-masing 1 box berisi 500 lembar surat suara. Komisioner KPU Kota Bima, Yeti Safriati S.Sos mengungkapkan surat suara
DPRD Provinsi tersebut diterima pada Selasa (26/3) pagi. Saat ini kata dia, ratusan box itu disimpan di gudang logistik kantor KPU setempat. “Yang tiba tadi pagi surat suara DPRD Provinsi, jumlahnya ada 220 box. Sementara surat suara DPRD Kota Bima lagi dalam perjalanan,” katanya. Sebelum menerima surat
suara DPRD Provinsi, Yeti mengaku pihaknya terlebih dahulu menerima logistik lain, berupa surat suara Capres dan Cawapres, DPR RI hingga DPD, beberapa waktu lalu. “Bahkan surat suara yang sudah diterima ini telah selesai disortir dan dilipat dengan melibatkan warga sekitar,” katanya. Ia mengatakan, berdasarkan
Kasus Bunuh Diri, Peran Orang Tua Perlu Dimaksimalkan Dompu (Suara NTB) – Tiga bulan terakhir kasus bunuh diri pelajar di Kecamatan Huu menjadi sorotan banyak pihak. Tidak terkecuali Forum Anak Dompu (FAD). Pendekatan 3M (Memahami, Memotivasi, Merangkul) kelompok resiko dinilai efektif menekan persoalan krusial ini. Ketua FAD, Nurauhan Rahmad kepada Suara NTB, Selasa (26/3) kemarin mengaku, prihatin melihat tingginya kasus bunuh diri yang menimpa rekan sesama pelajarnya itu. Jeratan ekonomi keluarga, kurangnya kasih sayang serta dasar agama yang minim disinyalir pemicu utama. Untuk itu, ia mendorong semua elemen masyarakat mulai melakukan pendekatan 3M pada kelompok beresiko. “Harus dilakukan oleh semua elemen sekarang yaitu pendekatan 3M. Ini sangat penting untuk mengetahui apa saja potensi atau prilaku menyimpang yang membuat anak ini bunuh diri,” ungkapnya. Pendekatan 3M tidak saja ditekankan pada pihak terkait, tetapi lebih khusus bagi para pelajar itu sendiri. Misalnya, saat menjumpai rekan sebaya menunjukan perubahan sikap
(Suara NTB/jun)
Nurauhan Rahmad dari hari biasa mestinya langsung diajak berdialog untuk memahami keadaannya. Tentu dengan tetap menjaga privasi yang dirahasiakan. Kemudian diimbangi motivasi agar mereka bangkit dari keterpurukan serta merangkulnya untuk bersama-sama mengatasi persoalan yang tengah dihadapi. Jika pendekatan ini bisa diwujudkan, menurut pelajar Kelas XI SMAN 1 Dompu itu semua permasalahan yang dihadapi anak tidak akan bera-
khir bunuh diri. “3M akan bisa berjalan jika diterapkan oleh semua elemen, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi yang ada di Dompu,” jelasnya. Yuan sapaan akrab Nurauhan Rahmad menambahkan, pasca ditemukannya banyak kasus bunuh diri pelajar do daerah wisata itu pihaknya sudah bertemu langsung dengan beberapa keluarga korban. Diketahui bahwa mereka yang mengambil jalan pintas dengan meneguk racun serangga ini tergolong anak yang berkeinginan tinggi, terlibat pergaulan bebas serta kurang mendapat kasih sayang orang tua. Contoh kecil, kasus bunuh diri lantaran tidak mampu dipenuhinya keinginan sang anak oleh orang tua baru-baru ini. Dalam kasus ini, menurut dia, anak tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Tetapi sikap orang tua yang tidak mampu memberi pemahaman dengan baik pada anak terkai kondisi ekonominya juga bermasalah. “Terjadi kesalahan orang tua juga disini, seharusnya orang tua merangkul anaknya meberitahu secara baik keadaan ekonominya. Pasti anak manapun mengerti jika diberitahu baikbaik,” pungkasnya. (jun)
DPPKB Bongkar Paksa Penyegelan Gudang Obat Dompu (Suara NTB) – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, Skm, MPPM menegaskan, akan membongkar paksa penyegelan gudang penyimpanan alat dan obat oleh penyedia barang dan jasa konstruksi baja ringan. Pasalnya, penyegelan itu telah menghambat kerja pegawainya dua hari terakhir. Proses hukum terancam ditempuh ketika ditemukan perlawanan. Pembokaran paksa ini terpaksa diambil menyusul
sudah tidak ada urusan DPPKB dalam kasus tersebut. Karena proyek senilai Rp339 juta itu telah lunas dibayar pada Erwin selaku kontraktor. Menyangkut piutang pada Muhtar sebagai penyedia barang dan jasa kontruksi baja ringan merupakan tanggung jawab penuh kontraktor. “Hak kami untuk bongkar itu karena memang tidak ada kaitannya dengan kami. Kami selaku yang punya barang sudah membayar pada Erwin sebagai kontraktor,” kata dia menjawab Suara NTB via tele-
fon, Selasa (26/3). Selain alasan tidak lagi berurusan dengan dua pihak yang tengah bersitegang itu. DPPKB juga mempertimbangkan pelayanan di masyarakat. Apalagi alat dan obat yang tersimpan di gundang tiap hari dibutuhkan oleh jajarannya di delapan kecamatan. Aksi penyedia barang dan jasa konstruksi ini, menurut Gatot Gunawan, sudah mengarah pada pelanggaran hukum karena sama halnya menyita aset negara atau daerah. “Cuma memang kami menempuh kekeluargaan dulu
bagaimana mendamaikan kedua pihak ini. Itu yang kami utamakan,” ujarnya. Diungkapkan Gatot Gunawan, kontraktor proyek pembangunan gudang penyimpanan alat dan obat kontrasepsi senilai Rp339 juta itu yakni Erwin. Dalam pelaksanaannya ia tidak memakai CV pribadi, tetapi meminjam CV milik Subadri di Kelurahan Kandai II. Sementara penyedia barang dan jasa kontruksi mulai dari plafon, atap hingga rangka baja ringan yakni Muhtar asal Tolo Desa Bara. Sampai kemudian muncul
aksi penyegelan oleh Muhtar dikarenakan pihak kontraktor melanggar perjanjian. Yaitu tidak membayar piutang atas pengambilan bahan bangunan sebesar Rp74 juta. “Sebelumnya kan sudah ada mediasi, malah ada peryataan dan sebagainya dari kontraktor itu. Cuma melewati makanya penyedia barang ngambil tindakan ini. Hari ini rencana akan dimediasi lagi cuma kontraktor tidak bisa dihubungi. Yang pasti itu akan kita bongkar karena ndak hak yang punya barang itu,” tegasnya. (jun)
Standar Opeorasional Prosedur (SOP) pihaknya tidak akan menerima logistik Pemilu 2019 pada malam hari atau tepatnya lebih dari pukul 18.00 wita. “Kalau sebelum waktu itu (18.00 wita) bisa, meski selesai bongkar muat malam. Hal ini sesuai dengan SOP KPU,” katanya. Yeti mengatakan, logistik Pemilu 2019 akan disimpan
semua ke dalam gudang kantor KPU setempat. Untuk memastikan surat suara aman, aparat kepolisian dan Bawaslu tetap disiagakan sampai distribusikan ke PPK hingga TPS nanti. “Logistik Pemilu ini akan mulai didistribusikan H-1 di 471 TPS yang tersebar di 38 Kecamatan di Kota Bima,” pungkasnya. (uki)
Bupati Ingatkan Tidak Asal Buat Perencanaan Daerah Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengingatkan forums musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tidak asal. Dalam merumuskan rencana kerja harus masuk akal, bisa dilaksanakan, dievaluasi dan bisa dinikmati hasilnya. Buruknya perencanaan daerah menjadi salah satu penyebab anjloknya nilai Sakipi dan Lakip Pemerintah Kabupaten Dompu dari tahun ke tahun. Padahal Kabupaten Dompu berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 12,40 persen di NTB dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus. “Kenapa seperti itu? Saya baru pagi ini mengetahui jawabannya. Jadi yang dinilai Sakip dan Lakip itu, 85 persen diusunr perencanaan. Jadi hasil akhirnya tersisa kemiskinan itu hanya 15 persen dari keseluruhan dari kinerja pemerintah,” kata H. Bambang M. Yasin pada pembukaan Musrenbang Kabupaten Dompu, Selasa (26/3). Mulai tahun 2019 ini, Pemda Kabupaten Dompu mulai menerapkan aplikasi perencanaan daerah dan menjadi satu – satunya di NTB. Dengan penggunaan Simda ini, perencanaan akan mendapat nilai terbaik (Sakip dan Lakip) tahun 2020. “Kalau juara satu penurunan angka kemiskinan, nilai Sakip dan Lakipnya juga (juara),” ungkapnya. Buruknya nilai Sakip dan Lakip Kabupaten Dompu selama ini, dikatakan H. Bambang, karena ada yang tidak nyambung antara hasil yang
dicapai dan proses. “Jadi hasil dari Musrenbang ini, diaploud di semua HP pejabat Pemda, ke seluruh anggota masyarakat supaya masyarakat tau Pemda Dompu bikin apa tahun 2020 – 2021 nanti dan seterusnya. Jadi tidak ada dusta diantara kita,” harapnya. Hasil Musrenbang harus menjadi rujukan program pembangunan daerah kedepan dan tidak boleh ada usulan lain yang masuk di luar jalur dan diputuskan dalam proses Musrenbang. Tinggal seberapa kuat konsistensi terhadap hasil Musrenbang saat pembahasan APBD dilakukan. “Nanti orang Bappeda begitu APBD dibahas, harus siap double cover. Diserang dari manapun usulan itu, tidak ada. Usulan itu sudah dibahas bulan Maret – April (melalui Musrenbang). Saya sampaikan ini, ini untuk kebaikan kita semua,” katanya. H. Bambang juga mengingatkan, dalam merencanakan sesuatu harus tuntas dengan 4 kriteria perencanaan. Memasuki tahun keempat RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Bappeda melalui Litbangnya harus memiliki detail data yang jelas dalam perencanaan. Seperti kemiskinan Dompu yang tinggal 12 persen. “Kita semua tahu, menurunkan secara detail itu sangat susah, sangat berat. Karena sekarang menggeser kerak – kerak kemiskinan itu. Harusnya tahun 2020 – 2021 ini, kita harus memiliki rencana detail tentang ini,” katanya. (ula)
SUARA NTB Rabu, 27 Maret 2019
Parpol Diduga Lalai Pertanggungjawabkan Dana Bantuan Mataram (Suara NTB) Bantuan partai politik parpol (Banpol) senilai Rp 2,9 miliar yang jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), muncul akibat kelalaian pengurus partai. Terdapat kejanggalan antara penggunaan anggaran dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diserahkan, sehingga cenderung melanggar aturan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bertanggungjawab memastikan agar SPJ lengkap. Sesuai audit BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), (Suara NTB/ars) beberapa catatan temuan. H. Lalu Syafi’i “Karena memang pengurus partai cenderung lalai dalam pertanggungjawaban. Makanya kita sampaikan ke teman teman pengurus partai, ini kan uang negara, uang daerah. Ya ada aturan dalam penggunaannya. Kalau tidak sesuai, ya jadi temuan,” kata Kepala Bakesbangpol Provinsi NTB, H. Lalu Syafi’i kepada Suara NTB di ruangannya, Selasa (26/3). Dalam dua tahun terakhir, bantuan parpol terus jadi temuan. Untungnya, tahun 2017 sudah clear, sehingga dana Rp2,9 miliar tahun 2018 dicairkan. Namun catatan catatan auditor itu kembali mewarnai penggunaan anggaran bantuan parpol. Persoalannya, kata Lalu Syafi’i, masih seputar hal sama, pelanggaran pedoman peraturan gubernur (pergub) tentang satuan harga penggunaan anggaran daerah. Diurainya, seperti kelalaian partai pada porsi penggunaan anggaran yang seharusnya 60 persen untuk pembinaan konstituen dan selebihnya untuk operasional. Tapi yang terjadi sebaliknya. “Yang kita tangkap, 60 persen untuk pembinaan dan pelatihan kader justru cenderung dilanggar. Kadang dipakai untuk kebutuhan lain lain,” katanya memberi catatan. Temuan kedua, jumlah pengeluaran atau belanja tidak sesuai aturan. Ditemukan kelebihan volume pembayaran dan kekurangan bayar pada item yang lain. “Misalnya, kalau ada acara, dia (partai) tidak boleh membayar melebihi Pergub,” ungkapnya. Dalam Pergub sebenarnya sudah diatur detail soal nominal pembayaran dalam satu kegiatan. Dicontohkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadis Dikpora) Provinsi NTB ini, dalam sebuah kegiatan pelatihan, honor peserta dan pemateri sudah diatur sesuai jabatan dan kapasitasnya. Kepada peserta, nilai transport juga diatur. “Kalau honor pemateri yang eselonnya sekian, nilainya beda dengan pemateri yang pakar tertentu. Tapi bayarnya kadang lebih. Kalau transport Rp100.000 ya dibayar segitu. Tapi ada yang diberikan Rp150.000, ini jadi temuannya,” papar dia. Dalam catatannya, semua parpol tidak ada yang luput dari temuan BPK tersebut. Ada 11 parpol yang memperoleh kursi, sudah diberikan pembinaan dan diminta menindaklanjuti temuan auditor negara. Syafi’i berharap semua pengurus parpol berbesar hati untuk membereskan SPJ sesuai catatan diberikan BPK. Karena nilai yang diberikan relatif besar, antara Rp 200 juta hingga Rp 450 juta. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah tahun berikutnya, tergantung dari perolehan suara kursi di dewan. Ia menyindir, kelalaian partai soal SPJ ini memang kebiasaan lama yang masih saja terjadi. Namun tahun berikutnya diharapkan tidak terulang, karena akan menentukan pencairan. Sebab dasar pencairan berikutnya adalah indikator penyelesaian temuan BPK. “Audit selesai, baru bisa dicairkan,” tandasnya. (ars)
Cegah Korupsi, Inspektorat Audit Kinerja OPD Mataram (Suara NTB) Inspektorat Provinsi NTB memperkuat kebijakan pencegahan penyimpangan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui audit kinerja. Pola baru ini, mengidentifikasi masalah sejak dari hulu, kemudian dilakukan perbaikan pada kebijakan keliru yang jadi temuan. Memperkuat kapasitas untuk audit kinerja itu, Inspektorat Provinsi NTB melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB untuk memberikan bimbingan kepada jajarannya. Menurut Inspektur (Suara NTB/ars) Provinsi NTB Ibnu Salim, Ibnu Salim SH., M.Si, audit kinerja adalah Early Warning System (EWS) bagi OPD dalam rangka pencegahan kerugian daerah atau bentuk penyimpangan administratif lainnya. Jika audit kinerja berjalan dengan efektif, maka tidak ada lagi temuan kerugian negara atau kerugian daerah yang harus dikembalikan OPD. Tidak ada lagi pejabat OPD yang berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Audit kinerja memang tergolong baru. Tidak populer seperti audit keuangan atau investigasi. Tapi harus dimulai pihaknya, sebab konsep ini secara nasional diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP. Seluruh OPD di Provinsi NTB disarankan untuk terbuka dengan proses audit dimaksud. Dalam prosesnya nanti, akan ada upaya pemetaan manajemen risiko. Tiap OPD yang berpotensi dengan risiko akan dilakukan mapping kemudian diagnosa persoalan, baik berkaitan dengan manajemen keuangan maupun pelayanan. Seperti pada OPD kepariwisataan, pelayanan kesehatan dan infrastruktur, akan jadi prioritas. OPD itu akan dikawal dalam audit kinerja untuk diukur sejauhmana kepatuhan pada aturan pengelolaan pemerintahan. Jika ada temuan, kata Ibnu Salim, maka akan diberikan rekomendasi perbaikan selama 60 hari. Sama dengan tenggat audit keuangan. Tapi untuk audit kinerja, diperkirakannya akan membutuhkan penyelesaian lebih lama, sebab berkaitan dengan kebijakan. Contohnya, jika rekomendasi berkaitan dengan penambahan fasilitas, pembuatan klausul aturan, berkonsekwensi anggaran, maka butuh waktu lama. “Kalau yang tadinya kinerja masih manual, kita dorong dalam rekomendasi menggunakan IT (information technology), kita berikan waktu untuk menambah perangkat IT itu,” tandasnya. Hal sama berlaku ketika ada penambahan unit, atau perangkat organisasi lainnya dalam satu OPD, direkomendasikan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan. (ars)
POLHUKAM
Halaman 8
Pengawas TPS Jangan Lembek Tindak Pelanggaran Mataram (Suara NTB) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diangkat Bawaslu, ditekan harus berani menindak pelanggaran yang terjadi pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS. Pasalnya potensi pelanggaran terjadi di TPS diprediksi cukup rawan. Karena itu, pengawas TPS dituntut untuk memiliki kecakapan dalam melakukan tugas pengawasan. Ia harus memiliki pemahaman yang cukup terkait teknis pemil. Sehingga segala upaya kecurangan dan pelanggaran yang bertentangan dengan aturan main, harus mampu diatasi oleh pengawas TPS. Komisioner Bawaslu NTB divisi SDM, Itratif, kepada Suara NTB, Selasa (26/3) menyampaikan bahwa tugas pengawas TPS sangat vital. Mereka merupakan ujung tombak Bawaslu untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019
berjalan sesuai dengan koridor aturan main. Karena itu, Bawaslu akan membekali pengawas TPS dengan pengetahuan kepemiluan dan pengawasan. “Karena itu kita instruksikan Bintek pengawasa TPS itu langsung diberikan oleh komisioner Bawaslu di kabupaten/ kota. Karena mereka adalah ujung tombak kami, yang mengemban tugasnya sangat vital dalam pengawasan pemilu ini. Jika terjadi pelanggaran, mereka harus berani dan tegas menindak,” ujar Itratif. Dijelaskan Itratif, pengawas TPS tidak saja bertugas pada hari H pemungutan dan penghitungan suara. Namun penga-
was TPS mulai bekerja dari H7 pemilihan. Pertama yakni mengawasi proses distribusi surat panggilan memilih yakni formulir C6. Pengawas TPS harus memastikan apakah C6 tersebut sudah sampai pada pemilih atau tidak. “Pengawas TPS harus mengecek berapa yang tidak terdistribusi. Karena kami harus memastikan C6 itu tidak digunakan oleh orang lain,” katanya. Selanjutnya, pengawas TPS harus memastikan bahwa pendirian TPS dipastikan berada di lokasi yang netral, bukan di lokasi milik tim sukses atau peserta pemilu. “Kemudian apa-
kah TPS tersebut harus mudah terakses oleh pemilih kelompok disabilitas. Intinya pengawas TPS harus pastikan tata tertib dan prosedur berjalan sesuai dengan PKPU,” jelasnya. Untuk pengawasan logistik pemilu, pengawas TPS harus memastikan surat suara yang diterima pemilh tidak tertukar, terutama bagi pemilih tambahan. “Paling penting pemilih yang datang harus tercatat dalam DPT, pemilih yang tercatat DPTb, harus dipastikan jumlah surat suara yang diberikan harus tepat, jangan sampai diberikan surat suara yang tidak mereka dapatkan,” katanya. Kemudian memasuki tahapan perhitungan suara, pengawas TPS harus bisa memahami tentang tata cara penentuan suara sah dan tidak sah. Setelah itu, pengawas TPS wajib untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara.
(Suara NTB/ndi)
Itratif “Data C1 jangan sampai berbeda, karena data hasil pengawasan kita akan menjadi referensi bagi peserta pemilu, kalau ada perselisihan hasil pemilu, maka data yang dipegang pengawas TPS ini sangat menentukan,” pungkasnya. (ndi)
Penyidik Enggan Hentikan Penyelidikan Kasus Buku Madrasah
(Suara NTB/why)
BARANG BUKTI - Barang bukti pencurian beras di Pasar Gunungsari.
Penjaga Pasar dan Juru Parkir Diduga Sekongkol Curi Dagangan Pelapak Mataram (Suara NTB) Oknum penjaga Pasar Gunungsari, Lombok Barat, bersama juru parkirnya diduga bekerjasama menggarong dagangan para pelapak. Dua tersangka, PW (32) dan MH alias IC diduga sudah 15 kali menggerogoti karung beras pedagang sejak Januari lalu. Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam menjelaskan, dua tersangka ini beraksi malam hari. Mereka hafal lokasi pedagang menyimpan barang dagangan sebab mereka berjaga malam, dan mengatur parkir. “Sebelum beraksi rolling door
kios dirusak. Ada juga terpalterpal yang dibongkar. Tersangka ini beraksi setiap mendapat tugas jaga malam,” ucapnya Selasa (26/3). Tersangka mengambil beras sebanyak satu sampai dua sak setiap kali pengambilan. Aksi terakhir membuatnya kepergok, yakni pada Sabtu lalu. Ketahuannya berkat tersangka PW yang dikenali menjual beras diduga hasil curian ke sebuah toko di depan Kantor Desa Tamansari, Gunungsari, Lombok Barat. “Masing-masing setiap ngambil itu bawanya yang karung uku-
ran 25 Kg. Beras itu dijual lagi ke toko di luar pasar. Hasil penjualannya itu yang mereka pakai,” terang Alam. PW ditangkap saat sedang hendak mengangkut beras dari dalam lokasi pasar. Sementara tersangka IC ditangkap berdasar keterangan tersangka PW, pada malam penangkapan sedang mengendarai motor pulang ke rumahnya. “Mereka sudah melakukan perbuatannya kurang lebih 15 kali sejak bulan Januari 2019 sampai bulan ini. Uang hasil penjualan beras dipakai untuk beli miras dan sabu,” pungkas Kapolres. (why)
Pemda dan DPRD Kompak Berupaya Batalkan KSO LCC Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) bersama DPRD Lombok Barat kompak berupaya membatalkan kerjasama operasional (KSO) Lombok City Center (LCC) antara PT Tripat dengan PT Bliss. Pasalnya, KSO ini sejak awal dinilai bermasalah karena melanggar ketentuan yang ada. Termasuk isi dalam perjanjian dinilai merugikan daerah dan pihak investor melakukan wanprestasi dalam kerjasama tersebut. Pihak Pemda pun tengah melakukan kajian terhadap upaya pembatalan KSO tersebut, selama tiga hari ke depan. Pakar Hukum Unram Profesor H Zainal Asikin mengatakan, sejak awal kerjasama LCC ini salah dan melanggar aturan. Sebab kata dia, kalau kerjasama atau KSO itu harus melalui beauty contest. Tidak boleh kata dia penunjukkan langsung. Persoalannya LCC ini tidak melakukan beauty contest, namun dilakukan penunjukkan langsung. Apalagi kata dia, tanah itu diberikan untuk digadaikan dan diagunkan di bank. “Itu kesalahan prinsipnya, tanah Pemda ddiagunkan. Itu melanggar undang-undang,” tegas dia. Disamping itu, lanjut dia, tidak ada jaminan dari pihak investor. Padahal berdasarkan surat menteri keuangan harus ada jaminan berupa uang yang di-
taruh investor ke bank. Jika sewaktu-waktu bangunan itu rusak dan bangunan itu suatu saat dikembalikan ke Pemda maka dana jaminan itulah yang dipakai untuk ganti rugi. Justru sebaliknya, kata dia, Pemda yang memasok dana ke PT Tripat dan pihak ketiga. Ia menilai persoalan ini termasuk perbuatan korupsi berjamaah. Ia berharap pihak penegak hukum berani mengungkap secara cepat kasus ini, agar Pemda Lobar juga tak kehilangan aset berharga berupa tanah tersebut. Lantas kata dia, langkah Pemda jika ingin menyelamatkan aset itu Pemda harus membatalkan perjanjian atau KSO tersebut sebab merugikan Negara. “Kalau tidak mau baik-baik batalkan (kerjasama) ya DPRD bisa bertindak secara keperdataan menggugat pembatalan ke pengadilan. Kalau ndak mau juga DPRD bisa melaporkan ke aparat, karena terjadi pelanggaran hukum,” tegas dia. Sementara itu, Sekda HM Taufiq yang dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa kerjasama LCC ini adalah B to B, sehingga yang membatalkan perjanjian ini adalah kedua belah pihak, salah satu atau kedua-duanya. “Kalau memang ada kewenangan pemdaa membatalkan KSO ini, kenapa tidak kita lakukan. Kami sudah cermati itu dan
bisa dilakukan oleh Pemda. Saya sudah minta bagian hukum, kalau tidak melanggar aturan maka bisa kita lakukan semacam pembatalan,” tegas dia. Karena Pemda kata dia sebagai pemilik modal, akan membatalkan kerjasama kalau dibenarkan aturan. Termasuk kata dia, dari sisi wanprestasi juga tengah dikaji bisa tidak Pemda atau Perusda atas saran komisaris melakukan pembatalan. Sementara itu Kepala Bappeda Dr. H. Baehaqi mengatakan, penggunana lahan LCC itu tidak melanggar tata ruang. Sebab hal ini sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, PP Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Perda Pemda Lobar nomor 11 tahun 2011 Tentang RTRW. Penggatian lahan itu, kata dia, kalau lahan yang digunakan tak sesuai dengan tata ruang. Sementara itu, Anggota Komisi II Indra Jaya Usman mendorong agar pemda bertindak untuk mengamankan aset tersebut dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk masukan dari akademisi tersebut. “Kami mendorong agar pemda membatalkan kerjasama (KSO) itu, karena ini banyak yang dilanggar, di samping wanprestasi juga lahan diagunkan,” tegas Indra. (her)
Mataram (Suara NTB) – Dugaan penyimpangan pembelian buku madrasah Kanwil Kemenag NTB masih di tahap penyelidikan. Penyidik Polda NTB mendalami sejumlah saksi, termasuk perusahaan penyalur PT AK. Namun, sampai kini belum ditemukan indikasi pidana yang mengarah pada kerugian negara. Hal itu diungkapkan Direktur Reskrimsus Polda Kombes Pol Syamsuddin Baharuddin di ruang kerjanya Selasa (26/3). “Sejauh ini pembelian sesuai prosedur,” ucapnya. Dalam penyelidikan kasus itu, pihaknya sudah mengklarifikasi Kepala Kemenang Kabupaten/Kota, pejabat Kanwil Kemenag NTB, dan perusahan penerbit di Jakarta. “Perusahaan yang distribusikan langsung ke sekolahsekolah. Tidak melalui provinsi (Kanwil Kemenag NTB),” beber Syamsudin. Dalam temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB sebelumnya, muncul indikasi pembelian buku diarahkan ke satu perusahaan tertentu yang bermarkas di Lombok Timur, yakni PT AK.
“Belum ada kita temukan itu. Ini kan kita mencari perbuatan melawan hukumnya. Ditambah lagi, apakah perbuatan melawan hukumnya itu mengakibatkan kerugian negara,” jelasnya. Penyidik Subdit III Tipikor, sambung dia, masih akan mengklarifikasi saksi-saksi lain. Termasuk beberapa kepala madrasah yang membeli buku umum K-13 menggunakan dana BOS tahun 2018. “Belum kita hentikan. Masih berproses ini,” pungkas Syamsudin. Polda NTB mengusut kasus itu berdasarkan temuan investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB yang membongkar dugaan maladministrasi pengadaan buku untuk 2.256 madrasah se-NTB. Baik swasta maupun negeri. Total anggaran yang diduga dikucurkan senilai Rp200 miliar bersumber dari masing-masing madrasah. Buku umum tersebut dibeli dari rekanan berinisial PT AK. Ombudsman menduga, perbuatan maladministrasi terindikasi dari proses pembelian. (why)
Timpora Lombok Barat Mulai Bekerja Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 10 kecamatan di Lombok Barat sudah resmi mempunyai Tim Pengawasan Orang Asing sejak Selasa (26/ 3) kemarin. Lombok Barat juga sebagai salah satu daerah destinasi wisata NTB mempunyai potensi pelanggaran warga negara asing. Timpora 10 Kecamatan di Lombok Barat dikukuhkan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Wilopo di Batulayar, Lombok Barat. Turut mengukuhkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Kurniadie. “Imigrasi secara jumlah SDM masih jauh dari harapan, maka itu pentingnya Timpora ini untuk secara bersama-sama mengawasi orang asing,” ucap Kurniadie ditemui usai pengukuhan. Dia menerangkan, Timpora berlandaskan hukum UU RI No6/2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur peran serta instansi lain mengenai pengawasan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Kurniadie menjelaskan camat yang punya cakupan wilayah dipandang lebih mengetahui kondisi dan situasi. Informasi dari kecamatan tersebut yang nantinya dipa-
kai Imigrasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran. “Dimana ada konsentrasi orang asing seperti tempat wisata tentu ada potensi (pelanggaran). Kita memang mendukung upaya pemerintah memajukan pariwisata tapi kita juga punya wewenang untuk menjaga wilayah kita dari kegiatan orang asing yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya,” jelas dia. Dia menegaskan, pengawasan orang asing dengan pembangunan pariwisata melalui tingkat kunjungan wisatawan harus seiring sejalan. Sementara Wilopo mengemukakan, pelanggaran yang berpotensi terjadi antara lain orang asing melebihi batas waktu kunjungannya dan orang asing yang berkegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya. “Nanti setelah dilaporkan timpora ini, pihak imigrasi yang menindaklanjuti dengan penindakan,” ujarnya. Camat Sekotong, Lalu Pardita mengatakan, sejauh ini di wilayahnya yang dengan tingkat kunjungan wisatawan cukup tinggi masih aman dari pelanggaran orang asing. “Setelah terbentuk Timpora ini, nanti kita akan langsung jalan. Paling lambat minggu depan,” tegasnya. (why)
(Suara NTB/why)
TIMPORA - Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB Wilopo didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurnadie secara simbolis memakaikan rompi kepada Timpora Lombok Barat dalam pengukuhan Selasa (26/3).
SUARA NTB Rabu, 27 Maret 2019
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 9
Aktivitas Politik Tak Pengaruhi Okupansi Hotel Pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi hingga pusat, termasuk DPD periode 2019 ini sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Perputaran yang sangat minim. Masyarakat lapisan akar rumputpun hingga saat ini bingung. Manadana-danakampanye,manauanguang yang biasanya mengalir dari calon presiden maupun calon legislatif. Padahal, pertarungan politik tahun 2019 ini jauh lebih tinggi tensinya. Pertarungan head to head dua kandidat presiden dan wakil presiden. Belum lagi jumlah calon legislatif yang begitu banyak. Nyatanya, uang-uang para calon ini tak mengalir ke masyarakat. daya beli juga tak bisa terdongkrak. “Hampir tidak ada pengaruh tahun politik.Pertemuannyajarang.Mungkinkarena uangnya ketat. Partai-partai minim dana,” kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, I Gusti Lanang Patra. Kepada Suara NTB, Selasa (26/3) kemarin, Lanang Patra menyebut, kegiatan-kegiatan pertemuan sangat jarang dilakukan. Baik oleh partai politik, maupun calon anggota legislatif. Seluruhnya
konsen pada strategi pemenangan pemilu. Tahun politik kali ini di luar ekspektasi harapan dampak ekonominya. Aktivitas pariwisata juga belum bisa diandalkan banyak. Mengingat, tahun politik keinginan orang berekreasi juga boleh dibilang jarang. Okupansi turun, meskipun ada eventevent tetapi tidak seperti momentum tahun politik sebelum-sebelumnya. Saat ini okupansi hotel masih sepi sekitar 20 persen sampai 40 persen. Salah satu persoalannya, karena mahalnya harga tiket pesawat. Seperti diketahui, okupansi hotel dan restoran didukung 90 persen tamu-tamu yang umumnya berkunjung menggunakan pesawat. Ketika maskapai memberlakukan harga tiket tertinggi, akibatnya lalu lalang orang tersendat. Apalagi dengan adanya kebijakan membatasi berat bagasi penumpang. Diatas berat yang ditentukan, penumpang dikenakan biaya tambahan. Lanang Patra mengatakan sudah seringkali ikut menyuarakan agar maskapai menyesuaikan harga. “Hanya saja maskapai tidak merasa salah, karena pemerintah memberi batasan
I Gusti Lanang Patra harga batas atas dan batas bawah. Ketika main di batas atas, tidak ada yang dilanggar memang. Tapi dampaknya seperti yang kita rasakan sekarang,” jelas Lanang Patra. Ditingkat pusat, pada 25 Maret 2019 ini, PHRI menggelar rapat bersama Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menhub, Budi Karya. Pemerintah sangat menyesali harga tiket pesawat tidak pernah turun. Padahal, pemerintah sudah sering mengimbau kepada operator airlines. Pemerintah juga telah menurunkan harga avtur. Kesimpulan rapat, pemerintah akan mempertegas penurunan harga tiket harus dilakukan ke semua rute penerbangan. (bul)
Askrindo Yakin Penjaminan Kredit di NTB Tembus Rp1,2 Triliun Mataram (Suara NTB) Akrindo nyaris tak merasakan dampak apapun. Meski ekonomi disebut-sebut mandek. Bahkan dampak gempa di NTB. Terbukti penjaminan kreditnya tumbuh cukup positif dari tahun sebelumnya. Perusahaan pelat merah penjamin kredit ini pada triwulan I 2019 bahkan telah mengukuhkan penjaminan hingga Rp274 miliar pada Januari 2019 hingga 26 Maret. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, Januari-Maret 2018, kredit yang dijaminkan nilainya Rp206 miliar. Jika tahun 2018 lalu penjaminan kredit di Askrindo Mataram mengukuhkan Rp900 miliar. Tahun 2019 ini, targetnya naik menjadi Rp1,2 triliun dan sangat diyakini target penjaminan kredit ini dapat dipenuhi Askrindo Mataram. “Penjaminan kredit on the track. Ndak berdampak gempa, kita masih
sangat optimis ekonomi NTB,” demikian Dika Aprillian Dwi Hartanto, Kepala Unit Underwriting Askrindo Cabang Mataram. Askrindo Cabang Mataram bekerjasama dengan beberapa perbankan. Diantaranya, bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) ditambah BPD Bali. Sebelumnya, Askrindo bekerjasama dengan Bank NTB Syariah. Pascakonversi dari konvensional ke syariah penuh, penjaminan kredit syariah terhenti dan dilanjutkan anak perusahaannya, Askrindo Syariah Mataram. Dika mengatakan, produk primadona sementara ini penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan perbankan mitranya. Triwulan I 2019 ini ia meyakini penjaminan KUR ini mencapai Rp300 miliar. “Akhir bulan teman-teman perbankan bisa menggeber pencairan kredit. Kalau tembus Rp300 miliar khusus di triwulan I ini, sampai akhir tahun kita yakin bisa tem-
bus Rp1,2 triliun penjaminan,” demikian Dika kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (26/3) kemarin. Perekonomian di daerah ini dikatakan stabil. Meski gempa akhir tahun 2018 lalu terjadi. Nyatanya, Askrindo Mataram penjaminan kreditnya tumbuh lebih baik dari tahun lalu. Artinya, realisasi kredit untuk usaha kerakyatan dari perbankan juga mengalami pertumbuhan. Penjaminan kredit di dominasi perdagangan dan jasa. Menyusul kredit untuksektorperikanankelautan,lalupertanian, perkebunan, dan peternakan. Arahan Kemenko Perekonomian, agar lembaga keuangan juga menopang bisnis bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Artinya, Askrindo juga akan turut berperan di dalamnya menjamin kredit-kredit yang disalurkan perbankan kepada UMKM dimaksud. Karena itulah, ia sangat optimis akan ekonomi NTB ke depannya. (bul)
(Suara NTB/bul)
Mataram (Suara NTB) Aktivitas politik yang berlangsung di tanah air, hingga memasuki masa puncaknya tak memberi pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan ekonomi. Jangankan di lapisan bawah, pelaku hotel dan restoranpun nyatanya tak juga merasakan dampak ekonominya. Okupansi hotel tetap lesu.
OJK Minta Masyarakat NTB Waspada Tawaran Fintech Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat waspada. Tawaran investasi dan kredit marak melalui jejaring sosial dan pesan singkat operator seluler. OJK sejauh ini telah menutup sebanyak 803 penyelenggara financial technologi (fintech) yang beroperasi di dalam negeri. Sementara yang dilegalkan hanya 99 aplikasi. Peringatan ini disampaikan kepada ratusan mahasiswa dari empat perguruan tinggi di Mataram pada seminar nasional perkembangan fintech di Indonesia. Seminar dilaksanakan di Gedung Abu Bakar, Unram Selasa (26/3). Pesertanya mahasiswa dari Unram, Universitas Bumi Gora, UIN, UNTB, UNW, dan Universitas Muhammadiyah Mataram. Hadir juga perwakilan civitas akademika dari masing-masing perguruan tinggi. Ratusan mahasiswa ini dibekali kemampuan menganalisa fintech yang boleh dan tidak di rekomendasikan oleh otoritas. Deputy Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengembangan Fintech Kantor Pusat OJK, Munawar bersama tim dari OJK NTB memaparkan secara detail tentang fintech. Munawar mengatakan, kenapa mahasiswa yang diedukasi. Karena melihat mahasiswa juga memiliki peran strategis. Aktif di jejaring sosial, memiliki banyak jaringan sesama mahasiswanya, bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, apalagi keluarganya. Karena peran strategisnya itulah, OJK ingin para mahasiswa yang dibekali kemampuan ini menjadi perpanjangan lidah, menjadi corong agar masyarakat bisa terhindar dari fintech ilegal. Perkembangan fintech saat ini sangat pesat. Jika tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang layanan keuangan berbasis digital ini, kekhawatirannya masyarakat bisa terjebak
(Suara NTB/bul)
SEMINAR - Seminar nasional fintech di Mataram oleh OJK tawaran fintech ilegal. “Melalui fintech, masyarakat ditawarkan kredit yang mudah dan cepat, dan investasi yang mengiming-imingkan pendapatan yang tinggi. Tawarannya melalui media sosial dan sms langsung,” jelas Munawar. Bagi fintech ilegal ini, kepada nasabahanya, dalam tuntutan menunaikan kewajibannya (pembayaran kredit), tak jarang cara-cara yang digunakan bukan dengan cara biasa. Misalnya, mempermalukan nasabah dengan menyebar tunggakan pembayaran kepada seluruh kontak yang ada di ponsel nasabah. Menagih dengan cara memaki-maki. Bahkan dengan cara yang berbau pornografi. Pemilik aplikasi fintech ini, biasanya dengan mudah mendapatkan data-data pribadi nasabah yang tersimpan di ponselnya. Dari foto-foto, hingga seluruh kontak yang ada di ponselnya. “Mereka bisa dapatkan melalui aplikasi yang kita unduh. Dan dengan data yang mereka dapatkan, mereka bisa mempermalukan nasabah kalau telat membayar cicilan-
nya. Padahal cara-cara ini tidak direkomendasikan OJK,” jelas Munawar. OJK hanya merekomendasikan penyedia layanan fintech boleh mengakses data nasabah terbatas hanya camera, microphone danlocation.Masyarakatdisarankan teliti dan waspada. Fintech yang legal biasanya memiliki kantor yang jelas. Bahkan dapat diakses melalui google. “Kalau yang ilegal tidak bisa kita pantau. Karena tidak jelas kantornya di mana, produknya apa saja. Karena itu, OJK hanya merekomendasikan kalau masyarakat mau berhubungan dengan fintech, sebaiknya yang sudah mendapatkan rekomendasi dari OJK,” imbuh Munawar. Sebaliknya, bagi fintech yang tidak mendapat legalitas dari OJK, jika terjadi masalah dengan nasabah. Kemana nasabah akan mencari pertanggungjawaban. Di NTB, sejauh yang diketahui OJK, belum ditemukan penyelenggara fintech. Tetapi transaksi penyaluran kreditnya telah mencapai Rp84 miliar lebih dengan 1.591 rekening. (bul)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Rabu, 27 Maret 2019
Halaman 10
Prodi Pendidikan Agama Hindu STAHN Gde Pudja Gelar Pengabdian Masyarakat Mataram (Suara NTB) Program Studi (Prodi) Pendidikan Agama Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar pengabdian masyarakat di Lingkungan Batu Goleng, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Kegiatan itu dipusatkan di Pasraman Tresna Wdiya Sastra, sejak 20 Maret sampai dengan 24 Maret lalu. Ketua Panitia Pengabdian Prodi Pendidikan Agam Hindu STAHN Gde Pudja Mataram, I Gusti Lanang Ngurah Weda, S.S., M.Pd., menjelaskan, pengabdian masyarakat itu sebagai
wujud tridharma perguruan tinggi dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian itu terdiri dari beberapa program yaitu pembinaan aksara Bali, seni tari, yoga, wirama, upakara dan melukis atau mewarnai. “Tema yang diangkat dalam pengabdian ini, melalui pengabdian masyarakat Prodi Pendidikan Agama Hindu, kita tingkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Agama Hindu,” ujarnya. Peserta kegiatan itu terdiri dari para siswa Pasraman Tresna Widya Sastra sebanyak 60
orang. Sementara panitia atau pembina sebanyak 14 orang yang terdiri dari unsur pejabat antara lain ketua STAHN Gde Pudja, Wakil Ketua I, II, dan III, dosen, dan mahasiswa. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya mengatakan, pendidikan sebagai harta yang paling utama dan tidak pernah habis. Bahkan semakin dibagi, menjadi semakin banyak. Pendidikan sebagai sarana dalam upaya mencerdaskan dan menerangi jalan kehidupan menuju masa depan yang lebih cerah.
“Karena itu pendidikan diupayakan oleh para orang tua agar anak-anak kelar menjadi orang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab dalam meraih masa depan yang gemilang dan penuh harapan,” ujar Nyoman Wijana. Dalam pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat Prodi Pendidikan Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram juga dilaksanakan penyerahan bantuan berupa alatalat atau sarana pembelajaran kepada Pasraman Tresna Widya Sastra oleh Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, I Nyoman Wijana.
Warga Pasraman Tresna Widya Sastra sangat antusias mengikuti program-program pengabdian yang dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Agama Hindu STAHN Gde Pudja. terutama yang terkait dengan pendidikan. (ron/*) SERAHKAN - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., (kiri) saat menyerahkan bantuan berupa alat-alat atau sarana pembelajaran kepada Pasraman Tresna Widya Sastra.
(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ron)
UNBK - Suasana pelaksanaan UNBK di SMKN 8 Mataram. Pelaksanaan UNBK SMK selama dua hari sejak Senin (25/3) sampai Selasa (26/3) relatif berjalan lancar. Kendala yang terjadi berupa listrik padam di sejumlah wilayah.
Difasilitasi Ikut UN BANYAKNYA anak yang menjadi korban kekerasan seksual di NTB mengundang keprihatinan semua kalangan. Tidak saja karena mencoreng wajah bagi NTB yang dikenal religius, namun juga terkait nasib pendidikan anak bersangkutan. Kasus kekerasaan seksual melibatkan empat orang anak usia sekolah MTs misalnya. Di saat mereka harusnya fokus mempersiapkan diri menghadapi UN, mereka justeru melakukan tindakan amoral di luar pikiran anak seusia mereka. (Suara NTB/dys) Kepada Suara NTB, PeHj. Ratningdiah merhati Anak NTB, Dra, Hj. Ratningdiah, meminta kepada pemerintah untuk memastikan semua anak-anak korban kekerasan seksual itu mendapat hak pendidikan yang sama dengan anak yang lainnya. Memberikan kesempatan bagi mereka untuk ikut sebagai peserta UN meski sedang menghadapi persoalan hukum, katanya, bukan berarti pihaknya tak ingin memberi efek jera, namun hanya ingin memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi. “Banyak anak usia SMP SLTA yang jadi korban kekerasan seksual bukan berarti kita tidak ingin berikan efek jera pada anak anak kita. Tapi apa jadinya kalau mereka tidak diberikan ikut UN, ini kasihan terus menerus jadi beban negara,” ungkapnya. Dikatakan bahwa apapun yang dilakukan anak anak dalam artian negatif, maka perspektif yang harus digunakan adalah anak itu sebagai korban. Karena kalau saja mereka dididik dengan pendidikan agama, dibentuk dengan lingkungan yang baik, pasti anak itu akan jadi anak-anak yang baik. “Miris kita ada anak anak di Dompu pada beberapa bulan ini Ada 8 yang coba bunuh diri, dua meninggal dan enam bisa diselamatkan. Di Lotim juga ada beberapa anak yang jadi korban seksual, “ terangnya. Dirinya tak ingin anak-anak tersebut tidak mendapat hak pendidikan yang baik. Mereka harus diberikan kesempatan memperbaiki diri, mengubah diri mereka menjadi lebih baik lagi. “Saya imbau agar sekolah berikan kesempatan untuk Ikut UN. karena salah satu hak anak ialah mengikuti pendidikan yang baik untuk masa depannya,” jelasnya. Termasuk tanpa membuli mereka saat melanjutkan sekolah lagi, tidak saja bullying pada sesama anak, tapi juga bullying oleh guru. “Lewat ini kita kasih kesempatan anak untuk memperbaiki diri. Ketika dia Tidak bisa UN di sekolah, maka difasilitasi ke sekolah lain yang penting bisa Ikut UN,” harapnya. (dys)
Aturan PPDB SMA/SMK Dievaluasi Kemendikbud Mataram (Suara NTB) Aturan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/ SMK di NTB sedang dievaluasi oleh tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Surabaya. Nantinya akan ada sejumlah aturan, sesuai dengan aturan PPDB yang diatur di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, menjelaskan, saat ini aturan PPDB di NTB sedang dievaluasi. “Sedang dievaluasi oleh tim Kemendikbud di Surabaya,” ujarnya kepada Suara NTB belum lama ini. Sementara itu, dalam Permendikbud tentang PPDB itu ditentukan sekolah harus menerima 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah. Sementara lima persen berasal dari jalur prestasi, dan lima persen lagi jalur perpindahan orang tua/wali. “Itu sesungguhnya semangatnya sama dengan yang kita awali tahun 2017 lalu, tapi kita tetap berupaya meningkatkan jumlah peserta didik di SMA dan SMK,” ujar Suruji. Suruji menekankan, semangat dari Permendikbud yang mengatur PPDB tahun 2019 ini mengikuti edaran gubernur tahun 2017 lalu. Menurutnya, sejak awal pihaknya sudah mengakomodasi siswa miskin, mengatur zona, dan Permendikbud ini belakangan terbit karena terus disempurnakan. Pihaknya belum memastikan akan mengikuti secara utuh atau menyesuaikannya kembali. “Akan kita bahas, apakah mengikuti Permendikbud atau tidak mengikutinya persis, supaya kemudian jalur prestasi lebih longgar,” katanya. Pihaknya berupaya untuk meningkatkan jumlah peserta didik di SMA dan SMK, agar pada tiga tahun ke depan semua yang lulus dari SMP dan MTs daftar di SMA dan SMK. “Ini upaya untuk memberikan pelayanan berkeadilan, sehingga yang miskin pun bisa gratis,” katanya. Sejak dua tahun lalu, PPDB SMA Negeri di NTB dilaksanakan dengan pendekatan zonasi atau pembatasan daerah atau wilayah dan prestasi. Selain itu, khusus PPDB SMK dan SLB tidak berdasarkan zonasi. Zonasi sendiri sudah diatur pembagiannya. Jumlah peserta didik yang diterima dalam PPDB SMA, SMK, dan SLB Negeri ditetapkan dalam kuota. Pendaftar hanya bisa mendaftar di sekolah yang sesuai dengan zona tempat tinggalnya. (ron)
Listrik Padam, Masih Jadi Kendala UNBK Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK pada hari kedua, Selasa (26/3) relatif berjalan lancar. Kendala yang terjadi pada hari pertama dan kedua pelaksanaan UNBK SMK hampir sama yaitu listrik yang sempat padam di beberapa wilayah. Dari laporan yang diterima panitia UN Provinsi NTB, listrik padam sempat mengganggu pelaksanaan UNBK SMK hari kedua di wilayah Sambelia, Bayan, dan Kayangan. Hal ini berakibat ditundanya pelaksanaan UNBK selama satu jam. Ketua Panitia UN Provinsi NTB, yang juga Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., kepada Suara NTB, Selasa (26/3) mengungkapkan, kendala yang terjadi di hari kedua berupa mati listrik selama satu jam di wilayah Sambelia, Bayan, dan Kayangan pada sesi pertama. “Sehingga ujian tertunda selama satu jam. Sedangkan lainnya berjalan lancar,” ungkapnya. Sementara itu, menurut Aidy, pada hari pertama kendala yang terjadi berupa listrik padam di beberapa lokasi seperti di daerah Dompu pada sesi satu. Namun UNBK bisa berjalan, meski pelaksanaan sesi
berikutnya mengalami pengunduran sampai sore hari. Terpisah, Tim Help Desk UN NTB, Susanto, juga mengakui adanya listrik padam di daerah Kayangan pada hari kedua pelaksanaan UNBK SMK. “Ada listrik padam pagi hari sampai pukul 08.30, selanjutnya lampu menyala dan langsung ujian dengan jadwal mundur,” katanya. Sementara itu masalah lainnya seperti komputer siswa yang mengalami log out secara tibatiba juga tidak menjadi kendala berarti. Menurut Susanto hal itu merupakan masalah jaringan lokal dan sudah ditangani dengan cara mengganti client atau komputer, sehingga siswa
bisa melanjutkan ujian. Sementara itu, pelaksanaan UNBK di SMK di Mataram relatif berjalan lancar. Seperti yang terjadi di SMKN 8 Mataram. Ketua Panitia UN SMKN 8 Mataram, yang juga Wakil Kepala bidang kurikulum, Ardiansyah, S.Pd., mengakui pelaksanaan UNBK berjalan lancar, baik jaringan internet maupun listrik. “Lancar, tidak ada kendala,” akunya. Sebanyak 159 siswa kelas XII di SMKN 8 Mataram mengikuti UNBK tahun 2019. SMKN 8 Mataram menggunakan dua ruangan laboratorium dengan tiga sesi. SMKN 8 Mataram memenuhi kekurangan komputer den-
Mataram (Suara NTB) Ribuan siswa baik SMK dan SMA melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Mata pelajaran (mapel) yang di Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yakni Agama. Di NTB, tercatat ada 15.098 siswa dari 287 SMK. Sedang jumlah siswa SMA yang mengikuti USBN sebanyak 32.234 dari 314. Ketua Panitia UN tingkat Provinsi NTB, Dr H Aidy Furqan, M. Pd menjelaskan terminologi ujian tahun ini ada 3. Di antaranya, Ujian sekolah (US), Ujian sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional berbasis Komputer (UNBK). Kalau untuk USBN soalnya dibuat oleh kelompok Musya-
warah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tingkat kabupaten/ kota. Dan hanya 25 persen standar yang dibuat oleh pusat. Selanjutnya, untuk SMK akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mulai tanggal 25-28 Maret dengan mapel yang telah ditentukan oleh pusat. Khusus untuk USBN ini proses koreksinya langsung ke sekolah masing-masing dan mapel yang di-USBN-kan itu semua mapel kecuali yang diUNBK-kan. Menurut Aidy, hasil USBN tersebut ditambah dengan nilai-nilai lainnya termasuk nilai rapor mereka itulah yang menjadi penentu nilai kelulusan. Sementara nilai UN dan UNBK maupun UNKP tidak
menjadi penentu kelulusan jadi hanya standarisasi dan pemetaan mutu. ‘’Nilai USBN ini masuk menjadi persyaratan kelulusan di tingkat sekolah,’’ jelasnya. Ditanya terkait dengan sistem yang digunakan menghadapi USBN ini, Aidy menyebut lebih banyak menggunakan manual. Namun ada juga beberapa sekolah yang menggunakan berbasis komputer. Namun sejatinya jika mengacu pada POS USBN boleh saja menggunakan UNKP maupun UNBK. Tetapi 90 persen lebih menggunakan manual pelaksanaan USBN tahun ini. “Kita berharap pelaksanaan USBN, UN dan UNBK tahun ajaran 2018/2019 berjalan sukses,’’ harapnya (dys)
Dibutuhkan Kontrol Lembaga Lain bagi Dinas Pendidikan dik. “Controlling dan Monitoring dari Dewan Pendidikan sangat perlu. Tanpa ada monitor, kita tidak tahu mana yang benar, salah atau keliru, yang mungkin jadi kebijakan yang tidak populis,” ujarnya kepada Suara NTB. Pihaknya bekerjasama dengan Dewan Pendidikan berkaitan dengan berbagai sudut pendidikan, termasuk terkait pemenuhan delapan standar pendidikan agar bisa terselenggara dan terpenuhi sebaik-baiknya. “Juga monitoring tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kita dapat masukan dari Dewan pendidikan, juga bisa bersinergi
bisa memastikannya. Pemerintah pusat sendiri menyatakan tingkat kedalaman soal bagi daerah terdampak bencana seperti di Kabupaten Lombok Utara yang terdampak bencana gempa bumi pada bulan Agustus tahun 2018 lalu, akan berbeda dibandingkan daerah lain. Ketua Panitia UN Provinsi NTB, H. Aidy Furqon, mengatakan pihaknya tidak punya pembanding, karena soal disusun dan dirakit di panitia pusat. Namun untuk wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan daerah terdampak bencana diperlakukan soal berbeda. Mata ujian UNBK SMK hari Selasa (26/3) kemarin mengujikan mata pelajaran matematika. Khusus pada mata pelajaran matematika terdapat soal isian singkat. UNBK SMK akan kembali dilaksanakan pada Rabu (27/3) dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Inggris, dan pada hari Kamis (28/3) dengan mengujikan mata pelajaran Teori Kejuruan. (ron)
Hasil USBN Jadi Salah Satu Mahasiswa Lulus SNMPTN Diingatkan Penentu Kelulusan
Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram melaksanakan pertemuan dengan Dewan Pendidikan dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Mataram dan lembaga lain belum lama ini. Dibutuhkan kontrol dan monitoring dari lembaga lain agar menengahi masalah dan berikan solusi bagi masalah pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, pihaknya berasumsi dewan pendidikan bisa menengahi masalah yang dihadapi Dis-
gan cara meminjam ke siswa. “Kami pinjam sekitar 15 komputer,” ujar Ardiansyah. Pihak sekolah juga memperketat penjagaan ruang laboratorium, karena dua tahun lalu terjadi pencurian perangkat komputer UNBK di SMKN 8 Mataram. Ardiansyah mengatakan penjagaan dilakukan dengan semakin ketat. “Penjaga malam sebanyak tiga orang dan kami pasang terali di tangga menuju laboratorium,” katanya. Sejumlah persiapan sudah dilakukan sekolah sejak lama. Di SMKN 8 Mataram sudah melakukan try out atau uji coba oleh sekolah dan mengikuti simulasi dari panitia pusat. Ia berharap tercapai target 100 persen lulus dan bisa memperoleh nilai tertinggi sehingga siswa bisa kuliah dan bekerja. Soal Berbeda Terkait dengan informasi adanya perbedaan tingkat kesulitan atau kedalaman permasalahan antara soal UNBK di Pulau Lombok dan daerah lain, panitia UN NTB belum
dalam pembentukan karakter, pemenuhan infrastruktur,” kata Fatwir yang juga mantan Kepala SMAN 1 Mataram ini. Fatwir menekankan, Disdik membutuhkan lembaga yang memberikan masukan kepada Disdik dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kota Mataram. Dibutuhkan suatu komunikasi pendidikan antara seluruh pihak di pendidikan agar pendidikan bisa menuju arah yang tepat. “Kita bersama-sama menciptakan satu bentuk komunikasi pendidikan, artinya bagaimana kita berkomunikasi kita mem-
bahas satu topik yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah itu atau di satuan pendidikan itu, bisa menuju arah yang tepat, arah dan tujuan menjadi tepat,” katanya. Oleh karena itu, Fatwir menegaskan, penanganan pendidikan di sekolah harus bersamsa-sama diperhatikan oleh lembaga lainnya. “Karena sekolah ini harus dikeroyok bersama lembaga lainnya, bukan hanya dewan pendidikan, sehingga niat kita mencerdaskan anak bangsa, karakter, dan keIndonesia-an mereka bisa tercapai,” harapnya. (ron)
(Suara NTB/dok)
H. L. Fatwir Uzali
Lengkapi Berkas Daftar Ulang
Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) menerima 1.170 calon mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus terdiri dari kelompok Program Studi Soshum sebanyak 597 dan kelompok Program Studi Saintek sebanyak 573. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus, berhasil masuk ke Unram setelah mengungguli 8.027 peserta peminat Unram lainnya dalam pelaksanaan SNMPTN Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). “Jumlah peminat Unram tahun ini sebanyak 8.027, sedangkan yang diterima di Unram sebanyak 1.170 yang terdiri dari kelompok Program Studi Soshum sebanyak 597 dan kelompok Program Studi Saintek sebanyak 573,” ungkap Kepala Bagian Pendidikan Unram, Dwi Suswanto, S.Kom., Selasa (26/3). Setelah dinyatakan diterima di Unram, sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Agusdin, SE., MBA., DBA. mengenai Tata Cara dan Syarat Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru Lulus SNMPTN Universitas Mataram Tahun 2019/2020 menyebutkan bahwa Penyer-
ahan dokumen akademik dan portofolio akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019 bertempat di Auditorium M. Yusuf Abubakar Unram. Calon mahasiswa diwajibkan untuk melengkapi dokumen berupa Kartu Tanda Peserta SNMPTN tahun 2019(asli), dokumen raport asli semester 1 sampai semester 5 dan sertifikat piagam penghargaan asli yang telah diupload di PDSS sewaktu pendaftaran SNMPTN dan Bagi peserta Bidikmisi wajib menyerahkan Kartu Peserta Bidikmisi tahun 2019 (asli). Sementara itu, bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar daerah, penyerahan dokumen dapat diwakilkan oleh orang tua wali. Selain itu, calon mahasiswa baru juga diharuskan mengisi biodata secara online pada laman http:// sireg.unram.ac.id yang selanjutnya mencetak bukti pengisian biodata online calon mahasiswa baru mulai tanggal 27 Maret sampai dengan 1 April 2019. Sementara untuk melihat pengumuman calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen akademik dan dokumen portofolio serta pengumuman besaran biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing calon mahasiswa baru dapat diakses melalui laman http:// pmb.unram.ac.id. (dys)
Rabu, 27 Maret 2019
Awal Tahun, Delapan WNA Dideportasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Selama Januari sampai Maret 2019, Kantor Imigrasi Kelas II TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Sumbawa telah melakukan deportasi terhadap delapan Warga Negara Asing (WNA). Deportasi tersebut dilakukan karena WNA dari berbagai negara tersebut melanggar undang-undang keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa, Andy Cahyono Bayuadi, A.Md, I.M, S.H., M.Si, yang didampingi Kasi Wasdakim, Made Surya Artha membenarkan hal tersebut. Masing-masing satu (Suara NTB/ind) warga Rusia, tiga warga Yaman, Andy Cahyono Bayuadi satu warga Australia, satu warga Amerika, satu warga Maroko dan satu warga Korea. “Semua sudah selesai kita proses. Sementara ini, dari Januari sampai Maret sudah ada delapan WNA yang kita deportasi dari berbagai negara,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (26/3) kemarin. Dijelaskannya, para WNA ini tiga diantaranya diamankan di Kabupaten Sumbawa dan lima diamankan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bentuk kesalahan yang dilakukan bermacammacam. Ada yang tidak mlaporkan status sipil, ada yang overstay da nada juga yang berpotensi menyalahgunakan izin tinggal. “Mereka melanggar undang-undang keimigrasian,” terangnya. Saat ini, pihaknya terus menggencarkan pengawasan baik di Kabupaten Sumbawa maupun di KSB. Dalam pengawasan ini, pihaknya juga memperkuat fungsi dari Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kecamatan. Belum lama ini pihaknya juga melakukan pertemuan dengan Tim Pora tingkat kecamatan di Maluk dan Sekongkang. Dilakukan di kecamatan, karena tahun 2019 ini konsentrasi Direktorat Jenderal Imigrasi yakni lebih diperkuat di Tim Pora kecamatan. “Jadi perintahnya itu membangun komunitas intelijen dalam wadah Tim Pora di tingkat kecamatan,” pungkasnya. (ind)
SUARA NTB
Halaman 11
Dispora NTB Pastikan Kirim 28 Atlet Ikut Peparpenas 2019 Mataram (Suara NTB) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB memastikan atlet difabel NTB dapat ambil bagian di Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) di Papua bulan Oktober 2019. Rencananya NTB akan mengirim sebanyak 28 atlet di ajang multi event atlet difabel nasional itu. Demikian disampaikan Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin menjawab Suara NTB di Mataram, Selasa (26/3). “Jatah atlet NTB itu 28 atlet. Kalau siap kita berangkatkan semua,” ucapnya. Pernyataan ini dilontarkan oleh Kadispora NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin menanggapi soal wacana National Paralympic Committee (NPC) NTB yang saat ini tengah mempersiapkan atlet mengikuti Peparpenas di Papua tahun 2019.
Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa pihak NPC NTB diminta oleh pihak Kemenpora untuk mengirim 28 atlet mengikuti Peparpenas 2019. Informasinya, bahwa dari kuata 28 atlet itu terdapat 11 atlet yang akan dibiayai akomodasi dan transportasi oleh pihak Kemenpora. Sementara sisa 17 atlet akan ditanggung oleh pihak Dispora provinsi masing-masing. Menurut NPC NTB untuk biaya transportasi dan akomodasi 17 at-
let itu masih dikoordinasikan dengan pihak Dispora NTB. Menanggapi soal keikutsertaan atlet difabel NTB di multi event tingkat pelajar nasional itu, pihak Dispora NTB telah memastikan akan membiayai keberangkatan atlet Peparpenas NTB. Bahkan Dispora NTB juga telah menganggarkan untuk biaya pemusatan latihan atlet menjelang keberangkatan mengikuti Peparpenas 2019. “Anggaran untuk keberangkatan atlet mengikuti
Peparpenas sudah ada di Dispora NTB. Tugas NPC NTB menyiapkan atlet. Kita juga akan melaksanakan TC atlet sebelum berangkat,” tegasnya. Ditanya soal nominal anggaran Peparpenas yang ada di Dispora NTB, Husnanidiaty tidak hafal. Namun demikian ia menegaskan anggaran Peparpenas sudah ada di Dispora NTB, dalam hal ini Dispora NTB menugaskan NPC NTB menyiapkan sebanyak 28 atlet mengikuti Peparpenas 2019. Sebagaimana diketahui bahwa Peparpenas 2019 akan mempertandingkan sebanyak enam cabor, yakni catur, tenis meja, renang, boccia, bulutangkis dan atletik. Rencananya NTB akan menurunkan se-
(Suara NTB/fan)
Hj. Husnanidiaty Nurdin mua atlet di enam cabor yang dipertandingkan di Peparpenas 2019.(fan)
Nurul Lolos Tanpa Seleksi Mataram (Suara NTB) Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) NTB akan mencari lima atlet putra dan lima atlet putri mengikuti Pra-PON panjat tebing di Sulsel, September 2019. Dari jumlah lima atlet putri yang dicari itu nama Nurul Iqamah sudah dipastikan akan di kirim membela tim Pra-PON panjat tebing NTB 2019. Demikian dikatakan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FPTI NTB, Adi Hendra Susanto yang dihubungi Suara NTB di Mataram belum lama ini. “Nurul Iqamah tidak sudah pasti kami kirim. Dia tak perlu mengikuti seleksi atlet Pra-PON panjat tebing NTB yang akan kami gelar bulan Mei 2019,” ucapnya. Dikatakan Adi, Nurul Iqamah sudah pasti akan mewakili NTB di Pra-PON 2019, pasalnya atlet asal Kota Bima itu merupakan atlet unggulan NTB yang saat ini mengikuti Pelatnas persiapan mewakili Indonesia di SEA Games 2019. Dalam hal ini pihak FPTI NTB tak lagi meragukan kemampuan Nurul setelah masuk tim tenis meja Indonesia. “Kemampuan Nurul Iqamah sudah diatasi rata-rata atlet NTB, sehingga kami pastikan Nurul akan mewakili NTB di Pra-PON 2019,” jelasnya. Selanjutnya, terkait soal Selekda atlet panjat tebing NTB akan dilaksanakan di Gelanggang Pemuda Mataram bulan Mei 2019. Selekda atlet nantinya akan melibatkan semua atlet kabupaten/kota yang telah menorehkan medali emas, perak dan perunggu di Porprov 2019. Pengprov FPTI NTB telah mengimbau seluruh pengcab FPTI kabupaten/kota untuk menyiapkan atlet dengan baik. Pasalnya pihak FPTI NTB akan menjaring sepuluh atlet, yakni lima atlet putra dan lima atlet putri. Sementara bentuk Selekda atlet nantinya berupa latihan bersama yang dikemas dalam bentuk event. (fan)
(Suara NTB/fan)
PERSIAPAN - Sejumlah atlet atletik NTB menjalani latihan di lintasan atletik GOR 17 Desember belum lama ini. Latihan itu dalam rangka persiapan mengikuti Kejurnas Jatim Open di Surabaya, 28-31 Meter 2019.
Belasan Atlet NTB Berlaga di Jatim Open Mataram (Suara NTB) Belasan atlet atletik NTB bertandang ke Surabaya, Jawa
Timur (Jatim), Selasa (26/3). Mereka akan berlaga di Kejurnas Atletik Jatim Open, di Surabaya, 28-31 Maret 2019. Sekum Pengprov PASI NTB, Agus Sukmayadi yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya, Selasa (26/3) kemarin membenarkan bila atlet atletik NTB telah bertandang ke Surabaya mengikuti kejurnas atletik Jatim Open. Keberangkatan atlet atletik NTB itu didampingi oleh Agus
Sukmayadi bersama lima Pelatih Pelatda Mayung NTB. “Sekarang saya bersama atlet dan pelatih sedang di BIL (Bandara Internasional Lombok). Kami akan ke Surabaya mengikuti kejurnas atletik Jatim Open,” ucapnya. Dijelaskannya, kejurnas atletik Jatim Open adalah salah satu event Pra-PON atletik tahun 2019. Lewat event itu para atlet NTB akan berlaga memperebutkan tiket menuju
Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Dari 18 atlet yang disiapkan, cabang olahraga atletik NTB menurunkan sebanyak 15 atlet di event itu. Mereka merupakan atlet Pelatda Mayung NTB tahun 2019. Sementara itu tiga atlet lainnya tidak bisa ikut. Lalu Muhammad Zohri dan Safwaturahman mengikuti kejuaraan atletik Grand Prix di Malaysia, 29-30 Maret 2019. Sedan-
gkan Imam Mahdin sedang mengikuti pendidikan tentara. Tampil di single event itu, kontingen atletik NTB memasang target lolos PON 2020. Khususnya atlet-atlet di nomor unggulan NTB, seperti di nomor 100 meter, 200 meter, 400 meter, 400 meter gawang, 1.500 meter, estafet 4x100 meter, estafet 4x400 meter, lompat jauh ,lompat tinggi dan tolak peluru diharapkan bisa meraih tiket PON 2020. (fan)
Kajian Dulu, Pemecatan Kemudian Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa tetap akan melakukan pemecatan terhadap Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan napi koruptor. Meskipun demikian, terlebih dahulu akan dilakukan pengkajian terhadap tindakan yang akan diambil. Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc kepada wartawan mengakui, terhadap upaya pemecatan ASN mantan napi koruptor pasti dilaksanakan. Apalagi adanya perintah berdasarkan landasan dan aturan yang jelas. Karena dirinya sebagai Bupati taat kepada aturan. “Karena saya tidak ingin melanggar aturan, itu point pentingnya. Maka setiap aturan, setiap perintah itu, pasti saya laksanakan dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Karena tidak ada celah kita untuk membela siapasiapa kalau sudah perintah
untuk melakukan tindakan, memberikan hukuman kepada perangkat kerja daerah,” ujarnya Selasa (26/3) kemarin. Meskipun demikian, kata Bupati, upaya tersebut memerlukan proses sambil mengkaji dan mendalaminya secar aturan. Pihaknya akan mencermati terlebih dahulu, karena tidak ingin gegabah dalam mengambil tindakan. “Saya akan perintahkan bagian hukum saya untuk mengkaji sedalam-dalamnya. Agar saya mengambil keputusan itu tidak keliru. Itu point pentingnya. Artinya saya siap untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh pemerintah atasan,” terangnya. Dikatakan Bupati, sebenarnya dirinya tidak pernah berpikir untuk melakukan pemecatan terhadap jajarannya. Tetapi jika hal tersebut menjadi sebuah perintah dalam aturan, maka
tetap akan dilaksanakan. “Saya kira tidak begitu hati saya. Karena mereka juga tidak berharap. Saya pun Insya Allah tidak pernah sama sekali berpikir untuk memecat orang. Tetapi kalau itu sebuah perintah undang-undang, wajib hukumnya saya laksanakan. Kan tidak bisa berkompromi dengan hukum ini. Tetapi akan kita lihat dulu. Jelas nyata, pasti, nah langkah saya juga seperti itu,” pungkasnya. Seperti diberitakan Suara NTB, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota merumahkan 72 Aparatur Sipil Negara (ASN) lantaran menjadi mantan napi koruptor. Langkah yang dilakukan tersebut menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Men PANRB, dan Kepala BKN tentang pemecatan ASN mantan napi koruptor paling lambat 31 Desember 2018. Khusus Kabupaten Sumbawa, ada 3 yang dirumahkan se-
(Suara NTB/ind)
H. M. Husni Djibril mentara dan sejak 1 Januari 2019 sudah tidak bekerja serta tak diberikan lagi gaji dan hak-haknya. Sambil menunggu hasil Yudisial Review yang diajukan oleh Lembaga Hukum Korpri Pusat ke Mahkamah Konstitusi. (ind)
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 yang menguasai ketentuan pen- sekiranya perintah tersebut salahan,” tegasnya. Taliwang (Suara NTB) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Menurut Wabup, mengelola gelolaan keuangan desa. Di sisi bertentangan dengan peratuWakil Bupati Kabupaten 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Sumbawa Barat (KSB) anggaran desa pada dasarnya lain dana yang dikelola desa ran yang ada,” tandasnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Selanjutnya Wabup menmengingatkan para aparatur sangat sederhana. Cukup den- sangat banyak. Namun 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pemeriksaan desa agar berhati-hati dalam gan mengikuti aturan dan demikian, hal tersebut tidak gatakan, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 transparan maka niscaya set- boleh menyebabkan program keuangan desa saat ini semengelola keuangan desa. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Pernyataan Wabup ini iap sen anggaran desa akan da- desa mandek. “Kita belajar makin ketat. Bahkan mulai 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 disampaikan dihadapan pat dipertanggungjawabkan. bersama. Jadi prinsip kehati- tahun ini pemerintah pusat 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 pada apratur desa terdiri “Kalau ada masalah silakan di- hatian dan transparan harus telah memerintahkan Badan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 dari Kaur Perencanaan dan ungkapkan di sini supaya dicar- menjadi pegangan,” timpalnya. Pemeriksa Keuangan (BPK) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Wabup meminta, kepada turun langsung melakukan Keuangan saat acara penga- ikan solusinya. Jangan ditutup123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 rahan apartur desa se-KSB, tutupi karena pada akhirnya para aparatur desa terutama pemeriksaan ke desa-desa. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Kaur Keuangan terus belajar “Sekarang diterapkan peSenin (25/3). “Ini yang pent- pasti ketahuan,” paparnya. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Wabup menyadari, saat ini soal aturan-aturan keuangan meriksaan berlapis untuk ing saudara-saudara ingat. 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Berhati-hati soal keuangan sumber daya manusia (SDM) desa. “Kuasai aturan dan jan- desa dan BPK dilibatkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 desa jangan membuat ke- di banyak desa masih minim gan ikuti perintah kepala desa langsung,” imbuhnya. (bug) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
Wabup KSB Ingatkan Aparatur Desa Soal Keuangan
SUARA NTB
Rabu, 27 Maret 2019
Halaman 12
Dam Mujur Diusulkan Masuk Program Strategis Nasional Praya (Suara NTB)Komisi IV DPRD NTB tengah mengupayakan supaya pembangunan Dam Mujur Praya Timur di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bisa segera masuk dalam program strategis nasional. Sehingga begitu pembangunan Dam Meniting Lombok Barat (Lobar) selesai, pembangunan Dam Mujur bisa dimulai. Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi, di Praya, Senin (26/3). “Sekarang kita memang tengah upayakan supaya pembangunan Dam Mujur
segera bisa masuk sebagai program strategis nasional. Kalau tidak, sulit untuk bisa mewujudkan pembangunan Dam Mujur,” sebutnya. Pembangunan Dam Mujur katanya, memang didesain untuk dibangun paling akhir, dari beberapa dam yang direncanakan dibangun di pulau Lombok. Karena memang Dam Mujur itu nantinya akan dijadikan sebagai penampung limpahan air baku dari berbagai sumber mata air di Pulau Lombok ini. Termasuk limpahan air dari Dam Meninting, nantinya juga akan diarahkan ke Dam Mujur. “Jadi kedepan tidak ada lagi air yang dibuang
ke laut. Semua air baku yang tidak tertampung baik itu oleh dam ataupun waduk yang ada akan diarahkan ke Dam Mujur,” terang Ruslan. Mengingat, sumber air bagi Dam Mujur sendiri bisa dikatakan tidak ada. Walaupun memang ada sungai di daerah tersebut. Namun airnya tidak begitu besar. Limpahan-limpahan dari berbagai sumber air baku yang ada di wilayah Loteng, Lombok Barat (Lobar) maupun dari Lombok Timur
(Lotim) itulah yang diarahkan untuk mengisi Dam Mujur. Sehingga pembangunan Dam Mujur nanti paling akhir dilakukan. Karena memang karaketeristik Dam Mujur sendiri hampir sama dengan Dam Batu Bulan, sebagai dam tadah hujan. Yang memang fungsinya untuk menampung air hujan. “Dam Mujur ini pasti akan dibangun. Tapi kapan, masih menunggu Dam Meninting selesai dibangun dulu,” tambah politisi asal PDI Perjuangan ini.
Hal itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa Loteng dipilih sebagai lokasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional untuk Pulau Lombok. Untuk bisa mengatur aliran air baku yang ada di Pulau Lombok. Sehingga limpahan air yang tidak termanfaatkan bisa dialirkan ke Dam Mujur. Sebagai muara akhir untuk selanjutkan dimanfaatkan bagi sektor pertanian. Jadi
pada akhirnya nantinya tidak ada air yang terbuang percuma ke laut. (kir)
HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.5776 CQ NOKA/NOSIN : MH1KF1114GK708698/ KF11E-1707789 AN.PASU MEKARDO PURBA HLG D’SKTR AMPENAN, SENGGIGI, PAGUTAN
DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033
HLG STNK R4 SUZUKI DR.1752 AP NOKA/NOSIN : MHYGDNA2VBJ362109/ G15AID-244655 AN.I NENGAH RIBEK HLG D’SKTR JL.PEJANGGIK MENUJU JL.UDAYANA KOTA MATARAM HLG STNK R2 YAMAHA DR.3696 CQ NOKA/NOSIN : MH3UG0720GK02379/ G 3 E 6 E - 0 1 5 1 8 9 1 AN.ZAMRATUL LUJJAINI HLG D’SKTR KOTA MATARAM
RUPA-RUPA DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR LT.335M2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700
q
RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609)
RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP,NPWPHUB.082146461910 MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran-12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/ 50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti. LesehanTamanBangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/ 50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti. DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127
KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses. PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177
DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224
RUPA-RUPA AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233
LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2
HLG STNK R2 HONDA DR.5146 MB NOKA/NOSIN : MH1JBK212FK073927/ JBK2E-1073689 AN.DEWA GEDE LILA HLG D’SKTR KOTA MATARAM
SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452
SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809
ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc
DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB
Rabu, 27 Maret 2019
RUKO - VILA - KOST
500.000
Halaman 13
SUARA NTB Rabu, 27 Maret 2019
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 PERNYATAAN Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Asnayati yang mengatakan bahwa pengentasan penduduk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 miskin Kota Mataram, tergantung pada anggaran pusat. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kota Mataram diklaim tidak memiliki anggaran untuk pe1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ngentasan kemiskinan. Kondisi ini tentu sangat mempri1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hatinkan. Di satu sisi, Pemkot Mataram pun sangat ingin 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 angka kemiskinan di Mataram nol, namun di sisi lain, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pemkot Mataram ternyata tidak memiliki anggaran untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mengeksekusi pengentasan orang miskin. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Konstruksi berpikir Pemkot Mataram harus diubah. Kare1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 na, pengentasan kemiskinan di daerah, bukan hanya men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemkot Mataram 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 justru harus mengambil peran utama dalam pengentasan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kemiskinan. Kalau hanya berharap bantuan dari pusat, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tentu sulit menyebut target penurunan angka kemiskinan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 di Mataram. Sebab, bantuan untuk daerah-daerah juga akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 disesuaikan dengan kemampuan APBN (Anggaran Penda1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 patan dan Belanja Negara). 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pemkot Mataram dan DPRD harus berpikir bagaimana 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 mengentaskan kemiskinan di Mataram, selain dengan cara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 meminta bantuan dari pemerintah pusat. Pemkot Mataram 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 memang membutuhkan bantuan dari pusat. Namun kalau1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pun diberikan, tentu tidak bisa terus menerus. Untuk itu, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 harus ada cara lain untuk mengatasi persoalan ini. Angka 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kemiskinan secara tidak langsung juga akan berpengaruh 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terhadap citra daerah. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Seharusnya Pemkot Mataram mengalokasikan angga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ran yang lebih besar untuk pengentasan kemiskinan. Leb1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ih-lebih pascagempa, jumlah orang miskin di Kota Mat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 aram menurut Dinas Sosial, ada kecenderungan me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ningkat. Oleh karena itu, program-program Pemkot Mat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 aram harusnya mengarah pada pengentasan kemiskinan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Pada tahun-tahun sebelumnya, upaya pengentasan ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 miskinan yang dilakukan Pemkot Mataram, cenderung 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tidak menyelesaikan persoalan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Karena polanya pemberian bantuan langsung. Pada1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 hal, memberikan bantuan instan kepada orang miskin, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tidak mampu membuat mereka ke luar dari kemiskinan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Sebaliknya, pemberian bantuan itu membuat masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menjadi manja dan malas bekerja. Setiap kali mende1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ngar akan ada bantuan, masyarakat terkesan ‘’senang’’ 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menjadi orang miskin. Tujuannya, untuk mendapatkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bantuan. Tidak heran kalau pengentasan kemiskinan di 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kota Mataram, bergerak lambat. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Cara-cara pengentasan kemiskinan semacam ini, perlu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dievaluasi. Sebaiknya pengentasan kemiskinan dengan me1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 masifkan program pembinaan usaha maupun penciptaan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 wirausaha baru. Cara ini bisa dilakukan bersama antara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 eksekutif dengan legislatif. Dewan melalui program aspira1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 si mereka, juga bisa mengambil peran dalam pengentasan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 kemiskinan. Dengan jumlah anggota Dewan yang ada, se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 harusnya Kota Mataram mampu mengentaskan kemiski1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nan cukup signifikan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Apalagi, dari tahun ke tahun nilai program aspirasi Dewan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 terus bertambah. Sayangnya program aspirasi ini tidak dike1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lola dengan baik. Sehingga walaupun Dewan memiliki masa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jabatan lima tahun, nyatanya tidak mampu membantu menye1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lesaikan persoalan kemiskinan melalui program aspirasinya. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Tidak hanya itu, Pemkot Mataram pada tahun-tahun yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lalu juga memiliki program pengentasan kemiskinan. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Program ini masuk melalui MPBM (Musyawarah Pem1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 bangunan Bermitra Masyarakat). Antara program pengen1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tasan kemiskinan yang dicanangkan Pemkot Mataram den1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 gan program aspirasi milik Dewan, tidak boleh tumpang tin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dih. Sehingga hasilnya maksimal. Namun selama ini, antara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 program Pemkot dengan Dewan kerap tumpang tindih. Hal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ini salah satunya membuat pengentasan kemiskinan mela1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 lui program-program tersebut kurang maksimal. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
Bersinergi Entaskan Kemiskinan
OPINI
Halaman 14
Potret Kemiskinan NTB Pascagempa ERBAIKAN kemiskinan merupakan tujuan setiap daerah. Sejak dulu sampai sekarang, semua daerah berusaha untuk mengatasi masalah ini. Begitu juga dengan Provinsi NTB, pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu prioritas utama. Akan tetapi, rentetan gempa yang melanda NTB sejak bulan Juli sampai bulan Agustus Tahun 2018 telah menghambat rencana-rencana yang telah dirumuskan untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak hanya itu, gempa juga telah melumpuhkan pusat-pusat ekonomi yang merupakan sumber pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di NTB, khususnya Pulau Lombok dan beberapa daerah di Pulau Sumbawa yang terkena gempa bumi. Efek tersebut sangatlah masif dan tidak hanya sementara, tetapi berkelanjutan sampai melewati akhir tahun 2018. Selanjutnya, bagaimana gambaran kemiskinan yang ada di wilayah NTB pasca terjadinya gempa, lalu bagaimana seseorang itu bisa dianggap miskin dan bagaimana dampak gempa bisa memengaruhi kemisikinan itu sendiri. Gambaran Kemiskinan NTB Pascagempa Mungkin banyak yang memprediksikan jumlah penduduk miskin akan bertambah sebagai dampak yang disebabkan oleh rentetan gempa yang terjadi. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, jumlah penduduk miskin ternyata berkurang. Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis pada tanggal 15 Januari 2019 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada September 2018 sebanyak 735,62 ribu jiwa atau 14,63 persen dari total penduduk Provinsi NTB pada waktu yang sama. Angka ini lebih rendah dari jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2018 yang berjumlah 737,46 ribu jiwa atau 14,75 persen dari total penduduk Provinsi NTB. Dengan kata lain telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada bulan September tahun 2018 sebesar 1,84 ribu jiwa dibandingkan bulan Maret tahun 2018. Penurunan jumlah penduduk miskin ini terjadi baik di desa maupun kota. Jumlah penduduk miskin di kota turun menjadi 15,66 persen di bulan September 2018 dari yang sebelumnya 15,94 persen di bulan Maret 2018. Sedangkan di desa, jumlah penduduk miskin pada awalnya adalah 13,72 persen pada bulan Maret 2018 dan turun menjadi 13,69 persen pada bulan September 2018. Dengan kata lain, penurunan jumlah orang miskin terjadi secara merata. Gambaran kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk mis-
M. Daud Azzainuri, SST (Fungsional Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik) kin saja, tetapi juga dilihat dari dimensi yang lain. Pertama adalah indeks kedalaman kemiskinan. Indeks ini menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks tersebut berarti semakin jauh juga rata - rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kedua adalah indeks keparahan kemiskinan. Indeks ini menggambarkan keberagaman pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeksnya semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Berdasarkan data BPS Provinsi NTB yang dirilis pada waktu yang sama menunjukan bawah nilai indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan. Nilai indeks ini pada bulan Maret tahun 2018 adalah 2,87 menjadi 2,38 pada bulan September tahun 2018. Ini berarti jarak antara rata - rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di provinsi NTB menjadi semakin berkurang. Hal yang serupa juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan. Nilai indeks ini pada bulan Maret tahun 2018 adalah 0,742 dan pada bulan September tahun 2018 turun menjadi 0,551. Ini berarti ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Provinsi NTB semakin berkurang. Tentu semua angka ini mengejutkan melihat selama bulan Juli sampai bulan Agustus terjadi rentetan gempa yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat NTB. Lalu, bagaimana seseorang bisa dikatakan miskin. Kriteria Orang Miskin Oleh BPS BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri dapat dimaknai sebagai pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang mencakup makanan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Data pengeluaran penduduk perkapita selama sebulan didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Survei ini dilaksanakan oleh BPS dua kali setiap tahunnya, yaitu pada bulan Maret dan September. Survei ini dilakukan dengan mewawancarai setiap rumah tangga yang terpilih sebagai sampel. Kemu-
dian, survei ini akan merekam berbagai pengeluaran atau konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa makanan atau bukan makanan seperti makanan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada bulan September tahun 2018, garis kemiskinan Provinsi NTB adalah Rp 373.566 per bulan untuk setiap orang. Jadi setiap orang yang memiliki rata-rata pengeluaran dibawah nilai tersebut akan dianggap sebagai orang miskin. Bagaimana Dampak Gempa Bisa Memengaruhi Kemisikinan Di sini telah diketahui bahwa pendekatan yang digunakan untuk menentukan bahwa seseorang itu miskin adalah pengeluaran atau konsumsi yang dilakukan baik yang dikeluarkan sendiri ataupun berupa pemberian. Selama periode terjadinya gempa yaitu bulan Juli sampai Agustus 2018, bantuan tentu banyak yang berdatangan ke masyarakat NTB yang terkena gempa. Bantuan ini kebanyakan dalam bentuk makanan, minuman, pakaian,dan kebutuhan bayi. Bantuan tersebut disalurkan dalam jumlah yang banyak dan berkesinambungan dalam periode tersebut. Masyarakat yang biasanya masak sendiri akhirnya mengkonsumsi makanan jadi yang didapat dari bantuan dan jika dikonversi ke nilai uang tentu akan lebih mahal. Bisa juga bantuan makanan dan minuman yang diberikan memiliki nilai rupiah yang lebih daripada yang dikonsumsi penduduk pada saat kondisi normal. Masyarakat juga diberikan bantuan pakaian dimana pada waktu normal mungkin mereka tidak mendapatkannya. Ditambah dengan bantuan lainnya baik dari pemerintah maupun pihak lainnya. Ini semua menyebabkan konsumsi masyarakat meningkat baik untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kata lain, konsumsi masyarakat yang meningkat dianggap sama dengan pengeluaran masyarakat yang meningkat. Masyarakat yang pada awalnya digolongkan miskin akhirnya menjadi tidak miskin lagi karena pengeluaran yang meningkat melewati garis kemiskinan. Ini terjadi secara merata di hampir sebagian wilayah NTB yang termasuk daerah terdampak bencana baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan selama periode tersebut sehingga mengurangi jumlah orang miskin. Hal yang serupa juga dapat menjelaskan turunnya nilai dua dimensi kemiskinan lainnya, yaitu indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan. Pengeluaran masyarakat yang pada masa sebelum gempa umumnya tergantung dari pendapatannya masing -
masing. Akan tetapi, setelah terjadinya gempa, kebanyakan orang akan terputus sumber pendapatannya untuk sementara akibat dampak dari gempa. Selain itu, pasar pasar dan toko - toko sebagai pusat pemenuhan kebutuhan hidup berhenti beroperasi. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan sehari hari hanya tergantung pada bantuan yang datang untuk korban bencana gempa. Selain itu, jumlah bantuan yang didapat setiap orang baik makanan atau bukan makanan dalam jumlah yang hampir sama dan merata. Hal ini berimbas pada keseragaman dalam nilai pengeluaran penduduk terutama penduduk miskin, sehingga menurunkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Setiap penduduk yang termasuk korban gempa akan mengalami peningkatan pengeluaran secara bersamaan juga. Pengeluaran penduduk miskin akan terdongkrak dengan adanya bantuan untuk korban gempa meskipun tidak melewati garis kemiskinan. Kemudian, Ini akan mengurangi jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sehingga mengurangi indeks kedalaman kemiskinan. Inilah yang menjadi salah satu penjelasan fenomena kenapa jumlah penduduk miskin serta dua indeks lainnya yang menggambarkan kemiskinan di NTB pada September 2018 bisa menurun dibandingkan bulan Maret tahun 2018. (*)
POJOK Tak cukup anggaran untuk pengentasan kemiskinan di Kota Mataram Anggaran yang tak perlu harus dipangkas
***
Indikator kinerja OPD Lobar menurun Kinerja pejabat mesti dievaluasi
***
Wadah Persatuan Umat Buddha
Wagub Hadiri Pelantikan Pengurus Permabudhi NTB Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI Caliadi, SH., MH., dan Forkompinda Povinsi NTB menghadiri Pelantikan dan pengukuhan Pengurus Daerah Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Provinsi Nusa Tenggara Barat, masa bhakti 2019-2023, di Hotel Lombok Plaza Mataram, Selasa (26/3). Dalam sambutannya Wagub menyampaikan ucapan selamat kepada segenap pengurus Permabudhi Provinsi NTB yang baru saja dilantik oleh Ketua Umum Permabudhi Arief Harsono. Wagub juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di NTB untuk memaknai perbedaan sebagai sebuah anugerah dari Tuhan untuk bangsa Indonesia yang indah dan besar ini. Untuk itu ia juga mengajak masyarakat NTB untuk senantiasa menjaga, merawat dan memelihara perbedaan yang ada di NTB.
“Betapa indahnya Indonesia ini, dengan keberagaman Suku, Ras, Agama dan Adat-istiadat, namun hidup harmoni berdampingan,” ujarnya. Wagub berharap perbedaan-perbedaan yang ada tidak boleh membuat kita terpecah-belah. Perbedaan merupakan suatu keniscayaan yang merupakan takdir sang pencipta. Kita jaga dan pelihara perbedaan itu, jadikan perbedaan agama, suku, bangsa dan ras itu.”Mari kita sama-sama memajukan daerah dan Indonesia. Inilah Indonesia yang kaya dengan keragaman, kekayaan ini harus kita jaga dan ini merupakan tanggung jawab kita semua,” tandasnya. Wagub menyadari bahwa segala ikhtiar yang dilakukan di NTB ini, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Ia mengajak semua elemen untuk bersatu, saling menguatkan dan saling mengisi satu sama lainnya.”Semoga dengan keberadaan Permabudhi Provinsi NTB akan memperkuat ikhtiar mewujudkan NTB kuat dan tangguh, membawa dampak posi-
tif dalam membangun toleransi, menyatukan gerak langkah bersama, mewujudkan NTB Gemilang di masa yang akan datang, “ jelas dia. Sementara itu, Ketua Gemabuhi NTB yang juga pengurus Permabudhi Adi Saputra mengatakan pelantikan dan pengukuhan Permabudhi ini merupakan segbagi wadah persatuan umat Buddha dan dapat menjaga toleransi intern dan eksternal.” Berdirinya Permabudhi didasari atas ingin umat Buddha bersatu, “jelas dia. Hal senada disampaikan Trisna Adinata yang juga pengurus Permabudhi. Selaku Bimas Buddha Kanwil Kemenag Provinsi NTB Aryadi Satiawira,sangat mendukung Permabudhi, karena menjadi wadah mempersatukan umat Buddha. “Permabudhi baru pertama kali ini ada di NTB. Kami berharap semoga bersinergi dengan pemerintah dan bisa menjadi mitra kerja bagi Bimas Buddha,” jelas dia. Ia berharap Permabudhi bisa ikut andil membantu semua umat yang mengalami bencana.. (her)
(Suara ntb / ist)
PELANTIKAN - Pelantikan dan pengukuhan Permabudhi NTB dihadiri oleh Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah.
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 27 Maret 2019
Bertemu Menteri PUPR, Gubernur Usulkan 24 Proyek Strategis Dari Hal. 1 Pembangunan akses jalan dari bandara ke KEK Mandalika merupakan perintah Presiden Jokowi dalam rangka mendukung NTB sebagai tuan rumah MotoGP 2021 di Sirkuit Mandalika. Selain pembangunan akses jalan, Presiden juga memerintahkan perpanjangan landasan pacu (runway) LIA dan pembenahan Pelabuhan Lembar. Bahkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan juga akan membangun rumah sakit internasional di Mandalika. Dalam surat Gubernur No. 600/III/DISPU/2019 yang ditujukan kepada Menteri PUPR perihal usulan pembangunan infrastruktur Mendukung Event MotoGP. Gubernur menjelaskan berdasarkan arahan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di NTB, Jumat (22/3) dalam rangka persiapan NTB sebagai tuan rumah penyelenggaraan MotoGP di KEK Mandalika 2021. Maka perlu dilakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur penunjang antara lain pembangunan jalan dari LIA menuju KEK Mandalika. Selain itu dibutuhkan juga infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya serta Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Gubernur mengharapkan Menteri PUPR dapat menganggarkan dalam APBN agar infrastruktur dimaksud dapat berfungsi tahun 2021. 24 proyek strategis bidang ke-PU-an yang diusulkan Gubernur antara lain Bidang Bina Marga delapan proyek strategis. Yakni pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika sepanjang 17 km, peningkatan jalan Mantang-Praya sepanjang 3 km, Peningkatan Jalan Kuta - Keruak sepanjang 13,5 km, Peningkatan Jalan Kuta Keruak dua jalur empat lajur sepanjang 7 km, Peningkatan Jalan Kediri-Praya sepanjang
3 km, Peningkatan Jalan Penujak - Tanak Awu sepanjang 3 km, peningkatan jalan Rembiga - Pemenang sepanjang 18,04 km serta penggantian jembatan Kabul ruas Penujak-Montong Ajan sepanjang 20 meter. Bidang Sumber Daya Air sebanyak enam proyek. Antara lain Rehabilitasi jaringan irigasi DI Mujur II seluas 3.506 hektare, Rehabilitasi jaringan irigasi DI Surabaya seluas 3.258 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi DI Batujai seluas 3.580 hektare, Pembangunan saluran banjir (Canal Flood) sepanjang 8 km, peningkatan kapasitas tampungan Embung Retensi sebanyak 6 unit dan Penyediaan air baku KEK Mandalika sepanjang 46 km dengan debit 110 liter/detik. Bidang Cipta Karya sebanyak tujuh usulan proyek. Antara lain Peningkatan TPA Pengengat Blok 2 Mendukung KEK Mandalika, Pembangunan SPAM Regional Kawasan Mandalika, Penataan Kawasan Bikepark Meninting Senggigi, Peningkatan kualitas permukiman kawasan pedesaan Potensial Kecamatan Sekotong, pembangunan gedung Tempat Evakuasi Sementara, Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Are Guling dan Penataan Kawasan Pengembangan Destinasi Wisata Mawun. Untuk bidang perumahan dan permukiman diusulkan tiga proyek. Yakni, Pembangunan rumah susun pekerja pariwisata KEK Mandalika 260 unit, pembangunan rumah susun pekerja pariwisata KEK Mandalika tipe 36 empat lantai 68 unit dan bantuan stimulan rumah swadaya dalam bentuk homestay sebanyak 30 desa di Lombok Tengah. (nas)
Butuh Konsistensi Dari Hal. 1 kata wagub saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019 di Kawasan Wisata Senggigi Lobar, Selasa (26/3) siang. Wagub mengingatkan kembali tentang visi dan misi NTB. Visi NTB Gemilang, salah satu misinya adalah mewujudkan NTB sehat dan cerdas. Ia mengatakan BKKBN sangat strategis dalam membantu dan mewujudkan misi tersebut. Untuk itu, ia mengajak peserta yang hadir untuk mulai mengubah mindset dan mengedepankan pembangunan keluarga “Jika kita berpikir secara holistik, pembangunan keluarga sangatlah penting,” katanya. Orang nomor dua di NTB ini mengatakan sepengetahuannya, BKKBN Perwakilan NTB memiliki sinergi yang sangat baik. Sinergi dengan seluruh stakeholders inilah yang menjadi poin penting agar menjadi satu kekuatan besar. Dalam kesempatan ini Wagub juga berpesan agar konsistensi koordinasi dan sinergitas yang dibangun untuk senantiasa dijaga dan ditingkatkan. “Konsistensi itu harus dijaga dengan sungguhsungguh. Ibu-ibu dalam organisasi juga memiliki peran yang luar biasa,” ujarnya. Menurut Wagub, tidak mungkin birokrasi menjalankan perannya sendiri, stakeholders lain juga harus ikut bergotong royong, tentunya dengan perannya masing-masing. Harapannya, sinergitas itu lebih tajam lagi. Wagub juga menyinggung revitalisasi posyandu yang sedang gencar pemerintah
canangkan. Ia mengatakan permasalahan harus dilihat mulai dari hulu, sehingga hasilnya akan kelihatan. Untuk itulah Pemprov sedang mendorong posyandu yang ada di NTB betul-betul berdaya. “Inilah peran BKKN untuk bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan stakeholders lainnya dalam upaya mewujudkan posyandu kita menjadi garda terdepan dalam mewujudkannya NTB yang sehat dan cerdas,” pintanya. Kegiatan Rakerda tersebut dimulai sejak kemarin, (25/3) dengan Pra Rakerda yang diikuti sebanyak 185 peserta. Sedangkan pada Selasa (26/3), jumlah peserta diperkirakan hadir sebanyak 329 orang. Peserta terdiri dari perwakilan mitra kerja Kabupaten /kota sebanyak 55 peserta, mitra kerja Provinsi sebanyak 89 peserta dan peserta yang sudah mengikuti Pra Rakerda sejak kemarin sebanyak 185 peserta. Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Sama’an, M.Si., menjelaskan tujuan Rakerda program KKBPK Tahun 2019 ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan dukungan Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah dan Mitra Kerja dalam mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Program KKBPK yang terintergrasi. Kegiatan tersebut mengangkat tema Meningkatkan Sinergitas Impelementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. (nas)
Perempuan Penggerak Perdamaian Dari Hal. 1 saat membuka sekaligus menjadi Keynote Speaker pada acara Perempuan Penggerak Perdamaian (Peran) di Hotel Aston, Selasa (26/3). Menurutnya, sudah saatnya menggerakkan perempuan untuk menjadi inisiator penggerak perdamaian di lingkungan. Apalagi di lingkungan keluarga lah manusia dibentuk. ‘’Di sini peran perempuan sangat penting, dan lebih menekankan pola asuh dalam kehidupan keluarga,” ungkapnya. Hj. Niken juga menekankan perempuan harus memiliki prinsip dan nilai kebaikan, perempuan harus memiliki akhlak yang baik (akhlak yang mulia), sebab prinsip yang baik dan akhlak yang baik tidak cukup jika tidak diiringi dengan kemampuan berbicara, agar ide dan argumen dapat tersampaikan dengan baik pula. Terakhir, Hj Niken berharap kegiatan seperti ini
tidak hanya menjadi pelatihan saja tapi sebuah cikal bakal bahwa di NTB perempuan bisa berperan dalam menggerakkan perdamaian, menguatkan keluarga agar memiliki peran dan toleransi yang baik. Sebelumnya, Direktur Nusa Tenggara Center, Suprapto M. Adi, juga menambahkan, memberdayakan perempuan sebagai agen perdamaian sama halnya ketika perempuan diberi peran, mereka bisa memberikan kemampuan dan kapasitasnya untuk menjaga kondisi sosial di daerah masingmasing, diantaranya seperti Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern, yang mampu menunjukkan kepada dunia akan rasa simpatinya terhadap kejadian yang menimpa warga Muslim New Zealand, dalam waktu sigap Ia mampu meyakinkan seluruh masyarakat dunia, radikal, teroris dan kekerasan adalah musuh dunia. (ham)
Halaman 15
STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Dharma Shanti Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram menggelar Dharma Shanti sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1941. Kegiatan itu dilaksanakan di halaman kampus STAHN Gde Pudja Mataram, Senin (25/3) malam. Dharma Shanti itu menampilkan pentas kesenian mahasiswa berupa tari, yoga, tabuh, palawakya, musik, dan pelawakan Bali dengan bintang tamu Dadong Rerod Bali. Ketua Panitia Dharma Shanti, I Gusti Ayu Agung Andriani, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Dharma Shanti merupakan rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941. Kegiatan Dharma Shanti ini sepenuhnya mendapatkan dukungan dari STAHN Gde Pudja dan dibiayai melalui dana DIPA STAHN Gde Pudja Mataram. Serta turut serta mendapatkan dukungan dari dharma bhakti dari para Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), antara lain dari UKM Tabuh, UKM Tari, UKM Yoga, UKM Dharma Gita, UKM Paduan Suara, UKM Musik, UKM Menwa, dan UKM pers dan seluruh komponen yang tidak bisa disebutkan satu per satu. “Tema dari Dharma Shanti ini yaitu melalui Dharma Shanti kita wujudkan nilai-nilai tri hita karana dalam memperkokoh moderasi beragama dan kebersamaan umat,” ujarnya. Agung menjelaskan, tema itu diusung, karena tri hita karana adalah identitas umat Hindu nusantara. “Di mana kita tidak lepas dari Tuhan sebagai yang kuasa,
(Suara NTB/ron)
DHARMA SANTI - Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., berfoto bersama dengan tamu undangan dan jajaran STAHN Gde Pudja Mataram saat pembukaan Dharma Santi, Senin (25/3) malam. hubungan yang baik dengan sesama serta keharmonisan dengan alam. Tidak semua orang bisa lepas dari ketiga unsur tersebut. Marilah melalui momen ini, mari kia belajar harmonisasi diri kepada tuhan karena Tuhan maha adil, belajr harmonisasi dengan sesama, dan harmonis pada alam. Bukan menggurui, tapi mari kita sama-sama belajar karen hidup berjalan terus,” katanya. Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Nyoman Wijana, S.Sos., M.Si., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan STAHN Gde Pudja sudah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangkaian perayaan Nyepi tahun baru Saka 1941. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh UKM yang tampil, sehingga membuat kegiatan Dharma Shanti mengeluarkan biaya yang sangat efisien. Nyoman Wijana juga mem-
perkenalkan kepada hadirin, bahwa STAHN Gde Pudja Mataram melakukan perubahan mendasar. Perubahan itu dalam rangka menjawab tantangan pasar kerja. Pihaknya merombak struktur kurikulum dari berbagai Program Studi (Prodi) agar kurikulum mampu mengkaji ilmu umum yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Namun tidak meninggalkan nilai agama di dalamnya. “Dalam konteks keilmuan kami namakan integrasi keilmuan. STAHN Gde Pudja khususnya pada tahun 2018, kami mampu meningkatkan animo masyarakat untuk studi di STAHN hampir 150 persen dari tahun sebelumnya, itu artinya perubahan itu penting,” katanya. Untuk itu, pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada unsur PHDI dari Provinsi sampai kabupaten/ kota yang sudah menyosialisasikan ke masyarakat. Bah-
PT. Riway International Serahkan Bantuan 300 Huntap Risba untuk Korban Gempa NTB Dari Hal. 1 Habibullah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PT. Riway International yang telah memberikan bantuan Huntap kepada 50 KK yang rumahnya rusak berat di Desa Gerimax Indah. “Masyarakat penerima memang sudah sangat prioritas dan sangat layak kami layani,” ujarnya. Habibullah mengatakan pembangunan huntap model Risba tersebut dilaksanakan selama 52 hari. Kurang dari dua bulan mampu terbangun huntap Risba sebanyak 50 unit di Desa Gerimax Indah. “Atas nama pemerintah desa mewakili masyarakat, kaitan dengan bantuan Risba. 50 orang ini merupakan perwakilan dua dusun yang terparah kena gempa,” katanya. Habibullah kembali mengucapkan terima kasih kepada PT. Riway International dan BPBD NTB yang telah memberikan bantuannya ke Dusun Kembang Kuning dan Karang Anyar Desa Gerimax Indah. Ia mengatakan bantuan huntap Risba tersebut terbukti tahan gempa. Pada kejadian gempa beruntun magnitudo 5,4 dan 5,1, Minggu (17/3) lalu, masyarakat tidak keluar rumah. “Ketika gempa masyarakat tidak lari keluar rumah. Kami sangat mengapresiasi dan sangat berbahagia dengan bantuan ini,” kata Habibullah. Pada kesempatan tersebut, Habibullah mengharapkan ada bantuan pembangunan Risba lagi dari PT. Riway International atau lembaga lainnya. Ia mengatakan masyarakat yang rumahnya hancur akibat gempa, sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Sementara itu, Chief Operating Officer PT. Riway International, Ivy See Chein Ling mengaku sangat terharu dengan sambutan masyarakat Desa Gerimax Indah. Ia ber-
harap para korban gempa tetap terus bersabar dan tabah menghadapi cobaan. Ketika turun dari mobil dan disambut kesenian Gendang Beleq, Ivy mengaku teringat waktu masih kecil. Melihat banyaknya rumah warga yang rusak akibat gempa, Ivy mengatakan waktu kecil ia tinggal bersama kakek dan neneknya. Kondisi rumah yang ditempati bocor dan kena banjir kalau musim hujan. “Saya tinggal bersama nenek, rumah saya lebih buruk daripada yang ada di sini. Atapnya bocor. Kelihatan bulan dan bintang. Setiap turun hujan, nenek sangat khawatir. Karena rumah bocor. Memang banyak cobaan untuk kita. Tetapi kita harus tabahkan hati,” ujarnya. Ia mengaku baru pertama kali datang ke Lombok. Ia melihat masyarakat Lombok ramah dan harmonis. Ia mengatakan pimpinan PT. Riway International sangat tersentuh melihat bencana gempa yang sangat besar melanda NTB, Agustus 2018 lalu. Sehingga, pimpinan PT. Riway International menyalurkan bantuan berupa pembangunan Huntap sebanyak 300 unit bagi korban gempa di NTB. Bantuan Huntap yang diberikan PT. Riway International tersebar di empat kabupaten, yakni Lombok Utara 100 unit, Lombok Timur 100 unit, Lombok Barat 50 unit dan Sumbawa Barat 50 unit. Penyaluran bantuan dilakukan melalui Kemenko PMK dan atas koordinasi yang baik antara BPBD NTB yang saat itu dilakukan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, sehingga disepakati untuk membangun 300 unit huntap model Risba di NTB. “Harapan kami agar rumah yang disumbang oleh PT. Riway bisa memberikan kenyamanan dan cepat dapat digunakan oleh korban gempa di Lombok,” kata Ivy. Sehingga korban gempa dapat beraktivitas kembali
seperti biasa. “Rumah ini tahan gempa dan yang tinggal akan merasa lebih aman dan tenang,” katanya. Wakil Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Mayjen Dody Usodo Agro mengatakan kehadiran Kemenko PMK dalam rangka mendorong percepatan penanganan pascagempa NTB. Kemenko PMK sangat konsen dalam upaya pemulihan dan peningkatan kembali kesejahteraan masyarakat terdampak bencana. “Kemenko PMK mengucapkan terima kasih kepada PT. Riway International. Tadi bisa mendengar langsung dari masyarakat, kalau bisa tambah lagi bantuannya,” kata Dody. Dody mengatakan atas nama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengucapkan terima kasih kepada PT. Riway International yang telah membantu pembangunan huntap bagi korban gempa di NTB. Kemenko PMK juga berterima kasih kepada unsur TNI/Polri yang ikut turun menyelesaikan percepatan penanganan bencana di NTB. Sementara Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM juga memberikan apresiasi kepada PT. Riway International yang datang membawa bantuan nyata yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat sejumlah 300 KK. Hartina mengatakan bantuan Huntap tersebut dapat dibangun dalam waktu yang cukup singkat yakni dalam waktu 52 hari sudah jadi rumah 300 unit. “Apresiasi juga ke Kemenko PMK yang memfasilitasi bantuan ini,” katanya. Anggota Tanggap Musibah Forum Masjid Musala BSD, Dra. Hj. Sumintri Wido berharap bantuan pembangunan rumah tahan gempa model Risba dapat ditambah lagi. Mengingat masih banyak warga yang membutuhkan bantuan sesuai dengan laporan Kepala Desa Gerimax Indah. (nas/*)
wa di STAHN Gde Pudja ada prodi yang sama dengan prodi umum dengan lulusan setara dan jaminan kualitas yang memadai dibandingkan perguruan tinggi lain. “Kampus kami kampus kecil, ke depan kami penuhi dengan mahasiswa berpikiran besar, dan menjadikan kampus dengan mimpi besar dan akan kami wujudkan
atas dukungan bapak/ibu,” ujarnya. Dharma Shanti yang dilaksanakan oleh STAHN Gde Pudja Mataram dihadiri oleh Pimpinan PHDI NTB, PHDI Kabupaten/Kota, WHDI NTB dan Kabupaten/Kota, IKBH Polda NTB, organisasi kemasyarakatan Hindu lainnya, jajaran STAHN Gde Pudja Mataram, dan masyarakat. (ron/*)
Lautan Massa Banjiri Kampanye Prabowo-Sandi Dari Hal. 1 Prabowo kemudian tiba di lokasi kampanye pukul 15:30. Dalam kampanye rapat umum tersebut, Prabowo didampingi sejumlah petinggi partai koalisi di NTB dan sejumlah tokoh. Setelah tiba di atas panggung, Prabowo langsung didaulat menyampaikan orasi politiknya yang berlangsung sekitar satu jam lebih. Dalam orasi politiknya, Prabowo lebih banyak menyampaikan kondisi negara yang menurut penilaiannya tengah berada di ambang kebangkrutan oleh perilaku para koruptor yang merampok kekayaan negara. Pada kesempatan itu Prabowo kembali menyinggung terkait dugaan kebocoran keuangan negara sebesar Rp 1.000 triliun lebih tiap tahunnya. Ia berjanji, jika ia terpilih menjadi presiden RI tahun 2019-2024, maka ia akan membongkarnya dan menutup kebocoran tersebut. Menurutnya kebocoran kekayaan negara tersebut telah menjadi penyebab malapetaka kesengsaraan rakyat selama ini. “Kami maju karena kami merasakan bahwa rakyat diperlakukan tidak adil, kekayaan negara diambil dan mengalir ke luar negeri. Apa yang tidak ada di Nusantara ini, cadangan emas kita terbesar di dunia, tapi kenapa rakyat masih susah?. Ini tidak benar, negara kita kaya, tapi kenapa rakyat miskin. Para elite di Jakarta selalu kebakaran jenggot kalau saya buka soal kebocoran Rp 1.000 triliun tiap tahun,” katanya. Prabowo berjanji, jika dia diberikan mandat sebagai Presiden RI pada pemilu 2019 ini. Ia sudah menyiapkan program-program yang pro dengan masyarakat. Ia menyebutkan di antaranya menurunkan harga kebutuhan pokok, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. “Kondisi rakyat sedang dalam kesusahan. Karena itu dalam seratus hari kerja, saya akan turunkan tarif listrik, harga sembako saya turunkan. Pabrik-pabrik akan kita buat tempat anak muda bekerja. Bagaimana caranya, saya tidak akan ceritakan sekarang, karena nanti ketahuan sama koruptor-koruptor itu,” cetusnya. Lanjut Prabowo, kelak jika ia ditakdirkan jadi orang nomor satu di republik ini, maka salah satu agenda penting yang akan dia lakukan yakni pemberantasan korupsi. Salah satu strateginya yakni dengan
meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. “Gaji hakim akan saya naikkan berlipat-lipat, supaya mereka tidak bisa disogok. Gaji pegawai, guru, perawat akan saya naikkan. Kenapa saya berani berjanji demikian, karena saya akan menutup kebocoran itu dan uang itu akan saya buat untuk sejahterakan rakyat,” tegas. “Kami siap terima mandat dari rakyat, pada saat kita terima mandat, kalian akan segera bekerja di bawah pemerintah yang pro perubahan. Saya bersaksi dan bersumpah, mana kala saya menerima mandat, saya akan membentuk pemerintah yang bebas dari koruptor,” tambahnya. Terakhir disampaikan Prabowo, ia merasa terharu melihat massa kampanye yang begitu besar. Ia sangat terhormat, dengan masyarakat NTB yang rela datang berdesak-desakan, untuk hadir. Ketulusan masyarakat NTB mendukung dirinya menjadi semangat yang semakin kuat untuk melakukan perubahan. “Saya tahu kalian tidak dikasih duit untuk datang ke sini, karena saya tidak punya duit. Saya yakin dari sorot mata kalian, kalian tulus. Anda rela datang dari jauh berdesak-desakan. Semangat ini, harus tetap dijaga sampai tanggal 17 April untuk membuat perubahan. Insya Allah kita bisa menang 90 persen di NTB,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPD Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat yang dikonfirmasi Suara NTB usai kampanye rapat umum berlangsung, mengaku sangat bersyukur melihat massa yang tumpah menghadiri kampanye Prabowo-Sandi. Kerinduan masyarakat NTB untuk bertemu dengan Prabowo Subianto sudah terjawab. Melihat massa puluhan ribu orang yang memadati Lapangan Karang Pule, yang tumpah bak seperti lautan. Ridwan sangat yakin bahwa NTB masih jadi lumbung suara Prabowo. “Semoga ini pertanda baik untuk kemenangan beliau, NTB tetap jadi lumbung suara. Saya kira angka kemenangan 90 yang ditargetkan beliau, bisa kita capai. Massa yang hadir sekarang ini saja, dalam hitungan kami sekitar 80 ribuan. Banyak masyarakat yang tidak bisa langsung sampai lokasi, karena jalan menuju lapangan sepanjang radius satu kilo meter, dipadati oleh pendukung yang tidak bisa sampai lokasi,” pungkasnya. (ndi/*)
Pangdam Udayana ApresiasiDompu Sudah Berkontribusi bagi Swasembada Jagung Dari Hal. 1 Ia pun mengaku bangga, karena bisa hadir di tengah masyarakat yang memiliki kontribusi begitu besar terhadap bangsa dan negara di bawah kepemimpinan pemerintah setempat. Karena jagung yang diekspor ke Filipina yang dihadirinya tersebut, awalnya dipikir jagung dari Sumbawa Besar dan ternyata sebagiannya jagung Dompu. “Ini saya pesan, tetap dipertahankan. Masyarakat Dompu bukan lagi masyarakat yang kelaparan. Motivasi bupatinya jelas, ingin menjadikan masyarakatnya mampu membayar,” katanya. Hal ini patut disyukuri. Tidak semua wilayah di Indonesia mempunyai tanah yang begitu subur seperti Kabupaten Dompu. Sejauh mata memandang, melihat tanaman
jagung. Namun ia menitipkan agar menjaga keseimbangan alam di bawah kepemimpinan bupati dengan tidak menggunduli hutan dan gunung. “Swasembada jagung dengan tetap menjaga persoalan lingkungan dan ini harus terus diedukasi masyarakat. Jangan semata kita mengejar keuntungan tertentu, materi tertentu, tapi nanti ada bencana alam yang tidak kita inginkan. Pelajaran Papua, ini harus menjadi pelajaran kita semua. Saudara – saudara kita di Papua, motong pohon. Mungkin tidak memperhatikan keseimbangan alamnya, digerus,” pesannya. Mayjen TNI Benny Susianto, juga meyakini, masyarakat Dompu akan terus eksis dan maju ke depan. Jika saat ini kemiskinan tinggal 12,40 persen dari 21 persen saat awal kepemimpinan Drs. H. Bam-
bang M Yasin tahun 2010, di sisi waktu 2 tahun kepemimpinan ini diyakini bisa menyisakan kemiskinan di bawah itu. “Jaga terus soliditas. Kalau soliditas bisa kita jaga dengan baik, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Begitu kompak dengan Forkopinda, insya Allah akan maju depan,” semangatnya. Sementara Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin menyampaikan, program jagung ini awalnya didorong bersama aparat TNI/Polri di Dompu. Dandim dan Kapolres bersama jajaran di tingkat desa/ kelurahan menjadi suport masyarakat untuk menanam jagung, hingga akhirnya sukses. Setiap tahun, panen raya jagung petani terus dilakukan untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa pemerintah selalu bersama mereka. “Pemerintah tidak akan mem-
biarkan masyarakat terutama petani jagung berjalan sendiri,” katanya. Pada 2015 lalu, lanjut H Bambang, Presiden Joko Widodo melakukan panen raya jagung di Manggelewa Dompu. Dari lokasi panen raya jagung di Dompu, presiden mengumumkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung untuk pertama kali oleh pemerintah. “Dukungan pemerintah untuk jagung tumbuh kembang di Kabupaten Dompu ini cukup luar biasa,” jelasnya. Kemajuan dan keberhasilan kabupaten Dompu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan per kapita dan kemajuan lainnya tidak lepas dari kontribusi jagung. Pada tahun 2010 lalu, negara mengimpor jagung hingga 13 juta ton, pada 2012 menjadi 7 juta ton impor dan
tahun 2015 tinggal 3 juta ton impor jagung dilakukan. “Sekarang alhamdulillah sudah nol ton, kecuali kemarin 150 ton yang dikhususkan untuk pabrik makanan,” ungkapnya. Pada tahun 2019 ini, lanjut H Bambang, Indonesia menargetkan tidak akan impor jagung, bahkan akan melakukan ekspor. Di Kabupaten Dompu sendiri menargetkan ekspor 200 ribu ton ke Filipina. “Ini yang terjadi di Kabupaten Dompu. saya benar – benar menikmati hasil perjuangan kami selama 7 – 8 tahun terakhir ini. Kami benar – benar memastikan masyarakat Dompu bisa makan di saat dia ingin makan, masyarakat Dompu bisa pergi dimanapun dia ingin pergi tanpa dia harus minta uang perjalanan ke tetangganya,” kata H Bambang. (ula/*)
BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598
Rabu, 27 Maret 2019
suarantb.com
@suarantbcom
@suarantbcom
http://facebook.com/suarantbdotcom
http://twitter.com/suarantbcom
http://instagram.com/suarantbcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Unram - OJK Selenggarakan Seminar Nasional Perkembangan Sambut HUT Lobar Ke 61 Dikes Lobar Gelar Lomba Balita Sehat ’’Fintech’’ di Indonesia Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Seminar Nasional Perkembangan Fintech di Indonesia, di gedung Dome Unram, Selasa (26/3). Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank, IKNB dan MI Provinsi NTB, Bambang S. Antarikurniawan mewakili Kepala OJK Provinsi NTB mengatakan, fokus utama OJK saat ini adalah pada dua hal, yaitu literasi keuangan dan inklusi keuangan. “Secara nasional indeks literasi keuangan NTB berada di urutan 33 di atas Papua. Hal ini sangat memperihatinkan,” ungkap Bambang. “Ada empat indikator yang digunakan untuk melihat seseorang telah menggunakan jasa keuangan dengan baik, yaitu kemampuan dalam pengelolaan keuangan, bagaimana mengatur tabungan dan pinjaman, sadar akan asuransi dan bisa berinvestasi. Jika keempat indikator ini bisa dilakukan maka bisa dikatakan dia sudah memiliki literasi keuangan yang baik,” tambahnya. Mewakili Rektor Unram, Wakil Rektor bidang Akademik Agusdin, SE., MBA., DBA menyampaikan, bahwa mahasiswa saat ini merupakan generasi milenial yang salah satu cirinya adalah memiliki literasi yang tinggi. “Tapi jika melihat indeks literasi keuangan NTB yang hanya sekitar 21,45%, ini berarti masih sangat rendah, berbanding terbalik dengan yang seharusnya,” terang Agusdin. Mengutip kata-kata Bill Gates, Agusdin menyebutkan masyarakat dunia membutuhkan jasa perbankan tetapi bukan bank. “Jadi fintech akan menjadi sesuatu yang dominan di masa yang akan datang,” jelasnya. Ia berharap kerjasama dengan OJk dapat dilanjutkan ke
arah yang lebih luas mengenai bagaimana mahasiswa bisa memperoleh ijazah plus, berupa sertifikat kompetensi tambahan dari lembaga-lembaga negara seperti OJK. Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) OJK, Munawar Kasan dihadirkan sebagai narasumber memaparkan perkembangan fintech di Indonesia yang sangat pesat. “Saat ini sudah ada 99 perusahaan di bidang fintech yang terdaftar di OJK,
tiga di antaranya bergerak di bidang syari’ah,” ungkap Munawar. Munawar menambahkan bahwa fintech hadir untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki akses ke bank. Fintech juga bisa membantu memperoleh pendanaan secara lebih cepat. “Menurut data yang diperoleh OJK per 31 Januari 2019, jumlah akumulasi penyaluran pinjaman dari perusahaan fintech di Indonesia sebesar Rp25.921, 72 miliar,” paparnya. (dys/*)
Giri Menang (Suara NTB) Dalam rangka menyiapkan generasi Lombok Barat (Lobar) yang sehat dan cerdas, Pemkab Lobar melalui Dinas Kesehatan menggelar Lomba Balita Sehat. Kegiatan yang digelar di aula Kantor Bupati Lobar ini semakin menyemarakkan HUT Lobar ke-61. “Lomba Balita Sehat diselenggarakan tiap tahun di Lobar. Kegiatan ini untuk memberikan edukasi generasi yang sehat cerdas dan berkualitas. Termasuk sebagai upaya mengawal 1.000 hari kehidupan mulai anak dari kandungan sampai umur 2 tahun,” kata Kadis Kesehatan H. Rachman Sahnan Putra, Selasa (26/3). Rahcman berharap melalui lomba balita sehat tidak ada lagi anak yang kekurangan gizi di Lobar, termasuk stunting. Ia juga meminta agar setiap orang tua harus mengecek kesehatan anak di Posyandu, memberikan asupan gizi yang cukup, termasuk memberikan ASI eksklusif. Sementara itu, Asisten III Setda Lobar, H. Fathurrahim mengatakan, pihaknya mendukung kegiatan semacam ini terus dilanjutkan. “Ini suatu hal yang luar biasa untuk menjaga generasi ke depan. Generasi kita akan hilang jika tidak di jaga mulai sekarang,” katanya. Lomba balita sehat kali ini dibagi dalam dua kategori, yakni kategori umur anak 623 bulan, dan umur 2-5 tahun. Tim juri yang terdiri dari dokter umum, psikolog dan ahli gizi dari RSUD Patut Patuh Patju, kemudian TP-PKK Lobar, Dikes dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) menilai beberapa aspek seperti kesehatan anak, gizi anak, psikologi, dan peran orang tua. Berhasil keluar sebagai juara pertama untuk kategori umur 6-23 bulan diraih oleh Lalu Gede Wira Santana dari Puskesmas Eat Mayang. Sedangkan juara pertama untuk kategori umur 2-5 Tahun diraih Jati Jaluna dari Meninting. Untuk para pemenang, Ketua PKK Lobar Hj. Khaeratun memberikan hadiah
penghargaan berupa uang sebesar Rp1.250.000, Rp1.000.000, dan Rp 750.00 bagi juara I, II dan III dari kategori umur 6-23 bulan. Sedangkan kategori umur 2-5 Tahun, juara I mendapat Rp2.250.000, juara II Rp2.000.000 dan untuk juara III sebesar Rp1.750.000. Harapan I sebesar Rp1.250.000, harapan II Rp1.000.000 dan harapan III Rp750.000. (her/*)
(Suara NTB/humas Lobar)
Kadis Kesehatan Lobar, H. Rachman Sahnan Putra
(Suara NTB/humas Lobar)
LOMBA BALITA - Suasana lomba balita sehat yang diadakan Dikes di aula kantor Bupati Lobar.
(Suara NTB/humas Lobar)
HADIAH - Ketua TP PKK Hj Khaeratun Fauzan Khalid saat menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba balita sehat
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2018 Mataram (Suara NTB) Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Mataram mengadakan sosialisasi undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Hotel Grand Legi, Selasa (26/3), dihadiri oleh puluhan peserta yang berasal dari unsur Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, pihak Rumah Sakit kabupaten/kota, PT Angkasa Pura LIA, KSOP pelabuhan Lembar, pihak travel, Otoritas Bandara Wilayah, Kepolisiam dan unsur terkait lainnya. Acara sosialisasi tersebut diberi tema terwujudnya Ketahanan Kesehatan Bangsa melalui Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Acara tersebut diisi oleh empat orang narasumber, antara lain I Wayan Diantika selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Mataram, Lalu Madahan dari Dikes provinsi NTB, Rahmat F Syahrani dari PT Angkasa Pura I LIA dan Judi Sugiharto, SH. MM dari KSOP Pelabuhan Lembar. Acara sosialisasi ini dibuka oleh Asisten I Setda Provinsi NTB, Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih mewakili Gubernur. Eva menyambut baik pelaksanaan sosialisasi UU tersebut, sebab sangat penting diketahui oleh semua pihak termasuk yang terkait dengan tugas karantina. Sementara itu, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas II Mataram, I Wayan Diantika mengatakan, pihak KKP diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan UU Kekarantinaan Kesehatan tersebut. Sosialisasi ini dilakukan hampir bersamaan di seluruh Indonesia. “Salah satunya kita di NTB,” jelas dia. Sebagaimana diketahui, kata dia, visi misi Gubernur-Wagub adalah NTB Gemilang momen yang sangat tepat dengan memahami UU ini lebih komprehensif. Sebab mau tidak mau kata dia, kalau mau menuju NTB gemilang tidak bisa lepas dari keluar masuknya orang ke wilayah NTB melalui pintu masuk baik udara maupun laut. Kenapa pihakna bangga dengan UU ini, karena UU ini pengganti dari UU yang sudah sangat lama tahun 1962 silam yang selau
dipakaipayunghukumdiKKP.“Padahari ini kami sampaikan kabar gembira, bahwa kita punya UU yang baru yang merupakan revisi UU nomor 1 tahun 1962 dan UU nomor 2 tahun 1962,” katanya. Banyak hal kata dia yang baru dalam UU terbaru ini dulunya tidak tercakup oleh UU lama. Saat ini, para petugas yang bertugas di pintu masuk memiliki payung hukum untuk melakukan tindakan pengamanan yang tujuan utamanya melindungi masyarakat dari ancaman penyakit khususnya baik melalui orang, barang maupun alat angkut. Karena itu ia ber-
harap UU ini dilaksanakan bersamasama. Sebab hasil rapat pleno DPR RI bahwa 3 tahun sejak diundangkan UU ini KKP diwajibkan menyampaikan hasil pelaksananaan. Diawal pelaksanaan ini banyak hal yang perlu dipersiapkan, misalnya PP maupun rancangan peraturan menteri yang diharapkan dapat masukan dari semua peserta yang hadir. Yang diundang hadir kata dia para pejabat di pelabuan laut dan udara, instansi pemda. Sebab dalam UU ini karantina tidak hanya di pelabuhan laut dan udara namun karantina wilayah. (her/*)
(Suara NTB/ist)
MATERI - Kepala KKP Kelas II Mataram, I Wayan Diantika saat menyampaikan materi UU.
BERSAMA - Pose bersama kepala KKP kelas II Mataram, I Wayan Diantika dan Asisten I Setda NTB Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih serta para pihak yang ikut dalam sosialisasi UU nomor 6 Tahun 2018